Fredrich Akui Sewa 3 Kamar RS Medika untuk Ajudan Setnov, Bukan 1 Lantai

Media Online okezonecom
2018-01-17

JAKARTA - Pengacara sekaligus tersangka kasus dugaan merintangi proses penyidikan korupsi e-KTP Fredrich Yunadi mengaku menyewa tiga kamar pasien Rumah Sakit (RS) Medika Permata Hijau untuk enam orang ajudan Setya Novanto (Setnov).

Setnov mengalami kecelakaan di Permata Hijau, Jakarta Selatan, pada Kamis 16 November 2017 lalu. Setelah insiden itu mantan Ketua DPR itu dilarikan ke RS Medika Permata Hijau. Saat itu, Fredrich masih menjadi kuasa hukum Setnov.

Menurut Fredrich, disewanya tiga kamar pasien itu lantaran kamar yang ditempati Setnov, tak mampu menampung banyaknya orang yang mendampinginya pasca-kecelakaan.

"Satu lantai itu 8 kamar. Yang diisi itu 4 kamar. Pak SN (Setnov) itu 1 kamar kemudian karena kamarnya itu kecil 3x4 ajudannya itu kan ada 6 mau taruh di mana," kata Fredrich usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (16/1/2018).

( Fredrich Yunadi Himpun 50 Ribu Advokat untuk Boikot KPK)

Terkait penyewaan kamar pasien itu, Fredrich mengklaim telah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit. Kemudian, Fredrich menyebut bahwa RS Medika Permata Hijau mempersilakan dirinya menyewa tiga kamar untuk ajudan Setnov. Padahal, mereka bukanlah pasien.

"Selama tidak ada pasien boleh jadi kami sewa 3 kamar. Lah, kalau saya sewa 3 kamar salah saya apa? Kok bisa menuduh fitnah saya sewa 1 lantai. Itu kan berarti yang ngomong begitu itu yang menurut saya perlu masuk psikiater Sumber Waras sana diperiksa itu," papar Fredrich.

Jika dilihat dari Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan Hak dan Kewajiban Pasien. Penggunaan fasilitas RS seperti tempat tidur kosong, alat makan dan minum, selimut, serta kamar mandi hanya diperuntukkan khusus untuk seorang pasien.

Sedangkan untuk pihak yang menjaga pasien atau penjaga, hanya disediakan kursi untuk tidur dan dilarang untuk duduk atau pun tidur di kasur seorang pasien.

( Fredrich Yunadi Bakal Laporkan 2 Pejabat KPK ke Polisi)

Dalam kasus perintangan penyidikan ini, KPK menetapkan dua orang tersangka, yakni Fredrich Yunadi dan Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta, Bimanesh Sutarjo. Mereka diduga telah memanipulasi data medis dari Setnov.

Tak hanya itu, KPK menyatakan Fredrich telah menyewa satu lantai di RS Permata Hijau. Namun, hal itu tentu dibantah Fredrich.

Atas perbuatannya, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

 

(Ari)

http://index.okezone.com/read/2018/01/16/337/1846023/fredrich-akui-sewa-3-kamar-rs-medika-untuk-ajudan-setnov-bukan-1-lantai



Original Post

KPK Buka Peluang Tindak Praktik Mahar Politik

Media Online metrotvnews.com
2018-01-17

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menindak praktik mahar politik dalam gelaran Pilkada Serentak 2018. Apalagi, jika praktik mahar politik itu masuk kategori tindak pidana korupsi.

"Selama, proses politik uang dan mahar politik memenuhi unsur tipikor, pasti KPK bisa (menindak)," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa 16 Jauari 2018.





Laode mengatakan, KPK dan Polri saat ini sudah sepakat membentuk satuan tugas (satgas) politik uang dalam menghadapi kontestasi pilkada. KPK dan Polri juga sudah memiliki tim khusus untuk saling berbagi informasi jika mengendus adanya tindak pidana, baik itu pidana umum, maupun korupsi.

Baca juga: Gerindra Tunggu Itikad Baik La Nyalla

Misalnya, kata Laode, manakala Polri menemukan informasi adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan penyelenggara negara atau orang yang mewakili penyelenggara negara, akan diserahkan ke KPK.

"Sebaliknya, jika ada dari pengaduan masyarakat pada KPK yang berhubungan juga dengan tindak pidana pilkada tapi bukan korupsi, akan disampaikan langsung ke Polri," ucap Laode.

Oleh karena itu, KPK mengimbau para kandidat memerhatikan betul-betul keseriusan penegak hukum ini. KPK meminta para calon kepala daerah meluruskan niat dan menjalani proses pilkada sesuai aturan yang berlaku. "Dan tidak melakukan hal-hal yang berbau politik uang."

Baca juga:Nyanyian La Nyalla

Pilkada serentak 2018 akan digelar di 171 daerah. Sebanyak 17 di antaranya merupakan pemilihan kepala daerah tingkat provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.

Belakangan, pilkada diramaikan isu adanya mahar politik terhadap calon yang ingin mendapat tiket dari partai politik. Paling anyar adalah pengakuan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jawa Timur, La Nyalla Mahmud Matalitti yang diminta mahar politik hingga Rp40 miliar. Mantan ketua umum PSSI itu mengaku permintaan mahar politik datang dari Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.
(CIT)

http://news.metrotvnews.com/politik/MkMMrnEk-kpk-buka-peluang-tindak-praktik-mahar-politik



Original Post

Fredrich Akan Laporkan Pimpinan KPK ke Polisi soal Kasus Ini

Media Online liputan6com
2018-01-17

Liputan6.com, Jakarta - Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, berencana melaporkan Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah ke kepolisian.

Dia merasa lembaga antirasuah itu telah mencemarkan nama baiknya terkait penetapan tersangka kasus dugaan merintangi proses penyidikan e-KTP.

"Dia memberikan keterangan palsu, katanya saya memberikan medical record (Setya Novanto) palsu," ujar Fredrich usai diperiksa di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Selasa 16 Januari 2018.

Dia tidak terima atas sangkaan KPK yang menyebut dirinya telah memanipulasi rekam medis kliennya. Fredrich menyebut bahwa hingga kini penyidik KPK tak bisa menunjukkan rekam medis Setnov yang dianggap palsu tersebut.

"Saya bilang sudah ada enggak sekarang buktinya yang katanya medical record itu yang direkayasa mana? Coba tunjukan saya dong. Saya ambilkan medical chek up yang asli," ucap dia.

Fredrich Yunadi mengaku telah meminta penyidik KPK untuk memeriksa Basaria dan Febri terkait kasus tersebut. Namun, penyidik tidak bersedia memeriksa sehingga dirinya memutuskan untuk melaporkan Basaria dan Febri kepada kepolisian.

"Orang Peradi itu kan pasti ketemu saya. Saya akan minta mereka untuk bikin laporan polisi," ujar Fredrich Yunadi.

1 dari 2 halamanJadi TersangkaMantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi dimintai keterangan oleh awak media usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (13/1). Sejak Desember 2017 Fredrich memutuskan mundur dari tim pengacara Novanto. (LIputan6.com/Pool/Dedy)KPK menetapkan Fredrich dan dokter Bimanesh sebagai tersangka atas dugaan menghalang-halangi penyidikan Setnov.

KPK menduga, data medis terdakwa kasus e-KTP, Setya Novanto, dimanipulasi. Ini yang menjadi dasar bagi KPK menetapkan mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, dan dokter RS Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo, sebagai tersangka.

Menurut dia, skenario ini disusun untuk menghindari pemeriksaan Setya Novanto oleh penyidik KPK.

Selain itu, KPK memastikan bahwa mantan Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi memesan satu lantai di RS Medika Permata Hijau sebelum Setnov mengalami kecelakaan. KPK mengaku memiliki bukti terkait pemesanan tersebut.

Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang No 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Saksikan video pilihan di bawah ini

http://news.liputan6.com/read/3228806/fredrich-akan-laporkan-pimpinan-kpk-ke-polisi-soal-kasus-ini



Original Post

MA Diminta Perbaiki Standar Pelayanan

Media Cetak Kompas Halaman 4
2018-1-17

MA Diminta Perbaiki Standar Pelayanan

JAKARTA, KOMPAS - Mahkamah Agung perlu melakukan terobosan dalam memperbaiki kinerja peradilan. Tak hanya untuk mengatasi praktik peradilan yang tak adil, tetapi juga kepastian bagi pencari keadilan agar perkaranya ditangani dengan cepat, tepat waktu, dan transparan. Selama standar pelayanan tak dipatuhi, institusi peradilan pun akan cenderung korup.

Komisioner Ombudsman RI, Ninik Rahayu, pada diskusi "Memberantas Perilaku Koruptif di Peradilan" dalam Konferensi Pembaruan Peradilan Indonesia di Jakarta, Selasa (16/1), menyampaikan, peradilan kini dituntut lebih terbuka, memperbaiki pelayanan, dan tak pasif. "Dibutuhkan good will dari MA untuk berbenah diri. Selama standar pelayanan tak dipatuhi dengan baik, institusi peradilan akan cenderung korup," kata Ninik.

Selain Ninik, hadir tiga pembicara lain, yakni Ketua Kamar Pengawasan MA Sunarto, Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi Setiadi, dan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho.

Pada akhir 2017, Ninik menyatakan, penundaan berlarut pada proses peradilan menyebabkan seorang terdakwa di Kabupaten Jember, Jawa Timur, terlambat mengajukan banding. Setelah rim Ombudsman memeriksa masalah tersebut, diketahui bahwa dokumen putusan sempat disebut hilang. Namun, setelah tim Ombudsman datang memeriksa, dokumen putusan itu ditemukan.

Penundaan berlarut menjadi laporan terbanyak (28,4 persen) yang diterima Ombudsman, disusul laporan terkait penyimpangan prosedur dan tidak memberikan pelayanan.

Tak hanya itu, Ninik juga menyampaikan buruknya pelayanan dalam proses peradilan juga ditemukan pada persidangan yang kerap kali berlangsung tak sesuai dengan jadwal. Saksi kerap kali menunggu lama untuk mengikuti persidangan.

Ombudsman pun mendorong MA melakukan pembenahan pada sistem dan birokrasi di peradilan sehingga tak perlu lagi mengklaim pelanggaran yang dilakukan aparatur di peradilan itu sebagai perbuatan oknum. MA perlu bersikap terbuka dan transparan serta menggandeng lembaga independen untuk memperbaiki kondisi internalnya. Jika ada aparatur peradilan diberi sanksi, hal itu perlu dipublikasikan sehingga dapat diawasi bersama oleh masyarakat "MA perlu melakukan terobosan agar tak terjadi keberulangan yang merugikan masyarakat," ujarnya.

Korupsi akibat mala-administrasi dalam proses peradilan, menurut Emerson, dijumpai di sejumlah tempat dan menyebabkan biaya perkara dapat membengkak lima sampai 10 kali lipat Untuk biaya pengurusan surat kuasa dan salinan putusan, berdasarkan pantauan ICW di lima kota, biaya surat salinan putusan yang ditetapkan oleh pemerintah Rp 5.000 bisa membengkak menjadi Rp 250.000 di pengadilan.

"Enggak usah jauh-jauh bicara mafia hukum, administrasi saja masih muncul masalah korupsi. Tapi, sayangnya, tak ada instruksi keras dari MA untuk ingatkan jajarannya agar tak lakukan praktik korupsi," ucapnya.

Sementara itu. Sunarto mengatakan, MA telah berupaya maksimal menjalankan fungsi pengawasan. Namun, upaya memberikan sanksi tegas masih terkendala pihak lain, seperti Badan Pertimbangan Kepegawaian yang menganulir sanksi.

(MDN)





Original Post

Menerka Tawaran Kerja Sama Novanto

Media Cetak Kompas Halaman 5
2018-1-17

Menerka Tawaran Kerja Sama Novanto

Sejumlah pihak mempertanyakan motif

mantan Ketua DPR Setya Novanto

mengajukan diri sebagai "justice

collaborator". Komisi antirasuah diminta

berhati-hati menanggapi permintaan itu.

Istilah justice collaborator atau pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kejahatannya kembali menarik perhatian publik. Di tengah pengusutan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik, mantan Ketua DPR Setya Novanto mengajukan diri sebagai justice collaborator (JO ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Keberadaan JC sudah ada sejak lama. Pada 1963, seorang mafia, yaitu Joe Valachi, mengingkari tradisi omerta atau hukum tutup mulut Ia memberikan kesaksian kepada otoritas di Amerika yang kemudian menjadi awal membongkar sindikat mafia tersebut. Disusul Tommaso Bus-cetta yang mengungkap kerja para mafia Sisilia.

Berkat informasi yang diberikan, otoritas setempat memangkas jaringan narkotika tersebut. Namun, ada harga yang dibayar. Berbagai ancaman, baik yang ditujukan kepadanya maupun keluarga, terus terjadi setelah mereka memutuskan membantu aparat untuk membongkar kejahatan. Penegak hukum setempat pun memberikan jaminan perlindungan terhadap mereka.

Di Indonesia, istilah JC menjadi pembahasan saat perkara suap cek perjalanan diusut pada 2011. Ketika itu, Agus Tjondro,

politisi PDI-P, menuturkan adanya aliran dana hingga Rp 24 miliar terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan mau bekerja sama. Ketika itu, aturan penetapan status JC belum terlalu jelas.

Hingga akhirnya keluar Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 yang memuat pedoman untuk menentukan seseorang layak menjadi JC

Aturan itu diikuti dengan terbitnya Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama.

Mengacu pada dua aturan tersebut, syarat seseorang dikabulkan sebagai JC adalah yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana, mengakui kejahatan, bukan pelaku utama, dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan serta mampu mengungkap peran pihak lain.

Dengan bersedia bekerja sama dengan penegak hukum, seseorang akan mendapat perlindungan hukum. Ia juga berkesempatan mendapatkan keri-

nganan hukuman. Bagi pelaku tindak pidana khusus, seperti korupsi dan narkotika, menjadi JC juga bisa membantu narapidana memperoleh remisi/pengu-rangan hukuman sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Hati-hati

Menyandang status JC karena itu, menjadi tak mudah. Sepanjang 2015-2016, KPK mencatat ada 48 tersangka korupsi yang mengajukan diri sebagai JC. Namun, dari jumlah tersebut, baru 11 orang yang diterima, 26 orang ditolak, dan sisanya diproses saat itu dengan menunggu konsisten-

si selama persidangan berjalan.

Dalam acara talk show Satu Meja bertajuk "Justice Collaborator Siapa yang Disasar Set-nov?" yang dipandu Pemimpin Redaksi Harian Kompas Budiman Tanuredjo, di Kompas TV, Senin (15/1), Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, diberikannya status tersebut tidak hanya berasal dari penegak hukum, tapi juga menjadi kewenangan hakim.

"Syarat pertama, harus menyadari betul untuk mengakui perbuatannya Selain itu, bersedia membuka peran pihak lain. JC juga secara konsisten memberikan keterangan sebenar-benarnya, bukan setengah-setengah. Jangan sampai sekarang bicara A, besok bicara B, besok menarik ucapannya, dan besok berbeda lagi. Konsistensi itu yang akan dilihat dari proses yang sedang berjalan. Hakim pun akan menguji lagi apakah dia berbelit-belit," ujar Febri.

Kuasa hukum Novanto, Firman Wijaya, justru memberikan pernyataan kontradiktif. Upaya untuk mengungkap pihak lain memang mungkin dilakukan mengingat proyek pengadaan KTP-el melibatkan struktur yang sangat besar di sisi perencanaan dan penganggaran.

"Yang harus dijaga, pilihan seseorang menjadi JC Itu bukan

pilihan mudah, budaya mau bekerja sama Tidak boleh mengakui dirinya salah, kalau belum ada pembuktian. Kan, membela diri itu hak," tutur Firman.

Sementara itu, pengamat politik Yunarto Wijaya meminta KPK berhati-hati dalam memberikan status JC kepada Novanto. Sebab, motif JC oleh Novanto masih menjadi tanda tanya Langkah Novanto sendiri sukar dilepaskan dari panggung politik. Alih-alih berupaya mengungkap kasus megaproyek ini, Novanto dikhawatirkan menggunakan status itu untuk menyandera lawan politiknya

"Sulit menerima kenyataan SN sebagai orang yang bisa dipercaya untuk masuk ke ruang terang benderang ini," kata Yunarto.

Pendapat senada disampaikan budayawan Radhar Panca Dahana Tindakan Novanto dipandang sebagai dampak dari ketakutan akan kehilangan semua yang telah dicapainya selama ini dan keinginan untuk menjatuhkan orang lain yang dianggapnya turut berperan. "Alasan pragmatis dan oportunis saja," ujarnya

Belum jelas ada apa di balik niat Novanto bekerja sama Namun, informasi yang dimilikinya tentu berguna bagi kelanjutan perkara yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun ini.

(RIANA A IBRAHIM)





Original Post

Limitasi Imunitas Advokat

Media Cetak Kompas Halaman 7
2018-1-17

Limitasi Imunitas Advokat

Penangkapan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap Fredrich Yunadi yang berprofesi sebagai advokat telah memantik kisruh, baik antara KPK selaku penyidik yang menangkap dan menahan versus kalangan advokat, antarsesama advokat, maupun kalangan masyarakat.

Pro-kontra pendapat bermunculan. Kekisruhan itu dapat menjernihkan masalah atau, sebaliknya, menjadikan masalah semakin ruwet tidak berujung.

Penolakan para advokat terhadap tindakan penangkapan dan penahanan Fredrich oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dipilah ke dalam tiga alasan. Pertama, Fredrich selaku advokat dilindungi dengan hak imunitas (kekebalan). Kedua, secara prosedural, Fredrich harus diperiksa lebih dahulu di peradilan etik. Hanya, jika dalam pemeriksaan sidang peradilan etik ditemukan fakta bahwa Fredrich melanggar hukum, organisasi advokat tempat Fredrich bernaung akan melimpahkan masalah itu ke penegak hukum untuk diproses lebih lanjut Ketiga, kalangan advokat mempertanyakan wewenang KPK untuk melakukan penyidikan terhadap Fredrich yang diduga melanggar Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20/2001.

Pertama, advokat Indonesia memang memiliki hak imunitas ex Pasal 16 UU Advokat (UU No 18/2003), yaitu advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Norma Pasal 16 itu kemudian diafirmasi dan dieks-tensi oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi No 26/PUU-XI/2013, yang mengatur advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam ataupun di luar sidang pengadilan.

Hak imunitas advokat senyatanya tidak berdiri sendiri yang menisbahkannya berlaku untuk semua kondisi. Apabila dipahami secara saksama dan sistemik, sejatinya UU No 18/2003 justru

melimitasi hak imunitas Advokat dengan dua legal premise, yakni (i) advokat dilindungi hak imunitas sepanjang tak melanggar peraturan perundang-undangan atau perbuatan tercela ex Pasal 6 huruf d, (ii) advokat dilindungi hak imunitas sepanjang melaksanakan tugas profesinya dengan itikad baik (goodfaith) ex Putusan MK No 26/PUU-XI/2013.

Oleh karena itu, berdasarkan UU No 18/2003, advokat tidak dilindungi hak imunitas apabila melakukan tindakan melanggar peraturan perundang-undangan, melakukan perbuatan tercela, dan/atau melakukan tugas profesinya dengan itikad buruk. Dengan demikian, advokat tak boleh bertindak semaunya, mengingkari peraturan perundang-undangan, etika, atau itikad baik. Justru advokat mestinya jadi garda depan dalam menegakkan hukum, etika, dan itikad baik. Inilah hakikat advokat sebagai profesi mulia (officium nobile).

Subsumsi peradilan etik

Kedua, UU Advokat memang mengatur penindakan dan penja-tuhan sanksi terhadap advokat Pasal 6 UU ini mengatur tujuh jenis alasan untuk menindak dan menjatuhkan sanksi terhadap advokat Selanjutnya, Pasal 7 Ayat (1) mengatur jenis sanksi yang dapat dijatuhkan, yaitu peringatan biasa, peringatan keras, pemberhentian sementara, dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Selanjutnya, Pasal 7 Ayat (2) dan 8 Ayat (1) mengatur lembaga yang berwenang mengenakan sanksi kepada advokat, yaitu Dewan Kehormatan Organisasi Advokat

UU Advokat tidak mengatur secara khusus mekanisme penindakan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan terhadap advokat yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian, penindakan advokat yang melakukan tindak pidana dilaksanakan sepenuhnya pada proses hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan terkait, seperti UU No 8/1981 tentang KUHAP atau UU organik lain yang memuat norma hukum acara.

Pasal 16 dan 17 KUHAP mengatur penyidik atau penyidik pembantu dapat melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti per-

mulaan yang cukup. Berdasarkan KUHAP, penangkapan terhadap seorang tersangka pelaku tindak pidana tidak harus didahului dengan pemanggilan. Hanya terhadap tersangka pelaku pelanggaran yang harus didahului dengan pemanggilan secara sah sebanyak dua kah berturut-turut ex Pasal 19 Ayat (2).

Dengan demikian, proses penindakan advokat yang dilakukan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dalam proses persidangan etik tidak menunda atau mengecualikan proses hukum yang hendak dilakukan penyidik sesuai wewenang yang dimilikinya Bahkan, dapat dipahami bahwa proses penindakan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat bersifat subsumsi atau afirmasi terhadap proses penindakan oleh penyidik.

Praksis selama ini memang memberi pemahaman bahwa proses peradilan etik terhadap advokat menunda proses hukum oleh penyidik. Pemahaman ini sesungguhnya tidak berdasarkan UU yang bersifat memaksa dan mengikat tetapi hanya berdasarkan kesepakatan antara organisasi advokat dan penyidik tertentu. Karena itu, isu hukum tersebut semestinya menjadi fokus usulan organisasi advokat dalam proses revisi UU No 18/2003.

Di luar lingkup KPK

Ketiga, apakah penangkapan dan penahanan Fredrich masuk dalam lingkup tugas dan wewenang KPK? Pasal 6 UU No 3/-2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi secara limitatif telah mengatur tugas KPK, yakni (a) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, (b) supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, (e) melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, (d) melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan (e) melakukan pemo-nitoran terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan Pasal 11 UU No 30/2002, KPK hanya berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindakan pidana korupsi, yaitu (a) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara,

dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, (b) mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau (e) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar. Terlepas dari kategorinya, menurut Pasal 11, KPK hanya berwenang menyelidik, menyidik, dan menuntut tindak pidana korupsi.

UU No 31/W99 yang diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTKP) mengatur tindakan merintangi atau menggagalkan penyidikan dan penuntutan yang sebetulnya masuk kategori obstruction of due process of law- secara latah sering disebut sebagai obstruction of justice-diatur dalam Bab III Pasal 21 UU PTKP. Dengan demikian, UU PTKP sendiri secara tegas mengatur dan menyatakan Pasa) 21 bukan delik korupsi.

Oleh karena Pasal 21 bukan merupakan delik korupsi, menurut Pasal 6 jo Pasal 11 UU KPK No 30/2002, tindakan obstruction of due process of law yang diatur Pasal 21 UU PTKP tidak masuk dalam tugas KPK. Bahwa faktanya KPK pernah menyidik dan menuntut delik berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU PTKP merupakan suatu yang niscaya.

Meski demikian, sebagai lembaga penegak hukum yang mengemban amanat dan kepercayaan masyarakat KPK seyogianya menimbang dan menguji kembali tindakan itu terhadap asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas yang menjadi landasan kiprah dan kinerja KPK.

Oleh karena itu, KPK tidak boleh semena-mena melakukan penindakan terhadap tersangka tanpa berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Walaupun mekanisme due process of law mengatur bahwa setiap orang yang merasa diperlakukan semena-mena atau tidak adil oleh KPK dapat memperjuangkan hak hukum dan hak konstitusionalnya ke lembaga peradilan.

Apakah pengadilan mampu menyelesaikan setiap sengketa hukum secara obyektif, cermat dan adil? Inilah masalah laten yang terus menghantui penegakan hukum di Indonesia

Ketua Asosiasi Aduokat Konstitusi. Kandidat Doktor Ilmu Hukum BUMS FH Unsri

Bahrul Ilmi Yakup





Original Post

Kejagung Tangkap Buron Kasus Penipuan

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 3
2018-1-17

Kejagung Tangkap Buron Kasus Penipuan

JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap Herry, buronan kasus penipuan sebesar Rp22,39 miliar. Herry diamankan saat berada di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Senin (15/1).

Kapuspenkum Kejagung M Rum mengungkapkan, Herry merupakan daftar pencarian orang (DPO) asal Makassar sejak 2016. Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan perkaranya terbukti melakukan penipuan sebesar Rp22,39 miliar serta menj alani hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. "Herry selanjutnya dibawa ke Makassar untuk segera dieksekusi dan menjalankan putusan," kata-Rum di Jakarta, kemarin.

Rum menjelaskan kasus penipuan itu terjadi pada Mei 2012. Saat itu, Herry dipertemukan dengan Tommy Ly-bianto dan Lo Khie Sin, korban dari pihak PT Hengtraco Dinamika. Dalam pertemuan itu, Herry berusaha membujuk kedua korban agar melunasi kreditnya yang sudah macet terhadap aset-aset telah dijaminkan di CIMB Niaga

Makassar. Padahal aset-aset perusahaan di CIMB Niaga Makassar telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan peninjauan kembali (PK) Nomor 25PK/Pdt.Sus/2012tanggall9 Maret2012.

"Sehingga mengalami keru-giansenilaiRp22.390.000.000," tutur Rum.

Kepala Kejaksaan Negeri (PN) Makassar Dicky Rahmat Rahardjo menambahkan, Herry awalnya divonis dua tahun penjara. Ditingkatbanding.hukuma-n naik menjadi 3 tahun 6 bulan penjara. "Di tingkat kasasi upaya hukumnya ditolak," uj ar Dicky.

Pada bagian lain, Kejati DKI Jakarta juga menangkap buron kasus korupsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan (BPPK) Selamat P Siagian di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Selamat ditangkap karena terbukti melakukan korupsi senilaiRp720juta.

Selamat sudah divonis di tingkat MA dengan hukuman penjara 4,5 taKun dan denda Rp200 juta serta membayar uangpengganti Rp250 juta.

myamin





Original Post

Bupati Kukar Tersangka TPPU Rp436 Miliar

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 3
2018-1-17

Bupati Kukar Tersangka TPPU Rp436 Miliar

KPK Peringatkan Para Calon Kepala Daerah

JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyematkan status tersangka terhadap Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur nonaktif Rita Widyasari. Kali ini Rita ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) lebih dari Rp436 miliar.

Selain Rita, KPK juga menyematkan status tersangka dalam kasus yang sama kepada Khai-rudin yang merupakan komisaris PTMediaBangunBersama sekaligus ketua Tim 11 atau anggota tim sukses (timses) Rita semasa menjadi calon bupati.

Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif mengungkapkan, dari hasil pengembangan dua kasus Rita Widyasari selaku bupati Kukar 2010-2015 dan 2016-2021 yang satu kasusnya dilakukan bersama Khairudin kemudian dibuka penyelidikan baru terkait dengan dugaan TPPU. Dari hasil penyelidikan kemudian dilakukan gelar perkara (ekspose) dan diputuskan untuk diting-kat-kanke penyidikan.

Bersamaan dengan itu, KPK menetapkan Rita Widyasari dan Khairudin sebagai tersangka TPPU. "RlWdan KHRdiduga menguasai hasil tindak pidana korupsi (tipikor) dengan nilai sekitar Rp436 miliar. Jadi total dugaan tipikor yang menjadi objek TPPU sejauh ini Rp436 miliar. Mungkin saja bisa bertambah setelah proses penyidikan TPPU ini berlangsung," ungkap Syarif saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin.

Mantan Senior Adviser on

Justice and Environmental Governance di Partnership for Governance Reform (Kemitraan) ini mengatakan, angka Rp436 miliar adalah hasil dari dugaan gratifikasi yang diterima Rita dan Khairudin dari sejumlah pihak, baik dalam bentuk fee proyek, fee perizinan, maupun pengadaan lelang barang dan jasayangbersumber dari APBD. Penerimaan terjadi selama Rita menjabat sebagai bupati.

"Terhadap tersangka RIW dan KH R disangka-kan melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 55 ayat (l)ke-(l) KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana," ungkap Syarif.

Dari temuan KPK disimpulkan bahwa atas penerimaan gratifikasi tersebut kemudian Rita dan Khairudin melakukan perbuatan TPPU denganberba-gaimodus. Tujuannya untuk menyembuyi-kan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan

dan/atau menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul sumber hak atau kepemilikan sebenarnya atas kekayaan yang dimilikinya yang diduga berasal dari hasil tipikor selama periode jabatan Rita sebagai bupati.

"RIW dan KHR diduga telah membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi berupa kendaraan atas nama orang lain, tanah, uang tunai, maupun dalam bentuk lainnya. Penyamaran dilakukan atas nama orang lain," paparnya. Terkait penerimaan gratifikasi dan TPPU tersebut, KPK sudah menyita beberapa aset di antaranya tiga mobil yang diduga milik Rita yak-

ni Toyota Vellfire, Ford Everest, dan Land Cruiser. "Dua apartemen di Balikpapan juga sudah disita," ungkapnya.

Syarif melanjutkan, selama kurun lima hari se j ak 11 hingga 15 Januari 2018, tim KPK melakukan serangkaian kegiatan di Kukar di antaranya penggeledahan di sembilan lokasi, yakni pada Kamis (11/1) dua rumah pribadi Rita di Temanggung. Sehari berselang, tiga rumah anggota DPRD yang masuk Tim 11 di Temanggung. BerikutnyapadaSabtu(13/l)di Kantor PT Sinar Kumala Naga (SKN) dan dua rumah milik pihak terkait lainnya di Samarinda. Terakhir pada Senin (15/1) di satu rumah teman tersangka Rita di Temanggung. Dari penggeledahan sembilan lokasi tersebut, penyidik menyi tasejumlahbarangbukti. "Antara lain, uang dalam pecahan USD100 dengan jumlah USD10.000 dan pecahan rupiah lainnya sehingga setara dengan Rp200 juta. Dokumen dan bukti rekening koran atas pembelian sejumlah aset," papar Syarif.

Dalam konferensi pers ini, penyidik juga menunjukkan barangbukti sebagian dari 40 tasbermerekatautasmewah yang disita. Syarif lantas melihat dan menyebutkan merek tas tersebut. "Perlu dijelaskan, ini sebagian tas yang disita. Total ada 40 tas. Banyakmerek, termasuk LV (Louis Vuitton), Hermes, Gucci, dan sejumlah merek tas lainnya

sekitar 40 tas," sebutnya.

Untuk dugaan TPPU Rita dan Khairudin, penyidik juga memeriksa sejumlah saksi sejak Senin (15/1) dan rencananya hingga Jumat (19/1) di Pokes Kukar. Selama kurun dua hari terakhir, penyidik memeriksa sekitar 20 saksi. Para saksi di antaranya kepala dinas, kepala bidang, hingga pegawaihonorer di lingkungan Pemkab Kukar, Sekretaris Daerah Pemkab Kukar Marli, anggota DPRD Provinsi Kaltim, dan sejumlah pihak swasta. Sebelumnya Rita sudah di-sangkakan menerima suap Rp6 miliar dari tersangka pemberi suap Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun. Suap terkait dengan pemulusan proses perizinan lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit PT Sawit Golden Prima.

Dalam delik gratifikasi saat awal pengumuman tersangka, ujar Syarif, Rita disangkakan bersama Khairudin menerima USD775.000- atau setara Rp6,975 miliar. Gratifikasi terkait dengan proyek-proyek di lingkungan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kukar. Langkah KPK menetapkan tersangka Rita Widyasari dalam dua delik korupsi disertai TPPU dan Khairudin dalam satu delik korupsi disertai TPPU merupakanpem-belajaran dan peringatan serius. Terutama bagi calon kepala daerah di seluruh Indonesia yang akan maju dalam pesta demokrasi Pilkada Serentak 2018.

Rita Widyasari membantah sudah menerima suap dan

menerima gratifikasi. Untuk uang Rp6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun adalah uang hasil transaksi jual beli emas, bukan terkait perizinan kebun kelapa sawit. Rita juga mengklaim tidak ada Tim 11 atau timsesnya yang diberikan atau cawe-cawe ikut menerima uang maupun menikmati proyek di Kukar.

Dia juga menyebutkan berbagai aset yang dimilikinya berasal dari hasil usaha yang sah. Dia bahkan mengaku siap melakukan pembuktian terbalik, termasuk bila disangkakan dengan TPPU. "Ya (KPK) harus di pembuktian terbalik. (Kalau) saya siap membuktikan," tandas Rita.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menambahkan, penetapan Rita Widyasari sebagai

tersangka TPPU menyusul dugaan penerimaan suap dan gratifikasi menambah daftar panjang kepala daerah yang dijerat dugaan korupsi dan TPPU.

Masih pada Januari 2018, ungkap Febri, KPKsudahmeng-umumkan penetapan Bupati Nganjuk, Jawa Timur nonaktif Taufiqurrahman sebagai tersangka TPPU. Taufiqurrahman sebelumnya disangkakan sebagai tersangka penerima gratifikasi sebesar Rp5 miliar terkait dengan fee proyek, perizinan, atau promosi mutasi dalam rentang 2013 hingga 2017. Yang bersangkutan juga sudah disangkakan menerima suap Rp298,020 juta berdasarkan hasil dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu, 25 Oktober 2017.

sabir laluhu





Original Post

Lima Provinsi Rawan Politik Uang

Media Cetak Koran Tempo Halaman 4
2018-1-17

Lima Provinsi Rawan Politik Uang

Indri Maulidar

indri.maulidar@tempo.co.id

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis kajian tentang potensi korupsi dalam kaitan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018. Kecurangan paling rawan terjadi di lima provinsi, yakni Sumatera Utara. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Riau, karena kasus korupsi yang berulang di sana.

Peneliti ICW, Almas Sjafrina, mengatakan Sumatera Utara paling rawan lantaran dua gubernurnya berturut-turut ditangkap karena perkara korupsi. Selama 2010 hingga Juni 2017, penegak hukum menangani 237 kasus korupsi di provinsi itu-terbanyak dibanding di daerah lain. "Ada potensi kasus berulang karena daerah strategis, anggaran besar, dan jumlah pemilih yang masif," kata dia kepada Tempo, kemarin.

Di Riau, tiga gubernur yang menjabat sejak 1998 pun dibui karena mencuri uang daerah. Sebanyak 153 kasus korupsi ditangani di sana selama 2010 hingga Juni 2017 dengan kerugian negara sebesar Rp 3,85 triliun dan nilai suap Rp 41 miliar. Dalam pilkada 2018, Riau mengadakan pemilihan gubernur, pemilihan bupati di Indragiri Hilir , dan pemilihan wali kota di Tanjungpinang.

ICW pun membeberkan kembali fakta dalam sidang tindak pidana korupsi ihwal kepala daerah yang menggang-sir anggaran, menerima suap, dan menjual jabatan untuk modal maju dalam pemilihan

berikutnya. Di Jawa Tengah, Wali Kota Tegal Siti Masitha menerima suap Rp 8,89 miliar untuk penempatan jabatan dan pemenangan proyek pemerintah daerah. Dia akan menggunakan uang itu untuk pilkada 2018, tapi diciduk KPK sebelum sempat mencalonkan diri. Begitu pula Bupati Klaten Sri Hartini, yang menjual berbagai jabatan kepala dinas. Dengan cara itu, Sri diduga memperoleh Rp 12,8 miliar untuk modal pilkada. Kini, dia divonis 11 tahun penjara. Jawa Tengah akan menyelenggarakan pemilihan gubernur, enam pemilihan bupati, dan satu pemilihan wali kota di Tegal pada Juni mendatang. Di Jawa Timur, ada potensi penyalahgunaan dana desa untuk modal pemilihan karena ada

tiga kepala desa yang menjadi calon wakil bupati.

Modal diperlukan dalam pemilihan tidak hanya untuk mendanai kampanye, tapi juga untuk memenuhi permintaan setoran awal alias mahar partai politik. Patut diduga, kata Almas, setoran itu juga akan digunakan partai politik untuk mendanai pencalonan dalam pemilihan presiden 2019 karena tahap pemilihan yang berimpitan."Partai memanfaatkan pilkada untuk mencari modal pilpres, karena tidak ada waktu lagi untuk menghimpun dana," tuturnya.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Yorrys Raweyai, mengatakan mahar politik dalam pilkada hampir tidak mungkin menjadi modal untuk pilpres. Sebab,

dia melanjutkan, biaya kampanye calon kepala daerah amat besar. "Itu saja sudah ditanggung bersama-sama dengan partai," katanya. Belum lagi bila ada oknum anggota partai yang mengantongi setoran kepala daerah untuk pribadi.

Ketua Bidang Kehormatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Komarudin Watubun, mengatakan partainya memang meminta calon kepala daerah berbagi biaya pemenangan. Namun biaya kampanye amat besar, sehingga sulit bagi partai jika ingin menjadikan kontribusi itu modal untuk maju dalam pemilihan presiden. "Tapi, sepanjang dalam definisi cost politik, boleh saja kontribusi pilkada digunakan untuk pilpres," katanya.

Indri Maulidar





Original Post

Fredrich Laporkan Komisioner KPK

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-1-17

Fredrich Laporkan Komisioner KPK

DIAN PATH RISALAH

JAKARTA - Tersangka kasus obstruction of justice atau tindak pidana dengan sengaja menghalang-halangi penyidikan perkara korupsi proyek pengadaan KTP-el, Fredrich Yunadi, akan melaporkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan dan Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Laporan ini diajukan setelah Fredrich merasa tidak terima atas dugaan melakukan pencemaran nama baik. Menurut Fredrich, Basaria dan Febri telah memfitnah dirinya saat mengumumkan penetapan tersangka atas dirinya pada Rabu

(10/1).

"(Melaporkan) Karena kan dia (Basaria dan Febri) memberikan keterangan palsu, katanya saya memberikan medical record (milik Setya Novanto) palsu," kata Fredrich usai diperiksa, di gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/1).

Menurut Fredrich, penyidik KPK sampai saat ini belum bisa memberikan rekam medis milik Setya Novanto yang dianggap palsu. Sehingga, dia meyakini dirinya tak bersalah dan tidak pernah memanipulasi rekam medis mantan ketua DPR RI tersebut

"Saya bilang sudah ada enggak sekarang buktinya yang katanya medical record itu yang direkayasa mana? Coba tunjukkan saya dong. Saya ambilkan medical chek up yang asli. Kita lihat siapa yang bohong," ujarnya.

Bahkan, Fredrich mengaku dirinya sempat meminta penyidik KPK untuk memeriksa Basaria dan Febri dalam kasus yang menjeratnya ini. Namun, penyidik KPK tak bersedia memeriksa dua pegawai lembaga antirasuah lantaran masuk ke ranah pidana umum.

Karena penyidik KPK tak bisa memeriksa, Fredrich akhirnya memutuskan untuk melaporkan Basaria dan Febri ke polisi. "Orang Peradi itu kan pasti ketemu saya, saya akan minta mereka untuk bikin laporan polisi," katanya.

KPK telah menetapkan advokat Fredrich Yunadi dan dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo sebagai tersangka. Bimanesh selaku dokter bersama-sama dengan Fredrich selaku advokat diduga dengan sengaja mencegah, merintangi,

atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP-el dengan tersangka Setya Novanto.

Sementara itu, pada Selasa (16/1), penyidik KPK melakukan pemeriksaan silang terhadap dua tersangka, yakni Advokat Fredrich Yunadi dan dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo.

"FY diperiksa sebagai saksi untuk BST dan BST diperiksa untuk FY terkait tindak pidana dengan sengaja mencegah merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara KTP elektronik dengan tersangka Novanto," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Selain itu, kata dia, penyidik KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap tersangka kasus KTP-el, Anang Sugiana Su-dihardjo. Direktur PT Quadra Solution itu diperiksa sebagai tersangka.

Pada waktu yang sama, penyidik KPK juga memeriksa Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Malik Harmain. Mantan anggota Komisi II DPR itu diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi Anang.

Dihubungi secara terpisah, Kuasa Hukum Setya Novanto Maqdir Ismail mengungkapkan, kliennya merasa dijebak oleh orang-orang tertentu dalam kasus proyek pengadaan KTP elektronik. Sebab, secara logika semestinya ada pihak lain yang lebih berperan di atas Novanto.

"Ya enggak logis saja. Mestinya begitu (ada yang lebih berperan di atas Novanto)," kata dia, Selasa.

Apalagi, Maqdir menuturkan, saat menjabat ketua Fraksi Partai Golkar periode 2009-2014, Novanto tidak punya kewenangan apa-apa dalam menentukan atau mengarahkan proyek KTP-el, baik dalam pembiayaan maupun lainnya. Menurut dia, yang mengatur proyek itu adalah komisi terkait yang terdiri dari berbagai fraksi.

Tak hanya itu, Maqdir juga menjelaskan bahwa tiap proyek yang hendak diusulkan pemerintah dibahas di Badan Anggaran DPR RI yang terdiri atas berbagai macam fraksi. "Dan ini kan harus disetujui Banggar juga, dan keseluruhan anggota DPR kan," ujar dia.

umar mukhtar ed nashih nashrullah/ DIAN PATH RISALAH





Original Post

Ha ki rn Jakarta Terbanyak Dilaporkan

Media Cetak Republika Halaman 3
2018-1-17

Ha ki rn Jakarta Terbanyak Dilaporkan

UMAR MUKHTAR

JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) merilis 10 provinsi yang terbanyak dilaporkan berkenaan dugaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) ke KY selama 2017. Terbanyak pertama adalah DKI Jakarta sebanyak 318 laporan (21,59 persen), Jawa Timur sebanyak 174 laporan (11,81 persen), dan Jawa Barat sebanyak 123 laporan (8,35 persen).

Juru Bicara KY Farid Wajdi menuturkan, tidak semua laporan dapat dilanjutkan ke proses sidang pemeriksaan panel atau pleno karena laporan yang masuk perlu diverifikasi kelengkapan persyaratan atau telah memenuhi syarat administrasi dan substansi untuk dapat diregistrasi.

"Untuk tahun 2017 KY, laporan yang memenuhi persyaratan sebanyak 411 laporan masyarakat," kata Farid, Selasa (16/1).

Total selama 2017, KY menerima sebanyak 1.473 laporan masyarakat dan 1.546 surat tembusan sepanjang 2017. Berdasarkan jenis perkara, masalah perdata mendominasi laporan yang masuk ke KY, yaitu 679 laporan atau 46,09 persen dari total laporan yang masuk. Untuk perkara pidana, berada di bawahnya dengan jumlah laporan 414 laporan 28,10 persen.

Farid menuturkan, data ini menggambarkan dominasi perkara perdata dan pidana karena perkara tersebut berada di ranah kewenangan peradilan umum dengan kompleksitas perkara yang tinggi dan sensitif. Perkara lainnya adalah tata usaha negara sebanyak 87 laporan (5,90 persen), agama sebanyak 86 laporan (5,83 persen), dan tindak pidana korupsi sebanyak 78 laporan (5,29 persen).

"Berdasarkan jenis badan peradilan atau tingkatan pengadilan yang dilaporkan, jumlah laporan terhadap pengadilan negeri dalam lingkup peradilan umum sangat mendominasi, yaitu sebanyak 1.073 laporan (72,84 persen)," kata dia.

Kemudian, berturut-turut yaitu Mahkamah Agung sebanyak 95 laporan (6,44 persen), peradilan agama sebanyak 88 laporan (5,97 persen), peradilan tata usaha negara sebanyak 82 laporan (5,56 persen),

dan tipikor sebanyak 52 laporan (3,53 persen).

Farid mengatakan, dari pengalaman KY menangani laporan masyarakat, salah satu alasan rendahnya persentase laporan masyarakat yang dapat diproses karena masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap persyaratan yang harus dilengkapi dalam melaporkan hakim yang melanggar KEPPH.

Selain itu, lanjutnya, banyak laporan yang ditujukan ke KY berisi permohonan untuk dilakukan pemantauan persidangan. Ada juga laporan yang diteruskan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) terkait wewenang Bawas MA dan teknis yudisial.

Banyak juga laporan yang tidak dapat diregistrasi karena bukan kewenangan KY, seperti meminta perlindungan hukum, keberatan terhadap substansi putusan, meminta KY mengubah putusan, atau meminta membatalkan putusan.

"Bahkan ada laporan yang meminta pendapat hukum atau fatwa hukum dari KY. Kurangnya pemahaman masyarakat ini menjadi tantangan KY untuk lebih mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait wewenang KY dan tata cara laporan masyarakat," ujar

dia.

ed muhammad hafil/UMAR MUKHTAR





Original Post

Divonis Enam Tahun, Terdakwa Langsung Digiring Ke Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-17

Divonis Enam Tahun, Terdakwa Langsung Digiring Ke Penjara

PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menjatuhkan vonis enam tahun penjara Muhamad Arief Triasmono. pemiJik CV Ber-nief. Pemenang proyek pengadaan sarana dan prasarana Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Manahan Solo tahun 2014 itu. terbukti melakukan korupsi.

Arief juga dikenakan denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan dan membayar uang pengganti kerugian negara Rp368 juta subsider dua tahun penjara.

Kejaksaan Negeri Surakarta langsung menjebloskan Arief ke penjara setelah hakim menyatakan dia bersalah. "Kami langsung menahan Arief di Rumah Tahanan," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Surakarta. Suy3jo.

Suyanto juga mengungkapkan, terdakwa lain kasus ini, I Nyoman Asihawa (Direktur C V Bemief) telah divonis 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan. "Kasus korupsi rehab dan pengadaan sarpras GOR Manahan menjadi salah satu kasus korupsi yang berhasil diselesaikan Kejari Surakarta tahun lalu. Kami menangani kasus ini bermula dari laporan masyarakat," kata dia.

Dalam kasus ini, kejaksaan telah dua tersangka baru AS dan GW. AS adalah Direktur

PT Surga Praga yang beralamat di Yogyakarta. Sementara GW diketahui meminjam bendera PT Surga Praga untuk mengikuti lelang jasa konsultan pengawas pekerjaan rahab dan pengadaan sarpras GOR Manahan.

"Kedua tersangka baru ini (AS dan GW) sampai sekarang masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang. Kami menargetkan kasus ini selesai tahun ini," kata Suyanto.

Kasus korupsi terendus setelah masyarakat melaporkan dugaan pengerjaan proyek rehabilitasi dan pengadaan sarana prasarana GOR Manahan yang tak sesuai kontrak. Diduga masih ada kekurangan pengerjaannya fisiknya. Namun kontraktor sudah dibayar tunas.

Anggaran proyek ini bersumber dari APBN 2014 Kementerian Pemuda dan Olahraga Rp 2,1 miliar. Akibat CV Bemief tak mengerjakan proyek sesuai kontraktor, negara dirugikan Rp 422 juta.

Arief dan Nyoman Asthawa pun didakwa korupsi. Melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 1 8 Undang Undang (UV) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayatl ke- 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

(KUHP).

BYU





Original Post

Rita Gagal Melaju Ke Pilgub Kaltim

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-17

Rita Gagal Melaju Ke Pilgub Kaltim

RITA Widyasari ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan ditahan. Status tni mengganjalnya mengikuti pemilihan gubernur (pilgub) Kalimantan Timur.

Awalnya, Partai Golkar mendukung Rita menjadi calon gubernur. Belakangan, partai beringin memutuskan mengusung pasangan Andi Sofyan Hasdam-Nusyirwan Ismail sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Kaltim.

Nasib serupa pernah dialami ayahnya. Syaukani Hasan Rais. Pria yang akrab disapa Pak Ka-ning sudah dua periode menjabat Bupati Kutai Kartanegara ingin "naik kelas" menjadi gubernur. Partai Golkar pula yang mengusungnya menjadi calon gubernur di Pilgub Kaltim 2008.

Karier politik Syaukani terjerembap lantaran dia dijerat KPK. Syaukani ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Sempat mangkir dari panggil KPK dengan dalih tengah menjalani perawatan, Syaukani dijemput paksa untuk menjalani pemeriksaan.

Kasusnya bergulir sampai ke pengadilan. Syaukani didakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yaitu menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan Pembagian Uang Perangsang atas Penerimaan daerah terhadap minyak bumi dan gas bumi sejumlah Rp 27,843 miliar.

Tindakan ini memperkaya diri sendiri dan juga orang lain orang lain sebanyak Rp 65360 miliar. Dalam kasus ini, negara dirugikan mencapai Rp93204-miliar.

Tak hanya itu. Syaukani didakwa melakukan penunjukan langsung pekerjaan studi kelayakan pembangunan bandar udara

Loa Kulu. Dalam pelaksanaannya Syaukani mengambil dan menggunakan dana pembangunan bandar udara yang berasal dari APBD Kutai Kartanegara tahun 2004.

Syaukani dianggap memperkaya dirinya sebanyak Rp 15250 miliar dan Vonnie A Panambunan, Direktur PT Mahakam Diastar Internasional sebanyak Rp 4,047 miliar dari proyek tersebut.

Terakhir, Syaukani didakwa menggunakan dana kesejahteraan rakyat/bantuan sosial yang berasal dari APBD Kutai Kartanegara 2005 sehingga memperkaya dirinya sebanyak Rp 7,750 miliar.

Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perbuatan Syaukani telah menyebabkan kerugian negara dengan total Rp 120251 miliar.

Jaksa penuntut umum (JPU)

KPK menuntut Syaukani dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun, denda Rp 250 juta subsider5 bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp35J93.988.279,95 subsider satu tahun penjara.

Namun Pengadilan Tipikor Jakarta dalam putusan perkara nomor 1 l/PID.B/TPK/2007/ PNJKT.PST, tanggal 14 Desember 2007 hanya menghukum Syaukani dihukum penjara 2,5 tahun, denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp 3.4.117.938.279,95 subsider satu tahun penjara.

,Di tingkat banding, vonis penjara yang dijatuhkan kepada Syaukani. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan perkara nomor hanya mengubah denda yang harus dibayarkan Syaukani . Jadi Rp 250 juta subsider 5 bulan kurungan. Kalah di tingkat banding.

Syaukani mengajukan kasasi. Mahkamah Agung (MA) malah memperberat hukuman Syaukani menjadi 6 tahun penjara. Uang pengganti yang harus dibayarkan Syaukani juga ditambah menjadi Rp 49.367.938.279,95 subsider tiga tahun penjara. Putusan perkara nomor 868 KJ Pid.Sus/2008 itu diketuk pada 28 Juli 2008. Upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) juga ditolak.

Syaukani dikeluarkan dari Lapas Cipinang setelah mendapat grasi. Presiden SBY memberikan diberikan grasi dengan pertimbangan kemanusiaan. Syaukani menderita sakit permanen. Terhitung sejak 18 Agustus 2010. Syaukani bebas.

Sempat dirawat di Singapura, kesehatan Syaukani tak kunjung pulih. Syaukani mengembuskan napas terakhir pada 27 Juli 2016 dalam usia 67 tahun.

gpg





Original Post

KPK Atur Ulang Pemeriksaan Bambang Soesatyo

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-1-17

KPK Atur Ulang Pemeriksaan Bambang Soesatyo

Bambang menyatakan siap diperiksa.

Fransisco Rosarians

francisco@tempo.co.id

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mengatur jadwal pemeriksaan ulang Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo dalam kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP. Menurut juru bicara KPK, Febri Diansyah, penyidik membutuhkan keterangan Bambang sebagai saksi untuk melengkapi berkas tersangka sekaligus man-

tan Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardja.

Menurut Febri, pemeriksaan terhadap Bambang tak berkaitan dengan keputusan Partai Golkar memilih mantan Ketua Komisi Hukum DPR tersebut sebagai Ketua DPR. "Koridor hukum dan politik berbeda," kata Febri di gedung KPK, kemarin.

KPK memang telah menjadwalkan pemeriksaan Bambang Soesatyo sebagai saksi Anang, Rabu, 20 Desember 2017. Namun Bambang justru mengirim

surat kepada KPK berisi alasan tak bisa datang memenuhi pemanggilan dan meminta diagendakan ulang. Hingga saat ini KPK belum memastikan kapan akan memanggil kembali Bambang untuk memperjelas kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut.

Febri mengaku belum mengetahui detail peran Bambang dalam konstruksi kasus korupsi yang dilakukan Anang sebagai salah satu anggota konsorsium PT Percetakan Negara RI. Namun, menurut dia, penyidik KPK menduga Bambang mengetahui sejumlah hal berkaitan dengan proyek senilai Rp

5,9 triliun yang dimenangi konsorsium PNRI itu.

Dalam kasus KTP elektronik, nama Bambang sempat muncul ketika KPK menyeret dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri. Irman dan Sugiharto, ke kursi pesakitan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Pada saat itu mantan anggota Komisi Pemerintahan DPR. Miryam Haryani, menyebut nama Bambang sebagai salah satu anggota Parlemen Senayan yang mengintervensi dirinya. Sejumlah anggota DPR mendesak Miryam untuk bungkam dalam kasus tersebut.

Penyidik KPK, Novel Baswedan dan Ambarita Damanik, sampai hadir di pengadilan untuk memastikan kesaksian yang belakang dicabut Miryam tersebut. Akhirnya KPK menetapkan Miryam sebagai tersangka kesaksian palsu hingga mendapat vonis 5 tahun penjara, November lalu.

Bambang telah membantah terlibat dalarri kasus korupsi e-KTP. Dia mengklaim sama sekali tak pernah melakukan intervensi ataupun komunikasi

dengan Miryam Haryani sebelum pelaksanaan sidang e-KTP. Bambang juga mengklaim tak mengetahui perihal peran ataupun pengetahuannya tentang keterlibatan Anang Sugiana dalam kasus e-KTP. Mengenai rencana KPK me-

manggil ulang dirinya, Bambang menyatakan siap hadir."Saya ini Ketua DPR, harus memberikan contoh. Tak ada yang kebal hukum. Kalau KPK memanggil, harus datang," kata dia.

HUSSEIN ABRI/YUSUF MANURUNG/RIANI SANUSI PUTRI





Original Post

Cegah Diskriminasi pada Perempuan

Media Cetak Kompas Halaman 11
2018-1-17

Cegah Diskriminasi pada Perempuan

JAKARTA, KOMPAS - Para hakim diminta tetap berpegang teguh pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam memutuskan perkara kekerasan seksual. Hal itu bertujuan agar setiap putusan tidak diskriminatif terhadap perempuan.

"Perma ini sudah jalan hampir setengah tahun dan perlu diawasi agar para hakim tidak diskriminatif dan bias jender dalam setiap putusan dan pertimbangan hukumnya," ujar Ketua Divisi Data Peradilan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dio Ashar Wicaksana, seusai Indonesian Judicial Reform Forum di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (16/1).

Perma No 3/2017 disahkan oleh MA pada 11 Juh 2017. Perma itu diinisiasi oleh Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung, Komisi Nasiona] Perempuan, dan MaPPI.

Dalam riset MaPPI FH UI terhadap putusan-putusan dalam periode 2011-2015, hakim masih cenderung melihat riwayat seksual perempuan korban kekerasan seksual untuk men-

jadi dasar pertimbangan dalam suatu perkara. Stereotip hakim yang menitikberatkan pada riwayat seksual korban masih menjadi tren putusan lebih ringan kepada pelaku.

Menurut Dio, sosialisasi perlu dikedepankan agar hakim dapat menerapkan segera perma itu dalam peradilan. "Para hakim perlu mengubah pola pikir agar memahami dan memiliki sensitivitas jender dalam penanganan kasus," ujarnya.

Pedoman

Manajer Program Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Putri Kusuma Amanda mengatakan, perlu ada pedoman yang tepat agar hakim tidak melakukan hal yang sama. Namun, menurut dia, adanya Perma No 3/2017 jadi awal yang baik. "Kehadiran perma ini bisa jadi langkah yang baik supaya hakim tahu untuk bersikap agar bisa sensitif terhadap situasi ini," ujarnya.

Pedoman yang dimaksud adalah berisi panduan bagi hakim ketika menangani perempuan yang berhadapan dengan hukum. Pedoman tersebut bisa menjadi petunjuk teknis bagi para hakim agar setiap putusan yang ada tetap becermin pada Perma No 3/2017.

"Jadi, para hakim tahu bagaimana harus bersikap, mana yang tidak boleh dilakukan, dan mana yang boleh. Dengan demikian, putusan dan pertimbangan hukum yang ada itu tidak menjauhkan perempuan untuk mendapatkan akses keadilan," ujar Putri.

Hakim Agung Suhadi yang menjadi Wakil Ketua Pokja Perempuan dan Anak MA mengatakan, sosialisasi terus dilakukan secara berkala sekitar tiga bulan sekali. Sosialisasi dikemas dalam bentuk pelatihan untuk melihat beberapa putusan yang ada. "Ini, kan, hanya tata cara, tetapi yang paling penting kelanjutan dari sosialisasi itu," ujarnya.

Adapun materi yang dirancang untuk pendidikan hakim adalah salah satu hukum internasional, Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang No 7/1984. Kedua adalah konsep kesetaraan jender.

"Nanti akan dievaluasi untuk mengukur keberhasilan dari kepelatihan ini. Masyarakat juga diharapkan ikut mengawasi dan melaporkan ketidaksesuaian implementasinya," kata Suhadi.

(DD18)





Original Post

Menteri ESDM Saya Cabut atas Putusan MA

Media Cetak Kompas Halaman 12
2018-1-17

Menteri ESDM Saya Cabut atas Putusan MA

JAKARTA, KOMPAS-Upayapemerintah membuka celah investasi tambang PT Mikgro Metal Perdana atas tambang bijih nikel di Pulau Bangka, Sulawesi Utara, mencederai penegakan hukum di Indonesia. Semua pihak terkait diminta mengikuti putusan inkracht atau berkekuatan hukum tetap berupa kasasi Mahkamah Agung yang menguatkan putusan pengadilan sebelumnya.

"Itu saya mencabut atas putusan Mahkamah Agung. Jadi, silakan tempuh upaya hukum lain. Pokoknya ngikuti hukum saja," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Selasa (16/1), seusai memberi pidato dalam Festival Iklim di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta.

Jonan menanggapi pencabutan izin usaha pertambangan-operasional produksi PT Mikgro Metal Perdana (MMP) yang dilakukannya pada 23 Maret 2017. Namun, ia mempersilakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas rencana menjajaki kemungkinan membuka kembali investasi MMP di Pulau Bangka.

Sebagaimana diberitakan, celah investasi MMP di Bangka kembali dijajaki dengan alasan telah disepakati perdamaian antara penggugat (warga) dan perusahaan. Namun, itu dibantah Eduard Gaghamu, warga Bangka. Ia meminta pemerintah pusat dan daerah konsisten menjalankan putusan tetap MA. "Tak pernah ada perdamaian. Bagi kami,

harga mati tak boleh ada tambang di Pulau Bangka," katanya.

Pemulihan lingkungan

Ia mengingatkan, pasca-pu-tusan MA dan pencabutan IUP-OP, Kemenko Kemaritiman telah membahas pemulihan lingkungan rusak dan keretakan relasi sosial antarwarga di Bangka akibat pro-kontra tambang. Wacana membuka celah investasi tambang di Bangka pun dipertanyakan. "Seperti apa negara ini jika putusan hukum tak dijalankan pemerintahnya," ujarnya.

Secara terpisah, Melky Nanar, pengampanye Jaringan Advokasi Tambang, meminta pemerintah tak mengakali putusan MA. "Ini adalah pembangkangan atas putusan pengadilan berkekuatan

hukum tetap," katanya.

Sebelumnya, Menteri ESDM telah membatalkan IUP Operasi Produksi MMP melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 1361K/30/MEM/2017 yang mencabut Kepmen ESDM No. 3109K/30/MEM/2014 tentang pemberian IUP Operasi Produksi MMP di Pulau Bangka. Pencabutan IUP Operasi Produksi MMP ini merupakan pelaksanaan dari Putusan MA No. 255K/ TUN/2016 yang memerintahkan Kementerian ESDM agar mencabut IUP Operasi Produksi PT MMP.

Tambang bijih besi MMP mengantongi konsesi seluas 2.000 hektar, mengapling nyaris setengah Pulau Bangka yang hanya seluas 4.778 hektar.

(ICH)





Original Post

Pemulihan Gambut hingga Tuntas

Media Cetak Kompas Halaman 14
2018-1-17

Pemulihan Gambut hingga Tuntas

Pada 11-12 Januari 2018, rencana pemulihan ekosistem gambut di 31 perusahaan hutan tanaman industri dan 49 perusahaan perkebunan disetujui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Apabila ini dijalankan sesuai rencana, lebih dari 1 juta hektar hutan dan lahan gambut yang dibuka untuk berbagai usaha akan terjamin kelembabannya.

Perjalanan agar pemulihan rawa gambut ini dilakukan cukup menguras energi melalui berbagai perdebatan dan langkah hukum, utamanya pada angka 0,4 meter sebagai batas maksimal kedalaman muka air tanah dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2014 yang kemudian direvisi melalui PP No 57/2016.

Perusahaan kehutanan dan pemegang hak guna usaha (HGU) perkebunan berulang kali memprotes angka tersebut Mulai dari alasan gambut akan terlalu basah sehingga membahayakan keberlanjutan dan produktivitas akasia dan sawit sampai biaya miliaran rupiah untuk membangun instruktur. Pemerintah akhirnya sedikit mengendur dengan memberikan batasan 0,4 meter itu pada titik penaatan dalam PP No 57/2016.

Perhatian untuk memulihkan gambut akibat trauma kebakaran 2015 serta kejadian-kejadian serupa selama 17 tahun sebelumnya membuat pemerintah melengkapi instrumen pelaksanaan PP ini. Mulai dari penetapan peta Kesatuan Hidrologis

Gambut (berskala 1250.000 yang sedang dikerjakan skala 150.000 di beberapa wilayah), peta fungsi gambut, hingga berbagai peraturan teknis dalam peraturan Menteri LHK.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar telah menandatangani Permen 14,15,16, dan 17 pada 2017 terkait pelaksanaan PP Gambut. Peraturan itu mengatur tata rencana inventarisasi, tata cara pengukuran muka air tanah, pedoman teknis pemulihan fungsi ekosistem gambut.

dan pembangunan hutan tanaman industri.

Permen LHK No 17/2017 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri ini lalu dibatalkan Mahkamah Agung (Kompas, 18 Oktober 2017). Padahal, peraturan ini menjadi dasar bagi KLHK untuk merevisi berbagai rencana kerja usaha (RKU) HTI.

Terkait revisi RKU ini pun membuat adu hukum antara PT Riau Andalan Pulp and Paper (APRIL Group) dan KLHK di PTUN Jakarta, terkait adminis-

trasi birokrasi. Hasilnya, permohonan RAPP ditolak.

Meski Permen LHK No 17/ 2017 sudah batal dan belum muncul permen terkait yang baru, untungnya sudah ada 31 perusahaan yang mengajukan dan disetujui revisi RKU-nya dengan total luas 1,1 juta ha. Masih ada 50 perusahaan HTI di areal gambut yang belum melakukan ataupun mendapatkan persetujuan revisi RKU.

Pada sektor perkebunan atau pemegang HGU yang tak secara

langsung dikontrol KLHK, proses pemulihan gambut pun sedang berproses. Pihak KLHK telah memberikan surat perintah pemulihan ekosistem gambut kepada 229 perusahaan. Dari jumlah ini, baru 80 perusahaan yang merespons dengan melengkapi dokumen rencana pemulihan ataupun mengajukan titik penaatan muka air tanah.

Dalam jangka pendek, upaya pemulihan gambut melalui pembasahan kembali bisa menurunkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Namun, perlu pengawasan agar rencana-rencana itu dijalankan dan terpantau.

Selanjutnya, antisipasi penerapan pengembalian fungsi lindung di lahan yang telanjur berada di area gambut tak akan mudah. Ini karena tak sedikit perusahaan kebun yang seluruh areanya berada di fungsi lindung karena memiliki kedalaman gambut lebih dari 3 meter.

Sementara bagi perusahaan HTI, KLHK menyediakan mekanisme tukar guling (landswap) bagi perusahaanHTI yang lebih dari 40 persen konsesinya ber- ada di fungsi lindung. Namun, tantangannya, di mana lagi saat ini ada lokasi landswap berupa hutan mineral (bukan gambut)?

Sekalipun lokasi landswap itu ada, harus dicari yang meminimalkan "gangguan" bagi rencana investasi. Selain itu, perusahaan akan selalu berlindung di balik alasan sosial dan ekonomi, seperti tenaga kerja, dampak kemasyarakat serta kepastian usaha.

(ICHWAN SUSANTO)





Original Post

Bidukyang Stabil dan SosokOtoriter

Media Cetak Republika Halaman 19
2018-1-17

Bidukyang Stabil dan SosokOtoriter

OLEH RIZKYAN ADIYUDHA

Mahathir Mohamad akan menjadi pemimpin tertua di dunia jika kembali terpilih sebagai perdana menteri Malaysia. Menginjak usia 92 tahun, dirinya akan menggantikan Robert Mugabe dari Zimbabwe yang sebelumnya tercatat sebagai pemimpin tertua sebelum akhirnya lengser.

Karier politik Mahathir dimulai saat dirinya bergabung dengan partai politik United Malays National Organisation (UMNO). Pria kelahiran 10 Juli itu sempat menduduki posisi penting di Negeri Jiran sebelum terpilih sebagai perdana menteri menggatikan Hussein Onn.

Pos kementerian strategis hingga wakil perdana menteri pernah diduduki Mahathir. Karier politiknya dilanjutkan menjadi menteri dalam negeri dan menteri keuangan sebelum akhirnya dilantik sebagai perdana menteri keempat Malaysia. Karier Mahathir sebagai kepala pemerintahan berakhir pada 2003 lalu digantikan Abdullah Ahmad Badawi.

Mahathir dinilai sangat berjasa selama menjabat sebagai perdana menteri Malaysia dalam memajukan negara di bidang ekonomi, budaya, dan pemerintahan. Kemajuan perekonomian dalam eranya bahkan menjelma menjadi salah satu pemicu perkembangan ekonomi di Asia.

Lima kali memenangkan pemilihan umum Ipemilu], Mahathir melakukan berbagai akuisisi perusahaan menjadi milik negara. Hal itu terjadi dalam bidang penerbangan, keperluan sehari-hari, dan telekomunikasi.

Akuisisi perusahaan itulah yang pada akhirnya mempercepat laju perekonomian negara dan membuka lapangan pekerjaan. Salah satu proyek yang paling signifikan semasa jabatannya adalah pembangunan jalur lintas Utara-Selatan yang menghubungkan Thailand dan Singapura.

Pada medio 1988 hingga 1996, Mahathir melihat adanya peluang pertumbuhan ekonomi delapan persen. Dia lantas merilis rencana jahgka panjang perkembangan negara yang mengatakan pada 2020 Malaysia akan menjadi negara maju.

Mahathir mengubah sumber pendapatan negara dari

pertanian dan sumber daya alam menjadi industri

perakitan serta ekspor, Dia juga berhasil

meningkatkan dua kali lipat pendapatan

per kapita negara

sekitar tahun 1990 hingga 1996 lalu. Meski setelahnya pertumbuhan ekonomi Malaysia melambat, Mahathir selalu membawa biduk Malaysia dalam kondisi stabil.

Meski terbilang sukses dalam berbagi pencapaian, pemerintahan Mahathir tetap menyisakan permasalahan yang kompleks. Panjangnya masa berkuasa membuat Mahathir Mohamad tumbuh sebagai sosok yang otoriter.

Dia memberlakukan Internal Security Act (ISA) pada 1987 yang membuat dirinya memiliki kewenangan membungkam empat surat kabar. Dia juga melarang the New York Times dan the Wall Street Journal mencetak tajuk negatif terhadap dirinya

Mahathir juga menahan 106 aktivis, pemuka agama, hingga lawan politik, termasuk wakilnya saat itu, Anwar Ibrahim. Dia juga membuat konstitusi yang membatasi kewenangan Mahkamah Agung hingga membuat beberapa jaksa agung mengundurkan diri.

Mahathir kini akan menantang Mohammad Najib bin Abdul Razak berebut kursi pemerintahan tertinggi. Kepada Associated Press, Mahathir sempat berujar, koalisi dapat memenangkan pemilu dengan menyinggung kasus korupsi Najib dan tingginya biaya hidup masyarakat.

ap ed yeyen rostiyani/ RIZKYAN ADIYUDHA





Original Post

Tersangka Korupsi Rp2,5 Miliar Dijebloskan ke Penjara

Media Cetak Media Indonesia Halaman 13
2018-1-17

Tersangka Korupsi Rp2,5 Miliar Dijebloskan ke Penjara

KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) Riau menahan Lukman Hakim (LH) sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2008-2011 senilai Rp2,5 miliar.

Dengan dipakaikan rompi tersangka korupsi berwarna oranye, LH yang keluar dari ruang pemeriksaan langsung dibawa ke Rutan Sia-lang Bungkuk untuk penahanan.

Tersangka yang juga menjabat sebagai PPTK kegiatan di Bappeda Rokan Hilir kala itu diduga turut berperan dalam penyimpangan anggaran bersama empat tersangka lain.

Keempatnya ialah mantan Kepala Bappeda Rokan Hilir Wan Amir Firdaus, dengan tiga stafnya, yaitu Suhermanto, Hamka, dan Rayudin.

Kasus dengan taksiran kerugiaan negara sebesar Rpl,8 miliar itu ini sudah masuk proses persidangan.

"Kami melakukan penahanan tersangka LH dalam perkara Bappeda Rokan Hilir tahun 2008 sampai 2011. Tersangka dititipkan di Rutan Silang Bungkuk," jelas Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Riau, Sugeng Riyanta, kepada Media Indonesia di Pekanbaru, kemarin.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum Kejati Riau, Sugandi, menuntut Wan Amir Firdaus dengan pidana penjara selama 3 tahun dengan denda Rp200 juta subsider 6 bulan penjara.

Sementara itu tiga stafnya, yaitu Suhermanto, Hamka, dan Rayudin, dituntut dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp50 juta

subsider 3 bulan penjara.

Perbuatan keempat terdakwa itu dinilai terbukti melanggar Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau menyebut Riau merupakan provinsi dengan belanja perjalanan dinas

terbesar jika dibandingkan dengan Sumut, Sumbar, dan Sumsel.

Meskipun anggaran perjalanan dinas menurun, Koordinator Fitra Riau, Usman, mengatakan bahwa anggaran perjalanan dinas DPRD Riau meningkat 3% jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Tahun ini di Sekretariat DPRD tercatat anggaran perjalanan dinas Rpl97,3 miliar, sedangkan pada 2017 sebesar Rpl91,6 miliar.

(RK/N-4)





Original Post

Rita Widyasari Himpun Dana Rp 436 Miliar

Media Cetak Jawa Pos Halaman 3
2018-1-17

Rita Widyasari Himpun Dana Rp 436 Miliar

JAKARTA Bupati (nonaktif) Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari bakal lebih lama mendekam di rumah tahanan negara (rutan) KPK. Sebab, bupati dua periode itu kembali ditetapkan sebagai tersangka. Kali ini kasus yang menjeratnya tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nilainya fantastis, yakni Rp 436 miliar.

TPPU itu diduga dilakukan bersama orang kepercayaan Rita, Komisaris PT

Media Bangun Bersama (MBB) Khai-rudin. "Diduga tersangka RIW (Rita) dan KHR (Khairudin) menguasai hasil tindak pidana korupsi itu (Rp 436 miliar, Red)," kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif kemarin (16/1).

Dengan begitu, Rita saat ini dijerat dengan tiga sangkaan sekaligus. Yaitu, kasus suap, gratifikasi, dan TPPU. Sebelumnya, Rita disangka menerima suap atas pemberian izin lokasi untuk

keperluan inti plasma perkebunan kelapa sawit di Muara Kaman, kepada PT Sawit Golden Prima (SGP).

Terkait dugaan suap tersebut, Rita ditengarai menerima Rp 6 miliar dari Dirut PTSGPHery Susanto Gun alias Abun. Sementara itu, terkait gratifikasi, Rita dan Khairudin diduga menerima USD 775 ribu (Rp 6,975 miliar) berkaitan dengan pekerjaan sejumlah proyek di Kukar.

Laode menjelaskan, TPPU itu merupa-

kan pengembangan penyidikan dugaan gratifikasi yang diterima Rita maupun Khairudin selama kurun waktu masa jabatan Rita. Gratifikasi tersebut antara lain, bersumber dm fee proyek,/ee perizinan, danee pengadaan lelang APBD.

Nah, hasil gratifikasi itu diduga telah dibelanjakan atau disamarkan menggunakan nama orang lain. Di antaranya berupa mobil, tanah, tas, uang tunai, dan bangunan.

(tyo/cl7/agm)





Original Post

Pertahankan Pola Transportasi Makro

Media Cetak Kompas Halaman 26
2018-1-17

Pertahankan Pola Transportasi Makro

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah- Provinsi DKI Jakarta diharapkan mempertahankan Pola Transportasi Makro dalam menelurkan setiap kebijakan terkait transportasi. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi perkembangan transportasi Jakarta terkini .oleh Institut Studi Transportasi di Jakarta, Selasa (16/1).

Diskusi itu digelar sebagai respons terhadap sejumlah perkembangan terkini. Khusus mengenai penutupan sebagian ruas Jalan Jatibaru, pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen Agus Pambagio mengatakan, hal itu lebih merupakan upaya penguatan konektivitas angkutan umum di Tanah Abang. Terkait dengan potensi pelanggaran sejumlah peraturan dan undang-undang terkait penggunaan badan jalan tersebut, Agus mengemukakan pentingnya diterbitkan peraturan daerah sementara untuk menaungi hal itu.

Namun, menurut ahli transportasi dari Universitas Indonesia, Ellen.Sophie Wulan Tangkudung, penutupan sebagian ruas Jalan Jatibaru cenderung mubazir dilihat dari sudut pandang peran dan kategori jalan. Jalan Jatibaru termasuk kelas jalan mahal karena bisa menahan kendaraan dengan muatan di sumbu terberat sebesar 8 ton.

"Sekarang percuma karena (hanya) dipakai untuk PKL (pedagang kaki lima) dan membuat harga (kegunaan) per meter persennya menjadi sangat mahal," kata Ellen sembari menambahkan, hal itu masih ditambah dengan relatif sedikitnya ruang jalan di Jakarta, hanya sekitar 6 persen, dibandingkan dengan Singapura misalnya dengan besaran hingga 12 persen.

Ahli transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno, mengatakan, penggunaan sebagian ruas Jalan Jatibaru sebagai lokasi berjualan pedagang kaki lima hendaknya bersifat sementara. "Nanti pelanggaran ini akan dicontoh," sebutnya sambil mengatakan segala sesuatu tentang Jakarta menjadi contoh bagi daerah lain.

Mengenai rencana mencabut aturan pembatasan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin-Jalan Medan Merdeka Barat dan diaktifkannya lagi moda transportasi becak, para panelis cenderung dalam posisi menentang. Pasalnya, rencana kebijakan-kebijakan itu seperti kembali lagi pada zaman saat pengelolaan transportasi secara menyeluruh belum dimiliki. .

Ini sekalipun putusan Mahkamah Agung yang menyatakan pembatasan sepeda motor tak sesuai undang-undang telah terbit dan membuat Pemerintah Provinsi DKI menyiapkan aturan gubernur untuk mencabutnya. "Kebijakan-kebijakan (transportasi") yang ada harus berdasarkan PTM (Pola Transportasi Makro). (Tidak bisa) kalau kembali ke zaman baheula," kata Direktur Institut Studi Transportasi flnstran) Darmaningtyas.

Pola Transportasi Makro merupakan rumusan pengembangan transportasi di Jakarta dengan basis pada angkutan umum. Desain tersebut dirancang pada masa Gubernur Sutiyoso dengan angkutan umum berbasis rel, seperti KRL Jabodetabek, transportasi massal cepat (MRT), dan kereta ringan (LRT), serta berbasis jalan dengan bus transjakarta sebagai tulang punggung.

(INK)





Original Post

Hentikan Kekerasan terhadap Anak!

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 1
2018-1-17

Hentikan Kekerasan terhadap Anak!

SURABAYA- Rentetan kasus penganiayaan oleh orang tua terhadap

anak kandungyang menggegerkan masyarakat indonesia dalam dua pekan terakhir harus disikapi serius semua pihak. Pemerintah juga didesak membuat solusi strategis agar kasus serupa tak sampai terulang lagi.

Penganiayaan yang dilakukan sejumlah orang tua terhadap anak kandungnya hingga berakhir kematian ini sungguh memprihatinkan. Anak selalu menjadi objek penyiksaan di tengah ketidakmampuan orang tua dalam mengatasi persoalan dirinya.

Kasus memilukan terbaru terjadi di Desa Karobelah, Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kemarin. ESA, 26, seorangibumuda.nekatmem-bunuh tiga anaknya dengan memaksa minum racun serangga lantaran berselisih dengan suaminya.

Persoalan lainyangseringkalimenjadi pemicu orang tua hingga tak mampu me-

ngontrol dirinya adalah tekanan ekonomi. Indikasi ini an taralain terlihat pada kasus ayah yang membanting bayinya di Surabaya, Jawa Timur; ibu yang mengajak bunuh diri dua anaknya dengan terjun dari hotel di Pati, Jawa Tengah; ataupun ayah yang meracuni bayi di Cirebon, Jawa Barat pada pekan lalu.

Kasus kekerasan lain yang memilukan adalah penganiayaan ibu kandung terhadap anaknya hingga tewas di Samarinda, penyiksaan balita hingga tewas di Tasikmalaya, hingga pembunuhan bayi oleh ibu kandung di Bintaro, Tangerang Selatan.

Kasus-kasus itu silih berganti terjadi. Kasus serupa lain diperkirakan banyak terjadi di tempat lain, namun tidak sampai dilaporkan atau muncul ke publik. Di tengah kondisi ini, masyarakat diajak untuk berpikir matang meski mendapat berbagai tekanan hidup. Di sisi lain, sejumlah pemerhati anak juga mendorong pemerintah agar segera melakukan langkah strategis agar kekerasan demi kekerasan serupa tak terjadi lagi.

Sosiolog Universitas Airlangga (U nair) Surabaya Bagong Suyanto menilai, kasus-kasus kekerasan oleh orang tua rawan terjadi di tengah masyarakat yang kondisi ekonominya pada taraf menengah ke bawah. Ekonomikeluargayang tak tuntas membuat orang tua semakin tertekan dan nekat bertindak di luar batas. Untuk itu, pihak-pihak terkait di masyarakat harus memiliki kesadaran bersama atas munculnya fenomena ini sekaligus membuat solusi yang tepat agar kasus serupa tak sampai terulang.

Bagong juga menilai, selain ada tekanan yang memuncak dan rasa frustrasi berkelanjutan, kekerasan kerap disebabkan sikap tertutup seseorang sepertipada kasus di Jombang. Keberadaan anak yang menjadi korban karena belum matangnya pemikiran seseorang dalam membina rumah tangga. Tekanan rumah tangga, katanya, awalnya terjadi biasa. Namun, jika terus ter-jadi.membuatpsikisseseorang terguncang. Maka itu, psikis orang tua yang melakukan kekerasan kepada anaknya selalu berada pada tekanan. Dengan begitu, .di benak mereka muncul anggapan kematian anak secara bersamaan lebih baik daripada mereka hidup sendiri.

Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong menyatakan, gejala sosial yang muncul dengan maraknya pembunuhan terhadap keluarga inti dan terdekat merupakan kejahatan yang disebabkan beberapa faktor di antaranya soal kepedulian sosial.

Pertama, kepedulian sosial terhadap kehidupan sosial dan keluarga yang kurang oleh masyarakat di lingkungannya. Kedua, kemiskinan dan kesenjangan sosial yang luar biasa. Ketiga, keputusasaan sosial karena beban berat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Selain itu, yang menjadi faktor juga ada disharmonisasi keluarga seperti perceraian, akses sosial ekonomi yang kurang akibat pendidikan rendah dan kurang skill sehingga muncul pengangguran. Sasaran pembangunan saat ini terlalu berorientasi pada fisik, sementara aspek kebutuhan dasar hidup sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan kurang tersedia. "Kesadaran agama yang mungkin masih jauh juga menjadi penyebab fenomenatersebut," katanya.

Dia mendesak pemerintah segera mengantisipasi fenomena ini melebar dengan melakukan program pembangunan manusia yang difokuskan padakebutuhandasarmanusia.

Edukasi Masyarakat

Menurut kriminolog Universitas Indonesia (UI) Ferdinand Andi Lolo, pada situasi normal tindakan menghilangkan nyawa seseorang adalah perbua tan pi dana berat. Terlebih korbannya adalah anak-anak sehingga pelaku harus dihukum.

Dalam situasi yang kian kompleks dan tekanan ekonomi yangberat saat ini, masyarakat harus terus diedukasi akan penting dan berharganya nya-

wa seseorang. Dengan demikian, orang menjadi tidak dengan mudah menghilangkan nyawa orang lain terlebih adalah anak-anak. "Saat ini desakan ekonomi dan sebagainya membuat orang kurang menghargai hal itu sehingga alangkah baiknya dibangun kembali mengenai penghargaan pentingnya nyawa seseorang," pintanya.

Sementara pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel menilai, kekerasan terhadap anak umumnya akibatdampak perceraian orang tua. Merujuk kasus-kasus yang masuk ke Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), perceraian, perebutan kuasa asuh, dan penutup4QjgJses oleh salah satu orang tua selalu menjadi pemicunya. Seiring tingginya kasus perceraian, perebutan kuasa asuh yang diwarnai amarah antarorang tua juga semakin meningkat.

Pada kasus terakhir di Jombang misalnya terjadinya filicide atau pembunuhan terhadap anak oleh orang tuanya karena didorong oleh dendam atau sakit hati terhadap (mantan) pasangan. Jika orang tua diketahui mengidap kelainan psikologis tertentu, peluang untuk terjadi filicide kian terbuka. Ini terjadi karena anak pada posisi paling lemah dan mudah untuk dijadikan tempat meluapkan emosi.

Reza juga menyoroti lembaga peradilan yang dinilai belum menjadi solusi atas kasus perebutan kuasa asuh. Dia mencontohkan ketika kuasa asuh jatuh ke salah satu orang tua, putusan kerap tidak bisa dieksekusi. Anak tetap dikuasai orang tua tanpa kuasa asuh. Putusan pengadilan pun seolah tak memiliki daya ikat. "Jika orang tua tanpa kuasa asuh melakukan pembangkangan, itu mesti dipandang sebagai contemptofcourt (peng-

hinaan terhadap peradilan)," katanya.

Status Pernikahan Tak Jelas

Jajaran Pokes Jombang belum berhasil mengungkap pas td motif ESAmeminumkan racun serangga kepada tiga anaknya. Namun, dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga ESA nekat bunuh diri setelah meracuni tiga anaknya karena depresi ditinggal menikah lagi oleh suaminya.

Menurut Kapolres Jombang AKBP Agung Marliyanto, selama ini ESA adalah istri kedua dari Mohammad Fakihudin atau biasa di panggil Gus Din, pengasuh salah satu pondok pesantren di Surabaya. Hingga memiliki tiga orang anak, selama ini ESAhanya dinikahi siri oleh Gus Din. Dari keterangan pihak keluarga, setelah melahirkan anak ketiganya yang kini masih berusia empat bulan, Gus Din bukannya segera meresmikan pernikahannya dengan ESA, tapi justru menikah lagi yang ketiga kalinya dengan seorang wanita di Nganjuk.

Kondisi inilah yang kemudian membuat ESA depresi, apalagi sejak menikah ketiga kalinya Gus Din semakin jarang menjenguk ESA dan anak-anaknya.

Sementara Yuni, 21, tega menggorok leher bayi laki-lakinya di restoran kawasan Bintaro Jaya, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan karena dipicu malu tak memiliki suami. Setelah tewas, mayat bayi malangitu dimasukkan ke dalam kantong plastik kemudian dibuang ke dalam tempat sampah RM Bebek Janda Bintaro.

aan haryono/ mula akm al/hasan kurniawan /r ratna purnama/ tritus julan/dita angga





Original Post

Fredrich Yunadi Disaranin Tidak Lebay Dan Ngawur

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-1-17

Fredrich Yunadi Disaranin Tidak Lebay Dan Ngawur

AJAKAN pengacara senior Fredrich Yunadi kepada advokat untuk memboikot KPK dinilai ngawur dan mengada-ada.

Pasalnya, penetapan Fredrich Yunandi sebagai tersangka yang diduga melanggar pasal 21 Undang-Undang Tipikor yaitu menghalang-halangi penyidikan kasus Setya Novanto adalah mutlak kewenangan KPK.

"Tentu KPK sudah mempunyai bukti yang kuat untuk menetapkan Fredrich Yunandi sebagai tersangka," tutur Muslim Jaya Butar-butar, Anggota Persatuan Advokat Indonesia (PERADI), kemarin.

Jaya menegaskan. Fredrich tidak bisa berlindung semaunya lewat hak imunitas dalam pasal 16 Undang-undang advokat, juga tidak punya kapasitas menyerukan boikot terhadap KPK. Apalagi kata Jaya, urusan penetapan sebagai tersangka adalah sifatnya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan PERADI.

"Sebagai anggota PERADI seruan Fredrich tidak berdasar, seyogyanya Fredrich menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak perlu berkoar koar menyerukan kepada advokat utk boikot KPK," ujar Sekretaris Badan Advokasi Partai Golkar ini.

Silakan, lanjut Jaya, Fredrich membuktikan di pengadilan bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak layak ditetapkan se-

bagai tersangka, bila perlu mengajukan pra peradilan. "Jangan lantas menyerukan boikot dan mengajak advokat Peradi memboikot KPK. Kita harus menghormati proses hukum. Biarkan hakim memutuskan apakah Fredrich bersalah atau tidak," katanya.

Jaya menilai, pernyataan Fredrich yang menyebut KPK membumihanguskan advokat adalah pernyataan yang lebay dan kekanak kanakan. Fredrich menurutnya tidak bisa berlindung dalam pasal 16 Undang-undang advokat terkait hak imunitas.

"Meski Mahkamah Kons*-titusi telah memutuskan, hak imunitas advokat diperluas, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan," jelasnya.

Namun, jelas Muslim, tetap ada batasan dimana advokat menjalankan profesinya untuk kepentingan pembelaan klien dengan itikad baik, tidak melanggar kode etik advokat dan tidak melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku.

"Sebagai advokat PERADI, kami sangat prihatin atas kasus yang menimpa pengacara senior Fredrich Yunadi. Semoga ini jadi pembelajaran bagi semua advokat untuk menjalankan profesi advokat sesuai ketentuan yang ada," ungkapnya.

Lebih lanjut Muslim mengingatkan, dalam melakukan pembelaan kasus korupsi, advokat harus hati-hati. Karena pasal 21 Undang-undang tipikor setiap saat bisa diterapkan kepada advokat, bila dinilai ada upaya merintangi penyidikan, penuntuan dan proses pengadilan.

Hal ini, kata dia, tidak dijumpai dalam perkara pidana biasa, walaupun sebenarnya pasal 55 KUHP bisa diterapkan.

jon





Original Post

Tegakkan Hukum Pidana Pemilu

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-1-17

Tegakkan Hukum Pidana Pemilu

Kalangan masyarakat sipil angkat bicara soal maraknya mahar politik menjelang Pilkada Serentak 2018. Meski sudah dilarang dalam UU Pilkada dan UU Pemilu, praktik mahar politik masih aman dari penegakan hukum. Padahal hukum pidana pemilu bisa menjerat para pelaku praktik mahar politik tersebut.

PENELITI dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Almas Sjafrina menuturkan, fenomena mahar politik tidak hanya terdengar dari kasak-kusuk publik, tapi juga dari pengakuan sejumlah bakal kandidat kepala daerah pada Pilkada serentak 2015 hingga 2018 yang gagal mendapat tiket pencalonan-dari partai politik.

Menjelang Pilkada Serentak 2018, sejumlah kandidat mengaku dimintai mahar politik demi mendapat dukungan partai. "Tidak hanya dalam Pilkada, imbalan pencalonan juga disebut-sebut diberlakukan dalam pemilu legislatif. DugaaiT-dagaan tersebut bahkan sudah santer dan menjadi polemik saat ini," katanya di Jakarta, kemarin.

Menyikapi fenomena itu.

pihaknya mengingatkan bahwa UU no. 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan UU no. 7 tahun 2017 tentang Pemilu telah-melarang pemberian dan penerimaan imbalan dalam proses pencalonan antara partai politik dan bakal kandidat.

Larangan dan sanksi dalam Pasal 47 UU Pilkada yang telah diterapkan sejak Pilkada serentak 2015 pun belum mampu membongkar praktik jual beli dukungan tersebut. Padahal, ancaman sanksi tergolong berat, baik bagi partai politik selaku penerima dan bakal calon selaku pemberi.

"Apabila terbukti dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, penetapan sebagai pasangan calon dibatalkan. Partai politik bahkan

terancam tidak tisa mengikuti pilkada periode selanjutnya. Progresifnya, ketentuan tersebut tidak melihat apakah pemberi imbalan jadi dicalonkan atau tidak oleh partai politik," terang Almas.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, mengatakan penegakan hukum terhadap salah satu praktik politik uang ini adalah bagian dari pidana pemilu. Diterangkannya, Pasal 187b UU Pilkada mengatu anggota partai politik atau anggota gabungan partai politik, yang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada .proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dapat dipidana penjara 72 bulan dan denda 300 juta.

"Artinya, peran penegak hukum lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan di dalam Sentra Gakumdu haruslah dilakukan secara maksimal. Pendekatan penyelidikan dan upaya-upaya

penegakan hukum yang dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan haruslah dimaksimalkan untuk memberantas praktik mahar politik," ujarnya.

Dari sisi regulasi, ancaman sanksi tergolong berat namun belum mampu menjadi warning menakutkan. Walau telah menjadi polemik sejak muncul pengakuan beruntuh bakal kandidat yang gagal maju dalam Pilkada 2015. tidak ada pengusutan lebih jauh dari pengawas pemilu.

Pihaknya mencatat, pada 2015 sedikitnya terdapat empat bakal calon kepala daerah mengaku dimintai imbalan oleh partai politik. Mereka adalah Bakal Calon Bupati Simalungun Kabel Saragih, Bakal Calon Bupati Toba Samosir Asmadi Lubis, Bakal Calon Bupati Kabupaten Manggarai Sebastian Salang, dan Bakal Calon Bupati Sidoarjo Utsman Ikhsan. Sebastian Salang dan Kabel Saragih bahkan mengaku mundur dari pencalonan akibat dimintai uang oleh partai politik.

"Adanya larangan pemberian imbalan pada proses pencalonan dan pengakuan dari beberapa pihak seharusnya menjadi pintu masuk bagi Bawaslu untuk membongkar praktik transaksional pencalonan negatif ini," kata Fadli. Sebagai pengawas dan penegak hukum pemilu, Bawaslu merupakan pihak yang sangat berkewajiban menjaga pemilu dari setiap potensi pelanggaran yang menciderai integ;..as pemilu.

Pihaknya mengapresiasi , langkah Bawaslu Jawa Timur yang memanggil La Nyalla untuk klarifikasi adanya transaksi pencalonan. Alasannya, Bawaslu pada dasarnya tidak harus menunggu adanya laporan.

"Bawaslu dapat memulai dengan menjadikan pengakuan bakal kandidat sebagai temuan yang perlu segera ditindaklanjuti. Terlebih lagi, pengakuan kandidat telah menjadi polemik dan perdebatan publik yang dapat berdampak pada semakin tercederainya integritas pemilu," tandasnya.

osp





Original Post

Rohadi Desak KPK Usut Hakim Kasus Saipul Jamil

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-1-17

Rohadi Desak KPK Usut Hakim Kasus Saipul Jamil

MANTAN panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi, kembali menyebut majelis hakim Peng- . adilan Negeri Jakarta Utara dan jaksa penuntut umum yang menangani perkara pelecehan seksual dengan terdakwa Saipul Jamil telah menerima uang pelicin.

Rohadi pun meminta KPK mengusut kasus tersebut. "Iya, jadi dulu saya (divonis) untuk keterlibatan menerima suap Rp300 juta dari Samsul Hidayatullah (kakak Saipul) terkait perkara (asusila) Saipul Jamil," terang Rohadi di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Padahal, lanjut dia, ada hakim yang ikut menerima uang dari pihak Saipul Jamil. Uang -tersebut diserahkan langsung ke hakim tanpa melalui transfer bank. Duit haram itu kemudian dipakai untuk pelesiran ke Solo, Jawa Tengah. "Harus ada keadilan," tegas dia.

Rohadi lalu menyebut jaksa penuntut umum, Wempi dan Johnsen, ikut menikmati aliran dana memuluskan perkara kasus asusila Saipul. Yang dijadikan acuan ialah keterangan mantan pengacara Saipul. Bertha Natalia dan Samsul Hidayatullah.

"Namanya Wempi dan Johnsen. (Jaksa) yang menangani perkara tindak pidana pencabutan Saipul menerima aliran dana. Berdasarkan Bertha Natalia dan Samsul Hidayatullah dengan sandi "gong terminal* sudah menerima dana Rp300 juta," ucap dia.

Sebagai informasi, penyanyi dangdut Saipul Jamil divonis tiga tahun penjara karena terbukti menyuap untuk memengaruhi putusan hakim " Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Namun, amar putusan Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Saipul hanya terbukti menyuap Rohadi.

Dalam surat dakwaan Saipul, uang tersebut diberikan atas permintaan Ifa Sudevvi, ketua majelis hakim yang menyidangkan kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Namun, hal itu dianggap tidak terbukti oleh pengadilan tipikor karena hanya berasal dari mulut Rahadi.

Senasib dengan Saipul, Rohadi juga telah divonis bersalah oleh pengadilan tipikor. Ia divonis tujuh tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan karena menerima suap dari pihak beperkara.

Abang Saipul, Samsul Hidayatullah, divonis dua tahun penjara ditambah denda RpSO juta subsider dua bulan kurungan. Vonis untuk Bertha Natalia ialah 2 tahun 6 bulan penjara.

Kemarin. Rohadi diperiksa penyidik KPK sebagai tersangka perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sejauh ini, komisi antirasywah sudah menyita sejumlah aset Rohadi, dari tanah, rumah, hingga rumah sakit di daerah Indramayu.

(Dro/P-4)





Original Post

Politikus Gerindra Dituntut 9 Tahun Penjara

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-1-17

Politikus Gerindra Dituntut 9 Tahun Penjara

MANTAN Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Mochammad Basuki, dituntut 9 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Kpmpsi (KPK) dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Senin (15/1) sore. Politikus Partai Gerindra itu juga dihukum membayar denda Rp300 juta subsider kurungan 5 bulan.

Basuki yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan KPK itu menjalani sidang agenda tuntutan dengan dua terdakwa lain, yakni Rahman Agung dan Santoso yang merupakan staf Komisi B DPRD Jawa Timur.

Ketiganya didakwa Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Mereka juga dijerat dengan Pasal 55 ayat 1 dan Pasal 65 ayat 1 KUHP. "Atas tindakannya menerima uang suap tersebut, terdakwa M Basuki dituntut 9 tahun penjara sena denda Rp3OO juta subsider 5 bulan," kata jaksa KPK, Wawan.

Sementara itu, terdakwa Rahman dan Santoso masing-masing dituntut penjara 4 tahun 6 bulan serta denda Rp200 juta subsider 5 bulan. M Basuki dan dua staf Komisi B DPRD Jawa Timur itu tertangkap tangan KPK menerima uang suap dari Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Nilai uang suap saat tertangkap tangan se-nilai RplSO juta dari Dinas Pertanian dan RplOO juta dari Dinas Peternakan.

Pada 13 Mei 2017,

Basuki juga diduga menerima RpSO juta dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, la pun juga diduga menerima RplOO juta dari Kepala Dinas Perkebunan. Aliran uang suap itu diterima terdakwa melalui stafnya, yakni terdakwa Santoso. Setiap kepala dinas diduga berkomitmen membayar * uang Rp600 juta kepada DPRD Jawa Timur untuk memuluskan program kerja tiap dinas. Uang komitmen tersebut biasa diberikan, yaitu dicicil tiga kali setiap tahun.

Dari Jakarta, KPK juga terus mendalami kasus korupsi suap terkait dengan pengalihan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto 2017. Kemarin, KPK memeriksa 10 saksi untuk tersangka Wali Kota Mojokerto, Mas"ud Yunus.

"Terkait penyidikan terhadap tersangka Mas"ud Yunus hingga hari ini (kemarin) penyidik telah memeriksa sekurangnya 29 orang saksi," tutur juru bicara KPK, Febri Diansyah.

(HS/Ant/P-5)





Original Post

Pemohon Keluhkan Kerugian Materiil

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-1-17

Pemohon Keluhkan Kerugian Materiil

FRASA "dihentikan" dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi tidak hanya menimbulkan kerugian konstitusional, tetapi juga materiil. Hal itu diungkapkan pemohon uji materi pasal a quo dengan nomor perkara 93/PUU-XV/2017 dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin.

Eep Ependi selaku kuasa hukum menyatakan ada kerugian sebesar Rpl juta dalam setiap perkara yang dihentikan Mahkamah Agung akibat adanya gugatan yang belum tuntas di MK terhadap undang-undang yang menjadi pijakan uji materi peraturan di bawah UU tersebut.

"Itu pun baru biaya administrasi, pendaftaran perkara di MA saja, belum biaya pengumpulan berkas dan (anyer yang harus disewa oleh pemohon." terang Eep saat ditemui seusai persidangan, kemarin.

Salah satu contoh, lanjut dia, ialah pada saat pemohon mengajukan permohonan ke MA untuk pengujian Pasal 44 ayat (1) dan (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Pada saat itu, MA langsung menghentikan permohonan pengujian UU tersebut dengan alasan peraturan di atasnya

sedang diuji di MK.

"Oleh karena itu, kami mintanya agar frasa diubah menjadi "ditunda" alih-alih ditolak," imbuh Eep.

Terlebih. MA dikatakan dia

tidak memberi kabar lagi terkait dengan kelarnya perkara uji materi UU tersebut di MK. Akibatnya, harus ada kerja tambahan untuk memantau proses pengujian di MK oleh para Pemohon.

Sementara itu, sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan DPR dan ahli pemohon tersebut harus dilanjutkan dengan keterangan tertulis yang akan diberikan pada saat memberikan kesimpulan. Dari pihak pemohon, ahli berhalangan hadir dan tidak dapat membacakan kesaksian tertulis pada saat persidangan.

Sebelumnya, pihak DPR juga tidak hadir karena tengah reses. "Dari DPR tidak hadir karena bersamaan dengan rapat-rapat internal yang tidak dapat ditinggalkan," ucap Hakim Ketua Arief Hidayat dalam persidangan.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi meminta agar tiap pihak menyerahkan kesimpulan paling lambat Rabu (24/1) pada pukul 14.00 WIB dan tidak ada persidangan lagi.

(Ric/P-5)





Original Post

Bupati Kukar Cud Uang Menjadi 40 Tas Mewah

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-1-17

Bupati Kukar Cud Uang Menjadi 40 Tas Mewah

Jumlah tersebut ialah yang diketahui KPK saat ini dan bukan tidak mungkin akan bertambah setelah proses penyidikan TPPU tersebut berjalan.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus korupsi yang melibatkan iupati Kutai Kartanegara periode 2010-2015 Rita Widyasari (Riw) dan Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin (Khr). Hasilnya kini keduanya ditetapkan sebagai tersangka pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Riw dan Khr diduga telah menerima dari sejumlah pihak dalam bentuk fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa APBD selama kurun waktu masa jabatan sebagai bupati," terang Wakil Ketua KPK Laode M Syarief dalam konferensi persnya di Gedung KPK Jakarta, kemarin.

Keduanya diduga menguasai hasil tindak pidana korupsi hingga mencapai Rp436 miliar. Namun, jumlah tersebut, menurut Laode, ialah jumlah yang diketahui KPK saat ini dan bukan tidak mungkin akan bertambah setelah proses penyidikan TPPU tersebut berjalan.

Dari total nominal TPPU tersebut, sebagian di antaranya berwujud 40 tas mewah berbagai merek, seperti Louis Vit-ton, Etienne Aigner, Hermes, dan Gucci. "Tas bermerek sejumlah 40 buah, sepatu, jam tangan, koper dan perhiasan lainnya juga kami sita. Ini semua asli dan ada sertifikatnya," ungkap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, kemarin.

Dalam lima hari terakhir, tepatnya 11-15 Januari 2018, tim KPK terus melakukan serangkaian kegiatan di Kukar dengan menggeledah sembilan lokasi, yakni dua rumah-pribadi tersangka Rita di Tengga-rong dan tiga rumah anggota DPRD.

Turut digeledah pula Kantor PT Sinar Kumala Naga dan dua rumah pribadi milik pihak terkait lainnya di Samarinda, dan satu rumah teman tersangka Rita di Tenggarong.

Dari penggeledahan terbaru di sembilan lokasi tersebut, penyidik menyita uang da-

lam pecahan US$100 sejumlah 10.000 dan uang pecahan rupiah lainnya dengan total dari keduanya setara Rp200 juta. Disita pula dokumen serta bukti transaksi rekening koran atas pembelian sejumlah tas.

Sebanyak 20 saksi juga telah diperiksa di Polres Kukar. Mereka ialah kepala dinas dan kepala bidang di lingkungan Pemkab Kukar, Sekda Kabupaten Kukar, pegawai honorer di lingkungan Pemkab Kukar, anggota DPRD Provinsi, dan swasta.

Gratifikasi

Berbagai barang sitaan itu diduga

merupakan hasil dari gratifikasi. KPK menemukan adanya upaya pencucian uang dalam hubungan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang asing atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang patut diduga berasal dari korupsi dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kepemilikan hak dan hal lainnya. "Keduanya diduga sudah membelanja-

kan penerimaan hasil gratifikasi berupa kendaraan yang diatasnamakan orang lain, tanah, uang tunai dan bentuk lainnya. Hingga saat ini penyidik KPK sudah menyita tiga unit mobil, yakni Toyota Vellfire, Ford Everest, dan Land Cruiser," lanjut Laode.

Untuk aset berupa apartemen penyidik KPK telah menyita sebanyak 2 unit apartemen di Balikpapan. Selain aset-aset tersebut, penyidik menyita catatan keuangan atas indikasi gratifikasi dan perizinan lokasi perkebunan kelapa sawit dan proyek-proyek di Kukar.

Dero Iqbal Mahendra/ (P-5)





Original Post

Usul Sanksi 13 Hakim di Jatim

Media Cetak Jawa Pos Halaman 12
2018-1-17

Usul Sanksi 13 Hakim di Jatim

JAKARTA Komisi Yudisial (KY) mengusulkan agar Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi terhadap 58 hakim. Usul tersebut menindaklanjuti laporan masyarakat dan surat tembusan yang masuk sepanjang 2017.

Dari 58 hakim tersebut, sebagian besar di antaranya merupakan hakim yang bertugas di Jatim. Mereka diusulkan mendapat sanksi lantaran diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH).

Juru Bicara KY Farid Wajdi menyampaikan, hakim yang bertugas di Jatim memang bukan yang paling banyak dilaporkan. Berdasar data KY, hakim yang bertugas di Jakarta paling banyak dilaporkan lantaran diduga melanggar KEPPH. "Sebanyak 318 laporan atau setara 21,59 persen dari keseluruhan laporan," ungkap dia. Hakim yang bertugas di Jatim berada di posisi kedua terbanyak dengan 174 laporan atau 1 1,81 persen.

Meski demikian, setelah diproses, jumlah hakim yang direkomendasikan mendapat saksi didominasi hakim yang bertugas di Jatim. Keterangan tersebut disampaikan berdasar data KY. Dari catatan lembaga itu, tidak kurang dari 13 hakim terlapor di Jatim diusulkan mendapat sanksi.

(syn/cl9/agm)





Original Post

Pasang Rambu Khusus Jalur Motor

Media Cetak Jawa Pos Halaman 25
2018-1-17

Pasang Rambu Khusus Jalur Motor

Setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan pembatalan Peraturan

Gubernur (Pergub) Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu

Lintas Sepeda Motor di Jalan M.H. Thamrin hingga Medan Merdeka Barat,

rambu jalan bagi pengguna motor mulai dipasang.

PETUGAS mulai mengecat kuning jalur kiri dengan lebar 3,5 meter. Hal tersebut disiapkan untuk jalur motor. Bersamaan dengan itu, dinas perhubungan menyosialisasikan ketertiban berkendara kepada masyarakat. "Kami pasang rambu motor sembari menunggu pembahasan selesai. Keputusan ini juga menjadi tantangan untuk membuat pengendara roda dua tertib," kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Sigit Wijatmoko kemarin (16/1).

Selanjutnya, ada wacana pemberlakuan peraturan ganjil-genap untuk motor. Terkait rencana tersebut Sigit menjelaskan, Dinas Perhubungan DKI sedang melakukan pembahasan. Selain ganjil-genap, ada aturan lain yang diusulkan. Yakni, membuat kawasan tertib lalu lintas. "Intinya, kami sedang melakukan pengamatan dan evaluasi pasca putusan MA. Peng-kajiannya masih kami godok. Seminggu sekali, kami adakan evaluasi. Tantangan untuk ganjil-genap lebih pada penerapan infrastruktur rambu jalan, ungkapnya.

Ada beberapa strategi manajemen lalu lintas. Dishub masih menghitung langkah apa yang tepat dilakukan. Semua masukan, lanjut Sigit, ditampung dan akan dievaluasi. Apabila aturan

ganjil-genap jadi diterapkan, akan ada peraturan gubernur (pergub) baru. "Setelah pemberlakuan putusan MA ini, belum ada perubahan yang signifikan di kawasan M.H. Thamrin dan Medan Merdeka Barat. Masih relatif sama dengan sebelumnya. Kami concern dalam mengampanyekan gerakan beralih ke angkutan umum," katanya.

Pakar transportasi Aditya Dwi Laksana menyayangkan putusan MA terkait pencabutan pelarangan motor. Sebab, putusan tersebut kontraproduktif dengan penataan kendaraan di kota metropolitan. "Moda transportasi publik harus diperbaiki dengan disertai pembatasan kendaraan, baik roda empat maupun roda dua," katanya.

MenurutAditya, aturan ganjil-genap cukup baik untuk pembatasan kendaraan, tetapi cukup sulit karena kendaraan sudah terlalu banyak. Petugas sulit melakukan penindakan. "Sebaiknya, electronic road pricing (ERPfsegera diterapkan," ungkapnya.

Aditya menambahkan, aturan ganjil-genap untuk motor tidak masalah karena sudah diterapkan untuk mobil. Secara regulasi, tidak ada yang dilanggar.

(nis/co3/mby)





Original Post

Penangkapan Pilot Telan Korban Jiwa

Media Cetak Media Indonesia Halaman 15
2018-1-17

Penangkapan Pilot Telan Korban Jiwa

CARACAS, VENEZUELA

BEBERAPA orang, termasuk dua polisi, tewas dalam sebuah operasi untuk menangkap seorang pilot helikopter yang mengebom Mahkamah Agung (MA) Venezuela saat demonstrasi antipemerintah pada tahun lalu.

Sebuah pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri Venezuela mengatakan beberapa anggota jaringan teroris tewas dalam baku tembak sengit dan lima lainnya ditangkap. Meski begitu, tidak disebutkan apakah pilot tersebut, Oscar Perez, termasuk di antara orang yang

tewas atau yang ditahan.

"Enam polisi terluka dalam insiden itu," kata Presiden Venezuela Nicolas Maduro di depan parlemen. Maduro menambahkan, jaringan tersebut telah merencanakan pengeboman memakai bom mobil.

Menurut laporan, ketika terjadi penggerebekan, Perez dan rekan-rekannya bersembunyi selama berjam-jam di sebuah rumah berjarak 25 kilometer arah barat laut Caracas. Perez kemudian merilis video di Instagram yang mengatakan pihak berwenang mencoba

membunuh mereka meski sudah menyerah.

Di lain hal, sebuah laporan pers mengatakan Perez termasuk yang tewas dalam serangan itu. Sebelumnya, ketika demonstrasi jalanan menentang Maduro mencapai klimaks pada Juni 2017, Perez dan rekan-rekannya terbang di atas Kota Caracas memakai helikopter polisi.

Mereka menjatuhkan empat granat ke Gedung Mahkamah Agung sebelum menembaki Kantor Kementerian Dalam Negeri.

(AFP/Arv/I-4)





Original Post

Teknologi Terbaru Akan Dipakai

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 2
2018-1-17

Teknologi Terbaru Akan Dipakai

Pemerintah Siapkan Perpres Pengganti Pembangkit Listrik Berbasis Sampah

BANDUNG, (PR).-

Pemerintah telah menyiapkan

Peraturan Presiden Pengganti Perpres

Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Percepatan Pembangunan

Pembangkit Listrik Berbasis Sampah

di tujuh kota termasuk di dalamnya

Kota Bandung yang telah dibatalkan

Mahkamah Agung (MA).

Ada 3 wilayah baru yang masuk sehingga menjadi 10 daerah yang didukung untuk melaksanakan percepatan pengolahan sampah menjadi energi terbarukan.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di sela-sela rapat koordinasi penanganan Citarum di Aula Barat, Gedung Sate, Jalan Dipone-

goro, Kota Bandung, Selasa (16/1/2018). Menurut Luhut, ada tambahan wilayah di antaranya Medan dan Bali yang didorong untuk menerapkan sistem pengolahan waste to energy tersebut. "Formula sudah didapat, ada economic modelnya, variabel, bunga, dan besaran megawatt-nya," ujar Luhut.

Soal teknologi, Luhut menyatakan, yang digunakan adalah teknologi terbaru yang sudah diterapkan di Jepang, Swedia, dan Tiongkok yakni penggabungan pembakaran sampah dan pengolahan sampah menjadi energi sehingga tidak ada pengotoran lingkungan. "Kami targetkan dalam dua pekan ini selesai agar Februari bisa ditetapkan," ucap Luhut

Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan untuk membatalkan Perpres Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di DKI Jakarta, Kota

Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar.

Selain Walhi, permohonan uji material diajukan 15 pemohon perseorangan dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Bali-Fokus, KruHA, Gita Pertiwi, serta Perkumpulan YPBB (Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi). Permohonan uji material disampaikan 18 Juli 2016 dengan nomor register 27/P/HUM/2016. Sementara putusan MA keluar pada 2 November 2016.

BIJB

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Luhut memastikan penunjukan PT Angkasa Pura II untuk mengelola Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) segera terealisasi. Untuk diketahui, saat ini pembahasan antara BIJB dan PT Angkasa Pura II masih dilakukan.

Luhut mengatakan, jika terealisasi,

PT Angkasa Pura II selaku Badan Usaha Bandara Udara (BUBU) menjadi operator BIJB dengan kerja sama selama 20 tahun. Otomatis, selama kerja sama tersebut anggaran AP II akan digelontorkan pula untuk BIJB.

Luhut tidak memungkiri saat ini BIJB berharap pada pemerintah pusat terkait pembiayaan konstruksi perpanjangan landasan pacu bandara dari 2.500 meter menjadi 3.000 meter. Menurut dia, AP II memiliki anggaran Rp 14 triliun yang di antaranya bisa dikucurkan untuk BIJB.

"KSO (kerja sama operasi) sudah dilakukan, jadi bisa menggunakan dana dari AP II. Kalau berharap APBN sekarang ini sudah tidak bisa karena sudah dibagi-bagi," ujarnya.

Yang pasti, kata Luhut, pihaknya pun tetap menargetkan pengoperasian BIJB bisa terwujud Juni 2018 ini. "BIJB harus selesai Juni, karena terminal sudah terbangun 99 persen," tuturnya.

(Novianti Nurulliah)





Original Post

KPK Dalami Aliran Dana Terkait TPPU Rohadi

Media Online rri.co.id
2018-01-17

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penerimaan uang melalui transfer ke beberapa rekening tersangka Rohadi yang merupakan mantan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

KPK memeriksa Rohadi sebagai tersangka terkait TPPU dan tindak pidana menerima gratifikasi di Gedung KPK Jakarta, Selasa.

"Penyidik mendalami dugaan penerimaan uang melalui transfer ke beberapa rekening tersangka yang diduga dari beberapa pihak terkait, juga perusahaan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (16/1/2017).

Lebih lanjut, Febri menyatakan bahwa dalam perkara TPPU dengan tersangka Rohadi, lembaganya hingga saat ini telah menyita sejumlah aset antara lain bidang tanah, rumah dan juga rumah sakit di daerah Indramayu, Jawa Barat.

"Hingga hari ini, total sekitar 120 saksi juga telah diperiksa dalam perkara ini. Rohadi juga telah diperiksa sekurangnya tujuh kali dalam perkara TPPU ini pada Oktober sampai November 2017," ungkap Febri.

Saat ini, Rohadi juga sedang menjalani pidana atas perkara menerima suap terkait kasus asusila Saipul Jamil yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Rohadi divonis tujuh tahun penjara denda Rp 300 juta atau subsider tiga bulan kurungan terkait perkara tersebut. (Ant/HF)

http://rri.co.id/post/berita/479920/nasional/kpk_dalami_aliran_dana_terkait_tppu_rohadi.html



Original Post

YLKI Pemerintah Harus Segera Revitalisasi Angkutan Umum

Media Online republika.co.id
2018-01-17

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan pemerintah harus mengambil hikmah dari putusan Mahkamah Agung yang membatalkan larangan sepeda motor melintas di jalan umum, dengan serius merevitalisasi angkutan umum. "Pemerintah harus mencari solusi kebijakan lain untuk mengendalikan keberadaan sepeda motor," kata Tulus di Jakarta, Selasa (16/1).

Menurut Tulus, putusan MA tersebut mengabaikan data dan permasalahan sosial yang ditimbulkan oleh sepeda motor. Sepeda motor adalah transportasi yang paling tidak aman karena 76 persen kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor dengan korban fatal, cacat tetap dan meninggal dunia.

Belum lagi permasalahan sosial yang ditimbulkan kredit sepeda motor yang semakin murah. Banyak ditemukan konflik horisontal antara konsumen dan penagih utang. "Bahkan, menurut data BPS, pembiayaan kredit sepeda motor telah memicu tingkat kemiskinan di rumah tangga miskin," tuturnya.

Karena itu, Tulus menilai putusan MA yang membatalkan larangan sepeda motor melintas di Jalan Thamrin dan Medan Merdeka Barat telah memundurkan upaya penataan transportasi di Indonesia."Pemerintah harus mengambil hikmah dari putusan itu dan serius merevitalisasi angkutan umum. Bila tidak, wajah transportasi Indonesia akan semakin karut marut, semrawut dan tidak aman," katanya.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/18/01/16/p2nijw383-ylki-pemerintah-harus-segera-revitalisasi-angkutan-umum



Original Post

KPK Cuek soal Ancaman Laporan Polisi Fredrich

Media Online metrotvnews.com
2018-01-17

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak ambil pusing dengan pernyataan Fredrich Yunadi yang ingin melaporkan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah ke polisi. KPK ingin fokus pada pengusutan kasus Fredrich dalam perkara merintangi penyidikan KTP-elektronik (KTP-el).

"KPK fokus saja pada penanganan perkara yang sedang berjalan ini," kata Febri, saat dikonfirmasi, Selasa malam, 16 Januari 2018.





Febri menyatakan, sah saja jika seorang tersangka keberatan atau menyangkal atas perkara yang dialaminya. Febri pun mempersilakan Fredrich membantah seluruh sangkaan penyidik.

"Karena Undang-undang memang mengatur demikian. Jika ada bukti yang mendukung itu silakan sampaikan ke penyidik saat pemeriksaan di KPK," ucap Febri.

Baca juga: Fredrich dan NovantoPisah Ranjangdi Tahanan

Sebelumnya, Fredrich Yunadi merasa dicemarkan nama baiknya oleh KPK. Mantan pengacara Setya Novanto itu sesumbar bakal melaporkan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah ke polisi.

"Oh ya jelas dong. Karena kan dia (Basaria dan Febri) memberikan keterangan palsu, katanya saya memberikan medical record (rekam medis Novanto) palsu," kata Fredrich usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa 16 Januari 2018.

Fredrich tak terima disangka memanipulasi rekam medis Novanto agar bisa dirawat guna menghindari pemeriksaan KPK pada November 2017. Fredrich mengklaim, sampai saat ini penyidik KPK tak bisa menunjukkan rekam medis Setnov yang dianggap palsu itu.

"Medical record itu yang direkayasa mana? Coba tunjukan saya dong. Saya ambilkan medical chek up yang asli. Kita lihat siapa yang bohong," ungkap Fredrich.

Baca juga:Fredrich Akui Pesan Tiga Kamar Rawat di RS Medika

KPK menetapkan Fredrich sebagai tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan korupsi KTP-el atas tersangka Setya Novanto. Selain Fredrich, KPK juga menetapkan dokter RS Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Keduanya telah ditahan lembaga antikorupsi.

Atas perbuatannya, Fredrich dan Bimanesh dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
(CIT)

http://news.metrotvnews.com/hukum/5b25dVrN-kpk-cuek-soal-ancaman-laporan-polisi-fredrich



Original Post

3 Tantangan Ketua DPR Baru Ala PKS

Media Online liputan6com
2018-01-17

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, ada tiga tantangan Bambang Soesatyo sebagai pimpinan Parlemen. Bambang telah dilantik sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto.

"Sebagai pimpinan baru setidaknya ada tiga tantangan yang dihadapi dalam kepemimpinannya di Senayan," kata Aboe dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Selasa (16/1/2018).

Pertama, kata dia, dalam kerja legislasi DPR ditantang untuk memenuhi capaian dari target yang telah dipatok.

"Di tahun ini misalnya, telah ditetapkan 50 Undang-Undang yang dimasukkan dalam Prolegnas 2018. Tentunya capaian Prolegnas ini akan menjadi salah satu indikator keberhasilan kepemimpinan Bambang Soesatyo di DPR," kata dia.

Kedua, lanjut Aboe, hasil survei oleh Global Corruption Barometer (GCB) yang disusun Transparency International beberapa waktu lalu menyimpulkan bahwa masyarakat sudah menilai DPR sebagai lembaga negara paling korup.

"Ini adalah tugas berat untuk Bambang Soesatyo agar kepemimpinannya bisa membuat citra DPR menjadi lebih baik. Beliau perlu membuat langkah-langkah yang strategis agar kepercayaan publik ke DPR semakin meningkat," papar dia.

Dan terakhir, sebagai Ketua DPR yang baru, Bambang Soesatyo memiliki pekerjaan rumah untuk melakukan modernisasi kelembagaan DPR.

"Berbagai penguatan perlu dilakukan agar fungsi legislasi, budgeting maupun pengawasan dapat lebih efektif dan efisien. Tentunya hal ini hanya dapat dilakukan jika memanfaatkan tekhnologi dan informasi yang terus berkembang," Aboe menandaskan.

1 dari 2 halamanSah Jadi Ketua DPRBambang Soesatyo resmi menjadi Ketua DPR setelah dilantik oleh Mahkamah Agung. Pemilihan pria yang karib disapa Bamsoet ini juga telah disetujui oleh para anggota DPR dalam rapat paripurna.

Bambang Soesatyo langsung diambil sumpah jabatannya di Gedung DPR oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali.

"Bambang Soesatyo, Ketua DPR, saudara wajib bersumpah menurut agama Islam, apakah Anda bersedia?" tanya Hatta Ali.

"Saya bersedia," jawab Bambang.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai ketua DPR dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundangan dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945. Bahwa saya, dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara," Bambang bersumpah.

Saksikan video pilihan di bawah ini

http://news.liputan6.com/read/3228612/3-tantangan-ketua-dpr-baru-ala-pks



Original Post

Media