Akankah Sepeda Motor Boleh Melintasi Thamrin Pekan Ini?

Media Online republika.co.id
2018-01-10

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah berharap jalur Sudirman-Thamrin sudah dapat dilintasi kembali pekan ini. Itu merupakan konsekuensi dari keputusan Mahkamah Agung (MA) untuk membatalkan beberapa pasal dalam peraturan gubernur (pergub) larangan sepeda motor.

Rencananya, akan ada rapat teknis untuk menindaklanjuti putusan MA tersebut. Pertemuan itu akan melibatkan Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya, Dishub, dan Dinas Bina Marga. Koordinasi berada di tangan Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. "Tetapi yang jelas karena ini sudah putusan MA final ya harus dicabut," kata dia.

Setelah rapat yang akan diselenggarakan Rabu (10/1) selesai, dia mengatakan, Dishub akan menurunkan rambu-rambu pembatasan sepeda motor terlebih dahulu. Setelah itu, hasil keputusan dalam rapat akan dilaksanakan. Proses pencabutan akan dilakukan secepatnya.

Andri menambahkan, ia memilih berpikir positif atas keputusan MA untuk mencabut larangan tersebut. Ia mengatakan momen ini menjadi pelecut untuk mewujudkan sistem angkutan umum yang lebih baik. "Kalau saya melihatnya positif thinking saja, dalam arti kata, merupakan pecut bagi kita, pertama untuk segera merealisasikan angkutan umum yang bagus," kata Andri di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (9/1).

Menurut Andri, hal ini dapat diwujudkan dengan mengimplementasikan program One Karcis One Trip (OK-Otrip) sesegera mungkin. Ini akan dilakukan 15 Januari mendatang.

Momen ini juga mendorong Dishub untuk mempercepat pembangunan Light Rail Transit (LRT) dan Mass Rapid Transit (MRT). Sebab, di samping kapasitas angkutan umum yang kurang, Dishub memang sudah menyiapkan angkutan umum massal yang baik.

Mau tidak mau, dishub juga akan mempercepat infrastruktur yang ada. Tak hanya di Jalan Sudirman-Thamrin, ini juga akan dilakukan di lokasi lain. Selanjutnya, pelaksanaan Electronic Road Pricing (ERP) harus dipercepat. Dishub juga harus mengendalikan parkir secara optimal.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/18/01/10/p2at04384-akankah-sepeda-motor-boleh-melintasi-thamrin-pekan-ini



Original Post

HEADLINE Motor Boleh Lewat Thamrin, Adil Atau Malah Semrawut?

Media Online liputan6com
2018-01-10

Liputan6.com, Jakarta - Satu per satu sepeda motor tampak melintas di dua arah ruas Jalan Medan Merdeka Barat - Thamrin, Selasa 9 Januari 2018 sore. Namun, intensitasnya masih jarang.

Pantauan Liputan6.com di Bundaran Hotel Indonesia, sejak pukul 15.30 hingga 16.30 WIB, hanya sekitar 15 sepeda motor yang lewat. Di lokasi yang sama, polisi yang berjaga tampak membiarkan para pemotor itu melintas.

Pemandangan itu kontras dengan situasi ruas jalan yang sama beberapa hari sebelumnya. Jalan Thamrin merupakan jalur yang haram dilintasi sepeda motor.

Pemprov melarangnya melalui Pergub DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. Aturan itu diperbaharui lewat Pergub Nomor 141 Tahun 2015.

Namun, semuanya berubah sejak putusan Mahkamah Agung yang membatalkan regulasi pembatasan sepeda motor itu dipublikasikan ke publik pada Senin 8 Januari 2018 melalui situs MA. Pengendara sepeda motor sedikit demi sedikit mulai berani melewati Jalan Thamrin.

Putusan pembatalan diketok dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada Selasa, 21 November 2017. Ketua Majelis Hakim yang memutuskan adalah Irfan Fachruddin dengan anggota Majelis Yosran dan Is Sudaryono.

"(Pergub) tidak mencerminkan asas keadilan dan asas persamaan dalam hukumdan pemerintahan serta tidak berdasar pada asas kejelasan tujuan," tulis putusan MA itu.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagara menyayangkan pembatalan Pergub pembatasan sepeda motor. Berdasarkan pengamatan dan evaluasinya, aturan itu berdampak signifikan.

Tingkat kepadatan lalu lintas berkurang. Bahkan, kecelakaan pun menurun drastis. Regulasi itu, kata Halim, juga sejalan dengan tujuan pengurangan polusi udara.

"Yang jelas sangat menurun, signifikan. Pertama kan tidak ada kendaraan roda dua yang melintas otomatis tidak ada insiden. Jadi pelarangan kemarin itu sangat efektif," kata Kombes Halim saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (8/1/2018).

Ketua Dewan Pakar Masyarakat Transportasi Indonesia, Danang Parikesit, menyayangkan patahnya Pergub pembatasan sepeda motor di tangan MA. Ia menilai, ke depan Pemprov DKI perlu melakukan kajian komprehensif sebelum membuat aturan.

Sebab, lanjut Guru Besar Universitas Gadjah Mada itu, banyak kebijakan Pemprov DKI yang tumbang karena gugatan masyarakat.

Persoalan pembatasan sepeda motor menurutnya juga harus dilihat menyeluruh. Kebijakan itu tidak bisa dilihat dari kaca mata hitam-putih.

Danang mengibaratkan lalu lintas jalan raya sebagai sebuah jaringan.Suatu perubahan di satu tempat akan berimbas pada lokasi lain.

Pembatasan di Thamrin tidak bisa dilihat semata pada lajur itu saja. Jalan lain, menurutnya, juga akan terdampak.

Danang merujuk data Pemprov DKI yang menyebut kemacetan jalan Thamrin berkurang sejak pembatasan sepeda motor. Dishub sendiri pernah merilis penurunan volume kendaraan dari 63.000 menjadi 4.886. Persentasenya mencapai 22,4 persen.

Di sisi lain, kecepatan kendaraan meningkat. Bila sebelum pembatasan kendaraan hanya bisa melaju 26,3 kilometer per jam, angkanya menjadi 30,8 kilometer per jam setelah pembatasan.

Hal itu berdampak pada waktu tempuh yang membaik 15 persen, dari 8,1 menit menjadi 6,8 menit. Danang melihat ada persoalan yang luput dari pengamatan. Ia menyebut, pembatasan sepeda motor tidak mengubah pola perilaku transportasi masyarakat.

Dia mengatakan pembatasan tidak berkorelasi dengan penambahan pengguna angkutan umum. Artinya, pengguna sepeda motor tetap belum beralih moda transportasi.

"Harapan tadinya berpindah angkutan, itu tidak terjadi. penggunaan kendaraan umum tidak bertambah," papar Danang.

Yang terjadi, kata dia, pengguna sepeda motor memilih jalur alternatif yang berputar. Danang memperkirakan mereka harus menambah waktu tempuh ke tujuan 10-20 persen lebih lama. Alhasil, kemacetan justru terjadi di jalur-jalur alternatif.

Belum adanya alternatif angkutan perjalanan ditengarai menjadi penyebab. Masyarakat tidak memiliki pilihan-pilihan lain. Sementara, di sekitar kawasan Thamrin terdapat banyak pusat perkantoran yang jadi tujuan warga.

"Karena kebijakan pelengkapnya tidak dilaksanakan, ini harus dilihat sebagai paket kebijakan," Danang menganalisa.

Ia mencontohkan negara lain yang menerapkan kebijakan pembatasan sepeda motor untuk mengurangimacet dan kesemrawutan. Di Beijing, Cina, misalnya, sepeda motor dilarang memasuki kota.

Kompensasinya, kata Danang, pemerintah menyediakan transportasi publik yang memadai. Dengan begitu, pembatasan sepeda motor akan lebih efektif menekan kemacetan.

"Jadi bukan soal mana (kebijakan) benar, mana salah," pungkas Danang.

Meski ada pula negara yang sistem transportasi publiknya buruk tapi tetap menerapkan pembatasan. Ia menyebut Kota Yangon melarang sepeda motor masuk ke jalan protokol. Padahal transportasi publiknya lebih buruk dibanding Jakarta.

1 dari 2 halamanBukan Cuma soal MacetSpanduk sosialisasi pembatasan lalu lintas sepeda motor di jembatan Tosari, Jakarta, Senin (4/9). Pemprov DKI Jakarta mulai melakukan sosialisasi melalui spanduk dibeberapa titik di kawasan jalan Jenderal Sudirman. (Liputan6.com/Faizal Fanani)Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengatakan, pembatasan sepeda motor harus dilihat dari perspektif yang luas. Larangan tak sekedar bertujuan mengurangi kemacetan di lajur Thamrin.

"Ini bicara soal aspek keselamatan juga," katanya kepada Liputan6.com.

Menurut dia, data menunjukkan, angka kecelakaan tertinggi melibatkan kendaraan roda dua. Meski, Bambang tidak menjabarkan angka pastinya.

Fenomena itu ia sebut pembantaian massal di jalan raya. Hal ini pula yang mendorong regulasi pembatasan sepeda motor.

"Masa pemerintah diam saja lihat fakta itu," ia berujar.

Selain meningkatkan keselamatan di jalan, ada dampak positif lain dari pembatasan sepeda motor di lokasi yang eksisting. Dari sisi ekonomi, menurut Bambang, terjadi penghematan.

Hitung-hitungan BPTJ angkanya mencapai Rp 830 miliar per tahun. Ada banyak kriteria yang digunakan untuk mendapat nilai efisiensinya.

Bambang menyebut, antara lain waktu tempuh, biaya, operasi kendaraan dan tingkat kecelakaan. Ada pula variabel polusi, pemborosan energi, dan lain-lain. Bagaimana pun, lanjut dia, sepeda motor bukan moda ideal untuk berhemat.

"Roda dua tidak efisien, kan tidak bisa dipakai orang banyak," ia memaparkan.

Bambang berpendapat masih ada celah jika Pemprov tetap ingin mempertahankan aturan pembatasan sepeda motor di Thamrin. Ia mengatakan Pemprov perlu memberi klarifikasi pada MA terkait kebijakan itu.

Bambang berkaca pada Permenhub mengenai taksi online yang juga sempat dibatalkan MA. Menurutnya, pemerintah bisa mengeluarkan aturan lagi terkait taksi online setelah memberi penjelasan pada MA.

"Jadi, hukum kita hormati, tapi mekanisme yang ada juga kita tempuh," ia menambahkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Andri Yansyah mengatakan, DKI akan mencabut Pergub yang dibatalkan MA. Teknis pelaksanaannya akan terlebih dulu digodok.

"Yang jelas karena ini sudah putusan MA final ya harus dicabut," kata Andri di Balai Kota Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Pemprov DKI akan berkordinasi dengan Direktorat lalu Linta Polda Metro Jaya. Kedua institusi membahas tindaklanjut putusan MA.

Setelah ada kesepakatan Pemprov DKI akan menurunkan rambu-rambu di sekitar Jalan Thamrin.

Untuk mencegah jalan protokol kembali semrawut, Pemprov DKI sudah punya skenario. Ada lima solusi disiapkan, yang semuanya terkait dengan penyediaan transportasi publik.

Program Ok Otrip akan dipercepat realisasinya. Kemudian, kata Andri, LRT dan MRT, percepatan pembangunan infrastruktur, implementasi electronic road pricing, dan penyediaan lahan parkir.

"Melihatnya positive thinking saja, dalam arti kata merupakan pecut bagi kita pertama untuk segera merealisasikan angkutan umum yang bagus," kata Andri.

http://news.liputan6.com/read/3220790/headline-motor-boleh-lewat-thamrin-adil-atau-malah-semrawut



Original Post

Anies: Pencabutan Larangan Motor Melintasi Jalan Thamrin Perintah MA

Media Online okezonecom
2018-01-10

JAKARTA \' Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menjawab kritikan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Halim Pagarra terkait keputusan Mahkamah Agung (MA) tentang .

‎Anies mengatakan, pihaknya akan tetap menjalankan keputusan MA tersebut dan sesegera mungkin memperbolehkan sepeda motor melintas di ruas jalan tersebut, meski polisi terus melontarkan kritikan.

"Ini perintah Mahkamah Agung. Itu paling tinggi. Kita taat pada aturan," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa 9 Januari 2018.

Pasangan dari Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno itu berujar, putusan MA seyogianya harus dilaksanakan, bukan malah didiskusikan.

"Kami disumpah untuk menjalankan semua konstitusi, perundang-undangan, serta aturan yang ada. Jadi kalau ada aturan dari MA, kami enggak ber‎opini, kami melaksanakan," tegas Anies.

Sebagaimana diketahui, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memeriksa putusan MA tentang pencabutan larangan sepeda motor di Jalan MH Thamrin.

"Keputusan itu harus dikaji lagi oleh Gubernur," tutur Halim saat dikonfirmasi.

Ia mengatakan, selama Pemprov DKI belum mencabut Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor, polisi belum bisa mengizinkan kendaraan roda dua untuk melintas.

Halim menilai lalu lintas di ruas Jalan MH Thamrin sudah cukup efektif dengan pembatasan kendaraan roda dua.

(Baca: )



Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Agung (MA) memutuskan membatalkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.‎ Pergub ini diterbitkan saat masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Dalam putusannya, MA mengabulkan permohonan yang diajukan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar. Keduanya merasa dirugikan akibat Pergub Nomor 195 Tahun 2014 karena menilai aturan ini tidak memenuhi rasa keadilan dan persamaan kedudukan warga negara di mata hukum.

‎"Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materi dari pemohon Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar," jelas Ketua Majelis Hakim Agung Irfan Fachruddin dalam tulisan putusannya.

Majelis hakim menyatakan bahwa ‎Pasal 1 dan 3 di Pergub Nomor 195 Tahun 2014 telah bertentangan dengan Pasal 133 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang merupakan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pergub Nomor 195 Tahun 2014 juga bertentangan dengan Pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, dalam pertimbangannya majelis hakim juga menyatakan Pergub Nomor 195 Tahun 2014‎ bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Majelis hakim menyatakan Pergub Nomor 195 Tahun 2014 tidak mengikat secara hukum. Panitera diperintahkan mengirim putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam berita acara.

"Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1 juta," ungkap Hakim Irfan dalam salinan putusannya.

Adapun Ketua Majelis Hakim Agung Irfan Fachruddin‎ didampingi dengan hakim Yosran dan Is Sudaryono sebagai anggota majelis. Sementara pihak termohon yang dimaksud adalah Gubernur DKI Jakarta yang diwakili Biro Hukum Sekretariat Daerah.

(han)

http://index.okezone.com/read/2018/01/09/338/1842628/anies-pencabutan-larangan-motor-melintasi-jalan-thamrin-perintah-ma



Original Post

Polri Siap Hadirkan Ahok untuk Mediasi di PN Jakut

Media Online inilah.com
2018-01-10

INILAHCOM, Jakarta - Polri siap menghadirkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok) dalam mediasi yang dilakukan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara antara Ahok dan Veronica Tan.

Namun hal itu dilakukan setelah ada surat permintaan dari pengadilan untuk hadirkan tahanan.

"Harus ada surat permintaan dari pengadilan untuk menghadirkan tahanan/napi yang diberikan kepada pihak rutan atau lapas," kata Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul saat dikonfirmasi INILAHCOM, Selasa (9/1/2018).

Martinus mengungkapkan pihaknya hanya menjelaskan prosedur bagaimana membawa terpidana dikeluarkan pengadilan. Setelah itu, Polri akan membantu menghadirkan Ahok dengan dikawal anggota kepolisian.

"Kalau tahanannya ada di rutan punya Polri, maka akan ada pengawalan dari Polri saat tahanan dibawa ke pengadilan," ucapnya.

Sebelumnya, Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Jootje Sampalaeng mengatakan PN Jakarta Utara membuka mediasi kepada kedua belah pihak antara Basuki T Purnama dengan Veronica Tan.

Jootje menyebutkan dalam tahap mediasi, Ahok dan Veronica akan dipertemukan melalui mediasi oleh mediator. Berdasarkan prosedur mediasi di Pengadilan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No 1 Tahun 2016.

"Kalau dalam mediasi penggugat (Ahok) wajib hadir, dan juga tergugat wajib hadir (Veronica) karena sudah aturan hukum," kata Jootje. tonul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2429423/polri-siap-hadirkan-ahok-untuk-mediasi-di-pn-jakut



Original Post

Kantongi Rp38 Miliar, Demiz Cagub Jabar Terkaya

Media Online inilah.com
2018-01-10

INILAHCOM, Jakarta - Calon Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar tercatat menjadi peserta Pilgub paling kaya berdasarkan catatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan laporan dalam aplikasi Anti-Coruption Clearing House (ACCH) milik KPK, Deddy Mizwar diketahui terakhir kali memasukkan LHKPN pada 1 April 2016 saat menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Barat. Dalam LHKPN ini tercatat harta aktor senior itu mencapai Rp38.915.835.289 dan US$ 35.541.

Total kekayaan Demiz terbagi antara lain, harta tidak bergerak mencapai Rp7.907.668, alat transportasi Rp1.563.000, harta bergerak lainnya Rp2.538.066, surat berharga Rp1.454.544.789 dan Giro setara KAS sebesar Rp25.452.566.500.

Sementara wakilnya, Dedi Mulyadi melaporkan harta kekayaan terakhir pada 27 Mei 2016 sebagai Bupati Purwakarta. Total kekayaan yang dilaporkan mencapai Rp 90.004.866. Total ini terdiri dari harta tidak bergerak sebesar Rp131.750.000, alat transportasi Rp37.692.000, harta bergerak lainnya Rp31.050.000 dan Giro setara KAS sebesar Rp14.630.254.

Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta calon kepala daerah yang berlaga dalam pemilihan kepala daerah 2018 segera memasukkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KPK membuka 20 posko sebagai tempat melaporkan LHKPN untuk keperluan pilkada 2018.

Ia menyatakan setidaknya ada lebih dari 360 calon kepala daerah yang sudah melaporkan LHKPN. Ia berharap calon kepala daerah menyampaikan informasi secara benar.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme juncto Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan para pejabat negara harus bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Ikhtisar dari harta kekayaan pejabat yang telah menyampaikan LHKPN dapat diakses oleh publik melalui situs yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat tanda terima penyerahan LHKPN pun menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon yang akan mendaftar di pilkada 2018. Syarat lainnya antara lain surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana, surat keterangan sedang tidak menjalani pidana di dalam penjara, surat keterangan sudah selesai menjalani masa pidana, surat keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya, surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari kepolisian, surat keterangan tidak sedang dalam kondisi jatuh pailit (bangkrut), dokumen wajib pajak, surat keterangan berhenti sebagai pejabat negara, fotokopi e-KTP, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi, daftar nama tim kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota atau kecamatan dan pasfoto terbaru. hpy

ul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2429439/kantongi-rp38-miliar-demiz-cagub-jabar-terkaya



Original Post

MA India Anulir Kebijakan Putar Lagu Kebangsaan di Bioskop

Media Online okezonecom
2018-01-10

NEW DELHI \' Warga India untuk sementara waktu perlu khawatir lagi apabila menonton film di bioskop. Sebab, Mahkamah Agung membatalkan undang-undang yang mewajibkan pemutaran lagu kebangsaan ‘Jana Gana Mana’ sebelum pertunjukan filim di bioskop.

Melansir dari BBC, Rabu (10/1/2018), keputusan itu dikeluarkan pada Selasa 9 Januari untuk merespons permintaan dari pemerintah India agar mempertimbangkan ulang undang-undang kontroversial tersebut. Sebab, undang-undang itu menyebabkan puluhan orang ditahan karena menolak berdiri untuk menghormati lagu kebangsaan saat menonton di bioskop.

Undang-undang kontroversial itu diusulkan pada 2016 oleh Partai Bharatiya Janata yang berkuasa di India. Undang-undang itu ditentang oleh sebuah kelab pencinta film di Negara Bagian Kerala. Mereka berpendapat, memaksa bioskop memutar lagu kebangsaan sebelum film adalah pelanggaran terhadap hak-hak fundamental.

BACA JUGA:

Kelab tersebut lantas mengajukan petisi yang ditindaklanjuti oleh pemerintah India. Mahkamah Agung kemudian meminta pemerintah pada Oktober 2017 untuk memutuskan apakah berdiri saat lagu kebangsaan diputar di bioskop adalah sebuah kewajiban atau tidak.

Pemerintah India mengatakan bahwa telah membentuk panel guna menentukan isu tersebut. Mereka meminta agar Mahkamah Agung menganulir undang-undang itu untuk sementara waktu hingga ada keputusan bulat yang diambil.

Kebijakan tersebut diputuskan oleh Mahkamah Agung India pada 29 November 2016. Seluruh bioskop diwajibkan menutup pintunya ketika lagu kebangsaan diputar untuk mencegah penonton keluar-masuk dan semua orang wajib berdiri tanpa terkecuali.

Mahkamah Agung menjelaskan, kebijakan itu dibuat untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Pasalnya, negara memandang rasa nasionalisme dan cinta terhadap tanah air telah pupus dari sanubari masyarakat India belakangan ini.

BACA JUGA:

Saat uji coba kebijakan tersebut pada Desember 2016, sedikitnya 20 orang ditangkap karena dianggap tidak menghormati lagu kebangsaan. Mereka menolak untuk berdiri saat lagu kebangsaan diperdengarkan di festival film internasional di Kerala pada 12 Desember 2016. Padahal, panita dan polisi sudah meminta mereka untuk menghormati lagu kebangsaan secara baik-baik.

(war)

http://index.okezone.com/read/2018/01/09/18/1842581/ma-india-anulir-kebijakan-putar-lagu-kebangsaan-di-bioskop



Original Post

Ibu rumah tangga gugat UU Agraria di MK

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-01-10

Jakarta (ANTARA News) - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang ujimateri Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UU Agraria yang dimohonkan oleh seorang ibu rumah tangga bernama Oltje J.K. Pesik.

Melaluikuasa hukumnya Youngky Fernando, pemohon menilai pasal-pasal tersebut berpotensi merugikan hak konstitusionalnya.

"Kedua pasal tersebut multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara atau Pemohon yang mencari kebenaran hukum," jelas Youngky di Gedung MK Jakarta, Selasa.

Adapun Pemohon mempermasalahan frasa "karena hukum" dan frasa "perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik".

Youngky kemudian menegaskan kedua frasa tersebut secara tidak langsung memindahkan hak milik Pemohon kepada orang asing.

Frasa tersebut menimbulkan persoalan konstitusionalitas karena yang dimaksud dengan frasa "karena hukum" itu secara serta merta berlaku tanpa proses hukum lagi.

"Untuk itu Pemohon memohon kepada hakim mahkamah konstitusi bahwa Pasal 21 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai `karena hukum` atau dengan kata lain adalah `demi hukum` adalah secara serta merta berlaku tanpa proses hukum lagi," ujar Youngky.

Selain itu Pemohon juga memohon kepada Mahkamah supaya frasa pada Pasal 26 ayat (2) dinyatakanbertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai `Perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung maupun tidak langsung memindahkan hak milik orang asing? adalah termasuk juga penetapan pengadilan maupun putusan pengadilan yang memindahkan hak tanah milik warga negara Republik Indonesia menjadi harta bersama atau gono-gini bersama-sama dengan warga negara asing.Pewarta: Maria Rosari Dwi PutriEditor: SuryantoCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/676492/ibu-rumah-tangga-gugat-uu-agraria-di-mk



Original Post

Ini Total Harta Ridwan Kamil per Desember 2015

Media Online inilah.com
2018-01-10

INILAHCOM, Jakarta - Calon Gubernur Jawa Barat yang juga Walikota Bandung Ridwan Kamil tercatat terakhir kali memasukkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK pada 23 Desember 2015. Dari laporan ini tercatat harta pria yang akrab disapa Kang Emil ini sebesar Rp 8.282.049.675.

Sesuai data dalam aplikasi Anti-Coruption Clearing House (ACCH) milik KPK, total ini terdiri dari harta tidak bergerak Rp6.759.226.000, alat transportasi Rp844.000.000, harta bergerak lainnya Rp189.340.000, surat berharga Rp850.000.000 dan Giro Setara KAS Rp1.532.483.675. Dalam laporan ini juga tercatat Kam Emil memiliki hutang sebesar Rp1.872.000.000.

Dalam menghadapi Pilgub Jabar, Kang Emil dipasangkan dengan Uu Ruzhanul Ulum. Cawagub Jabar yang satu ini tercatat terakhir melaporkan harta pada 30 Januari 2015 dengan total kekayaan Rp 3.116.779.197.

Tercatat Uu Ruzhanul Ulum memiliki harta tidak bergerak sebesar Rp1.832.000.000, alat transportasi Rp1.005.000.000, harta bergerak lainnya Rp105.000.000, Giro setara KAS Rp332.778.197, Piutang Rp72.000.000 dan Hutang Rp230.000.000.

Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta calon kepala daerah yang berlaga dalam pemilihan kepala daerah 2018 segera memasukkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KPK membuka 20 posko sebagai tempat melaporkan LHKPN untuk keperluan pilkada 2018.

Ia menyatakan setidaknya ada lebih dari 360 calon kepala daerah yang sudah melaporkan LHKPN. Ia berharap calon kepala daerah menyampaikan informasi secara benar.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme juncto Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan para pejabat negara harus bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Ikhtisar dari harta kekayaan pejabat yang telah menyampaikan LHKPN dapat diakses oleh publik melalui situs yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat tanda terima penyerahan LHKPN pun menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon yang akan mendaftar di pilkada 2018. Syarat lainnya antara lain surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana, surat keterangan sedang tidak menjalani pidana di dalam penjara, surat keterangan sudah selesai menjalani masa pidana, surat keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya, surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari kepolisian, surat keterangan tidak sedang dalam kondisi jatuh pailit (bangkrut), dokumen wajib pajak, surat keterangan berhenti sebagai pejabat negara, fotokopi e-KTP, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi, daftar nama tim kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota atau kecamatan dan pasfoto terbaru. hpyul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2429449/ini-total-harta-ridwan-kamil-per-desember-2015



Original Post

Jaksa Agung Ingin Kasus Pungli tak Dibawa ke Tipikor

Media Online metrotvnews.com
2018-01-10

Jakarta: Jaksa Agung M Prasetyo mempertimbangkan untuk tidak membawa pelaku pungutan liar (pungli) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Utamanya, pelaku dengan nilai pungli yang rendah.

"Bayangkan, uang suapnya dari Rp60 ribu sampai Rp1 juta. Sedangkan dana penanganan perkaranya tidak kecil, " kata Prasetyo di Kantor Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 9 Januari 2018.





Menurut Prasetyo, sebaiknya pelaku pungli dibawa ke ranah kejahatan pemerasan. Pelaku bisa dijerat aturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan diadili di pengadilan pidana umum. Ongkos perkara juga jadi pertimbangan Kejagung memunculkan wacana ini.

"Seperti, dia (pelaku) tinggal di Merauke, harus diadili di Jayapura. Atau dia tinggal di Cilacap, maka dia harus ke Semarang. Kan artinya harus keluar uang besar," ucap dia.

Prasetyo juga menilai tidak adil bila pemberi suap dibawa ke pengadilan Tipikor. Ia mengaku telah meminta Jaksa Agung Bidang Pengawasan M Yusni, untuk menyampaikan wacana ini dalam rapat di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

"Kalau pemerasan, maka hanya pelaku yang dituntut," ujarnya.
(AGA)

http://news.metrotvnews.com/hukum/5b25DwMN-jaksa-agung-ingin-kasus-pungli-tak-dibawa-ke-tipikor



Original Post

Fahri Hamzah Pimpinan DPR Belum Terima Surat dari Golkar

Media Online republika.co.id
2018-01-10

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan hingga Selasa (9/1) pagi, Pimpinan DPR belum menerima surat dari Fraksi Partai Golkar terkait nama yang diajukan sebagai Ketua DPR pengganti Setya Novanto.

"Surat dari Fraksi Partai Golkar belum masuk di Pimpinan DPR hingga pagi ini, karena itu kami akan tetap menggelar Rapat Pimpinan setelah Rapat Paripurna DPR untuk menyampaikan kembali pesan bahwa memang sebaiknya Ketua DPR tidak boleh terlalu lama dibiarkan kosong," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/1).

Menurut dia, kursi Ketua DPR tidak boleh terlalu lama kosong karena banyak hal-hal yang harus disepakati dan dibahas dengan komposisi kepemimpinan yang dipimpin Ketua DPR definitif. Dia menjelaskan kalau sudah ada permintaan melantik Ketua DPR baru yang diajukan Fraksi Golkar, maka Pimpinan DPR mengadakan Rapim dahulu lalu dilakukan Rapat Paripurna DPR.

"Namun Senin (8/1) malam hingga Selasa (9/1) pagi tidak ada surat permohonan pelantikan Ketua DPR yang baru," ujarnya.

Fahri menjelaskan kalau ada surat dari Fraksi Partai Golkar yang meminta Ketua DPR dilantik, tentunya diprioritaskan yaitu dengan cara mengadakan Rapim lalu mengundang Badan Musyawarah (Bamus). Setelah itu, menurut dia, baru dilaksanakan Rapat Paripurna dan mengundang Ketua Mahkamah Agung (MA) untuk melantik Ketua DPR yang baru.

Selain itu Fahri menjelaskan agenda Rapat Paripurna hari ini adalah pembacaan pidato Plt Ketua DPR sebagai pertanda dimulainya Masa Sidang diawal tahun 2018. "Nanti yang akan membaca pidatonya Pak Fadli Zon tentunya sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPR dan tidak akan lama tentunya karena sepertinya belum ada permintaan melantik Ketua DPR hari ini," katanya.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/01/09/p2af64330-fahri-hamzah-pimpinan-dpr-belum-terima-surat-dari-golkar



Original Post

Jaksa Nakal Belum Teratasi

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-1-10

Jaksa Nakal Belum Teratasi

Jumlah jaksa yang dikenai sanksi oleh Kejaksaan Agung karena menyalahgunakan kewenangannya meningkat pada 2017. Pengawasan internal kejaksaan dipertanyakan.

JAKARTA, KOMPAS-Jumlahjaksa yang ditindak baik oleh internal Kejaksaan Agung ataupun penegak hukum lain tak juga berkurang. Jumlah jaksa yang diduga menyalahgunakan wewenang dan ditindak kejaksaan bahkan meningkat.

Mengacu pada data Capaian Kinerja Kejaksaan Agung 2017 yang dipaparkan di Jakarta, Selasa (8/1), tercatat ada 207 jaksa yang ditangani oleh bidang pengawasan kejaksaan pada 2017. Jumlah itu meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebanyak 129 jaksa

Ketua Harian Masyarakat Pemantauan Peradilan Indonesia Choky Ramadhan menilai, masih didapatnya jaksa yang bermain-main dengan kewenangan yang dimiliki itu membuat publik bertanya-tanya tentang efektivitas pengawasan internal. Choky memperkirakan, jumlah jaksa yang diduga bermasalah sebe-

narnya lebih banyak lagi karena pengawasan internal kejaksaan cenderung lamban, bahkan tidak jarang tebang pilih.

Sejak Januari 2011, kejaksaan sebenarnya membuat kebijakan untuk memperluas kewenangan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap pegawai kejaksaan.

"Namun, ironisnya, Jamwas ini sering enggan mengoptimalkan kewenangan tersebut untuk menyidik sesama rekannya yang terlibat kasus korupsi. Kejadian pun terus berulang. Ini berdampak terhadap masyarakat," ujar Choky.

Namun, meningkatnya jumlah jaksa yang ditindak dapat juga diartikan sebagai kian tajamnya fungsi pengawasan internal kejaksaan. "Kami tidak lagi memberi toleransi bagi yang melanggar peraturan, apalagi sampai melakukan tindak pidana

korupsi." ujar Jaksa Agung HM Prasetyo.

Tahun lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya karena menerima suap terkait dana desa. Ada pula Kepala Seksi III pada Asisten Intehjen Kejaksaan Tinggi Bengkulu Parlin Purba dan Asisten Intelijen Kejaksaan Ting-, gi Bengkulu yang dipidana karena menerima suap dari penanganan perkara dugaan korupsi proyek infrastruktur di Bengku-

.lu-

Terkait hal itu, Prasetyo berdalih bahwa kejadian itu hanya ulah segelintir oknum jaksa.

Pada bidang pencegahan, kata Prasetyo, Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan mendapat respons positif. Ada peningkatan kinerja hingga delapan kali lipat dibandingkan pada 2016.

(IAN)





Original Post

Mau Serahkan Suap, Kontraktor Pakai Kode "Beli Mobil"

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-10

Mau Serahkan Suap, Kontraktor Pakai Kode "Beli Mobil"

Perkara Korupsi Bupati Batubara

KEPALA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Batubara, Helman Herdady membagi- bagikan proyek kepada kontraktor yang bersedia memberikan fee 1 0 persen dari nilai proyek. Fee untuk Bupati OK Arya Zulkarnain harus diserahkan sebelum tender digelar.

Hal itu terungkap dalam persidangan Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan. Kedua kontraktor itu menjadi terdakwa kasus penyuapan terhadap Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain.

Dalam persidangan kemarin. Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan saksi Mangapul Butar Butar. Kontraktor itu mengaku pernah memberikan fee Rp 1,7 miliar untuk mendapatkan proyek bernilai Rp 17 miliar.

Mangapul menyebutkan Helman mengistilahkan proyek-proyek yang akan dibagi- bagikan kepada kontraktor itu sebagai "kue".

"Sebelum pemberian uang itu, saya dan teman-teman kontraktor lainnya dikumpulkan dulu oleh Pak Kadis Helman Herdady di Hotel Grand Kanaya. Di situ kami membahas uang yang mau diberikan untuk Pak Bupati OK Arya sebesar 10 persen, dari nilai proyek yang mau kami kerjakan. Pak Helman langsung menegaskan, ini "kue" untuk si A, si B, si C dan seterusnya. Jangan lupa uang kue-nya sebesar 10 persen, katanya kepada kami," ungkap Mangapul dalam persidangan yang dipimpin hakim Wahyu Prasetyo Wibowo itu.

Kemudian, Mangapul menuturkan, fee diberikan sebelum tender proyek dibuka. "Nah kalau sudah sepakat para kontraktor akan diberi arahan untuk melengkapi administrasi

dan persyaratan lainnya yang dimiliki PT masing-masing," ujarnya.

Pada saat penyerahan uang, ungkap Mangapul, para kontraktor menggunakan sandi "beli mobil". Pemberian uang pun tidak langsung diberikan kepada Bupati Ok Arya melainkan melalui orang kepercayaannya yang bernama Sujendi Tarsono alias Ayen, pemilik showroom Ada Jadi Mobil di Medan.

"Kalau mau menyerahkan uang pun harus memakai kata sandi lagi yakni "beli mobil". Misalkan pas mau datang ke showroom-nya, saya telepon dulu si Ayen. Terus dia langsung bilang "Mau beli mobil? Ya sudah datanglah." Dan kalau sudah begitu langsung paham kalau mau menyerahkan uang fee proyek," beber Mangapul.

Mangapul mengaku memberikan uang Rp 1,7 miliar untuk Bupati Batubara OK Arya melalui Ayen dalam tiga tahap. Pertama Rp 1 miliar. Yang kedua Rp 300 juta. Terakhir, Rp 400 juta.

Mendengar kesaksian itu, majelis hakim menilai Mangapul bisa terdakwa kasus ini. "Kamu ini pun sebenarnya bisa jadi terdakwa karena melakukan suap. Berarti selama ini seperti itulah permainan jual-beli proyek di Kabupaten Batubara sana ya," kata hakim Wahyu Prasetyo Wibowo itu

Pada operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada September 2017 lalu, KPK mengamankan lima orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus suap.

Mereka adalah dua kontraktor Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar, seorang pemilik showroom mobil di Medan Sujendi Tarsono alias Ayen, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Batubara Helman Herdady dan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain.

byu





Original Post

NANG YUDIANTO

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 5
2018-1-10

NANG YUDIANTO

RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN MEMORI KASASI

IKLAN





Original Post

SURIATI GULO

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 5
2018-1-10

SURIATI GULO

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI

IKLAN





Original Post

NANAG YUDIANTO

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 5
2018-1-10

NANAG YUDIANTO

RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN KASASI

IKLAN





Original Post

DKI Revisi Pergub Larangan Motor

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 11
2018-1-10

DKI Revisi Pergub Larangan Motor

JAKARTA- Pemprov DKI Jakarta berencana merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) pembatasan sepeda motor di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, menyusul keluarnya keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan peraturan tersebut.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjiat-moko mengatakan, putusan MA yang membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nol95/2014terkaitpembatas-an lalu lintas sepeda motor di kawasan Thamrin hingga Merdeka Barat, Jakarta Pusat, itu memberikan waktu 90 hari se-jakputusandikeluarkankepada Pemprov DKI Jakarta selaku pembuat aturan. Waktu tersebut diberikan agar Pemprov D KI mengeluarkan pergub pencabutan terhadap pergub yang telah dibatalkan.

Dengan adanya pergub pencabutan, lanjut Sigit, segala rambu-rambu larangan akan dicabut dan roda dua diperbolehkan melintas. Namun, selama pergub itu belum dikeluarkan dan rambu masih ada, roda dua yang nekat melintas akan dikenakan sanksi tilang, sesuai peraturan yangberlaku.

"Jadi, bukan berarti putusan MA secara otomatis membebaskan roda dua melintas. Putusan MA mengikat dan final, ya.Namun.putusanitu diserahkan kepada pemilik regulasi untuk mengeluarkan pergub pencabutan. Waktunya 90 hari,"ka-ta Sigit Widiatmoko kemarin.

Untuk menindaklanjuti putusan MA tersebut, pihaknya akan menggelar rapat bersama Dirlantas Polda Metro Jaya pada hari ini. Rapat tersebut akan membahas isi putusan, kajian, dan analisis kebijakan pembatasan, serta strategi kebijakan pengendalian lalu lintas yang akan diambil nantinya.

Dengan waktu 90 hari, Sigit melihat yang paling mudah ada-lahmembuatpergubbaruuntuk pembatasan roda dua. Sebab, untuk kebijakan pengendalian lalu lintas berupa tarif parkir danelectronkroadpricing (ERP), membutuhkan waktu lebih dari 90 hari. Terlebih, tarif parkirper zonasi baru dalam pembahasan Peraturan Daerah (Perda) di DPRD dan ERP masih lelang.

"Sama seperti Peraturan Menteri Perhubungan (Permen-hub) No 26/2017 tentang Taksi On/meyangdibatalkan MA, tetapi kembali dikeluarkan Permen-hub No 108/2017.Namun, pastinya ada revisi sesuai putusan MA," ungkapnya.

Menurut Sigit, penerbitan pergub baru pembatasan roda dua lantaran tidak adanya jalur lambat di kawasan pembatasan yang notabene digunakan roda dua dan ketertiban lalu lintas serta kemacetan berkurang akibat kebijakan tersebut. Termasuk pengurangan angka kecelakaan yang umumnya lebih banyak terjadi pada roda dua. Men-urutdia, pengendalian lalu lintas menjadi sangatpentinguntukm-enekan masyarakat agar menggunakan angkutan umum.

"Angkutan umum koridor I (Blok M-Kota) cukup baik. Hasil evaluasi efektif. Kami akan lampirkan data-datanya. Saya yakin, PakGubemur Anies dan Pak Wakil Gubernur Sandiaga akan mempertimbangkan data-data itu untuk mengambil kebijakan menindaklanjuti putusan MA," ungkapnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sudah memprediksi adanya putusan MA terkait peraturan pembatasan

tersebut. Dia mengaku sudah mengantisipasinya dengan menyiapkan revisi pergub. "Revisi pergub tersebutmasih menunggu kajian dari Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk desain akhir dari trotoar di Jalan MH Thamrin. "Nah, sebelum keluar kajian tersebut, sudah keluar keputusan MA ini yang memang mengembalikan rasa keadilan. Jadi, ini sudah terprediksi oleh kami," ungkapnya.

Sandi menyatakan, dirinya bersama Gubernur Anies melihat ada sekitar 400.000 usaha kecil, usaha mikro, di seluruh Jakarta terdampak dengan sebuah kebijakan yang tidak menghadirkan rasa keadilan di DKI. Namun, bukan berarti keinginan mengembalikan rasa keadilan, dampaknya malah muncul kebingungan di masyarakat dan kesemrawutan baru.

"Jadi, kita betul-betul tata, tapi kita bisa pastikan dengan keputusan MA, motorbisakem-bali ke MH Thamrin. Tentunya dengan koordinasi pihak berwajib, kepolisian, aparat, dan dinas terkait, instansi pemerintahan terkait. Jadi, nanti terjadi situasi tetap terkoordinasi dengan baik dan tidak menimbulkan kemacetan, kesemrawutan baru," ungkapnya.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarramengatakan.adanyala-rangan sepeda motor di Pergub DKI untuk Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat, sebenarnya sudah tepat. Namun, pihaknya akan menunggu keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Kepolisian itu ikuti aturan yang ada. Saya kira tidak efektif (pembatalan) karena sudah efektif dengan adanya pelarangan," katanya.

Sebenarnya, ada rencana penambahan jalur di kawasan Sudirman-Thamrin menjadi empat jalur. Termasuk pelebaran jalur pedestrian. "Apabila benar tentu tak memungkinkan bagi sepeda motor lewat. Kemudian di situ akan ada jalur pedestrian. Di sana ada jalur sepeda, jadi tidakmemungkinkankalaujalur cepatituadarodadua," tegasnya.

Dia menilai, larangan sepeda motor di Pergub DKI di JalanSu-dirman-Thamrin, Jakarta Pusat, sudah tepat.

bima setiyadi/helmi syarif/yan yusuf





Original Post

Ahok Mantap Cerai; Siap Ikuti Sidang

Media Cetak Jawa Pos Halaman 1
2018-1-10

Ahok Mantap Cerai; Siap Ikuti Sidang

Pengadilan Tetapkan Majelis Hakim

JAKARTA Pemicu gugatan cerai Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terhadap istrinya, Veronica Tan, masih menjadi misteri

Ahok melalui kuasa hukumnya, Josefina Agatha Syukur, telah memberitahukan secara tertulis pemicu permohonan cerai ke PN Jakarta Utara itu. Setiap kali ditanya wartawan seputar alasan perceraian tersebut, Josefina enggan membocorkannya.

Seharian kemarin, di media sosial beredar informasi bahwa pemicu perceraian Ahok-Veronica adalah kehadiran orang ketiga. Bahkan, identitas orang ketiga itu disebut secara lengkap beserta foto dan kantornya.

Josefina menegaskan, perihal pemicu perceraian merupakan privasi kliennya sehingga tidak perlu dipublikasikan. "Maaf sekali, antuk saat ini saya tidak dapat berkata terlalu banyak. Yang pasti, kami tengah menunggu panggilan sidang dari pengadilan

Jakut," ungkap Josefina kemarin. Yang pasti, lanjut dia, Ahok sudah mantap menceraikan istrinya dan siap adu bukti di persidangan yang digelar tertutup nanti. Tim pengacara juga intensif berkomunikasi dengan Ahok yang kini menjalani pemidanaan di Rutan Mako Brimob.

Menurut dia, semua alasan bercerai telah disampaikan dalam permohonan gugatan. Dia dan Ahok berharap sidang perceraian dapat segera dilaksanakan.

Saat mendaftarkan gugatan di PN Jakarta Utara Jumat (5/1), Josefina mengatakan bahwa keputusan bercerai kliennya berdasar pertimbangan yang tidak sebentar. Selain menggugat cerai, Ahok meminta hak asuh anak-anaknya dari Veronica.

Sementara itu, pengadilan terus memproses permohonan gugatan cerai Ahok. PN Jakarta Utara ke-

marin (9/1) mengeluarkan penetapan majelis hakim yang menangani sidang perceraian Ahok. "Sampai saat ini, berkas yang diberikan oleh penggugat telah lengkap. Karena itu, kami bisa cepat menetapkan mejelis hakim yang akan memimpin sidang pence-raian mereka (Ahok-Veronica, Red)," kata Humas PN Jakarta Utara Jootje Sampaleng kemarin.

Selanjutnya, pengadilan akan menentukan dimulainya persidangan yang biasanya digelar 14hari setelah penetapan majelis hakim. Meski demikian, Jootje belum bisa menentukan dan memprediksi tanggal persidangan.

Jootje menegaskan, pihaknya tidak akan mempersulit proses mediasi. Bahkan, kedua pihakha-rus mengikuti proses mediasi. Minimal tiga kali mediasi, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam hal ini, mediasi bisa dila-

kukan di mana saja. Sebab, yang terpenting pasangan suami istri (pasutri) tersebut bisa berdamai dan tidak jadi bercerai.

Ketika ditanya soal penyebab retaknya rumah tangga Ahok-Veronica, Jootje belum bisa membeberkan. Sebab, hal tersebut sudah menjadi privasi pihak beperkara yang harus dirahasiakan. Selain itu, kebenaran tuduhan atau alasan penggugat terhadap tergugat belum bisa dipastikan. Hal tersebut harus dipastikan dengan melampirkan barang bukti.

"Masalah penyebab perceraian itu sudah masuk ke dalam materi persidangan. Kami belum bisa membocorkannya meskipun penggugat telah memberikan alasannya ke kami. Kami harus membuktikan. Biar tidak ada kesalahan. Yang pasti, upaya damai antara kedua belah pihak kami mak simalkan."

(bry/ian/cl 1/agm)





Original Post

Revisi Aturan Disiapkan

Media Cetak Kompas Halaman 26
2018-1-10

Revisi Aturan Disiapkan

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung, Pemerintah Provinsi Dkl Jakarta akan membahas tindak lanjut pembatasan sepeda motor di Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat.

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan peraturan gubernur untuk mencabut aturan pembatasan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin-Ja-lan Medan Merdeka Barat. Peraturan itu merespons terbitnya keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan pembatasan sepeda motor tak sesuai undang-undang.

Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 57 P/HUM/2017 menyatakan, Pasal 1 Ayat 1 dan 2 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 133 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 11UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 5 dan 6 UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-un-

dangan. Dengan demikian, peraturan itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Keputusan ini merupakan keputusan akhir dari uji materi yang diajukan Yuliansyah Hamid yang disebutkan berprofesi sebagai wartawan dan Diki Iskandar yang disebutkan berprofesi sebagai pengemudi ojek daring.

"Aturan pembatasan sepeda motor melintas mau tidak mau harus dicabut Namun, secara teknis pelaksanaan dan mekanismenya, Rabu ini harus kami rapatkan dulu dengan Dirlantas Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan, dan Dinas Bina Marga di bawah koordinasi Biro Hukum. Karena ini sudah putusan MA, maka harus dicabut," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah, Selasa (9/1).

Ia mengatakan, langkah pertama yang akan diambil adalah

mencabut rambu-rambu pembatasan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat Pencabutan rambu-rambu menurut rencana dilakukan pada Rabu.

Namun, Andri tak menegaskan, apakah setelah rambu dicabut sepeda motor bisa langsung melintas. "Tunggu hasil rapat dulu ya," katanya

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno mengatakan, sebelum keputusan MA itu terbit, revisi peraturan gubernur tentang pembatasan sepeda motor melintas sudah disiapkan. Proses penyelesaiannya menunggu kajian dari Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk desain akhir trotoar Jalan MH Thamrin.

"Nah, sebelum keluar kajian, sudah keluar keputusan MA ini yang memang mengembalikan rasa keadilan. Jadi, ini sudah terprediksi oleh kami," katanya

Sandiaga menjanjikan penataan tetap dilakukan sehingga pencabutan pembatasan sepeda motor tidak menambah kemacetan atau kesemrawutan baru.

Yayan Yuhanah, Kepala Biro Hukum Pemprov DKI, menjelaskan, dalam rangka mematuhi keputusan MA itu, pihaknya perlu mendengarkan masukan dari sejumlah pihak dalam rapat yang digelar Rabu ini.

Berdampak positif

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Halim Pagarra mengharapkan Pemprov DKI Jakarta membuat peraturan baru setelah keputusan MA itu. Polda Metro Jaya menunggu keputusan gubernur

untuk mencabut pergub itu.

Mengutip kajian Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan, dan perguruan tinggi, menurut Halim, pembatasan sepeda motor berdampak positif. Dampak positif di wilayah pembatasan sepeda motor itu antara lain polusi berkurang, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor tidak ada dan berubahnya pola pikir masyarakat dari menggunakan kendaraan pribadi ke kendaraan umum.

"Lebih baik dipertahankan seperti sekarang. Pemprov segera membuat formulasi lain untuk membatasi kendaraan pribadi agar masyarakat beralih ke transportasi publik," katanya.

Halim mengungkapkan, saat

ini polisi masih menindak pengendara sepeda motor yang melanggar. "Masih ditilang karena rambu-rambu larangan masih ada. Kami menunggu pemprov untuk mencabut aturan tersebut," lanjutnya.

Peraturan pembatasan sepeda motor, ujar Halim, bukan mengesampingkan hak asasi pengendara sepeda motor. Sebab, terhadap mobil juga dilakukan pembatasan dengan peraturan ganjil-genap.

Sigit Wijatmoko, Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, menjelaskan, pembatasan sepeda motor di sejumlah ruas jalan protokol tersebut cukup efektif mengurangi kemacetan.

(IRE/HLN/WAD)





Original Post

Dinasti Dahulu, Korupsi Kemudian

Media Cetak Koran Tempo Halaman 4
2018-1-10

Dinasti Dahulu, Korupsi Kemudian

Kepala daerah dari politik kekerabatan dinilai lebih rawan menyalahgunakan kekuasaan dan menggarong duit negara. "Apalagi kekerabatan di daerah itu sudah dalam waktu yang lama," kata juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah, kemarin. KPK berharap masyarakat di berbagai provinsi, kota, dan kabupaten penyelenggara pemilihan kepala daerah

2018 menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Korupsi juga sangat rawan dilakukan oleh penguasa lokal yang hendak membangun dinasti politik.

Dalam catatan KPK, tiga dari delapan kepala daerah yang ditangkap penyidik sepanjang tahun lalu merupakan bentukan atau sedang membentuk dinasti politik di wilayah masing-masing. Tiga kepala daerah itu adalah Wah Kota Cilegon Tubagus

Iman Ariyadi, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, dan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko.

Tubagus Iman adalah anak Wah Kota Cilegon dua periode, Tubagus Aat Syafaat. Rita meneruskan jabatan yang diisi dua periode oleh ayahnya, Syaukani Hasan Rais. Adapun Edy ditangkap September lalu, tak lama setelah "mewariskan" jabatan kepada istrinya, Dewanti Rumpoko, yang memenangi pemilihan Wah

Kota Batu 2017.

Yang menarik, nasib Iman dan Rita bak peribahasa buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tubagus Aat, ayah Iman, ditangkap KPK dan divonis 3,5 tahun penjara pada 2013. Hukuman Syaukani, yang ditangkap komisi antirasuah pada 2006, diperberat oleh Mahkamah Agung menjadi 6 tahun penjara.

Sebelumnya, KPK juga mengungkap korupsi dinasti politik di Banten,

Cimahi, dan Bangkalan. Yang paling disorot tentu saja adalah dinasti Ratu Atut Chosiyah di Banten. Meski ia dan adiknya, Tubagus Chaeri Wardana, terbukti korup, dinasti Atut masih berjaya dalam berbagai pemilihan di provinsi ujung barat Pulau Jawa ini. Anak Atut, Andika Hazrumy, bahkan memenangi pilkada 2017 dan kini menjabat Wakil Gubernur Banten. Direktur Eksekutif

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni, menyesalkan partai politik yang kerap permisif terhadap tingginya potensi korupsi calon kepala daerah dari dinasti politik. "Partai hanya peduli popularitas sehingga mengabaikan kaderisasi, kompetensi, kapasitas, dan kemampuan calon mengelola atau memimpin kekuasaan," kata Titi.

INDRI MAULIDAR/MAYA AYU PUSPITASARI





Original Post

Salah Tafsir UU, MA Bisa Rugikan Masyarakat

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-1-10

Salah Tafsir UU, MA Bisa Rugikan Masyarakat

MAHKAMAH Konstitusi meminta Mahkamah Agung untuk memperjelas penghentian uji materi peraturan di bawah perundang-undangan terhadap undang-undang dalam sidang pleno uji materi yang dilaksanakan hari ini. Sebab, MK menilai penghentian tersebut bisa merugikan masyarakat yang mengajukan uji materi ke MA.

Sidang dengan agenda mendengar keterangan pemerintah ini memproses gugatan uji materi Pasal

55 UU No 24 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal itu disebutkan bahwa jika dalam mengadili uji materi peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU, UU yang menjadi batu pijakan gugatan sedang diuji materi oleh MK, proses uji materi di MA bisa dihentikan.

Pemohon dalam petitum seperti diungkapkan Ketua MK, Arief Hidayat pun meminta agar frasa dihentikan bisa digantikan dengan

frasa "ditunda.

Menurut hakim anggota, Wahiduddin Adams, bisa saja MA tetap melanjutkan proses uji materi jika pasal yang diujimaterikan di MK berbeda dengan pasal yang diujimaterikan di MA. Sebab, dalam putusannya pun MK tidak pernah membatalkan keseluruhan UU melainkan hanya sebatas frasa yang digugat pemohon.

"Logika pemohon ada benarnya juga. Kalau memang pasal yang

digugat ke MA beda dengan yang digugat ke MK, sebenarnya bisa saja gugatan tetap jalan. Jadi minta diperjelas sebenarnya pada praktiknya bagaimana frasa tersebut dijalankan selama ini oleh MA, gugatan langsung dihentikan atau ditolak oleh MA?" kata Wahiduddin dalam sidang pleno MK Selasa (9/1).

Menurutnya, jika MA hanya langsung menolak pengajuan gugatan atau menghentikan proses pemeriksaan atau proses uji

materi karena UU sandaran sedang diujimaterikan di MK, masyarakat bisa dirugikan. Sebab, jika ternyata putusan MK tidak memiliki pengaruh terhadap pasal yang hendak diujimaterikan di MA, masyarakat harus mengajukan pendaftaran kembali yang membutuhkan waktu dan biaya. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip cepat dan efisien dari MA.

Selain itu, ada pula kerugian lainnya yang bisa dialami banyak

pihak manakala peraturan perundang-undangan diketahui merugikan, tetapi tidak bisa segera dihapus karena ketentuan frasa Pasal 55 ini.

"Misalnya, jika UU Pemda diujimaterikan di MK. Lalu ada ratusan perda yang harus diujimaterikan karena merugikan, tapi karena UU induknya diuji materi di MK, ratusan perda itu langsung ditolak bagaimana?" tandasnya.

(Put/P-5)





Original Post

Sejumlah Kalangan Bahas Pembatalan Larangan Sepeda Motor

Media Cetak Koran Tempo Halaman 28
2018-1-10

Sejumlah Kalangan Bahas Pembatalan Larangan Sepeda Motor

JAKARTA - Diskusi digelar hari ini untuk membahas putusan kasasi Mahkamah Agung yang mencabut larangan terbatas sepeda motor di Ibu Kota. Diskusi yang melibatkan sejumlah kalangan, seperti pemerintah, pakar, dan kepolisian, ini digagas oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), yang mendukung penerapan larangan terbatas itu.

"Intinya, BPTJ perlu melakukan pengaturan perjalanan orang dan barang," kata Kepala BPTJ Bambang Prihartono saat ditanyai soal tujuan diskusi, kemarin.

Dia menilai langkah pemerintah DKI melarang sepeda motor melintas di Jalan M.H. Thamrin hingga Medan Merdeka Barat sejak Desember 2014 cukup baik. Buktinya, menurut Bambang, angka kecelakaan bisa ditekan.

Pemerintah juga,

dia menyebutkan, bisa menghemat Rp 103 miliar per tahun dari dampak kemacetan lalu lintas. Adapun kriteria penghematan vaitu waktu

tempuh, biaya, operasi kendaraan, dan tingkat kecelakaan.

"Ke depan, sepeda motor memang akan didorong hanya digunakan untuk jarak pendek, seperti dari rumah ke stasiun. Jadi, sepeda motor nanti dititipkan di dekat stasiun," ujarnya, sambil menambahkan, "Sepeda motor penyumbang 70 persen kecelakaan di jalan."

Kalau majelis hakim mempertimbangkan UU tentang Hak Asasi Manusia, Bambang menuturkan, dasar hukum yang melandasi kebijakan larangan sepeda motor terbatas ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 133 ayat 2 huruf C.

Di sana disebutkan bahwa pembatasan lalu lintas sepeda motor di koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu bisa dilakukan sebagai manajemen lalu lintas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang mengendalikan pergerakan lalu lintas.

Gubernur DKI Jakarta

Anies Baswedan sebelumnya sudah menyatakan segera membuka kembali Jalan M.H. Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat. Jakarta Pusat, un-

tuk sepeda motor. Anies memutuskan hal tersebut setelah Mahkamah Agung membatalkan dua peraturan Gubernur DKI tentang larangan melintas sepeda

motor. "Sesegera mungkin kami buka," kata dia. dua hari lalu.

Adapun Kepala Biro Hukum DKI Jakarta.YayanYu-hanah, mengatakan akan

membahas kelanjutan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2015. Opsinya, menurut dia. merevisi pasal yang digugat atau mencabut seluruhnya.

IMAM HAMDI





Original Post

KPK Blokir Rekening Bank Milik Keluarga Bupati Nganjuk

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-1-10

KPK Blokir Rekening Bank Milik Keluarga Bupati Nganjuk

SEJUMLAH rekening bank milik Bupati non-aktif Nganjuk Taufiqurrahman diblokir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga an-tiraswyah juga memblokir rekening bank milik Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Ita Triwibawati yang merupakan istri Taufiqurrahman.

"SOP KPK biasa melakukan pemblokiran termasuk kepada anak dan istri (Ibu Ita) karena sangkaannya KPK melihat gratifikasi itu masuk dari rekening keluarganya. Tapi, saya belum juga dapat dokumennya," kata pengacara Taufiqurrahman Susilo Aribowo di Gedung KPK Jakarta, kemarin.

Pada Selasa (8/1), KPK baru saja mengumumkan Bupati nonaktif Nganjuk Taufiqurrahman sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). KPK menduga Taufiq menerima fee proyek, fee perizinan, dan fee promosi atau mutasi jabatan selama periode 2013-2017 dengan nilai setidak-tidaknya RpS miliar.

"Untuk TPPU pembuktiannya terbalik, dan Pasal 12 B tentang gratifikasi itu pembuktiannya terbalik, tapi

kami akan siap membuktikan perolehan-perolehan dari aset itu bahwa itu sebenarnya diperoleh secara sah-sah saja. Kamijuga sudah siapkan untuk pembuktian untuk aset-aset itu," tambah Susilo.

Taufiqurrahman diduga telah membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi berupa kendaraan yang diatasnamakan orang lain, tanah, dan uang tunai ataupun dalam bentuk lainnya.

Aset-aset yang dibelanjakan melalui pihak lain dan telah disita sebagai barang bukti hingga saat ini berupa dua unit mobil, yaitu satu unit mobil Jeep Wrangler Sahara Artie 4D Tahun 2012 warna

abu-abu dan satu unit mobil Smart Fortwo warna abu-abu tua, satu bidang tanah seluas 12,6 hektare di Desa Suru, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk dan surat-surat.

Atas sangkaan TPPU itu, Taufiq dijerat dengan Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terbang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

KPK juga menyidik dua tindak pidana korupsi yang dilakukan Taufiqurrahman. Pertama, dugaan suap terkait perekrutan dan pengelolaan ASN atau PNS di Kabupaten Nganjuk Tahun 2017.

Diduga, pemberian uang itu melalui beberapa orang kepercayaan bupati terkait perekrutan dan pengelolaan ASN/PNS di Nganjuk 2017.

Total uang yang diamankan sebagai barang bukti senilai Rp298.020.000 yang berasal dari Ibnu Hajar sejumlah Rpl49.120.000 dan Suwandi sejumlah Rpl48.900.000.

Tindak.pidana kedua ialah gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang heriawan dengan kewajiban atau tugasnya.

(Ant/P-4)





Original Post

SEPEDA MOTOR MELINTASI JALAN MH THAMRIN

Media Cetak Media Indonesia Halaman 10
2018-1-10

SEPEDA MOTOR MELINTASI JALAN MH THAMRIN

Pengendara sepeda motor berhenti di lampu merah saat melewati Jalan MH Thamrin, Jakarta, kemarin. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan akan menaati putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta tentang larangan sepeda motor melintas di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat di Jakarta.

MI/RAMDHANI





Original Post

KPK Cegah Pihak Terkait Novanto

Media Cetak Republika Halaman 3
2018-1-10

KPK Cegah Pihak Terkait Novanto

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah sejumlah nama-nama terkait Setya Novanto bepergian ke luar negeri. Mereka adalah pengacara Fredrich Yunadi dan mantan kontributor Metro TV Hilman Mattauch. Selain kedua nama tersebut, KPK juga mencegah mantan ajudan Novanto, AKP Reza Pahlevi, dan seorang bernama Achmad Rudyansyah.

"Dicegah ke luar negeri selama enam bulan terhitung sejak 8 Desember2Oi7," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/1). Febri menuturkan, surat pencegahan keduanya telah dilayangkan lembaga antirasuah ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM sejak 8 Desember 2017.

Ia menjelaskan, pencegahan terhadap keempat orang tersebut dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dugaan tindak pidana mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara korupsi KTP-el dengan terdakwa Setya Novanto. "Karena dibutuhkan keterangannya dan saat dipanggil sedang berada di Indonesia," tutur Febri.

Febri menegaskan, pencegahan Fredrich, Hilman, Reza, dan Achmad sudah sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Diketahui, KPK mulai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi dalam konteks penyelidikan obstruction of justice dan masih berfokus pada proses peristiwanya. Menurut Febri, kemungkinan adanya perbuatan pihak tertentu secara bersama-sama atau sendiri untuk menghalangi penanganan kasus KTP-el.

Padahal, sambung Febri, sebelum terjadinya kecelakaan, KPK telah meminta bantuan Polri untuk memasukkan Novanto ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Sehingga, bila ada pihak yang berusaha menyembunyikan Novanto atau merekayasa kondisi, orang tersebut bisa dikenakan sanksi pidana.

"Tentu akan kami cermati lebih jauh. Tetapi, kami tidak bisa bicara lebih jauh terutama mengenai aktornya siapa, karena ini masih dalam tahap penyelidikan," ucap Febri.

Penyelidikan tersebut terkait dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 21 Undang-Undang Tipikor berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta."

Terkait perkembangan penanganan kasus korupsi KTP-el, KPK terus berupaya merampungkan berkas tersangka, yaitu Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo. Pada Selasa (9/1), penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Sulawesi Utara Olly Don-dokambey dan dua mantan anggota DPR M Jafar Hafsah serta Nukman Abdul Hakim. Olly diperiksa sebagai saksi untuk Anang dan Markus. Sementara, Jafar dan Nukman diperiksa sebagai saksi untuk

tersangka Anang.

ed muhammad hafil / DIAN FATH RISALAH





Original Post

KPK Catat Harta Sudrajat Sebanyak Rp3,4 Miliar

Media Online inilah.com
2018-01-10

INILAHCOM, Jakarta - Jelang pemilihan gubernur 2018 sejumlah calon diminta segera memperbaharui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya ada beberapa nama yang LHKPN terakhir tercatat sudah belasan tahun.

Diantaranya calon gubernur Jawa Barat usungan koalisi Gerindra, PAN, dan PKS, Sudrajat. Dalam aplikasi Anti-Coruption Clearing House (ACCH) milik KPK, tokoh ini tercatat terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 30 September 2002, saat masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan. Kala itu kekayaan Sudrajat sebanyak Rp 3.440.294.898 dan US$ 295.000.

Dalam laporan ini tertulis Sudrajat memiliki harta tidak bergerak sebanyak Rp2.354.093.000 dan USD 223.000, alat transportasi Rp397.000.000 dan USD2000 serta Giro Setara KAS Rp402.723.898 dan USD70.000.

Sementara calon wakil gubernur Jawa Barat, Ahmad Syaikhu yang disandingkan bersama Sudrajat terakhir kali melaporkan harta kekayaan pada 14 September 2012 ketika masih menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. Kala itu total harta kekayaannya sebesar Rp 945.180.581.

Angka itu adalah total dari harta tidak bergerak Rp532.373.500, alat transportasi Rp378.000.000, harta bergerak lainnya Rp23.350.000, Giro setara KAS Rp217.078.595 dan Hutang Rp205.621.514.

Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta calon kepala daerah yang berlaga dalam pemilihan kepala daerah 2018 segera memasukkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KPK membuka 20 posko sebagai tempat melaporkan LHKPN untuk keperluan pilkada 2018.

Ia menyatakan setidaknya ada lebih dari 360 calon kepala daerah yang sudah melaporkan LHKPN. Ia berharap calon kepala daerah menyampaikan informasi secara benar.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme juncto Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan para pejabat negara harus bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Ikhtisar dari harta kekayaan pejabat yang telah menyampaikan LHKPN dapat diakses oleh publik melalui situs yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat tanda terima penyerahan LHKPN pun menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon yang akan mendaftar di pilkada 2018. Syarat lainnya antara lain surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana, surat keterangan sedang tidak menjalani pidana di dalam penjara, surat keterangan sudah selesai menjalani masa pidana, surat keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya, surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari kepolisian, surat keterangan tidak sedang dalam kondisi jatuh pailit (bangkrut), dokumen wajib pajak, surat keterangan berhenti sebagai pejabat negara, fotokopi e-KTP, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi, daftar nama tim kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota atau kecamatan dan pasfoto terbaru. hpyul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2429462/kpk-catat-harta-sudrajat-sebanyak-rp34-miliar



Original Post

CagubCawagub Ini Belum Pernah Lapor LHKPN?

Media Online inilah.com
2018-01-10

INILAHCOM, Jakarta - Perhelatan pesta demokrasi Pemilihan Gubernur 2018 semakin dekat. Persiapan terus dikebut sejumlah koalisi Partai Politik. Dalam momen seperti ini Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) jadi syarat bagi setiap calon yang ingin bertarung.

Meski demikian, hingga kini ada sejumlah calon gubernur yang disebut-sebut belum pernah memasukkan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satunya pasangan calon gubernbur dan wakil gubernur Jawa Barat Tubagus Hasanuddin dan Anton Charliyan. Selain itu ada juga nama Emil Dardak pasangan Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jatim.

Penelusuran INILAHCOM lewat aplikasi Anti-Coruption Clearing House (ACCH) milik KPK memang tidak menemukan data laporan dari tokoh-tokoh ini.

Meski demikian, staff LHKPN KPK, Airin, menyatakan bisa saja data yang ada di dalam aplikasi itu memang belum sempat diperbaharui. Menurutnya bisa saja kedua tokoh ini sudah memasukkan LHKPN.

"Belum tentu pak. Karena di tahun-tahun kemarin kami ada backlog penyelesaian data yang harus diupload ke acch, jadi masih ada kemungkinan beliau sudah lapor tapi karena masuk dalam yang terlambat kami upload ke acch.

Sampai sekarang pun kami masih memproses migrasi data dari yg lama (manual) ke yang baru (e-lhkpn/online) sekalian memberlakukan aturan baru bahwa semua harus lapor dengan e-lhkpn/online," katanya kepada INILAHCOM, Selasa (9/1/2018).

Ia pun menyarankan, jika memang publik ingin mengetahui apakah nama tertentu belum memasukkan LHKPN untuk menghubungi KPK jika memamng data yang dicari belum ada di dalam aplikasi ACCH.

"Untuk saat ini sebaiknya, selain cek di acch, juga memastikan ulang dengan bertanya ke kami. Nanti akan kami cek ke database apakah beliau benar belum lapor atau kami yang terlambat upload ke acch," imbaunya.

Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta calon kepala daerah yang berlaga dalam pemilihan kepala daerah 2018 segera memasukkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KPK membuka 20 posko sebagai tempat melaporkan LHKPN untuk keperluan pilkada 2018.

Ia menyatakan setidaknya ada lebih dari 360 calon kepala daerah yang sudah melaporkan LHKPN. Ia berharap calon kepala daerah menyampaikan informasi secara benar.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme juncto Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan para pejabat negara harus bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Ikhtisar dari harta kekayaan pejabat yang telah menyampaikan LHKPN dapat diakses oleh publik melalui situs yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat tanda terima penyerahan LHKPN pun menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon yang akan mendaftar di pilkada 2018. Syarat lainnya antara lain surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana, surat keterangan sedang tidak menjalani pidana di dalam penjara, surat keterangan sudah selesai menjalani masa pidana, surat keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya, surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari kepolisian, surat keterangan tidak sedang dalam kondisi jatuh pailit (bangkrut), dokumen wajib pajak, surat keterangan berhenti sebagai pejabat negara, fotokopi e-KTP, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi, daftar nama tim kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota atau kecamatan dan pasfoto terbaru. hpyul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2429459/cagub-cawagub-ini-belum-pernah-lapor-lhkpn



Original Post

Eks Pengacara Setnov Dicegah ke Luar Negeri

Media Cetak Jawa Pos Halaman 11
2018-1-10

Eks Pengacara Setnov Dicegah ke Luar Negeri

JAKARTA Penyelidikan dugaan menghalang-halangi penyidikan atau obstruction of justice penanganan perkara korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto (Setnov) segera rampung. KPK kemarin (9/1) kembali memeriksa aktor kunci dalam kasus tersebut, yakni mantan kontributor Metro FVHilman Mattauch. Pemeriksaan itu bertujuan untuk mematangkan alat bukti yang diperoleh penyelidik.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah

menyatakan, Hilman memang masuk daftar pihak yang dinilai memiliki peran penting dalam konstruksi perkara pelanggaran pasal 21UU Pemberantasan Tipikor tersebut Itu menyusul dugaan keterlibatan Hilman saat insiden kecelakaan Setnov di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, 16 November lala

Bahkan, yang menarik, Hilman kini berstatus saksi yang dicegah bepergian ke luar negeri oleh Ditjen Imigrasi sejak 8 Desember lalu. Pencegahan

tersebut diumumkan KPK kemarin. Selain Hilman, lembaga superbodi itu memohonkan pencekalan terhadap Fredrich Yunadi (mantan pengacara Setnov) dan Reza Pahlevi serta Achmad Rudyansah, dua ajudan Setnov.

"Dicegah ke luar negeri selama enam bulan terhitung sejak 8 Desember 2017," ujar Febri di gedung KPK. Pencekalan dilakukan untuk memudahkan proses penyelidikan obstruction of justice tersebut. "Jadi, saat dibutuhkan

keterangannya dan saat dipanggil, mereka berada di Indonesia," ucap mantan aktivis Indonesia C irruption Watch (ICW) itu.

Pencekalan Hilman, Fredrich, dan dua ajudan Setnov kian mematangkan konstruksi penyelidikan tersebut. Pencarian dua alat bukti untuk naik ke penyidikan dan menetapkan tersangka pun bakal semakin terang. Hanya, sampai kemarin KPK belum mau membocorkan siapa pihak yang berpotensi

menjadi tersangka. "Kami belum bicara pelakunya siapa," katanya.

Sumber Jawa Pos di internal KPK menyebutkan, pihak yang paling berpotensi menjadi tersangka adalah Hilman. Sebab, pria berbadan tambun itu diduga membantu pelarian Setnov dari penangkapan KPK pada 15 November lalu. "(Membantu Setnov, Red) saat malam (penangkapan) sekeluar rumah menuju Bogor," ujar sumber tersebut

(ryo/c9/agm)





Original Post

Suapjadi Kasus Terbanyak

Media Cetak Republika Halaman 17
2018-1-10

Suapjadi Kasus Terbanyak

DIAN FATH RISALAH

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi IKPK) Basaria Panjaitan menuturkan, sepanjang 2017, bila dilihat dari jenis perkara, tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi adalah penyuapan dengan 93 perkara, diikuti pengadaan barang atau jasa sebanyak 15 perkara, serta TPPU sebanyak lima perkara. Sementara, data penanganan perkara berdasarkan tingkat jabatan, mengungkapkan ada £3 perkara yang melibatkan pejabat eselon I hingga IV dan 27 perkara melibatkan swasta serta 20 perkara melibatkan anggota DPR/DPRD.

"Selain itu, terdapat 12 perkara lainnya yang melibatkan bupati atau wali kota dan wakilnya," ujar Basaria dalam Konferensi Pers Kinerja KPK Tahun 2017 di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Rabu (27/121.

Di antara kasus-kasus yang ditangani tersebut, kata dia, terdapat 19 kasus yang merupakan hasil tangkap tangan. Jumlah kasus tangkap tangan pada 2017 ini telah melampaui tahun sebelumnya dan merupakan terbanyak sepanjang sejarah KPK berdiri.

Dari 19 kasus tersebut, KPK telah menetapkan 72 orang sebagai tersangka dengan beragam profil tersangka, mulai dari aparat penegak hukum,anggota legislatif hingga kepala daerah.

"Jumlah tersebut belum termasuk tersangka yang ditetapkan kemudian dari hasil pengembangan perkara," ucapnya.

Selain itu, kata dia, KPK melalui unit Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Sitaan lLabuksi) berusaha untuk mengoptimalkan

pemulihan aset {asset recovery) dari perkara korupsi dan TPPU.

"Selain melakukan lelang bersama DJKN, eksekusi barang rampasan juga dilakukan dengan pemanfaatan status penggunaan dan hibah," kata dia.

Pola eksekusi ini, kata dia, digunakan karena mendesaknya kebutuhan pemerintah

pusat atau pemerintah daerah terhadap barang rampasan negara baik barang rampasan negara yang bergerak maupun tidak bergerak untuk kegiatan pemerintahan.

Sementara, untuk penindakan, KPK melakukan 1U kegiatan penyelidikan, 118 penyidikan, dan 94 kegiatan penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan perkara pada tahun sebelumnya. Selain itu, KPK juga melakukan eksekusi terhadap 76 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Lebih dari Rp 188 miliar telah dimasukkan ke kas negara dalam bentuk PNBP dari penanganan perkara. Termasuk di dalamnya dari pendapatan hasil lelang barang sitaan dan rampasan dari perkara tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang sebesar Rp 88,6 miliar," ujarnya.

ed muhammad hafil/ DIAN FATH RISALAH





Original Post

Dirlantas Sayangkan Larangan Motor Dicabut

Media Cetak Republika Halaman 21
2018-1-10

Dirlantas Sayangkan Larangan Motor Dicabut

SRI HANDAYANI

Dishubtrans DKI menegaskan, keputusan MA bersifat final.

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) mencabut larangan kendaraan roda dua melintasi Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra menyayangkan keputusan mencabut larangan motor melintasi jalur protokol Ibu Kota itu.

Menurut Halim, selama Pemprov DKI Jakarta belum menerapkan kebijakan baru, kepolisian tetap melarang motor melintasi Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat. "Kegiatan jalan di Jalan Thamrin sudah cukup efektif dengan pembatasan roda dua sesuai UU Nomor 22 Tahun 2009 sangat disayangkan kalau itu dicabut. Kita ikuti aturan yang ada karena belum dicabut oleh Gubernur. Setelah dicabut, kita laksanakan aturan tersebut," ujar Halim saat dikonfirmasi, Selasa (9/1).

Halim pun menyarankan kepada Gubernur DKI Anies Rasyid Baswe-

dan untuk memeriksa materi gugatan yang diajukan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar untuk dicocokkan dengan apa yang dikabulkan ketua majelis hakim Irfan Fachrudin. Dia menegaskan, putusan MA harus dicek betul supaya antara aturan yang ada dengan yang dibatalkan bisa sinkron.

Meski begitu, Halim menilai, kebijakan larangan roda dua selama ini cukup efektif menekan kemacetan lalu lintas. "Keputusan itu harus dikaji lagi oleh Gubernur. Apakah sudah benar. Jika dilihat indikatornya kapasitas jalan, mindset masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi massal ini meningkat dan polusi udara berkurang," ujar Halim.

Untuk merespons hal itu, Halim mengungkapkan, kepolisian akan menggelar audiensi dengan Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI pada Jumat (12/1). Pertemuan itu direncanakan untuk membahas detail pencabutan larangan motor. Halim yang mengaku sudah mengetahui putusan MA itu kemudian berencana berdialog dengan Pemprov DKI guna mencapai titik temu terkait aturan kendaraan roda diizinkan melaluijalur utama di Jakarta.

"Ada acara forum lalu lintas angkutan jalan. Bukan hanya pencabutan larangan bermotor di Thamrin, tapi ada juga masalah lalu lintas di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat," ujar Halim.

Dalam putusan Nomor 57 P/HUM/2017, MA menyatakan, Pa-

sal 1 ayat (1) dan ayat (2)juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Pergub Nomor 141 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MA menganggap pembatasan lalu lintas sepeda motor bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Pasa] 133 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta, Pasal 5 dan 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kepala Dishubtrans DKI Andri Yansyah mengatakan, keputusan MA mencabut Pergub Nomor 159 Tahun 2015 bersifat final dan mengikat. Dia menuturkan, Pemprov DKI akan menindaklanjuti hasil keputusan tersebut dalam sebuah rapat khusus. "Mau tidak mau dicabut, tetapi secara teknis pelaksanaannya harus kita rapatkan dulu," kata Andri di Balai Kota DKI.

Dia menjelaskan, Dishubtrans DKI akan bertemu dengan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya, Dinas Bina Marga DKI, serta Biro Hukum Pemprov DKI untuk membahas mengenai aturan ke depan. Rencananya, setelah rapat selesai, petugas Dishubtrans DKI akan menurunkan rambu-rambu pembatasan sepeda motor terlebih dahulu. Setelah itu, hasil keputusan dalam rapat akan

dilaksanakan dan proses pencabutan aturan dilakukan secepatnya. "Tetapi, yang jelas karena ini sudah putusan MA final ya harus dicabut," kata Andri.

Menurut Andri, keputusan MA itu tidak secara otomatis menganulir aturan yang ada di dalam pergub. Untuk dapat diberlakukan, harus ada tindak lanjut berupa pembuatan pergub pencabutan. Adapun proses itu sekarang sedang dikaji. Karena itu, untuk saat ini, pengemudi sepeda motor belum dapat melintasi area terlarang itu hingga Pemprov DKI secara resmi mencabut pergub itu. "Tilanglah. Kan belum dicabut (pergubnya)," ujar Andri.

Anggota Komisi B DPRD DKI Prabowo Sunirman meminta Pemprov DKI bertindak sigap dengan menerapkan kebijakan pembolehan kembali roda dua melintas di Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat. Prabowo mengatakan, Pemprov DKI harus mengikuti dan melaksanakan putusan tersebut secepat mungkin. Terlebih, sudah lebih dari dua bulan Anies menjanjikan akan memberlakukan kebijakan roda dua boleh kembali melintasi jalan itu.

"Pak Anies sebelum keluar putusan MA, ada wacana beliau untuk membolehkan roda dua boleh melewati Thamrin maka tidak ada alasan untuk memperlambat rencana itu," kata politikus Partai Gerindra itu.

rahma sulistya/mas alamil huda ed erik purnama putra/ SRI HANDAYANI





Original Post

LARANGAN MOTOR

Media Cetak Republika Halaman 22
2018-1-10

LARANGAN MOTOR

Pengendara motor melintas di ruas Jalan MH, Thamrin, Jakarta, Selasa I 9/1). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan akan menaati putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta tentang larangan sepeda motor melintas di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat di Jakarta.

MAHMUD MUHYIDIN/REPUBLIKA





Original Post

Ahok Harus Sodorkan Barang Bukti

Media Online jpnn.com
2018-01-10

jpnn.com, JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Utara terus memproses permohonan gugatan cerai yang diajukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terhadap istrinya, Veronica Tan.

PN Jakarta Utara, Selasa (9/1), mengeluarkan penetapan majelis hakim yang menangani sidang perceraian Ahok.

"Sampai saat ini, berkas yang diberikan oleh penggugat telah lengkap. Karena itu, kami bisa cepat menetapkan mejelis hakim yang akan memimpin sidang penceraian mereka (Ahok-Veronica, Red)," kata Humas PN Jakarta Utara Jootje Sampaleng.

Selanjutnya, pengadilan akan menentukan dimulainya persidangan yang biasanya digelar 14 hari setelah penetapan majelis hakim.

Meski demikian, Jootje belum bisa menentukan dan memprediksi tanggal persidangan.

Menurut dia, pemenuhan hak kedua belah pihak menjadi salah satu faktor jadwal persidangan belum bisa ditetapkan.

Pemenuhan hak itu, antara lain, pemanggilan penggugat dan tergugat. Bagaimanapun, pihak tergugat punya hak jawab atas materi gugatan.

"Minimal kedua belah pihak kami panggil dua atau tiga kali. Secara sah dan patut. Dalam pemanggilan itu, tergugat mempunyai hak jawab atas penggugat dan penggugat bisa membuktikan alasan atau pernyataan menggugat cerai," ucap Jootje.

https://www.jpnn.com/news/ahok-harus-sodorkan-barang-bukti



Original Post

Rezim Anies Ogah-Ogahan Memperjuangkan Kebijakan Ahok di MA?

Media Online jpnn.com
2018-01-10

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi D DPRD DKI Bestari Barus menilai pemerintah provinsi lemah dalam membela Pergub Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan MH Thamrin.

Jika Pemprov DKI berniat untuk mempertahankan Pergub tersebut, maka hasil putusan Mahkamah Agung (MA) bisa jadi sebaliknya.

"Saya kira kurang tajamnya Pemprov DKI di dalam melakukan pembelaan terhadap apa yang sudah dijadikan Pergub. Inikan bukan kepentingan semata-mata pihak tertentu, tapi kan kepentingan yang lebih besar," kata Bestari di Gedung DPRD DKI, Selasa (9/1).

Politikus Nasional Demokrat (Nasdem) ini mengatakan, semestinya Pemprov dapat mempertahankan dan melakukan pembelaan untuk mempertahankan Pergub yang dikeluarkan pemerintah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu.

Kendati demikian, secara pribadi, Bestari menilai pembatasan dan pengaturan di kawasan Thamrin sangat dibutuhkan karena kawasan tersebut merupakan pusat Ibu Kota.

Dia juga meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkaji ulang putusan MA tersebut.

"Menurut saya Pemprov DKI harus bisa mengkaji kembali pembatasan-pembatasan yang diberlakukan. Karena apa? Wajah Jakarta itu ada di Sudirman-Thamrin," tandas dia. (tan/jpnn)SHARES

https://www.jpnn.com/news/rezim-anies-ogah-ogahan-memperjuangkan-kebijakan-ahok-di-ma



Original Post

Duli, 2.700 Industri Buang Limbah Ke Sungai Citarum

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-1-10

Duli, 2.700 Industri Buang Limbah Ke Sungai Citarum

Pemerintah Kudu Serius Urus Pencemaran Lingkungan

Upaya restorasi Sungai Citarum kembali digaungkan. Koalisi Melawan Limbah yang terdiri dari Greenpeace, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Pawapel-ing, LBH Bandung dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengajak publik kritis mengawal program restorasi Sungai Citarum.

KETUA Pawapeling, Adi Mulyadi menuturkan, salah satu sumber pencemar yang signifikan terhadap Sungai Citarum adalah limbah industri. "Dengan 2.700 industri sedang dan besar yang membuang limbah ke badanirnya, terlebih 53 persen tidak terkelola, beban pencemaran Citarum melebihi daya tampungnya," ujarnya.

Dengan kondisi seperti ini ..tentu saja pemulihan kualitas air Sungai Citarum tidak pernah sukses. Padahal, pencemaran industri merupakan sumber pencemar yang relatif mudah dikontrol karena kontribusi sektor ini memerlukan izin, dan dengan demikian

dapat diprakirakan. dikelola dan diawasi secara lebih pasti.

"Ditambah lagi; teknologi pengolahan air limbah juga telah tersedia dan dapat disyaratkan, serta relatif lebih terjangkau oleh industri," katanya.

Juru Kampanye Greenpeace Indonesia, Ahmad Ashov mengatakan, gugatan Koalisi Melawan Limbah terhadap Izin Pembuangan Air Limbah (IPLC) 3 perusahaan di salah satu titik pencemaran terbesar Sungai Citarum, yaitu PT Kahatex, PT Insan Sandang Internusa dan Five Star Textile Indonesia merupakan peringatan bagi pemerintah mengenai bagaimana

seharusnya instrumen izin digunakan dalam mengelola pencemaran Sungai Citarum.

Putusan atas gugatan tersebut telah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Kasasi No 187 K/TUN/LH/2017 yang diputus , oleh Mahkamah Agung pada 17 Mei 2017. Majelis hakim membatalkan ketiga izin ini karena pemberi izin gagal mempertimbangkan telah terlampauinya beban pencemaran Sungai Citarum dalam pemberian izin.

"Padahal, ketentuan pengendalian pencemaran air telah mensyaratkan secara eksplisit bahwa sumber air yang telah melampaui daya tampung, apaN agi cemar berat seperti Citarum, tidak lagi dapat diizinkan menerima air limbah," terangnya.

Dari proses tersebut, terlihat juga bahwa banyak anak-anak Sungai Citarum yang belum ditetapkan kelas sungainya tetapi sudah diizinkan menerima beban pence-

maran."Proses pemberian izin juga tidak melihat beban pencemaran ke daerah lain yang berbeda wilayah administratif dengan pemberi izin," kata Ahmad.

Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat, Dadan Ramdan menyebutkan, membenahi limbah industri seharusnya merupakan langkah awal yang realistis bagi pemerintah dalam memangkas beban pencemaran Citarum.

Untuk membenahi tata kelola limbah industri ini, pemerintah perlu memprioritaskan- audit lingkungan secara menyeluruh terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum untuk mengetahui sumber-sumber pencemar beserta kontribusinya.

Selain itu, pemerintah perlu melakukan moratorium pemberian IPLC dan mengevaluasi semua IPLC yang membebani Sungai Citarum dan anak-anak sungainya agar sesuai alokasi beban pencemaran.

"Upaya pemulihan baru bisa dilakukan apabila beban pencemar dihentikan. .Tanpa penghentian pencemaran maka upaya pemulihan akan menjadi kontra efektif," imbuhnya.

Terkait perbaikan perizinan, pemerintah juga perlu berinvestasi terhadap penegakan hukum yang lebih tegas dan efektif. Pengawasan terhadap IPLC yang dikeluarkan harus dilakukan oleh sumber daya manusia dan alokasi anggaran yang proporsional dengan jumlah industri yang diawasi.

"Industri yang membuang limbah tanpa pengelolaan harus ditindak tegas, terutama bagi yang telah diperingatkan atau telah memiliki rekam jejak buruk dan tidak menunjukkan itikad baik. Paradigma pembinaan tidak boleh menghalangi penegak hukum menjatuhkan sanksi, terutama yang bersifat korektif," tandasnya.

osp





Original Post

Thamrin Merdeka Barat Bakal Tambah Macet Dong

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 19
2018-1-10

Thamrin Merdeka Barat Bakal Tambah Macet Dong

Setelah MA Cabut Larangan Sepeda Motor

Putusan Mahkamah Agung (MA) mencabut larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin dan Merdeka Barat jadi polemik. Putusan tersebut dianggap langkah mundur untuk mengurai kemacetan di Jakarta.

PUTUSAN MA itu hanya akan membuat ruas Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat kembali macet. Pasalnya, masyarakat akan kembali ramai menggunakan sepeda motor.

Banyaknya sepeda motor yang kembali melintasi Thamrin dan Merdeka Barat, kemungkinan juga akan berdampak pada kemacetan di jalanan sekitar Gedung MA. Nantinya, saat jam sibuk seperti pulang kantor Jalan Merdeka Utara akan disesaki kendaraan pribadi.

"Pasti macet karena tujuan dari adanya larangan itu adalah

mengelola lalu lintas di DKI agar masyarakat lebih menggunakan angkutan umum. Pasca pencabutan ini tentunya yang terjadi adalah sebaliknya. Tadinya sudah meninggalkan sepeda motor,* kembali lagi naik sepeda motor tuh," papar pengamat transportasi Ellen Tangkudung mengatakan, kepada Rakyat Merdeka.

Kepala Lab Transportasi Universitas Indonesia (UI) ini mengaku tidak habis pikir apa pertimbangan MA sehingga mencabut larangan sepeda motor itu. Yang jelas, keputusan ini harus segera disikapi oleh Pemprov DKJ se-

cara cepat dan bijak.

"Kalau sudah dicabut, program-program yang mengrahkan agar measyarakat menggunakan transportasi umum harus dipercepat realisasinya, seperti ERP atau zonasi parkir progresif," tandasnya.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Syarifudin juga khawatir ruas Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat akan berantakan pasca kebijakan larangan sepeda motor dibatalkan. Apalagi, pembangunan proyek mass rapid transit (MRT) masih berlangsung di jalan itu.

Menurut dia, tata tertib di jalan raya harusnya tetap diatur untuk menjamin keselamatan masyarakat. Apalagi tingkat kecelakaan karena roda dua juga terbilang tinggi.

"Dampaknya ya jelas akan semrawut. Sebab pembangunan sedang berjalan, LRT bertambah lagi, ada MRT. Apalagi pertumbuhan roda dua di Jakarta tinggi," ujarnya.

Atas pemikiran ini, Syarifudin mengatakan. Komisi B akan segera memanggil Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Mereka ingin tahu tanggapan Dishub atas putusan Mahkamah Agung itu, sekaligus mencari tahu solusi atas putusan itu.

"Kami akan tanya seperti apa solusi yang terbaik dengan dampak dicabutnya pergub ini oleh MA." tutupnya.

Seperti diketahui. Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan peraturan gubernur (pergub) soal pelarangan sepeda motor melintas di sepanjang Jalan MH

Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Pergub yang dimaksud yakni Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor juncto Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.

Kedua pergub itu diteken Basuki Tjahaja Purnama saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dengan terbitnya putusan Nomor 57 P/HUM/2017 pada 21 November 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus membolehkan kembali sepeda motor melintasi di Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat.

ssl





Original Post

Hari Ini, Polda Metro Jaya Dishub DKI Rapat Bersama Membahas Putusan MA

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 19
2018-1-10

Hari Ini, Polda Metro Jaya Dishub DKI Rapat Bersama Membahas Putusan MA

PENCABUTAN larangan.melintas sepeda motor di Jalan Thamrin dan Merdeka Barat akan dikaji secara mendalam oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama instansi terkait. Pasca pengkajian itu barulah akan mengambil sikap, langkah apa saja yang harus dilakukan.

"Nanti Dishub, Dirlantas Polda Metro Jaya rapat. Menyikapi putusan MA. Kita akan tunggu hasil rapat seperti apa dan bagaimana," ujar Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widyatmoko.

Rapat yang bakal digelar pada hari ini. Rabu (10/1), lanjut dia, akan membahas dampak-dampak semenjak diberlakukannya larangan sepeda motor, antara lain desain traffic lalu lin-

tas dan angka kecelakaannya.

Nantinya, kalau hasil rapat menyimpulkan bahwa larangan sepeda motor efektif, maka tidak menutup kemungkinan akan diterbitkan aturan baru dengan tetap menggunakan putusan MA sebagai bahan pertimbangan. Tapi.kalau menyimpulkan sebaliknya, maka akan dicabut.

"Kalau nanti tetap dicabut, ya dicabut, terus nanti apakah nanti mau diatur dalam pergub baru, tentunya pergub tersebut juga memerhatikan aspek-aspek apa yang sudah dinyatakan dalam putusan MA tersebut," tandasnya.

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah menyampaikan hal serupa. Pemprov DKI Jakarta akan mempelajari

putusan MA tersebut melalui rapat bersama.

"Nanti akan diatur seperti apa, misalnya ada suatu pengaturan baru, mau diatur seperti apa, itu kan harus kami laporkan lagi ke pimpinan," kata Yayan.

Sementara itu. Ditlantas Polda Metro Jaya menghormati putusan yang tertuang dalam Putusan MA Nomor 57 P/HUM/2017. Tapi, aturan lanjutan terkait pengaturan laliu tetap akan dibahas dengan stakeholders terkait.

"Menyamakan persepsi aja terhadap putusan karena putusan MA maupun MK. terhadap uji materi sifatnya final dan mengikat," ujar Kasubdit Gak-kum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto.

Masyarakat yang ditemui Rakyat

Merdeka berharap Pemprov DKI bisa segera membuat aturan baru menyesuaikan dengan putusan MA. Pasalnya, pengaturan kendaraan bermotor dianggap mampu mengurangi kemacetan.

"Kalau mau diganti (aturan baru) ya silakan saja. Yang penting enggak macet," tukas seorang karyawati di bilangan BlokM.Sinta.

Seperti diketahui, MA mengabulkan permohonan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar untuk membatalkan Pergub DKI Jakarta nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan MH Thamrin. Jakarta Pusat.

Majelis hakim yang dipimpin Irfan Fachruddin menyatakan aturan tersebut bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

"Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar tersebut," kata Irfan Fachruddin dalam salinan putusannya.

ssl





Original Post

Dishub Segera Copot Rambu Larangan

Media Cetak Jawa Pos Halaman 23
2018-1-10

Dishub Segera Copot Rambu Larangan

GAMBIR Pemprov DKI merespons cepat putusan Mahkamah Agung (MA) untuk membatalkan peraturan gubernur (pergub) tentang melintas bagi sepeda motor di Ialan M.H. Thamrin -Medan Merdeka Barat. Pergub baru sedang dipersiapkan.

Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno menuturkan, pergub yang dibatalkan MA terasa tidak berkeadilan. Sebelumnya, kami menyiapkan revisi pergub, sekarang menunggu kajian kepala dinas bina marga," ucapnya di Balai Kota DKI kemarin.

Jika aturan itu tak segera Adicabut, masyarakat semakin merasakan ketidakadilan. Dia menyatakan, di kawasan tersebut, banyak aktivitas warga dalam dunia usaha yang sangat mengandalkan sepeda motor.

"Ada 400 ribu usaha kecil di seluruh Jakarta yang terdampak kebijakan itu. Tidak menghadirkan rasa keadilan. Mudah-mudahan dalam waktu singkat revisinya selesai," sambungnya.

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, rancangan pergub baru kembali mempersilakan kendaraan roda dua melintasi Ialan M.H. Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat. Sejalan dengan revisi, pihaknya meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. "Tentunya dengan pihak berwajib, dinas terkait, sehingga nanti situasinya berubah secara baik. Tidak ada kemacetan dan kesemrawutan," sambungnya.

(dee/co5/ydh)





Original Post

Susi: Yang Keberatan dengan Penenggelaman Kapal, Silakan Usul ke Presiden

Media Online kompascom
2018-01-10

JAKARTA, - Menteri Kelautan dan PerikananSusi Pudjiastuti menyarankan pihak-pihak yang keberatan dengan tindakannya memberi sanksipenenggelaman kapal kepada kapal pencuri ikan asing, bisa menyampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo.

Hal itu dilakukan karena sanksi penenggelaman kapal bukan kebijakan Susi, melainkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

(

"Jadi, kalau ada yang berkeberatan atau merasa itu tidak pantas, tentunya harus membuat satu usulan kepada Presiden untuk memerintahkan Menterinya mengubah Undang-Undang Perikanan tadi, di mana ada pasal penenggelaman, menjadi tidak ada," kata Susi melalui video yang diunggah akun KKP News ke YouTube pada Selasa (9/1/2018).

Susi menjelaskan, sanksi penenggelaman kapal bagi pelaku pencuri ikan yang merupakan nelayan asing di wilayah perairan Indonesia, bukanlah ide dia pribadi.

Sanksi itu telah diatur dalam UU 45/2009 tentang Perikanan, sehingga sebagai Menteri, dia wajib untuk melaksanakan amanat UU tersebut.

Dari total penenggelaman kapal selama ini, ucap Susi, hampir 90 persennya merupakan hasil keputusan pengadilan. Ketika pengadilan memutus sebuah kasus illegal fishing dengan sanksi pemusnahan kapal, maka pihaknya akan menjalankan putusan tersebut dengan menghancurkan serta menenggelamkan kapal.

Dia juga menguraikan, kapal-kapal ikan yang terbukti mencuri ikan di Indonesia dianggap sebagai pelaku kejahatan karena kapal tersebut memiliki kewarganegaraan. Sehingga, kapal tidak dilihat sebagai alat bukti kejahatan semata.

"Kami, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hanya mengeksekusi hasil putusan pengadilan pemusnahan kapal dengan penenggelaman," tutur Susi.

Melalui penjelasan ini, Susi berharap isu serta kontra pendapat mengenai sanksi penenggelaman kapal bisa disudahi.

Jika ada beberapa kejadian penenggelaman kapal yang selama ini dipublis oleh media, menurut Susi, itu memang adalah ide dari dia dan berdasarkan keputusan Presiden Joko Widodo dalam rangka memberikan efek jera kepada pencuri ikan asing lainnya.

http://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/10/053003826/susi-yang-keberatan-dengan-penenggelaman-kapal-silakan-usul-ke-presiden



Original Post

Buta Politik

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 21
2018-1-10

Buta Politik

BUTA yang terburuk adalah buta politik, dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat, semua bergantung pada keputusan politik. Orang yang buta politik begitu bodoh sehingga ia bangga dan membusungkan dadanya mengatakan bahwa ia membenci politik.

PERTARUNGAN politik sudah dimulai. Partai politik sudah memunculkan nama yang akan mereka usung. Demikian juga dengan warga yang ingin mengikuti pemilihan kepala daerah dari jalur independen, sudah mulai bermunculan. Kita pun berharap, pemilihan kepala daerah tahun ini akan berjalan lancar. Jawa Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya, tetap aman, kondusif, dan persatuan tetap terjaga. Dan, tentu saja, pilkada serentak tahun ini diharapkan bisa menghasilkan kepala daerah yang benar-benar bisa menyejahterakan rakyatnya.

Kamijuga mengajak warga Jawa Barat untuk menyalurkan hak politiknya, dengan ikut memilih kepala daerah. Saat ini, ada kecenderungan penurunan angka partisipasi masyarakat dalam pemillihan kepala daerah di Jawa Barat. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat Nina Yuningsih mengemukakan angka partisipasi pada pemilihan Gubernur Jawa Barat. Saat Pilgub Jabar 2004, tingkat partisipasi masyarakat sebesar 86,19% dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 26.180.058 orang. Kemudian, di Pilgub Jabar 2008 angka partisipasi masyarakat turun menjadi 67,31% dengan DPT 27.933.259 pemilih. Angka partisipasi kembali turun pada penyelenggaraan Pilgub Jabar 2013 sebesar 63,85% dengan jumlah DPT 32. 440.236 orang. Menjadi tugas berat KPU Jawa Barat untuk menaikkan partisipasi pemilih pada Pilgub Jabar juga pilkada serentak di 16 kota dan kabupaten. Apalagi, secara nasional target angka partisipasi pemilih sebesar 77,5%.

Secara nasional, partisipasi masyarakat memang terus menurun. Setelah reformasi, pada Pemilu 1999 tingkat partisipasi memilih 92,6%, tidak memilih atau golput 7,3%. Pada Pemilu 2004, turun hingga 84,1% dan golput meningkat jadi 15,9%. Pada pilpres putaran pertama ringkat partisipasi politik 78,2%. Pada pilpres putaran kedua tingkat partisipasi pemilih 76,6%. Pada Pemilu Legislatif 2009 tingkat partisipasi politik pemilih semakin menurun yaitu hanya 70,9% dan golput semakin meningkat yaitu 29,15%. Pilpres 2009, tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 71,7%. Pada 2014, partisipasi pemilih menjadi 69,58%.

Pada pemilihan kepala daerah serentak pertama, Desember 2015 lalu, KPU menargetkan tingkat partisipasi nasional mencapai 77,5%. Namun, pada kenyataannya, secara nasional hanya 70% pemilih yang memberikan suara mereka. Tingkat golput pada pilkada serentak 2015 mencapai 30%.

Tidak memilih sebenarnya tidak menyalahi aturan perundang-undangan apa pun, sehingga tidak dapat dipidana. Penyebabnya, antara lain masyarakat sudah bosan dengan janji-janji pemimpin saat kampanye, tetapi setelah terpilih melupakan mereka dan lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Masyarakat juga menganggap tidak ada perubahan meskipun pemimpinnya sudah diganti. Selain itu, banyaknya pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi sehingga tingkat kepercayaan mereka menurun. Ada pula penyebab lainnya seperti TPS yang jauh sehingga tidak memiliki waktu untuk memilih karena berbagai kepentingan.

Namun, kami mengajak warga untuk menjadi pemilih yang cerdas untuk memilih pemimpin yang benar-benar memiliki visi dan program yang membuat kondisi lebih baik. Kita memiliki hak yang sudah diberikan UUD Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat Indonesia. Itu adalah kekuasaan besar. Kita harus menyadari hak itu dan berpartisipasi aktif, ikut datang ke tempat pemungutan suara untuk memilih kepala daerah terbaik.

Plato menyarankan, kita memilih pemimpin berdasarkan kebaikan dan kearifan, lebih daripada kelihaian dan karisma. Mereka yang memiliki keunggulan intelektual harus mendorong publik untuk memilih pemimpin berdasarkan integritas, kebaikan, kearifan, dan sifat tidak mementingkan diri sendiri.

Will Rogers (4 November 1879-15 Agustus 1935), pelawak politik yang berasal dari Amerika mengatakan, politik itu mahal, bahkan untuk kalah pun harus mengeluarkan banyak uang. Biaya itulah yang kemudian kita tanggung, sebagai rakyat. Kita akan terkena imbasnya.

Penyair Jerman, Berthold Brecht (1898-1956), mengatakan, "Buta yang terburuk adalah buta politik, dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat, semua bergantung pada keputusan politik. Orang yang buta politik begitu bodoh sehingga ia bangga dan membusungkan dadanya mengatakan bahwa ia membenci politik. Si dungu tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya lahir pelacur, anak telantar, dan pencuri terburuk dari semua pencuri, politisi buruk, rusaknya perusahaan nasional dan multinasional yang menguras kekayaan negeri."

Redaksi





Original Post

Catatan Terakhir Harta Khofifah Capai Rp36 Miliar

Media Online inilah.com
2018-01-10

INILAHCOM, Jakarta - Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tercatat terakhir kali memasukkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 13 November 2014.

Lewat aplikasi Anti-Coruption Clearing House (ACCH) milik KPK, diketahui Khofifah terakhir memasukkan LHKPN saat beru menjabat sebagai Menteri Sosial. Dalam laporan itu tertulis harta Khofifah mencapai Rp36.383.559.362.

Total ini terbagi dalam harta tidak bergerak Rp34.482.667.000, alat transportasi 260.000.000, harta bergerak lainnya 570.000.000, Surat berharga Rp175.096.627, Giro Setara KAS Rp895.815.735.

Sementara data LHKPN Emil Dardak yang dipasangkan dengan Khofifah di Pilgub Jatim belum bisa ditemukan di ACCH. Meski demikian, bukan berarti pasti Emil belum pernah memasukkan LHKPN.

Staff LHKPN KPK, Airin, menyatakan bisa saja data yang ada di dalam aplikasi itu memang belum sempat diperbaharui. Menurutnya bisa saja kedua tokoh ini sudah memasukkan LHKPN.

"Belum tentu pak. Karena di tahun-tahun kemarin kami ada backlog penyelesaian data yang harus diupload ke acch, jadi masih ada kemungkinan beliau sudah lapor tapi karena masuk dalam yang terlambat kami upload ke acch.

Sampai sekarang pun kami masih memproses migrasi data dari yg lama (manual) ke yang baru (e-lhkpn/online) sekalian memberlakukan aturan baru bahwa semua harus lapor dengan e-lhkpn/online," katanya kepada INILAHCOM, Selasa (9/1/2018).

Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta calon kepala daerah yang berlaga dalam pemilihan kepala daerah 2018 segera memasukkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KPK membuka 20 posko sebagai tempat melaporkan LHKPN untuk keperluan pilkada 2018.

Ia menyatakan setidaknya ada lebih dari 360 calon kepala daerah yang sudah melaporkan LHKPN. Ia berharap calon kepala daerah menyampaikan informasi secara benar.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme juncto Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan para pejabat negara harus bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Ikhtisar dari harta kekayaan pejabat yang telah menyampaikan LHKPN dapat diakses oleh publik melalui situs yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat tanda terima penyerahan LHKPN pun menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon yang akan mendaftar di pilkada 2018. Syarat lainnya antara lain surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana, surat keterangan sedang tidak menjalani pidana di dalam penjara, surat keterangan sudah selesai menjalani masa pidana, surat keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya, surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari kepolisian, surat keterangan tidak sedang dalam kondisi jatuh pailit (bangkrut), dokumen wajib pajak, surat keterangan berhenti sebagai pejabat negara, fotokopi e-KTP, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi, daftar nama tim kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota atau kecamatan dan pasfoto terbaru. hpyul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2429463/catatan-terakhir-harta-khofifah-capai-rp36-miliar



Original Post

Tanggapan Produsen Soal Rencana Pencabutan Larangan Motor di Thamrin

Media Online kompascom
2018-01-10

Jakarta, KompasOtomotif - Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan PeraturanGubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor, telah mengundang reaksi positif dan negatif. Banyak masyarakat yang setuju dan tidak setuju.

Penilaian positif dari masyarakat, yaitu bisa melintas lagi di Jalan Thamrin dan Medan Merdeka Barat. Tetapi, ada juga yang berpendapat bahwa peraturan itu harus tetap diberlakukan.

Lantas, bagaimana dari kaca mata para produsen sepeda motor? Menurut merek terbesar kedua dalam negeri,Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Indonesia (YIMM), tidak ada kepentingan apapun terkait keputusan itu.

"Pemerintah sebelumnya memiliki tujuan menertibkan dan yang saat ini lebih menitikberatkan kepada kepentingan masyarakat," ujar M Abidin, GM Aftersales Division YIMM kepada KompasOtomotif melalui pesan singkat, Selasa (9/1/2018).

Baca juga: Polisi Menyayangkan Pencabutan Larangan Motor Melintas di Thamrin

Deputy Head of Corporate Communication PT Astra Honda Motor (AHM) Ahmad Muhibbuddin juga mengatakan hal serupa. Menurut dia, ini merupakan kabar baik buat para pengguna motor, terutama yang mempunyai kepentingan di kawasan tersebut.

"Keberadaan motor sebagai alat transportasi praktis akan semakin dapat dirasakan oleh penggunannya dengan keberadaan keputusan ini," ujar pria yang akrab disapa Muhib kepada KompasOtomotif, Selasa (9/1/2018) sore.

Lanjut Muhib, pengguna motor juga harus tetap patuh kepada peraturan lalu lintas dan saling menghirmati seasama pengguna jalan, untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan berkendara bagi semua pihak.

http://otomotif.kompas.com/read/2018/01/10/072200815/tanggapan-produsen-soal-rencana-pencabutan-larangan-motor-di-thamrin



Original Post

Kejagung siapkan eksekusi terdakwa eks pegawai BRI gelapkan emas nasabah

Media Online merdeka.com
2018-01-10

Kejaksaan Agung sedang mempersiapkan eksekusi terhadap tiga eks pegawai BRI yang didakwa menggelapkan emas nasabah sebanyak 59 kg. Jaksa Agung M Prasetyo memastikan status ketiganya sudah berkekuatan hukum tetap.

"Sedang dipersiapkan (eksekusi)," ujar Prasetyo, seperti diberitakan Antara.

"Ketiganya sudah berstatus hukum tetap," sambungnya.

Nantinya, lanjut Prasetyo, jaksa eksekutor akan berkoordinasi dengan lembaga lain seperti Polri jika menemukan kendala saat mengeksekusi.

Ketiga terpidana dari BRI itu yakni mantan Kepala Administrasi Kredit BRIJakarta II Rotua Anastasia, mantan Junior Account Officer I BRI Wilayah Jakarta II Agus Mardianto dan mantan Wakil Pimpinan BRI Jakarta II Rahman Arif.

Sebelumnya, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Made Sutrisna mengaku telah menyerahkan salinan putusan Kasasi MA kepada Kejari Jakarta Selatan yang menghukum tiga pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI).

"Sudah turun (salinan putusan Kasasi) Oktober 2017," tutur Made.

Made juga menyatakan tiga terpidana dari pegawai BRI itu sudah mengajukan PK setelah menerima salinan putusan Kasasi MA terkait kejahatan perbankan pemalsuan 59 kilogram emas milik nasabah Ratna Dewi.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Isi Putusan MA tertanggal 3 Oktober 2017, ketiga terpidana dihukum selama tiga tahun dan denda Rp5 miliar.

Sementara itu, pengacara korban, Petrus Bala Pattyona juga mengungkapkan Kejari Jakarta Selatan telah menerima pemberitahuan isi putusan Kasasi dari MA untuk tiga pegawai BRI.

Petrus mempertanyakan sikap Kejari Jakarta Selatan yang belum mengeksekusi tiga terpidana tersebut karena alasan memberikan kesempatan kepada pihak terpidana mengajukan PK. [rhm]

http://www.merdeka.com/peristiwa/kejagung-siapkan-eksekusi-terdakwa-eks-pegawai-bri-gelapkan-emas-nasabah.html



Original Post

Harta Gus Ipul Masih Tercatat Rp13 Miliar

Media Online inilah.com
2018-01-10

INILAHCOM, Jakarta - Saifullah Yusuf atau akrab dipanggil Gus Ipul resmi maju sebagai bakal calon gubernur Jawa Timur periode 2018-2023. Meski demikian ia belum memperbaharui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Data terakhir harta kekayaan Gus Ipul masih tercatat mencapai Rp13.637.982.934 dan USD 5000. Laporan ini dibuat 11 April 2014. Kekayaannya itu naik dari laporan sebelumnya (per 19 Mei 2013) yang tercatat Rp 12.998.129.339.

Total kekayaan itu terbagi antara lain tanah dan bangunan seluas 311 m2 dan 77 m2 di Kota Depok tahun perolehan 2008 dengan nilai Rp 10.135.920.000 dan Rp 750 juta.

Lalu tanah dan bangunan seluas 3.670 m2 dan 1.000 m2 di Jakarta Selatan perolehan tahun 1997 sampai 2004 sebesar Rp 7.985.920.000. Dan bangunan seluas 123 m2 di Surabaya senilai Rp 1,4 miliar.

Sedangkan harta bergerak berupa alat transportasi dan mesin lainnya dengan total Rp 2,975 miliar, yang terdiri dari mobil Toyota Harrier (2010) Rp 690 juta, Mitsubishi Strada (2006) Rp 150 juta, Toyota Alphard (2006) Rp 350 juta, Nissan Serena (2009) Rp 170 juta, Yamaha FX Cruiser (2006) Rp 25 juta, Yamaha SUV (2003) Rp 20 juta, Totoya Alphard (2011) Rp 750 juta, Honda Freed (2011) Rp 180 jta, Toyota Vellfire (2009) Rp 850 juta. Dan harta bergerak lainnya total Rp 525 juta. Sementara giro dan setara kas lainnya total Rp 4.840.192.951. Gus Ipul memiliki hutang Rp 4.638.140.018.

Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta calon kepala daerah yang berlaga dalam pemilihan kepala daerah 2018 segera memasukkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KPK membuka 20 posko sebagai tempat melaporkan LHKPN untuk keperluan pilkada 2018.

Ia menyatakan setidaknya ada lebih dari 360 calon kepala daerah yang sudah melaporkan LHKPN. Ia berharap calon kepala daerah menyampaikan informasi secara benar.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme juncto Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan para pejabat negara harus bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Ikhtisar dari harta kekayaan pejabat yang telah menyampaikan LHKPN dapat diakses oleh publik melalui situs yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat tanda terima penyerahan LHKPN pun menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon yang akan mendaftar di pilkada 2018. Syarat lainnya antara lain surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana, surat keterangan sedang tidak menjalani pidana di dalam penjara, surat keterangan sudah selesai menjalani masa pidana, surat keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya, surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari kepolisian, surat keterangan tidak sedang dalam kondisi jatuh pailit (bangkrut), dokumen wajib pajak, surat keterangan berhenti sebagai pejabat negara, fotokopi e-KTP, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi, daftar nama tim kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota atau kecamatan dan pasfoto terbaru. hpyul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2429464/harta-gus-ipul-masih-tercatat-rp13-miliar



Original Post

Media