KPK diawasi banyak instansi

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-02-02

Jakarta (ANTARA News) - Juri Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan lembaga antirasuah itu sudah diawasi banyak instansi.

"Sudah ada lembaga yang mengawasi KPK sebenarnya, termasuk DPR. Jadi, kami itu diawasi oleh banyak instansi," katanya di gedung KPK, Jakarta, Kamis menanggapi soal pembentukan Dewan Pengawas KPK dalam isi rancangan naskah rekomendasi Pansus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK.

Sebagai contoh, kata dia, instansi DPR mengawasi melalui fungsi rapat kerja dan kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh DPR.

"BPK juga melakukan pengawasan untuk audit keuangan dan publik juga melakukan pengawasan setiap hari," tuturnya.

Selain itu, kata Febri, seluruh yang dikerjakan oleh KPK terkait dengan proses peradilan itu juga diawasi melalui mekanisme peradilan.

"Contoh paling sederhana kalau ada kekeliruan-kekeliruan dalam proses penanganan perkara maka proses peradilan akan menguji itu. Untuk pokok perkara itu diuji sampai tiga tingkatan mulai dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tipikor kemudian banding sampai kasasi bahkan bisa sampai di peninjauan kembali," ujarnya.

Oleh karena itu, menurut dia, pengawasan terhadap KPK sebenarnya sudah lengkap dari berbagai unsur.

"Bahkan kalau ada dugaan pelanggaran etik sudah ada mekanisme semacam Dewan Etik. Jadi, Dewan Etik itu terdiri dari internal dan eksternal dan dominannya adalah dari eksternal. Seluruhnya itu dijalankan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK," ungkap Febri.

Sebelumnya, anggota Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK Masinton Pasaribu mengatakan naskah rancangan sementara yang dibuat panitia khusus itu, salah satunya merekomendasikan pembentukan Dewan Pengawas KPK, agar tidak terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugasnya.

"Agar KPK dalam melaksanakan tugas sehari-hari tidak terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan maka perlu dibentuk Dewan Pengawas," kata Pasaribu, di Jakarta, Kamis (1/2).

Dia mengatakan Dewan Pengawas KPK fungsinya bukan mengintervensi proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan KPK namun untuk memastikan agar pelaksanaan tugas KPK sesuai dengan koridor hukum.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan anggota Dewan Pengawas KPK diusulkan dari eksternal KPK seperti akademisi maupun unsur-unsur masyarakat.Pewarta: Benardy FerdiansyahEditor: Ruslan BurhaniCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/682539/kpk-diawasi-banyak-instansi



Original Post

Fredrich Menolak Disidangkan, KPK Tetap Siapkan Dakwaan

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-02-02

RMOL Mantan Pengacara Setya Novanto (Setnov), Fredrich Yunadi menolak untuk maju ke persidangan setelah KPK merampungkan berkas penyidikan dugaan menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi e-KTP.Jurubicara KPK Febri Diansyah menjelaskan penolakan Fredrich diketahui setelah penyidik KPK mendapatkan surat dari kuasa hukum Fredrich melalui pangawal tahanan.

Sejatinya Fredrich dijadwalkan penyidik untuk menandatangani pelimpahan tersangka, berkas, dan barang bukti ke penuntutan. Numun Fredrich menolak hadir dengan memberikan surat kepada pengawal tahanan.

Meski menyatakan penolakan terhadap pelimpahan berkas, Febri mengingatkan bahwa pelimpahan tahap dua tidak mensyaratkan persetujuan dari tersangka sehingga proses tetap dilakukan.

Keberatan Fredrich sambung Febri akan dituangkan dalam berita acara pelimpahan.

"Hari ini KPK melakukan pelimpahan tahap II terhadap tersangka FY (Fredrich Yunadi). Selanjutnya, KPK akan mempersiapkan dakwaan dan menyerahkan berkas ke pengadilan untuk menunggu proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta," ucap Febri di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (1/2).

Fredrich Yunadi ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta, Bimanesh Sutarjo. Keduanya ditetapkan tersangka terkait dugaan menghalangi proses penyidikan perkara korupsi e-KTP, dengan tersangka Setnov.

Diduga, ada skenario jahat yang dilakukan oleh Fredrich Yunadi dan Dokter Bimanesh untuk mengamankan Setnov pada saat mantan Ketua DPR RI tersebut menjadi buronan KPK atas kasus dugaan korupsi e-KTP yang menyeretnya.

Atas perbuatannya, Fredrich dan Bimaesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncho Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [nes]

http://hukum.rmol.co/read/2018/02/02/325119/Fredrich-Menolak-Disidangkan,-KPK-Tetap-Siapkan-Dakwaan-



Original Post

Lapas Sukamiskin Usulkan Nazaruddin Bebas Bersyarat

Media Online liputan6com
2018-02-02

Liputan6.com, Jakarta - Terpidana sejumlah kasus korupsi Muhammad Nazaruddin diusulkan mendapatkan pembebasan bersyarat oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Bandung, Jawa Barat.

Usulan itu baru disampaikan pihak Lapas kepada Direkorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS).

"Baru kita usulkan kok pembebasan bersyaratnya," ujar Kalapas Sukamiskin Dedi Handoko saat dikonfirmasi, Kamis 1 Februari 2018.

Dedi mengatakan, selain ke Dirjen PAS, usulan itu juga telah disampaikan langsung kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, sejak 23 Desember 2017. Menurut dia, usulan tersebut masih tahap pembahasan.

"Ya (pembebasan bersyarat diusulkan) ke Ditjen Pas dan juga ke Menteri Kumham," ucapnya.

Dedi mengatakan bahwa Nazaruddin telah memenuhi syarat administratif. Nazarudin, kata dia juga telah ditetapkan sebagai justice collaborator (JC) untuk dua kasus yang menjeratnya.

"Kalau saya lihat sudah memenuhi syarat administratif maupun subtantifnya. Dia punya (status) JC, justice collaborator. Kemudian pidana denda sudah dibayar," jelasnya.

Jika nantinya, Yasonna mengabulkan pengusulan bebas bersyarat tersebut, maka Nazarudin akan bebas pada tahun 2020. Dedi menuturkan selama menjalani masa hukuman, Nazaruddin telah mengantongi remisi sebanyak 28 bulan.

"Desember 2017 (menjalani 2/3 masa pidana) perhitungannya sampai dia bebas 31 Oktober 2023, itu dibagi dua berapa. Kurang lebih masih tiga tahun dia bebas. 2020-an lah nanti bebas," tutur Dedi.

Pembebasan bersyarat sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 ayat (1) huruf k tertulis,

"Yang dimaksud dengan pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan."

1 dari 2 halamanKasus Wisma AtletMantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin saat menjadi saksi sidang perkara proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (20/11). Nazaruddin bersaksi untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)Sebelumnya, Nazaruddin divonis terlibat dalam kasus suap wisma atlet SEA Games 2011 yang melibatkan mantan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah (DGI) Mohammad El Idris. Mantan Anggota DPR itu terbukti menerima suap sebesar Rp 4,6 miliar dari Idris.

Dalam kasus tersebut, Nazaruddin divonis 4 tahun 10 bulan penjara dan denda Rp 200 juta. Mahkamah Agung kemudian memperberat hukuman Nazaruddin, dari 4 tahun 10 bulan penjara dan denda Rp200 juta menjadi 7 tahun penjara dan Rp 300 juta.

Hal tersebut lantaran Nazaruddin terbukti memiliki andil membuat PT DGI menang lelang proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 dan Gedung Serba Guna Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Kasus kedua yang menjerat Nazaruddin adalah kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam kasus ini, dia divonis 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 1 tahun kurungan penjara.

Nazaruddin terbukti menerima gratifikasi dari PT DGI dan PT Nindya Karya untuk sejumlah proyek di bidang pendidikan dan kesehatan, yang jumlahnya mencapai Rp40,37 miliar.

Saksikan video pilihan di bawah ini

http://news.liputan6.com/read/3248887/lapas-sukamiskin-usulkan-nazaruddin-bebas-bersyarat



Original Post

Setnov Punya Alasan Seret Ganjar Pranowo ke Persidangan

Media Online jurnalnasional.com
2018-02-02

Ganjar Pranowo

Jakarta - Kubu Setya Novanto ingin Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dihadirkan jaksa KPK dalam persidangan. Pasalnya, nama politikus PDIP itu masuk dalam surat dakwaan Setya Novanto.

"Karena kalau beliau itu dihadirkan kan artinya beliau itu akan membuktikan nanti. Ada satu pragraf kalau saya tidak salah, ada keterangan pak Ganjar dari BAP (Berita Acara Pemeriksana) di dalam surat dakwaan," kata Maqdir Ismail di pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (1/2/2018) malam.

Menurut Maqdir, sangat janggal jika seseorang yang sudah diperiksa di KPK, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk kliennya, namun tidak dihadirkan dipersidangan untuk membuktikan kesaksiannya."Kalau pak Ganjar itu tidak dihadirkan berarti mereka itu tidak bisa mereka buktikan," tegas Maqdir.

Ganjar saat proyek e-KTP itu bergulir menjabat sebagai Pimpinan Komisi II DPR. Ganjar yang sebelumnya dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan dengan terdakwa Andi Narogong menyebut Novanto sempat meminta Novanto untuk tidak `galak-galak` terkait proyek e-KTP. Permintaan jangan galak-galak itu terjadi saat Novanto bertemu dengan Ganjar di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali.

"Itu keterangan di Bali kalau tidak salah," ujar Madir.

"Kami ingin itu diklarfikasi oleh pak Ganjar benar itu atau tidak, artinya kalau andai kata itu tidak benar, ucapan itu ucapan pak Novanto itu kalo saya tidak keliru ucapan pak Novanto pada pak Ganjar itu beliau bilang pak Ganjar jangan galak galak kan urusan KTP udah selesai artinya galak galak apanya gitu lho.Nah inikan seolah olah dari keterangan itu pak Novanto menghubungi sejumlah orang orang termasuk pak Ganjar mengenai proyek e-KTP ini," ditambahkan Maqdir.

Madir membantah upaya menghadirkan dan mengklarifikasi keterangan Ganjar dipersidangan ada muatan politis. Mengingat, Ganjar diketahui saat itu menjadi salah satu bakal calon Gubernur Jateng.

"Yang musti kita pertanyakan kenapa musti disebut urusan ucapan pak Ganjar di dalam BAP itu, yang memasukkan itu kan bukan kami tetapi penuntut umum KPK, mustinya ditanya pada mereka, kenapa mereka masukkan itu," ujar dia.

Dalam dakwaan untuk Novanto, sejumlah nama politikus termasuk Ganjar, hilang dalam daftar pihak yang diduga penikmat uang e-KTP. Padahal, dalam surat dakwaan terdakwa Irman dan Sugiharto, banyak nama-nama yang disebut kecipratan uang e-KTP. Termasuk salah satunya Ganjar yang disebut menerima uang sebesar USD520 ribu dari proyek e-KTP. Dalam berbagai kesempatan, Ganjar telah berulang kali membantah terlibat dan kecipratan uang terkait proyek e-KTP.

Menurut Maqdir, pihaknya juga akan mengkonfirmasi prihal ilangnya nama-nama yang hilang tersebut."Ya tentu coba nanti kita lihatlah persidangannya seperti apa," tandas Maqdir.

http://www.jurnas.com/artikel/28620/Setnov-Punya-Alasan-Seret-Ganjar-Pranowo-ke-Persidangan/



Original Post

Dalam Surat Pencegahan, KPK Tulis Status Zumi Zola Tersangka

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-02-02

RMOL Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menetapkan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai tersangka. Hal ini diketahui dalam surat pencegahan yang dilayangkan KPK kepada Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Ham.Kuat dugaan Zumi merupakan tersangka baru dalam kasus suap proses pengesahan anggaran APBD Pemprov Jambi tahun anggaran 2018. Sebab dalam surat tersebut KPK meminta Ditjen Imigrasi mencegah Zumi untuk bepergian ke luar negeri dengan alasan keterangan Zumi masih dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus suap proses pengesahan anggaran APBD Pemprov Jambi tahun anggaran 2018.

"Di situ (di surat pencegahan) tertulis (Zumi Zola) tersangka," ujar Kabag Humas dan TU Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Agung Sampurno saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (1/2).

Agung menambahkan surat tersebut telah diterima Ditjen Imigrasi Kemenkumham dari KPK pada Kamis, 25 Februari 2018 dengan periode pencegahan selama enam bulan kedepan.

Seperti diketahui dalam kasus kasus suap proses pengesahan anggaran APBD Pemprov Jambi tahun anggaran 2018, KPK telah menetapkan empat tersangka. Mereka adalah Anggota Komisi I DPRD Jambi dari fraksi Partai Amanat Nasional Supriono yang ditetapkan sebagai tersangka penerima.

Sementara tiga tersangka yang diduga sebagai pemberi adalah Erwan Malik selaku Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Arfan selaku Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan Saifuddin (SAI) selaku Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi.

Atas perbuatannya, Supriono terduga penerima disangka Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sementara untuk tiga terduga pemberi disangka Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. [nes]

http://hukum.rmol.co/read/2018/02/02/325126/Dalam-Surat-Pencegahan,-KPK-Tulis-Status-Zumi-Zola-Tersangka-



Original Post

Perlu Penguatan Kejaksaan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-2-2

Perlu Penguatan Kejaksaan

Fungsi central authority (otoritas pusatyang mewakili negara dalam urusan hukum bisa dialihkan dari Kemenkum dan HAM ke Kejaksaan Agung.

RlCHALDO Y HARIANDJA

nchaldo@medioindonesia. com

JAKSA Agung HM Prasetyo menilai penguatan lembaga kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan dibutuhkan demi mewujudkan prinsip negara hukum. "Hal itu penting agar tidak terjadi multitafsir kedudukan dan posisi kejaksaan, sekaligus mengukuhkan landasan pijak institusi kejaksaan di negara hukum," ungkapnya saat membuka Musyawarah Nasional Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, kemarin.

Untuk itu, menurut dia, ada dua opsi yang dapat mengakomodasi hal itu. Pertama, amendemen Bab IX UUD 1945 yang sebelumnya berjudul Kekuasaan Kehakiman menjadi Kekuasaan Peradilan, Kekuasaan peradilan bisa diatur dalam dua subbab, yaitu Kekuasaan Kehakiman yang mengatur kewenangan mengadili yang meliputi Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Subbab kedua, mengatur Kekuasaan Kejaksaan yang meliputi institusi kejaksaan dengan rincian tugas dan kewenangannya.

Opsi kedua, lanjutnya, pengaturan Kekuasaan Kejaksaan dalam bab tersendiri yang terpisah dari Kekuasaan Kehakiman yang saat ini diatur dalam Bab IX tersebut. Meskipun demikian, ia menyatakan dua opsi itu perlu dianalisis, dikaji, dan didalami secara konprehensif.

Lebih jauh, Prasetyo menilai perlu ada perhatian dalam menyikapi kewenangan central authority dalam penyelenggaraan mutual legal assistance (MLA) terkait kerja sama imbal balik masalah pidana antarnegara. Ia menilai kewenangan central authority di bawah Kemenkum dan HAM sudah tidak relevan lagi. "Karena (Kemenkum dan HAM ) tidak lagi memiliki tugas dan kewenangan yang secara langsung berhubungan dengan proses penegakan hukum," paparnya.

Untuk itu, diperlukan rumusan, formulasi, dan langkah perencanaan, apa yang harus ditempuh untuk menjadikan kejaksaan sebagai central authority penegakan hukum. "PJI kali ini perlu mengangkat permasalahan itu menjadi topik untuk

dibahas, ditindaklanjuti, dan diperjuangkan," pinta Prasetyo.

Kewenangan yudisial

Ketua PJI Noor Rachmad yang juga Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (JAM-Pidum), menjelaskan central authority merupakan otoritas pusat yang mewakili negara dalam hubungan timbal-balik dengan negara lain dalam urusan hukum. "Sekarang Kemenkum dan HAM itu bukan lagi sebagai lembaga yang melaksanakan penanganan hukum atau yudisial, melainkan hanya mengurus perihal perundang-undangan," tukas Noor.

Mengingat Kemenkum dan HAM sudah

tidak punya kewenangan yudisial, ketika ada komunikasi antarnegara, tidak langsung ditangani, tetapi meminta bantuan kejaksaan dan kepolisian. Hal itu akan

menambah panjang birokrasi. Karena itu,, lebih ideal bila langsung dilaksanakan oleh kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan di bidang penanganan hukum. Misalnya, masalah buron yang dicari di negara lain atau ketika mengejar harta di negara lain melalui MLA, Kemenkum dan HAM tidak bisa langsung bertindak.

"Ketika mau mengeksekusi, mereka tidak tahu persoalannya karena tidak terliabt dalam proses yudisial," ucap Noor. Akibatnya, sambung JAM-Pidum, kerap muncul pertanyaan perkara yang mana, caranya gimana, sejarahnya bagaimana? Pasti akan diarahkan ke kejaksaan atau kepolisian."

(P-3)





Original Post

LP Usul Nazaruddin Bebas Bersyarat

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-2-2

LP Usul Nazaruddin Bebas Bersyarat

LEMBAGA Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, mengusulkan pembebasan bersyarat untuk terpidana kasus korupsi, Muhammad Nazaruddin. Usulan itu baru disampaikan pihak LP kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS).

"Baru kita usulkan kok pembebasan bersyaratnya," kata Kepala LP Sukamiskin, Dedi Handoko, seperti dikutip Metrotvnews.com, kemarin.

Dedi mengatakan, selain ke Dirjen PAS, usulan itu disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Saat ini usulan tengah ditelaah.

Nazaruddin dikenai vonis dalam dua kasus korupsi berbeda. Nazar terbukti menerima suap Rp4,6 miliar dari PT Duta Graha Indah (DGI) agar perusahaan itu ditetapkan sebagai pemenang lelang proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 dan Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Dalam kasus itu, Mahkamah Agung memperberat hukuman Nazaruddin dari 4 tahun 10 bulan penjara dan denda Rp200

juta menjadi 7 tahun penjara dan Rp300 juta. Tak berhenti di situ, Nazaruddin kembali dikenai vonis pada 15 Juni 2016 dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang.

Ia dikenai hukuman 6 tahun penjara dan denda Rpl miliar subsider 1 tahun kurungan penjara.

Dalam kasus itu, Nazar terbukti menerima gratifikasi dari PT DGI dan PT Nindya Karya yang kemudian membeli saham PT Garuda Indonesia sekitar 2011 dengan menggunakan anak perusahaan Permai Group. Dengan demikian, total masa hukuman Nazaruddin dari dua kasus itu ialah 13 tahun penjara.

Namun, lantaran Nazaruddin sudah berstatus/ustice collaborator, dia kerap mendapat remisi. Terakhir, dalam rangka Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2017, masa tahanannya dipotong 5 bulan.

Juru bicaVa KPK Febri Dian-syah mengaku belum mengetahui usul pembebasan bersyarat untuk Nazaruddin. Meski begitu, ia menyebut pembinaan narapidana ialah kewenangan LP.

(P-l)





Original Post

Bupati Kukar Disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-2-2

Bupati Kukar Disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta

KOMISI Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas, barang bukti, serta dua tersangka ke penuntutan tahap ke dua dari kasus dugaan korupsi suap dan gratifikasi di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, kemarin.

"Hari ini (kemarin) dilakukan pelimpahan tahap kedua untuk Rita Widyasari Bupati Kutai Kartanegara nonaktif (RIW), tindak pidana korupsi suap terkait pemberian izin lokasi un-fuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, kepada PT SGP dan TPK menerima gratifikasi," terang Febri di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Selain Rita, pihak KPK juga melimpahkan tersangka untuk Khairudin, Komisaris PT Media Bangun Bersama (KHR), untuk tindak pidana korupsi diduga gratifikasi.

Tidak seperti biasanya, kedua tersangka itu tidak akan diberangkatkan ke Kutai Kertanegara karena sidang akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Sidang rencananya dilaksanakan di PN Tipikor Jakarta sehingga tidak dilakukan pemindahan tahanan. Saat ini, KHR ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam

Jaya Guntur dan RIW di Rumah Tahanan Gedung Penunjang KPK," terang Febri.

Dalam kasus tersebut, Rita diduga menerima hadiah atau janji sebesar Rp6 miliar terkait dengan proses peizinan PT SGP.

Untuk kasus dugaan gratifikasi. Rita dan Khairudin diduga secara bersama-sama menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban sejumlah Rp436 miliar.

Keduanya juga disangka-kan tindak pidana pencucian uang (TPPU), tapi KPK menyatakan pasal ini masih diproses dan akan dilaporkan secara terpisah.

Sejauh ini untuk perkara tersebut pihak KPK telah memeriksa sebanyak 117 saksi untuk kedua tersangka.

Unsur-unsur saksi itu di antaranya ialah Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Rutan Kelas II Manado, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Deputy General Manager Legal di PT Wulandari, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palu, Kepala Bagian Otonomi Daerah Kutai Timur, dan penasihat hukum, juga saksi-saksi lainnya.

(Dro/P-5)





Original Post

Praperadilan Fredrich Bisa Terhenti

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-2-2

Praperadilan Fredrich Bisa Terhenti

PROSES praperadilan tersangka kasus dugaan perbuatan merintangi penyidikan (obstruction of justice) terkait dengan kasus KTP-E, Fredrich Yunadi, terancam kandas di tengah jalan. Hal tersebut terjadi karena, kemarin, KPK telah melakukan pelimpahan berkas perkara tahap kedua ke penuntutan.

"Hari ini dilakukan penyerahan tersangka, berkas, dan barang bukti ke penuntutan tahap kedua," terang juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, kemarin.

Febri menambahkan, dalam proses tersebut. Fredrich sempat menolak dilakukannya pelimpahan berkas ke pengadilan. Penolakan tersebut ia lakukan dengan menuliskan surat dan memberikannya kepada bagian pengawalan di Rutan KPK.

Tersangka Fredrich memberikan surat melalui bagian pengawalan tahanan di KPK untuk disampaikan ke penyidik

karena menolak dilakukan rencana pelimpahan tahap kedua terhadap yang bersangkutan," ujar Febri.

Fredrich dikabarkan menolak datang ke Gedung KPK untuk melakukan proses pelimpahan berkas tersebut. Karena yang bersangkutan menolak datang memenuhi panggilan penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU), kedua pihak mendatangi Rutan KPK untuk melakukan proses selanjutnya.

Meski ada upaya penolakan, Febri menekankan proses pelimpahan berkas perkaranya tetap berjalan. Sebabnya, proses pelimpahan tahap kedua tersebut tidak mensyaratkan persetujuan tersangka.

"Proses tetap berjalan, keberatan dari Fredrich akan dituangkan dalam berita acara pelimpahan," terang Febri.

Sebagaimana diketahui, Fredrich saat ini sedang dalam proses pengajuan praperadilan di Pengadilan Negeri Ja-

karta Selatan. Rencananya, sidang kasus Fredrich akan dilakukan pada Senin (5/2).

Namun, jika dilihat dari perkembangan kasusnya yang sudah dilimpahkan ke tahap kedua di pengadilan tipikor, amat mungkin proses praperadilan tersebut tidak akan selesai hingga tahap keputusan akhir.

Sidang praperadilan tersebut akan batal demi hukum ketika proses perkara pokoknya di Pengadilan Negeri Tipikor sudah mulai berjalan terhitung sejak pembacaan dakwaan saat sidang perdana.

JPU KPK memiliki waktu maksimal 14 hari untuk menyusun dakwaan- dari kasus Fredrich dan menyerahkan prosesnya kepada Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Jadwal sidangnya akan ditentukan pihak PN Tipikor Jakarta setelah berkas perkaranya diserahkan.

(Dro/P-5)





Original Post

HOTMA BERSAKSI

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-2-2

HOTMA BERSAKSI

Pengacara Hotma

Sitompul berjabat

tangan dengan

terdakwa kasus korupsi

pengadaan KTP-E

Setya Novanto (kanan)

saat menjadi saksi di

Pengadilan Tipikor

Jakarta, kemarin.

Dalam sidang itu

jaksa menghadirkan

saksi, yaitu mantan

Ketua Komisi II DPR

Chairuman Harahap,

eks karyawan toko

jam, Marita, PNS Ditjen

Dukcapil Kemendagri

Fajar Kurniawan, dan

pengacara Hotma

Sitompul.

Ml/ RAMDANI





Original Post

Pemenang Tender Ditolak, SBY Bertindak

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-2-2

Pemenang Tender Ditolak, SBY Bertindak

Ketua majelis hakim pengadilan tipikor, Yanto, menjadi heran karena pemerintah menolak saran LKPP.

RlCHALDO Y HARIANDJA richaldo@mediaindonesia;com

PEMERINTAH bergeming atas rekomendasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dalam proyek pengadaan KTP elektronik (KTP-E). Padahal, LKPP sudah menyatakan megaproyek tersebut berpotensi merugikan negara.

Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Setya Budi Arijanta dalam persi-

dangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin, menyatakan dirinya sempat disidang dua kali di Kantor Wapres akibat rekomendasi yang diberikan. LKPP menilai proyek itu tidak layak sehingga harus dihentikan dalam proses lelangnya.

"(Saya lapor) ke PPK (pejabat pembuat komitmen) dan Dirjen (Dukcapil) waktu itu. Kami dipanggil rapat. Yang datang Kepala LKPP, tapi saya enggak hadir. Yang pimpin Ibu Sekjen (Kemendagri) menang-

gapi surat kita. Setelah itu, Kemendagri enggak libatin kita. Tahu-tahu jalan. Kita negur. Eh kamu minta didampingi kenapa enggak info ke kita sampai tahap mana sekarang. Terakhir tahu-tahu ditetapkan pemenang (tender)," ucap Setya Budi saat bersaksi untuk terdakwa Setya Novanto.

Setya Budi kemudian menjabarkan poin-poin permasalahan dalam proses lelang, di antaranya pengumuman 6 pokok item pekerjaan, padahal ada 9 pokok item.

Pemecahan paket yang diminta menjadi 9 bagian tetap dikerjakan dalam 1 proses pengerjaan, padahal pemecahan dilakukan agar ada persaingan usaha yang terjadi

dalam lelang. Dokumen lelang manual tidak sesuai dengan aturan LKPP.

Ketua majelis hakim, Yanto, menanggapi hal tersebut dengan heran. "Tapi tidak

dibatalkan (lelangnya). Tahu-tahu ada pemenangnya?" tanya hakim Yanto. Setya Budi membenarkan hal tersebut. "Iya, kemudian tidak ada, pemenangnya pun kita minta dibatalkan," terang Setya.

Ia mengatakan atas permintaan tersebut LKPP dilaporkan ke Presiden. "Terhadap pelaporan (ke Presiden) ada tanggapan?" tanya hakim Yanto.

Setya berkata dirinya dipanggil sidang atas laporan tersebut di Kantor Wapres.

"Waktu itu Deputi Wapres seingat saya waktu itu Pak Sofyan Djalil, terus ada deputi satu lagi, saya enggak hapal namanya, kemudian dihadiri oleh Kepala BPKP. Kebetulan yang disidang saya sama Pak

Kepala LKPP," terang Setya.

"Nah jawaban dari yang me-nyidang Saudara apa?" tanya Yanto lagi.

Setya mengatakan pada saat itu proyek KTP-E harus jalan terus. "Tapi kita mengundurkan diri. Kita enggak mau tanggung jawab. Tanggung sendiri, kita mengundurkan diri sebagai pendamping," ucapnya.

Instruksi presiden

Saat ditemui seusai sidang, Setya Budi menyatakan perintah untuk persidangan tersebut berdasarkan surat yang berasal dari presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, yang meminta Wapres Boediono untuk menyelesaikan

permasalahan KTP-E.

Boediono lantas menunjuk Sofyan Djalil yang pada saat itu menjabat sebagai Deputi Khusus Wapres untuk melakukan sidang.

"Tapi surat itu tidak boleh saya lihat, cuma diberi tahu intinya kami diminta datang karena ada permasalahan KTP-E," terang dia.

Pada saat itu, lanjut dia, Pemerintah melanjutkan proyek tersebut karena memang tidak boleh berhenti. "Ada kepentingan pemilu," tandasnya.

Di persidangan sebelumnya, mantan Mendagri Gamawan Fauzi pernah bercerita ke Boediono bahwa dirinya tak ingin menangani proyek KTP-E senilai RpS,9 triliun itu.

(P-4)





Original Post

RKUHP Ancam Demokrasi

Media Cetak Kompas Halaman 1
2018-2-2

RKUHP Ancam Demokrasi

Ketentuan tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden serta pemerintah yang telah dibatalkan oleh Mahkamah konstitusi kembali muncul dalam Rancangan Kitab Undang undang Hukum Pidana.

JAKARTA, KOMPAS-Sejumlah ketentuan yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi kembali muncul dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang kini dibahas Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah. Ini menunjukkan adanya ketidaktaatan terhadap konsep ketatanegaraan Indonesia dan adanya ancaman terhadap nilai-nilai demokrasi, khususnya kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Berdasarkan penelusuran Kompas, Kamis (1/2), ketentuan yang kembali muncul meski telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) itu adalah pasal mengenai penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden serta penghinaan terhadap pemerintah.

Dalam Rancangan Kitab Un-

dang-undang Hukum Pidana (RKUHP) versi 10 Januari 2018, aturan mengenai penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 262-264. Bunyi pasal itu tidak jauh berbeda dengan Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP yang sudah dibatalkan MK pada 2006.

Sebagai gambaran, Pasal 134 KUHP yang telah dibatalkan MK berbunyi, "Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden dan Wakil Presiden dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500."

Dalam Pasal 262 RKUHP disebutkan, "Setiap orang yang menyerang diri Presiden dan Wakil Presiden, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang

lebih berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun."

MK membatalkan pasal tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden karena ketentuan itu dinilai menegasikan prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, serta prinsip kepastian hukum. Dalam putusannya, MKjuga menegaskan, RUU KUHP tidak boleh lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan pasal yang sudah dibatalkan tersebut.

Pada 2007, MK juga membatalkan ketentuan tentang penghinaan kepada pemerintah, yaitu Pasal 107, Pasal 154, Pasal 155. Pasal 160, Pasal 161, Pasal 207, dan Pasal 208 KUHP. Alasan pembatalan ini sama dengan pasal penghinaan presiden, yaitu menghalangi kemerdekaan serta kebebasan berpendapat dan berekspresi

Namun, pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil pre-sfden, dalam draf RKUHP, muncul pada Pasal 284 dan 285 tentang penghinaan terhadap pemerintah.

Belum diputuskan

Anggota Panja RKUHP dari Fraksi PDI-P, Ichsan Soelistio, di Jakarta, kemarin, mengatakan, pasal tentang penghinaan terhadap presiden/wakil presiden dan pemerintah saat ini belum diputuskan oleh DPR dan pemerintah. Pasal-pasal itu baru akan dibahas dalam rapat kerja Panja RKUHP dengan Kementerian Hukum dan HAM, Senin (5/2) pekan depan.

Meski sudah dibatalkan oleh MK, menurut Ichsan, ketentuan tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden serta pemerintah harus tetap ada untuk menjaga marwah dan nama baik kepala negara dan pejabat negara. Mengkritik presiden dan pemerintah tetap diperbolehkan, tetapi harus dalam batasan tata krama tertentu.

"Harus dibedakan antara kebebasan berekspresi dengan penghinaan terhadap presiden dan pemerintah. Yang kami soroti adalah perlakuan menghina itu bukan sekadar siapa subyek-nya Lagi pula, apa kita mau presiden kita dihina?" katanya. Ia menambahkan, ketentuan tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden serta pemerintah akan masuk dalam delik aduan.

Ichsan meyakini itu tidak akan menjadi pasa] karet yang menghambat kebebasan berpendapat. Alasannya, definisi mengenai tin-

dakan penghinaan akan diperjelas dan diberi batasan secara mendetail serta mengacu pada putusan MK.

Anggota Panja RKUHP dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Syafii, menambahkan, salah satu batasan terkait tindakan penghinaan itu adalah pelaku tidak dipidana jika perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan umum, demi kebenaran, atau untuk pembelaan diri.

Mudzakkir, salah seorang anggota tim ahli perumus RKUHP dari pemerintan, menambahkan, dimasukkannya kembali norma-norma yang sebelumnya dibatalkan MK itu tidak berarti mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat Sebab, akan ada hal-hal khusus yang secara detail diatur dalam RKUHP yang baru.

Uji materi

Namun, Juru Bicara MK Fajar Laksono Soeroso mengatakan, legislasi yang bertentangan dengan putusan MK sama saja bertentangan dengan konstitusi. Sebagai pembuat regulasi, seharusnya pemerintah dan DPR memahami bahwa putusan MK harus dilaksanakan. "Tidak melaksanakan putusan pengadilan mencerminkan bahwa kita belum menjadi negara hukum seperti yang dikehendaki UUD 1945," katanya.

Dengan kondisi itu, menurut Fajar, amat terbuka kemungkinan norma-norma yang dimasukkan ke dalam RKUHP dibawa ke MK untuk dilakukan uji materi.

Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Ginting, menuturkan, upaya pemerintah dan DPR memasukkan kembali norma-norma yang inkonstitusional menunjukkan penyimpangan terhadap tujuan awal dari pembaruan KUHP.

"Pembaruan KUHP memiliki misi besar sebagai peletak dasar bangunan sistem hukum pidana nasional. Salah satu turunan dari tujuan besar tersebut adalah de-kolonisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, demokratisasi hukum pidana, dan penyesuaian terhadap perkembangan nasional ataupun internasional. Tujuan besar itu hanya dapat dicapai dengan membentuk KUHP yang berorientasi pada perlindungan hak warga negara," tutur Miko.

MK, ujar Miko, telah menyatakan norma penghinaan terhadap presiden/wapres dan pemerintah bertentangan dengan konstitusi. Artinya, norma-norma itu bertentangan dengan nilai-nilai demokratisasi dan perlindungan hak warga negara yang dijunjung tinggi di dalam konstitusi.

(AGE/REK)





Original Post

Suap Kemenhub Disetor Tunai ke Rekening Lain

Media Cetak Kompas Halaman 2
2018-2-2

Suap Kemenhub Disetor Tunai ke Rekening Lain

Penyetoran suap dari Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adi Putra Kurniawan, kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono dilaksanakan lewat sejumlah transaksi perbankan. Hal itu disampaikan anggota staf Sumber Daya Manusia Adhiguna Keruktama, Dewi Setiawati, yang menjadi saksi dalam sidang lanjutan suap dengan terdakwa Antonius terkait korupsi di Kementerian Perhubungan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (1/2). Menurut Dewi, uang suap ditarik dari bank menggunakan cek yang ditandatangani Direktur Adhiguna Keruktama David Gunawan dan disetor ke rekening Yongki Goldwing. Adi lalu mengirim uang dari rekening itu ke Antonius hingga total Rp 2,3 miliar.

(MDN)





Original Post

Sidang lanjutan

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-2-2

Sidang lanjutan

Kasus korupsi KTP elektronik dengan terdakwa mantan Ketua DPR Setya Novanto berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (1/2). Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Saksi yang hadir, antara lain (dari kiri ke kanan), Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setya Budi Arijanta, pengacara Hotma Sitompul, dan anggota DPR, Chairuman Harahap.

KOMPAS/ALIF ICHWAN





Original Post

Langkah Gamawan Salah

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-2-2

Langkah Gamawan Salah

Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dinilai salah saat melanjutkan proses lelang pengadaan KTP el yang bermasalah sejak awal. LKPP pun merekomendasikan agar lelang dibatalkan.

JAKARTA, KOMPAS-Selaku pengguna anggaran. Gamawan Fauzi yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri saat pengadaan kartu tanda penduduk elektronik berlangsung semestinya mengetahui permasalahan yang muncul sejak lelang berlangsung. Gamawan dapat dianggap bersalah jika tidak peduli dan membiarkan proyek berlanjut.

Soal kedudukan dan fungsi Mendagri dalam proyek KTP-el itu disampaikan Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta, yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan korupsi pengadaan KTP-el dengan terdakwa mantan Ketua DPR Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (1/2).

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang diubah dalam Perpres No 4/2015, menurut Setya, kewenangan menyetujui pemenang lelang untuk proyek pengadaan barang dan jasa di atas Rp 100 miliar berada di menteri. Oleh karena itu, pengadaan KTP-el yang memakan biaya hingga Rp 5,9 triliun pun harus melalui persetujuan menteri.

Saat Gamawan menetapkan Konsorsium Percetakan Negara RI sebagai pemenang lelang pengadaan KTP-el, lanjut Setya, proses lelang tengah berada pada masa sanggah banding. Sesuai perpres, proses lelang harus dihentikan saat sanggah banding berlangsung.

"Karena dia PA (pengguna anggaran), kalau dia menganggap dirinya tak tahu (proses lelang yang terjadi), dia salah. Yang jawab sanggah banding adalah menteri. Jadi, aneh kalau menteri tak tahu. Kan, dia yang menjawab sanggah. Ini jadi tak logis," ujar Setya menjelaskan.

Setya mengungkapkan, Ke-mendagri telah meminta LKPP untuk menjadi pendamping dalam lelang pengadaan KTP-el. Dari hasil pendampingan, LKPP

menemukan sejumlah permasalahan sejak proses awal hingga penetapan pemenang lelang.

Tak konsisten

Saat lelang dimulai, ditemukan dokumen yang diajukan menggunakan sistem e-procure-ment, lelang berlangsung dalam jaringan. Namun, sistem e-pro-curement itu hanya dilaksanakan hingga tahap penawaran, yakni April 2010. Setelah itu, lelang dilakukan secara manual. Selain itu, dari dokumen lelang juga ditemukan bahwa jumlah pekerjaan yang dicantumkan hanya lima Padahal, ada sembilan pekerjaan di pengadaan KTP-el.

Selain tak konsisten dalam penerapan sistem lelang, Setya menyampaikan, kriteria penilaian yang dimuat dalam dokumen lelang juga banyak yang kualitatif. Akibatnya, penilaiannya menjadi sangat subyektif. "Kami sudah

meminta agar kriteria penilaian yang digunakan itu diperbaiki, tetapi tetap tak diperbaiki (Ke-mendagri)," katanya.

LKPP, lanjutnya, juga telah menyarankan agar pengadaan KTP-el dibagi menjadi sembilan paket pekerjaan karena proyek pengadaan itu lumayan besar dan tak mungkin dilaksanakan satu konsorsium perusahaan. Pertimbangan lain, pekerjaannya juga tak hanya teknis, tetapi juga ada pendampingan yang tak cukup memadai dilaksanakan oleh perusahaan penyedia barang.

"Kami telah memberikan saran untuk membagi pekerjaan menjadi sembilan paket, tetapi itu tak diterima (Kemendagri) karena seluruh pekerjaan itu dianggap satu kesatuan. Padahal, dengan membagi pekerjaan, akan menjadi lebih memudahkan dan lebih kompetitif," tuturnya

Karena ditemukan banyak

permasalahan pada dokumen dan proses lelang, menurut Setya, LKPP pun menyarankan agar Kemendagri membatalkan lelang pengadaan KTP-el. Namun, Gamawan malah menyampaikan protes ke LKPP karena menganggap pendampingan LKPP hanya menghambat pengadaan KTP-el.

"Kami disurati dan dimarahi Mendagri bahwa sistem LKPP itu payah. Saya pun jelaskan, lha wong elo (kamu saja) enggak upload selanjutnya, kok," katanya.

Sesuai perpres, lelang yang dilakukan e-procurement harus dilaksanakan dalam jaringan. Jika prosesnya kemudian dilakukan secara manual, lelang itu gagal. Karena memberikan rekomendasi yang demikian, kata Setya, LKPP dilaporkan ke Presiden telah menghambat pengadaan KTP-el. LKPP pun dipanggil Deputi Wakil Presiden Sofyan Dja-

lil.

Menurut Setya, setelah mengikuti pemaparan LKPP, Sofyan pun mengakui pembagian pekerjaan menjadi sembilan paket itu sudah benar. Namun, hasil sidang yang dipimpin Sofyan memutuskan agar pengadaan KTP-el tetap dilanjutkan.

"Sejak itu, LKPP mundur sebagai pendamping (pengadaan KTP elektronik)," ujarnya Setelah mendengar penjelasan Setya, ketua majelis hakim, Yanto, lantas membandingkan keterangan Setya dengan pengakuan Gamawan di sidang sebelumnya Menurut Yanto, dalam persidangan pada Senin (29/1), Gamawan mengaku tak tahu-menahu terkait lelang pengadaan KTP-el. Sementara dari kesaksian Setya, lanjut Yanto, terbukti Gamawan telah diberi tahu LKPP ada sejumlah permasalahan dalam lelang tersebut.

(MDN)





Original Post

Yunadi Segera Diadili

Media Cetak Kompas Halaman 5
2018-2-2

Yunadi Segera Diadili

MERINTANGI PENYIDIKAN

JAKARTA, KOMPAS - Advokat Fredrich Yunadi, yang menjadi tersangka dalam perkara merintangi penyidikan dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atas nama terdakwa Setya Novanto, segera diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Berkas perkara Yunadi kini diserahkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kepada jaksa penuntut umum.

Juru Bicara KPK Febri Di-ansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/2), mengatakan, setelah itu, pihaknya segera mempersiapkan dakwaan dan menyerahkan berkasnya ke pengadilan sambil menunggu persidangan.

Namun, langkah pelimpahan berkas perkara Yunadi sempat tersendat Pasalnya, Yunadi, yang ditahan di Rumah Tahanan Jakarta Timur Cabang KPK, menolak. Bahkan, Yunadi mengirim surat kepada penyidik mengenai ketidaksediaannya itu. Penolakan tersebut berkaitan dengan proses praperadilan yang dilakukan awal pekan depan.

Setelah penolakan itu, penyidik dan jaksa penuntut umum sempat mendatangi Yunadi di ruang tahanannya untuk melanjutkan proses pelimpahan. Namun. KPK masih ditolak. Meski demikian, pelimpahan berkas tetap berjalan karena prosesnya tak mensyaratkan persetujuan tersangka. "Keberatan FY dituangkan di berita acara pelimpahan." ujar Fetjri.

Dengan pelimpahan itu, proses praperadilan di Pengadilan Ne-

geri Jakarta Selatan terancam gugur. Menurut rencana, penyerahan berkas ke Pengadilan Negeri Jaksel dilakukan pekan depan. Achmad Guntur dari Humas Pengadilan Negeri Jaksel mengatakan, kewenangan untuk menggugurkan perkara ada pada hakim. Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, saat berkas itu dilimpahkan, proses praperadilan Yunadi gugur.

Sementara itu, tersangka lain dalam perkara yang sama, yaitu dokter Rumah Sakit Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo, yang pernah merawat Novanto, masih menjalani pemeriksaan pada tahap penyidikan. Hingga kini, Febri menyatakan masih ada pemeriksaan yang perlu didalami.

Demikian pula untuk perkara merintangi penyidikan KTP elektronik atas nama Markus Nari, yang meminta Miryam S Haryani mencabut keterangannya. Walaupun sudah difinalisasi, prosesnya masih menunggu perkara pokok karena Markus juga menjadi salah satu tersangka.

(IAN)





Original Post

Pilkada dan Banalitas Intoleransi

Media Cetak Kompas Halaman 7
2018-2-2

Pilkada dan Banalitas Intoleransi

Halili

U jaran dan ekspresi intoleransi berbasis sentimen keagamaan dalam gelaran politik tidak dipandang sebagai tabu-alih-alih kejahatan elektoral-dalam praktik politik kita Masih sangat minim upaya sistemik untuk membangun politik elektoral yang steril dari instrumentasi sentimen keagamaan provokatif untuk kepentingan pengumpulan suara, yang berdampak pula bagi eks-klusi sosial anak bangsa yang berjumlah sedikit.

Mekanisme untuk menagih akuntabilitas sosial dari kampanye dan marketing politik absen. Intensi untuk mendekon-struksi banalitas intoleransi dari jagat politik nyaris nihil.

Hari-hari ini, beberapa ketua umum partai politik mulai memainkan isu agama untuk menghimpun impresi publik. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, seperti diberitakan beberapa media, mulai mengusik sentimen keagamaan di ranah publik dengan isu "kriminalisasi ulama". Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, yang juga Ketua MPR, mengusik sentimen keagamaan publik dengan menunggangi isu LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transjender).

Pelajaran buruk

Pilkada Jakarta merupakan contoh puncak dan pelajaran buruk dari banalitas intoleransi dalam kontestasi elektoral, di mana sentimen keagamaan digunakan untuk memenangkan pertarungan politik dengan ancaman, intimidasi, dan bahkan persekusi. Kampanye pilkada lebih banyak disesaki dengan pengafiran, pemunafikan, penolakan menshalatkan jenazah warga yang memiliki preferensi berbeda, dan praktik intoleransi lainnya, daripada kontestasi gagasan dan program kerja.

Jakarta bukan misal tunggal. Dua tahun sebelum itu, di Aceh Singkil, pilkada serentak diwarnai dengan tragedi pembakaran gereja HKI sebagai alat permainan politik kekuasaan menjelang pilkada serentak 2017. Teuku Kemal Fasya CMemperbaiki Keberagaman Singkil", Kompas, 19/10/2015) menjelaskan, mobilisasi sentimen massa untuk melakukan pembakaran gereja sebenarnya sudah dilakukan secara terbuka beberapa hari sebelum kejadian. Hanya saja,

aparat keamanan dan pemerintah setempat tidak mengambil tindakan responsif yang memadai. Sangat kuat kesan adanya upaya kapitalisasi situasi konfliktual kasus gereja tak berizin untuk kepentingan politik elite lokal. Di satu sisi, elite lokal tertentu memanfaatkannya untuk meraup suara mayoritas, di sisi lain untuk merebut simpati . minoritas dengan janji-janji perlindungan di masa-masa mendatang.

Pola serupa juga penulis temukan di Aceh Singkil pada Pilkada 2012. Ketika terjadi penyegelan besar-besaran atas 20 gereja dan undung-undung oleh pemerintah setempat, elite politik lokal ikut bermain. Mereka tak secara serius berniat merencanakan resolusi secara permanen atas gesekan sosial yang terjadi. Sebaliknya, mereka malah melakukan politisasi sentimen keagamaan yang memicu reproduksi konflik keagamaan dalam skala mengkhawatirkan untuk kepentingan jangka pendek elektoral.

Cara pandang yang sama juga dapat kita gunakan untuk menjelaskan mengapa polemik pendirian rumah ibadah di Kota Bogor dan Kabupaten Bekasi, yaitu GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia, tidak kunjung berpihak pada minoritas. GKI Yasmin sudah memenangi gugatan PTUN, hingga inkracht di tingkat peninjauan kembali (PK) MA pada 2009. HKBP juga memenangi perkara di tingkat yang sama sejak 2011.

Namun, hingga kini mereka belum bisa menikmati hak fundamentalnya untuk beribadah di rumah ibadah sendiri yang sudah memiliki kekuatan hukum kuat dan mengikat. Politisasi di daerah setempat mengangkangi putusan hukum MA. Elite politik di kedua daerah itu terus mengakomodasi aspirasi intoleran dari mereka yang mengklaim merepresentasikan mayoritas demi politik elektoral lima tahunan.

Pendekatan politiko-yuridis

Dalam konteks pilkada, banalitas intoleransi sudah seharusnya diperangi dengan keseriusan untuk melaksanakan agenda-agenda politiko-yuridis dalam menyelesaikan persoalan akibat berbagai ekspresi intoleransi secara retrospektif, ak-

tual, dan prospektif. Terhadap persoalan-persoalan terdahulu yang terus berdampak pada restriksi hak-hak minoritas saat ini, lebih banyak dibutuhkan pendekatan politik dari pemerintah, khususnya pemerintah pusat Warga negara dari kelompok minoritas yang jadi korban politisasi sentimen keagamaan di tingkat lokal harus segera mendapat rehabilitasi hak, restitusi, dan kompensasi di bawah penanganan langsung pemerintah pusat, mengingat bidang agama pada dasarnya merupakan kewenangan pusat

Di ranah aktual dan prospektif, dibutuhkan pendekatan politik dan yuridis sekaligus untuk memastikan bahwa politik elektoral tidak melonggarkan ikatan kebangsaan dengan mendiskriminasi dan mengeksklusi mereka yang dari sisi kuantitas suara elektoral sedikit Regulasi pemilu dan pilkada sebenarnya sudah mengatur larangan penggunaan isu-isu SARA (suku, agama, ras, antar-golongan). Namun, di level eksekusi, peraturan tersebut belum efektif.

Dalam konteks itu, kita layak mengapresiasi inisiatif Kepolisian Negara RI untuk membentuk Satgas Anti-SARA. Satgas ini dibentuk dalam rangka pilkada untuk memberikan prosedur legal bagi pencegahan dan penindakan atas tindakan politisi-politisi karbitan, tim kampanye, dan pendukungnya yang meletakkan politik kekuasaan di atas politik kebangsaan melalui instrumentasi strategi-strategi machiavellis yang memecah belah bangsa demi kepentingan pemenangan kompetisi dalam pilkada Optimalisasi kerja-kerja legal dan sinergi kepolisian, KPU, Bawaslu, dan kejaksaan diharapkan akan mengurangi politisasi intoleransi.

Di atas itu semua, kita tentu harus meletakkan harapan di pundak para politisi agar mereka tak menggunakan populisme agama sebagai instrumen kontestasi yang nyata-nyata mengingkari politik kebangsaan yang diletakkan dan diteladan-kan oleh para pendiri negara-bangsa Provokasi-provokasi intoleran yang membelah warga berdasarkan latar belakang keagamaan dan menciptakan eks-klusi sosial kepada warga minoritas nyata-nyata potret keti-dakberadaban politik yang harus segera disudahi.

Halili





Original Post

KPK Serahkan Fredrich ke Jaksa Penuntut

Media Cetak Koran Tempo Halaman 2
2018-2-2

KPK Serahkan Fredrich ke Jaksa Penuntut

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan Fredrich Yunadi. tersangka kasus menghalangi proses penyidikan megakorupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), kepada jaksa penuntut kemarin. Fredrich disangka melakukan upaya penghalangan itu saat menjadi kuasa hukum tersangka Setya Novanto.

"Berkasnya sudah dilimpahkan ke penuntut dan segera disidangkan," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah. di kantor KPK kemarin.

Fredrich ditetapkan sebagai tersangka per 10 Januari lalu. Dia dituding sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung ataupun tidak langsung penyidikan perkara e-KTP dengan tersangka Setya Novanto.

KPK juga menetapkan dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo, sebagai tersangka kasus yang sama. Keduanya dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Febri mengungkapkan, tersangka sempat menyurati KPK untuk menolak pelimpahan tahap kedua kemarin. Namun, kata Febri, dalam prosedur pelimpahan, persetujuan tersangka tidak dibutuhkan. Febri menjelaskan, Fredrich akan disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Karena sidang berlangsung di PN Tipikor Jakarta Pusat, penahanan tidak dipindahkan, tetap di rumah tahanan gedung penunjang KPK.

Sebelumnya, kuasa hukum Fredrich, Sapriyanto Refa, menyatakan keinginan agar sidang praperadilan kliennya segera digelar. Gugatan praperadilan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 24 Januari lalu.

M TAUFIQ / LANI DIANA





Original Post

Polisi Rebut Pemeriksaan Korupsi Reklamasi

Media Cetak Media Indonesia Halaman 21
2018-2-2

Polisi Rebut Pemeriksaan Korupsi Reklamasi

PENYIDIK Polda Metro Jaya meminta keterangan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara sebagai saksi atas dugaan korupsi proyek pembangunan reklamasi Pulau Teluk Jakarta, Rabu (31/1).

"Pemeriksaan untuk menggali informasi penerbitan sertifikat sesuai aturan atau tidak," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan, penyidik kepolisian tengah menelusuri seluruh prosedur dan persyaratan penerbitan sertifikat hak guna bangunan proyek reklamasi pulau di Teluk Jakarta.

Polisi juga menyelidiki penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) Pulau C dan Pulau D yang terindikasi

tidak normal. "Apakah yang bersangkutan ikut rapat atau tidak dan bagaimana menentukan NJOP dan lainnya," ujar Argo.

Selain para pegawai BPN itu, polisi memeriksa Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah. Penyidik Polda Metro Jaya ingin mendalami proyek pembangunan akses jalan pulau hasil reklamasi Teluk Jakarta.

"Masih sesuai dengan yob description-nya karena yang namanya reklamasi itu ada urusannya atau berkaitan dengan perhubungan. Di situ ada pembangunan jalan, ada akses," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Adi Deriyan di Jakarta, kemarin.

Polisi meminta keterangan Andri sebagai saksi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi proyek reklamasi

Teluk Jakarta, Senin (29/1).

Adi menjelaskan, pemeriksaan Kadishub DKI Jakarta itu terkait dengan pembangunan akses jalan dari daratan menuju pulau hasil reklamasi. Sejauh ini penyidik kepolisian menyatakan pemeriksaan Andri cukup, tapi pemanggilan kembali akan diagendakan jika keterangan tambahan dibutuhkan.

Sebelumnya, pada awal Januari, polisi juga telah memeriksa tiga saksi, yakni Kepala Bidang Peraturan BPRD DKI Jakarta, Kepala Bidang Perencanaan BPRD DKI Jakarta, dan staf BPRD Penjaringan Jakarta Utara. Dari keterangan mereka, anggota Polda Metro Jaya meningkatkan status laporan perkara proyek pulau hasil reklamasi dari penyelidikan ke penyidikan.

Berdasarkan hasil

gelar perkara, penyidik mengindikasikan di proyek reklamasi Pulau C dan D terjadi penyelewengan anggaran negara.

Dugaan penyelewengan anggaran negara itu ada di NJOP Pulau C dan D yang ditetapkan DPRD DKI senilai Rp3,l juta per meter, tapi realisasinya mencapai kisaran Rp25 juta per meter hingga Rp30 juta per meter.

Terkait dengan penetapan NJOP itu, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menduga telah terjadi tindak pidana korupsi pada proyek reklamasi pulau tersebut.

Penyidik Polda Metro Jaya juga mengagendakan pemeriksaan Sofyan Djalil sebagai saksi pada Senin (29/1) lalu. Namun, Sofyan tidak memenuhi panggilan itu dengan alasan sedang sibuk.

(Sru/Ant/J-1)





Original Post

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT Nome1028/pdt g/2017/Pn sby

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 2
2018-2-2

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT Nome1028/pdt g/2017/Pn sby

PENGADILAN TIPIKOR / NIAGA / HAM HUBUNGAN INDUSTRIAL /TIPIKOR SURABAYA

IKLAN





Original Post

Proyek E-KTP Bermasalah sejak Awal

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 3
2018-2-2

Proyek E-KTP Bermasalah sejak Awal

LKPP Sebut Gamawan Bersikeras Lanjutkan Proyek

JAKARTA Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) mengungkapkan bahwa proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri (Ke-mendagri) sudah bermasalah sejak awal.

Hal itu diungkapkan Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Setya Budi Arijanta saat bersaksi dalam kasus dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa mantan Ketua DPR Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin.

Menurut Setya Budi, LKPP memangpemahmenerima surat dari Kemendagri yang meminta LKPP memberikan pendampingan dalam proyek pengadaan e-KTP. Surat tersebut diterima LKPP sekitar Februari 2011. Ke-mudianKetuaLKPPsaatituAgus Rahardjo (kini Ketua KPK) meneken surat keputusan pembentukan tim untuk pendampingan padaMaret2Qll.

Dalam surat tersebut tertulis Setya sebagai ketua tim. Dalam proses perjalanannya, menurut Setya, LKPP menemukan berbagai penyimpangan dalam proyek e-KTP yang dilakukan panitia tender pengadaan bentukan Kemendagri. Beberapa masalah yang ditemukan LKPP antara lain Kemendagri hanya menggunakan sistem pengada-anon/ineditahappengumuman

lelang. Sementara di tahap pengadaannya dilakukan secara manual.

Harga perkiraan sementara (HPS) yangdibuattim Kemendagri juga tidak melibatkan LKPP. Selama proses pendampingan tersebut, tim LKPP juga mene-mukanbahwabanyakpelanggar-anyangsangatberpotensimeru-gikan keuangan negara.

Akhirnya LKPP yang dipimpin Agus Rahardjo ketikaitume-neken surat rekomendasi agar paket e-KTP dipecah menjadi 9, bukan disatukan, bahkan harus dihentikan. Dalam rekomendasi tersebut juga LKPP meminta mundur jika proyek e-KTP tetap diteruskan dan LKPP tidak akan bertanggungjawabkalauterjadi kerugian negara. Surat dan rekomendasi tersebut lantas dikirimkan LKPP ke Mendagri saat itu, Gamawan Fauzi.

"Kami (tim pendamping dari LKPP) dimarahin Mendagri. Katanya sistem kalian (LKPP) payah. Menurut kami, (LKPP) ini (proyek e-KTP) susah dibenahi. Karena pihak ketiganya sudah terlalu banyak," ungkap

Setya di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Permasalahan e-KTP, lanjutnya, saat itu rupanya mendapat perhatian media massa. Pemberitaan tentang hal tersebut bahkan demikian masif. Perbedaan pendapat antara LKPP dengan Kemendagri juga menjadi sajian berita. Seingat Setya, atas permasalahan tersebut, Gamawan Fauzi melaporkan perihal ini kepada presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Waktu itu Pak Menteri lapor ke Presiden untuk diselesaikan perbedaan pendapat karena hanya LKPP saja yang menyatakan e-KTP bermasalah. Kenapa hanya LKPP? Karena yang mengetahui pengadaan hanyakami. Kalau yang lain kan enggakpaham,"ujamya.

Setya melanjutkan, beberapa saat berselang, LKPP dipanggil dan diundanguntukhadir dalam rapat di Kantor Wakil Presiden. Rapat tersebut dipimpin Sofyan Djalil. Dalam rapat hadir beberapa pejabat Kemendagri, yakni Gamawan Fauzi, Irman (terdakwa divonis 7 tahun penjara), Sugiharto (terdakwa divonis 5 tahun), serta Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saat itu Mardiasmo. Dari unsur LKPP ada Sertya dan Agus Rahardjo.

Dalam pertemuan itu Sofyan selaku pimpinan rapat menanyakan kenapa hanya LKPP yang berbeda pendapat. Sofyan

lantas meminta BPKP sebagai penengah. LKPP pun menyampaikan bahwa semua data penelitian atas proyek e-KTP sudah diberikan ke KPK untuk disita. "PakSofyanDjalilyangmemim-pin rapat minta supaya tidak ribut-ribut di media soal e-KTP. Akhirnya dalam rapat disimpulkan tetap dilanjutkan proyek e-KTP. Waktu itu alasannya karena e-KTP dibutuhkan untuk Pemilu 2014. Akhirnya tetap dilanjutkan. Padahal kami meno-lak,"ungkapnya.

Selepas itu ada rapat lanjut-

an dengan Kemendagri. Kemendagri kemudian mengantongi rekomendasi dari BPKP. Kemendagri, begitu juga Gamawan Fauzi, tetap bersikeras melanjutkan proyek e-KTP. Pertimbangan yang sama disodorkan Gamawan, yakni e-KTP dibutuhkan untuk Pemilu 2014. LKPP, lanjut Setya, tetap bergeming. LKPP tetap menolak proyek dilanjutkan. Kalau tetap dilanjutkan, jika ada kerugian negara LKPP tidak akantertang-gungjawab.

Selain Setya Budi Arijanta,

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK juga menghadirkan Hotma Sitompoel selaku kuasa hukum Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tan-nos dan selaku kuasa hukum Kemendagri saat itu.

Hotma Sitompoel mengatakan, Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra (anggota konsorsium pemenang tender proyek e-KTP, konsorsium Perum PNRI) Paulus Tannos memang pernah menyampaikan keluhan kepadanya mengenai proyek e-KTP. Khususnya chip yang su-

dah dibeli, tetapi tidakbisadigu-nakan dalam proyek e-KTP. Paulus juga menyampaikan bahwa proyek e-KTP sebagai proyek milik Setya Novanto.

"Siapa yang tahu soal e-KTP, dia (Paulus) bilang, ketuanya itu Pak Setya Novanto. Kenal eng-gak?Sayabilang,sayakenalbaik. Itu teman saya. Lalu, dia minta, kalau bertemu tolong ditanyakan, beliau (Novanto) tahu enggak," ungkapHotma.Atasperta-nyaan tersebut, saat itu Novanto mengaku tidak mengetahui.

sabir Ialuhu





Original Post

Oknum Kades Bogor Kena OTT Suap Pengurusan Tanah

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 11
2018-2-2

Oknum Kades Bogor Kena OTT Suap Pengurusan Tanah

BOGOR Oknum kepala desa (Kades) di Kabupaten Bogor berinisial MS, 58, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh petugas Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bogor di salah satu rumah makan di kawasan Sentul, Bogor, kemarin. Dalam penangkapan itu, petugas mengamankan barang bukti uangsebesar Rp20juta.

Kapolres Bogor AKBP AM Dicky Pastika Gading menyebutkan, OTT tersebut bermula dari laporan masyarakat bahwa akan ada transaksi suap pengurusan dokumen pembelian sebidang tanah seluas 470 meter persegi melalui pelaku yang menjabat sebagai kepala desa.

"Korban sebelumnya telah menyerahkan Rp210 juta secara bertahap kepada pelaku

untuk biaya pembelian tanah, termasuk biaya pengurusan surat-suratnya. Namun, pelaku kembali meminta tambahan biaya sebesar Rp20 juta, untuk biaya pengurusan surat-surat dengan alasan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah naik sehingga memengaruhi kenaikan biaya pengurusan surat-surat tersebut," katanya.

Padahal, berdasarkan keterangan dari pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bogor, tak ada kenaikan NJOP di wilayah tersebut. "Maka, kemudian disepakati akan ada pertemuan di rumah makan antara korban dan pelaku untuk pembayaran uang yang diminta sebesar Rp20 juta itu," katanya.

Saat korban menyerahkan uang yang diminta pelaku, pe-

tugas langsung melakukan penangkapan dan pelaku tak bisa mengelak. "Pelaku langsung kami amankan setelah tertangkap tangan menerima uang dalam amplop sebesar Rp20 juta," jelasnya.

Kasat Reskrim Pokes Bogor AKP Bimantoro Kurniawan menjelaskan, modus operandi pelaku selaku pejabat desa dalam kasus ini kapasitasnya sebagai mediator di dalam pengurusan jual beli tanah di wilayah Gunung Putri antara pemilik lahanberinisialH.

"Saksi selaku pihak pembeli, sempat melakukan negosiasi harga dengan pelaku dalam menentukan semua biaya, termasuk mengurus surat-surat tersebut. Tanpa persetujuan dengan pemilik lahan, bahkan pelaku tidak pernah mempertemukan

pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan agar dapat keuntungan yang besar dari nilai transaksijualtanahitu,"ka tanya.

Pihaknya menyita sejumlah barangbukti, di antaranya uang tunai Rp20 juta, 1 kalkulator, dan kendaraan roda empat Merek Suzuki /GC415V APV DLX MT, F1273 H, warna abu-abu metalik 2016 berikut kunci dan STNK kendaraan.

"Kami juga menyita dua buah buku C Desa Gunung Putri 1 buah buku kuitansi dan 1 central processor unit (CPU) komputer. Sementara dari korban kamijuga menyita 5 lembar slip bukti transfer total sebesar Rp210 juta, 2 lembar catatan rincian biaya transaksi jual beli tanah, dan berkas surat-surat tanah,"ka tanya.

haryudi





Original Post

Driver Taksi Online Gugat Permenhub

Media Cetak Jawa Pos Halaman 1
2018-2-2

Driver Taksi Online Gugat Permenhub

Ajukan Uji Materiil ke Mahkamah Agung

SURABAYA Perwakilan para driver taksi online akhirnya menggugat Permenhub No 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek ke Mahkamah Agung (MA). Didampingi kuasa hukum Muhammad Sholeh, sekitar 100 driver kemarin nglurug Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sejak pukul 11.00

Total ada sembilan pasal yang diajukan dalam permohonan uji materiil. Yakni, pasal 27,28, 38,39,40,48,65,72, dan 80. "Isi pasal itu sudah diatur oleh Permenhub No 26 Tahun 2017 yang sudah dibatalkan MA," tegas Sholeh.

Dalam peraturan yang baru, para dnVer diwajibkan memiliki SIM A umum. Sholeh melanjutkan, persyaratan lain seperti kewajiban memasang stiker dari dishub, uji kir, bergabung dalam koperasi, hingga nama driver yang harus sama dengan pemilik STNK dirasa membebani.

" Para driver ini nggak didukung sebagai usaha kecil," katanya.

Daniel Lukas Rorong, wakil driver taksi online, mengungkapkan, aturan yang paling tak masuk akal adalah penempelan stiker. Menurut dia, aturan itu akan mempertajam gesekan antara pengemudi taksi konvensional dan taksi online. "Kalau

ada apa-apa di jalan, siapa yang tanggungjawab?" keluhnya.

Rahmatullah Riyadilain, driver taksi online, beranggapan aturan uji kir tidak masuk akal. Sebab, para driver menggunakan mobil baru. Belum lagi jika ada stiker atau cat huruf dan angka khas uji kir. "Lha ini kan mobil pribadi juga, bukan angkutan umum sepenuhnya," ungkap pria 38 tahun itu.

Sholeh berharap gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya oleh MA. Dia secara resmi mendapatkan nomor surat 01.P/ HUM/2018/PN.Sby sekitar pukul 16.00. "Semoga sore ini (kemarin) segera dikirim dan sampai ke MA," ujarnya.

Sementara itu, Kemenhub menyatakan tetap konsisten melakukan tindakan simpatik kepada para pengemudi taksi online yang belum melengkapi persyaratan. "Sejak diterbitkannya permenhub, kami telah memberikan waktu kepada mereka untuk melengkapi persyaratan

untuk menjadi pengemudi angkutan sewa khusus," ungkap Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi di kantornya kemarin. Tindakan awal yang dilakukan adalah operasi simpatik. Kegiatan itu hanya memberikan teguran bagi pengemudi yang belum melengkapi persyaratan.

Operasi simpatik tersebut bertujuan memberikan teguran dan merupakan salah satu bentuk sosialisasi kepada para pengemudi agar segera melengkapi persyaratan. "Kami bersama dengan kepolisian melakukan operasi simpatik. Nanti kami siapkan lembaran berupa checklist yang isinya syarat apa saja yang harus dipenuhi para pengemudi," katanya.

Operasi simpatik dilakukan satu bulan. Setelah itu dilakukan evaluasi untuk menentukan langkah apa yang akan diambil pihak Kemenhub. Termasuk hal-hal teknis seperti pemasangan stiker dan uji kir yang kerap dikeluhkan pengemudi taksi

daring itu.

Kemarin juga ada massa yang datang ke kantor Kemenhub di Ialan Merdeka Barat. Massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Transportasi Nasional Indonesia tersebut menyampaikan aspirasinya di depan kantor Kemenhub.

Kata Budi, mereka menyampaikan aspirasi dukungannya kepada pemerintah yang sudah mengeluarkan permenhub. Selain itu, Budi menjelaskan bahwa massa yang sebagian besar driver online tersebut meminta Kemenhub menjembatani mereka dengan pihak-pihak yang terkait untuk bisa menjalankan usaha itu. Misalnya dengan operator, kepolisian, dan Kemenkominfo.

"Mereka juga menyadari, untuk menjalankan usaha ini, ada peran dari pihak lain. Mereka meminta kami membantu menghubungi kementerian/Iembaga lain untuk menjembatani mereka," ujar Budi.

(lynAnir/c9/c5/oki)





Original Post

SIDANG NOVANTO

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-2-2

SIDANG NOVANTO

Mantan ketua komisi II DPR RI Chaeruman Harahap memberikan keterangan dalam sidang lanjutan untuk terdakwa kasus korupsi pengadaan KTP elektronik Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (1/21. Sidang lanjutan beragendakan keterangan saksi pengacara Hotma Sitompul, mantan anggota DPR Chaeruman Harahap, pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP] Setya Budi Arijanta, pegawai Ditjen Dukcapil Kemdagri Fajar Kurniawan, dan mantan karyawan toko jam Maritha.

IMAN FIRMANSYAH/REPUBLIKA





Original Post

16 Pegawai Kementerian PUPR Diperiksa

Media Cetak Kompas Halaman 21
2018-2-2

16 Pegawai Kementerian PUPR Diperiksa

PROGRAM SEJUTA RUMAH

JAYAPURA, KOMPAS - Polisi memeriksa 16 pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait proyek pembangunan 135 unit rumah tipe 36 di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, tahun 2016. Proyek senilai Rp 36 miliar ini merupakan bagian dari Program Sejuta Rumah Presiden Joko Widodo.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar Edi Swasono di Jayapura, Kamis (1/2), mengatakan, 16 saksi tersebut memiliki sejumlah peran dalam proyek di daerah Onggari dan Sota, Merauke itu. Pegawai-pegawai tersebut, antara lain, berperan sebagai kuasa pengguna anggaran, bendahara, panitia lelang, dan pejabat pembuat komitmen kerja.

Pembangunan rumah tipe 36 di Kampung Onggari, Distrik Ma-lind, sebanyak 70 unit, sedangkan di Distrik Sota 65 unit Baru 40 warga yang tinggal di rumah-rumah di Onggari. Sementara nimah di Sota belum ditempati warga karena belum dilengkapi sejumlah fasihtas umum.

Dalam dokumen kontrak kerja, jangka waktu pengerjaan proyek ini selama 90 hari, yang dimulai sejak Oktober hingga Desember 2016. Namun, dari temuan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, proyek ini belum selesai

Tim kami telah memeriksa 16 saksi, Kamis ini, di Jakarta Sementara kontraktor dari PT Ba-nua Waerano dan PT Algimar juga telah diperiksa," kata Edi

Ia mengatakan, ada temuan pengerjaan oleh subkontraktor

dalam proyek pembangunan 135 unit rumah di Onggari dan Sota Padahal, hanya kontraktor selaku pemenang tender yang dapat mengerjakan proyek ini.

"Diduga, banyak pihak subkontraktor yang terlibat di proyek ini. Ketika mereka tak mendapat anggaran dari kontraktor selaku pemenang tender, pembangunan rumah dihentikan. Padahal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) telah mencairkan seluruh dana proyek itu," kata Edi.

Robi Mahuse (40), salah seorang warga Onggari yang dihubungi dari Jayapura, mengungkapkan, ia belum menempati rumah tersebut "Kami berharap segera menempati rumah yang disediakan pemerintah pusat melalui program sejuta rumah. Sebab, warga selama ini menempati rumah nonpermanen dengan dinding kayu dan atap dari ilalang," kata Robi.

Ketika dikonfirmasi di Jakarta, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR R Endra Saleh Atmawidjaja membenarkan adanya 16 pegawai kementerian tersebut yang sedang dimintai keterangan oleh polisi "Kasus sedang ditangani Polda Papua Tahapannya masih penyelidikan," kata Endra.

Disesalkan

Anggota DPRD Provinsi Papua, Thomas Sondegau, sangat menyesalkan munculnya dugaan pelanggaran hukum dalam pembangunan rumah tipe 36 di Merauke. Hal itu ironis, karena Program Sejuta Rumah sangat

penting untuk memberikan rumah layak huni bagi masyarakat kalangan bawah.

"Kami sangat mengapresiasi hadirnya program ini di tanah Papua Seharusnya, kementerian terkait bisa memantau proses pembangunan rumah di lapangan, bukan menyalurkan dana saja," kata Thomas.

Ia menyatakan DPRD Papua akan menerjunkan tim untuk melihat lokasi pembangunan 135 rumah di Onggari dan Sota "Tim ini akan melihat kendala-kendala yang menghambat pembangunan rumah di dua titik tersebut Kami juga akan berdiskusi dengan warga setempat" ujarnya.

Legislator asal Kabupaten Intan Jaya ini pun berharap polisi tidak menerapkan "tebang pilih" jika ditemukan unsur tindak pidana korupsi dalam kasus ini

Sebelumnya, dalam pemberitaan di kompas.id, 9 Oktober 2017, Direktur PT Bambapuang Perkasa Amrullah Amir telah melapor ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua terkait terhentinya proyek itu.

Amrullah mengatakan, PT Bambapuang Perkasa selaku pihak subkontraktor ditunjuk PT Banua Rano dan Kementerian PUPR mengerjakan pembangunan 70 unit rumah di Onggari sejak 27 Juli 2016.

"Dalam dokumen kontrak, seharusnya proyek pembangunan 70 unit rumah tersebut diselesaikan selama 90 hari, atau Desember 2016, dengan nilai anggaran Rp 12,8 miliar. Ternyata hingga kini proyek itu belum selesai karena masalah dana" kata Amrullah.

(FLO/NAD)





Original Post

Tersingkir karena Revitalisasi Pasar

Media Cetak Koran Tempo Halaman 27
2018-2-2

Tersingkir karena Revitalisasi Pasar

Dua alat berat tampak bekerja menggaruk tanah di sebidang lahan di Jalan Bendungan Hilir Raya. Posisinya tepat di sebelah bangunan sementara Pasar Bendungan Hilir.

Pemandangan im hanya terlihat dan atas jembatan penyeberangan di Jalan Sudirman. Berdiri di dekatnya, kita akan terhalang pagar seng tinggi. Hanya ada satu sisi yang terbuka untuk pintu. Di sana tertanam papan berisi informasi Parkir mobil dalam proyek.

Di seberang lahan ini, pemandangan yang sama juga terlihat. Pagar tinggi menutupi sebidang lahan hingga ujung trotoar. Di depannya masih terjuntai pagar dari tali sebagai pembatas bagi pejalan kaki.

Di atas lahan di lokasi-lokasi itu rencananya berdiri pusat belanja baru yang modem, Benhil Center. Lokasi ini pula yang menjadi asal puluhan pedagang kaki lima yang kini berusaha mencari tempat baru di trotoar Jalan Sudirman. Pemerintah jangan pilih kasih, (pedagang kaki lima) Tanah Abang dikasih satu jalan. Kami enggak," kata Ramad, seorang di antara pedagang eks Pasar Benhil.

Dulu, Lurah Bendungan Hilir, Gatra Pratama, mengatakan Ramad dkk adalah penghuni kavling 36, di seberang Pasar Benhil. Ada 40 toko di sana yang harus dikosongkan yang merupakan dampak dari revitalisasi pasar tersebut pada akhir Agustus 2015. Tanah di kavling itu memang milik pemenntah DKI.

Para pedagang itu sempat menggugat PD Pasar Jaya pada 2014. Di pengadilan pertama menang, tapi pengadilan banding dan kasasi memenangkan perusahaan daerah Jakarta itu.

Kemarin, ruko-ruko itu tak lagi berbekas. Lahannya diproyeksi menjadi bagian dari pembangunan Benhil Center setinggi 45 lantai. Tujuh lantai pertama diproyeksikan untuk pasar tradisional. Sisanya, 14 lantai, untuk perhotelan dan lainnya perkantoran. Benhil Center rencananya juga terkoneksi dengan jalur moda angkutan massal dan cepat, MRT, yang akan selesai pada 2019.

INGE KLARA





Original Post

Tiga Kepala Desa Terjerat Kasus Pidana

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 14
2018-2-2

Tiga Kepala Desa Terjerat Kasus Pidana

CIBINONG, (PR).-

Setidaknya ada tiga kepala desa (Ji Kabupaten Bogor terjerat kasus pidana pada awal 2018. Terakhir, Kepolisian Resor Bogor menangkap seorang kepala desa atas dugaan pungutan liar (pungli) pada proses administrasi pembelian tanah di wilayah Gunung Putri.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor Deni Ardiana menyatakan, akan memberhentikan mereka untuk sementara dari jabatannya. "Pemberhentian sementara setelah ada keterangan dari kepolisian atau kejaksaan terkait dengan status hukum mereka dalam kasusnya," katanya, Kamis (1/2/2018).

Selama periode kepemimpinan Bupati Bogor Nurhayanti, terdapat tujuh kepala desa yang tersangkut kasus serupa. Deni menyebutkan, salah seorang kepala desa telah diberhentikan secara permanen setelah ada keputusan pengadilan yang menyatakannya bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum.

Selama 2017, Deni juga menyebutkan tiga kepala desa lain yang diberhentikan sementara setelah dijadikan tersangka kasus penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Mereka adalah Kepala Desa Su-kaharja Kecamatan Ciomas, Kepala Desa Banjarbaru Kecamatan Ciawi, dan Kepala Desa Hambalang Kecamatan Citeureup.

Sementara tiga kasus di awal 2018 antara lain kasus proyek infrastruktur fiktif di Desa Tamansari, Kecamatan Tamansari, korupsi dana bantuan rumah tidak layak huni di Desa Batutulis, Kecamatan Nanggung, dan terakhir pungutan liar pengurusan administrasi tanah di wilayah Gunung Putri.

Dari ketujuh kasus itu, Deni mengakui tiga kasus di antaranya berkaitan dengan korupsi dana bantuan rutilahu. "Kami menghormati proses hukum yang berlaku, tidak bisa memutuskan mereka bersalah kalau putusan pengadilan tidak menyatakan itu," katanya.

Sementara itu, Kepala Polres Bogor Andi M Dicky Pastika menggelar konferensi pers terkait dengan operasi tangkap tangan terhadap oknum kepala desa di Kabupaten Bogor. Ia menduga pelaku mempersulit korban yang akan mengurus administrasi pembelian tanah di wilayah Gunung Putri dengan meminta uang sejumlah Rp 20 juta.

"Kepala desa berinisial M itu mengklaim tanah yang akan dibeli korban bukan milik A, tapi bergeser ke B. Di situlah pelaku mengaku bisa mengurusnya seakan-akan mempersulit," kata Dicky.

(Hilmi Abdul Halim)***





Original Post

Kemunculan "Wisanggeni" dalam Proyek E-KTP

Media Online kompascom
2018-02-02

JAKARTA, - Jagad pewayangan khas tanah Jawa memang banyak menginspirasi. Beragam tokoh dengan karakter dan sifat yang menonjol dalam dunia pewayangan, seringkali cocok jika digambarkan dengan kehidupan sehari-hari.

Tak terkecuali dengan tokohWisanggeni. Dalam cerita Mahabharata versi pujangga Jawa, Wisanggeni merupakan tokoh istimewa.

Putra Arjuna dari seorang bidadari bernama Batari Dresanala, putri Batara Brama, ini digambarkan sebagai pemberani, tegas dalam bersikap, serta memiliki kesaktian luar biasa.

Karakter Wisanggeni adalah mungkak kromo, atau tidak menggunakan bahasa yang halus ketika bicara dengan siapapun. Wisanggeni juga punya kemampuan weruh sadurungin winarah, atau mampu melihat hal-hal yang belum terjadi.

Karakter ksatria Wisanggeni seolah muncul dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (1/2/2018). Wisanggeni kini terwujud dalam diri Setya Budi Arijanta, pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Penggambaran itu dikatakan oleh Yanto, ketua majelis hakim yang memimpin persidangan untuk terdakwa mantan Ketua DPR, Setya Novanto.

"Berarti, saksi ini kalau dalam dunia pewayangan itu jadi Wisanggeni, tahu yang belum terjadi," kata Yanto.

Dejavu E-KTP

Ucapan Yanto itu bukan tanpa sebab. Sekitar empat sampai lima tahun lalu, Setya Budi sudah mengetahui bahwa proyek nasional pengadaan e-KTP bakal menjadi skandal megakorupsi.

Setya Budi yang pernah ditugaskan mendampingi proses lelang proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri pada 2011, sudah bisa meramalkan terjadinya kerugian negara. Tak main-main, surat dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencantumkan jumlah kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun.

Angka yang lebih dari setengah nilai proyek itu diduga berasal dari mark up (penggelembungan) harga barang dan jasa.

Setya Budi mengatakan bahwa lembaganya telah meminta Gamawan Fauzi selaku Menteri Dalam Negeri untuk menghentikan proses lelang dalam proyek pengadaan e-KTP.

Namun, Gamawan menolak menghentikan proses lelang. Kemendagri tidak mengikuti saran yang dikeluarkan LKPP melalui surat resmi, untuk menghentikan proyek yang diduga bermasalah.

/ABBA GABRILLIN Mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/10/2017).Setya Budi menemukan fakta bahwa Kemendagri hanya menggunakan sistem informasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) pada tahap penawaran. Sementara, proses lanjutan lainnya dilakukan secara manual.

Bukannya mengikuti saran, Gamawan malah balik menyalahkan LKPP. Menurut Setya Budi, Gamawan justru menilai sistem LKPP yang buruk.

Menurut Setya Budi, pemenang lelang sudah ditetapkan dan menandatangani kontrak ketika masih ada proses sanggah banding. Hal itu di luar aturan pemerintah soal pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, Kemendagri tetap menggabungkan paket pekerjaan pengadaan 9 item dalam proyek e-KTP. Padahal, LKPP menyarankan agar masing-masing paket pekerjaan dilakukan terpisah.

Perbedaan pendapat LKPP dan Kemendagri itu sempat menjadi pembahasan di Kantor Wakil Presiden. Saat itu, Setya Budi tetap pada rekomendasi awal bahwa proyek harus dihentikan.

Namun, Deputi di Kantor Wapres, Sofyan Djalil meminta agar LKPP dan Kemendagri tidak berselisih di media soal masalah dalam proyek pengadaan e-KTP. Sofyan meminta proyek tetap dilaksanakan.

Menurut Setya Budi, pada akhirnya LKPP menarik diri dari pendampingan, karena rekomendasi tidak dijalankan. LKPP sudah menduga masalah akan terjadi.

Kepada hakim, Setya Budi memastikan bahwa prediksinya soal kasuskorupsi e-KTP bukan sekadar tebakan. Apalagi, ada kaitannya dengan hal-hal magis.

Menurut dia, ramalan itu didasarkan atas perhitungan yang matang dan disesuaikan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, LKPP, menurut Setya Budi, telah berpengalaman dalam pendampingan proses lelang pengadaan barang dan jasa.

"Kalau kami tidak dituruti, biasanya bertemunya di sini, di pengadilan," kata Setya Budi.

Kompas TV Menurut Setya Budi, kala itu ia dan Agus Rahardjo yang saat itu menjabat sebagai Ketua LKPP sempat dipanggil dan disidang oleh mantan staf Wapres Sofyan Djalil.

http://nasional.kompas.com/read/2018/02/02/06112091/kemunculan-wisanggeni-dalam-proyek-e-ktp



Original Post

Kasus E-KTP Melebar Sampai Kantor Wapres

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2018-2-2

Kasus E-KTP Melebar Sampai Kantor Wapres

AGUS RAHARDJO 2 KALI DISIDANG SOFYAN

SIDANG lanjutan kasus e-KTP kian melebar sampai ke kantor wapres. Pejabat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Setya Budi Arijanta mengungkap, eks Kepala LKPP Agus Rahardjo pernah disidang Sofyan Djalil di kantor Wapres Boediono, saat proyek itu berjalan. Agus yang kini menjabat Ketua KPK disidang lantaran dianggap menghalang-halangi proyek e-KTP.

Setya Budi, Direktur Penanganan dan Permasalahan Hukum LKPP bersaksi dalam persidangan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor, kemarin. Setya Budi yang menggunakan kemeja merah bersaksi usai politikus Golkar Chairu-man Harahap dan advokat Hotma Sitompul. Dia menuturkan, awalnya Kemendagri meminta LKPP mela-

kukan pendampingan. Dirinya ditunjuk menjadi ketua bersama 5 pegawai lainnya.

Dalam perjalanannya, tim LKPP menemukan sejumlah masalah pelaksanaan proyek e-KTP. Ada beberapa pelanggaran terhadap Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. "Pokok pertama, secara pengumuman, waktu itu ada 9 item pekerjaan. Tapi yang diumumkan cuma 5 atau 6," tutur Seta Budi. Kemudian, LKPP menilai, tim panitia lelang tidak konsisten karena dokumen lelang masih manual, bukan elektronik. Padahal, Kemendagri menerapkan sistem lelang secara e-procurement untuk proyek e-KTP. "Banci itu, aturannya harus pakai e-procurement.

Elektronik tapi dokumennya manual. Jadi kita sarankan Harusnya kalau kamu masih mau manual, ya manual. Jangan e-procurement," tegas dia.

Selain itu, dokumen tersebut dibuat berdasarkan penilaian kualitatif. Padahal sesuai arahan presiden, dokumen seharusnya berdasarkan penilaian kuantitatif. Dokumen kualitatif, evaluasinya akan bersifat subjektif. "Kita minta itu diperbaiki, tapi tak diperbaiki," imbuhnya. Beberapa kali LKPP tak diundang Kemendagri pada saat pembahasan. Bahkan, pada saat proses aan-wijzing atau proses penjelasan dalam sebuah tender, LKPP diundang bebe-rapajam sebelum acara. Undangannya pun cuma selembar. "Nggak sopan," tegas Setya Budi yang membeberkan kesaksiannya dengan sangat pede.

Meskipun tidak sopan, dia akhirnya mengirimkan anggota untuk memantau proses pembahasan tersebut.

Lantaran sejumlah permasalahan itu,

LKPP pun melayangkan surat kepada Kemendagri, meminta proyek dihentikan. Namun, Mendagri Gamawan Fauzi, justru mencak-mencak. "Katanya, sistem kalian payah," ujar Setya Budi menirukan ucapan Gamawan. Kemendagri pun tetap menjalankan proyek e-KTP. Proyek tersebut tiba-tiba sudah masuk dalam pengumuman pemenang lelang. Dia pun menyurati pihak Kemendagri, yakni Irman selaku Dirjen Dukcapil dan Sugiharto selaku pejabat pembuat komitmen, meminta dibatalkan. Namun, mereka malah dilaporkan Kemendagri kepada Presiden saat itu, SBY. "Katanya kami menghambat program e-KTP," selorohnya

Menindaklanjutinya, Presiden SBY menugaskan Wapres Boediono menengahi LKPP dan Kemendagri. Buntutnya, Setya Budi dan Kepala LKPP saat itu, Agus Rahardjo "disidang" di kantor Wapres Boediono. Rapat dipimpin Sofyan Djalil yang menurut Setya Budi saat itu menjabat sebagai staf Wapres. Di sana, LKPP berupaya membeberkan dasar hukum mengapa proyek harus dibatalkan. "Bahkan, kita

kan sudah kirim lima kali peringatan." Namun, ujung-ujungnya, pihak wapres memutuskan tetap melanjutkan proyek e-KTP. Alasannya, e-KTP dibutuhkan untuk Pemilu. Selain itu, Sofyan Djalil meminta LKPP tak ribut-ribut di media. "Pokoknya gini, sudah ini perkara, diam semua diam nggak boleh ngomong di media," ungkap Setya Budi. Tak terima dengan keputusan itu, LKPP memutuskan mundur. "Karena tidak nurut ya kami mengundurkan diri sebagai pendamping," selorohnya.

"Dan proyek e-KTP jalan terus?" tanya hakim Yanto. "Tetap jalan terus," jawab Setya Budi. "Artinya peringatan atau nasihat saudara sudah disampaikan tapi Kemendagri tetap jalan terus. Jadi sekarang seperti ini. Lalu anda komentar bagaimana?" tanya hakim Yanto. "Saya merasa, saya yang menang, kan?" jawab Setya Budi sambil tertawa.

Dia mengaku sudah memprediksi proyek itu akan bermasalah di kemudian hari. Dan keyakinannya, terbukti. "Kalian nggak nurul saya sih, saya kasih rekomendasi ngeyel banget," ujarnya, gemas. "Kalau tidak dituruti bia-

sanya ketemunya di Tipikor sini. Dan sepuluh kasus besar terbukti. Ini data, pengalaman." Mendengar pernyataan Setya Budi, hakim Yanto pun nyeletuk, "Saudara kayak paranormal aja." Gerrr, pengunjung sidang tertawa.

Hakim pun mengumpamakan Setya Budi dengan tokoh wayang yang bisa tahu apa yang akan terjadi, Wisanggeni. Mendengarnya, Setya Budi hanya tertawa. Dia juga sempat menceritakan pengalamannya diperiksa oleh auditor BPK lantaran dugaan penyimpangan proyek e-KTP itu. Kepada auditor BPK, Setya Budi mengatakan bahwa LKPP tetap merekomendasikan agar proyek dihentikan. "Dia (auditor BPK) bilang, Wah aku enggak berani Pak bikin rekomendasi begini, takut nabrak tembok besar," ungkapnya.

Jaksa dan majelis hakim sempat menanyakan apa maksud istilah "tembok besar" yang disebut auditor BPK tersebut. Namun, Setya Budi tidak mengetahui maksud istilah itu. "Mereka mengatakan itu, tapi tidak menjelaskan siapa," tandasnya yang bersaksi seiama dua jam.

okt





Original Post

BOM WAKTU PEMILU 2019

Media Cetak Republika Halaman SU18
2018-2-2

BOM WAKTU PEMILU 2019

Hasil Pemilu 2019 bisa didelegitimasi oleh verifikasi partai yang nilai inkonstitusional.

Pemilu 2019 masih lima belas bulan lagi. Namun, kualitas proses dan hasil Pemilu 2019 sudah mulai mencemaskan banyak kalangan. Betapa tidak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai memulai dengan start bermasalah, yang berpotensi menjadi bom waktu yang meledak di ujung perjalanan sta demokrasi.

Start bermasalah tersebut adalah pada verifikasi partai peserta Pemilu 2019. Betapa tidak, dalam kegiatan serius pertama dalam tahapan, program, dan jadwal penyelenggaran Pemilu 2019 tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait verifikasi partai diabaikan, sedangkan aturan main lainnya yang sudah baik malah diutak-atik.

Walhasil, prosedur pemilu pun menjadi terkesan unpredictable. Padahal, prosedur

yang predictable alias terukur, merupakan salah satu indikator penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Profesionalitas dan kema-dirian KPU pun mulai dipertanyakan sebagian kalangan

Lantas, seperti apa sesungguhnya persoalan yang kini sedang terjadi, dan seberapa serius dampaknya? Mari kita periksa.

Mengabaikan putusan MK

KPU dinilai telah secara terang benderang mengabaikan Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 yang mewajibkan verifikasi faktual kepengurusan partai politik sampai dengan tingkat kecamatan. Padahal, kewajiban tersebut tertera secara eksplisit dalam pertimbangan hukum nomor 3.13.7 poin keempat dalam Putusan MK.

Di sana dikatakan, Peraturan KPU (PKPU) terkait verifikasi faktual partai harus mengatur secara lengkap mekanisme dan teknis pelaksanaan semua persyaratan yang diatur dalam Pasal 173 ayat (2) UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu. MK menegaskan "Dalam pengertian demikian, Peraturan KPU... juga menyertakan pengaturan verifikasi kepengurusan partai politik di tingkat kecamatan yang metode dan mekanismenya diatur dalam Peraturan KPU."

Pada paragraf berikutnya (paragraf ke-

lima), keharusan verifikasi faktual kepengurusan partai sampai tingkat kecamatan tersebut, masih dilapis dengan perintah kepada KPU untuk memastikan keterpenuhan persyaratan tersebut. Bahkan, MK kemudian memberikan warning yang terang benderang kepada KPU, terkait kewajiban-kewajiban tersebut tersebut.

Warning tersebut berbunyi demikian "Mengabaikan verifikasi faktual atas semua persyaratan dimaksud... sangat mungkin menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Dalam masalah ini, kehati-hatiap penyelenggara untuk memastikan semua persyaratan dilakukan verifikasi faktual begitu penting. Artinya, penyelenggara Pemilu tidak boleh menyisakan masalah atau celah yang memberi ruang untuk diper-soalkannya legitimasi partai politik peserta Pemilu yang pada akhirnya berpotensi dapat dipersoalkan pula hasil Pemilu itu sendiri di kemudian hari." (selengkapnya lihat MK Semua Partai Diverifikasi Faktual sampai Tingkat Kecamatan).

Sekadar informasi, Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017, yang dibacakan pada 11 Januari lalu, membatalkan Pasal 173 ayat (3) UU No 7/2012, yang memberi tiket ikut Pemilu 2019 kepada 12 partai peserta Pemilu 2014 lalu. Yaitu, PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, PKS, PPP, Nasdem, Hanura, PBB, dan PKPI.

Walhasil, 12 partai tersebut harus menjalani verifikasi faktual sebagai empat partai baru (Perindo, PSI, Berkarya, dan Garuda) yang sudah diverifikasi faktual sejak 25 Desember 2017 lalu. Dan, Putusan MK mewajibkan seluruh partai tersebut diverifikasi kepengurusannya sampai dengan tingkat kecamatan.

Merajut benang kusut

Sesungguhnya, putusan tersebut sangat jelas dan straight to the point. Namun, setelah serangkaian konsultasi Komisi II, Pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DKPP, pada 16-18 Januari lalu, untuk menyikapi putusan MK, muncullah kekusutan. Itu termanifes-tasi dalam dua PKPU yang diubah melalui rapat-rapat yang diwarnai pertemuan tertutup dan lobi-lobi di Senayan.

Kedua regulasi dimaksud adalah pertama, PKPU Nomor 6/2018 yang merupakan perubahan terhadap PKPU Nomor 11/2017 tentang verifikasi partai. Kedua, PKPU Nomor 5/2018 tentang perubahan PKPU Nomor 7/2017 tentang tahapan, program, danjadwal pemilu.

Di kedua PKPU tersebut, sama sekali tak ada jadwal dan kegiatan verifikasi faktual kepengurusan sampai tingkat kecamatan, sebagaimana diwajibkan dalam Putusan MK. Bahkan, istilah "verifikasi faktual" yang ada dalam dua PKPU sebelumnya, malah kemudian hilang pada kedua PKPU baru. Istilah "verifikasi faktual" diganti dengan "verikasi" saja.

Menurut anggota KPU 2012-2017, Sigit Pamungkas, penghilangkan term "verifikasi faktual" dalam kedua PKPU baru tersebut, bisa berdampak serius. "Verifikasi itu kan artinya pencocokan kebenaran dokumen dengan lapangan. Nah, kalau sekarang yang digunakan verifikasi saja, dan yang dimaksud dengan verifikasi itu adalah verifikasi faktual saja, maka partai-partai yang kemarin tidak lolos verifikasi administrasi bisa mempersoalkan. Kan, harus pakai kacamata PKPU baru, sehingga mereka juga harus

langsung diverifikasi faktual," kata pengajar Fisipol UGM ini.

Selain itu, ada dua persoalan lagi yang sangat menonjol pada dua PKPU baru tersebut. Pertama, pemampatan jadwal yang sangat ekstrem. Kedua, ada perubahan cara verifikasi anggota partai, dan perubahan metode pengambilan sampelnya, yang cenderung dibuat docile.

Anggota KPU 2012-2017 lainnya, Hadar Nafis Gumay, sudah menghitung perubahan ekstrem waktu verifikasi itu. Untuk verifikasi di tingkat kabupaten/kota misalnya, waktunya hanya delapan hari. Padahal, dalam PKPU No 7/2017 waktunya 51 hari. Mengapa waktunya lama, karena di tingkat kabupaten/kota, item yang diverifikasi adalah yang paling kompleks, yaitu kepengurusan, kantor, dan anggota partai.

"Pada Pemilu 2014 lalu, verifikasi di tingkat kabupaten/kota ini juga berlangsung selama 51 hari, seperti tertera dalam PKPU Nomor 15/2012. Kalau sekarang dikurangi sampai hanya delapan hari, saya sungguh sangat khawatir dengan kualitasnya," kata Hadar kepada Republika, awal pekan ini.

Sedangkan, untuk prosedur verifikasi anggota partai, semula PKPU No 11/2017 menggunakan metode sensus dan sampel. Yaitu, bila anggota yang diverifikasi kurang dari 100 orang, maka pakai metode sensus. Sedangkan, bila anggota yang diverifikasi lebih dari 100 orang, pakai teknik sampling acak sederhana, dengan sampel 10 persen, yang sampelnya ditarik verifikator KPU. Kata Hadar, aturan ini juga sama persis dengan Pemilu 2014 lalu.

Tapi, dalam PKPU No 6/2018, aturannya didiskon. Metode sensus dicoret. Bila anggota yang diverifikasi kurang dari 100 orang, pakai sampel 10 persen. Sedangkan, bila anggota yang diverifikasi lebih dari 100 orang, sampelnya hanya lima persen. Tapi, ini bukan diskon biasa, tapi bak sebuah pesta diskon, karena sampel itu tidak lagi ditarik oleh verifikator KPU, melainkan diserahkan langsung oleh pengurus partai. Yang juga jadi masalah, PKPU No 6/2018 itu membuat aturan bahwa sampel itu harus tersebar di 50 persen kecamatan.

Pertanyaan pun muncul. Apakah jumlah sampel dan cara menariknya itu bisa mewakili populasi seribu atau seperseribu jumlah penduduk seperti yang dikehendaki UU Pemilu? Terhadap pertanyaan ini, sumber Republika di KPU mengkalim, "Sekarang kan jadinya purposive sampling. Jadi walaupun yang menyerahkan partai, masih mewakili."

Tapi, efek domino persoalan itu masih panjang. Betapa tidak, empat partai baru yang diverifikasi faktual sejak 25 Desember lalu, anggota-anggotanya sudah diverifikasi dengan metode sensus dan sampel sesuai PKPU No 11/2017. Dan, sudah ada yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS).

Menyikapi soal itu, KPU buru-buru memperkenalkan istilah "konversi". Maksudnya, anggota keempat partai bam tersebut diperiksa lagi dengan cara ala PKPU No 6/201-8, sehingga dengan demikian baik partai lama dan partai baru akan terlihat diperlakukan sama. Tapi, pemeriksaan ulang itu hanya berlaku untuk kabupaten/kota yang TMS. Sedangkan, bagi yang MS, dianggap selesai.

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, menilai langkah konversi tersebut tidak menyelesaikan masalah. Sebab, tidak

menghilangkan fakta perlakuan berbeda kepada partai-partai. "Untuk mendapatkan MS itu partai-partai baru sudah berdarah-darah karena ada yang disensus dan sampelnya lebih besar. Jadi, MS partai-partai baru iti) tidak akan sama dengan MS untuk partai-partai lama. Tidak apple to apple," katanya. Melihat waktunya yang supermepet dan syarat-syarat yang telah mengalami modifikasi, tak pelak sebagian kalangan menilai verifikasi partai sebagai akal-akalan, alias terjerembab menjadi sekadar verifikasi-verifikasian belaka.

Deadline 14 bulan

Semua kekusutan ini memang bermula dari rapat konsultasi di Senayan. Rapat yang diwarnai pertemuan tertutup dan lobi-lobi. Tapi, mengapa KPU kemudian membahas soal itu dalam rapat konsultasi, dan tidak langsung melaksanakan saja Putusan MK?

Pangkal soalnya, menurut sumber Republika di KPU, setidaknya dua hal. Pertama, yang menjadi tergugat dalam uji materi adalah pembuat undang-undang. Kedua, untuk melaksanakan putusan MK itu ada keterkaitan dengan pasal lain, terutama tenggat penetapan partai 14 bulan sebelum pemungutan suara (Pasal 178 ayat 2 UU Pemilu). "Kalau kami melanggar pasal itu, apa jaminannya kami tidak di-DKPP kan. Orang-orang yang berpikir legalistik positi-vistik pasti akan mempersoalkan," katanya.

Karena itulah --dalam rapat Komisi II pada 16 Januari lalu yang dihadiri Mendagri, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP- Ketua KPU kemudian mengajukan revisi terbatas terhadap UU Pemilu atau penerbitan perppu, untuk membuka "pasal waktu" itu. KPU saat itu menawarkan dua opsi. Pertama, verifikasi faktual kepada 12 partai peserta Pemilu 2014, disamakan dengan empat partai baru. KPU menawarkan verifikasi faktual dilaksanakan pada 29 Januari sampai dengan 30 Maret 2019. Opsi kedua, verifikasi faktual tetap seperti skenario semula, dan penetapan partai peserta pemilu tetap 17 Februari 2018 sesuai Pasal 178 ayat (2), dan KPU memampatkan jadwal verifikasi. Tapi, konsekuensinya, KPU meminta jumlah personel dan anggaran ditambah.

Revisi terbatas, pembuatan perppu, penambahan anggaran dan personel, semua dijawab nehi oleh pembuat undang-undang. Malah, kemundian muncul kesimpulan yang ganjil dari rapat itu. Terutama, kesimpulan

nomor satu yang berbunyi "Putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan dalam pemilihan umum tahun 2019 dengan prinsip tidak bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum."

Bukan harga mati

Tapi, benarkah waktu 14 bulan itu sudah harga mati dan bagaimana menerobosnya? Menjawab pertanyaan ini, pakar hukum tata negara, Feri Amsari, mengatakan bahwa sesungguhnya KPU sejak awal terjebak dalam menyikapi soal tersebut. "Mestinya, mereka (KPU) rapat internal saja untuk pertimbangkan pelaksanaan isi putusan dalam format PKPU sebagai langkah teknis, bukan malah

IM OUTft

RDP," katanya

Sebabnya, kata Feri, perppu sama sekali tak dibutuhkan, karena tak ada kekosongan hukum. Revisi terbatas pun tak perlu diajukan karena putusan MK sudah final dan mengikat. Dia mengakui, ada kelemahan dalam permohonan yang kemudian diputus MK. Sebab baik pemohon, pihak terkait (KPU), maupu hakim MK, semuanya alpa soal pasal lain yang berkaitan dengan batasan waktu.

Tapi, "Sebagai pihak terkait, sebenarnya KPU sekarang bisa mengajukan uji materi lagi agar MK memutuskan memberi perpanjangan waktu verifikasi, karena terkait dengan putusan MK sebelumnya. Dan itu bisa diputus cepat, seperti halnya dulu permohonan uji materi penggunaan KTP dan paspor untuk memilih, yang bisa diputus dua hari. Tapi, masalahnya kan sudah ada anggota KPU yang berjanji mengundurkan diri kalau KPU sampai mengajukan uji materi, ha-ha-ha," kata Feri.

Kalaupun KPU tak mengajukan uji materi, pihak ketiga, kata Feri, sebenarnya juga sudah berniat melakukannya. Tapi, saat tiga anggota KPU 2012-2017 (Hadar Gumay, Juri Ardiantoro, dan Sigit Pamungkas) serta kalangan masyarakat sipil menemui pimpinan KPU pada 17 Januari lalu, tidak terlihat sinyal meyakinkan. "Kami sebenarnya bisa saja mengajukan, tapi kami khawatir begitu ada putusan MK, KPU merasa verifikasi sudah sempurna, sehingga permohonan kami menjadi sia-sia," katanya.

Solusi lainnya, disampaikan menurut Feri, juga Hadar, Sigit, dan Titi, adalah memahami Pasal 178 ayat (2) tentang batas waktu tersebut berdasarkan konstruksi pembuatannya. Sebab, aturan verifikasi partai di Pasal 173 ayat (2), dengan batas waktu 14 bulan, sejak awal dimaksudkan

untuk partai baru, bukan untuk 12 partai lama. Buktinya, dalam Pasal 173 ayat (3), 12 partai lama itu dikecualikan.

Walhasil, mereka menilai, sesungguhnya KPU bisa tetap melakukan verifikasi partai secara normal dan mematuhi putusan MK. Yaitu, verifikasi partai baru tetap dengan deadline 17 Februari, sedangkan 12 partai lainnya tak masalah lewat dari tanggal itu, karena toh sejak awal mereka memang dikonstruksi sebagai pengecualian. "Jadi, KPU jangan terkungkung dengan pandangannya sendiri," kata Sigit.

Lagipula, kalau memahami batas waktu 14 bulan itu secara kaku, menurut Hadar, lalu bagaimana nasib partai-partai yang kelak menggugat hasil verifikasi yang ditetapkan 17 Februari nanti? "Jangan lupa, penetapan partai itu ada SK-nya dan bisa digugat ke PT TUN. Kalau pasal itu dibaca secara kaku, maka kalau PT TUN mengabulkan gugatan partai-partai, maka apakah KPU kemudian tidak akan melaksanakan putusan PT TUN?" katanya.

Sigit pun mengingatkan bahwa putusan pengadilan itu kelak harus dijalankan. "Nah sekarang jadi problematik kan! Putusan pengadilan adalah hukum,UU juga hukum," katanya.

Tapi, sesungguhnya, setelah Republika membaca kembali PKPU No 7/2017 tentang tahapan pemilu, di sana sejak awal tercantum fleksibilitas itu. Di lampiran angka 5, tentang penyelesaian sengketa partai politik peserta pemilu, pada huruf f tercantum kalimat "KPU wajib menindaklanjuti putusan PTUN."

Banyak kalangan berharap KPU segera berbenah, mumpung waktu masih lapang, demi kualitas, legitimasi, dan konstitusio-nalitas proses dan hasil pemilu. Its never too late,

HARUN HUSEIN





Original Post

Kubu Novanto Serahkan Dugaan Keterlibatan Mantan Menkeu ke KPK

Media Online metrotvnews.com
2018-02-02

Jakarta: Kuasa hukum Setya Novanto, Maqdir Ismail menyerahkan pengusutan dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara korupsi KTP elektronik, termasuk mantan Menteri Kuangan, Agus Martowardojo kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Agus sempat diduga terlibat dalam pusaran korupsi yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu.

"Soal Menteri Keuangan kita serahkan saja lah ke KPK, apa sih maunya KPK ini," kata Maqdir di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Februari 2018.





Maqdir memastikan, biaya proyek KTP elektronik diusulkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Ketika proyek bakal dimulai, tahun 2009, sempat ada perubahan skema pembiayaan dari dana hibah menjadi APBN murni.

"Itu juga yang dikoreksi ke BPKP, disampaikan ke Kementerian Keuangan, ke Bappenas. Ini kan sebenarnya proyek pemerintah," tegas Maqdir.

Nama Agus terseret dalam kasus dugaan korupsi penerapan e-KTP tahun 2011-2012. Munculnya nama Agus tidak lepas darinyanyianmantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Saat diperiksa KPK beberapa waktu lalu, Nazar mengklaim Agus ikut menerima uang panas dari proyek yang merugikan negara hingga Rp2 triliun itu.

Nazar mengungkapkan, awalnya, proyek e-KTP yang menelan dana hingga Rp6 triliun itu menggunakan skema tahun jamak atau multiyears tahun 2011-2012. Namun skema pendanaan tahun jamak itu ditolak Sri Mulyani yang saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Di tengah jalan alur cerita berubah. Agus yang ditunjuk menggantikan Sri Mulyani menerima skema pendanaan tersebut. "Lalu Agus Marto mengeluarkan surat (persetujuan pengucuran dana). Lalu ada (dana) yang mengalir ke Agus," tegas Nazar beberapa waktu lalu.
(DRI)

http://news.metrotvnews.com/hukum/zNPvnZgk-kubu-novanto-serahkan-dugaan-keterlibatan-mantan-menkeu-ke-kpk



Original Post

Mengukur efektivitas jalur motor di Jalan MH Thamrin

Media Online merdeka.com
2018-02-02

Pemerintah Provinsi DKIJakarta akan menyediakan jalur khusus bagi pengendara motor yang melalui Jalan MH Thamrin-Jalan Medan Merdeka Barat. Jalur tersebut disediakan usai Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk membatalkan peraturan gubernur (pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor juncto Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.

Keberadaan jalur khusus motor sebelumnya pernah dilakukan pada tahun 2014. Di mana Jalan MH Thamrin memiliki jalur lambat untuk kendaraan roda dua. Namun akibat adanya pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) akhirnya keberadaan jalur tersebut ditiadakan karena mempertimbangkan ruas jalan dan volume kendaraan.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengakui, penerapan jalur khusus motor memang bukan perkara mudah. Untuk itu pihaknya bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah melakukan sosialisasi selama sepekan ke depan mengenai keberadaan jalur ini.

"Kalau mau bicara efektif atau tidak ya makanya dilakukan sosialisasi. Nanti kita melakukan penerapan lebih lanjut dan memberikan edukasi lebih lanjut," katanya kepada merdeka.com, Kamis (1/2).

Sosialisasi jalur khusus sepeda motor di Jalan MH Thamrin 2018 Merdeka.com/Arie Basuki

Dia mengharapkan, masyarakat dapat mematuhi aturan tersebut. Sebab adanya jalur khusus motor ini bukan hanya untuk ketertiban lalu lintas. Sigit menjabarkan, dengan adanya jalur khusus ini akan mengurangi tingkat kecelakaan motor.

"Kalau kita bicara potensi pelanggaran, mereka bisa melanggar marka, kemudian perilaku berkendara membahayakan pengguna jalan lain ini yang kita antisipasi melalui penegak hukum," jelasnya.

Untuk memberikan akses jalan bagi pengendara motor, Sigit akan mensterilkan jalur tersebut dari parkir liar. Bahkan dia akan menderek mobil yang nekat melanggar. Sebab berdasarkan pantauan merdeka.com, masih ada kendaraan roda empat yang terparkir di jalur motor Jalan Medan Merdeka Barat.

"Nanti kita siagakan petugas. Karena memang jalur tersebut dilarang parkir. Mereka akan terkena sanksi tindakan seperti derek," tegasnya.

Bahkan untuk menyukseskan keberadaan jalur motor, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra akan menerjunkan polwan usai sosialisasi terkait jalur khusus sepeda motor di Jalan MH. Thamrin telah berakhir pada Minggu (4/2).

"Sosialisasi sudah dari kemarin 29 Januari selama seminggu sampai 4 Februari. Tanggal 5 Februari dilakukan penindakan tilang, yang tidak melalui lajur sepeda motor dan tidak ambil lajur motor di tilang, polwan-polwan siaga yang kita bentuk, cakra woman respons," katanya.

Jalur khusus sepeda motor di MH Thamrin 2018 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Dia menambahkan, alasan jalur khusus sepeda motor berwarna kuning itu diberlakukan guna mengantisipasi pelanggaran dan kecelakaan di jalan protokol tersebut.

"Mengurangi tingkat kecelakaan, termasuk pelanggaran," pungkasnya.

Apabila pengendara sepeda motor tak mematuhi marka jalan tersebut, bisa dikenakan Pasal 287 ayat 1 Juncto Pasal 106 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman bagi pengendara yang melanggar bisa dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu.

Namun, belum sempat direalisasikan, kritik akan adanya jalur khusus tersebut disampaikan pengamat dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno. Dia mengatakan, keberadaan jalur tersebut sebenarnya bertolak belakang dengan program dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI JakartaAnies Baswedan- Sandiaga Uno, Program One Karcis One Trip atau OK Otrip (transportasi satu harga untuk satu kali perjalanan).

"Kebijakan jalur khusus sepeda motor bertolak belakang dengan program OK Otrip. Karena kan OK Otrip mengharapkan pengguna sepeda motor di kampung-kampung beralih menggunakan angkutan umum. Tapi di sisi lain, jalan-jalan diberi jalur khusus sepeda motor," katanya.

Menurutnya, harus ada keselarasan antara program yang tengah dicanangkan oleh Anies-Sandi dengan kebijakan yang direalisasikan. Jangan sampai upaya untuk mengampanyekan transportasi umum bertolak belakang dengan kebijakan memberikan jalur khusus sepeda motor.

Djoko mengingatkan, keadilan jalan bukan hanya berarti memberikan perlakuan serupa untuk semua kendaraan. Selain keadilan pengguna jalan, dia mengungkapkan, harus diingat pejalan kaki juga berhak atas udara segar Jakarta.

"Mestinya kalau mau saling dukung, berilah jalur khusus sepeda. Jakarta pasti akan dikenal dunia, sebagai kota yang terkategori ramah lingkungan. Karena sekarang udara Jakarta dikotori polusi udara dari asap knalpot kendaraan bermotor sekitar 70-80 persen," tutupnya. [fik]

http://www.merdeka.com/jakarta/mengukur-efektivitas-jalur-motor-di-jalan-mh-thamrin.html



Original Post

Eks Kajari Wamena dikenal 'nakal', kerap terima suap amankan perkara

Media Online merdeka.com
2018-02-02

Ditangkap dan ditahan dalam kasuskorupsi dana operasional kantor, mantan Kajari Wamena I Putu Suarjana ternyata memang dikenal nakal dalam urusan perkara. Seorang sumber jaksa senior di lingkup Kejati NTB mengungkap, Suarjana pernah menjadi Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) di Kejaksaan Negeri (Kejari) SumbawaNTB tahun 2003.

Ketika itu, Kajari dijabat Adi Togarisman, yang saat ini menjabat sebagai Jampidsus Kejaksaan Agung. Menurut sumber, Suarjana memang dikenal tak transparan dalam penanganan perkara saat menjadi Kasi Pidum di Sumbawa.

Ia diduga pernah menerima imbalan Rp 5 juta dari perkara pidana umum. Suap itu terungkap setelah keluarga terdakwa heran perkara itu masih terus maju ke pengadilan.

"Pak, bagaimana uang yang saya kasih itu, cukup?" kata sumber yang saat itu menjadi Jaksa Penuntut Umum (JPU) perkara tersebut, sesuai pengakuan keluarga terdakwa.

Terheran heran, dia pun menelusuri sendiri hingga berujung ke nama Putu Suarjana. "Saya paksa dia ngaku, tetapi tetap tidak mau. Akhirnya saya angkatin kursi, dia akhirnya ngaku terima uang itu. Malam itu juga, uang itu saya minta dikembalikan," kenangnya, hingga akhirnya perkara itu berlanjut.

"Sekarang dia melakukan lagi di Wamena. Tetapi yang saya tahu, dia gelapkan dana operasional sebesar Rp 3,5 miliar lebih," sambung dia.

Ini dibenarkan Asisten Intelijen Kejati NTB, Sucipto bahwa Suarjana ditangkap dalam kasus penggelapan dana operasional, tetapi enggan dirincikannya.

Namun sesuai direktori putusan Mahkamah Agung (MA), Suarjana melakukan serangkaian upaya penggelapan dana operasional. Dalam menggelapkan dana kantor, Suarjana tidak sendiri, ia dibantu bendaharanya, Firman Rachman yang sudah dieksekusi lebih awal.

Serangkaian perbuatan itu dilakukan dalam kurun waktu 2012 sampai 2013 dengan membuat skenario untuk menilep anggaran operasional Kejari Wamena Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 3.591.199.000 dan dana operasional Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 3.942.049.000.

I Putu Suarjana, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Wamena dianggap telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 3,1 miliar sesuai hitungan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Papua.

Atas perbuatannya, terdakwa dipidana sebagaimana diatur Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 perubahan atas UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Riwayat penanganan perkara terdakwa memang cukup panjang. Suarjana cukup gigih melawan.

I Putu Suarjana divonis empat tahun di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jayapura. Terdakwa kemudian mengajukan banding, namun Pengadilan Tinggi Jayapura menambah hukumannya menjadi enam tahun. Tak puas putusan tersebut, I Putu Suarjana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Apes, MA menambah hukuman menjadi delapan tahun penjara dan diminta uang pengganti sebesar Rp 800 juta dan denda sebesar Rp 1 miliar atau subsider 1 tahun penjara. Namun ketika hendak dieksekusi, terdakwa kabur dan petualangannya berakhir di hotel Crown Cakranegara, Kota Mataram, NTB.

"Ada atau tidak penetapan tersangka baru, itu nanti akan disampaikan lebih lanjut. Kami belum bisa mengonfirmasi hari ini secara resmi terkait dengan hasil pengembangan perkara itu. Tetapi yang pasti tentu saja tim masih berada di lapangan untuk terus melakukan pencarian bukti-bukti yang ada," paparnya. [eko]

http://www.merdeka.com/peristiwa/eks-kajari-wamena-dikenal-nakal-kerap-terima-suap-amankan-perkara.html



Original Post

3 Presiden RI Bernyali Besar, Foto Terbaik Super Blue Blood Moon, dan Alumnus UI Taklukkan 7 Puncak Tinggi Dunia

Media Online okezonecom
2018-02-02

SERANGKAIAN peristiwa penting dan menarik terjadi sepanjang hari kemarin. Jangan risau, Anda bisa menyimaknya kembali lewat kumpulan berita terpopuler Okezone edisi Kamis 1 Februari 2018 ini.

3 Presiden Indonesia Bernyali Besar

Rakyat Indonesia boleh membusungkan dada ketika melihat pemimpinnya bernyali besar. Bukan hanya Jokowi, Indonesia pernah memiliki 2 presiden lain dengan keberanian luar biasa hingga membuat gempar dunia internasional.

Cek kisah mereka .

Curhat Setnov untuk Keluarga

Mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, didakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan ‎kerugian negara sekira Rp2,3 triliun dalam proyek pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011-2013. Simak curhatnya tentang keluarga selama ia duduk di kursi pesakitan .

5 Transfer Pemain Termahal Pada Januari 2018

Meski tajuknya hanya transfer tengah musim, banyak kesepakatan mewah tersaji. Dibilang mewah karena kesepakatan terjadi di atas 50 juta pounds. Siapa saja? Cek .

Foto Terbaik Super Blue Blood Moon

Fenomena astronomi langka, Super Blue Blood Moon dapat disaksikan di berbagai negara. Simak foto terbaiknya.

Perempuan Alumnus UI Siap Taklukkan 7 Puncak Tinggi Dunia

Alumnus Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) angkatan 2000, Diansyah Putri F Handayani mulai mendaki tujuh puncak dunia melalui program Jelajah Putri. Ini adalah sebuah program dibawah naungan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) yang mempunyai misi "7 Puncak, 2 Kutub, 7 Pilar Edukasi".

Simak cerita persiapan Diansyah Putri .

(erh)

http://index.okezone.com/read/2018/02/02/337/1853591/3-presiden-ri-bernyali-besar-foto-terbaik-super-blue-blood-moon-dan-alumnus-ui-taklukkan-7-puncak-tinggi-dunia



Original Post

Siapkan Nama, Belum Ajukan Usulan

Media Cetak Jawa Pos Halaman 10
2018-2-2

Siapkan Nama, Belum Ajukan Usulan

SURABAYA- Dua anggota DPRD Jatim, M. Basuki dan Kabil Mubarok, telah divonis hakim pengadilan tipikor pada Senin (29/1). Meski demikian, hingga kini keduanya belum lengser dari jabatan masing-masing sebagai anggota dewan. Penyebabnya, partai/fraksi asal dua legislator itu, yakni PKB dan Gerindra, sama-sama tak kunjung melayangkan surat usulan pergantian. Padahal, dua partai tersebut sudah menyiapkan nama kandidat pengganti Basuki dan Kabil.

Hanya, hingga kemarin Sekretariat DPRD Jatim maupun pimpinan dewan belum juga menerima surat usulan pergantian dari dua fraksi tersebut. "Sejauh ini belum ada," kata Sekretaris DPRD Jatim Ahmad Jaelani kemarin.

Dia menyatakan, usulan itu menjadi hak fraksi masing-masing. Pihaknya sekadar memproses. "Untuk pengajuan pergantian, tentu nanti ada usulan dari fraksi masing-masing," tutur Jaelani.

Hingga saat ini dua legislator tersebut berstatus diberhentikan sementara (nonaktif) dari keanggotaan dewan. Karena itu pula, merekamasih tercatat di seluruh alat kelengkapan dewan (AKD).

Bahkan, dalam rapat paripurna terakhir perombakan komposisi AKD di DPRD Jatim pada 29 Januari lalu, keduanya masih masuk keanggotaan di sejumlah AKD. Misalnya Kabil yang tercatat sebagai anggota badan pembentukan perda (BPP).

Sekretaris DPD Partai Gerindra Anwar Sadad sebelumnya menegaskan, penggantian Basuki sudah dibahas di internal partai maupun fraksinya. "Nama penggantinya juga sudah disiapkan," katanya.

Di internal Fraksi Gerindra, nama pengganti Basuki adalah Yayuk Puji Rahayu. Dia adalah caleg dengan perolehan suara di bawah Basuki pada Pemilu 2014.

Bagaimana PKB? Sama. Fraksi peraih suara terbanyak di gedung dewan tersebut sudah mengajukan nama pengganti Kabil, yakni Soleh Hayat Hanya, Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar belum memberikan jawaban soal itu.

Di sisi lain, meski berstatus nonaktif, Basuki dan Kabil masih memperoleh hak sebagai anggota dewan. Namun, angkanya sangat jomplang jika dibandingkan dengan yang mereka peroleh Jat menjabat aktif.

(ris/cll/end)





Original Post

KPK Sudah Diawasi Banyak Instansi

Media Online republika.co.id
2018-02-02

Pengawasan terhadap KPK sebenarnya sudah lengkap dari berbagai unsur.REPUBLIKA.CO.ID, -- Juri Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan lembaga antirasuah itu sudah diawasi banyak instansi. "Sudah ada lembaga yang mengawasi KPK sebenarnya, termasuk DPR. Jadi, kami itu diawasi oleh banyak instansi," katanya di gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/2) menanggapi soal pembentukan Dewan Pengawas KPK dalam isi rancangan naskah rekomendasi Pansus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK.

Sebagai contoh, dia mengatakan, instansi DPR mengawasi melalui fungsi rapat kerja dan kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh DPR. "BPK juga melakukan pengawasan untuk audit keuangan dan publik juga melakukan pengawasan setiap hari," tuturnya.

Selain itu, Febri mengatakan, seluruh yang dikerjakan oleh KPK terkait dengan proses peradilan itu juga diawasi melalui mekanisme peradilan. "Contoh paling sederhana kalau ada kekeliruan-kekeliruan dalam proses penanganan perkara maka proses peradilan akan menguji itu. Untuk pokok perkara itu diuji sampai tiga tingkatan mulai dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tipikor kemudian banding sampai kasasi bahkan bisa sampai di peninjauan kembali," ujarnya.

Oleh karena itu, menurut dia, pengawasan terhadap KPK sebenarnya sudah lengkap dari berbagai unsur. "Bahkan kalau ada dugaan pelanggaran etik sudah ada mekanisme semacam Dewan Etik. Jadi, Dewan Etik itu terdiri dari internal dan eksternal dan dominannya adalah dari eksternal. Seluruhnya itu dijalankan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK," ungkap Febri.

Sebelumnya, anggota Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK Masinton Pasaribu mengatakan naskah rancangan sementara yang dibuat panitia khusus itu, salah satunya merekomendasikan pembentukan Dewan Pengawas KPK. Tujuannya agar tidak terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugasnya. "Agar KPK dalam melaksanakan tugas sehari-hari tidak terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan maka perlu dibentuk Dewan Pengawas," kata Pasaribu, di Jakarta, Kamis (1/2).

Dia mengatakan Dewan Pengawas KPK fungsinya bukan mengintervensi proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan KPK. Namun untuk memastikan agar pelaksanaan tugas KPK sesuai dengan koridor hukum. Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan anggota Dewan Pengawas KPK diusulkan dari eksternal KPK seperti akademisi maupun unsur-unsur masyarakat.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/02/02/p3hfs2384-kpk-sudah-diawasi-banyak-instansi



Original Post

Setor Uang, Pegawai PT Keruktama Tulis Kode "Beli Sparepart"

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-2-2

Setor Uang, Pegawai PT Keruktama Tulis Kode "Beli Sparepart"

Perkara Suap Dirjen Hubla

MANAJER Keuangan PT AdhiguNa Keruktama Sugianto nitin menyele kan uang ke rekening atas n ma Yongkie Goldwing di Bank Mandiri. Dari rekening ini . Komisaris Keruktama Adip a Kurniawan mentransfer uang tap ke Dirjen Perhubungan L Jt Antonius Tonny Budiono.

Adiputra membuka rekening Yongkie Goldwing dengan identitas. Begitu pula rekening atas nama Joko Prabowo, yang kartu ATM-nya diserahkan ke Tonny. Transaksi suap lewat transfer uang dari rekening Yongkie ke Joko.

"Setoran (uang) ke Yongkie dilakukan tiap minggu tiga kali. Dengan mencairkan tiga lembar cek dari PTAdhiguna," kata Sugianto ketika memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin.

Sugianto mengaku disuruh Adiputra meminta satu bundel cek dari Direktur David Gunawan. Sebagian cek sudah ditandatangani David. Namun tak ditulis nominal uang akan dicairkan. "Saya bilang (ke David) cek untuk Pak Adiputra," katanya.

Adiputra lalu menyuruh Sugianto menulis nominal uang dicairkan di cek itu. Untuk men-cairkannya. Sugianto menyuruh anak buahnya, Dewi Setiawati yang menjabat bend ihara kas kecil di Keruktama.

Dewi lalu mencairkan tiga lembar cek setiap tiga minggu. Atas arahan Sugianto, uang hasil pencairan cek dis torkan ke rekening Yongkie. Jumlahnya berkisar Rp200 juta hingga

Rp300juta.

Dewi yang juga dihadirkan dalam sidang mengaku disuruh Sugianto memecah uang yang akan disetorkan ke rekening Yongkie menjadi maksimal Rp 100 juta. "Diperintah setor 200-300 juta. Dari jumlah itu dipecah dua atau kali (setoran)," ungkapnya.

Dalam kolom setoran. Dewi mengarang nama dan alamat penyetor uang. Itu pun atas suruhan Sugianto. "Saya pakai nama Yola, Indah, Wulan dan yang lainnya. Untuk keterangannya diisi pembelian sparepart," akunya.

Dewi tak menanyakan kepada Sugianto untuk keperluan apa setor uang itu. Ia mengaku tak pernah menyetor uang ke rekening atas nama Joko Prabowo. "Enggak, cuma ke rekening Yongkie," tandas Dewi.

Dalam kasus ini, Tonny didakwa menerima suap Rp23 miliar dari Adiputra. Suap itu untuk mendapatkan proyek pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Pulang Pisang Kalimantan Tengah tahun 2016, pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Samarinda Kalimantan Timur tahun 2016 dan pengerukan alur pelayan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang tahun 2017.

Juga supaya Tonny menerbitkan Surat Ijin Kerja Keruk (SIKK) untuk PT Indominco Mandiri, PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Banten, dan Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 1 Tanjung Emas. Proyek pengerukan itu akan dikerjakan Keruktama.

byu





Original Post

Berbelit-belit, Pejabat Jasa Marga Ditegur Hakim

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-2-2

Berbelit-belit, Pejabat Jasa Marga Ditegur Hakim

Kesaksian Soal Suap Harley

SENIOR Officer Traffic Control Jasa Marga. M Icksan Kartika mengungkapk in motor Harley Davidson untuk auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Sigit Yugoh into dibeli dari hasil patungan.

Pengakuan itu disampaikan lcksan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin ia bersaksi untuk perkara Setia Budi. General Manager Jasa Marga Cabang Purbaleunyi

Awalnya, Icksan enggan buka-bukaan soal pembelian motor gede untuk Sigit. Jaksa akhirnya membaca! in Berita Acara Pemeriksa.-n (BAP) lcksan ketika diperiksa penyidik KPK.

Dalam BAP, lcksan memberikan keterangan iengenai pertemuan di rum ih Setia Budi. Pertemuan n mbahas patungan uang untul membeli Harley Davidson. "I sepakati uang motor Rp75 uta dari Jasa Marga Caban lakarta-Cikampek dan Rp40jt iuta dari Jasa Marga Cabai Purbaleunyi. benar itu?" tanya jaksa. "Benar." jawab icksan

Tapi ketika diminta menjelaskan lebih detail mengenai pertemuan itu, lcksan ogah berterus terang. Majelis hakim pun menegur lcksan karena dianggap berbelit-belit.

"Lucu juga ya. sudah janjian membahas perjanjian kok tidak tahu isi pembicaraan. Masak ngobrol yang lain-lain.

Biar cepat, biar fokus, ngalor-ngidul yang jelas," tegur hakim kepada lcksan.

Jaksa KPK juga mengingatkan lcksan sudah disumpah. Jika memberikan keterangan palsu, bisa dipidana. lcksan akhirnya bicara jujur.

Ia menyebut Setia Budi meminta Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek patungan membeli Harley. "Yang saya dengar itu kontribusi itu saja. Kontribusi untuk pembelian sepeda motor," ujar lcksan.

Motor Harley untuk Sigit dibeli dari Indra Kharisma. Indra yang juga dihadirkan di sidang ini, mengungkapkan Sigit mengontaknya via Facebook. "Pak Sigit datang ke rumah tanggal 17 Agustus (2017)," tuturnya.

Sigit mengutarakan hendak membeli motor Harley untuk anaknya. "Pertama dia mengaku Haji Sigit. Bilangnyadia pengacara minat motor saya.i ujar Indra.

Setelah nego, Sigit akan membeli motor Indra dengan harga Rp 115 juta. Pembayaran dilakukan Jasa Marga. Jurry Oktavizar, staf Jasa Marga Cabang Cawang-Tangerang-Cengkareng (CTC) mengaku disuruh mengambil motor dan menandatangani kuitansi pembelian.

Jurry disuruh bosnya, Cucup Sutrisna. Ia mendengar kabar motor itu dibeli Setia Budi untuk diserahkan ke Sigit.

byu





Original Post

Bos PT Windhu Diperiksa Soal Penyerahan Uang Di Tempat Spa

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-2-2

Bos PT Windhu Diperiksa Soal Penyerahan Uang Di Tempat Spa

Kasus Suap Bupati Halmahera Timur

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Halmahera Timur, Rudi Erawan. Ketua PDIP Maluku Utara itu diduga menerima suap Rp 6,3 miliar.

KEMARIN, lembaga antira-suah mulai memeriksa Abdul Khoir, bos PT Windhu Tunggal Utama. Uang suap yang diserahkan di tempat spa itu berasal dari Khoir.

Juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkan pemeriksaan terhadap Khoir. "Saksi diperiksa untuk tersangka RE." katanya.

Kasus suap terhadap Rudi Erawan terungkap dalam persidangan terdakwa Amran Hl Mustary, Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku-Maluku Utara.

Amran diadili karena menerima suap dan gratifikasi terkait pengajuan program aspirasi anggota Komisi V DPR di BPJN IX. Amran akhirnya dinyatakan bersalah dan divonis 6 tahun penjara.

Dalam putusannya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyinggung soal pemberian

uang kepada Rudi Erawan.

"Majelis berpendapat uang yang diterima untuk membiayai kampanye kepala daerah di Halmahera Timur dan uang THR kepada pejabat PUPR ada hubungannya dengan jabatan terdakwa sebagai Kepala BPJN." kata ketua majelis hakim Faishal Hendri membacakan pertimbangan putusan pada 12 April 2017.

Sebelumnya, Imran S Dju-madil, orang dekat Amran mengungkapkan di persidangan. Amran pernah menerima uang Rp6 miliar dari Khoir.

Amran lalu menyuruh Imran menyerahkan uang itu ke Rudi. Tahap pertama. Imran menyerahkan Rp3 miliar. "Saya menyerahkan di Delta Spa Pondok Indah. Saya belum pernah ke sana. Saya justru tahu (Delta Spa) dari Pak Rudi. Saya janjian di sana," kata Imran.

Penyerahan kedua sebesar

Rp2,6 miliar juga di tempat spa. "Di My Place Spa, Senayan," ungkap Imran. Pemberian ketiga Rp500 juta kepada Rudi dilakukan lewat transfer bank.

Rudi kembali meminta uang kepada Amran. "Pak Rudi telepon sama Amran, minta dibantu untuk dana kampanye. Lalu, Amran telepon saya, ceritakan itu dan tanyakan apakah Abdul Khoir bisa bantu?" kata Imran.

Imran lalu menghubungi

Khoir dan pengusaha bernama Alfred. Keduanya lalu patungan menyerahkan uang Rp200 juta dan diserahkan kepada Imran.

Imran meneruskan uang itu Ernest, keponakan Rudi. Penyerahannya di kantin Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta.

Amran yang duduk di kursi terdakwa membenarkan kesaksian Imran. Amran meminta

Rudi yang dihadirkan di sidang ini agar mengakuinya.

"Pak Rudi ingat lagi. Pak Imran mengajak saya ke Delta Spa Pondok Indah untuk bertemu Pak Rudi. Jangan sampai lupa," Amran mengingatkan.

Rudi mengelak pernah menerima uang dari Amran via Imran meski dicecar jaksa dan hakim. "Saudara pernah menerima dana optimalisasi, pernah terima melalui Imran (Ketua DPD PDI Perjuangan) Rp2,6 miliar?" tanya jaksa KPK kepada Rudi. "Tidak pernah." ujar Rudi.

"Di Delta Spa?" cecar jaksa. "Tidak pernah," kilah Rudi.

Lantaran tak mengakui, jaksa mengingatkan Rudi sudah disumpah dan bisa dipidana jika berbohong. "Anda pernah ketemu terdakwa (Amran) dan Imran di Delta Spa?" jaksa tanya ulang.

Kali ini Rudi memberikan jawaban berbeda. "Saya lupa." katanya. Hakim pun menegur Rudi karena memberikan keterangan berbelit-belit.

GPG





Original Post

Berita Populer: Kesaksian Hotma Sitompul soal Proyek E-KTP dan Bayaran Pengacara Indonesia

Media Online kompascom
2018-02-02

1.Hotma Sitompul Diberi Tahu Kliennya, Novanto Pemegang Proyek E-KTP

Advokat Hotma Sitompul menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (1/2/2018).

Dalam persidangan, Hotma mengaku pernah diberi tahu kliennya bahwa proyek e-KTP dikuasai terdakwa Setya Novanto.

Adapun klien Hotma adalah Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tanos.

PT Sandipala merupakan salah satu perusahaan anggota konsorsium pemenang lelang proyek e-KTP.

"Dia (Paulus) bilang, Setya Novanto DPR, coba tanyakan soal ini," kata Hotma kepada majelis hakim.

Sebelumnya, anggota majelis hakim membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Hotma saat diperiksa di hadapan penyidik KPK.

Dalam BAP, Hotma mengatakan bahwa awalnya Paulus Tanos mengeluh soal chip yang sudah dibeli, tetapi tak bisa digunakan dalam proyek e-KTP.

Selanjutnya, ia menanyakan kepada Paulus, siapa yang dapat ditanya terkait proyek e-KTP.

"Dia bilang, ketuanya itu Pak Setya Novanto. Saya bilang, saya kenal baik, itu teman saya. Lalu, dia minta, kalau bertemu tolong ditanyakan, beliau (Novanto) tahu apa tidak," kata Hotma.

Baca selengkapnya:


2. Anies: Saya Merasa Tugas di Kementerian dan Kegubernuran Beda Sekali

/JESSI CARINAGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung Teknis, Jalan Abdul Muis, Kamis (1/2/2018). Gubernur DKI JakartaAnies Baswedan menceritakan bedanya menjadi pemimpin di kementerian dan pemerintah daerah ketika membuka diklat kepemimpinan PNS tingkat III dan IV DKI di Gedung Teknis, Jalan Abdul Muis, Kamis (1/2/2018).

Anies, yang pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan kemudian di-reshuffle oleh Presiden Joko Widodo, mengatakan, pemimpin di kementerian adalah pembuat kebijakan publik (policy maker). Sementara pemimpin daerah bukan hanya pembuat kebijakan, melainkan juga mewujudkan kebijakan (policy implementation). Karena itu, dia mengatakan, tugas pemimpin di dua intansi pemerintahan itu berbeda sekali.

"Saya merasakan tugas di kementerian dan tugas di kegubernuran beda sekali. Di kementerian, we are policy maker. Di sini, ya, policy maker, ya, policy implementation, semuanya," kata Anies di Gedung Teknis, Jalan Abdul Muis, Kamis (1/2/2018).

Karena itu, dia meminta peserta diklat mengubah pola pikir mereka. Anies tidak ingin mereka menganggap diklat itu sebagai prosedur biasa yang harus dilewati, tetapi sebagai sebuah pembelajaran yang membantu Pemprov DKI menjadi policy maker dan policy implementation yang baik.

"Pendidikan latihan kepemimpinan itu penting sekali, tidak boleh disepelekan. Jadi, yang ikut harus serius. Jangan anggap diklat itu semata-mata prosedur yang harus dilewati. Jadikan ini proses pembelajaran yang harus diambil hikmahnya," ujar Anies.

Baca selengkapnya:

3. Polisi Menyamar Jadi Karyawan Pulang Malam demi Tangkap Begal Asal Bekasi

/Farida Farhan Kapolres Karawang AKBP Hendy Febrianto Kurniawan dan jajaran menunjukkan pisau dan golok yang biasa digunakan A dan O beraksi.Tujuh begal ditembak mati oleh aparat Polres Karawang selama dua minggu terakhir. Dua orang di antaranya adalah A dan O, dua begal anggota jaringan Bekasi.

Kapolres Karawang AKBP Hendy Febrianto Kurniawan mengatakan, begal itu ditembak mati lantaran berusaha melawan ketika ditangkap dan membahayakan nyawa petugas dan orang di sekitar.

"Saya sudah memerintahkan jajarannya untuk tidak ragu melakukan tindakan tegas terukur jika membahayakan jiwa petugas," kata Hendy di Instalasi Forensik RSUD Karaeang, Rabu (31/1/2018) sore.

A dan O ditembak mati di Jalan Konsorsium Telukjambe Barat, Karawang pada Selasa (30/1/2018) dini hari. Keduanya merupakan residivis asal Bekasi.

Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Maradona Armin Mappaseng mengatakan, saat itu, petugas menyamar menjadi karyawan pabrik yang tengah pulang bekerja malam. Sebab, kebanyakan korban begal di Karawang merupakan karyawan yang pulang bekerja malam.

"Keduanya ditembak petugas lantaran saat akan ditangkap berusaha melawan petugas dengan pisau sejenis sangkur dan golok. Ini membahayakan petugas sehingga kami melakukan tindakan tegas terukur. Keduanya tewas saat dalam perjalanan menuju RSUD Karawang," katanya.

Baca selengkapnya:

4. Benarkah Bayaran Pengacara di Indonesia Miliaran Rupiah?

Kompas.com/Robertus Belarminus Otto Hasibuan pengacara Ketua DPR Setya Novanto mengundurkan diri, Jumat (8/12/2017)."Saya suka mewah. Saya kalau ke luar negeri sekali pergi itu minimum saya spend 3M-5M. ...tas Hermes yang harganya 1M juga saya beli."

Begitulah salah satu kutipan mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, saat menjawab pertanyaan Najwa Shihab.

Sebagai seorang pengacara, Fredrich memang memiliki uang yang banyak. Sekali pergi ke luar negeri, duit Rp 3 miliar hingga Rp 5 miliar bukanlah perkara besar.

Ya, pengacara memang identik dengan uang banyak. Klien-klien yang berurusan dengan hukum sering kali tak terlalu memikirkan jumlah uang yang dikeluarkan. Yang penting mereka bisa lepas dari persoalan yang membelitnya.

Lainnya, ada juga klien yang ingin menggugat pihak lain karena merasa dirugikan. Mereka menyediakan uang yang sangat banyak untuk menyewa para pengacara agar masalah yang dihadapi selesai.

Inilah peluang yang ditangkap pengacara. Melalui law firm yang dibentuk, mereka siap melayani para klien yang berhubungan dengan hukum. Pundi-pundi uang juga pasti mengalir ke mereka, apalagi jika mereka memenangi suatu kasus.

Tak hanya uang banyak, menjadi pengacara juga akan membuka jalan untuk menjadi public figur dan tenar. Apalagi, klien yang ditangani adalah orang-orang papan atas yang selalu menyita perhatian publik.

Seperti yang kita tahu, ada rentetan pengacara tenar atau papan atas dengan gaya hidup yang glamour selalu menjadi penghias layar kaca.

Inilah pengacara. Sebuah profesi yang menjadi dambaan bagi lulusan sarjana hukum. Lantas, muncul pertanyaan, berapakah bayaran atau gaji pengacara di Indonesia?

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mengungkapkan, saat ini gaji untuk pengacara di Indonesia sangat beragam dan memiliki klasifikasi berdasarkan jenjang karier hingga firma hukum yang menaungi advokat.

Baca selengkapnya:

5. Mau Kurangi Berat Badan Tanpa Diet? Ini Tipsnya...

Shutterstock Ilustrasi diet.Siapa sih yang tak ingin memiliki tubuh langsing dan sehat? Semua orang pasti ingin mendapatkannya dengan cepat.

Ada banyak metode diet yang bekerja untuk menurunkan berat badan dengan cepat.

Sayangnya, sebagian besar metode tersebut malah membuat kita kelaparan dan berat badan kembali naik dengan cepat saat "lepas diet".

Lantas, apa gunanya kita melakukan diet, jika berat badan kembali naik?

Demi menurunkan berat badan secara permanen, sebaiknya kita menurunkannya secara perlahan.

Dan kabar baiknya, banyak ahli berpendapat, kita bisa mendapatkan tubuh langsing tanpa harus melakukan "diet".

Cukup melakukan sedikit perubahan sederhana dalam gaya hidup kita, dan memiliki tubuh langsing bukan hanya impian belaka.

Setengah kilogram lemak setara dengan 3500 kalori. Dengan mengurangi 500 kalori per hari melalui kombinasi diet dan olahraga, kita bisa mengurangi 0,5 kilogram lemak dalam seminggu.

Tapi, jika kamu merasa telah memiliki tubuh ideal dan ingin mempertahankannya, kamu hanya perlu mengurangi 100 kalori sehari, demi mengindari pertambahan 0,5-1 kilogram lemak.

Nah, jika Kamu bosan dengan berbagai metode diet dan ingin berat badan turun secara permanen, cara-cara di bawah ini mampu membantumu untuk mendapatkan berat badan ideal tanpa harus melakukan "diet".

Baca selengkapnya:

http://nasional.kompas.com/read/2018/02/02/07371961/berita-populer-kesaksian-hotma-sitompul-soal-proyek-e-ktp-dan-bayaran



Original Post

Media