Tuan Justice Collaborator

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 1
2018-1-13

Tuan Justice Collaborator

MOH

MAHFUD

MD

Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-H AN) Ketua MK-RI2008-2013

Agak mengagetkan bagi banyak orang. Setya Novanto (Setnov) mengajukan diri untuk menja- dijustice collaborator (JC) dalam megakorupsi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Mengapa mengagetkan? Karena orang yang bersedia menjadi JC adalah orang yang harus mengakudulubahwadirinyamemang melakukan tindak pidana yang didakwakan. Berarti dengan kematiannya menjadi JC Setnov mengakui dirinya korupsi dan korupsi e-KTP itu benar-benar ada. Mengagetkannya, dulu sampai berbulan-bulan Setnov habis-habisan menolak dituduh melakukan korupsi, bahkan mengatakan tidak ada korupsi e-KTP itu.

Semula segala cara untuk meng-

elak dari kejaran kasus itu pernah di-lakukanolehSetnovyangdidugakuat melakukan tindak pidana korupsi itu. Misalnya melalui penggalangan opini, tidak menghadiri panggilan KPK, menjadi sakit dan segera sembuh setelah menang di praperadilan,

sakit lagi dengan sebab tabrakan tetapi oleh tim dokter dari RSCM dan IDI yang bekerja independen dan profesional dinyatakan dia bisa diperiksa, ditahan, dan diajukan ke persidangan oleh KPK.

Meskipun status JC itu belum final, karena KPK sendiri masih akan mempelajari dan mempertimbangkannya, semakin pastilah secara hukum maupun keyakinan masyarakat bahwa korupsi itu bukan khayalan atau rekayasa politik seperti yang ditudingkan oleh sementara kalangan. Ini penting ditekankan karena Setnov dan pembela utamanya di jalur politik mengatakan bahwa, "Korupsi e-KTP itu hanya khayalan."

Bahkan dikatakan, "Korupsi e-KTPiturekayasaataupolitisa-si oleh KPK, korupsi e-KTP itu tidak ada karena dirinya sudah berkeliling di gedung DPR mencari-cari uang korupsi itu ter-nyata tidakada." Amboi.

Bukan hanya teman politik Setnov yang ramai-ramai mengatakan bahwa korupsi e-KTP itu tidak ada, tetapi juga, entah dengan rayuan apa, tidak sedikit ahli dan aktivis hukum yang mengatakan dengan sangat ekspresifbahwa Setnov tidak melakukan korupsi e-KTP,

Setnov diperlakukan dengan sewenang-wenang. Nah, sekarang Setnov menyatakan ingin menjadi JC. Siapa yang sebenarnya berkhayal? Siapa yang sebenarnya ingin membelokkan kasus hukum agar tersembunyi di timbunan hiruk-pikuk politik?

Mari kita runut lagi berbagai fakta korupsi e-KTPitu. Pertama, adaperusahaanyangme-nagih lagi uang proyek e-KTP ke Kemendagri sebesar USD70 juta, padahal Kemendagri sudah mengeluarkan semua dana sesuai kontrak dan sesuai me-

kanisme APBN. Kedua, banyak penerima uang korupsi e-KTP itu yang mengembalikan uangnya ke KPKbegitu kasus itu disidik, meskipun ada yang beralasan bahwa dirinya tidak tahu kalau uang itu uang korupsi e-KTP, termasuk Sekjen Kemendagri Diah. Ketiga, ada beberapapelakuyang sudah divonis secara sah dan meyakin-kanolehpengadilanbahwame-reka melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus e-KTP.

Keempat, Andi Narogong sebagai salah satu pelaku penting tidak melakukan eksepsi

(bantahan atau penolakan) saat didakwa di depan pengadilan oleh jaksa dan langsung menyatakan menerima (tidak naikbanding) ketika pengadilan menghukumnya 8 tahun penjara dan denda Rpl miliar. Berati benar dia korupsi dan benar pula bahwa korupsi itu ada. Kelima, sekarang ini Setnov yang sedang dalam proses peradilan menyatakan ingin menjadi justice collaborator yang berarti benar bahwa korupsi itu ada.

Kita menaruh hormat kepada KPK yang telah gigih meng-

ungkap kasus ini dan menggiring para pelakunya ke pengadilan. Kita tahu, secara telanjang KPK dikeroyok habis-habisan oleh para politisi, baik menggunakan nama personal-nya maupun menggunakan status lembaganya. KPK juga diserang oleh "sedikit ahli hukum" dengan macam-macam tudingan. Tetapi KPK dengan penuh keyakinan dan tanpa takut terus menerjang.

Kita juga harus memberi apresiasi kepada pemerintah yang tidak melakukan intervensi atas penanganan kasus

e-KTP ini. Akan sulit bagi KPK dan kita semua mengungkap kasus ini jika pemerintah ikut campur atas nama ketenangan politik. Pemerintah telah membuka pintu bagi KPK untuk menyelesaikan kasus e-KTP ini secara hukum, meskipun ada yang menawarkan alternatif agar kasus ini dibuka setelah Pemilu 2019.

Memang, upaya penegakan hukum tidakboleh dipengaruhi oleh situasi politik. Hukum dan keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh. Sikap KPK yang seperti ini dua hari lalu de-

ngan bangga kita dengar lagi ketika KPK mengatakan, "KPK tidak akan berhenti atau menunda penanganan kasus korupsi, meskipun sedang ada pilkada atau pemilu."

Maju terus KPK. Jangan lupa lanjutkan penyelidikan dan penyidikan atas kasus kongkalikong yang diduga dilakukan oleh dua rumah sakit dan dokter-doktemya saat me-nanganiSetnovsebelum (akhirnya) ditangani oleh RSCM dan IDI. Telisik lagi, siapa tahu masih banyak yang mau menjadi Mr Justice Collaborator.

MOH MAHFUD MD





Original Post

Pengendara

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 3
2018-1-13

Pengendara

Sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu, pasca pencabut Pergub Nomor 195 Tahun 2014 mengenai pelarangan sepeda motor oleh Mahkamah Agung (MA).

ANTARA / GALIH PRADIPTA





Original Post

Penerapan Kebijakan Baru Tunggu Hasil Evaluasi

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 3
2018-1-13

Penerapan Kebijakan Baru Tunggu Hasil Evaluasi

JAKARTA Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Polda Metro Jaya belum memberlakukan kebijakan pengendalian lalu lintas di Jalan MH Thamrin-Merdeka Barat pasca-pencabutan rambu larangan lalu lintas roda dua beberapa hari lalu.

Opsi penerapan jalur khusus ataupun pengendalian sistemganjilgenap untuk roda dua akan diputuskan satu bulan ke depan setelah dilakukan monitoring dan evaluasi di kawasan tersebut.

Kasubdit Standardisasi Cegah dan Tindak Ditkamsel Kor-lantas Polri, Kombes Pol Kingkin Winisuda, mengatakan, Ditlantas Polda Metro Jaya dan Dishub DKI akan melakukan monitoring dan evaluasi di lokasi tersebut. "Kita kasih limit waktu sebulan. Apakah dampak daripada putusan itu membawa kemacetan parah apa sebaliknya. Kita pantau sebulan," katanya.

Apabila setelah pencabutan kemacetan semakin parah, tentu harus ada kajian ulang untuk mencari solusi. Apalagi pengendara sepeda motor merupakan pelanggar dan penyebab kecelakaan lalu lintas terbanyak. "Karena sepeda motor produksinya setiap hari luar biasa, kemudian pelanggaran lalu lintas, pengendara

motor mayoritas. Kecelakaan lalu lintas juga paling tinggi. Jadi sekali lagi kita berikan asistensi kepada Dirlantas terkait pembatasan sepeda motor. Nanti akan ada kajian sama-sama untuk wujudkan keamanan dan keselamatan lantas di DKI," tegasnya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah me ngatakan, dari hasil musyawarah Forum Lalu Lintas disepakati bahwa keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Gu-bemur (Pergub) DKI Nomor 195 Tahun 2014 terkait Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di kawasan Thamrin hingga Merdeka Barat, Jakarta Pusat, tidak bisa diperdebatkan kembali. "Jadi laksanakan saja dengan tahapannya menuju kawasan tertib lalu lintas yang saya usulkan dalam Forum Lalu Lintas," kata Andri seusai menghadiri Forum Lalu Lintas di Polda Metro Jaya kemarin.

Andri menjelaskan, setelah mencabut rambu sebagai tahapan pelaksanaan putusan MA, pihaknya kini telah menurunkan 44 personel yang dibantu dengan personel tambahan dari kepolisian sebagai penegakhukumnya. Karenaitu, apabila terjadi kemacetan, kesemrawutan, dan kecelakaan

bisadiantisipasiterlebih dahulu.

"Pelanggar lalu lintas roda empat dan roda dua pun akan langsung ditindak apabila tidak tertib berlalu lintas. Naik ke atas trotoar misalnya," ucapnya.

Selain itu, untuk lebih menertibkan kawasan tersebut, pihaknya juga akan membuat satu lajur khusus sepeda motor. Lajur khusus tersebut dibatasi dengan garis putih. Menurut dia, opsi untuk menggunakan separator cukup merepotkan bagi penghuni gedung yang ingin keluar masuk. Untuk itu diputuskan menggunakan garis dan garis putus-putus pertanda untuk masuk dan keluar gedung.

Selama satu bulan ke depan," lanjut Andri, tahapan antisipasi tersebut berlaku. Namun selama waktuitu.pihaknyajugame-miliki tahapan yang diusulkan dalam Forum Lalu Lintas bagaimana agar bekas kawasan terlarang roda dua itu menjadi kawasan tertib berlalu lintas. Dia menyatakan akan dibantu oleh para akademisi, polisi, masyarakat pengguna jalan, pengendara, dan sebagainyayangada di Forum Lalu Lintas untuk mewujudkan kawasan tertib lalulintas tersebut.

helmisyarif/ bima setiyadi





Original Post

Pemerintah Diminta Perhatikan Masukan DPRHOLDING BUMN

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 8
2018-1-13

Pemerintah Diminta Perhatikan Masukan DPRHOLDING BUMN

JAKARTA- Pembentukan induk usaha (holding) BUMN hingga kini masih terus menjadi sorotan banyak pihak, khususnya DPR. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN, diminta mempelajari masukan dan rekomendasi dari DPR, khususnya terkait aspek hukum dan penguasaan negara atas sektor strategis yang menguasai hajat hidup orangbanyak.

"Seluruh permasalahan di BUMN, seperti duplikasi an-tar-BUMN, KKN, inefisiensi, sampai intervensi kepentingan dianggap akan selesaihanya dengan dibentuknya holding" ungkap anggota Komisi VI DPR Narsil Bahar dalam keterangan tertulis kemarin.

Mekanisme pembentukan

holding menurutnya, disinyalir mas ihbermasalah.Halitu tampak dari permintaan;Wiria/ review ke Mahkamah Agung (MA) atas PP No 72/2016 oleh ahli ilmu hukum konstitusi Mahfud MD. Kendati ditolak, kata dia, perlu diperhatikanbe-nar apakah substansi pengaturan ini telah benar-benar sesuai. "Karena hasil analisis hukum lain dari UGM juga menyatakan hal yang sama dengan analisis Mahfud MD. Dan saat ini, PP No 47/2017 tentang pembentukan Holding BUMN Tambang kembali digugat ke MA," ujarnya.

Kementerian BUMN, kata Narsil, berpendapat tidak ada yang salah dari langkah pembentukan holding melalui skema inhreng saham pemerintah

di satu BUMN ke BUMN lain. Alasannya, yang terjadi hanya penggeseran investasi pemerintah dari satu tempat ke tempat lain, di mana pemilik akhirnya tetap pemerintah melalui BUMN yang 100% sahamnya dimiliki negara.

Konsep tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa pemerintah melihat BUMN hanya sebagai tempat investasi kekayaan negara. Padahal, tegas dia, BUMNbukansekadarper-usahaan di mana negara menaruh uangnya dan mengharapkan keuntungan untuk sumber pendapatan negara saja. Dalam hal ini, kata dia, UUD 1945 terutama Pasal 33 harus diperhatikan, khususnya terkait BUMN yang berkecimpung di sektor yang merupa-

kan cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Narsil mengatakan, BUMN adalah bentuk realisasi pengua-saannegarapadasektortertentu untuk memastikan pengelolaannya bagi kemakmuran rakyat. Penguasaan negara di sektor-sektor ini ditunjukkan dengan aspek pengelolaan secara langsung, bersamaan dengan aspek lain, seperti pembuatan kebijakan, pengurusan, pengaturan, dan pengawasan.

"Sementara dengan konsep holding melalui skema inbreng, makaBUMNdisektorstrategis seperti Antam, Bukit Asam, atau juga PGN, menjadi anak usaha BUMN dan tidak lagi berstatus BUMN," tandasnya.

m faiz al





Original Post

Istri Auditor BPK Akui Miliki Sejumlah Mobil Mewah

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 10
2018-1-13

Istri Auditor BPK Akui Miliki Sejumlah Mobil Mewah

JAKARTA Istri terdakwa auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) AU Sadli, Wuryanti Yus-tianti, mengakui keluarganya memilikibeberapamobilmewah di rumahnya di Kompleks Keba-yoranSymphoni,BlokKM/A-19, Jalan Kartanegara X Blok J, No-mor03BintaroSektorVII,Tange-rangSelatan. Mobil tersebutMer-cedes Benz, BMW, Toyota For-tuner, HondaCRV, Rubicon, Mini Cooper.danHondaOdyssey.

Fakta tersebut terungkap saat persidangan terdakwa Rochmadi Saptogiri di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Rochmadi merupakan terdakwa penerima suap Rp240 juta pengurusan perolehan opiniwajartanpapengecualian (WTP) Kemendes tahun 2017, gratifikasi Rp3 miliar, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rp3 miliar dan TPPU pasif mobil Honda All New Odyssey warna white orchid pearl seharga Rp700 juta.

Khusus mengenai mobil Honda Odyssey, Wuryanti menyebut itu diungkapkan suaminya beberapa hari sebelum operasi tangkap tangan (OTT) yangdilakukanKPKpada26Mei 2017. Sadli mengatakan bahwa akandatangmobilHondaOdys-sey milik Rochmadi Saptogiri. "Suami saya bilang bahwa nanti ada mobil Odyssey milik Pak Rochmadi," tutur Wuryanti di

hadapan majelis hakim.

Benar saja, mobil tersebut akhirnya datang ke rumah mereka dan Wuryanti yang membubuhkan tanda terimanya. "Mobil tersebut datang seminggu sebelum OTT. Di rumah hanya sebentar, terus diantar ke rumah Pak Roch-madi.beberWuryanti. .

MenurutdataJPUdan fakta persidangan sebelumnya, mo-bilHondaAUNewOdysseydiPT Handijaya Sukatama (Honda Sunter) seharga Rp700 juta dengan diatasnamakan Andhika Ariyanto. MobildibayarAliSadli melalui Yudi Ayodya Baruna (auditor BPK) dan M Natsir. Mobil dibayar dalam enam kali transfer dan diantar ke rumah AliSadli20Mei2017.

Wuryanti melanjutkan, di rumahnya memang ada tem-patparkiryangmuat dua hingga tiga mobil. Normalnya di rumah ada tiga sampai empat mobil. Kadang juga bisa memarkir di jalan sekitar rumah yang dibeli dengan harga Rp3,8 miliar. Wuryanti mengakui, keluarganya memilikibe-berapa mobil mewah dengan merek Mercedes Benz, BMW, Toyota Fortuner, Honda CRV, Rubicon, dan Mini Cooper.

Mobil tersebut milik dan/ atau dipakai Wuryanti, Sadli, dan anaknya. Mercedes Benz C250 dipakai Wuryanti, Merce-

des Benzjenis lain dipakai anaknya. Untuk Rubicon dibeli Sadli secara kredit, sedangkan Mini Cooperadalahmobilpinjaman. Wuryanti mengatakan, sehari setelah OTT suaminya bertemu dengan beberapa orang di sebuah mal di kawasan Bintaro. Ada auditor BPK Yudy Ayodya Barona, pensiunan auditor BPK Widi, dan Direktur Utama PT Ragta Dra Advertising Apriyadi Malik alias Yaya. Pertemuan itu membahas mobil-mobil milik Sadli danbiaya pengacara.

Di persidangan yang sama, JPUjuga menghadirkan Kepala Sekretariat Auditor Utama Keuangan Negara III sekaligus Bendahara Keuangan BPK Sri Rahayu Pantjaningrum. Pada saat kesaksian Sri berlangsung, JPU dan majelis hakim terus mendalami penjelasan mengenai uang Rpl.154.543.500 dan USD3.000 dalam brankas di ruang kerja Rochmadi Saptogiri yang disita KPK saat OTT, serta gaji dan tunjangan Rochmadi di BPK.

. Srimenuturkan, Rochmadi memiliki gajiseki tar Rpl5 juta per bulan, remunerasi Rp50 juta per bulan, kegiatan pengendalian besarnya lebih Rpl9 juta atau hampir 20 juta, dan honor-honor rapat yang jumlahnya tidak diingat Sri.

sabir laluhu





Original Post

Dalam 2 Tahun, Rochmadi Belanjakan Rp 4,2 Miliar

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-1-13

Dalam 2 Tahun, Rochmadi Belanjakan Rp 4,2 Miliar

JAKARTA, KOMPAS - Dalam waktu dua tahun, auditor utama Badan Pemeriksa Keuangan, Rochmadi Saptogiri, menghabiskan dana hingga Rp 4,2 miliar untuk membeli sebidang tanah dan satu mobil. Dana pembelian kedua aset itu diduga bersumber dari imbalan yang diperoleh Rochmadi dari sejumlah pihak terkait audit anggaran di kementerian dan lembaga pemerintahan yang ditangani Rochmadi.

Pembelian tanah dan mobil itu diungkap dalam sidang lanjutan dugaan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Rochmadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (12/1). Perkara ini merupakan bagian dari perkara penerimaan suap Rp 240 juta oleh Rochmadi dari sejumlah pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Suap diberikan agar BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan kementerian itu.

Praditya Wibowo, Manajer Pemasaran Jaya Real Property, saat dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini mengungkapkan, Rochmadi membeli sebidang tanah itu seharga Rp 3,5 miliar secara tunai seti-

daknya dalam tiga kali pembayaran pada 2015. Lokasi tanah itu berada di kawasan Bintaro Exchange.

Pada 21 Mei 2017, Rochmadi membeli mobil Honda Odyssey senilai Rp 721 juta. Mobil itu dibeli beberapa hari sebelum Rochmadi dan rekannya sesama auditor utama BPK, Ah Sadli, ditangkap KPK karena menerima suap dari pejabat Kementerian Desa.

Sementara berdasarkan rincian penghasilan Rochmadi sebagai pegawai BPK selama

2016 yang disampaikan jaksa Ali, jumlahnya Rp 690 juta Penghasilannya selama Januari-Mei 2017, sebelum ditangkap KPK, sebesar Rp 263 juta

Jika dibandingkan dengan pengeluarannya untuk membeli sebidang tanah dan mobil yang terjadi pada 2015 dan

2017 senilai total Rp 4,2 miliar, penghasilan Rochmadi selama 2016 itu hanya 15 persennya

Sementara itu, Rochmadi mengklaim uang tunai Rp 1,1 miliar yang ditemukan penyidik KPK di brankas di ruang kerjanya merupakan honornya sebagai auditor saat melaksanakan tugas pemeriksaan. "Uang tersebut adalah honor yang saya terima" katanya.

(MDN)





Original Post

Terdakwa

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-1-13

Terdakwa

korupsi auditor utama keuangan negara III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rochmadi Saptogiri, menjalani sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (12/1). Dalam sidang tersebut, Rochmadi berdalih uang Rp 1,1 miliar yang ditemukan di dalam brankas di ruang kerjanya saat operasi tangkap tangan merupakan honor yang diterimanya sebagai auditor BPK. Uang itu kemudian disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

KOMPAS/LASTI KURNIA





Original Post

Eksploitasi Hukum dan Anomi

Media Cetak Kompas Halaman 6
2018-1-13

Eksploitasi Hukum dan Anomi

Tb Ronny Rachman Nitibaskara

kriminolog \ivropolog Ul

Dunia hukum selalu dikelilingi oleh permasalahan dan penyimpangan yang ada. Hampir dapat dipastikan setiap negara mengalami hal tersebut. Entah itu akibat perilaku yang berasal dari para oknum profesi hukum maupun masyarakatnya sendiri.

Kasus yang pernah mencuat seperti penyuapan yang melibatkan hakim, tertangkap tangannya jaksa ketika menerima uang suap, korupsi yang pernah melibatkan oknum petinggi Polri, pengacara yang menyuap hakim demi kepentingan kliennya, ataupun seseorang yang melakukan pendekatan kepada penegak hukum agar kasus yang menimpanya dilancarkan, adalah peristiwa yang selalu terjadi dari masa ke masa

Sebagai ilustrasi, banyak warga dan media masih mengawal kasus korupsi KTP elektronik yang melibatkan beberapa anggota Dewan. Pada tempo yang tidak terlalu jauh dimunculkan wacana hak angket, yang diduga untuk mengurangi kewenangan KPK. Dalam waktu dan tempat berbeda timbul gagasan membentuk Den-sus Tipikor yang didukung oleh anggota Dewan yang kebetulan nama-namanya ada dalam incaran KPK. Kenyataan yang seakan disengaja dan berdekatan itu mau tidak mau menimbulkan anggapan banyak pihak bahwa memang ada sesuatu yang terjadi dalam ranah penegakan hukum kita.

Perbedaan paradigma

Fenomena ini kembali dikuatkan dengan alasan mundurnya dua pengacara terkenal salah satu tersangka kasus KTP-el. Pengacara pertama beralasan karena tidak ada kesepakatan dengan tersangka mengenai cara penanganan perkara serta dalam menangani perkara ia berpendapat harus menegakkan hukum dengan hukum yang baik. Pengacara lainnya mundur dengan argumen memiliki cara kerja berbeda dengan salah satu advokat tersangka yang lebih mengutamakan kompromi.

Sikap pengunduran diri itu menunjukkan banyak cara yang dapat dilakukan

ketika bersentuhan dengan hukum dewasa ini.

Dalam kemuliaannya, hukum merupakan senjata ampuh menciptakan ketertiban dan kepastian, untuk mengubah masyarakat menuju yang dicita-citakan dan mencapai keadilan yang diinginkan bersama. Tak dapat disangkal, untuk mewujudkan keadilan memang diperlukan kepastian hukum.

Ketentuan hukum positif yang acap kali berubah-ubah pasti

membuat keadilan semakin jauh dari jangkauan. Bahkan bisa menimbulkan perlakuan bahwa manusia untuk hukum, bukan hukum untuk manusia. Hal ini dapat membuat kepastian hukum hanya sebagai dalih meraih keuntungan sepihak.

Di samping itu, banyak peranti hukum memiliki kelemahan karena terlalu monodisipliner dan kurang menggunakan bantuan ilmu lain. Tak sedikit produk hukum tercipta tanpa memanfaatkan pendekatan sosiologis, psikologis, ataupun kriminologis. Kendati demikian, setiap pihak ham wajib memperlakukan hukum dengan semestinya sesuai aturan dan koridor yang ada. Apabila aturan hukum sudah mengatur sedemikian rupa tentang sesuatu, tidak ada pilihan lain kecuali harus tunduk walaupun rakyat dan negara harus dirugikan.

Melalui buku Tegakkan Hukum Gunakan Hukum (2006), pernah saya kemukakan bahwa dalam penegakan hukum terdapat kehendak agar hukum tegak sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui Instrumen hukum yang bersangkutan dapat diwujudkan. Namun, dalam menggunakan hukum belum tentu ada upaya serius untuk meraih cita-cita yang terkandung dalam aturan hukum karena sebagian dari hukum itu digunakan untuk membenarkan tindakan yang dilakukan.

Menegakkan hukum tanpa menggunakan hukum dapat melahirkan tindakan sewenang-wenang. Sebaliknya, menggunakan hukum tanpa berniat menegakkan hukum dapat menimbulkan ketidakadilan kepastian hukum dan dengan cepat membawa keadaan seperti tanpa hukum. Pemahaman penuh terhadap tegakkan hukum dan gunakan hukum tersebut mutlak dimiliki setiap abdi hukum.

Umumnya, penegak hukum berpandangan terlalu sempit dan yuridis dog-

matis semata Sangat berlainan dengan kriminolog yang menganut pandangan multidisipliner.

Tiap profesi hukum memiliki sikap dan paradigma berbeda dalam memandang hukum. Pertama, ada yang berpegang pada aturan dan tata cara penanganan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, ada yang memilih meninggalkan cara di atas-sebagian ataupun seluruhnya-dengan melakukan kompromi dan langkah-langkah lain. Mereka yang konsisten pada pilihan pertama tentu wajib diacungi jempol dan didukung sepenuhnya Permasalahan justru berada pada insan yang tetap teguh dengan sikap kedua

Ketika memilih untuk tidak terlalu berpegang pada ketentuan yang ada, kesempatan melakukan penyimpangan akan muncul seketika. Aturan dan pasal hanya dianggap sebagai sarana atau alat untuk dieksploitasi demi kepentingan pribadi.

Rekayasa dan eksploitasi

Sifat teknikalitas yang tinggi dalam hukum modern mengakibatkan proses hukum di dalam maupun di luar pengadilan menjadi teramat eksklusif milik mereka yang berkecimpung dalam profesi hukum. Proses hukum akhirnya menjadi ajang beradu teknik dan keteram--pilan. Siapa yang lebih pintar menggunakan dan memanfaatkan hukum, besar kemungkinan ia akan muncul sebagai pemenang perkara. Bahkan, konsultan hukum yang memiliki jam terbang teramat tinggi dapat menciptakan suatu konstruksi hukum yang dituangkan dalam kontrak sedemikian canggihnya sehingga kliennya dapat dipastikan telah meraih kemenangan tanpa melalui pengadilan. Karakter teknikalitas tersebut lantas menggiring hukum pada posisi yang siap direkayasa dan dieksploitasi. Peluang melakukan hal itu dapat beragam sesuai tingkatan oknum penegak hukum itu sendiri.

Ketika perkara baru sampai di tingkat kepolisian, celah tersebut terletak dalam kewenangan diskresi yang dimiliki polisi. Saat naik ke kejaksaan, hal tersebut bisa terdapat dalam kekuasaan jaksa misalnya melakukan deponir. Pada tingkat puncak, yakni di tangan hakim yang memiliki kewenangan diskresi terbesar, yang bersangkutan dapat menilai bersalah-tidak-

nya seseorang dengan mudah, ibaratnya dapat seketika menghitam-putihkan segala persoalan hukum.

Tidak boleh dilupakan juga profesi advokat atau pengacara. Sebagai salah satu penegak hukum, seorang pengacara memiliki keterampilan mumpuni dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya dengan menyusun bahkan mungkin menciptakan berbagai alibi yang ada

Lebih parah lagi, meskipun keseluruhan aparat hukum di atas merupakan individu yang amanah, tak jarang masyarakat yang justru mendekati mereka, menciptakan terjadinya peluang melakukan penyimpangan, agar kasus yang menimpanya dipermudah dan diperiancar. Sudah rahasia umum, siapa pun tak ingin berlama-lama berurusan dengan hukum. Maka, penyimpangan dari prosedur hukum merupakan pilihan utama supaya persoalan dapat diselesaikan di luar hukum.

Eksploitasi hukum itu ujung-ujungnya akan menggunakan hukum sebagai alat kejahatan. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya, oknum tersebut akan menegakkan hukum dengan cara yang tidak sesuai peraturan, dan menggunakan hukum untuk tujuan tidak semestinya Akhirnya keadilan, kepastian, dan manfaat hukum semakin jauh dari yang dicita-citakan. Kondisi demikian makin marak terjadi di saat dunia peradilan dan penegakan hukum berada dalam situasi anomi, suatu keadaan tanpa peraturan dan norma, sebagai salah satu bentuk pengabaian norma yang terjadi akibat adanya kesenjangan antara cita-cita atau tujuan dengan sarana yang ada

Kenyataan ini dapat menjadikan seseorang diberi tiga pilihan ketika bersentuhan dengan hukum. Pertama, menegakkan dan menggunakan hukum mengikuti cara yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan yang ada Kedua melakukannya tetapi dengan jalan menyimpang di luar undang-undang. Ketiga, tidak melakukan keduanya, dalam arti cuma memanfaatkan celah hukum semata dengan segala upaya untuk kepentingan pribadi. Pilihan kedua dan ketiga ini ditengarai akan menjamur dalam situasi anomi.

Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oknum-oknum tersebut lambat laun dapat menjelma menjadi kejahatan yang teramat sempurna tanpa celah serta terlindung oleh hukum yang mereka ciptakan. Jika semua ini didiamkan dan anomi dibiarkan terjadi, penyimpangan dalam dunia peradilan akan menjadi budaya yang tidak akan dipermasalahkan lagi.

Tb Ronny Rachman Nitibaskara





Original Post

SELEKSI HAKIM

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-1-13

SELEKSI HAKIM

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Abdullah memberikan paparan saat konferensi pers di Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat 112/1). Konferensi pers tersebut, membahas perkembangan calon hakim yang lolos seleksi CPNS 2017. Sebanyak 15 calon hakim yang telah lolos seleksi mengundurkan diri.

PUTRA M AKBAR





Original Post

DIPERIKSA

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-1-13

DIPERIKSA

Anggota DPR RI Tamsil Linrung berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta. Jumat, 112/11. Tamsil diperiksa sebagai saksi atas kasus tindak pidana korupsi pengadaan KTP elektronik dengan tersangka Markus Nari.

PUTRA M. AKBAR





Original Post

Polda Beri Waktu Sebulan

Media Cetak Republika Halaman 10
2018-1-13

Polda Beri Waktu Sebulan

MA menegaskan, larangan motor melintasi Thamrin bentuk pelanggaran HAM.

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra akan melakukan pemantauan dan evaluasi kendaraan roda dua yang melintas di Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat. Hal itu sebagai respons atas putusan pencabutan larangan sepeda motor melewati jalur protokol tersebut.

"Kita kasih limit waktu satu bulan. Apakah dampak dari putusan tersebut justru membawa kemacetan yang cukup parah atau sebaliknya," ujar Wakil Dirlantas Polda Metro Jaya AKBP Kingkin Winisuda usia bertemu dengan jajaran Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dis-hubtrans) DKI di Mapolda Metro Jaya, Jumat (12/1).

Kingkin menyatakan, saat ini, produksi motor setiap harinya sangat luar biasa. Berdasarkan catatan lembaganya, penambahan kendaraan pribadi mencapai 1.500 unit setiap hari yang terdiri atas 1.200 sepeda motor dan 300 mobil. Pun, dengan kecelakaan di jalan raya sepanjang 2017 mencapai 8.090 insiden yang 5.043 di antaranya melibatkan motor.

Menurut Kingkin, dominasi pengguna motor dalam kecelakaan lalu lintas di Ibu Kota menandakan perlunya pembatasan kendaraan pribadi.

Apalagi, setelah dilakukan analisis ternyata kecelakaan banyak diakibatkan perilaku pengendaranya. Tidak sedikit pengendara roda dua yang melawan arus serta berhenti sembarangan hingga mengakibatkan insiden kecelakaan.

Karena itu, pihaknya menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk mengendalikan kondisi lalu lintas yang sudah tidak kondusif tersebut. Melihat masalah yang selalu terjadi adalah kemacetan, sehingga Ditlantas Polda Metro mendukung program masyarakat untuk menggunakan transportasi publik. Kingkin menganggap, langkah itu setidaknya bisa menekan jumlah kecelakaan di jalan raya.

Selain itu, lanjut dia, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri juga siap melakukan pendampingan kepada Pemprov DKI untuk mengeluarkan kebijakan pembatasan motor. Kajian itu akan dibuat bersama dengan tujuan mewujudkan keamanan, keselamatan, dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas di jalan raya. "(Rekomendasi) mengalihkan masyarakat ke angkutan massal akan kita tindak lanjuti. Kita asistensi penuh kepada Pemprov DKI terlebih pada aturan pembatasan Jalan MH Thamrin," ujar Kingkin.

Di lokasi yang sama, Kepala Dis-hubtrans DKI Andri Yansyah menyetujui untuk membuka semua akses jalan bagi pengendara motor. Menurut Andri, aturan pembatasan motor tidak hanya menyangkut kemacetan, tetapi juga terkait penataan ketertiban dan keselamatan. Tidak hanya tertib di jalan raya, tapi juga di trotoar. Karena itu, petugas Dishubtrans DKI

dibantu kepolisian akan menjaga kawasan Thamrin dan Monas agar tidak sampai semrawut dengan dibolehkannya motor melintas di jalur protokol.

Andri masih mengkaji terkait usulan untuk pembentukan peraturan gubernur (pergub) agar Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat dijadikan kawasan tertib lalu lintas. Pihaknya belum bisa buru-buru untuk membuat aturan baru, seperti sistem ganjil-genap untuk motor karena diperlukan kajian secara matang. Menurut dia, lembaganya perlu memonitor dan mengevaluasi ketertiban, ketaatan, dan tingkat kemacetan ketika motor saat ini boleh melintas.

Data itu yang nanti dijadikan Dishubtrans DKI dalam membuat kebijakan baru untuk diterapkan pada masa akan datang. "Kemacetannya diukur dari tiga hal, yaitu waktu tempuh, volume kendaraan, serta kece-

patan. Pembatasan sepeda motor sendiri merupakan satu bagian dari salah satu Pola Transportasi Makro (PTM). PTM lain masih banyak," kata Andri.

Dia menyatakan, pencabutan larangan motor di Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat tidak memengaruhi percepatan penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Dia menjelaskan, pencabutan larangan motor melintasi jalan utama tidak ada hubungannya dengan proses ERP. Karena itu, pihaknya siap mendukung pembangunan infrastruktur demi percepatan pemberlakuan ERP sebagai solusi pengendalian lalu lintas.

"Pokoknya, ERP kita percepatan. Pembanguan infrastruktur juga dipercepat. Parkir OK-Otrip, LRT, dan MRT. Peningkatan kualitas bisa meningkatkan antusias pengguna angkutan umum," ujar Andri.

Kepala Biro Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah mengatakan, putusan hakim Irfan Fachrudin mencabut Pergub DKI Nomor 141 Tahun 2015 juncto Pergub DKI Nomor 195 Tahun 2014 didasarkan pada prinsip hak asasi manusia (HAM). Dia mengatakan, pergub yang diteken era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tersebut telah melanggar hak wajib pajak

"Sama-sama bayar pajak lalu kenapa dilarang? Ini adalah prinsip awalnya, yaitu pelanggaran terkait hak asasi. Maka, kami meminta Pemda DKI diminta segera memberikan akses bagi pengendara motor untuk bisa menikmati Jalan MH Thamrin-Merdeka Barat," ujar Abdullah, kemarin.

zahrotul oktaviani/antara ed erik purnama putra





Original Post

Gaji Rpl5 Juta Bisa Hidup Wah dan Miliki Mobil Mewah

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-1-13

Gaji Rpl5 Juta Bisa Hidup Wah dan Miliki Mobil Mewah

ISTRI auditor BPK Ali Sadli, Wuryanti Yustianti, mengakui gaji suaminya hanya Rpl5 juta per bulan.

Namun, dalam keseharian mereka bisa hidup wah dan memiliki beberapa mobil mewah. Ali Sadli, 45, menjabat Kepala Subauditorat III B.2 Auditor Utama Keuangan AKN III BPK.

"Tadi Saudara menerangkan, terkait pertanyaan Yang Mulia, ada gaji per bulan antara RplO juta dan RplS juta. Ada tambahan juga Rp3 juta-Rp5 juta. Kalau gaji suami seluruhnya, Anda tahu?" tanya jaksa Ali Fikri kepada Wuryanti dalam sidang dengan terdakwa Rochmadi Saptogiri di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, kemarin.

"Untuk secara pastinya saya kurang tahu," jawab Wuryanti saat bersaksi.

Wuryanti Yustianti yang merupakan istri auditor BPK Ali Sadli mengonfirmasikan kehadiran mobil-mobil mewah di rumah mereka.

"Mobil Rubicon beli nyicil. Mini Cooper dipinjami, Mercedez Benz 250, tapi mohon izin saya tidak menjawab pertanyaan ini karena ini lebih ke arah suami saya daripada Rochmadi," kata Wuryanti.

Wuryanti bersaksi untuk auditor utama BPK Rochmadi Saptogiri yang merupakan atasan Ali Sadli di BPK. Rochmadi didakwa menerima suap Rp240.juta terkait dengan audit laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

(Kemendes PDTT), penerimaan gratifikasi sebesar Rp3,5 miliar serta tindak pidana pencucian uang aktif dan pasif, yaitu menerima mobil Odyssey dari Ali Sadli.

"Mobil Odyssey tidak masuk ke carport, hanya ditaruh di luar. Mobil suami yang biasa di situ yang Fortuner sama mobil anak saya yang Mercy," tambah Wuryanti.

"Kalau yang CR-V?" tanya jaksa Ali Fikri lagi. "Parkir di situ," jawab Wuryanti.

"Rubicon?" tanya jaksa Ali Fikri. "Parkir di situ," jawab Wuryanti. "Mini Cooper?" tanya jaksa Ali Fikri. "Ada di rumah," jawab Wuryanti.

"Memang muat berapa mobil di situ?" tanya jaksa. "Dua-tiga mobil, tapi karena jalanan besar jadi muat beberapa mobil," jawab Wuryanti.

"Berapa gaji suami?" tanya jaksa Ali. "Gaji suami RplO juta-Rpl5 juta per bulan," jawab Wuryanti. "Suami punya penghasilan lain selain PNS?" tanya jaksa Ali. "Kami punya angkot, pendapatan angkot Bapak yang pegang," jawab Wuryanti.

"Kalau nilai rumah Saudara?" tanya jaksa Ali. "Rumah di Kebayoran Essence, Bintaro, 2010 Rp3,8 miliar," jawab Wuryanti.

Wuryanti juga mengakui ada pertemuan setelah operasi tangkap tangan KPK terhadap suaminya dan Rochmadi pada 26 Mei 2017.

Tapi Wuryanti mengaku bergerak cepat dengan memindahkan mobil-mobil mewah tersebut dari rumahnya saat pertemuan tersebut.

(Dro/Ant/P-2)





Original Post

Calon Hakim Diberi Pelatihan oleh KPK

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-1-13

Calon Hakim Diberi Pelatihan oleh KPK

MARAKNYA korupsi di kalangan hakim membuat Mahkamah Agung menempuh langkah memberi pelatihan kepada calon hakim bulan depan dengan menekankan pada materi antikorupsi.

Calon hakim akan mendapat materi antikorupsi langsung dari KPK. Selain itu, calon hakim akan mendapat materi dari Komisi Yudisial, Ombudsman, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan Rebiro).

"Ya pelatihan ini ditekankan untuk membangun integritas agar para calon hakim jauh dari hal-hal tercela, Yang memberi juga dari instansi yang kompeten," ungkap Kepala Biro Humas MA Abdullah.

Abdullah optimistis MA mampu membangun integritas para calon hakim melalui pelatihan itu. Terlebih lagi, para calon hakim itu akan menjadi pemimpin pengadilan pada 10 (ahun hingga IS tahun lagi.

Abdullah juga mengatakan MA sama sekali tak turut

campur terhadap proses rekrutmen calon hakim. Keseluruhan proses rekrutmen diserahkan kepada panitia seleksi nasional Kemenpan Rebiro melalui tes berbasis komputer. "MA sama sekali tidak ikut campur di rekrutmen. Kami hanya mengajukan

pembukaan rekrutmen dan mendapat sesuai kebutuhan," ungkapnya.

Menurut Abdullah, saat ini ada 1.577 calon hakim yang direkrut panitia seleksi nasional Kemenpan Rebiro. Dari jumlah itu, terdapat 1.053 calon hakim laki-laki dan 542

calon hakim perempuan.

Abdullah menambahkan, ada sekitar 15 hakim yang telah lolos seleksi, tapi mengundurkan diri. Hal itu nantinya akan menjadi bahan-pertimbangan bagi MA untuk memberikan sanksi. Namun, sanksi baru bisa diberikan pascaterbitnya surat keputusan pengangkatan calon hakim diberikan kepada setiap calon hakim.

"Saat ini mereka belum dapat SK. Jadi, (mereka) masih di bawah panitia seleksi nasional. Awal Februari akan mulai distribusi hakim dan akhir Februari semua mendapatkan SK. Setelah dapat SK, baru nanti bisa kita pertimbangkan sanksi bagi yang mengundurkan diri."

Komisi Yudisial juga akan menggelar seleksi tahap akhir berupa wawancara terhadap 14 calon hakim hubungan industrial MA. Wawancara akan dilaksanakan 16-18 Januari. Peserta berasal dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia 5 orang dan 9 orang dari unsur serikat pekerja/serikat buruh.

(Put/P-2)





Original Post

Fredrich Menunggu Jawaban KPK

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 1
2018-1-13

Fredrich Menunggu Jawaban KPK

JAKARTA, (PR).-

Fredrich Yunadi, mantan pengacara Setya Novanto, tak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (12/1/2018). Menurut kuasa hukumnya, Fredrich tidak menghindari panggilan KPK, tetapi menunggu jawaban KPK atas permohonan penundaan pemeriksaan Fredrich yang diajukan sehari sebelumnya.

Sapriyanto Refa, ketua tim kuasa hukum Fredrich yang ditunjuk Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, mengatakan bahwa hingga kini pihaknya masih menunggu jawaban KPK. Oleh karena itu, kemarin, ia kembali berkunjung ke Gedung KPK.

Ia mengungkapkan, di dalam surat permohonan itu, tim kuasa hukum berharap, pemeriksaan Fredrich dilakukan setelah sidang kode etik advokat yang dilakukan oleh Komisi Pengawas .Dewan Pimpinan Nasional Peradi. "Hari ini (kemarin), Pak Fredrich tidak bisa hadir. Oh, enggak menghindar. Ini kan proses yang harus dihadapi. Kami ingin menanyakan, permohonan kami itu dikabulkan atau tidak," tuturnya.

Menurut dia, jika KPK tidak mengabulkan permohonan timnya, tentu akan ada penjadwalan ulang terhadap Fredrich. KPK tak bisa asal jemput paksa seseorang jika baru satu panggilan yang tidak dipenuhi. Berdasarkan aturan, pemanggilan harus dilakukan sebanyak dua kali, baru jemput paksa di-

nyatakan sah menurut hukum.

"Kalau enggak dikabulkan (permintaan penundaan) KPK, kan pasti (akan) diagendakan ulang (pemeriksaannya). Enggak mungkinlah main jemput-jemput (paksa)," tuturnya.

Kemarin, Bimanesh Sutarjo juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan. Tak seperti Fredrich, dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau itu memenuhi panggilan KPK.

Berprasangka baik

Juru Bicara KPK Febri Dian-syah meminta agar Fredrich kooperatif. Menurut dia, sebagai seorang pengacara, tentu Fredrich tahu porsinya sebagai warga yang taat hukum. Sudah sewajarnya, sebagai warga yang tahu aturan, panggilan KPK dipenuhi. Meskipun demikian, kata dia, KPK telah menerima surat absennya Fredrich atas pemanggilan pertamanya sebagai tersangka.

"Yang bersangkutan, saya rasa, mengerti benar porsinya sebagai pengacara yang mengerti hukum agar menaati aturan dalam KUHAP dan KUHP," ujarnya.

Meskipun demikian, sejauh ini, KPK memang belum berencana melakukan jemput paksa terhadap Fredrich. KPK masih berprasangka baik bahwa Fredrich akan memenuhi panggilan KPK. "Belum (untuk jemput paksa), kami masih berprasangka baik bahwa yang bersangkutan akan datang ke

KPK," ucapnya.

Seperti diberitakan, KPK menetapkan Fredrich Yunadi dan dokter Bimanesh Sutarjo sebagai tersangka. Mereka disangka telah merintangi KPK untuk menyidik Setya Novanto dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik. Bentuk pe-rintangan itu berupa rekayasa dan manipulasi data medis Ketua (nonaktif) DPR RI tersebut.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengungkapkan, penetapan tersangka itu dilakukan setelah KPK memeriksa 35 saksi dan ahli. Fredrich dan Bimanesh diduga telah melanggar ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ia membantah tuduhan bahwa KPK telah melakukan kriminalisasi terhadap profesi advokat dan dokter.

"KPK hanya fokus pada (pelanggaran) Pasal 21. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 35 saksi dan ahli, tidak ujug-ujug ditetapkan (sebagai tersangka). Kalau soal (pelanggaran) kode etik, silakan diproses oleh IDI-nya, kami tidak ikut campur. Termasuk juga Peradi, apakah yang bersangkutan akan disoal kode etiknya, silakan," katanya saat konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (10/1/2018). Saat itu, Basaria didampingi oleh Juru

Bicara KPK Febri Diansyah.

Ia menyatakan, Fredrich dan Bimanesh diduga bekerja sama untuk memasukkan Novanto ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau dengan menggunakan data medis yang telah dimanipulasi. Bimanesh merupakan salah seorang dokter yang berpraktik di rumah sakit tersebut. Langkah itu dimaksudkan untuk menghindarkan Novanto dari pemeriksaan penyidik KPK.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Novanto pada Rabu (15/11/2017) pagi, tetapi ia memilih tak datang dan mengirimkan surat.

Malam harinya, tim KPK mendatangi kediaman Novanto di Jalan Wijaya XIN, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mereka telah berbekal surat perintah penangkapan dan penggeledahan.

Ternyata, Novanto tak berada di rumah. Tim KPK pun berlalu dari kediaman mantan Ketua Umum Partai Golkar itu pada Kamis (16/11/2017) pukul 2.50.

Hingga Kamis siang, keberadaan Novanto tak juga diketahui sehingga KPK memasukkannya ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kamis malam, KPK mendapat informasi bahwa mobil

yang ditumpangi Novanto terlibat kecelakaan tunggal (menabrak tiang lampu). Ia pun dibawa ke RS Medika Permata Hijau. Anehnya, Novanto tak dibawa ke instalasi gawat darurat (IGD), tetapi langsung ke ruang rawat inap VIP.

"Diketahui bahwa sebelum SN dirawat di rumah sakit, diduga FY telah datang terlebih dahulu untuk berkoordinasi dengan pihak rumah sakit. Didapatkan juga informasi bahwa salah seorang dokter di rumah sakit mendapatkan telefon dari seseorang yang diduga sebagai pengacara SN yang menyatakan bahwa SN akan dirawat di rumah sakit sekitar pukul 21.00 malam dan meminta kamar perawatan VIP yang rencananya akan di-booking satu lantai. Padahal, saat itu, belum diketahui SN akan dirawat karena sakit apa," ucap Basaria.

Atas dasar itulah, KPK menyangka Fredrich dan Bimanesh telah melanggar ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-i KUHP.

"Sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak tersangka, KPK telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) pada Selasa (9/1/2018)." tuturnya.

(Ira Vera Tika)





Original Post

KPK Limpahkan Eddy Rumpoko ke Surabaya

Media Cetak Koran Tempo Halaman 6
2018-1-13

KPK Limpahkan Eddy Rumpoko ke Surabaya

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas penyidikan kasus suap pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Batu periode 2017 ke tahap penuntutan. Berkas ini terkait dengan dua tersangka, yaitu mantan Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko, serta Ketua Kelompok Kerja Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa VI Unit Layanan Pengadaan Pe-

merintah Kota Batu, Edi Setiawan. "Keduanya mulai hari ini dipindahkan penahanannya sehubungan dengan persidangan yang akan dilakukan di Pengadilan Tipikor Surabaya," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, kemarin.

Kasus ini berawal saat penyidik KPK menggelar operasi tangkap tangan dengan bukti uang tunai Rp 300 juta di Batu, Malang,

Jawa Timur, September 2017. Dalam pengembangannya, KPK menetapkan tiga tersangka, yaitu pengusaha Filiphus Dj ap sebagai pemberi serta Eddy Rumpoko dan Edi Setiawan sebagai penerima suap. KPK menduga pemberian uang kepada Eddy merupakan bagian dari fee 10 persen dari proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot

Batu Tahun Anggaran 2017 yang dimenangi PT Dail-bana Prima dengan nilai proyek Rp 5,26 miliar.

Barang bukti senilai Rp 300 juta diketahui sebagai jatah fee Rp 200 juta untuk Eddy dan Rp 100 juta untuk Edi Setiawan. Total fee yang akan diterima Eddy mencapai Rp 500 juta. Namun Rp 300 juta lainnya dibayarkan Filiphus untuk membeli mobil Toyota Al-

phard untuk Eddy.

Eddy sempat mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun hakim tunggal R. Iim Nurohim menolak seluruh permohonan praperadilan tersebut pada 21 November lalu.

Menurut Febri, Eddy akan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo dan Edi Setiawan di Lapas Kelas I

Surabaya. Sedangkan Filipus Djap sudah lebih dulu menempuh proses persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya.

"Total 47 saksi telah diperiksa untuk kedua tersangka. Keduanya, selain hari ini, telah sekurangnya lima kali diperiksa sebagai tersangka pada kurun September hingga Desember 2017," kata Febri.

LANI DIANA





Original Post

Kalau Setnov Tak Mengakui Perbuatannya, Kami Tidak Bisa Menerima Permohonan JC

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 2
2018-1-13

Kalau Setnov Tak Mengakui Perbuatannya, Kami Tidak Bisa Menerima Permohonan JC

FEBRI DIANSYAH, Juru Bicara KPK

SETYA Novanto, terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik alias E-KTP telah mengajukan permohonan sebagai justice collaborator (JC). Pengacara Novanto, Firman Wijaya mengatakan, permohonan kliennya itu merupakan bagian dari upaya Novanto membuktikan bahwa dirinya bukanlah satu-satunya pelaku yang paling berpengaruh dalam kasus korupsi itu. Akankah KPK menerima permohonan Novanto? Lalu apa saja syarat yang mesti dipenuhi Novanto jika ingin menjadi JC? Berikut pernyataan lengkap Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febry Diansyah.

Bagaimana progress permohonan Setya Novanto yang ingin menjadi justice collaborator?

Kami belum bicara terlalu jauh karena suratnya baru disampaikan beberapa hari lalu. SN (Setya Novanto) baru diperiksa mejadi tersangka lalu membuat surat justice collaborator-nya. Tentu kami akan pertimbangkan. Apakah SN akan terus terang membuka pihak lain, terutama aktor yang lebih besar. Kemudian juga kami akan mencermati sejauh mana SN

mengakui perbuatannya. Jadi, kalau tidak mengakui perbuatannya tentu kami tidak bisa menerima JC. Pasalnya, konsep itu sendiri .adalah pelaku ang ingin bekerjasama. Terpenting lagi JC tidak bisa diberikan kepada pelaku utama. Hal itu juga kami akan melihatnya meski korupsi KTP elektronik baru langkah-langkah awal. Sampai saat ini baru sekitar enam orang. Masih cukup banyak nama yang saat ini kami dalami.

Dalam kasus E-KTP ini Muhammad Nazaruddin pernah menjadi justice collaborator. Apakah ini akan menjadi penghalang bagi Setya Novanto untuk menjadi JC?

Kalau Nazar saat itu bendahara Partai Demokrat. Dia membuka banyak sekali pihak-pihak lain, termasuk atasannya atau ketua umumnya. Pada saat itu dari keterangan Nazar ditelusuri kebenaran informasi yang lain. Apakah kasus Hambalang ataupun E-KTP karena dia menjadi saksi. Tentu saja ada kontribusi dalam pengungkapan korupsi. Meski demikian, KPK tidak boleh tergantung pada keterangan Nazar saja. Keliru kalau KPK hanya mendapatkan keterangan dari Nazar saja. Karena demikian itu akan mudah

berubah kalau, semisal memberikan keterangan berubah di persidangan. Karena itulah kami punya pertimbangan lain.

Terkait SN kami punya bukti aliran dana sampai dengan 7,3 dolar AS dan juga pertemuan-pertemuan yang lain. Dan ini tidak pernah disebut Nazar sampai serinci itu. Jika kita bicara posisi seseorang sebagai JC, maka kita berbicara banyak hal yang harus dipertimbangkan secara hati-hati. Andi Agustinus juga ajukan JC, kami pertimbangkan cukup lama sampai pada akhirnya KPK mengabulkan- nya. Hal ini juga melalui proses tindakan pidana yang dibacakan Pengadilan Tipikor beberapa hari lalu. Artinya konsistensi seorang pengaju JC juga merupakan suatu hal penting yang kami cermati.

Kabarnya Setya Novanto juga meminta perlindungan kepada KPK?

Sejauh ini belum ada. Jadi surat yang kami terima itu baru surat mengajukan JC. Terkait kasus E-KTP kemudian kami umumkan pasal 21 rencana pemeriksaan kepada tersangka kemarin.

Bunyi surat pengajuan JC yang diajukan Setya Novanto seperti apa?

Saya belum lihat suratnya. Intinya ada permohonan ditetap- ka JC. Nanti kita lihat siapa yang akan diberikan. Tentunya membuka informasi itu ada di proses persidangan atau penyidikan. Di proses persidangan nanti kita lihat konsistensinya.

Waktu di awal, adakah janji Setya Novanto untuk membuka informasi seluas-luasnya sehingga KPK mau menyetujui pengajuan JC?

Kami belum bicara soal persetujuan karena prosesnya masih panjang.

Kapan limit waktu bagi KPK untuk memutuskan pengajuan Novanto ini?

Nanti kami kaban kalau sudah ditentukan.

Kasus Novanto menjadi perhatian publik. Apakah penyakit yang diderita Novanto menjadi penghalang KPK dalam pemeriksaan?

Jadi waktu itu kami kordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia. Ada pemahaman bersama bahwa IDI memiliki konsep pemberantasan korupsi yang mendukung KPK. Jadi kami saling bekerjasama di sini. Prinsip paling dasar adalah alasan-alasan sakit atau medis yang direkayasa tidak jadi

penghambat dalam penanganan korupsi. Salah satu yang dilakukan adalah saksi, tersangka, dan terdakwa mengakui sakit maka kami akan kordinasi dengan IDI bisa melakukan second opinion. Dari sanalah review atau proses pemeriksaan pertama itu dilakukan. Contoh sederhana ketika kepada SN. Pada saat itu kami melibatkan IDI. Sebelumnya ada pemeriksaan juga dari pihak RSCM dan hasilriya bagus. Sebenarnya SN laik meski dipe- meriksaannya terihat sakit. Akan tetapi secara medis setelah dicek diabaikan oleh hakim, maka sidang dilanjutkan.

Apakah ada tersangka baru dari kasus Novanto ini setelah KPK menetapkan pengacara dan dokternya menjadi tersangka?

Sekarang yang kami proses baru advokat dan dokter yang terlibat pada kasus SN. Itu yang sedang kami proses jadi belum jauh lagi melibatkan pihak-pihak lain. Saya jelaskan bahwa upaya yang dilakukan di rumah sakit untuk menghindari proses hukum sudah kami temukan buktinya. Ke depan ini juga menjadi pesan untuk pihak lain atau tersangka lain, bahwa tidak bisa menggunakan alasan sakit untuk menghindari

pemeriksaan.

Adakah pihak dari managemen rumah sakit yang akan dibidik KPK juga?

Saksi-saksi yang kami periksa sudah cukup banyak, ada sekitar 26 sampai hari ini. Ada pegawai

rumah sakit, perawat, dan dokter juga yang kami mintakan keterangan. Termasuk juga direktur perusahaan swasta yang kami mintakan keterangannya terkait dengan kasus ini. Ada juga pengurus partai politik yang kami panggil sebagai saksi.

umm





Original Post

Gubernur Bengkulu Divonis 8 Tahun Bui, Hak Politik Dicabut

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-13

Gubernur Bengkulu Divonis 8 Tahun Bui, Hak Politik Dicabut

Perkara Suap Proyek Jalan

PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu menjatuhkan vonis 8 tahun penjara kepada Gubernur Bengkulu nonaktif Ridwan Mukti dan istrinya. Lily Martiani Maddari. Selain pidana kurungan, pasangan suami-istri itu juga dibebankan membayar denda sebesar Rp400 juta atau subsider kurungan selama dua bulan.

Ketua majelis hakim Admiral didampingi Nich Samata dan Gabriel Siallagan Dan menyatakan Ridwan Mukti dan istrinya terbukti melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal II Undang-Undang RI Nomor 3 1 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Selain pidana kurungan selama delapan tahun, juga mencabut hak terdakwa untuk dipilih selama dua tahun seusai menjalani masa tahanan," putus Admiral.

Vonis terhadap keduanya lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta pasangan ini dipidana 10 tahun.

Sementara mengenai pencabutan hak politik, sudah sesuaidengan tuntutan untuk memberikan efek jera atas tindakan korupsi yang dilakukan

terdakwa. Hukuman tambahan ini disebabkan terdakwa merupakan kepada daerah dan terbukti menerima suap dari kontraktor proyek pembangunan infrastruktur di Bengkulu.

Seperti diketahui pasangan suami-istri ini terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Juni 2017 dalam kasus suap fee proyek pembangunan jalan provinsi di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016.

Ridwan dan istrinya telah menerima suap sebesar Rp I miliar dari seorang pengusaha yang merupakan bagian dari janji Rp4,7 miliar bila perusahaannya menang proyek.

Ridwan beserta istri dan Rico Dian Sari selaku perantara diduga menerima fee dari Jhoni Wijaya terkait proyek jalan di dua kabupaten di Provinsi Bengkulu.

Rico Dian Sari merupakan Direktur Utama PT RPS yang bertindak selaku perantara suap. Dia sudah divonis dengan hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp200 juta dengan subsidiar 3 bulan penjara.

Sedangkan Jhoni Wijaya merupakan Kepala Perwakilan PT Statika Mitra Sarana divonis dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 7 bulan.

Byu





Original Post

Rochmadi Kerap Ambil Uang Perjalanan Dinas Padahal Tak Berangkat

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-13

Rochmadi Kerap Ambil Uang Perjalanan Dinas Padahal Tak Berangkat

Kumpulkan Rp1 Miliar Setahun

AUDITOR Utama Keuangan Negara lil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi .Saptogiri kerap mengambil jatah uang perjalanan dinas meski tidak melakukan kunjungan kerja ke daerah.

Hal itu diungkapkan Kepala Sekretariat Auditorat Keuangan Negara III BPK Sri Rahayu Pantjaningmm, saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Rochmadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kemarin.

Awalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Takdir Sunan membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Sri.

"Pada BAP Nomor I I, Saudara mengatakan, Untuk kegiatan operasional terkait dengan pemeriksaan Rochmadi, sering tidak melakukan perjalanan ke luar kota, tetapi uang tetap dibayarkan bila ada tugas Pak Rochmadi ke wilayah Jakarta." tanya JPU KPK Takdir Suhan.

Sri menjawab nama bosnya itu tercantum dalam laporan keuangan yang dibuat tim yang terdiri dari 38 tim. Ketika beberapa tim berkunjung ke luar daerah. Rochmadi kerap mendapat surat tugas mendampingi. Padahal, Rochmadi tetap di Jakarta. "Jadi, meski ada surat tugas keluar kota tidak semuanya Pak Rochmadi keluar kota," ungkapnya.

Jaksa KPK mulai me-nelisik sumber uang tunai Rp 1.154.543.500 dan 3.000 dolar AS yang ditemukan di dalam filing kabinet di ruang kerja Rochmadi saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada

26 Mei 2017.

Hal itu sempat ditanyakan jaksa kepada Sri. Ia menyebut bahwa uang tersebut adalah uang perjalanan dinas pribadi Rochmadi dan tim selama satu tahun. Dijelaskan bahwa selama satu tahun, BPK menge-luarka Rpl miliar lebih untuk Rochmadi.

Uang itu untuk perjalanan dinas yang bersistem lumpsum atau uang yang dibayarkan sekaligus serta at cost atau biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

"Itu untuk biaya perjalanan dinas pribadi dan tim, terdiri dari biaya tiket pesawat dan hotel dalam negeri at cost. Kalau luar negeri, tiket pesawat at cost sedangkan hotel lump-sum," tutur Sri.

Sri juga menjelaskan besaran uang yang diterima Rochmadi dari gaji pokok dan tunjangan lainnya. Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Sri menyebutkan gaji dan remunerasi Rochmadi adalah sebesar Rp690 juta pada 2016. Sedangkan, total penghasilan pada bulan Januari sampai Mei 2017 adalah Rp 263 juta.

"Gaji Pak Rochmadi kira-kira Rp 15 juta remunerasi kisaran Rp50 juta, kegiatan pengendalian besarnya Rpl9 juta dan honor-honor kalau ada rapat yang jumlahnya kurang lebih saya tidak hafal," beber Sri.

Dalam kasus ini, Rochmadi Saptogiri didakwa menerima suap Rp240 juta terkait audit laporan keuangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tahun 2016.

BYU





Original Post

Jaksa Siapkan Sprindik Baru Garap Dirut PT Comradindo

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-13

Jaksa Siapkan Sprindik Baru Garap Dirut PT Comradindo

Korupsi Proyek Tower BJB Rp 217 Miliar

Direktur PT Comradindo Lintasnusa Perkasa, Triwiyasa diduga mengetahui kemana amblasnya dana Rp 217 miliar yang dikucurkan Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) pada tahun 2012. Kendati begitu. Kejagung masih belum menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru.

DIREKTUR Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik-JAM Pidsus) Kejagung Warih Sadono menerangkan, jajarannya perlu melakukan gelar perkara atau ekspose untuk menentukan status hukum Triwiyasa. "Segera dilaksanakan ekspose atau gelar perkara," katanya.

Gelar perkara tersebut dibutuhkan guna memastikan atau mengukur dugaan keterlibatan Triwiyasa di kasus ini. Setelah ada kesimpulan dari gelar perkara tersebut, jaksa pun bisa memastikan apakah perlu mengeluarkan sprindik baru atau tidaknya.

Tunggu waktu yang tepat ya," sergahnya. Sementara, Kepala Pusat Penerangan Dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung M Rum menandaskan, gelar perkara pasti dilaksanakan oleh penyidik yang menangani setiap perkara.

Ditekankan, proses gelar perkara tidak bisa disampaikan secara terbuka. "Gelar perkara dilakukan untuk keperluan intern. Jadi tidak bisa dipublikasi," terangnya, kemarin petang.

Disampaikan, keperluan intern yang dimaksud adalah keperluan para pihak yang terkait dengan perkara. Adapun hasil atau kesimpulan dari gelar perkara tersebut,

nantinya baru bisa disampaikan begitu penyidik menentukan langkah hukum lanjutan.

Sebelumnya Warih menyebutkan, agenda ekspose petkara korupsi ini sempat tertunda karena waktunya berdekatan dengan momen hari libur nasional, yakni Hari Raya Natal dan Tahun Baru. "Pokoknya tunggu harinya saja," ucapnya.

Dia mengaku, telah mengusulkan agar sprindik baru segera diterbitkan untuk Triwiyasa."Iya, sudah kami usulkan sprindik baru, tapi tetap harus melalui ekspose dulu, karena prosedur memang seperti itu, ikuti saja."

Triwiyasa diduga sempat buron sebelum praperadilannya dikabulkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 2016. Terseretnya nama Triwiyasa pada pusaran kasus ini setelah Mahkamah Agung (MA) memutus hukuman penjara delapan ta-

hun kepada Wawan Indrawan, bekas Kepala Divisi Umum BJB.

Pada persidangan tingkat pertama di PN Tipikor Bandung, Wawan divonis bebas dari tudingan korupsi pengadaan lahan dan pembangunan T-Tower milik BJB di Jalan Gatot Subroto, Kaveling 93-Jakarta. Namun jaksa memutuskan kasasi atas putusan hakim tersebut.

Kasus ini berawal saat manejemen Bank BJB memutuskan untuk memiliki kanter perwakilan di Jakarta pada 2006. Untuk mewujudkan hal itu, manajemen BJB bekerjasama dengan PT Comradindo. Dalam nota kerjasama tersebut, BJB bersedia mengucurkan dana Rp 543 miliar.

Dana proyek itu dikucurkan atau dibayar secara bertahap alias per-termin pekerjaan. Akan tetapi dalam praktiknya, jaksa menuduh penggelontoran dan pemanfaatan anggaran proyek

dilakukan secara tidak hati-hati.

Atas hal tersebut, jaksa menaksir terdapat dana sebesar Rp 2 17 miliar yang menguap. Asumsi adanya dana menguap disebabkan areal atau lahan untuk membangun BJB Tower temyata bermasalah.

Walhasil, pembangunan menara BJB yang direncanakan setinggi 27 lantai mangkrak hingga sekarang. Rum menegaskan, tindak-lanjut atas penangan kasus im tentunya dilakukan juga untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang terjadi. "Kita tebtunya tetap concern pada upaya pengembalian keuangan negara."

Dia menyanggah anggapan bahwa panjangnya waktu penuntasan perkara ini dipicu adanya intervensi puhak tertentu pada penyidik Kejagung.

"Tidak ada intervensi dari manapun," tegasnya.

GPG





Original Post

Sempat Diperiksa Sebagai Tersangka

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-13

Sempat Diperiksa Sebagai Tersangka

KEJAGUNG memeriksa tersangka Direktur PT Comradindo Lintasnusa Perkasa Tri wiyasa terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan T-Tower BJB di Jl Gatot Subroto, Jakarta.

"Dari pukul 10.00 WIB dilakukan pemeriksaan tersangka Triwiyasa yang pada pokoknya terkait dengan proses dan kronologis kegiatan penjualan satuan unit ruang kantor untuk Bank Jabar dan Banten," ujar Kepala Pusat Penerangan da Hukum (Kapuspenkum) Kejagung saat dijabat oleh Setia Untung Arimuladi, Kamis, 7 November 2013.

Sehari sebelumnya, satu tersangka lainnya atas nama Wawan Indrawan, bekas Kepala Divisi Umum BJB tidak hadir

dalam pemeriksaan. Untung mengatakan, tersangka Wawan tidak hadir karena sakit.

"Tidak hadir berdasarkan keterangan atau surat dokter Henny K Koesna dari RSUD Soreang Pemkab Bandung yang diserahkan penasehat hukumnya dari Rotiana Associates Law Firm," bebernya.

Untung menambahkan, tersangka Wawan memohon penjadwalan pemeriksaan kembali pada Rabu 13 November 2013.

Selain itu, pada Rabu, S Juni lalu. Kejagung juga telah memanggil Komisaris PT Comradindo Lintasnusa Perkasa Flavius Joanna. Akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Saksi Flavius Joanna merupakan anak dari pe-

ngusaha Titus Soemadi.

Berturut-turut sebelumnya, jaksa juga disebutkan bahwa pada Selasa, 27 Agustus, Dirut BJB Bien Subiantoro telah diperiksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar di Bandung.

Bien diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut. Bersama-sama dengan Bien, penyidik juga telah memeriksa empat saksi lainnya yaitu, Andy Sujana selaku Direktur Utama PT Sadini, Officer Pengadaan Barang dan Jasa pada Divisi Umum Bank BJB Lukman N Basuni, bekas Direktur Komersial Bank BJB Entis Kushendar.dan Pemimpin Group Keuangan Internal pada Divisi Umum Bank BJB Iswahyudi.

Dari sekian banyak saksi, pe-

nyidik menetapkan dua orang sebagai tersangka. Keduanya adalah Kepala Divisi Umum BJB Wawan Indrawan yang sudah divonis Mahkamah Agung (MA) delapan tahun penjara dan Triwiyasa, Direktur PT Comradindo Lintasnusa Perkasa.

Pada proses penanganan kasus ini, Triwiyasa sempat mengajukan praperadilan atas penetapan status tersangkanya. Oleh pengadilan, gugatan praperadilan Triwiyasa diterima sehingga status tersangka yang disandangnya pun gugur atau batal demi hukum.

Belakangan, Kejagung yang menarik penanganan perkara ini dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar pun bersikukuh, putusan perkara kasasi atas terdakwa

Wawan Indrawan yang divonis delapan tahun penjara menyiratkan adanya tindak pidana secara bersama-sama dengan pihak lainnya.

Bermodak putusan itulah. Kejagung mengagendakan untuk kembali mentersangkakan Triwiyasa. Namun sampai sejauh ini, upaya menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru atas nama Triwiyasa belum terealisasi.

Seperti disebutkan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik JAM Pidsus) Kejagung Warih Sadono, pihaknya perlu melakukan gelar perkara lebih dulu untuk menerbitkan sprindik yang sudah disusun penyidik jajarannya itu.

GPG





Original Post

Bersatu bukan untuk Bercerai

Media Cetak Media Indonesia Halaman 22
2018-1-13

Bersatu bukan untuk Bercerai

Diany Pranata

LAHIR dan tumbuh bersama keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan dalam menjaga keutuhan keluarga, Diany Pranata semakin memahami arti pernikahan. Tidak hanya itu, ia pun berpengalaman menangani lebih dari 1.000 pernikahan dan berinteraksi dengan ribuan klien dalam usaha wedding organizer (WO) bernama Bella Donna The Wedding Organizer yang didirikannya 17 tahun yang lalu.

Menjadi WO membuatnya melihat banyak fenomena dalam dunia perkawinan, termasuk jumlah perceraian yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

"Data survei menyatakan bahwa 2009 sampai 2016, kenaikan angka perceraian 20%, bahkan di 2015 setiap 1 jam terjadi 40 sidang perceraian atau sekitar 340 ribu gugatan cerai," kata Diany.

Karena prihatin dengan keadaan ini, sosok perempuan kelahiran Bandung, 2 November 1970 ini mencoba memberikan ide baru nan segar seputar dunia pernikahan. Ia pun aktif sebagai family and relationship coach.

Tak hanya itu, istri Chandra Sugiono ini selalu menghadirkan ide-ide baru dan segar seputar dunia pernikahan yang dituangkan dalam bentuk artikel di sejumlah media, seminar, talk show di TV, dan radio. Baru-baru ini Diany juga menungkan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga, sebagai perintis wedding organizer, melalui beberapa kliennya tentang sakralnya pernikahan ke dalam, sebuah buku berjudul Filosofi Kue Pancong.

Di buku itu, ia bercerita bagaimana sakralnya sebuah pernikahan dan menjaga nilai-nilai pernikahan demi langgengnya berumah tangga, dengan membawa nilai-nilai dan membawa pesan kuat untuk tidak bercerai. "Menikah bukan sekedar membuat rumah-rumahan, melainkan memiliki tempat tinggal. Menikah pun bukan ajang untuk mengenal pasangan, harusnya dengan pernikahan bisa makin mencintai pasangan dari hari ke hari," kata Diany.

Menurutnya, perceraian tidak hanya melibatkan dua pribadi, tetapi juga keluarga besar. Terlebih anak-anak buah perkawinan sebagai pribadi polos sering kali justru dijadikan sebagai alasan untuk bercerai dengan dalih "demi kebaikan anak-anak".

Sekarang Diany punya gerakan bernama Gerai atau Gerakan Anticerai. Gerakan ini akan membagikannya dalam bentuk workshop atau seminar yang akan lebih bermanfaat bagi pribadi maupun kelompok seperti komunitas bahkan perusahaan.

(Wan/M-4)





Original Post

Jangan Tebang Pilih, Stop Eksekusi Mati

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-1-13

Jangan Tebang Pilih, Stop Eksekusi Mati

DALAM kegiatan Pameran Capaian 3 Tahun Kementerian Luar Negeri (Kemlu) di Jakarta beberapa waktu lalu, pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri menyatakan telah berhasil menyelamatkan sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) dari ancaman hukuman mati di luar negeri. Sementara di dalam negeri, pemerintah masih mewacanakan menggelar eksekusi terpidana mati.

Direktur Pelaksana Institute for Criminal Justice Reform (IGJR), Erasmus Napitupulu, menyoroti pernyataan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, soal capaian dalam perlindungan WNI di luar negeri. Di antaranya, menyelesaikan 9.894 kasus WNI di luar negeri, memfasilitasi pemulangan hampir 50.000 WNI, khususnya pekerja migran, mengembalikan hak-hak finansial WNI senilai lebih dari Rp 120 miiyar; dan membebaskan 14 WNI dari ancaman hukuman mati.

Dalam perspektif HAM, 1CJR mengapresiasi capaian dari pemerintah yang diwakili oleh Kemlu tersebut. "Membebaskan seseorang dari ancaman pidana mati tentu bukan pekerjaan mudah.Terlebih dalam perspektif negara hal itu dilakukan untuk melindungi warga negara sendiri. Namun, capaian penting keberhasilan Kemlu ini nampaknya dilakukan secara diskriminatif hanya bagi WNI di luar negeri dalam konteks kerja-kerja diplomatik," ujarnya.

ICJR mencatat, sepanjang

pemerintahan Presiden Jokowi, pemerintah telah dilakukan tiga kali gelombang eksekusi mati, yakni dua gelombang eksekusi pada 2015 dan satu kali eksekusi di 2016. Dari tiga kali gelombang eksekusi itu, pemerintah telah memasukkan 29 nama dalam daftar terpidana yang akan eksekusi mati, 18 orang diantaranya telah dieksekusi mati dan sisinya masih menunggu giliran eksekusi di depan regu tembak.

Dari 29 nama itu, ada 6 orang yang merupakan warga negara Indonesia. Dari total 6 orang WNI yang masuk daftar dieksekusi mati, 3 orang sudah dieksekusi mati. Fakta itu belum ditambah dari jumlah terpidana mati yang berada dalam masa tunggu eksekusi mati di Lapas di Indonesia.

Berdasarkan data Ditjen PAS Kemenkumham per Oktober 2017, terdapat 165 terpidana mati yang tersebar di Lapas-Lapas di seluruh Indonesia. Dari angka itu, 111 terpidana mati berkebangsaan Indonesia. Khusus untuk terpidana kasus narkotika. Presiden Jokowi telah secara jelas menyatakan akan menolak seluruh permohonan grasi yang diajukan.

"Artinya, apabila tidak ada perubahan dari sisi yudisial, maka terpidana mati kasus narkotika, sekalipun merupakan warga negara Indonesia tidak akan diberi kesempatan hidup oleh presiden, berbeda dengan usaha yang dilakukan pemerintah bagi warga negara di luar negeri," sebut Erasmus.

osp





Original Post

Motor Juga Dikenakan Ganjil Genap Dong...

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 19
2018-1-13

Motor Juga Dikenakan Ganjil Genap Dong...

Setelah Boleh Melintas Di Thamrin Merdeka Barat

Usulan Polda Metro Jaya agar kendaraan roda dua yang melintas Jalan Thamrin dan Merdeka Barat dikenai aturan ganjil genap ditanggapi beragam. Aturan main seperti itu dinilai kurang sejalan dengan realitas di lapangan.

SETELAH motor diperbolehkan melintas di Jalan Thamrin dan Merdeka Barat, banyak pihak menginginkan agar diterapkan juga sistem ganjil genap seperti mobil.

Misalnya saja. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Halim Pagarra, mengusulkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta supaya menerapkan sistem ganjil genap bagi pengendara motor sebagai solusi pembatasan sepeda motor.

Usulan itu disampaikan menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Gu-bemur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.

Ananta Purwanto, warga Jakarta Selatan juga berharap seperti itu. Ini supaya ada asas keadilan bagi warga yang melintas di jalan protokol, Jakarta itu.

"Kalau mobil berlaku sistem ganjil genap, maka motor juga diterapkan hal sama dong. Jangan sampai terkesan pemotor itu di-anakemaskan," ujar Purwanto.

Pendapat ini dinilai sulit diterapkan. Pasalnya, aturan main seperti itu kurang sejalan dengan realitas di lapangan. Artinya, aturan ganjil genap tidak akan efektif karena jumlah kendaraan roda dua maupun empat di kawasan Jabodetabek terus naik setiap tahunnya.

Buktinya, berdasarkan survei pada tahun 2015. jumlah kendaraan bermotor di Ibu Kota selalu naik sebesar 12 persen per tahunnya. Jumlah tersebut didominasi pertambahan sepeda motor 4.000 unit per hari. Sementara kendaraan roda empat mengalami pertumbuhan sebanyak 1.600 unit per hari.

"Saya kira tidak akan efektif

karena jumlah kendaraannya seperti roda dua itu sudah terlalu besar," ujar Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan, Bambang Prihartono, kepada Rakyat Merdeka.

Menurut Bambang perlu pendalaman lagi kalau aturan main itu benar-benar mau diterapkan. Apalagi menilik dari tren pertumbuhan kendaraan bermotor yang ada maka isu utama lain yang perlu juga diperhatikan adalah bagaimana agar angka kecelakaan lalu lintas juga bisa ikutan turun.

Dari catatan BPTJ, terang dia, angka kecelakaan lalu lintas di Jabodetabek ini didominasi oleh kendaraan roda dua sebesar 70 persen. Sementara sisanya disebabkan kendaraan roda empat.

"Inilah yang juga jadi konsen pemerintah. Pemerintah sendiri

kan pernah mendapat kritikan bahwa terjadi pembantaian massal di jalan raya," ujarnya.

Dikatakannya, ganjil genap mungkin bisa membantu mengurangi kendaraan yang melintas di Thamrin dan Sudirman. Tapi, upaya yang seharusnya dilakukan sebenarnya adalah mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum dengan menyiapkan angkutan yang Iebih banyak dan memadai.

"Jadi bagaimana kita itu memaksimalkan Transjakarta, J A i Connection, mempercepaf realisasi MRT dan sebagainya. Itu yang terpenting/ujarnya.

Anggota Komisi B Syarifuddin juga menilai, aturan ganjil genap berpotensi untuk menimbulkan kecurangan-kecurangan, sehingga akan kurang efektif.

Kecurangan-kecurangan yang

dimaksud di antaranya modus mengakali pelat nomor kendaraan supaya tidak terkena atu- aran ganjil genap, atau akan ada warga yang membeli kendaraan pribadi lagi supaya mendapat nomor yang berbeda. "Nantinya akan tetap macet juga dong," ujarnya pada Rakyat Merdeka.

Politisi Ha nu ra ini berpendapat, jalan satu-satunya adalah Pemprov DKI harus mulai mempercepat pembangunan sarana transportsi massal yang memadai, termasuk, menerapkan teknologi jalan beri? ayar di sejumlah tepat.

"Kalau tarif parkirkan sudah kita coba naikkan. Nah, yang perlu sekarang ini adalah bagaimana ERP jalan, Busway memadai dari sisi kuantitas dan kualitas keny amanannya dan lain sebagainya," tandasnya .

ssl





Original Post

Media