Hindari KPK, Auditor BPK Dibantu Istri Sembunyikan Mobil

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 3
2018-1-9

Hindari KPK, Auditor BPK Dibantu Istri Sembunyikan Mobil

JAKARTA Auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Ali Sadli mengaku dibantu istrinya, Wuryanti Yustianti, teman sesama auditor, hingga pengusaha untuk mengaburkan perbuatan pidana dan menghindari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Fakta tersebut terungkap dalam persidangan tiga perkara Ali Sadli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakar-takemarin.Tigaperkaraituada-lah dugaan penerimaan suap Rp240juta,dugaanpenerimaan gratifikasi RplO.519.836.000, USD80.000 (setara Rpl,068 miliar), dan mobil Mini Cooper Tipe S F57 Cabrio, serta dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan nilai setara penerimaan gratifikasi.

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK menghadirkan beherapa saksi, di antaranya auditor BPK Yudy Ayodya Barona, Direktur Utama PT Ragta Dra Advertising Apri-yadi Malik alias Yaya, Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (Sekjen KONI) Ending Fuad Hamidy, dan pengusaha bernama Rasyid Syamsuddin.

Yudy Ayodya Barona mengungkapkan, dirinya mengetahui bahwa Ali Sadli memiliki beberapa mobil di antaranya

Mini Cooper, Honda CRV, Toyota Fortuner, Toyota Vellfire, dan Rubicon. Setelah terjadi operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Ali Sadli, auditor BPK Rochmadi Saptogiri, dan beberapa pihak, kemudian Yudy bertemu dengan istri Sadli bernama WuryantiYustdan ti.

Wuryanti memita Yudy agar memindahkan mobil-mobil milik Sadli dari rumahnya agar disebar dan tidak berada di satu tempat saja. Yudy pun mengamankan dan menyebar empat mobil yakni Mini Cooper, CRV, Vellfire, dan Rubicon. "Saya taruh di kediaman almarhum kakak saya, Ivan," ungkap Yudy di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Yudy juga mengaku sempat datang ke rumah Sadli dan bertemu dengan Wuryanti karena sebelumnya ada seorang auditor BPK yang menyuruhnya agar meminta dokumen kepada Wuryanti. Yudy pun berta-nyakeWuryantikemanadoku-men-dokumen tersebut. "Saya pernah tanya ke istrinya, Bu dokumennya di mana? Tapi cuma dijawab ketus, Sudah dibakar," ungkap Yudy menirukan perkataan Wuryanti.

Selanjutnya, Wuryanti meminta Yudy agar menjual mobil milik Sadli yang berada di rumah, yakni Vellfire dan For-

tuner. Yudy menyanggupi menjual Vellfire dengan mengontak temannya bernama Ardi. Mobil tersebut lantas laku Rp550 juta. Uang hasil penjualan diserahkan ke Supriyadi, orang kepercayaan keluarga Ali. "(Jual mobil untuk) uang bayar pengacara (kata istri Sadli)," ungkap Yudy.

Rasyid Syamsuddin membenarkan istri Ali Sadli, Wuryanti Yustianti memang menjual Fortuner. Mobil tersebut dibawa dan dijual di sebuah showroom melalui Rasyid. Mobil itu laku terjual dengan harga Rp420 juta. Uang tersebut lantas diberikan pihak showroom kepada Supriyadi, orang kepercayaan keluarga Sadli. "(Wuryanti) minta tolong di-jualkan untuk bantu bayar pengacara," ungkap Rasyid.

Sementara itu, Apriyadi Malik alias Yaya mengaku kenal dengan Ali Sadli dan beberapa auditor BPK. Yaya mengungkapkan, setelah Sadli dan Rochmadi diciduk KPK, dirinya memang pernah dihubungi seorang pensiunan BPKbemama Widi. Widimeminta Yaya untuk memindahkan lima mobil milik Sadli dari kediaman Sadli ke kediaman Yaya yang berdekatan. "Terus saya kembalikan semuanya. Sopirnya PakAli, saya kembalikan," bebernya.

sabir laluhu





Original Post

KPK Ajukan Kasasi Putusan Irman-Sugiharto

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 3
2018-1-9

KPK Ajukan Kasasi Putusan Irman-Sugiharto

Marzuki Alie dan Djamal Aziz Bantah Terlibat Kasus E-KTP

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait putusan dua terdakwa kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Irman dan Sugiharto.

Juru Bicara KPKFebri Diansyah menyatakan, selepas salinan putusan ban ding atas nama terdakwa Irman (divonis 7 tahun penjara) dan Sugiharto (divonis 5 tahun) diterima KPK, jaksape-nuntut umum (JPU) melakukan kajian atas pertimbangan putusan tersebut. Dari hasil kajian itu, JPU lantas memutuskan melakukan kasasi ke MA. "Kasasi dilakukan karena ada beberapa pertimbangan dalam putusan yangperludanpenting diajukan dalammemori kasasi," ungkap Febri saat konferensi

pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, tadi malam.

Pertama, terkait tidak dikabulkannya posisi Irman dan Sugiharto sebagaijusttce collaborator (JC) dalam perkara korupsi pembahasan hingga persetujuan anggaran dan proyek pengadaan e- KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2011-2012. Padahal, pimpinan KPK sudah memutuskan danmengesahkanstatusJCun-tuk Irman dan Sugiharto sebagaimana tercantum dalam tuntutan.

Dalam putusan banding, majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyebutkan Irman dan Sugiharto sebagai pelaku utama. "Hal tersebut (dalam memori kasasi) perlu kita jelaskan lebih lanjut, karena ada sejumlah pihak yang diduga bersama-sama dalam perkara ini. Dan Irman serta Sugiharto, kita kabulkan JC-nya di tingkat penuntutan karena kita paham masih ada aktor yang lebih besar dari pada Irman dan Sugiharto. Atau masih ada aktor yang lebih berperan dalam kasus KTP elektronik ini," paparnya.

Mantan pegawai fungsional Direktorat G ratifikasi KPK ini melanjutkan, kemarin di tingkat penyidikan ada pemeriksaan mantan Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrat Marzuki Alie dan Djamal Aziz Atta-mimi (mantan anggota Komisi

II dari Fraksi Partai Hanura, kini pindah ke Partai Gerindra) sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solutions kurun 2012-2013 Anang SugianaSudihardjo.

Dua saksi lain yang dijadwalkan yakni mantan Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat Brigjen Pol (Purn) Taufiq Eff endi dan mantan anggota Komisi II dari Fraksi PKB yang kini anggota Komisi VIII Abdul Malik Haramain tidak hadir. Untuk Taufiq rupanya sudah diperiksa sebelumnya, sedangkan Abdul Malik mengirimkan surat tidak bisa hadir karena ayah yang bersangkutan meninggal dunia.

Febri mengatakan, pemeriksaan Marzuki dan Djamal bertujuan untuk mendalami sejumlah fakta dan keterangan saksi-saksi lain. KPK mempersilakan Marzuki, Djamal, dan

pihak-pihak lain termasuk dari anggota dan mantan anggota DPR membantah terlibat atau menerima aliran uang. KPKjuga mempersilakan Marzuki menantang hakim atau KPK membuktikan dugaan penerimaan uangnya.

"Penyidik tidak akanbergan-tung pada keterangan atau bantahan atau bergantung pada satu orang saja. Tentu, semua bergantung pada bukti-bukti atau kesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang lain. Pembuktian lebih rinci terhadap pihak-pihak yang diduga menerima, tentu saja proses yang lebih detail dan bukti-bukti yang lebih detail akan dibuka ketika mendalami lebih spesifik," ujarnya.

Marzuki Alie mengaku keterangannya dalam pemeriksaan kali ini hampir sama dengan keterangan yang disampaikan

saat pemeriksaan untuk tersangka sebelumnya. Artinya, tidak ada yangberbeda. Khusus untuk Anang Sugiana Sudi-hardjo, Marzuki mengaku tidak pemahbertemudanmengenal.

Marzuki mengaku bahwa saatpembahasananggaranpro-yek e-KTP di DPR tidak ada masalah. Proses pembahasan berjalan sama seperti anggaran proyek lain. Lebih dari itu, Marzuki mempersilakan maj elis hakim membuka dalam persidangan lanjutan terdakwa ketua DPR nonaktif sekaligus mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) terkait nama-nama terduga penerima uang yang . hilang dalam dakwaan.

Bahkan, dia mengaku siap membuktikan juga tidak menerima uang Rp20 miliar seperti dalam dakwaan Irman, Sugiharto, maupun Andi Agustinus

alias Andi Narogong alias Asiong. "Iya (majelis hakim) buka saja. Kita ini warga negara wajib patuh hukum. Ya kalau dipanggil, wajib datang. Tapi sampai sekarang kan belum pernah dipanggil (bersaksi di pengadilan). Kalau enggak ada yangsayaketahui, apayangmau dipanggil?" tandasnya.

Djamal Aziz Attamimi mengaku sebenarnya materi pemeriksaan dan keterangan yang dia sampaikan ke penyidik sama saja. Dia mengaku per Agus tus2010sudah tidak lagi di Komisi II. Rapat Komisi II terakhir yang diikut Djamal pada 5 Mei 2010.

Sementara, menurut dia, pembahasan e-KTP terjadi pada 2011 hingga 2012. Karena itu, Djamalmengklaimsebagaiketua kelompok fraksi saat itu pun tidak menerima sepeserpun.

sabirlaluhu





Original Post

KPK Gali Keterangan bagi Tersangka Baru

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-1-9

KPK Gali Keterangan bagi Tersangka Baru

KORUPSI KTP ELEKTRONIK

JAKARTA, KOMPAS - Pengembangan perkara dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik terus dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mencari titik terang keterlibatan tersangka baru.

Untuk mencari titik terang tersebut, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman serta mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan Kemen-dagri Sugiharto kembali dimintai keterangan.

Seusai dimintai keterangan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (8/1), Irman dan Sugiharto tak mau berbicara saat ditanya pers. Namun, menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, keduanya diperiksa untuk mengembangkan perkara dugaan korupsi KTP elektronik, yang pelaku lainnya belum dijerat oleh KPK. "Irman dan Sugiharto diperiksa untuk pengembangan perkara karena pelaku lainnya juga harus bertanggungjawab terhadap perkara - KTP elektronik," ujar Febri.

Sebelumnya, pada 29 Desember 2017, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif memberikan petunjuk terkait munculnya tersangka baru perkara tersebut Dugaan mengarah pada pihak swasta ya£g terlibat (Cikini proses pengadaan KTP elektronik. Merujuk

dakwaan terhadap Setya Novanto, ada empat orang dari pihak swasta yang disebut bersama-sama Novanto terlibat dalam korupsi tersebut. Selain Andi Agustinus, ada juga Anang Sugiana Sudihardjo, Made Oka Mas Agung, dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.

Dari empat orang itu, dua di antaranya diproses hukum, yakni Andi dan Anang. Dua orang lainnya. Oka dan Irvanto, belum diproses (Kompas, 30/12/2017). Padahal, saat sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, peran Oka cukup penting. Oka dibawa Novanto untuk membantu memberikan modal kerja bagi konsorsium PNRI yang memenangi tender sekaligus jadi perantara penyerahan imbalan (fee) untuk Novanto dari Johannes Marliem. Pemberian tersebut disamarkan lewat Anang.

Jika mengacu pada fakta persidangan dan berkas tuntutan, peran Irvanto, keponakan Novanto, Direktur PT Murakabi Sejahtera, juga tak kalah penting. Irvanto bahkan juga disebut jadi perantara penyerahan uang kepada Novanto. Uang 383.000 dollar Singapura itu dikirimkan Oka kepada Muda Ikhsan Harahap dan diserahkan kepada Irvanto untuk dilanjutkan lagi. .

PT Murakabi Sejahtera yang

dipimpin Irvanto menjadi salah satu peserta lelang dalam proyek pengadaan KTP elektronik. Bersama PT Aria Multi Graphia, PT Stacopa, dan PT Sisindocom, Murakabi Sejahtera bergabung menjadi konsorsium, yang diatur sejumlah pengusaha dan tergabung dalam tim Fatmawati sebagai perusahaan pendamping proses lelang proyek KTP elektronik.

Ikut berperan

Saat ini, Irman dan Sugiharto masih menunggu kasasi yang diajukan jaksa KPK pada akhir tahun lalu. Pengajuan kasasi diambil karena ada beberapa pertimbangan, antara lain digugur-kannya statusvt/sftce collaborator Irman dan Sugiharto. Mereka disebut sebagai pelaku utama. "Padahal, ada orang lain yang perannya lebih besar," ujar Febri.

Terkait keterlibatan pihak lain, sejumlah mantan anggota DPR hingga kini masih diperiksa Kemarin, mantan Ketua DPR Marzuki Alie dan anggota DPR, Djamal Aziz, juga dipanggil. Adapun Abdul Malik Haramain yang juga dipanggil tidak hadir. Ia minta penjadwalan ulang.

Menurut Febri, Marzuki dan Djamal tetap menampik keterlibatan dalam perkara itu. Bahkan, keduanya mengaku tak tahu-menahu proyek ita .

(IAN)





Original Post

Kepala Sub-Auditorat III

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-1-9

Kepala Sub-Auditorat III

Auditorat Keuangan Negara BPK Ali Sadli (berdiri) hadir dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (8/1). Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan saksi terkait dugaan suap terhadap pejabat BPK dalam pemberian opini wajar tanpa pengecualian di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Saksi yang hadir antara lain Sekjen KONI EF Hamidy dan auditor BPK, Yudi Ayodya Baruna.

KOMPAS/ALIF ICHWAN





Original Post

Sekjen KONI Setor Uang

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-1-9

Sekjen KONI Setor Uang

Mantan auditor utama Badan Pemeriksa Keuangan, Ali Sadli, mengaku menerima uang 80.000 dollar AS dari EF Hamidy, Sekretaris Jenderal KONI. Uang itu diduga terkait opini laporan keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga bidang KONI. Namun, hal itu dibantah Hamidy.

JAKARTA, KOMPAS - Auditor utama Badan Pemeriksa Keuangan, Ali Sadli, terdakwa penerima suap Rp 240 juta dari pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, agar laporan keuangan kementerian itu memperoleh opini wajar tanpa pengecualian juga menerima uang 80.000 dollar AS dari Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia EF Hamidy. Penerimaan uang itu untuk pencalonan Abdul Latif sebagai unsur pimpinan BPK.

Penyerahan dana itu diungkap jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (8/1), lewat rekaman percakapan Ali dengan Hamidy yang disadap KPK. Dari hasil penyidikan dan bukti rekaman percakapan itu terungkap bahwa Ali kekurangan dana untuk mendukung pencalonan Abdul Latif sebagai unsur pimpinan BPK yang disebut sebagai tembakan. Dalam percakapan itu. Hamidy menyampaikan, dia sebagai pengusaha mampu mencari dana meski sedikit-sedikit

Namun, Hamidy membantah hal tersebut Ia berdalih bahwa pemberian uang 80.000 dollar AS kepada Ali itu karena Ali membutuhkan dana untuk pernikahan saudaranya. Uang tersebut, menurut dia, juga telah dikembalikan Ali dalam waktu 10 hari. "Pak Ali menyampaikan membutuhkan dana untuk saudaranya yang akan menikahkan," ucap Hamidy.

Dari bukti percakapan terungkap bahwa Ali dan Hamidy sepakat untuk bertemu di Plaza Senayan. Pada pertemuan itu, Ali pun menyanggupi untuk membawa kandidat yang diduga adalah Abdul Latif.

Sementara dari pemeriksaan saksi lain, Apriyadi Malik alias Yaya yang juga teman Ali, terungkap bahwa pertemuan di Plaza Senayan yang disepakati Ali dan Hamidy itu turut dihadiri

Abdul Latif. Sementara Yudi Ayodya Baruna yang merupakan anak buah Ali di BPK mengaku pernah diperintah Ali untuk mencari informasi terkait pemilihan anggota BPK.

Pemberian uang 80.000 dollar AS itu pun dikonfirmasi Ali saat memberikan tanggapan. "Saya sudah sampaikan bahwa uang itu untuk pencalonan Abdul Latif," kata Ali.

Selain itu, jaksa pada KPK juga mengungkap berita acara peme-

riksaan Zulkifli, salah satu rekan Ali, yang menyatakan bahwa Hamidy memberikan hadiah jam Rolex kepada Ali melalui Zulkifli. Sejak pemberian hadiah itu. Hamidy kemudian mengatur jadwal pertemuan informal dengan Ali terkait opini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di bidang KONI.

"Hal tersebut (pertemuan informal terkait opini Kemenpora di bidang KONI) saya (Hamidy) laporkan kepada Rochmadi Sap-

togiri (auditor utama BPK, terdakwa penerima suap bersama AU)," kata Zainal, jaksa pada KPK.

Sementara itu, sejak operasi tangkap tangan oleh KPK terhadap Ali pada 26 Mei 2017, dalam persidangan disebutkan, ada sejumlah dokumen terkait pekerjaan BPK yang berada di tangan Ali telah dibakar. Hal ini diungkap oleh Yudi kepada majelis hakim yang diketuai Ibnu Basuki.

Selain itu, setelah operasi tangkap tangan, sejumlah mobil Ali dijual dan beberapa lainnya disebar kepada sejumlah orang dengan bantuan Apriadi, Yudi Ayodya, dan Yanuar (kakak ipar Ali). Mobil yang dijual di antaranya Vellfire dan Toyota For-tuner. Sementara empat mobil lain dikirim kepada sejumlah orang yang kartu tanda penduduknya digunakan Ali untuk pembelian keempat mobil tersebut.

(MDN)





Original Post

DKI Percepat Pencabutan Larangan Sepeda Motor

Media Cetak Koran Tempo Halaman 5
2018-1-9

DKI Percepat Pencabutan Larangan Sepeda Motor

Anies menyambut gembira putusan MA yang menguatkan rencana dia.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera membuka kembali Jalan M.H. Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, untuk sepeda motor. Anies memutuskan hal tersebut setelah Mahkamah

Agung membatalkan dua peraturan Gubernur DKI tentang larangan melintas sepeda motor. "Sesegera mungkin kami buka," kata dia, kemarin.

Aniesmenjelaskan.putus-an Mahkamah menguatkan rencana dia untuk menyediakan jalur sepeda motor di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman setelah mass rapid transit (MRT) beroperasi. Menurut Anies, putusan Mahkamah menciptakan keadilan bagi pengendara sepeda motor yang melintas di jalan protokol.

Mahkamah Agung membatalkan dua peraturan gubernur (pergub) tentang larangan sepeda motor melintasi Jalan M.H. Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat. Dalam rapat musyawarah pada

21 November 2017, majelis hakim yang diketuai Irfan Fachruddin mengabulkan permohonan uji materi oleh Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar. "Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon," kata Irfan seperti dikutip dalam salinan putusan.

Majelis hakim menilai Pasal 1 Pergub Nomor 195 Tahun 2014 dan Pasal 3 Pergub Nomor 141 Tahun 2015 itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Undang-Undang Hak Asasi Manusia; dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 1 Pergub Nomor 195 Tahun 2014 berbunyi, gubernur menetapkan Jalan M.H. Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat sebagai kawasan pembatasan lalu lintas sepeda motor. Adapun Pasal 3 Pergub Nomor 141 Tahun 2015 menyatakan pembatasan lalu lintas sepeda motor berlaku pada pukul 06.00-23.00 WIB.

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta, Yayan Yuhanah,

mengatakan akan membahas kelanjutan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2015. Opsinya, menurut dia, merevisi pasal yang digugat atau mencabut seluruhnya. Opsi kedua bakal dipilih jika kajian tim menunjukkan substansi larangan sepeda motor hilang akibat putusan Mahkamah tersebut.

Kepala Sub-Direktorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Budiyanto, mengatakan selama larangan sepeda motor berlaku, kondisi lalu lintas di kedua ruas jalan tersebut lebih teratur. Menurut dia, larangan itu juga membuat masyarakat memilih bus Transjakarta saat ingin melewati area tersebut. "Kebijakan itu juga mengurangi tingkat polusi," kata dia.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit. Wijatmoko mengatakan bakal menggelar pertemuan untuk membahas putusan Mahkamah Agung pada Rabu besok. Selain Dinas Perhubungan, pertemuan itu akan dihadiri perwakilan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan pakar transportasi. "Sebagai pertimbangan untuk kebijakan lanjutannya," ujar Sigit.

f RISKI RIANA / Linda Hairani





Original Post

Penyelidikan Baru Kasus KTP Elektronik Dimulai

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-1-9

Penyelidikan Baru Kasus KTP Elektronik Dimulai

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan dibukanya penyelidikan baru kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik. Penyidik memulai penye-

( lidikan ini dengan memanggil dan memeriksa para

, terdakwa dan tersangka kasus yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut. "Kami tengah mencari pelaku-pelaku lain yang harus bertanggung jawab dalam korupsi KTP

elektronik," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, kemarin.

KPK sudah menyeret empat nama ke bangku pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, yaitu dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto; pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong; serta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (nonaktif) Setya Novanto. Selain itu, penyidik tengah menyelesaikan

pemberkasan dua tersangka lainnya, yaitu mantan anggota DPR Markus Nari dan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana.

Sejak akhir Desember lalu, KPK membuka penyelidikan baru untuk mengumpulkan informasi dan petunjuk tentang kemungkinan pelaku lain. Penyelidik memulai penyelidikan baru dengan memeriksa Setya Novanto, yang dalam dakwaan-

nya memunculkan sejumlah nama dan informasi baru. Kemarin, penyelidik juga memeriksa Irman-Sugiharto sebagai saksi dalam penyelidikan baru tersebut.

Febri enggan membeberkan arah penyelidikan kepada pejabat pemerintah, anggota parlemen, atau swasta dalam proyek KTP elektronik. Dia mengklaim penyelidik tengah menguji informasi baru yang muncul dalam putus-

an dan persidangan para terdakwa kasus tersebut. "Hingga ditingkatkan ke penyidikan, baru bisa disampaikan," kata dia.

Setya Novanto menyatakan tak mengetahui orang yang dibidik KPK dalam penyelidikan baru. Dia mengaku hanya menjawab sesuai dengan pemerik-saan-pemeriksaan sebelumnya. Dia terus mengatakan tak mengetahui apa-apa soal korupsi proyek tersebut. "Sudah ke penyi-

dik," kata Setya.

Irman dan Sugiharto juga menyatakan tak tahu siapa yang tengah masuk bidikan KPK sebagai calon tersangka. Keduanya hanya mengatakan kembali diminta menjawab sejumlah pertanyaan perihal proses pembahasan proyek KTP elektronik. "Penyelidikan baru. Belum ada (nama calon tersangka)," kata Irman.

FRANSISCO ROSARIANS / AKHELAUS WISNU





Original Post

Medsos Banjir Tangis Doa

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2018-1-9

Medsos Banjir Tangis Doa

AHOK CERAI BUKAN HOAKS

KABAR gugatan cerai yang dilayangkan Ahok terhadap istrinya, Veronica Tan, bukan hoaks. Pengacaranya mengonfirmasi kebenaran berita itu. Warganet pun bereaksi luar biasa mendengar kabar ini. Sampai-sampai banjir tangis dan doa.

Josefina Agatha Syukur, pengacara Ahok, akhirnya membenarkan kabar itu setelah sehari sebelumnya "tiarap". "Kalau ditanya apakah Pak Ahok mengajukan gugatan? Ya, benar!" ujar Josefina di PN Jakut, kemarin. Josefina ke PN Jakut untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam proses tersebut.

Sebelumnya, surat gugatan cerai Ahok didaftarkan ke PN Jakarta Utara pada Jumat (5/1) sore, pukul 14.30 WIB, jelang tutup kantor. Surat permohonan cerai Ahok ke Veronica sudah diterima dengan nomor register No. 10/ Pdt.G/2018/PN.JKT.UTR tertanggal 5 Januari

2018.

Josefina menceritakan, sehari sebelum mendaftarkan gugatan itu, dia bersama Fifi, dipanggil ke Mako Brimob, tempat Ahok menjalani hukuman atas kasus penistaan agama.

Di sana, Ahok menyerahkan surat kuasa agar Josefina dan Fifi mengurus perceraiannya. Selain meminta cerai, Ahok meminta hak asuh anak. Hal itu menjadi prioritas Ahok saat ini. Sementara soal harta gono-gini, eks Gubernur Jakarta itu belum membahasnya

Apa alasan Ahok menggugat cerai Veronica, Josefina enggan mengungkapkan. Dia mengingatkan, hal itu merupakan ranah privasi Ahok. "Saya tidak mau membicarakan alasan. Itu sudah ranah pribadi," elaknya.

Yang pasti, Josefina membantah gugatan cerai dilayangkan lantaran ada orang ketiga. Dia juga enggan menanggapi rumor-rumor lainnya yang berkembang di masyarakat "Secara kode etik saya enggak bisa sampaikan."

Menurut Josefina, Ahok tentu saja sedih, meski secara fisik dia sehat Tetapi. Ahok tampak tegar. "Pak Ahok sehat, semangat sekali memang, kan. Dia tegar menghadapi semuanya," bebernya sambil tersenyum. Justru, Ahok yang menyemangati Josefina untuk kuat dalam mengurus perceraian ini. Eks bupati Belitung Timur itu sadar, gugatan

cerainya ini pasti akan menjadi heboh.

Betul saja, begitu surat gugatan itu beredar pada Minggu (7/1) lalu, Josefina menerima sekitar 500 pesan Whatsapp yang mayoritas mempertanyakan kebenarannya

Tetapi Josefina bersyukur, karena banyak pengirim pesan menyatakan dukungan dan mendoakan Ahok. Josefina berharap kliennya akan berdamai alih-alih bercerai. "Kalau bisa didamaikan ya didamaikan, tidak ada yang ingin perceraian apalagi yang menjalankan. Sayang kan anak-anaknya sudah besar ya," tandasnya.

Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara Jootje Sampaleng mengatakan, majelis hakim akan mengutamakan proses mediasi dalam proses persidangan gugatan cerai Ahok-Veronica. Proses mediasi akan ditengahi oleh mediator yng ditetapkan pihak PN Jakarta Utara. Mediator ini bisa berasal dari eksternal atau dipilih sendiri pihak yang berpekara maupun dari internal yang diajukan pihak pengadilan.

Yang pasti, Jootje menegaskan, Ahok dan Veronica wajib hadir dalam proses mediasi itu. Hal itu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 menyebutkan, konsekuensi hukum akan menanti jika kedua belah pihak tak hadir dalam proses mediasi kecuali dengan alasan tertentu.

Tak ayal, berita perceraian ini ditanggapi netizen di berbagai media sosial. Baik di Twitter, Facebook, maupun Instagram.

Media-media sosial itu dibanjiri tangis dan doa "Jika berita mengenai PakAhok dan Bu Vero benar, saya akan mengalami kesedihan berlarut-larut. Sangat-sangat lama," cuit akun @nabiylarisfa

Kesedihan juga dialami pemilik akun @ASUngibul7. "Mendengar berita Pak Ahok mau cerai, sakitnya melebihi saat mendengar vonis penjara Pak Ahok. Putra putrinya sebentarlagi mau pada menikah, terus bagaimana? Ibu Vero Pu Fang siya (Gak menerima dengan hati yang ikhlas )," cuitnya.

Banyak juga yang tak rela dengan perceraian itu. "Dari sekian banyak pasangan di dunia ini, dari sekian banyak pasangan yang punya masalah, saya paling ga rela Pak #Ahok cerai sm Bu #Vero," sambung akun @popypopo.

Bahkan, saking tak retanya dengan perceraian Ahok-Vero, ada netizen yang mengancam bakal menggelar demo di Mako Brimob. "Apakah perlu kita demo seKali lagi di mako brimob? Dengan membawa bunga dan tulisan berbunyi "Selama ini kita mendukungmu Ahok! Saatnya kau dengarkan kami! Cabut gugatan cerai! Kita ingin Ahok Vero kembali bersatu," cuitnya

Pemilik akun @SalmenHardianto sampai memohon-mohon agar Ahok tak bercerai. Dia sampai menautkannya ke akun Twitter milik Ahok. "PaAhok @basukibtpjangan cerai Pa ( kalo saya sebagai rakyat boleh memohon," cuitnya

Komentar-komentar emosional juga berseliweran. Misalnya saja, cuitan dari pemilik akun @ShNurdiana yang

mengingatkan soal janji suci pernikahan. "Pak Ahok !!! ingat kasih mula2 masa muda, masuk janji suci pernikahan dipersatukan oleh Allah tak bisa diceraikan manusia, apalagi politik, bersatu dalam suka maupun duka sakit maupun sehat! Ibu Vero adalah tulang rusuk bapak, hanya maut yang memisahkan. No cerai pak," tegasnya

Sekalipun sedih, kaget, dan emosional, netizen tetap mendoakan Ahok dan Veronica Misal akun @Johnatt43749976 yang berharap perceraian itu hanya mimpi. "Saya berharap ini hanya mimpi. Namun begitu terlepas dari sisi manusianya Saya tetap yakin dan percaya mereka tak akan salah jalan. Semoga Tuhan memberkati keluarga mereka," tulisnya

"Kaget ba berita Ahok ajukan gugatan cerai. Meskipun kita tidak seiman. Doa ku yang terbaik buat mereka," sambung akun @yudhiO922.

Netizenjuga ramai-ramai mendoakan Ahok dan Veronica melalui Instagram. "Bu @veronicabtp dan @basukibtp, betapa banyak yang mencintai Anda dan keluarga Semoga semua baik-baik saja," tulis akun @kessycherio.

Bahkan, politikus yang "berseberangan" dengan Ahok saat Pilkada DKI 2017 lalu, Fahri Hamzah, mendoakan agar perceraian itu tak terjadi. Fahri juga berdoa agar kabar perceraian Ahok dan istrinya tak terjadi. "Kasihan itu anaknya yang menjadi korban," tutur Fahri yang masih terkejut dan belum percaya dengan kabar itu.

okt





Original Post

KPK Bilka 20 Posko Pelaporan LHKPN

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-1-9

KPK Bilka 20 Posko Pelaporan LHKPN

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka posko pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi setiap calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak 2018.

"Soal LHKPN kami buka sampai 20 posko pelaporan untuk calon-calon," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut, ia menyatakan sudah ada 360 kepala daerah yang mendaftar dan melaporkan LHKPN ke KPK.

"Untuk minggu kemarin ada lebih dari 360 calon kepala daerah yang sudah mendaftar. Harapannya menyampaikan informasi yang benar. Harapannya ini akan jadi dasar melihat dan memantau kekayaan yang wajar dari kepala daerah," tuturnya.

Sebelumnya. Ketua KPK Agus Rahardjo mengingatkan kepada masyarakat agar betul-betul melihat latar

belakang calon kepada daerah yang akan dipilih dalam Pilkada serentak 2018. "Ini menjadi peringatan bagi kita semua tolong nanti kalau pilkada selalu dilihat track record-nya orang supaya kita bisa percaya," kata Agus di Gedung KPK. Jakarta. Jumat (5/1).

Hal itu dikatakannya saat konferensi penetapan Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2017.

Agus pun menyatakan masyarakat harus memilih calon kepala daerah yang amanah dan membangun daerah masing-masing.

"Mari nanti kita pilih orang yang betul-betul baik, orang yang tidak

mempunyai cacat seperti yang terjadi dalam kasus ini," ucap Agus merujuk kasus yang menjerat Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif itu.

Di sisi lain, untuk meningkatkan kepatuhan dalam menyerahkan LHKPN, KPK meluncurkan aplikasi LHKPN elektronik. Aplikasi tersebut dapat diakses melalui taulan https.Y/elhkpn. kpk.go.id/yang efektif mulai 1 Januari 2018 sehingga seluruh wajib LHKPN dapat melaporkan hartanya dengan aplikasi tersebut secara periodik pada 1 Januari-31 Maret setiap tahunnya.

Dari 14 jenis dokumen pendukung yang harus dilampirkan, wajib lapor kini hanya perlu melampirkan satu jenis yaitu dokumen kepemilikan harta pada lembaga keuangan dan cukup disampaikan satu kali saat wajib LHKPN pertama kali melaporkan harta dengan aplikasi LHKPN elektronik.

(Ant/P-4)





Original Post

Kerabat Bantu Sembunyikan Aset Ali Sadli

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-1-9

Kerabat Bantu Sembunyikan Aset Ali Sadli

KERABAT dan rekan mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Sadli diketahui berusaha mengamankan aset pribadi Ali setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Pengamanan tersebut dilakukan dari memindahkan hingga menjual mobil milik Ali Sadli.

Hal itu terungkap dalam persidangan atas terdakwa Ali Sadli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin. Hadir sebagai saksi, auditor BPK Yudy Ayodya Baruna, pengusaha Rasyid Syamsuddin, juga Apriadi Malik alias Yaya selaku kerabat Ali Sadli.

"Istrinya Pak Ali (yang minta tolong). Saya ketemu di Bintaro. Minta dijualkan mobilnya karena butuh uang," ucap Rasyid kepada majelis hakim.

Rasyid menyatakan hasil penjualan mobil dipakai

untuk biaya pengacara

Ali Sadli. Mobil yang laku terjual oleh Rasyid ialah Toyota Fortuner putih seharga Rp420 juta.

Mobil mewah Ali Sadli lainnya, Vellfire, dijual seharga Rp550 juta oleh Yudy. Yudy mengaku menjual mobil tersebut ke kerabatnya yang memiliki bisnis jual-beli mobil.

Saat ditanya jaksa lebih jauh, Yaya bahkan menyatakan ber-inisiatif untuk memindahkan tiga mobil Ali lainnya ke kediamannya. Ia mengaku melakukan hal itu hanya didasari rasa prihatin.

Jaksa pada KPK M Asri Irwan menanyakan alasan lain di balik kebaikan Yaya tersebut. "Apakah takut disita KPK?"

Yaya menampik dugaan tersebut. Jaksa Mochammad Takdir Suhan kemudian membuka percakapan antara Yaya dan adik ipar politikus Ade Komarudin. Dalam percakapan itu dikatakan ada pembicaraan dengan Ade Komarudin sesaat setelah operasi tangkap tangan KPK terhadap Ali. Yaya menyebutkan kata timpetin.

"Ini apa yang diumpetin?" tanya jaksa Takdir.

Yaya berkilah dan menyatakan lupa percakapan itu. Setelah didesak lebih lanjut, Yaya akhirnya menyatakan yang dimaksud ialah mobil Ali.

Ali Sadli yang sebelumnya menjabat Kepala Subau-ditorat III B Auditorat Keuangan Negara BPK didakwa menerima gratifikasi uang RplO,5 miliar dan US$80 ribu serta sebuah mobil merek Mini Cooper. Gratifikasi tersebut ia terima dalam kurun 2014 hingga 2017.

(Ric/P-1)





Original Post

DKI Cari Strategi Pengendalian Lalin

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 10
2018-1-9

DKI Cari Strategi Pengendalian Lalin

Sepeda Motor Kembali Boleh Melintas di Kawasan Thamrin

JAKARTA- Pemprov DKI Jakarta harus mencari strategi pengendalian lalu lintas setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan kebijakan pelarangan sepeda motor melintasi Bundaran Hl-Medan Merdeka Barat.

Pembatalan tersebut lantaran aturan pelarangan sepeda motor bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selama ini pelarangan kendaraan roda dua tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No 141 Tahun 2015 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan Medan Merdeka Barat-Bun-daran HI. Dengan pembatalan pergub tersebut, kendaraan roda dua diperbolehkan kembali melewati jalan protokol tersebut.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Iskandar Abu Bakar mengatakan, Pemprov DKI harus mematuhi putusan MA. "Tidak ada yang bisa dilakukan selain mencari strategi pengendalian lalu lintas lain oleh Pemprov DKI," ujar Iskandar kemarin.

Pengendalian lalu lintas merupakan hal paling penting dalam mengurai kemacetan. Berdasarkan pengamatannya, pelarangan roda dua di kawasan MH Thamrin cukup efektif, lebih tertib, dan kemacetanber-kurang. Untuk itu, dia menyarankan Pemprov DKI sebagai mitra dalam penanganan transportasi di Jakarta segera menerapkan strategi pengendalian lalulintas setelah sepeda motor boleh melintas.

Strategi pengendalian yang paling mudah diterapkan saat ini dengan memperketat kebijakan parkir baik membatasi ruang parkir dan menaikkan tarif serta mengoptimalkan mesin parkir meter. "Idealnya segera terapkan electronic road pricing (ERP), tapi itu butuh waktu. Kebijakan parlor yang paling mudah setelah kawasan Thamrin dibuka untuk roda dua. Kami sedang menyusun masukan untuk Pemprov DKI terkait ini," katanya.

GubernurDKIJakartaAnies Baswedan menyatakan siap menaati keputusan MA yang membatalkan Pergub No 141 Tahun 2015. Putusan tersebut sama dengan idenya membuka kembali Bundaran HI-Medan

Merdeka Barat untuk kendaraan roda dua. "MAmemutuskan, ya pasti ditaati dong. Sesegera mungkin kalau dari MA memutuskan, kita laksanakan," ujarAnies.

Menurut dia, putusan MA bukanhanyakabarbaik.tapijuga sesuai dengan prinsip keadilan. Artinya, setiap menjalankan suatu kebijakan harus berdasarkan prinsip keadilan. Sejak lama Arties bersama wakilnya Sandiaga Uno ingin agar ada kesetaraankesempatan. Jakarta bukan milik sebagian orang, melainkan semuanya. Untuk itu, kebijakan dan kesempatan harus setara. "Keputusan MA membuat apa yang selama ini menjadi ide kita dikuatkan," ungkapnya.

Putusan MA ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat terbatas bersama Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarra, Rabu (10/1) atau besok. Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjiatmoko mengatakan, setelah berkoordinasi dengan Biro Hukum DKI Jakarta, Dishub diajak Biro Hukum untuk mengadakan rapat terbatas bersama Polda Metro Jaya.

"Kami akan tunggu hasil rapat seperti apa dan bagaimana. Rabu, kami akan membahas itu, substansi kebijakan. Dishub dan Dirlantas. Saat ini kami mempelajari poin putusan MA,"ujarSigit.

Dalam rapat nanti, Dishub akan menyampaikan data-data hasil evaluasi pembatasan roda dua yang telah berjalan sejak 2015 berikut kajian dan analisis, urgensi, serta manfaatpem-batasan tersebut.

Sigit menyebutkan ada bebe-rapafaktorhasilevaluasipemba-tasan roda dua di antaranya faktor desain jalan itu sendiri. Ruas jalan larangan roda dua tidak memiliki batasan jalur cepat dan jalur lambat yang notabene digunakan untuk sepeda motor.

Kedua, evaluasi perilaku pengendara kendaraan bermotor. Berdasarkan data, angka kecela-

kaan roda dua jauh lebih banyak dibandingkan roda empat. "Sebetulnya dengan pencabutan ini tidak menutupkan peluang Pemprov DKI menerbitkan pergub baru," ucapnya.

Meski demikian, terpenting Dishub, Ditlantas, dan pakar yang dilibatkan akan mengevaluasi pelarangan sepeda motor termasuk amar keputusannya, dasarpenetapannyasepertiapa.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarramenikisebenamyapela-rangan sepeda motor di kawasan Thamrin mampu mengurangi kemacetan. "Kalau menurut saya, pelarangan motor di Jalan Thamrin bagus untuk mengurangi polusi udara dan gubernur kan sudah siapkan transportasi massal, bagus jadi mengurangi kemacetan di situ," ungkapnya.

Terkait pencabutan larangan sepeda motor oleh MA, Dit-

lantas akan menaati aturan tersebut. Kendati dinilai efektif, dia enggan berkomentar lebih jauh. "Saya tidak mau berpolemik. Kalau memang dicabut, petugas lalu lintas tetap melaksanakan aturan tersebut," ucapnya.

Jika Pemprov DKI memutuskan mencabut peraturan tersebut, instansinya siap mendukung. "Sekarang ini aturan belum dilaksanakan, maka kami tetap melaksanakan (pembatasan roda dua) kecuali aturannya sudah dicabut, baru kami laksanakan," kata Halim.

Sebelumnya, menurut Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Royke Lumowa, dengan pembatalan pelarangan sepeda motor di kawasan Thamrin mem-

buat jalur yang akan digunakan untuk ERP semakin semrawut. Sebenarnya yang saat ini harus dilakukan yakni membangun angkutan umum dan mengeluarkan kebijakan pembatasan kendaraan. Kebijakan atau program itu bisa mengurangi ke-macetanyangsemakinparah. "Kalau itu (pembatalan larangan roda dua) mengesampingkan angkutan umum, eng-gaksetuju.Kitatetapharusmeng-utamakan angkutan umum," ujamyabeberapa waktu lalu.

bima setiyadi/helmi syarif





Original Post

MA Kabulkan Kasasi, Kontraktor Disel 5 Tahun

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-9

MA Kabulkan Kasasi, Kontraktor Disel 5 Tahun

Korupsi Proyek Jalan Sepeda

MAHKAMAH Agung (MA) mengabulkan -kasasi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Wangi-Wangi atas perkara korupsi Micle Aryanto Lesmana, Direktur CV Sinar Surabaya.

Majelis hakim kasasi dalam putusannya, menghukum Micle dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subsider kurungan 6 bulan, karena dinilai telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Terdakwa Micle dianggap telah melakukan korupsi dalam pembangunan jalan sepeda pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2011 dengan nilai proyek Rp 1.792.000.000.

"Mengadili sendiri. Mengabulkan permohonan kasali Kejari Wangi-Wangi tersebut. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari," demikian amar putusan majelis hakim MA.

Selain kurungan badan, majelis juga menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 446.778578 subsider satu tahun kurungan.

Dalam menjatuhkan putusan, majelis mempertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan. Untuk hal memberatkan, perbuatan terdakwa bertentangan den-

gan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas tindak pidana korupsi dan mengakibatkan kerugian. "Sementara yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan anak dan istri," timbang majelis.

Vonis tersebut lebih tinggi dari tuntutan jaksa dengan 4 tahun penjara denda Rp 50 juta subsider 3 bulan dan uang pengganti sebesar Rp446.778.578 subsider 2 tahun kurungan.

Sebelumnya, Micle divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari 2 tahun dan 8 bulan penjara, denda Rp 50 juta subsider 1 bulan, serta membayar uang pengganti Rp 446.778,578 subsider 1 tahun dan 4 bulan.

Kemudian terdakwa mengajukan banding dan hukumannya dikorting menjadi 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider satu bulan. Jaksa lalu mengajukan kasasi.

Dalam perkara ini, Micle selaku kontraktor didakwa melakukan korupsi bersama-Muhammad Tafrin, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan jalan sepeda. Pengerjaaan jalan itu belum selesai 100 persen tapi sudah diserahterimakan.

Belakangan diketahui, pengerjaannya tak sesuai kontrak. Yang dibangun hanya 8,6 kilometer. Padahal, di dalam kontrak 10,1 kilometer. Masih kekurangan 1.5 kilometer lagi.

byu





Original Post

Bekas Pejabat Dinas Cipta Karya Dituntut 8 Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-9

Bekas Pejabat Dinas Cipta Karya Dituntut 8 Tahun Penjara

Perkara Stadion Bandung Laut Api

JAKSA Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bandung menuntut bekas Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, Yayat Ahmad Ruhiyat dihukum delapan tahun penjara.

Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Theo Simorangkir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung. Menurut jaksa. Yayat dinilai terbukti melakukan korupsi dalam proyek pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Dalam tuntutannya, Theo menyatakan terdakwa Yayat terbukti melanggar dakwaan primair Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahuo 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-I Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jaksa Theo juga meminta Yayat dikenakan pidana tambahan denda Rp 600 juta, subsider kurungan enam bulan penjara. Namun jaksa tak menuntut Yayat membayar uang pengganti kerugian negara.

Jaksa Theo menjelaskan, kewajiban pembayaran uang pengganti sudah dibebankan kepada PT Adhi Karya selaku pelaksana pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api, sesuai kerugian negara Rp 103 miliar lebih.

Lantaran PT Adhi Karya sudah mengerjakan sisa pem-

bangunan yang sebelumnya tertunda, yakni Rp 37 miliar lebih. Maka kerugian negara hanya menjadi Rp 67 miliar lebih.

Atas putusan tersebut. Yayat dan kuasa hukumnya menyatakan akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi. Majelis hakim pun menunda sidang hingga Senin pekan depan, 15 Januari 2018.

Proyek pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api beranggaran Rp 545,5 miliar. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terjadi kerugian negara Rp 103 miliar.

Dugaan korupsi dalam proyek ini terungkap setelah terjadi pergeseran struktur tanah dan pondasi bangunan stadion pada awal 2015. Penyelidikan yang dilakukan Bareskrim Polri menemukan sejumlah pelanggaran dalam pembangunan stadion kebanggaan Kota Bandung tersebut.

Di antaranya ketidaksesuaian spek barang, dugaan penggelembungan nilai proyek atau mark up, hingga penyalahgunaan wewenang.

Saat proyek pembangunan, Yayat menjabat sebagai Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). la pun dianggap sebagai orang pertama yang bertanggung jawab atas kerugian proyek ini.

byu





Original Post

Pensiunan BPK Ikut Umpetin Mobil Mewah Milik Ali Sadli

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-9

Pensiunan BPK Ikut Umpetin Mobil Mewah Milik Ali Sadli

Kerja Sama Dengan Keluarga Tersangka Suap Kemendesa

Keluarga Ali Sadli berupaya menyembunyikan mobil-mobil mewah agar tak disita KPK. Upaya itu dibantu teman dan anak buah Ali di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

PELAKSANA Tugas Kepala Auditorat III B itu memiliki delapan mobil Mini Cooper S F57 Cabrio, Mercedez Benz C250, Toyota Fortuner VRZ, Jeep Wrangler Rubicon, Honda CRV, Mercedez Benz A45 AMG, Toyota Alphard Vellfire, dan BMW M2 Coupe F87.

Yudy Ayodya Baruna, anak buah Ali mengaku diminta Wuryanti Yustianti, istri Ali menyembunyikan mobil-mobil itu. Permintaan itu setelah Ali ditangkap KPK lantaran menerima suap terkait pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Desa tahun 2016.

"Iya (ada permintaan). Maksudnya agar mobil Ali Sadli tidak ditaruh di satu tempat saja," ungkap Yudy ketika menjadi saksi sidang perkara suap,

gratifikasi dan pencucian uang Ali Sadli di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin.

Mobil yang dipindahkan Jeep Wrangler Rubicon, Mini Cooper, Honda CRV dan Vellfire. "Saya taruh di kediaman almarhum kakak saya, Ivan," aku Yudy.

Setelah menyembunyikan mobil-mobil itu. Yudy diminta menjualnya. Yudy meminta bantuan temannya, Ardi. Vellffre berhasil dilego ke showroom Rp 550 juta.

Uang hasil penjualan diserahkan kepada Supriyadi, orang dekat Ali. "Ali ditangkap Jumat malam itu. Hari Sabtu (mobil) saya serahkan ke Ardi. Selasa sudah laku lagi. Jam 8 malam saya kasih uangnya semua ke Supriyadi," tutur Yudy.

Saksi Rasyid Syamsuddin

mengungkapkan istri Ali juga meminta tolong menjualkan Toyota Fortuner VRZ. Mobil itu lalu ditawarkan ke showroom. Laku Rp 420 juta.

Uang hasil penjualan mobil juga diserahkan ke Supriyadi atas perintah istri Ali. Rasyid mengaku tak diberi persenan atau komisi.

Widi, pensiunan BPK ikut membantu menyembunyikan mobil. Apriyadi Malik alias Yaya mengaku pernah dihubungi Widi untuk menyimpan mobil-mobil Ali.

"Waktu itu Pak Widi, panggilannya Puang, telepon saya bilang ya kalau bisa mobilnya dipindahin ke rumah saya aja. Itu Pak Widi, temannya Pak Ali," tutur Yaya.

"Saya awalnya memindahkan mobil tiga tapi ternyata ada lima," lanjutnya. Semua mobil itu pun diboyong ke rumah Yaya yang tak jauh dari kedia-

man Ali.

Setelah semua mobil dipindahkan. Yaya bertemu dengan istri Ali, Yanuar (kakak ipar Ali) dari Yudy. Yaya memberitahukan ada lima mobil di rumahnya.

Belakangan, Yaya meminta semua mobil di rumahnya ditarik. Sopir Ali lalu memindahkan mobil-mobil itu.

"Saya enggak mau ketumpuan aja," dalihnya.

Majelis hakim heran dengan keterlibatan Yaya memindahkan mobil-mobil Ali. "Apa sih alasannya mobil dipindahin?" tanya ketua majelis hakim Ibnu Basuki. "Saya prihatin saja Pak. Enggak ada maksud apa-apa," jawab Yaya.

Hakim Ibnu tak percaya begitu saja alasan Yaya. "Lho ini enggak rasional, kenapa harus mindahin mobil orang lain? Maksudnya apa?" cecarnya kepada Ali.

"Karena Pak Ali ketangkap,"

jawab Yaya. Ia akhirnya berterus terang mobil-mobil itu dipindahkan untuk dijual.

Giliran jaksa KPK menanyakan hubungan Yaya dengan Ali. Yaya mengaku wiraswasta. Kenal beberapa orang di BPK.

Jaksa KPK lalu membeberkan rekaman percakapan Yaya dengan Yanuar, kakak ipar Ali.

Pada sidang sebelumnya, Supriyadi, Direktur Utama PT ABP Nusantara mengaku ikut membantu menjual mobil Ali. "Saya bawa ke rumah, saya tawarkan; Tetangga saya punya showroom, habis diperbaiki lalu dibawa. Saya tawarkan ke tetangga saya Rp 950 juta laku," ujar Supriyadi.

Supriyadi telah menyerahkan uang hasil penjualan mobil Ali kepada penyidik KPK. "Setelah itu kami dipanggil KPK, dit-anya-tanya, saya jawab semua. Saya serahkan (uang) yang ada di saya," katanya.

byu





Original Post

Ngaku Pengusaha Minyak, Ali Gaet Dua Perempuan Sekaligus

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-9

Ngaku Pengusaha Minyak, Ali Gaet Dua Perempuan Sekaligus

AUDITOR BPK Ali Sadli memiliki hubungan asmara dengan-Salli Okilia dan Dwi Futhuayuni. Mengaku pengusaha minyak. Ali tebar pesona dan uang kepada kedua perempuan itu.

Hal itu terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Rio Kurniawan, agen properti mengungkapkan, pernah menyewakan I unit apartemen Cassa Grande Residence di Kota Kasablanka kepada Salli.

"Februari 2017, Ibu Salli mencari apartemen dengan 2 kamar tidur di Apartemen Casa Grande Residence. Ada dua kamar tidur, dua kamar mandi. Yang sewa atas nama Salli," kata Rio.

Rio mengungkapkan pernah bertemu sekali dengan Ali. Salli memperkenalkan Ali sebagai suaminya. Biaya sewa apartemen 1.300 dolar Amerika per bulan. Salli menyewanya untuk 12 bulan dan dibayar tunai. Total Rp 207 juta," tuturnya.

Setelah transaksi, Rio mem-

berikan kunci apartemen ke Salli. Rio tak pernah lagi bertemu Salli maupun Ali setelah serah-terima kunci.

Salli yang juga dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan itu pun dikorek mengenai hubungannya dengan Ali. "Ada Saudara pacaran dengan terdakwa (Ali Sadli)?" tanya ketua majelis hakim Ibnu Basuki.

Sambil menundukkan kepala, Salli mengakuinya. "Iya," katanya dengan suara pelan.

"Sudah menikah?" cecar hakim Ibnu. Salli mengaku belum menikah dengan Ali.

Tak puas dengan jawaban itu, hakim Ibnu kembali mengonfirmasi apakah Salli sudah menikah dengan Ali. "?Tidak Yang Mulia," kata Salli yang bersaksi menggunakan cadar itu.

Hakim terus mengorek hubungan asmara ini lantaran Ali membiayai hidup Salli. Sebelum pindah ke apartemen, Salli mengaku tinggal di rumas

kos dengan harga sewa Rp 3 juta per bulan. "Alamat saya di Tebet Dalam waktu itu kos-kosan. Kenapa ngobrol apartemen, karena tiap bulan enggak tentu dapat gaji. Ali kasihan sama saya, terus ngebantu saya untuk sewa apartemen," tutur Salli.

Ali lalu mengirim uang via transfer kepada Salli untuk sewa apartemen. "Pertama Rp 20 juta, ada yang Rp 25 juta. Ada Rp 15 juta. Rp 20 juta. Rp 15 juta. Seingat saya totalnya Rp 120 juta. Saya cari-cari apartemen, memang harganya segitu Rp 200 juta (per tahun). Kemudian saya sampaikan ke dia (Ali). Dua hari setelahnya, saya pergi ke agennya untuk bayar apartemen itu," ujar Salli.

Setelah transaksi sewa apartemen dengan Rio, Salli memberikan salah satu kuncinya kepada Ali-. "Ada dua kunci, satu kuncinya saya kasih ke Ali," kata Salli.

Tak hanya menyewakan aparte-

men,Ali juga memberikan uang kepada Salli untuk umroh. Jumlahnya Rp 40 juta pada April 2017. "Tiga bulan setelah perkenalan," aku Salli.

Meski kerap disawer uang, Salli tak tahu pekerjaan Ali. Ketika berkenalan di gerai kopi di Plaza Senayan pada akhir Januari 2017, Ali mengaku pengusaha. "Yang bersangkutan mengaku pengusaha minyak. b"ia bilang itu waktu pertama ketemu," kata Salli.

Keduanya lalu bertukar nomor telepon. Setelah menjalin komunikasi intens, Salli dan Ali kembali bertemu di Tebet. Salli mengaku hubungannya dengan Ali semakin dekat.

Belakangan, Salli baru mengetahui pekerjaan Ali setelah ditangkap KPK. "Saya tahu pekerjaan dia (Ali) setelah baca berita, OTT (operasi tangkap tangan) KPK," ujar Salli.

Sama seperti Salli, Ali juga pernah memberi uang kepada Dwi Futhiayuni, caddy golf

Palm Hill Sentul Circuit, untuk umroh. "Saya rencana umroh tanggal 10 Juli (2017). Biayanya kurang.tahu. Jadi saya tinggal berangkat saja sama ibu saya, dibiayai Pak Sadli. Namun, setelah (OTT) itu terjadi , enggak ada kabar lagi," kata Dwi.

Dwi mengaku Ali pernah memberikan kartu ATM dengan saldo Rp 75 juta saat bertemu di Hotel Santika Bintaro pada 26 Mei 2017.

"Selain uang itu saya juga pernah diberi cash Rp 10 juta, di Senayan, setelah makan malam," ujar Dwi.

Sebelum berangkat umroh. Dwi sempat curhat kepada Ali mengenai utang keluarganya. "Saya kan tulang punggung keluarga. Saya bilang ada keperluan sekitar Rp 25 juta. Kalau misalkan saya umroh, enggak enak dengar omongan orang jadi harus saya lunasi dulu keperluan keluarga saya sebelum umrah," tutur Dwi.

byu





Original Post

KORUPSI KREDIT USAHA PETERNAKAN

Media Cetak Media Indonesia Halaman 13
2018-1-9

KORUPSI KREDIT USAHA PETERNAKAN

Para terdakwa kasus korupsi kredit usaha peternakan sapi menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Surabaya di Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, kemarin. Sebanyak 15 peternak sapi asal Pacitan menjadi terdakwa kasus korupsi kredit usaha senilai Rp5,3 miliar.

ANTARA/UMARUL FARUQ





Original Post

Banyak Jalan Mengejar Penunggak Pajak

Media Cetak Media Indonesia Halaman 13
2018-1-9

Banyak Jalan Mengejar Penunggak Pajak

Menyeret penghindar pajak ke pengadilan cukup efektif. Upaya lain, mulai teguran hingga pemblokiran rekening,

juga dilakukan.

PERBURUAN terhadap pengemplang pajak terus dilakukan. Di Sumatra Selatan dan Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Pajak terpaksa memblokir 151 rekening milik penunggak pajak.

Total dana yang tersimpan dalam rekening itu mencapai Rp83 miliar. "Pemblokiran terpaksa kami lakukan setelah kami melakukan penagihan, pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan, termasuk menerbitkan surat paksa kepada wajib pajak," kata Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sumatra Selatan-Bangka Belitung, M Ismiran-syah M Zain, di Palembang, kemarin.

Ia menyatakan pemblokiran merupakan upaya agar wajib pajak membayar tagihan pajak mereka. "Setelah tindakan ini tidak diindahkan, kami akan melakukan penyidikan lebih lanjut, dan mengajukan wajib pajak ke pengadilan."

Kanwil Ditjen Pajak Sum-sel-Babel, lanjutnya, sudah mengajukan dua berkas penunggak pajak ke pengadilan dan sudah dinyatakan P21. Berkas penyidikan satu wajib pajak lain dihentikan karena yang bersangkutan bersedia membayar tung-

gakan pajak yang mencapai Rpl,13 miliar.

"Dua wajib pajak yang kami perkarakan menunggak pajak hingga Rp825 juta dan lebih dari Rpl miliar. Selama 2017, kami sudah menerbitkan 32.235 surat teguran kepada wajib pajak dan 13.933 surat paksa," tambah Ismiransyah.

Tersangka di Makassar

Kemarin, penyidik tindak pidana korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan kembali melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Sejumlah pejabat di kantor itu diduga terlibat dalam tindak pidana1orupsi proyek pengadaan bibit ketapang kencana.

Penggeledahan dilakukan di beberapa ruangan di lantai 1 dan lantai 2, termasuk ruangan kepala dinas dan kepala bidang.

"Penggeledahan ini kami anggap wajar saja karena ada indikasi dugaan korupsi yang tengah disidik kepolisian," kata Pit Kepala Dinas Lingkungan Hidup Makassar Azis Hasan.

Proyek pengadaan ketapang kencana diluncurkan pada 2016. Penyidikan sudah dilakukan sejak 3 Januari. Delapan orang sudah diperiksa, di antaranya Wali Kota

Makassar Mohammad Ramdhan Danny Pomanto dan sejumlah pejabat di Pemkot Makassar.

Kemarin, giliran Kepala Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Makassar Erwin Syarifuddin Hayya diperiksa penyidik.

"Dia diperiksa sebagai saksi proyek pengadaan ketapang kencana dan proyek sanggar-kerajinan lorong-lorong," jelas Kabid Humas Polda Sulsel Komisaris Besar Dicky Sondani.

Ia memastikan dalam dua kasus dugaan korupsi itu, penyidik akan menetapkan tersangka, hari ini. "Sebelumnya, semua yang dipanggil dan diperiksa, masih berstatus saksi."

Di Papua Barat, Polres Manokwari juga melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan sirkuit motor. Kemarin, penyidik menahan Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Papua Barat dan seorang rekanan.

Dari kasus ini, polisi menyita barang bukti uang tunai sebesar Rp950 juta.

"Dalam kasus pengadaan lahan seluas 8 hektare di Kampung Koyani, Distrik Masni, ini, ada kerugian negara sebesar Rp2,9 miliar," kata Kapolres Manokwari, Ajun Komisaris Besar Adam Erwindi.

(LN/MS/Ant/N-2)/ Dwi Apriani





Original Post

Netanyahu Minta UNRWA Dibubarkan

Media Cetak Republika Halaman 7
2018-1-9

Netanyahu Minta UNRWA Dibubarkan

KAMRAN DIKARMA

TEL AVIV - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menyerukan agar badan PBB yang mengurus kebutuhan pengungsi Palestina, yakni United Nation Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) dibubarkan. Menurut dia, dana khusus untuk UNRWA harus mulai dipindahkan secara bertahap ke badan pengungsi PBB yang lebih global, yakni UNHCR.

"UNRWA adalah sebuah organisasi yang melanggengkan masalah Palestina. UNRWA juga mengabadikan narasi dari apa yang disebut hak kembali. Karena itu, UNRWA harus hilang dari dunia," kata Netanyahu dalam sebuah rapat kabinet Israel pada Ahad (7/1).

Oleh sebab itu, Netanyahu berpendapat alokasi dana untuk UNRWA harus mulai dipindahkan ke UNHCR. "Dengan kriteria yang jelas untuk menyokong kehidupan pengungsi asli dan bukan orang fiktif seperti yang terjadi hari ini di bawah UNRWA," ujarnya.

Juru bicara UNRWA Chirs Gunness menilai krisis pengungsi Palestina memang sedang di-abadikan karena kegagalan para pihak untuk menangani masalah ini. Oleh karena itu, ia bertekad untuk tetap menjalankan misinya membantu para pengungsi Palestina. "UNRWA diberi mandat oleh Majelis Umum PBB untuk melanjutkan pelayanannya hingga solusi yang adil dan abadi ditemukan untuk pengungsi Palestina," kata Gunness menegaskan.

UNRWA dibentuk pada 1949. Tujuan utama dibentuknya organisasi ini adalah untuk membantu dan menyediakan kebutuhan pengungsi Palestina, mulai dari pendidikan hingga kesehatan. Pekan lalu, Pemerintah Amerika Serikat (AS) membantah telah membekukan dana sebesar 125 juta dolar AS untuk UNRWA.

Kabar tentang pembekuan dana untuk UNRWA pertama kali muncul di situs berita Axios pada Jumat (5/1). Mengutip tiga diplomat anonim, Axios melaporkan, Pemerintah AS telah membekukan dana untuk UNRWA. Pembekuan itu dilakukan hingga AS menyelesaikan peninjauan kembali bantuannya kepada Otoritas Palestina. Namun, Departemen Luar Negeri AS segera membantah laporan tersebut.

"Laporan itu sangat menyesatkan. Hanya karena mereka mengharapkan uang pada yang pertama dan mereka tidak mendapatakannya pada saat itu bukan berarti itu ditangguhkan atau dibatalkan," kata seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS.

Kabar tentang pembekuan dana untuk UNRWA muncul setelah Presiden AS Donald Trump mengancam akan memangkas dana bantuan untuk Palestina. Ancaman itu merupakan respons Trump atas keputusan Palestina yang enggan kembali ke perundingan damai dengan Israel yang dimediasi AS.

Menurut Presiden Palestina Mahmoud Abbas, sejak Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, peran AS telah tersisih sebagai mediator dalam perundingan damai dengan Israel. Kemudian, terkait ancaman Trump yang akan memotong dana bantuan untuk Palestina, Abbas hanya menyebut bahwa Yerusalem tidak dijual untuk uang atau emas.

reuters ed yeyen rostiyani// KAMRAN DIKARMA





Original Post

Tersangka Korupsi Lahan Jalan Nangka bakal Ditetapkan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 21
2018-1-9

Tersangka Korupsi Lahan Jalan Nangka bakal Ditetapkan

PEKAN ini Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Kota Depok akan menetapkan tersangka dugaan kasus korupsi dana pembebasan lahan Jalan Nangka, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Tahun Anggaran (TA) 2015. Dana APBD tersebut diduga mengalir ke sejumlah pejabat Kota Depok.

"Sudah naik penyidikan artinya sebentar lagi ada tersangkanya. Siapa pun akan kami sikat," tegas Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Depok Komisaris Putu Kholis Aryana kepada Media Indonesia dan Metro TV di kantornya, kemarin. Penegasan itu disampaikannya seusai memeriksa Camat Cimanggis, Henry Mahawan. Henry diperiksa sebagai saksi, ia diajukan 52 pertanyaan dari pukul 09.00 sampai pukul 15.00.

Sejauh ini, sambung Putu, penyidik telah memeriksa lebih dari 20 saksi. Di antaranya 16 pemilik lahan, Camat Cimanggis Henry Mahawan, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok Manto Jorghi.

Penyidik menelusuri aliran dana kasus dugaan penyimpangan APBD sebesar Rpl7 miliar itu. Diduga bakal menyeret empat pejabat Dinas PUPR Kota Depok. Penyidik akan mengembangkan hingga badan anggaran (Banggar) di lingkup Kota Depok dan banggar DPRD Kota Depok. "Kasus ini tak lama lagi akan kepenuntutan di Pengadilan Tipikor, pekan inilah" janji Putu.

Untuk mengaudit kerugian negara dalam kasus ini, ungkap Putu, pihaknya bekerja sama dengan Badan Peme-

riksa Keuangan (BPK). Hasil audit tengah dikaji dan diproses di BPK.

Sebagaimana yang terungkap, dana pembebasan lahan Rpl7 miliar yang dikucurkan APBD TA 2015 itu diduga digelembungkan. Pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan dilakukan nilainya bervariasi, meski lahannya sama-sama terletak dipinggir jalan raya.

Ketua RT 003 RW 01 Kelurahan Sukamaju baru, Asma-yadi, yang lahannya dibebaskan mengaku hanya menerima ganti rugi Rp480 juta. Pascapembayaran ganti rugi sambungnya, sertifikat tanah 16 warga yang lahannya dibebaskan Agustus 2015 hingga saat ini masih ditahan pejabat Dinas PUPR." 16 sertifikat atas nama 16 warga belum dikembalikan," ujarnya.

(KG/J-3)





Original Post

Duli, Korporasi Enggak Mau Bayar Pidana Uang Pengganti

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-1-9

Duli, Korporasi Enggak Mau Bayar Pidana Uang Pengganti

Peraturan MA No 5 Tahun 2014 Tak Ampuh

Meski sudah ada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, penegakan aturan tersebut masih mengalami kendala di lapangan.

PASAL 7 ayat 1 Perma itu menyatakan, korporasi dapat dikenakan pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Namun menagih uang pengganti sesuai putusan pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) bukanlah hal yang mudah.

Hal ini tampak pada kasus korupsi Gardu Induk PLN, di mana uang pengganti belum juga dibayarkan oleh PT Arya Sada Perkasa senilai Rp 8.972353.019. Padahal uang pengganti tersebut telah ditetapkan melalui putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta No 07/pid.sus/TPK/2016/ PN JKT.PST tertanggal 16 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Direktur dan pemilik PT Arya Sada Perkara, Egon Chainil Arifin, yang divonis 2 tahun penjara, saat ini telah bebas karena mendapatkan remisi. Sedangkan Manager PT Arya Sada Perkasa, Tanggul Priamandaru, masih berada di tahanan Lapas Sukamiskin, Bandung, karena tersandera oleh uang pengganti yang belum dibayarkan.

Peneliti Institute for Criminal

Justice Reform (ICJR). Dirga Sustira menerangkan. Pasal 7 ayat 2 Perma 5 tahun 2014 menyatakan, bila korporasi dikenakan pidana tambahan uang pengganti maka terhadap korporasi tersebut tidak dapat dijatuhi penjara pengganti atas uang pengganti.

"Maka yang dapat dilakukan oleh jaksa adalah melakukan penyitaan dan melelang aset milik korporasi tersebut. Dan jika aset sudah terjual semua, sementara .masih terdapat kekurangan kewajiban uang pengganti yang harus dibayarkan, jaksa harusnya mengajukan korporasi tersebut untuk dipailitkan, sebagaimana penjelasan dalam Pasal 7 ayat 2 tersebut," katanya.

Jika korporasi mengaku tidak mampu membayar uang pengganti lantaran nilai aset kekayaannya sudah tidak mencukupi, maka jaksa perlu melakukan penelusuran. Apalagi dalam kasus PT Arya Sada Perkasa, PT PLN masih memiliki kewajiban membayar kepada perusahaan tersebut atas pekerjaan Gardu Induk Cilegon Baru II senilai

Rp 95 miliar.

"Perlu ditelusuri kembali oleh jaksa apakah piutang tersebut diduga adalah hasil tindak pidana atau bukan," ujar Dirga.

Jika uang tersebut juga merupakan hasil dari tindak pidana maka sesuai dengan Pasal 21 PERMA No 13 tahun 2016 mengenai Tatacara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi disebutkan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan.

Berdasarkan KUHAP, benda atau tagihan tersangka/ter-dakwa yang seluruh/sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana sebagaimana dikutip dari Pasal 39 ayat 1 KUHAP, dapat disita.

"Jika sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan piutang tersebut terbukti adalah hasil dari tindak pidana maka jaksa dapat melakukan hal tersebut," sebutnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran (BPI KPNPA) Provinsi Jawa Barat, Yunan Buwana mengungkapkan, PT Arya Sada Perkara belum membayarkan uang pengganti Rp 8.972.553.019,- seba-

gaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta tertanggal 16 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kasus korupsi tersebut bermula saat PT Arya Sada Perkasa memenangkan beberapa proyek pembangunan Gardu Induk (GI) milik PLN. Antara lain GI 150 KV New Sanur Bali dengan nilai kontrak Rp 35.994.290.979,-dan GI 150 KV Cilegon Baru II dengan nilai kontrak Rp 49,923.824299.-

Dari beberapa proyek itu,kegiatan pembangunan GI New Sanur Bali bermasalah dalam hal pengadaan lahan sehingga diusut oleh Kejati DKI Jakarta yang kemudian kasusnya dilimpahkan pada Kejari Jakarta Selatan dah diputus oleh pihak Pengadilan Tipikor Jakarta pada Juni 2016 lalu.

Dalam putusan pengadilan, PT Arya Sada Perkasa diperintahkan untuk membayar uang pen-ganti sebesar Rp 8.972 553.019 ,-dengan ketentuan apabila tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka aset PT Arya Sada Perkasa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

"Namun hingga saat Egon

Arifin bebas dari lapas Sukamiskin pada tanggal 17 Agustus lalu uang pengganti tersebut tak kunjung dibayar," ungkap Yunan.

Dia menambahkan, awalnya yang menjadi jaminan dan telah disita oleh pihak kejaksaan adalah peralatan GI New Sanur Bali yang disuplai oleh PT Arya Sada Perkasa.

Tetapi beberapa waktu lalu gudang penyimpanan atas aset sitaan tersebut hangus dilalap api. "Hal ini tidak dijadikan alasan pihak kejaksaan untuk tidak menyita aset lainnya milik PT Arya Sada Perkasa," imbuhnya.

Pihaknya mengaku mendapat informasi soal aset perusahaan yang bisa.disita sebagai bentuk uang pengganti kerugian negara. Salah satunya, dana dari proyek pekerjaan GI Cilegon Baru II yang masih tertahan di PLN sebesar kurang lebih senilai Rp 9,5 miliar.

"Informasi itu kami ketahui dari bekas Manager PT Arya Sada Perkasa. Tanggul Priamandaru, yang kini masih berada di Lapas Sukamiskin karena tersandera oleh uang pengganti yang belum dibayarkan oleh Egon Arifin selaku Direktur PT Aryasada yang kini sudah melenggang bebas," ujarnya.

OSP





Original Post

Wong Cik Menang, Anies Senang Jakarta Milik Semua Bukan Omdo

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 12
2018-1-9

Wong Cik Menang, Anies Senang Jakarta Milik Semua Bukan Omdo

MA Batalkan Larangan Motor Melintas Thamrin

PUTUSAN Mahkamah Agung (MA) yang mencabut Pergub era Ahok soal pelarangan kendaraan roda dua melintas di Jalan MH Thamrin menjadi perbincangan media sosial.

WARGANET berharap, ke depan tidak ada lagi jalan-jalan di Ibu Kota yang tidak boleh dilewati pengendara sepeda motor. Termasuk Jalan Jati Baru Tanah Abang yang ditutup bagi pengendara motor, harus dibatalkan juga.

MA membatalkan peraturan Gubernur DKI yang dibuat pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tentang larangan sepeda motor melintasi Jalan MH Thamrin, kemarin.

Dalam putusannya, MA mengabulkan permohonan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar untuk membatalkan Peraturan Gubernur DKI Nomor 195 Tahun 2014 terkait dengan pembatasan lalu lintas sepeda motor di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat.

Pergub pembatasan lalu lintas sepeda motor itu juga dinyatakan tidak memiliki hukum mengikat. Majelis hakim agung juga memerintahkan panitera MA mengirimkan petikan putusan kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam berita negara.

Pihak termohon yang dimaksud adalah Gubernur DKI Jakarta yang diwakili Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Pergub larangan sepeda motor tersebut ditandatangani Gubernur DKI sebelumnya. Basuki Tjahaja Purnama.

Warganet, khususnya mereka yang biasa menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi menyambut positif putusan tersebut.

"Bahagia semuanya, Jakarta merdeka," cuit akun @amojakbar. "Nah gitu donk itu artinya adil he he he," timpal akun @ joelianstc 174. "Terima kasih MA," sambung akun @absyaralif.

"Alhamdulillah, kami pemotor juga membayar pajak, berhak lewat jalan manapun kecuali tol," kata akun @ek-kkhho. "Benar yang bayar pajak bukan mobil doang, motor juga bayar, jadi punya hak yang sama," kata akun @mannchee.

"Alhamdulillah... Wong Cilik Menang! MA Batalkan Pergub Ahok Soal Larangan Sepeda Motor di Thamrin," cuit akun @ maapiyuuu.

"Alhamdulillah, MA akhirnya melakukan Pembatalan Pergub @basukibtp trek larangan sepeda Motor di jl. Thamrin. Perjuangan @aniesbaswedan dan @sandiuno untuk memudahkan Warga DKI dalam menggunakan transportasi. Ini Kebijakan yang memihak pada rakyat kecil.," tutur akun @87julay.

"Ini negara pancasila, kaya-miskin, mobil-motor punya hak yg sama...." kicau akun SalimTasbun. "Alhamdulillah biar saudara kita yang punya sepeda motor bisa menikmati jalan itu, yang dibayar dari pajaknya. Amiin," timpal akun @ bjakarta71.

"MA membatalkan Pergub DKI Nomor 195/2014 soal pembatasan lalu lintas sepeda motor di Jalan Thamrin. Pemotor bebas wuuush," beber akun @baktimunir.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sangat sumringah atas putusan MA tersebut. Menurut Anies, putusan tersebut adalah tepat karena Ibu kota merupakan milik bersama.

"Ini artinya kita menjalankan sesuatu berdasarkan prinsip keadilan. Dari kemarin kan kita sudah sampaikan, kita ingin ada kesetaraan kesempatan. Jakarta ini bukan milik sebagian orang, jakarta ini milik semuanya," kata Anies di Pendopo Gubernur Banten, Serang, Banten, kemarin.

Namun pernyataan Anies ini justru ditanggapi negatif oleh warganet yang kecewa dengan putusan MA tersebut. Apalagi, di masa kepemimpinan Anies ini. Jalan Jati Baru Tanah Abang yang harusnya bisa dilalui kendaraan bermotor, justru ditutup karena dipakai Pemprov DKI buat memfasilitasi pedagang Kaki Lima.

"Kalau milik semua berarti bebas semua bisa lewat mulai dari ojek sepeda, becak, bajaj, angkot, metromini ampe truk sampah boleh lewat dong...?!!? Cakep nih gubernur...!!" cuit akun @ghanifoz.

"MA Batalkan Pergub Larangan Motor. Anies Jakarta Milik Semua. Kalau Jalan Jatibaru dilarang untuk pemotor pengendara mobil, dan angkot Jakarta milik PKL," sindir akun @dedysteven80.

mhs





Original Post

15 Peternak Selewengkan Kredit

Media Cetak Kompas Halaman 21
2018-1-9

15 Peternak Selewengkan Kredit

KORUPSI

SIDOARJO, KOMPAS-Sebanyak 15 peternak di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, didakwa menyelewengkan kredit usaha pembibitan sapi senilai Rp 5,3 miliar untuk pembelian 315 ekor betina indukan. Setiap peternak terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Dakwaan itu disampaikan jaksa penuntut umum Kejati Jatim, Mirzantio Erdinanta, dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, Senin (8/1). Sidang yang dipimpin majelis hakim yang diketuai Roch-mad itu berlangsung dua kali sebab terdakwa dibagi dalam dua kelompok sesuai dengan nama kelompok peternak.

Pertama, sfflang untuk terdakwa dari Kelompok Agromik I, yakni Effendi, Ary Wibowo, Asmuni, Kardoyo, Ali Arifin, Susilo, dan Wily Taufan. Sebenarnya ada satu terdakwa lagi, yakni Sutrisno. Namun dia meninggal akhir November 2017 karena sakit

Setelah sidang pertama, majelis hakim langsung melanjutkan dengan sidang untuk terdakwa

dari Kelompok Agromik II, yakni Suramto, Setiadi, Supriyadi, Suwarno, Sartono, Gatot Sunyoto. Sugianto, dan Endro Susmono. Selama sidang, para terdakwa dari Kelompok Agromik I tidak didampingi pengacara, sedangkan Kelompok Agromik II didampingi kuasa hukum.

Dalam dakwaannya, Mirzantio mengatakan, pada 2010, sebanyak 20 peternak sapi yang tergabung dalam Kelompok Agromik I dan Agromik II mengajukan kredit usaha pembibitan sapi (KUPS) ke Bank Jatim Cabang Pacitan untuk membeli 315 sapi senilai Rp 5,3 miliar. Dalam perjalanannya dua peternak mundur karena tidak memenuhi persyaratan sehingga tinggal 18 orang.

Singkat cerita, 18 peternak membeli sapi dari PT Lembah Hijau Multifarm di Solo. Seekor sapi Rp 17 juta meliputi Rp 14 juta untuk pembelian sapi dan Rp 3 juta untuk biaya pembangunan kandang, obat-obatan, pakan, inseminasi, dan pemasangan identitas sapi. Tiap peternak memelihara 10-50 ekor sapi.

KUPS adalah kegiatan usaha

untuk menghasilkan bibit ternak sapi secara berkelanjutan. Penerima kredit ini mendapat subsidi bunga dari pemerintah sebesar 8 persen atau selisih antara tingkat suku bunga KUPS sebesar 13 persen dan tingkat suku bunga yang dibebankan kepada peserta sebesar 5 persen. Subsidi bunga diberikan per peternak per tahun selama enam tahun.

Tiga tahun setelah kredit, kandang peternak kosong. Menurut peternak, sebagian kecil sapi itu mati, dan ada yang dijual, tetapi tidak dibelikan sapi baru. Hal itu dinilai melanggar perjanjian kredit yang mewajibkan peternak mengganti sapi jika dijual agar tujuan pembibitan tercapai. Peternak juga tidak membayar kredit dengan baik. Ada 16 peternak mengalami kredit macet.

Kuasa hukum terdakwa. Bambang Suyono, menyatakan jaksa diskriminatif karena tidak semua peternak penerima KUPS diperkarakan. "Tak benar jika kematian sapi disebabkan pemberian pakan yang tidak sesuai. Peternak telah berusaha keras memelihara sapi," katanya.

(NIK)





Original Post

Uji Coba Dilakukan Pekan Depan

Media Cetak Kompas Halaman 27
2018-1-9

Uji Coba Dilakukan Pekan Depan

OK OTRIP

JAKARTA, KOMPAS - Sepekan jelang uji coba integrasi angkutan umum One Karcis One Trip, angkutan umum rakyat belum siap berintegrasi dengan PT Transportasi Jakarta karena masalah syarat keuangan. Integrasi angkutan perkotaan dengan armada transjakarta jadi kunci terlaksananya program OK OTrip.

Program ini membuat warga Jakarta melakukan perjalanan dengan tarif Rp 5.000 dari titik awal ke titik akhir. Penumpang cukup membeli kartu agar bisa melakukan perjalanan itu.

Ketua Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengatakan, syarat keuangan yang dinilai memberatkan adalah jumlah jaminan pelaksanaan dan jaminan operasional, seperti disyaratkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Untuk total jaminan operasional saja dibutuhkan Rp 2,376 miliar untuk tiga bulan. Tersedianya dana ini perlu diperlihatkan kepada PT Transportasi Jakarta sebelum angkutan perkotaan dapat terintegrasi dengan bus transjakarta Untuk satu unit saja dibutuhkan jaminan operasional Rp 34 juta

Untuk empat rute uji coba OK OTrip, tujuh koperasi diikutkan. "Tak satu pun wadah usaha bus kecil sanggup memenuhi. Sampai sekarang tidak satu pun bisa kontrak dengan PT Transportasi Jakarta" katanya seusai rapat di Organda DKI Jakarta terkait kesiapan pelaksanaan OK OTrip di Jakarta, Senin (8/1).

Saat ini belum satu pun wadah angkutan perkotaan bus kecil (mikrolet) di empat rute percontohan OK OTrip bisa memenuhi syarat itu. Untuk mengatasinya, kata Shafruhan, perlu ada kebijakan khusus kepala daerah.

Ia menyatakan, dengan kondisi seperti sekarang, program OK OTrip terkesan sangat dipaksakan tanpa melihat kondisi wadah angkutan perkotaan saat ini.

Di tempat terpisah. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Budi Kaliwono menjelaskan, sejak program OK OTrip diluncurkan 22 Desember 2017, manajemen Transjakarta terus bersiap. Saat ini. 69 unit angkutan umum dari enam operator akan bergabung. "Besok (hari ini) akan ada pemilihan kendaraan untuk bisa dipasangi peralatan atau mesin tap in," ujar Budi.

Wibowo, Kepala Humas PT Transjakarta, mengatakan, sejak 22 Desember 2017, PT Transjakarta menyiapkan 5.000 kartu OK OTrip. Per 7 Januari, sebanyak 1.230 kartu sudah terjual.

Keputusan Mahkamah Agung

Terkait transportasi, Mahkamah Agung membatalkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor yang melarang sepeda motor melintas di Jalan Sudirman-MH Thamrin Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI mengundang Dishub DKI dan Dirlantas Polda Metro Jaya untuk rapat dan menyikapi keputusan itu. Rabu.

Gubernur DKI Anies Baswedan menilai keputusan MA itu sebagai kabar baik. Pemprov masih akan membahas kapan sepeda motor bisa lewat di jalur tersebut.

(HLN/IRE)





Original Post

Yayat Dituntut Delapan Tahun Penjara

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 4
2018-1-9

Yayat Dituntut Delapan Tahun Penjara

BANDUNG, (PR).-

Yayat Ahmad Ruhiyat, terdakwa korupsi kasus pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api, dituntut delapan tahun penjara dan denda Rp 600 juta, subsider kurungan enam bulan. Hal tersebut terungkap dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor pada PN Kelas lA Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (8/1/2018).

Sidang yang dipimpin Fuad tersebut berlangsung selama dua jam setengah. Berkas tuntutan setebal 5 cm tersebut tidak dibacakan seluruhnya.

Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum Theo Simorangkir menyatakan, terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta berkelanjutan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dakwaan primer, Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 32/2009 ayat 1 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ko-

rupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-i KUHPidana. "Menuntut terdakwa hukuman delapan tahun penjara, dikurangi masa tahanan," katanya.

Selain hukuman badan, terdakwa juga diharuskan membayar denda Rp 600 juta, subsider kurungan enam bulan penjara. Kendati demikian, terdakwa tidak dibebankan membayar uang pengganti.

Hal itu karena uang pengganti sudah dibebankan ke PT Adhi Karya selaku pelaksana pembangunan Stadion GBLA, yakni sesuai dengan kerugian negara Rp 103 miliar lebih.

Selain itu, PT Adhi Karya sudah mengerjakan sisa pembangunan yang sebelumnya tertunda, yakni Rp 27 miliar lebih. Oleh karena itu, kerugian negara hanya menjadi Rp 67 miliar lebih.

Atas putusan itu, Yayat dan kuasa hukumnya akan melakukan pembelaan. Sidang ditunda sampai Senin (15/1/2018) de-

ngan agenda pembelaan.

Kasus itu berawal saat terjadi pergeseran struktur tanah dan fondasi bangunan stadion pada awal 2015. Dari penyelidikan Bareskrim Polri, ditemukan se-

jumlah pelanggaran. Hasil audit BPK terjadi potensi kerugian negara sebesar Rp 103,5 miliar dari total nilai proyek APBD 2013-2015 sebesar Rp 545,5 miliar.

(Yedi Supriadi)





Original Post

Pengendara Jangan Nyelonong

Media Cetak Jawa Pos Halaman 23
2018-1-9

Pengendara Jangan Nyelonong

DIRLANTAS Polda Metro Jaya Kombespol Halim Pagarra mengaku telah mendengar kabar tentang pencabutan larangan motor melintas di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Yang jelas, kata dia, pihaknya bakal berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta.

Halim melanjutkan, pengendara motor tidak lantas bisa nyelonong meski Mahkamah Agung (MA) telah menyetujui pencabutan larangan itu. "Larangan bermotor masih berlaku sampai ada hasil diskusi kami," jelasnya.

Dia belum bisa memastikan kapan motor benar-benar bisa melintas di kawasan itu. Polisi perwira menengah tersebut meminta masyarakat bersabar menunggu hasil koordinasi Polda Metro Jaya dengan pemprov. "Pelarangan motor ada di wilayah kerja gubernur dan dinas (dinas perhubungan, Red). Jadi, harus didiskusikan kembali," ujar Halim.

Rencananya, lanjut dia, pihaknya bertemu dengan dishub pada Jumat (12/1).

Pakar tata kota dan transportasi publik Luluk Erningsari mengaku kaget mendengar kabar pencabutan larangan itu. Dia menyatakan, hal tersebut adalah kemunduran bagi tata transportasi Jakarta. "Harusnya berlomba-lomba mengurangi kendaraan. Ini malah memberikan ruang lebar bagi kendaraan," ungkapnya

Alumnus The University of Tokyo tersebut mengungkapkan, jika motor kembali melintas di kawasan tersebut, lalu lintas dipastikan bakal macet kembali.

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhana menerangkan, pihaknya tengah mengkaji pembatalan beleid tersebut dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Namun, pihaknya saat ini belum bisa menjelaskan detail substansi kajian yang akan

dibicarakan dengan Dishub.

Mekanisme pencabutan beleid itu terbilang otomatis. Sebab, menurut Yayan, ketika pergub dibatalkan, secara otomatis, tidak ada lagi peraturan. "Tetapi, apakah nanti di situ akan diatur seperti apa, misalnya ada pengaturan baru, itu harus kita laporkan dulu ke pimpinan. Kalau untuk putusan Mahkamah Agung, ya ten kalau kita cabut ya cabut saja," ujarnya kemarin.

Yayan menjelaskan, pihaknya menerima salinan putusan tersebut sekitar sepekan lalu. Pihaknya pun langsung berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti ditlantas dan dishub.

Ke depan, tinggal menunggu arahan gubernur terkait apa saja yang harus dilakukan. Menurut dia, putusan tersebutbersifat final dan dapat diganti dengan peraturan baru yang sesuai dan relevan,

(sam/dee/col/ind)





Original Post

MA Cabut Aturan Larangan Motor

Media Cetak Jawa Pos Halaman 23
2018-1-9

MA Cabut Aturan Larangan Motor

Dipastikan Bisa Segera Melintasi M.H. Thamrin

GAMBIR Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap aturan pembatasan lalu lintas sepeda motor yang diajukan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar. Putusan MA yang berkaitan dengan hal tersebut diketok sejak 21 November2017 oleh ketua majelis hakim Irfan Fachruddin. Itu sesuai putusan Nomor 57 P/HUM/2017.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah, ada beberapa pertimbangan yang mendasari putusan tersebut Di antaranya, aturan itu dinilai kurang tepat oleh majelis yang menyidangkan. "Tidak memberikan solusi atas masalah kelancaran dan keterjangkauan lalu lintas di kawasan pembatasan lalu lintas sepeda motor tersebut," ungkapnya kepada Jawa Pos kemarin.

Kawasan yang dimaksud Abdullah adalah Jalan M.H. Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat Tidak hanya menjadi salah satu pertimbangan, alasan tersebut turut mendorong MA memberikan saran pada Pemprov DKI. "Semestinya, Pemprov DKI memberikan solusi altematif bagi pengendara kendaraan roda dua dalam memenuhi kelancaran dan keterjangkauan di kawasan yang dimaksud," ujarnya

Misalnya, membangun infrastruktur lalu lintas yang lebih memadai untuk pengguna mobil dan sepeda motor. Selain itu, MA menyarankan Pemprov DKI menyediakan jalur khusus untuk kendaraan roda dua. "Selain itu, jalur alternatif dengan aksesibilitas yang seimbang. Tujuannya, memberikan perlindungan dan kepastian hukum secara sama dan setara," terang Abdullah.

Keterangan tersebut disampaikan sesuai isi putusan MA. Abdullah menyampaikan bahwa pasal yang diuji materiil dinyatakan bertentangan dengan UU Nomor 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU Nomor 39 Tahun 199 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dan UU Nomor 12Tahun2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Melalui putusan itu pula, MA menyatakan bahwa pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 Pergub Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor/uncto pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Pergub Nomor 141 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

Artinya, aturan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Meski demikian, Abdullah menyampaikan bahwa implementasi putusan MA juga tidak bisa dilakukan serta-merta. "Panitera MA harus kirim petikan putusan ke Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam berita negara dulu," ujarnya. Selain itu, pihaknya harus menyampaikan putusan tersebut kepada Pemprov DKI.

Abdullah menyampaikan, dua hal itu dilakukan MA sejak sebulan setelah putusan diketuk. Yakni, pada21 Desember2017. "Pemprov DKI semestinya sudah tahu (putusan MA, Red)," kata dia. Lalu, kapan putusan MA bisa diterapkan? Jawabannya menunggu berita negara diterbitkan dan keputusan Pemprov DKI bersama instansi terkait lainnya seperti Polda Metro Jaya maupun Dishub DKI.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambut baik adanya putusan MA yang telah membatalkan pergub terkait pelarangan motor melintas di sepanjang Jalan M.H. Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat Menurut Anies, putusan MA tersebut sejalan dengan apa yang diinginkannya selama ini.

"Kalau MA memutuskan, pasti ditaati dong. Putusannya sama nggak dengan ide kita? Sama!" ujarnya bersemangat ketika ditemui di pendapa gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang, Banten, kemarin (8/1).

Dia memastikan, Pemprov DKI

menaati dan melaksanakan putusan tersebut. Putusan itu, kata dia, menguatkan atau melegitimasi keinginan Anies-Sandi agar Jalan M.H. Thamrin dan Medan Merdeka Barat bisa

kembali dilalui roda dua. Anies menilai pencabutan pergub terkait larangan tersebut sesuai prinsip keadilan.

"Artinya, kami menjalankan sesuatu berdasar prinsip

keadilan. Dari kemarin, kami sudah sampaikan. Kami ingin ada kesetaraan kesempatan. Jakarta bukan milik sebagian orang. Jakarta milik semuanya," terangnya.

(syn/dee/co5/ind)





Original Post

Anies Dukung Putusan MA

Media Cetak Republika Halaman 13
2018-1-9

Anies Dukung Putusan MA

MAS ALAMIL HUDA SRI HANDAYANI

Biro Hukum Pemprov DKI sudah menerima salinan putusan itu pada pekan lalu.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku senang dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. Dia menganggap putusan itu sejalan dengan rencananya mencabut aturan yang melarang kendaraan roda dua melintasi Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat tersebut.

"Putusannya sama enggak, dengan ide kita? Sama," kata Anies di Kota Serang, Senin (8/1). Anies memastikan, Pemprov DKI akan menaati dan melaksanakan putusan tersebut. Putusan MA, kata dia, menguatkan atau melegitimasi keinginannya bersama Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno agar jalan protokol bisa kembali dilalui oleh roda dua.

Anies menilai pencabutan pergub terkait larangan itu sesuai prinsip keadilan. "Dari kemarin kita sudah

sampaikan, kita ingin agar ada kesetaraan kesempatan. Jakarta ini bukan milik sebagian orang, Jakarta ini milik semuanya," ujar Anies.

Dalam salinan putusan yang di-unggah di laman resmi MA, majelis hakim yang diketuai Irfan Fachrudin mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar. Dalam putusan Nomor 57 P/HUM/2017 itu, MA menyatakan, Pasal l ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Pergub Nomor 141 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 195 Tahun 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MA menganggap pembatasan lalu lintas sepeda motor bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Pasal 133 ayat 1UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 5 dan 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Anies menambahkan, Jakarta bukan milik sebagian orang yang berstatus kaya. Dia menegaskan, Jakarta adalah milik semua orang sehingga semua kalangan harus bisa memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses semua fasilitas di Ibu Kota. Karena itu, Anies siap secepatnya menjalankan putusan MA terse-

but agar pemilik motor bisa melalui Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat. "Sesegera mungkin, kalau dari MA memutuskan, ya kita laksanakan," kata Anies menegaskan.

Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Yayan Yuhanah mengatakan, ia telah melaporkan hasil keputusan MA kepada atasannya. Selanjutnya, pihaknya akan mendalami keputusan tersebut. Sebelumnya, ia akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI terkait mekanisme rekayasa lalu lintas ketika nanti sepeda motor dibolehkan melaluijalur utama di Jakarta itu.

"Nanti kita kaji lagi dengan dishub tak bisa seperti apa-apa yang masih bisa kita atur atau memang semuanya bisa dicabut. Kan tinggal pencabutan pergub saja kalau memang itu mau dilaksanakan," kata Yayan di Balai Kota DKI, kemarin.

Yayan menyatakan, salinan keputusan MA telah diterima sepekan lalu. Dalam dokumen itu, MA tidak memberikan batas waktu tertentu terkait pencabutan larangan sepeda motor. Selanjutnya, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai pengaturan lalu lintas ke depan. Menurut Yayan, belum dapat dipastikan kapan larangan sepeda motor dicabut pascaputusan MA.

Dia menuturkan, kebijakan itu

baru dapat dibuat setelah ada keputusan dalam rapat pimpinan (rapim). "Nanti untuk finalnya, riilnya kapan dicabut pergub, itu belum saya laporkan lagi," ujarnya.

Yayan mengatakan, pencabutan pasal oleh MA menandakan peraturan tentang pembatasan sepeda motor tak lagi berlaku. Menurut Yayan, keputusan MA itu sudah final dan harus dilaksanakan. Artinya, sepeda motor dapat melintasi area yang sebelumnya dilarang.

Namun, ia belum dapat memastikan apakah akan ada aturan baru yang mengatur tentang pengaturan lalu lintas di kawasan itu.

Sebelumnya, Indonesia Traffic Watch (ITW) mengajukan gugatan uji materi (judicial review) ke MA atas Pergub Nomor 195 Tahun 2014 pada 20 Januari 2015 atau tidak lama setelah aturan larangan motor melewati Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat diterapkan.

Ketua Presidium ITW Edison Siahaan mengatakan, pergub yang menjadi dasar hukum kebijakan itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terutama Pasal 133 ayat 2C yang mengatur pembatasan hanya dapat dilakukan dalam koridor wilayah, tempat dalam waktu tertentu, dan tidak berlaku selama 24 jam.

ed erik purnama putra





Original Post

Kabar Mengejutkan Ahok di Awal Tahun

Media Online liputan6com
2018-01-09

Liputan6.com, Jakarta -v Pagi itu, Josefina Agatha Syukur bergegas meluncur ke Markas Komando (Mako) Brimob, Depok, Jawa Barat. Bersama Fifi Lety Indra, ia hendak bertemu Ahok yang mendekam di rutan tersebut.

Kedua pengacara Ahok itu terlibat pembicaraan serius dengan kliennya yang bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama. Tak hanya satu dua jam, pertemuan yang berlangsung pada 4 Januari pagi tersebut berakhir hingga siang hari. Lantas apa yang mereka bahas hingga membutuhkan waktu berjam-jam?

Josefina mengungkapkan, pihaknya diminta membuatkan surat kuasa terkait gugatan perceraian Ahok dengan istrinya, Veronica Tan.

"Saya dipanggil tanggal 4 (Januari 2018) itu (ke Mako Brimob) disuruh bikin surat kuasa," kata Josefina saat ditemui di kantor Law Firm Fifi Lety Indra Partners, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Senin 8 Januari 2018.

Dia mengungkapkan, saat mengutarakan maksud perceraian itu, Ahok bersikap tegar. Kendati tak bisa dipungkiri, perasaan sedih juga menerpa hati sang mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

"Ya sedihlah, namanya orang siapa sih yang menginginkan adanya perceraian. Kan tidak ada. Termasuk Pak Ahok ya (sebenarnya) pasti tidak ingin (bercerai)," ucap dia.

Di samping itu, kata Josefina, Ahok juga meminta hak asuh anak yang dianggapnya wajar dalam sebuah proses perceraian. Dari hasil pernikahan dengan Veronica Tan selama 20 tahun, Ahok dikaruniai tiga buah hati. Mereka adalah Nicholas Sean, Nathania Berniece, dan Daud Albeenner.

Dia juga enggan menjelaskan alasan Ahok menggugat cerai istrinya itu. Sebab, hal itu masalah pribadi dan menjadi kode etik pengacara. Karena itu, ia tidak bisa membocorkannya ke publik.

Begitu pula saat ditanya apakah tim kuasa hukum Ahok sudah menemui Veronica Tan, Josefina lagi-lagi tidak mau mengungkapkannya.

"Itu enggak bisa saya ungkapkan. Soalnya ini masalah pribadi, jadi kita secara kode etik juga enggak boleh (beritahukan)," Josefina memungkasi.

1 dari 3 halamanLayangkan ke PN Jakarta UtaraBasuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersama Veronica Tan ketika pencoblosan Pilkada DKI Jakarta pada 19 April 2017. Saat perayaan hari pernikahan ke-20 tahun pada 6 September 2017 lalu, Ahok menulis sepucuk surat untuk Veronica. (Liputan6.com/Gempur M Surya)Selang sehari, surat gugatan perceraian Ahok dengan Veronica itu dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Surat disampaikan jelang akhir jam kerja pengadilan.

"Tanggal 5 (Januari 2018 ). Sore ya, sore banget jam 3 waktu itu. Jadi udah jam tutup pengadilan," ujar Josefina.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara sendiri sudah membenarkan masuknya surat gugatan cerai mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terhadap istrinya Veronica Tan. Dokumen itu diserahkan ke bagian perdata pada Jumat 5 Januari 2018.

"Iya. Saya yang tanda tangan," tutur Panitera Muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tarmuzi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin 8 Januari 2018.

Pantauan Liputan6.com, lembaran dokumen gugatan cerai Ahok cukup tebal. Di dalamnya berisikan sejumlah pihak yang bertanggung jawab atas surat itu. Di antaranya Ahok dan adiknya, Fifi Lety Indra.

Tanda tangan Ahok dibubuhi di atas materai Rp 6.000 yang berada di kanan lembaran surat. Sementara sebelah kiri diisi oleh kuasa hukum, dalam hal ini adiknya sendiri, yakni Fifi.

Sempat terlihat tulisan "alasan" di dalam surat tersebut. Hanya saja, Tarmuzi melarang untuk mengambil gambar dan hanya menunjukkan sekelebat saja.

"Jangan (difoto), sudah segitu saja," ujar dia sambil kembali membereskan berkas tersebut.

Saat menerima surat itu, Tarmuzi menyatakan dokumen tersebut lengkap secara administrasi. Ada tanda tangan penggugat dan dokumen salinan salam bentuk softcopy juga sudah diterima.

"Sudah (ditandatangani Ahok saat surat masuk)," kata Tarmuzi.

Lantas kapan sidang perceraian Ahok-Veronica akan berlangsung? Humas PN Jakarta Utara Jootje Sampaleng menuturkan, gelaran sidang biasanya akan dimulai seminggu setelah berkas yang diserahkan penggugat rampung. Sementara, proses tahapan sendiri diserahkan ke majelis hakim yang menangani.

"Kemudian dia (majelis hakim) akan menetapkan pemeriksaannya. Setelah dia menerima berkas perkara tersebut, kewenangan dari majelis menetapkan hari persidangan (perceraian Ahok-Veronica Tan). Hari persidangan kapan, nanti dikonfirmasi lebih lanjut," Jootje di PN Jakarta Utara, Senin (8/1/2018).

Dia menuturkan, saat proses mediasi, keduanya mesti hadir bertatap muka. Kendati hal tersebut disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing pihak.

"Ya, dia (Ahok) harus datang. Bagaimana caranya. Dia sudah punya kuasa, mewakili kepentingan penggugat," kata Jootje Sampaleng.

Meski demikian, pengacara Ahokmenegaskansidang mediasi itu tidak mungkin dihadiri mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Ini lantaran Ahok masih menjalani hukuman di rutan Mako Brimob. Untuk itu, proses mediasi diharapkan bisa berlangsung di tempat tersebut.

"Kita lihat nanti kebijakan pengadilan seperti apa," ucap pengacara Ahok, Josefina.

2 dari 3 halamanPublik GegerBasuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersama Veronica Tan ketika Pemilihan Umum Legislatif, 9 April 2014 silam. Ahok melayangkan gugatan cerap kepada Veronica saat dirinya hampir 8 bulan mendekam di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. (Liputan6.com/Herman Zakharia)Ahok mengakui kabar gugatan perceraiannya dengan Veronica ini akan membuat geger di tengah masyarakat. Untuk itu, ia berharap sang pengacara dapat mempersiapkan segala hal yang mungkin terjadi.

"Pak Ahok malah bilang, Ini pasti heboh nanti Fin, kamu siap-siap saja.Makanya pusing juga ini semua orang menghubungi saya. Enggak sempat saya lihat (pesan-pesannya)," ungkap dia, yang menuturkan saat bertemu Ahok untuk diminta mengurus gugatan cerainya.

Benar saja. Bak petir di siang bolong, masyarakat terkejut atas suara yang menggema di awal tahun ini. Mereka berharap kabar itu hanya mimpi di siang hari bolong.

"Wait, what? itu berita Pak Ahok fake news kan?" tanya pemilik akun fathale dalam kicauannya.

Wait what? Itu berita Pak Ahok fake news kan?

Dhnt (fathale) 7 Januari 2018

"Pagi2 buka fb ,twiter isi nya pak ahok . Semoga ini hanya isu belaka," tulis marnidalam marniiyo.

Pagi2 buka fb ,twiter isi nya pak ahok . Semoga ini hanya isu belaka.

marni (marniiyo) 7 Januari 2018

Bahkan pengguna Twitter lain mengungkapkan, kabar gugatan cerai itu telah membuatnya patah hati. "Ini baru hari patah hati nasional.. yang terbaik untuk pak Ahok - bu Vero," cuit pemilik akun PiaFellini.

Ini baru hari patah hati nasional.. yang terbaik untuk pak Ahok - bu Vero

P.I.A (PiaFellini) 7 Januari 2018

Kendati banyak yang mempertanyakan kabar tersebut, ada juga pengguna Twitter yang tak ingin ribut soal gugatan cerai Ahok itu. Pemilik akun Twitter ArmSalim misalnya, justru mengajak warganet mendoakan yang terbaik bagi Ahok dan keluarganya.

segala yang terbaik atas keputusan yang dilakukan oleh Pak Ahok terhadap keluarganya dan yang lainnya, ga usah bikin teori2 dan asumsi macem2 lah. doakan saja hal2 yang baik untuk keluarga beliau.

Arman Salim (ArmSalim) 7 Januari 2018

Saksikan video pilihan berikut ini

http://news.liputan6.com/read/3219522/kabar-mengejutkan-ahok-di-awal-tahun



Original Post

Sekjen KONI Atur Pertemuan dengan Auditor BPK Bahas Opini Kemenpora

Media Online Detikcom
2018-01-09

Jakarta -
Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy mengaku sempat bertemu dengan auditor BPK Ali Sadli terkait pemberian opini WTP pada Kemenpora. Namun, menurut Hamidy, pembahasan yang dilakukannya sebatas bidang kerjanya, bukan Kemenpora secara keseluruhan.

Awalnya, jaksa pada KPK mengungkap, dalam BAP Hamidy ada komunikasi Hamidy dengan Ali Sadli. Pembicaraan awal Hamidy dan Ali berkaitan dengan kemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI.

"Ini komunikasi Anda dengan Ali Sadli. Maksud pembicaraan tersebut adalah saya menelepon Ali Sadli bahwa saya baru menelepon Rochmadi Saptogiri dan Rochmadi Saptogiri senang karena Anies-Sandi menang Pilkada Jakarta. Dan saya menyampaikan ke Rochmadi bahwa salamnya sudah disampaikan," ujar jaksa membacakan BAP Hamidy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018).

Kemudian, jaksa melanjutkan isi BAP terkait pengaturan jadwal pertemuan Hamidy dengan Ali Sadli untuk membahas opini laporan keuangan Kemenpora. "Saya mengatur jadwal ketemuan dengan Ali Sadli terkait opini Kemenpora di bidang saya saja. Pelaksanaan kegiatan olahraga dan hal tersebut sudah saya laporkan juga kepada Saudara Rochmadi Saptogiri," lanjut jaksa membacakan BAP Hamidy.

Jaksa awalnya heran lantaran opini BPK ditujukan pada Kemenpora, bukan KONI. Namun Hamidy menyebutkan unit KONI juga diperiksa.

Ia menjelaskan KONI ada di bawah Kemenpora, sehingga setiap unit di bawahnya juga diperiksa.

"Opini BPK kan bukan terhadap KONI, tapi Kemenpora?" tanya jaksa.

"Ya secara keseluruhan opini Kemenpora, tapi kan masing-masing unit diperiksa juga, Pak," ucap Hamidy.

Kemudian, jaksa membacakan BAP Hamidy yang isinya tentang kelebihan bayar atlet senilai Rp 900 juta serta masalah lainnya. "Saudara kan menjembatani antara Kemenpora dan BPK. Ini di sini ada pertanyaan penyidik kepada Saudara. Mengapa Saudara mengurus laporan Kemenpora, padahal Saudara menjabat Sekjen KONI yang tidak terkait dengan pemeriksaan BPK? Jelaskan?" kata jaksa.

"Jawaban Saudara begini, KONI tidak terkait langsung dengan BPK dan KONI diaudit dengan inspektorat. Namun ada temuan dari BPK RI terkait dengan kelebihan pembayaran honor atlet pada masa transisi Rp 900 juta dan PSSI dan beberapa terkait administrasi, sehingga saya berinisiatif membangun koordinasi dengan auditor BPK, yakni Triantoro, Ali Sadli, dan Rochmadi. Apakah terkait ini Saudara menjembatani antara Kemenpora dengan BPK terkait temuan itu?" sambung jaksa.

Hamidy menjelaskan Rp 900 juta itu adalah temuan Inspektorat Kemenpora terkait kelebihan bayar yang wajib dikembalikan. Dia menyebut kelebihan bayar itu saat ini telah dikembalikan.

"Itu sampling, Pak, ketika diperiksa oleh Inspektorat Kemenpora ada temuan. Dari semua, hanya satu kelebihan bayar untuk atlet PSSI, Pak, sehingga kita harus mengembalikan kepada negara. Jadi ada buktinya, tidak bisa ditoleransi," ucapnya.

"Ketika sempat diperiksa oleh Inspektorat, sampel itu diambil BPK. Kita harus menyerahkan bahwa kita sudah bayar bahwa kita harus bayar kelebihan itu," ujar Hamidy.

"Akhirnya sudah dibayar?" kata jaksa.

"Sudah dibayarkan," tambah Hamidy.
(dhn/bag)

https://news.detik.com/berita/d-3805311/sekjen-koni-atur-pertemuan-dengan-auditor-bpk-bahas-opini-kemenpora



Original Post

Sekjen KONI Mengaku Diajak Auditor BPK Rayakan Ultah di Tempat Spa

Media Online Detikcom
2018-01-09

Jakarta -
Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy mengaku pernah diajak ke tempat spa oleh Rochmadi Saptogiri, auditor BPK yang ditangkap KPK terkait suap opini WTP Kemendes PDTT. Ajakan itu, menurutnya, untuk merayakan ulang tahun.

Dalam persidangan lanjutan terdakwa Ali Sadli, jaksa pada KPK membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Hamidy. Dalam BAP itu, ada keterangan pertemuan antara Hamidy dan Rochmadi serta seorang anggota BPK lainnya bernama Triantoro di sebuah tempat spa di Pondok Indah, Jakarta Selatan.

"Keterangan Saudara di BAP nomor 38, apakah Saudara pernah bertemu dengan Rochmadi dan Triantoro di Central Spa dalam materi berbeda?" tanya jaksa KPK pada Hamidy dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018).

"Ya, waktu itu saya diundang untuk ulang tahun. Saya sebentar karena saya memang tidak tahan rokok. Saya mungkin hanya sejam," jawab Hamidy.

"Ulang tahunnya di spa?" tanya jaksa lagi.

"Ya," jawabnya.

Hamidy mengaku tiba di lokasi itu pukul 22.00 WIB dan sejam kemudian pulang. Ketika ditanya jaksa di mana lokasi spa itu, Hamidy malah menyebutkan itu bukan tempat spa.

"Spa mana?" tanya jaksa.

"Bukan di spa. Seperti di live music itu, Pak, bukan spa," kata Hamidy.

Jaksa kemudian membacakan BAP Hamidy lagi. Di dalam BAP itu, jaksa menyebutkan lokasi spa itu adalah Central Spa.

"Ini keterangan Saudara di BAP no 38. Ya benar pada waktu bulan April 2017 pada malam hari atau setidaknya akhir bulan April 2017 saya datang khususnya ke Central Spa yang di Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, untuk menemui Triantoro dan Rochmadi. Pada saat itu saya ingin pulang ke rumah, namun diminta Pak Triantoro yang mengundang saya karaoke ke Central Spa. Saya datang ke Central Spa pukul 22.00 WIB. Saya meninggalkan Central Spa jam 23.00 WIB," ujar jaksa membacakan BAP Hamidy.

Setelah itu, jaksa menanyakan tujuan pertemuan di lokasi itu. Namun Hamidy mengaku tidak ada kepentingan apa pun.

"Nggak ada kepentingan mendesak?" tanya jaksa.

"Tidak ada," ujarnya.

Namun jaksa kembali menanyakan apakah dalam pertemuan itu ada pembicaraan tentang laporan keuangan Kemenpora. Jaksa menanyakan itu lantaran Triantoro merupakan auditor yang menangani urusan Kemenpora.

"Apakah pada saat itu sempat dibicarakan tentang opini Kemenpora?" tanya jaksa.

"Tidak, Pak, karena libur kerja," ucap Hamidy.

"Saudara dapat info opini WTP dari mana?" tanya jaksa lagi.

"Dari Inspektorat, Pak. Kita dipanggil bahwa salah satunya adalah kita harus mengembalikan karena tidak bisa ditoleransi, harus membayar salah satunya itu karena ada temuan," ucap Hamidy.
(dhn/bag)

https://news.detik.com/berita/d-3805310/sekjen-koni-mengaku-diajak-auditor-bpk-rayakan-ultah-di-tempat-spa



Original Post

Reaksi Dirlantas Usai MA Menganulir Larangan Sepeda Motor

Media Online jpnn.com
2018-01-09

jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Agung telah menganulir larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Akan tetapi penganuliran itu tak bisa langsung direalisasikan.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra mengatakan, atas putusan itu mereka langsung berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta.

Pengendara motor, kata dia tidak bisa langsung masuk kawasan MH Thamrin pasca-putusan MA itu. "Jadi, untuk pelarangan bermotor masih berlaku sampai ada hasil diskusi kami," kata dia ketika dikonfirmasi, Senin (8/1).

Ketika ditanya kapan kiranya motor bisa melintas di MH Thamrin, Halim belum bisa memastikannya. Namun yang pasti, hasil diskusi itu akan secepatnya disampaikan ke masyarakat.

"Sabar saja," tambah dia.

Menurut dia, pelarangan itu ada di wilayah kerja Gubernur DKI Jakarta dan Dinas Perhubungan, sehingga harus ada diskusi dulu untuk merealisasikan putusan MA tersebut.

"Kalau enggak ada halangan Jumat 12/1) bertemu (Dishub DKI,)" tambah dia.

Perwira menengah ini menambahkan, di pertemuan itu tak hanya membahas pencabutan larangan sepeda motor di MH Thamrin saja, tapi juga arus lalu lintas Tanah Abang juga.

"Akan dibahas di forum lalu lintas angkutan jalan," tandas dia.(mg1/jpnn)

https://www.jpnn.com/news/reaksi-dirlantas-usai-ma-menganulir-larangan-sepeda-motor



Original Post

Caca Tegaskan Hanya Tamasya dengan Andika Kangen Band untuk Anak

Media Online okezonecom
2018-01-09

JAKARTA \' Caca, istri , menyatakan bahwa perjalanan mereka ke Taman Safari, Cisarua baru-baru ini tidak menandakan rujuk. Benar adanya bahwa mereka pamer kebahagiaan di momen perjalanan itu, namun Caca menolak jika itu ditujukan untuk mensinyalir bahwa hubungan pasangan tersebut menemukan titik terang.

"Kita bersama bukan berarti bersatu. Kita bersama semua karna anak," tulis Caca dalam caption di Instagram belum lama ini. Di foto tersebut, ia juga menulis hashtag yang terbaca "tolong shay mulutnya jangan lemes".



Sebelumnya, Caca dan Andika membawa kedua anak mereka bertamasya ke Taman Safari, dan momen-momennya terekam rapi di Instagram Story. Tidak hanya suasana terlihat kalem, namun perjalanan mereka terkesan benar-benar seperti keluarga penuh dan tentunya berbeda dengan masa lalu mereka yang kerap saling sindir di media sosial.

Tak hanya itu, Caca sempat mengunggah video kamar tidur bersama seorang lelaki berjaket putih yang diduga adalah Andika. Namun karena wajahnya ditutup kasur dan tidak menghadap kamera, tidak bisa dipastikan apakah orang tersebut benar sang Babang Tamvan (Andika) atau tidak.

Diketahui, Andika tengah mengurus perceraiannya dengan Caca di Pengadilan Agama Kalianda, Lampung. Andika, yang sempat menyatakan tidak ingin rujuk, berencana hadir di sidang perceraian tersebut. "Pas gue susah, kenapa enggak rujuk? Gue udah jadi Babang Tamvan atau sudah sukses lagi, mau rujuk. Itu dulu deh pertanyaannya," kata Andika di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat, belum lama ini.

Sementara itu, Andika juga digosipkan tengah dekat dengan pria lain, sehingga banyak gosip yang berputar mengenai pelantun lagu Yolanda itu. Hingga kini belum ada desas-desus kedekatan baru yang ia klarifikasi.



Akhirnya, pun menutup kolom komentarnya di Instagram. Ia cenderung tidak ambil pusing menghadapi berbagai komentar dari netizen. "Masuk kuping Kanan keluar kuping Kiri aja Kali yee biar aja mereka yg berimajinasi," tulis Caca di foto lain.

(edi)

http://index.okezone.com/read/2018/01/09/33/1842049/caca-tegaskan-hanya-tamasya-dengan-andika-kangen-band-untuk-anak



Original Post

Kejari Karawang tahan tersangka korupsi revitalisasi pasar

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-01-09

Karawang (ANTARA News) - Kejaksaan Negeri Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menahan dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi revitalisasi pasar di Desa Tanjungbungin, Kecamatan Pakisjaya, Karawang, Senin.

"Saya sudah perintahkan kasi pidsus (kepala seksi pidana khusus) agar melakukan penahanan terhadap kedua tersangka," kata Kepala Kejaksaan Negeri setempat Sukardi, di Karawang.

Dua tersangka yang ditahan itu masing-masing berinisial Mhjr dan AH, keduanya merupakan Pengurus Koperasi Damai Sentosa yang bertanggungjawab atas pelaksanaan revitalisasi pasar senilai 900 juta pada tahun anggaran 2013.

Sedangkan seorang tersangka lain berinisial MS belum ditahan, karena tidak memenuhi panggilan Kejari. Selanjutnya, pihak Kejari akan melakukan pemanggilan paksa.

Pada saat akan dilakukan penahanan ke Lembaga Pemasyarakatan Warung Bambu Karawang, Mhjr mendadak pingsan di ruang pemeriksaan Kejari Karawang, Senin. Sebelumnya, tersangka itu Mhjr sempat mengaku sakit saat diperiksa sehingga sempat menolak untuk ditahan.

Tapi penyidik Kejari Karawang memanggil dokter dari Dinas Kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim dokter tersangka dinyatakan cukup sehat untuk dilakukan penahanan.

Dalam kondisi pingsan tersebut penyidik langsung membawa tersangka ke klinik untuk selanjutnya dibawa ke Lapas Warung Bambu.

"Penahanan dilakukan karena kasus korupsi revitalisasi pasar ini sudah terlalu lama kita tangani agar segera bisa dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Korban pingsan bukan karena menderita sakit, tapi mungkin karena down dengan keputusan penahanan ini," kata Sukardi.

Ketiga tersangka, yakni Mhjr kapasitasnya sebagai ketua koperasi, AH sebagai bendahara dan MS sebagai sekretaris. Akibat perbuatan ketiga tersangka ini negara dirugikan sebesar Rp170 juta dari pembangunan fisik. Sedangkan kerugian lainnya berasal dari uang sewa kios sebesar Rp90 juta yang seharusnya masuk ke kas desa.

"Total kerugian mencapai Rp260 juta," kata dia. Pewarta: M.Ali KhumainiEditor: SuryantoCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/676213/kejari-karawang-tahan-tersangka-korupsi-revitalisasi-pasar



Original Post

KPK harapkan keterangan Agus Supriatna soal pengadaan helikopter TNI

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-01-09

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Purnawirawan Agus Supriatna bersedia memberikan keterangan saat diperiksa sebagai saksi.

"Yang lebih penting saksi yang kami panggil itu sepatutnya berpikir bahwa sebagai saksi yang dibutuhkan keterangan apa yang dia lihat, apa yang dia ketahui," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (8/1).

Sebelumnya, KPK telah memeriksa Agus sebagai saksi dalam penyidikan tindak korupsi pengadaan helikopter angkut Agusta Westland (AW)-101 di TNI AU Tahun 2016/2017 dengan tersangka Irfan Kurnia Saleh di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/1).

Namun, saat itu Agus tidak bersedia memberikan keterangandengan alasan saat kejadian, saksi menjabat KSAU dan merupakan prajurit aktif sehingga terkait dengan rahasia militer.

"Tidak kali ini saja kami menangani kasus-kasus yang memiliki dua yurisdiksi hukum sipil dan militer. Dalam kasus Bakamla, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah militer aktif maupun yang sudah pensiun dan tidak ada kendala seperti itu," ungkap Febri.

Oleh karena itu, KPK pun memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan POM TNI sejauh mana aspek kerahasiaan di dalam hukum militer tersebut berlaku.

"Apakah juga dalam konteks penegakan hukum atau tidak atau seperti apa. Nah, ini yang memang menjadi salah satu poin yang dapat kami koordinasikan lebih lanjut dengan POM TNI," ucap Febri.

Dalam setiap penangan perkara, kata dia, jika ada irisan antara pelaku dari sipil dan dari militer diharapkan adanya komitmen dari kedua belah pihak.

"Apakah dari KPK? KPK tentu saja punya komitmen dan juga dari Panglima TNI sendiri. Apalagi, soal komitmen kalau bicara soal kasus helikopter AW-101 sejak awal sudah ada larangan juga dari Presiden RI Jokowi agar pengadaan pesawat itu sejak awal tidak dilakukan," ungkap Febri.

Seusai menjalani pemeriksaan, Agus meminta kasus tindak pidana korupsi pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI AU Tahun 2016/2017 jangan dibuat gaduh.

"Jadi, saya minta, terutama kepada teman-teman. Ini yang penting permasalahan ini jangan sampai dibuat gaduh, ya," kata Agus di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/1).

Ia pun tidak memberikan penjelasan secara spesifik soal pemeriksaannya kali ini dan menyerahkannya kepada KPK.

"Segala sesuatu kan ini udah tugas dan tanggung jawabnya KPK. Jadi, saya sudah jelaskan apa yang bisa saya jelaskan di sana," ucap Agus.

Menurut dia, sebagai seorang prajurut dirinya tidak boleh mengeluarkan pernyataan sembarangan, termasuk soal materi pemeriksaannya kali ini.

"Ini semua sudah ada aturannya, ya. Ada perundang-undangan ada aturan, ada doktrin, ada sumpah prajurit itu. Jadi, ke mana-mana tidak boleh asal mengeluarkan `statement`, ya," ungkap Agus.Pewarta: Benardy FerdiansyahEditor: SuryantoCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/676207/kpk-harapkan-keterangan-agus-supriatna-soal-pengadaan-helikopter-tni



Original Post

Aksi Polisi Usut Dugaan Korupsi Pohon Ketapang di Makassar

Media Online liputan6com
2018-01-09

Liputan6.com, Makassar Penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel kembali menggeledah kantor Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLH) Kota Makassar, Senin (8/1/2018).

Penggeledahan dilakukan sebagai upaya pencarian alat bukti kasus dugaan korupsi proyek pengadaan dan penanaman pohon ketapang kencana yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar tahun 2018.

"Upaya penggeledahan dilakukan sejak pukul 12.00 wita hingga pukul 15.30 wita. Ada beberapa dokumen diamankan dari ruang Bendahara dan Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau (RTH)," kata Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani via telepon.

Dokumen yang diamankan penyidik tersebut, kata Dicky, merupakan dokumen yang terkait dengan proyek pengadaan dan penanaman pohon ketapang kencana yang menggunakan anggaran APBD tahun 2016.

"Rincian dokumennya saya belum tahu. Intinya dokumen tersebut ada kaitannya dengan dugaan kasus lingkup Pemkot Makassar yang sementara berproses," terang Dicky.

Polisi geledah kantor Dinas Lingkungan Hidup Makassar (Liputan6.com/ Eka Hakim)Terpisah, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Azis Hasan, mengatakan upaya penggeledahan yang dilakukan penyidik Subdit Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel tersebut di kantornya itu sudah sesuai dengan mekanisme yang ada alias protap.

"Sesuai dengan protap kok. Makanya kami persilahkan mereka untuk menggeledah," kata Azis.

Menurutnya, penggeledahan ini merupakan rangkaian upaya proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi guna mengetahui sejauh mana perkembangan proyek pengadaan pohon ketapang kencana yang mana leading sektornya ada pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar.

"Saya pun siap jika sewaktu-waktu di panggil sebagai saksi atas dugaan kasus yang dituduhkan. Saya pastikan proaktif meski status saya masih Pelaksana Tugas (Plt) atau tak tahu apa-apa," ungkap Azis.

Polisi bersenjata berjaga saat penggeledahan berlangsung di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Makassar (Liputan6.com/ Eka Hakim)Sebelumnya, proyek pengadaan dan penanaman pohon ketapang kencana yang dikerjakan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, dimana penyidik mengendus terjadinya dugaan mark-up harga senilai Rp 1,8 miliar dari total pagu anggaran yang digunakan sebesar Rp 6.918.000.000 yang bersumber dari APBD tahun 2016.

Menurut penyidik, dana yang terealisasi dalam proyek tersebut diperkirakan hanya sebesar Rp 5.027.263.000. Sehingga dinilai terdapat sisa anggaran dari proyek Ketapang Kencana sebesar Rp 1.890.727.000 yang dilaksanakan selama 6 bulan yakni dari bulan Juli sampai Desember 2016 dan dikerjakan melalui 4 kali kontrak kerjasama.

Tak hanya proyek ketapang, penyidik juga bersamaan menyelidiki dugaan korupsi pada proyek pembangunan sanggar kerajinan lorong-lorong oleh Dinas Koperasi dan UMKM Makassar yang diketahui menggunakan pagu anggaran tahun 2016 sebesar Rp 1.025.850.000.

Proyek Sanggar kerajinan lorong Makassar tersebut diduga terjadi penyimpangan berupa adanya dugaan kekurangan volume pengadaan barang, dugaan mark up harga, dan dugaan perbuatan memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket karena belakangan dana yang terealisasi ditemukan hanya senilai Rp 975.232.000.

Penyidikan dua kasus dugaan korupsi di lingkup Pemkot Makassar ini pun sempat heboh sewaktu penyidik memeriksa maraton Wali Kota Makassar, Mohammad Romdhan Pomanto sebagai saksi selama dua hari berturut-turut. Tak hanya memeriksa, penyidik pun menggeledah kantor Balaikota Makassar secara maraton dan menyita sejumlah dokumen dan uang senilai Rp 1 miliar lebih yang terdiri dari mata uang rupiah, dollar Amerika, dollar Australia dan mata uang Europe.

Saksikan video pilihan di bawah ini

http://regional.liputan6.com/read/3219092/aksi-polisi-usut-dugaan-korupsi-pohon-ketapang-di-makassar



Original Post

Sandiaga Sudah Prediksi MA Kabulkan Gugatan Larangan Motor

Media Online republika.co.id
2018-01-09

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, keputusan pelarangan roda dua di Jalan Thamrin akan mendapat tentangan banyak orang. Ia mengaku telah memprediksi bahwa gugatan yang dilayangkan warga yang merasa dirugikan atas keputusan akan dikabulkan Mahkamah Agung (MA).

"Itu (pengabulan gugatan) sudah terprediksi oleh kami karena itu kan mengembalikan rasa keadilan," kata dia di Balai Kota, Senin (8/1).

Sandi mengatakan, Pemprov DKI akan mempercepat kajian terkait desain pembangunan trotoar di Jalan Sudirman-Thamrin. Desain pembangunan trotoar itu terkait dengan pemberlakuan kebijakan dibolehkan kembali roda dua melintas di jalan tersebut.

Ia menyebut saat ini Dinas Bina Marga Pemprov DKI sedang melakukan kajian. Dia memerintahkan Dinas Bina Marga mempercepat kajian seiring putusan MA yang membatalkan pergub tentang pelarangan motor melintas di Thamrin.

"Kalau dari MA sudah keluar berarti kita harus percepat itu (desain pembangunan trotoar), kita harus percepat dan kita akan tindak lanjuti," ujar dia.

Dalam salinan putusan yang diunggah di website resmi www.mahkamahagung.go.id, majelis hakim yang diketuai Irfan Fachrudin mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar. Dalam putusan nomor 57 P/HUM/2017 itu MA menyatakan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Pergub Nomor 141 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MA menganggap pembatasan lalu lintas sepeda motor bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Pasal 133 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta, Pasal 5 dan 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/18/01/09/p28xw2382-sandiaga-sudah-prediksi-ma-kabulkan-gugatan-larangan-motor



Original Post

Sandiaga Uno Percepat Desain Trotoar Jalan Sudirman-Thamrin

Media Online republika.co.id
2018-01-09

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, Pemprov DKI akan mempercepat kajian terkait desain pembangunan trotoar di Jalan Sudirman-Thamrin. Desain pembangunan trotoar itu terkait dengan pemberlakuan kebijakan dibolehkan kembali roda dua melintas di jalan tersebut.

Sandi mengatakan, saat ini Dinas Bina Marga Pemprov DKI sedang melakukan kajian terkait hal tersebut. Dia memerintahkan Dinas Bina Marga untuk mempercepat kajian seiring putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan pergub tentang pelarangan motor melintas di Thamrin.

"Kalau dari MA sudah keluar berarti kita harus percepat itu (desain pembangunan trotoar), kita harus percepat dan kita akan tindak lanjuti," kata dia di Balai Kota, Senin (8/1).

Sandi mengaku sudah memrediksi jika keputusan pelarangan roda dua di Jalan Thamrin akan mendapat tentangan banyak orang. Gugatan yang dilayangkan warga yang merasa dirugikan atas keputusan itu akhirnya dikabulkan MA. Sebab, menurut Sandi, keputusan itu tidak memenuhi rasa keadilan.

Pada awal November lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan akan mengembalikan Jalan MH Thamrin untuk bisa dilalui kembali kendaraan roda dua. Pelarangan roda dua atau sepeda motor di jalan tersebut dinilai tidak adil lantaran membatasi penggunaan jalan yang juga sama-sama warga DKI.

"Kita review rancangannya (pembangunan trotoar di Sudirman), yang saya sampaikan itu bahwa kita menginginkan agar kendaran roda dua tetap bisa lewat Sudirman-Thamrin," kata Anies di Balai Kota DKI, Senin (6/11).

Pelarangan sepeda motor di Jalan MH Thamrin mulai diberlakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Desember 2014. Selain Jalan MH Thamrin, Jalan Medan Merdeka Barat juga melarang motor atau kendaraan roda dua lainnya melintas.

Di era Djarot Saiful Hidayat, pelarangan sepeda motor rencananya diperluas di Jalan Sudirman dari Bundaran Hotel Indonesia hingga Bundaran Senayan. Perluasan larangan itu seiring dengan pembangunan trotoar di sepanjang Jalan Sudirman dan MH Thamrin.

"Jadi rancangan (pembangunan trotoar) yang sudah ada supaya diubah agar bisa akomodasi kendaraan roda dua. Kita ingin pastikan bahwa seluruh area di Jakarta ini memang aksesable kepada warganya, baik yang roda dua, roda empat atau lebih," ujar dia.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/18/01/08/p28s6i382-sandiaga-uno-percepat-desain-trotoar-jalan-sudirmanthamrin



Original Post

Sandiaga Minta Kajian Desain Jalan MH Thamrin Dipercepat

Media Online metrotvnews.com
2018-01-09

Jakarta: Wakil Gubenur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengintruksikan Dinas Bina Marga mempercepat kajian desain Jalan MH Thamrin. Hal itu dilakukan setelah Mahkamah Agung membatalkan Pergub 141 tahun 2015 tentang pelarangan sepeda motor di jalan protokol.

"Kebetulan kami memang lagi mengkaji tapi kami menunggu hasil kajian dari Pak Yusmada Kepala Dinas Bina Marga berkaitan dengan design Jalan MH Thamrin," kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 8 Januari 2018.





Baca:Sepeda Motor Diperbolehkan Lagi Melintas di Thamrin

Kajian desain tersebut dilakukan setelah trotoar di sepanjang Jalan MH Thamrin dirapihkan. Kajian ini dirasa segera diterbitkan apalagi setelah MA melegalkan sepeda motor kembali melintas.

"Jadi kami kalau dari MA sudah keluar berarti kita harus percepat itu kita harus percepat dan kita akan tindak lanjuti," ujar Sandi.

Sebelumnya, Mahkamah Agung mencabut Peraturan Gubernur terkait larangan sepeda motor melintas di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat. Ketua Majelis Hakim Irfan Fachrudin mengatakan kebijakan itu bertentangan dengan undang-undang.

Dalam putusannya, Hakim Irfan berpendapat kebijakan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 133 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Fachrudin menambahkan pelarangan motor masuk Jalan Thamrin tak sesuai Pasal 11 UU No. 39/ 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Baca:Anies Minta Pemotor Segera Dapat Melintas Thamrin

Kebijakan itu juga bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 UU No. 12/ 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pemprov DKI Jakarta diminta segera menindaklanjuti putusan itu dan membayar denda sebesar Rp1 juta. Kebijakan ini muncul pada masa kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

Pelarangan sepeda motor melintas Jalan Thamrin hingga Medan Merdeka Barat itu menuai protes. Dua orang warga bernama Yuliansyah Hamid dan Diki Iskandar melayangkan uji materil ke Mahkamah Agung.
(DEN)

http://news.metrotvnews.com/metro/gNQyBYWN-sandiaga-minta-kajian-desain-jalan-mh-thamrin-dipercepat



Original Post

Aturan Melindungi Perempuan dari Kekerasan Mendesak

Media Online republika.co.id
2018-01-09

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Upaya negara dinilai masih minim dalam melindungi hak-hak perempuan. Dari tahun ke tahun tren angka kekerasan terhadap perempuan naik. Ketua Komnas Perempuan Azriana mengatakan, dalam lima tahun terakhir ini, kasus-kasus pelaporan kekerasan perempuan naik. Karena itu, aturan yang melindungi perempuan dari tindakan kekerasan tersebut dinilai mendesak.

Dilihat dari data, kasus-kasus perceraian yang ada pada tingkat Mahkamah Agung disebabkan kekerasan dalam rumah tangga. "Kami menggunakan data sebagai data pendukung setiap tahunnya. Kalau sistemnya baik tersedia, data yang disampaikan kondisinya lebih baik," ujarnya di Jakarta, Senin (8/1).

Kekerasan terhadap perempuan menurut Nana, sapa akrabnya, tidak melulu dilihat datanya. Masyarakat, pemerintah dan lembaga-lembaga terkait harus melihat dari indikasi kesadaran masyarakat itu sendiri serta keberanian korban untuk melapor.

Saat ini, yang menjadi fokus Komnas perempuan ke depan yang pertama menurutnya adalah pembahasan rancangan undang-undang (RUU) mengenai kekerasan seksual. Upaya memberikan perlindungan yang lebih baik dalam mengakses keadilan dalam menentang kekerasan seksual. "Yang lainnya adalah revisi KUHP dan KUHP hukum acara pidana, karena beberapa perlindungan kekerasan seksual terhadap perempuan dilindungi oleh KUHP," ujarnya.

Selain itu, negara, menurutnya hanya memperhatikan dari sektor formalnya saja pada hak-hak tehadap perempuan. Padahal, dia mengatakan negara, masih punya tantangan perlindungan perempuan pada sektor informal. Meskipun begitu, Nana memuji langkah pemerintah yang sudah mengesahkan Undang-Undang Buruh Migran. Payung hukum tersebut dapat memberikan jaminan perlindungan untuk pekerja formal di dalam negeri.

"Langkah pemerintah mengesahkan UU itu perlu diapresiasi dari langkah sebelumnya, karena secara regulasi membaik," ujarnya.

Dengan disahkannya UU tersebut, pekerja rumah tangga Indonesia dapat melakukan langkah-langkah pencegahan untuk terjadinya kekerasan pekerja sektor informal atau pekerja rumah tangga Indonesia di luar negeri. "Karena kalau di dalam negeri saja tidak terlindungi, bagaimana di luar," ujarnya.

Kebutuhan adanya aturan dari sistem untuk melindungi pekerja di sektor informal menurutnya sangat penting. Hal itu juga menengok migrasi masyarakat desa ke kota. Perempuan desa tidak memeiliki banyak pilihan disaat lahan-lahan sawah menyusut. Kehidupannya tergerus karenanya. Padahal, sawah merupakan sumber kehidupan dan penghidupan di desa.

Pengetahuan masyarakat desa pun hanya terbatas. Untuk itu, Nana mengatakan pilihan bagi perempuan desa untuk melanjutkan hidupnya juga sangat terbatas. Satu-satunya jika sudah tidak ada pilihan yaitu berpindah ke tempat yang menurut perempuan desa bisa bertahan hidup, di kota. Atau bisa jadi berkerja di luar negeri sebagai pekerja rumah tangga.

"Pilihan bagi perempuan desa juga hanya dua, dikawinkan dalam usia anak atau bermigrasi untuk melanjutkan hidup," ujarnya.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/01/09/p292b8382-aturan-melindungi-perempuan-dari-kekerasan-mendesak



Original Post

Ali belikan mobil Odyssey untuk bosnya di BPK

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-01-09

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Sub Auditorat III B.2 Auditor Utama Keuangan (AKN) III BPK RI Ali Sadli diketahui membelikan mobil Honda Odyssey untuk bosnya Auditor Utama Keuangan Negara III BPK Rochmadi Saptogiri.

"Pak Ali pernah bicara `Yud, tolong setor uang ini ke rekening ini, Pak Rochamdi perintah untuk carikan mobil dulu," kata saksi Yudi Ayodya dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Yudi Ayodya adalah auditor BPK yang menjadi kepala tim pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang menemukan selisih Rp1,1 triliun untuk pembayaran honor pendamping desa. Yudi bersaksi untuk Ali Sadli didakwa menerima suap Rp240 juta, gratifikasi sebesar Rp10,52 miliar dan 80 ribu dolar AS (sekitar Rp1,08 miliar) dan mobil "Mini Cooper" serta tindak pidana pencucian uang.

"Mobil honda Odyssey, pertama Rp300 juta yang diserahkan tunai oleh Pak Ali dalam perjalanan ke kantor Mei 2017, lalu Nasir teman lama saya mengambil ke rumah dan mentransfer ke dealer," ungkap Yudi.

Dalam dakwaan Rochmadi Saptogiri, disebutkan ia melakukan pencucian uang pasif berupa penerimaan 1 unit mobil merk Honda tipe Odyssey dari Ali Sadli.

Pemberian uang selanjutnya dari Ali Sadli adalah Rp100 juta, Rp145 juta lalu Rp151 juta.

"Mobil itu diatasnamakan Andika Aryanto. tapi saya tidak kenal," tambah Yudi.

Yudi pun tidak mengetahui kapan mobil itu tiba di tempat Rochmadi setelah pelunasan pembayaran.

Namun setelah Ali Sadli dan Rochmadi diamankan dalam Operasi Tangkap Tanganpada 26 Mei 2017, ia diminta istri Ali Sadli Wuryanti Yustianti.

"Setelah Pak Ali di-OTT, saya dihubungi Bu Ali, diberi sercarik kertas, katanya Pak Ali perintahkan untuk mengurus mobil karena mobil dikembalikan ke dealer," ungkap Yudi.

Yudi mengaku tidak tahu mengapa mobil dari dealer untuk Rochmadi itu kembali ke dealer. Yudi lalu meminta Nasir untuk menarus mobil itu di rumah almarhum abangnya lebih dulu.

"Nasir yaang ke dealer, lalu mobil dari dealer akhirnya saya taruh di rumah almarhum abang saya, Ivan di graha. Tidak lama KPK minta ke dealer, dealer lalu kontak Nasir, Nasir hubungi saya, saya suruh Nasir untuk kembalikan lagi mobil kembalikan ke dealer," ungkap Yudi.

Atas perbuatannya, Ali Sadli didakwa berdasarkan pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 3 UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencuian Uang.Pewarta: Desca Lidya NataliaEditor: SuryantoCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/676217/ali-belikan-mobil-odyssey-untuk-bosnya-di-bpk



Original Post

Surat Gugatan Cerai Ahok Jelang Pengadilan Tutup yang Bikin Gempar

Media Online Detikcom
2018-01-09

Jakarta -
Gugatan cerai mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada istrinya, Veronica Tan, yang dilayangkan akhir pekan lalu mengejutkan publik. Bagi sebagian orang, kabar tersebut bagaikan petir di siang bolong.

Hubungan Ahok dan Vero selama ini dikenal harmonis dan terkesan romantis. Namun, mahligai rumah tangga Ahok dan Vero yang terbina selama 20 tahun itu digoncang prahara.

Ahok mengajukan surat gugatan cerai Vero menjelang akhir penutupan kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pukul 14.30 WIB.

"Masuk di hari Jumat, masuk jam 14.30 WIB. Itu dia masukin gugatannya jelang tutup kantor," kata panitera muda perdata PN Jakut, Tarmuzi, kepada wartawan di kantornya, Senin (8/1).

Tarmuzi enggan membeberkan ke publik mengenai materi gugatan cerai yang diajukan Ahok. "Jangan. Pokoknya sudah gugat cerai," sebut Tarmuzi.

Dalam kesempatan terpisah, kuasa hukum Ahok mengatakan gugatan cerai tersebut untuk meminta hak asuh anak. Ahok diketahui memiliki tiga anak buah perkawinan dengan Vero.

Materi gugatan yang diajukan Ahok kepada Vero diketahui hanya dua yaitu cerai dan hak asuh anak. "Kalau yang pertama (Nicholas Sean) kan sudah besar. Bisa dia yang menentukan sendiri. Kalau yang kedua dan ketiga, iya. Sudah pastilah namanya seorang bapak," kata Josefina Agatha Syukur di PN Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat.

Langkah Ahok menggugat cerai Vero membuat gempar masyarakat. Akun Instagram milik anak Ahok, Nicholas Sean dan adik Ahok, Fifi Lety Indra, dibanjiri pertanyaan seputar kabar yang sangat mengejutkan itu.

Adik Ahok, Fifi, enggan menjelaskan penyebab Ahok melayangkan gugatan cerainya. Dia hanya mengatakan hal tersebut bersifat sangat pribadi. "Mohon maaf Ini sangat pribadi Mohon Doa semua ya Gbu all trims ksh atas Doa dan perhatiannya," tulis Fifi di akun Instagramnya.

Warga netizen juga memberikan petisi secara online agar Ahok mencabut gugatannya. Hingga tadi malam terdapat hampir 4.000 netizen yang menanda tangani petisi tersebut.
(fdu/aan)

https://news.detik.com/berita/d-3805346/surat-gugatan-cerai-ahok-jelang-pengadilan-tutup-yang-bikin-gempar



Original Post

Putusan MA Batalkan Pergub Larangan Motor yang Jadi Kabar Baik untuk Anies-Sandiaga

Media Online kompascom
2018-01-09

JAKARTA, - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki peraturan gubernur (pergub) yang melarang sepeda motor melintas di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat, mulai pukul 06.00-23.00.

Saat itu, mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membuat kebijakan tersebut untuk menekan angka kecelakaan pengendara motor.

Ahok menerapkan kebijakan itu dengan menandatangani Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor juncto Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.

Setelah kebijakan itu berjalan beberapa tahun, dua orang warga, Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar, mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung (MA) untuk membatalkan pergub larangan sepeda motor, tepatnya pada 19 September 2017.

Baca juga: MA Batalkan Pergub Era Ahok soal Larangan Motor di Medan Merdeka Barat-Thamrin

MA kemudian mengabulkan permohonan keduanya melalui putusan Nomor 57 P/HUM/2017 pada 21 November 2017. Majelis hakim yang diketuai hakim Irfan Fachruddin memutuskan membatalkan pergub tersebut.

Majelis hakim menilai Pasal 1 Ayat 1 dan 2 Pergub Nomor 195 Tahun 2014 juncto Pasal 3 Ayat 1 dan 2 Pergub Nomor 141 Tahun 2015 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan yang dimaksud yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"(Pergub tersebut) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," demikian penggalan isi putusan tersebut.

Sejalan keinginan Anies-Sandiaga

/JESSI CARINAGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno dalam sidang paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (7/11/2017). Putusan MA soal pembatalan pergub larangan sepeda motor ini sejalan dengan keinginan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno yang berniat menghapus kebijakan larangan sepeda motor melintas di jalan protokol.

Pada awal November 2017, Anies mengungkapkan keinginannya agar sepeda motor bisa melintasi Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat lagi. Ia ingin warga Jakarta bisa mengakses seluruh jalan di ibu kota.

Saat itu, Anies menyebut ada 470.000 pengusaha UMKM, termasuk pengusaha makanan, yang beraktivitas mengantar pesanan makan siang di sekitar Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin. Larangan sepeda motor menyulitkan mereka beraktivitas.

Baca juga: Anies Sebut Pencabutan Larangan Motor Lebih dari Sekadar Kabar Baik

Putusan MA yang membatalkan pergub larangan sepeda motor menjadi momentum Anies-Sandiaga merealisasikan keinginan mereka. Oleh karenanya, Anies pun memastikan akan menaati putusan MA.

"Dari kemarin kami sudah sampaikan, kami ingin agar ada kesetaraan kesempatan. Jakarta ini bukan milik sebagian orang, Jakarta ini milik semuanya. Karena itu, kesempatannya harus setara dan keputusan MA membuat apa yang selama ini menjadi ide kami dikuatkan," kata Anies, Senin (8/1/2018).

Baca juga: Sandi: Pembatalan Pergub Larangan Motor Sudah Kami Prediksi

Sementara itu, Sandiaga menyebut putusan MA sudah mereka prediksi sebelumnya karena bertujuan mengembalikan keadilan di ibu kota. Sebelum ada putusan MA, Sandiaga menyebut Pemprov DKI sudah mulai menyiapkan kajian penataan jalan dan trotoar di ruas Jalan Thamrin.

"Jadi, kebetulan kami memang lagi mengkaji, tetapi kami menunggu hasil kajian dari Pak Yusmada dari Kepala Dinas Bina Marga berkaitan dengan desain Jalan MH Thamrin pascaperapian dari trotoar. Jadi, kami kalau dari MA sudah keluar berarti kita harus percepat itu dan kita akan tindak lanjuti," kata Sandiaga.

Evaluasi Dinas Perhubungan

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/4/2017).Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko mengatakan, pelarangan sepeda motor di jalan protokol selama ini efektif mengurai kemacetan.

"Efektif. Kemacetan berkurang, terus juga dari aspek yang lain," ujar Sigit.

Aspek lain yang menjadi evaluasi adalah perilaku pengendara sepeda motor dan angka kecelakaan sepeda motor. Sebelum dilarang, angka kecelakaan sepeda motor lebih banyak dibandingkan mobil.

Dinas Perhubungan, Biro Hukum DKI Jakarta, dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan rapat bersama pada Rabu (10/1/2018) untuk menyikapi dan mempelajari putusan MA.

Baca juga: Waktu Pencabutan Pergub Larangan Motor Dinilai Kurang Pas

Mereka akan mengevaluasi keseluruhan kebijakan larangan sepeda motor dan melibatkan pakar transportasi. Dalam rapat tersebut, Dinas Perhubungan akan menyampaikan evaluasi, kajian, analisis, serta urgensi, dan manfaat pelarangan sepeda motor.

Rapat tersebut diadakan untuk menentukan langkah Pemprov DKI dengan adanya putusan MA tersebut. Menurut Sigit, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa membuat aturan baru setelah MA membatalkan pergub tersebut.

Apabila menerbitkan pergub baru, Sigit menyebut putusan MA tentunya akan menjadi pertimbangan.

"Kalau nanti tetap dicabut, ya dicabut, terus nanti apakah nanti mau diatur dalam pergub baru, tentunya pergub tersebut juga memperhatikan aspek-aspek apa yang sudah dinyatakan dalam putusan MA tersebut," kata Sigit.

Baca juga: Jika Larangan Motor Dicabut, Dishub Diminta Tetap Atur Motor di Jalan Thamrin

"Kalau produk hukum daerah dicabut, dia bisa bikin produk hukum baru. Nanti kalau misalnya mau diuji, ya uji materi lagi. Kalau kata Biro Hukum begitu," tambahnya.

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah menyampaikan hal serupa.

Pemprov DKI Jakarta akan mempelajari putusan MA tersebut.

"Nanti di situ apakah akan diatur seperti apa, misalnya ada suatu pengaturan baru, mau diatur seperti apa, itu kan harus kami laporkan lagi ke pimpinan. Kalau untuk putusan Mahkamah Agung, kalau kami cabut, ya cabut aja," kata Yayan.

Kekhawatiran DPRD DKI

KOMPAS/LUCKY PRANSISKAPengendara sepeda motor memadati Jalan KH Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2014). Di hari pertama uji coba pembatasan sepeda motor sepanjang Jalan Thamrin-Medan Merdeka Barat, masih terdapat sejumlah pengendara yang belum mengetahui aturan tersebut. KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Syarifudin khawatir ruas Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat akan berantakan jika kebijakan larangan sepeda motor dicabut. Apalagi, pembangunan proyekmass rapid transit(MRT) masih berlangsung di jalan itu.

"Dampaknya ya jelas akan semrawut. Sebab, pembangunan sedang berjalan, LRT bertambah lagi, ada MRT. Apalagi, pertumbuhan roda dua di Jakarta tinggi," kata Syarifudin.

Anggota Komisi B DPRD DKI lainnya, Yuke Yurike meminta Dinas Perhubungan tetap membuat aturan untuk sepeda motor di Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat. Hal ini untuk mengantisipasi dibatalkannya pergub tentang larangan sepeda motor menyusul putusan MA.

Baca juga: Dishub Sebut Larangan Sepeda Motor Selama Ini Efektif Urai Kemacetan

"Misalnya, membuat satu jalur motor. Satu jalur itu enggak usah dipartisi, tetapi dibikin garis atau apa. Itu kan bisa jadi solusi, pengendara motor tetap bisa lewat tetapi tertata," ujar Yuke.

Ia juga mengingatkan agar Dinas Perhubungan berhati-hati membuat keputusan. Pencabutan larangan motor harus dilakukan dengan kajian.

Komisi B akan memanggil Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk mengetahui tanggapan atas putusan Mahkamah Agung, sekaligus mencari tahu solusi atas putusan itu.

http://megapolitan.kompas.com/read/2018/01/09/06381111/putusan-ma-batalkan-pergub-larangan-motor-yang-jadi-kabar-baik-untuk



Original Post

Semringah Anies-Sandi, Pergub larangan motor lintasi Jalan Thamrin dibatalkan MA

Media Online merdeka.com
2018-01-09

Gubernur DKIJakarta,Anies Baswedan dan wakilnya,Sandiaga Uno, berkeinginan mencabut kebijakan larangan motor melintas di Jl Thamrin-Sudirman Jakarta Pusat. Kebijakan ini dibuat semasa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

Aturan tersebut sudah berjalan hampir tiga tahun lamanya sejak diberlakukan pada 18 Januari 2015 silam. Kala itu,Ahok, sapaan Basuki, membuat kebijakan tersebut karena kemacetan di Jakarta kian luar biasa. Alasan lainnya, agar pengguna kendaraan bermotor mau beralih ke angkutan massal yang melintasi Jl Medan Merdeka Barat, Thamrin hingga Sudirman.

"Pokoknya Jakarta mesti larang motor harus dipaksain. Karena gak ada teorinya, kalau larang motor harus dipelajarin kan. Di seluruh dunia gak ada teorinya larang motor. Paksa saja untuk naik bus," tegas Ahok di Balai Kota DKI Jakarta pada akhir Desember 2014 silam.

Dia menilai kebijakan yang diterapkan DKI sebenarnya jauh lebih ringan dibandingkan dengan beberapa negara luar. Sebab, DKI tetap memberikan solusi meski melarang pemotor lintasi jalan protokol.

"Malah di beberapa negara enggak sediakan bus gratis. Kami sediain bus gratis kayak gitu (bus tingkat). Di seluruh dunia, motor itu harus dibatasi. Pasti terjadi gesekan-gesekan, tapi enggak apa-apa. Kebijakan ini untuk Jakarta yang lebih baik," sambung Ahok.

Kala itu, kebijakan Ahok memang tak berjalan mulus. Dia banjir kecaman karena dianggap telah mendiskriminasi pemotor. Bahkan Ahok diancam digugat.

"Iya kalau jadi pejabat digugat sudah biasa. Semua kebijakan pasti digugat," tegasnya.

Seiring berjalannya waktu, kebijakan itu pada akhirnya tetap berjalan selama lebih kurang dua tiga tahun terakhir. Rama-ramai protes yang sempat terdengar perlahan hilang dan suka tidak suka mengikuti aturan tersebut dan memilih jalur alternatif lain yang sudah dipersiapkan.

Setelah Ahok lengser, kebijakan larangan motor melintas di sepanjang jalur Thamrin-Sudirman kembali disinggung. Mereka adalah Anies-Sandi yang menginginkan aturan tersebut dicabut karena tidak berpihak pada pemotor yang juga memiliki hak atas menggunaan badan jalan.

"Kita review rancangannya (roda dua) agak panjang, yang saya sampaikan kepada semua bahwa kita menginginkan agar kendaraan roda dua tetap bisa lewat Sudirman-Thamrin," katanya di Balai Kota Jakarta, Senin 2 November lalu.

Ditambahkan Sandi, pencabutan ini untuk memberikan rasa keadilan untuk pengendara roda dua.

"Tapi kemarin Pak Anies dihadapkan pada pertanyaan apakah jalan Sudirman akan ditutup untuk motor? Pak Anies sampaikan dan saya sepakat bahwa kita harus berkeadilan," katanya.

Niatan Anies-Sandi ramai ditentang. Mulai dari politikus DPRD DKI Jakarta hingga Korlantas Polri menolak kebijakan tersebut dicabut.

"Saya enggak setuju. Jadi diatur, dilarang, sekarang kan sudah bagus ya," kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi.

Senada dengan Prasetio, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau yang biasa disapa Haji Lulung juga meminta Anies mengkaji terlebih dahulu baik buruknya jika larangan sepeda motor di Jalan Thamrin dicabut. Sebab Jalan Thamrin merupakan jalan protokol yang terdapat simbol-simbol negara seperti Istana Presiden dan selalu dilintasi Presiden serta tamu-tamu negara.

"Kita tahu bahwa teman-teman yang berkendaraan motor harus kita hargai tapi sama-sama kita menyadari akan kepentingan lebih besar. Saya si happy kalau untuk dibuka cuma evaluasi dulu," kata Lulung.

Ditambahkan Kakorlantas Irjen Pol Royke Lumowa, mempertanyakan niatan Pemprov DKI menghapus larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

"Kalau motor boleh diberlakukan melintas di sana sama saja tidak membudayakan. Semua ada sebab akibat, ada untung rugi saya kira pemerintah sudah melihat ke arah sana ya, tapi saya nggak tau alasan beliau apa ya," ujar Royke.

Dia menegaskan tak setuju atas rencana Anies tersebut. "Ya kalau itu mengesampingkan angkutan umum enggak setuju, tetap harus mengutamakan angkutan umum angkutan umum harus dibesarkan," katanya.

Pro dan kontra terkait kebijakan untuk dicabut kembali, membuat Anies-Sandi melakukan pengkajian mendalam. Apa dampak dari pencabutan kebijakan tersebut.

Di tengah proses pengkajian yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar yang memohon Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor sepanjang Jalan MH Thamrin untuk dibatalkan. Peraturan ini pada saat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjabat gubernur DKI.

Dalam putusan Nomor 57 P/HUM/2017, Ketua Majelis Hakim Agung Irfan Fachruddin menyatakan aturan ini bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi.

Dalam putusan tersebut, MA menjelaskan bahwa pemohon merasa haknya dirugikan dengan pemberlakuan aturan tersebut. Pemohon menilai aturan tersebut tidak berkeadilan dan diskriminatif terhadap pengendara sepeda motor.

"Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," katanya seperti dikutip dalam salinan putusan MA, Senin (8/1).

Majelis Hakim menilai Pergub DKI No 141 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Pergub DKI No 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 11 UU Hak Asasi Manusia, serta Pasal 5 dan 6 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, Pergub yang dibuat Ahok tentang pembatasan lalu lintas sepeda motor dinilai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Anies menyambut baik putusan tersebut. Dia segera menindaklanjuti putusan tersebut.

"Kalau MA memutuskan ya pasti ditaati dong. Sesegera mungkin, kalau dari MA memutuskan kita laksanakan," katanya usai menghadiri acara pelantikannya sebagai Ketua BKSP di Kantor Gubernur Banten, Senin (8/1).

Anies mengatakan ini bukan sekadar kabar baik melainkan menjalankan prinsip keadilan dan ini sesuai dengan konsep pemerintahnya, di mana semua pihaknya dapat mendapat kesempatan yang sama termasuk pengendara sepeda motor.

"Kita ingin agar ada kesetaraan kesempatan, Jakarta ini bukan milik sebagian orang, Jakarta ini milik semuanya. karena itu kesempatannya harus setara dan keputusan MA membuat apa yang selama ini menjadi ide kita dikuatkan," ujarnya.

Serupa dengan Anies, Sandiaga malah sudah memprediksi gugatan ini bakal dikabulkan MA dengan alasan mengembalikan rasa keadilan bagi penggunaan sepeda motor.

"Ya itu sudah terprediksi (putusan MA) oleh kami karena itu kan mengembalikan rasa keadilan," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta.

Dia mengatakan, pihaknya memang sedang mengkaji untuk mencabut larangan tersebut dan saat ini masih menunggu hasil kajian dari Dinas Bina Marga.

"Jadi kami kalau dari MA sudah keluar (putusan mencabut pergub) berarti kita harus percepat itu kita harus percepat dan kita akan tindak lanjuti," kata Sandi. [lia]

http://www.merdeka.com/jakarta/semringah-anies-sandi-pergub-larangan-motor-lintasi-jalan-thamrin-dibatalkan-ma.html



Original Post

KPK Ajukan Kasasi JC Irman dan Sugiharto

Media Online metrotvnews.com
2018-01-09

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding putusan terdakwa korupsi KTP-el Irman dan Sugiharto. Salah satu alasan KPK mengajukan banding karena permintaan agar dua pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) jadi Justice Collaborator (JC) ditolak.

"Salah satunya yang tidak dikabulkan yaitu jadi JC karena disebut Irman pelaku utama," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 8 Januari 2018.





Baca:Kuasa Hukum Novanto Sebut Pelaku Utama Korupsi KTP-el dari Kemendagri

Febri mengatakan, dalam kasasi itu pihaknya menekankan bahwa Irman dan Sugiharto melakukan praktik korupsi KTP-el secara bersama-sama. Bahkan, lembaga Antikorupsi menjelaskan bahwa dalam kasus ini masih ada aktor yang lebih besar dalam korupsi megaproyek bernilai Rp5,8 triliun tersebut.

"Dan kita kabulkan JCnya karena kita paham masih ada faktor yang lebih besar dan aktor yang lebih signifikan. Dan hal yang detail lainnya," ujar Febri.

Menurut Febri, kasasi diajukan setelah beberapa saat adanya putusan banding. "Di statmen di lakukan kasasi dalam jeda yang tidak lama diajukan memori kasasi," pungkas Febri.

PT DKI sebelumnya memperberat hukuman uang pengganti dua terdakwa Irman dan Sugiharto. Bahkan, pengajuan agar keduanya jadi JC ditolak dengan alasan sebagai pelaku utama.

Tak hanya itu, PT DKI juga tidak mengabulkan soal tindakan korupsi KTP-el dilakukan secara bersama-sama dengan pihak lain yang diduga kuat terlibat oleh penyidik KPK terlibat.

(DEN)

http://news.metrotvnews.com/hukum/yKXVWwDb-kpk-ajukan-kasasi-jc-irman-dan-sugiharto



Original Post

Nurdin Halid Akui Pernah Dipidana, Tapi Bukan Koruptor

Media Online republika.co.id
2018-01-09

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Bakal calon gubernur Sulsel HM Nurdin Halid mengakui pernah dipidana, tetapi bukan seorang koruptor. Karena menurutnya keputusan pengadilan sudah menyatakan bebas murni.

"Ini tidak bisa saya sembunyikan, kalau pernah dipidana tapi bukan karena sebuah kesalahan, tetapi sebuah kebijakan daripada badan negara," kata Nurdin menjawab pertanyaan pers seusai mendaftar sebagai Balon gubernur Sulsel di Kantor KPUD Sulsel, Senin (8/1).

Dia mengatakan, muka ini tidak bisa dihapus dari masa lalu, tetapi ada fakta ada fitnah. Namun faktanya dirinya tidak pernah menggunakan Narkoba dan obat terlarang dan ini menjadi fakta yang tidak bisa dihapus.

"Setiap manusia pasti punya masa lalu, tidak boleh dicegat masa depannya dengan punya kemampuan memperbaiki untuk bangsa dan negara," ujarnya.

Nurdin pun menegaskan, kalau dirinya pernah dipidana, namun bukan karena korupsi. Ini bukan pernyataan sendiri, tetapi pernyataan keputusan hukum di Pengadilan Negeri Sulsel dengan bebas murni, kemudian melakukan kasasi dan mendapatkan hukuman dan dinyatakan tidak menikmati hasil dari tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, lanjutnya, apabila dinyatakan tidak menikmati korupsi, berarti tidak melanggar hukum. Sementara menanggapi persoalan kesamaan nama dengan bakal calon gubernur lainnya, dia mengatakan, dalam negara demokrasi pihaknya tidak perlu khawatir dengan adanya persaingan, kendati demikian pihaknya akan terus menyosialisasikan diri bersama pasangannya agar lebih dikenal dekat oleh para calon pemilih.

Pada Pilgub Sulsel terdapat dua kandidat bernama sama meskipun family name berbeda yakni Nurdin Abdullah yang menjabat dua periode bupati Bantaeng dan seorang lagi adalah Nurdin Halid yang merupakan kader Golkar.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/18/01/09/p28yl8330-nurdin-halid-akui-pernah-dipidana-tapi-bukan-koruptor



Original Post

Akom Disebut dalam Pembicaraan Setelah Ada OTT Auditor BPK

Media Online republika.co.id
2018-01-09

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nama politisi Partai Golkar Ade Komarudin (Akom) disebut dalam pembicaraan setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap auditor BPK Ali Sadli pada 26 Mei 2017. Hal itu ditanyakan jaksa KPK di sidang, Senin (8/1).

"Pernah ada komunikasi dengan pihak lain ada kata \'umpetin\' pada 26 Mei malam setelah OTT," tanya jaksa penuntut umum KPK Takdir Suhan dalam sidang di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (8/1).

"Saya lupa," Apriadi Malik alias Yaya, pengusaha yang juga tetangga Ali Sadli. "Ini pembicaraan dengan siapa?" tanya jaksa. "Dengan Yanuar, kakak ipar Ali," jawab Yaya. "Dalam rekaman sadapan ada Akom, itu siapa?" tanya jaksa Takdir. "Ade Komarudin," jawab Yaya. "Oh enggak, cuma teman saja," jawab Yaya.

Rekaman pembicaraan itu adalah sebagai berikut:

Yaya: Ya abis ngobrol-ngobrolin masalah Ali

Yanuar: Iya ini juga sa

Yaya: He-eh

Yanuar: Akom tadi telpon juga

Yaya: He-eh. Iya Akom saya kasih tau

Yanuar: Iya, terus ee kita mau bantu gimana ya, kaya kaya begini kan

Yaya: Iya

Yanuar: OTT susah juga bos

Yaya: Sebenarnya bukan buat Ali itu kan, bukan Ali juga engga tau

Yanuar: Iya, iya tapi kan faktanya itu susah

Yaya: Iya sih, Iya hooh

Yanuar: Di kamarnya Ali Gitu loh

Yaya: Iya

Yanuar: Susah kalau begitu

Yaya: he-eh

Yanuar: Kecuali kaya SN ya

Yaya: Iya

Yanuar: itu licin, belut belut

Yaya: Iya

Yanuar: Belut, bener-bener belut. Gimana ya menurut lo gimana? Kita harus buat apa? menunggu?

Yaya: Belum tahu nih bang, makanya bingung juga kan

Yanuar: Iya gimana ini, katanya dikirim ke tempat (suara tidak jelas)

Yaya: Iya makanya itu aku mau tanya itu, Apa diumpetin ke mana aja bagaimana gitu

Yanuar: Oh iya diumpetin iya di mana gitu ada gudang ga dia

Yaya: gak ada itu

Yaya bersaksi bersaksi untuk Ali Sadli didakwa menerima suap Rp 240 juta, gratifikasi sebesar Rp 10,52 miliar dan 80 ribu dolar AS (sekitar Rp1,08 miliar) dan mobil "Mini Cooper" serta tindak pidana pencucian uang.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/01/09/p28yh2330-akom-disebut-dalam-pembicaraan-setelah-ada-ott-auditor-bpk



Original Post

Polisi Tunggu Sikap Pemprov DKI soal Pencabutan Larangan Motor

Media Online Detikcom
2018-01-09

Jakarta -
Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Ditlantas Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI dan menunggu sikap resmi Pemprov DKI atas dicabutnya larangan motor tersebut.

"Ya ini kan polisi hanya menjalankan peraturan, peraturannya kan masih ada di gubernur, belum dicabut. Kita tunggu dulu bagaimana upaya lain yang dilakukan gubernur nanti akan dikoordinasikan," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra saat dihubungi detikcom, Senin (8/1/2018) malam.

Halim mengatakan sudah berkoordinasi dengan Dishub DKI terkait dicabutnya larangan motor tersebut. Dia memastikan akan melakukan pertemuan dengan Pemprov DKI secepatnya.

"Secepatnya (bertemu), kita kan sudah bertemu wakadishub, nanti disampaikan, ke Pak Sigit," terangnya.

Sebelumnya, MA mengabulkan permohonan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar untuk membatalkan Pergub DKI Jakarta nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Majelis hakim yang dipimpin Irfan Fachruddin menyatakan aturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

"Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar tersebut," kata Irfan Fachruddin seperti dikutip detikcom dalam salinan Putusan MA yang dipublikasikan pada Senin (8/1).

Majelis hakim menyatakan, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Pergub No 195 Tahun 2014 juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Pergub DKI No 141 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Pergub DKI No 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 133 ayat 1 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 11 UU Hak Asasi Manusia, serta Pasal 5 dan 6 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain itu, Pergub DKI yang dikeluarkan oleh Ahok tersebut juga dinyatakan tidak lagi memiliki hukum mengikat.
(fdu/bag)

https://news.detik.com/berita/d-3805424/polisi-tunggu-sikap-pemprov-dki-soal-pencabutan-larangan-motor



Original Post

Media