Novanto Sebut Irman Sering Catut Namanya

Media Online metrotvnews.com
2018-01-30

Jakarta: Terdakwa kasus dugaan korupsi KTP elektronik Setya Novanto mengakui pernah menemui mantan Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraini. Dalam kesempatan itu, Novanto menitipkan sebuah pesan kepada Diah.

Dalam sidang lanjutan, Novanto diberi waktu oleh majelis hakim untuk menanggapi keterangan para saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Salah satunya keterangan Diah yang menyebut Novanto menitipkan pesan kepadanya untuk disampaikan kepada mantan Dirjen Dukcapil, Irman.





Saat itu, Diah menyebut jika Novanto memintanya menyampaikan kepada Irman agar mengaku tak mengenal dirinya. Namun, menurut mantan Ketua Umum Partai Golkar itu, apa yang disampaikan Diah kurang tepat.

"Saya sampaikan tolong saudara Irman jangan pakai-pakai nama saya. Karena pengalaman saya waktu pak Irman ke rumah dengan pak Andi saya keberatan nanti bicara soal anggaran," ujar Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 29 Januari 2018.

Baca:Irman Diminta tak Mengenal Novanto

Novanto mengaku menitipkan pesan tersebut kepada Diah lantaran dirinya sudah mengetahui reputasi Irman, yang menurut Novanto, suka mencatut nama orang lain.

"Karena saya tahu pak Irman ini sering pakai nama-nama. Ini ketakutan saya," ujar Novanto

Mantan Sekjen Kemendagri, Diah Anggraini sebelumnya bersaksi di persidangan terdakwa kasus KTP-el, Setya Novanto. Dalam kesaksiannya, Diah mengakui Novanto pernah menitipkan pesan kepadanya untuk disampaikan kepada Mantan Dirjen Dukcapil, Irman.

Diah menceritakan ia bertemu dengan Novanto saat menghadiri acara pelantikan ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang baru.

"Setya Novanto mengatakanBu Diah tolong sampaikan kepada pak Irman kalau ditanya, bilang tidak kenal saya, " ujar Diah.

(DMR)

http://news.metrotvnews.com/hukum/wkBnyBgk-novanto-sebut-irman-sering-catut-namanya



Original Post

Kejagung tetapkan tersangka investasi Pertamina di Australia

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-01-30

Jakarta (ANTARA News) - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), menetapkan tersangka dugaan korupsi penyalahgunaan investasi di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia oleh Pertamina tahun 2009.

Tersangka itu, eks Manajer MNA Direktorat Hulu PT Pertamina (Persero), berinisial BK.

"Penyidik telah melakukan pemanggilan secara patut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan menetapkan tersangka inisial BK pekerjaan mantan Manajer MNA Direktorat Hulu PT Pertamina (Persero) berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: TAP-06/F.2/Fd.1/01/2018 tanggal 23 Januari 2018, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung M Rum di Jakarta, Senin (29/1) malam.

Tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus itu bermula PT Pertamina (Persero) pada tahun 2009, melalui anak perusahaannya PT Pertamina Hulu Energi (PHE) melakukan akuisisi saham sebesar 10 persen terhadap ROC Oil Ltd.

Perjanjian jual beli ditandatangani pada tanggal 1 Mei 2009 dengan modal sebesar 66,2 juta dolar Australia atau senilai Rp568 miliar dengan asumsi mendapatkan 812 barel per hari.

Namun, ternyata Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada tahun 2009 hanya dapat menghasilkan minyak mentah untuk PHE Australia Pty.Ltd rata-rata sebesar 252 barel per hari.

Pada 5 November 2010, Blok BMG Australia dinyatakan ditutup setelah ROC Oil Ltd, Beach Petrolium, Sojits, dan Cieco Energy memutuskan penghentian produksi minyak mentah (non production phase/ npp) dengan alasan lapangan tidak ekonomis. Pewarta: Riza FahrizaEditor: Kunto WibisonoCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/681540/kejagung-tetapkan-tersangka-investasi-pertamina-di-australia



Original Post

Eks Kadis Kebersihan dan Pertamanan Pekanbaru dieksekusi kejaksaan

Media Online merdeka.com
2018-01-30

Tim Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengeksekusi terpidana, Maiyulis Yahya (59), Senin (29/1). Mantan Kepala Dinas (Kadis) Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pekanbaru itu melakukankorupsi dana pengembangan teknologi persampahan di area TPA Muara Fajar, Rumbai, Pekanbaru.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Pekanbaru, Azwarman mengatakan, eksekusi dilakukan menyusul telah turunnya putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 901 K/ PID SUS/ 2014 tgl 15 Januari 2015.

Dalam putusan kasasi MA, Maiyulis divonis hukuman 1 tahun penjara. Hakim agung juga mewajibkan Maiyulis membayar denda Rp 50 juta apabila denda tidak dibayar diganti kurungan selama 1 bulan.

Selain itu hakim juga menghukum Maiyulis membayar uang pengganti kerugian negara Rp1,8 juta. Uang tersebut dapat diganti kurungan selama 1 bulan.

"Untuk menjalani putusan itu, jelang Zuhur tadi kita mendatangi rumah terpidana di Jalan Melur, Tampan, Pekanbaru. Terpidana dieksekusi sekira pukul 14.30 WIB," ujar Warman.

Setelah mengurus administrasi, selanjutnya Maiyulis dibawa ke Lapas Klas IIA Gobah untuk menjalani hukumannya. "Terpidana ini merupakan tunggakan eksekusi kita (Kejari Pekanbaru). Eksekusi merupakan sinergitas dengan Intel Kejari dibantu Kejati Riau," kata Warman.

Perkara yang menjerat Maiyulis terjadi pada tahun 2009 silam ketika menjabat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran.Korupsi dilakukannya bersama Abdul Qohar selaku Kepala Seksi Penampungan Sampah sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Penyimpangan proyek yang di anggarkan Rp454 juta itu terjadi saat proses penimbunan tanah. Seharusnya anggaran itu untuk dum truk dan ekskavator. "Namun dalam berjalannya dum truk tidak ada, hanya ada ekskavator," ucap Warman.

Saat proses hukum di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Maiyulis divonis 1 tahun penjara, denda Rp50 juta atau subsider 1 bulan kurungan. Mahyudin terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHPidana.

"Penyidik waktu itu sudah menyita uang Rp66 juta sebagai barang bukti. Dalam putusan pengadilan, dari jumlah itu sebesar Rp59,6 juta dirampas untuk negara," jelas Warman.

Dalam perkara ini, Kejari Pekanbaru belum mengeksekusi empat terpidana lain. Selain Abdul Qohar, juga ada Edi Yanto, Zainal Arifin dan Rudi Hermanto yang merupakan pekerja di proyek pengelolaan sampah tersebut.

Terhadap para terpidana lain, Warman mengimbau agar segera menyerahkan diri ke Kejari Pekanbaru. "Terhadap terpidana lain sudah berkekuatan hukum tetap. Kota minta segera menyerahkan diri," tegas Warman. [eko]

http://www.merdeka.com/peristiwa/eks-kadis-kebersihan-dan-pertamanan-pekanbaru-dieksekusi-kejaksaan.html



Original Post

KPK Kantongi Bukti Penerimaan Aset oleh Gamawan

Media Online metrotvnews.com
2018-01-30

Jakarta: Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi membantah menerima aset berupa ruko dari Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos. PT Sandipala Arthaputra adalah salah satu anggota konsorsium di proyek pengadaan KTP-el.

Jaksa pada Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) mengaku punya bukti pamungkas untuk mematahkan bantahan Gamawan tersebut.





"Pak Gamawan boleh bilang bahwa itu menurut adiknya, tapi kita juga punya bukti," ujar Jaksa pada KPK, Irene Putri usai persidangan terdakwa kasus KTP-el, Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Senin, 29 Januari 2018.

Irene mengatakan, pihaknya telah mengantongi data harga ruko ketika dibeli oleh Paulus, begitu pula berapa harga jual ruko ketika aset tersebut berpindah ke pihak Gamawan. Pihaknya bakal membuka bukti tersebut perlahan-lahan.

Baca:Gamawan Bantah Terima Ruko

Saat bersaksi untuk terdaka Setya Novanto, Gamawan membantah mentah-mentah menerima aset berupa ruko dari Paulus. Ia mengatakan ruko dan sebidang tanah di Kebayoran Baru dibeli dari Paulus oleh adiknya Azmin Aulia.

"Itu bohong yang mulia. Tanah itu dibeli dari Paulus oleh adik saya bersama Jhonny G. Plate (Sekjen NasDem) atas nama dua PT, bukan atas nama pribadi" tegas Gamawan.

Gamawan membeberkan saat itu Paulus menjual tanah tersebut untuk modal menggarap proyek KTP-el. Pasalnya, saat itu pemerintah tidak memberikan uang muka untuk menggarap proyek tersebut.

Selain itu, Gamawan juga membantah menerima uang sepeserpun dari proyek pengadaan KTP-el. "Satu sen pun saya tidak pernah. Demi Allah. Silahkan buktikan kalau memang saya menerima," ujarnya.

Sebelumnya, dalam Dakwaan Novanto, Gawaman disebut-sebut menerima uang Rp 50 juta dan satu unit ruko di Grand Wijaya dan sebidang tanah di Jalan Brawijaya III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

(DMR)

http://news.metrotvnews.com/hukum/dN6rPxvN-kpk-kantongi-bukti-penerimaan-aset-oleh-gamawan



Original Post

Gamawan Fauzi Siap Dihukum Mati

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 3
2018-1-30

Gamawan Fauzi Siap Dihukum Mati

Bantah Terlibat dan Terima Uang E-KTP

JAKARTA-Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi membantah terlibat dan ikut menikmati uang hasil dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Bahkan Gamawan menyatakan siap dihukum mati jika terbukti terlibat.

Hal itu disampaikan Gamawan Fauzi saat menjadi saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP dengan terdakwa mantan Ketua DPR Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kemarin.

Bersama Gamawan turut bersaksi mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Diah Anggraii li, mantan Kepala Biro Hukum Kemendagri yang kini Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Zudan Arif Fa-khrulloh, mantan Ketua Panitia Lelang Pengadaan e-KTP Drajat Wisnu Setyawan, dan mantan Kasubag Tata Usaha Pimpinan di Ditjen Dukcapil Suciati.

Gamawan mengungkapkan, sempat khawatir dan ngeri kalau proyek e-KTP dengan anggaran demikian besar, yakni lebih dari Rp5,9 triliun dikerja-

kan Kemendagri. Karenanya, Gamawan mengajukan surat permohonan pendampingan ke beberapa lembaga di antaranya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan, Gawaman juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit. Ada dua kali audit yang dilakukan BPKP.

Karena proyek e-KTP ditangani oleh panitia lelang di bawah Ditjen Dukcapil saat itu, maka Gamawan mengaku tidak tahu-menahu bagaimana terjadinya markup hingga berujung korupsi. Karena itu, Gamawan mempersilakan agar dibuka kembali bagaimana saat dirinya meminta sejumlah lembaga seperti BPKP, KPK, dan LKPP mengawal proyek e-KTP.

Karena tidak mengetahui, tidak terlibat, dan tidak menerima apa pun terkait proyek e-KTP, maka Gamawan Fauzi berikrar siap dihukum mati. "Saya siap dihukum mati yang mulia. Saya sering dicurigai, silakan cek saja. Sama sekali tidak ada niatan. Kalau ada foto atau apa, lalu juga saya dicurigai ke Singapura juga, ini sudah fitnah keterlaluan,"bantah Gamawan.

Ikrar Gamawan terucap bermula saat anggota majelis hakim Franki Tambuwun mence-car tentang hubungannya dengan Direktur Utama PT Sandipala Arhtaputra Paulus Tannos dan Azmin Aulia s PT Sandipala Arhtaputra merupakan anggota konsorsium Perusahaan Umum Percetakan Negara RI (Perum PNRI), konsorsium pemenang tender proyek e-KTP di Kemendagri.

Hakim Franki mengatakan, berdasarkan keterangan Direktur Utama PT Cahaya Wijaya

Kusuma yang juga Direktur PT Murakabi Sejahtera Andi Agus-tinus alias Andi Narogong alias Asiong (divonis 8 tahun penjara) dalam persidangan Setya Novanto pada Senin (22/1), Narogongmenyebutkan Paulus Tannos adalah orang dekat Gamawan. Bahkan menurut Narogong, untuk mendapatkan proyek e-KTP Paulus menggandeng adik Gamawan sekaligus Direktur PTGajendraAdhi Sakti, Azmin Aulia. Bahkan kemudian ada transaksi pem-belianrumahtoko(ruko)antara Azmin dan Paulus.

Menanggapi ini, Gamawan mengaku memang mengenal Paulus Tannos pada 2007 saat dirinya masih menjadi gubernur Sumatera Barat. Ketika itu, Paulus memenangi dan menandatangani kontrak dengan PLN di Padang. Selepas itu, Gamawan mengaku tidak pernah lagi bertemu Paulus. Gamawan juga mengakui bahwa Azmin Aulia

memang adiknya. Namun, Gamawan tidak pernah menyodorkan nama atau mengutus Azmin untukmemuluskan Paulus mendapatproyek e-KTP.

"Begitu Andi Narogong bicara, saya tanya ke adik saya. Benar gai sama Paulus Tanos? Dia (Paulus Tanos) jual karena kesulitan uang dari pemerintah yang proyek belum turun. Kalau akta jual beli tidak bisa dipercaya bagaimana? Itu juga belinya kan atas nama perusahaan, bukan pribadi," papar Gamawan. Gamawan juga membantah ruko tersebut sebagai jatah yang diperuntukkan kepadanya dengan cara disamarkan. Sekali lagi, ujar Gamawan, pembelian ruko disertai tanah tersebut bukan dibeli secara pribadi oleh Azmin, tapi dibeli perusahaan. Pembelian tersebut juga tercatat dalam kuitansi dan di notaris.

Gamawan melanjutkan, untuk Rp50 juta yang diberikan Irman (terdakwa divonis 7 tahun

penjara) kepadanya, merupakan uang honor sebagai pembicara di r eberapa daerah yang acaranya diselenggarakan Ditjen Dukcapil.

Karena itu, Gamawan memastikan uang tersebut bukan dari Narogong. Gamawan juga membantah kecipratan uang dariadiknya, Azmin. Karenanya secara keseluruhan Gamawan membantah menerima uang terkait proyek e-KTP. Gamawan jugalangsungbersumpah.

"Tidak pernah yangmulia. Ke kantomyasajasayatidakpemah. Kantornya, ruangannya di mana, saya tidak tahu. Satu sen pun saya tidak pernah terima. Demi Allah, saya ini anak ulama yang mulia. Ada tiga dosa besar, pertama syirik, kedua melawan orang tua, ketiga sumpah palsu. Silakan buktikan kalau ada satu sen pun saya terima," tandasnya.

Diah Anggraini membenarkan menerima USD500.000. Saatproyeke-KTPsedangberja-

lan sekitar tahun 2013, Diah ditelepon oleh Irman. Irman menyampaikan kepadanya ada rezeki sebagai jatah untuk beberapa pihak.

"Irmanbilangada7.Dibagi3, 3,1. Saya tidak tahuberapa jumlahnya (uang) waktu itu. Pak Irman menyampaikan demikian. Beliau (Irman) katakan ada rezeki Bu, ini. Iya pembagian uang, tapi saya enggak tahu sumber uangdarimana,"ungkapnya.

Singkat cerita, Diah menerima total USD500.000 yang disodorkan Andi Narogong dan Irman dikesempatanberbedapada 2013. Saat itu Narogong datang keruangkerjaDiahdenganmem-berikan USD200.000.Dalam kesempatan lain, staf Irman ke ru-mahDiahmembawaUSD300.000. "DariAndi200(USD200.000)dan dari Irman 300 (USD300.000). Jadi total USD500.000. Semua sudah saya kembalikan ke KPK," katanya.

sab ir laluhu





Original Post

Nur Alam Samarkan Pembelian Mobil Mewah

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 5
2018-1-30

Nur Alam Samarkan Pembelian Mobil Mewah

DUGAAN KORUPSI TAMBANG SULTRA

JAKARTA Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nonaktif Nur Alam sengaja menyamarkan pembelian mobil mewah merek Mini Cooperdenganmengguna-kan nama mantan Ketua Tim Sukses (Timses) sekaligus Ketua Tim Survei Pemenangan Nur Alam, Widdi Aswindi.

Fakta tersebut terungkap dari kesaksian mantan staf protokoler Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra di Jakarta sekaligus mantan staf Nur Alam, Arfan Mustafa, saat bersaksi dalam persidangan Nur Alam di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin.

Arfan Mustafa bersama be-berapaorangtermasukDirektur PT Billy Indonesia Suharto Mar-tosuroyo dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK untuk bersaksi dalam persidangan dugaan suap dan gratifi-kasi Nur Alam.

Fakta tentang mobil Mini Cooper terungkap setelah JPU mencecar Arfan Mustafa tentang pembelian mobil BMW 24 tipe 2.3 warna hitam seharga Rp 1,15 miliar.

Arfan mengaku tidak tahu-menahu tentang pembelian mobil BMW tersebut. Yang diketahui, ungkap Arfan, dirinya pernah diajak Nur Alam ke se-

buah showroom .Keesokan hari-nyaadasegepokuangyangtidak diketahui jumlahnya oleh Arfan dipergunakan Nur Alam untuk membeli Mini Cooper.

"Mini Cooper, saya diajak ke showroom. Besoknyasaya diberi amplop bawakes/ioiwoom. Saya enggak tahu isinya uang atau gimana , saya bawa ke showroom, saya balik lagi. Mobil atas nama Pak Widdi Aswindi. Saya tidak tahu alasannya (mobil menggunakan nama Widdi)," ungkap Arfan dihadapanmajelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Seingat Arfan, nama Widdi memangtercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mini Cooper. Tapi, Arfan tidak mengetahui peruntukan mobil tersebut diberikan Nur Alam kepada siapa.

Nur Alam mengklaim mobil Mini Cooper dibeli dari uang pribadi. Mobil tersebut untuk membayar utang survei pilkada Nur Aiam kepada Widdi Aswindi. "Mobil itu saya gunakan untuk bayar utang survei saya di dua kabupaten di Sultra saat akan ada pilkada kepada Widdi Aswindi. Dan, itu adalah mobil bekas. Uang untuk pembelian mobil itu adalah uang saya sendiri," ungkap Nur Alam.

Sabir Laluhu





Original Post

Kebijakan Taksi Online

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 6
2018-1-30

Kebijakan Taksi Online

Meski sudah diterima Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi (BKS), para pengemudi taksi online yang tergabung dalam Aliansi Nasional Driver Online (Aliando) tetap menolak keras kebijakan taksi online yang akan diimplementasikan pada awal Februari mendatang. Perwakilan Aliando menyampaikan bahwa perumusan Peraturan Menteri PerhubunganNol08Tahun2017tentangPenyelenggaraanAngkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek tidak melibatkan pihak yang mengerti keadaan para pengemudi taksi online . Mereka yang diajak bicara dalam perumusan regulasi tersebut hanya mengatasnamakan pengemudi taksi online sehingga tidak paham persoalan sebenarnya. Karena tidak puas dengan peraturan tersebut, buntutnya mereka menggelar aksi protes di depan Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kemarin.

Pertemuan Menhub BKS dan perwakilan Aliando sebanyak 15 orang di Lantai 2 Gedung Cita Kantor Kemenhub yang berlangsung sepanjang 2,5 jam menghasilkan tiga poin. Namun hasil pertemuan tersebut oleh pihak Aliando dinilai tidak menyentuh persoalan pokok yang mereka permasalahkan. Seusai pertemuan dengan perwakilan Aliando, mantan Direktur Utama Angkasa Pura II itu langsung menyapa dan menemui para pendemo dengan menyampaikan tiga poin yang telah disepakati. Pertama , akan bicara dengan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) guna membahas perihal aplikasLKerfua.akanbicaradenganaplikatormengenaihal-halpeiiting yangperlu diatur. Ketiga , akan bertemu dengan pihak kepolisian guna membicarakan masalah hukum. Namun respons yang muncul dari para pendemo hanya satu kata tolak.

Sebelumnya Menhub BKS menyatakan prihatin atas adanya sejumlah pengemudi taksi online yang menolak Peraturan Menteri Perhubungan No 108 Tahun 2017 itu, yang justru ditujukan untuk kesetaraan an tara taksionline dan taksikonvensionalagarbisaberjalan berdampingan. Pemerintah mengklaim bahwa peraturan baru tersebut dirumuskan selingan mungkin supaya tidak memberatkan pelaku taksi online. Meski demikian Menhub BKS tetap membuka pin tu diskusi kepada pengemudi taksion/ineyangkebera tan.

Lalu bagaimana dengan implementasi regulasi taksi online yang dipatok pada awal Februari mendatang? Dari hasil pertemuan yang disepakati an taraMenhubBKSdanperwakilanAliando.tidakada poin yang menegaskan bahwa peraturan yang digodok selama dua tahun lebih itu ditangguhkan. Memang pemerintah bertekad bahwa peraturan yang sempat dibatalkan Mahkamah Agung (MA) tak bisa ditunda lagi karena dibuat untuk menciptakan keadilan, keamanan, keselamatan, kenyamanan untuk semua pihak terkait. Karena itu semua pengemudi taksi online harus mengikuti aturan yang ditetapkan. Pihak Kemenhub bersama kepolisian siap menertibkan teksionline di lapangan yangtidakmengikutiaturan.

Para pengemudi taksi online yang menolak regulasi tersebut sebagaimana disuarakan dalam aksi protes di depan Gedung Kemenhub itu beralasan karena keberatan untuk melaksanakan uji KIR kendaraan, membuat SIMA Umum, bergabung dalam koperasi, dan penetapan kuota hingga penempelan stiker kendaraan. Sayangnya para pengemudi taksi online ini tidak satu suara alias terbelahdua.Merekayangmendukunglangkahpemerintahmengatur taksi online adalah pengemudi yang tergabung dalam Perkumpulan ArmadaSewa (PAS) Indonesia.

Pihak PAS Indonesia yang bersikap Pro-regulasi tersebut bukan tanpa alas an yangjelas. Misalnya soalaturan kewajiban penempelan stiker padakendaraan.merekamenilai haUtu sangatpentingsebagai identi tas bahwakendaraan tersebut adalah angkutan publik. Begitu pula urusan KIR kendaraan, mereka siap memenuhinya karena tujuannya jelas, yakni guna memastikan kelayakan kendaraan sebagai angkutan publik. Sebagai wujud bukti dukungan terhadap peraturanbarusecaraserius.pekanlalusekitarseratusanpengemudi taksi online se-Jabodetabek menggelar demo setuju di depan Kantor Kemenhub.

REDAKSI





Original Post

Realisasi Program Ok Otrip Dipercepat

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 11
2018-1-30

Realisasi Program Ok Otrip Dipercepat

JAKARTA- Pemprov DKI Jakarta meningkatkan layanan angkutan umum untuk me- mempercepat realisasi program Ok Otrip. Tujuannya agar masyarakat memilih angkutan umum daripada angkutan online.

Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi Sutanto Soe-hodomemin ta Dinas Perhubungan D KI Jakarta dan badan usaha milik daerah (BUMD) PTTrans-portasi Jakarta merangkul sebanyak-banyaknya operator eksisting dan pemangku kepentingan lain agar Ok Otrip cepat terealisasi.

"DKI fokus mempercepat peningkatan layanan angkutan umum melalui program Ok Otrip yang saat ini tengah diuji coba.ujarnyakemarin.

Sutanto menilai, polemik operasional angkutanon/me dan

konvensional merupakan kewenangan pemerintan pusat. Ketimbang menunggu dan mengurusi hal tersebut, DKI memilih fokus terhadap peningkatan pelayanan. "Layanan yang terjangkau menjadi pilihan masyarakat untuk bermobilitas. Baik terjangkau tarif ataupun rute perjalanannya. Ok Otrip membuat layanan terjangkau," katanya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengaku terus berupaya merangkul operator eksisting dalam penerapan Ok Otrip. Menurut dia, pihaknya bersama operator eksisting akan me-

rerouting atau menata kembali trayek bus kecil agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Dia mengaku telah meng-undangseluruhoperatortersebut pada Rabu (31/1). Rerouting itu dilakukan terhadap trayek yang 5%-nya teriris. "Beberapa hari lalu operator bus kecil berkirim surat terkait trayek. Nah, besok Rabuki ta akan bahas. Kami akan sama-sama lakukan rerouting trayek," ungkapnya.

Sedari awal pihaknya telah menyerahkan kepada pemerintah pusat terkait maraknya angkutan online yang berujung pada konflik horizontal dengan taksi konvensional. Pihaknya lebih memilih meningkatkan layanan angkutan umum berikut fasilitasnya. Andri berharap masyarakat memilih angkutan umum yang jelas dan disubsidi oleh pemerintah ketimbang angkutan online.

"Kalau tarif murah, mending naik angkutan umum. Kita sudah uji coba Ok Otrip dan segera diperluas trayeknya. Daripada angkutan online yang murah, tapi tidak mau ikuti aturan," tegasnya.

Ketua Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan menilai Permenhub 108 sudah final dan harus dilaksanakan. Apabila pemerintah mengikuti keinginan pebisnis online, wibawa pemerintah akan j atuh.

"Jika sampai kalah oleh kelompok yang tidak mau ikut aturan negara, hancurlah sudah pemerintah. Pemerintah harus tegas kepada mereka, jangan cumaangkutanresmiyangditin-dak tegas," ungkapnya.

Operator eksisting, kata Shafruhan, pada dasarnya sangat ingin membantu pemerintah dalam upayapercepatan meningkatkan layanan ang-

kutan umum yang kini melalui program Ok Otrip. Secara pribadi dia berinisiatif meremajakan angkutan umum kota (angkot) dan melengkapinya denganair conditioner (AC)yang akan diluncurkan pada akhir Februari.

"Kami tegaskan dari awal sangat mendukung Ok Otrip karena kami percaya mengalahkan angkutan online itu harus meningkatkan layanan. Tapi, manajemen Transjakarta membunuh operator misalnya saja tarif dan trayek yang diputuskan sendiri," tegasnya.

Polemik transportasi online pada kendaraan pribadi di Jakarta terus bergulir. Berbagai aturan pemerintah ditolak karena dinilai menyusahkan. Ratusan sopir kendaraan pribadi beraplikasi menjadi angkutan online secara tegas

menolak Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayekdenganberunjukrasadi depan Kantor Kementerian Perhubungan, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, kemarin.

Mereka menolak permenhub tersebut karena dalam aturan tersebut kendaraan online harus dipasangi stiker, uji KIR, penggunaan aturan surat izin mengemudi (SIM) A umum, dan penerapan tarif atas dan bawah.

Ratusan pengemudi online yang menamakan diri sebagai Aliansi Nasional Driver Online (Aliando) menilai penggunaan SIM A umum tidak diperlukan karena pengemudi online bukan pengemudi sembarangan. Sementara alasan tidak harus

pasang stiker lantaran kendaraan tidak dipakai tarik penumpang setiap hari.

Sedangkan alasan tidak mau uji KIR adalah syarat menjadi kendaraan online itu harus memenuhi usia kendaraan minimal lima tahun. Kemudian untuk penerapan tarif atas dan bawah, mereka beralasan tidak memahami hal itu.

Permenhub 108 merupakan pengganti Permenhub 26 Tahun 2017 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) atas gugatan ratusan pengemudi online karena menganggap aturan tersebut menyusahkan. Namun, Kementerian Perhubungan kembali mengeluarkan aturan berupa Permenhub 108 karena operasional kendaraan pribadi aplikasi seperti angkutan umum dan harus diatur agar adakesamaan bisnis.

bima setiyadi





Original Post

BOLAK-BALIK KE KORPS ADHYAKSA

Media Cetak Koran Tempo Halaman 1
2018-1-30

BOLAK-BALIK KE KORPS ADHYAKSA

Rencana pelimpahan sisa perkara suap DPRD Sumatera Utara ke kejaksaan disorot pengacara terpidana. Perkara ini sempat memojokkan Korps Adhyaksa- sebutan kejaksaan- karena belakangan bekas Gubernur Gatot Pujo Nugroho juga terbukti menyetorkan duit Rp 200 juta kepada Sekretaris Jenderal Partai NasDem saat itu, Patrice Rio Capella. Putusan bersalah terhadap Patrice menyatakan fulus diberikan untuk meredam penyidikan di Kejaksaan Agung.

2014

BPK dalam audit Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2013 menemukan penyimpangan Rp 380,4 miliar.

2015

16 Maret

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengeluarkan surat perintah penyelidikan dugaan korupsi dana bansos 2012-2013.

19 Maret

Kejaksaan Agung mengeluarkan surat perintah penyelidikan untuk perkara serupa.

5 Mei

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggugat penyelidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ke PTUN Medan. Pengacara O.C. Kaligis menjadi kuasa hukum penggugat.

7 Juli

PTUN Medan mengabulkan sebagian gugatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

9 Juli

KPK membongkar

suap hakim PTUN

Medan yang

melibatkan Gatot dan Kaligis.

15 Oktober

Patrice Rio Capella ditetapkan sebagai tersangka.

2 November

Kejaksaan Agung menetapkan Gatot sebagai tersangka korupsi dana bansos.

3 November

KPK menetapkan Gatot sebagai tersangka suap DPRD Sumatera Utara.

21 Desember

Patrice Rio Capella divonis 1 tahun 6 bulan penjara.

2016

14 Maret

Gatot divonis 3 tahun penjara dalam kasus suap hakim PTUN.

8-15 Juni

Lima orang bekas pimpinan DPRD Sumatera Utara divonis terbukti menerima suap.

24 November Gatot divonis 6 tahun penjara dalam korupsi dana bansos.

2017

1 Maret

Tujuh anggota DPRD Sumatera Utara divonis menerima suap.

9 Maret

Gatot divonis 4 tahun penjara dalam kasus suap DPRD.

2018

29 Januari-3 Februari KPK menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap 46 anggota DPRD Sumatera Utara.

MAYA AYU / AGOENG





Original Post

Bekas Pejabat Provinsi Sumatera Utara Dibidik

Media Cetak Koran Tempo Halaman 4
2018-1-30

Bekas Pejabat Provinsi Sumatera Utara Dibidik

Putusan pengadilan memerintahkan semua pemberi suap dipidana.

JAKARTA - Pemeriksaanmara-ton terhadap 46 anggota dan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara yang dimulai kemarin tak hanya membidik penerima suap dari bekas Gubernur Gatot Pujo Nugroho. Komisi Pemberantasan Korupsi juga berupaya mengungkap keterlibatan para pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam perkara ini.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan fakta persidangan dan putusan pengadilan 13 pelaku yang dipidana lebih awal menjadi bekal penyidik untuk mengumpulkan sejumlah bukti baru. "Fakta-fakta yang muncul itu menunjukkan aliran dana diterima dan diberikan oleh sejumlah pihak lainnya," kata Febri, kemarin.

Perkara suap ini telah

membuat Gatot Pujo Nugroho kembali divonis 4 tahun penjara pada Maret 2017. Tepat setahun sebelumnya, bekas gubernur dari Partai Keadilan Sejahtera ini juga diganjar 3 tahun penjara dalam perkara suap kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Selain Gatot, sebanyak 12 mantan pemimpin dan anggota DPRD Sumatera Utara juga telah divonis karena terbukti menerima "duit ketok" -istilah setoran untuk persetujuan Dewan dalam urusan anggaran

2012-2015.

Fakta persidangan yang dikuatkan putusan pengadilan terhadap mereka memaparkan keterlibatan banyak pelaku lainnya, baik dari kalangan DPRD maupun pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Gatot, misalnya, terbukti menyuruh anak buahnya mulai dari Sekretaris Daerah, Kepala Biro Keuangan, hingga Asisten Sekretaris Daerah, agar mengumpulkan uang yang akan diserahkan kepada semua anggota DPRD.

Duit Rp 61,8 miliar akhirnya disetor pada periode 2012-2015 khusus untuk pengesahan anggaran, persetujuan laporan pertanggungjawaban, dan membatalkan penggunaan hak interpelasi. Kepada Tempo, Gatot pernah menyatakan suap sudah menjadi tradisi, bahkan sejak dia belum menjabat gubernur.

Gatot menjabat pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara pada 2011, menggantikan Syamsul Arifin yang divonis 6 tahun penjara dalam perkara korupsi anggaran Rp

98,7 miliar di Kabupaten Langkat pada 2000-2007. Gatot kembali menjabat gubernur pada 2013 setelah memenangi pemilihan kepala daerah, berpasangan dengan Tengku Erry Nuradi.

Saat membacakan putusan Gatot, ketua majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, Didik Setyo Handono, meminta delapan nama pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga diadili. Empat di antaranya adalah Sekretaris Daerah 2011-2014, Nurdin Lubis; Sekretaris Daerah 2014-2016, Hasban Ritonga; Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah, Ahmad Fuad Lubis; dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pandapotan Siregar. "Berdasarkan asas persamaan di muka hukum dan demi keadilan," kata Didik.

Saat dihubungi Tempo, kemarin, Nurdin Lubis tak banyak berkomentar. "Semua sudah saya ungkap di persidangan," ujar dia. Hasban Ritonga pun menyatakan pasrah bila KPK hendak mengusut keterlibatannya. "Saya diperintah gubernur untuk mengumpulkan uang dari SKPD (satuan kerja perangkat daerah)," kata Hasban.

Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi, mengatakan telah mencopot semua bawahannya yang disebut terlibat dalam putusan pengadilan. "Kami sekarang berkomitmen pemerintahan bersih," kata Eny.

IIL ASKAR MONDZA / LANI DIANA / ANTARA / Indri Maulidar





Original Post

Para Pengumpul dan Penyetor Fulus

Media Cetak Koran Tempo Halaman 4
2018-1-30

Para Pengumpul dan Penyetor Fulus

UNTUK memuluskan berbagai agenda pemerintahan, terutama anggaran. Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho menyuap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meminta uang ketok"- istilah untuk persetujuan legislator daerah. Berikut ini sejumlah anak buah Sang Gubernur yang disebut dalam putusan pengadilaN

REDAKSI





Original Post

Demokrat Laporkan Pengacara Setya Novanto ke Polisi

Media Cetak Koran Tempo Halaman 9
2018-1-30

Demokrat Laporkan Pengacara Setya Novanto ke Polisi

JAKARTA - Tim Advokasi Partai Demokrat menilai ada dalang di balik mencuatnya nama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di sidang korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik. Langkah awal yang dilakukan adalah melaporkan mantan pemimpin Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat,Mirwan Amir, dan pengacara Setya Novanto, Firman Wijaya, ke kepolisian.

"Kami pikir Mirwan hanya obyek di bawah saja. Ada yang merancang skenario di belakang ini," kata anggota Divisi Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Ardy Mbalembout, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin.

Pada 25 Januari lalu, Mirwan Amir memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang dengan terdakwa mantan Ketua DPR, Setya Novanto. Mirwan yang merupakan mantan politikus Partai Demokrat itu mengatakan pernah menyarankan Yudhoyono, yang saat itu masih menjabat presiden, untuk menghentikan

proyek e-KTP. Alasannya, Amir telah mendapatkan informasi bahwa proyek tersebut bermasalah. Namun saat itu Yudhoyono memutuskan supaya proyek senilai Rp 5,8 triliun itu tetap dijalankan.

Selain itu, tim advokasi Demokrat mempersoalkan Firman yang dianggap sengaja mencecar Mirwan dengan pertanyaan yang mengarah kepada Yudhoyono. "Kami akan melaporkan yang bersangkutan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik," ujar dia.

Firman membantah telah mencemarkan nama Yudhoyono. Dia mengklaim hanya menjalankan tugas sebagai kuasa hukum untuk mendalami keterangan saksi.."Saya rasa itu biasa saja. Itu ruang pemeriksaan persidangan. Jadi hak pengacara untuk menguji," kata dia.

Adapun Setya Novanto mengklaim tak tahu mengenai munculnya nama Yudhoyono dalam sidangnya. "Ya, agak kaget juga. Saya baru tahu," kata dia.

FRANSISCO ROSARIANS / YUSUF MANURUNG





Original Post

Panglima Tetap Minta Peran TNI Ditambah

Media Cetak Koran Tempo Halaman 10
2018-1-30

Panglima Tetap Minta Peran TNI Ditambah

TNI menunggu sikap politik DPR.

JAKARTA - Panglima Tentara Nasional Indonesia

Marsekal Hadi Tjahjanto tetap berharap TNI bisa diberi peran lebih dalam pemberantasan terorisme. "Dalam permohonan saya juga saya sampaikan supaya TNI bisa terlibat dalam kegiatan penanganan aksi teroris," kata dia di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Menurut Hadi,- ia mengusulkan adanya perubahan terhadap aturan mengenai penanganan kasus terorisme, karena TNI memiliki kemampuan untuk menangani masalah terorisme. Kemampuan tersebut selama ini belum maksimal dimanfaatkan karena undang-undang masih membatasi. "Untuk itu, TNI juga bisa dilibatkan dalam kegiatan penanganan anti-terorisme," ujar dia.

Pada 8 Januari lalu,

Panglima TNI mengirimkan surat kepada Panitia Khusus RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Surat itu berisi sejumlah usul, antara lain penggantian judul rancangan beleid "Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme" menjadi "Penanggulangan Aksi Terorisme". Ia menganggap judul sebelumnya

membatasi wewenang TNI, karena tindak pidana hanya menjadi wewenang kepolisian.

Panglima juga meminta supaya definisi terorisme diperluas agarmengandung pengertian kejahatan yang mengancam negara. Selain itu, ia meminta supaya ada perumusan tugas TNI dalam mengatasi terorisme lewat langkah pencegahan, penindakan, dan pemulihan.

Hadi mengatakan saat ini ia masih menunggu keputusan DPR atas sejumlah usul yang diajukan."Kami menunggu keputusan politik itu. Jadi,

saya saat ini juga masih bergerak di dimensi saya sebagai TNI," ujar dia.

Menteri Pertahanan Ryamirzard Ryacudu mendukung keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Alasannya, terorisme telah mengancam negara. Para pelaku teroris juga kerap menggunakan bom yang dikategorikan sebagai alat perang. "Ya, yang menanganinya pasukan perang pertahanan, yaitu TNI," tutur dia.

Sebaliknya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly tidak setuju atas usul Panglima. Terutama usul untuk mengganti judul Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Yang bisa dilakukan TNI saat ini adalah ikut serta menangani tindak pidana korupsi karena sudah diatur dalam Undang-Undang TNI. Aturan itu menyebutkan pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme harus seizin presiden.

CHITRA P / Agung Sedayu





Original Post

Polisi Akan Panggil Lagi Menteri Sofyan Djalil

Media Cetak Koran Tempo Halaman 29
2018-1-30

Polisi Akan Panggil Lagi Menteri Sofyan Djalil

JAKARTA - Kepolisian Daerah Metro Jaya berencana memanggil ulang Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil. Pemanggilan kedua direncanakan setelah Sofyan tak memenuhi panggilan pertama, pekan lalu.

Menteri Sofyan akan, dimintai keterangan dalam penyelidikan polisi terhadap dugaan tindak

pidana dalam megaproyek reklamasi di perairan Teluk Jakarta. Panggilan pertama yang lalu tak dipenuhi karena yang bersangkutan sedang menjalani cuti.

"Nanti kalau beliau sudah bisa hadir akan diinformasikan kepada kami," ujar Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Adi Deriyan Ja-yamarta, di kantornya, kemarin.

Sofyan sejatinya bakal

diperiksa sebagai saksi atas penetapan nilai jual obyek pajak pulau reklamasi. Polisi menduga penetapan yang berlangsung cepat di tengah proses penerbitan sertifikat tanah pada November tahun lalu itu tak wajar dan terindikasi sebagai tindak pidana.

Menurut Adi, Menteri Sofyan bakal diminta menjelaskan kronologi dan individu yang punya andil dalam pengukuran tanah

serta pembuatan landasan penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan hak pengelolaan lahan.

Dalam penyelidikan yang sama, polisi telah memeriksa sejumlah pejabat DKI. Mereka di antaranya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Edy Junaedi, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Edi Sumantri, serta Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan

Benny Agus Candra.

Selain itu, ada pemeriksaan terhadap kantor jasa penilai publik serta pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun untuk agenda ke depan polisi juga berencana meminta keterangan dari mantan gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan gubernur saat ini, Anies Baswedan.

"Polisi butuh menggali semua keterangan dari beragam sumber yang di-

anggap kompeten atas proyek tersebut," ucap Adi.

Polisi menduga ada tindak pidana korupsi seturut Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

CAESAR AKBAR / AVIT HIDAYAT





Original Post

Bekasi Atasi Kemacetan di Jembatan Jatiwaringin

Media Cetak Koran Tempo Halaman 31
2018-1-30

Bekasi Atasi Kemacetan di Jembatan Jatiwaringin

Jakarta berganti gubernur, pembangunan dua jembatan lain terancam mandek.

BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi meresmikan jembatan baru di Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, kemarin. Jembatan duplikasi dari jembatan yang sudah ada-sehingga menambah lebar dua kali lipat-itudibangunmenggu-nakan dana bantuan dari DKI Jakarta senilai Rp 45 miliar.

"Tahun ini, jembatan sudah bisa digunakan setelah pembangunan sejak 2016," kata Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, Tri Adhianto, setelah peresmi-

an tersebut.

Tri mengatakan Pemerintah Kota Bekasi hanya mengeluarkan dana Rp 8 miliar pada 2016. Dana itu dipakai untuk membangun penyangga badan jembatan. Tahap pembangunan berikutnya diselesaikan menggunakan dana kemitraan DKI Jakarta senilai Rp 45 miliar.

Tri menuturkan, pembangunan duplikasi jembatan yang sudah ada tersebut untuk mengurai kemacetan di perbatasan antara Kota Bekasi dan DKI Jakarta wilayah timur. Jembatan itu biasanya menjadi titik kemacetan karena jalur yang menyempit.

Karena volume kendara-

an yang melintasinya terus meningkat, petugas Dinas Perhubungan dan polisi lalu lintas akhirnya kerap melakukan rekayasa lalu lintas dengan cara buka-tutup. "Sekarang, dengan diresmikannya jembatan baru, kemacetan sudah terurai," kata Tri.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Kota Bekasi, Ajun Komisaris Besar I Nengah Adi Putra, mengatakan kemacetan yang kerap terjadi di Jalan Raya Jatiwaringin disebabkan oleh antrean kendaraan yang keluar dan masuk di pintu tol Jatiwaringin. Dimensi jalan tidak sesuai dengan jumlah kendaraan mau masuk dan keluar dari gerbang tol Jatiwaringin. "Jalan yang eksis belum mampu mengentaskan kemacetan," kata dia.

Jembatan baru itu sepanjang 118 meter dan memiliki lebar 12 meter. Setelah peresmian kemarin, pemerintah daerah setempat merancang tahap berikutnya, yakni melebarkan jalan di sepanjang jalur yang tersambung dengan jembatan tersebut. "Kami akan meminta bantuan lagi kepada DKI karena sama-sama memiliki kepentingan untuk mengurangi kemacetan," Tri menambahkan.

Duplikasi jembatan Jatiwaringin menjadi infrastruktur kedua di Kota Bekasi yang terbangun menggunakan dana hibah dari DKI. Infrastruktur yang pertama ialah pelebaran Jalan Raya Jatiasih dari pintu keluar jalan tol Jatiasih ke simpang Pasar Rebo sepanjang 2 kilometer. Un-

tuk melebarkan jalan itu, DKI menyumbang dana hingga Rp 90 miliar.

Ada dua proyek infrastruktur serupa yang saat ini masih berjalan. Keduanya adalah jembatan (flyover) Rawapanjang di Bekasi Timur dan jembatan Cipendawa di Bantargebang. Setiap proyek jalan tersebut mendapat alokasi dana Rp 100 miliar dari DKI Jakarta. Namun dana sebesar itu dinilai masih belum mencukupi lantaran satu jembatan ditaksir membutuhkan dana sekitar Rp 200 miliar.

Proyek keduanya mendapat peninjauan kembali oleh Gubernur DKI Jakarta yang baru, Anies Baswedan. Dia tak mengadakan dana kemitraan. Malah yang ada adalah dana kompensasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang sebesar Rp 202 miliar. "Mu-

dah-mudahan di APBD Perubahan dapat. Sekarang masih dibentuk tim kecil kedua pemerintah," kata Tri.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan dana kemitraan dari DKI Jakarta sangat bermanfaat bagi Kota Bekasi. Menurut dia, sejak era Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, status Kota Bekasi bukan lagi daerah penyangga bagi DKI Jakarta, "melainkan menjadi kota mitra."

Berangkat dari hal itu. Pemerintah Kota Bekasi setiap tahun diberi dana untuk membangun infrastruktur yang memberikan keuntungan bagi kedua daerah, dari mengatasi kemacetan sampai menanggulangi banjir. "Dana kemitraan juga dibuat untuk membangun flyover Rawapanjang dan Cipendawa," kata Rahmat.

ADI WARSONO / Wuragil





Original Post

SIDANG NOVANTO

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-1-30

SIDANG NOVANTO

Terdakwa kasus korupsi pengadaan KTP elektronik Setya Novanto saat mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/1). Sidang beragendakan keterangan saksi tersebut Jaksa Penuntut Umum menghadirkan mantan mendagri Gamawan Fauzi, mantan sekjen Kemendagri Diah Anggraini dan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh.

republika/PUTRA M AKBAr





Original Post

Gamawan Bantah Terlibat

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-1-30

Gamawan Bantah Terlibat

JAKARTA - Mantan menteri dalam negeri (mendagri) Gamawan Fauzi dihadirkan jaksa penuntut umum KPK dalam sidang lanjutan proyek pengadaan KTP-el dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/1).

Dalam persidangan, anggota majelis hakim Franky Tambuwun menanyakan apakah Gamawan pernah menerima aliran dana proyek KTP-el. Kepada majelis hakim, Gamawan langsung membantahnya.

"Apa pernah terima pemberian?" tanya hakim Franky di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/1).

"Satu sen pun saya tidak pernah (terima aliran KTP-el). Demi Allah. Seingat saya ada tiga dosa besar, saya anak ulama, syirik, durhaka, dan sumpah palsu. Saya sedih sudah dua tahun betul-betul sengsara," ujar Gamawan.

Bahkan, Gamwan siap dihukum mati jika memang terbukti menerima uang. "Saya siap dihukum mati yang mulia. Saya sering dicurigai, silakan cek saja. Sama sekali tidak ada niatan saja. Kalau ada foto atau apa, lalu juga saya dicurigai ke Singapura juga. Ini sudah fitnah keterlaluan," kata Gamawan.

Hakim Franky juga menanya-

kan apakah Gamawan pernah menerima aliran dana dari adiknya, Azmin Aulia. Diketahui, dalam persidangan sebelumnya, Azmin Aulia mengakui bahwa dia membeli ruko dan tanah milik Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tanos. PT Sandipala merupakan anggota konsorsium pelaksanaan proyek KTP-el.

"Jadi, begitu Andi Narogong, bicara saya panggil adik saya dan tanya apa betul dikasih sama Paulus," katanya.

Menurut Gamawan, adiknya langsung menjelaskan secara rinci soal jual beli tanah dan kepemi-lihan ruko itu sama sekali bukan pemberian terkait KTP-el.

"Begini yang mulia, saya minta Jaksa sama-sama kita jujur begitu Andi bicara saya panggil adik saya mengapa kau tidak komunikasi dengan saya. Saya demi Allah saya bawa bukti. Ini bukti pembelian tanah di Brawijaya berdua dengan Jhony G Plate atas nama Paulus Tanos," ujarnya.

"Dia (Paulus Tanos) jual karena kesulitan uang dari pemerintah yang proyek belum turun. Kalau akta jual beli tidak bisa dipercaya gimana? Itu juga belinya kan atas nama perusahaan, bukan pribadi," ujarnya.

Gamawan Fauzi menambahkan seluruh proses transfer bank untuk pembayaran ruko dan tanah seluruhnya telah diserahkan ke KPK sebagai bukti. Diajuga mengaku tak tahu menahu adanya korupsi dalam proyek pengadaan KTP-el. "Saya enggak mengerti proses KTP-el korupsinya di mana," kata Gamawan.

Bahkan, dia mengaku sempat marah besar saat mendengar isu pejabat Kemendagri menerima

dana sebesar Rp 78 miliar dari pengusaha penggarap proyek KTP-el.

Padahal, dalam fakta persidangan pada Kamis (25/1) pekan lalu, mantan dirjen Dukcapil Kemendagri yang juga merupakan terdakwa kasus ini, Irman, mengatakan, Gamawan diam saat diberi tahu ada pengusaha yang memberikan sejumlah uang kepada mantan direktur pengelola informasi administrasi kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

"Ada konfirmasi pemberian uang saudara marah-marah. Ini bagaimana kenyataannya mereka terima uang," kata hakim Anshori.

"Saya prinsip ke Irman jangan anda main-main, kemudian ketika dia bilang ini sumber dari Bu Dyah, tapi jumlah tidak jelas berapa, kan Bu Dyah katakan ini Sugiharto terima uang itu setelah proyek berjalan saya marah, saya berkali-kali katakan jangan ada KKN, jangan ada macam-macam, target harus tercapai ikuti peraturan berlaku," kata Gamawan.

Dalam persidangan, Gamawan juga mengaku tidak pernah mengetahui adanya pengaturan lelang dan pengadaan dalam proyek KTP-el. Diajuga menyatakan tidak mengetahui perihal penggelembungan anggaran. "Saya tidak pernah tahu ada mark up," kata Gamawan.

Meski demikian, Gamawan membantah tidak melakukan pengawasan dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun itu. Gamawan mengatakan bahwa dia sudah meminta pendampingan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan meminta dua kali audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pem-

bangunan (BPKP). Secara terpisah, KPK memanggil perawat pada RS Medika Permata Hijau Muh Nawawi Harunia dalam penyidikan tindak pidana menghalang-halangi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-el atas tersangka Setya Novanto.

"Yang bersangkutan direncanakan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Fredrich Yunadi," kata juru bicara KPK Febri Dian-syah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Pada hari yang sama, KPK juga menerima surat dari Pengadilan Jakarta Selatan terkait sidang praperadilan yang diajukan oleh advokat Fredrich Yunadi.

"Baru saja biro hukum menerima surat dr PN Jaksel kembali untuk register perkara 11 yang dijadwalkan 5 Februari," kata Febri, Senin.

Adapun permasalahan yang dipersoalkan oleh mantan pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Novanto adalah antara lain terkait penyelidikan yang tidak didasarkan pada laporan masyarakat.

KPK, kata Febri, yakin dengan seluruh proses formil ataupun kekuatan alat bukti yang dimiliki. Termasuk ketentuan UU KPK yang berlaku khusus bahwa sejak penyelidikan sudah dapat mencari alat bukti.

"Dan ketika ditingkatkan ke penyidikan sudah ada tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup," ucap Febri. Sidang pertama perkara Nomor 9/Pid.-Pra/2018/PN Jkt.Jaksel itu dijadwalkan pada Senin (12/2), dengan dipimpin hakim tunggal Ratmoho.

antara ed nashih nashrullah





Original Post

Gubernur Sultra Pesan Mobil Mewah

Media Cetak Kompas Halaman 2
2018-1-30

Gubernur Sultra Pesan Mobil Mewah

Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nonaktif, Nur Alam, terdakwa penerima suap Rp 2,7 miliar terkait penerbitan izin wilayah dan operasi tambang nikel di Sultra, disebut membeli mobil Mini Cooper di Jakarta Pembelian mobil itu dilakukan oleh stafnya. Arfan Mustafa. Arfan saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan terkait perkara Nur Alam di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (29/1), mengakui pembelian itu. Diduga, mobil itu dibeli dengan menggunakan uang suap yang diterima Nur Alam dari PT Billy Indonesia yang membutuhkan izin tambang nikel di Sultra Dalam berkas dakwaan, jaksa menyebut pemberian izin tambang itu telah memperkaya PT Billy Indonesia hingga Rp 1,5 triliun.

(MDN)





Original Post

Gamawan Tidak Memperhatikan

Media Cetak Kompas Halaman 4
2018-1-30

Gamawan Tidak Memperhatikan

Meskipun sejak awal ada permasalahan dalam pengadaan KTP elektronik yang menelan dana Rp 5,9 triliun. Menteri Dalam Negeri saat itu Gamawan Fauzi tetap melanjutkan proyek itu dengan alasan untuk persiapan Pemilu 2014.

JAKARTA, KOMPAS - Sejumlah permasalahan yang muncul di awal pengadaan kartu tanda penduduk elektronik 2011-2012 tidak diperhatikan oleh Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri saat itu. Proyek tersebut tetap dilanjutkan hingga terungkap ada korupsi dalam pengadaannya, dengan alasan KTP-el dibutuhkan sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2014.

Permasalahan yang muncul itu mulai dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang tak dilibatkan dalam pembahasan penggunaan anggaran pengadaan KTP-el. Selanjutnya, Irman yang pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait proyek Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kementerian Dalam Negeri pada 2009 tetap diangkat Gamawan sebagai Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kemendagri pada 2010.

Setelah pengadaan berjalan, Gamawan pun tak mengetahui persis sistem yang digunakan untuk memperoleh ketunggalan data dalam KTP-el. Padahal, pengadaan KTP-el menghabiskan dana Rp 5,9 triliun yang merupakan uang negara.

Hal itu terungkap dari pengakuan Gamawan ataupun mantan Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraeni saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan KTP-el dengan terdakwa mantan Ketua DPR Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (29/1). Dalam persidangan itu juga dihadirkan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri saat ini Zudan Arif Fakrulloh.

Ketua Majelis Hakim Yanto

yang pada mulanya mempertanyakan minimnya peran KPA dalam pengadaan KTP-el itu kepada Diah. Yanto menyampaikan, dari data penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terungkap, seluruh penggunaan anggaran pengadaan KTP-el selama 2011-2012 itu dilaporkan langsung oleh Irman kepada Gamawan.

Sempat menolak

Diah Anggraeni, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kemendagri, mengungkapkan, KPA yang dijabat oleh Elfius Dailami, salah satu sekretaris di Ditjen Kemendagri, memang tak pernah dilibatkan oleh Irman dalam pembahasan penggunaan anggaran pengadaan KTP-el. Menurut Diah, Elfius pun pernah mengeluh karena tak pernah dilibatkan dalam pembahasan penggunaan anggaran KTP-el, padahal itu adalah tugasnya.

"Semestinya Pak Menteri itu sudah curiga (dengan tak dilibatkannya KPA dalam pengadaan KTP elektronik)," ucap Diah.

Hal KPA yang tidak dilibatkan dalam pengadaan KTP-el, menurut Yanto, sudah cukup mengherankan karena KPA semestinya mengetahui pengeluaran dalam penggunaan anggaran. "Inilah makanya kelihatan sekali kalau proyek KTP-el itu sudah dikondisikan (untuk dikorupsi)," ujar Yanto.

Sementara sebelum pengadaan berjalan, Gamawan mengakui telah menyampaikan penolakannya menjalankan proyek pengadaan KTP-el kepada Wakil Presiden saat itu Boediono. Hakim anggota. Emilia Djaja Subagja, lalu bertanya kepada Gamawan, jika penolakan

itu dipenuhi, siapa yang lantas dapat menjalankan pengadaan KTP-el. "Seandainya Anda menolak melaksanakan pengadaan KTP-el, kementerian manayang bisa melaksanakan?" ujar Emilia.

Terserah Pak Wapres. Namun, Wapres sampaikan, itu tetap tugas Kemendagri," kata Gamawan.

Majelis hakim juga berusaha menggali keputusan Gamawan mengangkat Irman sebagai Dirjen Dukcapil. Penetapan Irman sebagai Dirjen Dukcapil, berdasarkan beberapa persidangan sebelumnya, disebut memiliki muatan kepentingan untuk memanipulasi penggunaan anggaran pengadaan KTP-el.

Persiapan pemilu

Saat dikonfirmasi, Gamawan mengaku, pengangkatan Irman telah melalui proses yang semestinya dan dilakukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). "Satu pertimbangan, dia (Irman) sudah senior. Dia aktif dalam uji petik (untuk pengadaan KTP-el pada 2009). Dia pun diusulkan Baperjakat, jadi itu logis saja," katanya.

Sebaliknya, Diah menyampaikan bahwa pengajuan usulan eselon 1 sebagai dirjen itu tidak melalui Baperjakat Sebaliknya, hal itu sepenuhnya kewenangan menteri untuk menetapkan calon pegawai yang diajukan Biro Kepegawaian untuk duduk sebagai Dirjen Dukcapil. "Jadi, tidak ada Baperjakat," katanya

Selain itu, menurut Diah, hingga masa akhir pencalonan Irman sebagai Dirjen Dukcapil, diperoleh laporan bahwa Irman ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait perannya dalam SIAK di Ke-

mendagri pada 2009. Menurut Diah, pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka tidak semestinya dapat dicalonkan sebagai dirjen.

Menanggapi hal itu, Gamawan mengatakan, pada saat itu Irman tetap dilantik sebagai Dirjen Dukcapil karena Kejagung telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk perkara pidana yang disangkakan kepada Irman.

Gamawan menambahkan, pengadaan KTP-el itu harus segera direalisasikan karena sebagai persiapan menghadapi Pemilu dan Pemilihan Presiden 2014.

"Sesuai keinginan DPR, dan juga amanat undang-undang, DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) untuk Pemilu 2014 harus menggunakan KTP elektronik. Semua rakyat harus terekam sidik jarinya supaya var lid. Itu kaitannya dengan pemilu dan pilpres (pemilu presiden)," kata Gamawan.

Meskipun telah disyaratkan bahwa sidik jari calon pemilih dalam pemilu harus terekam dalam KTP-el, Gamawan tidak memperhatikan sistem yang digunakan untuk memperoleh ketunggalan data dalam KTP-el. Gamawan malah mengaku tidak mengetahui identitas biologis yang digunakan untuk memperoleh ketunggalan data pada KTP-el.

"Bapak tahu tidak kalau di sistem Bapak (sistem KTP elektronik di Kemedagri) itu verifikasinya menggunakan iris mata dan sidik jari?" ujar jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Ariawan.

Tidak tahu saya," kata Gamawan menjawab pertanyaan Ariawan.

(MDN)





Original Post

Terdakwa

Media Cetak Kompas Halaman 5
2018-1-30

Terdakwa

Mantan Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur M Basuki (kiri), staf di DPRD Jatim Rahman Agung (tengah) dan Santoso, menjalani sidang putusan kasus korupsi suap DPRD Jatim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jalan Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (29/1). M Basuki dijatuhi vonis pidana penjara selama tujuh tahun dan denda Rp 300 juta atau subsider lima bulan penjara serta pencabutan hak politik selama empat tahun. Adapun Rahman Agung dan Santoso divonis empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider kurungan selama satu bulan.

ANTARA/UMARUL FARUQ





Original Post

Pengembalian Uang Perlu Terus Didorong

Media Cetak Kompas Halaman 5
2018-1-30

Pengembalian Uang Perlu Terus Didorong

JAKARTA, KOMPAS - Dorongan untuk mengembalikan uang hasil korupsi atau gratifikasi perlu terus disuarakan. Penegak hukum harus menjamin perlindungan hingga keringanan hukuman agar pihak-pihak yang diduga menerima uang bersikap kooperatif dan bersedia membantu kerja penegak hukum menuntaskan perkara korupsi.

Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri, pengembalian uang hasil korupsi sudah terjadi. Langkah ini terkadang menjadi pintu masuk bagi KPK dalam membongkar perkara korupsi. Hal ini terjadi, misalnya, ketika 13 anggota DPRD Tanggamus, Lampung, mengembalikan uang pada 2016. Kasus ini akhirnya berujung pada penetapan tersangka Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan dalam perkara korupsi pengesahan APBD Tanggamus tahun 2016.

"KPK sangat menghargai jika ada pihak-pihak yang mengembalikan uang suap atau kerugian negara. Hal tersebut dapat menjadi faktor yang meringankan. Tentu ada jaminan lain, seperti perlindungan sesuai dengan kapasitasnya ketika beritikad baik menyerahkan uang tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (29/1).

Menurut dia, tidak semua pihak yang mengembalikan uang mengakui bahwa yang mereka terima merupakan suap, gratifikasi, atau hasil korupsi. Bahkan, ada yang sekadar mengembalikan uang tanpa bersedia berbagi

informasi. Salah satunya, mantan anggota DPR, Jafar Hafsah, terkait perkara dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Ia mengaku tidak mengetahui uang yang disebut berasal dari M Nazaruddin tersebut berkaitan dengan pengadaan KTP-el.

Begitu juga dengan Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Subagyo yang membantah menerima uang dari Kepala Balai

Pelaksanaan Jalan Nasional (BP-JN) IX Provinsi Maluku dan Maluku Utara (Malut) Amran HI Mustary saat bersaksi di persidangan. Akan tetapi, ia mengembalikan uang 7.000 dollar Amerika Serikat ke KPK.

Dalam hal ini, keduanya tidak dijerat tindak pidana. Namun, banyak juga pihak yang mengembalikan uang tetap berhadapan dengan proses hukum.

Peneliti dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

(MaPPD. Aradilla Caesar, menyatakan, mengacu pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian uang tidak menghapus pidana. "Memang sering kali ada dilema Daripada saya kembalikan tetap di penjara, mending uangnya tetap saya nikmati. Ini harus menjadi catatan bagi pemerintah sehingga perlu diatur lagi revisi UU Pemberantasan Tipikor agar pihak-pihak tersebut bersedia kooperatif.

(IAN)





Original Post

2 Kubu PPP Rindu Pemimpin Baru

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-1-30

2 Kubu PPP Rindu Pemimpin Baru

Islah mendesak dilakukan karena konflik yang telah berlarut-larut di partai berlambang Kabah tersebut.

Agus Utantoro

agusutantoro@mediaindonesia.com

DUA kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Daerah Istimewa Yogyakarta menginisiasi upaya islah di tubuh partai Kabah dengan menggelar rapat koordinasi di Kantor DPW PPP DIY, Jalan Badran, Kota Yogyakarta, kemarin.

Rapat itu dihadiri Ketua DPW PPP versi Djan Faridz, Syukri Fadloli dan tokoh Mega Bintang, Moedrick Sangidoe. Dari kubu Ro-mahur-muziy hadir Wakil Ketua Umum Badrut Tamam Ahda dan

Anwar Sanusi. Islah mendesak dilakukan karena konflik yang telah berlarut-larut.

"Keinginan islah ini sudah kami kordinasikan dengan semua pengurus wilayah. Di group Whatsapp, sebanyak 34 pengurus wilayah mendukung terselenggaranya musyawarah luar biasa (MLB) untuk memilih ketua umum baru yang netral," jelas Tamam Ahda.

Menurut dia, islah sangat perlu dan penting dilaksanakan. Semenjak terjadi perpecahan, hampir seluruh kader di tingkat pusat hingga ke wilayah dan cabang juga terpecah. Padahal, dalam dua tahun ke depan akan memasuki

masa pemilu.

"Keberhasilan islah dan kehadiran pemimpin baru diharapkan mampu membawa PPP kembali meraih suara sesuai parliamentary threshold (ambang batas parlemen) seperti pada Pemilu 2014," ujarnya.

Ia menyebutkan, lima tahun lalu sebelum terjadi perpecahan, PPP mampu meraih 6,3% suara di tingkat nasional dengan menempatkan 36 wakil di DPR. Jika PPP tidak segera melakukan islah, jelasnya, peluang meraih suara yang sama pada Pemilu 2019 sangat sulit.

Dari kubu Djan Faridz, Syukri menyambut baik usulan islah untuk mengembalikan muruah dan nama besar PPP.

"Kami melihat perpecahan partai yang melahirkan dua kepemimpin-an ini mencederai

ideologi dan asas partai yang berlandaskan agama Islam." jelasnya.

Sepakat

Baik Tamam maupun Syukri se-pakat meminta kader yang menolak untuk membentuk partai baru yang lepas dari identitas PPP. Namun, keduanya sama-sama mengaku belum mendapatkan nama tokoh yftng layak dijadikan Ketua Umum PPP yang baru mengantikan Romi maupun Djan.

Syukri dan Tamam berharap musyawarah luar biasa bisa dilaksanakan paling lambat April 2018 sebab pada Juni 2018 pendaftaran anggota legislatif sudah dibuka.

Setelah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, usulan islah itu selanjutnya akan dibawa ke berbagai daerah untuk disosialisasikan sehingga mendapatkan dukungan

penuh dari kader.

DPP PPP hasil Muktamar Pondok Gede sebenarnya sudah mengajak PPP kubu Djan bergabung setelah putusan Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan kasasi yang diajukan Djan Faridz-Achmad Dimyati Natakusumah. "Putusan tersebut sudah final. Karena itu, kami mengajak seluruh kader PPP bersatu menyongsong Pemilu 2019 sehingga kami mempersilakan teman-teman di sebelah untuk bergabung," kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi di Jakarta, 26 Desember silam.

Pertentangan politik harus segera diakhiri karena persoalan hukum sudah tuntas. Semua putusan hukum melegalkan PPP hasil Muktamar Pondok Gede seperti Putusan PK Nomor 79 Tahun 2017, Putusan Kasasi TUN Nomor 514, dan empat putusan MK.

(Ant/P-4/ Agus Utantoro )





Original Post

Tersangka Pertama di Kasus Pertamina

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-1-30

Tersangka Pertama di Kasus Pertamina

KEJAKSAAN Agung menetapkan tersangka berinisial BK atas korupsi penyalahgunaan investasi pada PT Pertamina (persero) di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp568 miliar.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Mohammad Rum menjelaskan tersangka merupakan mantan Manajer MNA Direktorat Hulu PT Pertamina (persero). Dalam kasus itu penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 49 saksi, termasuk mantan Dirut Pertamina Karen Galaila Agustiawan.

Kasus bermula pada 2009 ketika Pertamina melakukan kegiatan akuisisi (investasi nonrutin) berupa pembelian sebagian aset milik ROC Oil Company Ltd di lapangan BMG Australia. "Kegiatan itu berdasarkan agreement for sale and purchase-BMG Project tanggal 27 Mei 2009 senilai US$31,917,228," ujar Rum di Jakarta, kemarin.

Di sisi lain, KPK terus melanjutkan pemeriksaan sejumlah saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi suap pengadaan

pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC kepada Garuda Indonesia.

KPK memanggil sejumlah saksi setelah dua tersangka ditetapkan pada Januari 2017. Kemarin, pihak penyidik KPK memanggil dua saksi, yakni Direktur Utama PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Iwan Joeniarto dan pegawai PT Garuda Indonesia Victor Agung Prabowo.

Seusai pemeriksaan, Iwan mengaku diperiksa untuk dua tersangka, mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar dan Dirut PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo.

;Saya dipanggil sebagai saksi, tetapi ini belum selesai, jadi saya tidak bisa bicara dulu," ujar Iwan di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Juru bicara KPK Febri Di-ansyah menyatakan KPK memproses kasus Garuda secara paralel. Proses pertama melalui mutual legal assistance in criminal matters (MLA). Proses kedua dengan pemanggilan sejumlah saksi termasuk tersangka guna mengklarifikasi hubungan hukum kontrak, perjanjian, dan proses pengadaan yang terjadi saat itu.

(Dro/P-4)





Original Post

SIDANG LANJUTAN

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-1-30

SIDANG LANJUTAN

Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (kedua dari kanan) siap bersaksi untuk terdakwa kasus korupsi pengadaan KTP elektronik Setya Novanto" (kiri) di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Sidang lanjutan itu beragenda mendengarkan keterangan saksi dari mantan Mendagri Gamawan Fauzi, mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini, dan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh yang dihadirkan jaksa penuntut umum.

MI/ADAM DWI





Original Post

Boediono Minta Proyek KTP-E Dilanjutkan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-1-30

Boediono Minta Proyek KTP-E Dilanjutkan

Gamawan mengaku sudah mengadu ke Wakil Presiden ketika itu Boediono terkait dengan permasalahan proyek KTP-E.

MANTAN Mendagri Gamawan Fauzi mengklaim pernah menyampaikan kepada Boediono yang saat itu menjadi wakil presiden terkait dengan permasalahan proyek KTP elektronik (KTP-E). Gamawan mengungkap hal itu saat hadir sebagai saksi untuk tersangka Setya Novanto.

"Jadi ada perbedaan pendapat antara LKPP dan tim teknis. LKPP (lembaga pendamping lelang proyek KTP-E) inginnya lelang pengadaan dilakukan dalam sembilan komponen. Tim teknis meminta dilakukan dalam satu kesatuan, 1 ucap Gamawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Perbedaan pendapat itulah yang kemudian disampaikan ke Boediono untuk diselesaikan. Gamawan menyatakan Wapres membentuk tim khusus untuk mengurusi hal tersebut. Djoko Suyanto, menko polhukam pada saat itu, juga meminta agar Wapres mengurusi hal tersebut.

Kuasa hukum Setya Novanto Firman Wijaya menggali lagi perbincangan Gamawan dengan Wapres. "Pada saat rapat dengan Pak Wapres, (Anda) bicarakan perbedaan pendapat. Saya ingin tahu, nih, kalau Bapak, kan, menolak, alasannya apa?" tanya Firman.

"Saya mengusulkan, kalau bisa, jangan saya menjalankan ini karena ini berat sekali (proyek senilai) Rp5,9 triliun. Kalau bisa, jangan saya," jawab Gamawan.

Gamawan menambahkan, Wapres Boediono mengarahkan, agar Kemendagri tetap menjalankan proyek tersebut. "Iya sesuai fungsinya (Kemendagri)," ucap Gamawan.

Saat ditemui seusai sidang, Gamawan meminta agar tidak ada penggorengan isu lagi, terlebih terkait dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Itu memang sudah otomatis program yang berjalan, tidak pernah ada arahan (dari SBY)," ucap Gamawan.

Nama SBY muncul dari mulut mantan politikus Demokrat Mirwan Amir di persidangan.

Klarifikasi

Setya Novanto mengklarifikasi ucapannya kepada mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni yang pernah menyatakan mendapat arahan dari Novanto untuk menyam-

paikan pesan pada mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman agar mengaku tidak kenal Novanto. Irman telah menjadi terpidana kasus KTP-E.

"Tolong Saudara Irman jangan pakai nama saya karena

pengalaman saya pada waktu Pak Irman pernah ke rumah Pak Andi Narogong (yang) bawa, saya keberatan karena bicarakan soal anggaran. Saya tahu Pak Irman ini. Saya dapat informasi bahwa sering pakai

nama-nama," ucap Novanto.

Dalam perkara ini, Novanto diduga menerima US$7,3 juta dolar dan jam tangan Richard MUle senilai US$135 ribu dari proyek KTP-E. Uang diterima melalui mantan Direktur PT

Murakabi sekaligus keponakannya Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.

Selain dari sang keponakan. Novanto mendapat dana dari rekannya yang merupakan pemilik OEM Investmen Pte Ltd dan Delta Energy Pte Lte yang berada di Singapura Made Oka Masagung.

Dalam menanggapi berbagai desakan yang berkembang untuk memanggil mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai salah satu saksi yang berkaitan dengan kasus KTP-E, juru bicara KPK Febri Diansyah pun angkat bicara.

"Sejauh ini belum ada sebab jaksa haras melihat lebih lanjut fakta-fakta di persidangan dan harus dianalisis lebih lanjut oleh jaksa. Baru kemudian hal itu di-update atau dibicarakan dalam proses internal di KPK." terang Febri di Gedung KPK Jakarta, kemarin.

Sebelum persidangan kemarin dimulai, Novanto mengaku kaget dengan penuturan Mirwan Amir. "Ya agak kaget juga. Baru tahu juga," kata Novanto.

Namun, ia mengatakan tidak ingin ikut campur. "Mungkin Pak Mirwan lebih tahu daripada saya,"" ujar Novanto. Saat itu, kata dia, Mirwan merupakan Wakil Ketua Partai Demokrat.

(Dro/P-4/ RlCHALDO Y HARIANDJA )





Original Post

Polisi Mau Bidik Siapa?

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2018-1-30

Polisi Mau Bidik Siapa?

USUT REKLAMASI, PERIKSA MENTERI

KEPOLISIAN terus mengusut kasus reklamasi. Kemarin, korps Bhayangkara itu menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil. Mau bidik siapa sih?

Menteri Sofyan diagendakan diperiksa pukul 10.00 WIB di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Namun, pemeriksaan batal lantaran Sofyan tengah mengambil cuti kerja. "Beliau cuti, tadi dihubungi oleh pihak beliau saat ini beliau sedang berhalangan. Nanti kalau beliau sudah hadir akan informasikan kepada kita," ungkap Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan.

Adi mengaku belum tahu kapan pemeriksaan Menteri Sofyan akan dijadwalkan kembali. Pihaknya menunggu konfirmasi dari pihak Sofyan terkait hal tersebut.

Untuk apa polisi memeriksa Menteri Sofyan? Adi mengatakan, penyidik ingin menggali keterangan soal reklamasi karena Sofyan diduga mengetahui asal muasal proyek tersebut

"Kita kan pengen tahu ada kesalahan atau tidak. Kami ingin langsung kepada beliau. Nanti beliau jelaskan berkaitan dengan sejarah-sejarah yang ada. Kalau beliau banyak menjelaskan mengenai berkaitan dengan kronologis peristiwa dan siapa saja orang orang yang ikut andil di dalam proses misalnya pemeriksaan, pengukuran tanah dan lain-lain. Nanti kalau nama-nama itu muncul kita akan panggil," ungkap Adi.

Menurut Adi, sejauh ini penyidik sudah memeriksa kurang lebih 20 saksi yang secara bertahap dimintai keterangan terkait asal muasal mega proyek reklamasi. "Banyak

pemeriksaan kepada pihak internal pemerintah daerah, karena pemerintah daerah di situ banyak dokumen yang kita dapatkan," ujarnya.

Untuk mengungkap adanya dugaan korupsi dalam mega proyek reklamasi tersebut penyidik akan lebih fokus pada hak pengelolaan (HPL) dan hak guna bangunan (HGB).

"Makanya kami mengambil sebetulnya shortcut (jalan pintas) kita coba tanyakan kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kita pingin tahu sebetulnya sejarahnya bagaimana karena HGB keluar ada dasarnya, penentuan HBG, (HPL) yang urus pihak pemda. Pemda bersurat kepada kementerian BPN di keluarkanlah HPL," tandas Adi.

Untuk diketahui, polisi sudah menyelidiki dugaan korupsi pada proyek reklamasi Teluk Jakarta sejak 14 September 2017. Mereka mengumpulkan bukti-bukti. Kemudian, meminta data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Koordinator Kemaritiman.

Setelah melakukan gelar perkara, pada 3 November 2017, kasus ini ditingkatkan ke penyidikan. Polisi

menduga ada indikasi pelanggaran dalam penentuan NJOP Pulau C dan D. NJOP kedua pulau urukan tersebut ditetapkan DPRD melalui terbitnya surat keputusan pada 23 Agustus 2017. Dua pulau reklamasi itu dikembangkan PT Kapuk Naga Inda, anak perusahaan dari Agung Sedayu Grup.

NJOP dua pulau reklamasi itu diberi nilai Rp3,l juta per meter persegi. Penetapannya didasarkan pada kajian independen kantor jasa penilai publik. Diduga penetapan NJOP itu jauh di bawah perkiraan. Realisasinya, mencapai kisaran Rp25 juta per meter hingga Rp30 juta per meter. Karena itu diduga ada kerugian negara yang ditimbulkan.

Korps Bhayangkara pun menggunakan Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam mengusut kasus ini.

Meski SPDP sudah terbit, namun belum ada tersangka dalam kasus ini. Polisi masih mencari ada tidaknya kerugian negara dalam kasus ini. Penyidik akan melihat beberapa aspek dalam kasus ini. Di antaranya; apakah saat pelaksanaan lelang NJOP (nilai jual objek pajak) itu sesuai aturan atau tidak. Tidak boleh ada di bawah nilai objek pajak.

okt





Original Post

PENGUMUMAN RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No 472/pdy.G/2017/PN.Jaksel

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-1-30

PENGUMUMAN RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No 472/pdy.G/2017/PN.Jaksel

PENGUMUMAN

iklan





Original Post

KPK Tuntut Hakim Tipikor Bengkulu Divonis 10 Tahun

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-30

KPK Tuntut Hakim Tipikor Bengkulu Divonis 10 Tahun

Perkara Suap Vonis Ringan

JAKSA Penuntut Umum KPK menuntut Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu, Dewi Suryana dihukum 10 tahun penjara. Sedangkan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkul dituntut 5 tahun penjara.

"Menuntut,menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi." Jaksa Edi Sukwono membacakan tuntutannya di Pengadilan Tipikor Bengkulu, kemarin.

Menurut jaksa, kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 huruf c Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Meminta agar ketua majelis untuk dapat mengabulkan permohonan kami," pinta Jaksa Edi Sukwono.

Dalam kasus ini, kedua terdakwa tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Bengkulu pada Rabu. 6 September 2017. Di saat yang sama, penyidik ikut mengamankan seorang PNS bernama Syuhadatul Islami.

Dalam pengembangan

perkaranya diketahui, bahwa Syuhadatul menyuap Dewi dan Hendra untuk meringankan putusan perkara nomor 16/ Pid.Sus-TPK/2017 PN Bgl, dengan terdakwa Wilson.

Wilson merupakan keluarga dari Syuhadatul. Dia adalah terdakwa dugaan tindak pidana korupsi kegiatan rutin tahun anggaran 2013 di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu.

Perkara tersebut didaftarkan di PN Bengkulu pada 26 April 2017, dengan terdakwa Wilson. Selama proses persidangan berlangsung, ada temuan pihak keluarga mendekati hakim melalui panitera pengganti.

Dalam sidang tersebut, Hakim Dewi duduk sebagai anggota majelis hakim. Melalui Panitera Hendra, disepakati keluarga akan memberikan uang Rp 125 juta agar Wilson dihukum ringan.

Dalam perkara ini, Wilson dituntut hukuman 1,5 tahun penjara dan denda Rp50 juta. Setelah tuntutan dibacakan, keluarga Wilson membuka rekening di Bank Tabungan Negara (BTN) dan diisi uang Rp 150 juta,

byu





Original Post

Staf Protokoler Anak Nur Alam Pakai Mobil BMW Mini Cooper

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-30

Staf Protokoler Anak Nur Alam Pakai Mobil BMW Mini Cooper

Perkara Korupsi Gubernur Sultra

GUBERNUR Sulawesi Tenggara Nur Alam pernah membeli mobil mewah Mini Cooper. Mobil buatan Inggris itu lalu diatasnamakan Widdi Aswindi, Direktur PT Billy Indonesia.

Hal itu terungkap dalam pemeriksaan Arfan Mustafa, Staf Protokoler Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Jakarta. Arfan dihadirkan sebagai saksi persidangan korupsi Nur Alam di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Arfan menuturkan, pernah diajak Nur Alam ke sebuah showroom mobil Duta Motor Jakarta. Saat itu, Nur Alam sedang kunjungan ke Kantor Perwakilan Pemprov Sultra.

"Waktu itu saya sama sama beliau ke showroom lihat-Iihat mobil. Setelah itu besoknya saya dititipin amplop untuk dibawa ke showroom, tapi saya enggak ta u isinya apa. Uang atau apa saya enggak tau. Setelah saya serahkan saya kembali ke kantor," aku Arfan.

Ketika ditanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK untuk siapa pembelian mobil itu. Arfan juga tak tahu. "Kalau atas namanya?" tanya jaksa.

"Widdy Pak, Widi Aswindi" jawab Arfan. Ia tahu lantaran disuruh mengambil STNK mobil itu di showroom.

Arfan tak pernah melihat Nur Alam menggunakan mobil yang kemudian diberi pelat nomor B 3 NO itu. Tapi dia pernah melin.*, anak Nur Alam, Enozagai Naswi diantar naik mobil itu. Anaknya belum bisa bawa mobil, jadi pakai sopir," ungkapnya.

"Apakah yang sering pakai Enozagai Naswi?" tanya jaksa lebih jauh. "Iya pak," jawab Arfan. "Siapa itu?" jaksa tan-

ya lagi. "Anaknya Pak Nur Alam," ungkap Arfan.

Jaksa juga menanyakan mengenai mobil BMW Z4 hitam yang dibeli Nur Alam lewat Ridho Insana, Staf Prokoler lainnya di Kantor Perwakilan Pemprov Sultra di Jakarta.

Awalnya Arfan mengaku tidak tahu Jaksa kemudian membacakan Berita Acara Pemeriksaan ( B AP) Arfan nomor 9 halaman 5. "Namun saya tahu bahwa mobil tersebut memang benar dimiliki oleh Nur Alam dan digunakan oleh anaknya Nur Alam dengan nama Radon," jaksa mengingatkan.

Arfan membantah pernah memberikan keterangan seperti itu. Tak lihat akal, jaksa kembali mengutip keterangan Arfan di BAP. "Disebutkan bahwa Saudara lihat mobil tersebut pernah parkir di rumah pribadi terdakwa (Nur Alam) di Patra Kuningan. Benar itu?" tanya jaksa.

Arfan mengakuinya. Ia per- . nah melihat mobil itu diparkir di mess Kantor Perwakilan Pemprov Sultra. Mobil kemudian dipakai anak Nur Alam bernama Radan.

"Apa nomor platnya B 4 DAN?" tanya jaksa. "Saya sudah enggak ingat," elak Arfan.

Usai mendengarkan kesaksian Arfan, giliran Nur Alam menjelaskan pembelian mobil Mini Cooper. Ia berdalih mobil itu dibeli untuk Widdi sebagai pembayaran survei Pilkada Sultra.

"Mobil itu saya gunakan untuk bayar utang survei saya di dua kabupaten di Sultra saat akan ada pilkada kepada Widdi Aswindi. Dan itu adalah mobil bekas," sebut Nur Alam.

BYU





Original Post

Buka Penyelidikan Baru, KPK Incar Istri Gubernur Sumut

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-30

Buka Penyelidikan Baru, KPK Incar Istri Gubernur Sumut

Kasus Uang Ketok Pengesahaan APBD

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan pengusutan kasus suap pengesahan APBD Sumatera Utara (Sumut) di era Gubernur Gatot Pujo Nugroho. Kali ini, lembaga antirasuah mengincar anggota dewan yang masih lolos dari jerat hukum kasus suap berjamaah itu.

SALAH satu anggota DPRD Sumut yang masih belum tersentuh adalah Evi Diana, istri Tengku Erry Nuradi, Gubernur Sumut saat ini.

Kasus suap ini terjadi pada periode 2013-2015. Kemarin, KPK memeriksa 11 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014. Mereka diperiksa di Markas Korps Kepolisian Daerah Sumut Jalan KH Wahid Hasyim, Medan.

Mereka adalah Jhon Hugo Silalahi (Fraksi Demokrat), Syafrida Fitri (Fraksi Golkar), Richard Edi Lingga (Fraksi Golkar), Tunggul Siagian (Fraksi Demokrat), Yusuf Siregar (Fraksi Demokrat), TM Panggabean (Fraksi Demokrat), Biller Pasaribu (Fraksi Golkar), Musdalifah (Fraksi Demokrat), Elezaro Duha (Fraksi Hanurai), Syahrial (Fraksi PAN) dan Feri Suando S Kaban (PBB).

Juru Bicara KPK Febri Dian-syah membenarkan pihaknya membuka penyelidikan baru kasus suap di era Gatot Pujo Nugroho. "Memang ada jadwal permintaan keterangan pada sejumlah anggota DPRD di Sumut. Itu proses pengembangan perkara sebelumnya," katanya.

Pemeriksaan terhadap anggota dan bekas anggota DPRD Sumut ini merupakan gelombang ketiga. Pemeriksaan gelombang pertamatahun 2015. Hasilnya, empat anggota dewan ditetapkan sebagai. Mereka adalah Ketua DPRD Ajib Shah (Fraksi Golkar), bekas Ketua DPRD Saleh Bangun (Fraksi Demokrat), bekas Wakil Ketua DPRD Chaidir Ritonga (Fraksi Golkar), Sigit Pramono Asri (Fraksi PKS) dan Kamaluddin Harahap.

Pengadilan Tipikor Jakarta pada 15 Juni 2016 menyatakan

mereka bersalah menerima suap. Ajib Shah divonis 4 tahun penjara. Saleh 4 tahun penjara. Sigit 4.5 tahun penjara dan Chaidir 4,5 tahun penjara.

Adapun Kamaluddin divonis satu pekan sebelumnya. Ia divonis 4 tahun 8 bulan penjara. Mereka terbukti menerima suap dari Gatot untuk persetujuan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD 2012, persetujuan perubahan APBD 2013, perubahan APBD 2014, perubahan APBD 2015 dan pembatalan hak interpelasi 2015.

Pada pemeriksaan gelombang kedua, KPK menetapkan tujuh anggota dewan sebagai tersangka kasus "uang ketoki ini. Mereka adalah bekas Wakil Ketua DPRD M Affan (Fraksi PDIP), Bustami (Fraksi PPP), Zulkifli Husein (Fraksi PAN), Parluhutan Siregar (Fraksi PAN), Wakil Ketua DPRD Zulkifli Effendi Siregar (Fraksi Hanura), Budiman Nadapdap (PDIP) dan Guntur Manurung (Fraksi Demokrat).

Mereka juga telah diadili dan dinyatakan bersalah menerima suap. Sama seperti rekan mereka

yang lebih dulu diseret ke pengadilan, Affan cs divonis berkisar 4 tahun penjara hingga 4,5 tahun penjara. Mereka kompak menyatakan tak mengajukan banding.

Gatot pun ikut diadili dalam kasus ini. Ia dinyatakan bersalah menyuap anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019. Gatot memberikan uang tujuh kali dengan jumlah total Rp61,8 miliar.

Dalam putusannya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan yang mengadili perkara Gatot memerintah jaksa penuntut umum (JPU) KPK memproses pemberi dan penerima suap yang belum terjamah.

Pejabat Pemprov Sumut yang terlibat memberikan suap kepada anggota dewan adalah Randiman Tarigan (Sekretaris DPRD), M Ali Nafiah, (Bendahara DPRD), Nurdin Lubis (Sekretaris Daerah), Baharuddin Siagian (Kepala Biro Keuangan), Ahmad Fuad Lubis (Kepala Biro Keuangan), M Fitriyus (Asisten IV), Hasban Ritonga (Sekretaris Daerah), dan Pandapotan Siregar (Kepala Badan Kepegawaian Daerah).

Hakim dalam putusannya juga

menyebut anggota dewan yang menerima suap. Sebelumnya dalam persidangan kasus ini. Evi Diana, istri Gubernur Tengku Erry Nuradi mengakui pernah menerima uang ketok pengesahan APBD 2014 dan 2015.

Evi mengungkapkan Ajib Shah menjanjikan akan memberi Rp400 juta. "Ada teman yang menerima penuh Rp 400 juta. Tapi, saya belum terima semuanya, waktu itu saya pergi umroh," tuturnya.

Anggota Fraksi Partai Golkar itu menyebut dirinya hanya menerima Rp 127,5 juta. "Uangnya diberikan setelah pengesahan APBD dan tidak ada tanda terima. Kalau interpelasi Saya tidak ada terima," aku Evi dalam persidangan 12 Januari 2017.

Evi pun sempat meminta kekurangannya kepada Ajib "Kekurangannya sudah saya minta tapi enggak dikasih. Ya sudahlah mungkin bukan rezeki saya," katanya

Evi baru mengembalikan "uang ketok" yang pernah diterima setelah dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus suap Gatot.

gpg





Original Post

Terlibat Korupsi Penyuapan, Gatot Dihukum 13 Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-30

Terlibat Korupsi Penyuapan, Gatot Dihukum 13 Tahun Penjara

PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi Medan, Sumatra Utara, menjatuhkan vonis hukuman empat tahun penjara terhadap bekas Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho terkait kasus suap anggota DPRD Sumut dengan total nilai Rp6l ,8 miliar.

Putusan ini jauh lebih berat dari tuntutan yang diajukan tim Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya menuntut hukuman selama 3 tahun penjara.

Majelis Hakim menyatakan, terdakwa Gatot Pujo terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Ayat I huruf a Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menyatakan terdakwa bersalah melakukan korupsi yang dilakukan secara berkelanjutan," uujar Majelis Hakim yang diketuai Didik S Handono di ruang utama Pengadilan Tipikor Medan, 9 Maret 2017. Selain pidana penjara. Gatot juga dihukum membayar denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa Gatot Pujo Nugroho dinilai tidak mendukung program pemerintah yang saat ini gencar memerangi korupsi. Sebagai kepala daerah.

terdakwa dinilai tidak memberikan contoh yang baik.

"Selain itu, perbuatan terdakwa menghambat fungsi pengawasan anggota legislatif di DPRD Sumut yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan," ujar Didik di persidangan.

Selain memutuskan menghukum Gatot selama empat tahun penjara, majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan juga memerintahkan penyidik KPK untuk meneruskan pemeriksaan sejumlah pejabat dan mantan pejabat di Pemprov Sumut, antara lain Nurdin Lubis (bekas Sekda Sumut), Hasban Ritonga (Sekda Sumut), Baharuddin

Siagian (bekas Kepala Biro Keuangan), Ahmad Fuad (bekas Kepala Biro Keuangan), Randiman Tarigan (Sekretaris DPRD Sumut), Pandapotan (Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumut), Ali Nafiah (Bendahara Sekretariat DPRD Sumut) terkait kasus korupsi kasus Gatot tersebut.

Menyikapi vonis ini, baik terdakwa maupun JPU menyatakan pikir-pikir. "Kaget juga karena putusannya bisa lebih tinggi daripada tuntutan JPU. Kita nanti konsultasi ke Kak Gatot untuk langkah selanjutnya," ujar Ani Andriyani, kuasa hukum Gatot Pujo, seusai sidang.

Putusan ini menambah daftar

hukuman Gatot Pujo. Sebelumnya Gatot tiga kali ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh KPK. Dalam perkara penyuapan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella, Gatot divonis 3 tahun penjara.

Kejaksaan Agung ikut memperkarakan Gatot karena korupsi penyaluran dana bantuan sosial (bansos) dan dana hibah Pemprov Sumut. Dalam perkara ini, Gatot divonis 6 tahun penjara.

Dengan vonis terbaru dalam kasus penyuapan DPRD, total hukuman yang harus dijalani Gatot adalah 13 tahun penjara.

GPG





Original Post

DUDUK BERSANDAR

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-30

DUDUK BERSANDAR

Direktur Utama PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia ( GMF) Iwan Joeniarto berada di dalam mobil usai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, kemann Iwan dipenksa sebagai saksi untuk tindak pidana korupsi pengadaan pesawat dan mesin pesawat Airbus SAS dan Rolls Royce PLC pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

ANTARA / MUHAMMAD ADIMAJA





Original Post

Terima Suap, Basuki Divonis 7 Tahun

Media Cetak Kompas Halaman 20
2018-1-30

Terima Suap, Basuki Divonis 7 Tahun

KORUPSI

SIDOARJO, KOMPAS - Ketua Komisi B DPRD Jatim Muhammad Basuki divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 5 bulan kurungan serta uang pengganti Rp 225 juta subsider setahun penjara dalam kasus penerimaan uang suap rutin Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan Jatim. Mantan wakilnya, Kabil Mubarok, dihukum 6 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 350 juta subsider 3 bulan kurungan.

Vonis dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya dalam sidang putusan Senin (29/1). Sidang dipimpin majelis hakim yang diketuai Rochmad, dihadiri jaksa penuntut umum KPK Wawan Yunarwanto serta tim kuasa hukum terdakwa.

Kedua terpidana dinilai terbukti melakukan korupsi Pasal 12 Huruf a UU No 31/1999, sebagaimana diubah menjadi UU No 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, juncto Pasal 55 dan Pasal 65 KUHP. Basuki dan Kabil juga dikenai hukuman tambahan pencabutan hak politik.

Basuki dan Kabil terjaring dalam operasi tangkap tangan oleh KPK pada Juli 2017. Mereka tertangkap bersama dua orang staf Komisi B, yakni Santoso dan Rahman Agung. Juga Kepala Dinas Pertanian Jatim Bambang Haryanto bersama ajudannya, Anang Basuki Rahmat, serta Kepala Dinas Peternakan Rochayati

Saat ditangkap KPK, terdakwa menerima uang suap rutin dari dinas pertanian dan dinas peternakan. Sesuai fakta persidangan, kedua terpidana menerima gratifikasi dan suap dari sembilan dinas dengan nilai variatif per tahun sejak 2014. Sebagai gambaran, hingga Juh 2017, total gratifikasi dan suap yang diterima Komisi B dari sembilan dinas mencapai Rp 500 juta.

Uang itu guna memuluston laporan pertanggungjawaban anggaran dinas, memudahkan pengawasan, serta memuluskan persetujuan program. Sepanjang 2017, ditargetkan total penerimaan Komisi B mencapai Rp 3 miliar. Dinas pertanian, misalnya, diminta menyediakan Rp 600 juta dengan sistem pembayaran dicicil empat kali sebesar Rp 150 juta per triwulan.

Selama penyidikan perkara, Basuki mengembalikan Rp 275 juta, sedangkan Kabil tidak mengembalikan uang hasil korupsi dan menyangkal semua dakwaan serta kesaksian selama sidang.

Menanggapi putusan hakim, Basuki dan Kabil menyatakan pikir-pikir. Kuasa hukum Basuki, Indra Priangkasa, mengatakan ada kesalahan penerapan pasa] oleh majelis hakim. Menurut Indra, kliennya terbukti menerima gratifikasi dan bukan suap. "Selain itu, dalam fakta persidangan terungkap ada kepentingan dari kedua belah pihak, yakni pihak pemberi dan pihak penerima," ucap Indra saat ditemui seusai sidang.

Dari Medan dilaporkan, KPK mengembangkan kasus suap pengesahan APBD Sumatera Utara dan pengajuan hak interpelasi DPRD Sumut 2009-2014. Sebanyak 46 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 diperiksa di Markas Brimob Polda Sumut, Medan, pekan ini

Sebanyak U orang telah diperiksa. Senin. "Kami menduga masih ada sejumlah penerima suap lain dari unsur anggota DPRD Sumut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah yang dihubungi dari Medan.

Kasus itu terbongkar setelah kasus penyuapan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan oleh Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho terbongkar. Gatot, sejumlah birokrat, dan pimpinan DPRD Sumut telah diadili dalam kasus tersebut. Gatot divonis 4 tahun penjara di Pengadilan Negeri Medan dan dinyatakan terbukti menyuap anggota DPRD Sumut total Rp 61,8 miliar.

(NIK/NSA)





Original Post

Dipanggil Polisi Sofyan Tak Datang

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 6
2018-1-30

Dipanggil Polisi Sofyan Tak Datang

MENTERI Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil tak kunjung datang memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, kemarin.

Menteri Sofyan dipanggil sebagai saksi kasus reklamasi teluk Jakarta.

Dikonfirmasi wartawan. Kepala Bidang Humas Polda Metro Kombes Argo Yuwono membenarkan surat panggilan bernomor register No 442/1/2018/Dit Reskrimsus yang memanggil Soyan Djalil itu.

Kombes Argo memastikan pemeriksaan Sofyan tetap dilakukan kendati bersangkutan berhalangan hadir kemarin.

"Nanti penyidik akan periksa di kantor beliau (Sofyan Djalil)," sambung Argo.

Pemanggilan Sofyan ini tertuang dalam surat panggilan polisi bernomor S.Pgl/442/ 1/2018/Dit Reskrimsus dengan menemui Wakil Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Novri Turangga pada Senin (29/01).

Pemeriksaan Sofyan terkait dugaan tindak pidana tidak melaksanakan kewajiban reklamasi sebagaimana dimaksud Pasal 74 huruf b jo Pasal 34 Ayat (2) Undang Undang no 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan/ atau tindak pidana korupsi menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang 20/2001 ten-

tang perubahan atas Undang Undang 31/1990 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertahanan Nasional (BPN) Arwin Baso mengaku tidak mengetahui pemeriksaan Sofyan Djalil. "Saya belum tahu," ujarnya saat dihubungi di Jakarta.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) sebelumnya melaporkan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara Kasten Situmorang ke Ombudsman RI.

"Mereka kami duga melakukan malaadministrasi dalam pemberian Hak Pengelolaan (HPL) dan Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau C dan Pulau D, baik kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta maupun kepada PT Kapuk Naga Indah dalam proyek reklamasi," kata Nelson.

Nelson menjelaskan, KSTJ sudah menyatakan keberatan atas terbitnya HPL dan HGB di kedua pulau tersebut, melalui surat di layanan ke Menteri Sofyan Djalil.

Nelson menilai banyak masalah hukum di reklamasi Pulau C dan D, seperti izin lingkungan yang baru diajukan setelah kedua pulau itu berdiri. Selain itu, ketiadaan izin lingkungan yang diatur dalam rezim hukum lingkungan dan administrasi, serta adanya implikasi ancaman pidana.

rmol





Original Post

PENGUMUMAN SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT Nomor 402/Pdt G/2017/PN Jkt.Brt.

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 10
2018-1-30

PENGUMUMAN SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT Nomor 402/Pdt G/2017/PN Jkt.Brt.

PENGUMUMAN

IKLAN





Original Post

Gamawan Ngeri dengan Proyek E-KTP

Media Cetak Jawa Pos Halaman 12
2018-1-30

Gamawan Ngeri dengan Proyek E-KTP

Karena Perintah, Tetap Dilanjutkan

JAKARTA Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi kemarin menjadi saksi dalam lanjutan sidang kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto (Setnov). Gamawan menjadi saksi bersama mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni dan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh.

Selain itu, Ketua Panitia Pengadaan Proyek E-KTP 2011-2012 Drajat Wisnu Setyawan serta mantan Kasubag Tata Usaha Pimpinan Dirjen Dukcapil Suciyati juga menjadi saksi.

Penasihat hukum Setnov, Firman Wijaya, dalam sidang mencecar

Gamawan dengan pertanyaan terkait dengan terbitnya Keppres No 10/2010 tentang Pembentukan Tim Pengarah Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional. Pembentukan tim itu jarang didalami jaksa KPK.

"Kaitan dengan tugas memberikan petunjuk dan dukungan, apakah ada bentuk intervensi atau saran dari Pak Novanto?" tanya Firman.

"Saya tidak tahu," jawab Gamawan. Menurut dia, pihaknya hanya kebagian tugas membentuk tim teknis dari 15 kementerian yang menjadi anggota tim pengarah tersebut.

Selain itu, kubu Setnov yang memang getol mencari aktor utama kasus e-KTP juga menanyakan alasan penolakan Gamawan terhadap proyek

e-KTP dalam rapat bersama Wapres Boediono. Padahal, kala itu proyek e-KTP sedang bergulir. "Saya ngeri sebenarnya. Tapi, karena perintah,

saya kerjakan," ungkap Gamawan. Dalam sidang yang berlangsung lebih dari 10 jam itu, ada kejadian menarik. Yakni ketika saksi Diah

Anggraeni tiba-tiba ingin mengajukan pembelaan atau eksepsi kepada majelis hakim. Padahal, Diah bukan terdakwa. Sontak, pengunjung sidang yang

semula tenang berubah riuh.

"Apa mau jadi terdakwa?" kata Kenia Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Yanto kepada Diah. "Bukti meringankan dikasih ke penasihat hukum, kalau memberatkan ke penuntut umum," imbuh Yanto.

Mendengar jawaban hakim, Diah yang tampak kecele kembali ke tempat duduk saksi. "Maaf, Yang Mulia. Sangat tidak (ingin menjadi terdakwa, Red)," ujarnya.

Saat sidang. Diah kembali dicecar pertanyaan seputar pertemuannya dengan Setnov di Hotel Gran Melia pada Februari 2010. Mantan pejabat Kemendagri yang menerima USD 500 ribu dari e-KTP tersebut mengaku tidak tahu maksud dan tujuan pertemuan itu.

(tyo/c5/oki)





Original Post

Polisi Hentikan Penyelidikan Kasus Ahok soal Al-Maidah

Media Cetak Media Indonesia Halaman 21
2018-1-30

Polisi Hentikan Penyelidikan Kasus Ahok soal Al-Maidah

PENYIDIK Bareskrim Polri menghentikan penyelidikan dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Dalam surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/78 -Subdit 1/12018/ Dit Tipidum menyebutkan, setelah dilakukan gelar perkara dan memeriksa beberapa saksi, dugaan yang dilaporkan tersebut tidak mengandung unsur pidana.

"Bahwa yang dikatakan dalam eksepsi atau tangkisan yang atas perintah lakim. Jadi sah-sah saja dia menyampaikan kalimat pembelaan," ujar Kasudit I Direktorat Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Daddy Hartadi saat dihubungi, kemarin.

Daddy menjelaskan, pernyataan eksepsi merupakan hak terdakwa yang dijamin KUHP. Dalam persidangan, terdakwa me-

nyampaikan pembelaan tanpa ada teguran dari hakim. Hal tersebut tidak dapat menjadi objek pidana.

"Penyelidik sudah mendengarkan keterangan para saksi termasuk saksi pelapor. Dan ini menjadi kepastian hukum bahwa yang dilaporkan ini bukan tindak pidana," ungkapnya.

Sebelumnya Bareskrim Polri menerima laporan dugaan penistaan agama dari Novel Chaidir Hasan pada 14 Desember 2016.

Novel menilai, saat menyampaikan pem-belaannya, Basuki sudah menista agama dengan ucapan berlindung di balik ayat suci.

Terkait keputusan penghentian penyidikan ini, Daddy mempersoakan para pihak untuk melakukan langkah hukum lain. Termasuk mempraperadilankan pihaknya.

(Sru/J-3)





Original Post

Sofyan Cuti, Pemeriksaan Dijadwal Ulan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 21
2018-1-30

Sofyan Cuti, Pemeriksaan Dijadwal Ulan

MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Sofyan Djalil yang sedianya akan diperiksa penyidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya batal dilakukan, kemarin. Sofyan dipanggil sebagai saksi terkait penetapan nilai jual obyek pajak (NJOP) pulau reklamasi. Tertundanya pemeriksaan tersebut, atas permintaan Sofyan sendiri. Dia beralasan saat ini sedang ada kegiatan lain (cuti), sehingga tidak dapat memenuhi panggilan tersebut.

"Iya batal, beliau ada kegiatan lain. Tadi penyidik berkoordinasi jadi akhirnya tim tidak jadi datang ke sana. Jadi nanti akan dijadwalkan ulang hanya saja belum tahu kapan waktunya," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, kemarin.

Pemanggilan Sofyan sebagai saksi dianggap penting. Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Adi Deriyan, Sofyan Djalil mengetahui seluk beluk proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Penyidik harus mengetahui landasan pembangunan proyek reklamasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang dipimpin Sofyan Djalil. Seluk beluk pemberian HGB sampai penentuan NJOP.

"Yang perlu diketahui salah satunya bagaimana sebetulnya sejarahnya. Karena HGB keluar ada dasarnya, penentuan HGB yang urus pihak Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI bersurat kepada Kementerian BPN, dikeluarkanlah HPL," ujarnya

Menurut Adi, Sofyan dinilai mengetahui landasan hukum pembangunan proyek reklamasi. Termasuk, pihak yang terlibat dalam pembahasannya

mulai dari pemeriksan serta pengukuran luas tanah hasil reklamasi di sana. "Kalau beliau banyak menjelaskan kronologi peristiwa dan siapa saja yang ikut andil dalam proses. Dan selanjutnya akan kami panggil nama itu," ungkapnya

Belum ada tersangka

Penyidik Polda Metro Jaya memeriksa Menteri ATR/Kepala BPN RI terkait dugaan korupsi proyek reklamasi pulau Teluk Jakarta yang diatur Pasal 74 huruf b jo Pasal 34 ayat (2) UU No 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dan, tindak pidana korupsi menyalahgunakan wewenang sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, polisi telah memeriksa tiga saksi yakni Kepala Bidang Peraturan BPRD DKI Jakarta, Kepala Bidang Perencanaan BPRD DKI Jakarta, dan staf BPRD Penjaringan Jakarta Utara pada Rabu (8/11).

Kepolisian telah meningkatkan status laporan perkara proyek pulau reklamasi dari penyelidikan ke penyidikan.

Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik mengindikasikan proyek reklamasi Pulau C dan D terjadi penyelewenangan anggaran negara. Dugaan penyelewengan anggaran negara itu pada NJOP Pulau C dan D yang ditetapkan DPRD DKI senilai Rp3,l juta per meter, namun realisasinya mencapai kisaran Rp25 juta per meter hingga Rp30 juta per meter.

(Sru/Ant/J-3)





Original Post

VONIS ANGGOTA DPRD

Media Cetak Media Indonesia Halaman 25
2018-1-30

VONIS ANGGOTA DPRD

Terdakwa mantan anggota DPRD Jawa Timur, Kabil Mubarok, meninggalkan ruangan seusai menjalani sidang putusan kasus suap DPRD Jatim di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo, Jatim, kemarin. Majelis hakim memvonis Kabil Mubarok 6,5 tahun penjara dan pencabutan hak politik selama 5 tahun.

ANTARA/UMARUL FARUQ





Original Post

Dua Tersangka Korupsi Pemecah Ombak Kembalikan Uang Korupsi

Media Online metrotvnews.com
2018-01-30

Manado: Dua tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pemecah ombak yang ditangani BPBD Minahasa Utara, Sulawesi Utara tahun anggaran 2016 di Desa Likupang II, Minut, mengembalikan uang kerugian negara hasil korupsi.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulut Yoni E. Malaka mengatakan, pengembalian kerugian negara dilakukan oleh dua tersangka masing-masing Rosa M. Tidajoh selaku mantan Kepala Dinas BPBD Minut yang mengembalikan uang sebesar Rp100 juta dan Robby Maukar selaku Direktur PT MMM yang mengembalikan uang senilai Rp225 juta.





"Uang tersebut merupakan jumlah fee yang diterima atau pengembalian kekurangan fisik pekerjaan," kata Yoni, di kantornya Jalan 17 Agustus, Manado, Senin 29 Januari 2018.

Yoni mengungkapkan setelah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus itu, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Namun, saat ini, pihaknya masih melakukan pengembangan lebih lanjut.

Sebelumnya, pihak Kejati Sulut telah melimpahkan berkas perkara ketiga orang tersangka tersebut ke Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan segera disidang.

Ketiga tersangka tersebut yakni RT selaku mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara, SHS selaku pejabat pembuat komitmen, dan RM selaku Direktur PT MMM (pelaksana pekerjaan).

Ketiga tersangka disebut melakukan perbuatan melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp8,8 miliar dari total pagu anggaran proyek pemecah ombak senilai 15 miliar.

Ketiga tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
(DMR)

http://news.metrotvnews.com/daerah/0kpnDm7N-dua-tersangka-korupsi-pemecah-ombak-kembalikan-uang-korupsi



Original Post

Kasus suap, eks Ketua DPRD Jatim divonis 7 tahun bui & hak politik dicabut

Media Online merdeka.com
2018-01-30

Pengadilan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor)Surabaya menggelar sidang putusan atas kasus kasus pengawasan peraturan daerah dan penggunaan anggaran 2017.

Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis terhadap terdakwa mantan anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Kabil Mubarok selama 6,5 tahun bui. Kamil divonis bersalah, karena melanggar pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Dengan ini menyatakan, menjatuhkan hukuman penjara 6 tahun dan 6 bulan penjara terhadap terdakwa dengan nama Kabil Mubarok," terang Ketua Majelis Hakim Rochmad, dalam bacaan amar putusannya, Senin (29/1).

Selain itu, kader PKB ini juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 350 juta. "Apabila tidak mampu membayar denda, diganti dengan hukuman kurungan penjara selama 3 bulan," tambah hakim.

Disamping itu, hak politiknya juga ikut dicabut selama tiga tahun. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada sidang sebelumnya, jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman 9 tahun penjara.

Menanggapai vonis hakim tersebut, baik pihak terdakwa maupun jaksa, belum menyatakan sikap banding.

Secara terpisah, di persidangan dengan kasus yang sama, dengan hakim berbeda untuk terdakwa mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Mochammad Basuki, dihukum 7 tahun penjara.

Dia dianggap hakim bersalah melanggar pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, politisi Partai Gerindra ini juga dihukum membayar denda sebesar Rp 300 juta. Apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan.

Bahkan, sidang dengan yang diketuai Majelis Hakim I Wayan Sosiawan ini juga menghukum Basuki untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 225 juta dan bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun. Bahkan, hak politiknya juga dicabut.

"Hak politik terdakwa juga dicabut selama 4 tahun," terang Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan.

Disamping itu, hakim I Wayan Sosiawan juga memvonis 4 tahun penjara terhadap dua orang staf Basuki, yakni Santoso dan Rahmat. Kedua staf DPRD Jatim ini juga dihukum membayar denda sebesar 200 juta rupiah, subsider 1 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 15 juta, subsider 3 bulan kurungan.

Seperti diketahui, Kabil Mubarok ditetapkan tersangka pada 28 Juli 2017 lalu. Penetapan tersangka itu berdasarkan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK.

Karena, Kabil Mubarok telah menerima uang sebesar Rp 225 juta, di dua termin dalam pengawasan peraturan daerah dan penggunaan anggaran 2017. Termin pertama, sebesar Rp 150 juta, untuk yang kedua sebesar Rp 75 juta.

Sedangkan untuk Mochammad Basuki sendiri, menerima suap dari beberapa kepala dinas Provinsi Jawa Timur terkait dengan tugas pengawasan DPRD terhadap peraturan daerah dan penggunaan anggaran Provinsi Jawa Timur. Setiap kepala daerah diduga berkomitmen membayar Rp 600 juta per tahun kepada DPRD. Pembayarannya dilakukan dengan mencicil setiap tiga bulan.

Pada saat penangkapan terhadap terdakwa Mochammad Basuki dan terdakwa Rahman Agung dan Santoso, KPK menemukan uang Rp 150 juta dari tangan terdakwa Rahman Agung, staf DPRD.

Uang pecahan Rp 100 ribu dalam tas kertas warna cokelat ini berasal dari Anang Basuki Rahmat yang merupakan perantara dari Bambang Heryanto, Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur. Uang itu diduga ditujukan kepada terdakwa Basuki.

Pada 26 Mei 2017, Basuki diduga menerima dari Kepala Dinas Peternakan Rohayati sebesar Rp 100 juta. Uang itu diberikan terkait pembahasan revisi Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif.

Sebelumnya, pada 13 Mei 2017, Basuki juga diduga menerima Rp 50 juta dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Rp 100 juta dari Kepala Dinas Perkebunan, dan Rp 150 juta dari Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur. Alira suap itu diterima terdakwa Mochammad Basuki melalui stafnya yakni terdakwa Santoso. [ded]

http://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-suap-eks-ketua-dprd-jatim-divonis-7-tahun-bui-hak-politik-dicabut.html



Original Post

Jika Korupsi KTP-el, Gamawan Saya Siap Dihukum Mati

Media Online republika.co.id
2018-01-30

Gamawan menyebut ada tiga dosa besar dalam persidangan kasus dugaan korupsi KTP-el.REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA Mantan menteri dalam negeri (mendagri) Gamawan Fauzi dihadirkan jaksa penuntut umum KPK dalam sidang lanjutan proyek pengadaan KTP-el dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/1). Dalam persidangan, anggota majelis hakim Franky Tambuwun menanyakan apakah Gamawan pernah menerima aliran dana proyek KTP-el. Kepada majelis hakim, Gamawan langsung membantahnya.

"Satu sen pun saya tidak pernah (terima aliran KTP-el). Demi Allah. Seingat saya ada tiga dosa besar, saya anak ulama, syirik, durhaka, dan sumpah palsu. Saya sedih sudah dua tahun betul-betul sengsara," ujar Gamawan.

Bahkan, Gamawan siap dihukum mati jika memang terbukti menerima uang. "Saya siap dihukum mati yang mulia. Saya sering dicurigai, silakan cek saja. Sama sekali tidak ada niatan saja. Kalau ada foto atau apa, lalu juga saya dicurigai ke Singapura juga. Ini sudah fitnah keterlaluan," kata Gamawan.

Hakim Franky juga menanyakan apakah Gamawan pernah menerima aliran dana dari adiknya, Azmin Aulia. Diketahui, dalam persidangan sebelumnya, Azmin Aulia mengakui bahwa dia membeli ruko dan tanah milik Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tanos. PT Sandipala merupakan anggota konsorsium pelaksanaan proyek KTP-el.

"Jadi, begitu Andi Narogong, bicara saya panggil adik saya dan tanya apa betul dikasih sama Paulus," katanya.

Menurut Gamawan, adiknya langsung menjelaskan secara rinci soal jual beli tanah dan kepemilihan ruko itu sama sekali bukan pemberian terkait KTP-el.

"Begini yang mulia, saya minta Jaksa sama-sama kita jujur begitu Andi bicara saya panggil adik saya mengapa kau tidak komunikasi dengan saya. Saya demi Allah saya bawa bukti. Ini bukti pembelian tanah di Brawijaya berdua dengan Jhony G Plate atas nama Paulus Tanos," ujarnya.

"Dia (Paulus Tanos) jual karena kesulitan uang dari pemerintah yang proyek belum turun. Kalau akta jual beli tidak bisa dipercaya gimana? Itu juga belinya kan atas nama perusahaan, bukan pribadi," ujarnya.

Gamawan Fauzi menambahkan seluruh proses transfer bank untuk pembayaran ruko dan tanah seluruhnya telah diserahkan ke KPK sebagai bukti. Dia juga mengaku tak tahu menahu adanya korupsi dalam proyek pengadaan KTP-el. "Saya enggak mengerti proses KTP-el korupsinya di mana," kata Gamawan.

Bahkan, dia mengaku sempat marah besar saat mendengar isu pejabat Kemendagri menerima dana sebesar Rp 78 miliar dari pengusaha penggarap proyek KTP-el. Padahal, dalam fakta persidangan pada Kamis (25/1) pekan lalu, mantan dirjen Dukcapil Kemendagri yang juga merupakan terdakwa kasus ini, Irman, mengatakan, Gamawan diam saat diberi tahu ada pengusaha yang memberikan sejumlah uang kepada mantan direktur pengelola informasi administrasi kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

"Saya prinsip ke Irman jangan Anda main-main, kemudian ketika dia bilang ini sumber dari Bu Dyah, tapi jumlah tidak jelas berapa, kan Bu Dyah katakan ini Sugiharto terima uang itu setelah proyek berjalan saya marah, saya berkali-kali katakan jangan ada KKN, jangan ada macam-macam, target harus tercapai ikuti peraturan berlaku," kata Gamawan.

Dalam persidangan, Gamawan juga mengaku tidak pernah mengetahui adanya pengaturan lelang dan pengadaan dalam proyek KTP-el. Dia juga menyatakan tidak mengetahui perihal penggelembungan anggaran.

Meski demikian, Gamawan membantah tidak melakukan pengawasan dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun itu. Gamawan mengatakan bahwa dia sudah meminta pendampingan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan meminta dua kali audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kemudian, meminta pendampingan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Secara terpisah, KPK memanggil perawat pada RS Medika Permata Hijau Muh Nawawi Harunia dalam penyidikan tindak pidana menghalang-halangi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-el atas tersangka Setya Novanto.

"Yang bersangkutan direncanakan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Fredrich Yunadi," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Pada hari yang sama, KPK juga menerima surat dari Pengadilan Jakarta Selatan terkait sidang praperadilan yang diajukan oleh advokat Fredrich Yunadi. Adapun permasalahan yang dipersoalkan oleh mantan pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto adalah terkait penyelidikan yang tidak didasarkan pada laporan masyarakat. Kemudian, untuk penetapan tersangka, menurut dia, harus ada pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu.

KPK, kata dia, tentu yakin dengan seluruh proses formil ataupun kekuatan alat bukti yang dimiliki. Termasuk tentang ketentuan UU KPK yang berlaku khusus bahwa sejak penyelidikan sudah dapat mencari alat bukti.

"Dan ketika ditingkatkan ke penyidikan sudah ada tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup," ucap Febri.

Sidang pertama perkara Nomor 9/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Jaksel itu dijadwalkan pada Senin (12/2), dengan dipimpin hakim tunggal Ratmoho. (antara, Pengolah: nashih nashrullah).

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/01/30/p3bxvx440-jika-korupsi-ktpel-gamawan-saya-siap-dihukum-mati



Original Post

Kejagung Tetapkan Tersangka Investasi Pertamina di Australia

Media Online Beritasatu
2018-01-30

Jakarta - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), menetapkan tersangka dugaan korupsi penyalahgunaan investasi di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia oleh Pertamina tahun 2009. Tersangka itu, merupakan Manajer MNA Direktorat Hulu PT Pertamina (Persero), berinisial BK.

"Penyidik telah melakukan pemanggilan secara patut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan menetapkan tersangka inisial BK pekerjaan mantan Manajer MNA Direktorat Hulu PT Pertamina (Persero) berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: TAP-06/F.2/Fd.1/01/2018 tanggal 23 Januari 2018," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung M Rum di Jakarta, Senin (29/1) malam.

Tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus itu bermula PT Pertamina (Persero) pada tahun 2009, melalui anak perusahaannya PT Pertamina Hulu Energi (PHE) melakukan akuisisi saham sebesar 10 persen terhadap ROC Oil Ltd.

Perjanjian jual beli ditandatangani pada tanggal 1 Mei 2009 dengan modal sebesar 66,2 juta dolar Australia atau senilai Rp 568 Miliar dengan asumsi mendapatkan 812 barel per hari.

Namun, ternyata Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada tahun 2009 hanya dapat menghasilkan minyak mentah untuk PHE Australia Pty.Ltd rata-rata sebesar 252 barel per hari.

Pada 5 November 2010, Blok BMG Australia dinyatakan ditutup setelah ROC Oil Ltd, Beach Petrolium, Sojits, dan Cieco Energy memutuskan penghentian produksi minyak mentah (non production phase/ npp) dengan alasan lapangan tidak ekonomis. Budi Suyanto
Sumber: ANTARA

http://www.beritasatu.com/nasional/475860-kejagung-tetapkan-tersangka-investasi-pertamina-di-australia.html



Original Post

Firman Saksi Sebut Tak Ada Intervensi Novanto di Anggaran Proyek e-KTP

Media Online Beritasatu
2018-01-30

Jakarta - Dalam sidang kasus e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (29/1) kemarin, terdapat beberapa fakta yang menarik. Sidang tersebut menghadirkan Gamawan Fauzi, mantan Mendagri dan mantan Sekjen Kemdagri, Diah Anggraini.

Firman Wijaya selaku kuasa hukum Novanto mengatakan berdasarkan keterangan saksi Gamawan yang dihadirkan disebutkan tidak adanya kegiatan khusus dengan kliennya.

"Sepanjang saksi Gamawan Fauzi menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, dirinya mengaku tidak pernah ada kegiatan khusus antara menteri dengan ketua fraksi," ujar Firman Wijaya, pengacara Novanto.

Bahkan Firman mengatakan kedua saksi tersebut sama sekali tidak menyebutkan adanya intervensi kliennya dalam proyek e-KTP.

"Saksi Gamawan dan saksi Diah Anggraini menegaskan tidak ada intervensi Setya Novanto terhadap anggaran proyek e-KTP," ucap Firman menirukan kesaksian Gamawan dan Diah.

Menurut Gamawan, seperti dikatakan Firman, bahkan mengatakan pengadaan proyek e-KTP, setelah diaudit oleh BPK dan BPKP tidak ditemukan adanya pelanggaran.

"Hal ini dibuktikan dengan diterimanya status WTP (wajar tanpa pengecualian) selama dua tahun berturut-turut pada saat itu," ujar Firman Wijaya, menirukan kesaksian Gamawan dalam persidangan, Senin (29/1).

Fakta ini tentu mengejutkan dan berseberangan dengan dakwaan Jaksa KPK terhadap Novanto. Firman meminta agar kesaksian kedua tokoh penting di balik proyek e-KTP ini menjadi fakta hukum yang harus dijadikan pertimbangan dalam sidang tersebut.
Sumber: ANTARA

http://www.beritasatu.com/nasional/475857-firman-saksi-sebut-tak-ada-intervensi-novanto-di-anggaran-proyek-ektp.html



Original Post

Warga Tolak Eksekusi Lahan di Rawamangun

Media Online liputan6com
2018-01-30

Liputan6.com, Jakarta - Polisi dan juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Timur membubarkan paksa massa yang bertahan di sebuah lahan di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur. Sempat terjadi kericuhan karena massa memaksa bertahan.

Seperti ditayangkan Liputan6 Malam SCTV, Selasa (30/1/2018), kericuhan tak terhindarkan saat ratusan massa dibubarkan paksa. Sejumlah orang yang dianggap provokator juga diamankan.

Sebelumnya, polisi sudah memberi peringatan kepada massa untuk keluar dari lahan seluas 8.740 meter di Rawamangun, Jakarta timur, karena sudah diputus pengadilan. Namun, sejumlah mahasiswa dan perwakilan ahli waris yang kalah dalam sengketa di pengadilan menolak eksekusi lahan dan memilih bertahan.

Menurut polisi, lahan tersebut akan dikosongkan sesuai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memenangkan pihak penggugat.

Kasus sengketa lahan ini terjadi antara ahli waris Mioen Bin Siman dengan dokter Suherman. Dalam putusan pengadilan hakim memenangkan dokter Suherman.

Pada Senin pagi, kericuhan juga sempat terjadi saat juru sita membacakan putusan pengadilan.

http://news.liputan6.com/read/3242927/warga-tolak-eksekusi-lahan-di-rawamangun



Original Post

Media