KPK Limpahkan Berkas Bupati Batubara

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-1-11

KPK Limpahkan Berkas Bupati Batubara

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupa (KPK! melakukan pelimpahan berkas penyidikan ke penuntutan terhadap tiga tersangka kasus suap terkait pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun anggaran 2017.

"Hari ini (10/1) dilakukan penyerahan barang bukti dan tiga tersangka kasus suap terkait pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara TA 2017 ke penuntutan, yaitu atas nama HH (Helman Hendardyl pegawai negeri sipil (PNS) Kadis PU; OKA (OK Arya Zulkarnain] bupati Batubara, dan STR (Sujendi Tarsono) wiraswasta," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK Jakarta, Rabu (10/1).

Setelah pelimpahan berkas,

sambung Febri. JPU KPK mempunyai waktu 14 hari untuk menyusun dakwaan. Rencananya akan dibacakan dalam persidangan perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sidang rencananya dilakukan di Pengadilan Tipikor Medan. Sebelumnya, KPK resmi menetapkan Bupati Batubara nonaktif, OK Arya Zulkarnain, sebagai tersangka suap danempat tersangka lain.

dian lath risalah ed nashih nashrullah





Original Post

PEMERIKSAAN YASONNA

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-1-11

PEMERIKSAAN YASONNA

PEMERIKSAAN YASONNA Menteri Hukum dan HAM RI atau anggota Komisi II DPR RI Tahun 2009 - 20U Yasonna Laoly usai memenuhi panggilan KPK, Jakarta. Rabu (10/11. Yasonna memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk (KTP] berbasis nomor induk kependudukan secara nasionallKTP Elektronik) untuk tersangka Anang Sugiyana Sudiharjo.

IMAN FIRMANSYAH/REPUBLIKA





Original Post

Pengembangan Terus Dilakukan

Media Cetak Republika Halaman 3
2018-1-11

Pengembangan Terus Dilakukan

Peradi memprotes penetapan tersangka terhadap Fredrich.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus korupsi KTP elektronik. Tidak hanya mengusut inti kasus dengan menindak para pelaku yang terlibat langsung korupsi KTP-el, KPK juga menindak orang-orang yang menghalangi upaya penyidikan ini.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara dan menetapkan FY (kuasa hukum Novanto, Fredrich Yunadi) dan BST (dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo) sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/1).

Keduanya, sambung Basaria, diduga bekerja sama memanipulasi data medis Setya Novanto. Manipulasi data medis tersebut dilakukan untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan Novanto yang tengah dilakukan KPK.

"FY dan BST diduga bekerja sama untuk memasukkan tersangka SN ke salah satu RS untuk dilakukan rawat inap dengan data-data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK terhadap tersangka SN," ujar Basaria.

Atas perbuatannya, keduanya dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999-sebagaimana telah diubah dalam

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-i KUHP.

Dihubungi terpisah, Fredrich Yunadi mengaku telah mendengar kabar mengenai statusnya di KPK. Namun, ia mengaku belum mendapatkan surat penetapan tersangka dari KPK. "Belum ada (surat dari KPK)," katanya.

Diketahui, saat KPK memulai penyelidikan dan penyidikan terhadap Novanto pada Oktober sampai November 2017, Yunadi menjadi kuasa hukum yang paling aktif membela mantan ketua umum Golkar tersebut. Bahkan, Fredrich menyarankan Novanto untuk tidak memenuhi panggilan penyidik KPK ketika itu, baik sebagai saksi maupun tersangka.

Sepanjang 2017, Setya Novanto

tercatat sembilan kali tak memenuhi panggilan KPK. Termasuk, dengan alasan sakit dan dirawat di dua rumah sakit. Yaitu di Sentra Medika Permata Hijau dan RS Premier Jatinegara.

Fredrich juga setia mendampingi Novanto ketika menjalani perawatan di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta, setelah mengalami kecelakaan pada akhir November 2017. Namun, ketika perkara Novanto akan masuk ke pengadilan, Fredrich tiba-tiba mundur sebagai kuasa hukum Novanto.

Sebelumnya, KPK juga telah mencegah Fredrich dan mantan kontributor Metro 7VHilman Mat-tauch bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. Selain kedua nama tersebut, KPK juga mencegah mantan ajudan Novanto, AKP Reza Pahlevi, serta seseorang

bernama Achmad Rudyansyah.

Penetapan itu mendapatkan tanggapan dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi Fauzi Hasibuan. Fauzi mengatakan, KPK semestinya menyerahkan terlebih dulu persoalan hukum yang menyangkut Fredrich Yunadi kepada organisasi advokat Peradi. Sebab, Fredrich adalah anggota Peradi.

Fauzi menambahkan, penyerahan persoalan hukum Fredrich kepada Peradi yaitu seharusnya sebelum KPK menetapkannya sebagai tersangka.

Ini patut dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada seluruh rangkaian undang-undang yang mengatur tentang penegak hukum, baik itu advokat, jaksa, polisi, ataupun KPK itu sendiri.

DIAN FATH RISALAH/ UMAR MUKHTAR/ ed muhammad hafil





Original Post

Telantarnya Etika

Media Cetak Republika Halaman 6
2018-1-11

Telantarnya Etika

Setiap kali ada pejabat negara terkena kasus korupsi selalu ada pro kontra tentang apakah pejabat bersangkutan harus mundur dari jabatannya atau tidak; diperiksa majelis etik terlebih dahulu atau dibiarkan saja karena proses hukum sedang berjalan.

Dalam pro kontra itu, sebagian besar terduga korupsi atau amoral berdiam diri dan memilih tidak mundur secara sukarela. Mereka bertahan dalam jabatannya sampai putusan berkekuatan hukum tetap dengan alasan sesuai asas praduga tak bersalah serta bunyi pasal dalam UU, yang menyatakan pejabat yang terkena tindak pidana baru diberhentikan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Hanya sebagian kecil yang langsung menyatakan mundur, antara lain Andi Alfian Malaranggeng (mantan menpora) dan Ridwan Mukti (mantan gubernur Bengkulu). Keduanya tentu menempatkan etika sebagai dasar keputusan mundur dan bukan UU. Bahkan, mereka pasti paham bahwa etika build-in dalam UU sekalipun secara normatif mereka baru disangka (tersangka), tetapi disangka atas dasar UU sudah berarti ada bukti permulaan melanggar UU, Sumpah Jabatan, dan etika.

Hukum Terbatas

Membangun negara bangsa yang tertib, teratur, adil, etis, dan beradab tidak bisa semata-mata diserahkan pada peraturan perundang-undangan (hukum). Hukum (positif) memiliki banyak keterbatasan yang sifatnya objektif dan subjektif dalam mengatasi ketidaktertiban dan ketidakter-aturan yang dihadapkan padanya.

Secara objektif hukum tidak memuat ketentuan-ketentuan substantif yang luas dan mencakup semua perilaku manusia. Kedua, sifat birokratis, rasional, dan prosedural penegakan hukum membuatnya kaku dan lama dalam menyelesaikan kasus-kasus, sehingga tidak jarang jalan hukum justru melahirkan persoalan-persoalan baru yang

tak kalah runyamnya dengan persoalan utamanya. Ketiga, konstruksi normatif perilaku manusia yang boleh, tidak boleh, layak, tidak layak, bersanksi atau tidak ber-sanksi, mundur atau tidak mundur adalah hasil konstruksi pembuat UU yang tidak imun dari kepentingan-kepentingan pembuat UU itu sendiri.

Secara subjektif, hukum pun bisa tumpul menjadi penyelesai masalah akibat aparat penegak hukum tidak bersih, berpihak, menyalahgunakan kewenangannya. Sementara pihak-pihak yang bersengketa mencari jalan lain yang berlawanan dengan hukum itu sendiri. Sedangkan kasusnya sendiri rumit dan tak mudah diselesaikan.

Kelemahan hukum demikian itu sangat disadari sehingga hukum ditempatkan sebagai salah satu instrumen mencegah menanggulangi ketidaktertiban dan ketidakteraturan. Tata nilai dan norma lain, yaitu moral, etika, agama yang memuat perintah-perintah, la-rangan-larangan, patut tidak patut, sopan tidak sopan beserta sanksi (moral dan sosial) sudah eksis mendahului hukum (positif) hingga sekarang ini.

Hukum positif, tata nilai, dan norma tersebut pada akhirnya, berjalan bersama mencegah menanggulangi ucapan dan tindakan tidak terpuji. Hukum positif menjalankan kewenangan normatifnya melalui aparat penegak hukum. Etika, moral, dan agama sangat mengandalkan kemauan positif setiap orang untuk mematuhinya; baru yang kedua melalui institusi penegak etik, moral, dan agama.

Etika dan Sumpah Jabatan

Pada tahun 2001, MPR mengeluarkan ketetapan nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Dalam ketetapan tersebut ditegaskan, pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggungjawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa.

Pokok-pokok etika itu telah pula dijabarkan di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan sehingga menjadi lebih perinci. Sebagian bunyinya dirumuskan dan diucap-

kan dengan lantang saat sang pejabat mengangkat sumpah jabatan. Bahwa saya, untuk diangkat dalam jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalih apa pun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapa pun juga. Bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri atau golongan; bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.

Konsekuensi pertama dari sumpah jabatan itu adalah konsekuensi etis, bukan konsekuensi hukum. Apabila si pejabat pengucap sumpah dinyatakan tersangka pelaku tindak pidana, apalagi korupsi maka secara etis jabatannya batal, dan harus ditanggalkan karena telah kehilangan dasar etika moral untuk terus memegangjabatan tersebut.

Realisasi dari konsekuensi ini memang digantungkan pada pejabat pelanggar etika dan sumpah jabatan itu sendiri untuk mundur atau dilakukan oleh pejabat penegak etika. Konsekuensi hukum menjadi konsekuensi kedua yang akan bekerja sesuai prosedur dan birokrasi penegakan hukum dari dan oleh institusi penegak hukum.

Tetapi, dalam realitasnya, etika ditelantarkan sedemikian rupa oleh pelaku pelanggar etika yang memilih mempertahankan jabatannya tanpa risi dan malu. Ditelantarkan juga oleh institusi penegak etika yang acapkali sangat lamban dan mengecewakan. Apalagi, penegak etika itu dari dan oleh internal pelaku pelanggar etika.

MKD penegak etika di DPR, Majelis Etik MK, Pengawasan di MA, Majelis Etik advokat, Notaris adalah contoh institusi etik internal yang cenderung menelantarkan etika atas nama etika.

Ke depan, sudah seharusnya penegak etika dilakukan oleh institusi independen yang diisi oleh orang-orang berintegritas dari luar institusi pelanggar hukum dan etika. Kalau ini bisa dilakukan, ada harapan etika dapat ditegakkan secara paksa kepada pelaku tindak pidana, yang tidak memiliki hati dan akal sehat untuk mundur menegakkan etika untuk dirinya sendiri.

ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU

Anggota DPR RI Periode 2014-2019

ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU





Original Post

Rambu Dicopot

Media Cetak Republika Halaman 13
2018-1-11

Rambu Dicopot

Polda sarankan Pemprov DKI buat pergub ganjil-genap untuk motor.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan akan melaksanakan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan pelarangan kendaraan roda dua melintas di Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Wakil Gubernur DKI Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan, Pemprov DKI berjanji segera merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.

Sandiaga menyatakan, pihaknya langsung gerak cepat dengan menghubungi Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono, maupun pemangku kepentingan lainnya. "Yah, keputusan MA itu hams dijalankan, kita didenda Rp 1 juta, dan revisi akan berjalan, tapi kajian ini lagi dilakukan oleh pemprov," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI, Rabu (10/1).

MA mengabulkan gugatan yang diajukan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar, yang merasa dirugikan oleh Pergub Nomor 141 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 195 Tahun 2014, yang melarang

sepeda motor melintasi Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat. MA menganggap pembatasan lalu lintas sepeda motor bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Pasal 133 ayat 1UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Pasal 5 dan 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Meski demikian, Sandiaga menegaskan, pengguna kendaraan roda dua tidak bisa serta-merta melintasi Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat. Dia mengimbau masyarakat untuk menunggu kajian pergub baru yang dibuat Biro Hukum Pemprov DKI untuk mencabut aturan lama. Sandiaga menyebutkan, kebijakan itu bagus karena mengembalikan rasa keadilan masyarakat agar jalanan tak hanya bisa dilalui pemilik mobil.

"Selama kajian dan pergub belum direvisi, motor masih tidak boleh di kawasan Thamrin. Tapi segera kami lakukan revisi dan setelah revisi pergub disosialisasikan, dikomunikasikan, rambu dicopot, motor bisa masuk kembali," kata Sandiaga.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Andri Yansyah menerangkan, petugas sudah dikerahkan untuk mencopot semua rambu larangan motor melintasi Jalan MH Thamrin dan

Jalan Medan Merdeka Barat pada Rabu siang. Menurut Andri, pencabutan larangan sepeda motor tersebut harus dilihat dari sisi positifnya dan tak perlu dijadikan polemik.

Menurut dia, Pemprov DKI mulai saat ini benar-benar mempercepat peningkatan pelayanan angkutan umum sebagai solusi mengajak masyarakat meninggalkan kendaraan-pribadi. "Mau gak mau kita harus mempercepat peningkatan angkutan umum yang memang menjadi tugas pemerintah, dan semuanya harus mendukung," tutur Andri.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra menuturkan, pihaknya tetap menolak pencabutan aturan larangan motor tersebut. Sehingga, kepolisian akan tetap memberlakukan tilang bagi pengendara motor yang melintas area terlarang bagi roda dua. "Sebelum ada pencabutan, kami tetap melaksanakan kegiatan (perulangan) tersebut," ujarnya.

Halim menjelaskan, dengan dicabutnya Pergub Nomor 195 Tahun 2014 nantinya berdampak pada banyaknya pelanggaran motor yang melintas di Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat. Untuk itu, pihaknya menyarankan Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan untuk membuat pergub baru yang mengatur sistem ganjil-genap bagi kendaraan roda dua. Sebelumnya, kebijakan ganjil-genap hanya diterapkan untuk kendaraan roda empat di Jalan Gatot Subroto, Jalan Jenderal

Sudirman, dan Jalan MH Thamrin.

"Saran kami kepada Gubernur ke depan, sebelum dicabut itu dalam waktu dekat ini tentunya harus dikeluarkan pergub yang baru, untuk membatasi sepeda motor, sama halnya dengan roda empat, yaitu ganjil-genap," kata Halim.

Sementara itu, Gubernur Anies memastikan akan menjalankan putusan MA yang membolehkan kembali roda dua melintas di dua ruas jalan utama di Ibu Kota itu. Baginya, putusan MA bersifat mengikat dan harus dijalankan. "Ini perintah Mahkamah Agung, itu paling tinggi. Ya kita taat pada aturan, putusan MA itu bukan untuk didiskusikan tapi dilaksanakan," kata Anies.

Sebagai gubernur yang disumpah untuk patuh dan taat terhadap konstitusi, Anies sadar harus menjalankan semua aturan yang berlaku. Artinya, terkait putusan MA tersebut, Anies menyatakan akan langsung melaksanakan di lapangan. Anies menyatakan telah memimpin rapat bersama Kepala Dishubtrans DKI Andri Yansyah untuk segera mengeksekusi putusan tersebut.

Dishubtrans DKI, sambung dia, saat ini sedang menyiapkan rute untuk motor di kedua jalan protokol itu. "Sesudah penyiapan rute itu dilakukan, langsung tanda di sana dicopot, kendaraan bisa lewat," ujar

Anies.

rahma sulistya/antara/inas widyanu- ratikah/mas alamil huda ed erik purnama putra





Original Post

CABUT RAMBU Petugas

Media Cetak Republika Halaman 13
2018-1-11

CABUT RAMBU Petugas

CABUT RAMBU Petugas Dishubtrans DKIJakarta mencabut rambu-rambu larangan sepeda motor di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu 110/11. Petugas dikerahkan untuk mencabut rambu larangan motor melintasi di kawasan MH Thamrin hingga Medan Merdeka Barat, sebagai konsekuensi putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan pergub terkait pembatasan motor.

MAHMUD MUHYIDIN





Original Post

PN Cibinong Terapkan SistemE-Panjar

Media Cetak Republika Halaman 14
2018-1-11

PN Cibinong Terapkan SistemE-Panjar

BOGOR - Pengadilan Negeri (PN) Cibinong Kelas IA, Kabupaten Bogor, merilis sistem pembayaran panjar perkara dalam jaringan (online) atau dikenal dengan nama e-Panjar, Rabu (10/1). Sistem ini dinilai sebagai salah satu upaya menuju peradilan unggul dan modern melalui layanan berbasis teknologi informasi (TI).

Ketua PN Cibinong Kelas IA Lendriaty Janis menjelaskan, Kabupaten Bogor merupakan inisiator sistem aplikasi ini. "Belum ada daerah lain yang menerapkan konsep serupa," ujarnya saat peluncuran e-Panjar yang bersamaan dengan rilis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di PN Cibinong.

Melalui e-Panjar, keterbukaan dan transparansi menjadi poin prioritas. Penggugat atau pemohon dapat mengetahui biaya perkara yang telah dipergunakan dan untuk apa biaya tersebut melalui surel, SMS, ataupun surat kepada perkara.

Lendriaty menjelaskan, dalam aplikasi ini, penggugat juga bisa memilih jika masih ada dana atau panjar biaya perkara yang.lebih. Kelebihan uang bisa dikembalikan langsung ke penggugat, baik melalui rekening atau diambil sendiri ke pengadilan. "Keputusan sesuai kesepakatan saat awal mendaftarkan perkara," katanya.

Dengan sistem seperti ini, PN Cibinong berharap, bisa menghindari adanya biaya panjar perkara yang tidak diambil atau mengendap di pengadilan. Transparansi juga membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum ini.

Menurut Lendriaty, keadilan bukan sekadar berbicara keputusan hasil persidangan, melainkan juga bagaimana pencari keadilan diperlakukan. Di antaranya, bagaimana pencari keadilan berinteraksidengan pihak pengadilan untuk mendapatkan keadilan yang diharapkan. Ia yakin, interaksi ini bisa diaplikasikan melalui e-Panjar

Lendriaty juga memastikan, pelayanan PN Cibinong akan lebih pasti dari berbagai aspek, termasuk waktu dan biaya. "Para penggugat bisa memantau dan mempertanggungjawabkan proses yang tengah dan akan berjalan," katanya.

Baru pertama kali diterapkan, Lendriaty tidak menampik bahwa masih terdapat kekurangan dalam aplikasi e-Panjar. Karena itu, PN Cibinong akan terus melakukan perbaikan sesuai kebutuhan masyarakat.

Sistem e-Panjar merupakan kelanjutan dari program aplikasi Surat Kuasa Untuk Membayar secara elektronik atau e-SKUM yang sudah pernah diterapkan oleh PN Pekanbaru Riau. Melalui sistem ini, penggugat atau pemohon dapat menghitung sendiri biaya perkaranya.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Herri Swantoro mengapresiasi inovasi yang dilakukan PN Cibinong. "Aplikasi e-Panjar ini saya lihat akan mempermudah masyarakat dalam mendapat pelayanan dan keadilan, tuturnya.

Sementara itu, Bupati Bogor Nurhayanti menilai, e-Panjar dan pengembangan PTSP ini merupakan terobosan inovatif dalan aspek layanan publik. Ia juga melihat, e-Panjar mampu memberikan dimensi baru layanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

"Semua pihak yang berkepentingan dengan PN Cibinong bisa memperoleh kemudahan administratif dalam pemenuhan haknya dengan lebih tertib, transparan, dan adil," katanya.

adinda pryanka ed ilham tirta





Original Post

Badan Pertanahan Menolak Batalkan HGB Reklamasi

Media Cetak Koran Tempo Halaman 6
2018-1-11

Badan Pertanahan Menolak Batalkan HGB Reklamasi

BPN mempersilakan pemerintah DKI menggugat ke pengadilan.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA - Badan Pertanahan Nasional menolak permohonan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar membatalkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) Pulau D hasil reklamasi di Teluk Jakarta.

Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan tak bisa menarik HGB dari

pengembang Pulau D, PT Kapuk Naga Indah, karena bakal menciptakan ketidakpastian hukum. "Yang telah dikeluarkan itu sah dan sesuai dengan hukum pertanahan," kata Sofyan di Hotel Grand Sahid Jaya, kemarin.

Sofyan menuturkan penerbitan sertifikat HGB di atas hak pengelolaan Pulau D pada Agustus tahun lalu juga atas permintaan pemerintah DKI. Badan

Pertanahan menerbitkan sertifikat berdasarkan pelbagai surat dan dokumen yang dikirim pemerintah Jakarta pada era Gubernur Djarot Saiful Hidayat.

Pemerintah DKI meminta Badan Pertanahan menarik HGB Pulau D dan tidak menerbitkan HGB Pulau C dan G. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai penerbitan HGB Pulau D untuk anak usaha Agung Sedayu Group itu keliru karena dilakukan sebelum DKI memiliki peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Sofyan membenarkan bahwa HGB Pulau D terbit sebelum DKI memiliki dua peraturan tersebut. Namun, kata dia, pemerintah DKI saat itu meyakinkan Badan Pertanahan bahwa penerbitan HGB itu sangat penting. "Pemda DKI memberi surat underwriting, kami tindak lanjuti," ujar dia.

Sofyan menegaskan korespondensi dari pemerintah DKI kepada Badan Pertanahan mengenai penerbitan HGB juga tidak bisa ditarik lagi. Dia menanggapi surat dari Anies yang juga menyatakan pemerintah DKI menarik kembali semua dokumen korespondensi tersebut.

Sofyan mempersilakan pemerintah DKI menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika tidak terima atas penolakan Badan Pertanahan. "Biar pengadilan yang menilainya." Bila telah ada putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap, kata Sofyan, "Kami akan melaksanakannya."

Menanggapi penolakan Badan Pertanahan, Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno hanya mengatakan, "Akan kami pelajari dan koordinasikan dengan Pak Anies dan Biro Hukum." Kepala Biro Hukum DKI Yayan Yuhanah tak mau berkomentar. "Enggak ada tanggapan," kata dia melalui pesan elektronik.

Gubernur Anies belum memberikan tanggapan.Se-belumnya, ia menjelaskan permohonan pembatalan HGB Pulau D merupakan langkah awal untuk menu-

naikan janji kampanyenya menolak reklamasi. Anies mengklaim sudah mengkaji dan mempelajari setiap langkah untuk menghentikan reklamasi selama setahun sebelum kampanye.

Kuasa hukum Kapuk Naga Indah, Kresna Wa-sedanto, hanya membaca permintaan tanggapan melalui layanan WhatsApp dan membalas dengan simbol "salam". Adapun Direktur Utama PT Muara Wisesa Samudra, pengembang Pulau G, Halim Kumala, mengatakan, "Tidak komentar."

FRISKI RIANA | SYAFIUl HADI/ Gangsar Parikesit





Original Post

Hampir Sejuta Dollar AS untuk Fayakhun

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-1-11

Hampir Sejuta Dollar AS untuk Fayakhun

JAKARTA, KOMPAS - Imbalan senilai hampir 1 juta dollar AS disebut mengalir ke anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Fayakhun Andriadi. Imbalan itu diduga terkait dengan pembahasan anggaran pengadaan satelit monitoring dan drone di Badan Keamanan Laut tahun 2016. Imbalan itu berasal dari Fahmi Darmawansyah, Direktur FT Melati Technofo Indonesia, pemenang lelang pengadaan satelit monitoring.

Besaran imbalan itu diambil dari 1 persen anggaran Bakamla pada 2016 senilai Rp 1,2 triliun. Namun, dalam menghitung imbalan tersebut, nilai anggaran Rp 1,2 triliun itu dikonversi ke dollar AS sehingga menjadi 92,7 juta dollar AS. Dari nilai tersebut, diambil 1 persen untuk Fayakhun, yakni 927.756 dollar AS.

Pembagian imbalan itu terungkap dalam sidang lanjutan korupsi pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla tahun 2016, dengan terdakwa Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (10/1). Sidang menghadirkan Muhamad Adami Okta dan Hardy Stefanus, anak buah Fahmi.

Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Amir Nurdi-anto, menunjukkan rekaman percakapan antara Adami dan

Fahmi di aplikasi Whatsapp. Dalam percakapan itu disebutkan imbalan sebesar 300.000 dollar AS telah ditransfer untuk Fayakhun sehingga tinggal 627.756 dollar AS.

Dalam rekaman percakapan tersebut, Adami juga mengung-gah potongan percakapan antara Fayakhun dan Erwin S Arif, pegawai PT Rohde and Schwarz. PT Rohde and Schwarz merupakan vendor PT MTI untuk pengadaan satelit monitoring.

Pada potongan percakapan itu, Fayakhun meminta bukti salinan transfer uang imbalan yang dikirim ke kantor perbankan JP Morgan. Menanggapi permintaan ini, Erwin menyampaikan akan mengonfirmasi kepada Adami. Untuk meyakinkan Erwin, Fayakhun sampai menyampaikan, "Minta tolong ya bro." .

Sejumlah barang bukti terkait transfer imbalan untuk Fa-

yakhun yang dikirim ke sejumlah rekening perusahaan juga diungkap jaksa KPK. Adami pun mengaku telah ditugasi Fahmi untuk mentransfer imbalan ke rekening yang disediakan Fayakhun.

Dengan adanya pemberian imbalan itu, pengadaan satelit monitoring dan drone pun dapat dianggarkan dalam APBN Perubahan 2016. Uang untuk Fayakhun tersebut, menurut Adami, diberikan selama proses penganggaran.

Pada persidangan sebelumnya, tepatnya pada April 2017, disebutkan bahwa Fahmi memberikan imbalan kepada sejumlah anggota DPR senilai 6 persen dari total anggaran Rp 400 miliar pengadaan satelit monitoring dan drone. Nilai imbalan tersebut setara dengan Rp 24 miliar. Uang imbalan untuk DPR itu diserahkan kepada Ali Fahmi alias Fahmi Al Habsyi, staf ahli Kepala Bakamla Laksamana Madya Arie Soedewo.

Selain diperintahkan memberikan imbalan kepada Fayakhun, Adami mengaku juga diperintahkan memberikan imbalan untuk Nofel sebesar Rp 1 miliar. Pemberian imbalan itu merupakan perintah dari Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla saat itu. Eko Susilo Hadi, yang juga telah dipidana dalam perkara ini.

(MDN)





Original Post

Rochmadi Ditangkap KPK, Dealer Bingung Kirim Mobil Pesanan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-11

Rochmadi Ditangkap KPK, Dealer Bingung Kirim Mobil Pesanan

AUDITOR Utama (Tortama) Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) palsu untuk membeli mobil mewah Honda All New Odyssey seharga Rp 700 juta.

Dalam KTP dan NPWP yang diserahkan untuk pembelian mobil itu, tertera nama Andhika Aryanto. Namun di kolom foto KTP terpampang wajah Rochmadi.

KTP dan NPWP palsu itu diperlihatkan jaksa penuntut umum (JPU) KPK dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kemarin.

Pembelian mobil itu lewat anak buah Rochmadi di BPK Ali Sadli yang menjabat Pelaksana Tugas Kepala Au-ditorat III B. Ali lalu meminta bantuan Andrianto, Seller Supervisor PT Panji Rahma Otomotif untuk mencarikan pesanan Rochmadi.

Andrianto kemudian memesannya dari Valentino, Sales Supervisor Dealer Honda Sunter, Jakarta Utara. "Khusus untuk NPWP apakah sudah dilakukan pengecekan bahwa NPWP ini memang terdaftar atas nama Andhika Arianto?" tanya Jaksa KPK Takdir Suhan kepada Andrianto.

"Saya kurang tahu kalau masalah NPWP dan KTP. Biasanya orang kalau dikasih (fotokopi identitas) itu jadi. STNK pun jadi," jawab Andrianto.

Valentino yang juga dihadirkan dalam sidang perkara Rochmadi ini mengaku tak mengecek KTP atau NPWP yang diberikan calon pembeli apakah asli atau palsu.

"Kalau untuk NPWP sih kita tidak pernah periksa itu asli atau enggak. Memang SOP di perusahan kami juga tidak cek itu asli atau enggak," jawab Valentino.

Ketua majelis hakim Ibnu Basuki sempat marah pihak dealer tidak teliti dalam memproses data diri pembeli mobil. Menurut dia, dengan identitas palsu ini, pelaku korupsi mengelabui aparat dalam membeli aset-aset dari uang hasil kejahatan.

"Besok-besok kalau ada yang beli coba cek identitasnya benar tidak ini orangnya. Jangan hanya asal ada kartu identitasnya saja," imbau Ibnu.

Setelah mobil dibeli. Andrianto bingung mengirim mobil pesanan Rochmadi. Pasalnya, Ali Sadli dan Rochmadi sudah ditangkap KPK. Andrianto sempat menghubungi istri Ali, Wuryanti Yustianti untuk menanyakan pengiriman mobil. Namun tak ada respons.

Andrianto akhirnya berinisiatif mengantar mobil itu ke rumah Ali di Kebayoran Symphony Bintaro, Tangerang Selatan. "Saya datang ke rumah langsung. Saya bilang bagaimana Bu mobil enggak ada yang ngakuin. Ini mobil paling mahal di Honda. Kalau mobil di dealer lama, nanti rusak," tuturnya.

BYU





Original Post

Kawal Anggaran, Fayakhun Disebut Dapat Rp 12 Miliar

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-11

Kawal Anggaran, Fayakhun Disebut Dapat Rp 12 Miliar

Sidang Kasus Suap Proyek Bakamla

Anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi diduga mengatur pembahasan anggaran proyek Badan Keamanan Laut (Bakamla) Rp 1,22 triliun. Politisi Partai Golkar itu diduga mendapat "fee" 927.756 dolar Amerika atau sekitar Rp 12,8 miliar.

HAL itu terungkap dalam kesaksian Muhammad Adami Okta, staf PT Merial Esa dalam persidangan terdakwa Nofel Hasan Bakri, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla, di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin.

Awalnya, jaksa KPK menanyakan mengenai dugaan adanya keterlibatan orang DPR dalam proyek Bakamla. "Terkait proses pengadaan Bakamla ini, disebut di DPR. Ada pihak dari anggota DPR yang berhubungan, baik saksi terkait dengan proyek Bakamla ini?" tanyanya kepada Okta.

Okta pun berterus terang. "Ada, dari Komisi I (DPR) , Pak Fayakhun Andriadi, dari Golkar," kata terpidana kasus suap proyek Bakamla yang sudah mendapat bebas bersyarat itu.

Okta adalah anak buah Fahmi Darmawansyah, bos PT Merial Esa dan PT Melati Technofo

Indonesia. Kedua perusahaan itu akan menggarap proyek satellite monitoring dan drone Bakamla.

Okta mengaku tak terlibat pembahasan anggaran proyek. "Jadi saya nggak tahu bagaimana deal awalnya, tapi yang pasti, yang saya tahu, ada pembicaraan antara Habsyi, Fahmi Darmawansyah, dan Pak Fayakhun untuk pengurusan anggaran ini. Dia bilang akan disiapkan (anggaran) Rp 1 triliunan," sebut Okta.

Okta juga mengaku tidak tahu berapa besar commitment fee untuk Fayakhun. Sebab tidak tak berkomunikasi langsung dengan Fayakhun. Tidak (komunikasi langsung), melalui perantara Pak Erwin Arif. Dia sebagai vendor PT Rohde Schwarz Indonesia, perusahaannya juga teman Pak Fayakhun," bebernya.

Ia menjelaskan alur komunikasi Fayakhun ke Erwin.

Erwin lalu menyampaikan pesan ke Okta yang kemudian mem-perlihatkannya kepada Fahmi Darmawansyah.

"Iya, jadi sebenarnya Fayakhun mengirim untuk Pak Fahmi, tapi ditujukan ke Pak Erwin. Erwin ngirim ke saya, ya saya cuma copy terus kasih ke Pak Fahmi," paparnya.

Jaksa menampilkan per-cakapan Okta dengan Fahmi Darmawansyah via WhatsApp (WA). Di situ terlihat adalah tangkap percakapan dengan nama pengirim Fayakhun. Ia menulis akan mengawal anggaran kalau ada komitmen "booking slot". Ia juga meminta, "Yajng untuk teman-teman diberesin."

Jaksa kembali menampilkan tangkapan layaran percakapan WA. Pesannya mengenai Rp 1220 triliun yang dibagi dengan kurs 1 dolar Amerika. Hasilnya, 92.775.665 dolar Amerika. Hasil itu kemudian dikalikan lagi 1 persen menjadi 927.756 dolar Amerika.

Dalam percakapan itu, disebutkan sudah ditransfer 300 ribu dolar Amerika. Sisa kekurangan 637.756 dolar Amerika.

Okta pun menjelaskan angka-

angka itu adalah jumlah uang komitmen untuk Fayakhun. "Pada saat itu kami transfer kurang lebih hampir 1 juta dolar. Kurang dari 1 juta dolar," kata Okta. "Dolar Singapura atau Amerika?" tanya jaksa untuk menegaskan.

Okta menegaskan sudah mentransfer semua uang itu. "Ada bukti transfernya," ujarnya.

Dalam tangkapan layar percakapan Fayakhun dengan Erwin Arif tanggal 10 Mei 2016 sempat menyinggung soal transfer. Fayakhun bertanya kepada Erwin, "Apakah sudah ada salinan transfer ke JP Morgan?"

Erwin membalas, akan mengecek ke Adami Okta. "Ok bro minta tolong ya bro," pinta Fayakhun.

Fayakhun pernah beberapa kali dipanggil KPK. Ketua Partai Golkar DKI itu diduga dikonfirmasi dengan hal itu. Namun usai diperiksa, dia menolak berkomentar.

KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM agar mencegah Fayakhun bepergian ke luar negeri. Komisi antirasuah telah membuka penyelidikan

baru untuk mendalami peran Fayakhun.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menegaskan, Nofel Hasan adalah tersangka terakhir yang disidik dalam perkara suap kepada pejabat Bakamla. Berikutnya, KPK mendalami dugaan suap kepada politisi Senayan untuk mengatur anggaran.

Dugaan pengaturan anggaran itu sudah terlihat dalam dakwaan terhadap Nofel. Bersama dengan Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi (Staf Khusus Bidang Perencanaan Anggaran dan Anggaran Kepala Bakamla), Nofel membuat anggaran pengadaan satellite Monitoring Rp 402,71 miliar dan drone Rp 580,48 miliar.

Fahmi Habsyi lalu mengajak Fahmi Darmawansyah untuk menggarap proyek Bakamla itu. Habsyi meminta Fahmi menyiapkan fee 15 persen. Bakamla lalu membuka lelang proyek, PT Melati Technofo Indonesia terpilih sebagai pemenangnya.

Atas jasanya, Nofel mendapat jatah 104.500 dolar Singapura atau sekitar Rp 1,045 miliar dari Fahmi Darmawansyah.

byu





Original Post

Arie Soedewo Disebut Mengatur Jatah Duit Untuk Pejabat Bakamla

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-11

Arie Soedewo Disebut Mengatur Jatah Duit Untuk Pejabat Bakamla

JAKSA Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla), Eko Susilo Hadi menerima suap 88300 dolar Amerika dan 100 ribu dolar Singapura

Uang suap itu diterima dari Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia (MTI), Fahmi Dharmawansyah. Tujuannya agar PT MTI ditunjuk menjadi rekanan dalam proyek satellite monitoring (satmon), yang bernilai Rp 222 miliar.

Eko menerima suap bersama

Direktur Data dan Informasi Bakamla, Laksamana Pertama Bambang Udoyo serta Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla, Nofel Hasan.

"Telah menerima uang dari Fahmi Darmawansyah yang diserahkan melalui Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus (anak buah Fahmi6red)," kata Jaksa Kresno Anto Wibowo membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Jaksa membeberkan pada Maret 2016, Staf Khusus Kepala Bakamla, Ali Fahmi alias

Fahmi Habsyi menemui Fahmi Darmawansyah dan Adami Okta di kantor PT Merial Esa. Ali Fahmi menawarkan Fahmi Darmawansyah ikut proyek di Bakamla. Namun syaratnya harus memberikan fee 15 persen.

Bakamla lalu membuka lelang proyek satmon dan drone. PT MTI terpilih menjadi penyedia satmon. Setelah penunjukan rekanan, Kepala Bakamla Laksamana Madya Arie Soedewo memanggil Eko ke ruangannya.

Arie menyampaikan kepada Eko mengenai jatah 15 persen yang akan diberikan PT MTI.

"Adapun dari jatah 15 persen tersebut, yang sebesar 7,5 persen akan diberikan oleh PT Melati Technofo Indonesia kepada pihak Bakamla, yang dalam realisasinya akan diberikan terlebih dahulu sebesar 2 persen," sebut jaksa Kresno.

Atas arahan Arie, lanjut jaksa. Eko meminta Bambang Udoyo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memanggil PT MTI. Pada 9 November 2016, Adami Okta datang menghadap. Ia setuju untuk mencairkan jatah 2 persen terlebih dulu.

"Kemudian Arie Soedewo

memberikan arahan kepada terdakwa agar menerimanya dan membagikan kepada Nofel Hasan dan Bambang Udoyo, masing-masing Rpl miliar, sedangkan Rp2 miliar untuk terdakwa," jelas jaksa.

Sebelumnya, nama Arie Soedewo juga disebut dalam surat dakwaan Fahmi Darmawansyah. Ia disebut sebagai pengatur pencairan fee PT MTI dan jatah duit untuk pejabat Bakamla.

Eko ketika menjadi saksi persidangan Fahmi membenarkan Arie yang meminta pencairan fee 2 persen dulu.

byu





Original Post

Bertentangan Aturan Yang Lebih Tinggi, Pergub Larangan Motor Dibatalkan MA

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 5
2018-1-11

Bertentangan Aturan Yang Lebih Tinggi, Pergub Larangan Motor Dibatalkan MA

UPAYA seorang jurnalis, Yu-liansah Hamid dan pengemudi oiek online Didi Iskandar untuk membatalkan Peraturan Gu-bemur DKI Nomor 195 Tahun 2014 terkait pembatasan kendaraan sepeda motor di Jalan MH Thamrin membuahkan hasil.

Pasalnya, Mahkamah Agung dalam salah satu putusannya menyatakan. Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Pergub DKI Jakarta No. 195 tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Pergub DKI Jakarta No. 141 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pergub DKI Jakarta No. 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan MA itu dikeluarkan setelah Yuliansah dan Didi mengajukan hak uji materi yang terdaftar pada 22 September 2107 dengan register Nomor 57 P/HUM/2017.

Tiga hakim agung MA kemudian memutus hasil uji materi

pada 21 November 2017 dengan amar kabul. Dengan begitu, larangan sepeda motor melintas di Jl, MH Thamrin tidak punya dasar hukum lagi.

"Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon 1. Yuliansah Hamid, 2. Diki Iskandar," ujar Ketua Majelis Hakim Agung Irfan Fachruddin, didampingi Yosran dan Is Sudaryono, dikutip dari salinan putusan MA.

MA beralasan, aturan yang dikeluarkan di era Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok itu, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan yang dimaksud adalah Pasal 133 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 199 tentang Hak Asasi Manusia serta. Pasal 5 dan 6 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perun-dang-Undangan.

Menyikapi putusan itu. Gu-bemur DKI Jakarta Anies Bas-wedan menilainya sebagai kabar baik. Pembatalan itu, menurutnya, juga cermin keadilan. "Kita ingin ada kesetaraan kesempatan. Jakarta ini bukan milik sebagian orang, milik semuanya," ucap Anies.

Anies mengatakan, Pemprov DKI siap melaksanakan putusan MA. Jalur MH Thamrin akan kembali dibuka untuk kendaraan roda dua. Namun, bekas Mendikbud itu belum tahu kapan pencabutan larangan akan dilaksanakan. "Kalau MA sudah memutus, ya pasti ditaati dong. Sesegera mungkin, kalau dari MA memutuskan kita laksanakan," ucapnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra guna membahas putusan MA yang membatalkan Pergub tersebut.

Setelah berkoordinasi dengan

Dirlantas, lanjut Sandiaga, pihaknya juga bakal berkoordinasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) hari ini membahas hal yang sama. Koordinasi lanjutan ini perlu dilakukan agar putusan MA tidak menimbulkan kesemrawutan.

"Baru saja kami melakukan koordinasi dengan Pak Dirlantas dan BPTJ. Dan ada FGD (Focus Group Discussionagar) keputusan MA ini tidak menimbulkan kesemrawutan baru," kata Sandiaga.

Politikus Partai Gerindra itu mengungkapkan. Gubernur Anies ingin aturan yang telah dibatalkan untuk direvisi secara cepat. Sebab, permasalahan ini bukan untuk didiskusikan, melainkan dijalankan. "Perintah Pak Gub harus cepat, jadi kita lakukan kajian dan revisi, langsung dilaksanakan," tuturnya.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan, sejak putusan MA.sepeda motor diperbolehkan melintasi jalan tersebut. "Jadi begini, kalau kita masalah

ketentuan hukum, pada saat aturan itu keluar, memang dia sudah berlaku," kata Kadishub DKI Jakarta Andri Yansah.

Meski demikian. Andri menyatakan, untuk tataran pelaksanaan dari putusan tersebut, pihaknya harus melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Bina Marga DKI Jakarta dan Kepolisian.

"Itu kalau aspek hukum seperti itu, makanya Biro Hukum mengundang pihak Kepolisian, Dishub dan Bina Marga untuk membahas mekanismenya seperti apa," tuturnya.

Sementara itu, Wakadishub DKI Jakarta Sigit Wijatmoko memastikan, pihaknya akan mencari upaya lain untuk tetap membatasi penggunaan kendaraan pribadi di ruas jalan ibu kota.

"Kita punya pola transportasi makro ruang, di dalamnya ada pengendalian lalu lintas untuk roda empat dengan sistem ganjil genap, sementara roda dua selain membatasi juga dengan sistem pengendalian parkir," kata Sigit.

PYB/NET





Original Post

Soal Penenggelaman Kapal, Jokowi Dukung Susi

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 6
2018-1-11

Soal Penenggelaman Kapal, Jokowi Dukung Susi

WAPRES Jusuf Kalla dan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) bakal gigit jari. Pasalnya, Presiden Jokowi mendukung kebijakan penenggelaman kapal asing oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pujiastuti. Langkah itu dianggap penting untuk memberikan efek jera terhadap aksi pencurian ikan di perairan Indonesia.

HAL itu dikatakan Jokowi usai menghadiri Rakernas Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, kemarin.

"Kebijakan pemerintah pada dasarnya adalah untuk kebaikan negara. Tiap menteri pasti memiliki kebijakan dan kebijakan itu untuk kebaikan. Enggak ada yang untuk kejelekan, enggak ada," kata Presiden.

Maka itu, Jokowi menegaskan, apa pun kebijakan menteri termasuk penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Menteri Susi pasti didukungnya. Menurut Jokowi, cara seperti itu adalah yang paling pas dalam upaya penegakan hukum.

"Ini bentuk law enforcement yang kita tunjukkan bahwa kita ini tidak main-main terhadap ilegal fishing. Terhadap pencurian ikan. Enggak main-main. Oleh karena itu, yang paling serem ditenggelamkan. Yang paling serem itu. Untuk efek jera," jelas Presiden.

Jokowi juga mendukung apa yang diminta Wapres Jusuf Kalla dan Menko Luhut ke Susi

agar lebih fokus pada ekspor hasil perikanan.

"Saya sampaikan ke bu Susi, bu sekarang konsentrasinya ke industri pengolahan ikan terutama yang mendorong untuk ekspor, ikan untuk ekspor. Karena ekspornya kita turun. Itu saja," jelas Jokowi.

Sementara Menteri KKP Susi Pujiastuti tetap konsisten akan menenggelamkan kapal asing pencuri ikan. Susi pun menyarankan pihak-pihak yang keberatan dengan penenggelaman kapal kepada kapal pencuri ikan asing bisa menyampaikan langsung kepada Presiden Jokowi.

"Jadi, kalau ada yang keberatan atau merasa itu tidak pantas, tentunya harus membuat satu usulan kepada Presiden untuk memerintahkan menterinya mengubah Undang-Undang Perikanan tadi, di mana ada pasal penenggelaman, menjadi tidak ada," kata Susi.

Susi menegaskan, bahwa penenggelaman kapal pencuri ikan sudah diatur di dalam Undang Undang No 45/2009 tentang Perikanan. Dari total penenggelaman kapal selama ini, ujar Susi, hampir 90 persen hasil keputusan pengadilan. Ketika pengadilan memutus sebuah kasus illegal fishing dengan sanksi pemusnahan kapal, maka pihaknya akan menjalankan putusan tersebut dengan menghancurkan serta menenggelamkan kapal.

Dia juga menguraikan, kapal-kapal yang terbukti mencuri ikan di Indonesia diang-

gap sebagai pelaku kejahatan karena kapal tersebut memiliki kewarganegaraan. Jadi, kapal tidak dilihat sebagai alat bukti kejahatan semata.

"Kementerian Kelautan dan Perikanan, hanya mengeksekusi hasil putusan pengadilan pemusnahan kapal dengan penenggelaman," ujarnya.

Melalui penjelasan ini, Susi berharap isu dan kontra pendapat mengenai sanksi penenggelaman kapal bisa disudahi. Jika ada beberapa kejadian penenggelaman kapal yang selama ini dipublikasi media.

menurut Susi, itu memang adalah ide dari dia dan berdasarkan keputusan Presiden Joko Widodo dalam rangka memberikan efek jera kepada pencuri ikarn asing lainnya Bukan sekali ini saja silang pendapat terjadi di internal pemerintah dan membuat kegaduhan di ruang publik.

Penenggelaman kapal, memang diatur secara khusus dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Di mana pada ayat (1) dan (4), mengatur soal itu. Pada

ayat (1) "Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia".

Sementara ayat (4) berbunyi, Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

QAR/NET





Original Post

Ganjil-Genap Akan Diterapkan ke Motor

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 10
2018-1-11

Ganjil-Genap Akan Diterapkan ke Motor

Kebijakan Pengganti Larangan Roda Dua di Kawasan Thamrin

JAKARTA -Pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil-genapyang selama ini diberlakukan pada mobil akan diterapkan ke sepeda motor. Kebijakan ini sebagai pengganti aturan pelarangan roda dua di Bundaran Hl-Medan Merdeka Baratyang telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

Jika pengendara sepeda motor diperbolehkan melintas di kawasan Thamrin, potensi maraknya pelanggaran lalu lintas akan terjadi sehingga tidak langsung dibiarkan kendaraan roda dua lewat Thamrin. "Sarankamipada gubernur dalam waktu dekat tentu harus dikeluarkan peraturan gubernur (pergub) yang baru untuk membatasi sepeda motor sama halnya dengan roda empat yaituganjilgenap," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarrakemarin.

Hingga saat ini, polisi tetap menilang pengendara yang melintasi jalan tersebut. "Sebelum ada pencabutan, kami tetap melaksanakan kegiatan perulangan," tegasnya.

MA membatalkan Pergub No 141 Tahun 2015 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Bundaran HI-Tham-rin. Denganputusan ini, larangan roda dua melintasi jalanan protokol itu tidak berlaku lagi. Pembatalan aturan ini karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Halim menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswe-dan segera membuat peraturan baru pengganti Pergub No 141 Tahun 2015 sehingga tidak ada kekosongan dan tidak serta-mertakendaraan roda dua langsung dibebaskan melintas di kawasan Thamrin.

Menurut dia, yang tepat mengganti larangan roda dua adalah sistem ganjil-genap karena tidak perlu kajian meskipun baru pertama kali diterapkan pada sepeda motor. Pemberlakuan ganjil-genap ini lan-taransudahadapembatasanse-belumnya yang memberikan dampak berkurangnya polusi, tidak ada kecelakaan karena ti-

dak dilintasi sepeda motor dibandingkan ruas jalan lainnya.

Orientasi sebenarnya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. "Kita coba dulu yang ada, itu jadi sampel. Yang kemarin pembatasan sepeda motor, langsung dikeluarkan pergub pembatasan ganjil-genap,"ujar Halim.

Terkait sepeda motor yang sudahmelintas di Jalan Thamrin, polisi akan mengenakan sanksi pelanggaran rambu lalu lintas. Namun, bila Dishub telah mencabut rambu kemudian pergub pencabutan dikeluarkan, polisi membebaskan pengendara sepeda motor melintas selama pergub baru pengendalian lalu lintas belum diterbitkan.

Anies belum dapat menanggapi putusan MA yang membatalkan pelarangan sepeda motor sekaligus masih mempertimbangkan sistem ganjil-genap untuk kendaraan roda dua. "Nanti saya cek ke Dinas Perhubungan dulu," kilahnya.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Iskandar Abu Bakar menilai sistem ganjil-genap untuk roda dua memang sejak dulu diusulkan pihak kepolisian. Namun, belum disepakati lantaran masih banyak kelemahan di antaranya pengawasan manual yangriskanpungutan liar dan menciptakan budaya perilaku berkendara negatif. Pengendara justru memilih membeli dua sepeda motor dengan pelat nomor polisi ganjil dan genap sehingga bisa setiap hari melintas. "Yang diuntungkan

akhirnya industri. Bagaimana mengawasi pelat nomor motor satu-satu secara manual. Mobil sajasulit,"ujamya.

Dari segi manfaat penerapan ganjil-genap rodadua tidak terlalu besarbaikmanfaatudaramaupun kondisilalulintas."Kalauusulsaya terapkan kebijakan parkir. Batasi parkir sepeda motor. Larang rumah dijadikan parkir seperti di kawasan stasiun dan perkantoran. Kemudian, besarkan tarif parkir. Di kawasan Thamrin itu sudah baik angkutan umumnya," kata Iskandar.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah memilih mencabut terlebih dulu rambu-rambu pembatasan yang sangat banyak dan butuh dua hari untuk menyelesaikannya. Pasalnya, hal itu merupakan usulan Dirlantas mengingat apabila ada pengendara yang melintas dan ditindak, tindakan polisi itu tidak akan diakomodasi olehhakim.

Sementara itu, pengendara sepeda motor senang dengan diperbolehkannya lagimelin tas di Bundaran Hl-Medan Merdeka Barat. Mereka kembali menggunakan kawasan Thamrin untuk mempercepat waktu. Kemarin pagi pengendara sudah melintasi kawasan itu dan menjelang sore sepeda motor semakin banyak. "Kita enggak ditilang lagi," kata Munir, 27, pengendara sepeda motor di Medan Merdeka Barat.

helmi syarif/ bima s e tiyadi/yan yusuf





Original Post

Proses Minutasi Kasasi dan Peninjauan Kembali Dipercepat

Media Cetak Koran Tempo Halaman 9
2018-1-11

Proses Minutasi Kasasi dan Peninjauan Kembali Dipercepat

Peraturan Mahkamah Agung dinilai mampu memperkecil celah suap dan penyetipan putusan.

Fransisco Rosarians

francisco@tempo.co.id

JAKARTA - Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali mengeluarkan aturan baku untuk menyederhanakan isi putusan, serta mempercepat proses minutasi di tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Hal ini terangkum dalam Peraturan MA (Perma) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format dan Pedoman Penulisan Putusan atauPenetapan MA. Peratu-ranbaruyangberlaku untuk semua perkara tersebut akan mengakhiri tradisi putusan MA yang memakan waktu berbulan-bulan dan tebalnya mencapai ratusan halaman.

"Jumlahhalamanputusan yang banyak membuat kemungkinan kesalahan ketik dan kesalahan penulisan. Peraturan ini mengatur format putusan yang lebih sederhana," kata juru bicara MA, Suhadi, saat dihubungi, kemarin.

Perma ini, menurut Suhadi, memang lahir setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan uji materi Pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang format putusan pemidanaan tingkat banding, kasasi, dan peninjauankembali.Mahka-mah Konstitusi memerintahkan format putusan pidana di tingkat kasasi dan PK tak perlu lagi mengutip atau mengetik ulang seluruh berkas hukum di pengadilan tingkat sebelumnya. Proses pengetikan ulang ini dinilai memakan waktu panjang sehingga salinan putusan kasasi atau PK sangat lambat diterima para pihak beperkara.

Suhadi mengatakan Perma 9 Tahun 2017 lebih luas dari putusan Mahkamah Konstitusi yang hanya memerintahkan penyederhanaan putusan pada perkara pidana. "Perma ini juga berlaku untuk putusan perkara perdata, militer, tata usaha negara, dan

jinayat," kata dia. "Intinya agar proses minutasi putusan cepat dan salinan putusannya bisa cepat diperoleh masyarakat."

Proses minutasi kerap menjadi alasan Mahkamah Agung untuk mengulur waktu terbitnya salinan

putusan hingga berbulan-bulan. Jeda panjang antara musyawarah putusan dan terbitnya salinan putusan ini juga kerap memunculkan kasus suap. "Lamanya proses minutasi menjadi tidak efektif bagi pencari keadilan untuk men-

dapatkan kepastian hukum mengenai eksekusi putusan. Selain itu, lamanya proses minutasi membuka potensi korupsi," kata peneliti dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), Siska Trisia. Komisi Pemberantasan

Korupsi pernah menangkap mantan Kepala Subdirektorat Kasasi Perdata MA, Andri Tristianto Sutrisna, saat menerima suap dalam upaya mengubah vonis kasasi terdakwa Ichsan Suaidi dalam kasus korupsi proyek pembangunan pelabuhan haji di Lombok. Sebelumnya, seorang hakim agung terjerat kasus etik sehingga harus dipecat karena mengubah isi amar selama proses minutasi putusan. Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengetok sanksi pemecatan kepada mantan hakim agung Achmad Yamanie, yang mengubah putusan PK gembong narkoba Hengky Gunawan dari 15 tahun menjadi 12 tahun penjara.

MaPPI mencatat pertimbangan majelis hakim dalam sebuah putusan kasasi dan peninjauan kembali hanya 12 persen dari total halaman. Sisanya adalah informasi yang sudah dimuat dalam putusan pada tingkat sebelumnya. "Hanya 2-5 halaman yang benar-benar berisi pertimbangan hakim," kata Siska.

Fransisco Rosarians





Original Post

Sepeda Motor di Jalan Protokol

Media Cetak Koran Tempo Halaman 11
2018-1-11

Sepeda Motor di Jalan Protokol

Pemerintah DKI Jakarta sebaiknya membuat kajian yang komprehensif sebelum merumuskan ulang kebijakan transportasi di Ibu Kota, menyusul * putusan Mahkamah Agung yang membatalkan pelarangan sepeda motor di jalan protokol. Mahkamah menilai larangan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 dan Nomor 141 Tahun 2015 itu melanggar hak asasi manusia serta bertentangan dengan Undang-Undang Lalu Lintas.

Pemerintah DKI melarang sepeda motor melintas di jalan protokol mulai Desember 2014. Dari awalnya di Jalan M.H. Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, larangan diperluas sampai ke Jalan Sudirman, Jakarta Selatan. Alasannya adalah untuk mengurai kemacetan serta mempersiapkan pemberlakuan sistem jalan berbayar elektronik (ERP). Sepeda motor dilarang lantaran ERP hanya didesain bagi kendaraan roda empat ke atas. Sepeda motor juga dianggap sering menimbulkan keruwetan dan menyerobot jalur pejalan kaki.

Dari sisi pengaturan lalu lintas, kebijakan itu dianggap berhasil. Kepolisian Daerah Metro Jaya menyatakan, sejak larangan sepeda motor diberlakukan, lalu lintas di jalan protokol lebih teratur dan pengguna kendaraan umum, terutama Transjakarta, bertambah. Jumlah kecelakaan pun berkurang. Penelitian lain menyimpulkan kebijakan itu mengurangi polusi di Ibu Kota. Saat ini ada sekitar 15 juta sepeda motor, sekitar 75 persen dari jumlah total kendaraan bermotor di Jakarta.

Itu sebabnya, apa pun kebijakan pemerintah DKI nanti semestinya merupakan pilihan rasional berdasarkan kajian yang komprehensif untuk mengatasi persoalan transportasi Ibu Kota. Pemerintah DKI tidak perlu latah mencampur-adukkan hak asasi manusia dengan kebijakan teknis lalu lintas, sebagaimana yang diputuskan Mahkamah Agung, kecuali memang ada diskriminasi secara sengaja.

Kalau hasil kaji ulang tetap menyarankan pembatasan, DKI tidak perlu ragu melakukannya lagi. Lagi pula, Pasal 133 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas membolehkan pembatasan lalu lintas kendaraan perorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu. Toh, sudah ada banyak larangan serupa, seperti pembatasan kendaraan roda tiga dan truk gandeng, juga larangan sepeda motor masuk jalan tol.

Tentu akan lebih baik jika kebijakan baru kelak mengakomodasi semua kepentingan. Gubernur DKI Anies Bas-wedan saat ini tengah mengkaji pembuatan jalur khusus sepeda motor di Jalan Sudirman. Kalau hal itu dapat dilakukan tanpa memperparah keruwetan lalu lintas di jalan protokol, kenapa tidak? Tentu sembari memastikan transportasi umum dan sarana penunjangnya terus diperbaiki. Juga perlu dipikirkan langkah untuk memperlambat pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor melalui penerapan pajak progresif untuk kendaraan kedua dan seterusnya, pembatasan usia kendaraan, atau yang lainnya.

Bagaimanapun, kemacetan, polusi, dan kecelakaan merupakan problem utama transportasi di Ibu Kota. Hindari kebijakan populis yang hanya memancing simpati dan dukungan luas tanpa kemampuan mengatasi masalah.

REDAKSI





Original Post

Setya Novanto Siap Seret Pelaku Kakap

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-1-11

Setya Novanto Siap Seret Pelaku Kakap

Jika ingin menjadi JC, Novanto harus ungkap tersangkayang lebih besar.

MANTAN Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto berjanji mengungkap keterlibatan tokoh lain dalam kasus megakorupsi proyek KTP elektronik (KTP-E). Tidak menutup kemungkinan ada orang penting di Republik ini yang terlibat dalam praktik busuk tersebut.

Firman Wijaya, kuasa hukum Novanto, membenarkan kliennya sudah mengajukan status justice collaborator (JC). Terdakwa kasus korupsi KTP-E itu berjanji menelanjangi perkara yang melibatkan banyak pihak mulai dari pemerintah, DPR, hingga pihak swasta.

"Iya (mengajukan JC). Saksi pelaku bekerja sama lah. Pastilah akan mengungkap (bongkar pelaku). Saya dengar begitu (menyeret orang penting)," ujar Firman saat berbincang-bincang dengan Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Bila status JC dikabulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firman berharap kliennya diberikan perlindungan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung 4 Tahun 2011 dan peraturan bersama KPK, Jaksa Agung, Kapolri, Menkum dan HAM, dan LPSK dalam UU 13/2006 dan UU 31/2014.

Di sisi lain, KPK membenarkan pihaknya telah menerima pengajuan resmi dari pihak Setya Novanto yang ingin menjadi JC. Hal tersebut disampaikan juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan di Gedung KPK Jakarta, kemarin.

"Surat tersebut untuk saat ini kita terima dahulu dan akan kita pelajari lebih lanjut. Sebab ada waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari dan mempertimbangkan. Terlebih untuk dikabulkan ada tiga hal yang yang akan dipertimbangkan KPK," terang Febri.

Pertama harus ada pengakuan dari tersangka atas perbuatannya dalam kasus itu. Febri menyatakan hal tersebut merupakan prinsip dasar JC, yakni pelaku mau bekerja sama dan kesadarannya ha-

rus dilihat dari pengakuannya termasuk dengan itikad baiknya.

Informasi benar

Hal yang kedua, menurut Febri, seorang JC harus bersedia secara terbuka menyampaikan informasi yang benar tentang dugaan keterlibatan pihak lain. Dalam hal ini adalah aktor yang lebih tinggi atau aktor intelektual atau pihak lain yang terlibat.

"Ketiga, yang terpenting adalah apakah yang bersangkutan merupakan pelaku utama atau tidak. Sebab JC tidak bisa diberikan kepada pelaku utama," terang Febri.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz menyatakan jika ingin mendapat status JC, Novanto harus membuka nama yang lebih besar di pengadilan. "Potensi nama besar itu ada, tentu waktu dan keterangan Novanto yang akan mengonfirmasi hal itu," terang Donal.

Terlebih untuk dikabulkan sebagai JC ada tiga hal yang yang akan dipertimbangkan KPK,"

Febri Diansyah

Juru Bicara KPK

Kemarin, Novanto yang juga politikus Golkar kembali menjalani pemeriksaan di, KPK. Ia tiba di Gedung KPK sekitar pukul 12.30 WIB dengan menggunakan jaket khas oranye. Pada hari yang sama pula di jam berbeda, dua anak Novanto Rheza Herwindo dan Dwina Michaella juga diperiksa. Begitu pula dengan istri Novanto, Deisti Astriani Tagor.

Seusai menjalani pemeriksaan, Rheza dan Dwina bungkam saat diberondong pertanyaan para pewarta. Keduanya menuju kendaraan dengan mendapatkan pengawalan ketat. Saat mobil mereka keluar dari Gedung KPK, mobil tahanan yang membawa Novanto justru memasuki gedung itu.

Dero Iqbal Mahendra/ (P4)





Original Post

Kondisi Ade Komarudin Memprihatinkan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-1-11

Kondisi Ade Komarudin Memprihatinkan

KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berharap mantan Ketua DPR Ade Komarudin segera pulih. Tokoh senior Golkar itu pingsan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) sehingga ha-rus menjalani operasi karena situasinya yang kritis.

"Saya dapat informasi melalui SMS (pesan singkat). Beliau Sedang di RSPAD. Kita doakan Pak Akom supaya lekas sembuh," kata Airlangga di sela-sela perayaan HUT ke-45 PDIP, Jakarta Convention Center, kemarin.

Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Ace Hasan Syadzily membenarkan Akom sedang menjalani perawatan di RSPAD. Diduga Akom sampai harus dioperasi karena mengalami pendarahan di kepala. "Sekarang masih di intensive care unit (ICU) dan sedang diambil tindakan," kata Ace.

Kabar mengenai Akom sempat simpang siur. Beredar kabar bahwa Akom mengalami serangan stroke setelah terjatuh di kamar mandi pada Rabu (10/1) pagi hari. Insiden tersebut baru lama diketahui

oleh asisten rumah tangga Akom.

Tokoh senior Golkar Agung Laksono membantah Akom sempat jatuh di kamar mandi. Menurut dia, Akom ketika dalam perjalanan menuju RSPAD sempat muntah kemudian pingsan. Ketika tiba di RSPAD, Akom langsung menjalani tindakan medis.

"Memang setelah dirasa kurang baik, lemas katanya, harus ke dokter, tapi masih bisa jalan, masih bisa berdiri. Namun, ketika di perjalanan tiba-tiba muntah terus eng-

gak sadar sehingga sampai sini diambil tindakan medis," kata Agung yang datang menjenguk.

"Kepala diperban, tapi karena lihat dari belakang kita tidak tahu bagaimana wajahnya. Kondisinya memprihatinkan, tetapi sudah dilakukan operasi yang berat," lanjut dia.

Sepengetahuan Agung, Akom selama ini tidak pernah mengeluhkan kesehatannya ataupun merasa sakit. "Ya, saya tidak pernah dengar dia mengeluh, dipendam sendiri saja, selama ini riang gembira

saja dia," terang dia.

Nama Akom sempat mencuat ketika majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan dia menerima uang proyek KTP-E sebesar US$100 ribu. Namun, ia membantah pernah menerima aliran uang haram tersebut.

Ia beralasan tidak pernah duduk di Komisi II DPR yang memiliki mitra kerja Kementerian Dalam Negeri. "Saya bukan anggota Komisi II karena itu saya tidak terlibat dalam proses KTP-E."

(/P4)





Original Post

Fayakhun Dapat Fee untuk Drone

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-1-11

Fayakhun Dapat Fee untuk Drone

Anggota Komisi I Fayakhun Andriadi menerima US$927,756 dari Direktur PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah.

ANGGOTA Komisi I dari Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi dapat jatah US$927,756 (sekitar Rpl2,8 miliar) dari Direktur PT Merial Esa Fahmi Dar-mawansyah untuk membuka blokir penganggaran drone di DPR.

"Pada saat itu kami transfer kurang lebih hampir US$1 juta kurang," kata saksi Adami Okta

dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin.

Adami ialah bagian operasional PT Merial Esa yang menjadi saksi untuk sidang pemeriksaan saksi Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi di Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) Nofel Hasan. Nofel didakwa menerima S$104.500 (sekitar Rpl,045 miliar) dari Fahmi karena memenangkan perusahan Fahmi dalam pengadaan drone dan

satellite monitoring di Bakamla serta mengusahakan anggaran drone.

Dalam dakwaan dijelaskan Nofel bersama dengan Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi selaku staf khusus bidang Perencanaan dan Anggaran Kepala Bakamla Arie Soedwo membuat anggaran pengadaan satellite monitoring senilai Rp402,71 miliar dan drone senilai Rp580,468 miliar.

Namun, anggaran drone masih dibintangi di Komisi I DPR. Artinya, anggaran itu tidak dapat digunakan sebelum syarat-syarat tertentu dipenuhi.

"Fahmi minta pertanggungjawaban dari Pak Habsyi bagaimana dengan proyek yang

dijanjikan, tapi ternyata jawabannya seperti itu," ungkap Adami.

Agar anggaran dapat diloloskan, Fahmi memerintahkan Adami untuk bekerja sama dengan anggota DPR. "Dari Komisi I Fayakhun Andriadi. Saya tidak tahu bagaimana deal awalnya. Namun, yang pasti ada pembicaraan antara Habsyi, Fahmi, dan Fayakhun itu untuk pengurusan anggaran ini."

Pembicaraan

Adami juga mendapat tugas untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening yang disediakan Fayakhun meski tidak langsung ke Fayakhun karena melalui Managing Director PT Rohde and Schwarz Erwin Arif.

"Komunikasi melalui perantara Erwin Arif. Dia vendor PT Rohde and Schwarz, perusahaannya teman Fayakhun. Jadi, alirannya ke saya karena Fayakhun saat itu komunikasi ke Fahmi," jelas Adami.

Pembicaraan Fayakhun dan

Adami juga ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum KPK dalam sidang.

Pembicaraan antara Fayakhun dan Adami 29 April 2017, yaitu Fayakhun Andriadi Saya setuju aja bro. Krn Bakamla bisa dapet sampai 3.000. Kan wajar bila fahmi dapet 400+450 = 850. Saya akan kawal bro, kalau bro juga komit slot tsb (yg utk teman-teman diberesin).

Sementara itu, pembicaraan antara Fahmi Darmawansyah dan Adami Rpl,22 triliun dibagi Rpl3.150 (harga 1 dolar AS) = US$92,775,665 US$ 1% = 92,775,665 = US$927,756.

Adami Sudah ditransfer US$300,000 berarti kekurangannya US$627,756.

Kemudian pembicaraan antara Fayakhun dan Erwin Arif pada 10 Mei 2017. Fayakhun Andriadi Bro Apakah sdh ada salinan transfer yg ke jpmorgan?

Erwin Arief Ok bro aku check ke Dami lagi Fayakhun Andriadi OK bro minta tolong, ya.

RlCHALDO Y H/ (Ant/Mtvn/Dro/PoV P2)





Original Post

DITUNTUT DUA TAHUN

Media Cetak Media Indonesia Halaman 13
2018-1-11

DITUNTUT DUA TAHUN

Terdakwa Wakil Direktur nonaktif RSUD Kardinah-Cahyo Supardi (kiri) berdiskusi dengan pengacaranya seusai mendengarkan pembacaan tuntutan jaksa dalam kasus suap Rp2,9 miliar kepada Wali Kota nonaktif Tegal Siti Masitha di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, kemarin. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa hukuman dua tahun penjara.

ANTARA/R PEKOTOMO





Original Post

Demi Novanto, Data Medis Dimanipulasi

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 1
2018-1-11

Demi Novanto, Data Medis Dimanipulasi

JAKARTA, (PR).-

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan

Fredrich Yunadi dan dokter Bimanesh Sutarjo sebagai

tersangka. Mereka disangka telah merintangi KPK

untuk menyidik Setya Novanto dalam kasus korupsi

proyek pengadaan KTP elektronik. Bentuk

perintangan itu berupa rekayasa dan manipulasi data

medis Ketua (nonaktif) DPR RI tersebut.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengungkapkan, penetapan tersangka itu dilakukan setelah KPK memeriksa 35 saksi dan-ahli. Fredrich dan Bimanesh diduga telah melanggar ketentuan Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi. Ia membantah tuduhan bahwa KPK telah melakukan kriminalisasi terhadap profesi advokat dan dokter.

"KPK hanya fokus pada (pelanggaran) Pasal 21. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 35 saksi dan ahli, tidak ujug-ujug ditetapkan (sebagai tersangka). Kalau soal (pelanggaran) kode etik, silakan diproses oleh IDI-nya, kami tidak ikut campur. Termasuk juga Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia), apakah yang bersangkutan akan disoal kode etiknya, silakan," katanya saat konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (10/1/2018). Saat itu, Basaria didampingi oleh Juru Bicara KPK Febri Dian-syah.

Ia menyatakan, Fredrich dan Bimanesh diduga bekerja sama untuk memasukkan Novanto ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau dengan menggunakan data medis yang telah dimanipulasi sedemikian rupa. Bimanesh merupakan salah seorang dokter yang berpraktik di rumah sakit tersebut. Langkah itu dimaksudkan untuk menghindarkan Novanto dari pemeriksaan oleh penyidik KPK.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Novanto pada Rabu (15/11/2017) pagi, tetapi ia memilih tak datang dan mengirimkan surat. Malam harinya, tim KPK mendatangi kediaman Novanto di Jalan Wijaya XI-II, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mereka telah berbekal surat perintah penangkapan dan penggeledahan.

Ternyata, Novanto tak berada di rumah. Tim KPK pun berlalu dari kediaman mantan Ketua Umum Partai Golkar itu pada Kamis (16/11/2017) pukul 2.50. Hingga Kamis siang, keberadaan Novanto tak jua diketahui sehingga KPK memasukkannya ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kamis malam, KPK mendapat informasi bahwa mobil yang ditumpangi Novanto terlibat kecelakaan tunggal (menabrak tiang larnpu). Ia pun dibawa ke RS Medika Permata Hijau. Anehnya, Novanto tak dibawa ke insta-

lasi gawat darurat (IGD), tetapi langsung ke ruang rawat inap VIP.

"Diketahui bahwa sebelum SN dirawat di rumah sakit, diduga FY telah datang terlebih dahulu untuk berkoordinasi dengan pihak rumah sakit. Didapatkan juga informasi bahwa salah seorang dokter di RS mendapatkan telefon dari seseorang yang diduga sebagai pengacara SN yang menyatakan bahwa SN akan dirawat di rumah sakit sekitar pukul 21.00 dan meminta kamar perawatan VIP yang rencananya akan di-boofcing satu lantai. Padahal, saat itu, belum diketahui SN akan dirawat karena sakit apa," ucap Basaria.

Ia juga mengungkapkan, penyidik menghadapi kendala ketika hendak mengecek informasi ihwal peristiwa kecelakaan tersebut

Atas dasar itulah, KPK menyangka Fredrich dan Bimanesh telah melanggar ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (l) ke-lKUHP.

"Sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak tersangka, KPK telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) pada Selasa (9/1/2018)," tuturnya.

Sebelumnya, untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut, pada 8 Desember 2017, KPK meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menerbitkan surat pencegahan bepergian ke luara negeri. Surat itu ditujukan kepada empat orang. Mereka adalah Fredrich Yunadi, Reza Pahlevi, Muhammad Hilman Mattauch, dan Achmad Rudyansyah. Reza merupakan anggota Polri berpangkat ajun komisaris sekaligus ajudan Novanto saat menjadi Ketua DPR. Hilman merupakan pengendara mobil yang ditumpangi Novanto sekaligus kontributor stasiun televisi swasta. Sementara, Ru-

dyansyah adalah pengacara yang ikut melaporkan pimpinan KPK ke Bareskrim Mabes Polri. "Untuk tersangka BST, dokter, dicegah bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan sejak 8 Januari 2018. Yang bersangkutan dicegah dalam kapasitas sebagai tersangka," ujar Basaria.

Melecehkan

Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) telah membentuk tim pembela untuk Fredrich Yunadi. Tak hanya itu, mereka menilai bahwa komisi antirasywah telah melakukan kriminalisasi terhadap profesi advokat.

Supriyanto Refa -yang ditunjuk DPN Peradi sebagai kuasa hukum Fredrich- menyatakan bahwa DPN Peradi telah membentuk tim hukum yang dipimpin langsung olehnya. Refa mengatakan, upaya pembelaan untuk Fredrich dilakukan karena adanya dugaan kriminalisasi terhadap profesi advokat yang dilakukan KPK.

Dia menuturkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU tentang Advokat dan putusan

Mahkamah Konstitusi RI No 26/PUU-XI/2013, advokat tidak dapat dituntut, baik secara pidana maupun perdata, sejak menerima kuasa dari klien. Soalnya, advokat -dengan itikad baik- hadir untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, menurut Refa, tim hukum DPN Peradi bersama 50.000 anggota Peradi seluruh Indonesia akan membela profesi advokat.

Menurut dia, tindakan KPK menetapkan Fredrich sebagai tersangka sama saja dengan melecehkan profesi advokat. Jika gaya advokat dalam melakukan pembelaan dinilai merintangi penyidikan, itu tak hanya masalah bagi pribadi Fredrich, tetapi berdampak pada nasib advokat secara nasional.

Tindakan arogan KPK telah melecehkan profesi advokat dan bisa terancam punah. Jika gaya advokat (dalam) membela diasumsikan sebagai tindakan merintangi penyidikan, berarti KPK mengerdilkan semangat pembelaan advokat. Sementara, KPK dan advokat bergerak sama berdasarkan undang-undang," ucapnya.

(Ira Vera Tika)





Original Post

BTN Luncurkan E-panjar di Pengadilan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 18
2018-1-11

BTN Luncurkan E-panjar di Pengadilan

DALAM rangka mendukung kelancaran proses peradilan di Indonesia, Fr Bank Tabungan Negara (persero) Tbk menggandeng Pengadilan Negeri (PN) Cibinong meluncurkan aplikasi e-panjar.

Direktur Commercial Banking Bank BTN Oni Febriarto R mengatakan melalui aplikasi e-panjar, masyarakat bisa membayar biaya panjar perkara dengan mudah, praktis, dan real time. Dengan pembayaran secara real dme, pihak pengadilan pun bisa melakukan perhitungan biaya panjar perkara

dengan lebih cepat, tepat, akurat, dan praktis.

"Peluncuran aplikasi e-panjar ini merupakan pilot project dukungan Bank BTN terhadap kelancaran dan ketepatan proses pembayaran biaya panjar perkara kepada seluruh lembaga peradilan di Indonesia. Kami berharap pengembangan aplikasi serupa dapat diterapkan lembaga peradilan lainnya, khususnya yang telah menjalin kerja sama dengan Bank BTN," tutur Oni melalui siaran pers yang diterima, kemarin.

Oni menjelaskan Bank BTN sebelumnya telah menggelar beberapa kemitraan dengan PN Cibinong, yakni dalam hal pengelolaan dana untuk mendukung kegiatan operasional-di

institusi tersebut.

Secara lebih luas, Bank BTN juga telah menggandeng Mahkamah Agung (MA) untuk memberikan beberapa jasa dan layanan perbankan. Di antaranya kerja sama layanan kredit pemilikan rumah (KPR) untuk seluruh pejabat dan karyawan di lingkungan MA, pengelolaan dana operasional, hingga payment point untuk kemudahan transaksi dan layanan perbankan lainnya.

Bahkan, perseroan pun berencana membuka layanan kantor kas di MA untuk memaksimal-= kan pelayanan bagi instansi tersebut.

Bank BTN pun telah menggandeng badan peradilan lain di bawah MA, seperti pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara di seluruh wilayah kerja Bank BTN di seluruh Indonesia.

Dari berbagai jasa dan layanan perbankan yang ditawarkan Bank BTN, perseroan mencatatkan penghimpunan fee based income (FBI) naik 31,68% secara tahunan {year-on-year/yoy) per November 2018. Data keuangan perseroan merekam pada November 2018, emiten bersandi saham BBTN itu telah menghimpun FBI senilai Rpl,45 triliun atau naik dari Rpl,l triliun pada bulan yang sama tahun lalu.

(Try/E-1)





Original Post

Quo Vadis" Satgas Saber Pungli

Media Cetak Kompas Halaman 7
2018-1-11

Quo Vadis" Satgas Saber Pungli

Aradila Caesar Ifrnaini Idris Peneliti Masyarakat Pemantau l
adilan Indonesia Fakultas Hukum Ulrrvmpas pada edisi 4 Ja- L nuari 208 menurunkan JL jL tulisan berjudul "Beban Tugas Polri Semakin Besar". Selain menyoroti persoalan dan tantangan yang harus dihadapi kepolisian, tulisan tersebut juga menyorot kinerja Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Tulisan tersebut menarik dicermati mengingat kerja-kerja yang dilakukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) menyentuh hajat hidup masyarakat luas, dalam hal ini pelayanan publik. Masyarakat sering kali harus berhadapan pada realitas pelayanan publik yang buruk karena tumbuh suburnya praktik pungli. Praktik ini seolah telah men-darah daging dan terjadi hampir di setiap bentuk layanan publik yang diberikan.

Kondisi di atas menempatkan Satgas Saber Pungli dalam posisi sulit dan harus mengemban tanggung jawab yang tak ringan. Sebuah misi yang mustahil berhasil dilakukan dalam waktu singkat Perlu proses panjang untuk mengubah karakter pelayanan publik yang semula korup jadi profesional dan berintegritas. Pun, dibentuknya Satgas Saber Pungli sendiri bukan jaminan pungli akan lenyap. Harus ada evaluasi berkelanjutan dan mendalam guna melihat capaian Satgas Saber Pungli dan perumusan arah kebijakan pemberantasan pungli.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 memberikan empat fungsi utama kepada Satgas Saber Pungli, di antaranya fungsi intehjen, penindakan, pencegahan, dan yus-. tisi. Sayangnya, Perpres No 87/2016 tidak memberikan rambu-rambu yang cukup jelas ihwal kewenangan yang merupakan turunan dari masing-masing fungsi yang dimiliki satgas.

Padahal, itu penting guna nantinya dapat mengukur sejauh mana satgas menjalankan keempat fungsinya melalui kewenangan yang diberikan perpres. Yang muncul justru pertanyaan problematik, misalnya, apakah kewenangan operasi tangkap tangan (PTT) yang dimiliki satgas merupakan bentuk fungsi penindakan atau fungsi

yustisi? Atau, apakah fungsi penindakan yang dimiliki satgas merupakan fungsi penindakan dalam pengertian projustitia?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut memiliki implikasi serius terhadap legalitas tindakan yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli. Dalam menjalankan kewenangan OTT, misalnya, perpres tidak menjelaskan apa yang dimaksud OTT. Apakah OTT tersebut sama dengan istilah OTT yang populer dipakai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Ataukah OTT yang dimaksud merujuk pada definisi "tertangkap tangan" dalam KUHAP? Jika iya, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku saat di-OTT tentu dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana yang harus mendapatkan treatment pidana dan tidak dapat dikenai bentuk pelanggaran administratif.

Kinerja satgas

Dari data yang disajikan Kompas, Satgas Saber Pungli te-lah melakukan sedikitnya 1.340 kegiatan OTT dan telah menangkap 2.719 tersangka yang berasal dari berbagai instansi Dari jumlah tersebut 491 pelaku sedang menjalani proses penyelidikan, 59 pelaku sudah dijatuhi vonis oleh pengadilan, 12 orang dihentikan perkaranya, dan 484 pelaku hanya dikembalikan ke institusi asalnya.

Selainitu, satgas juga berhasil mengumpulkan barang bukti uang sejumlah Rp 315,62 miliar. Dari total tersebut, sekitar Rp 298,62 miliar diperoleh dari UPP Kalimantan Timur.

Jika ditelusuri lebih jauh, angka OTT yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli terbilang kecil jika dibandingkan laporan pengaduan masyarakat yang masuk. Hingga akhir 2017 setidaknya ada 32.000-an laporan pengaduan masyarakat yang masuk. Hal ini tentu tak dapat dianggap sebagai prestasi yang menggembirakan. Satgas Saber Pungli harus mampu menjelaskan tindak lanjut dari laporan pengaduan masyarakat tersebut. Apakah memang tidak ditemukan bukti yang cukup atau hal yang dilaporkan tidak ter- kait dengan pungli.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah ihwal penghentian perkara Penyidik harus menjelaskan alasan perkara pungli dihentikan secara lebih transparan. Publik berhak mendapatkan penjelasan atas keputusan menghentikan sebuah perkara pungli. Apalagi perkara ini dimulai melalui proses OTT, yang sepatutnya sudah terdapat keyakinan dengan diperkuat bukti atau petunjuk tentang ada tidaknya praktik pungli Sebab, ada 484 pelaku hasil OTT dikembalikan ke institusi asal. Hal ini mengindikasikan para pelaku hanya akan ditindak melalui jalur sanksi administratif, bukan jalur pidana. Hal ini menunjukkan adanya dualisme perlakuan bagi pelaku pungli.

Jika dikaitkan dalam penggunaan pasal pidana, bukan tak mungkin pungli dikualifikasikan sebagai pemerasan dalam jabatan dan dikenai pasal 12 huruf e dalam UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Atau dapat pula dikenai dengan pasal-pasal dalam KUHP sehingga sepatutnya pungli dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana bukan hanya pelanggaran administratif.

Barang bukti yang dikumpulkan juga tergolong kecil. Sebagian besar merupakan barang bukti hasil OTT yang dilakukan UPP Kalimantan Timur. Hal ini secara umum mengindikasikan besaran pungli yang dikutip oleh para pelaku bukanlah nominal yang besar, padahal jumlah pelakunya sangat banyak. Kondisi demikian dikhawatirkan akan membebani lembaga peradilan, banjir perkara pungli dengan nominal yang kecil. Padahal, proses penyelesaian perkara pidana umumnya memerlukan sumber daya dan memakan waktu yang tidak sedikit Perlu ada alternatif penanganan perkara pungli dengan nilai kecil yang efektif dan efisien tanpa harus menjadi beban tambahan bagi pengadilan.

Keberadaan Satgas Saber Pungli yang adalah realisasi dari semangat paket kebijakan hukum pemerintah haruslah segera dievaluasi jika tak ingin dianggap sebagai kebijakan tanpa arah yang minus komitmen.

Aradila Caesar Ifmaini Idris





Original Post

Izin Mendagri, Anies Resmi Lantik 8 Pejabat Baru Di Pemprov DKI

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 8
2018-1-11

Izin Mendagri, Anies Resmi Lantik 8 Pejabat Baru Di Pemprov DKI

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan resmi melantik pejabat baru di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Ada 8 pejabat baru yang dilantik Anies, termasuk Rustam Effendi sebagai Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah DKI Jakarta. Pelantikan digelar di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, kemarin.

Anies berpesan kepada para pejabat baru agar bisa bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab. "Saya berharap agar bapak-bapak semua bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya," ujar Anies.

Adapun nama-nama pejabat itu berdasarkan Keputusan Gu- bemur DKI Jakarta Nomor 46 Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 ialah. Artal Reswan W Soewardjo sebagai Asisten Pemerintah Sekretaris Daerah, Syamsudin Lologau sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Rustam Effendi sebagai Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah, Bambang Sugiyono (Asisten Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Permukiman), Suradika (Asisten Deputi Gubernur Bidang Budaya), Herry Supardan (Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta), Faisal Syafruddin (Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi DKI Jakarta) dan Usmayadi (Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur).

Sekda Pemprov DKI Jakarta, Saefullah mengatakan. Gubernur Anies telah terlebih dahulu meminta izin pada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). "Prosesnya (penerbitan SK) sudah semua ditempuh, izin Mendagri sudah keluar," kata Saefullah.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengamini Gubernur Anies telah meminta izin untujt, perombakan jabatan itu. "Sudah," kata Sumarsono.

Copot BW

Sementara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta memberhentikan Ketua KPK DKI Bambang Widjojanto (BW). Sebab, BW sampai saat ini masih berstatus tersangka dugaan rekayasa keterangan palsu di sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010.

"Dalam rangka menciptakan clean goverment, hendaknya para birokrat yang diangkat punya latar belakang bersin pidana, demi terciptanya penegakan hukum bersih dan bebas pidana," tulis OC Kaligis dalam surat bertanggal 5 Januari 2018 yang ditujukan kepada Anies Baswedan.

Dia menjelaskan, BW sampai hari ini masih berstatus tersangka dugaan merekayasa pemberian keterangan palsu di sidang MK pada 2010.

Menurutnya, walaupun perkaranya sudah dideponeer tetap tidak menghilangkan statusnya sebagai tersangka. "Semua ahli hukum akan sependapat dengan saya, bahwa deponeer tidak menghilangkan status tersangka Bambang Widjojanto sampai akhir hayatnya," terangnya.

Menurutnya, karena status tersangka itu jugalah lantas BW diberhentikan sebagai komisioner KPK. Apalagi banyak catatan penyalahgunaan wewenang yang terjadi selama masa jabatannya selaku komisioner KPK. Termasuk temuan BPK mengenai penggunaan uang KPK yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Pemberhentikannya sebagai tersangka dugaan tindak pidana tidak pernah digugat Bambang Widjojanto dan dia sendiri tidak pernah menggugat KPK yang telah memberhentikan dirinya sebagai komisioner," tegasnya.

Kemudian, keputusan de-poneering BW pun tanpa melalui prosedur wajar sesuai dengan keputusan MK Nomor 29/ PUU-XIV/2016 yang menyatakan keputusan deponeering harus melalui proses konsultasi dengan DPR, Mahkamah Agung dan Kapolri. Proses ini dinilainya tidak dilalui oleh Kejagung.

"Menjadi pertanyaan disaat pemerintah giat-giatnya memberantas korupsi dan kejahatan. Anda (Anies) mengangkat tersangka yarrg merekayasa keterangan saksi-saksi di MK segbagai pemimpin pegiat anti korupsi di Pemerintahan Bapak Gubernur.

Apakah pantas seseorang berlatarbelakang pidana yang dideponeer dan diberhentikan sebagai komisioner KPK diangkat kembali untuk jabatan penting di DKI?" tulisnya.

mra





Original Post

Satgas PUPR Ungkap Dugaan Korupsi Jalan Nangka

Media Cetak Media Indonesia Halaman 21
2018-1-11

Satgas PUPR Ungkap Dugaan Korupsi Jalan Nangka

TIM satuan tugas (satgas) pembebasan lahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok membeberkan modus pengerukan keuntungan dari pembayaran ganti rugi pembebasan lahan Jalan Nangka, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, yang anggarannya sebesar Rpl7 miliar dari APBD-P 2015.

Modus pengerukan keuntungan itu diungkap Edwin Kadarusman Sitompul, anggota tim satgas pembebasan

lahan Jalan Nangka yang juga Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, Dinas PUPR Kota Depok.

Ia mengungkapkan banyak modus mark up data bangunan untuk bisa mengeruk keuntungan dari pembayaran ganti rugi itu. Salah satu modus itu ialah dengan menaikkan kualitas bangunan yang masuk daftar pembebasan.

Kualitas bangunan yang tadinya-rendah dinaikkan ke tingkat baik

sehingga pembayaran ganti rugi menjadi lebih besar. Selisih angka penilaian kualitas itu yang menimbulkan kelebihan bayar. Bangunan yang seharusnya mendapat ganti rugi Rp480 juta malah dibayar dengan harga Rp800 juta.

"Total dana APBD-P yang raib mencapai Rp7 miliar. Kecurangan dalam pembayaran ganti rugi tersebut telah dibeberkan saat saya diperiksa penyidik tindak pidana korupsi

Polres Depok. Saya tidak dilibatkan saat pembayaran ganti rugi, " tandas Edwin.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Depok Komisaris Putu Kholis Aryana mengatakan Kepala Dinas PUPR Kota Depok Manto Jorghi sudah diperiksa soal dugaan kasus korupsi pembebasan Jalan Nangka itu. Pejabat itu bahkan sudah lebih dari sepuluh kali dimintai keterangan atas dugaan tersebut.

(KG/J-1)





Original Post

Terpidana Penipuan Masih Berkeliaran

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 3
2018-1-11

Terpidana Penipuan Masih Berkeliaran

BANDUNG Joy Hesa, terpidana vonis hakim kasasi Mahkamah Agung 1 tahun penjara, perkara penipuan Rp 1,2 miliar, masih berkeliaran bebas tanpa menjalani hukuman. Bahkan, beberapa waktu lalu dia mengajukan surat sakit ke jaksa. Informasi yang diperoleh. Rabu (10/1/2018) menyebutkan, pascavonis MA. pihak Kejaksaan Negeri Bandung selaku eksekutor negara, telah melayangkan surat panggilan kedua kepada terpidana sekitar pekan lalu guna menjalankan putusan MA. Namun, disebutkan bersamaan dalam proses upaya peninjauan kembali, pihak terpidana juga melayangkan surat sakit dari dokter sehingga pihak kejaksaan belum bisa melaksanakan putusan MA. Menanggapi hal itu. Kasi Penkum Kejati Jabar Raymond Ali mengatakan. Kejari Bandung akan segera melayangkan surat panggilan ketiga kepada pihak Joy Hesa. "Kalau surat panggilan ketiga tetap tidak ditanggapi juga, terpaksa pihak kejaksaan akan melakukan upaya penjemputan paksa terhadap terdakwa." ujarnya. Pihaknya kata Raymond, juga berterima kasih kepada masyarakat yang memberikan informasi positif kepada kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Kalau hal Ini benar, akan menjadi masukan yang baik bagi kejaksaan.

(YS)





Original Post

Rambu Larangan Sudah Dicopot

Media Cetak Koran Tempo Halaman 27
2018-1-11

Rambu Larangan Sudah Dicopot

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, mengatakan pengendara sepeda motor bisa melintas di Jalan M.H. Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat mulai hari ini. Kebijakan itu dilakukan lantaran terbitnya putusan Mahkamah Agung Nomor 57 Tahun 2017. "Sudah bisa lewat sana lagi," kata dia, kemarin.

Sigit menjelaskan, rambu petunjuk kawasan bebas sepeda motor sudah dicopot kemarin. Itu artinya pembatasan lalu lintas sepeda motor pukul 06.00-23.00 WIB selama tiga tahun belakangan tak berlaku lagi.

Dinas Perhubungan, kata Sigit bakal mengamati kondisi lalu lintas di dua ruas jalan itu selama sepekan mendatang. Pengamatan itu bakal menjadi dasar penentuan kebijakan lanjutan setelah jalan itu kembali dilalui pengendara sepeda motor. "Hasil evaluasinya akan dilaporkan ke gubernur," kata dia.

Untuk mengimbangi hilangnya pembatasan sepeda motor, Sigit mengatakan, Dinas Perhubungan akan meluncurkan program One Karcis One Trip atau OK Otrip pada 15 Januari mendatang. Penumpang bisa pindah ke moda transportasi lain-misalnya dari Transjakarta ke mikrolet-dengan membayar Rp 5.000 untuk sekali perjalanan.

Sigit juga meminta PT Transportasi Jakarta meningkatkan kualitas pelayanan dan menambah jumlah bus gratis yang beroperasi di Harmoni-Bundaran Senayan. Ia mengatakan dua strategi itu bertujuan menyaingi biaya operasional kendaraan pribadi, meliputi biaya bahan bakar dan tarif parkir. "Angkutan umum menarik jika tarifnya lebih kecil dari biaya operasional itu," kata dia.

Tak cuma perbaikan layanan transportasi, Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Iskandar Abubakar mengatakan, pemerintah DKI Jakarta juga harus menerapkan disinsentif bagi pengguna kendaraan pribadi. Ia mengusulkan Dinas Perhubungan membatasi jumlah ruang parkir di sepanjang jalan protokol dan meningkatkan tarif parkirnya. "Itu bisa memaksa pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi publik," kata dia.

LINDA HAIRANI





Original Post

JALUR BEBAS SEPEDA MOTOR TUNGGU MRT

Media Cetak Koran Tempo Halaman 27
2018-1-11

JALUR BEBAS SEPEDA MOTOR TUNGGU MRT

Linda Hairani

linda.hairani@tempo. co. id

JAKARTA - Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Bambang Prihartono, mengatakan kebijakan bebas sepeda motor bagi ruas jalan tertentu tetap diperlukan di Jakarta dan sekitarnya. Selain untuk mengatur lalu lintas, kebijakan itu bertujuan agar pengguna kendaraan pribadi beralih ke sarana transportasi umum.

Menurut Bambang, larangan itu bisa diterapkan lagi di ruas jalan protokol saat mass rapid transit (MRT) beroperasi pada Maret tahun depan." Karena sudah ada transportasi layak seperti Transjakarta dan MRT," kata dia dalam diskusi "Pengaturan Penggunaan Sepeda Motor di Jabodetabek", kemarin.

Bukan cuma sarana transportasi publik yang layak, Bambang mengatakan, kelak perumusan larangan sepeda motor juga harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Menurut dia, putusan Mahkamah Agung Nomor 57 Tahun 2017 menjadi pelajaran bagi pemerintah pusat dan daerah sebelum mengambil keputusan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 Tahun 2017 membatalkan dua peraturan gubernur (per-gub) tentang larangan sepeda motor melintasi Jalan M.H. Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat. Dalam rapat musyawarah pada 21 November 2017, majelis hakim yang diketuai Irfan Fachruddin mengabulkan permohonan uji materi oleh Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar.

Majelis hakim menilai Pasal 1 Pergub Nomor 195 Tahun 2014 dan Pasal 3 Pergub Nomor 141 Tahun 2015 itu bertentangan dengan beberapaaturan.Sa-lah satunya, Pasal 9,11, dan 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Permohonan uji materi dua pergub itu, menurut anggota Badan Kehormatan Road Safety Association Rio Octaviano, diajukan pada 2015 lantaran belum ada sarana transportasi massal yang memadai. Ia juga mempertanyakan alasan larangan itu hanya berlaku untuk sepeda motor. "Yang terjadi adalah transportasi publik belum beres, lalu tiba-tiba

Polisi mengusulkan sistem ganjil-genap berlaku sementara untuk sepeda motor.

dibatasi," kata dia.

Adapun mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Muhammad Akbar, mengatakan larangan sepeda motor dimulai pada Desember 2014. Kebijakan itu merupakan sosialisasi awal sebelum sistem jalan berbayar elektronik (ERP) diterapkan. ERP hanya berlaku untuk mobil.

Pertimbangannya ketika itu,kataAkbar,M.H.Thamrin dan Medan Merdeka Barat dilalui bus Transjakarta. Pemerintah DKI Jakarta juga menyediakan bus gratis rute Harmoni-Bundaran Senayan."Dua jalan itu juga dilengkapi jalur alternatif," kata Akbar.

Atas putusan Mahkamah Agung itu, Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Besar Halim Pagarra, mengusulkan sistem ganjil-genap juga berlaku untuk sepeda motor. Tujuannya, lalu lintas di dua ruas jalan itu tak seketika menjadi semrawut dengan pembatalan larangan tersebut. "Untuk mengisi kekosongan hukum, jadi tidak serta-merta diizinkan lewat," ujar Halim.

Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus menanggapi protes Rio ihwal kesamaan hak. Alfred mengusulkan penerapan kawasan beremisi

rendah. Dengan begitu, hanya kendaraan dengan kadar emisi yang sudah ditentukan yang bisa melintas di kawasan yang ditetapkan pemerintah.

Alfred mengatakan usul itu sesuai dengan Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Bunyinya, tiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. "Jadi, bukan hanya hak untuk meningkatkan taraf hidup yang dibahas," kata dia.

Bambang mengapresiasi usul Alfred. Ia menyatakan bakal mendatangi Kementerian Perindustrian untuk membahas gas buang kendaraan. Koordinasi kebijakan juga bakal dilakukan dengan Otoritas Jasa Keuangan. Tujuannya, membahas sistem pembelian sepeda motor yang bisa dilakukan tanpa uang muka.

Linda Hairani





Original Post

Kementerian Kelautan Ditekan?

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 6
2018-1-11

Kementerian Kelautan Ditekan?

Untuk Menghentikan -Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan di Perairan Indonesia

JAKARTA, (PR).-

Kementerian Kelautan dan

Perikanan ditengarai mendapatkan

tekanan untuk menghentikan

penenggelaman kapal pencuri ikan di

wilayah perairan Indonesia. KKP kini

diarahkan untuk fokus meningkatkan

kinerja industri pengolahan ikan.

Selama tiga tahun terakhir, KKP berkonsentrasi kepada pemberantasan pencurian ikan di perairan Indonesia. KKP mencatat ada 363 kapal yang ditenggelamkan, bersama penegak hukum terkait dari tahun 2014 hingga saat ini.

Presiden Joko Widodo mengatakan, penenggelaman kapal pencuri ikan pada dasarnya merupakan bentuk penegakan hukum yang ditujukan untuk memberikan efek jera. Penenggelaman kapal dipandangnya sebagai bentuk penegakan hukum yang paling

seram.

"Penenggelaman kapal menunjukkan bahwa kita tidak main-main terhadap pencurian ikan," katanya seusai menghadiri rapat kerja nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Rabu (10/1/2018).

Namun setelah 3 tahun penegakan hukum di bidang perairan itu berjalan, presiden mengatakan, KKP agar kini lebih berkonsentrasi kepada peningkatan kualitas industri pengolahan ikan Indonesia. Peningkatan kualitas terutama diarahkan kepada peningkatan daya ekspor industri pengolahan ikan lokal.

Isu penghentian penenggelaman kapal itu, pertama kali mencuat ketika Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan meminta Menteri KKP Susi Pudjiastuti menyetop penenggelaman kapal pencuri ikan, Senin (8/1/2018) lalu. Menurutnya, terdapat opsi lain selain menenggelamkan kapal, di antaranya seperti menyita dan menjadikannya sebagai aset negara.

Kebijakan Luhut itu senada dengan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Selasa (9/1/-2018). Menurutnya, negara luar banyak yang protes ke Indonesia terkait penenggelaman kapal itu. Ia memunculkan opsi agar kapal pencuri yang tertangkap cukup ditahan dan dilelang sehingga hasilnya masuk ke kas negara.

Amanat UU

Susi Pudjiastuti sendiri memberikan pernyataan resmi dalam akun KKP di kanal Youtube, Selasa (9/1/-2018). Menurutnya, penenggelaman kapal adalah tugas negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pasal 49 UU No 49/2009 itu menyebutkan, "Penyidik atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran atau penenggelaman kapal perikanan asing yang berbendera berdasarkan bukti permulaan yang cukup".

"Jadi kalau ada yang merasa berkeberatan atau merasa penenggelaman kapal (pencuri ikan) tidak pantas, tentunya harus membuat usulan kepada presiden untuk memerintahkan menterinya mengubah UU Perikanan yang ada pasal penenggelaman menjadi tidak ada," kata Susi dalam pernyataan resminya itu.

Dia menambahkan, selama 3 tahun penenggelaman kapal, sebanyak 90 persen lebih dari 363 kapal yang ditenggelamkan adalah keputusan pengadilan. KKP hanya mengeksekusi putusan pengadilan mengenai pemusnahan kapal dengan penenggelaman.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo sendiri menanggapi secara umum perbedaan pendapat mengenai penenggelaman kapal tersebut. Menurutnya, semua kebijakan adalah untuk kebaikan negara dan rakyat. Tiap menteri memiliki kebijakan yang bertujuan untuk kebaikan. "Tidak ada yang untuk kejelekan," katanya.

(Muhammad Ashari)





Original Post

Validasi Dokumen Libatkan Publik

Media Cetak Jawa Pos Halaman 2
2018-1-11

Validasi Dokumen Libatkan Publik

Warga Bisa Lapor ke KPU

JAKARTA Pendaftaran calon kepala daerah di 171 daerah resmi ditutup tadi malam. Selain daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon, KPU daerah langsung melanjutkan ke tahap verifikasi dokumen, tes kesehatan, dan verifikasi faktual bagi calon perseorangan.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyatakan, dalam proses verifikasi dokumen, KPU akan melibatkan masyarakat. Karena itu, siapa pun yang memiliki temuan terkait dugaan dokumen

palsu bisa melapor ke KPU di wilayah masing-masing. "Misalnya, ditemukan adanya ijazah palsu," ujarnya saat ditemui di kantor Bawaslu, Jakarta, kemarin (10/1). Menurut dia, warga ndak perlu ragu melapor. Sebab, KPU menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

Jika ada laporan, lanjut dia, KPU akan melakukan verifikasi langsung ke instansi ataupun lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam kasus ijazah palsu, misalnya, KPU bisa melakukan verifikasi ke sekolah atau pejabat yang berwenang seperti dinas pendidikan. "Jadi, kita sangat ber-

hati-hati dalam menentukan karena berdasarkan evaluasi masa lalu, 2015 dan 2017, salah satu pokok masalah adalah keabsahan ijazah," imbuhnya.

Seperti diketahui, kasus pemak-zulan bupati Mimika oleh Mahkamah Agung (MA) sempat menjadi perhatian. Pasalnya, ijazah SMA yang digunakan Elti-nus Omaleng saat pilkada terbukti palsu.

Sementara itu, untuk tes kesehatan maupun psikologi, KPU memercayakan kepada pokja yang dibentuk. Di dalamnya ada Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Himpunan Psikolog Indo-

nesia (Himpsi).

Disinggung mengenai kasus Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi yang ditangkap BNN beberapa saat setelah pelantikan pada 2015, pihaknya secara teknis tidak bisa menjelaskan. Yang pasti, saat memutuskan, yang bersangkutan lolos tes kesehatan. KPU menggunakan rekomendasi pokja yang bertugas memeriksa.

Sementara itu, Persiapan menjelang masa kampanye mulai dibahas. Salah satunya mengenai antisipasi penyalahgunaan media massa sebagai alat kampanye di luar ketentuan yang ditetapkan.

Anggota Badan Pengawas Pe-

milu (Bawaslu) Mochammad Arifuddin menyatakan, pihaknya sudah bertemu dengan tiga lembaga. Yakni, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers. Dalam pertemuan tersebut, kata Afif, disepakati untuk bekerja sama dengan membentuk gugus tugas pengawasan terhadap konten siaran atau penerbitan media massa. "Terutama saat proses kampanye berlangsung," ujarnya di kantor Bawaslu, Jakarta, kemarin (10/1).

Dia menjelaskan, Bawaslu bersama tiga lembaga tersebut akan bersinergi dalam penga wasan.

(far/c6/c15/oni)





Original Post

Genjot Fee Based Income, BTN Luncurkan ePanjar

Media Online inilah.com
2018-01-11

INILAHCOM, Jakarta - PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk meluncurkan aplikasi "e-Panjar" atau pembayaran biaya panjar pengadilan secara elektronik, yang diharapkan dapat turut mendongkrak pendapatan berbasis komisi (fee based income) perseroan.

Direktur Perbankan Komersial BTN Oni Febriarto R di Jakarta, Rabu (10/1/2018), mengatakan melalui e-Panjar, masyarakat dapat membayar biaya panjar perkara dengan praktis, kapan saja dan secara tepat. Sementara, pengadilan juga diharapkan dapat lebih mudah mengelola aspek keuangan.

"Ini proyek percontohan (pilot project) dukungan BTN terhadap kelancaran dan ketepatan proses pembayaran biaya panjar perkara kepada seluruh lembaga peradilan di Indonesia. Kami berharap, pengembangan aplikasi serupa dapat diterapkan oleh lembaga peradilan lainnya," kata Oni.

Adapun, biaya panjar perkara merupakan biaya uang muka untuk pengajuan permohonan atau gugatan agar diproses di Pengadilan Negeri (PN). Sebelumnya, biaya tersebut dibayarkan dan dikelola secara manual untuk keperluan bea administrasi dan biaya operasional persidangan.

BTN sebelumnya telah bermitra dengan PN Cibinong yakni dalam hal pengelolaan dana untuk mendukung kegiatan operasional di institusi tersebut. BTN juga telah menggandeng Mahkamah Agung (MA) untuk memberikan beberapa jasa dan layanan perbankan.

Layanan BTN itu antara lain kerja sama layanan kredit pemilikan rumah (KPR) untuk seluruh pejabat dan karyawan di lingkungan MA, pengelolaan dana operasional, hingga layanan pembayaran untuk kemudahan transaksi dan layanan perbankan lainnya.

BTN juga telah menggandeng badan peradilan lain di bawah MA seperti Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh wilayah kerja BTN.

Dari berbagai jasa dan layanan perbankan yang ditawarkan BTN, perseroan mencatatkan penghimpunan pendapatan berbasis komisi (fee based income/FBI) tumbuh 31,68 persen secara tahunan (year-on-year.yoy) per November 2017.

Merujuk laporan keuangan perseroan per November 2017, emiten bersandi saham BBTN itu telah menghimpun pendapatan komisi senilai Rp1,45 triliun. tarul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/2429734/genjot-fee-based-income-btn-luncurkan-e-panjar



Original Post

Gandeng Pengadilan, BTN Luncurkan Aplikasi E-Panjar

Media Online Bisnis.com
2018-01-11

Karyawati PT Bank Tabungan Negara Tbk memberikan penjelasan mengenai produk perbankan kepada nasabah di Jakarta, Senin (8/1). - JIBI/Dedi Gunawan JAKARTA -- Dalam rangka mendukung kelancaran proses peradilan di Indonesia, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. menggandeng Pengadilan Negeri (PN) Cibinong meluncurkan aplikasi e-Panjar.

Direktur Commercial Banking Bank BTN Oni Febriarto R. mengatakan melalui aplikasi e-Panjar, masyarakat bisa membayar biaya panjar perkara dengan mudah, praktis, dan real time.Menurutnya dengan pembayaran secara real time tersebut, pihak pengadilan bisa melakukan perhitungan biaya panjar perkara dengan lebih cepat, tepat, akurat, dan praktis.

"Peluncuran aplikasi e-Panjar ini merupakan pilot project dukungan Bank BTN terhadap kelancaran dan ketepatan proses pembayaran biaya panjar perkara kepada seluruh lembaga peradilan di Indonesia," ujarnya, Rabu (10/1).

Biaya panjar perkara merupakan biaya uang muka untuk pengajuan permohonan atau gugatan agar diproses di Pengadilan Negeri. Biaya tersebut umumnya dibayarkan dan dikelola secara manual untuk keperluan bea administrasi dan biaya operasional terkait persidangan.

Pihaknya pun berharap dengan pengembangan aplikasi serupa dapat diterapkan oleh lembaga peradilan lainnya, khususnya yang telah menjalin kerja sama dengan Bank BTN.

Oni menjelaskan Bank BTN sebelumnya telah menggelar beberapa kemitraan dengan PN Cibinong yakni dalam hal pengelolaan dana untuk mendukung kegiatan operasional di institusi tersebut.

Secara lebih luas, Bank BTN juga telah menggandeng Mahkamah Agung (MA) untuk memberikan beberapa jasa dan layanan perbankan, seperti kerja sama layanan kredit pemilikan rumah (KPR) untuk seluruh pejabat dan karyawan di lingkungan MA, pengelolaan dana operasional, hingga payment point untuk kemudahan transaksi dan layanan perbankan lainnya.

Bahkan, perseroan pun berencana akan membuka layanan kantor kas di MA untuk memaksimalkan pelayanan bagi instansi tersebut.

Selain itu, Bank BTN pun telah menggandeng badan peradilan lain di bawah MA seperti Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh wilayah kerja Bank BTN di seluruh Indonesia.

//Dongkrak Fee Based Income//

Menurutnya melalui aplikasi e-Panjar, selain masyarakat bisa membayar biaya panjar perkara dengan mudah dan praktis. Serta pengadilan pun dapat menghitung serta mengelola biaya panjar dengan lebih cepat, tepat, akurat, dan praktis. Hal itu akan terus meningkatkan perolehan fee based income Bank BTN.

Adapun, dari berbagai jasa dan layanan perbankan yang ditawarkan Bank BTN, perseroan mencatatkan penghimpunan fee based income (FBI) naik 31,68% secara tahunan (year-on-year.yoy) per November 2018.

Data keuangan perseroan merekam pada November 2018, emiten bersandi saham BBTN telah menghimpun FBI senilai Rp1,45 triliun atau naik dari Rp1,1 triliun pada bulan yang sama tahun lalu.

Selain memberikan layanan pengelolaan dana, Oni menuturkan pihaknya juga membidik akan memberikan layanan lain mulai dari layanan e-channel hingga penyaluran KPR.

"Kami terus berupaya menjangkau semakin banyak masyarakat Indonesia untuk memiliki rumah melalui fasilitas KPR dalam rangka menyukseskan Program Satu Juta Rumah," ujar Oni.

http://finansial.bisnis.com/read/20180111/90/725396/gandeng-pengadilan-btn-luncurkan-aplikasi-e-panjar



Original Post

HEADLINE Dusta Setya Novanto Bakal Seret Banyak Tersangka?

Media Online liputan6com
2018-01-11

Liputan6.com, Jakarta - Skenario Setya Novanto dibongkar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kecelakaan pada Kamis malam 16 November 2017, yang menurut pengacara Fredrich Yunadi, bikin mobil hancur...cur...cur dan kepala Ketua nonaktif DPR itu benjol sebesar bakpao hingga nyaris game over, diduga kuat sudah dirancang sebelumnya.

Setelah memeriksa 35 saksi dan ahli, KPK mengaku mendapat bukti skenario pihak Setya Novanto. Mereka yang diduga terlibat, kini ikut dijadikan tersangka.

Komisi antikorupsi menetapkan pengacara Setya Novanto saat itu, Fredrich Yunadi, dan dokter RS Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo, sebagai tersangka.

"Penyidik meningkatkan status FY dan BST dari penyelidikan ke penyidikan. FY ini seorang advokat dan BST seorang dokter," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu 10Januari 2018.

Mereka diduga kongkalikong untuk memanipulasi data medis Setya Novanto ketika masuk RS pada Kamis 16 November 2017.

"FY dan BST diduga memasukkan tersangka SN (Setya Novanto) ke salah satu RS untuk dilakukan rawat inap dengan memanipulasi data medis," lanjut Basaria.

Fredrich diduga menelepon dokter Bimanesh untuk memberitahukan soal rencana Setya Novanto masuk ke rumah sakit tempatnya praktik. Dia memesan satu lantai di RS Medika Permata Hijau, sebelum kecelakaan terjadi.

"Dokter tersebut diduga sudah menerima telepon dari pihak pengacara bahwa SN akan dirawat di ruang VIP dan berencana untuk membooking satu lantai VIP itu," kata Basaria.

KPK dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sendiri sudah berkoordinasi terkait penetapan tersangka ke dokter Bimanesh ini. IDI menyerahkan sepenuhnya ke KPK.

"Kami sudah berkoordinasi dengan KPK terkait hal ini. Tentang prosesnya nanti seperti apa, tindak lanjut seperti apa, termasuk apakah nanti dibutuhkan pendampingan hukum dari organisasi profesi," kata Sekretaris Jenderal IDI Adib Khumaidi.

Menurut dia, IDI pun tengah mengusut dugaanpelanggaran etik oleh Bimanesh. Penyidikan tersebut dilakukan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI. Apabila terindikasi ada pelanggaran etik, pihaknya akan melakukan pembinaan dan memberi sanksi jika diperlukan.

IDI kemudian mengingatkan agar para dokterbekerja sesuai standar dan etika.

"Kalau kita (dokter) sudah bekerja sesuai standar, SOP, dan etika, tentunya tidak ada upaya-upaya yang dianggap menghalang-halangi proses hukum," kata dokter spesialis ortopedi itu.

Kasus ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi setiap pengacara dan masyarakat agar tidak melindungi orang yang bermasalah dengan hukum, termasuk koruptor.

"KPK mengimbau agar pihak yang menjalankan profesi advokat atau dokter harus menjalankan pekerjaan dan tidak menghambat proses hukum yang berlaku, khususnya upaya pemberantasan korupsi," kata Basaria.

1 dari 3 halamanMasih Banyak Tersangka Lain?Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menjawab pertanyaan usai memberi keterangan terkait penetapan tersangka baru terkait dugaan korupsi e-KTP di Jakarta, Rabu (10/1). KPK menetapkan dua tersangka baru yakni FY dan BST. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menegaskan pihaknya tak akan berhenti pada dua tersangka dalam kasus dugaan merintangi penyidikan kasus korupsi e-KTP yang menjeratSetya Novanto.

Masih ada tiga orang yang berstatus sebagai saksi dalam cabang kasus e-KTP ini. Hilman Mattauch, mantan kontributor salah satu televisi swasta Reza Pahlevi, ajudan Setya Novanto dan Achmad Rudyansyah, swasta.

Namun, saat ini, mata publik sedang tertuju ke Hilman Mattauch. KPK, kata dia, tengah mengkaji status hukum Hilman dalam kasus tersebut.

Sebab, Hilman diduga sebagai salah satu pihak yang melarikan Novanto saat akan ditangkap oleh penyidik KPK di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada pertengahan November 2017 lalu.

Hilman juga diduga turut dalam skenario kecelakaanNovantodi daerah Permata Hijau. Sebab, Hilman merupakan sopir mobil yang ditumpangi oleh Ketua nonaktif DPR RI tersebut.

"Penyidik masih mendalami hal tersebut, kenapa kemudian Hilman masih saksi? Kita tunggu saja," ujar Basaria.

Menurut dia, tak menutup kemungkinan Hilman akan turut dijerat setelah Fredich dan Bimanesh.

Tak hanya Hilman, KPK juga mengkaji status keluarga Novanto. Menurut Basaria, pihaknya tengah mencari dua alat bukti untuk menjerat tersangka lainnya.

"Kalau kita bisa buktikan baik itu H (Hilman), baik itu keluarga yang merupakan bagian dari skenario maka yang bersangkutan bisa jadi berikutnya ditingkatkan statusnya jadi tersangka," kata Basaria.

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, Tama S Langkun, mengatakan, pengembangan kasus Setya Novanto ini merupakan pesan bagi siapapun yang berusaha merintangi penyelidikan dan penyidikan KPK, bisa diganjar hukum.

"Ini norma hukum sudah bertahun-tahun yang lalu. Namun memang, upaya hukum seperti ini tidak sering dilakukan penegak hukum yang lain. Jadi belum banyak masyarakat yang sadar ada pasal yang mengatur tidak boleh melindungi atau menghalangiproses hukum," kata Tama kepada Liputan6.com.

Tama berharap KPKmengusut tuntas upaya menghalangi proses hukum kasus e-KTP ini.

"Kita harus apresiasi KPK dalam konteks pemberantasan korupsi ini. Sebab, di samping perkara pokoknya sendiri, KPK mengusut adanya upaya merintangi perkara. Selanjutnya, KPK harus usut tuntas siapa pihak lain yang membantu Setya Novanto," ujar Tama.

2 dari 3 halamanLicin Bagai BelutTersangka korupsi proyek E-KTP Setya Novanto tertunduk jelang mengikuti sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (13/12). Sidang diskors untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Setya Novanto. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)Tak hanya sekali Setya Novanto berulah untuk menghindari panggilan KPK denganmasuk rumah sakit. Kecelakaan dan rawat inap pada Kamis 16 November 2017 merupakan kedua kalinya Setya Novanto masuk rumah sakit.

Upaya ini dilakukanuntuk mangkir dari panggilan KPK pascapenetapan tersangka kedua kalinya dalam kasus e-KTP pada 10 November 2017.

Sebelumnya,Setya Novantojuga pernah menjalani perawatan di Rumah Sakit (RS) Premier, Jatinegara, Jakarta Timur pada Minggu, 17 September malam.

Awalnya, ia dirawat di RS Siloam. Awalnya, Novanto dikabarkan pingsan saat sedang berolahraga.

Dokter mendiagnosisnya terkena penyakit vertigo. Selanjutnya, ia juga disebut mengidap sakit ginjal, penyakit jantung, hingga tumor di tenggorokan.

Dia juga sempat melakukan operasi katerisasi jantung di Rumah Sakit Premier.

Momentum Setnov dikabarkan sakit kala itu berbarengan dengan surat pemanggilan pemeriksaan perdana sebagai tersangka oleh KPK.

Komisi antikorupsi menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi megaproyek e-KTP.Namun, Novanto menang dalam putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat, 29 September 2017. Status tersangkanya pun dianulir.

Setelah dinyatakan bebas, Setya Novanto meninggalkan rumah sakit pada Senin 2 Oktober 2017 malam, pascasepekan lebih dirawat. Keluarnya Setnov lolos dari pantauan wartawan.

"Benar sudah pulang tadi malam. Kurang lebih pukul 20.00," ujar Humas RS Premier, Sukendar, kepadaLiputan6.comdi Jakarta, Selasa 3 Oktober 2017.

Saat ini, kasus Setya Novanto telah bergulir ke persidangan. Setya Novanto didakwa menyalahgunakankewenangan untuk menguntungkan diri sendiri, serta memperkaya orang lain dan korporasi.

Jaksa menyebutkan, sejak awal proyek e-KTP telah diatur untuk menggunakan anggaran rupiah murni yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuannya, agar pencairan anggaran membutuhkan persetujuan DPR RI.

Perbuatan Setya Novanto itu menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun.

Setya Novanto didakwa melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1.

http://news.liputan6.com/read/3221926/headline-dusta-setya-novanto-bakal-seret-banyak-tersangka



Original Post

KPK Langsung Tahan Fredrich Di Pemeriksaan Perdana?

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-01-11

RMOL. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung mengagendakan pemeriksaan terhadap Pengacara Fredrich Yunadi.Pemeriksaan perdana pengacara Setya Novanto itu dijadwalkan pada Jumat (12/1).

"Kami harap yang bersangkutan (Fredrich Yunadi) dapat memenuhi proses hukum, dapat hadir memenuhi panggilan tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/1).

Sudah bukan rahasia umum, KPK beberapa kali menahan tersangka di hari pemeriksaan perdana. Lalu apakah hal itu juga berlaku kepada Fredrich? Febri belum bisa memastikannya.

Menurut dia, kehadiran Fredrich sangat penting guna mengklarifikasi kasus dugaan merintangi penyidikan kasus korupsi e-KTP yang disangkakan kepadanya.

"Jika memang ada tanggapan dan bantahan nanti bisa disampaikan oleh yang bersangkutan saat dirinya hadir memenuhi panggilan KPK tersebut," ujarnya.

Kuasa hukum Fredrich, Sapriyanto Refa mengatakan, surat panggilan dari KPK sudah diterima kliennya, Selasa (9/1).

"Setelah kita terima SPDP dan surat panggilan. Surat panggilan untuk menghadap pada hari Jumat. Hari Jumat tanggal 12 Januari (diperiksa) sebagai tersangka," kata Refa terpisah.

Walau begitu, Fredrich belum bisa dipastikan langsung memenuhi panggilan perdananya selaku tersangka. Kata Refa, dia akan mendiskusikan terlebih dahulu dengan timnya terkait panggilan pemeriksaan Fredrich tersebut.

Fredrich dan dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo telah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus menghalangi penyidikan perkara korupsi e-KTP yang telah menjerat Setnov.

Fredrich dan Bimanesh diduga kongkalikong memanipulasi data medis Setnov agar bisa rawat untuk menghindari pemeriksaan KPK pada pertengahan November 2017 lalu.

Mereka berdua dijerat dengan Pasal 21 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [nes]

http://hukum.rmol.co/read/2018/01/11/321787/KPK-Langsung-Tahan-Fredrich-Di-Pemeriksaan-Perdana-



Original Post

Pembatasan Tetap Perlu

Media Cetak Kompas Halaman 25
2018-1-11

Pembatasan Tetap Perlu

Setelah pencabutan pembatasan sepeda motor, DKI kini harus menyiapkan mekanisme lain untuk menata dan mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor guna mengurai kemacetan.

JAKARTA, KOMPAS - Pascakepu-tusan Mahkamah Agung mengenai pembatalan Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pembatasan Sepeda Motor, Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama Biro Hukum DKI dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mematuhi keputusan itu. Namun, dalam rangka pengaturan lalu lintas, tetap akan diupayakan sejumlah solusi mengenai pengaturan lalu lintas.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Halim Pagarra mengatakan, dengan pencabutan pembatasan sepeda motor di Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan langsung memberlakukan dan membuat peraturan gubernur untuk mengenakan aturan ganjil-genap pada sepeda motor yang juga sudah diterapkan pada mobil.

"Jadi, tidak serta-merta kendaraan roda dua itu dibebaskan langsung lewat Jalan MH Thamrin hingga Bundaran Hotel Indonesia," kata Halim seusai menjadi pembicara dalam diskusi soal pencabutan pembatasan sepeda motor yang diselenggarakan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Menurut Halim, pembatasan ini penting guna mengatasi kemacetan di Jakarta dan mendorong warga menggunakan transportasi umum massal. Pembatasan kendaraan yang dilakukan Pemprov DKI selama ini dinilai sudah di jalur yang benar, yaitu pembatasan mobil diawali 3 in 1, lalu diganti dengan peraturan ganjil-genap, dan nantinya akan menjadi jalan berbayar (ERP).

Pembatasan sepeda motor di ruas Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat, menurut data Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, selama ini terbukti sudah menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di ruas jalan itu. Angka warga yang beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum massal pun naik. Selama ini, dengan pembatasan sepeda motor, kecepatan

kendaraan di ruas tersebut naik, dari 20 km per jam menjadi 30 km per jam.

Halim mengatakan, pembatasan kendaraan sesuai dengan Pasal 133 Ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009. "Namun, dengan adanya keputusan MA, ya kita harus terima juga," ujarnya.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Iskandar Abubakar mengatakan, pembatasan kendaraan perlu tetap memperhatikan prinsip keadilan. Salah satunya pembatasan sepeda motor dan mobil yang setara. Untuk sepeda motor, ia mengusulkan pembatasan ruang parkir hingga menaikkan tarif parkir. Ia sepakat, penggunaan sepeda motor di Ja-

karta sudah terlalu besar, tidak mungkin diabaikan.

Kepala BPTJ Bambang Prihartono menambahkan, pihaknya akan menyampaikan masukan yang terkumpul kepada Pemprov DKI Jakarta

Kepala Dinas Perhubungan DKI Andry Yansyah mengatakan, setelah rambu-rambu pembatasan sepeda motor dicabut, mekanisme penataan selanjutnya akan dibahas bersama Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga DKI serta Polda Metro Jaya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum bersedia memberikan keterangan mengenai mekanisme setelah pencabutan rambu-rambu pembatasan sepe-

da motor. "Nanti kita tunggu dulu hasil pembahasannya," katanya.

Dishub kaji pola lain

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wi-jatmoko menjelaskan, dalam sepekan ini lalu lintas di Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat akan dipantau dan dibuat simulasi untuk mendapatkan solusi pengaturan lalu lintas. Selanjutnya baru mengusulkan opsi-opsi kepada gubernur.

"Rohnya tidak lepas dari traffic demand management," ujar Priyanto, Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub DKI Jakarta

Sigit menambahkan, Dishub akan melakukan survei dan per-

hitungan. Pengaturan lalu lintas tetap mengacu kepada pola transportasi makro sehingga tetap akan mengacu pada perhitungan satuan ruang parkir dengan volume lalu lintas di Jalan Sudirrnan-MH Thamrin.

Saat ini di ruas tersebut ada 36.000 unit satuan ruang parkir untuk semua jenis kendaraan. Saat jam sibuk, volume kendaraan melebihi kapasitas tempat parkir, apalagi jika sepeda motor bebas lagi melaju di Jalan Sudirman-Thamrin. Terkait pengaturan lalu lintas, kata Sigit, selain opsi-opsi yang disampaikan, DKI tetap mendorong peralihan pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum.

(HLN/IRE)





Original Post

KPK Bidik Tersangka Baru Kasus \\Penyelamatan\\ Novanto

Media Online metrotvnews.com
2018-01-11

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah membidik tersangka baru di kasus upaya merintangi proses penyidikan korupsi KTP-el, yang menjerat Setya Novanto. Lembaga Antikorupsi memastikan masih ada pihak lain yang ikut terlibat dalam kasus tersebut.

"Saksi lainnya bisa saja dalam pengembangan kalau kita bisa buktikan (dijadikan tersangka)," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 10 Januari 2018.





Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan Advokat Fredrich Yunadi dan Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo. Padahal tiga orang lagi yang diduga ikut terlibat dalam pelarian Novanto, bahkan ketiga orang itu yakni Reza Pahlevi, M Hilman Mattauch, dan Achmad Rudyansyah telah dicegah bepergian ke luar negeri.

Basaria tak menepis, kalau ketiga orang yang telah dicegah itu berpotensi menjadi tersangka selanjutnya. Tak hanya itu, dia menegaskan, pihaknya tidak akan segan-segan menjerat semua pihak yang terlibat jika ditemukan bukti yang cukup.

"Maka untuk berikutnya bisa saja jadi tersangka," ujarnya.

Baca: Skenario Fredrich Yunadi untuk Selamatkan Novanto

Basaria membantah pengusutan kasus ini bagian dari kriminalisasi. Dia mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) serta Ikatan Doktor Indonesia (IDI) terkait penetapan tersangka Fredrich dan Bimanesh.

"Ini sudah jelas ada pasalnya, ini bukan kriminalisasi dan sudah kita terapkan sebelumnya untuk orang lain. Intinya apakah unsur terpenuhi adanya dua alat bukti sudah ada, maka unsur delik pasal 21 (UU Tipikor) terpenuhi, silakan lanjut (ke tahap penyidikan)," ungkapnya.

KPK sebelumnya, menetapkan Advokat Fredrich Yunadi dan Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo sebagai tersangka. Keduanya diduga kuat telah menghalang-halangi proses penyidikan perkara korupsi KTP-el yang menjerat Novanto.

Akibat perbuatanya, Fredrich dan Bimanesh dijerat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
(JMS)

http://news.metrotvnews.com/hukum/JKRlOMpb-kpk-bidik-tersangka-baru-kasus-penyelamatan-novanto



Original Post

Fredrich: KPK Mimpi Di Siang Bolong

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-01-11

RMOL. Pernyataan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan tentang adanya kongkalikong memanipulasi data medis Setya Novanto oleh advokat Fredrich Yunadi dan Dokter RS Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo langsung ditepis. Fredrich menilai tuduhan komisioner KPK terhadap Bimanesh merupakan fitnah yang keji. "Beliau mantan Kombes polisi, baru pensiun, beliau S3 ahli penyakit dalam, ginjal. Jika menuduh, berarti KPK menuduh Polri merekayasa juga. Tidak masuk akal," jelas Fredrich Yunadi melalui sambungan telepon, Rabu (10/1). Dia menegaskan bahwa hal itu tidak benar. Dia juga tidak pernah memesan satu lantai di Rumah Sakit (RS) Medika Permata Hijau, sebelum Novanto dirawat setelah kecelakaan. "Itu fitnah, (KPK) mimpi di siang bolong, lantai tersebut ada empat pasien lainnya, emangnya bisa diusir ? Gila," jelasnya Fredrich menjelaskan bahwa Novanto tak berada sendirian di lantai rawat inap VVIP RS Medika Permata Hijau. Dia berani jamin, saat itu ada empat pasien lain yang berada di sana. "Edan, itu isapan jempol belaka, ketika SN dirawat sebelahnya ada empat pasien yang dirawat. Saya punya bukti fotonya," ujar Fredrich. Fredrich juga menjelaskan bahwa dia baru datang ke RS Medika Permata Hijau sekitar pukul 19.30 WIB. Nah, Novanto sendiri sudah duluan datang pukul 18.20 WIB. Sementara pemesanan kamar baru dilakukan sekitar pukul 20.50 WIB. "Saya booking setelah mendapatkan surat pengantar dari dokter. Ada bukti foto, rekaman TV, ketika saya antri daftar," kata Fredrich. Fredrich dan Bimanesh telah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus menghalangi penyidikan perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP yang telah menjerat Setnov. Mereka berdua dijerat Pasal 21 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [nes]

http://hukum.rmol.co/read/2018/01/11/321791/Fredrich:-KPK-Mimpi-Di-Siang-Bolong-



Original Post

Maju Pilgub, Harta Ganjar Tercatat Rp6,7 Miliar

Media Online inilah.com
2018-01-11

INILAHCOM, Jakarta - Calon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diketahui terakhir melaporkan kekayaannya pada 9 Januari 2018. Ganjar memiliki harta jumlah uang mencapai Rp6.729.155.082.

Laporan itu tercatat dalam laman Pantau Pilkada Indonesia dalam situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), http//kpk.go.id/id/pantau-pilkada-indonesia.

Laman itu memang tidak ada merinci total harta para calon termasuk Ganjar. Sedangkan dalam dalam aplikasi Anti-Coruption Clearing House (ACCH) milik KPK, LHKPN Ganjar yang dikirim 4 Juli 2014 mencatat harta Ganjar baru berkisar Rp3.793.595.672.

Sedangkan untuk nama pasangan Ganjar Pranowo, Taj Yasin belum tercatat dalam dua sumber informasi calon yang telah menyerahkan LHKPN. Baik di situs resmi KPK maupun di aplikasi ACCH.

Sebelumnya, staff Bidang LHKPN KPK, Kunto mengatakan untuk mengetahui update terbaru siapa saja calon yang sudah memasukkan LHKPN, dapat diakses melalui laman Pantau Pilkada Indonesia dalam situs resmi KPK.

"Kalau pelaporan sebagai calon kepala daerah bisa di cek disini http//kpk.go.id/id/pantau-pilkada-indonesia," katanya kepada INILAHCOM, Rabu (10/1/2018).

Ia menjelaskan persoalan LHKPN memang sudah menjadi peraturan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk seluruh calon kepala daerah yang akan berlaga di Pilkada Serentak 2018.

"Menurut peraturan KPU syarat sebagai calon harus melaporkan LHKPN dan paling lambat tanggal 20 Januari 2018," jelasnya.

Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta calon kepala daerah yang berlaga dalam pemilihan kepala daerah 2018 segera memasukkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KPK membuka 20 posko sebagai tempat melaporkan LHKPN untuk keperluan pilkada 2018.

Ia menyatakan setidaknya ada lebih dari 360 calon kepala daerah yang sudah melaporkan LHKPN. Ia berharap calon kepala daerah menyampaikan informasi secara benar.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme juncto Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan para pejabat negara harus bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Ikhtisar dari harta kekayaan pejabat yang telah menyampaikan LHKPN dapat diakses oleh publik melalui situs yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat tanda terima penyerahan LHKPN pun menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon yang akan mendaftar di pilkada 2018. Syarat lainnya antara lain surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana, surat keterangan sedang tidak menjalani pidana di dalam penjara, surat keterangan sudah selesai menjalani masa pidana, surat keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya, surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari kepolisian, surat keterangan tidak sedang dalam kondisi jatuh pailit (bangkrut), dokumen wajib pajak, surat keterangan berhenti sebagai pejabat negara, fotokopi e-KTP, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi, daftar nama tim kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota atau kecamatan dan pasfoto terbaru. hpyul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2429746/maju-pilgub-harta-ganjar-tercatat-rp67-miliar



Original Post

KPK Punya Bukti Kuat Tetapkan Fredrich Sebagai Tersangka

Media Online metrotvnews.com
2018-01-11

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, Fredrich Yunadi ditetapkan sebagai tersangka melalui proses yang cukup panjang. Dia ditetapkan sebagai tersangka, setelah penyidik menemukan dua alat bukti terkait dugaan merintangi pengusutan kasus KTP-el, yang menjerat Setya Novanto.

"Dua alat bukti itu sudah ada," kata Pimpinan KPK Basaria Panjaitan, di kantor KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu 10 Januari 2018.





Basaria memastikan, penyidik KPK hati-hati dalam menetapkan Fredrich sebagai tersangka. Puluhan saksi maupun ahli terlibat dalam proses penyelidikan. Termasuk, melakukan koordinasi dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) perihal dugaan pelanggaran kode etik profesi.

"Koordinasi sudah kita dilakukan, sebelum dinaikkan ke tingkat penyidikan, pemanggilan dilakukan terhadap 35 saksi, termasuk ahli. Jadi tidak ujug-ujug penyidik menaikkan ke penyidikan," ungkapnya.

Selain Fredrich, KPK juga ikut menetapkan Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo sebagai tersangka. Keduanya, diduga kuat telah melakukan sekenario agar Novanto bisa dirawat inap di rumah sakit untuk menghindari panggilan penyidik.

Baca: KPK Bidik Tersangka Baru KasusPenyelamatanNovanto

Basaria mengungkapkan, Fredrich telah memesan kamar VIP dengan membooking satu lantai di RS Media Permata Hijau. Pemesanan itu dilakukan sebelum Novanto mengalami kecelakaan tunggal. Fredrich bahkan diduga membawa data medis Novanto yang telah dimanipulasi sedemikian rupa.

"Diduga FY telah datang terlebih dulu untuk berkoordinasi dengan pihak rumah sakit," ungkapnya.

KPK sebelumnya, menetapkan Advokat Fredrich Yunadi dan Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo sebagai tersangka. Keduanya diduga kuat telah menghalang-halangi proses penyidikan perkara korupsi KTP-el yang menjerat Novanto.

Akibat perbuatanya, Fredrich dan Bimanesh dijerat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
(JMS)

http://news.metrotvnews.com/hukum/ObzvD2lb-kpk-punya-bukti-kuat-tetapkan-fredrich-sebagai-tersangka



Original Post

BTN Luncurkan Aplikasi E-Panjar

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 19
2018-1-11

BTN Luncurkan Aplikasi E-Panjar

JAKARTA Dalam rangka mendukung kelancaran proses peradilan di Indonesia, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menggandeng Pengadilan Negeri (PN) Cibinong meluncurkan aplikasi e-Panjar.

Adapun biaya panjar perkara merupakan biaya uang muka untuk pengajuan permohonan atau gugatanagardiprosesdiPengadil-an Negeri. Biaya tersebut umumnya dibayarkan dan dikelola secara manual untuk keperluan bea administrasi dan biaya operasional terkaitpersidangan.

Direktur Commercial Banking Bank BTN Oni Febriarto R

mengatakan, melalui aplikasi e-Panjar tersebut masyarakat bisa membayar biaya panjar perkara dengan mudah, praktis, dan real time. Dengan pembayaran secara real time tersebut pihak pengadilan pun bisa melakukan perhitungan biaya panjar perkara dengan lebih cepat, tepat, akurat, dan praktis. "Peluncuran aplikasi e-Panjar ini merupakan pilot project dukungan Bank BTN terhadap kelancaran dan ketepatan proses pembayaran biaya panjar perkara kepada seluruh lembaga peradilan di Indonesia. Kami berharap pengembangan apli-

kasi serupa dapat diterapkan oleh lembaga p eradilan lainnya, khususnya yang telah menjalin kerja sama dengan Bank BTN," tutur Oni, di Jakarta, kemarin. Onimenjelaskan, BankBTN sebelumnya telah menggelar beberapa kemitraan dengan PN Cibinong, yakni dalam hal pengelolaan dana untuk mendukung kegiatan operasional di institusi tersebut. Secara lebih luas Bank BTN juga telah menggandeng Mahkamah Agung (MA) untuk memberikan beberapa jasa dan layanan perbankan, di antaranya kerja sama layanan kredit pemilikan rumah

(KPR) untuk seluruh pejabat dan karyawan di lingkungan MA, pengelolaan dana operasional, hinggapaymentpointun- tuk kemudahan transaksi dan layanan perbankan lainnya.

Bahkan, perseroan pun akan membuka layanan kantor kas di MA untuk memaksimalkan pelayanan bagi instansi tersebut. Bank BTN telah menggandeng badanperadilanlain dibawah MA seperti Pengadilan Tinggi, Peng-adilanNegeri, PengadilanAgama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh wilayah kerja Bank BTN diseluruh Indonesia.

rakhmat baihaqi





Original Post

Dishub Siapkan Opsi Bila Larangan Motor Dicabut

Media Online republika.co.id
2018-01-11

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melakukan koordinasi dengan biro hukum dan Polda Metro Jaya (PMJ). Dari pertemuan tersebut disiapkan berbagai opsi untuk mengantisipasi kondisi lalu lintas apabila larangan sepeda motor telah resmi dicabut.

Kepala Dishub DKI Jakarta Andri Yansyah menjelaskan, dalam rapat tersebut diputuskan bahwa langkah pertama yang akan dilakukan adalah pencabutan plang atau rambu larangan sepeda motor. Ini merupakan usulan dari pihak kepolisian.

Andri mengatakan, selama masih ada rambu, polisi berkewajiban untuk menindak pengendara sepeda motor yang melintas di ruas yang tadinya dilarang. Padahal, tindakan itu tidak lagi dapat diakomodasi oleh hakim karena keputusan Mahkamah Agung (MA) telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Pencabutan rambu telah dimulai hari ini dan akan dilanjutkan hingga selesai. "Kan kemarin dari utara dulu. Yang jadi masuk materi belum. Hasil keputusan tadi suruh cabut ya cabut," kata dia.

Kedua, Andri memerintahkan agar dibuat kajian untuk menata lalu lintas di kawasan tersebut. Meski tak menyebutkan detail, namun ia mengatakan ada banyak usulan yang masuk dalam rapat tersebut. Ini akan dipaparkan kepada Gubernur Anies Baswedan untuk dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan.

Setelahnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan membuat peraturan gubernur (Pergub) pencabutan dan memberlakukan formula baru yang kini masih dikaji.

Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI Jakarta Priyanto menyebutkan, salah satu opsi yang diusulkan dalam rapat tersebut adalah pemberlakuan aturan ganjil genap untuk sepeda motor. Sebab, selama ini hasil evaluasi dishub menunjukkan bahwa rekayasa lalu lintas untuk jenis kendaraan yang setara lebih bagus daripada campur (mix).

"Ada beberapa opsi apakah nanti dibalik sepeda motor ganjil roda empat genap," kata dia.

Opsi ini masih akan dikaji bersama pilihan-pilihan lain. Rencananya, dishub akan melakukan pertemuan kembali pekan depan.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/18/01/11/p2cv3a335-dishub-siapkan-opsi-bila-larangan-motor-dicabut



Original Post

Besok, KPK Periksa Fredrich Yunadi Sebagai Tersangka

Media Online republika.co.id
2018-01-11

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan, tersangka kasus obstruction of justice atau dugaan tindak pidana dengan sengaja menghalang-halangi penyidikan perkara korupsi proyek pengadaan KTP-el, Fredrich Yunadi dijadwalkan akan diperiksa penyidik KPK pada Jumat (12/1).

"Tadi saya cek juga, direncanakan pemeriksaan dilakukan pada hari Jumat, kami harap yang bersangkutan dapat memenuhi proses hukum yakni hadir memenuhi panggilan tersebut," kata Febri di gedung KPK Jakarta, Rabu (10/1).

Febri melanjutkan, jika memang ada tanggapan dan bantahan dari Yunadi, bisa disampaikan saat dirinya hadir memenuhi panggilan KPK tersebut.

KPK telah menjerat kuasa hukum Novanto, Fredrich Yunadi (FY) dan dokter RS Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutardjo (BST) sebagai tersangka dalam kasus ini. Keduanya dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Rabu (10/1) menyebut Fredrich dan Bimanesh diduga bersekongkol untuk menghindarkan Novanto dari pemeriksaan. "Fredrich dan Bimanesh diduga bekerja sama untuk memalsukan tersangka Setya Novanto ke rumah sakit untuk dilakukan rawat inap dengan data-data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK," kata Basaria.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/01/10/p2cglk409-besok-kpk-periksa-fredrich-yunadi-sebagai-tersangka



Original Post

Pilgub Sumut, Harta Djarot Tercatat Rp6,2 Miliar

Media Online inilah.com
2018-01-11

INILAHCOM, Jakarta - Calon Gubernur Sumatera Utara (Sumut) jagoan PDIP, Djarot Saiful Hidayat tercatat memiliki harta kekayaan sebanyak Rp 6.295.603.364.

Jumlah tersebut diketahui dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dimasukkan Djarot ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 6 Oktober 2016.

Dalam LHKPN tersebut, tercatat total harta mantan Gubernur DKI Jakarta itu terbagi antara lain harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan. Djarot mempunyai tanah dan bangunan di Blitar, tanah di Depok, dan tanah di Blitar. Aset harta tidak bergerak itu bernilai Rp 1.805.499.000.

Djarot juga tercatat memiliki tiga buah mobil. Ketiga mobil itu yakni Toyota Crown senilai Rp 35 juta, Honda Accord seharga Rp 140 juta, dan Toyota Fortuner seharga Rp 250 juta.

Dia juga mempunyai logam mulia yang nilainya Rp 36.139.000. Terakhir, Djarot tercatat memiliki satu aset giro dan setara kas lainnya yang berasal dari hasil sendiri, nilainya sebesar Rp 4.028.965.364.

Sementara nama pendamping Djarot, Sihar Sitorus belum tercatat dalam dua sumber informasi calon yang telah menyerahkan LHKPN. Baik di situs resmi KPK maupun di aplikasi ACCH.

Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta calon kepala daerah yang berlaga dalam pemilihan kepala daerah 2018 segera memasukkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KPK membuka 20 posko sebagai tempat melaporkan LHKPN untuk keperluan pilkada 2018.

Ia menyatakan setidaknya ada lebih dari 360 calon kepala daerah yang sudah melaporkan LHKPN. Ia berharap calon kepala daerah menyampaikan informasi secara benar.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme juncto Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan para pejabat negara harus bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Ikhtisar dari harta kekayaan pejabat yang telah menyampaikan LHKPN dapat diakses oleh publik melalui situs yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat tanda terima penyerahan LHKPN pun menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon yang akan mendaftar di pilkada 2018. Syarat lainnya antara lain surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana, surat keterangan sedang tidak menjalani pidana di dalam penjara, surat keterangan sudah selesai menjalani masa pidana, surat keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya, surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari kepolisian, surat keterangan tidak sedang dalam kondisi jatuh pailit (bangkrut), dokumen wajib pajak, surat keterangan berhenti sebagai pejabat negara, fotokopi e-KTP, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi, daftar nama tim kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota atau kecamatan dan pasfoto terbaru. hpy

ul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2429758/pilgub-sumut-harta-djarot-tercatat-rp62-miliar



Original Post

Disebut Kriminalisasikan Fredrich, Ini Pembelaan KPK

Media Online republika.co.id
2018-01-11

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, menegaskan tidak ada kriminalisasi terkait penetapan advokat Fredrich Yunadi sebagai tersangka dugaan tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan kasus KTP-e atas tersangka Setya Novanto.

"Saya rasa tidak ada kriminalisasi, ini jelas ada pasalnya. Ini bukan kriminalisasi," kata Basaria saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advakat Indonesia (Peradi) sebelumnya telah membentuk tim hukum untuk melakukan pembelaan terhadap Fredrich Yunadi. "Karena diduga adanya kriminalisasi terhadap profesi advokat sebagaimana Pasal 16 Undang-Undang Advokat jo putusan MK RI No 26/PUU-XI/2013 bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata sejak advokat menerima kuasa," kata Ketua Tim Hukum DPN Peradi Supriyanto Refa.

Sebelum Fredrich Yunadi ditetapkan sebagai tersangka, kata Basaria, lembaganya juga telah menerapkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terhadap tersangka lainnya, yaitu Markus Nari anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.

"Ini jelas ada pasalnya, pasalnya sudah ada pernah kami terapkan sebelumnya. Kalau dua alat bukti itu sudah ada kemudian unsur deliknya sudah terpenuhi silakan lanjut, pola pikirnya begitu. Saya ulang kembali tidak ada kriminalisasi," ungkap Basaria.

KPK telah menetapkan Fredrich Yunadi alias Fredy Junadi berprofesi sebagai advokat yang juga mantan kuasa hukum Novanto dan dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Jakarta Barat Bimanesh Sutarjo sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Fredrich dan Bimanesh diduga bekerja sama untuk memalsukan tersangka Setya Novanto ke Rumah Sakit untuk dilakukan rawat inap dengan data-data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Atas perbuatannya tersebut, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/01/10/p2cj5i257-disebut-kriminalisasikan-fredrich-ini-pembelaan-kpk



Original Post

Agustus 2012, Harta Edy Rahmayadi Rp4,8 Miliar

Media Online inilah.com
2018-01-11

INILAHCOM, Jakarta - Calon Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi diketahui terakhir memasukkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 27 Agustus 2012. Dari data laporan itu tercatat harta Edy Rahmayadi mencapai Rp4.861.100.000.

Total Rp4,8 Miliar itu terbagi antara lain harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan sebanyak Rp 3.040.000.000, harta bergerak Rp593.000.000, harta bergerak lainnya Rp276.600.000, Surat berharga Rp 200.000.000, Giro dan Setara Kas Rp751.500.000.

Edy Rahmayadi dipasangkan dengan Musa Rajekshah sebagai wakil. Pasangan ini didukung oleh Partai Golkar, Gerindra, Hanura, PKS, PAN, dan NasDem dengan total dukungan kursi DPRD sebanyak 60.

Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta calon kepala daerah yang berlaga dalam pemilihan kepala daerah 2018 segera memasukkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KPK membuka 20 posko sebagai tempat melaporkan LHKPN untuk keperluan pilkada 2018.

Ia menyatakan setidaknya ada lebih dari 360 calon kepala daerah yang sudah melaporkan LHKPN. Ia berharap calon kepala daerah menyampaikan informasi secara benar.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme juncto Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan para pejabat negara harus bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Ikhtisar dari harta kekayaan pejabat yang telah menyampaikan LHKPN dapat diakses oleh publik melalui situs yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat tanda terima penyerahan LHKPN pun menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon yang akan mendaftar di pilkada 2018. Syarat lainnya antara lain surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana, surat keterangan sedang tidak menjalani pidana di dalam penjara, surat keterangan sudah selesai menjalani masa pidana, surat keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya, surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari kepolisian, surat keterangan tidak sedang dalam kondisi jatuh pailit (bangkrut), dokumen wajib pajak, surat keterangan berhenti sebagai pejabat negara, fotokopi e-KTP, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi, daftar nama tim kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota atau kecamatan dan pasfoto terbaru. hpyul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2429762/agustus-2012-harta-edy-rahmayadi-rp48-miliar



Original Post

Pilgub Jateng Sudirman Said Bermodal Rp4,6 Miliar

Media Online inilah.com
2018-01-11

INILAHCOM, Jakarta - Mantan menteri ESDM, Sudirman Said resmi diusung maju bertarung sebagai calon gubernur dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018. Sudirman terakhir melaporkan kekayaannya pada 9 Januari 2018. Dalam laporan itu, tercatat ia memiliki harta mencapai Rp4.672.784.760.

Laporan itu tercatat dalam laman Pantau Pilkada Indonesia dalam situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), http//kpk.go.id/id/pantau-pilkada-indonesia.

Meski demikian, laman itu memang tidak merinci total harta yang dimiliki Sudirman. Sedangkan dalam dalam aplikasi Anti-Coruption Clearing House (ACCH) milik KPK, LHKPN Sudirman yang dikirim 6 Oktober 2016 mencatat harta mantan Menteri ESDM ini baru berkisar Rp3.813.472.050 dan USD909.

Dalam laporan lama itu tercatat Sudirman memiliki aset harta tidak bergerak sebesar Rp5.349.406.850, alat transportasi Rp502.000.000,harta bergerak lainnya Rp150.000.000, Surat Berharga Rp305.954.890, Giro setara KAS lainnya Rp193.410.093 dan USD909

Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta calon kepala daerah yang berlaga dalam pemilihan kepala daerah 2018 segera memasukkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KPK membuka 20 posko sebagai tempat melaporkan LHKPN untuk keperluan pilkada 2018.

Ia menyatakan setidaknya ada lebih dari 360 calon kepala daerah yang sudah melaporkan LHKPN. Ia berharap calon kepala daerah menyampaikan informasi secara benar.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme juncto Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan para pejabat negara harus bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Ikhtisar dari harta kekayaan pejabat yang telah menyampaikan LHKPN dapat diakses oleh publik melalui situs yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat tanda terima penyerahan LHKPN pun menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon yang akan mendaftar di pilkada 2018. Syarat lainnya antara lain surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana, surat keterangan sedang tidak menjalani pidana di dalam penjara, surat keterangan sudah selesai menjalani masa pidana, surat keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya, surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari kepolisian, surat keterangan tidak sedang dalam kondisi jatuh pailit (bangkrut), dokumen wajib pajak, surat keterangan berhenti sebagai pejabat negara, fotokopi e-KTP, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi, daftar nama tim kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota atau kecamatan dan pasfoto terbaru. hpy

ul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2429759/pilgub-jateng-sudirman-said-bermodal-rp46-miliar



Original Post

KPK Duga Dokter Bimanesh Memanipulasi Data Medis Setya Novanto

Media Online kompascom
2018-01-11

JAKARTA, Dokter Rumah Sakit (RS) Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo, menjaditersangka karena diduga menghalangi dan merintangi penyidikan dalam kasus e-KTP dengan tersangkaSetya Novanto.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menyatakan, Bimanesh diduga bekerja sama dengan mantan pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, memasukkan Novanto ke rumah sakit untuk dilakukan rawat inap. Data medis yang dibuat pun diduga rekayasa.

"FY dan BST diduga bekerja sama untuk memasukkan tersangka SN ke rumah sakit untuk dilakukan rawat inap dengan data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (10/1/2018).

KPK juga mengungkapkan bahwa sebelum Novanto dirawat di rumah sakit, Fredrich sudah datang lebih dulu untuk berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan menyatakan Novanto akan dirawat pukul 21.00 WIB. Padahal, KPK menyebutkan saat itu belum diketahui Novanto sakit apa.

Baca juga:Jadi Tersangka, KPK Cegah Dokter Bimanesh Ke Luar Negeri

"Didapat juga informasi bahwa salah satudokter di RS mendapat telepon dari seorang yang diduga sebagai pengacara SN, bahwa SN akan dirawat di RS sekitar pukul 21.00 WIB dan meminta kamar perawatan VIP yang rencananya akan di-booking 1 lantai. Padahal, saat itu belum diketahui SN akan dirawat karena sakit apa," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Dugaan Fredrich berencana memesan 1 lantai di RS tersebut untuk Novanto, menurut Basaria, merupakan informasi dari penyidik KPK. "Itu informasi yang kita dapatkan dari penyidik," ujar Basaria.

KPK sebelumnya mengungkapkan adanya dugaan persekongkolan antara Fredrich dan dokterRS Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo.

Keduanya diduga bekerja sama memasukkan Novanto ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau pascakecelakaan lalu lintas yang dialami Novanto di kawasan Permata Hijau, Kamis (16/11/2017).

Baca juga: Lindungi Novanto, Fredrich dan Dokter Bimanesh Diduga Berkomplot

Bimanesh diketahui merupakan dokter yang pernah merawat Novanto setelah mengalami kecelakaan di kawasan Permata Hijau.

Basaria menyatakan, dugaan keduanya bekerja sama itu agar Novanto dapat menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Basaria melanjutkan, meskipun diakui kecelakaan, Novanto tidak dibawa ke IGD, melainkan langsung ke ruang rawat inap VIP.

Dalam kasus ini, Fredrich dan Bimanesh sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya diduga melakukan tindak pidana mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka Setya Novanto.

Keduanya disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Kompas TV KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap Fredrich Yunadi dan Bimanesh Sutarjo.





Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Sepak Terjang Setya Novanto

http://nasional.kompas.com/read/2018/01/10/20510261/kpk-duga-dokter-bimanesh-memanipulasi-data-medis-setya-novanto



Original Post

Kasus Dugaan Suap, Bupati Batubara OK Arya Segera Diadili

Media Online kompascom
2018-01-11

JAKARTA, - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pelimpahan tahap dua untuk tiga tersangka pada kasusdugaan suap terkait pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara, yang menjeratBupati Batubara OK Arya Zulkarnaen, Rabu (10/1/2018).

Tiga tersangka itu adalah Bupati OK Arya, Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Helman Herdady, dan pemilik dealer mobil Sujendi Tarsono alias Ayen.

Dengan pelimpahan berkas ini, maka para tersangka tersebut akan segera diadili.

"Hari ini dilakukan penyerahan barang bukti dan 3 tersangka ke penuntutan (tahap 2), yaitu atas nama HH (Helman Herdady), OKA (OK Arya), dan STR (Sujendi Tarsono)," kata Juru BicaraKPK Febri Diansyah, melalui keterangan tertulis, Rabu (10/1/2018).

/Ihsanuddin Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (8/1/2018).Febri mengatakan, sidang rencananya akan digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Medan.

Baca juga: KPK Dalami Alur Aliran Dana dalam Kasus Suap Bupati Batubara

Untuk kepentingan tersebut, tersangka Sujendi dipindahkan penahanannya dan dititip di Lapas Klas 1 Medan.

Tersangka Helman masih dititipkan di Rutan Salemba. Sementara, OK Arya di Rutan Polres Jakarta Timur.

Dalam kasus ini, KPK telah memeriksa 62 saksi untuk ketiga tersangka.

"Sedangkan ketiga tersangka ini masing-masing sekurangnya telah diperiksa sebagai tersangka sebanyak 2 hingga 3 kali dalam kurun Oktober sampai November 2017," ujar Febri.

Baca juga: Suap Rp 4,4 Miliar untuk Bupati Batubara Diserahkan Secara Bertahap

KPK sebelumnya menetapkan lima orang tersangka dalam kasus ini. Selain OK Arya, Helman, dan Sujendi, dua tersangka lainnya yakni dua orang kontraktor bernama Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan suap kepada Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen pada proyek pengerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun 2017.

OK Arya Zulkarnaen diduga menerima suap Rp 4,4 miliar terkait proyek itu dari dua orang kontraktor tadi.

Sebagai pihak yang diduga penerima, OK Arya, Sujendi, dan Helman disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHP.

Sementara, sebagai pihak yang diduga pemberi, Maringan dan Syaiful disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayar (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Kompas TV KPK sudah melakukan operasi tangkap tangan selama empat kali dalam waktu kurang dari 30 hari.

http://nasional.kompas.com/read/2018/01/11/06153631/kasus-dugaan-suap-bupati-batubara-ok-arya-segera-diadili



Original Post

KPK Tegaskan Tak Kriminalisasi Eks Pengacara dan Dokter Setnov

Media Online liputan6com
2018-01-11

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menegaskan tak ada kriminalisasi dalam menetapkan mantan kuasa hukum Setya Novanto, Fredich Yunadi dan dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo sebagai tersangka.

Keduanya diduga merintangi proses penyidikan e-KTP yang menjerat Setnov. Keduanya disangka membuat skenario terkait kecelakaan dan perawatan Setnov pada pertengahan November 2017 lalu.

"Tidak ada kriminalisasi, jangan salah dengan arti kriminalisasi. Kriminalisasi itu mengadakan sesuatu yang belum kriminal menjadi kriminal," ujar Basaria di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2018).

Menurut Basaria, dalam menetapkan keduanya sebagai tersangka, pihaknya sudah berlandaskan hukum yang berlaku di KPK. Yakni Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Pasal ini sudah ada dan sudah kita terapkan sebelumnya. Permasalahan unsur dan alat bukti ditemukan itu yang penting pada saat dilakukan ekspose. Kalau dua bukti sudah ada, unsur delik silakan lanjut. Tidak ada KPKmengkriminalisasi," kata Basaria.

1 dari 2 halamanTudingan KriminalisasiPengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi di RS Medika Permata Hijau (Liputan6.com/ Andri Setiawan)Sebelumnya, Ketua Tim Hukum DPN Peradi, Sapriyanto Refa yang mengawal kasus Fredich sempat menyatakan adanya kriminalisasi yang dilakukan KPK dengan menetapkan Fredich sebagai tersangka.

DPN Peradi telah membentuk tim hukum untuk melakukan pembelaan terhadap FY, karena diduga adanya kriminalisasi terhadap profesi advokat, kata Refa.

Refa menyebut, KPK telah melakukan tindakan arogan dengan menetapkan Fredich sebagai tersangka.

Tindakan arogan KPK telah melecehkan profesi advokat, dan profesi advokat terancam punah jika gaya membela advokat dianggap merintangi penyidikan, kata dia.

http://news.liputan6.com/read/3222051/kpk-tegaskan-tak-kriminalisasi-eks-pengacara-dan-dokter-setnov



Original Post

Disebut Sewa RS untuk Setnov, Fredrich Yunadi: Itu Fitnah Murahan!

Media Online okezonecom
2018-01-11

JAKARTA \' Pengacara Fredrich Yunadi membantah pernah menyewa satu lantai Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Barat, untuk mengamankan Setya Novanto (Setnov) saat sedang diburu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

Ia mengatakan, tudingan KPK terhadap dirinya merupakan fitnah murahan. Sebab, pengacara Setnov tersebut berkeyakinan mempunyai bukti yang valid bahwa ada pasien lain di RS tempat Setya Novanto dirawat.

Kliennya sendiri dilakukan perawatan medis pascamobil yang ditumpangi bersama dua orang lainnya menabrak sebuah tiang listrik.

"Itu finah murahan. Saya punya saksi puluhan petinggi Partai Golkar, petinggi AMPG, yang menengok SN pada tanggal 16 November 2017," tegas Fredrich saat dikonfirmasi Okezone, Kamis (11/1/2018).

(Baca: )



Ia pun telah mempersiapkan perlawanan hukum terhadap KPK atas penetapan tersangka terhadap dirinya. Dia membentengi diri dengan meminta bantuan dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

"Kasus yang mengkriminalisasi advokat sudah resmi ditangani DPN Peradi dan sudah dibentuk tim hukum," jelasnya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Fredrich Yunadi dan Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau yakni Bimanesh Sutarjo sebagai tersangka. Keduanya menjadi tersangka karena diduga menghalangi proses penyidikan kasus korupsi e-KTP dengan tersangka Setya Novanto.

Diduga ada skenario jahat yang dilakukan Fredrich Yunadi dan Dokter Bimanesh untuk mengamankan Setnov saat mantan ketua DPR RI itu menjadi buronan KPK atas kasus dugaan korupsi e-KTP yang menyeretnya.

Atas perbuatannya, Fredrich dan Bimaesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(han)

http://index.okezone.com/read/2018/01/11/337/1843274/disebut-sewa-rs-untuk-setnov-fredrich-yunadi-itu-fitnah-murahan



Original Post

Tiga Orang Swasta Hari Ini Bersaksi untuk Setya Novanto

Media Online okezonecom
2018-01-11

JAKARTA \' Tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan tiga saksi dari pihak swasta dalam persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP yang digelar hari ini. Ketiga orang itu nantinya bersaksi untuk terdakwa .

Adapun tiga saksi swasta tersebut yakni Nunuy Kurniasih, Nenny, dan Santoso Karsono. Ketiganya bakal diperiksa keterangannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat.

"Ini info sementara yang kami terima, (saksi-saksinya) yakni Nunuy Kurniasih, Nenny, dan Santoso Karsono," kata Maqdir Ismail, kuasa hukum Setya Novanto, saat dikonfirmasi Okezone, Kamis (11/1/2018).

Ia menambahkan, ketiga saksi yang akan dihadirkan di persidangan lanjutan perkara korupsi e-KTP tersebut belum final. Kemungkinan bakal ada tambahan saksi lainnya untuk menguatkan konstruksi dakwaan Setya Novanto.

"Bisa saja (saksi-saksi) berubah seperti dalam perkara lain, karena kata KPK mereka tidak mempunyai kewajiban memberi tahu saksi, karena berkas sudah diserahkan semua ke penasihat hukum," jelasnya.

(Baca: )



Setya Novanto sendiri didakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan ‎kerugian negara sekira Rp2,3 triliun dalam proyek pengadaan e-KTP pada tahun anggaran 2011\'2013.

Setya Novanto, selaku mantan ketua fraksi Golkar, diduga mempunyai pengaruh penting untuk meloloskan anggaran proyek e-KTP yang sedang dibahas dan digodok di Komisi II DPR RI pada tahun anggaran 2011\'2012.

Atas perbuatannya, Setya Novanto didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(han)

http://index.okezone.com/read/2018/01/11/337/1843259/tiga-orang-swasta-hari-ini-bersaksi-untuk-setya-novanto



Original Post

Sepeda Motor Mulai Melintasi Jalan Thamrin

Media Online metrotvnews.com
2018-01-11

Jakarta: Sepeda motor sudah mulai melintasi Jalan Thamrin dari bundaran HI menuju kawasan Monas. Padahal, keputusan Mahkamah Agung terkait Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Larangan Sepeda Motor di Jalan Thamrin masih dikaji Pemprov DKI.

Berdasarkan pantauan Medcom.id, tampak beberapa sepeda motor mulai bebas melintasi jalan protokol tersebut. Bahkan, beberapa rambu-rambu larangan sudah dicopot oleh pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta pagi tadi.





"Setau saya tadi pagi sudah dicopot, jadi sudah ada motor yang lewat. Dikit sih," ujar salah seorang petugas kepolisian yang enggan disebutkan namanya, Jakarta, Rabu 10 Januari 2018.

Adi salah satu pengemudi sepeda motor mengaku tahu kalau aturan larangan sepeda motor melintas di jalan Thamrin telah dicabut melalui pemberitaan di berbagai media. "Iseng sih lewat sini karena katanya sudah boleh lewat lagi kan. Eh ternyata beneran, soalnya gak ditilang," ujar Adi.

Baca: Strategi Dishub DKI Usai MA Batalkan Pergub 195/2014

Mahkamah Agung sebelumnya mencabut Peraturan Gubernur terkait larangan sepeda motor melintas di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat. Ketua Majelis Hakim Irfan Fachrudin mengatakan kebijakan itu bertentangan dengan undang-undang.

Dalam putusannya, Hakim Irfan berpendapat kebijakan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 133 ayat 1 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Fachrudin menambahkan pelarangan motor masuk Jalan Thamrin tak sesuai Pasal 11 UU No. 39/ 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Kebijakan itu juga bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 UU No. 12/ 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
(JMS)

http://news.metrotvnews.com/metro/gNQyBPqN-sepeda-motor-mulai-melintasi-jalan-thamrin



Original Post

Kata BPTJ soal Penerapan Ganjil-Genap Roda Dua di Jalan Thamrin

Media Online liputan6com
2018-01-11

Liputan6.com, Jakarta - Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada Rabu (10/1/2018) pagi mencopot rambu larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat. Hal ini berarti untuk pertama kalinya sejak 2014 para pengendara motor kembali bebas melintas di kedua jalan tersebut.

Seperti ditayangkan Liputan6 Malam SCTV, Kamis (11/1/2018), pencabutan larangan dilakukan setelah Mahkamah Agung membatalkan peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 195 Tahun 2014, tentang pembatasan lalu lintas sepeda motor dengan mendasarkan gugatan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar.

Pihak kepolisian pun memberikan saran kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan sistem ganjil genap bagi kendaraan roda dua sebagai pengganti larangan melintas bagi kendaraan roda dua.

"Dengan adanya pencabutan tersebut diharapkan pemerintah mengganti dengan ganjil-genap jadi tidak serta merta kendaraan roda dua dibebaskan langsung lewat Thamrin, " ujar Dirlantas Polda Metro Jaya, Halim Pagarra.

Namun usulan ini ditolak Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Bambang Prihartono. Menurut Bambang, wacana ganjil genap bagi sepeda motor ini tidak memungkinkan secara undang-undang.

"Di BPTJ tidak berfikir untuk ganjil-genap sepeda motor, karena secara undang-undang tidak memungkinkan," ujarKepala BPTJ Bambang Prihartono.

Bahkan sudah saya sampaikan, kerugian penggunaan sepeda motor sebesar Rp 830 miliar. Pihaknya sedang menetapkan di ruas Jalan Jabodetabek ini yang diatur penggunaannya tidak digunakan roda dua dan gunakan moda yang lain.

Bambang juga menambahkan solusi kepadatan lalu lintas di ibu kota mutlak dilakukan dengan cara menyediakan transportasi umum yang baik.

http://news.liputan6.com/read/3222149/kata-bptj-soal-penerapan-ganjil-genap-roda-dua-di-jalan-thamrin



Original Post

KPK Segera Panggil Fredrich Yunadi Sebagai Tersangka

Media Online republika.co.id
2018-01-11

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil advokat Fredrich Yunadi untuk diperiksa sebagai tersangka dugaan tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan kasus KTP-e atas tersangka Setya Novanto.

"Tadi saya cek juga, direncanakan pemeriksaan dilakukan pada hari Jumat. Kami harap yang bersangkutan dapat memenuhi proses hukum," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/1).

KPK pun mengharapkan Fredrich dapat memenuhi panggilan KPK itu pasca ditetapkan tersangka pada Rabu (10/1).

"Jika memang ada tanggapan dan bantahan nanti bisa disampaikan oleh yang bersangkutan saat dirinya hadir memenuhi panggilan KPK tersebut," ucap Febri.

KPK telah menetapkan Fredrich Yunadi alias Fredy Junadi yang juga mantan kuasa hukum Novanto dan dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Jakarta Barat Bimanesh Sutarjo sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Fredrich dan Bimanesh diduga bekerja sama untuk memalsukan tersangka Setya Novanto ke Rumah Sakit untuk dilakukan rawat inap dengan data-data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Atas perbuatannya tersebut, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta. KPK sendiri telah memeriksa 35 orang saksi dan ahli dalam proses penyelidikan sebelum penetapan dua tersangka tersebut.

KPK pun mengimbau agar pihak-pihak yang menjalankan profesi sebagai advokat ataupun dokter agar bekerja sesuai dengan etika profesi dengan itikad baik baik dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela serta tidak menghambat atau menghalang-halangi proses hukum yang berlaku, khususnya upaya pemberantasan korupsi.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/01/11/p2cx96335-kpk-segera-panggil-fredrich-yunadi-sebagai-tersangka



Original Post

Tiga Minggu Lagi, Ahok Jalani Sidang Perdana Gugatan Cerai

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-01-11

RMOL. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan kembali menjalani persidangan. Kali ini Ahok akan mengikuti sidang perdana gugatan perceraiannya dengan sang istri Veronica Tan.Dalam situs Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sidang perdana gugatan perceraian Ahok berlangsung tanggal Rabu (31/1) pada pukul 09.20 WIB di Ruang Cakra. Pada persidangan pertama ini majelis hakim akan menetapkan jadwal mediasi.

Ahok melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Jumat (5/1) dengan nomer perkara H10/Pdt.G/2018/PN.Jkt Utr.

Tiga hari setelah pendaftaran tersebut PN Jakut menetapkan majelis hakim yang akan memimpin sidang.

Adapun panjar biaya perkara yang diberikan pengacara Ahok untuk sidang perceraian sebesar Rp1.026.000. [nes]

http://politik.rmol.co/read/2018/01/11/321801/Tiga-Minggu-Lagi,-Ahok-Jalani-Sidang-Perdana-Gugatan-Cerai-



Original Post

DIRJEN

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 15
2018-1-11

DIRJEN

Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Herri Swantoro mencoba Pelayanan Terpadu Satu Pintu di PN Kelas lA Cibinong, Kabupaten Bogor. Rabu (10/1/2018). PN Cibinong juga meluncurkan sistem pembayaran pqnjar perkara, e-Panjar. *

HILMI ABDUL HALIM/PR





Original Post

Besok, KPK Periksa Mantan Pengacara Setya Novanto

Media Online Bisnis.com
2018-01-11

Fredrich Yunadi - Antara Kabar24.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil advokat Fredrich Yunadi untuk diperiksa sebagai tersangka dugaan tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan kasus KTP-e atas tersangka Setya Novanto.

"Direncanakan pemeriksaan dilakukan pada hari Jumat. Kami harap yang bersangkutan dapat memenuhi proses hukum," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/1/2018). KPK pun mengharapkan Fredrich dapat memenuhi panggilan KPK itu pascaditetapkan tersangka pada Rabu (10/1/2018).

"Jika memang ada tanggapan dan bantahan nanti bisa disampaikan oleh yang bersangkutan saat dirinya hadir memenuhi panggilan KPK tersebut," ucap Febri.

KPK telah menetapkan Fredrich Yunadi alias Fredy Junadi yang juga mantan kuasa hukum Novanto dan dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Jakarta Barat Bimanesh Sutarjo sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Fredrich dan Bimanesh diduga bekerja sama untuk memalsukan tersangka Setya Novanto ke Rumah Sakit untuk dilakukan rawat inap dengan data-data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Atas perbuatannya tersebut, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.

KPK sendiri telah memeriksa 35 orang saksi dan ahli dalam proses penyelidikan sebelum penetapan dua tersangka tersebut.

KPK pun mengimbau agar pihak-pihak yang menjalankan profesi sebagai advokat ataupun dokter agar bekerja sesuai dengan etika profesi dengan itikad baik baik dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela serta tidak menghambat atau menghalang-halangi proses hukum yang berlaku, khususnya upaya pemberantasan korupsi.

Sumber Antara

http://kabar24.bisnis.com/read/20180111/16/725429/besok-kpk-periksa-mantan-pengacara-setya-novanto



Original Post

Diduga Palsukan Setya Novanto, Dokter Bimanesh Jadi Tersangka dan Dicegah ke Luar Negeri

Media Online Bisnis.com
2018-01-11

/gva.be Kabar24.com, JAKARTA - Bimanesh Sutarjo, dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, dicegah ke luar negeri selama 6 bulan dalam kapasitasnya sebagai tersangka dugaan tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan kasus KTP-e atas tersangka Setya Novanto.

"Tersangka Bimanesh Sutarjo dicegah bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan sejak 8 Januari 2018. Yang bersangkutan dicegah dalam kapasitas sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/1/2018). KPK menetapkan Bimanesh Sutarjo dan Fredrich Yunadi alias Fredy Junadi berprofesi sebagai advokat yang juga mantan kuasa hukum Novanto sebagai tersangka dugaan tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto.

Fredrich dan Bimanesh diduga bekerja sama untuk memalsukan tersangka Setya Novanto ke Rumah Sakit untuk dilakukan rawat inap dengan data-data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK

Menurut Basaria, pihaknya telah memeriksa 35 orang saksi dan ahli dalam proses penyelidikan sebelum penetapan dua tersangka tersebut.

KPK mengimbau agar pihak-pihak yang menjalankan profesi sebagai advokat ataupun dokter agar bekerja sesuai dengan etika profesi dengan itikad baik baik dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela.

"Serta tidak menghambat atau menghalang-halangi proses hukum yang berlaku, khususnya upaya pemberantasan korupsi," ungkap Basaria.

Sebelumnya, Fredrich Yunadi juga telah dicegah ke luar negeri selama 6 bulan.

"Dalam proses penyelidikan dugaan tindak pidana mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dengan tersangka Setya Novanto, KPK mengirimkan surat kepada imigrasi Kementerian Hukum dan HAM tentang pencegahan terhadap 4 orang yaitu Fredrich Yunadi, Reza Pahlevi, M. Hilman Mattauch dan Achmad Rudyansyah," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK Jakarta, Selasa (9/1).

Pencegahan itu dilakukan selama 6 bulan terhitung sejak 8 Desember 2017.

"Tujuannya karena keempat orang tersebut dibutuhkan keterangannya dan saat dipanggil sedang berada di Indonesia dengan dasar hukum Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK," tambah Febri.

Reza Pahlevi diketahui adalah ajudan Setya Novanto saat kecelakaan 16 November 2017 ikut dalam mobil Setnov, M. Hilman Mattauch mantan Jurnalis Metro TV yang juga orang yang menyetir mobil saat kecelakaan tersebut dan Achmad Rudyansyah adalah pengacara yang ikut melaporkan pimpinan KPK, Direktur Penyidikan KPK dan Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Kasus KTP-e ke Bareskrim Polri.

Atas perbuatannya tersebut, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.

Sumber Antara

http://kabar24.bisnis.com/read/20180111/16/725421/diduga-palsukan-setya-novanto-dokter-bimanesh-jadi-tersangka-dan-dicegah-ke-luar-negeri



Original Post

BTN Gandeng PN Cibinong Rilis Aplikasi E-Panjar

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 18
2018-1-11

BTN Gandeng PN Cibinong Rilis Aplikasi E-Panjar

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menggandeng Pengadilan Negeri (PN) Cibinong meluncurkan aplikasi e-Panjar. Adapun, biaya pan-jar perkara merupakan biaya uang muka untuk pengajuan permohonan atau gugatan agar diproses di Pengadilan Negeri. Biaya tersebut umumnya dibayarkan dan dikelola secara manual untuk keperluan bea administrasi dan biaya operasional terkait persidangan. Direktur Commercial Banking BTN Oni Febriarto R mengatakan, melalui aplikasi e-Panjar tersebut, masyarakat bisa membayar biaya panjar perkara dengan mudah, praktis, dan real time. Dengan pembayaran secara real time tersebut, pihak pengadilan pun bisa melakukan perhitungan biaya panjar perkara dengan lebih cepat, tepat, akurat dan praktis.

"Peluncuran aplikasi e-Panjar ini merupakan pilot project dukungan Bank BTN terhadap kelancaran dan ketepatan proses pembayaran biaya panjar perkara kepada seluruh lembaga peradilan di Indonesia. Kami berharap, pengembangan aplikasi serupa dapat diterapkan oleh lembaga peradilan lainnya, khususnya yang telah menjalin kerja sama dengan BTN." tutur Oni di Jakarta, kemarin.

Oni menjelaskan, BTN sebelumnya telah menggelar beberapa kemitraan dengan PN Cibinong yakni dalam hal pengelolaan dana untuk mendukung kegiatan operasional di institusi tersebut. Secara lebih luas. Bank BTN juga telah menggandeng Mahkamah Agung (MA) untuk memberi-

kan beberapa jasa dan layanan perbankan.

"Di antaranya yakni kerja sama layanan kredit pemilikan rumah (KPR) untuk seluruh pejabat dan karyawan di lingkungan MA, pengelolaan dana operasional, hingga payment point untuk kemudahan transaksi dan layanan perbankan lainnya," ucap Oni.

Bahkan, perseroan pun berencana akan membuka layanan kantor kas di MA untuk memaksimalkan pelayanan bagi instansi tersebut. BTN pun telah menggandeng badan peradilan lain di bawah MA seperti Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama,dan Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh wilayah kerja Bank BTN di seluruh Indonesia.

Adapun, dari berbagai jasa dan layanan perbankan yang ditawarkan Bank BTN, perseroan mencatatkan penghimpunan fee based income (rei) naik 31,68 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) per November 2018. Data keuangan perseroan merekam pada November 2018, emiten lvr-.nuli saham BBTN telah menghimpun FBI senilai Rp 1.45 triliun atau naik dari Rp 1.1 triliun pada bulan yang sama tahun lalu.

Selain memberikan layanan pengelolaan dana. Oni menuturkan pihaknya juga membidik akan memberikan layanan lain mulai dari layanan e-channel hingga penyaluran KPR..

"Kami terus berupaya menjangkau semakin banyak masyarakat Indonesia untuk memiliki rumah melalui fasilitas KPR dalam rangka menyukseskan Program Satu Juta Rumah," pungkas Oni.

dwi





Original Post

Putusan MA Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan

Media Cetak Jawa Pos Halaman 25
2018-1-11

Putusan MA Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan

Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor dibatalkan Mahkamah Agung (MA). Hal itu pun ditanggapi masyarakat dari berbagai sudut pandang.

PIHAK yang sepakat merasa bahwa hak pengendara motor bisa terpenuhi. Pemerintah merasa kebijakan tersebut sudah memiliki dasar yang kuat dengan target akhir peralihan ke transportasi publik yang diawali pembatasan kendaraan. Sebagian pihak menyatakan, pemotor memiliki hak yang sama untuk mengakses jalan. Apalagi transportasi publik yang disediakan belum terjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Ketua Badan Kehormatan Road Safety Association (RSA) Rio Octaviano mendukung putusan MA yang mencabut larangan motor. Dia menganggap pemerintah belum peduli kepada pengguna motor. Padahal, saat ini, tidak ada opsi selain motor. "Ketika statement muncul dari orang-orangyang tidak ada di lapangan, ini menjadi masalah. Mereka tidak tahu masyarakat yang pas-pasan memilih motor sebagai moda transportasi karena lebih murah," ungkapnya.

Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alferd Sitorus menyampaikan, hak-hak pejalan kaki harus tetap diperhatikan. Para pengguna kendaraan roda dua kerap naik ke trotoar sehingga membahayakan pejalan kaki. "Hak pejalan kaki harus tetap diperhatikan. Setiap hari, 18 pejalan kaki meninggal," ungkapnya.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Muhammad Akbar menyatakan, setiap kebijakan tidak mungkin menguntungkan semua pihak. Apabila semua kebijakan dilarikan ke MA, penataan kota akan sulit. Menurut dia, motor berpotensi lebih besar untuk melakukan pelanggaran ketimbang mobil. Sementara itu, penegakan hukum masih lemah. Karena saking banyaknya pelanggaran, polisi tidak mampu menindak semua pelanggar. Pelarangan motor itu bukan tanpa alasan. Sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) nanti diterapkan di Jalan M.H.

Thamrin sehingga kendaraan dibatasi.

"Pemerintah memang akan menutup jalan untuk kendaraan pribadi. M.H. Thamrin dan Medan Merdeka Barat paling mungkin untuk diterapkan karena moda transportasi umum di lokasi tersebut sudah tersedia dengan baik. Ini sudah menjadi skenario pemerintah," jelas Akbar.

Kadishub DKI Andri Yansyah menyampaikan, pemerintah memiliki target penyediaan transportasi umum yang terjangkau di kawasan tersebut. Pembatasan itu juga dilakukan setelah mendapatkan masukan dari berbagai kajian. "Kami harus mempercepat kualitas transportasi umum dengan MRT dan LRT. Kami harus mempercepat pola transportasi makro dengan pembatasan kendaraan, perbaikan transportasi umum, dan ERP. Ini menjadi pembelajaran kami, apa yang sudah masuk ke tahap eksekusi. Karena ada gugatan, kami harus mulai lagi dari belakang," ucapnya.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono menyatakan, yang diperlukan saat ini adalah mencari solusi bersama-sama. Putusan MA jelas harus tetap dipatuhi karena sudah mengikat. Dalam mengambil keputusan, pemerintah harus melibatkan banyak stakeholder, baik secara langsung maupun tidak langsung. "Kami dengan pemerintah sudah sepakat menyediakan public rransporf yang aman, nyaman, dan terjangkau. Pemerintah dengan BPTJ sedang giat menyediakan transportasi umum. Kami akan melakukan sosialisasi untuk mengubah mindset pengguna kendaraan pribadi agar beralih ke angkutan umum," ujarnya.

(nis/co3/mby)





Original Post

Miliki Rp63 Miliar, JR Saragih Cagub Sumut Terkaya

Media Online inilah.com
2018-01-11

INILAHCOM, Jakarta - Calon Gubernur Sumatera Utara Jopinus Ramli (JR) Saragih tercatat sudah empat kali memasukkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terakhir, JR Saragih mengirim LHKPN pada 4 Agustus 2016.

Dari laporan itu diketahui JR Saragih memiliki total kekayaan Rp46.781.656.485 pada tahun 2015 dan meningkat pada tahun 2016 menjadi Rp. 63.315.856.496.

Harta kekayaan JR Saragih didominasi harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan lainnya dengan nilai Rp61.182.622.000. Sementara harta bergerak berupa alat transportasi dan mesin lainnya terjadi penurunan nilai menjadi Rp3.404.964.160 dari angka Rp4.456.835.200 di 2015.

JR Saragih juga miliki surat berharga sebesar Rp7.346.000.000 dan Giro dan setara KAS lainnya senilai Rp5.285.563.697.

Ia juga tercatat memiliki peningkatan hutang pada 2016 sebesar Rp13.903.283.361 yang pada tahun 2015 hanya senilai Rp12.000.000.000.

Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta calon kepala daerah yang berlaga dalam pemilihan kepala daerah 2018 segera memasukkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KPK membuka 20 posko sebagai tempat melaporkan LHKPN untuk keperluan pilkada 2018.

Ia menyatakan setidaknya ada lebih dari 360 calon kepala daerah yang sudah melaporkan LHKPN. Ia berharap calon kepala daerah menyampaikan informasi secara benar.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme juncto Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan para pejabat negara harus bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Ikhtisar dari harta kekayaan pejabat yang telah menyampaikan LHKPN dapat diakses oleh publik melalui situs yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat tanda terima penyerahan LHKPN pun menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon yang akan mendaftar di pilkada 2018. Syarat lainnya antara lain surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana, surat keterangan sedang tidak menjalani pidana di dalam penjara, surat keterangan sudah selesai menjalani masa pidana, surat keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya, surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari kepolisian, surat keterangan tidak sedang dalam kondisi jatuh pailit (bangkrut), dokumen wajib pajak, surat keterangan berhenti sebagai pejabat negara, fotokopi e-KTP, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi, daftar nama tim kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota atau kecamatan dan pasfoto terbaru. hpyul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2429763/miliki-rp63-miliar-jr-saragih-cagub-sumut-terkaya



Original Post

DPRD Desak Pemprov DKI Laksanakan Putusan MA soal Pencabutan Larangan Motor

Media Online okezonecom
2018-01-11

JAKARTA \' Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menentukan waktu uji coba sepeda motor boleh melintas di Jalan MH Thamrin meskipun payung hukum yang mengatur larangan motor, yakni Peraturan Gubernur DKI Nomor 195 Tahun 2014, telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

Alhasil, sampai sekarang belum ada kepastian dari pemerintah daerah kapan jalur tersebut bisa kembali dilintasi oleh kendaraan roda dua.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengimbau Pemprov DKI segera mengeluarkan pemberitahuan ihwal sepeda motor telah kembali diizinkan melewati kawasan tersebut. Sehingga, tidak ada lagi kekhawatiran lagi dari masyarakat yang menggunakan kendaraan roda dua takut ditilang oleh aparat kepolisian.

"Ya, dilaksanakan putusan MA. Harus segera laksanakan lah," ujarnya kepada Okezone, Kamis (11/1/2018).

(Baca: )



Politikus Partai Gerindra itu mengaku dahulu munculnya pergub tersebutmemang tak ada komunikasi sama sekali dengan jajaran legislatif. Oleh karena itu, pihaknya menyambut gembira keluarnya putusan MA tersebut. Sebab, DPRD DKI kerap mendapat keluhan dari warga mengenai pelarangan sepeda motor melewati Jalan MH Thamrin.

"Tidak ada. Waktu itu kan ramai yang enggak setuju juga banyak. Dari dulu juga banyak yang enggak setuju, tapi dijalani saja," kata Taufik.

Sementara Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, William Yani mengatakan bila lembaga hukum tertinggi di Tanah Air sudah memutuskan maka Pemprov DKI harus mengikutinya. Sebab bila tidak mengindahkan putusan itu merupakan sebuah pembelajaran hukum yang tak baik ke masyarakat, di mana pemerintah tak patuh kepada putusan MA.

"Mau tidak mau kita harus ikuti kalau MA sudah putuskan seperti itu," tegasnya.

Meski demikian, pihaknya mengimbau Gubernur Anies Rasyid Baswedan membuat kajian akademik apakah kebijakan itu berdampak buruk atau baik. Ia tak ingin dengan adanya kendaraan roda dua di sana malah membuat kesemrawutan, padahal itu merupakan jalur protokol yang kerap kali dilintasi tamu-tamu negara.

"Karena situasinya MA sudah setuju dengan hal itu (pencabutan larangan motor), gubernur yang baru ini harus membuat kajian akademik," pungkasnya.

(han)

http://index.okezone.com/read/2018/01/11/338/1843266/dprd-desak-pemprov-dki-laksanakan-putusan-ma-soal-pencabutan-larangan-motor



Original Post

Kondisi Ade Komarudin Memprihatinkan

Media Online metrotvnews.com
2018-01-11

Jakarta: Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berharap mantan Ketua DPR Ade Komarudin (Akom) segera pulih. Akom tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) dan menjalani operasi karena situasinya yang kritis.

"Saya dapat informasi melalui SMS (pesan singkat). Beliau sedang di RSPAD. Kita doakan Pak Akom supaya lekas sembuh," kata Airlangga di sela-sela perayaan HUT ke-45 PDIP, Jakarta Convention Center, Rabu, 10 Januari 2018.





Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Ace Hasan Syadzily membenarkan Akom sedang menjalani perawatan di RSPAD. Diduga Akom sampai harus dioperasi karena mengalami pendarahan di kepala. "Sekarang masih di intensive care unit (ICU) dan sedang diambil tindakan," kata Ace.

Kabar Mengenai Akom Sempat Simpang Siur.

Beredar kabar bahwa Akom mengalami serangan stroke setelah terjatuh di kamar mandi pada Rabu, 10 Januari 2018 pagi hari. Insiden tersebut baru lama diketahui oleh asisten rumah tangga Akom.

Baca: Akom Jalani Operasi Pembuluh Darah Batang Otak

Tokoh senior Golkar Agung Laksono membantah Akom sempat jatuh di kamar mandi. Menurut dia, Akom ketika dalam perjalanan menuju RSPAD sempat muntah kemudian pingsan.

Ketika tiba di RSPAD, Akom langsung menjalani tindakan medis. "Memang setelah dirasa kurang baik, lemas katanya, harus ke dokter, tapi masih bisa jalan, masih bisa berdiri. Namun, ketika di perjalanan tiba-tiba muntah terus enggak sadar sehingga sampai sini diambil tindakan medis," kata Agung yang datang menjenguk.

"Kepala diperban, tapi karena lihat dari belakang kita tidak tahu bagaimana wajahnya. Kondisinya memprihatinkan, tetapi sudah dilakukan operasi yang berat," lanjut dia.

Sepengetahuan Agung, Akom selama ini tidak pernah mengeluhkan kesehatannya ataupun merasa sakit. "Ya, saya tidak pernah dengar dia mengeluh, dipendam sendiri saja, selama ini riang gembira saja dia," terang dia.

Baca: Ade Komarudin Tercatat di Semua Dakwaan KTP-el

Nama Akom sempat mencuat ketika majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan dia menerima uang proyek KTP-E sebesar US$100 ribu. Namun, ia membantah pernah menerima aliran uang haram tersebut.

Ia beralasan tidak pernah duduk di Komisi II DPR yang memiliki mitra kerja Kementerian Dalam Negeri. "Saya bukan anggota Komisi II karena itu saya tidak terlibat dalam proses KTP-E."

(YDH)

http://news.metrotvnews.com/peristiwa/MkMMmWDk-kondisi-ade-komarudin-memprihatinkan



Original Post

Kemarin, dokter dan mantan kuasa hukum Setnov jadi tersangka

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-01-11

Jakarta (ANTARA News) - KPK resmi menetapkan dokter dan mantan kuasa hukum Setya Novanto menjadi tersangka, Presiden apresiasi tercapainya target sertifikasi lahan, DPR tanggapi perbedaan pendapat Luhut Pandjaitan-Susi Pudjiastuti, Bukalapak rencanakan pusat riset di Bandung, hingga Vidi Aldiano memulai bisnis startup, menjadi berita kemarin yang layak dibaca.

1. KPK resmi tetapkan dokter RS Medika Permata Hijau dan Fredrich Yunadi tersangkaJakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka dugaan tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara tersebut sejalan dengan penetapan dua orang sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Dua tersangka itu, yakni Fredrich Yunadi alasi Fredy Junadi berprofesi sebagai advokat dan dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Jakarta Barat Bimanesh Sutarjo.

Baca beritanya di sini.

Baca juga: Dokter RS Medika dicegah ke luar negeri2. Presiden apresiasi tercapainya target sertifikasi lahanJakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo mengapresiasi khususnya kepada jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) atas tercapainya target lima juta sertifikasi lahan sepanjang 2017.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran ATR/BPN dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota sehingga target yang saya berikan ke Pak Menteri (Sofyan Djalil) di 2017 lalu bisa tercapai karena janjiannya saya dengan Pak Menteri di awal, Pak targetnya ini 5 juta kalau nggak tercapai tahu sendiri," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tahun 2018 di Jakarta, Rabu.

Baca berita lengkapnya di sini.

Baca juga: Presiden Jokowi sebut sudah terima surat dari Khofifah

3. DPR: Tidak perlu ada perbedaan pendapat Luhut Pandjaitan-Susi PudjiastutiJakarta (ANTARA News) - Untuk kesekian kalinya, perbedaan pendapat di antara anggota kabinet pemerintahan secara terbuka masuk ke ranah publik. Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, menilai perbedaan pendapat antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Pandjaitan, dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, seharusnya tidak perlu terjadi karena menyangkut kebijakan pemerintah.

"Pada satu pihak menyampaikan harus diledakkan, lalu pihak lain tidak perlu, sehingga perbedaan pandangan itu yang tidak perlu karena menyangkut kebijakan pemerintah," kata Kurniawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Berita selengkapnya di sini.

4. Bukalapak rencanakan pusat riset di BandungJakarta (ANTARA News) - Salah satu pasar online terbesar Tanah Air, Bukalapak, merencanakan akan membangun pusat penelitian dan pengembangan di Bandung, dalam waktu dekat.

"Kami mau buka kantor di Bandung tentang internet of things, drone delivery, blockchain, machine learning, semua teknologi baru digodok di sana," kata pendiri sekaligus pimpinan Bukalapak, Achmad Zaky, saat jumpa pers perayaan ulang tahun perusahaan tersebut yang ke-8, di Jakarta, Rabu petang.

Berita lengkapnya di sini.Baca juga: Soal startup Unicorn, ini kata Bukalapak

5. Vidi Aldiano luncurkan startup KROWDJakarta (ANTARA News) - Setelah berbisnis di bidang label musik, fesyen dan kuliner, penyanyi Vidi Aldiano kini membangun startup digital yang diberi nama KROWD.

Dengan menghadirkan platform berupa aplikasi mobile web fan, KROWD bertujuan untuk membantu para kreator yang kesulitan mengeksekusi ide dan gagasan yang mereka inginkan melalui kolaborasi.

"Visi misi kami mengumpulkan anak muda Indonesia yang ingin membuat project kreatif di apapun background dan keahlian mereka," ujar Vidi dalam temu media di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya di sini.Pewarta: Arindra MeodiaEditor: MonalisaCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/676838/kemarin-dokter-dan-mantan-kuasa-hukum-setnov-jadi-tersangka



Original Post

Ini Harta Nurdin Halid & IYL Maju di Pilgub Sulsel

Media Online inilah.com
2018-01-11

INILAHCOM, Jakarta - Calon Gubernur Sulwesi Selatan Nurdin Halid terakhir kali memasukkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) nya pada 29 April 2002 sesuai yang tertera dalam aplikasi Anti-Coruption Clearing House (ACCH) milik KPK. Dalam laporan itu tercatat harta kekayaan Nurdin menembus angka Rp8.155.277.690.

Total angka itu terbagi antara lain harta tidak bergerak berupa sembilan petak tanah dan bangunan senilai Rp6.053.773.000. Nurdin, juga tercatat memiliki logam mulia seharga Rp318 juta. Ada juga lahan perkebunan yang nilainya ditaksir mencapai Rp150 juta. Ia juga memiliki alat transportasi Rp1.173.000.

Nurdin juga memiliki simpanan kekayaan di Bank. Simpanannya mencapai Rp106,7 juta. Dalam data itu Nurdin juga diketahui memiliki utang Rp 270 juta. Dikurangi utang, harta kekayaan tak bergerak Nurdin hingga 2002 mencapai Rp 8.155.227.699.

Sementara di daerah yang sama, Calon Gubernur Sulwesi Selatan Ichsan Yasin Limpo (IYL) tercatat dalam Anti-Coruption Clearing House (ACCH) milik KPK terakir kali memasukkan LHKPN pada 28 Maret 2003. Kala itu harta yang dilaporkan berjumlah total Rp6.848.969.839.

Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta calon kepala daerah yang berlaga dalam pemilihan kepala daerah 2018 segera memasukkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KPK membuka 20 posko sebagai tempat melaporkan LHKPN untuk keperluan pilkada 2018.

Ia menyatakan setidaknya ada lebih dari 360 calon kepala daerah yang sudah melaporkan LHKPN. Ia berharap calon kepala daerah menyampaikan informasi secara benar.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme juncto Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan para pejabat negara harus bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Ikhtisar dari harta kekayaan pejabat yang telah menyampaikan LHKPN dapat diakses oleh publik melalui situs yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat tanda terima penyerahan LHKPN pun menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon yang akan mendaftar di pilkada 2018. Syarat lainnya antara lain surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana, surat keterangan sedang tidak menjalani pidana di dalam penjara, surat keterangan sudah selesai menjalani masa pidana, surat keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya, surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari kepolisian, surat keterangan tidak sedang dalam kondisi jatuh pailit (bangkrut), dokumen wajib pajak, surat keterangan berhenti sebagai pejabat negara, fotokopi e-KTP, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi, daftar nama tim kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota atau kecamatan dan pasfoto terbaru. hpyul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2429764/ini-harta-nurdin-halid-iyl-maju-di-pilgub-sulsel



Original Post

Media