Buka Penyelidikan Baru Kasus Gatot Pujo, KPK Duga Ada Pelaku Lain

Media Online Detikcom
2018-01-20

Jakarta -
KPK memulai penyelidikan baru kasus suap yang menjerat mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Alasannya, diduga ada pelaku lain dalam kasus suap tersebut.

"Ada tim yang ditugaskan untuk melakukan pendalaman atau pengembangan perkara yang pernah kita proses sebelumnya. Karena memang ditemukan ada informasi-informasi yang harus ditelusuri lebih lanjut tentang dugaan pelaku lain," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (19/1/2018).

Namun Febri tak menyebut dugaan pelaku lain itu berasal dari mana. Sebelumnya, ada sejumlah nama anggota DPRD Sumut yang pernah dipanggil sebagai saksi maupun ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan suap dari Gatot.

"Kami sedang mempelajari lebih lanjut informasi-informasi yang sudah kita dapatkan dan analisis kembali dari kasus sebelumnya," ujar Febri.

Sebagai informasi, Gatot divonis 4 tahun penjara pada Maret 2017 di PN Medan. Gatot terbukti menyuap pimpinan dan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 senilai Rp 61,8 miliar.

Kemudian, Pengadilan Tipikor Jakarta pada 1 Maret 2017 menjatuhkan vonis 4-4,5 tahun penjara kepada tujuh anggota DPRD Sumut, yaitu Muhammad Affan Arifin, Bustami, Zulkifli Husein, Parluhutan Siregar, Budiman Nadapdap, Zulkifli Effendi, dan Guntur Manurung. Mereka terbukti bersama-sama menerima suap terkait dengan pengesahan APBD hingga pembatalan pengajuan hak interpelasi dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Ada pula empat pimpinan DPRD Sumatera Utara, yakni Ajib Shah, Saleh Bangun, Chaidir Ritonga, dan Sigit Pramono Asri, yang divonis 4 tahun hingga 4,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada 15 Juni 2016. Mereka berempat terbukti menerima uang suap yang dikenal dengan sebutan \'uang ketok\' dari Gatot untuk memuluskan persetujuan APBD Pemprov Sumut tahun anggaran 2012 hingga 2015.
(HSF/bag)

https://news.detik.com/berita/d-3824074/buka-penyelidikan-baru-kasus-gatot-pujo-kpk-duga-ada-pelaku-lain



Original Post

KPK Juga Perlu Dilibatkan

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-1-20

KPK Juga Perlu Dilibatkan

Pemberantasan korupsi sektor swasta akan diatur dalam Rancangan kitab

Undang undang Hukum Pidana. Kewenangannya diberikan ke kepolisian dan kejaksaan.

JAKARTA, KOMPAS - Dewan Perwakilan Rakyat sebaiknya tetap melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan korupsi di sektor swasta yang akan diatur dalam Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana. Hal ini akan membuat upaya pemberantasan praktik korupsi di sektor publik dan swasta bisa lebih efektif.

Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah berniat mengatur upaya pemberantasan korupsi di sektor swasta dalam Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) yang akan dilaksanakan oleh Kepolisian Negara RI (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dewan Perwakilan Rakyat berencana tidak melibatkan KPK karena dinilai berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK hanya menangani kasus tindak pidana korupsi yang me-

libatkan penyelenggara negara dan orang lain yang turut serta di dalamnya.

Pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji, di Jakarta, Jumat (19/1), mengatakan, upaya pemberantasan korupsi, baik di sektor swasta maupun publik, merupakan tugas semua lembaga penegak hukum. KPK yang kini memimpin upaya pemberantasan korupsi, ujar Indriyanto, justru perlu dilibatkan dalam menindak korupsi di sektor swasta.

"Jangan sampai ada aturan korupsi dalam RKUHP yang menimbulkan diskriminasi terhadap penegakan hukum, terutama bagi KPK yang menangani korupsi dalam bentuk apa pun," kata Indriyanto.

Menurut dia, poin pemegang tugas, pokok, dan fungsi dalam penindakan korupsi swasta bisa dicantumkan dalam RKUHP tanpa perlu merevisi UU KPK. DPR dan pemerintah sepakat mema-

sukkan pasal tentang penyuapan sektor swasta di RKUHP yang mengacu Pasal 21 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Antikorupsi (UNCAQ tahun 2003 yang diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 {Kompas, 19/1).

Berkait rencana ini, anggota Panitia Kerja (Panja) RKUHP DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, mengatakan, RKUHP hanya mengatur pidana formil. Aturan detail mengenai kewenangan lembaga penegak hukum terdapat di undang-undang sektoral, seperti UU No 30/2002.

"Kalau KPK mau menangani korupsi di sektor swasta, mau tidak mau harus berani meminta DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang KPK," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat

Adapun anggota Panja RKUHP DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Taufiqulhadi, menga-

takan, Panja RKUHP sebenarnya belum membahas secara detail mengenai wewenang penindakan kasus korupsi di sektor swasta. Menurut Taufiqulhadi, aturan mengenai kewenangan akan dibahas dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang akan dibahas sesudah RKUHP disahkan jadi undang-undang.

"Kalau mau ditelisik, (kasus korupsi di sektor swasta) memang sudah tidak masuk dalam kewenangan KPK. Namun, itu biar nanti dibahas lebih lanjut dalam RKUHAP. Begitu ini (RKUHP) selesai, kami langsung bahas RKUHAP," katanya.

DPR dan pemerintah menginginkan RKUHP selesai dibahas pada Februari ini. Salah satu pasal yang disepakati masuk dalam RKUHP adalah mengenai korupsi di sektor swasta. Dengan demikian, tidak hanya korupsi yang merugikan keuangan negara, korupsi di sektor swasta

yang tidak melibatkan pejabat publik kini juga dapat menjadi sasaran lembaga penegak hukum.

Mencontoh Singapura

Saat ditanya mengenai hal ini, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, KPK sebenarnya tetap bisa menangani korupsi swasta tanpa perlu ada revisi UU No 30/2002 seperti yang dikemukakan Panja RKUHP DPR

"Cukup dimasukkan dalam bagian KUHP yang sedang disusun itu," ujar Agus.

Agus mencontohkan praksis pemberantasan korupsi di negara lain yang dinilai efektif, seperti Singapura. "Sebaiknya KPK juga diberi peran untuk menangani korupsi swasta Lembaga anti-rasuah di Singapura, yaitu CPIB, menangani korupsi swasta. Bahkan, sampai 90 persen dari kasus yang ditangani CPIB merupakan korupsi swasta," kata Agus.

(IAN/AGE)





Original Post

PNS Terpidana Masih Bekerja di Sulut

Media Cetak Kompas Halaman 1
2018-1-20

PNS Terpidana Masih Bekerja di Sulut

JAKARTA, KOMPAS - Sebanyak 83 pegawai negeri sipil yang sudah berstatus sebagai terpidana perkara tindak pidana korupsi hingga kini ternyata masih bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta 15 pemerintan 1 kabupaten dan kota. Mereka masih menerima gaji dan berbagai fasilitas, bahkan mendapat kenaikan pangkat, yang tidak lagi menjadi haknya.

Mereka merupakan pegawai negeri sipil (PNS) yang memiliki posisi sebagai anggota staf biasa hingga pejabat daerah dan diduga bisa tetap aktif bekerja karena ada yang membiarkannya. Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan kejaksaan berkaitan dengan hal ini karena pembayaran remunerasi serta pemberian fasilitas terhadap PNS terpidana perkara tindak pidana korupsi (tipikor) diduga menimbulkan kerugian negara.

Kepala Kantor Regional XI BKN Manado, Sulut, English Nainggolan, ketika dihubungi dari Jakarta, Jumat (19/1), mengatakan, temuan ini baru sebagian kecil. "Apabila ditelusuri lebih jauh, jumlahnya akan lebih banyak dibandingkan yang kami temukan," katanya.

English mengatakan, penelusuran yang dilakukan BKN Manado dilakukan sejak Oktober lalu, setelah mendapatkan nama-nama terpidana kasus tipikor yang bekerja di lingkungan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Utara. English menjelaskan, BKN menerima 145 nama PNS terpidana perkara tipikor dari Pengadilan Tipikor Manado yang ketika disinkronkan menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan

Kepegawaian BKN, ada 83 orang yang masih aktif bekerja

English mengatakan, data tersebut merupakan data yang diperoleh dari pengadilan tipikor yang mengadili perkara tipikor secara terpusat di Manado sejak 2012. "Kami belum menelusuri data-data lama. Ada kemungkinan akan terus bertambah," ujarnya.

Ditemui di Manado, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw menyatakan, masalah ini diketahui dari laporan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut kepada Gubernur Sulut Olly Dondo-kambey. Oleh karena itu, pihaknya sudah meminta BKD menyiapkan data untuk ditindaklanjuti secara hukum.

Kepala BKD Sulut Femmy Suluh mengatakan, 83 PNS terpidana perkara tipikor berasal dari 15 kabupaten/kota di Sulut. Dari pemeriksaan awal, ada enam PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulut masih aktif bekerja dan menerima gaji.

Surati kepala daerah

BKN Manado juga menemukan hal serupa di Gorontalo. Menurut English, berdasarkan data tahun 2014 yang diperoleh tim BKN dari Pengadilan Tipikor Manado, ada 31 PNS di Gorontalo yang menjadi terpidana perkara tipikor-dan telah berkekuatan hukum tetap-masih aktif bekerja serta menerima remunerasi seperti biasa.

"Kami sudah menyurati semua kepala daerah. Hanya yang menyedihkan, ada kepala daerah yang menyatakan tidak akan memberhentikan yang bersangkutan. Kami hanya melaksanakan peraturan perundangan yang ada," tuturnya

Saat dikonfirmasi tentang hal ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Muhammad Rum mengatakan, jaksa sudah mengeksekusi PNS terpidana perkara tipikor yang telah berkekuatan hukum tetap. Berkaitan dengan pemberhentian mereka sebagai PNS, kata Rum, itu merupakan kewenangan BKN.

Sesuai amanat Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Nasional (ASN), PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

Di Jakarta, Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Mohammad Ridwan mengatakan, sikap dan tindakan BKN sesuai dengan tugas dan kewenangan lembaga ini tentang pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma manajemen kepegawaian sesuai amanat Undang-Undang ASN.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Irham Dilmy mengatakan, pihaknya juga menemukan hal serupa dengan BKN. Menurut Irham, hal itu tidak hanya terjadi di satu provinsi, tetapi juga di seluruh Indonesia

"Ada yang masih kerja Ada yang kembali lagi (setelah menjalani hukuman). Pokoknya macam-macam. Ini menunjukkan sistem pengawasan kita masih sangat lemah," ujarnya

(MHD/ZAL/IAN)





Original Post

BKN Sinyalir Banyak PNS Korupsi Tak Diberhentikan

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 2
2018-1-20

BKN Sinyalir Banyak PNS Korupsi Tak Diberhentikan

JAKARTA Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebut masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti korupsi, tapi tetap aktif bekerja. Setidaknya puluhan PNS di Sulawesi Utara masih berstatus aktif dalam sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK), meski sudah divonis berkekuatan hukum tetap.

Kepala Biro (Karo) Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan, sudah seharusnya setiap PNS yang terbukti terlibat dalam kasus korupsi segera diberhentikan. Namun, masih banyak daerah yang mengabaikannya. "Secara umum sebenarnya BKN sudah mensinyalir ada PNS terbukti korupsi, tapi statusnya masih aktif di SAPK kami. Bahkan ada yang sudah incracht, dihukum, bebas, lalu diangkat lagi. Itu seharusnya tidak boleh. Memang jumlahnyabelum kami hitung," katanya di Jakarta kemarin.

Dia menilai ada beberapa hal yang menyebabkan para PNS ini tidak diproses sebagaimana mestinya. Salah satunya ada kesengajaan dari pemerintah daerah (pemda) tidak menyampaikannya. Padahal, tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan, tanpa memandang masa tahanan, harus diberhentikan. "Tidak dilakukan karena kedekatan politik, karena tidak enak, dan rasa kasihan karena anaknya mas ih kecil-kecil," ungkapnya.

Dia mengaku bahwa pelaporan ini sangat tergantung

pemda masing-masing. Terlebih PNS seolah-olah menjadi kekuasaan pejabatpembinake-pegawaian (PPK) yang notabene adalahkepala daerah. "Sepanjang SAPK belum di-update tidak bisa ditentukan. Tapi kalau sudah oke dari daerah kita kasih flag. Jadi gajinya tidak akan dibayarkan," ungkapnya.

Selain itu, dia mengaku kesulitan mengidentifikasi keputusan pengadilan yang sudah sudah incracht. Pasalnya, dalam putusan tersebut tidak menyertakan NIP dan hanya nama. Di sisi lain, tidak semua kepala kantor regional (kan-reg) BKN yang aktif menyisir nama dalam putusan pengadilan dengan data kepegawaian. "Kalauhanya nama, misalnya Ridwan, ini Ridwan mana? Kan banyak. Jadi kami hanya mencoba mencocokkan. Tapi untuk mempermudah ini kita lakukankerja sama dengan MA dan Kemenkum-ham," tuturnya.

Sementara itu, Kantor Re-gionalXI BKN Manado bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Kota Manado telah menyisir PNS yang terbukti terlibat tindak pidana korupsi dan telah dijatuhi putusan pengadilan. Dari hasil penyisiran tercatat 145 nama PNS yang diserahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Manado. "Dari jumlah tersebut 83 PNS masih berstatus aktif berdasarkan hasil sinkronisasi data dengan SAPK," kata Kepala KanregXI BKN Manado Eng-

lish Nainggolan.

Menindaklanjuti temuan itulangsung English berkoordinasi dengan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sulawesi Utara Tangga dan Kepala Kejaksaan Negeri Manado untuk mengambil langkah pemberhentian PNS yang terbukti korupsi. Sebanyak 83 PNS aktif tersebut diketahui merupakan pegawai yang tersebar di pemerintahan kabupaten, kota dan Provinsi Sulut.TNSaktiftersebutharus diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penegakan peraturan harus dilakukan mengingat kasus tersebut merugikan negara dan wibawa birokrasi," katanya.

Undang-Undang Nomor 5/ 2014tentangAparaturSipilNe-gara (ASN) Pasal 87 ayat (4) huruf b menyebutkan, PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurunganberdasarkanputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Irham Dilmy mengaku bahwa hal ter-sebutmemangterjadidibanyak daerah. Bahkan, berdasarkan identifikasi sementara yang dilakukan oleh KASN terdapat 200 lebih PNS yang masih aktif meskiberstatus terpidana.

dita angga





Original Post

KPK Sita 1 9 Sepatu, 36 Tas, dan 32 Jam Bermerek

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 2
2018-1-20

KPK Sita 1 9 Sepatu, 36 Tas, dan 32 Jam Bermerek

DUGAAN SUAP DANTPPU BUPATI KUKAR RITA WIDYASARI

JAKARTA Bupati nonaktif Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur Rita Widyasari yang menjadi tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menjalani pemeriksaan perdana di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta-, kemarin. Rita mengakui bahwa dalam pemeriksaan penyidik KPK menyampaikan tentang sangkaan TPPU.

"Tadi penyidik menyampaikan bahwa 436 (Rp436 miliar) itu adalah angka aset saya, yang mana di dalam salah satunya itu tambang saya. Saya kan punya tambang batu bara di Kutai. Saya punya tambang, ibu saya punya tambang, kakak saya punya tambang, jadi nilai itulah yang dinilai," ujar Rita.

Ketua DPD Partai Golkar Kal tim ini membantah jika seluruh angka Rp436 miliar merupakan uang hasil tindak pidana korupsi dan masuk dalam objek TPPU. KPK, tutur dia, hanya menghitung dari nilai aset saja. "Enggak. Maksudnya dari aset saya, kan TPPU itu nilai aset. Oke ya," bebernya.

Rita juga menceritakan tentang tas-tas miliknya yang disita KPK karena dinilai sebagai tas branded atau bermerek dan masuk dalam kualifikasi TPPU. "Tas saya ini perempuan, ya biasa. Saya suka beli tas. Ya namanya jugacewekuntukartjor). Tas saya juga tidak semuanya asli, ada juga yang palsu.Di mana-mana juga banyak yang palsu," tandasnya.

Menurut Rita, sebagai perempuan maka membeli dan

mengoleksi tas adalah hal yang biasa. Termasuk memiliki tas merek Louis Vuitton, Hermes, dan Gucci. Keberadaan tas-tas tersebut untuk menunjang aktivitasnya. Namun, Ri ta tidak mau bersuara asal uang pembelian tas-tas tersebut.

Juru Bicara KPK Febri Dian-syah menyatakan, dari temuan KPK memang angka Rp436 miliar merupakan bagian dari penerimaan gratifikasi yang menjadi objek dari TPPU. Penerimaan dan TPPU tersebut dilakukan selama Rita menjabat sebagai bupati Kukar periode 2010-2015 dan 2016-2021. "Bantahan atau pernyataan tersangka silakan saja. Tentu saat kita menetapkan yang ber-

sangkutan sebagai tersangka, kita sudah memiliki alat bukti yang cukup," tegasnya.

Febri mempersilakan Rita memban tah bah wa puluhan tas yang sudah disita KPK bukan hasil TPPU dan sebagian besar barang palsu. Untuk memastikan keasliannya maka KPK akan melakukan pengecekan. "Jikadiperlukan.jugadilakukan penaksiran harga," ujarnya.

Febri menambahkan, total tas Rita yang disita berjumlah 36 tas, diantaranya dengan merek Hermes, Channel, Prada, Bvlgari, Celine. "Sepatu 19 pasang dalam berbagai merek, Gucci, Louis Vuitton, Prada, Channel, Hermes,danlain-lain. Selain itu, 103 perhiasan emas

dan berlian berupa kalung, gelang dan cincin. 32 jam tangan berbagai merek Gucci, Tisot, Rolex, Richar Mille, Dior, dan lain-lain," tegasnya.

Dia melanjutkan, kemarin penyidik melanjutkan pemeriksaan saksi dugaan TPPU untuk tersangka Rita Widyasari dan tersangka Khairudin yang merupakan komisaris PT Media Bangun Bersama sekaligus ketua Tim 11 atau anggota tim sukses Ritasemasamenjadicalonbupati. Pemeriksaan berlangsung di Polres Kukar. Total ada 15 saksi yang diperiksa. "Materi pemeriksaan, penyidik masih terus mene-lusuriaset-asetdan asal perolehan aset tersangka RIW,"ucap Febri.

sabirlaluhu





Original Post

Tersangka Korupsi Kondensat Masuk DPO

Media Cetak Republika Halaman 3
2018-1-20

Tersangka Korupsi Kondensat Masuk DPO

JAKARTA - Polri akan memasukkan nama tersangka kasus megakorupsi Kondensat, Honggo Wendratno, dalam daftar pencarian orang (DPO) mulai Senin (22/1). Polri sudah berkoordinasi dengan Interpol untuk menelusuri keberadaan Honggo. Bahkan, Interpol juga sudah menerbitkan red notice atas nama Honggo sejak 2017 lalu.

"Nanti DPO itu mau kita sebar mulai hari Senin (22/1)," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Polisi Martinus Sitompul di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat (19/1).

Martinus menuturkan, sampai saat ini keberadaan Honggo belum diketahui. Terakhir, Honggo diketahui berada di Singapura. Namun, ketika dicari di Singapura, Polri tidak berhasil menemukannya. Karena tidak adanya Honggo, dalam proses tahap dua, yaitu penyerahan bukti dan tersangka ke Kejaksaan Agung, kepolisian mempertimbangkan proses secara in absentia. Proses ini terpaksa dapat dilakukan bila pemanggilan berulang tidak mendapatkan respons dari tersangka. Sejauh, ini Polri baru mendapatkan dua tersangka, yakni Joko Harsono dan Raden Priyono.

"Tapi, jaksa penuntut umum sebagai peneliti terhadap kasus ini ingin mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri seperti apa. Nah, ini kita sampaikan kepada teman-teman bahwa langkah-langkah yang dilakukan sudah. Nanti Senin kita sebar DPO-nya," ujar Martinus.

Martinus menambahkan, pihaknya masih optimistis dapat menemukan Honggo. Keberadaan Honggo, kata Martinus, dapat dilacak mulai dari jejak digital yang ditinggalkannya. Terlebih, Polri memiliki jaringan untuk melacak keberadaan tersangka. "Tentu, keberadaan yang bersangkutan sekarang lebih gampang untuk diketahui karena bisa meninggalkan jejak jejak digital bila menggunakan elektronik. HP, misalnya," kata dia.

Menurut Martinus, kepolisian juga sudah menemui pihak keluarga untuk dimintai keterangan. Namun, penyidik berusaha tidak mengaitkan kasus pidana dengan keluarga mengingat perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Honggo ini adalah dalam kapasitasnya sebagai direktur utama PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI). Dengan begitu, keluarga yang tidak terkait tentu tidak akan dilakukan upaya-upaya pemeriksaan.

"Kecuali ada dugaan bahwa ada upaya-upaya dari keluarga untuk menyembunyikan tersangka HW tentu akan didalami dari keluarganya," kata dia. Sejauh ini pihak keluarga mengaku tidak

mengetahui keberadaan Honggo, meski polisi tetap akan terus mendalami dari pihak keluarga.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, Kejaksaan Agung hingga saat ini belum menerima tahap dua kasus korupsi kondensat. Sebab, polisi masih kesulitan memburu Honggo. Prasetyo meminta kepolisian untuk berkoordinasi dengan jaringan di luar negeri, seperti Interpol, untuk segera melacak Honggo.

"Itu masih jadi tanggung jawab penyidik (kepolisian) untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Pokoknya saya harapkan penyidik menyerahkan semuanya bersamaan," ujar Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (19/1).

Kejaksaan Agung telah menyatakan berkas perkara kasus korupsi kondensat tersebut telah lengkap. Namun, tahap dua atau penyerahan barang bukti dan tersangka belum dilakukan karena Honggo belum ditemukan. "Tersangka dan barbuk (barang bukti) harus diserahkan kejaksaan semuanya harus diserahkan bersama," kata Prasetyo.

Sejak Mei 2015, penyidik sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus kondensat. Mereka adalah Raden Priyono, Djoko Harsono, dan Honggo Wendratno. Raden Priyono dan Djoko Harsono sudah diketahui posisinya. Sementara, Honggo Wendratno belum ditahan, terakhir kali diketahui menjalani perawatan kesehatan pascaoperasi jantung di Singapura. Namun, Singapura melalui akun Facebook Kedutaan Besar Singapura untuk Indonesia membantah keberadaan Honggo di Singapura.

"Honggo Wendratno tidak ada di Singapura. Kami telah menyampaikan hal ini kepada pihak berwenang Indonesia pada kesempatan sebelumnya. Singapura telah memberikan bantuan penuh kepada Indonesia dalam kasus ini, sesuai dengan undang-undang kami dan kewajiban internasional," demikian pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Singapura, seperti dikutip dari akun Facebook Kedubes Singapura untuk Indonesia yang diunggah pada Sabtu 13 Januari 2018.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka adalah tindak pidana korupsi pengolahan Kondensat bagian negara. Mereka dinilai melawan hukum karena pengolahan itu tanpa dilengkapi kontrak kerja sama, mengambil, dan mengolah serta menjual Kondensat bagian negara yang merugikan keuangan negara. Sebagaimana telah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI, kerugian negara mencapai 2,71 miliar dolar AS atau Rp 35 triliun.

arif satrio nugroho ed agus raharjo





Original Post

Ditelusuri, Aset Mencurigakan Bupati Nonaktif Kukar

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-1-20

Ditelusuri, Aset Mencurigakan Bupati Nonaktif Kukar

KPK terus melanjutkan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Bupati nonaktif Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari.

KPK sudah menerapkan Rita Widyasari dan Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin sebagai tersangka TPPU pada Selasa (I6/I).

Dalam penyidikan kasus itu, KPK telah memeriksa 24 saksi. Unsur saksi terdiri dari anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Direktur Utama PT Sinar Kumala. Naga, ibu rumah tangga, dan unsur swasta lainnya.

Dalam penyidikan, penyidik memberitahukan aset Rita mencapai Rp436 miliar. "Itu adalah angka aset saya yang mana di dalam salah satunya itu tambang saya. Saya kan punya tambang batu bara," terang Rita.

Menurut Rita, tidak hanya dirinya

yang memiliki tambang. Ibu dan kakaknya juga memiliki tambang serupa di Kutai Kartanegara. "Jadi, nilai itulah yang dinilai," ujarnya.

Salah satu barang yang dikatakan hasil TPPU miliknya, tas mewah, juga ditampik Rita sebagai barang hasil TPPU. Rita menyatakan dirinya membeli barang-barang itu karena barang tersebut lumrah bagi perempuan. Meskipun demikian, tas tersebut didominasi juga oleh merek-merek palsu. "Saya beli ini di mana, banyak juga yang palsu."

Rita dan Khairudin diduga telah menerima dari sejumlah pihak baik dalam bentuk fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa APBD selama kurun masa jabatannya sebagai bupati periode 2010-2015 dan 2016-2021.

Diduga, Rita dan Khairudin menguasai hasil tindak pidana korupsi dengan nilai sekitar Rp436 miliar. Terkait dengan dugaan penerimaan

gratifikasi itu, KPK menemukan dugaan TPPU dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibah-kan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain.

Sebelumnya, dalam serangkaian kegiatan yang dilakukan pada 11-15 Januari 2018 di Kutai Kartangera. KPK juga menyita uang dalam pecahan US$100 sejumlah US$10 ribu dan uang pecahan rupiah lainnya sehingga total keduanya setara dengan Rp200 juta.

Terhadap Rita Widyasari dan Khairudin disangkakan pelanggaran Pasal 3 dan/atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

(Rie/Ant/P-2)





Original Post

Divonis 8 Tahun, Gubernur Bengkulu Ajukan Banding

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-20

Divonis 8 Tahun, Gubernur Bengkulu Ajukan Banding

Perkara Suap Proyek Jalan

GUBERNUR Bengkulu nonaktif. Ridwan Mukti dan istrinya Lily Mardani Maddari mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Pasangan itu kecewa dengan putusan Pengadilan Tipikor Bengkulu yang menghukum mereka 8 tahun penjara. Dalam perkara ini. Ridwan-Lily juga dikenakan denda Rp400 juta subsider 2 bulan kurungan. Ridwan juga dicabut hak politiknya 2 tahun.

Kuasa hukum Ridwan, Maq-dir Ismail menjelaskan,pengajuan banding ini atas permintaan kliennya. Banding sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bengkulu.

Humas Pengadilan Negeri Bengkulu, Jonner Manik membenarkan permohonan keberatan atas putusan hakim Pengadilan Tipikor. "Terdakwa Ridwan Mukti dan Lily Martiani Maddari telah mengajukan upaya hukum namanya banding atas putusan Pengadilan Tipikor Bengkulu tertanggal II Januari 2018 kemarin," sebutnya.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu yang diketuai Admiral dengan anggota Nich Samara dan Gabriel Sialagan, menyatakan Ridwan dan Lily bersalah

menerima suap dari kontraktor proyek jalan.

Menurut hakim, kedua terdakwa meminta fee sebesar 10 persen dari kontraktor yang menjadi pemenang proyek. Selain itu, keduanya terlibat dalam mengarahkan dan memenangkan perusahaan tertentu untuk menjadi pelaksana proyek tersebut.

Dalam perkara ini, kedua terdakwa menerima Rp I miliar dari kontraktor Jhoni Wijaya. Uang diterima lewat Rico Diansari alias Rico Chan.

Suap ini terungkap setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) setelah Rico Chan menyerahkan uang Rp I miliar titipan Jhoni kepada Lily.

Jhoni Wijaya, penyuap Ridwan dan Lily sudah lebih dulu divonis bersalah dan dihukum 3 tahun 7 bulan penjara dan Rp200 juta subsider 4 bulan penjara. Sedangkan perantara suap Rico Chan divonis 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidair2 bulan kurungan.

Adapun Ridwan dan Lily dituntut hukuman 10 tahun penjara. Namun majelis hakim memutus lebih ringan. Pasangan itu hanya dihukum 8 tahun penjara.

byu





Original Post

Auditor BPK Karaoke Ditemani Perempuan, Habiskan Rp 32 Juta

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-20

Auditor BPK Karaoke Ditemani Perempuan, Habiskan Rp 32 Juta

Perkara Suap Harley Davidson

AUDITOR Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta fasilitas hiburan malam kepada PT Jasa Marga saat melakukan audit. Anggaran untuk hiburan disediakan PT Marga Maju Mapan, rekanan Jasa Marga.

Hal itu terungkap dalam persidangan kasus suap motor Harley Davidson dengan terdakwa Setia Budi,General Manager PT Jasa Marga Cabang Purbaleunyi di Pengadilan Tipikor Jakarta.

General Manager PT Marga Maju Mapan. Totong Heryana menuturkan, pada 3 Agustus 2017 menyiapkan dana hiburan malam yang diminta auditor BPK sebesar Rp 50 juta.

Saat itu. ada tujuh auditor BPK yang mengajak pegawai Jasa Marga dan PT Marga Maju Mapan ke sebuah tempat karaoke elite di Semanggi, Jakarta Pusat.

Ketujuh auditor itu yakni. Sigit Yugoharto, Epi Sopian, Roy Steven, Imam Sutaya. Bemat S Tumit, Andry Yustono dan Kurnia Setiawan Sutarto.

"Kami ngikut sampai ruangan karaoke. Saya dikenalkan ke Pak Epi, karena dia sudah ada di situ," kata Totong.

Selanjutnya,menurut Totong, auditor BPK mendatangkan perempuan-perempuan pemandu karaoke. Mereka kemudian memilih satu per satu perempuan untuk menemani karaoke.

"Setelah kami kenalan, langsung dipanggil Mami untuk perkenalkan ladies-nya, ada 20 orang. Pihak BPK milih duluan. Kemudian dari Jasa

Marga, Pak Saga, baru saya sama Hendro," kata Totong.

Selain Totong, pihak Jasa Marga lainnya yang hadir yakni, Saga Hayyu Suyanto Putra (Deputy General Manager Maintenance Service Management PT Jasa Marga), Amri Sanusi (Asisten Manajer Service Program PT Jasa Marga), Toto Purwanto (Maintenance Service Manager PT Jasa Marga), dan Suhendro (karyawan PT Marga Maju Mapan).

Menurut Totong, pada malam itu ada 13 perempuan pemandu yang berada di dalam ruang karaoke. Karaoke berlangsung dari pukul 20.00 hingga menjelang pukul 01.00 dini hari.

Karyawan PT Marga Maju Mapan. Suhendro membenarkan menyediakan fasilitas hiburan malam untuk auditor BPK.

PT Marga Maju Mapan adalah rekanan Jasa Marga dalam pekerjaan scrapping, filling, overlay, dan rekonstruksi perkerasan pada ruas Tol Cipu-larang-Purbaleuny i.

Awalnya, Saga meminta tim PT Marga Maju Mapan untuk menghadap Setia Budi untuk meminta arahan mengenai temuan audit BPK.

Setia Budi lalu memberikan arahan agar menyediakan bukti selengkap mungkin untuk mengklarifikasi temuan itu.

"Di akhir (pertemuan) beliau (Setia Budi) berkata, Kalau ada perintah lain, tolong di-support full," sebut Suhendro.

byu





Original Post

2001: Arroyo Jadi Presiden Ke-14 Filipina

Media Cetak Media Indonesia Halaman 11
2018-1-20

2001: Arroyo Jadi Presiden Ke-14 Filipina

PRESIDEN Filipina Gloria Macapa-gal-Arroyo adalah orang yang telah banyak memakan asam garam dalam berbagai bidang, termasuk politik.

Pada awal karier politiknya saja dia sudah terpilih sebagai senator dan kembali terpilih pada 1995 oleh lebih dari 16 juta pemilih. Jumlah pemilih terbesar dalam sejarah Filipina. Dia kemudian terpilih menjadi

wakil Presiden Filipina pada 1998 oleh 13 juta rakyat Filipina,

amanat rakyat terbesar dalam sejarah pemilihan langsung

presiden dan wakil presiden di Filipina. Dia diangkat sumpah menjadi presiden ke-14 Filipina oleh

Ketua Mahkamah Agung Philipina Hilario Davidejr, setelah

Mahkamah Agung secara bulat menyatakan bahwa posisi

kepresidenan kosong. Dia ialah perempuan kedua Filipina yang naik menjadi

presiden melalui revolusi damai kekuatan rakyat.

AFP/history/dokumentasi Ml





Original Post

Jaksa Sita Mobil Jazz Kepala Desa Ngepeh

Media Cetak Jawa Pos Halaman 10
2018-1-20

Jaksa Sita Mobil Jazz Kepala Desa Ngepeh

NGANJUK Pengusutan kasus dugaan korupsi anggaran desa dengan tersangka Kepala Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Moh. Afifodin belum berhenti. Meski si kepala desa sudah ditahan per 8 Desember lalu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk baru menyita mobil Honda Jazz milik Afifodin Rabu (17/1). Penyitaan dilakukan karena mobil bemopol F 1450 IP itu diduga dibeli dari hasil korupsi anggaran desa.

Kasipidsus Kejari Nganjuk Eko Baroto menyatakan, penyitaan mobil Rabu lalu sesuai dengan hasil penyidikan terbaru kejaksaan. Yaitu, pembelian mobil berwarna putih tersebut diduga menggunakan sebagian

uang hasil korupsi anggaran desa. "Mobil itu harga second- nya Rp 170 juta," kata dia.

Pihaknya, imbuh Eko, akan memastikan asal usul uang untuk pembelian mobil milik Afif, sapaan Afifodin. Meski demikian, berdasar informasi yang diterimanya, ada sebagian uang hasil korupsi anggaran desa yang digunakan untuk

membeli mobil tersebut.

Penyidik telah menghitung kerugian negara dalam kasus Afif. Hasilnya, kepala desa yang masa jabatannya habis pada 2019 itu merugikan keuangan negara Rp 200 juta. Jumlah kerugian negara tersebut masih lebih besar daripada harga mobil second yang dibeli Afif. "Pembelian mobil setelah ada

kejadian (korupsi)," lanjut Eko yang lantas menyebut mobil dibeli pada 2016.

Adakah aset milik Afif lainnya yang disita? Ditanya demikian, Eko menggeleng. Hingga kemarin baru mobil Afif yang disita. Selebihnya, penyidik belum berencana menyita aset lainnya.

Afif ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi anggaran Desa Ngepeh 2015 dan 2016 pada 8 Desember 2017. Dia langsung dijebloskan ke Lapas Nganjuk sehari sebelum peringatan Hari Antikorupsi Internasional.

Afif dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran desa 2015 sekitar Rp 800 juta

dan anggaran 2016 sebesar Rp 1,5 miliar. Dia dijerat pasal 2 atau pasal 3 jo pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi.

Sementara itu, meski Afif sudah ditahan lebih dari sebulan, kasus korupsinya belum kunjung dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Eko menjelaskan, jaksa penuntut umum masih menuntaskan pemberkasan kasus pria yang sebelumnya telah diperiksa hingga tiga kali itu. Tentang kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus korupsi anggaran desa, Eko juga menyebutkan, hingga Januari ini tersangka baru Afif.

(rq/ut/c9/dlq)





Original Post

Eksekusi Putusan MA Tak Boleh Tertunda Lagi

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-1-20

Eksekusi Putusan MA Tak Boleh Tertunda Lagi

Pasca Penyederhanaan Format Putusan

Masalah sulitnya para pencari keadilan mengakses putusan Mahkamah Agung (MA) perlu segera dibenahi.

MA sendiri sudah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 9 tahun 2017 tentang Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan atau Penetapan Mahkamah Agung. Diharapkan, dengan kehadiran Perma tersebut para pencari keadilan tidak lagi dipersulit untuk mengakses putusan.

Peneliti dari dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi), Dio Ashar Wicaksana, menuturkan salah satu masalah utama di MA adalah beban perkara yang menumpuk.

Akibatnya, putusan yang dikeluarkan tidak dibarengi dengan reformasi pengetikan hasil putusan untuk diberikan kepada pengaju. Hal ini membuat putusan pengadilan berlarut-larut dan

dianggap tidak efisien.

"Para pengetik putusan itu bisa jadi makan waktu lama untuk mengetik dan menyalin lagi isi salinan putusan. Selain lamanya proses pengetikan, bisa jadi ada potensi korupsi," katanya di Jakarta.

Dio mencontohkan soal kasus suap pegawai MA yang menunda eksekusi putusan lantaran pengetikan bisa ditahan maupun dipercepat. Meski demkikan. pihaknya mengapresiasi keluarnya Perma no. 9/2017 yang menyederhanakan format putusan, di mana sekarang putusan cukup 10 halaman saja.

"Harapannya hakim bisa memutus tidak terlalu lama sehingga para pencari keadilan bisa mendapat kepastian hukum

dengan cepat," ujarnya.

Mappi menilai kehadiran Perma no. 9/2017 ini akan menguntungkan bagi para pencari keadilan. Ketika terdakwa pada tingkat kasasi dijatuhkan pidana oleh hakim dan ternyata terdakwa merasa tidak puas dengan putusan tersebut. Maka selaku pencari keadilan, terdakwa dalam perkara tersebut diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

"Upaya hukum tersebut dapat digunakan, apabila putusan pada tingkat sebelumnya sudah diterima oleh terdakwa dan kemudian digunakan untuk membuat memori atau alasan upaya hukum pada Peninjauan Kembali (PK)," kata Dio.

Dengan gambaran kondisi tersebut, maka ketika putusan yang bersangkutan ternyata tidak dapat diakses oleh terdakwa dengan alasan masih dalam

proses minutasi. Oleh karena itu hak terdakwa untuk mengajukan upaya hukum tentunya akan terlanggar.

Selain itu, dalam perkara perdata, putusan hakim pada tingkat kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki kekuatan eksekutorial bagi para pihak berpekara. Eksekusi sendiri merupakan tindakan paksa yang dilakukan pengadilan negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara supaya pihak yang kalah dalam perkara menjalankan amar putusan pengadilan sebagaimana mestinya.

Jika putusan yang akan dieksekusi belum dapat diperoleh lantaran proses minutasi putusan yang lama, maka sudah pasti hak para pihak untuk melakukan eksekusi akan terhambat.

Seperti diketahui, pada 29 Desember 2017 lalu, Ketua Mahkamah Agung Republik In-

donesia (MA) M. Hatta Ali menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan atau Penetapan Mahkamah Agung.

Terbitnya Perma ini menjadi suatu respon dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/ PUU/XIV/2016 terkait pengujian Pasal 197 ayat (1) KUHAP mengenai format putusan pemidanaan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK), yang mengamanatkan adanya penyederhanaan format putusan pada perkara pidana.

Aturan baru tentang format putusan kasasi maupun peninjauan kembali (PK) direncanakan oleh MA sejak November tahun lalu. Ke depan, putusan perkara yang dibuat majelis hakim agung tak lebih dari 10 halaman saja di mana sebelumnya mencapai ribuan halaman.

osp





Original Post

Satgas Dana Desa Telusuri Potongan

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 15
2018-1-20

Satgas Dana Desa Telusuri Potongan

CIREBON Satuan Tugas Dana Desa bakal turun ke wilayah Kabupaten Cirebon untuk menelusuri kebenaran informasi adanya legalisasi potongan dana desa yang dialokasikan untuk honor tim pendampingan. Berdasarkan informasi yang beredar, ada potongan 6% dari alokasi anggaran pembangunan fisik dana desa untuk honor tim pendampingan. Tim pendampingan sendiri dibentuk berdasarkan peraturan bupati. Anggota tim pendampingan dari mulai camat, polsek, dan Koramil. Rencana Satgas menelusuri informasi tersebut disampaikan Ketua Satgas Dana Desa Bibit Samad Rianto saat seminar Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Desa di pusat bisnis islami Andalus City Kebon Pelok, Kelurahan Kalijaga. Kota Cirebon, Kamis (18/1/2018) sore. Kalau memang ada informasi potongan dana desa, kami akan terjunkan tim untuk menelusuri kebenarannya. Selain tim satgas, kami akan libatkan juga inspektorat dari Provinsi Jabar dan Kabupaten Cirebon," ungkap Bibit. Informasi adanya potongan dana desa untuk tim pendampingan terungkap dari pertanyaan sejumlah kuwu di wilayah Kabupaten Cirebon. Anggota Komisi Xl DPR RI Kardaya Warnika secara tegas mengategorikannya sebagai pelanggaran. "Secara aturan tidak boleh ada potongan dana desa untuk pendampingan. Nanti akan saya sampaikan ke pusat soal ini," katanya.

(ANA)





Original Post

KPK Dalami Kecelakaan Tiang dari Pemeriksaan Ajudan Setnov

Media Online liputan6com
2018-01-20

Liputan6.com, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa ajudan Setya Novanto, AKP Reza Pahlevi sebagai saksi kasus dugaan merintangi penyidikan e-KTP dengan tersangka Fredrich Yunadi dan Bimanesh Sutarjo. Pada pemeriksaan yang dilakukan pada Kamis 18 Januari 2018 itu, penyidik mendalami peristiwa kecelakaan hingga mobil yang dikendarai Setnov menabrak tiang listrik.

"Tentu kita dalami apa yang diketahui saksi Reza pada bersama SN (Setya Novanto) saat itu termasuk informasi kecelakaan yang diketahui saksi," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Jumat 19 Januari 2018.

Febri mengatakan, pemeriksaan terhadap Reza merupakan hasil koordinasti antara KPK-Polri. Berkat dukungan dari Polri, lanjut dia penyidik mendapatkan sejumlah informasi soal kecelakaan Setya Novanto dari kesaksian Reza.

"Yang terpenting bagi KPK juga bagi Polri, penanganan perkara bisa berjalan. Dari saksi Reza kita dapat informasi kronologis tentang peristiwa saat kecelakaan tersebut," jelas Febri.

KPK pun sudah mencegah Reza untuk bepergian ke luar negeri. Selain Reza, ada empat orang lain yang juga dicegah, yakni dokter Bimanesh Sutarjo, Fredrich Yunadi, Hilman Mattauch, dan Achmad Rudyansyah. Kelimanya dicegah bepergian ke luar negeri untuk enam bulan ke depan.

1 dari 2 halamanSatu MobilJubir KPK Febri Diansyah saat menemui aktivis di depan gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/11). Aksi tersebut merupakan dukungan kepada KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi KTP Elektronik yang merugikan negara Rp2,3 triliun. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)Reza diketahui satu mobil dengan Setnov dan Hilman Mattauch saat peristiwa kecelakaan di kawasan Permata Hijau.

Saat ini KPK telah menetapkan Fredrich dan dokter Bimanesh sebagai tersangka atas dugaan menghalang-halangi penyidikan Setya Novanto.

KPK menduga data medis terdakwa kasus e-KTP, Setya Novanto, dimanipulasi. Ini yang menjadi dasar bagi KPK menetapkan mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, dan dokter RS Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo, sebagai tersangka.

Menurut dia, skenario ini disusun untuk menghindari pemeriksaan Setya Novanto oleh penyidik KPK.

Selain itu, KPK memastikan bahwa mantan Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi memesan satu lantai di RS Medika Permata Hijau sebelum Setnov mengalami kecelakaan. KPK mengaku memiliki bukti terkait pemesanan tersebut.

Fredrich dan Bimanesh disangka melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

http://news.liputan6.com/read/3232443/kpk-dalami-kecelakaan-tiang-dari-pemeriksaan-ajudan-setnov



Original Post

KPK Ingin Diberi Kewenangan Tangani Korupsi Sektor Swasta

Media Online metrotvnews.com
2018-01-20

Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengapresiasi niatan korupsi sektor swasta akan jadi bagian tindak pidana korupsi. Syarif menginginkan agar KPK diberi kewenangan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menangani korupsi sektor swasta.

"Dalam KUHP harus ada pasal yang mengatakan bahwa KPK juga memiliki kewenangan penanganan tindak pidana korupsi yang termuat dalam KUHP," kata Syarif saat dikonfirmasi, Jumat, 19 Januari 2018.





Syarif menilai masuknya korupsi sektor swasta dalam tindak pidana korupsi (tipikor) merupakan kemajuan. Sebab, itu berarti perilaku korupsi sektor swasta bisa juga dijerat sanksi pidana. Wacana itu juga sesuai dengan konvensi antikorupsi.

Namun, Syarif tak sepakat jika penanganannya hanya diberikan pada Polri dan Kejaksaan Agung. Ia menilai, hal tersebut merupakan kesalahan berpikir.

"Karena tidak ada alasan filosofi atau sosial atau legal yang dapat membenarkan hal tersebut," ucap Syarif.

Syarif mengatakan, lembaga anti-korupsi di negara lain sudah bisa melakukan penyidikan korupsi sektor swasta. "KUHP Indonesia nanti akan jadi bahan tertawaan karena KPK dilarang menyidik dan menuntut korupsi sektor swasta," jelas dia.

DPR dan pemerintah tengah merevisi KUHP. Salah satu poinnya, menyepakati pasal mengenai korupsi di sektor swasta akan diatur dalam Rancangan KUHP. Dengan begitu, korupsi sektor swasta bisa dijerat pidana.

Anggota Panitia Kerja fraksi PPP, Arsul Sani memastikan, kewenangan mengusut korupsi sektor swasta akan diberikan pada Polri dan Kejaksaan Agung. "Hanya polisi dan kejaksaan, karena kalau KPK itu sekarang mengatur tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara," kata Arsul.

(DRI)

http://news.metrotvnews.com/hukum/xkEGV9MN-kpk-ingin-diberi-kewenangan-tangani-korupsi-sektor-swasta



Original Post

Memaknai Pilkada Serentak

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 21
2018-1-20

Memaknai Pilkada Serentak

GEMA Pilkada Serentak 2018 semakin ramai dan menghangat seolah menjadi "barang" baru dan penting. Semangat "jualan" jShjl ptlitisi7ldbi7 dan negosiasi internal dan eksternal partai peserta pilkada sudah mulai sejak pengusungan calon-calon-nya. Pilkada serentak sebagai "hajatan massal" rutin lima tahunan dalam pemilhan gubernur wakil; wali kota dan wakil serta bupati dan wakilnya menjadi fenomena yang menarik dan berpotensi "gaduh". Taktik dan strategi pemenangan telah menempatkan dikotomis antara para kandidat dengan warga sebagai pemilik suara. Tantangan dan persoalan yang mengemuka, sejauh mana tingkat kesadaran dan atau literasi (pengetahuan) warga tentang makna pilkada dan calon pe-mimpinannya.

KPU RI pun sudah menetapkan tanggal pencoblosan Pilkada Serentak 2018 yaitu pada tanggal 27 Juni 2018. Rencananya, ada 171 daerah yang mengikuti Pilkada 2018. Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada di 2018. Salah satunya yakni Provinsi Jawa Barat akan memilih gubernur dan wakil; demikian juga 8 kota (Serang, Tangerang, Bekasi, Cirebon, Sukabumi, Bandung, Banjar, dan Bogor), u kabu-

paten (Purwakarta; Bandung Barat, Sumedang, Kuningan, Majalengka, Subang, Bogor, Garut, Cirebon, Ciamis, Tangerang, dan Lebak).

Ada yang baru?

Pengalaman dalam pilkada di Jawa Barat menjadi fakta, betapa beberapa kali kontrak politik pada saat kampanye yang dilakukan para kandidat baru sebatas janji yang sarat dengan retorika politik. Sebagai contoh, masalah banjir di Bandung Selatan, Kahatex Rancaekek, jalan rusak di beberapa kabupaten- kota, pencemaran di Sungai Citarum, pasar tumpah, pendidikan gratis, dsb. Semuanya tak ada yang berubah, bahkan semakin parah. Yang lebih ironis, warga tak meningat janji politiknya, bahkan menjadi pe- lupa dan pemaaf. Dan warga sendiri tak menyadari bahwa suara individu warga hanyalah "kumpulan" angka untuk menyukseskan hasrat kekuasaan para kandidat. Sampai kapan fenomena ini akan berlangsung? Di antara sederetan calon pemimpin melalui Pilkada Se-

rentak 2018, tentu diperlukan upaya yang serius dalam membangun kesadaran antara politisi dan warganya. Pemerintah (melalui dinas terkait dan atau KPU) memiliki kewajiban dan tugas untuk memikul tanggung jawab, agar pilkada serentak tidak lagi terjebak sebagai kegiatan rutin yang hampa perubahan.

Jangan lagi, warga setelah pilkada berlangsung dilupakan sedemikian rupa. Saat ini, kenaikan harga bahan pokok terus merangkat naik dan seolah ada pembiaran oleh para pengambil kebijakan. Harga beras menembus Rp 13.000/kg. Diam-diam kenaikan harga gas Rp 5.000 yang warna pink (5 kg) dan Rp 10.000 yang warga biru (12 kg) serta langkanya gas 3 kg, dan sebagainya, semua elite negara seakan diam dan warga tak pernah tahu alasannya.

Benar bahwa pilkada menjadi miniatur proses demokrasi untuk berlangsungnya dan keberlanjutan pembangunan di berbagai bidang melalui sistem birokrasi pemerintahan sebagai penanggungjawab penuh. Na-

mun, demokrasi yang sudah berlangsung lama sejak NKRI merdeka 72 tahun dan beberapa kali pemilu dan pilkada, kualitas SDM warga dan perbaikan infrastruktur yang sangat dibutuhkan warga masih jauh dari harapan. Alih-alih bicara tentang kesejahteraan dan keadilan.

Sementara itu, praktik pelanggaran hukum oleh para birokrat dan atau politisi terus menunjukkan angka yang sangat fantastis. Data KPK per 30 November 2017, KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian penyelidikan 114 perkara, penyidikan 118 perkara, penuntutan 94 perkara, inkrah 73 perkara, dan eksekusi 76 perkara. Total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2017 adalah penyelidikan 962 perkara, penyidikan 685 perkara, penuntutan 559 perkara, inkrah 461 perkara, dan eksekusi 490 perkara.

Dalam konteks ini, pilkada serentak di Jawa Barat diharapkan tidak lagi menambah persoalan yang semakin parah di lingkaran birokrasi. Warga pemilih yang telah memberikan suaranya pun benar-benar menikmati efek positif demokrasi, bukan hanya sebagai sumber nominalisasi suara. Bukan lagi hanya menunggu "tetesan atau rembesan" dari lingkaran dekat elite birokrat atau politisi yang

terpilih.

Semoga melalui Pilkada Serentak 2018, siapa pun yang terpilih, benar-benar hasil kerja cerdas dan profesional untuk membangun kehidupan warga yang lebih sejahtera dan adil merata. Bahkan jika meminjam istilah Antony Giddiens dalam The Third Way (1998), dalam praksis relasi kuasa (warga elite) masih saja ditemui salah tafsir, bahwa praktik korupsi yang marak, bukan hanya karena mentalitas atau struktur, situasi, peran sosial yang lemah, namun berada pada titik temu antara keduanya (relasi dualitas dan strukturasi) antara semua elemen yang nihil kesadaran dan orientasi. Maka bagi kaum Hegelian, sebaiknya fakta (tesis) penyelenggaraan negara/pemerintahan harus diimbangi dengan sektor pengawasan dan penegakan hukum secara pasti secara terpisah (antitesis), tanpa lembaga pengontrol dan penegak hukum yang kuat, maka luarannya, negara akan dipadati praktik penyalahgunaan kekuasaan yang koruptif.

Semoga pilkada serentak di Jawa Barat menjadi momentum dan komitmen perubahan bagi pemimpin yang terpilih. Semoga warga Jawa Barat menikmati kondisi "gemah rt- pah lohjinawi, tata tentrem kerta raharja" (subur, mak mur, tertib, dan nyaman).

Suwandi Sumartias





Original Post

Media