SANKSI TEGAS BAGI APARATUR PERADILAN YANG BERMAIN DENGAN PERKARA"

Media Cetak Forum Keadilan Halaman 5
2018-1-14

SANKSI TEGAS BAGI APARATUR PERADILAN YANG BERMAIN DENGAN PERKARA"

Hatta Ali

Ketua Mahkamah Agung RI

ABDUL FARID/FORUM





Original Post

Nyanyian Sampai Paspampres

Media Cetak Forum Keadilan Halaman 36
2018-1-14

Nyanyian Sampai Paspampres

Eks Dirjen Antonius Tonny Budiono dihadirkan sebagai saksi perkara suap Hubla. Ada aliran uang ke Paspampres.

Kasus suap terhadap eks Dirjen Perhubungan Laut (Hubla), Antonius Tonny Budiono, terus bergulir. Senin dua pekan lalu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kembali menyidangkan perkara korupsi kasus seni-lai Rp 2,3 miliar tersebut, dengan terdakwa Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adi Putra Kurniawan.

Dalam persidangan tersebut, eks Dirjen Hubla dihadirkan sebagai saksi. Seperti diketahui, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Adi Putra Kurniawan melakukan tindak pidana suap kepada eks Dirjen Hubla Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono.

Suap senilai Rp 2,3 miliar diberikan oleh Adi kepada Antonius sebagai ucapan terima kasih karena sudah memilih perusahaannya menangani proyek pengerukan pelabuhan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Semarang dan Banten. Uang suap itu diberikan secara bertahap dalam bentuk tabungan atas nama akun palsu.

Pada Agustus 2016 Adi bertemu dengan Tonny di ruang kerja Dirjen Hubla Kementerian Perhubungan Gedung Karsa lantai 4. Pada pertemuan tersebut, Adi memberikan kartu ATM Mandiri Visa Platinum Debit beserta PIN dan buku tabungan Bank Mandiri atas nama Joko Prabowo kepada Antonius.

Rekening itu nantinya akan diisi uang dan ATM nya bisa digunakan sewaktu-waktu. Pada kurun waktu 2015 hingga 2016, Adi membuat 21 rekening Bank Mandiri di Pekalongan dengan menggunakan KTP Palsu atas nama Yongkie Gold-wing dan Joko Prabowo.

Tujuan pembuatan rekening itu untuk diberikan kepada orang lain seperti LSM, wartawan, preman yang ada di proyek lapangan, rekan wanita dan beberapa pejabat di Kemenub RI.

Lantaran perbuatanya, Adi didakwa den-

gan Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam kesaksiannya di persidangan, Tonny mengakui menerima uang Rp 2,3 miliar dari Adi. Uang itu disebut sebagai tanda terima kasih dari Adi Putra. "Di penyidik ini Anda waktu bertemu bilang, Pak Tonny, ini ada ATM isinya Rp 300 juta, isinya sebagai terima kasih saya karena saya diajarin dan sekarang sudah jadi pemenang tender. Benar begitu? tanya hakim kepada Tonny. "Iya, Yang Mulia," jawab Tonny.

Adi memberikan kartu ATM dan buku tabungan Bank Mandiri atas nama Joko Prabowo pada Agustus 2016. Tonny menyebut saat itu telah ada uang Rp 300 juta dalam rekening ATM. Tonny menceritakan perkenalan Tonny dengan Adi terjadi pada 2015. Saat itu Tonny mengenal Adi sebagai Yongki. Pertemuan terjadi empat kali sejak Agustus 2016 hingga Tonny tertangkap tangan KPK pada Agustus 2017.

Tonny mengaku menggunakan uang Rp 2,3 miliar itu untuk kegiatan sosial. Sisanya sekitar Rp 1,7 miliar masih berada di dalam ATM. "Bantu kegiatan gereja di Papua, bantu bangun sekolah di Papua, bantu biaya rumah sakit, bantu yatim-piatu," ucap

Tonny.

Soal penerimaan uang oleh Tonny dari KSOP Samarinda, Cornelius, sebesar Rp 200 juta, Tonny pun mengakuinya. Penerimaan uang itu dibagi dalam tiga kali pemberian, yaitu Rp 100 juta, Rp 50 juta. Rp 50 juta. Namun Cornelius dipindahkan dari Samarinda karena dinilai sering memeras kontraktor.

"Satu sisi Anda kan memindahkan dari Samarinda karena memeras kontraktor, tapi Anda terima uang dari dia," ujar jaksa membacakan BAP. Tonny menjawab bahwa penerimaan itu sebelum Cornelius dipindahkan.

Tonny mengaku terjadi praktik pemerasan yang melibatkan oknum daii Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada 2017, ia mendapat laporan dari para kontraktor mengenai adanya pemerasan oleh pejabat Ditjen Hubla. Kedua kontraktor tersebut yakni, Yance dari PT Dumas dan Abi daii PT Citra Shipyard.

Pini selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan kapal di Direktorat Navigasi meminta Abi dan Yance serta galangan kapal lainnya untuk memberikan uang sebesar 1 persen dari nilai masing-masing proyek.

Dalam BAP, Tonny mengaku bahwa Fini melakukan hal itu untuk memenuhi permintaan BPK, agar Kementerian Perhubungan mendapat opini wajar tanpa

pengecualian (WTP). Adapun, auditor BPK yang melakukan audit laporan keuangan adalah Yudi Bawono, Yasrul dan pejabat eselon II Agung Firman Sampurna.

Dalam keterangan lain. Tonny menceritakan alasannya menyimpan uang menggunakan 33 tas ransel di kamarnya ketika jaksa KPK menanyakan perihal 33 tas berisi uang yang ditemukan di kamar tidurnya di Mess Perwira Dirjen Perhubungan Laut di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, saat penangkapan pada Agustus 2017.

"Di dalam tas ada mata uang yang bervariasi. Menurut penyidik jumlahnya Rp 18 miliar," ujar Tonny kepada jaksa. Di dalam tas itu ada beberapa mata uang asing, yakni dollar Amerika Serikat, dollar Singapura, mata uang Vietnam, ringgit Malaysia dan poundsterling.

Mata uang poundsterling memang selalu disiapkan dalam bentuk tunai untuk keperluan menghadiri sidang tahunan International Maritime Organization di London, Inggris. Kemudian, ia juga sering bertugas ke Singapura untuk mengikuti kegiatan kerja sama Indonesia, Malaysia dan Singapura.

Ketersediaan uang tunai akan memudahkan dirinya untuk melakukan transaksi tanpa harus ke bank. Sebagai contoh, saat ia mengikuti kegiatan pencarian pesawat Air Asia yang hilang kontak pada Desember 2014.

Uang tunai diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional mendadak yang tidak

tersedia di anggaran. Uang itu disimpan Tonny sejak lama. "Itu sudah bertahun-tahun saya simpan. Ada yang karetnya sudah meleleh, sampai menempel sama uang," ujar Tonny.

Dalam keterangannya. Tonny juga mengaku pernah menerima pemberian berupa ponsel dari Muhajidin Nur Hasyim. Hasyim yang dimaksud adalah adik kandung mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Namun, Tonny menolak pemberian berupa uang dari Hasyim karena mengetahui Hasyim merupakan adik Nazaruddin. Ia hanya menerima pemberian berupa ponsel.

"Karena saya tahu dia adiknya Nazaruddin, saya enggak berani terima Rp 1 pun. Tapi ada handphone kecil yang saya terima," kata Tonny. Dalam BAP, ponsel tersebut rencananya dipakai untuk membahas proyek-proyek yang ada di Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub. Namun setelah diterima, ponsel itu tidak pernah diaktifkan.

Dari keterangan Tonny, yang paling menyita perhatian yakni soal pemberian dana operasional untuk Paspampres sebanyak 2 kali sepanjang 2017. Menurutnya, dana tersebut dititipkan melalui Direktur Kepelabuhan dan Pengerukan Dirjen Hubla Mauritz HM Sibarani untuk diteruskan ke Paspampres.

Uang itu berkisar antara Rp 100 juta hingga Rp 150 juta berasal dari setoran kontraktor yang disimpan di ransel di rumahnya. Uang-uang tersebut sudah disita KPK.

"Iya, itu tadi saya katakan itu tidak ada dana operasionalnya (dari Kementerian Perhubungan), termasuk untuk Paspam-

pres setiap peresmian oleh Presiden wajib dikawal dan kitu wajib menyediakan dana operasional Paspampres," ujar Tonny.

Terkait pernyataan Tonny itu, dibantah keras oleh TNI. Kapuspen TM Mayjen Fad-hilah memastikan tidak ada biaya operasional Paspampres seperti yang diutarakan Tonny. Fadhilah meminta segenap masyarakat untuk tidak percaya pada pihak-pihak manapun yang memungut biaya atas nama Paspampres.

"Apabila ada oknum TNI atau pihak manapun yang mengatasnamakan Paspampres yang meminta biaya pada acara yang melibatkan Paspampres untuk melaksanakan pengamanan, mohon untuk melaporkan pada kami atau institusi Paspampres, guna pencegahan terjadinya penyimpangan," puhgkas Fadhilah.

Terkait nyanyian yang menyentil Paspampres itu, KPK pun bakal men-dalaminya. "Secara bertahap tentu kite akan lihat juga informasi apa yang dapat kita gali lebih lanjut. Namun fakta persidangan tentu perlu kita simak satu per satu lei lih dulu," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Tak hanya itu, KPK masih menelusuri apakah pihak pemberi dalam kasus yang menjerat Tonny juga memberikan suap ke orang lain. Sejauh ini pihak pemberi yang dijerat baru seorang yaitu Adi Putra Kurniawan. "Apakah pemberi kasus suap sebelumnya juga memberikan kepada pihak-pihak lainnya. Secara bertahap tentu kita akan lihat juga informasi apa yang dapat kita gali lebih lanjut." ujar Febri.

AFKHAR





Original Post

Sidang Kasus Meranti Berdarah 1 Digelar

Media Cetak Forum Keadilan Halaman 38
2018-1-14

Sidang Kasus Meranti Berdarah 1 Digelar

Rabu, 27 Desember 2017 Sidang kasus Meranti Berdarah 1 yang melibatkan 6 oknum Polri di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai terdakwa digelar di Pengadilan Negeri Bengkalis.

Dikatakan Humas Pengadilan Negeri Wimmi D Simarmata SH, sidang perdana itu dengan agenda pembacaan dakwaan. "Kamis sidang perdanannya, sekitar pukul 10.00 WIB dengan agenda pembacaan dakwaan," ungkap Wimmi.

Sidang akan menghadirkan 6 terdakwa anggota Polri Meranti masing-masing BS, LP, DY, RE, AN, dan DS. "Sidang langsung dipimpin Ketua PN Bapak Sutarno SH MH, hakim anggota saya, Aulia Fhatma Widho-la SH MH dan Annisa Sitawati SH MH," pungkasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Riau melimpahkan 6 terdakwa kasus Meranti berdarah ke Kejaksaan Negeri Meranti di kantor Kejaksaan Bengkalis.

Keenam tersangka diduga terlibat dalam kematian Apri Adi Pratama honorer Dispenda pelaku pembacokan anggota Polisi Brigadir Adil S Tambunan beberapa waktu. Saat ini seluruh terdakwa ditahan di Lapas Kelas IIA Bengkalis.

Pinjam Terdakwa Kasus Klaim SMAK Dago, Kejati Jabar Akui Surati Kejagung

Kamis, 28 Desember 2017 Pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Jabar) mengaku telah mengirimkan surat peminjaman salah satu terdakwa dugaan keterangan palsu Akta Notaris Nomor 3/18 November 2005 soal klaim SMAK Dago yakni Edward Soeryadjaya kepada Kejaksaan Agung. Demikian dikemukakan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Raymond Ali.

Dia mengatakan, peminjaman terdakwa Edward tersebut agar berkas perkaranya yang sempat ditangguhkan Pengadilan Negeri (PN) Bandung dapat dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sehingga dapat segera diperiksa kembali. "Untuk keperluan koordinasi, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sudah kirim

surat permohonan peminjaman Edward Soeryadjaya ke Kejaksaan Agung, tinggal menunggu kepastian persetujuannya," ujar Raymond. ,

Terkait proses peminjaman serta proses hukum kepada terdakwa kasus klaim SMAK Dago, Raymond memastikan, pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melaksanakannya sesuai peraturan. Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Adi Toegaris-man menuturkan, pihaknya bersedia meminjamkan terdakwa Edward untuk kepentingan persidangan dugaan keterangan palsu Akta Notaris Nomor 3/18 November 2005 di PN Bandung.

Sebagai informasi selain menjadi terdakwa keterangan palsu Akta Notaris Nomor 3/18 November 2005, Edward Soeryadjaya diketahui juga menjadi tersangka dugaan korupsi dana pensiun yang merugikan negara hingga Rpl,4 triliun.

Saat ini yang bersangkutan mendekam di Rumah Tahanan Salemba terkait kasusya di Kejaksaan Agung. Namun di PN Bandung, la diketahui tak pernah menghadiri persidangannya hingga 17 kali dengan dalih sakit.

Edward ditetapkan PN Bandung bersama Maria Goretti Pattiwael dan Gus-tav Pattipeilohy sebagai terdakwa keterangan palsu Akta Notaris Nomor 3/18 November 2005.

Pengacara BPR Jati Lestari Ada Kriminalisasi Pejabat Bank

Kamis, 28 Desember 2017 Proses persidangan perkara tindak pidana penipuan kasus perbankan dengan terdakwa The Riman Sumargo, Direktur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jati Lestari Sidoarjo sempat diwarnai kericuhan.

Kericuhan berawal saat Ketua Majelis Hakim Eko Supriono saat hendak menutup sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo itu, usai mendengar eksepsi penasehat hukum (PH) terdakwa Riska Yourina SH.

Namun pihak saksi pelapor atau korban yakni Guntual meluapkan kemarahan pada hakim dan PH terdakwa karena dianggap mengulur-ulur sidang setelah pembacaan eksepsi terdakwa.

Yourina SH sendiri membacakan Nota Keberatan atau eksepsi dengan judul Kriminalisasi Pejabat Bank. Dalam eksepsi itu, PH kedua terdakwa memaparkan tentang bagaimana cara nasabah tidak melunasi tunggakan kredit dan lolos dari lelang barang jaminan.

Menurutnya, hal itu dikarenakan hubungan hutang-piutang atau perjanjian kredit antara nasabah debitur yakni Guntual

dengan PT BPR Jati Lestari selaku kreditur sejak 2004 dan berakhir pada 2006 lalu itu harusnya diselesaikan nasabah debitur pada 22 Agustus 2008 silam.

Tetapi Guntual terus menerus mengajukan permohonan pelunasan kredit dap memohon agar tidak dilakukan lelang barang jaminan kredit dengan alasan masih ingin menjual sendiri. Namun meski sudah diberikan toleransi waktu cukup panjang yakni kurang lebih 6 tahun, faktanya hingga April 2014 pihak nasabah debitur tetap tidak kunjung melunasi kewajibannya.

"Klien kami sudah memberi peringatan pada saudara Guntual, jika tidak segera ada penyelesaian maka BPR Jati Lestari akan melakukan tindakan hukum yaitu melakukan pendaftaran eksekusi jaminan melalui lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Tetapi oleh pihak Guntual peringatan itu tidak dihiraukan," kata Dr Budi KusumaningAtik, SH MH selaku Ketua PH BPR Jati Lestari, Kamis (28/12/2017).

Lebih jauh, perempuan yang akrab disapa Atik ini memaparkan jika setelah mendapat peringatan dari BPR Jati Lestari, pihak Guntual malah mencari-cari alasan dan mempermasalahkan perjanjian kredit antara dirinya dengan BPR Jati Lestari. Padahal Guntual tidak pernah mempersalahkan apapun terkait perjanjian kredit tersebut.

"Bahkan saat itu saudara Guntual berterima kasih kepada klien kami (BPR Jati Lestari) karena telah diberikan toleransi waktu yang demikian panjang dengan maksud agar saudara Guntual dapat melakukan sendiri penjualan barang jaminan kredit miliknya," papar Atik.

Atik menegaskan jika dalam perkara ini jelas dan nyata hubungan keperdataan antara pihak Guntual dengan pihak BPR Jati Lestari. "Perkara ini adalah mutlak perkara perdata sehingga sangat prematur dan tidak mendasar apabila dikualifikasikan sebagai perkara pidana," tegas Atik meniru eksepsi yang dibacakan di dalam ruang sidang.

Atik meminta agar pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak memaksakan perkara perdata ini menjadi perkara pidana. Menurutnya, JPU patut harus memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 1980.

"Di sana telah diatur mengenai langkah penyelesaian atas perselisihan prayudisial antara peradilan pidana dan peradilan perdata dalam hal dikualifikasikan sebagai Prejudicielle a Iaction yaitu dengan menunggu keputusan perdata diputus terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan penuntutan pidana," pungkasnya.

Pengadilan Tipikor Pekanbaru Adili 122 Terdakwa Kasus Korupsi di 2017

Jumat, 29 Desember 2017 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru mengadili 122 terdakwa korupsi selama tahun 2017. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2016 lalu.

Jumlah tersangka itu berasal dari 99 perkara korupsi yang masuk ke Pengadilan Tipikor Pekanbaru dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dan jajaran. Dari jumlah itu, 53 perkara sudah diputuskan oleh pengadilan.

"Sudah 99 perkara korupsi dengan 122 orang terdakwa disidangkan tahun ini. Sebanyak 53 perkara sudah diputus," ujar Panitera Muda Tipikor pada PN Pekanbaru, Denni Sembiring SH MH.

Sementara 46 perkara korupsi lainnya masih dalam proses persidangan. "Ada yang sudah dalam proses penuntutan dan ada yang masih meminta keterangan saksi-saksi," kata Denni.

Lebih lanjut Denny menyatakan, 99 perkara korupsi yang ditangani tahun 2017 lebih banyak dari tahun sebelumnya. Pada 2016 lalu, Pengadilan Tipikor Pekanbaru hanya menyidangkan 88 perkara korupsi. Jumlah terdakwa (korupsi) tahun lalu 94 orang. Jauh lebih banyak tahun ini," ucap Denni.

Tidak hanya itu, selama 2017 juga ada terpidana korupsi yang mengajukan Peninjauan Ulang (PK), yakni 8 orang. Mereka sudah menjalani persidangan.

REDAKSI





Original Post

Sang Putri Memilih Bungkam

Media Cetak Forum Keadilan Halaman 52
2018-1-14

Sang Putri Memilih Bungkam

Akhirnya, putri Setya Novanto mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjalani pemeriksaan. Bakal menyusul menjadi tersangka?

Dwina Michaella, anak Setya Novanto, terdakwa kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP), tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, sekitar pukul 09.50 WIB, Kamis, 21 Desember 2017. Ia datang memenuhi panggilan penyidik KPK. Ketika itu, Dwina mengenakan atasan hitam dan celana hitam, dipadu sepatu kets putih dan jaket jeans biru. Rambutnya digerai. Ia tak mau memberikan komentar apa pun saat ditanya awak media.

Dwina tampak keluar dari ruang pemeriksaan pada pukul 18,18 WIB. Lagi-lagi dia tak mau menjawab pertanyaan wartawan. Dwina kemudian masuk ke mobil Toyota Vellfire B-2399-SKK berwarna hitam. Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha hanya mengatakan pemeriksaan Dwina terkait kapasitasnya sebagai mantan Komisaris PT Murakabi Sejahtera.

Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Dwina sebagai saksi untuk tersangka korupsi e-KTP, Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudi-harjo (ASS). Putri Setya Novanto itu diketahui merupakan mantan komisaris PT Mukarabi Sejahtera, salah satu perusahaan konsorsium proyek e-KTP. Selain Dwina, Rheza Herwindo juga akan diperiksa KPK sebagai saksi untuk ASS.

KPK hendak mendalami bagaimana posisi kepemilikan dan saham anak Setya di PT Mondialindo Graha Perdana serta PT Murakabi Sejahtera. "Agar menjadi lebih clear, sejauh mana pengetahuan saksi terkait dengan perusahaan-perusahaan itu," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah, Rabu, 20 Desember 2017.

Sebelumnya, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat, 3 Desember 2017, Deisti Astriani Tagor, istri Setya, dan Rheza diketahui pernah memiliki saham di PT Mondialindo Graha Perdana yang merupakan pemegang saham mayoritas dari PT Murakabi Sejahtera, salah satu perusahaan peserta proyek e-KTP.

Dalam sidang vonis Andi Agustinus alias Andi Narogong, nama Dwina sempat disebut majelis hakim. Selain Dwina, majelis hakim menyebut nama istri Novanto, Deisti Astriani Tagor, dan anak Novanto lainnya, Rheza Herwindo. "Menimbang bahwa Irvanto Hendra Pambudi Cahyo memiliki kekerabatan dengan Setya Novanto, yang bersangkutan juga merupakan Direktur PT Murakabi Sejahtera yang mengikuti konsorsium proyek e-KTP," ujar hakim saat membacakan analisis yuridis dalam vonis Andi Narogong di Pengadilan Tipikor-Jakarta, siang tadi.

Hakim kemudian menyebut sebagian

saham PT Murakabi Sejahtera dimiliki PT Mohdialindo Graha Perdana (MGP). Hakim juga menyebut saham PT MGP pernah dimiliki istri Novanto, Deisti Astriani Tagor, dan 2 anaknya, yaitu Rheza Herwindo dan Dwina Michaella.

"Bahwa sebagian saham PT Murakabi Sejahtera tersebut juga dimiliki PT Mondialindo, yang sahamnya pernah dimiliki oleh istri Setya Novanto, Deisti Astriani Tagor, dan Rheza Herwindo dan Dwina Michaella, anak Setya Novanto," ujar hakim. "Dan fakta di atas, ada rangkaian untuk menyamarkan pemberian uang dari konsorsium ke Setya Novanto," imbuh hakim.

Sementara Anang adalah Direktur Utama PT Quadra Solution yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP oleh KPK pada 27 September 2017. PT Quadra Solution merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium . Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pelaksana proyek e-KTP yang terdiri

atas Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, juga PT Sandipala Artha Putra.

Nama Dwina Michaella bukan kali pertama membetot perhatian publik. Dwina adalah anak dari istri pertama Novanto Luciana Lily Herliyanti, namun cerai. Dwina memiliki kakak laki-laki bernama Rheza Herwindo.

Dwina sempat populer beberapa waktu lalu karena berita pernikahannya dengan Jason S Harjono, anak tersangka korupsi dana BLBI pada Bank Aspac, Setiawan Harjono. Selain itu, saat pernikahannya heboh, beredar pula video dia merokok sambil minum wine.Dwina melangsungkan pesta pernikahan pada November 2015 lalu di sebuah hotel bintang lima di Jakarta.

Meski begitu, selalu dikatakan Dwina sepertinya tak sepopuler Reza. Pada September 2011, Reza menikah dengan Elaine Cynthiadewi Salim, putri pengusaha ternama, Widodo Salim. Usai menikah, Reza kini dikabarkan tinggal di luar negeri. Reza bersama dengan ibu tirinya, Deisti disebut-sebut menjadi pemegang saham mayoritas perusahaan peserta proyek e-KTP, PT Murakabi Sejahtera.

Dwina yang merupakan satu-satunya anak wanita Novanto diketahui bergaya hidup glamour. Memiliki harta yang melimpah nggak heran jika kehidupannya sangat glamour. Dirinya kerap pergi

ke luar negeri dan mengenakan barang-barang mewah.Wanita ini memiliki sekelompok teman-teman wanita yang tak kalah sosialitanya. Anggota dari squad ini sebagian besar adalah orang-orang menengah ke atas.

Sebelumnya, pada penghujung Mei 2017. Dwina juga pernah dipanggil oleh KPK untuk diperiksa diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus dalam perkara korupsi pengadaan e-KTP. KPK rencananya akan mendalami

peran Dwina Michaella kaivna adanya hubungan keluarga dengan Setya Novanto. Keterangan Dwina juga dibutuhkan untuk menguraikan fakta indikasi pengaturan tender e-KTP melalui Tim Fatmawati. .

Selain itu, KPK masih terus mendalami bukti-bukti yang ada untuk kepentingan pengembangan perkara terkait dengan indikasi keterlibatan pihak lain. Termasuk pihak yang memiliki kaitan antara kasus indikasi pemberian keterangan tidak benar di pengadilan dengan tersangka MSH (Miryam S Haryani) ataupun kasus e-KTP.

Terdakwa dalam kasus ini Irman dan Sugiharto keduanya pejabat Kemenda-gri. Dalam dakwaan keduanya disebutkan bahwa Setya Novanto mengatur penganggaran proyek ini di DPR melalui orang dekatnya Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Pertemuan pembahasan KTP-E itu dilangsungkan di hotel Gran Melia yang dihadiri Irman, Sugiharto, Andi Agustinus, Sekjen Kemendagri saat itu Diah Anggraini dan Setnov. Dalam pertemuan itu Setnov menyatakan dukungannya dalam pembahasan anggaran proyek penerapan KTP-E.

Guna mendapat kepastian Setnov, beberapa Hari kemudian liman dan \mli Agustinus kembali menemui Setnov di ruang kerjanya di lantai 12 DPR. Dalam pertemuan itu, Setnov menyatakan akan mengkoordinasikan dengan pimpinan fraksi lainnya.

juue indahrini





Original Post

Main Mata Anggota Dewan

Media Cetak Forum Keadilan Halaman 60
2018-1-14

Main Mata Anggota Dewan

Dua wakil ketua DPRD Sulawesi Barat, Munandar Wijaya dan Harun ditahan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dana APBD Propinsi Sulbar Tahun Anggaran (TA) 2016. Kerugian negara ditaksir senilai Rp 80 miliar dari dana APBD senilai Rp 360 miliar.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel Salahuddin SH menjelaskan, para unsur pimpinan DPRD Sulbar ini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana APBD TA 2016 karena mereka dinilai yang paling bertanggung jawab dengan dana tersebut dalam kapasitasnya sebagai pimpinan.

Modusnya dengan cara memasukkan

proyek-proyek titipan pada APBD tanpa melalui prosedur yang berlaku. Proyek-proyek tersebut dikerjakan oleh orang-orang dekat para legislator tersebut.

Sebelum dibawa ke tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas I Makassar dengan masing-masing kenakan rompi berwarna merah muda bertuliskan tahanan Kejati Sulsel itu, keduanya menjalani pemeriksaan sejak pagi tadi sekira pukul 10.00 wita di ruang penyidik Tindak Pidana Khusus, lantai V kantor Kejati Sulsel.

Keduanya akan ditahan hingga 20 hari ke depan, terhitung hari ini. Senin, 18 Desember hingga Sabtu, 6 Januari tahun 2018 mendatang. "Pemeriksaan dua wakil ketua DPDR Sulbar ini mulai pukul 10.00 wita tapi karena mereka tidak datang bersamaan, waktu pemeriksaannya juga tidak bersamaan. Makanya pemeriksaan terhadap Munandar lebih dulu selesai dan dibawa ke Lapas pukul 16.00 wita. Sementara Haji Harun pemeriksaanya baru selesai sekitar

pukul 17.00 wita sehingga dia dibawa ke Lapas sekitar pukul 17.15 wita. Bersama dua pimpinan DPRD Sulbar lainnya, perbuatan Munandar dan Haji Harun merugikan negara Rp 80 miliar di kasus dugaan korupsi APBD Sulbar," kata Salahuddin.

Sebelumnya Ketua DPRD Sulselbar, Andi Mappangara dan Wakilnya Hamzah Hapati Hasan juga telah di tahan.

Tim penyidik Kejati mengendus sejumlah oknum anggota DPRD Sulbar diduga menerima fee 5-10 perseri dari total anggaran tiap proyek yang tembus. Diduga, pemberian fee tersebut untuk memuluskan proses penanggaran proyek tersebut dalam APBD.

Kejati menduga, dalam kasus ini disinyalir ada indikasi rekayasa anggaran karena dana yang digunakan diduga tidak sesuai dengan peruntukannya. Sebagian dana tersebut diduga juga digunakan sebagai fee kepada para anggota DPRD tersebut.

Keempat tersangka diketahui sebagai

unsur pimpinan DPRD Sulbar telah menyepakati total nilai anggaran Rp 360 miliar untuk dibagi-bagikan kepada pimpinan maupun anggota DPRD sebanyak 45 orang, di antaranya telah terealisasi pada 2016 untuk kegiatan di PU/PR, Diknasbud dan Sekwan. Sisanya tersebar di berbagai SKPD lain di Provinsi Sulbar dan kabupaten se-Sulbar.

Lalu dana itu terealisasi pada tahun 2016 sebesar Rp 80 miliar untuk kegiatan di PU/PR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekwan serta sisanya tersebar diberbagai SKPD lain di Sulbar dan Kabupaten.

Sementara ada anggaran terealisasi tahun 2017. Lara tersangka dianggap secara sengaja dan melawan hukum memasukan pokok pokok pikiran seolah olah sebagai aspirasi masyarakat dalam APBD 2016 tanpa melalui prosedur. Sebagaimana dalam Permendagri nomor 52 tahun 2016 tentang pedoman anggaran pendapatan belanja negara daerah.

Modus oknum dewan ini adalah anggaran tersebut dibahas dan disahkan kpada hari yang sama tanpa melalui pembahasan sebelumnya baik dalam komisi maupun rapat badan anggaran dan paripurna.

Tersangka juga disebutkan melakukan perbuatan dengan cara meminjam perusahaan, dan menggunakan milik orang lain sebagai penghubung. Misalnya, tim sukses, keluarga/kerabat dan orang kepercayaan. Selain itu, Dana

kegiatannya digunakan tidak sesuai peruntukannya, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi dan fee proyek.

Maringka mengatakan, perbuatan keempat pejabat tinggi DPRD Sulbar tersebut melanggar pasal 12 huruf i. pasal 3 jo pasal 64 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Andi Mappangara telah mengundurkan diri sebagai Ketua DPRD medio Oktober lalu. Pengunduran diri Andi Mappangara sebagai Ketua DPRD Sulbar menyusul gugatan pra peradilan tiga pimpinan DPRD Sulbar, termasuk Map-

pangara, ditolak oleh Pengadilan Negeri Makassar, Sulsel. Pengunduran Andi Mappangara disaksikan oleh Ketua DPD Demokrat Sulbar, Suhardi Duka, dalam konferensi pers yang digelar di Sekrvt;ifiat Demokrat Sulbar, Jl. Husni Thamrin, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Sulbar.

Mappangara mengatakan, pengunduran dirinya sebagai Krt na DPRD Sulbar karena ingin fokus menghadapi kasus dugaan korupsi APBD Sulbar 2016 yang menjerat dirinya dan telah ditetap kan sebagai tersangka oleh Kejati Sulsel-bar. Tak hanya mundur dari Ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara, juga menyatakan mundur dari jabatan Sekretaris Demokrat Sulbar dan meminta Kepada Ketua Demokrat Sulbar Suhardi Duka untuk mencari pengganti.

Pengunduran diri Andi Mappangara juga disaksikan beberapa legislator DPRD Sulbai dari Demokrat yakni Samsul Samad, Ketua Komisi I DPRD Sulbar Yahuda serta Ketua DPRD Mamuju Suraidah Suhardi. "Hari ini saya mrm atakan sikap mundur dari dua jabatan sekaligus, karena saya ingin fokus untuk menghadapi kasus yang menjerat saya. Dan itu sudah menjadi komitmen kita kami di Partai Demokrat Sulbar ketika ada kader yang terindikasi korupsi harus mundur." jelas Andi Mappangara. Awal D esember lalu. Andi Mappangara mulai menjalani pemeriksaan sebagai ter sangka.

JULIE INOAHRINI





Original Post

Keuskupan Agung Jakarta Paus Akui Palestina

Media Cetak Forum Keadilan Halaman 82
2018-1-14

Keuskupan Agung Jakarta Paus Akui Palestina

Senin, 25 Desember 2017. Jakarta -Keuskupan Agung Jakarta menyatakan sikapnya terhadap isu Yerusalem merujuk apa yang digariskan Paus Paulus. Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Sunaryo menyatakan sikap itu juga senapas dengan Pemerintah Indonesia.

"Sebagai warga katolik, kita tinggal ikut Paus Paulus dan itu jelas eksplisit ke Palestina. Dan pemerintah Indonesia sudah tegas menyatakan itu. Kita tidak setuju dan tidak bertentangan dengan sikap pemerintah," kata Ignatius di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Senin (25/12/2017).

KAJ mengecam sikap Presiden AS Donald Trump yang melakukan klaim sepihak Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ignatius Suharyo mengatakan, sebagai anggota PBB, harusnya Trump tunduk dengan resolusi PBB terkait Yerusalem.

Ia juga mengkritik negara-negara lain yang belakangan mengekor keputusan Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Kita sepakat juga dengan PBNU, intinya sebagai warga dunia semestinya negara-negara yang jadi anggota PBB itu tunduk dengan resolusi PBB," ujar Ignatius.

Polri Kasus Kejahatan Akhir Tahun Menurun

Selasa, 26 Desember 2017. Jakarta - Polri melakukan evaluasi keamanan dan ketertiban terhadap tindak kejahatan pada akhir tahun 2017 ini. Hasilnya, ada penurunan dari hari ke hari, hingga masuk Natal 25 Desember 2017.

"Situasi kamtibmas di seluruh wilayah Indonesia secara umum cukup kondusif," tutur Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (26/12/2017).

Iqbal merinci, jumlah gangguan keamanan pada 25 Desember sendiri ada sebanyak 205 kasus. Sementara hari sebelumnya, jumlah gangguan tercatat 350 kasus. Artinya, telah mengalami penurunan sebanyak 155 kasus, yakni terjun ke 41,42 persen.

Terus juga kejahatan menurun sebanyak 213 kasus atau turun ke 65,54 persen," jelas dia.

Sementara tingkat kecelakaan lalu lintas, terdata 75 kejadian sampai dengan hari Natal dengan 17 orang meninggal dunia, 13 luka berat, dan selebihnya luka ringan.

"Pelanggaran tilang 5.409. Berkurang dari 5.093," pungkas Iqbal.

Bawaslu Awasi Pergerakan Jenderal Aktif di Pilkada 2018

Rabu. 27 Desember 2017. Jakarta -Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi fenomena para jenderal aktif polisi dan TNI yang siap turun di ajang Pilkada 2018. Mereka dikhawatirkan akan memobilisasi massa, dengan jabatan yang diembannya saat ini.

"Posisi kami tentu untuk melakukan pengawasan kepada aturan yang terlibat dan tidak, apa mereka harus mundur atau tidak," kata Komisoner Bawaslu, Mochammad Afifudin, dalam diskusi politik di DHo-tel, Jakarta, Selasa (26/12/2017).

Menurut dia, Bawaslu akan melakukan klarifikasi, bila mengendus dugaan di atas. Pihaknya siap menyampikan pemberitahuan bila para jenderal aktif tersebut, berpotensi menyalahgunakan jabatannya.

"Orientasi kita lakukan adalah pencegahan, ketika ada proses seperti jalan sehat mengakusisi massa dan diduga ada orang yang mau mencalonkan diri. Kami sampaikan akan menyurati, menyampaikan bahwa ini akan berpotensi untuk disalahgunakan, meski untuk penindakannya memang saat pencalonan," jelas Afif.

Saat ini dipetakan, terdapat lima jenderal aktif yang dipastikan maju dalam bursa calon gubernur.

Empat di antaranya, berasal dari institusi Polri, seperti Kepala Korps Brimob Polri, Inspektur Jenderal Murad Ismail di Pilkada Provinsi Maluku; Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Inspektur Jenderal Safaruddin, yang akan maju sebagai Calon Gubernur Kalimantan Timur; Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Inspektur Jenderal Anton Charliyan untuk pemilihan Gubernur Jawa Barat; dan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Inspek-

tur Jenderal Paulus Waterpauw, yang akan maju dalam pemilihan Gubernur Papua.

Sedangkan sisanya yang dalam radar Bawaslu adalah dari jenderal aktif TNI, yakni Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat TNI, Letnan Jenderal Edy Rahmayadi, yang akan ikut dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara.

KPK Selamatkan Rp 2,6 Triliun Uang Negara

Kamis, 28 Desember 2017. Jakarta -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menyelamatkan uang negara sekitar Rp 276,6 miliar dan Rp 2,6 triliun. Penyelamatan uang tersebut dilakukan lembaga antirasuah sepanjang tahun 2017.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, sebesar Rp 276,6 miliar dilakukan dari sektor penindakan yang dilakukan KPK. Dari total uang tersebut, sebanyak Rp 188 miliar telah masuk ke kas negara.

"PNBP (penerimaan negara bukan pajak) ke kas negara sekitar Rp 188 miliar dari penanganan Tipikor dan TPPU," ujar Febri dalam konferensi pers Kinerja KPK di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/12/2017).

Adapun sisanya, yakni Rp 88,6 miliar, dihibahkan untuk Museum Batik di Surakarta sekitar Rp 49 miliar, tanah, dan bangunan ANRI senilai Rp 24,5 miliar, kemudian tanah dan bangunan untuk BPS Rp 2,9 mil-

iar, serta Wisma Kemenkeu dan Kendaraan Operasional Rupbasan Pekanbaru sebesar Rp 11,9 miliar.

MA 2017 Adalah Tahun Pembersihan Lembaga Peradilan

Jumat, 28 Desember 2017. Jakarta -Mahkamah Agung (MA) menyebut tahun

2017 ini merupakan tahun pembersihan bagi lembaganya dan badan peradilan di bawahnya. Sebab, pada tahun ini MA menitikberatkan pada upaya pembersihan di tubuh lembaga peradilan dari segala tindakan oknum aparatur peradilan yang dapat merusak citra dan martabat lembaga peradilan.

"Mahkamah Agung tentu tidak main-main karena untuk melakukan upaya pembersihan tersebut langsung melibatkan KPK dengan tujuan agar bisa menangkap dan menindak para oknum aparatur peradilan, yang melakukan tindakan suap dan jual beli perkara di pengadilan," ucap Ketua MA Hatta Ali di kantornya, Kamis (28/12/2017).

Hasilnya, kata Hatta, dua hakim dan satu panitera pengganti berhasil ditangkap KPK atas pertukaran informasi yang dilakukan antara MA dan lembaga antikorupsi tersebut.

Dia menuturkan, selain menjatuhkan sanksi yang tegas bagi oknum aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran, MA juga akan mencopot pejabat sebagai atasan langsungnya secara berjenjang jika terbukti melalaikan kewajibannya.

"Upaya yang dilakukan Mahkamah Agung tidaklah cukup sampai di situ, saat ini Mahkamah Agung juga menerapkan sistem pengawasan terselubung dengan menerjunkan beberapa orang yang telah dilatih secara khusus untuk melakukan penyamaran ke pengadilan-pengadilan sebagai mis-tery shopper," tegas Hatta.

REDAKSI





Original Post

Yogyakarta Benteng Kokoh Pelindung Pribumi

Media Cetak Forum Keadilan Halaman 98
2018-1-14

Yogyakarta Benteng Kokoh Pelindung Pribumi

Jakarta dan sekitarnya kini bertumbuhan kompleks perkantoran dan pemukiman mewah yang lahannya dimiliki oleh konglomerat keturunan Cina. Bahkan Lippo Grup milik keluarga Mochtar Riyadi yang keturunan Cina sedang membangun kota baru bernama Meikarta di Cikarang walau izinnya masih bermasalah.

Kepualuan Seribu juga digeruduk oleh sejumlah konglemerat keturunan Cina seperti Aguan yang disebut-sebut sebagai Kepala Sembilan Naga. Mereka ingin membangun kawasan eksklusif yang harganya sulit dijangkau oleh pribumi.

Mengapa perusahaan raksasa seperti Lippo Grup atau kelompok Aguan bisa berbuat begitu, boleh jadi karena Pemerintah Daerah juga pemerintah pusat ragu-ragu untuk berhadapan dengan Lippo

Tapi Pemerintah Daerah dan Keraton Kesultanan Yogyakarta tidak ragu-ragu melarang nonpribumi memiliki hak kepelikan tanah. Tentu termasuk bagi keturunan Cina.

Pada 2015 tim hukum Keraton Yogyakarta, KRT Niti Negoro menegaskan bahwa larangan tersebut diatur melalui surat instruksi Wakil Gubernur yang ditandatangani Paku Alam VIII pada 5 Maret 1975. Dalam surat tersebut dituliskan bahwa hingga saat itu, warga negara Indonesia non pribumi belum boleh memiliki tanah.

Niti Negoro menjelaskan alasan dikeluarkan peraturan tersebut karena pertimbangan untuk pemerataan hak. Pada waktu itu jika tidak diatur demikian, maka tanah-tanah di Yogyakarta akan dikuasai oleh warga keturunan yang pada waktu itu dominan dalam ekonomi.

Dia pun menegaskan peraturan tersebut hingga kini tetap berlaku meski sudah ada pemberlakuan UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) pada tahun 1984 di Yogyakarta. Sebab, Yogyakarta adalah daerah istimewa sehingga tidak semua peraturan berlaku di Yogyakarta. "Yogyakarta ini daerah istimewa, tidak semua berlaku penuh. Sepanjang ada di Yogyakarta, harus tunduk peraturan di Yogyakarta," begitu katanya. Dan sebagai pribumi asli, saya, Priyono B. Sumbogo, men-

PRIYONO B. SUMBOGO

dukung dan setuju sepenuhnya.

Arie Yuwirin Kepala Kantor Wilayah BPN (Badan Pertanahan Nasional) Yogyakarta pada tahun 2015, juga menegaskan memang warga negara Indonesia nonpribumi tidak boleh memiliki hak untuk memiliki tanah alias SHM (surat hak milik) di Yogyakarta. Dia menjelaskan, tidak bolehnya WM nonpribumi memiliki hak milik tanah sudah diatur dalam instruksi gubernur tahun 1975. Bahkan ketika instruksi itu dibawa ke Mahkamah Agung (MA) dan MA memenangkan putusan itu menjadi Yurisprudensi.

Penjelasan pihak Keraton Yogyakarta dan BPN Yogyakarta tersebut terkait dengan pengaduan Granad (Gerakan Anak Negeri Anti Diskriminasi) ke Presiden Joko Widodo). Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur dan Raja Keraton Yogyakarta dilaporkan ke Jokowi karena dugaan separatisme. Laporan tersebut ditulis Ketua Granad Willie Sebastian, dalam bentuk surat yang dikirim 12 September 2015.

Dalam surat tersebut Sultan dituding telah menyelewengkan Undang-undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama di bidang pertanahan dan indikasi separatis dengan menghidupkan aturan hukum Kolonial (Rijksblad) dan mengesampingkan UUPA No.5/1960.

Wille Sebastian adalah pria keturunan Cina atau Tionghoia. Menurut

Willie setidaknya ada empat poin indikasi separatisme yang dilakukan Sultan. Pertama, pengambilalihan hak menguasai negara terhadap tanah negara, dengan cara sertifikasi tanah-tanah negara menjadi tanah Keraton.

Kedua, pengambilalihan hak milik masyarakat atas tanah desa sebagai aset publik, dengan cara penerbitan Peraturan Gubernur DIY No 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Menurut Willie aturan itu bertentangan dengan UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Diktum IV, UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 76 dan UUK DIY Pasal 16. Desa jadi kehilangan milik tanah Desa," terangnya.

Ketiga, penerbitan Raperdais bidang Pertanahan yang isinya adalah upaya menghidupkan kembali Rijksblad sebagai dasar Sultan Grond. Padahal Sultan Ground sudah dihapus dengan Perda DIY No 3 Tahun 1984.

Keempat dugaan perlakuan diskriminatif terhadap warga negara Indonesia non pribumi. Seperti diketahui, warga non pribumi tidak diperbolehkan memiliki hak milik tanah di Yogyakarta. "Saya mau tanya, apa ada WNI non pribumi? WNI yang WNI. Ini diskriminasi, padahal kita sudah punya UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis," ujar Willie ketika itu.

Saya, Priyono B.Sumbogo dari tepi-anYogyakarta juga ingin bertanya. Apa kalian benar-benar cinta Indonesia? Berapa ribu triliun rupiah yang kalian simpan di Singapura atau negara lain setelah menimba harta dari Indonesia? Berapa ratus triliun uang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang kalian gunakan untuk memborong dollar AS sehingga negeri ini limbung.

Silahkan menyebut saya rasis. Dengan penuh harap didengarkan, saya usul kepada seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia dan Pemerintah Pusat untuk meneladani sikap Pemerintah dan Keraton Yogyakarta. Jangan pernah memberi hak kepemilikan tanah kepada nonpribumi. Buat Peraturan Daerah untuk mensiasati UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

PRIYONO B. SUMBOGO





Original Post

Berita kemarin, soal mahar pencalonan hingga hasil Kongres PSSI

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-01-14

Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah kabar terkait mahar dalam pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi topik pemberitaan yang ramai dibicarakan pada Sabtu kemarin (13/1).

Bakal calon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said mengatakan tidak ada mahar dalam pencalonannya, kendati pasangan Brigjen Pol Siswandi dan Euis Fety Fatayati gagal maju di Pemilihan Wali Kota Cirebon, Jawa Barat, karena partai pengusung meminta mahar miliyaran rupiah.

Selain itu, ada juga pemberitaan soal penahanan Fredrich Yunadi, hasil Kongres Luar Biasa PSSI, dan tiga wakil Indonesia tembus final Thailand Masters.

Bawaslu: pemanggilan Prabowo tunggu klarifikasi La Nyalla

Anggota Badan Pengawas Pemilu RI Rahmat Bagja mengatakan pemanggilan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait mahar politik akan menunggu klarifikasi Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Jawa Timur La Nyalla Mattalitti.

"Kita tunggu dulu perkembangan klarifikasi dari La Nyalla, itu yang menentukan kami akan panggil Pak Prabowo atau tidak," kata Bagja di Cikini, Jakarta, Sabtu.

La Nyalla, yang juga kader Gerindra, sebelumnya mengaku dimintai dana Rp40 miliar oleh Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat untuk membayar saksi pilkada.

Dana tersebut, menurut La Nyalla juga menjadi syarat dirinya kelak menerima rekomendasi dari Gerindra untuk maju sebagai calon kepala daerah di Jawa Timur.

Siswandi akui diminta mahar maju Pilwalkot Cirebon

Pasangan Brigjen Pol Siswandi dan Euis Fety Fatayati yang diusung oleh koalisi Umat gagal maju di Pemilihan Wali Kota Cirebon, Jawa Barat, karena partai pengusung meminta mahar miliyaran rupiah.

"Terima kasih kepada partai pengusung koalisi umat, khususnya Gerindra dan PAN yang tidak meminta mahar sedikitpun," kata Siswandi kepada awak media di Cirebon, Sabtu.

Koalisi umat yang terdiri dari tiga partai, yaitu PAN, Gerindra dan PKS sepakat untuk mengusung pasangan Siswandi-Euis pada Pemilihan Umum Walikota (Pilwalkot) Cirebon, Jawa Barat.

Namun, salah satu partai koalisi (PKS) itu meminta mahar sampai miliyaran. Pada akhirnya PKS tidak mengeluarkan rekomendasi sampai batas akhir pendaftaran ke KPU sehingga pasangan itu gagal maju, karena kurang kursi sebagai syarat pencalonan

Sudirman Said: tidak ada mahar pencalonan, adanya saweran

Bakal calon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said mengatakan tidak ada mahar pada pencalonannya yang diusung Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

"Adanya saweran, bukan mahar," katanya usai menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan di RSUP dr Kariadi Semarang, Sabtu.

Mantan Menteri ESDM itu menyebutkan pencalonan dirinya sebagai bakal cagub telah melalui proses yang berkualitas dan komunikasi yang dibangunnya dengan partai-partai pendukung.

KPK tahan Fredrich Yunadi

PK menahan mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi seusai diperiksa sebagai tersangka tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto.

Fredrich keluar sekitar pukul 11.05 WIB dari gedung KPK Jakarta setelah ditangkap dan dibawa ke gedung itu pada sekitar pukul 00.05 WIB. Ia ditahan selama 20 hari pertama di rumah tahanan (rutan) Jakarta Timur klas I cabang gedung KPK.

Tiga wakil Indonesia tembus final Thailand Masters

Tiga wakil Indonesia berpeluang untuk merebut gelar turnamen bulu tangkis Thailand Masters 2018 selepas memastikan langkahnya menembus ke partai puncak.

Berdasarkan data yang diterima di Jakarta, Sabtu, tiga wakil Indonesia tersebut berasal dari nomor tunggal putra, ganda putra dan ganda putri.

Di nomor tunggal putra, Tommy Sugiarto membuka asa pertahankan gelar usai merebut tiket final dengan mengalahkan Daren Liew (Malaysia) 17-21, 21-17, 21-18.

Rangkuman hasil kongres PSSI 2018

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menyelesaikan kongres tahunan edisi tahun 2018 pada Sabtu (13/1) di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Bumi Serpong Damai, Tangerang, Provinsi Banten.

Kongres yang dihadiri 93 pemilik hak suara (voter) dari 106 voter itu dibagi dalam dua tahap, yaitu kongres luar biasa (KLB) dan setelahnya dilanjutkan kongres biasa.

KLB berdurasi tak lebih dari satu jam. Hasilnya adalah PSSI melakukan perubahan beberapa isi statutanya yang belum "disentuh" sejak tahun 2014. Hal-hal yang diubah adalah mengenai penamaan strata liga yang kini disesuaikan dengan kondisi terbaru.Pewarta: Alviansyah PasaribuEditor: Priyambodo RHCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/677525/berita-kemarin-soal-mahar-pencalonan-hingga-hasil-kongres-pssi



Original Post

Dinilai Salah Gunakan Profesi, KPK Dianggap Tepat Jerat Fredrich dan Bimanesh

Media Online okezonecom
2018-01-14

JAKARTA \' Aktivis antikorupsi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai penahanan terhadap pengacara Fredrich Yunadi dan penersangkaan terhadap Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Jakarta, Bimanesh Sutarjo, oleh KPK dinilai sebagai langkah tepat. Itu karena keduanya dianggap telah menyalahgunakan wewenang profesi dengan menghalang-halangi penyelidikan kasus E-KTP.

"Profesi pengacara, dokter, wartawan dilindungi undang-undang pada saat menjalankan profesinya. Namun, kemarin pimpinan KPK mengatakan bukan menjalankan profesi, melainkan jelas-jelas menyalahgunakan profesi malah merekayasa rekam medis misalnya," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada Okezone, Minggu (15/1/2018).

Fredrich dan Bimanesh dianggap telah menghalang-halangi petugas saat melakukan penindakan terhadap terdakwa kasus korupsi e-KTP Setya Novanto.

"Sudah tepat keduanya menyalahgunakan profesi dan menghalangi penyidikan itu saja cukup tinggi (hukumannya)," tutupnya.

Sebagaimana diketahui, Pengacara Fredrich Yunadi resmi ditahan KPK pada Sabtu 13 Januari 2018. Ia ditahan satu sel dengan Setya Novanto (Setnov) di Rumah Tahanan (Rutan) Gedung Penunjang KPK, Jalan Kuningan Persada, Kavling K4, Jakarta Selatan.

Fredrich Yunadi sendiri ditetapkan sebagai tersangka bersama Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau yakni Bimanesh Sutarjo. Keduanya ditetapkan tersangka terkait dugaan menghalangi proses penyidikan kasus korupsi e-KTP dengan tersangka Setnov.

Diduga ada skenario jahat yang dilakukan Fredrich Yunadi dan dr Bimanesh untuk mengamankan Novanto saat mantan ketua DPR RI tersebut menjadi buronan KPK atas kasus dugaan korupsi e-KTP yang menyeretnya.

( )

Bimanesh sendiri telah lebih dulu ditahan KPK. Ia ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Jumat 12 Januari 2018 malam. Dokter spesialis penyakit dalam itu ditahan di Rutan Guntur Pomdam Jaya, Jakarta Selatan.

( )

Atas perbuatannya, Fredrich dan dr Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

 

(erh)

http://index.okezone.com/read/2018/01/14/337/1844636/dinilai-salah-gunakan-profesi-kpk-dianggap-tepat-jerat-fredrich-dan-bimanesh



Original Post

Walikota Batu Disel Di Lapas Sidoarjo

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-14

Walikota Batu Disel Di Lapas Sidoarjo

Perkara Suap Proyek Mebel

WALIKOTA Batu, Malang, Jawa Timur Eddy Rumpoko akan segera duduk di kursi pesakitan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkasnya ke tahap penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Pelimpahan berkas itu diungkapkan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Dikatakan, penyidik telah merampungkan berkas perkara suap proyek pengadaan mebel di Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017 tersebut.

Selain Eddy, Febri mengatakan pihaknya juga telah merampungkan berkas perkara Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu, Edi Setiawan yang ikut menjadi tersangka.

"Hari ini (kemarin-red) dilakukan penyerahan barang bukti dan dua tersangka tindak pidana korupsi suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu tahun anggaran 2017 ke penuntutan atau tahap dua, yaitu atas nama ERP dan EDS," kata Febri.

Guna memudahkan proses persidangan nanti, Eddy Rumpoko dan Edi setiawan pun dipindahkan dari Rumah Tahanan KPK ke lembaga pemasyarakatan (lapas) setempat.

"ERPdititipkan penahanannya di Lapas Klas IIA Sidoarjo, dan EDS dititipkan penahanannya di Lapas Klas I Surabaya (Me- daeng)," imbuh Febri.

Terkait pemindahan tersebut, Kalapas Delta Sidoarjo Jumadi mengatakan Eddy

Rumpoko telah tiba di Lapas Delta Sidoarjor-Eddy Rumpoko tiba dengan diantar lima petugas KPK.

"Eddy Rumpoko dipindah ke Lapas Sidoarjo karena akan menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Juanda Sidoarjo," kata Kepala Lapas Delta Sidoarjo, Jumadi.

Dia menambahkan, saat ini Eddy Rumpoko ditempatkan di ruang masa pengenalan lingkungan (Mapenaling). "Semua tahanan yang baru datang, akan ditempatkan di Mapenaling dulu," imbuhnya.

Sejauh ini, total sudah 47 saksi diperiksa untuk kedua tersangka itu. Keduanya pun selain hari ini telah sekurangnya lima kali diperiksa sebagai tersangka pada kurun September hingga Desember 2017.

Kasus ini terbongkar melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada 16 September 2017. Dalam OTT itu tim KPK mengamankan total uang sebesar Rp 300 juta.

Diduga pemberian uang terkait "fee" 10 persen untuk Eddy Rtott-poko dari proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017 yang dimenangkan PT Dailbana Prima dengan nilai proyek Rp 526 miliar.

Diduga, Eddy Rumpoko menerima uang tunai Rp 200 juta dari total fee Rp 500 juta. Sedangkan Rp 300 juta dipotong Filipus Djap untuk melunasi pembayaran mobil Toyota Aplhard milik Eddy.

BYU





Original Post

Bekas Pejabat Dinas PUPR Sumbar Didakwa Rugikan Rp 62,5 Miliar

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-14

Bekas Pejabat Dinas PUPR Sumbar Didakwa Rugikan Rp 62,5 Miliar

Perkara Korupsi Pembebasan Lahan

JAKSA Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang mendakwa pejabat Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman (Prasjaltarkim) Provinsi Sumatera Barat, Yusafni melakukan korupsi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur strategis.

Yusafni menyelewengkan anggaran dari 2012 sampai 2016. Ia juga dituduh melakukan pencucian uang hasil korupsi Kasus korupsi ini terjadi saat terdakwa Yusafni menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tahun 2012. Juga saat dia menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)2013 hingga 2016 di Dinas Prasjaltarkim-sekarang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)--Sumatera Barat. Perbuatan itu dilakukan bersama bekas Kepala Dinas Suprapto yang telah divonis hukuman penjara. Dalam dakwaan jaksa Erianto, Yusafni dinilai melakukan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan tanah berupa ganti rugi tanah atau bangunan atau tanaman kepada masyarakat pada beberapa lokasi proyek strategis di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman.

"Seperti .pembebasan lahan di Jalan Samudera Kota Padang, lahan Jalan Bypass Kota Padang, lahan pembangunan Main Stadium Kabupaten

Padang Pariaman, dan lahan pembangunan Flyover Duku Kabupaten Padang Pariaman," sebut Jaksa Erianto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang.

Perbuatan Yusafni merugikan keuangan negara sebesar Rp 62,5 miliar sebagaimana hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain itu, terdakwa Yusafni juga didakwa kasus pencucian uang dengan cara menyalurkan serta mentransfer hasil dugaan penyelewengan dana itu pada beberapa nomor rekening lainnya.

Atas perbuatan ini, Yusafni diancam pidana sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang.

Atas dakwaan tersebut, Yusafni yang didampingi penasihat hukum De fi ka Yufi and ra akan mengajukan eksepsi tertulis pekan depan. "Kami akan mengajukan eksepsi Yang Mulia," kata Defika.

Seperti diketahui, Yusafni ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyelewengan anggaran Pemerintah Provinsi Sumbar oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri pada Juli 2017. Lantas, berkas perkara Yusafni dilimpahkan ke pihak Kejakan Negeri (Kejari) Padang, Kamis

(23/ll).

BYU





Original Post

Dirjen PHI-Jamsos Dilaporkan Ke Polisi

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-1-14

Dirjen PHI-Jamsos Dilaporkan Ke Polisi

Dituding Intervensi Organisasi Buruh

GARA-gara dinilai menginter- , vensi organisasi serikat buruh, Direjn Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI-Jamsos) Kementerian Tenaga Kerja. Hayani Rumondang dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Hal ini diungkap Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Prof Dr Muchtar Pakpahan.

Menurut Muchtar, Hayani sebagai Dirjen PHI-Jamsos Kementerian Tenaga Kerja telah mengintervensi dan menunjukkan keberpihakan yang tidak sehat terhadap organisasi serikat buruh, yakni mengadudomba Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dengan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI). "Hayani memelihara eksistensi perselisihan alias adu domba, kemudian bertindak sebagai wasit yang memihak," ungkapnya.

Dijelaskan Muchtar, Hayani menjadi terlapor melakukan pelanggaran terhadap Pasal 421 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) di Bareskrim Mabes Polri, sejak 7 Desember 2017.

"Setelah berjuang dan berdebat di Bareskrim Polri sejak 7

Desember 2017, Jumat (12/1) kemarin telah dibuat Laporan Polisi dengan bukti lapor Terlapor Hayani Rumondang, Dirjen PHI-JAMSOS Kem-naker. Melanggar Pasal 421 KUHP melakukan kesewenangan," tuturnya.

Pelanggaran kewenangan, jelas Muchtar, terkait Putusan MA Nomor 378K/pdt.sus-HKI/2015, yang mana telah melarang KSBSI menggunakan nama SBSI, logo SBSI, mars SBSI, tridharma SBSI.

"Tetapi Kemnakerc/q Dirjen PHI-JAMSOS dengan surat Nomor 680 mengikutsertakan KSBSI mencalonkan hakim adhok PHI dan surat lain ikut calon hakim agung adhok," ujarnya.

Padahal, lanjut Muchtar, DPP SBSI di bawah pimpinan Muchtar Pakpahan sudah berkali-kali mengingatkan berbagai pihak, termasuk pihak Kementerian Tenaga Kerja, agar mematuhi putusan MA tersebut.

"Kami sudah ingatkan. Kami sudah beberapa kali meminta mempertemukan SBSI dengan KSBSI. Tetapi kami malah diadudomba. Kemudian Dirjen PHI malah bertindak sebagai wasit yang memihak. Semoga proses penyidikan berjalan cepat," pungkasnya,

jon





Original Post

Jalan Punya Gue

Media Cetak Kompas Halaman 12
2018-1-14

Jalan Punya Gue

Dua drum bekas diposisikan di dua sisi jalan dengan bendera kertas warna-warni berkibar. Badan jalan memfasilitasi deretan kursi tamu, panggung hiburan, atau layar tancap. Hari gelap, warga bak polisi bersenter mengatur mobil lewat atau parkir.

Di Jakarta dan daerah pinggiran, penutupan jalan untuk kepentingan pribadi seperti di atas seperti hal biasa Dampaknya, kemacetan panjang karena sebagian atau seluruh ruas jalan ditutup. Jika sedang apes, jalanan ditutup penuh dan pengguna silakan cari jalan alternatif, bagaimanapun caranya. Ada yang asal mengekor kendaraan di depan, tanya-tanya warga, atau sewa jasa tukang ojek memandu jalan.

Penutupan jalan sewenang-wenang juga terjadi di perumahan. Warga, atas kesepakatan lingkungan, menutup jalan-jalan tertentu di kompleks dengan portal-portal besi. Sial bagi mereka yang bertamu, jalan sana-sini mentok di portal.

Portal-portal seperti itu biasanya demi keamanan kompleks. Di pintu keluar masuk, petugas satpam sigap mencegat dan menanyai tujuan dan keperluan tama O iya, jangan lupa tinggalkan kartu tanda pengenal.

Barangkali bisa dimaklumi alasan keamanan. Namun, jangan sampai portal-portal itu jadi penyebab terhambatnya penyelamatan, misalnya terjadi kebakaran. Gerak mobil pemadam bisa terancam. Apalagi, ada portal yang digembok atau dilas paten.

Penutupan jalan-jalan seperti di atas ada banyak alasan, termasuk untuk keperluan pedagang kaki lima di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Cerita soal jalan itu sendiri tidak ada habisnya. Jalan protokol MH Thamrin-Sudirman apalagi, seakan-akan di Jakarta hanya seruas jalan 7 kilometeran itu saja yang diurus dan disorot Pekan ini, Mahkamah Agung menyatakan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 yang mengatur pembatasan sepeda motor di Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat tak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menyusul keputusan MA itu, sepeda motor kini bebas berlalu lalang di jalanan yang sudah turun tingkat kemacetannya itu. Rambu-rambu larangan sepeda motor melintas di ruas jalan itu pun langsung dibongkar petugas Dinas Perhubungan DKI.

Mereka yang bertepuk tangan atas pencabutan pembatasan itu belum bisa bernapas lega karena akan ada "pembatasan" lain. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkaji penerapan aturan pelat nomor ganjil-genap di jalan protokol. Jika itu dilaksanakan, petugas lalu lintas akan bekerja lebih keras memelototi pe-lat-pelat nomor sepeda motor. Sebaiknya tak usah dibayangkan caranya.

Pembatasan kendaraan bermotor bukan melulu menyangkut hak para pengguna untuk sama-sama menggunakan jalan. Apalagi, mereka juga sudah membayar pajak kendaraan bermotor, sama seperti pengguna kendaraan lainnya.

Masih banyak pekerjaan rumah menata kawasan protokol ini Bisa jadi penerapan jalan berbayar {electronic road pricing [ERP) yang lama diwacanakan untuk membatasi jumlah kendaraan di ruas Jalan MH Thamrin-Sudirman juga mampet. Ruwet!

AGUS HERMAWAN





Original Post

Media