Auditor BPK Punya Firasat Sebelum Ditangkap KPK

Media Online republika.co.id
2018-01-18

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Auditor BPK Ali Sadli mengaku punya firasat tidak enak sebelum diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 26 Mei 2017. "Saya punya feeling seperti itu. Pada 10 Mei itu sudah feeling. Memang saya akui sebelum saya di-OTT itu saya punya perasaan tidak enak, bahkan saat petugas KPK masuk pun itu rasanya saya tidak terlalu terkejut karean saya punya feeling," kata Ali Sadli di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (17/1).

Ali Sadli menjadi saksi untuk mantan atasannya, auditor utama BPK Rochmadi Saptogiri BPK. Rochmadi dan Ali Sadli didakwa menerima suap Rp 240 juta terkait audit laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), penerimaan gratifikasi sebesar Rp 3,5 miliar serta tindak pidana pencucian uang aktif dan pasif yaitu menerima mobil Odyssey dari Ali Sadli.

Pemberian pertama dilakukan pada 20 Mei 2017 yang diberikan Kabag Inspektorat Jenderal Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo sebesar Rp 200 juta di ruang kerja Ali Sadli. Pemberian selanjutnya adalah pada 26 Mei 2017 yang juga dilakukan oleh Jarot, selanjutnya petugas KPK mengamankan Jarot dan Ali beserta uang yang dibawa.

"Karena saya tidak pernah minta itu uang," tambah Ali.

"Dalam BAP saudara pernah Rochmadi mengatakan di mushalla \'Mas mengaku saja Rp 200 juta, nanti saya bantu dari luar, mendengar itu saya diam saja, lalu masih di mushalla Rochmadi mengatakan mas kayaknya saya mengaku saja, lalu saya katakan iya pak, bagus pak, tapi saya tidak tahu apakah Rochmadi mengaku Rp 200 juta atau tidak, tapi saya tidak menuruti Rochmadi untuk mengakui bahwa saya juga diberikan uang Rp 200 juta yang telah diberikan kepadanya selain Rp 40 juta yang saya terima\', apakah betul?" tanya jaksa KPK.

"Betul," jawab Ali.

Ali juga mengakui pernah dimintai Rochmadi untuk dicarikan mobil Honda Odyssey. Mobil seharta Rp 721 juta itu dibeli menggunakan uang Ali Sadli. Namun, mobil itu dibeli dengan menggunakan KTP palsu atas nama Andika Aryanto dengan foto Rochmadi Saptogiri.

"Dalam BAP saudara, saudara mengatakan \'Beberapa waktu setelah ditahan KPK, setelah shalat Jumat ketemu Rochamdi dan beliau mengatakan mas sudah saya pulangi ya mobilnya ke \'showroom\', saya katakan terserah bapak\', betul?" tanya jaksa KPK.

"Iya, saya seperti BAP," jawab Ali.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/01/17/p2p8rx409-auditor-bpk-punya-firasat-sebelum-ditangkap-kpk



Original Post

Kejagung Tahan Direktur PT CLP Terkait Kasus Korupsi Kantor BJB

Media Online Detikcom
2018-01-18

Jakarta -
Kejaksaan Agung menahan Direktur PT Comradindo Lintasnusa Perkasa (CLP) atas nama Triwiyasa terkait dugaan tindak pidana korupsi satuan unit kantor BJB di T-Tower di Jl Gatot Subroto, Jakarta. Triwiyasa ditahan 20 hari ke depan.

"Kami mengembangkan perkara itu. Kami periksa tadi dan dievaluasi. Kita langsung menetapkan tersangka. Karena dia jadi tersangka, hari ini kami melakukan penahanan selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejagung," kata Jampidsus Adi Toegarisman di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2018).

Pantauan detikcom Triwiyasa keluar sekitar pukul 21.30 WIB. Dia keluar tanpa mengenakan rompi tahanan dan tidak ada pengawalan jaksa saat keluar dari Gedung Bundar menuju mobil tahanan.

Sementara itu, Triwiyasa tidak masuk mobil tahanan yang menunggu dari lobi Gedung Bundar, melainkan jalan terlebih dahulu ke depan gedung Pusat Pemulihan Aset untuk menaiki mobil tahanan. Di dalam mobil tersebut telah terdapat jaksa pengawal. Triwiyasa akan kembali diperiksa besok Kamis (18/1).

"Nggak usah nunggu sore-sore, kita perlihatkan besok (Triwiyasa). Saya tanggung jawab atas timnya. Saya juga baru tahu. Baru tahu ini," kata Direktur Penyidikan Warih Sadono di lokasi yang sama.

Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung menjelaskan awalnya penyidik mengembangkan kasus mantan Kepala Divisi Umum Bank BJB Wawan Indrawan. Dalam kasusnya, Wawan telah dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum 8 tahun oleh Mahkamah Agung dalam kasasi yang diajukan jaksa.

Sebelumnya, Wawan bebas dalam pengadilan tingkat pertama dan banding. Karena Wawan telah terbukti bersalah, Triwiyasa juga kembali diincar Kejagung.

Dalam tahap pengembangan kasus, Triwiyasa dipanggil beberapa kali oleh penyidik, namun dia selalu tidak hadir. Hari ini dia baru memenuhi panggilan penyidik dan langsung ditahan.

"Tentu karena ini sudah berkekuatan hukum tetap, berarti peristiwa pidana yang kita dakwaan dalam peristiwa itu sudah benar menurut hakim, apalagi sudah inkrah. Tentu kami tidak akan diam mengembangkan kaitannya pihak-pihak dalam kasus itu, yang salah satunya dari pihak PT Comradindo Lintasnusa inisial TW," ucapnya.

Adi mengatakan Triwiyasa dikenai Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Perkara ini berawal saat Bank BJB berniat membeli gedung untuk kantor cabang khusus di Jakarta pada 2006. Bank Indonesia menyetujui pengadaan kantor tersebut dan mengucurkan dana Rp 200 miliar.

Kemudian Bank BJB membeli 14 lantai dari total 27 lantai gedung T-Tower yang akan dibangun di Jalan Gatot Subroto Kaveling 93, Jakarta Selatan. Namun pembelian itu tidak jelas, tanah yang hendak dipakai untuk pembangunan gedung T-Tower pun diduga milik perusahaan lain. Akibatnya, negara diperkirakan mengalami kerugian Rp 200 miliar.
(yld/rvk)

https://news.detik.com/berita/d-3820520/kejagung-tahan-direktur-pt-clp-terkait-kasus-korupsi-kantor-bjb



Original Post

Haji Umuh Semringah, Sanksinya Dibatalkan oleh PSSI

Media Online jpnn.com
2018-01-18

jpnn.com, JAKARTA - Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar bisa bernafas lega karena PSSI telah mencabut sanksi larangan beraktifitas di sepak bola selama enam bulan yang diberikan Komisi Disiplin mulai 8 November lalu.

Kepastian pencabutan itu didapatkan Umuh setelah dirinya dan Persib menerima surat bernomor SKEP/02/I-2018 tertanggal 15 Januari dari PSSI yang memutuskan untuk membatalkan keputusan Komisi Disiplin terkait sanksi tersebut.

"Saya senang karena sanksi saya dicabut. Sudah bebas dan sudah tidak ada masalah lagi. Saya bisa seperti biasa lagi," kata Umuh kepada awak media, Rabu (17/1).

Pria berkumis tersebut menegaskan, sejak awal seharusnya keputusan tersebut tak diberikan kepadanya. Sebab, dia tak merasa melakukan apa yang dituduhkan Komdis PSSI kepadanya, yaitu melakukan provokasi agar timnya tidak melanjutkan pertandingan.

"Sejak awal saya merasa tidak bersalah, makanya pada 9 November (2017, red) saya membuat surat permohonan peninjauan kembali yang ditujukan kepada Ketua PSSI dan Exco PSSI. Akhirnya permohonan itu dikabulkan pada 15 Januari lalu dan sanksi dicabut," terang pria yang akrab disapa Pak Haji itu.

Sebelumnya, Umuh mendapatkan sanksi saat Persib menjalani pertandingan melawan Persija Jakarta di Stadion Manahan, Solo, pada 3 November 2017 lalu. Saat itu, pertandingan dihentikan pada menit 83 karena Persib dianggap tak mau melanjutkan pertandingan.

Padahal, saat itu Maung Bandung sedang memprotes keputusan wasit Shaun Roberts Evan yang memberikan kartu merah kepada Vladimir Vujovic. Mereka kemudian berkumpul dan menolak bermain.

Tapi, bukan memberikan waktu 2 x 10 menit kepada Persib untuk mempertimbangkan keputusannya, Evan malah menyelesaikan pertandingan pada menit ke-83.

https://www.jpnn.com/news/haji-umuh-semringah-sanksinya-dibatalkan-oleh-pssi



Original Post

KPK Siap Dalami Laporan Dugaan Korupsi di Lampung Utara

Media Online okezonecom
2018-01-18

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami mengenai laporan adanya dugaan korupsi sekira Rp600 miliar di Kabupaten Lampung Utara yang dilaporkan oleh masyarakat.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan setiap laporan yang masuk dari masyarakat, nantinya akan ditelaah terlebih dahulu apakah memang memenuhi tindak pidana korupsi atau tidak.

"Itu sama seperti semua laporan yang masuk," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2018).

Direktur LBH Awalindo, Samsi Eka Putra, sebagai perwakilan masyarakat Lampung Utara sebelumnya menjelaskan bahwa dugaan itu berasal dari pelaksanaan proyek, anggaran BPJS Kesehatan, sertifikasi para guru, dan honor pegawai di lingkungan Kabupaten Lampung Utara.

"Kalau kami akumulasikan bisa sampai Rp600 miliar," ujar Samsi saat memberikan laporan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (16/1/2018).

Dalam hal ini, Samsi menyebut, telah melaporkan dugaan tersebut ke pihak Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK dengan menyerahkan sejumlah dokumen. Berkas tersebut, kata dia dapat dijadikan bukti permulaan lembaga antirasuah untuk mengusut adanya dugaan korupsi di Lampung Utara.

"Laporan KPK itu sendiri sudah kami kemas dalam satu bundel besar. Kami siapkan bukti permulaan, di antaranya kontrak perencanaan Rp118 miliar, BPJS Rp19 miliar, ini yang kami pertanyakan," katanya.

Terkait pelaporan dan penyerahan dokumen, Samsi memberitahukan bahwa pihak KPK langsung merespon hal tersebut. Dia menyatakan laporan tersebut akan diproses paling lambat dalam 30 hari kerja. Samsi berharap dokuman yang diserahkan bisa menjadi bukti tambahan dari laporan sebelumnya.

Samsi menekankan, laporan yang di buat ke KPK bukan untuk menyudutkan pihak manapun. Dia mengaku hanya ingin menyampaikan kondisi yang sebenarnya tentang keuangan di Kabupaten Lampung Utara.

"Penyebabnya apa mari sama-sama kita selidik, siapa pelakunya sama-sama kita selidiki," tutup dia.

Puteranegara

(muf)

http://index.okezone.com/read/2018/01/18/340/1846602/kpk-siap-dalami-laporan-dugaan-korupsi-di-lampung-utara



Original Post

Kejagung Masih Tunggu Kelanjutan Kasus Kondensat

Media Online metrotvnews.com
2018-01-18

Jakarta: Kejaksaan Agung masih menunggu penyerahan barang bukti dan tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang penjualan kondensat milik negara. Berkas perkara kasus itu masih ada di Bareskrim Polri usai dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Adi Toegarisman memastikan, hingga saat ini Bareskrim Polri belum menyerahkan barang bukti dan tersangka (pelimpahan tahap kedua) kasus itu. Sebab, masih ada satu tersangka yang masih jadi buronan, yakni Presiden Direktur PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Honggo Wendratno.





"Harapan saya, berkas dilimpahkan tahap dua secara lengkap," kata Adi di Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 17 Januari 2018.

Adi menyakini, penyidik bisa menghadirkan Honggo yang disebut-sebut berada di Singapura dan tengah menjalani pengobatan. Ia masih belum bisa memastikan kapan pelimpahan tahap dua korupsi kondensat itu bisa dilakukan.

"Tanya ke polri. Agar limpah tahap dua dapat dilakukan secara lengkap," bebernya.

Baca: Dua Tersangka Kasus Kondensat Batal Ditahan

Sedianya, pelimpahan tahap dua kasus korupsi kondensat dilakukan pada Senin 8 Januari. Namun, batal lantaran jaksa meminta seluruh tersangka lengkap saat pelimpahan tahap dua.

Kasus ini bermula ketika SKK Migas menunjuk langsung PT TPPI sebagai pihak penjual kondesar pada Oktober 2008. Perjanjian kontrak kerja sama kedua institusi itu baru ditandatangani Maret 2009.

Dalam kontrak PT TPPI harus menjual kondensat pada PT Pertamina. Tapi belakangan diketahui PT TPPI tidak menjual kondensar ke Pertamina melainkan ke pihak lain.

Proses tersebut diduga melanggar leputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-SO tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjualan Minyak Mentah/Kondensar Bagian Negara. Selain itu, tindakan ini tak sesuai Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BPO0000/2003-SO tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara.

Walhasil negara dirugikan, Adi mengungkap, berdasar perhitungan BPK kerugian negara mencapai USD 2,716 miliar. Dari kasus ini pun telah disita sejumlah dokumen juga aset berupa tanah dan bangunan yang berada di kawasan TPPI di Jalan Tanjung Dusun Awar-awar, Desa Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.

Kini para tersangka yakni Kepala Badan Pelaksanan Kegiatan Usaha BP Migas Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial BP Migas Djoko Harsono juga Presiden Direktur PT TPPI Honggo Wendratno dijerat Pasal 2 atau Pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Tipikor.
(AGA)

http://news.metrotvnews.com/hukum/nbw3nrJb-kejagung-masih-tunggu-kelanjutan-kasus-kondensat



Original Post

Jubir KPK Punya Bukti Visual Terkait Kasus Fredrich

Media Online republika.co.id
2018-01-18

REPUBLIKA.CO.ID, -- Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan ada dua alat bukti yang membuat advokat Fredrich Yunadi terjerat kasus dugaan obstruction of justice. Febri mengklaim KPK memiliki bukti visual terkait dengan peristiwa yang terjadi sebelum mobil yang ditumpangi Setya Novanto mengalami kecelakaan. "Kami sudah tahu siapa yang datang ke rumah sakit sebelum kecelakaan itu," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Selain itu, KPK juga sudah mengetahui orang yang menghubungi dokter RS Medika Permata Hijau, Jakarta Selatan untuk kemudian melakukan proses pemesanan awal. KPK pun telah menyingkap adanya kegiatan-kegiatan lain dengan dugaan bertujuan untuk menghalang-halangi agar Setya Novanto tidak jadi diperiksa pada saat itu. "Memang ada dugaan kerja sama yang kemudian itu memenuhi ketentuan di Pasal 21 Undang-Undang Tipikor, yaitu menghalang-halangi penanganan kasus korupsi. Dugaan itulah yang kami proses saat ini di tahap penyidikan," jelasnya.

Febri tak mempermasalahkan jika kemudian tersangka Fredrich membantahnya. Ia mempersilakan Fredrich melaporkannya beserta Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan ke Bareskrim Mabes Polri dengan sangkaan memfitnah mantan pengacara Setya Novanto tersebut. "Nanti kalau perlu dibuka saja di proses persidangan. Kalau soal substansi tentu saja itu prosesnya sedang berjalan dan kami akan buka semuanya termasuk bukti-bukti yang dimiliki oleh KPK," kata Febri

KPK telah menetapkan advokat Fredrich Yunadi yang juga mantan kuasa hukum Setya Novanto dan dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo sebagai tersangka tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto.

Fredrich dan Bimanesh diduga bekerja sama untuk memasukkan tersangka Setya Novanto ke Rumah Sakit untuk dilakukan rawat inap dengan data-data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Keduanya pun telah resmi ditahan KPK untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari. Bimanesh terlebih dahulu ditahan sejak Jumat (12/1) malam di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Sedangkan Fredrich ditahan sejak Sabtu (13/1) siang di Rutan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK.

Atas perbuatannya tersebut, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/01/18/p2pwrk414-jubir-kpk-punya-bukti-visual-terkait-kasus-fredrich



Original Post

Laporan Fredrich Ditanggapi Santai

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-1-18

Laporan Fredrich Ditanggapi Santai

DIAN FATH RISALAH

IDI menolak menjadi saksi meringankan untuk Bimanesh.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan tak mau ambil pusing dengan ancaman pengacara Fredrich Yunadi yang mengaku akan melaporkan dirinya dan Kabiro Humas KPK Febri Diansyah ke polisi. "Silakan saja (lapor ke polisi)," kata Basaria lewat pesan singkat, Rabu (16/1).

Hal senada diungkapkan Febri. Menurut Febri, KPK akan fokus saja pada penanganan perkara yang sedang berjalan ini. "Kalau tersangka keberatan atau menyangkal, silakan saja. Karena, UU memang mengatur demikian. Jika ada bukti yang mendukung, itu silakan sampaikan ke penyidik saat pemeriksaan di KPK," ujar Febri.

Sementara Fredrich, usai menjalani pemeriksaan pada Rabu (17/1), mengklaim telah melaporkan pimpinan KPK Basaria ke polisi. "Sudah, sudah (melaporkan Basaria)," ucapnya singkat.

Sebelumnya, pada Selasa (16/1), Fredrich berencana melaporkan Basaria dan Febri karena tidak terima dengan pernyataan Basaria dan Febri saat menyampaikan materi penetapan tersangka. Menurut Fredrich, Basaria dan Febri telah memfitnah dirinya saat mengumumkan penetapan tersangka atas dirinya pada Rabu (10/1).

"(Melaporkan) Karena kan dia

(Basaria dan Febri) memberikan keterangan palsu, katanya saya memberikan medical record (milik Setya Novanto) palsu," kata Fredrich usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/1).

Menurut Fredrich, penyidik KPK sampai saat ini belum bisa memberikan rekam medis milik Setya Novanto yang dianggap palsu. Dengan begitu, Fredrich meyakini dirinya tak bersalah dan tidak pernah memanipulasi rekam medis mantan ketua DPR RI tersebut.

"Saya bilang sudah ada enggak sekarang buktinya yang katanya medical record itu yang direkayasa mana? Coba tunjukkan saya dong. Saya ambilkan medical chek up yang asli. Kita lihat siapa yang bohong," ujarnya.

Bahkan, Fredrich mengaku dirinya sempat meminta penyidik KPK untuk memeriksa Basaria dan Febri dalam kasus yang menjeratnya ini. Namun, penyidik KPK tak bersedia memeriksa dua pegawai lembaga antirasuah lantaran masuk ke ranah pidana umum.

Diketahui, KPK telah menetapkan Fredrich dan dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo sebagai tersangka. Bimanesh selaku dokter bersama-sama dengan Yunadi selaku advokat diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP-el dengan tersangka Setya Novanto.

Sementara itu, pada Rabu (17/1), rencana KPK memeriksa tiga dokter perwakilan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai saksi meringankan untuk tersangka merintangi penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan KTP-el, Bimanesh Sutarjo tak menemui

hasil.

Ketiga dokter tersebut menolak untuk hadir menjadi saksi meringankan untuk dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau lantaran ingin menjaga independensi. Mereka adalah saksi yang diajukan oleh tersangka Bimanesh. Namun, tiga saksi menolak permintaan Bimanesh tersebut untuk diperiksa sebagai saksi meringankan

"Rencana pemeriksaan tiga dokter dalam kasus Pasal 21 UU Tipikor hari ini merupakan bentuk pelaksanaan KUHAP," tutur Febri, Rabu.

Febri menerangkan alasan para dokter meolak karena ingin menjaga independensi mereka sebagai bagian dari tim IDI yang melakukan pemeriksaan etik terhadap Bimanesh.

Sedianya, penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota

Dewan Pertimbangan IDI, Prof Dr Zuhairi Djoerban, dokter forensik dari Universitas Indonesia, Prof Dr Budi Sampoerna dan Dr Prasetyono.

Di sisi lain, KPK juga kembali memanggil mantan anggota DPR RI Komisi II periode 2009-2014, Chairuman Harahap. Kali ini, politisi Partai Golkar itu dimintai keterangannya sebagai saksi untuk tersangka kasus korupsi proyek pengadaan KTP-el, Direktur PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo. "Yang bersangkutan akan diperiksa untuk tersangka ASS," kata Febri.

Sebelumnya, Chairuman juga pernah dimintai keterangannya untuk Anang pada 31 Oktober 2017. Selain Chairuman, KPK juga memanggil satu saksi lainnya dari pihak swasta, yaitu Abdullah, yang juga akan diperiksa sebagai saksi untuk Anang.

Diketahui, dalam dakwaan dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, nama Chairuman disebut menerima aliran dana KTP-el sebesar 584 ribu dolar AS dan Rp 26 miliar.

Dalam beberapa pekan terakhir, penyidik KPK memanggil kembali anggota dan mantan anggota DPR saat proyek senilai Rp 5,8 triliun tersebut berjalan. KPK tengah mendalami aliran uang panas proyek KTP-el yang diduga masuk ke kantong wakil rakyat. Mereka yang telah diperiksa yaitu, mantan ketua Badan Anggaran DPR Melchias Marcus Mekeng, mantan wakil ketua Banggar DPR Oily Dondo-kambey, Tamsil Linrung, Mirwan Amir, dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Malik Harmain.

Selain itu, penyidik KPK juga telah memeriksa mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Yasonna H Lao-ly, mantan anggota Komisi II dari Fraksi Hanura Miryam S Haryani, hingga mantan pimpinan Komisi II

DPR Taufik Effendi.

Anang Sugiana yang merupakan direktur utama PT Quadra Solution ditetapkan sebagai tersangka kasus KTP-el pada 27 September 2017. PT Quadra Solution merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pelaksana proyek KTP-el yang terdiri atas Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Artha Putra.

Usai diperiksa penyidik KPK, Chairuman Harahap mengaku hanya mengulang berita acara pemeriksaan yang lalu. Kali ini, politisi Partai Golkar itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka korupsi KTP-el, Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo! "(Pertanyaan) mengulang yang lalu saja. Berita acaranya yang lalu, ini untuk tersangkanya Anang, begitu saja," ujar Chairuman di gedung KPK Jakarta, Rabu (17/1).

Meskipun diperiksa untuk Anang, Chairuman mengaku tidak kenal dengan Direktur PT Quadra Solution itu.

Kepada penyidik, Chairuman juga membantah dirinya menerima aliran dana proyek pengadaan KTP-el. Padahal, dalam dakwaan Setya Novanto, Chairuman disebut sebagai penanggungjawab dalam hal pembagian/ee untuk para anggota Komisi II DPR RI pada saat proyek KTP-el bergulir.

"Lah, bagaimana saya penanggung jawab, mana mungkinlah saya penanggungjawab. Ketua komisi itu kan kolektif dan kolegial. Komisi itu seluruh anggota. Pimpinan itu adalah yang sifatnya kolektif kolegial bukan instruksi. Komisi itu bermusyawarah. Enggak ada saya menerima (aliran dana) kan sudah berkali-berkali dibantah," katanya menegaskan.

ed nashih nashrullah/ DIAN FATH RISALAH





Original Post

Rochmadi Perintahkan Penerimaan Imbalan

Media Cetak Kompas Halaman 2
2018-1-18

Rochmadi Perintahkan Penerimaan Imbalan

Rochmadi Saptogiri, auditor utama Badan Pemeriksa Keuangan, disebut sebagai pihak yang memerintahkan bawahannya. Ali Sadli, untuk menerima titipan imbalan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Penerimaan imbalan itu diakui Ali saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan pemberian imbalan dari Kemendesa ke Rochmadi dan dirinya agar laporan keuangan kementerian itu memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Rabu (17/1), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Ali menyampaikan, perintah itu datang beberapa hari sebelum penerimaan tas berisi uang Rp 200 juta.

(MDN)





Original Post

Akses Keadilan Masih Menjadi Persoalan

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-1-18

Akses Keadilan Masih Menjadi Persoalan

JAKARTA, KOMPAS - Praktik suap ataupun pungutan liar yang masih terjadi di peradilan berdampak pada sulitnya masyarakat mengakses keadilan dalam penegakan hukum. Kondisi ini belum sesuai dengan poin ke-16 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2016-2030 yang ditentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni menjamin ketersediaan akses publik memperoleh keadilan tanpa diskriminasi.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif, dalam acara Indonesia-Netherlands Rule of Law and Security Update 2018 di Erasmus Huis, Jakarta, Rabu (17/1), menyampaikan, dunia peradilan tidak lepas dari birokrasi yang terkadang prosedurnya tidak sepenuhnya diketahui oleh publik.

Dengan terbatasnya informasi dan pengetahuan akan prosedur-prosedur yang ada di dunia peradilan, ini bisa berujung pada upaya untuk memungut biaya perkara dengan tidak wajar di luar aturan yang ada. Padahal, tak semua orang memiliki sumber pendapatan banyak sehingga bentuk pungutan liar yang sering muncul ini menjadi penghalang seseorang memperoleh haknya.

Langkah untuk mengatasi persoalan ini, lanjut Laode, sudah dijajaki KPK dengan Mahkamah Agung. "Kami bekerja sama dengan MA. Pengawasan internal ingin diperkuat," tutur Laode.

Sepanjang 2017, kerja sama KPK dengan MA sudah diwujudkan dengan bertukar informasi serta berhasil menangkap tiga hakim dan dua panitera pengganti di daerah. Selain itu, dua jaksa juga diamankan KPK ka-

rena diduga meminta uang.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengatakan, dalam kondisi pencari keadilan tidak mengetahui hak-haknya, bantuan hukum secara cuma-cuma bagi kalangan menengah ke bawah menjadi penting. Melalui hal ini, masyarakat dapat diedukasi mengenai hak-haknya sehingga terhindar dari penanganan hukum yang cacat dan pungutan liar.

Saat ini, baru ada 405 penyedia bantuan hukum, tidak sebanding dengan jumlah orang yang membutuhkannya. "Pada 2016, ada hampir 40.000 pemohon. Tahun lalu, meningkat hampir 50.000," ujar Yasonna.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Belanda Peter van der Bloemen mengatakan, persoalan juga masih terjadi di negerinya Pemenuhan hak terhadap perempuan masih terbatas sehingga Pemerintah Belanda saat ini tengah berupaya menuntaskannya. Kerja sama dengan Pemerintah RI pun berguna untuk memberikan masukan dan saling tukar pengalaman.

(IAN)





Original Post

India Stop Subsidi IbadahHaji

Media Cetak Koran Tempo Halaman 3
2018-1-18

India Stop Subsidi IbadahHaji

NEW DCLHI - Pemerintah India meng- umumkan berakhimya kebijakan subsidi bagi warga muslim yang hendak menunaikanibadahhaji.MenteriUrusan Minoritas India, Mukhtar Abbas Naqvi, menyatakan kebijakan itu merupakan upaya memberdayakan kaum minoritas secara martabat. "Tidak ada subsidi untuk haji mulai tahun ini. Oananya akan digunakan untuk pemberdayaan pendidikan anak dan perempuan dari kalangan minoritas," kata Naqvi di New Delhi, India, kemarin.

Dasar kebijakan tersebut adalah putusan Mahkamah Agung loaHa 2012. Mahkamah menginstruksncan pemerintah mengurangi subsidi secara bertahap dan menghapusnya pada 2022. Dimulai pada 1954, pemerintah India menawarkan subsidi miliaran rupee kepada warga muslim miskin yang ingin menunaikan ibadah haji. Pada 2016, jumlahnya US $ 75 juta.

Naqvi, menteri muslim dalam kabinet pemerintahan, mengklaim kementeriannya berhasil membantu banyak pemuda menggunakan dana subsidi yang dialihkan itu. Di antaranya membuka lapangan kerja dan memberi beasiswa bagi warga minoritas.

Langkah tersebut disambut baik banyak kelompok muslim di India. "Ini menjadi tuntutan lama masyarakat muslim di India," ujar Navaid Hamid, Presiden All India Muslim Majlis-e-Mushawarat.

TIMES Of INDIA | AL JAZEERA | SUKMA LOPPlES





Original Post

Tiga Dokter Menolak Jadi Saksi Bimanesh

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-1-18

Tiga Dokter Menolak Jadi Saksi Bimanesh

JAKARTA-Tiga dokter menya­ takan menolak menjadi saksi meringankan bagi Bimanesh Sutarjo, dokter yang menjadi tersangka tindak pidana merintangi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik dengan tersangka Setya Novanto. Tiga dokter tersebut adalah Profesor Budi Sampoerna, Profesor Zubairi Djoebran,

dan Prasetyono.

Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan tiga anggota majelis etik Ikatan Dokter Indonesia (IDI) itu kemarin atas permintaan Bimanesh. "Tiga orang saksi ini ada­lah saksi yang diajukan oleh tersangka BST seba-gai saksi yang meringan­kan," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah. Menurut Febri. mereka menvatakan

menolak karena ingin men-jaga independensi sebagai bagian dari tim IDI yang melakukan pemeriksaan etik terhadap Bimanesh. "Sedang menjalani proses pemeriksaan etik terha­dap BST sehingga, untuk menjaga independensi, para saksi tidak bersedia," katanya.

Bimanesh adalah dok­ter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta,

yang menangani Setya Novanto setelah insiden kecelakaan menimpa mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu pada 16 November 2017. Bersama bekas pengacara Setya, Fredrich Yunadi, Bimanesh ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Rabu pekan lalu. Keduanya diduga merekayasa data medis Setya. Rekayasa itu diduga

bertujuan menghindarkan Setya dari pemeriksaan tim penyidik KPK.

Kemarin, Fredrich juga dijadwalkan untuk dipe-riksa. la tampak memasuki gedung KPK. Namun, saat keluar beberapa waktu kemudian, ia menyatakan pemeriksaannya ditunda. "Enggak jadi," ujarnya. Menurut Fredrich, advokat tidak bisa dituntut hukum jika menjalankan tugas

profesi dengan iktikad baik. Adapun pihak yang menentukan dirinya berik- tikad baik atau tidak ada­ lah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Dia meminta KPK menghen- tikan perkaranya jika Dewan Kehormatan Peradi menyatakan dirinya tidak bersalah. "Kalau saya melanggar kode etik, sila-kan dilanjutkan."

M. YUSUF MANURUNG





Original Post

Hakim Ingatkan Saksi Bisa Dipidana Jika Berbohong

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-18

Hakim Ingatkan Saksi Bisa Dipidana Jika Berbohong

Perkara Bos Nusantara Raga Wisata

DUA saksi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberikan keterangan berbeda dalam sidang perkara Direktur Utama PT Nusantara Raga Wisata, Cristoforus Richard. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun menegur saksi bisa dipidana jika berbohong di persidangan.

Dalam persidangan itu, jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan dua saksi dari BPN, yakni I Made Daging, bekas Kepala Seksi Sengketa BPN Badung dan Justiman Sidik, bekas Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPN Badung.

Made Daging menyebutkan surat warkan yang dibuat Cristoforus tidak ada aslinya. Hanya ada fotokopi an n\ a. Sebaliknya, Sidik mengaku pernah melihat surat warkan asli

Hakim mencecar Sidik yang mengaku pernah melihat surat asli itu. Sidik berulang kali diingatkan telah disumpah 1 untuk memberikan keterangan yang benar.

"Saudara saksi kami ingatkan bahwa ada konsekuensi hukumnya atas semua yang Saudara sampaikan," tegur ketua majelis hakim Chatim Chaerudin.

Pihak Cristoforus akan melaporkan Sidik lantaran diduga memberikan keterangan palsu. "Saksi Sidik bertentangan dengan saksi lain yang menyatakan tidak pernah melihat (surat) itu. Tiba-tiba dia bi-

lang lihat aslinya," kata Sirra Prayuna, anggota tim kuasa hukum Cristoforus.

"Ini yang saya sebut sebagai memberikan keterangan palsu. Kita akan laporkan dia pidana," lanjut Sirra

Surat itu menjadi bukti untuk menjerat kliennya. Selama persidangan bukti itu belum pernah diperlihatkan. "Saksi mengatakan ada aslinya. Tapi ketika ditanya, tidak jelas kapan surat asli itu masuk, siapa yang membuatnya," timpal I Wayan Sudirta, anggota tim hukum kuasa lainnya.

Kasus ini berkaitan dengan surat warkan Christoforus tanggal 30 September 2013 yang menyatakan menguasai fisik tanah SHGB Nomor 72 seluas 7,17 hektar dan SHGB Nomor 74 seluas 6,11 hektar di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Pernyataan itu dibuat mengacu putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) nomor perkara 3280 K/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011.

Surat ini lalu dipakai untuk membatalkan SHGB atas nama PT Mutiara Sulawesi. Padahal, lahan itu sudah dijual PT Mutiara Sulawesi kepada PT Knight Bridge Luxury Development dan Karna Brata Lesmana. Gara-gara ini, Christoforus dilaporkan ke polisi dan ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan akta otentik.

gpg





Original Post

Kepala Bakamla Janji Berikan Rp 1 Miliar Ke Anak Buahnya

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-18

Kepala Bakamla Janji Berikan Rp 1 Miliar Ke Anak Buahnya

Perkara Suap Proyek Satmon

EKO Susilo Hadi mengaku diperintah Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) menagih fee proyek satellite monitoring dari PT Melati Technofo Indonesia (MTI). Eko juga disuruh membagi-bagikan uang fee itu kepada pejabat Bakamla.

Pengakuan bekas Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla itu disampaikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kemarin. Eko menjadi saksi untuk perkara terdakwa No-fel Hasan Bakri, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla.

"Waktu akhir Oktober (2016) itu saya dipanggil komandan saya (Kepala Bakamla). Intinya itu ada pembagian untuk Bakamla 15 persen tapi mau dikasih dulu dua persen. Saya diminta cek ketemu vendor," tutur Eko.

Menindaklanjuti perintah itu. Eko menyuruh bawahannya mempertemukan dengan Muhammad Adami Okta dari PT MTI. Kepada Adami, Eko menanyakan fee proyek.

"Adami jawab, Ya benar nanti ada dua persen dulu. Lalu saya laporkan itu ke Pak Arie Soedewo (Kepala Bakamla). Kemudian dia perintahkan saya terima," ujar Eko.

Fee dua persen itu berjumlah Rp4 miliar. Arie Soedewo menyuruh Eko memberikan setengah persen atau Rp 1 miliar kepada Nofel Hasan. Kemudian Direktur Data dan Informasi Bakamla Laksamana Pertama Bambang Udoyo Rp I miliar juga.

"Waktu saya ketemu Bambang, saya sampaikan amanah

Pak Arie, nanti ada bagian Rp I miliar. Pak Nofel juga saya sampaikan apa yang disampaikan Pak Kabakamla. Mereka berdua bilang sudah dikasih tahu Pak Arie," tutur Eko.

Dalam sidang kemarin. Bambang Udoyo juga dihadirkan sebagai saksi. Ia menyebutkan Arie Kepala Bakamla pernah janji memberikan Rp 1 miliar.

"Kaba (Kepala Bakamla-red) panggil saya, "Bang, pekerjaan kamu berat, nilai besar, saya pesan jangan minta-minta. Kemudian, biar kamu semangat, termotivasi, nanti kamu, Eko, Nofel, saya kasih satu-satu," tuturnya.

Arie memenuhi janjinya memberikan Bambang Rpl miliar dalam bentuk dolar Singapura. "Dua kali penyerahan. Pertama 100 ribu dolar Singapura. Kedua 5 ribu dolar Singapura karena dijanjikan Rp I miliar," ujarnya.

Dalam perkara ini, Nofel didakwa menerima suap 104.500 dolar Singapura dari Direktur PT Melati Technofo Indonesia, Fahmi Darmawansyah.

Uang itu diberikan karena Nofel mengajukan anggaran proyek satmon masuk dalam APBN Perubahan 2016. Setelah anggaran disetujui, proyek dimenangkan perusahaan Fahmi.

Eko dan Bambang yang saksi sidang Nofel telah dulu divonis bersalah karena menerima suap. Eko dihukum 4 tahun 3 bulan penjara. Ia menerima putusan itu.

Sedangkan Bambang diganjar hukuman 4,5 tahun penjara oleh Pengadilan Militer Tinggi Jakarta. Bambang juga dipecat dari TNI AL.

Byu





Original Post

Rugikan Negara Rp 27 M, Rekanan BKKBN Dibui 8 Tahun

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-18

Rugikan Negara Rp 27 M, Rekanan BKKBN Dibui 8 Tahun

Pengadaan Alat KB IUD

BUKAN kali ini saja anggaran pengadaan alat KB di BKKBN dikorupsi. Tahun 2015, Kejaksaaan Agung mengungkap kasus korupsi pengadaan alat kontrasepsi jenis intrauterine device (IUD) Kit.

Dalam kasus ini Kejagung menetapkan lima orang tersangka dan perkaranya telah disidangkan. Para tersangka masing-masing Sudarto (Dirut PT Hakayo Kridanusa), Sobri Wijaya (Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan 2013), Wiwit Ayu Wulandari (Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan 2014), Slamet Purwanto (Manajer PT Kimia Farma) dan Sukadi (Kepala Cabang PT Rajawali Nusindo).

Kepala Cabang PT Rajawali Nusindo, Sukadi, Direktur PT Hakayo Kridanusa, Sudarto. Kemudian bekas Manager Institusi PT Kimia Farma, Slamet Purwanto, Kasubdit Akses Kualitas Pelayanan KB Galciltas BKKBN, Sobri Wijaya dan Kepala Seksi Standarisasi Pelayanan KB Jalur Pemerintah BKKBN, Wiwit Ayu Wulandari.

Dalam kasus ini penyidik menyita uang diduga hasil korupsi sebesar Rp500 juta. Kerugian negaranya dalam kasus ini diduga mencapai Rp32 miliar.

Proyek pengadaan IUD kit pada Deputi Bidang Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi BKKBN ini dibagi tiga

tahap penganggaran selama kurun waktu 2013-2014. Pertama dianggarkan sebesar Rp 15 miliar, kedua Rp 13 miliar dan ketiga Rp 14 miliar.

Modus dugaan korupsi yang dilakukannya, berupa manipulasi pengadaan barang, serta tidak sesuainya spesifikasi barang dan standar kesehatan sebagaimana tertuang dalam kontrak.

Pada 7 Agustus 2015, penyidik memutuskan menahan tersangka Haruan Suarsono? (HS). Sedangkan lima tersangka tersangka lainnya yakni Sukardi, Sudarto, Slamet Purwanto, Sobri Wijaya dan Wiwit Ayu Wulandari lebih dulu dijebloskan ke sel.

"Akibat pengadaan IUD Kit

di BKKBN, diperkirakan kerugian negara sebesar Rp 27 miliar untuk tiga tahap dari tahun 2013-2014," ungkap Tony Spontana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung saat itu.

Pada 2 Maret 2016, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Sudarto dan mewajibkan Sudarto mengembalikan kerugian negara Rp 27 miliar. Apabila tidak mau membayar uang pengganti, maka hartanya dirampas. Jika tidak cukup hartanya membayar uang pengganti itu maka hukumannya ditambah 2 tahun penjara.

Atas vonis itu. Sudarto tidak terima dan mengajukan banding.

Tapi bukannya dapat keringanan, hukuman Sudarto malah diperberat oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta.

"Menjatuhkan pidana karenanya selama 8 tahun penjara," ucap majelis sebagaimana dilansir website Mahkamah Agung (MA). Hukuman uang pengganti Rp 27 miliar juga dikuatkan Pengadilan Tinggi Jakarta.

Menurut majelis, perbuatan Sudarto yang mengedarkan IUD KIT tanpa izin edar, merupakan contoh buruk bagi masyarakat. Patut disadari tidak, hanya berdampak pada timbulnya kerugian keuangan negara tetapi berdampak langsung pada kesehatan kaum ibu di Bumi Pertiwi.

GPG





Original Post

Yudi Gunakan Nama Orang Lain untuk Samarkan Properti

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 5
2018-1-18

Yudi Gunakan Nama Orang Lain untuk Samarkan Properti

KASUS DUGAAN SUAP PROYEK PUPR

JAKARTATerdakwapenerima suap lebih dari Rpll,265 miliar yang juga Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi PKS yang sudah dirotasi menjadi anggota Komisi VI nonaktif Yudi Widiana Adia menyamarkan pembelian tiga rumah dan dua tanah dengan nama orang lain.

Fakta tersebut diungkap pemilik yang juga Direktur Utama PT Anugrah Buwana Indonesia Tri Hasta Buwana. Tri bersama istrinya yang juga Direktur PT Anugrah Buwana Indonesia Ratih Julikowati Margopuri dan empat saksi lainnya dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksidalam persidangan Yudi Widiana Adia di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin.

Tri Hasta Buwana menceritakan,pada2015dirinya dan

sang istri diajak oleh Yudi Widiana Adia membuat perusahaan yang akan bergerak di bidang budi daya/tambang udang. Kemudian Tri dan Yudi patungan untuk modal awal pendirian perusahaan. Yudi memberikan Rpl,085 miliar dan Rp600juta dari Tri. Akhirnya dibuatlah akta notaris pada September 2015.

Meski Yudi sebagai pemilik, tapi nama Yudi malah tidak tercantum di akta pendirian perusahaan. Yudi memasukkan nama anaknya, Ismail Zuhdi.

Tri melanjutkan, setelah usaha tambak udang perusahaan yang berlokasi di Sukabumi, Jawa Barat itu berjalan, kemudian mendapat untung. Yudi lantas meminta ke Tri agar hasilnya dibelikan properti berupa tiga rumah dan dua tanah. "Semua properti atasnamasaya. Padahalsemua

miliknya Pak Yudi. Perusahaan (PT Anugrah Buwana Indonesia) juga milik Pak Yudi," paparnya.

Tri melanjutkan, sekitar akhir 2015, dirinya bersama Ratih datang ke rumah Yudi di Cimahi, Jawa Barat. Kepada Tri dan Ratih, Yudi menyampaikan akan menitipkan Rpll miliar. "Pak Yudi bilang, antum bisa enggak kalau ana titipin uang ana Rpll miliar. Sayabi-lang, saya pikir-pikir dulu. Terus kata Pak Yudi, kabarin ana kalauantum siap," ungkapnya.

Yudi Widiana Adia membenarkan, memang ada pembelian properti dari hasil usaha tambak. Yudi mengatakan, pembelian properti dengan mengatasnamakan Tri Hasta bukan untuk memanipulasi, pajak. Yudi membantah properti yang dibeli merupakan miliknyapribadi.

sabir laluhu





Original Post

Dua Saksi Bongkar Peran Sentral Kabakamla

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 5
2018-1-18

Dua Saksi Bongkar Peran Sentral Kabakamla

Atur Pembagian Fee Proyek di Bakamla

JAKARTA Kepala Badan Keamanan Laut (Kabakamla) Laksamana Madya TNI Arie Soedewo disebut-sebut sebagai aktor dibalik penerimaan suap dalam pengurusan dua proyek di Bakamla.

Hal itu diungkapkan Eko Susilo Hadi (divonis 4 tahun 3 bulan penjara) selaku Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama merangkap Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Bakamla dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja BakamlaTahunAnggaran 2016 serta Laksamana Pertama TNI Bambang Udoyo (divonis 4 tahun 6 bulan) selaku Direktur Data dan Informasipada Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Informasi Hukum dan Kerja Sama Keamanan dan Keselamatan Laut Bakamla 2016.

Eko Susilo Hadi dan Bambang Udoyo bersama Kepala Kantor Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut Bakamla Kolonel Laut (P) Arief Meid-yantodihadirkanJPUpadaKPK dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Eko, Bambang, dan Arief bersaksi untuk terdakwa pe-nerimasuapNofelHasanselaku Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla.

Eko Susilo Hadi mengungkapkan, untuk seluruh pengadaan di Bakamla, maka pengguna anggarannya adalah Kabakamla Laksamana Madya TNI Arie Soedewo. Arie juga

menunjuk, mengangkat, dan menetapkan beberapa orang sebagai narasumber atau staf khusus (stafsus). Salah satunya Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi alias Ali Onta alias Fahmi Onta sebagai narasumber/stafsus Bidang Perencanaan dan Anggaran Kabakamla.

Ali juga ditugaskan Arie untuk berhubungan dengan Nofel Hasan. Pada 2016, ungkap Eko, Bakamla memiliki beberapa pengadaan bersumber dari APBN/APBN Perubahan di antaranya satelit monitoring, backbone coastal survey and system, kamera, dan drone.

Untuk pengadaan satelit monitoring dimenangkan PT Melati Technofo Indonesia (MTI) dan pengadaan drone dimenangkan PT Merial Esa. Dua perusahaan tersebut dimiliki dan dikendalikan Fahmi Dar-mawansyah alias Emi (divonis 2 tahun 8 bulan). Proyek satelit monitoring dengan anggaran Rp222,43 miliar, sedangkan proyek drone lebih dari Rp500 miliar.

Di pengadaan satelit monitoring , Arie Soedewo menunjuk Bambang Udoyo sebagai PPK. Hanya saja, menurut Eko, untuk proyek drone tidak jadi terlaksana karena anggarannya masih dikelola Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Ke-menterian Keuangan (Kemenkeu).

Dalam proses pengadaan proyek satelitmonitoringdandrone, Eko mengatakan, Arie Soedewo pernah memanggil dirinya agar datang ke ruang kerjanya di Bakamla pada akhir Oktober 2016.

Di ruang kerja itu, Arie menyampaikan kepadanya bahwa ada bagian untuk Bakamla sebesar 7,5%, tapi nanti akan diberikan 2% dulu dari perusahaan. Untuk perolehan uang tersebut, maka Arie memerintahkan Eko bertemu dengan perusahaan vendor. Eko lantas bertemu dengan terpi- dana pemberi suap Muhammad Adami Okta (divonis 1 tahun 6 bulan).

Adami menyampaikan benar bahwa ada jatah 2% untuk Bakamla. Atas informasi itu, Eko melaporkan lagi kepada Arie. Arie lantas menyampaikan tiga perintah kepada Eko. "Kaba (Kabakamla) suruh terima 2%. Suruh kasih tahu Pak Nofel dan Bambang masing-masing dapat 2%. Ke Bambang Rpl miliar dan Pak Nofel Rpl miliar. Selebihnya kata Pak Kaba kamu pegang dulu," ungkap Eko di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Eko pun mencatat perintah Arie tersebut dalam buku catatannya. Eko kemudian bertemu dengan Bambang dan Nofel. Kepada keduanya, Eko menyampaikan ada amanah dan bagian dari Arie. "Mereka berdua sampaikan sudah dikasih tahu oleh Pak Arie," ujarnya.

Sedangkan Bambang Udoyo mengakui menerima 105.000 dolar Singapura dari Adami di

ruang kerjanya di Bakamla. Uang tersebut diserahkan dalam dua tahap. Namun, Bambang mengaku uang itu sudah dikembalikan ke TNI AL. Bambang lantas membongkar proses kenapa uang diterima.

Menurut dia, semua bermuara kepada Arie. Bambang juga membenarkan kesaksian Eko. "Jadi, Kaba (Kabakamla) panggil saya. Bang, pekerjaan kamu berat, nilai besar. Saya pesan jangan minta-minta. Kemudian biar kamu semangat, termotivasi, nanti kamu, Eko, Nofel, saya kasih satu-satu. Pak Eko juga waktu itu panggil saya, ini ada uang 1M dari Kaba. Saya bilang, saya juga sudah dikasih tahu Kaba," ungkap Bambang.

sabirlaluhu





Original Post

Penyidik Wajib Klarifikasi Objek Sitaan

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 14
2018-1-18

Penyidik Wajib Klarifikasi Objek Sitaan

POLDA GELEDAH KANTOR KEUANGAN MAKASSAR

MAKASSARPetugas Subdit III Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskri-msus) Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) menggeledah Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Keuangan Kota Makassar untuk mencari tambahan bukti kemarin.

Informasi yang dihimpun, satu tim personel Tipikor yang berjumlah sepuluh orang mulai memasuki halaman Balai Kota Makassar sekitar pukul 12.00 Wita. Selainitu, juga terlihat dua anggota Provost Bidang Propam Polda Sulsel serta dikawal enam anggota Subdit Gasum Tur j awali, Direktorat Sabhara Polda Sulsel berseragam lengkap serta dilengkapi senjata api.

Prosespenggeledahanyang dilakukan belasan personel termasuk anggota Sabhara berseragam lengkap serta dilengkapi senjata api itu dilakukan secara tertutup. Penyidik berompi krem dengan tulisan "Tipikor" di bagian punggung tampak mondar-mandir memeriksa sejumlah dokumen di ruang Bidang Anggaran.

Setelah hampir empat jam lebihmelakukanpenggeledah-

an, pukul 16.40 Wita tim Subdit HI Tipikor mulai meninggalkan ruangan dengan mem-bawasejumlahbarang -barang. Mereka juga menyita satu unit CPI berukuran besar warna putih dan satu unit komputer Macintosh.

Belum ada keterangan resmi dari Polda Sulsel terkait jenis dan jumlah barang bukti yangdisitadariKantorPemkot Makassar itu. Kabid Humas Polda Kombes Pol Dicky Son-

dani membenarkan pihaknya kembali melakukan penggeledahan.

Langkah itu, kata dia, sebagai tindak lanjut dari penemuan uangtun ai kuranglebihRpl miliar di brankas dan ruang BPKAKotaMakassarsebelum-nya. "Benar ada penggeledahan terkait penemuan uang Rpl miliar yang lalu," j elasnya.

Terkait status uang rupiah asing yang disita pada penggeledahan 3 Januari lalu, Dicky

mengakui penyidik terus men-dalamiketerkaitandengan tindak pidana korupsi.

Kriminolog Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Hambali Thalib mengatakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan penyidik itu merupakan hal yang wajar. Dasarnya adalah ada dugaan tindak pidana korupsi yang memiliki keterkaitan dengan uangyang disita.

Namun, kata dia, penyitaan itu cukup sensitif lantaran bersifat privat sehingga diperlukan izin ketua pengadilan. Selanjutnya setelah melakukan penyitaan, penyidik wajib melakukan klarifikasi kaitan objek sitaan dan tindak pidana korupsi yang dimaksud. "Barang yang disita itu harus diklarifikasi apakah ada kaitannya dengan objek diduga terjadi tindak pidana atau tidak," jelas guru besar Fakultas HukumUMIitu.

Hambali menilai, penyidik menentukan status objek yang disitanya. Jika tidak terbukti berkaitan dengan tindak pidana, itu harus dikembalikan ke negara.

mustaf alayong





Original Post

PT BRIL Menunggu Itikad Pemkot Bandung

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 1
2018-1-18

PT BRIL Menunggu Itikad Pemkot Bandung

BANDUNG, (PR).-

Pembangunan infrastruktur pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan di Kota Bandung, biasa disebut pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa), tak kunjung dilakukan. Padahal, setelah sempat menggantung, Mahkamah Agung sudah mengeluarkan putusan. Dinyatakan bahwa lelang PLTSa yang dimenangi PT BRIL tidak bermasalah dan dapat dilanjutkan.

Permohonan keberatan hingga kasasi (yang berujung pada putusan MA) terjadi karena Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memvonis adanya persekongkolan dalam lelang PLTSa. Dalam perkara tersebut, PT BRIL menjadi terlapor III. Selain itu, panitia pengadaan menjadi terlapor I, mantan Wali Kota Bandung terlapor II, dan PD Kebersihan Kota Bandung menjadi terlapor IV.

Putusan MA sudah jelas dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah). Artinya, lelang itu sah menurut hukum dan tidak menyalahi aturan. Dengan demikian, proyek pembangunan infrastruktur pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan di Kota Bandung bisa dilakukan," kata Legal Manager PT BRIL Teten W Setiawan kepada wartawan di kantornya, Jalan Surapati, Kota Bandung, Rabu (17/1/2018).

Anehnya, kata dia, meski putusan hukum sudah ada, proyek tersebut tidak kunjung dilanjutkan hingga kini. "Yang jelas, kami berpegangan pada putusan hukum yang ada, yakni putusan Mahkamah Agung. Kami menunggu sikap dari Pemkot Bandung," katanya.

Sudah melapor

Teten mengungkapkan, putusan MA terkait dengan masalah tersebut sudah ditetapkan pada 29 Maret 2017 dengan perkara bernomor register 158 K/Pdt.Sus-KPPU/2017. Amar putusan menyatakan "tolak". "Jadi, MA menolak kasasi yang diajukan KPPU terkait dengan putusan PN Bandung tanggal 17 Oktober 2016 nomor register 02/Pdt.Sus/KPPU/PN.BDG yang mengabulkan permohonan keberatan dari PT BRIL," ucapnya.

Ia menegaskan, putusan yang keluar itu sebenarnya hams bisa segera dieksekusi. Kalaupun diajukan peninjauan kembali, itu tetap tidak bisa menghalangi eksekusi. Teten pun menyatakan bahwa pihaknya sudah melaporkan putusan itu kepada konsorsium Hangzhou Boiler Grup Co, Ltd China sebagai partner.

Sebelumnya, PT BRIL mengajukan keberatan lewat PN Bandung terkait dengan vonis

KPPU yang menyatakan adanya persekongkolan dalam lelang PLTSa. PN Bandung memenangkan PT BRIL karena dinyatakan tidak terbukti melakukan persekongkolan dalam lelang. Majelis hakim menyatakan bahwa pengadaan infrastruktur badan usaha untuk pelaksanaan pembangunan PLTSa di Bandung sah menurut hukum.

Di luar perkara keberatan yang diproses di PN Bandung, PT BRIL meyakini bahwa dua keputusan Wali Kota Bandung tetap berlaku dan memiliki

hukum mengikat. Soalnya, itu tidak termasuk yang dibatalkan dalam amar putusan KPPU.

Keputusan pertama, bernomor 658.1/Kep.oio-BAPPE-DA/2012 tanggal 3 Januari 2012, berisi penetapan PT BRIL joint operation dengan Hang-zhou Boiler Group Co, Ltd China sebagai badan usaha pemrakarsa rencana kerja sama pembangunan infrastruktur pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan melalui kerja sama pemda dengan badan usaha. Sementara,

keputusan kedua, bernomor 658.1/Kep.763-BPLH/2O13 tanggal 14 Agustus 2013 tentang penetapan PT BRILjoint operation Hangzhou Boiler Group Co, Ltd China sebagai pemenang lelang pengadaan badan usaha secara pelelangan umum dalam rangka pembangunan infrastruktur pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan melalui kerja sama pemda dengan badan usaha. Pada intinya, KPPU pun dinilai tidak memiliki wewenang membatalkan keputusan wali kota tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sekretaris Komisi C DPRD Kota Bandung Rendiana

Awangga menyatakan, pengelolaan sampah di Kota Bandung saat ini masih jalan di tempat. Beberapa cara yang dilakukan pemkot saat ini dirasakan belum optimal sehingga sampah masih menjadi masalah di Kota Bandung.

Sementara, Direktur PD Kebersihan Deni Nurdyana, di dalam berita tersebut, mengaku masih menunggu putusan final soal kasus hukum antara pemkot dan PT BRIL. Namun, PT BRIL menyatakan bahwa kasus hukum itu sudah final, tinggal menunggu itikad Pemkot Bandung untuk melanjutkan proyek PLTSa.

(Yedi Supriadi)





Original Post

UMUH

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 12
2018-1-18

UMUH "COMEBACK"

MANAJER Persib Umuh Muchtar kembali bisa bernapas dengan lega setelah PSSI Pusat mencabut sanksi yang dijatuhkan kepada dirinya. Sebelumnya, Komisi Disiplin PSSI menjatuhkan sanksi dengan larangan berakthitas dalam sepak bola di lingkungan PSSI selama enam bulan ke depan dan juga harus membayar denda sebesar Rp 50 ju la.

Dijatuhkann.va sanksi tersebut karena Komdis PSSI mengacu pada Pasal 22 Kode Disiplin PSSI. Umuh dianggap bertingkah laku buruk pada laga Persija kontra Persib di Stadion Manahan, Solo (3/11/2017). Setelah itu, Persib melakukan banding, tetapi hasilnya menguatkan keputusan Komisi Banding. Umuh pun melakukan upaya peninjauan kembali kepada Ketua Umum PSSI Pusat Edy Rahmayadi atas keputusan Komisi Banding tersebut, dan hasilnya PSSI Pusat memulihkan status Umuh Muchtar untuk bisa kembali aktif di dunia sepak bola tanah air.

Dicabutnya sanksi larangan beraktivitas dalam sepak bola oleh PSSI ini tentunya sangat disambut baik Umuh, pasalnya tiga bulan terakhir dia tidak bisa mendampingi Persib yang sedang bersiap mengarungi Piala Presiden dan Liga 1 2018.

Umuh mengatakan, dirinya baru menerima informasi pencabutan sanksi tersebut saat dirinya akan mengikuti Kongres PSSI yang diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten, Sabtu (13/1/2018).

Namun, surat resmi pencabutan sanksi baru dikeluarkan pada Senin (15/1/2018). Melalui Surat Keputusan Nomor SKEP/02/I-2018 tentang Peninjauan Kembali Hukuman Komisi Banding PSSI nomor 13/KEP/KB/LIGA/IXI-2017 Hukuman Terhadap Sdr Umuh Muchtar.

Surat keputusan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PSSI Pusat Eddy Rach-mayadi. Dalam isi surat tersebut memutuskan membatalkan keputusan Komisi Banding PSSI Nomor 13/KEP/KB/UGA1/XI-2017 tanggal 19 November 2017 tentang hukuman terhadap Sdr Umuh Muchtar.

Isi lainnya adalah memulihkan status Umuh Muchtar untuk dapat beraktivitas kembali di sepak bola Indonesia sejak tanggal

keputusan ini. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Sebelumnya, Umuh sendiri telah melayangkan surat banding ke Komisi Banding PSSI pada tanggal 19 November 2017 untuk meninjau kembali mengenai sanksi yang dialamatkan kepada dirinya.

"Saya kan punya pemikiran waktu itu saya merasa tidak bersalah sama sekali dan saya , tidak memerintahkan pemain untuk melakukan itu (keluar lapangan)," tutur Umuh, saat ditemui di kediamannya, Gang Desa, Kiaracondong, Rabu (17/1/2018).

Dengan dicabutnya sanksi ini, Umuh mengaku sangat bersyukur karena bisa kembali menemani Supardi dkk. di pinggir lapangan. Diajuga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung selama ini.

Ta sangat senang bisa kembali bersama Persib, karena itu (Persib) kehidupan dan ada

dijiwa raga saya. Dicabutnya sanksi ini juga menjadi pelajaran untuk lebih berhati-hati lagi. Tim juga sudah tahu tentang ini dan mereka sangat menyambut antusias dan sangat senang," katanya.

Saat Persib mengalahkan Sriwijaya FC, pada partai pembuka Piala Presiden di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Umuh juga turut hadir, hanya dia tidak bisa ikut bersama tim di bangku cadangan, karena harus mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di tribun kehormatan.

Seusai pertandingan, Umuh langsung bergabung bersama tim dan memberikan bonus kepada para pemain. Namun, ketika disinggung mengenai permainan Persib, dia mengaku masih belum puas.

"Masih ada kekurangan. Tetapi puasnva kita bisa menang. Nanti juga akan lebih baik lagi karena ini pertandingan perdana dan baru mulai. (Mario) Gomez pun belum bisa membaca kekuatan tim lain," tutur Umuh.

(Irfan Subhan/"PR")



Original Post

Pemerintah Kangkangi Hukum

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-1-18

Pemerintah Kangkangi Hukum

Jatam Tolak Tambang Besi Beroperasi Lagi

UPAYA mengaktifkan kembali tambang bijih besi PT Mikgro Metal Perdana (MMP) di Pulau Bangka, Sulawesi Utara, dinilai bentuk pembangkangan atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Hal ini ditegaskan Koalisi Selamatkan Pulau. Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar menyampaikan, dengan mengatasnamakan peningkatan daya saing dan kepastian usaha, pemerintah sengaja melanggar putusan hukum berkekuatan tetap.

Sebelumnya diberitakan, pertemuan digelar di kantor Kementerian Hukum dan HAM oleh Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi untuk membahas pengaktifan kembali Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT MMP di Pulau Bangka.

Padahal, menurut dia. Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral pada 23 Maret 2017 telah membatalkan IUP Operasi Produksi PT MMP melalui Kepmen ESDM No. 1361K/3O/MEM/2O17, yang mencabut Kepmen ESDM No. 3109K/30/MEM/2014 tentang pemberian IUPOperasi Produksi

PT MMP di Pulau Bangka.

Pencabutan IUP Operasi Produksi PT MMP ini merupakan pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung No. 255K/ TUN/2016 yang memerintahkan Kementerian ESDM untuk mencabut IUPOperasi Produksi PT MMP.

Melky juga menjelaskan, sebelumnya, berbagai upaya telah dilakukan warga Pulau Bangka, mulai dari berbagai aksi damai di Pulau Bangka dan Jakarta, menggalang petisi online, hingga menempuh seluruh jalur hukum di pengadilan, guna menggugat IUP Operasi Produksi PT MMP.

Dalam proses peradilan tersebut, warga berulang kali diputus menang, mulai dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 211/G/2014/PTUN-JKT pada 14 Juli 2015.diperkuat lagi oleh putusan pengadilan tinggi TUN pada 14 Desember 2015. hingga puncaknya pada putusan Mahkamah Agung melalui Putusan No. 255K TUN/2016 tanggal 11 Agustus 2016 kembali dimenangkan warga.

Senada dengan Melky. Juru Kampanye Laut Greenpeace Arif Sah menyampaikan, perjuangan warga menolak kehadiran tambang di Pulau Bangka

bukan tanpa alasan. Tambang bijih besi PT MMP mengantongi konsesi seluas 2.000 hektar, mengapling nyaris setengah Pulau Bangka yang hanya seluas 4.778 hektar.

"Tambang di Pulau Bangka juga menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekosistem yang parah baik di darat dan laut. Hancurnya terumbu karang, penggundulan bukit-bukit, perairan yang semakin keruh, hilangnya ikan-ikan tangkapan nelayan. Padahal sebagian besar warga menggantungkan hidupnya dari perikanan, pariwisata dan perkebunan," ujarnya.

Menurut Arif, pemerintah seharusnya memberikan contoh yang baik pada warganya dengan menghormati dan melaksanakan putusan hukum yang telah inkracht. Bukan malah mengangkangi hukum dengan terus menerus mencari cara untuk mengaktifkan kembali IUP Operasi Produksi PT MMP yang terbukti cacat hukum dan illegal.

"Dengan kemenangan warga secara sah melalui prosedur hukum yang berlaku, kini saatnya Pemerintah bersama warga mengupayakan pemulihan kerusakan lingkungan dan sosial." ujarnya.

jon





Original Post

Kepala Bakamla Disebut Terlibat

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-1-18

Kepala Bakamla Disebut Terlibat

SEKRETARIS Utama Bakamla Eko Susilo Hadi mengaku dirinya diperintah oleh Kepala Bakamla, Laksamana Madya Arie Soedewo, untuk menerima sejumlah uang dari rekanan proyek.

"Sekitar akhir Oktober saya dipanggil komandan saya di kamar beliau. Dia bilang intinya ada bagian untuk Bakamla 7,5%. Mau dikasih dulu 2% dari pihak perusahaan. Saya disuruh cek dulu ketemu dengan pihak vendor," jelas Eko saat menjadi saksi terdakwa Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Eko mengatakan dirinya kemudian bertemu dengan pegawai PT Melati Technofo Indonesia Muhammad Adami Okta untuk menindaklanjuti perintah atasannya itu. Dalam pertemuan itu Adami membenarkan bahwa ada jatah 2% untuk pihak Bakamla.

Eko menyebut ada tiga perintah dari atasannya. Pertama, dirinya diminta menerima 2% tersebut dan memberi tahu Ketua PPK Laksma Bambang Udoyo dan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan.

Mereka masing-masing mendapatkan Rpl miliar, sedangkan untuk kelebihan uangnya dirinya diperintahkan untuk menyimpan lebih dulu.

Menurut Eko, sebelum menyerahkan uang kepada Bambang dan Novel, ia berangkat terlebih dahulu ke Jerman.

Sepulangnya dari Jerman, ia baru menyerahkan uang itu kepada keduanya masing-masing Rpl miliar di ruangannya. Sisanya sebanyak Rp2 miliar ia pegang.

Setelah mendapat masing-masing Rpl miliar. Bambang dan Novel-seperti dituturkan oleh Eko-tidak banyak berkomentar karena keduanya mengaku sudah diberi tahu lebih dulu oleh Arie Soedewo.

Dalam kasus ini, majelis hakim memvonis Eko Susilo Hadi dengan empat tahun tiga bulan kurungan penjara dengan dua bulan subsider dan denda Rp200 juta.

Eko Susilo terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

(Dro/Ant/P-2)





Original Post

KPK Telusuri Uang Ketok RAPBD Jambi

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-1-18

KPK Telusuri Uang Ketok RAPBD Jambi

KPK terus menelusuri pengumpulan uang ketok palu dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018. Untuk menelusurinya, KPK memeriksa tiga saksi terkait kasus itu dengan tersangka Saifudin yang menjabat Asisten Daerah Bidang HI Provinsi Jambi.

"Penyidik memeriksa tiga saksi untuk tersangka Saifudin, yaitu Direktur Utama PT Rudy Agung Laksana Rudy Lidra, Endria Putra dari swasta atau Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Jambi, dan Aliang berprofesi sebagai karyawan swasta," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, kemarin.

Secara umum saat ini penyidik masih mendalami terkait pengetahuan saksi-saksi tentang permintaan uang ketok palu. "Diduga tersangka Arfan dan Saifudin bertugas mengumpulkan uang palu itu," kata Febri.

KPK hingga saat ini telah memeriksa 49 saksi dalam penyidikan kasus tersebut. Unsur saksi terdiri atas anggota DPRD Jambi, Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, staf dan PNS di Pemprov Jambi, serta unsur swasta lainnya.

KPK telah menetapkan empat tersangka terkait kasus tersebut. Anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono diduga sebagai pihak penerima. Selanjutnya, Pit Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Pit Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Arfan, dan Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saifudin.

Ketiganya diduga sebagai pihak pemberi dalam kasus tersebut.

Total uang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus tersebut sebesar Rp4,7 miliar. Diduga pemberian uang itu agar anggota DPRD Provinsi Jambi bersedia hadir untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

Sebelumnya sejumlah anggota DPRD berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan RAPBD 2018 karena tidak ada jaminan dari pihak pemprov.

Untuk memuluskan proses pengesahan itu disepakati pencarian uang yang disebut sebagai uang ketok. Pencarian uang itu dilakukan pada pihak swasta yang sebelumnya telah menjadi rekanan pemprov.

(Dro/Ant/P-2)





Original Post

Auditor BPK Dapat Uang Transpor dari Kemendes

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-1-18

Auditor BPK Dapat Uang Transpor dari Kemendes

Ali Sadli mengaku punya firasat tidak enak sebelum diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 26 Mei 2017.

MANTAN auditor BPK Ali Sadli menyebut mantan atasannya, Rochmadi Saptogiri, mendapat titipan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Titipan itu disebut sebagai uang transportasi.

Hal itu diakui Ali Sadli saat bersaksi untuk terdakwa Rochmadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin. Awalnya beberapa hari sebelum penyerahan uang itu, ia menemui Rochmadi di ruangannya.

"Dia bilang ada titipan dari Sugito (Irjen Kemendes) atau Jarot (Jarot Budi Prabowo. Kasubag TU Kemendes). Yang saya tahu, Sugito dan Jarot tidak mau melewati saya," ungkap Ali di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat. Namun, pada akhirnya Rochmadi lebih

nyaman jika transaksi dilakukan melalui dirinya. Tidak lama kemudian Jarot menghubunginya dan menginformasikan ada titipan dari Sugito untuk Rochmadi.

Beberapa hari setelahnya. Jarot menemui Ali di ruang kantornya. Saat itu Jarot sudah membawa titipan untuk Rochmadi.

"Dia sampaikan, Pak ini ada titipan dari Sugito (Irjen Kemendes) ini hanya uang transpor," ujarnya.

Titipan itudiletakkan ke dalam sebuah tas, kemudian ia menghubungi bawahannya, Choirul Anam, untuk menaruh titipan Sugito ke ruangan Rochmadi. Anam kemudian menaruh titipan itu di bawah kasur di ruangan Rochmadi.

Ali sebelumnya mengaku tak mengetahui isi titipan itu. Akan tetapi, tak berselang lama, Jarot kembali datang ke ruang kerjanya.

Saat itu tim KPK menanyakan titipan yang diberikan Jarot untuk Rochmadi. Dari situ, dia baru mengetahui isi tas itu uang.

Punya firasat

Ali Sadli mengaku punya firasat tidak enak sebelum diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 26 Mei 2017.

"Pada 10 Mei itu sudah feeling. Memang saya akui sebelum saya di-OTT itu saya punya perasaan tidak enak. Bahkan saat petugas KPK masuk pun itu rasanya saya tidak ter-

lalu terkejut karean saya punya feeling," kata Ali Sadli.

Rochmadi dan Ali Sadli didakwa menerima suap Rp240 juta terkait audit laporan keuangan Kemendes PDTT, penerimaan gratifikasi sebesar Rp3.5 miliar serta tindak pidana pencucian uang aktif dan pasif, yaitu menerima mobil Odyssey dari Ali Sadli.

Pemberian pertama dilakukan pada 20 Mei 2017 yang diberikan Kabag Inspektorat Jenderal Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo sebesar Rp200 juta di ruang kerja Ali Sadli. Pemberian selanjutnya pada 26 Mei 2017 yang juga dilakukan oleh Jarot.

"Karena saya tidak pernah minta itu uang," tambah Ali.

"Dalam BAP Saudara pernah Rochmadi mengatakan di musala. Mas mertgaku saja Rp200 juta, nanti saya bantu dari luar. Mendengar itu saya diam saja, lalu masih di musala Rochmadi mengatakan Mas kayaknya saya mengaku saja, lalu saya katakan iya Pak, bagus Pak. Namun, saya tidak tahu apakah Rochmadi mengaku Rp200 juta atau tidak,"Apakah betul?" tanya jaksa KPK.

"Betul," jawab Ali.

Ali juga mengakui pernah dimintai Rochma- ( di untuk dicarikan mobil Honda Odyssey seharga Rp721 juta. Mobil itu dibeli menggunakan KTP palsu atas nama Andika Aryanto dengan foto Rochmadi Saptogiri. (P-2)

Dero Iqbal Mahendra





Original Post

Polisi Geledah Balai Kota Makassar lagi

Media Cetak Media Indonesia Halaman 13
2018-1-18

Polisi Geledah Balai Kota Makassar lagi

TIM Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan kembali menggeledah Balai Kota Makasssar terkait dengan temuan Rpl miliar.

Sebanyak 10 penyidik dari Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Sulsel, kemarin, memasuki Balai Kota Makassar dengan pengawalan dua personel provos bersenjata.

"Ini terkait temuan uang lebih Rpl miliar dan dugaan kasus korupsi pengadaan alat sanggar kerajinan lorong dana UMKM dan pengadaan pohon ketapang." kata Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombes Dicky Sondani.

Penyidik selama sekitar S

jam menggeledah ruangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang terletak di lantai II gedung Balai Kota Makassar.

Polda Sulsel sudah menetapkan empat tersangka untuk kasus dana UMKM sanggar di lorong dan dua tersangka untuk pengadaan pohon ketapang.

"Walaupun sudah ada penetapan tersangka dalam kasus UMKM dan ketapang, penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa saksi," tandas Dicky.

Kepolisian telah menetapkan enam tersangka dalam dua kasus itu.

Mantan Kepala Dinas Ko-

perasi dan UMKM Gani Sir-man telah ditetapkan menjadi tersangka untuk kedua kasus tersebut.

Dua kasus yang ditanganinya ialah dugaan korupsi program sanggar kerajinan lorong yang nilai proyeknya Rpl,025 miliar.

Proyek kedua yakni pengadaan dan penanaman 7.000 pohon ketapang kencana oleh Dinas Lingkungan Hidup Makassar dengan nilai anggar-an sebesar Rp7 miliar melalui APBD 2016.

Pada 3 Januari, penyidik menyita uang tunai lebih dari Rpl miliar saat menggeledah ruangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(BPKAD) Makassar.

Dicky menjelaskan penyidik masih memilah uang sitaan tersebut.

Pasalnya, sebagian dari uang yang disita itu ialah bermata uang asing seperti dolar A-merika Serikat (AS), dolar Australia, mata uang Vietnam, dan euro.

"Yang bisa saya pastikan, kita menggunakan mata uang rupiah dalam bertransaksi dan sistem penggunaan uang di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Seperti gaji memakai rupiah, bukan mata uang a-sing. Nah ini kita mau pastikan status uangnya itu, termasuk uang Rpl miliar itu," katanya.

(LN/PT/WJ/N-1)





Original Post

Gara-gara Perut Kembung, Fredrich Batal Diperiksa KPK

Media Online kompascom
2018-01-18

JAKARTA, - Pengacara yang juga tersangka kasus dugaan merintangi proses penyidikan korupsi e-KTP pada Setya Novanto,Fredrich Yunadi mengaku tidak jadi diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Padahal sebelumnya, menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Fredrich Yunadi sesuai agenda akan diperiksa sebagai tersangka di kasus ini.

Lantaran gagal diperiksa penyidik, Fredrich mengaku mengalami kembung pada perutnya. Ini karena selama menunggu pemeriksaan, dia banyak minum air putih.

"Ya tidak jadi (diperiksa), coba tanya mereka (penyidik). Saya cuman duduk aja, minum air. Duduk minum air perut kembung gitu aja," terang Fredrich, Rabu (17/1/2018) di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com.

Lebih lanjut terkait dengan komisi pengawas Peradi yang meminta klarifikasi ke KPK terkait kasus yang menimpa dirinya. Fredrich mengklaim seorang advokat tidak bisa diproses pidana saat membela kliennya.

"Advokat tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata selama menjalankan tugasnya dalam itikad baik. Yang bisa menentukan advokat itikad baik itu siapa. Kan namanya dewan kehormatan. Yang melakukan namanya sidang kode etik," ungkapnya.

Fredrich menambahkan apabila nantinya dalam proses persidangan kode etik di Peradi, dirinya terbukti bersalah. Dia akan menghormati keputusan tersebut.

"Peradi kan sudah membuat surat kepada KPK . Beri kesempatan organisasi untuk lakukan sidang kode etik. Kalau saya melanggar kode etik silakan diproses. Kalau tidak minta dihentikan. Karena kami punya imunitas," tegasnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan dua tersangka yakni Fredrich dan dokter RS Medika Permata Hijau, Bimanesh. Mereka diduga memanipulasi data medis Setya Novanto agar bisa dirawat untuk menghindari pemeriksaan KPK.

Selain itu, Fredrich juga diduga mengkondisikan RS Medika Permata Hijau dengan memesan satu lantai ruang VIP sebelum Setya Novanto kecelakaan menabrak tiang listrik pada 16 November 2017.

Kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 21 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Fredrich telah ditahan di Rutan KPK, Gedung Merah Putih sejak Sabtu (13/1/2018) sementara Bimanes ditahan di Rutan Guntur sejak Jumat (12/1/2018).

Dalam perkara merintangi penyidikan ini ada tiga saksi yang dicegah ke luar negeri selama 6 bulan ke depan, sejak 8 Desember 2017. Mereka yakni Reza Pahlevi, M Hilman Mattauch, dan Achmad Rudyansyah.

Berita ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Batal Diperiksa, Perut Mantan Pengacara Setnov Mendadak Kembung"

http://nasional.kompas.com/read/2018/01/18/06090101/gara-gara-perut-kembung-fredrich-batal-diperiksa-kpk



Original Post

Ide Menggugat Muncul saat Istirahat di Warung Kopi

Media Cetak Jawa Pos Halaman 21
2018-1-18

Ide Menggugat Muncul saat Istirahat di Warung Kopi

Sepeda motor sudah hampir

dua minggu diperbolehkan

kembali melintas di Jalan M.H.

Thamrin dan Medan Merdeka

Barat, Jakarta Pusat. Di balik

penghapusan larangan tersebut,

ada nama pengemudi ojek

online Didi Iskandar yang

memenangi gugatan

di Mahkamah Agung (MA).

PRIIITTT!!! Suara peluit yang nyaring dari seorang polisi lalu lintas (polantas) siang itu membuyarkan konsentrasi Didi saat mengendarai motor bebek. Sambil

memelankan laju motor, dia akhirnya melipir untuk meladeni teguran polisi tersebut.

Alangkah kagetnya Didi saat aktivitasnya sebagai tukang ojek siang itu justru berbuah tilang. Begitu diberi penjelasan oleh polisi tersebut, Didi baru sadar bahwa dirinya telah melanggar rambu lalu lintas yang melarangnya melewati sepanjang Jalan M.H. Thamrin hingga Medan Merdeka Barat "Mau nggak mau ya sidang. Soalnya, waktu itu, saya narik ke arah Medan Merdeka Barat dan belum tahu bahwa ada larangan ke arah situ," tuturnya saat ditemui Jawa Pos di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (16/1)

Awalnya, Didi masih cuek ketika mendapatkan pengalaman tilang seperti itu. Dia pun datang langsung ketika dijadwalkan melalui prosedur sidang yang tentu menyita waktu kerjanya sebagai pengemudi ojek.

Sejak terbitnya peraturan pembatasan motor, hari demi hari dilaluinya dengan berusaha menaati peraturan untuk tidak melewati jalan protokol itu. Dia menuturkan, berhenti melewati dua jalan tersebut sering membuatnya harus bekerja ekstrakeras. Sebab, dia harus berputar lebih jauh jika ingin menjemput penumpang ojek yang telah memesan jasanya

Bahkan, pada awal ditetapkannya peraturan itu, dia sempat lupa dan harus kembali mendapatkan . teguran dari pihak berwajib.

Ayah dua anak tersebut pun tetap berusaha mematuhi Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan M.H. Thamrin yang dibuat pada era kepemimpinan mantan Gubernur Basuki T. Purnama atau Ahok Namun, tidak bisa dimungkiri, banyak rekan seprofesinya yang juga mengeluhkan adanya pergub itu.

Berbagai alasan pun mengiringi keluhan tersebut Ada yang merasa harus memutar rute lebih jauh ketika akan pick up penumpang hingga berkali-kali terpaksa mendapat cance/jika si penumpang merasa telah menunggu terlalu lama. Hingga pada suatu kesempatan ngopi santai di sebuah warung kopi, tanpa sengaja, Didi bertemu dengan seorang advokat yang mendengar keluhan terkait pergub pembatasan lalu lintas sepeda motor itu.

Mengetahui bahwa larangan pembatasan motor tersebut membuat berbagai dampak pada kalangan pengemudi ojek, advokat itu memberikan nasihat kepada Didi untuk menempuh jalur hukum dengan mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Agung (MA). Awalnya, Didi masih ragu apakah langkah tersebut akanefektif dal am mengubah kebijakan yang telah ada. Terlebih, lawannya secara hukum pun tidak main-main, gubernur DKI.

Namun, dia pun tidak ambil pusing dengan hal itu. Bagi dia, asas keadilan bagi seluruh masyarakat pun harus dijunjung tinggi. Dukungan dari rekan-

rekan maupun keluarga pun menyertainya ketika akan mendaftarkan gugatan. Tanpa pikir panjang, dia resmi meng-gugatpergub tersebut. Tujuannya hanya satu, sepeda motor bisa diberi keadilan untuk kembali melewati dua kawasan itu.

"Akhirnya, saya berinisiatif mewakili unek-unek teman-teman (pengemudi ojek) saja. September 2017 akhirnya resmi daftarkan gugatan," jelasnya. Pria berusia 36 tahun tersebut menuturkan, pendaftaran gugatan ke MA tidak terlalu susah seperti yang dipikirkan. Dia hanya perlu mengumpulkan surat-surat dan identitas penting seperti SIM, STNK, dan KTP-nya serta rekan-rekan sesama pengemudi ojek.

Yang juga membuatnya bersemangat adalah banyak rekannya yang kooperatif dengan ikut mengumpulkan secara kolektif persyaratan-persyaratan pendaftaran gugatan itu. Tidak main-main, lebih dari 50 pengemudi ojek ikut dalam pendaftaran gugatan tersebut. Dalam pendaftaran gugatan itu, Didi dibantu kuasa hukumnya Sebab, dia tidak terlalu tahu tentang birokrasi dan tetek bengeksisiem hukum tata negara

Didi pun merasa terbantu oleh tim advokat yang jika dilihat dari salinan putusan surat MA berjumlah 17 orang. Dia patuh pada seluruh prosedur dalam proses gugatan tersebut. Bagi dia tetap berpegang teguh pada tujuan awal adalah komitmen yang harus pegang teguh.

Menurut Didi, asas keadilan dengan tidak pandang bulu untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pengguna jalan pun harus ditegakkan." Ye kan demi keadilan juga Banyak warga yang ngehili juga kan. Ye kalau kami (pengendara motor) kagak boleh masuk (ke Jalan M.H. Thamrin dan Medan Merdeka Barat), (kendaraan) yang lain juga mestinya nggak boleh juga kan" ujarnya dengan logat khas Betawi.

Sejak awal mengajukan gugatan, duda itu pun yakin akan menang. Sebab, dia beberapa kali membaca berita di berbagai media bahwa Gubernur DKI Anies Baswedan pun memiliki pandangan dan gagasan serupa untuk membatalkan pergub yang berlaku sejak akhir 2014 tersebutSaya sih banyak berdoa saja Yah, aUuundidiUah putusannya menang," tambahnya

Didi menjelaskan, selama pengajuan gugatan itu, dirinya tidak mengeluarkan uang sepeser pun.

Bahkan, untuk membayar jasa advokat saja dia tidak mengeluarkan dana Berdasar pengetahuan Didi, para advokat tersebut tidak mengajukan sejumlah dana atau tarif tertentu dalam menjembatani keinginan pengemudi ojek untuk menggugat pergub itu.

Didi dan rekan-rekannya hanya mengeluarkan dana untuk berangkat ke MA yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Sisanya, mereka tidak merogoh kocek untuk mendapatkan kemenangan tersebut.

Ayah Lutfiah Azahra dan Muhammad Lutfi Ar Rasyid itu bercerita, berbagai kisah tidak mengenakkan pun sempat dialami selama pergub pembatasan motor tersebut berlaku. Menurut dia, sebagai pengemudi ojek online, kecepatan dalam pick up penumpang menjadi poin utama yang harus diperhatikan.

Sebab, dari pengalamannya, para penumpang yang telah melakukan booking kerap mendadak membatalkan pesanan jasa ojek. Alasannya, penumpang enggan terlalu lama menunggu driver. "Nah, yang sering bikin lama itu ya jika saya harus muter kalau misal penumpang saya di sekitar jalan-jalan yang sebelumnya dilarang itu. Apalagi, kalau jam-jam sibuk yangpesan di jalur itu banyak banget," tuturnya.

Didi menjelaskan, pada jam-jam tersebut, pesanan tidak hanya berupa angkutan orang. Banyak juga pesanan jasa pengiriman makanan maupun barang yang harus diladeni.

Selain itu, suatu ketika, dia pernah mendapati korban kecelakaan di sekitar kawasan M.H. Thamrin. Sejurus kemudian, dia pun langsung berinisiatif menolong korban tabrak lari tersebut untuk membawanya ke rumah sakit. Namun, niat baiknya justru terhambat karena harus berputar jika ingin menuju RS Budi Kemuliaan yang tidak jauh dari jalan M.H Thamrin.

Meski dapat membawa korban tersebut ke rumah sakit, perjalanannya memakan waktu lama karena tidak bisa langsung melintasi Jalan M.H. Thamrin-Medan Merdeka Barat. Dengan adanya pembatasan tersebut, ruang geraknya pun dibatasi. Didi merasa mobilitasnya dihalang-halangi berbagai peraturan yang tidak memihak pada kepentingan bersama dan asas keadilan.

Bahkan, dia pun mendukung anggapan yang menyebutkan bahwa cukup banyak aktivitas ekonomi warga, khususnya masyarakat menengah ke bawah, yangterjadi di dua jalan protokol itu. Alasan tersebut pun sejalan dengan pasal 17 yang tertera pada UU Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal itu menyebutkan, setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. "Dengan itu, saya berharap jangan sampai dilarang lagi lali (sepeda motor). Sebab, saya dengar-dengar, kalau sudah ada MRT, ada kabar motor dilarang lagi. Tapi, saya kagak tahu juga apa itu benar. Mudah-mudahan enggak lah ya Susah kalau dilarang terus mah" tuturnya.

Harapan tersebut tentu beralasan. Bagi Didi, ojek menjadi salah satu altematif primadona bagi masyarakat untuk sarana transportasi yang cepat dan gesit dalam melintasi jalanan ibu kota Semestinya, lanjut dia, pemerintah memberikan berbagai fasilitas infrastruktur transportasi yang nyaman bagi masyarakat, bukan malah pelarangan.

Setelah memenangi gugatan itu. Didi merasa lega Sebab, hal tersebut dapat menjadi cerminan bahwa masih ada keadilan hukum bagi seluruh elemen masyarakat. Terutama rakyat kecil yang selama ini cenderung terpinggirkan. Dia pun tidak dapat menutupi kegembiraannya setelah mendapat kabar bahwa MA memenangkan gugatan yang dilayangkannya

Didi yang kala itu tengah melaju di atas motor bebek lawasnya sempat melipirdan menghentikan perjalanan ketika dihubungi salah seorangkuasa hukum yang menangani perkaranya. Dia diberi tahu bahwa gugatannya menang di MA. "Saya dihubungi via WliatsApp. Lagi narik, akhirnya saya berhenti dulu di sekitar Sarinah. Alhamdulillah deh, jadi nggak bingung lagi, nggak perlu muter-muter jauh lagi. Jalan itu memang untuk masyarakat," ucapnya.

(co3/fai) / DINDA JUWITA





Original Post

Pilot Buron Pemerintah Ikut Tewas

Media Cetak Media Indonesia Halaman 15
2018-1-18

Pilot Buron Pemerintah Ikut Tewas

CARACAS, VENEZUELA

PEMERINTAH Venezuela pada Selasa (16/1) mengumumkan, pilot pembelot, Oscar Perez, 36, termasuk di antara tujuh teroris yang tewas dalam serangan polisi sehari sebelumnya.

Polisi menggrebek Perez dan kelompok bersenjata yang bersembunyi di luar Kota Caracas pada Senin (15/1) dan memicu baku tembak sengit. Dalam insiden itu dua polisi tewas.

Awalnya informasi tentang Perez masih samar, apakah dia ikut terbunuh atau tertangkap. Keluarga Perez kemudian meminta kepastian tentang kondisi pilot tersebut dari pemerintah. Hal itu direspons pihak penguasa dengan mengeluarkan

pengumuman tersebut.

Seperti diketahui, Perez dicari sejak dia menerbangkan

sebuah helikopter curian untuk mengebom gedung Mahkamah Agung Venezuela saat klimaks

demonstrasi antipemerintah pada Juni lalu.

Presiden Venezuela, Nicolas Madura, menuduhnya mencoba melakukan aksi kudeta dan membayar agen rahasia Amerika Serikat, CIA. Menteri Dalam Negeri Venezuela, Nestor Reverol, mengatakan empat laki-laki dan dua perempuan yang ditangkap dalam Operation Gideon sedang menjalani proses penuntutan.

"Tindakan yang dilakukan geng kriminal itu sudah memenuhi syarat sebagai aksi terorisme. Mereka melakukan serangan yang jelas-jelas mencolok untuk menyasar target sebuah institusi yang demokratis," kata Reverol yang diapit pejabat militer dan polisi senior.

(AFP/Ire/I-4)





Original Post

Tersangka Korupsi Pembangunan Tower Bank Jabar Ditahan

Media Online republika.co.id
2018-01-18

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung menahan tersangka dugaan korupsi pembangunan Tower Bank Jabar di Jalan Gatot Subroto Kaveling 93 Jakarta Selatan, Tri Wiyasa, ke Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejagung. Tri Wiyasa merupakan Direktur Utama PT Comradindo Lintasnusa Perkara (CLP) dan sempat masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). "Kami menetapkan Tri Wiyasa sebagai tersangka pada Rabu (17/1), dan langsung ditahan sampai 20 hari ke depan," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Adi Toegarisman di Jakarta, Rabu (17/1) malam.

Pihaknya menetapkan Tri Wiyasa sebagai tersangka kembali dalam kasus tersebut dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang baru, setelah sebelumnya yang bersangkutan menang dalam gugatan praperadilan. Sebenarnya, dalam kasus itu Kejagung menetapkan dua tersangka, Tri Wiyasa dan Wawan Indrawan selaku Kepala Divisi Umum Bank Jawa Barat (BJB).

Wawan dihukum delapan tahun penjara. Vonis kasasi MA diputus sekitar dua bulan lalu. Saat ini Wawan sudah dieksekusi di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Sedangkan Tri Wiyasa melarikan diri saat akan ditahan dan diajukan ke pengadilan. Kemudian dia mengajukan gugatan praperadilan yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan bahwa sprindik dari jaksa tidak sah.

"Dengan putusan terhadap terpidana Wawan yang memiliki kekuatan hukum tetap, penyidik meyakini bahwa penyidikan dugaan korupsi itu sudah benar. Kami tentunya tidak diam dan memeriksa kembali proses persidangan terpidana Wawan hingga berkeyakinan Tri Wiyasa terlibat dalam kasus itu," paparnya.

Kasus korupsi itu berawal dari direksi Bank BJB yang berhasrat memiliki kantor cabang di Jakarta, kemudian mereka membeli 14 dari 27 lantai gedung T-Tower di Jalan Gatot Subroto Kaveling 93, Jakarta Selatan. Agar rencana berjalan mulus, pihak BJB bernegosiasi dengan PT CLP, perusahaan teknologi informasi yang mengklaim sebagai pemilik lahan di Kav 93 tersebut. Ternyata ada kesepakatan terkait dengan harga pembelian tanah Rp 543,4 miliar.

Hasil rapat direksi BJB, manajemen menyetujui membiayai dengan uang muka 40 persen atau sekitar Rp 217,36 miliar pada 12 November 2012 dan sisanya dicicil senilai Rp 27,17 miliar per bulan dalam kurun waktu satu tahun. Kejanggalan transaksi itu perlahan diketahui. Mulai dari kepemilikan status tanah sehingga rawan terjadi sengketa. Harga tanah jauh di atas harga pasar sehingga pembayaran uang muka menyalahi ketentuan.

Bahkan, terkuak PT CLP ternyata bergerak di bidang informasi teknologi bukan properti. Akibat kecerobohan manejemen Bank BJB dan tidak profesionalnya PT CLP, negara menderita kerugian Rp 217 miliar.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/01/18/p2q5ap384-tersangka-korupsi-pembangunan-tower-bank-jabar-ditahan



Original Post

Terdakwa Korupsi Alkes di Medan Dituntut 18 Bulan Penjara

Media Online republika.co.id
2018-01-18

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Dua terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) RSUD dr Pirngadi Medan Tahun 2012 dituntut masing-masing 18 bulan penjara. Keduanya dinilai bersalah melakukan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp1,1 miliar.

Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Netty Silaen dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Medan, Rabu (17/1). Kedua terdakwa, yakni mantan Wakil Direktur Bidang Administrasi RSUD Pirngadi, M Yasin Sidabutar dan mantan Kasubbag, Sukartik selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Menuntut kedua terdakwa masing-masing selama satu tahun dan enam bulan penjara dan denda Rp50 juta subsider enam bulan kurungan," kata JPU Netty di hadapan majelis hakim yang diketuai Wahyu Setyo Wibowo, Rabu (17/1).

JPU menilai, kedua terdakwa telah melanggar Pasal 3 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Hal yang memberatkan, keduanya tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Sedangkan hal yang meringankan, kedua terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya," ujar JPU Netty.

Dalam dakwaan JPU sebelumnya, program pembinaan upaya kesehatan sebesar Rp5 miliar ditandatangani Direktur RSUD Pirngadi Medan, Amran Lubis selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada 5 Agustus 2012. Rumah sakit ini mendapat anggaran pengadaan alkes dan KB melalui APBN TA 2012 sebesar Rp4.955.000.000.

Sukartik didakwa tidak menjalankan tugas dan wewenangnya secara penuh sebagai PPK melainkan menyerahkannya kepada petugas pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan lelang barang alkes dan KB tersebut hanya untuk memenuhi formalitas karena pemenang telah diatur. Sementara Yasin didakwa melakukan tindakan yang bukan wewenangnya, yakni menandatangani pencairan dana walau tidak punya surat keputusan (SK).

Berdasarkan hasil penghitungan auditor BPKP Sumut, perbuatan kedua terdakwa menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1.170.228.000. Kerugian negara dalam kasus ini sudah dikembalikan.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/01/18/p2q43r335-terdakwa-korupsi-alkes-di-medan-dituntut-18-bulan-penjara



Original Post

Putusan Jaminan Warga Australia Terduga Mata-Mata Ditunda

Media Online republika.co.id
2018-01-18

REPUBLIKA.CO.ID, PHNOM PENH -- Mahkamah Agung Kamboja telah menunda keputusan tentang jaminan bagi seorang sineas asal Australia James Ricketson hingga tanggal 31 Januari.

Poin utama:

James Ricketson ditahan di penjara karena tuduhan ia adalah mata-mata asing

James Ricketson adalah tokoh yang dianggap memecah belah warga Kamboja - populer di kalangan orang miskin tapi dua kali dihukum karena penghinaan terhadap LSM

Penangkapannya terjadi saat Kamboja menghancurkan institusi media dan demokrasi

http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/abc-australia-network/18/01/17/p2pf5g366-putusan-jaminan-warga-australia-terduga-matamata-ditunda



Original Post

Pengusaha yang Suap Eks Dirjen Hubla Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Media Online Detikcom
2018-01-18

Jakarta -
Mantan Komisaris PT Adhiguna Keruktama (AGK) Adi Putra Kurniawan akan menjalani sidang vonis kasus suap eks Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono. Adi menyuap Tony Budiono sebesar Rp 2,3 miliar.

"Iya benar hari (sidang putusan)," kata jaksa KPK M Takdir ketika dimintai konfirmasi, Kamis (18/1/2018).

Adi Putra Kurniawan sebelumnya dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan. Adiputra Kurniawan diyakini jaksa terbukti terlibat dalam kasus suap eks Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono.

Jaksa menyatakan Adiputra Kurniawan menyuap Tony Budiono sebesar Rp 2,3 miliar. Suap itu dilakukan untuk memuluskan perizinan pengadaan proyek-proyek di Ditjen Hubla.

Uang suap itu diberikan agar Tony memuluskan perizinan PT AGK dan memenangkan PT AGK sebagai pelaksana proyek di Ditjen Hubla. Proyek-proyek itu di antaranya Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) untuk PT Indominco Mandiri, PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Banten, dan KSOP kelas I Tanjung Emas Semarang.

Selain itu, Adiputra juga disebut jaksa memiliki 21 rekening dengan identitas palsu salah satunya denga nama Joko Prabowo. Rekening-rekening itu sengaja diberikan sebagai media untuk memberikan suap.

Suap itu diberikan pada Agustus 2016 di ruang kerja Tony, di Gedung Karsa lantai 4 Kemenhub. Terdakwa memberikan suap melalui kartu ATM Mandiri Visa Platinum Debit beserta PIN dan buku tabungan Mandiri atas nama Joko Prabowo kepada Tonny.

Atas perbuatannya, Adi Putra dikenakan Pasal 5 huruf b UU nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor sebagaiman diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor juncto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.
(fai/aan)

https://news.detik.com/berita/d-3820573/pengusaha-yang-suap-eks-dirjen-hubla-jalani-sidang-vonis-hari-ini



Original Post

Jadi Mensos, Akankah Idrus Marham Hadiri Sidang Novanto Hari Ini?

Media Online Detikcom
2018-01-18

Jakarta -
Setya Novanto akan kembali menjalani persidangan kasus korupsi e-KTP hari ini dengan agenda masih pemeriksaan saksi. Rekan Novanto saat masih aktif di Golkar, Idrus Marham selalu setia mengawal sidang tersebut. Akankah Idrus setia mengawal sidang Novanto setelah menjabat sebagai menteri sosial?

"Saya kira nggak ada masalah (kalau datang ke sidang) ya," ujar Idrus ketika ditanyai perihal tetap setia atau tidak menemani Novanto kala sudah menjadi menteri.

Hal itu disampaikan Idrus setelah dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Mensos menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang akan berlaga dalam Pilgub Jatim, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2018).

Idrus menerangkan jabatan tak mempengaruhi hubungan persahabatannya dengan Novanto. Sebagai sahabat, Idrus akan tetap memberi dukungan moril. Idrus mengatakan pelajaran agama yang diyakininya yaitu tak pergi saat saudara tertimpa kesulitan.

"Ada saudara kita ditimpa musibah, wajib hukumnya kita datang dan di sini ada kontradiksi-kontradiksi tidak boleh. Kalau kita politik, begitu ada musibah, ada apa-apa dan tiba-tiba hilang semua, agama tidak mengajarkan seperti itu," jelas dia.

Idrus memang hampir selalu hadir dalam Pengadilan Tipikor Jakarta ketika Novanto menjalani persidangan. Dia kerap duduk di barisan terdepan di kursi pengunjung bersama istri Novanto, Deisti Astriani Tagor.
(aud/rvk)

https://news.detik.com/berita/d-3820550/jadi-mensos-akankah-idrus-marham-hadiri-sidang-novanto-hari-ini



Original Post

Eks Dirjen Hubla Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Media Online metrotvnews.com
2018-01-18

Jakarta: Mantan Dirjen Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono bakal menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, hari ini. Agenda sidang berisi pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tonny terbelit kasus dugaan suap perizinan pekerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah. Tonny diduga menerima Rp2,3 miliar dari Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adi Putra Kurniawan.





Uang itu diberikan oleh Adi Putra menggunakan modus yang tergolong baru. Modus tersebut yakni, Adi Putra menyerahkan buku tabungan serta kartu ATM kepada Tonny. Uang itu kemudian diberikan oleh Adi Putra secara bertahap kepada Tonny dalam rentang waktu Agustus 2016 hingga Agustus 2017.

Pemberian uang diduga terkait proyek pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Pulang Pisau, Kalimantan Tengah tahun anggaran 2016 dan pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur.

Selain itu, uang tersebut juga diduga sebagai bentukterima kasihAdi kepada Antonius karena telah menyetujui penerbitan Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) untuk PT Indominco Mandiri, PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Banten dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas Semarang. Proyek-proyek tersebut diketahui dikerjakan oleh PT Adhiguna Keruktama.

Atas perbuatannya, Tonny diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dalam kasus ini, Adi Putra selaku pemberi suap telah lebih dulu menjalani proses persidangan. Pada hari ini juga, Adi Putra juga dijadwalkan menjalani sidang putusan.

Sebelumnya, Adi Putra dituntut empat tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta subsider 5 bulan kurungan. Jaksa menilai Adi Putra telah bersalah menyuap seorang pejabat negara.

Adi Putra dinilai terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
(AGA)

http://news.metrotvnews.com/hukum/GNlJz7gk-eks-dirjen-hubla-jalani-sidang-perdana-hari-ini



Original Post

Media