Ribuan Pegawai Terancam Tak Digaji

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 14
2018-1-31

Ribuan Pegawai Terancam Tak Digaji

Penahanan Kepala BPKAD Makassar Harus Objektif Jangan Dipaksakan

MAKASSAR- Penahanan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar Erwin Syafruddin yang dilakukan penyidik Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) menyisakan banyak masalah.

WaliKotaMakassarMohammad Ramdhan Pomanto mengaku khawatir "penahanan Kepala BPKAD Erwin Syafruddin menghambat pelaksanaan program pemerintah kota. Apalagi pihaknya sedang menyusun sekaligus pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)yangmeru-pakantanggungjawab Erwin.

Menurut dia, DPA merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran.

Artinya, DPA tersebut adalah patokan dari pemerintah mengesahkan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masingSKPD.

Tidak hanya itu, kata dia, ada ribuan pegawai yang diprediksi tidak akan menerima gaji karena penahanan tersebut. "Meski demikian, kami tetap menyerahkan kasus itu kepada pihak kepolisian. Kami tetap taat hukum, tapi kalau beliau ditahan gambarannya seperti itu," kata Danny panggilan akrab Ramdhan Pomanto.

Danny belum memikirkan siapa yang akan menggantikan Erwin sebagai Kepala BPKAD, apalagi sejakAgus tus 20171alu, dia tidak lagi berhak mengangkat Pit lantaran ikut bertarung dipilwakot.

Kendati demikian, dia mengaku akan melakukan koordinasi dengan bagian hukum terkait kasus yang dihadapi Erwin. Sebab menurutnya, Erwin memiliki integritas tinggi terhadap pemerintahkotayangtidak perlu dikhawatirkan. "Untuk pendampingan hukum, saya coba rundingkan dengan bagian hukum, saya juga coba berkoordinasi dengan kuasa hukumnya," tuturnya.

Seperti diketahui, penyidik SubditHITindakPidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrim-

sus) Polda Sulsel kembali mengambil langkah di luar kebiasaan dengan menahan Erwin yang menyandang status tersangka. Langkahpenyidikituasingdila-kukan pada kasus tipikor di luar operasi tangkap tangan.

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani mengatakan, Erwin ditahan sejak Jumat malam setelah memenuhi panggilan penyidik. Tersangka tunggal pada kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkup BPKAD Makassar 2017 itu kembali diperiksa sejak siang hingga malam kemarin.

"Erwin, sore tadi (kemarin) diperiksasebagaitersangka. Malam ini Erwin ditahan penyidik terkait kasus pengadaan ATK dan makan minum 2017," kata Dicky tadi malam.

Dicky menjelaskan, pena-

hanan terhadapErwin dilakukan setelah penyidik menilai yang bersangkutan akan mengulangi perbuatannya dan menghilangkan barang bukti. Setelah resmi ditahan, aparatur sipil negara (ASN) itu mendekam sementara diruangtahanan MapoldaSulseL "Alasan penahanan dikhawatirkan tersangka mengulangi lagi perbuatannya dan menghilangkan barang bukti," ungkapnya.

Pengamat hukum dari Universitas Muslim Indonesia (UMI), Prof Hambali Thalibme-ngatakan, langkah penahanan merupakan kewenangan subjektif penyidik. Namun demikian, kata dia, bukan berarti se-muda melakukan penahanan dengan alasan tidak jelas.

Subjektivitas penyidik yang dimaksud adalah jika dikhawatirkan tersangka tidak koope-

ratif akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan ba-rangbukti dan atau mengulangi tindak pidana. Namun, kalau ketakutan itu tidak ada, aparat tidak perlu melakukan penahanan. "Kalau tersangka kooperatif menghadiri panggilan penyidik atau berhalangan dengan alasan yang disahkan, saya rasa tidak ada alasan menahan. Masyarakat akan menilai, jangan sampai Polda terkesan reaktif, di sisi lain banyak kasus lain ter-bengkalai tidak diusut tuntas," ungkap Hambali.

Dia menilai, alasan subjektif yang diutarakan penyidik melalui Kabid Humas Polda tidak kuat diterima. Guru Besar Fakultas Hukum ini berharap polisi objektif dalam bertugas dan tidak justru terkesan ditunggangi kepentingan politik untuk

menjegal salah satu kandidat, apalagi pada tahapan pilkada.

Melihat kasus yang menjerat Erwin berjalan begitu cepat dibanding kasus biasanya, Hambali mengatakan, sejumlah kasus lain seharusnya mendapat perhatian sama. Khususnya kasus operasi tangkap tangan Kepala UPTD BPLP Dinas Perdagangan Sulsel yang sampai saatini jus tru tidak digenjot.

"Kenapa yang sudah nyata-nyata tertangkap tangan sampai sekarang tidak diungkap. Padahal sudah dua sampai tiga pekan dijanjikan akan diperiksa Kepala Disdag Sulsel. Apa yang terlalu mendesak sehingga Erwin ini dipaksakan sebagai tersangka yangjuga menimbulkan kontroversi," ujarnya.

mustafa layong/ vivi riskiindriani





Original Post

Kembali Digoyang PKS, Fahri Yakin Kursinya di Pimpinan Dewan Aman

Media Online metrotvnews.com
2018-01-31

Jakarta: Bergantinya pucuk pimpinan Ketua DPR dari Setya Novanto ke Bambang Soesatyo menjadi celah bagi Fraksi PKS kembali menggoyang Fahri Hamzah dari kursi pimpinan dewan. Fraksi PKS di DPR sendiri telah berkirim surat ke pimpinan dewan untuk menarik Fahri.

Fahri sendiri menanggapi santai perihal mantan partainya itu kembali mengusik dirinya. Menurut Fahri, pihak DPP PKS lah yang ngotot ingin melengserkannya bukan fraksi di parlemen.





"Sebenarnya fraksi enggak, yang minta itu DPP. Fraksi hanya meneruskan. Mereka berkewajiban meneruskan permintaan kemauan DPP. Biasalah normal," kata Fahri di komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 30 Januari 2018.

Fahri meyakinkan pimpinan DPR lainnya masih mempertahankan komposisi lima orang pimpinan yang ada saat ini tanpa ada perubahan. Ia meminta Fraksi PKS bersabar sambil menunggu putusan kasasi di Mahkamah Agung atas gugatan perdata yang dimenangkan Fahri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan soal pemecatan dirinya dari partai.

"Ya jawabannya tidak mungkin berubah (pimpinan). Tunggu aja sebentar, siapa tahu PKS menang di kasasi kan. Kalau PKS menang di kasasi lain ceritanya kan. Sabar lah," ujar Fahri.

Fahri mengaku siap dan legawa meletakan jabatannya kini di pimpinan dewan, jika PKS akhirnya kasasi yang diajukan PKS dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Selama masih belum ada keputusan, Fahri meminta partainya menghormati proses hukum yang ada.

"Saya enggak akan ngotot-ngotot lah soal jabatan. Ini hanya menegakan hukum saja," pungkas Fahri.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyampaikan partainya kembali mengirimkan surat penarikan Fahri ke pimpinan dewan.

"Itu kan surat sudah kami kirim empat kali," ungkap Jazuli di parlemen.

Dorongan pemecatan terhadap Fahri muncul saat penutupan sidang paripurna DPR pada Senin 11 Desember 2017. PKS mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) dengan berkirim surat bernomor 509/EXT-FPKS/DPR RI/XII/2017 kepada Pimpinan DPR.

Surat tersebut tertulis bahwa PKS mengusulkan Ledia Hanifa Amaliah sebagai Pimpinan DPR menggantikan Fahri. Dalam surat itu, Fraksi PKS juga menganggap pergantian Fahri sesuai dengan Peraturan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tatib DPR.
(DEN)

http://news.metrotvnews.com/politik/4ba7jp3K-kembali-digoyang-pks-fahri-yakin-kursinya-di-pimpinan-dewan-aman



Original Post

Jaksa tangkap terpidana korupsi sampah di warung kopi Pekanbaru?

Media Online merdeka.com
2018-01-31

Kejaksaan Negeri Pekanbaru kembali menangkap seorang terpidanakorupsi proyek pengembangan teknologi sampah di TPA Muara Fajar, Rumbai. Terpidana itu adalah Abdul Qohar yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek di Pemerintahan Kota Pekanbaru, di bawah pimpinan Wali Kota Firdaus tersebut.

Kasi Pidsus Kejari Pekanbaru, Azwarman mengatakan, Abdul Qohar ditangkap saat berada di salah satu kedai kopi di Kecamatan Rumbai, Selasa (30/1) sekitar pukul 10.30 WIB. "Saat dieksekusi sempat memberontak dan menanyakan surat perintah penangkapan," ujarnya.

Abdul Qohar dieksekusi berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 924 K/PID SUS/2014 tanggal 25 Februari 2015. Putusan itu menolak kasasi dari Abdul Qohar.

Berdasarkan putusan kasasi MA RI, Abdul Qohar dihukum 1 tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider satu bulan tanpa uang pengganti karena sudah dikembalikan. Putusan itu menguatkan vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru sebelumnya.

Perkara ini terjadi pada tahun 2009, ketika Abdul Qohar menjabat sebagai Kepala Seksi Penampungan Sampah. Perkara juga melibatkan Maiyulis Yahya, mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Pemko Pekanbaru yang lebih dahulu dieksekusi.

Bahkan, penyimpangan proyek yang di anggarkan Rp454 juta itu terjadi saat proses penimbunan tanah. Seharusnya anggaran itu untuk dum truk dan ekskavator. Akibat perbuatan koruptor tersebut, negara dirugikan Rp135 juta.

Dalam kasus ini, masih ada tiga terpidana yang belum dieksekusi. Mereka adalah Edi Yanto, Zainal Arifin dan Rudi Hermanto. [bal]

http://www.merdeka.com/peristiwa/jaksa-tangkap-terpidana-korupsi-sampah-di-warung-kopi-pekanbaru.html



Original Post

KPK Buru Anggota DPRD Sumut Penerima Suap

Media Online Bisnis.com
2018-01-31

Mantan Gubernur Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho (kiri) dan istrinya, Evy Susanti. - Antara/Puspa Perwitasari Kabar24.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi memburu para anggota DPRD Sumatra Utara yang diduga menikmati aliran dana korupsi.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan para penyidik terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota DPRD Sumatra Utara pada pekan ini.Pasalnya, fakta persidangan dengan terdakwa mantan Gubernur Gatot Pujo Nugroho, ada sejumlah aliran dana yang bermuara ke DPRD.

"Setelah mencermati fakta persidangan, banyak fakta yang harus ditelusuri lebih lanjut. Kalau ada bukti kuat orang lain terima, maka harus diproses dan sejauh ini KPK menangani penyelidikan jika ditemukan bukti permulaan yanng cukup akan kita tingkatkan ke penyidikan," ujarnya pada Selasa (30/1/2018).

Penyelidikan kasus ini merupakan pengembangan dari kasus suap yang melibatkan Gatot Pujo Nugroho. Adapun dugaan suap yang mengalir ke DPRD berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban Gubernur serta pembahasan dan pengesahan APBD Sumut selama beberapa tahun.

Oleh majelis hakim, Gatot divonis 4 tahun penjara karena terbukti menyuap pimpinan dan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 senilai Rp 61,8 miliar.

Dia terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

http://kabar24.bisnis.com/read/20180131/16/732320/kpk-buru-anggota-dprd-sumut-penerima-suap



Original Post

Ekstensi Kepemimpinan Toleransi

Media Cetak Kompas Halaman 7
2018-1-31

Ekstensi Kepemimpinan Toleransi

Promosi toleransi merupakan kew a jiban bagi siapa pun yang memiliki kesadaran bahw a toleransi merupakan satu satunya nilai utama, sikap dasar, dan cara pokok dalam memperlakukan yang lain di tengah aneka perbedaan, alamiah, ataupun artifisial.

Oleh karena itu, setiap elemen bangsa harus mengambil prakarsa untuk memimpin promosi toleransi sesuai dengan level otoritas dan cakupan pengaruh masing-masing.

Kepemimpinan toleransi merujuk pada pemaknaan kondisi kebebasan beragama/berkeya-kinan (KBB) pada 2017. yang dirilis oleh Setara Institute, (15/1). Saat ini, promosi toleransi dan kepemimpinan yang mengatalisa-sinya jadi isu yang sangat relevan di tengah menguatnya politik identitas, radikalisme keagamaan, dan ekstremisme dengan kekerasan (violent extremism), serta revivalitas gerakan anti-Pancasila dan antinegara demokrasi.

Menelisik data pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan sepanjang 2017, penulis secara pribadi melihat bahwa kita memiliki momentum untuk mendorong kepemimpinan politik negara dan inisiatif masyarakat yang lebih intensif dan berani. Ada beberapa situasi yang menggambarkan terbentuknya momentum untuk menggencarkan dan memperluas promosi toleransi.

Momentum promosi

Pertama, terdapat kemajuan atau perbaikan konteks yang ditandai dengan membaiknya beberapa variabel kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. Berdasarkan hasil riset terbaru Setara Institute, terjadi penurunan signifikan angka peristiwa dan tindakan pelanggaran KBB. Tahun 2017, "hanya" terjadi 155 peristiwa (turun 53 jumlah peristiwa dibandingkan 2016) dengan 201 tindakan (berbanding 270 tindakan pada 2016).

Turunnya angka peristiwa dan tindakan itu berkorelasi dengan penurunan angka pada beberapa variabel lain, yaitu (1) tingkat pelanggaran terhadap kelompok-kelompok minoritas keagamaan, seperti umat Kristiani, jemaat Ah-madiyah, dan Syiah, yang selama ini mendominasi angka korban di hampir setiap periode riset dan pemantauan, dan (2) angka gangguan terhadap rumah ibadah juga jauh lebih rendah dari rata-rata gangguan yang terjadi pada periode-periode riset sebelumnya

Kedua, perbaikan kuantitatif pada aspek keterlibatan aktor negara dalam pelanggaran KBB,

yang dapat dibaca sebagai peluang bagi pemajuan perspektif, kompetensi, dan bahkan keberpihakan aparatur negara bagi tata kelola pemerintahan yang lebih kondusif bagi pemajuan toleransi. Data Setara Institute 2017 menunjukkan, tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh aktor negara sepanjang 2017 jauh lebih rendah dibandingkan pada 2016.

Kepolisian RI yang pada 2016, menurut catatan Setara Institute, menjadi kontributor tertinggi pelanggaran oleh aktor negara dengan 37 tindakan pelanggaran, tahun ini "hanya" melakukan 17 tindakan. Selain itu, meskipun masih menjadi yang tertinggi dalam kelompok aktor negara, pemerintah daerah "cuma" melakukan 25 tindakan (turun 10 tindakan) dari tahun sebelumnya.

Ketiga, terjadi kebangkitan gerakan masyarakat sipil toleran yang selama ini diam (silent majority) dan dianggap terlalu mengalah untuk mengambil prakarsa dan peran melawan intoleransi, diskriminasi, dan paham- paham yang mengarah pada penguatan ideologi ekstremisme dengan kekerasan (violent extremism) sekaligus penghancuran nilai dan sendi hidup damai bersama dalam perbedaan (peaceful co-existence) di alam kebinekaan berdasarkan Pancasila

Dua agenda

Dengan momentum yang baik itu. pemerintah, di bawah kendali Presiden Joko Widodo (Jokowi), harus mengambil peran besar dalam meletakkan warisan bagi pemajuan toleransi di ujung kepemimpinannya.

Jokowi memiliki modal sosial, politik, hukum, serta jaringan dan cakupan kekuasaan yang jauh lebih besar daripada presiden keempat. Abdurrahman Wahid, yang secara berani memberikan jaminan kesetaraan bagi minoritas Tionghoa dan penganut Khonghucu.

Promosi toleransi harus menjadi prioritas Presiden untuk mewujudkan Indonesia yang memberikan jaminan inklusi sosial politik sekaligus jaminan hak sipil untuk beragama secara merdeka sesuai amanat Pasal 28E Ayat (1) dan (2) dan Pasal 29 Ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945. Ada dua agenda utama untuk itu, yaitu (1) penyelesaian masalah-masalah existing yang sudah berlarut-larut mengenai kelompok-kelompok minoritas yang terlanggar hak-hak mereka, dan (2) reformasi regulasi dan kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara RI 1945 yang selama ini menjadi alas yuridis bagi intoleransi dan diskriminasi atas minoritas.

Beberapa persoalan besar dan pelanggaran terus-menerus yang terjadi dalam satu dekade ini tak kalah mendesak untuk diatasi, dibandingkan sejumlah proyek infrastruktur yang mangkrak dan terbukti Presiden mampu mengatasi dan menyelesaikan.

Beberapa yang bisa disebut, antara lain; (a) pengusiran minoritas keagamaan dari kampung

halaman mereka, terutama jemaat Ahmadiyah di Wisma Transito. Mataram, dan warga Syiah Sampang di Sidoarjo. Jawa Timur, (b) pembangunan dua gereja di Kota Bogor dan Kabupaten Bekasi, yaitu GKI Yasmin dan HKBP Philadelphia yang secara hukum memenangi perkara pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, tetapi hingga saat ini tidak kunjung dapat menikmati hak dasar mereka untuk membangun rumah ibadah, dan (e) kriminalisasi keyakinan sehingga beberapa narapidana hati nurani (prisoners of conscience) masih mendekam di penjara.

Selain itu. Presiden juga harus segera memimpin reformasi regulasi yang bertentangan dengan ketentuan konstitusi, sepanjang berada dalam jangkauan otoritasnya sebagai kepala negara dan pemerintahan. Beberapa agenda yang harus dapat perhatian serius, antara lain, sebagai berikut

Pertama, penghapusan pasal-pasal penodaan agama melalui perubahan UU Nomor 1/PNPS/ 1965 dan Pasal 156a KUHP, yang belakangan ini sering digunakan kelompok vigilante untuk melakukan persetasi terhadap kelompok kritis dan progresif dengan dalih penodaan agama

Kedua, peninjauan ulang, revisi, dan penghapusan regulasi ministerial. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri No 9 dan No 8 Tahun 2006 (PBM Pendirian Rumah Ibadah) dan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Mendagri No 3 Tahun 2008, No KEP-033/A/JA/6/2008, No 199 Tahun 2008 (SKB Ahmadiyah) adalah dua regulasi ministerial yang mendesak menjadi obyek reformasi karena sering memicu diskriminasi dan into-

leransi terhadap warga negara dari latar belakang keagamaan berbeda

Ketiga, evaluasi dan harmonisasi peraturan daerah yang bersifat diskriminatif terhadap minoritas, termasuk kepada perempuan. Pada 2016. pemerintah melalui Kemendagri telah melakukan harmonisasi besar-besaran dengan membatalkan 3.143 perda yang menghambat investasi. Langkah pembatalan tersebut mestinya lebih mendesak untuk dilakukan pada perda yang merusak persatuan dan kesatuan melalui diskriminasi terhadap kelompok-kelompok perempuan dan minoritas di daerah.

Sinyal kepemimpinan

Untuk melakukan dua agenda tersebut sebenarnya pemerintah sudah menunjukkan sinyal kuat yang merepresentasikan itikad politik (political will) untuk mewujudkan cita-cita "satu untuk semua", sebagaimana diikrarkan para pendiri negara. Namun, pemerintah kemudian seperti mundur beberapa langkah begitu menghadapi kontra wacana, terutama dari kalangan mayoritas keagamaan mapan serta kelompok-kelompok into-leran yang dari sisi kuantitas sebenarnya juga tidak banyak.

Pertama. Nawacita yang sayangnya hingga kini belum terlihat memandu pembangunan inklusi sosial, apalagi politik, terhadap minoritas keagamaan. Kedua wacana penghapusan kolom agama, yang menguap begitu saja Ketiga, pemenuhan hak atas pengajaran agama dalam institusi pendidikan formal untuk penghayat kepercayaan yang sudah dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 27 Tahun 2016, yang hingga kini bermasalah dalam implementasinya terkait dengan ketersediaan sumber daya Keempat, dukungan pemerintah atas pencantuman penghayat kepercayaan dalam kolom agama di KTP pada sidang uji materi UU Administrasi Kependudukan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi akhirnya dikabulkan, tetapi hingga kini tak tampak progres dalam implementasinya Terakhir, kita harus mengapresiasi pendirian lembaga pembinaan ideologi Pancasila dalam bentuk Unit Kerja Presiden, yang kini ditingkatkan statusnya menjadi badan setingkat kementerian. Pembentukan lembaga tersebut dapat dibaca sebagai jawaban pemerintah atas kekhawatiran semakin menguatnya politik identitas yang disertai pembesaran resistensi atas liyan, penggunaan sentimen primordial atau isu SARA, khususnya agama dan suku/etnik, di ruang-ruang publik-politik.

Sinyal-sinyal kepemimpinan tersebut, sangat disayangkan, jika dibiarkan meredup dan hilang begitu saja hanya karena Presiden disibukkan dengan politik kekuasaan di tahun-tahun politik elektoral ini. Semoga tidak.

kelua Ikutan Pengurus Setara Institute, Jakarta

Hendardi





Original Post

Kasus korupsi dana penelitian, MA perberat hukuman eks dosen Untad

Media Online merdeka.com
2018-01-31

Mahkamah Agung (MA) memperberat vonis hukuman mantan dosen Universitas Tadulako (Untad) Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Profesor Sultan melalui putusan kasasi Nomor: 2002 K/Pid.Sus/2017.

Kepala Humas Pengadilan Negeri Palu Lilik Sugihartono mengungkapkan MA menjatuhkan vonis pidana penjara 6 tahun kepada Mantan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Untad itu, yang terlibat kasuskorupsi dana penelitian tahun 2014-2015.

Selain pidana penjara, terdakwa membayar denda Rp 200 juta, subsider 6 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp 311 juta, subsider 1,6 tahun penjara.

"Untuk itu, putusan MA ini dengan sendirinya membatalkan putusan PT sebelumnya," kata Lilik di Palu, Selasa (30/1).

Selain itu, petikan putusan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada para pihak.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi (PT) Sulteng menjatuhkan vonis 3,6 tahun penjara, denda Rp50 juta, subsider dua bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp311 juta, subsider 8 bulan kurungan kepada terdakwa.

Sementara Pengadilan Negeri (PN) Palu sebelumnya menjatuhkan vonis penjara 2 tahun. Vonis ini lebih rendah dibanding tuntutan jaksa selama 4 tahun penjara, denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp230 juta, subsider 2 tahun kurungan.

Dalam kasus ini turut terdakwa lainnya, yakni mantan Bendahara LPPM Untad, Fauziah Tenri, PT Sulteng menjatuhkan vonis 3 tahun penjara, denda Rp50 juta, subsider dua bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp287, subsider 8 bulan kurungan.

Hal yang sama juga berlaku pada terdakwa ini. Hukumannya ditambah dari putusan PN Palu yang memutusnya dengan 2 tahun penjara.

Sebelumnya, Andi Tenri juga dituntut dengan pidana penjara selama 4 tahun, denda Rp50 juta, subsider 2 tahun kurungan Prof Sultan diduga melakukan korupsi berupa pemotongan dana penelitian sebesar 5 persen pada tahun 2014-2015, masing-masing Rp172,35 juta di tahun 2014 dan Rp419,725 juta di tahun 2015.

Selain itu, ada dana yang tidak dibayarkan ke peneliti, masing-masing Rp172,35 juta di tahun 2014 dan Rp146,25 juta di tahun 2015, cicilan pembayaran kepada peneliti Rp30.9 juta sehingga totalnya Rp287.7 juta.

Sementara terdakwa Fauziah didakwa korupsi pemotongan dana penelitian sebesar 5 persen pada tahun 2014-2015 senilai Rp617,442 juta dan dana yang tidak dibayarkan ke peneliti sebesar Rp287,7 juta.

Akibat perbuatan keduanya, negara mengalami kerugian sebesar Rp905,142 juta. [ded]

http://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-korupsi-dana-penelitian-ma-perberat-hukuman-eks-dosen-untad.html



Original Post

Marak Korupsi di Satu Provinsi

Media Cetak Koran Tempo Halaman 1
2018-1-31

Marak Korupsi di Satu Provinsi

Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung menangani 26 kasus korupsi di Sumatera Utara sejak 2007 sampai 2017. Di antara semua kasus itu, tangkapan paling banyak menyasar ke kepala daerah dan pejabat pemerintah setempat. Berikut ini beberapa kasus yang mendapat sorotan media.

Korupsi APBD Kabupaten Langkat 2000-2007

Syamsul Arifin, mantan Bupati Langkat dan Gubernur Sumatera Utara, divonis bersalah karena merugikan negara senilai Rp 98,7 miliar. Pada 2012, Mahkamah Agung memperberat hukumannya dari 4 tahun menjadi 6 tahun.

Korupsi Bantuan Sosial Provinsi Sumatera Utara 2013

Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumatera Utara waktu itu, menerbitkan peraturan gubernur tentang pembagian dana hibah dan bansos kepada sejumlah lembaga tanpa melakukan pemeriksaan dan verifikasi. Pada November 2016, Gatot divonis 6 tahun penjara.

Suap Hakim PTUN Medan

Gatot Pujo menyuap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memenangkan gugatan terhadap penyelidikan korupsi dana bansos oleh Kejaksaan Tinggi. Gatot juga menyuap Rio Capella, Sekretaris Jenderal Partai NasDem, untuk "mengamankan" perkara di Kejaksaan Agung. Selain Gatot dan Rio, Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro serta pengacara O.C. Kaligis menjadi terpidana.

Suap DPRD Sumatera Utara

Gatot Pujo menyuap 12 anggota DPRD Sumatera Utara dalam kaitan APBD Sumatera Utara. Maret tahun lalu, Gatot divonis 4 tahun penjara. Ketua dan sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 menjadi terdakwa.

Korupsi Bupati Batubara

Bupati Batubara O.K. Arya Zulkarnain diduga menerima suap dalam kaitan proyek lanjutan peningkatan Jalan Labuhan Ruku menuju Masjid Lama, Kecamatan Talawi, tahun anggaran 2017. Ia kini menjadi terdakwa.

MAYA AYU PUSPITASARI/AGUNGS/EVAN





Original Post

Fahri Siap Lepas Kursi Pimpinan DPR

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-1-31

Fahri Siap Lepas Kursi Pimpinan DPR

PERSELISIHAN antara Fahri Hamzah dengan elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nampaknya akan terus memanjang sampai ada putusan final dari Mahkamah Agung (MA). Namun, Fahri siap melepas jabatan pimpinan DPR, asalkan Presiden PKS Sohibul Iman menang di tingkat kasasi.

"Saya enggak akan ngotot-ngotot lah soal jabatan," ujar Fahri Hamzah kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Kata Fahri, jabatan hanyalah amanah dan bersifat sementara, sehingga tidak akan kekal. Untuk itu, siapapun yang nantinya menang di tingkat kasasi harus legowo dan menerima. "Siapa tahu PKS menang di kasasi kan. Kalau PKS menang di kasasi lain ceritanya kan. Sabar lah," katanya.

Sebagai warga negara yang patuh dengan hukum, politisi dari NTB ini akan menerima dan menghormati putusan yang berlaku. Sikap legowo, lanjut Fahri, juga harus ditunjukan elite PKS jika nantinya kalah di pengadilan.

"PKS juga harus belajar bagaimana menghormati keputu-

san hukum lah. Nanti saya juga akan menghormati keputusan hukum," kata Fahri.

Konflik antara Fahri Hamzah dengan elite PKS bermula ketika Presiden PKS Sohibul Iman memecat Fahri sebagai kader PKS dan mengganti posisi wakil ketua DPR.

Merasa tidak mempunyai kesalahan. Fahri melawan keputusan partainyak. Perlawanan dimulai ketika mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Di PN Jakarta Selatan, Fahri dengan berbagai dalil dan fakta persidangan berhasil memenangkan gugatan petingginya seperti Sohibul Iman, Hidayat Nur Wahid, Surahman Hidayat ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Tidak puas dengan keputusan PN Jakarta Selatan, PKS kemudian mengajukan banding. Namun, upaya PKS memecat Fahri tak terwujud. Fahri kembali menang dalam gugatan dan pemecatannya dari keanggotaan partai adalah tak sah.

Kini, konflik antara kader dengan partai sudah sampai ke tingkat kasasi dan masih menunggu keputusan hakim Mahkamah Agung.

ren





Original Post

Eks Kadis PU Bengkulu Divonis Penjara 5 Tahun

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-31

Eks Kadis PU Bengkulu Divonis Penjara 5 Tahun

BEKAS Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Provinsi Bengkulu Andi Roslinsyah divonis terbukti bersalah dalam kasus korupsi proyek pemukiman kumuh tahun 2015.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu lalu mengganjarnya dengan pidana penjara selama lima tahun. Dalam amar putusan yang dibacakan ketua majelis hakim Jonner Manik didampingi Henny Angraini dan Agusalim, Andi juga didenda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan penjara.

Dalam menjatuhkan putusan, majelis mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan. Andi tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan mengakibatkan tertundanya proyek.

"Sementara yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya." timbang majelis.

Menurut majelis, terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Usai mendengarkan putusan. Humizarta Tambunan kuasa hukum terdakwa menyatakan pikir-pikir. "Kita koordinasi dulu dengan terdakwa Andi, apakah akan me-

ngajukan banding atau tidak. Kita tunggu saja tujuh hari kedepan," katanya.

Vonis ini lebih ringan dua tahun dari tuntutan Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang meminta majelis hakim menghukum Andi dipenjara 7,5 tahun dan denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan.

Merujuk pada dakwaan JPU, terdakwa selaku Pemimpin Pelaksana Kegiatan (PPK) bersama-sama Martian Cahya selaku Direktur PT Kurnia Tani Teladan dan Rasjid selaku kuasa pelaksana pekerjaan (perkara terpisah) didakwa melakukan korupsi yang merugikan negara Rp3,2 miliar.

Proyek pengentasan pemukiman kumuh itu dibiayai APBN 2015 dengan anggaran Rpl 1 miliar. Berdasarkan

Surat Kontrak Kerja Nomor KU.O8.O8/518/PJJ/2OO8 tanggal 25 Januari 2008 yang ditandatangani terdakwa dan Marfian Cahya, dsebutkan pekerjaannya proyek dilakukan PT Kurnia Tani Teladan.

Marfian lalu mensubkon-trakkan pekerjaan kepada Rasjid dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 25 Januari 2008 sampai 22 Juli 2008 dengan volume pekerjaan 3500 meter.

Kejaksaan menuduh lelang ini sudah diatur. Andi menghubungi Marfian menyuruh ikut lelang. Andi kemudian mengintervensi panitia lelang agar memenangkan PT Kurnia Tani Teladan.

byu





Original Post

Politisi PKB Divonis 6,5 Tahun Penjara, Hak Politik Dicabut 3 Tahun

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-31

Politisi PKB Divonis 6,5 Tahun Penjara, Hak Politik Dicabut 3 Tahun

PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara kepada Kabil Mubarok, Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur.

Majelis hakim yang diketuai Rochmad menyatakan Kabil terbukti menerima suap terkait pengawasan APBD Jawa Timur 2017 dan pembahasan peraturan daerah (perda).

Selain pidana kurungan badan. Kabil diwajibkan membayar denda Rp350 juta. Bila tidak dilunasi, dia dihukum tambahan tiga bulan kurungan. Majelis hakim juga menyatakan mencabut hak politik Kabil selama tiga tahun sejak dia menyelesaikan masa hukuman. Atas vonis ini. Kabil akan mempertimbangkannya selama tujuh hari. "Kita pikir-pikir Pak Hakim." ujarnya.

Senada dengan Kabil, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Iskandar juga menyatakan pikir-pikir. Pasalnya, vonis hakim ini di bawah tuntutan JPU yang meminta Kabil dihukum sembilan tahun penjara.

Kabil merupakan terdakwa keempat yang divonis dalam kasus suap DPRD Jawa Timur. Sebelumnya, bekas Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Bambang Heryanto divonis 1 tahun 4 bulan penjara. Sedangkan ajudannya, Basuki Rahmat 1 tahun penjara.

Keduanva juga dikenakan denda masing-masing Rp50

juta subsider dua bulan kurungan. Terdakwa berikutnya yang telah divonis adalah Ro-hayati. bekas Kepala Dinas Peternakan Provinsi JawaTimur. Ia dihukum 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan.

Perlu diketahui, perkara ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) tim KPK di ruang Komisi B DPRD Jawa Timur beberapa waktu lalu. OTT itu terkait dugaan setoran triwulanan dari sejumlah dinas yang menjadi mitra kerja Komisi B DPRD Jawa Timur. Tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka. Tiga dari Pemprov Jawa Timur, yakni Bambang, Basuki dan Ro-hayati. Sisanya dari anggota Dewan, yakni Kabil (Fraksi PKB), Basuki (Fraksi Ge-iindia) dan dua staf anggota DPRD yakni Rahman Agung dan Santoso.

Dalam dakwaan Jaksa menerangkan, Rohayati menyerahkan total uang Rp I 75 juta kepada Ketua dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim saat itu. Basuki dan Kabil. Uang diserahkan melalui staf Komisi B, Rahman Agung.

Sedangkan Bambang menyerahkan uang kepada Basuki dan Kabil sebesar Rp300 juta. Uang setoran triwulan tersebut kemudian diserahkan ke anggota Komisi B berinisial NS untuk dibagikan kepada oknum anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur.

byu





Original Post

Rugikan Rp 568 Miliar, Rekas Pejabat Pertamina Jadi Tersangka

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-31

Rugikan Rp 568 Miliar, Rekas Pejabat Pertamina Jadi Tersangka

Kasus korupsi penempatan investasi Pertamina di Blok Basker Manta Gummy, Australia tahun 2009 memasuki babak baru. Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan tersangka.

IA adalah Budi Kristanto, bekas manajer di Direktorat Hulu Pertamina. "Penyidik telah melakukan pemanggilan secara patut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan menetapkan tersangka inisial BK selaku mantan Manager MNA Direktorat Hulu PT Pertamina," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Muhammad Rum.

Penetapan tersangka terhadap Budi berdasarkan Surat Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor TAP-06/F.2/Fd. 1 /01 /2018 tanggal 23 Januari 2018.

Meski sudah menetapkan

tersangka, penyidik belum melakukan penahanan terhadap Budi. Menurut Rum, penyidik masih perlu mengembangkan kasus ini.

"Saksi yang diperiksa sudah mencapai 49 orang, tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah," ujar bekas Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI itu.

Budi disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto

Pasal 55 ayat ke-1 KUHP.

Berdasarkan pasal yang dikenakan terhadap Budi, perbuatan merugikan negara itu dilakukan bersama pihak lain. Penyidik gedung bundar Kejaksaan Agung masih mendalami keterlibatan pihak lain itu.

Kasus tersebut bermula saat PT Pertamina (Persero) pada 2009, melalui anak perusahaannya. PT Pertamina Hulu Energi (PHE) melakukan akuisisi saham sebesar 10 persen terhadap ROC Oil Ltd, yang menggarap Blok Basker Manta Gummy (BMG).

Perjanjian dengan ROC Oil atau Agreement for Sale and Purchase -BMG Project diteken pada 27 Mei 2009. Nilai transaksinya US$31,917,228.

Akibat akuisisi itu. Pertamina harus menanggung biaya-biaya yang timbul lainnya (cash call)

dari Blok Basker Manta Gummy sebesar AUS$ 26.808.244.

Dengan dana yang sudah dikeluarkan setara Rp568 miliar itu. Pertamina berharap Blok Basker Manta Gummy bisa memproduksi minyak sebanyak 812 barrel perhari.

Ternyata Blok Basker Manta Gummy hanya dapat bisa menghasilkan minyak mentah untuk PHE Australia Pte.Ltd rata-rata sebesar 252 barel per hari.

Pada 5 November 2010, Blok Basker Manta Gummy ditutup, setelah ROC Oil Ltd, Beach Petrolium, Sojits, dan Cieco 1 Energy memutuskan penghen-tian produksi minyak mentah (non production phase/NPP). Alasan lapangan ini tidak ekonomis tidak diteruskan produksi.

Investasi yang sudah dilakukan Pertamina di blok ini tidak

memberikan manfaat maupun keuntungan dalam menambah cadangan dan produksi minyak nasional. Hasil penyidikan kejaksaan menemukan dugaan penyimpangan dalam pengusulan investasi blok ini. Sebab tidak mengacu kepada Pedoman Investasi Pertamina.

Penyimpangan itu antara lain pengambilan keputusan investasi tanpa didukung feasibility study atau kajian kelayakan hingga tahap final due dilligence atau kajian lengkap terakhir. Diduga pengambilan keputusan itu juga tanpa persetujuan Dewan Komisaris.

Akibatnya, muncul kerugian keuangan negara cq PT Pertamina (Persero) sebesar US$31,492,851 dan AUS$ 26.808.244 atau setara dengan Rp568.066.000.000.

GPG





Original Post

Novanto Ingin Kesaksian Ganjar

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-1-31

Novanto Ingin Kesaksian Ganjar

KPK akan

menghadirkan Ganjar dalam sidang Novanto.

JAKARTA - Terdakwa kasus korupsi proyek pengadaan KTP-el Setya Novanto ingin agar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dihadirkan sebagai saksi dalam persidangannya. "Iya (Ganjar dihadirkan sebagai saksi)," kata Novanto usai diperiksa di gedung KPK Jakarta, Selasa (30/1).

Saat dikonfirmasi, kuasa hukum Novanto, Maqdir Ismail, mengakui harapan kliennya tersebut. Menurut Maqdir, terdapat sejumlah hal yang bakal dikonfirmasi pihaknya terhadap politikus PDIP tersebut.

Karena saat proyek KTP-el bergulir, Ganjar menjabat sebagai pimpinan Komisi II DPR. "Ya tentu, tentu semuanya, di komisi II itu apa siTi yang dilakukan, kan waktu itu beliau wakil ketua (Komisi II)," kata Maqdir saat dikonfirmasi.

Meski demikian, Maqdir mengakui hadir atau tidaknya Ganjar di persidangan merupakan kewenangan jaksa KPK. Jika jaksa menganggap masih perlu keterangan Ganjar, tentu akan mereka akan memanggilnya. Ini karena yang akan membuktikan benar atau tidaknya dakwaan adalah Jaksa.

"Jadi, itu semua sepenuhnya tergantung pada Jaksa, kita tidak bisa minta supaya Jaksa hadirkan. Bisa juga kita minta, tapi belum tentu mereka mau," ucap Maqdir.

Sementara, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, tidak menutup kemungkinan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dihadirkan seba-

gai saksi untuk sidang terdakwa kasus korupsi proyek pengadaan KTP-el Setya Novanto.

"Kemarin saya cek Ganjar adalah salah satu saksi yang kami panggil dalam proses penyidikan Setya Novanto, sehingga bila dibutuhkan keterangannya di persidangan tidak tertutup kemungkinan kami akan hadirkan. Itu sepenuhnya tergantung pada kebutuhan JPU membuktikan rangkaian peristiwanya," kata Febri di gedung KPK Jakarta, Selasa (30/1).

Namun, Febri mengaku tak mengetahui secara pasti kapan Ganjar akan dihadirkan jaksa di persidangan. "Ganjar memang satu di antara 99 saksi yang sudah kita panggil (di penyidikan). Tergantung kebutuhan," ucap Febri.

Sebelumnya, dalam dakwaan dengan terdakwa Irman dan Sugiharto disebut bahwa Ganjar yang saat itu sebagai wakil ketua Komisi II DPR dari fraksi

PDIP menerima 520 ribu dolar AS terkait proyek KTP-e. KPK juga telah melakukan dua kali pemeriksaan terhadap Ganjar dalam kasus KTP-el. Ganjar juga pernah bersaksi dalam persidangan dengan terdakwa Andi Narogong namun belum pernah bersaksi untuk Novanto.

Pada hari yang sama, Selasa (30/1), pendidik KPK kembali memeriksa mantan ketua DPR RI Setya Novanto sebagai saksi untuk Anang. "SN diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ASS (Anang Sugiana Sudiharjo)," kata Febri saat dikonfirmasi, Selasa (30/1).

Selain terdakwa kasus korupsi proyek KTP-el itu, penyidik juga memeriksa tiga saksi lainnya untuk Anang. Mereka adalah July Hira pemilik PT Berkah Langgeng Abadi, Nunuy Kurniasih pegawai PT Berkah Langgeng Abadi, dan Denny Wibowo seorang wiraswasta.

Sebelumnya, dalam beberapa pekan terakhir, penyidik KPK secara intensif

memeriksa anggota dan mantan anggota DPR saat proyek senilai Rp 5,8 triliun tersebut berjalan. KPK tengah mendalami aliran uang panas proyek KTP-el yang diduga masuk ke kantong wakil rakyat.

Anang Sugiana yang merupakan direktur utama PT Quadra Solution yang ditetapkan sebagai tersangka kasus KTP-el pada 27 September 2017. PT Quadra Solution merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pelaksana proyek KTP-el yang terdiri dari Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Artha Putra.

Anang Sugiana Sudihardjo diduga berperan dalam penyerahan uang terhadap Setya Novanto dan sejumlah anggota DPR RI melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong terkait dengan proyek KTP-el. Anang Sugiana Sudihardjo disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-i KUHP.

Lebih lanjut Febri mengatakan, Novanto masih menyangka] terlibat dalam perkara korupsi KTP-el selama proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

"Sejauh ini informasi yang saya terima belum ada informasi signifikan yang disampaikan oleh terdakwa dan kita tahu di persidangan itu masih berupa sangkalan-sangkalan," kata Febri.

Hal tersebut, kata dia, sebagai respons atas pengajuan Setya Novanto menjadi juctice collaborator (JC) kepada KPK. JC adalah pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kasus.

"Kalau mengacu pada aturan di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ataupun Surat Edaran MA, maka tentu kami harus cermati syarat-syarat seorang JC tersebut, termasuk salah satu di antaranya pengakuan perbuatannya dan membuka pihak lain yang lebih besar," ucap Febri.

Namun, Febri menyatakan bahwa KPK tetap akan melihat proses persidangan mantan ketua DPR RI tersebut, apakah nantinya akan mengakui perbuatannya atau tidak. Selain itu, KPK juga akan melihat apakah Novanto dapat membuka peran pihak yang lebih besar dalam perkara korupsi KTP-el itu.

antara ed nashih nashrullah

DIAN FATH RISALAH





Original Post

Jaksa Tahan Kepala Desa Tersangka Korupsi

Media Cetak Koran Tempo Halaman 31
2018-1-31

Jaksa Tahan Kepala Desa Tersangka Korupsi

BOGOR - Kejaksaan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor, menetapkan Kepala Desa Tamansari, Teja Gumilar, sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Teja dituding menilap dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor untuk pembangunan infrastruktur di desanya sebesar Rp 350 juta.

Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong, Bambang Har-toto, mengatakan jaksa sebelumnya menyelidiki proyek infrastruktur pemerintah daerah setempat. Mereka menemukan bahwa

tersangka tak pernah terlambat mencairkan dana bantuan itu selama 2015-2017.

"Selalu dicairkan oleh tersangka sebagai kepala desa, tapi kegiatan pembangunan infrastruktur tidak ada dan tidak dikerjakan," kata Bambang, kemarin.

Serangkaian pemeriksaan pun dilakukan terhadap si kepala desa, hingga akhirnya yang bersangkutan ditahan kemarin. Teja Gumilar dititipkan ke Rumah Tahanan Pondok Rajeg.

Berdasarkan hasil pe-

nyidikan tersebut, Teja disangka melaporkan lima proyek infrastruktur fiktif. Seluruh dana yang dialo-

kasikan untuk proyek-proyek itu diterima, tapi pembangunan tak ada. Nilai dana tersebut yang

menjadi kerugian negara adalah sebesar Rp 350 juta.

"Yang kami tangani sekarang ada lima proyek infrastruktur fiktif. Bisa lebih banyak lagi proyek yang tidak dikerjakan oleh tersangka," kata dia sambil menambahkan, "Tersangka mengakui dana bantuan itu masuk ke kantong pribadinya."

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Cibinong, Fransisco Tarigan, mengatakan modus Kepala Desa Tamansari itu di antaranya membuat laporan pertang-

gungjawaban proyek pem-betonan jalan yang dikerjakan sebelumnya. Pembangunan jalan itu telah dilakukan menggunakan dana desa.

Fransisco menyatakan masih menelisik dugaan keterlibatan orang lain dalam sangkaan tindak pidana korupsi di Desa Tamansari tersebut, selain mengembangkan penyelidikan ke desa-desa lain. "Kami masih telusuri adanya dugaan keterlibatan dari instansi lain atau Dewan," kata dia.

M SIDIK PERMANA





Original Post

Basuki Ajukan Banding; Kabil Pikir-Pikir

Media Cetak Jawa Pos Halaman 3
2018-1-31

Basuki Ajukan Banding; Kabil Pikir-Pikir

Anggota DPRD Jatim yang Terima Setoran dari Dinas-Dinas

SURABAYA Mantan Ketua Komisi B DPRD Jatim M. Basuki akan mengajukan banding setelah divonis tujuh tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (29/1). Dia merasa ada kesalahan pembuktian dalam putusan hakim.

Indra Priangkasa, pengacara Basuki, mengatakan bahwa putusan hakim ambivalen. Dalam putusannya, hakim menganggap Basuki terbukti melanggar pasal 12 A Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut mengatur tentang gratifikasi.

Namun, dalam penjelasan pasal itu disebutkan, gratifikasi merupakan pemberian yang kepentingannya berasal dari pemberi. Bukan penerima. Sedangkan dalam pertimbangan hakim dan fakta sidang, pemberian oleh dinas-dinas memuat kepentingan pemberi dan penerima. Pemberi berkepentingan terhadap program yang dilaksanakan agar pengawasannya tidak terlalu detail. Dan, penerima mengiyakan, tapi tetap melakukan pengawasan.

Karena itu, lanjut Indra, yang terbukti seharusnya pasal 11. Intinya tentang suap. Apalagi, hakim dalam amar putusan juga menyebutkan bahwa terdakwa bersama-sama melakukan perbuatan suap sebagaimana diatur dalam pasal 11. "Menurut saya, ini kesalahan pembuktian. Terbukti iya, tapi bukan pada pasal," jelasnya.

Rekan Basuki sesama anggota DPRD Jatim, Kabil Mubarok, belum menentukan sikap. Dia divonis 6,5 tahun penjara dalam

kasus yang sama dengan Basuki. "Masih punya waktu seminggu untuk memutuskan," kata Otman Ralibi, pengacara Kabil.

Kasus gratifikasi tersebut tampaknya bakal menyeret tersangka lain. Sebab, barang bukti Kabil dan Basuki disita kembali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penyidikan kasus lain.

Seperti diberitakan, hakim Pengadilan Tipikor Surabaya memvonis Basuki dengan hukuman tujuh tahun penjara. Hakim juga mencabut hak politiknya selama empat tahun. Sementara itu, Kabil divonis 6,5 tahun penjara dan hak politiknya dicabut selama tiga tahun. Mereka dianggap terbukti menerima suap dari dinas-dinas Pemprov Jatim.

Kendati Basuki dan Kabil telah divonis, keduanya masih tercatat sebagai anggota DPRD Jatim. Bahkan, mereka menerima gaji. Basuki memang sudah lengser dari kursi ketua komisi B. Tapi, dia tetap tercatat sebagai anggota di komisi itu. Begitu juga Kabil.

Pergantian antarwaktu (PAW) belum bisa dilakukan karena Partai Gerindra yang menaungi Basuki dan PKB yang menjadi partai asal Kabil belum mengajukan surat permohonan PAW. "Sampai saat ini belum ada surat usulan masuk dari fraksi masing-masing ke pimpinan DPRD," kata Sekretaris DPRD Jatim Ahmad Jaelani.

Meski masih tercatat sebagai anggota dewan, dua politikus itu sudah diberhentikan sementara dari keanggotaan DPRD.

(eko/ris/c7/oni)





Original Post

Mantan Dirut Divonis 1,5 Tahun Penjara

Media Cetak Kompas Halaman 22
2018-1-31

Mantan Dirut Divonis 1,5 Tahun Penjara

BANJARMASIN, KOMPAS - Mantan Direktur Utama PDAM Ban- darmasih, Kota Banjarmasin, Muslih, divonis pidana penjara 1 tahun 5 bulan. Muslih terbukti melakukan suap dalam rangka memuluskan persetujuan rancangan peraturan daerah penyertaan modal Pemerintah Kota Banjarmasin sebesar Rp 50,5 miliar ke PDAM Bandarmasih.

Selain itu. Muslih juga diwajibkan membayar denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Ia terbukti melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto 64 KUHP sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum.

Amar putusan kasus suap yang menjerat Muslih dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Banjarmasin. Kalimantan Selatan, Selasa (30/1). Majelis hakim terdiri atas hakim ketua Sihar Hamonangan Purba, hakim anggota Afandi Widarijanto dan Dana Hanura. "Ya, saya menerima dan legawa Tidak ada rencana banding. Sesuai dengan pleidoi (pembelaan), kami menerima apa pun yang menjadi putusan hakim. Itulah risiko yang harus saya hadapi," kata Muslih sebelum meninggalkan ruang sidang.

Diperiksa KPK

Sementara itu, sejumlah pejabat dan mantan pejabat di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi di Markas Brimob Polda Sumut, Medan, Selasa. Pemeriksaan berkaitan dengan upaya KPK mengembangkan kasus suap mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho pada anggota DPRD Sumut untuk memuluskan pengesahan dan pertanggungjawaban APBD serta pembatalan hak interpelasi 2009-2014.

Selain para pejabat dari Pemprov Sumut, KPK juga masih memeriksa sejumlah anggota DPRD Sumut pada kasus yang sama. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, total ada 46 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan sejumlah pejabat Pemrov Sumut yang diperiksa KPK mulai Senin lalu hingga Sabtu (3/2) nanti. Pantauan Kompas, sejumlah pejabat dan mantan pejabat di Pemprov Sumut yang diperiksa antara lain mantan Sekretaris Daerah Sumut Hasban Ritonga, Kepala Dinas Kehutanan Sumut Halen Purba, dan Kepala Dinas Perhubungan Sumut Anthony Siahaan.

Selain itu, empat anggota DPRD Sumut 2009-2014 yang diperiksa sekitar tujuh jam, yakni Fadly Nurzal (sekarang anggota DPR), Abu Bakar Tamba, Abu Hasan Maturidi, dan Mumi Elieser. Mereka diperiksa lebih lama dibandingkan anggota lainnya yang hanya diperiksa sekitar 1-2 jam, yakni Rizal Sirait, Tohonan Silalahi, Darmawan Sembiring, dan Taufan Agung G.

Kasus korupsi juga menyeret Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Malang Jarot Edy Sulistyono, yang didakwa korupsi dalam pembahasan anggaran belanja dan pendapatan daerah 2015. Ia menyuap Ketua DPRD Kota Malang Arief Wicaksono Rp 700 juta untuk memuluskan pembahasan.

Dakwaan itu disampaikan oleh jaksa penuntut umum KPK Ahmad Burhanudin dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa kemarin. Dalam sidang yang dipimpin oleh majelis hakim yang diketuai Unggul Warsa Mukti itu, Jarot didakwa melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a dan Pasal 13 UU No 31/1999 sebagaimana diubah menjadi UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP.K).

(JUM/NSA/NIK)





Original Post

Ada Sidang Cerai Ahok, Jakarta Diprediksi Cerah

Media Online inilah.com
2018-01-31

INILAHCOM, Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca cerah berawan bakal mengiringi berlangsungnya sidang perdana kasus gugatan perceraian mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Veronica Tan pagi ini, Selasa (30/1/2018).

Adapun sidang perceraian Ahok-Veronica yang diagendakan pengecekan kehadiran akan berlangsung di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Jakarta Utara.

Siang harinya, Jakarta bakal diguyur hujan. Di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat diprediksi diguyur hujan lokal sedangkan di Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara diprakirakan bakal turun hujan dengan intensitas sedang.
googletag.cmd.push(function() googletag.display(\'div-gpt-ad-1515134014047-0\') )


Hanya Kepulauan Seribu yang diprediksi cerah berawan pada siang hari. Sementara itu, malamnya wilayah ini akan turun hujan dengan intensitas sedang diikuti wilayah lainnya bakal diguyur hujan lokal hingga ringan.

Suhu sepanjang hari ini di ibukota berkisar antara 24 hingga 31 derajat celcius dengan kelembaban berkisar antara 75 hingga 90 persen. rymul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://metropolitan.inilah.com/read/detail/2434010/ada-sidang-cerai-ahok-jakarta-diprediksi-cerah



Original Post

PELUNCURAN BUKU OC KALIGIS

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-1-31

PELUNCURAN BUKU OC KALIGIS

Warga binaan kasus korupsi suap hakim dan PTUN di Medan, Sumatra Utara, OC Kaligis (kedua dari kiri) memberi penjelasan didampingi warga binaan kasus Korupsi Patrialis Akbar (kanan), dan warga binaan kasus penerimaan suap sengketa pilkada Akil Mochtar (kiri), beserta moderator saat peluncuran tiga buku karya OC Kaligis berjudul Peradilan Sesat, Kasus Perbankan Di Peradilan Indonesia dan PKI Dalam Politik Kekerasan di Lp Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, kemarin.

ANTARA/NOVRIAN ARBI





Original Post

Komitmen Antikorupsi di Titik Nadir

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-1-31

Komitmen Antikorupsi di Titik Nadir

Harus ada mekanisme internal untuk mencegah aktor politik memotong proyek negara dan mengalirkannya ke partai

PENELITI Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pu-kat UGM) Oce Madril memandang aliran dana kasus korupsi yang sampai ke partai politik seharusnya tetap diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, 25 Januari lalu, majelis hakim membacakan BAP milik mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, yang sudah menjadi terpidana kasus korupsi KTP-E.

Disebutkan bahwa Golkar menerima aliran dana bancakan proyek KTP-E sebesar Rpl50 miliar. Demokrat Rpl50 miliar, dan PDIP Rp80 miliar.

Menurutnya, KPK jangan hanya berhenti pada aktor politik seperti Setya Novanto dari Golkar dan bekas politikus Demokrat M Nazaruddin.

"Anggaran proyek yang dikorupsi itu bisa saja mengalir ke partai politik. Biasanya politisi menyumbang bila ada perhelatan besar seperti munas partai. Uang itu bisa berasal dari pemotongan anggaran proyek," ujar Oce kepada Media Indonesia, kemarin.

Nazaruddin yang juga mantan Bendahara Umum Demokrat bahkan pernah terang-terangan mengaku membiayai

pemenangan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum pada Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung, Jawa Barat, dengan menggunakan uang dari hasil korupsi.

Aliran dana korupsi proyek di Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI juga disebut-sebut digunakan untuk kegiatan partai, yakni Munas Golkar. Nama politikus Golkar Fayak-hun Andriadi tercatat pernah meminta uang sebesar US$300 ribu untuk munas.

Hal itu terungkap dalam persidangan untuk terdakwa Nofel Hasan selaku Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (24/1).

Dalam menyikapi hal itu, Oce mendesak ada mekanisme di partai politik untuk menjaga agar tidak ada oknum yang memotong anggaran proyek negara dan mengalirkannya ke partai. KPK diminta ikut

menyupervisi partai politik.

"Komitmen partai dalam upaya antikorupsi berada di titik nadir. Bila memang ada aliran dana korupsi ke partai politik, itu tentu akan semakin mengurangi kepercayaan masyarakat," ujar Oce.

Bisa dibubarkan

Dalam kesempatan yang berbeda, pengamat hukum pidana Abdul Fickar mengutarakan jika betul ada dana mengalir ke partai politik, yang bertanggung jawab ialah si penerima hasil korupsi tersebut.

"Kecuali bisa dibuktikan permintaan dana hasil korupsi itu merupakan kebijakan partai. Dalam hal yang demikian partai bertanggung jawab dan dapat didudukkan sebagai korporasi, dengan hukumannya selain pembayaran denda juga bisa dibubarkan," pung-kas Abdul.

Aturan mengenai pembubaran partai politik tercantum dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada ayat pertama disebutkan pihak yang bertindak sebagai pemohon ialah pemerintah.

Partai politik dapat dibubarkan jika ideologi, asas, tujuan, program, kegiatan politiknya atau akibat yang ditimbulkan dari kegiatan politik tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, aliran dana korupsi ke partai harus benar-benar dicegah.

Dero Iqbal Mahendra/ (P-4)





Original Post

Setnov Perlu Ungkap Aliran Dana KTP-E

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-1-31

Setnov Perlu Ungkap Aliran Dana KTP-E

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai terdakwa korupsi KTP elektronik (KTP-E), Setya Novanto, belum layak menyandang status justice collaborator karena belum ada informasi penting yang disampaikan mantan Ketua DPR itu selama persidangan berlangsung.

UU Perlindungan Saksi dan Korban ataupun surat edaran Mahkamah Agung telah mengatur secara tegas syarat pemberian status JC. Salah satu di antaranya ialah pelaku mengakui perbuatannya dan bersedia membuka keterlibatan pihak Iain yang lebih besar.

"Kalau hanya menyebut nama-nama tanpa ada sesuatu, contohnya aliran dana, itu tidak ada (gunanya). Malah membuat sesuatu keributan yang lain. Kami berpendapat belum layak untuk diberi status JC," kata Wakil Ketua KPK

Basaria Panjaitan di Maluku, kemarin.

Ia menambahkan, Novanto juga belum menyampaikan penyesalan atas korupsi yang dilakukannya. Tidak tertutup kemungkinan mantan Ketua Umum Golkar itu gagal menjadi JC. Menurut Basaria, tidak semua permohonan tersangka dan terdakwa untuk menjadi JC dikabulkan lembaga antirasywah.

"Harus ada penyesalan dari tersangka tindak pidana korupsi dan yang lebih utama lagi harus ada yang diungkap lebih besar oleh terdakwa. Setelah dipelajari, kami melihat dua hal itu belum ada, belum dilakukan," tandasnya.

Firman Wijaya, kuasa hukum Setnov, menyatakan butuh keberanian bagi kliennya untuk mengakui keterlibatan dalam perkara korupsi. Dia menambahkan, proyek KTP-E yang merugikan keuangan

negara sebesar Rp2,3 triliun itu bukan proyek pribadi Novanto.

"Perlu waktu karena ini kan memerlukan keberanian. Dia akan jelaskan posisi dia, seperti apa inner circle dan insider information itu seperti apa dalam pemeriksaan dia sendiri," kata Wijaya.

Kemarin, Novanto secara mendadak harus menyambangi Gedung KPK guna diperiksa untuk tersangka korupsi KTP-E, Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo (ASS).

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penyidik ingin mendalami keterlibatan money changer yang digunakan untuk mentransfer uang dari dua negara atau lebih ke Indonesia. "Itu yang ingin kita gali dari ASS. Yang kita fokuskan benar atau tidaknya transaksi keuangan."

(Dro/HJ/P-4)





Original Post

KPK Buru Tersangka Baru Suap DPRD Sumatra Utara

Media Cetak Media Indonesia Halaman 13
2018-1-31

KPK Buru Tersangka Baru Suap DPRD Sumatra Utara

SEBANYAK 22 anggota dan mantan anggota DPRD Sumatra Utara diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi di Medan, selama dua hari terakhir. Mereka merupakan bagian dari 46 anggota DPRD periode 2009-2014.

Dalam surat edarannya, KPK menyatakan pemeriksaan dilakukan terkait dengan kasus dugaan suap dari mantan Gubernur Gatot Pujo Nugroho kepada anggota DPRD.

Pemeriksaan hari pertama dilakukan terhadap 11 anggota dan 11 lainnya, kemarin. Penyidik akan melakukan pemeriksaan hingga Sabtu (3/2).

"Pemeriksaan terkait dengan dugaan suap pengesahan APBD Sumatra Utara. Pertanyaannya sama seperti sebelumnya, soal proses APBD 2012, 2013, 2014, dan 2015. Selain itu, juga soal interpelasi, kenapa LPj tidak ditolak," kata Rijal Sirait, seusai diperiksa.

Pemeriksaan yang dilakukan KPK, pekan ini, merupakan pemeriksaan ulang. Sebelumnya, sejumlah anggota.DPRD itu diperiksa pada Januari 2017.

Gatot dituding memberikan suap se-nilai total Rp61,8 miliar untuk pimpinan dan anggota DPRD Sumatra Utara, pada periode September 2013-Juli 2015. Dalam kasus itu. selain Gatot, ketua, wakil ketua dan ketua fraksi di DPRD Sumatra Utara sudah masuk penjara.

Kemarin, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menjatuhkan vonis 1 tahun 5 bulan penjara dan denda Rp55 juta terhadap Muslih, mantan Direktur Utama PDAM Bandarmasih. "Terdakwa bersalah melakukan praktik suap raperda penyertaan modal PDAM," kata Ketua Majelis Hakim Sinar Hamunangan Purba.

Majelis hakim juga menghukum Tren-sis, Manager Keuangan PDAM Bandarmasih, 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta. "Saya menerima keputusan majelis hakim ini, apa pun yang terjadi. Itu sudah risiko bagi saya," ungkap Muslih.

Dalam kasus yang sama, PN Tipikor Banjarmasin juga akan menyidangkan terdakwa dua pemimpin DPRD Banjarmasin, yakni Iwan Rusmali, mantan ketua, dan Andi Efendi, mantan wakil ketua.

Di Pekanbaru, tim pidana khusus kejaksaan negeri kembali menangkap terpidana korupsi proyek pengembangan teknologi sampah, yakni Abdul Qohar. Mantan pejabat pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru itu ditangkap di warung kopi.

Kasus korupsi itu terjadi pada 2009. Kerugian negara mencapai Rp454 juta. Selain Qohar, empat pejabat lain terlibat dan sudah divonis.

(PS/DY/RK/RF/BB/N-2)





Original Post

Mengintip kebijakan Anies-Sandi yang tak sejalan dengan polisi

Media Online merdeka.com
2018-01-31

Setelah dilantik pada Senin (16/10/2017) silam, Gubernur dan Wakil Gubernur DKIJakarta,Anies Baswedan danSandiaga Uno, telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menata ibu kota. Dari sejumlah kebijakan yang dikeluarkan, tak jarang menuai polemik.

Selain itu, ada pula kebijakan yang dikeluarkan Anies-Sandi tak sejalan dengan kepolisian. Salah satunya adalah soal penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, untuk lapak jualan para pedagang.

Penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, buat lapak PKL berjualan sudah dilakukan sejak Jumat (22/12/2017). Penutupan dilakukan mulai pukul 8 pagi hingga 18 sore.

Sejak awal jalan ditutup, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarra tegas menolaknya. Selain melanggar Undang-undang Jalan, penutupan jalan juga mengakibatkan kemacetan yang lebih parah pada daerah lainnya.

Pertemuan antara Polda Metro Jaya dengan Pemprov DKI buat membahas penutupan Jalan Jatibaru tersebut bahkan sempat digelar. Dari pertemuan itu dijelaskan penutupan jalan hanya sementara. Karena nantinya Pemprov DKI Jakarta akan membangun skywalk.

"Sebenarnya beliau (Dishub) meminta dukungan ke kami karena beliau mungkin sosialisasinya kurang ke masyarakat bahwa program ini (penutupan jalan) nanti hanya sementara. Ke depan ada skywalk, nanti diatur jembatan penyeberangan dari Blok C ke tempat lain," kata Kombes Pol Halim saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (30/12/2017).

Selang sebulan kemudian, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melayangkan surat rekomendasi kepada Pemprov DKI terkait kebijakan penataan PKL dengan menutup Jalan Jatibaru. Rekomendasi yang berisi evaluasi tersebut telah diterima oleh staf dari kantor Gubernur.

Kombes Halim Panggara mengatakan rekomendasi itu berdasarkan hasil evaluasi dan pengamatan selama 1 bulan. Pihaknya meminta Pemprov DLO mengembalikan fungsi jalan yang ditutup sehingga tidak mengakibatkan kemacetan lalu lintas.

Berdasarkan hasil pengamatan pihaknya, ada kemacetan dan kepadatan menuju arah Slipi dan Jati Baru pada jam-jam tertentu. Bahkan kemacetan naik hingga 60 persen.

"Berdasarkan pengamatan kami 60 persen mengalami kenaikan (kemacetan). Jadi 6 rekom dan 3 yang kita sebut karena sudah buat masalah baru seperti banyak angkot yang antre, mengganggu pejalan kaki," katanya di Mapolda Metro, Jakarta Selatan, Jumat (26/1).

Hingga hari ini, rekomendasi yang berisi enam point tersebut belum ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI. Sandiaga Uno pun memiliki data berbeda soal kemacetan yang terjadi akibat penutupan Jl Jatibaru. Menurutnya, sesuai data yang diperolehnya dari Jakarta Smart City, beban kemacetan akibat kebijakan tersebut mengalami kenaikan 12 persen pada periode uji coba.

"Tapi yang kita ingin lihat secara detail adalah data-data yang dimiliki teman-teman Dirlantas yang naik 60 persen. Karena dari periode uji coba dengan sebelumnya, data kami lihat sendiri adalah ada kenaikan 12 persen dari sebelumnya. Tapi kalau dilihat dari periode critical, yaitu antara Oktober sampai Desember itu justru masih ada penurunan," katanya di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu, Senin (29/1).

Selain kebijakan penutupan Jalan Jatibaru, rencana Anies-Sandi buat mencabut larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, juga sempat ditentang pihak kepolisian.

Awal November 2017 lalu, Anies menginginkan agar rancangan terkait pelarangan roda dua melintas di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin diubah. Anies menginginkan agar seluruh akses jalanan di Ibu Kota adalah jalanan yang bisa diakses semua kendaraan. Hal itu untuk memberikan rasa keadilan untuk pengendara roda dua.

Saat itu, Anies menegaskan pencabutan larangan sepeda motor melintas di jalan protokol, Thamrin dan sekitarnya untuk wong cilik.

"Kendaraan motor ini wong cilik semua yang wong gede naiknya mobil. Yang wong cilik naiknya motor. Nah kami berharap partai yang membela wong cilik juga memberikan kesempatan kepada warga untuk bisa punya alat transportasi yang menopang perekonomiannya," kata Anies usai menghadiri sidang paripurna, Kamis (16/11/2017).

Rencana Anies tersebut langsung menuai polemik. Kakorlantas Irjen Pol Royke Lumowa tak setuju atas rencana Anies tersebut.

Pihaknya menginginkan Pemprov DKI lebih mengutamakan kendaraan umum buat transportasi masyarakat, bukan justru membebaskan kendaraan pribadi. Karena itu, dia menegaskan tak setuju atas rencana Anies tersebut.

"Ya kalau itu mengesampingkan angkutan umum enggak setuju, tetap harus mengutamakan angkutan umum angkutan umum harus dibesarkan," katanya di Polda Metro Jaya, Senin (13/11/2017) lalu.

Namun, di tengah pro kontra, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar yang memohon Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor sepanjang Jalan MH Thamrin dibatalkan. Peraturan ini pada saat Basuki Tjahaja Purnama atauAhok menjabat gubernur DKI.

Putusan MA itu langsung disambut baik Anies. Rambu-rabu lalu lintas yang berkaitan dengan larangan motor melintas di Jl MH Thamrin segera dicabut. Sepeda motor yang sebelumnya diharamkan melewati Jl MH Thamrin pun kembali bisa melintas.

Agar tidak semrawut, Pemprov DKI memberikan ruang khusus bagi pengendara motor yang melintas. Di sebelah kiri jalan dijadikan jalur khusus sepeda motor. Marka jalan tersebut berlogo sepeda motor dengan latar berwarna kuning dan bertuliskan sepeda motor berwarna putih.

Namun, dari pantauan merdeka.com, tak semua pengendara motor tertib lewat jalur khusus itu. Ada juga yang melintas di jalur tengah.

Pasca sepeda motor kembali diperbolehkan lewat, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pemotor di kawasan Thamrin naik 35 persen. Data itu berasal dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Polda Metro Jaya pun akan menindak tegas para pemotor nakal.

"Kan disebutkan dari Dishub, dengan adanya pembebasan sepeda motor lewat Thamrin, itu meningkat 35 persen. Dari data Dinas Perhubungan kemarin," kata Kombes Halim Pagarra saat dihubungi merdeka.com, Selasa (30/1) kemarin.

Dia mengimbau agar pemotor melintas di jalur khusus sepeda motor yang telah disediakan yakni di sebelah kiri jalan. Sebab, jika tidak maka akan membahayakan.

Pihaknya menerjunkan sekitar 50 personel buat menjaga ketertiban pemotor. Selain itu juga dibentuk tim dari polisi wanita untuk mengawasi para pengendara.

"Ya Polwan-Polwan saya sudah saya buat tim. Besok lihat pagi hari kami ada tim cakra woman respon dengan cakra police respon. Ya kurang lebih 50-an dulu sementara di Thamrin, karena di situ markanya jelas, karena di tempat lain Sudirman belum jelas markanya," katanya. [dan]

http://www.merdeka.com/jakarta/mengintip-kebijakan-anies-sandi-yang-tak-sejalan-dengan-polisi.html



Original Post

Hari Ini, Ahok Jalani Sidang Cerai Perdana di PN Jakut

Media Online okezonecom
2018-01-31

JAKARTA \' Hari ini, Rabu (31/1/2018) bakal menjadi bersejarah bagi pasangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Veronika Tan. Sebab, tak pernah terbayangkan kalau mahligai rumah tangganya bakal berujung ke perceraian. Pasangan suami istri yang telah dikaruniai tiga anak itu akan menjalani sidang perceraian perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jootje Sampaleng mengatakan, pihaknya tak melakukan sebuah persiapan khusus untuk menggelar persidangan pertama mereka yang beragendakan mediasi perkara kasus perceraian. Kata dia, pihaknya mengimbau untuk Ahok hadir ke dalam persidangan, agar proses mediasi nanti dapat berjalan sebagaimana mestinya.

"Wajib mereka hadir (sidang mediasi), atau (sidang perkara) kuasa hukumnya atau yang bersangkutan hadir sendiri ya terserah dia kan," kata Jootje saat dihubungi wartawan, Rabu (31/1/2018).

 (Baca: )

Ia menambahkan, pihaknya belum bisa memastikan kalau mantan gubernur DKI Jakarta itu akan hadir dalam agenda sidang perceraian. Pihaknya pun belum mengetahui apakah Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok mengizinkan Ahok untuk menjalani sidang perceraian.

"Kita lihat saja besok hadir atau tidak," tutur dia.

Adik yang juga pengacara Ahok, Fifi Lety mengaku masih terngiang suasana persidangan yang pernah dijalani Ahok saat tersandung masalah penodaan agama. Dirinya tak membayangkan bakal kembali menjadi kuasa hukum dari mantan bupati Belitung Timur itu dengan kasus yang berbeda.

"Ini kayak dejavu saja, balik ke sidang tahun lalu. Hidup ini memang kalau tidak punya iman percaya paya Yesus Tuhan akan sulit dijalani," tulis Fifi dalam akus Instagramnya.

 (Baca juga: )

"Koko Ahok secara fisik di penjara , tetapi jiwanya bebas, Mungkin ada yang secara fisik bebas tetapi jiwanya justru terpenjara," imbuhnya.

Ketika Okezone hendak meminta konfirmasi kepada pengacara Ahok lainnya, yakni Josefina Agatha Syukur, ia tak menjawab telpon maupun SMS yang dilayangkan wartawan.

Sebagaimana diketahui, Ahok melayangkan gugatan perceraian terhadap Veronika dan memohon agar hak asuh ketiga anaknya diberikan kepada dia selaku ayah yang bertanggung jawab.

Pengacara Ahok, Josefina Agatha Syukur mengatakan, gugatan kliennya itu dilayangkan setelah melalui berbagai pertimbangan yang matang. "Kita tidak secara tiba-tiba, kan mesti lihat dulu secara hukumnya boleh atau tidak. Dibenarkan ada segala macam atau tidak," ujar Josefina.

Dia enggan mengungkapkan alasan memicu Ahok mengajukan cerai terhadap Veronika, termasuk soal adanya orang ketiga alias good friend. Josefina mengaku tak etis membeberkannya ke publik karena itu menyangkut privasi kliennya dan menjaga etikanya sebagai pengacara.

Tapi, dokumen diduga materi gugatan cerai diajukan Ahok beredar. Isinya di antaranya adalah "Bahwa penggugat (Ahok) telah melakukan segala macam upaya maksimal untuk merukunkan kembali rumah tangga yang retak tersebut dan hanya meminta satu hal agar tergugat (Veronica) berhenti berhubungan dengan laki-laki good friendnya tersebut."

Ahok sudah menggunakan mediator dari kalangan pendeta tapi tak berhasil, sehingga diajukanlah gugatan cerai sebagai jalan keluar.

(ulu)

http://index.okezone.com/read/2018/01/31/338/1852466/hari-ini-ahok-jalani-sidang-cerai-perdana-di-pn-jakut



Original Post

KPK Periksa Tujuh Saksi Kasus Suap Kebumen

Media Online rri.co.id
2018-01-31

KBRN, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa
tujuh orang saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap proyek di
Kabupaten Kebumen APBD Tahun 2016 dan penerimaan gratifikasi.

"Penyidik hari ini menjadwalkan pemeriksaan tujuh orang saksi
terkait tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Kebumen APBD
tahun 2016 dan penerimaan gratifikasi dengan tersangka tiga orang.
Pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Yogyakarta," kata Juru Bicara KPK
Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Adapun tiga tersangka itu antara lain Bupati Kebumen Muhamad Yahya
Fuad, Hojin Anshori dari unsur swasta, dan komisaris PT KAK Khayub
Muhamad Lutfi.

"Penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait proyek-proyek di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam APBD Kabupaten Kebumen
Tahun Anggaran 2016 dan dugaan penerimaan gratifikasi," ucap Febri.

Unsur saksi-saksi yang diperiksa itu antara lain dosen Sekolah
Tinggi Teknologi Muhammadiyah Kebumen, Direktur Utama PT Budi Jaya
Sejahtera, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Tahun 2016,
Kepala Pelaksana BPBD Kebumen Tahun 2016, dan unsur swasta lainnya.

Setelah terpilih dan dilantik sebagai Bupati Kebumen, Muhamad Yahya
Fuad diduga telah mengumpulkan sejumlah kontraktor yang merupakan
rekanan Pemkab Kebumen dan membagi-bagikan proyek pengadaan barang dan
jasa di lingkungan Kabupaten Kebumen.

Proyek yang dibagi-bagikan antara lain yang bersumber dari dana
alokasi khusus infrastruktur APBN 2016 sebesar Rp100 miliar, yaitu
kepada Khayub Muhamad Lutfi terkait proyek pembangunan RSUD Prembun
sebesar Rp16 miliar, kepada Hojin Anshori dan grup Trada proyek senilai
Rp40 miliar, dan kontraktor lainnya sebesar Rp20 miliar.

Diduga "fee" yang disepakati sebesar 5 sampai 7 persen dari nilai proyek.

Tersangka Muhamad Yahya Fuad diduga menerima dari "fee-fee" proyek
senilai total Rp2,3 miliar. Tersangka Hojin Anshori yang merupakan
rekanan Muhamad Yahya Fuad dan juga kontraktor di Pemkab Kebumen,
sebelumnya adalah anggota tim sukses Bupati Kebumen dan diduga yang
bertugas menerima "fee" proyek yang dikumpulkan oleh tersangka Khayub
Muhamad Lutfi.

Atas perbuatannya, Muhamad Yahya Fuad dan Hojin Anshori disangkakan
melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No.
31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Muhamad Yahya Fuad dan Hojin Anshori juga diduga secara
bersama-sama menerima gratifikasi yang berhubungan jabatannya dan yang
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Keduanya disangkakan melanggar pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)
ke-1.

Sedangkan, tersangka Khayub Muhamad Lutfi selaku komisaris PT KAK
diduga telah memberi atau menjanjikan sesuatu dengan maksud supaya
pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak
berbuat sesuatu dalam jabatannya atau karena berhubungan dengan
pengadaan barang dan jasa dana APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran
2016.

Atas perbuatannya, Khayub Muhamad Lutfi disangkakan melanggar
pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU
No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP. (Antara/AKS)

http://rri.co.id/post/berita/484965/nasional/kpk_periksa_tujuh_saksi_kasus_suap_kebumen.html



Original Post

Absen Diperiksa Soal Reklamasi, Sofyan Djalil Lagi Di Luar Negeri

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-01-31

RMOL. Polisi gagal memeriksa Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil. Sofyan sedianya diperiksa terkait kasus proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta, Senin (29/1).Informasi yang diperoleh redaksi, Sofyan tidak datang menghadap penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Metro Jaya karena sedang di Inggris. Dia berada di London untuk pernikahan putrinya.

Sofyan sudah tidak masuk kantor beberapa hari sebelum hari H perkawinan anaknya. Menurut informasi, Sofyan yang masuk kabinet dibawa oleh Wapres Jusuf Kalla, baru kembali ke tanah air pekan depan.

Staf Sofyan berinisial LCW ikut terbang ke London. Nama LCW disebut-sebut sudah disodorkan ke Presiden Jokowi untuk menjadi Sekjen Kementerian ATR/BPN, menggantikan M Noor Marzuki yang pensiun terhitung sejak 24 Januari lalu.

Polisi sendiri sudah menjadwal ulang pemeriksaan terhadap Sofyan. Kapala Humas Polda Kombes Argo Yuwono mengatakan, Sofyan akan diperiksa di kantor kementerian tempatnya bertugas.

Berdasarkan surat pemeriksaan yang beredar di wartawan, Sofyan diperiksa sebagai saksi.

Dalam surat itu dijelaskan Sofyan akan diminta keterangan dalam dugaan tindak pidana tidak melaksanakan kewajiban reklamasi yang diatur dalam Pasal 74 huruf b Juncto Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Selain itu juga berkaitan dengan tindak pidana Korupsi Menyalahgunakan Wewenang dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam surat yang ditandatangani Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan pada 24 Januari lalu itu, pemeriksaan Sofyan juga berkaitan dengan dugaan korupsi yang terjadi sekitar 2015 sampai dengan sekarang di Pantai Utara Jakarta.

Polisi menduga ada pelanggaran ketika penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) Pulau C dan D dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta. Selain itu, polisi menduga penetapan NJOP pada kedua pulau reklamasi itu tidak wajar karena hanya sebesar Rp 3,1 juta per meter persegi. (

http://hukum.rmol.co/read/2018/01/31/324816/Absen-Diperiksa-Soal-Reklamasi,-Sofyan-Djalil-Lagi-Di-Luar-Negeri-



Original Post

Kalah di Tingkat Banding, Kominfo Ajukan Kasasi Kasus Internux

Media Online kompascom
2018-01-31

JAKARTA, - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kominfo) tetap bersalah dalam kasus izin penggunaan frekuensi 30 Mhz di pita 2,3 GHz yang diajukan PTInternux (Bolt). Tak menyerah, pemerintah pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

"Kami sudah masukan memori kasasi. Tinggal menunggu panggilan MA," kata Komisioner Bidang Hukum Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Ketut Prihadi Kresna, Kamis (30/1/2018), di Kantor Kominfo, Jakarta.

Ketut mengatakan pemerintah sudah melakukan hal yang benar dan tidak menyalahi aturan. Adapun PT Internux melayangkan dua gugatan ke Kominfo.

Pertama, PT Internux menuding Kominfo lalai soal pengawasan dan pengendalian izin frekuensi 2,3 GHz. Menurut Internux, operator di frekuensi itu semestinya mengembangkan infrastruktur jaringan sehingga bisa diajak bekerja sama oleh perusahaan lain.

Padahal, Ketut mengatakan pemerintah tidak pernah menjanjikan hal tersebut. Tak ada aturan yang menjamin operator di zona tertentu bisa bekerja sama dengan operator di zona lain untuk menggelar jaringan secara nasional.

"Kalau ada kerja sama itu sifatnya B2B, tidak ada intervensi dari pemerintah," ia berujar.

Gugatan kedua, PTInternux mempermasalahkan soal izin spektrum 30 MHz di frekuensi 2,3 GHz yang diberikan Kominfo tanpa proses lelang ke PT Smart Telecom (Smartfren). Sebelumnya, Smartfren merupakan pemegang lisensi nasional di frekuensi 1,9 GHz.

Kominfo memberikan izin tersebut karena ada gangguan sinyal perangkat radio terhadap operator GSM yang memengaruhi jaringan Smartfren kala itu di frekuensi 1,9 GHz. Alhasil, Internux meminta hak yang sama dengan Smartfren di spektrum 2,3 GHz.

Ketut berdalih pemerintah sudah bertindak dengan prosedur yang benar. Ia menjabarkan ada dua mekanisme pemberian izin penggunaan frekuensi.

"Pertama, melalui seleksi kalau jumlah peminatnya lebih banyak dari ketersediaan. Misalnya yang tersedia satu yang minat sepuluh," ia menjelaskan.

"Kedua, nggak perlu seleksi kalau misalnya A punya alokasi di frekuensi A. Kemudian pemerintah punya rencana nanti akan pakai frekuensi A untuk urusan lain. Berarti operator A harus dipindahkan, dilihat tuh ke mana dipindahkannya. Nggak usah pakai seleksi tapi relokasi," ia menambahkan.

Besaran 30 Mhz yang diberikan ke Smartfren pun diklaim berdasarkan penghitungan khusus. Kominfo merujuk dari frekuensi yang dulu dimiliki Smartfren di pita 1,9 GHz.

"Nggak apple to apple kalau Internux mau minta yang sama juga," Ketut menuturkan.

Jika nanti Kominfo tetap kalah di tingkat kasasi, putusan MA sudah tak bisa lagi digugat alias bersifat "in kracht". Meski begitu, Ketut menilai pemerintah tetap tak bisa mengabulkan permintaan Internux.

"Kami lihat apakah tuntutan merekabisa dijalankan atau tidak. Internux minta 30 MHz di 2,3 GHz. Sekarang 2,3 GHz alokasinya cuma ada 100 MHz. 30 MHz dulu buat tender, 30 MHz untuk Smartfren, 30 MHz sudah dimenangkan Telkomsem, berarti tinggal 10 MHz untuk disimpan. Secara fakta sudah tidak ada jatah 30 MHz untuk Internux," ia mengungkapkan.

Di tingkat kasasi, kata Ketut, hal yang dipermasalahkan bukan lagi soal substansi kasus melainkan soal cara-cara hakim membuat putusan. Pemerintah mengindikasikan hakim kurang cermat.

"Kami melihat ada suatu persyaratan yang mungkin tidak diperhatikan ketika hakim memutuskan. Sekarang dokumen kasasinya sudah masuk, kami bahas dokumen itu sejak dua bulan lalu," ia mengungkapkan.

http://tekno.kompas.com/read/2018/01/31/07092827/kalah-di-tingkat-banding-kominfo-ajukan-kasasi-kasus-internux



Original Post

Rita Widyasari Bantah Miliki Helikopter Terkait TPPU

Media Online republika.co.id
2018-01-31

Helikopter tersebut adalah milik PT Bosowa yang diparkir di bandara.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari membantah memiliki helikopter terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang saat ini sedang ditangani KPK. "Itu punya Pak Erwin Aksa karena helinya parkir di tempat saya. Waktu saya diperiksa sebelumnya saya ditanyakan terkait TPPU itu termasuk heli tidak? Tidak, katanya karena orangnya Pak Erwin Aksa sudah disusuri bahwa itu bukan punya saya," kata Rita di gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/1) malam.



Menurut dia, helikopter tersebut adalah milik PT Bosowa. "Bosowa itu kalau parkir di Bandara itu bayar Rp 500 juta sebulan karena bapak saya punya helipad, makanya di parkir di tempat saya. Iya karena mereka menduga helinya ada di tempat itu, pasti diperiksa," ungkap Rita.



KPK telah menetapkan Rita Widyasari yang merupakan Bupati Kutai Kartanegara 2010-2015 dan 2016-2021 serta komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin sebagai tersangka TPPU. Rita Widyasari bersama-sama Khairudin diduga telah menerima dari sejumlah pihak baik dalam bentuk fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa APBD selama kurun masa jabatannya sebagai Bupati periode 2010-2015 dan 2016-2021.



Diduga Rita Widyasari dan Khairudin menguasai hasil tindak pidana korupsi dengan nilai sekitar Rp 436 miliar. Terhadap Rita Widyasari dan Khairudin disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.



Dalam penyidikan kasus itu, KPK juga telah menyita beberapa barang mewah milik Rita Widyasari yang diduga terkait dengan TPPU. Terdapat 36 tas yang disita dari berbagai merk seperti Channel, Prada, Bulgari, Hermes, Celine, dan lain-lain.



Selanjutnya, sepatu sebanyak 19 pasang dalam berbagai merk seperti Gucci, Louis Vuitton, Prada, Channel, Hermes, dan lain-lain. Kemudian 103 perhiasan emas dan berlian berupa kalung, gelang, cincin serta 32 jam tangan berbagai merk seperti Gucci, Tisot, Rolex, Richard Millie, Dior, dan lain-lain.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/01/31/p3ea60384-rita-widyasari-bantah-miliki-helikopter-terkait-tppu



Original Post

Rita Widyasari bantah miliki helikopter terkait TPPU

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-01-31

Jakarta (ANTARA News) - Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari membantah memiliki helikopter terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang saat ini sedang ditangani KPK.

"Itu punya Pak Erwin Aksa karena helinya parkir di tempat saya. Waktu saya diperiksa sebelumnya saya ditanyakan terkait TPPU itu termasuk heli tidak? Tidak katanya karena orangnya Pak Erwin Aksa sudah disusuri bahwa itu bukan punya saya," kata Rita di gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/1) malam.

Menurut dia, helikopter tersebut adalah milik dari PT Bosowa.

"Bosowa itu kalau parkir di Bandara itu bayar Rp500 juta sebulan karena bapak saya punya helipad makanya di parkir di tempat saya. Iya karena mereka menduga helinya ada di tempat itu, pasti diperiksa," ungkap Rita.

KPK telah menetapkan Rita Widyasari yang merupakan Bupati Kutai Kartanegara 2010-2015 dan 2016-2021 serta komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin sebagai tersangka TPPU.

Rita Widyasari bersama-sama Khairudin diduga telah menerima dari sejumlah pihak baik dalam bentuk fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa APBD selama kurun masa jabatannya sebagai Bupati periode 2010-2015 dan 2016-2021.

Diduga Rita Widyasari dan Khairudin menguasai hasil tindak pidana korupsi dengan nilai sekitar Rp436 miliar.

Terhadap Rita Widyasari dan Khairudin disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK juga telah menyita beberapa barang mewah milik Rita Widyasari yang diduga terkait dengan TPPU.

Terdapat 36 tas yang disita dari berbagai merk seperti Channel, Prada, Bulgari, Hermes, Celine, dan lain-lain.

Selanjutnya, sepatu sebanyak 19 pasang dalam berbagai merk seperti Gucci, Louis Vuitton, Prada, Channel, Hermes, dan lain-lain.

Kemudian 103 perhiasan emas dan berlian berupa kalung, gelang, cincin serta 32 jam tangan berbagai merk seperti Gucci, Tisot, Rolex, Richard Millie, Dior, dan lain-lain.

Pewarta: Benardy FerdiansyahEditor: MonalisaCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/681903/rita-widyasari-bantah-miliki-helikopter-terkait-tppu



Original Post

Media