Tiga Kepala Desa Terjerat Kasus Korupsi

Media Cetak Republika Halaman 11
2018-2-3

Tiga Kepala Desa Terjerat Kasus Korupsi

Kades MS ditangkap karena melakukan pungli pengurusan tanah.

BOGOR - Pada awal 2018, setidaknya terdapat tiga kepala desa (kades) yang terjerat kasus dugaan korupsi. Teranyar, Polres Bogor menangkap salah satu kades berinisial MS atas dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi dalam proses administrasi pembelian tanah di wilayah Gunung Putri pada Kamis (1/2).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Bogor, Deni Ar-diana, menjelaskan, tiga kades tersebut akan diberhentikan sementara dari jabatannya. "Pemberhentian diberlakukan setelah ada keterangan dari kepolisian atau kejaksaan terkait status hukum mereka dalam kasusnya," katanya, Jumat (2/2).

Selain pungutan liar di Gunung Putri, dua kasus lain pada awal tahun ini adalah kasus proyek infrastruktur fiktif di Desa Tamansari, Kecamatan Tamansari, dan korupsi dana bantuan rumah tidak layak huni (rutila-hu) di Desa Batutulis, Kecamatan Nanggung.

Deni mencatat, selama periode kepemimpinan Bupati Bogor Nur-hayanti, ada tujuh kades yang tersangkut kasus serupa. Salah satunya bahkan sampai diberhentikan secara

permanen usai keputusan pengadilan yang memutuskan bahwa kades itu terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Dari ketujuh kasus tersebut, permasalahan didominasi dengan korupsi dana bantuan rutilahu, yakni sebanyak tiga kasus. Untuk 2017 sendiri, Deni mencatat tiga kades yang diberhentikan sementara, yakni Kades Sukaharja, Ciomas, Kades Banjarbaru, Ciawi, dan Kades Hambalang, Citereup. "Mereka sudah menjadi tersangka kasus penyalahgunaan wewenang dan korupsi," ujarnya.

Deny menjelaskan, pihaknya akan menghormati proses hukum berlaku yang dilakukan kepolisian dan tidak bisa memutuskan mereka bersalah apabila putusan pengadilan memang belum resmi menyatakan. Namun, sejauh ini ia mengaku belum mendapat laporan perkembangan proses hukum kasus tersebut.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bogor, Burhanudin, mengatakan, kades yang terjerat kasus harus mengikuti proses yang dilakukan aparat hukum. "Saat ini.kepolisian dan kejaksaan sudah melakukan tugas tentang hal ini dan pihak terkait harus menjalaninya," ucapnya saat dihubungi, Jumat.

Burhanudin mengatakan, sesuai dengan prosedur tetap yang sudah ada, kades pasti mendapat pendampingan dari tim bantuan hukum. Selebihnya, proses akan dilakukan oleh tim pengacara yang bisa ditunjuk oleh tersangka. Untuk pengganti po-

sisi tiga kades yang bermasalah, menurut Burhanuddin, DPMPD Kabupaten Bogor sudah ditunjuk untuk mengambil tugas sementara agar pelayanan ke masyarakat tidak terganggu. "Pastinya melibatkan camat dan lurah juga," ucapnya.

Kapolres Bogor AKBP Andi M Dicky mengatakan, pelaku MS melakukan penipuan dengan mempersulit korban yang ingin mengurus administrasi pembelian tanah seluas 470 meter persegi (m2). "Caranya, dengan meminta uang sejumlah Rp 20 juta," tutur Dicky.

Dia mengatakan, kades berusia 58 tahun itu memiliki modus tersendiri dalam menjalankan aksinya. MS bertindak sebagai mediator di dalam transaksi jual beli tanah di wilayah Gunung Putri antara H, selaku pihak penjual dengan saksi sebagai pembeli. Menurut Dicky, semua negosiasi harga dan penentuan biaya surat ditentukan sendiri oleh MS tanpa persetujuan pemilik lahan. MS juga tidak pernah mempertemukan pembeli dan penjual secara langsung.

Semula, pelaku hanya meminta uang Rp 210 juta kepada korban sebagai biaya pembelian tanah. Namun, pelaku lantas meminta tambahan biaya yang diklaim akan digunakan untuk mengupas administrasi pembelian tanah sebesar Rp 20 juta. Dicky mengungkapkan, pelaku beralasan, kenaikan tarif berasal dari instansi terkait.

Sementara itu, Dicky juga menyinggung tentang kasus kades di

Nanggung. Dia mengatakan, kasus itu bermula dari laporan masyarakat terhadap kades Batutulis berinisial E. Kades Batutulis, sambung dia, dicurigai mengambil dana untuk program rumah tidak layak huni (rutilahu) yang diperuntukkan masyarakat miskin. "Ia diduga menyalahgunakan sebagian dana rutilahu di Desa Batutulis," tutur Dicky.

Dari hasil pengakuan warga penerima bantuan yang namanya tercantum di dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) periode.2013-2016, kepolisian menemukan laporan yang dibuat kades Batutulis benar. Warga yang seharusnya menerima bantuan Rp 987,5 juta, telah dilakukan pemotongan hingga Rp 185,7 juta.

Menurut Dicky, dari uang hasil pemotongan itu, pelaku berinisial E memberikan sebagian uang kepada kepala seksi ekonomi pembangunan Kecamatan Nanggung dengan inisial S sebesar Rp 17,7 juta. S diberi uang terkait bantuan pengurusan proposal dan LPJ dana bantuan RTLH Desa Batutulis. "Caranya, merekayasa tanda tangan camat Nanggung," ujarnya.

Dicky menyatakan, kasus korupsi desa Batutulis sudah dilakukan pemberkasan dan dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Pihaknya sudah menyerahkan tersangka E dan S kepada Kejari Bogor pada Rabu (31/1). Saat ini, keduanya ditahan di Lapas Pondok Rajeg.

antara/adinda pryanka ed erik purnama putra





Original Post

Lembaga Pengawas Picu Polemik

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-2-3

Lembaga Pengawas Picu Polemik

JAKARTA, KOMPAS - Salah satu rekomendasi Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, yang meminta pemerintah membentuk lembaga pengawas independen, memicu polemik. Rekomendasi tersebut dikhawatir- kan menghambat kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

Salah satu rencana rekomendasi yang tertuang dalam draf laporan kerja Panitia Angket DPR terhadap KPK berbunyi, kepada Presiden dan KPK untuk membentuk lembaga pengawas independen yang beranggotakan unsur internal KPK dan eksternal yang berasal dari tokoh-tokoh berintegritas melalui peraturan presiden dalam kerangka terciptanya checks and balances (sistem pengawasan dan keseimbangan). Panitia Angket sedang menunggu masukan fraksi-fraksi untuk kemudian rekomendasi finalnya dibacakan dalam rapat paripurna sebelum masa sidang berakhir pada pertengahan Februari mendatang.

Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari, Jumat (2/2), mengatakan, KPK sudah memiliki mekanisme pertanggungjawaban kepada publik. Setiap tahun, KPK memberikan laporan ke publik dan membuka akses informasi sehingga publik bisa mengawasi kerja KPK.

Tak sebatas itu, KPK juga diawasi lembaga lain, seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan DPR, yang membentuk Panitia Angket. Ada pula Komite Etik dan Tim Penasihat KPK yang anggotanya dari luar KPK.

Adapun dari internal KPK, pengawasan pun sudah ada yang terlembagakan dalam Pengawas

Internal KPK. "Sebagai lembaga penegak hukum, kinerjanya juga dikoreksi oleh peradilan melalui putusan pengadilan. Publik bisa menilai Kalau kinerja buruk, putusan pengadilan akan menggambarkan hal itu," katanya

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Desmond J Mahesa mengatakan, rekomendasi muncul karena di internal KPK ada satu proses yang tidak transparan {Kompas, 2/2). Keberadaan lembaga pengawas independen diyakini dapat mendorong transparansi di tubuh KPK. Hanya saja, kewenangan lembaga harus diperjelas, begitu pula mekanisme pengisian jabatan pengawas. Hal ini penting agar keberadaan lembaga pengawas tidak justru melemahkan KPK.

Belum obyektif

Pengajar Hukum Pidana Universitas Parahyangan, Bandung, Agustinus Pohan, menilai, DPR belum obyektif melihat KPK. Publik bisa mengetahui jumlah pengaduan kasus korupsi ke KPK dan yang sudah ditangani. "Jadi, (lembaga baru) tidak perlu lagi. Justru yang memerlukan lembaga pengawas yang lebih tegas itu institusi penegak hukum lainnya," ujarnya.

Menurut peneliti Indonesia Corruption Watch, Donald Fariz, perpres sebagai dasar pembentukan lembaga pengawas tidak tepat karena KPK adalah lembaga independen, tidak seperti Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung. "Sama saja seperti Presiden yang tidak bisa mengeluarkan perpres untuk membentuk organ baru di Mahkamah Agung atau di DPR," ujarnya menjelaskan.

(APA/AGE)





Original Post

Ali Sadli Akui Terima Titipan atas Perintah

Media Cetak Kompas Halaman 5
2018-2-3

Ali Sadli Akui Terima Titipan atas Perintah

JAKARTA, KOMPAS - Titipan uang sebesar Rp 240 juta dari pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diakui auditor utama Badan Pemeriksa Keuangan, Ali Sadli, diterima atas perintah atasannya di BPK, Rochmadi Sapto-giri. Uang itu merupakan imbalan karena BPK telah menerbitkan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk laporan keuangan Kemendesa PDTT 2016.

Ali yang diperiksa sebagai terdakwa pada sidang lanjutan suap terkait penerbitan opini WTP untuk laporan keuangan Kemendesa PDTT oleh BPK, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (2/2), menyampaikan, Rochmadi yang memerintahkan menerima titipan uang imbalan dari Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Sugito.

"Saya dapat perintah dari Rochmadi yang menyampaikan ada titipan dari Sugito untuk Rochmadi. Mulanya, Pak Sugito mau lewat orang lain, tetapi Rochmadi minta saya yang menerima titipan itu dan seingat saya titipan itu berupa tas," tuturnya.

Saat diperiksa sebagai saksi untuk Rochmadi, yang juga menjadi terdakwa perkara pada sidang sebelumnya, Ali mengaku menerima titipan dua kali. Pertama, 10 Mei 2017, dia menerima titipan dari Sugito berupa tas yang diserahkan Kepala Bagian Tfcta Usaha dan Keuangan Irjen Kemendesa PDTT Jarot Budi Prabowo.

Selanjutnya, 26 Mei 2017, Ali mengaku kembali menerima titipan dari Jarot. Kah ini, menurut Ali Jarot mengaku, titipan itu berisi uang pengganti biaya transportasi Ali dan Rochmadi karena ikut dalam pemeriksaan laporan keuangan Kemendesa PDTT. Setelah menerima titipan itu, Ali dan Jarot ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. "Setelah dibuka, titipan itu berisi uang," ujar Ali.

Dari pemeriksaan diketahui, titipan yang diterima Ali pada 10 Mei itu berisi Rp 200 juta Adapun titipan kedua Rp 40 juta

Ali menepis jika pemberian uang itu terkait dengan pemeriksaan laporan keuangan Kemendesa PDTT 2016. Apalagi, menurut Ali, dia tak punya kewenasg-an untuk langsung memberikan opini WTP. Sebaliknya, opini itu

diusulkan dari tim review BPK yang memeriksa laporan keuangan Kemendesa PDTT. "Berdasarkan usulan tim review, kami baru dapat menerbitkan opini untuk laporan keuangan Kemendes," tuturnya

Namun, tidak, dimungkiri Ali, sebagai wakil penanggung jawab laporan keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), dia juga memperoleh laporan dari tim PDTT BPK bahwa ada penggunaan anggaran hampir Rp 1 triliun di Kemendesa PDTT yang belum dilaporkan. Ali mengaku anggaran itu digunakan untuk membayar honor tenaga pendamping desa Rp 500 miliar pada 2016 dan Rp 400 miliar pada 2015.

Hingga laporan keuangan Kemendesa PDTT 2016 diperiksa, tambah Ali, belakangan baru diketahui temuan PDTT hampir Rp 1 triliun itu belum dilengkapi bukti transfer penerimaan uang oleh Kemendesa PDTT. Itu karena dia tak memperoleh laporan dari tim pemeriksa laporan keuangan Kemendesa PDTT 2016.

Ali mengaku, dia menangani pemeriksaan laporan keuangan di 10 kementerian dan lembaga pemerintahan sehingga teknis pemeriksaan diserahkan ke tim review. Untuk itu, detail hasil pemeriksaan laporan keuangan kementerian diperoleh dari laporan pemeriksaan yang diserahkan tim review.

Selain didakwa suap. Ali juga dijerat tindak pidana pencucian uang.

(MDN)





Original Post

Sebuah Ironi Negarawan

Media Cetak Kompas Halaman 6
2018-2-3

Sebuah Ironi Negarawan

Di negeri ini, hakim konstitusi saja yang jelas disebutkan sebagai negarawan. Penyelenggara negara lain berarti memang boleh bukan negarawan.

Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2011 yang mengubah UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, hakim konstitusi harus memenuhi syarat memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Tidak ada UU lain yang mensyaratkan kenegarawanan bagi calon pemangku jabatan itu, termasuk untuk calon presiden dan wakil presiden sekalipun.

Bunyi UU MK itu adalah perwujudan dari perintah konstitusi MK mempunyai sembilan hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan oleh Mahkamah Agung (MA), DPR, dan Presiden. Hakim konstitusi haruslah berintegritas, tak tercela, adil, negarawan, tak merangkap jabatan politik atau ekonomi.

Sebagai negarawan, hakim konstitusi, dari mana pun lembaga yang mengusungnya, haruslah seorang yang sudah selesai dengan dirinya. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan negarawan itu mengelola negara dengan kebijaksanaan dan kewibawaan. Dalam pepatah Jawa, berbudi bawa laksana. Satu kata dan perbuatan, berwatak baik, serta bijaksana.

Tak mudah mencari negarawan. Apalagi UU MK juga mensyaratkan calon hakim konstitusi yang awalnya cukup bergelar sarjana hukum diubah menjadi berijazah doktor dan magister dengan latar belakang pendidikan tinggi hukum. Dengan berpendidikan (amat) tinggi, diharapkan seorang hakim konstitusi sudah "matang" secara akademis, emosi, dan bersikap.

Ironis. Negarawan di MK, yang berjumlah sembilan orang saja justru berulang kali terbelit masalah dan selalu menarik perhatian publik. Ketua MK Akil Mochtar pada 2013 diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima suap. Tahun 2017, hakim konstitusi Patrialis Akbar pun ditangkap KPK. Keduanya sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.

Tahun 2011, hakim konstitusi Arsyad Sanusi diduga melanggar etika Dia membiarkan keluarganya berhubungan dengan pihak yang berperkara. Arsyad mundur sebagai hakim konstitusi meski ia hanya dinyatakan melakukan pelanggaran ringan kode etik. Di sisi lain. Ketua MK (saat im") Arief Hidayat, Rabu (31/1), diadukan ke Dewan Etik MK. Arief diduga kembali melanggar etika Ini adalah laporan keempat yang tertuju kepada Arief. Dalam dua laporan sebelumnya, dia dinyatakan melakukan pelanggaran dan diberi sanksi ringan.

Laporan terhadap Arief ini mengingatkan pada laporan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto pada 2015 terkait permintaan saham PT Freeport Indonesia Sebelum Majelis Kehormatan Dewan memutuskan sanksi, Setya mengundurkan diri. Sebagai politisi, setelah lobi dan memenangi kursi Ketua Umum Partai Golkar, dia kembali memimpin parlemen. Akhirnya Setya terpaksa mundur akhir 2017. Dia terbelit dugaan korupsi terkait proyek KTP elektronik.

Ketua MK bukanlah politisi sehingga tak perlu lobi agar dapat memimpin kembali lembaga itu. Ketua MK adalah negarawan.

REDAKSI





Original Post

Eddy Rumpoko dan Edi Setiawan Terancam Penjara 20 Tahun

Media Cetak Kompas Halaman 20
2018-2-3

Eddy Rumpoko dan Edi Setiawan Terancam Penjara 20 Tahun

SIDOARJO, KOMPAS - Mantan Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko, dan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Edi Setiawan terancam dipidana penjara paling lama 20 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar. Mereka didakwa menerima gratifikasi dan suap secara berkelanjutan Rp 1,6 miliar serta uang tunai ratusan juta rupiah dari rekanan Pemerintah Kota Batu.

Dakwaan terhadap Eddy Rumpoko disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK Iskandar Marwanto dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Su-

rabaya, Jumat (2/2). Sidang yang dipimpin majelis hakim yang diketuai Unggul Warsa Mukti itu berlangsung sekitar satu jam.

Menurut jaksa, Eddy dan Edi melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah menjadi UV No 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 juncto Pasal 64 KUHP.

Eddy ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan 16 September di rumah dinasnya. Ia diamankan bersama pemilik perusahaan rekanan Pemkot Batu

Philipus Djap dan Edi Setiawan dengan barang bukti uang tunai Rp 295 juta.

Uang tunai itu direncanakan diberikan dan dipakai Eddy Rumpoko Rp 200 juta untuk pelunasan mobil Toyota Alphard yang dibeli setahun sebelumnya. Sementara Rp 95 juta untuk Edi Setiawan sebagai fee pribadi.

Pemberian fee proyek ini dilakukan Philipus sejak 2016. Saat itu. Eddy Rumpoko menyampaikan keinginan membeli Toyota Alphard seri terbaru Rp 1,6 miliar. Keinginan itu dikabulkan dengan imbalan sejumlah proyek

Pemkot Batu dimenangkan perusahaan Philipus Djap, yakni PT Dailbana Prima dan CV Amarta Wisesa Sejak pemberian mobil itu dan selama tahun anggaran 2016, dua perusahaan Philipus Djap tercatat memenangi tujuh tender proyek pengadaan dengan nilai total Rp 10,9 miliar.

Kembali diperiksa

Sementara dari Nganjuk, Jawa Timur, dilaporkan, sejumlah pejabat di Nganjuk kembali diperiksa oleh penyidik KPK sejak Rabu (31/1)-Jumat (2/2). Mereka diperiksa di aula kantor Polres

Madiun, yang dipinjam KPK.

Keterangan yang dikumpulkan di Nganjuk, Jumat, menyebutkan, pemeriksaan KPK tersebut diduga masih berhubungan dengan praktik penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Bupati Nganjuk (nonaktif) Taufikurrahman. Taufiq kini ditahan KPK, dan kasus ini segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.

Salah satu pejabat yang diduga juga diperiksa KPK adalah pejabat di lingkungan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

(NIK/ODY)





Original Post

KPK tanggapi Nazaruddin diusulkan dapat asimilasi

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-02-03

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi soal mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin yang diusulkan mendapatkan asimilasi.

"Untuk proses pembebasan bersyarat, asimilasi, pengurangan hukuman, dan lain-lain hak narapidana tersebut tentu saja dalam domaian Lembaga Permasyarakatan karena itu prosesnya seteleh eksekusi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Menurut Febri, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 memang disebutkan bahwa proses asimilasi itu mewajibkan agar meminta pertimbangan atau rekomendasi dari penegak hukum yang menangani dalam hal ini KPK.

"Karena itu kalau nanti ada surat yang disampaikan ke KPK tentu kami akan sampaikan secara normatif fakta-fakta yang ada misalnya, kami bisa sampaikan yang bersangkutan itu divonis untuk kasus apa saja kemudian apakah sudah membayar denda, membayar uang pengganti atau belum," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa proses asimilasi tersebut tidak mensyarakatkan posisi seseorang sebagai "justice collaborator" (JC).

"Yang mensyarakatkan posisi sebagai JC adalah pembebasan bersyarat atau remisi pemotongan masa hukuman, jadi memang harus kami pilah secara hati-hati," kata Febri.

Pihaknya pun kata dia, akan mencermati soal usulan asimilasi karena Nazaruddin dikenakan untuk dua perkara tindak pidana korupsi, yaitu terkait korupsi Wisma Atlet dan proyek-proyek di PT Duta Graha Indah (DGI).

"Jadi, tidak hanya satu kasus, ada kasus tindak pidana korupsi dan TPPU yang sebenarnya merupakan bagian dari strategi penegak hukum, TPPU itu kami tangani meskipun satu berkas tetapi diduga berasal dari banyak proyek. Jadi hasil-hasil tindak pidana itu lah yang jadi fokus kami dan sudah terbukti," ucap Febri.

Sementara itu, Kepala Subbagian Pemberitaan Dirjen Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM Ade Kusmanto juga telah membenarkan soal pemberian asimilasi kepada Nazaruddin itu.

"M Nazaruddin narapidana kasus korupsi saat ini menjadi warga binaan Lapas Sukamiskin. Saat ini yang bersangkutan sedang diusulkan oleh Kalapas Sukamiskin melalui Kakanwil Jabar diteruskan kepada Dirjen Pemasyarakatan," kata Ade.

Ia menyatakan pihak Ditjen Pemasyarakatan sedang memeriksa dan memverifikasi berkas asimilisi Nazaruddin itu.

Ia pun menyatakan bahwa pihaknya juga telah melakukan sidang oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) pada 30 Januari 2018.

Selanjutnya, pihaknya akan meminta rekomendasi kepada KPK sesuai PP Nomor 99 Tahub 2012 Pasal 36A ayat 1 bahwa pertama asimilasi diberikan Menteri Hukum dan HAM setelah mendapat pertimbangan Dirjen PAS.

Kedua, kata dia, Dirjen PAS dalam memberikan pertimbangan dengan memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan keadilan masyarakat.

"Ketiga, Dirjen PAS wajib meminta rekomendasi kepada instansi penegak hukum Kepolisian, Jaksa Agung, dan atau KPK," ujarnya.

Selanjutnya, kata dia, Dirjen PAS akan menyampaikan pertimbangan pemberian asimilasi kepada Menteri Hukum dan HAM berdasarkan rekomedasi TPP Pusat dan rekomendasi instansi terkait untuk mendapat persetujuan.

"Proses asimilasi dan pembebasan bersyarat ini dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan yangg terintegrasi melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kanwil dan Ditjen PAS. Asimilasi tersebut jika disetujui akan dijadikan dasar untuk pemberian program pembebasan bersyarat M Nazaruddin," ungkap Ade.Pewarta: Benardy FerdiansyahEditor: Ruslan BurhaniCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/682832/kpk-tanggapi-nazaruddin-diusulkan-dapat-asimilasi



Original Post

KTP-el Dipermasalahkan Karena Saran Agus Rahardjo Tak Dituruti

Media Online metrotvnews.com
2018-02-03

Jakarta: Maqdir Ismail, selaku kuasa hukum mantan Ketua DPR RI Setya Novanto menilai, langkah panitia lelang proyek KTP-el adalah suatu kebijakan sekalipun tidak mengikuti rekomendasiLembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Sehingga, sangat janggal bila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaitkan persoalan tersebut ke dalam ranah pidana korupsi.

"Ini pilihan kebijakan, mestinya tidak bisa dijadikan alasan untuk mempidanakan Pak SN," kata Maqdir saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat, 2 Februari 2018.





Menurut Maqdir, pilihan kebijakan KTP-el sepenuhnya milik Kemendagri, selaku pemilik proyek. Dia justru curiga proyek KTP-el dipermasalahkan karena saran LKPP, yang saat itu dipimpin Agus Rahardjo tidak turuti.

Sehingga, dipermasalahkan Agus saat menjabat sebagai Ketua KPK. "Terhadap pilihan kebijakan pengadaan ikut saran LKPK atau tidak, tidak ada sangkut pautnya dengan Pak SN. Hal ini sepenuhnya kebijakan eksekutif," ujarnya.

"Yang mejadi masalah sekarang dikesankan seolah-olah bila kebijakan mengenai penganggaran dan pengadaan di Kemendagri diintervensi oleh Pak SN, dan Pak SN dikatakan sebagai bosnya Andi bersama-sama dengan Andi mengaturnya. Ini kan pakai ilmu otak atik gathuk," tambah Maqdir.

Baca:Novanto Disebut MengantongiCatatan Maut KTP-el

Sebelumnya, mantan staf Wakil Presiden Sofyan Djalil pernah meminta LKPP dan Kemendagri tak berselisih di media mengenai proyek KTP-el. Hal itu dikatakan pejabat LKPP Setya Budi Arijanta saat bersaksi untuk terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 1 Februari 2018.

Awalnya, dugaan penyimpangan proyek pengadaan KTP-el pernah dibahas di Kantor Wakil Presiden pada 2011. Wakil Presiden saat itu dijabat oleh Boediono, sementara LKPP ketika itu dipimpin Agus Rahardjo.

Ketika itu, LKPP mengkritisi temuan pihaknya soal dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan proyek KTP-el. Gamawan Fauzi yang saat itu sedang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri pun tak terima dengan tudingan LKPP.

Gamawan kemudian melapor hal itu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Menurut Setya, Presiden SBY waktu itu menugaskan Boediono untuk menyelesaikan masalah antara LKPP dan Kemendagri.

Kedua pihak kemudian dipertemukan di Kantor Wapres. Dalam pertemuan itu, LKPP tetap yakin terjadi penyimpangan dalam proses lelang proyek KTP-el.

LKPP bersikeras kontrak pengadaan KTP-el harus dibatalkan.Namun, Sofyan Djalil minta proyek tetap dilaksanakan sampai akhirnya LKPP menarik diri dari pendampingan proyek.

(AZF)

http://news.metrotvnews.com/hukum/GbmJdmPk-ktp-el-dipermasalahkan-karena-saran-agus-rahardjo-tak-dituruti



Original Post

Kubu Novanto Salahkan Agus Raharjo

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-02-03

RMOL. Penasihat Hukum mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, Maâ€qdir Ismail menilai langkah panitia lelang proyek e-KTP merupakan suatu kebijakan, meski tidak mengikuti rekomendasi â€Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).Karenanya, sangat janggal bila akhirnya KPK memasukan persoalan tersebut ke dalam ranah hukum pidana korupsi.

"Ini pilihan kebijakan, mestinya tidak bisa dijadikan alasan untuk mempidanakan Pak SN (Setya Novanto)," kata Maqdir Ismail, Jumat (2/2).

Menurut Maqdir, pilihan kebijakan itu sepenuhnya ada di tangan Kemendagri selaku pemilik proyek. Justru Maqdir mencurigai karena saran LKPP yang saat itu dipimpin oleh Agus Rahardjo tidak diikuti, akhirnya dipermasalahkan saat menjadi Ketua KPK.

â€

"Terhadap pilihan kebijakan pengadaan ikut saran LKPK atau tidak, tidak ada sangkut pautnya dengan Pak SN. Hal ini sepenuhnya kebijakan eksekutif. Yang menjadi masalah sekarang dikesankan seolah-olah bila kebijakan mengenai penganggaran dan pengadaan di Kemendagri diintervensi oleh Pak SN, dan Pak SN dikatakan sebagai bosnya Andi bersama-sama dengan Andi mengaturnya. Ini kan pakai ilmu otak atik gathuk," kata Maqdir.

Sebelumnya diwartakan, eks staf Wakil Presiden, Sofyan Djalil pernah meminta LKPP dan Kemendagri tidak berselisih di media mengenai proyek e-KTP.

Hal itu dikatakan pejabat LKPP Setya Budi Arijanta saat bersaksi untuk terdakwa Setya Novanto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 1 Februari 2018.â€

"Waktu itu rapat di Kantor Wapres, Pak Sofyan Djalil yang memimpin rapat itu minta agar tidak ribut-ribut di media soal e-KTP," kata Setya Budi.

Awalnya, dugaan penyimpangan proyek pengadaan e-KTP pernah dibahas di Kantor Wakil Presiden pada 2011. Wakil Presiden saat itu dijabat oleh Boediono, sementara LKPP ketika itu dipimpin Agus Rahardjo.

Saat itu, LKPP mengkritisi temuan pihaknya soal dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan proyek e-KTP. Gamawan Fauzi yang saat itu sedang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, tak terima dengan tudingan LKPP.

Gamawan kemudian melapor itu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).â€

Menurut Setya, Presiden SBY waktu itu lalu menugaskan Boediono untuk menyelesaikan masalah antara LKPP dan Kemendagri. Kedua pihak kemudian dipertemukan di Kantor Wapres.

Dalam pertemuan itu, LKPP tetap pada keyakinan bahwa terjadi penyimpangan dalam proses lelang proyek e-KTP. LKPP bersikeras bahwa kontrak pengadaan e-KTP harus dibatalkan.â€

Namun, Sofyan Djalil minta proyek tetap dilaksanakan. Akhirnya, LKPP menarik diri dari pendampingan proyek.

"Waktu itu alasannya karena e-KTP itu dibutuhkan untuk pemilu, akhinya tetap dilanjutkan," kata Setya.†[nes]

http://hukum.rmol.co/read/2018/02/03/325306/Kubu-Novanto-Salahkan-Agus-Raharjo-



Original Post

PDIP Disebut Terima Rp 80 Miliar, KPK belum Periksa Puan Maharani

Media Online jurnalnasional.com
2018-02-03

Puan Maharani

Jakarta - Fakta persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP menyebut adanya aliran dana ke tiga partai politik, Demokrat, Golkar, dan PDIP. Jumlahnya cukup fantastis, yakni Demokrat dan Golkar senilai Rp 150 miliar dan PDIP Rp 80 miliar.Adalah mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Irman yang mengungkap adanya aliran dana ketiga partai tersebut, saat dihadirkan ke persidangan terdakwa mantan Ketua DPR Setya Novanto pekan lalu.Dari ketiga partai yang disebut kecipratan dana e-KTP, baru Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah dan Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto yang saat ini menjadi terdakwa yang digarap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Sedangkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani saat itu belum masuk dalam daftar pemeriksaan KPK dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Hal ini tentu menjadi pertanyaan publik, khususnya kubu Novanto." Saya kira sudah kami sampaikan di dalam eksepsi, tidak jelas dakwaan itu. Tetapi KPK bilang kan itu kepentingan penyidikan," kata kuasa hukum Novanto, Maqdir, di Pengadilan Tipikor Jakarta.Terkait pemeriksaan putri dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu, Maqdir menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. " Kami serahkan saja kepada KPK, siapa yang mau mereka hadirkan. Siapa yang tidak mau mereka hadirkan," tegasnya.Dalam kesempatan itu, Maqdir meyakini bahwa setiap perkembangan proyek e-KTP ketika itu selalu dilaporkan oleh para anggota Komisi II DPR ke Ketua Fraksinya masing-masing.Hal itu sebagaimana keterangan mantan Ketua Komisi II DPR Chaeruman Harahap yang mengakui selalui berkoordinasi dengan Ketua Fraksi Golkar yang saat itu dijabat Novanto. Tentunya hal ini berlaku pula untuk para ketua fraksi Demokrat dan PDIP.Sebelumnya Maqdir pun mempertanyakan sikap KPK yang menghilangkan nama-nama politisi PDIP seperti, Olly Dondokambey, Yasonna Laoly Dan Ganjar Pranowo sebagai pihak yang diduga menerima aliran Dan e-KTP.Selain itu dalam dakwaan Jaksa KPK untuk Irman dan Sugiharto, disebutkan ada dugaan Rp 150 miliar mengalir ke Golkar, Rp 150 miliar ke Demokrat, dan Rp 80 miliar ke PDIP. Adapun partai-partai lainnya sejumlah Rp 80 miliar.Sementara saat proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2012 bergulir Fraksi Golkar dipimpin Setya Novanto, Demokrat dipimpin Jafar Hafsah, sedangkan ketua fraksi PDIP ketika itu yakni Puan Maharani.

http://www.jurnas.com/artikel/28673/PDIP-Disebut-Terima-Rp-80-Miliar-KPK-belum-Periksa-Puan-Maharani/



Original Post

Ahok hingga Persekusi, 3 Hal Ini Bikin Indeks Demokrasi RI Turun

Media Online liputan6com
2018-02-03

Liputan6.com, Jakarta - Baru-baru ini, indeks demokrasi di Indonesia dikabarkan mengalami kemerosotan pada tahun 2017, menurut laporan media ternama Amerika Serikat The Economist.

The Economist menyimpulkan hal itu setelah mereka menyelesaikan dan merilis hasil proyek penghitungan Indeks Demokrasi Dunia Tahun 2017 pada 30 Januari 2018.

Indeks itu memaparkan tentang penilaian keberlangsungan demokrasi pada setiap negara dunia, yang diukur dengan menggunakan lima variabel penilaian.

Lima variabel penilaian indeks demokrasi itu meliputi (1) proses elektoral dan pluralisme, (2) keberfungsian pemerintahan, (3) partisipasi politik, (4) kultur politik, dan (5) kebebasan sipil.

Hasil penilaian yang diukur dari kelima variabel itu akan menghasilkan skor rata-rata yang dijadikan sebagai tolok ukur penetapan peringkat indeks.

Indonesia duduk di posisi 68 dan masuk dalam kategori negara dengan pemerintahan demokrasi yang cacat -- yang berada dalam rentang peringkat 20 - 76.

The Economist juga menyebut, posisi Indonesia dalam indeks tersebut merosot tajam 20 puluh peringkat dari penghitungan tahun 2016 -- menjadi sebuah noktah hitam bagi keberlangsungan demokrasi di Tanah Air.

Apa penyebabnya?

Dari berbagai contoh, berikut 3faktor yang menyebabkan posisi Indonesia di Indeks Demokrasi Dunia 2017 versi The Economist mengalami kemerosotan, seperti Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber (2/2/2018).

Saksikan video pilihan berikut ini

1 dari 5 halaman1. Dinamika Pilkada DKI Jakarta 2017Petugas mengangkut kotak suara yang akan didistribusikan ke kelurahan di Kecamatan Menteng, Jakarta, Senin (17/4). Logistik surat suara Pemilihan Gubernur dan Wagub DKI telah siap didistribusikan ke kelurahan di Jakarta. (Liputan6.com/Gempur M Surya)Salah satu faktor penyebab kemerosotan itu, kata The Economist, dipicu oleh dinamika politik Pilkada DKI Jakarta 2017. Kendati demikian, laporan itu tak memberikan pemaparan lebih detail.

Namun, pada tahun 2017 silam, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia punya pemaparan tersendiri, yang mungkin, berkaitan dengan argumentasi The Economist.

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Adriana Elisabeth menilai bahwa politik di Indonesia belum dijalankan dengan benar untuk tujuan menyejahterakan masyarakat.

"Di sini saya juga harus bantah kalau politik itu kotor. Politik juga merupakan bidang ilmu untuk mendapat kedudukan di mana kedudukan itu seharusnya digunakan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat," kata Adriana saat memberi keterangan pers pemaparan hasil riset dan analisis Pilkada Jakarta 2017 di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Rabu 3 Mei 2017.

Namun menurut dia, tujuan politik yang sebenarnya itu tidak dijalankan sehingga terkesan kotor.

"Yang dilakukan hanya struggle for power, tapi setelah memperoleh kekuasaan tidak digunakan untuk menyejahterakan masyarakat. Dan itu terbaca dari cara-cara mendapatkan kekuasaan itu sendiri," katanya.

Di mana, kata dia, seseorang menggunakan cara apapun untuk mendapat kedudukan. "Dan itu menurut saya menunjukkan demokrasi yang belum matang. Pada dasarnya politik harus dipelajari, jangan merasa tahu padahal tidak tahu," lanjutnya.

Saat ini, menurut dia, demokrasi Indonesia sedang berproses mencari bentuk dan tak diketahui bagaimana ujungnya. Menurut dia, harus ada peradaban baru politik di Indonesia agar semakin matang dan tidak ada rusuh seperti yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Pendidikan politik yang benar, kata Andriana, wajib dilakukan oleh partai politik kepada masyarakat, dan anggotanya agar bisa lebih dewasa dalam berpolitik. Dengan demikian, ia mengatakan ekspresi kebencian di masyarakat, penyebaran berita bohong di dunia nyata maupun maya pada gelaran politik berikutnya hilang.

Sedangkan penyelesaian jangka pendek, Adriana mengatakan dengan membawa penyebar hoax, ekspresi kebencian ke jalur hukum.

2 dari 5 halaman2. Kasus AhokSejumlah tameng polisi diletakkan di luar Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (9/5). Pihak kepolisian melakukan pengamanan sebagai antisipasi kericuhan sidang pembacaan putusan terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (Liputan6.com/Faizal Fanani)The Economist juga menyimpulkan, dinamika sosial-politik yang terjadi seputar mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjadi salah satu faktor yang memicu kemerosotan posisi Indonesia dalam Indeks Demokrasi Dunia Tahun 2017 versi mereka.

"Demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran usai ... gubernur petahana DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang berasal dari kelompok minoritas, ditahan akibat tuduhan penistaan agama," tulis The Economist.

Kendati demikian, The Economist tak memberikan pemaparan yang lebih mendalam.

Namun, pada tahun 2017 silam, organisasi pegiat HAM dan pro-demokrasi, Amnesty International Indonesia punya pemaparan tersendiri, yang mungkin, berkaitan dengan argumentasi The Economist.

Direktur AmnestyInternational Indonesia, Usman Hamid pada Mei 2017 menyebut bahwa vonis 2 tahun penjara atas penodaan agama yang dijatuhkan olehmajelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Ahok adalah sebuah kemunduran demokrasi.

"Ini kemunduran demokrasi. Harusnya di usia 19 tahun reformasi, Indonesia sudah matang," kata Usman Hamid, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu 14 Mei 2017.

Menurut dia, proses hukum kasus Ahok terlampau instan dan baru kali pertama terjadi di Indonesia.

"Ini satu kasus pertama kali, di mana etnis minoritas yang berasal dari lembaga kekuasaan dan dihukum secara instan," jelas Usman.

3 dari 5 halaman3. PersekusiIlustrasi Foto Persekusi (iStockphoto)The Economist juga mencatat, bangkitnya gerakan masyarakat berbasis keagamaan atau primordialisme mayoritas, yang memicu sejumlah kasus persekusi terhadap kelompok minoritas, menjadi salah satu faktor yang memicu kemerosotan peringkat Indonesia dalam Indeks Demokrasi Dunia 2017 versi media AS itu.

Kendati demikian, The Economist tak memberikan pemaparan yang lebih mendalam.

Namun, pada tahun 2017 silam, sebuah lembaga think-tank yang berfokus pada isu politik di Asia Tenggara, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), memiliki data dan bukti, yang mungkin, mendukung argumentasi The Economist.

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mencatat ada sekitar 60 kasus persekusi terjadi di Indonesia selama Januari-Mei 2017 ini. Jumlah tersebut meningkat secara signifikan pada Mei 2017.

Koordinator Regional SAFEnet Damar Juniarto mengatakan, vonis terdakwa kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada awal Mei 2017 menjadi salah satu pemicu meroketnya tindakan persekusi.

"Putusan terhadap Ahok di bulan sebelumnya yang mengantar angka persekusi lebih tinggi," ujar dia dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 4 Juni 2017.

Meski demikian, Damar melanjutkan, meningkatnya kasus persekusi karena efek Ahok hanyalah soal kerangka waktu (time frame). Sebab, bukan persoalan korban yang diburu merupakan pendukung Ahok atau sebaliknya.

"Bukan soal Ahoker atau bukan. Perspektifnya, dalam kurun waktu itu ada situasi vonis Ahok, itu membuat efek tingginya persekusi atau terjadinya persekusi. Hanya kaitan waktu, bukan orang yang diburu," jelas dia.

Damar menambahkan, lokasi terjadinya persekusi yang tidak hanya di Jakarta menunjukkan korban tidak melulu simpatisan Ahok dalam Pilkada DKI. Mengingat persekusi juga terjadi di wilayah Sumatera Barat, Kalimantan Timur, dan Maluku.

"Kan tidak ada kaitannya dengan Pilkada Jakarta," ucap dia.

Berdasarkan data SAFEnet, terdapat tujuh akun atau orang yang melapor menjadi korban persekusi pada Januari 2017. Kemudian terdapat tiga kasus persekusi di bulan berikutnya.

Pada Maret 2017 terdapat dua kasus persekusi. Kemudian meningkat sebanyak 13 kasus pada April 2017. Jumlah persekusi meroket tajam pada Mei 2017 yakni sebanyak 43 kasus.

"(Persekusi) Diawali dari beberapa kota di Jawa, menyebar ke Kalimantan pada Februari, Maret-April meluas ke Sumatera, Mei merata secara global di seluruh Indonesia," beber Damar.

4 dari 5 halaman4. Penilaian The Economist Terhadap Taraf Demokrasi di IndonesiaAhok bersama Djarot saat konferensi pers terkait hasil hitung cepat Pilkada DKI 2017, Jakarta, Rabu (14/4). Ahok berjanji akan melunasi janji-janjinya selama menjabat sebelum lepas jabatan Oktober 2017. (Liputan6.com/Angga Yuniar)Seperti dikutip dari The Economist, Indonesia memiliki skor rata-rata 6,39 dan duduk di peringkat 68 -- merosot tajam 20 puluh peringkat dari penghitungan tahun 2016.

Pada tahun 2017, menurut catatan media AS itu, variabel "proses elektoral dan pluralisme" RI memiliki skor 6,92. Sementara, variabel "keberfungsian pemerintahan" Indonesia memiliki skor 7,14 -- skor tertinggi dari total lima variabel penilaian.

Sementara itu, variabel "partisipasi politik", "kultur politik", dan "kebebasan sipil" Indonesia memiliki skor 6,67 5,63 dan 5,59.

http://global.liputan6.com/read/3251719/ahok-hingga-persekusi-3-hal-ini-bikin-indeks-demokrasi-ri-turun



Original Post

KPK Bakal Tahan Zumi Zola Saat Pemeriksaan Perdana Sebagai Tersangka

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-02-03

RMOL. Gubernur Jambi Zumi Zola bakal menjadi tahanan KPK setelah resmi berstatus tersangka penerima gratifikasi.Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjelaskan penahanan terhadap Zumi bakal dilakukan setelah pemeriksaan perdana sebagai tersangka.

"Biasanya KPK akan melakukannya sesegera mungkin. Setelah dipanggil sebagai tersangka kemudian diperiksa biasanya akan lakukan penahanan," ujar Basaria di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (2/2).

Zumi resmi menyandang status tersangka bersama Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jambi, Arfan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait proyek-proyek di provinsi Jambi dan penerimaan lain.

Zumi dan Arfan diduga menerima uang sejumlah Rp6 miliar dari beberapa kontraktor terkait proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Uang itu disinyalir digunakan sebagai \'uang ketok\' yang diberikan kepada anggota DPRD Jambi.

Zumi dan Arfan disangkakan melanggar Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jakarta juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [nes]

http://hukum.rmol.co/read/2018/02/03/325313/KPK-Bakal-Tahan-Zumi-Zola-Saat-Pemeriksaan-Perdana-Sebagai-Tersangka-



Original Post

Praperadilan Bekas Pengacara Setya Novanto Terancam Gugur

Media Cetak Koran Tempo Halaman 5
2018-2-3

Praperadilan Bekas Pengacara Setya Novanto Terancam Gugur

JAKARTA - Perkara dugaan perintangan penyidikan korupsi proyek e-KTP dengan tersangka Fredrich Yunadi, bekas pengacara Setya Novanto, akan disidangkan pada Kamis pekan depan. Kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi telah melimpahkan berkas dakwaan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan pelimpahan berkas dak-

waan dilakukan karena penyidikan telah lengkap. "Dalam hukum, prinsipnya lebih cepat lebih baik. Kalau sudah selesai, kenapa ditunda," kata Febri di Jakarta, kemarin.

Fredrich ditetapkan sebagai tersangka sejak 10 Januari lalu. Ia diduga terlibat dalam "drama" pelarian Setya Novanto dari upaya jemput paksa penyidik KPK pada 15 November 2017. Sehari setelah keberadaannya tak ditemukan, Setya-

kini telah didakwa dalam megakorupsi e-KTP- mengalami kecelakaan di daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Dikabarkan terluka parah pada bagian kepala, Setya dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Namun hasil observasi tim dokter Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo menunjukkan hal sebaliknya.

Belakangan, penyelidikan KPK mengungkap dugaan adanya rekayasa dalam

peristiwa tersebut. Sebelum kecelakaan, Fredrich diduga memesan kamar di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Bimanesh Sutarjo, dokter rumah sakit tersebut, juga menjadi tersangka dalam perkara ini dengan dugaan bersekongkol memanipulasi data kesehatan Setya agar dirawat inap.

Tak terima ditetapkan sebagai tersangka, Fredrich menggugat praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan. Menurut dia, jarak antara penetapannya sebagai tersangka dan penyidikan terlalu dekat. Selain itu, Fredrich mempersoalkan keabsahan penangkapan dan penahanan terhadap dirinya.

Kuasa hukum Fredrich, Sapriyanto Refa, mengatakan sidang praperadilan kliennya telah dijadwalkan pada Senin pekan depan. Jika hakim belum memutuskan perkara ini hingga Kamis, praperadilan otoma-

tis gugur seiring pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor. Sebelumnya, praperadilan yang diajukan Setya Novanto juga gugur lantaran berkas dakwaan korupsi e-KTP keburu dibacakan.

Walau begitu, Sapriyanto mengatakan bakal tetap melanjutkan gugatan praperadilan. "Kan sudah ada panggilansidangnya (praperadilan), enggak mungkin mundur," ujarnya.

MAYA AYU PUSPITASARI





Original Post

Sanksi Etika dan Bisikan Nurani

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 1
2018-2-3

Sanksi Etika dan Bisikan Nurani

MOH MAHFUD MD

Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Ketua MK-RI2008-2013

Ketika dokter Bimanesh Sutarjo ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka yang melanggar Pasal 21UU Tindak Pidana Korupsi, yakni melakukan obstruction of justce, menghalang-halangi proses penegakan hukum dalam kasus Setya Novanto, ada beberapa dokter yang bilang bahwa langkah KPK itu keliru. Kata mereka, seharusnya KPK menunggu hasil pemeriksaan dewan etik atau dewan kehormatan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) agar bisa dipastikan

lebih dulu apakah dokter Bimanesh benar-benar melanggar etika profesinya.

Kalau terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan pemeriksaan majelis etik IDI, ba-rulahbisadiseretkepengadilan. Begitu katanya.

Begitu juga ketika pada saat yang hampir bersamaan, Fredrich Yunadi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK karena kasus yang sama, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) menyatakan penyesalannya kepada KPK karena ti-dakberkoordinasilebihdulude-ngan PERADI. Bahkanadayang mengatakan, seharusnya Fre-drichdiperiksaduluolehDewan Kehormatan PERADI dan KPK baru boleh memproses secara pidana jikaDewan Kehormatan sudah memutus bahwa bersangkutan benar-benar bersalah telah melanggar kode etik advokat. Begitu katanya.

Padahal, secara yuridis, tidak ada yang mengharuskan KPK menunggu pemeriksaan etik secara internal dari organisasi profesi mana pun. Sudah pernah saya tulis di rubrik ini, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam dugaan pelanggaran pidana dan pelanggaran etika profesi itu berjalan sendiri-sendiri dan tidak saling tergantung karena sifat pelanggaran dan produk vonisnya juga berbeda. Peradilan pidana bisa berjalan sendiri jika syarat untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka sudah terpenuhi. Begitu juga pemeriksaan dan penjatuhan sanksi etik bisa dijatuhkan lebih dulu daripada proses pidananya.

Tetapi, untuk keperluan pembuktian yang melandasi keyakinan, bisa juga (ingat tidak harus juga) proses pidana

dilakukansetelahadakepastian tentang pelanggaran tersebut oleh keputusan dewan kehormatan organisasi profesi. Bisa juga (ingat tidak harus juga) sanksi etik dijatuhkan setelah ada putusan resmi dari pengadilan untuk dijadikan landasannya. Intinya, penyelesaian etik dan penyelesaian pidana tidaklah saling bergantung, keduanya bisa berjalan sendiri-sendiri meskipun jika dianggap perlu bisa saa yang satu menunggu yang lain.

Banyak catatan pengalaman, wartawan, dokter, dosen, hakim, dan berbagai profesi lain sudah dijatuhi sanksi etik atau sanksi disiplin sebelum yang bersangkutan diproses secara hukum, bahkan kemudian tidak pernah dibawa ke pengadilan. Banyak jugada-ri kalangan profesi itu dijatuhi

hukum pidana sebelum diperiksa oleh dewan atau majelis etik profesinya, tetapi selanjutnya tidak pernah dijatuhi sanksi etik oleh organisasi profesinya. Banyak anggota DPR yang sudah ditahan dan divo-nisbersalah, tetapi tetap mendapat gaji dan tidak diapa-apakan oleh Majelis Kehormatan Dewan karena putusan pengadilannya belum inkracht, meskipun ada juga yangbegitu ditahan langsung dipecat.

Contoh orang yang begitu ditahan langsung dipecat, tanpa menunggu vonis pengadilan, oleh dewan kehormatannya adalah mantan Ketua DPD Irman Gurman dan mantan Ketua MK Akil Mochtar. Adapun orang yang masih terus mendapat gaji meskipun sudah ditahan dan divonis lebih banyak lagi contohnya. Dulu

kita pernah diributkan oleh berita bahwa Nazaruddin dan banyak anggota DPR masih menerima gaji meski sudah diseret ke pengadilan dan divonis bersalah karena Majelis Kehormatan DPRtidakmenjatuhkan sanksi dan partainya tidak memberhentikannya dari DPR. Alasannya, menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap {inkracht).

Dalam catatan saya juga banyak advokat yang sudah ditangkap, diadili, bahkan divonis bersalah oleh pengadilan pidana, tetapi organisasi profesinya diam saja, membiarkan, dan tidak menjatuhkan sanksi. Ada juga advokat atau asistennya yang tertangkap tangan mengantarkan uang suap kepada hakim di pengadilan, tetapi aman-aman saja dari peradilan etik.

Jadi, masalah penjatuhan

sanksi etik dan sanksi pidana merupakanduahalberbedadan karenanyabisaberjalansendiri-sendiri. Proses pidana bisa berjalan sendiri tanpa dikait-kaitkan dengan peradilan etika dengan catatan tetap boleh saja kalau mau menunggu keputusan majelis atau dewan etik profesi un tukmemastikankesalah-annya. Begitu juga peradilan etik oleh majelis atau dewan kehormatan profesi bisa berjalan dan mengambil putusan tanpa harus menunggu putusan peradilan pidana dengan catatan, juga bahwa organisasi profesi boleh menunggu putusan peradilan pidana lebih dulu kalau ingin meyakinkan posisi kasusnya, apalagi akan menjatuhkan sanksi berat. Tetapi yang namanya boleh itu tidak berari harus. Di dalam istilah agama, mubah itu bukan wajib.

Meskipun begitu, pelaku pelanggaran atas etika itu pun tidak harus menunggu penja-tuhansanksisecara resmi, baik dari dewan atau majelis etik profesinya maupun dari pengadilan. Hal lebih mulia yang harus dilakukan pelaku pelanggaran etika yang kemudian mendapat sorotan publik adalah mengundurkan diri atas bisikan "hati nurani" dan kehendaknya sendiri. Bisikan nurani itu lebih penting sebagai sikap etis daripada sekadar formalitas-formalitas pemeriksaan dan pembuktian. Sikap etis itulah, sebagai contoh, yang ditunjukkan Patrialis Akbar dan Ridwan Mukti begitu ditahan oleh KPKkarena sangkaan korupsi. Itu pula yang diinginkan Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

MOH MAHFUD MD





Original Post

Fredrich Yunadi Disidang Pekan Depan

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 3
2018-2-3

Fredrich Yunadi Disidang Pekan Depan

JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mendaftarkan perkara dan surat dakwaan atas nama Fredrich Yunadi ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, kemarin sekitar pukul 10.30 WIB, JPU sudah-memasukan dan mendaftarkan berkas-berkas serta barang bukti atas nama advokat sekaligus pendiri dan Managing Patners Kantor Hukum Yunadi Associates, Fredrich Yunadi. Dengan diterimanya dan teregisternya seluruh dokumen tersebut di PN Jakpus, maka status Fredrich beralih dari tersangka menjadi terdakwa.

"Selanjutnya kami menunggu jadwal persidangan. Seluruh perbuatan dugaan merintangi penanganan kasus e-KTP atas nama Setya Novanto (saat itu) telah diuraikan di sana (dalam dakwaan) dan akan dibuktikan lebih lanjut di persidangan," ungkap Febri di Ge-

dung Merah Putih KPK, Jakarta, tadi malam.

Dalam perkara ini, Fredrich sebelumnya disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-(l) KUHPidana. Febrimengatakan, Fredrich ditetapkan melakukan perbuatan pidana abstraction of justice bersama dengan dokter spesialis Rumah Sakit Medika Permata Hijau (RSMPH) Bimanesh Sutarjo. Untuk kasus dan berkas dokter Bimanesh masih belum rampung. "Untuk BST (Bimanesh) masih penyidikan," ungkap Febri.

Mantan pegawai fungsio-

nal Direktorat Gratifikasi KPK ini mengatakan, tidak perlu dipermasalahkan penyerahan berkas, barang bukti, dan dakwaan atas nama Fredrich yang tergolong cepat. Pelimpahan ke pengadilan bukan bertujuan menghindari gugatan praperadilan yang diajukan Fredrich ke PN Jakarta Selatan dan agenda sidang perdana pada Senin (5/2).

"Padahukumituprinsipnya lebih cepat lebih baik. Karena ada prinsip dasar asas cepat, sederhana, dan biaya murah. Jadi, kalau sudah selesai, kenapa harus ditunggu-tunggu. Saya kira (praperadilan) tidak perlu dihindari," ujarnya.

Untuk praperadilan, Febri mengatakan, KPK siap menghadapi dan datang. Praperadilan tersebut dan perkara pokok yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta adalah dua hal berbeda. Tim KPK yang ditugaskan dan bekerja dalam dua persidangan tersebut juga berbeda. "Kami tentu yakin yang kami lakukan sudah benar," ujarnya.

Humas Pengadilan Tipikor Jakarta Ibnu Basuki Widodo membenarkan sudah meneri-maseluruhberkas.barangbuk-ti, dan dakwaan atas nama Fredrich Yunadi. Ketua PN Jaksel akan menunjuk majelis hakim yang menangani perkara Fredrich. Komposisimajelis, yakni ketua Saifudin Zuhri dengan anggota Mahfudin, Duta Bas-kara, Sigit Herman Binaji, dan Siwi Sansiwi. "Pengadilan menetapkan sidang (perdana) 8 Februari," ungkap Ibnu.

Sapriyanto Refa selaku Ketua Tim Kuasa Hukum Fredrich Yunadi menilai, langkah KPK terkesan terburu-buru. Pasalnya, untuk gugatan praperadilan di PN Jaksel sudah diagendakan persidangan perdananya pada Senin (5/2). Pihaknya akan menunggu apakah KPKbakalhadiratau tidak.

Di sisi lain, Refa menegaskan, meski Fredrich akan menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, maka gugatan praperadilan-nya tidak otomatis gugur.

sabirlaluhu





Original Post

Zumi Zola Dibidik Lagi atas Kasus Suap

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 3
2018-2-3

Zumi Zola Dibidik Lagi atas Kasus Suap

Tersangka Gratif ikasi Rp6 Miliar Proyek di Jambi

JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin resmi menyematkan status tersangka terhadap Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli dalam kasus dugaan gratif ikasi sebesar Rp6 miliar atas proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi2014-2017.

Tidak berhenti dalam kasus itu saja, KPK ternyata juga membidik dugaan keterlibatan Zumi Zola dalam kasus dugaan suap uang ketok Rp4,9 miliar (dari komitmen fee Rp6 miliar) ke sejumlah anggota DPRD Jambi atas pembahasan dan pengesahan APBD Provinsi Jambi 2018 sebesar Rp4,515 triliun. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan, setelah dilakukan pengembangan penyidikan atas kasus dugaan suap uang ketok Rp4,9 miliar terkait pembahasan dan pengesahan APBD Provinsi Jambi 2018 sebesar Rp4,515 triliun atas empat tersangka sebelumnya yang ditangkap, kemudian dibuka penyelidikan baru.

Dari penyelidikan baru tersebut, lanjut Basaria, ditemukan bukti permulaan yang cukup dan ditingkatkan ke penyidikan. Penyidikan ini merupakan bagian baru, yakni dugaan penerimaan gratifikasi atau suap terkait dengan proyek-proyek di lingkungan Pemerintan Provinsi (Pemprov) Jambi, termasuk proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum kurun 2014-2017.

Karenanya kemudian ditetapkan dua tersangka penerima gratifikasi, yakni Zumi Zola Zulkifli selaku gubernur Jambi 2016-2021 bersama Arfan se-lakukabidBinaMargasekaligus pit Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pemprov Jambi. "Sprindik (surat perintah dimulainya penyidikan) atas nama tersangka ZZ (Zumi) dan ARN (Arfan) ditandatangani 24 Januari. Tersangka ZZ (Zumi) baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan ARN diduga menerima gratifikasi atau suap (pasif) sejumlah sekitar Rp6 miliar," tandas Basariasaatkon-ferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, tadi malam.

Atas dugaan penerimaan gratifikasi ini, Zumi dan Arfan disangkakan melanggar Pasal 12 B atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-(l) KUHPidana. Basaria menggariskan, uang yang diterima Zumi dan Arfan diduga berasal dari sejumlah kontrak-torbaikyangmenggarapproyek di Dinas Pekerjaan Umum maupun dinas lainnya.

Arfan bertindak sebagai pengumpul uang gratifikasi atau suap pasif dari sejumlah kontraktor. "Kita temukan beberapa. Tapi karena tim masih di lapangan, (nama) para pengusaha akan diumumkan kemudian. Mungkin tidak hari ini," ujarnya.

Basaria mengatakan, se-belumnyaArfanbersamaPItSe-kretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik dan Asisten Daerah III Provinsi Jambi Saipudin sudah ditetapkan sebagai ter-

sangka pemberi suap uang ketok palu Rp4,9 miliar kepada tersangka penerima anggota Komisi I DPRD Jambi dari Fraksi PAN Supriono. Penetap-anempat tersangka ini hasil dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 28 November 2017.

Basaria mengaku, saat ini Zumi masih menjadi tersangka penerima gratifikasi atau suap pasif sebesar Rp6 miliar terkait dengan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi kurun 2014-2017. Namun Zumi juga berpotensi ditetapkan lagi menjadi tersangka pemberi suap uang ketok palu Rp4,9 miliar.

Dari temuan KPK, menurutnya, uang suap Rp4,9 miliar yang disita saat OTT berasal dari sejumlah kontraktor proyek. Pengumpulan uang yang dilakukan oleh Erwan Malik dan Arfan diduga atas sepengetahuan dan perintah Zumi Zola. Bahkan diduga juga Zumi mengetahui dan memerintahkan pemberian uang kepada tersangka Supriono maupun terdugapenerimaang-gota DPRD lain.

"Kira-kira modus operandinya uang ketok palu pastilah uang dari pengusaha yang dikumpulkan oleh dua pit tadi (Erwan dan Arfan) dan konon orang-orang kepercayaan gubernur dan ada satu orang lain. Yang dugaan pemberian (dari Zumi Zola) ke DPRD nanti. Itu sedang dibuktikan dan dalam pengembangan saat ini," tandasnya.

Dari temuan KPK, lanjutnya, pembahasan APBD 2018 dan kemudian disahkan mencapai Rp4,515 triliun sangat jelas bukan untuk kepentingan Arfan dan Erwan. Kepentingannya yang palingbesar ada pada posisi Zumi sebagai gu-

bernur. Sebelumnya memang Zumi sudah pernah diperiksa sebagai saksi terkait dengan kasus suap uang ketok palu APBD Jambi 2018.

KPK, lanjut Basaria, juga sedang melakukan pengembang-ansecarasignifikangunamene-tapkan para kontraktor terduga penyedia uang terkait dengan pemberian suap uang ketok palu maupun pemberian gratifikasi tersebut. Dari sisi pemberian suap baik ke DPRD maupun ke Zumi Zola, konstruksi bukti yang dimiliki KPKhampir final. "Jadi para pengusaha sudah kita temukan beberapa.

Nanti akan kita umumkan (penetapan tersangka) resminya. Sabar dulu," tandasnya.

Kemudian dari sisi pe-nerimaan uang (gratifikasi atau suap pasif) juga didalami dugaan keterlibatan istri Zumi, Sherrin Tharia. Hanya sajauntuksaatini Basaria belum bisa menyampaikan apakah benar Sherrin ikut mengetahui penerimaan atau juga menikmati atau tidak sama sekali. Berikutnya KPK tetap mengusut terduga penerima uang ketok palu di DPRD baik dariunsuranggotamaupunpim-pinan DPRD. "Apakah nanti DPRD berjamaah, sudah barang.

tentu akan kita pastikan kemudian. Tim masih di lapangan, nanti kita lihat pengembangan," ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto mengaku prihatin atas dugaan kasus gratifikasi yang men-jeratkademya,ZumiZola.Bima menduga, kasus yang menimpa Zumi Zola adalah bagian dari jebakan. "Sebagai sahabat saya sedih. Ini cobaan musibah luar biasa. Saya harapkan keadilan bisa ditegakan," kata Bima di Balai Kota Bogor kemarin.

Menurut Bima, selama masa

kepemimpinannya mulai dari sebagai bupati Tanjung Jabu Timur, Jambi hingga menjadi gubernur Jambi, Zumi banyak meraih prestasi. Karena itu dia sangat kaget ketika sahabatnya itu ditetapkan sebagai tersangkaoleh KP K."Bagi saya, jebakan (birokrasi) ituadadi mana-mana. Kadang kita tidak tahu jebakan. Untuk setiap paraf (tanda tangan) harus hati-hati betul," kata Wali Kota Bogor itu. Mengenai bantuan hukum, Bima menyatakan, PAN akan memberikan bantuan hukum dan menghormati proses hukum yang se-dangberlangsung.

sabirlaluhu/haryudi





Original Post

Kejagung Tahan 2 Mantan Pejabat BUMN

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-2-3

Kejagung Tahan 2 Mantan Pejabat BUMN

KEJAKSAAN Agung menjebloskan 2 mantan pejabat BUMN ke Rutan Salemba Cabang Kejagung. Mereka diduga terlibat penyalahgunaan penggunaan kredit modal kerja (KMK) oleh Kantor Regional 1 PT Sang Hyang Seri (Persero) Tahun 2012-2013.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Adi Toegarisman mengatakan kedua tersangka mendekam di balik jeruji besi untuk 20 hari pertama sejak 2 Februari 2018.

Tersangka sudah menjalani pemeriksaan dan kemudian langsung ditahan," ujarnya, kemarin.

Kedua tersangka ialah mantan Kepala Divisi Keuangan PT SHS Pusat Kitot Prihartono dan mantan Kepala Bagian Keuangan PT SHS Herman Sudianto. Dalam proses penyidikan, keduanya pun tidak bisa menjelaskan pertanggungjawaban penggunaan kredit modal kerja sesuai mekanisme yang ditentukan.

Kedua tersangka melanggar

Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18, Pasal 3 jo Pasal 18, Pasal 12 huruf e, Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menurutnya, peningkatan status hukum hingga penahanan dilakukan setelah penyidik memeriksa 30 saksi yang dikuatkan dengan informasi tambahan dan barang bukti. Dalam kasus itu para

pelaku membuat pertanggungjawaban palsu atas penggunaan dana KMK sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp65 miliar.

"Uang diputar seolah-olah sebagai hasil produksi Kantor Regional I PT Sang Hyang Seri (Persero) Sukamandi, padahal tidak ada. Uang itu justru disalurkan ke cabang-cabang Kantor Regional I PT SHS kemudian dikembalikan ke reke ning CMS (.cash management system) Kantor PT SHS Pusat," tandas Adi.

(Gol/P-4)





Original Post

Beli Rubicon dari Uang Dinas

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-2-3

Beli Rubicon dari Uang Dinas

Terdakwa juga memiliki mobil Mercedes Benz tipe C 250 seharga Rp879juta atas nama istri, Wuryanti Yustianti

Dero Iqbal Mahendra dero@medioindonesia.com

KEPALA Sub Auditorat III Auditorat Keuangan Negara BPK li Sadli membantah pernah menerima gratifikasi. Berbagai aset yang ia miliki, salah satunya, Jeep Wrangler Rubicon seharga Rp416 juta, diklaim berasal dari hasil keringat sendiri.

"Itu cicilan. Semuanya dari uang perjalanan dinas saya Pak. (Sekitar) Rp416 juta total tlari uang perjalanan dinas," terang Ali di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

menilai pembelian yang dilakukan tidak sebanding dengan penghasilan Ali. Dari penghasilan resmi sejak 2014 sampai 2017, ia tercatat hanya mengumpulkan Rp935 juta. Ali duduk di kursi pesakitan lantaran berstatus terdakwa kasus suap sebesar Rp40 juta dari Kemendes PDTT agar BPK memberikan opini WTP. Dalam perkembangannya, ia juga didakwa menerima gratifikasi RplO,5 miliar, US$80 ribu, satu unit mobil Mini Cooper, serta TPPU.

Untuk mematahkan tuduhan tersebut. Ali menyatakan menerima gaji dari BPK sebesar Rp2,3 miliar selama 2010-2017. Penghasilannya per bulan ialah Rp52 juta. Na-

mun, jumlah tersebut belum termasuk pendapatannya dari perjalanan dinas, honorarium, dan uang operasional.

Terkait honor, Ali dalam setahun masuk ke 7-8 tim. Ia bisa mendapat tambahan penghasilan Rp3 juta-Rp4 juta dalam sebulan atau Rp50 juta-Rp60 juta dalam setahun. Untuk pendapatan perjalanan dinas, ia mampu mengantongi Rp400 juta dari periode 2010-2017 karena bisa hidup hemat hingga 60%.

Menurutnya, penghematan dapat dilakukan karena ia lebih banyak bertugas di Jakarta sehingga tidak perlu biaya hotel. Ia menambahkan dalam ketentuan semua biaya tersebut boleh dibawa pulang terkecuali tiket pesawat.

Pendapatan lain

Ia juga mengaku memiliki pendapatan lain dari sejumlah usaha, baik itu sebagai kon-

sultan, penjualan besi bekas, usaha jasa BPKB, STNK hingga usaha angkot. Untuk usaha angkot, menurut dia, perbulannya menghasilkan secara bersih Rp 1,7 juta perbulan.

Ali pun sempat bercerita kepada hakim mengenai kesulitan berbisnis jasa angkutan umum. Pada 2016-2017, dia mengeluh pendapatannya dari usaha angkot menurun drastis lantaran menjamurnya jasa transportasi berbasis daring.

"Itu kan tiap tahun mengalami kenaikan Pak cuma sampai 2016, karena 2017 sudah kalah sama GO-Jek jadi enggak signifikan," keluh dia.

Ketua Majelis Hakim Ibnu Basuki kemudian sempat bertanya kepada Ali Sadli terkait pinjaman uang dari Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy. Ali diketahui pernah meminjam uang US$80 ribu dari Hamidy untuk keperluan Abdul Latief dalam pencalonan anggota

BPK.

"Soal pencalonan Abdul Latief, saudara pinjam uang pada siapa?" tanya Ibnu. "Hamidy. Tapi, bukan saya yang pinjam. Pada saat itu ketemu Latief dan Hamidy, saya duduk di situ bersama Yaya (Apriyadi Malik). Bukan saya yang pinjam, tapi Pak Latief yang pinjam, melalui saya US$80 ribu," ujar Ali.

"Kok pakai uang Hamidy?" tanya Hakim Ibnu.

"Karena waktu itu uang saya sebagian sudah dijadikan aset," jawab dia.

Di persidangan itu, Ali mengutarakan telah mengajukan diri menjadi justice collabola-tor (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

"Saya mengajukan JC itu sejak proses penyidikan oleh penyidik KPK, tadi saya sampaikan lagi, berkas juga sudah," kata dia.

(P-4)/ Dero Iqbal Mahendra





Original Post

Nazaruddin Diusulkan Dapat Pembebasan Bersyarat

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 3
2018-2-3

Nazaruddin Diusulkan Dapat Pembebasan Bersyarat

BANDUNG, (PR).-

Terpidana sejumlah kasus korupsi, Muhammad Nazaruddin, diusulkan mendapat pembebasan bersyarat dan asimilasi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas LA Sukamiskin Bandung. Usulan tersebut sudah dikirim ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Humas Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Yayan Achmad Suryani membenarkan hal tersebut. Menurut dia, usulan tersebut masih menanti persetujuan dari pusat. "Nazaruddin baru diusulkan pembebasan bersyarat dan asimilasi ke pusat. Sampai saat ini belum ada persetujuan dari pusat," kata Yayan, melalui pesan singkat, Jumat (2/2/2018).

Asimilasi merupakan program pembinaan yang membaurkan warga binaan dan masyarakat. Program asimilasi itu dilakukan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Sementara itu, pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani se-

kurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya minimal 9 bulan.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu diusulkan mendapat pembebasan bersyarat sejak 23 Desember 2017. Menurut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung Dedi Handoko, Nazaruddin telah memenuhi syarat administrasi dan substansif.

"Kalau saya lihat sudah memenuhi syarat administratif maupun subtan-tifnya. Dia punya JC (justice collaborator). Selain itu, pidana denda sudah dibayar," katanya.

Usulan dari Lapas Sukamiskin tersebut kini sedang dalam tahap verifikasi berkas di Dirjen Pemasyarakatan untuk dicek apakah Nazaruddin sudah memenuhi persyaratan atau belum.

Dikatakan Dedi, pengajuan bebas bersyarat Nazaruddin itu berdasarkan perhitungan dari jumlah masa tahanan, dikurangi total remisi. Selain itu, dihitung pula apakah telah menjalani dua pertiga masa pidana.

"Desember 2017 (telah menjalani dua pertiga masa pidana) perhitungannya sampai bebas 31 Oktober 2023, itu dibagi dua berapa? Kurang lebih masih tiga tahun dia bebas. Pada 2020 nanti dia bebas," tutur Dedi.

Pembebasan bersyarat diatur Undang-Undang Nomor 12/1995 tentang Pemasyarakatan dan PP Nomor 99/-2012. Beberapa persyaratannya asimilasi adalah terpidana harus sudah menjalani dua pertiga pidananya, mengikuti program pembinaan yang baik di lapas, berkelakuan baik, dan memiliki status justice collaborator.

Nantinya, Dirjen Pemasyarakatan akan memberikan pertimbangan kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebelum mengeluarkan keputusan menteri. Dirjen Pemasyarakatan akan memberi pertimbangan kepada Menkumham dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, keamanan, dan ketertiban umum.

Selain itu, Dirjen Pemasyarakatan juga akan meminta rekomendasi KPK

terkait asimilasi dan pembebasan bersyarat.

Sebelumnya, Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Muhammad Nazaruddin telah divonis 4 tahun 10 bulan penjara dalam kasus suap wisma atlet. Selain hukuman penjara, Nazarudin juga diharuskan membayar denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan.

Menurut hakim, ia terbukti menerima suap dari Manajer Marketing PT Duta Graha Indah Muhammad El Idris. Suap itu berupa lima lembar cek dengan nilai Rp 4,6 miliar yang diterima dua anak buah Nazarudin yaitu Yulia-nis dan Oktarina.

Kasus kedua, Nazaruddin divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pada Juni 2016. Ia terbukti korupsi karena menerima gratifikasi dari PT Duta Graha Indah dan PT Nindya Kaiya untuk sejurnlah proyek di sektor pendidikan dan kesehatan, yang jumlahnya mencapai Rp 40,37 mil iar.

(Vedi Supriadi)





Original Post

Mantan Wali Kota Batu Mulai Disidang

Media Cetak Jawa Pos Halaman 10
2018-2-3

Mantan Wali Kota Batu Mulai Disidang

Terancam Hukuman Berat, Eddy Rumpoko Tak Eksepsi

SIDOARJO Mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko mulai disidangkan kemarin (2/2). Meski terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara, dia tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Sikap yang sama ditunjukkan terdakwa lain yang juga mantan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Batu Edi Setiawan.

Pada sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo itu, keduanya disidang secara terpisah. Eddy disidang terlebih dahulu. Jaksa penuntut umum (JPU) langsung diminta Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Mukti membacakan dakwaannya. Namun, belum selesai satu halaman, Eddy sudah tampak gelisah. Tangan kanannya terlihat merogoh saku celana kanan.

Ternyata telepon selulernya berdering. Dia pun buru-buru mematikan smartphone tersebut. Beruntung, hakim tidak mendengar telepon tersebut berdering. Dia pun luput dari peringatan hakim.

Dalam surat dakwaan setebal 26 halaman tersebut, pria kelahiran Manado, Sulawesi Utara, itu didakwa telah bersama-sama Edi menerima hadiah atau janji berupa uang dan mobil Toyota Alphard dari pengusaha Filipus Djap. Hadiah mobil senilai Rp 1,6 miliar tersebut digunakan sebagai "uang muka" untuk memuluskan Filipus memenangkan beberapa proyek di Batu selama 2016-2017.

"Terdakwa Eddy Rumpoko memerintah Edi Setiawan untuk mengatur proyek dan memenangkan perusahaan milik Filipus Djap," ujar JPU Iskandar Marwanto.

Karena perbuatannya, keduanya didakwa dua pasal berbeda. Pada dakwaan primer, mereka dianggap telah melanggar pasal 12 huruf A UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan pada dakwaan sekunder, mereka dianggap telah melanggar pasal 1 1 UU 31 /1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. "Eddy sebagai mantan wali kota Batu menjadi aktor intelektual dalam perkara ini," lanjut Iskandar.

Menanggapi dakwaan itu, penasihat hukum Eddy Agus Dwi Warsono menyatakan ndak akan mengajukan eksepsi. Pihaknya memilih langsung ke pembuktian.

Alasannya, pihaknya memperhatikan efektivitas waktu persidangan. Meski begitu, dia menyayangkan dakwaan yang disusun JPU hanya berdasar rekonstruksi keterangan dari dua terdakwa yang lain. "Tentang kebenaran mate-riilnya, kalau kita ajukan eksepsi, untuk apa? Langsung kita buktikan saja saat pembuktian nanti," imbuhnya.

Sebelumnya, Filipus sudah menerima vonis dua tahun penjara. Selain hukuman badan, dia harus membayar denda Rp 50 juta. Jika tidak membayar, dia harus mengganti dengan hukuman dua bulan penjara.

(aji/c4/diq)





Original Post

Pemenang Proyek Kasih Uang Belikan Alphard Rp 1,6 Miliar

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-2-3

Pemenang Proyek Kasih Uang Belikan Alphard Rp 1,6 Miliar

Perkara Suap Walikota Batu

WALIKOTA Batu Eddy Rumpoko didakwa menerima suap uang tunai dan mobil mewah dari pengusaha Filipus Djap. Totalnya hampir Rp 1.9 miliar.

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) KPK, Eddy Rumpoko disebutkan menerima suapberupa mobil Toyota Alphard seharga Rp 1,6 miliar dan uang Rp 295 juta dari Filipus.

"Sebagai gantinya terdakwa akan memberikan proyek-proyek atau paket pekerjaan yang bersumber pada APBD Pemkot Batu," Jaksa KPK, Iskandar Marwanto, membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Surabaya kemarin.

Filipus melakukan pembayaran mobil Alphard melalui dua perusahaan miliknya PT Dailbana Prima Indonesia dan CVAmarta Wisesa. Perusahaan Filipus mendapatkan tujuh proyek pengadaan barang di Pemkot dengan nilai mencapai Rp 11 miliar pada 2016.

Pada 2017. perusahaan Filipus kembali mendapatkan proyek di Pemkot Batu. Yakni pengadaan mebelair dan peralatan. Nilai proyeknya Rp5,26 miliar. Kemudian, pengadaan pakaian dinas dan atributnya dengan nilai proyek Rp 1,44 miliar.

Edi Setiawan, Ketua Kelompok Kerja IV Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemkot Batu meminta fee 10 persen dari nilai proyek kepada Filipus. Edi Setiawan mendapat jatah 2 persen. Sisanya untuk Eddy Rumpoko.

Menurut jaksa, perbuatan melanggar Pasal 12 huruf a, atau Pasal) 1, Undang Undang 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU 20 Tahun 2001

juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Menanggapi dakwaan jaksa. Eddy Rumpoko dan kuasa hukumnya menyatakan tak mengajukan keberatan atau eksepsi. Hakim pun memutuskan sidang berikutnya langsung pemeriksaan perkara.

"Pak Eddy Rumpoko konsultasi ke kami dan memutuskan untuk langsung masuk materi pokok pembuktian untuk membuktikan kebenaran apa yang didakwakan pada beliau," kata Agus Dwi Warsono, kuasa hukum Eddy usai sidang.

Menurut Agus, eksepsi hanya formalitas dalam persidangan. Itu pun pasti akan dibantah jaksa penuntut umum. Lantaran itu, pihaknya memutuskan langsung masuk tahap pembuktian perkara saja.

"Dakwaan disusun berdasarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Filipus Djap dan Edi Setiawan. Apakah memang demikian yang disampaikan Filipus Djap dan Edi Setiawan," kata Agus.

Kasus suap ini terbongkar setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Penyidik lembaga antirasuah itu menyita uang Rp 200 juta pemberian Filipus. Adapun Rp 300 juta telah dibayarkan Filipus untuk pelunasan mobil Toyota Alphard Eddy. Sedangkan Rp 100 juta lagi dari tangan Edi Setiawan.

Ketiga orang itu lalu ditetapkan sebagai tersangka. Filipus Djap lebih dulu diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Dalam putusan yang dibacakan 21 Januari 2018 lalu, majelis hakim yang diketuai Rochmad menghukum Filipus Djap dipenjara dua tahun. Vonis ini sama seperti tuntutan jaksa KPK.

BYU





Original Post

Ali Sadli Ngaku Ikut Urus Sengketa Tanah

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-2-3

Ali Sadli Ngaku Ikut Urus Sengketa Tanah

Perkara Suap TPPU Auditor BPK

AUDITOR Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Sadli menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa kasus suap pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Desa dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin itu. Pelaksana Tugas Kepala Au-ditorat Hi B itu dicecar mengenai asal harta kekayaan. Ali Sadli diketahui memiliki rumah di kompleks elite dan deretan mobil mewah. Mulai dari Mercedes Benz. BMW, Jeep Rubicon hingga Mini Cooper.

Ali berdalih membeli Jeep Rubicon dari uang perjalanan dinas. "Oh itu cicilan. Semua dari perjalanan dinas saya. Pak. (Beli Jeep) Rp 416 juta total dari uang perjalanan dinas," katanya.

Ali membeberkan pendapatannya sebagai pegawai negeri sipil BPK sejak 2010 hingga 2017 mencapai Rp 2,2 miliar. Selain itu, dia mengaku memiliki banyak pekerjaan sampingan.

"Saya ada usaha angkot,"

katanya. Dari usaha ini, diperoleh penghasilan Rp 84 juta per tahun.

Ali juga berdalih hartanya diperoleh dari membuka jasa audit keuangan dan membantu teman-temannya dalam persoalan sengketa tanah.

Pekerjaan sampingan lainnya, jual-beli besi tua di Lombok, Nusa Tenggara Barat. "Jadi kadang ada pendapatan lain. Ini memang pendapatan insidentil saja. Ada beberapa yang saya ingat, kadang kerja bareng teman di luar urusan BPK," akunya.

Ali Sadli diduga menyamarkan uang yang diperoleh dari gratifikasi sebagai auditor BPK. Jumlahnya mencapai puluhan miliar.

Uang itu lalu diberikan aset mulai rumah hingga mobil mewah. Ali juga diduga menggunakan uang itu untuk membiayai sejumlah teman dekat perempuannya.

Jaksa pun menjerat Ali dengan delik pencucian uang karena berupaya menyembunyikan asal-usul kekayaannya yang berasal dari gratifikasi.

byu





Original Post

Pentolan PAN Jambi Terseret Kasus Korupsi, Kursi Bakri Bisa Melayang

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-2-3

Pentolan PAN Jambi Terseret Kasus Korupsi, Kursi Bakri Bisa Melayang

KASUS suap pengesahan APBD Jambi 2018 menyeret sejumlah pentolan Partai Amanat Nasional (PAN) di wilayah. Mulai dari Ketua DPW PAN Provinsi Jambi Zumi Zola, Ketua Harian DPW PAN Jambi Supriono, hingga Ketua Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) Jambi Geni Waseso Segoro.

Perolehan partai berlambang matahari terbit pada pemilu mendatang bisa jeblok gara-gara kasus ini. Pada Pemilu 2014 lalu, PAN hanya memperoleh satu kursi DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi. Kursi DPR itu ditempati Ahmad Bakri.

Untuk Pemilu 2019, partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu menargetkan meraih dua kursi dari Jambi. Target ini dinilai sulit tercapai jika para pentolan partai ini terkena kasus. Kursi yang ada justru terancam melayang lantaran citra PAN semakin memburuk.

"Jika Zumi Zola terseret dalam kasus tersebut, maka PAN dipastikan hancur," kata pengamat politik dari Idea Institute, Jafar Akhmad kepada wartawan.

Menurut Jafar, di mata masyarakat Zumi Zola identik dengan PAN. Ia bisa dianggap simbol PAN di Jambi. "Zumi Zola sangat populer dan selalu dikaitkan dengan PAN," ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri keterlibatan Zumi Zola dalam kasus suap ini. Penyidik komisi antirasuah telah menggeledah ruang kerja dan rumah dinas gubernur Jambi untuk mencari bukti keterlibatan Zumi Zola.

Ketua Presidium Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Indonesia, Akhiruddin Mahjuddin berpendapat senada.

"Perkara hukum yang melibatkan pimpinan partai bisa berdampak kepada elektabilitas partai," katanya.

Akhiruddin mencontohkan kasus korupsi proyek Hambalang yang merontokkan citra Partai Demokrat menjelang Pemilu 2014. Kasus itu menyeret dua pentolan partai berlambang bintang mercy itu Anas Urbaningrum dan M Nazaruddin. Efeknya, perolehan suara Partai Demokrat terjun bebas.

Belajar dari kasus itu, Akhiruddin menyarankan pimpinan partai yang duduk di eksekutif maupun legislatif tak korupsi untuk menjaga citra partainya.

Sementara itu anggota DPR Ahmad Bakri enggan berkomentar mengenai kasus yang menjerat sejumlah pengurus PAN di daerah pemilihannya. "Biarkan proses hukum berjalan," katanya.

Bakri juga pernah berurusan dengan KPK. Anggota Komisi V DPR itu beberapa kali dipanggil dan diperiksa terkait kasus kasus suap proyek "jatah" anggota

Dewan di Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Bakri diduga ikut menempatkan mendapat proyek jatah di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Pada persidangan kasus ini di Pengadilan Tipikor Jakarta, Damayanti Wisnu Putranti, anggota Komisi V dari Fraksi PDIP mengungkapkan,pernah melihat dokumen yang berisi nama-nama koleganya yang mendapat proyek di BPJN IX tahun 2016 lalu. Mulai dari pimpinan komisi, ketua kelompok fraksi (kapoksi) hingga anggota biasa.

"Waktu pertemuan dengan Pak Amran Mustary, Kepala Balai di Hotel Ambhara, saya diperlihatkan dokumen rekap usulan program aspirasi hasil kunker RAPBN Tahun Anggaran 2016 yang berisi judul proyek, nilainya, nama anggota dan kodenya. Semua anggota dapat

program aspirasi. Yang saya lihat dalam dokumen itu untuk wilayah Maluku-Maluku Utara," ungkap Damayanti.

Dokumen itu lalu diperlihatkan sebagai barang bukti di persidangan. Di situ tercantum "Ahmad Ahmad Bakri (F-PAN), IOM, kode 5B".

Damayanti lalu menjelaskan kode-kode di dokumen yang pernah diperlihatkan Amran kepadanya. Huruf "M" adalah kependekan dari miliar atau nilai proyeknya. Sedangkan kode abjad di belakang angka merujuk kepada anggota DPR yang mendapat jatah proyek itu.

Beberapa pengusul program aspirasi di BBPJN IX telah ditetapkan sebagai tersangka karena menerima suap dari calon kontraktor. Mereka adalah Damayanti, Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, Musa Zainuddin dan terakhir. Yudi Widiana Adia.

gpg





Original Post

NYENGIR

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-2-3

NYENGIR

Terdakwa bekas Wali Kota Batu Eddy Rumpoko (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai menjalani sidang perdana kasus korupsi proyek di Batu, di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jawa Timur, kemarin.

ANTARA FOTO/UMARUL FARUO/FOC/18





Original Post

Saya Baca Dulu, Baru Mikir

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 6
2018-2-3

Saya Baca Dulu, Baru Mikir

Jokowi Soal Dewan Pengawas KPK

Presiden Jokowi belum menerima surat resmi tentang pembentukan Dewan Pengawas Kinerja KPK yang direkomendasikan Panitia Khusus (Pansus) KPK. Karenanya, bekas Gubernur DKI Jakarta itu belum bisa mengambil sikap.

"USULAN belum masuk ke saya. Kalau sudah masuk ke saya, baru saya pikir," kata Presiden Jokowi usai menghadiri Dies Natalis ke-68 Universitas Indonesia, di Depok, kemarin.

Diketahui, pansus hak angket untuk KPK menerbitkan rekomendasi yang salah satunya meminta Presiden membentuk lembaga pengawas KPK.

Saat ditanya apakah perlu pembentukan Dewan Pengawas KPK itu, Jokowi mengatakan, dirinya akan membaca dulu usulan dimaksud. Baru setelah itu memikirkannya. "Saya baca dulu baru saya mikir," jawab Presiden singkat.

Terpisah, Juru Bicara KPK Febridiansyah mengatakan, komisi antirasuah itu telah memiliki dewan pengawas, salah satunya adalah DPR. Selain DPR, kata Febri, badan pengawas KPK lainnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut dia, publik juga turut melakukan pengawasan terhadap KPK.

Seluruh yang dikerjakan oleh KPK terkait dengan proses peradilan, itu juga diawasi melalui mekanisme peradilan.

"Jadi sebenarbya kami sudah

diwasi banyak instansi. DPR mengawasi melalui fungsi rapat kerja dan pengawasan yang dimiliki DPR," ujar Febri.

Febri mencontohkan, pengawasan KPK dalam peradilan yaitu terkait pengujian pokok perkara yang ditangani KPK tidak hanya berhenti di pengadilan negeri. Jika ada kekeliruan, maka putusan tersebut masih bisa diuji ke tingkat banding di Pengadilan Tinggi, kemudian kasasi hingga peninjauan kembali (PK)di Mahkamah Agung.

Bahkan. KPK juga memiliki pengawas internal untuk mengawasi para pimpinan dan pegawai yang berkaitan dengan kode etik.

"Dewan etik itu terdiri dari internal dan eksternal, dan dominan adalah dari eksternal. Seluruhnya dijalankan menurut Undang Undang No 30 tahun 2002 UU KPK." jelas dia.

Febri mengaku, lembaganya belum menerima draf hasil rekomendasi Pansus Hak Angket. Namun, dia menyebut KPK nantinya akan mempelajari hasil rekomendasi tersebut.

"Kalau memang ada yang ingin disampaikan terkait reko-

mendasi pansus terkait KPK, silakan disampaikan saja. Kalau sudah kita terima tentu kita pelajari," imbuhnya.

Dalam peringatan Dies Natalis ke-68 Universitas Indonesia itu, Jokowi mengingatkan, sebagaimana perguruan tinggi yang lain. Universitas Indonesia harus responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lentur dalam menanggapi perubahan zaman.

"Jangan terjebak rutinitas. Cara-cara baru harus dikembangkan. Keinginan mahasiswa dan dosen untuk berinovasi harus terus ditumbuhkan. Kreasi-kreasi baru harus difasilitasi dan dikembangkan," tutur Presiden.

Kepala Negara memahami, agenda perubahan selalu tidak mudah. Tetapi Kepala Negara meyakini UI bisa melakukannya.

"Saya yakin UI mampu memberikan kontribusi besar bagi Indonesia maju yang kita cita-citakan," ujar Presiden Jokowi seraya menyampaikan ucapan Selamat Ulang Tahun ke-68, Dirgahayu Universitas Indonesia.

"Pandulah Indonesia menuju masa depan nan jaya, Indonesia maju," pungkasnya.

Tampak hadir dalam acara tersebut selain para pejabat di atas, juga Menko Kemari ti inan Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

QAR/DNU





Original Post

Kemendagari akan Tunjuk Wagub Jambi Jadi Plt

Media Online metrotvnews.com
2018-02-03

Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal mengangkat Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar, sebagai pelaksana tugas (Plt) gubernur, jika Zumi Zola ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Akan tunjuk wakil gubernur sebagai plt gubernur," kata Dirjen Otonomi Daerah Sumarsono saat dihubungi Medcom.id, Jumat, 2 Februari 2018.





Menurut dia, proses ini tak bisa dilakukan begitu saja. Kemendagri harus menunggu surat penahanan resmi dari KPK. Dengan begitu, jabatan Zumi baru bisa dilucuti.

"Secara otomatis, kalau dapat surat dari KPK kita akan langsung berhentikan sementara," imbuh Sumarsono.

Baca:Zumi Zola Diyakini Acap Memalak Pengusaha

Serupa dengan kasus lain, ia menegaskan, pihaknya tak akan melanggar komitmen. Pemberhentian tetap baru akan dilakukan kalau kasus hukum Kepala Daerah sudah ditentukan pengadilan.

"Kita tunggu sampai inkrah, kalau tersangka kan belum dibuktikan. Jadi tunggu," tandasnya.

KPK menetapkan Zumi dan Plt Kadis PUPR Jambi Arfan sebagai tersangka. Keduanya, ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi atas proyek-proyek di Pemprov Jambi.

Zumi dan Arfan diduga kuatmemalaksejumlah pengusaha dengan dalil izin sejumlah proyek di Pemprov Jambi. Uang gratifikasi yang diterima dari sejumlah proyek itu disiapkan Zumi Zola sebagaiuang ketokagar DPRD Jambi memuluskan APBD Jambi tahun anggaran 2018.

Atas perbuatannya, Zumi dan Arfan disangkakan pasal 12 huruf B Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam kasus ini, KPK lebih dulu menetapkan empat orang tersangka dalam kasus suap pengesahan APBD Provinsi Jambi. Keempat tersangka itu yakni anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono, Plt Sekda Jambi, Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Jambi Arfan, dan Asisten Daerah III Syaifuddin.

(AZF)

http://news.metrotvnews.com/hukum/0k8L13ok-kemendagari-akan-tunjuk-wagub-jambi-jadi-plt



Original Post

Pansus Angket KPK undang ahli minta pendapat soal rekomendasi akhir

Media Online merdeka.com
2018-02-03

Pansus Hak Angket (Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) dan pimpinan DPR mengundang para ahli dan kalangan masyarakat untuk dimintai pendapat terkait rekomendasi akhir. Sejumlah ahli yang diundang seperti Mahfud MD, Romli Atmasasmita, Salahudin serta Adhi Masardi.

Anggota Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu mengatakan pihaknya dan para ahli membahas soal desain politik dan hukum di Indonesia.

Desain tersebut meliputi penguatan pemberantasankorupsi dalam aspek pencegahan, penindakan, dan penegakan hukum. Tujuannya agar korupsi bisa ditangani bersama serta bisa meminimalisir potensi korupsi.

"Kami membicarakan desain politik hukum pemberantasan korupsi secara umum bukan khusus KPK," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan,Jakarta, Jumat (2/2).

Masinton menuturkan, pertemuan itu juga membahas usulan pembentukan Dewan Pengawas independen terhadap seluruh institusi penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Agar menjadi satu kesatuan yang bisa awasi terhadap institusi yang jalankan pemberantasan korupsi seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan," terangnya.

Pembentukan dewan pengawas, kata dia, baru sebatas usulan, yang bisa mengawasi terhadap tiga lembaga penegak hukum sehingga kerja pemberantasan korupsi bisa terintegrasi.

Pihaknya menilai usulan tersebut sangat baik agar penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi bisa berjalan efektif dan tidak menyimpang.

"Masukan tersebut menjadi pertimbangan kami dalam membuat rekomendasi Pansus," tegas Masinton.

Nantinya, pembentukan Dewan Pengawas itu memungkinkan dilakukannya revisi terhadap UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atau dibuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Menurutnya, revisi UU Tipikor dimungkinkan karena agenda pemberantasan korupsi tidak hanya menyangkut KPK saja tapi melibatkan institusi lainnya.

"Nanti kami akan undang penegak hukum, duduk bareng karena agenda pemberantasan korupsi merupakan kepentingan seluruh bangsa sehingga semuanya memiliki tanggung jawab," jelasnya.

Dalam pertemuan itu, lanjut Masinton, tidak dibahas mengenai wacana pembuatan RUU tentang Penyadapan. Sebab, wacana tersebut tidak terkait di Pansus Angket dan RUU tersebut masuk di Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Rencananya, RUU Penyadapan tidak hanya mengatur KPK tapi seluruh insitusi yang diberikan kewenangan untuk penyadapan seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Intelijen Negara (BIN), KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. [rzk]

http://www.merdeka.com/politik/pansus-angket-kpk-undang-ahli-minta-pendapat-soal-rekomendasi-akhir.html



Original Post

PAN Akan Berhentikan Jabatan Zumi Zola sebagai Ketua DPW Jambi

Media Online okezonecom
2018-02-03

JAKARTA - Gubernur Jambi Zumi Zola akan di non aktifkan sebagai Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Jambi setelah menyandang status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus dugaan penerimaan hadiah serta janji terkait sejumlah proyek di Provinsi Jambi.

"Iya pasti. Kalau sudah tersangka, pasti akan ada mekanisme pemberhentian jabatannya sebagai Ketua DPW PAN,"kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/2/2018).

Meski demikian PAN sendiri akan memberikan bantuan hukum kepada kadernya tersebut yang saat ini tengah tersandung kasus gratifikasi terkait proyek di Provinsi Jambi. PAN sendiri mengaku akan tetap menghormati proses hukum yang berlaku.

"Kita hormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan saat ini," ujar Ketua MPR RI tersebut.

Zumi Zola sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait sejumlah proyek di Provinsi Jambi. Dia ditetapkan tersangka bersama-sama dengan Pelaksana Tugas (Plt) Kadis PUPR Provinsi Jambi, Arfan.

 (Baca juga: KPK Telusuri Keterlibatan Anggota DPRD Jambi dalam Korupsi Zumi Zola)

Dua pejabat di Provinsi Jambi tersebut ditetapkan tersangka oleh KPK berdasarkan hasil pengembangan penanganan perkara dugaan suap pengesahan RAPBD Jambi, tahun 2018. ‎Diduga, Zumi Zola menerima gratifikasi berupa hadiah dan uang sebesar Rp6 miliar.

Atas perbuatannya, kedua tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(muf)

http://index.okezone.com/read/2018/02/03/340/1854137/pan-akan-berhentikan-jabatan-zumi-zola-sebagai-ketua-dpw-jambi



Original Post

Berkas Sudah Diterima, Fredrich Yunadi Diadili Lima Hakim Tipikor

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-02-03

RMOL. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, telah menunjuk hakim yang mengadili perkara menghalangi proses penyidikan korupsi proyek pengadaan e-KTP yang menyeret mantan pengacara Setya Novanto Fredrich Yunadi sebagai tersangka.Humas Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Ibnu Basuki menjelaskan ada lima hakim yang menangani perkara tersebut. Mereka adalah Hakim Zaifuddin Zuhri sebagai ketua dan Hakim Sigit Herman Binaji, Mahfuddin, Duta Baskara dan Titi Sansiwi sebagai Hakim Anggota.

Sidang perdana untuk Fredrich Yunadi diagendakan dengan pembacaan dakwaan.

"Berkas Fredrich sudah diterima. Pengadilan menetapkan sidang tanggal 8 Februari," ujar Ibnu saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (2/2).

Sebelumnya, Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan dakwaan mantan pengacara Setya Novanto (Setnov), Fredrich Yunadi ke Pengadilan Tipikor pada Jumat pagi.

Fredrich Yunadi sendiri ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta, Bimanesh Sutarjo. Keduanya ditetapkan tersangka terkait dugaan menghalangi proses penyidikan perkara korupsi e-KTP, dengan tersangka Setnov.

Diduga, ada skenario jahat yang dilakukan oleh Fredrich Yunadi dan Dokter Bimanesh untuk mengamankan Setnov pada saat mantan Ketua DPR RI tersebut menjadi buronan KPK atas kasus dugaan korupsi e-KTP yang menyeretnya.

Atas perbuatannya, Fredrich dan Bimaesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [nes]

http://hukum.rmol.co/read/2018/02/03/325316/Berkas-Sudah-Diterima,-Fredrich-Yunadi-Diadili-Lima-Hakim-Tipikor-



Original Post

SIDANG PERDANA

Media Cetak Media Indonesia Halaman 9
2018-2-3

SIDANG PERDANA

Mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko (tengah) meninggalkan ruangan seusai menjalani sidang perdana kasus korupsi proyek di Batu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, kemarin. Eddy Rumpoko menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi proyek belanja modal dan pengadaan mebel di Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp5,26 miliar.

ANTARA/UMARUL FARUQ





Original Post

Eddy Rumpoko Kena Pasal Berlapis

Media Cetak Media Indonesia Halaman 9
2018-2-3

Eddy Rumpoko Kena Pasal Berlapis

MANTAN Wali Kota Batu Eddy Rumpoko didakwa pasal berlapis dalam sidang perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jatim, kemarin. Eddy dinilai menyalahgunakan wewenang dan melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaaan barang dan jasa yang membelitnya.

"Terdakwa Eddy Rumpoko menerima hadiah dalam kapasitasnya sebagai Wali Kota Batu dari pengusaha bernama Filipus Djap," kata Iskandar Marwanto, jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Eddy diduga menerima komisi 10% atau Rp500 juta dari proyek mebeller Kota Batu pada 2017 senilai Rp5,26 miliar yang dimenangi PT Dailbana Prima. "Terdakwa menjanjikan akan membantu memenangkan proses lelang pengadaan seragam dan mebeller yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Batu," sebut Iskandar.

Atas perbuatannya itu, Eddy didakwa Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 ayat 1 ke 1, juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Namun demikian, Eddy

Rumpoko bersama kuasa hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan pasal berlapis dari JPU KPK itu. Terdakwa lebih memilih langsung masuk ke materi pembuktian atau pemeriksaan saksi.

"Keputusan langsung masuk ke materi pembuktian karena klien kami menilai nota keberatan merupakan bagian dalam materi pembuktian," kata Agus Budi Warsono, kuasa hukum Eddy.

Eddy tertangkap tangan di rumah dinasnya pada pertengahan September 2017 lalu. Dari operasi tangkap tangan itu, KPK menyita uang tunai Rp200 juta yang diberikan sebagai suap kepada Eddy.

Sebelumnya Eddy Rumpoko juga sudah menerima uang Rp300 juta untuk keperluan pelunasan mobil toyota Alphard miliknya. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai RplOO juta yang diberikan tersangka pengusaha Filipus Djap kepada Kepala. Bagian Layanan dan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setyawan sebagai panitia pengadaan.

Sidang yang diketuai majelis hakim Unggul Warso itu akan dilanjutkan Jumat (9/2) depan dengan agenda pemeriksaan saksi.

(HS/N-4)





Original Post

3 Gubernur dari PAN Terjerat KPK: Zumi Zola, Ridwan Mukti dan Nur Alam

Media Online Detikcom
2018-02-03

Jakarta -
KPK di bawah kepemimpinan Agus Rahardjo setidaknya sudah mentersangkakan tiga gubernur. Menariknya, tiga gubernur itu merupakan usungan Partai Amanat Nasional (PAN).

Petaka itu berawal saat KPK menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka karena diduga menyalahgunakan kewenangan terkait penerbitan izin tambang yang diumumkan pada 23 Agustus 2016. Akibat dugaan itu timbul kerugian keuangan negara yang cukup besar.

"(Soal potensi kerugian keuangan negara Rp 3 triliun seperti disebut di praperadilan) itu dari ahli IPB dan dosen di sana. Kalau di proses penyidikan dalam posisi untuk pembuktian bukti-buti yang di BAP dari ahli, dalam hal ini BPKP. Yang disampaikan dalam praperadilan itu penghitungan awal dari ahli, dari sikap BPKP," ucap Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (11/10/2016).

Tidak hanya disinyalir menyalahgunakan kewenangan. Nur Alam juga disangkakan menerima gratifikasi Rp 40.26 miliar. Jumlah tersebut diduga diterima Nur Alam selama dua periode memimpin Sulawesi Tenggara.

"Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa gratifikasi berupa uang yang seluruhnya sebesar USD 4.499.900 atau dalam konversi rupiah saat itu sebesar Rp 40.268.792.850 yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yaitu terdakwa (Nur Alam) sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara," kata jaksa KPK Afni Carolina saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, 20 Oktober 2017.

Hampir 7 bulan setelah itu, penyidik KPK menangkap Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, tepatnya pada 20 Juni 2017. Ridwan ditangkap karena diduga menerima hadiah atau janji terakit proyek pembangunan peningkatan jalan Tes-Muara Aman dengan nilai proyek Rp 37 miliar serta pembangunan peningkatan jalan Curup-Air Dinginyang bernilai Rp 16 miliar.

Menurut KPK, Ridwan dijanjikan mendapat fee dari pihak kontraktor proyek Jhoni Wijaya sebesar Rp 4,7 miliar. Saat ditangkap, KPK berhasil mengamankan uang Rp 1 miliar dari tangan Jhoni.

"Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dilanjutkan gelar perkara disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh gubernur Bengkulu terkait dengan fee proyek dan meningkatkan status perkara ke penyidikan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, 21 Juni 2017.

Sialnya, jeratan KPK juga melilit gubernur usungan PAN lainnya. Dia adalah Gubernur Jambi Zumi Zola. Kepala Daeraha yang lebih dulu dikenal sebagai aktor itu ditengarai menerima gratifikasi sebesar Rp 6 miliar terkait sejumlah proyek di Jambi.

"Tersangka ZZ, baik bersama-sama dengan tersangka ARN (Arfan/Plt Kadis PUPR Jambi) diduga menerima hadiah atau janji baik terkait proyek di Jambi, maupun dari penerimaan lainnya sebagai Gubernur Jambi, jumlahnya Rp 6 miliar," ucap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, kemarin.
(zak/nkn)

https://news.detik.com/berita/d-3847795/3-gubernur-dari-pan-terjerat-kpk-zumi-zola-ridwan-mukti-dan-nur-alam



Original Post

Eksekusi Bangunan Sengketa di Langkat Berujung Ricuh

Media Online liputan6com
2018-02-03

Liputan6.com, Sumatera Utara - Eksekusi bangunan rumah toko di Langkat, Sumatera Utara ricuh. Kericuhan terjadi ketika pihak keluarga tergugat menolak eksekusi dan melawan petugas. Emosi pihak keluarga tak tertahankan sesaat juru sita Pengadilan Negeri Stabat membacakan amar putusan untuk mengeksekusi bangunan ruko yang dimenangkan oleh pihak penggugat.

Seperti ditayangkan Liputan6 Malam SCTV, Sabtu (3/2/2018), selain berteriak, pihak tergugat juga menghalangi petugas gabungan dari Polisi dan Satpol PP yang akan mengeksekusi bangunan. Kondisi ini memaksa petugas gabungan mengambil tindakan tegas untuk menghalau mereka.

Satuan Polwan juga dilibatkan karena anggota keluarga perempuan yang tergugat ikut mengahalangi. Petugas sempat kewalahan mengatasi kericuhan ini, kericuhan baru diatasi saat petugas mengamankan anggota keluarga pihak tergugat. Menurut pihak keluarga tergugat merekan bertahan karena mereka merasa tidak pernah menjual bangunan ruko kepada pihak tergugat.

" Katanya bangunan ini punya dia, padahal emak bapak saya tidak pernah menjual beli rumah itu. Jadi selalu dipanggil oleh pengadilan untuk mediasi berembuk tapi tidak datang, " ujar Agus, pihak keluarga tergugat.

Sengketa ini berawal ketika anggota tergugat meminjam uang kepada pihak penggugat dengan jaminan lahan diatas bangunan ruko. Namun setelah batas waktu yang ditentukan pihak tergugat tak juga melunasi hutangnya hingga berujung ke pengadilan yang akhirnya dimenangkan pihak pengggugat. Bahkan ketika pihak tergugat mengajukan banding, putusan pengadilan dimenangkan oleh pihak penggugat

http://news.liputan6.com/read/3252463/eksekusi-bangunan-sengketa-di-langkat-berujung-ricuh



Original Post

Nazaruddin Diusulkan Bebas, MAKI: Haram Hukumnya

Media Online okezonecom
2018-02-03

JAKARTA- Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menentang keras atas usulan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin bahwa Nazaruddin bebas bersyarat.

"Haram hukumnya," tegasnya kepada Okezone, Sabtu (3/2/2018).

Boyamin menambahkan bahwa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat sangat tidak pantas mendapatkan rekomendasi bebas bersyarat. pasalnya. Nazar merupakan salah satu pelaku utama kejahatan korupsi.

"Karena dia pelaku utama korupsi goreng anggaran dari dua sisi yaitu DPR dan Pemborong, termasuk menyuap pejabat pemerintah, jadi dosanya bertumpuk-tumpuk sehingga sangat tidak layak dapat asimilasi,"tuturnya.

"Juga selama dalam penjara masih kendalikan perusahaan untuk dapat proyek-proyek negara, akan lebih parah jika dapat asimilasi sehingga berpeluang untuk kendalikan perusahaannya dengan leluasa," lanjutnya.

 (Baca juga: Simak! Ini Tanggapan Mahkamah Agung soal Status Nazaruddin sebagai Justice Collaborator)

Boyamin menduga pemberian asimilasi untuk Nazar sangat berhubungan dengan Menkumham Yasona Laoly yang tidak lagi disebut-sebut dalam kasus e- KTP.

"Nampaknya asimilasi diduga sebagai hadiah dari Menkumham Yasona Laoly karena Nazarudin sudah tidak sebut dan seret nama Yasona dalam perkara korupsi e-KTP,"tutupnya.

(muf)

http://index.okezone.com/read/2018/02/03/337/1854144/nazaruddin-diusulkan-bebas-maki-haram-hukumnya



Original Post

Catatan Karir Zumi Zola dari Artis hingga Gubernur Bermasalah

Media Online okezonecom
2018-02-03

JAKARTA - Zumi Zola Zulkifli banyak dikenal sebagai aktor muda tampan yang membintangi beberapa film layar lebar seperti di sini ada Setan, Kawin Laris. Tak hanya itu Sinetron Tersanjung, Kehormatan 2, si Cecep dan beberapa sinetron lain juga pernah dibintanginya.

Sayang pria kelahiran Jakarta 37 tahun silam ini, memutuskan untuk mengakhiri karirnya di dunia panggung hiburan. Sebagai pilihannya Zumi Zola banting stir menjadi politikus Partai Amanat Nasional. Karier politik Zumi sendiri bukan tanpa hulu, sang ayah Zulkifli Nurdin dikenal sebagai mantan Gubernur Jambi periode 1999-2004.

 (Baca juga: )

Jabatan pertama Zumi Zola menjabat sebagai Bupati Tanjuung Jabung Timur periode 2011-2016 yang saat itu berpasangan dengan Ambo Tang. Karier politiknya terus melesat dengan menjabat Ketua DPW PAN Provinsi Jambi 2015-2020, Sebelumnya Ia menjabat Ketua DPD PAN Tanjung Jabung Timur 2010-2015. Ketua Barisan Muda Penegak Amanat Nasional periode 2010-2015.

Sayangnya kini karir politik Zumi Zola harus terhenti dengan keterlibatan dirinya terjerat kasus korupsi. Terkait dugaan gratifikasi serta janji terkait sejumlah proyek di Provinsi Jambi. Diduga dirinya menerima gratifikasi sebesar Rp6 miliar dari sejumlah proyek.

Saat ini Zumi Zola telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan, Zumi Zola akan ditahan sesegera mungkin setelah diperiksa sebagai tersangka.

"Diperiksa kemudian akan ditahan," kata Basaria saat saat menggelar konferensi pers di kantornya, di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (2/2/2018).

Basaria melanjutkan, tim dari KPK masih di lapangan melakukan perkembangan soal apakah korupsi dilakukan secara berjamaah di DPRD Jambi.

Penetapan tersangka terhadap dua pejabat di Provinsi Jambi merupakan hasil pengembangan penanganan perkara dugaan suap pengesahan RAPBD Jambi 2018. ?Penetapan tersangka? terhadap dua orang itu dilakukan setelah KPK mengantongi bukti permulaan yang cukup.

Atas perbuatannya, kedua tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(muf)

http://index.okezone.com/read/2018/02/03/340/1854142/catatan-karir-zumi-zola-dari-artis-hingga-gubernur-bermasalah



Original Post

Gubernur Jambi Berstatus Tersangka KPK

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 1
2018-2-3

Gubernur Jambi Berstatus Tersangka KPK

JAKARTA, (PR).-

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan status tersangka terhadap Gubernur Jambi Zu-mi Zola atas dugaan kasus gratifikasi dalam sejumlah proyek. Hal itu setelah komisi anti-rasywah mengembangkan kasus dugaan suap senilai Rp 4,6 miliar terkait dengan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018.

Wakil Ketua KPICBasaria Pandjaitan, dalam konferensi pers, Jumat (2/2/2018), mengungkapkan bahwa Zumi sebenarnya ditetapkan sebagai tersangka sejak 25 Januari 2018. Pengumuman secara resmi baru dilakukan, kata dia, sebab tim dari Satuan Tugas Penindakan KPK masih bekerja di lapangan sehingga perlu pengumpulan bukti.

Ia menyatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah adanya bukti permulaan yang cukup atas dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan proyek-proyek di Jambi. Selain Zumi Zola, KPK juga menetapkan status tersangka kepada Arfan, Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di provinsi itu. Sebelumnya, Arfan sudah menyandang status tersangka dalam kasus dugaan suap. "KPK menetapkan dua tersangka, yaitu Gubernur Jambi ZZ dan Kepala Bidang Bina Marga Am," ucapnya.

Dikembangkan

Dalam penyidikan, kata Basaria, diperoleh bukti bahwa Zumi Zola -baik secara bersama-sama dengan Arfan maupun sendiri- diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan proyek-proyek di Jambi. Selama menjabat gubernur, ia menerima rasywah tak kurang dari Rp 6 miliar.

Selain itu, tersangka Arfan -selaku Kepala Bidang Bina Marga sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) merangkap Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR- pun diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan proyek-proyek di sana.

"Keduanya disangkakan melanggar Pasal 12B atau Pasal 11 UU 31 Tahun 1999 seba-, gaimana diubah UU 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-i KUHPidana," katanya.

Selain berupa uang yang telah disita saat operasi tangkap tangan, tim penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan uang dalam pecahan rupiah dan dolar AS dalam

penggeledahan pada Rabu-Kamis (31 Januari-i Februari 2018). Penggeledahan dilakukan terhadap tiga lokasi, yaitu rumah dinas Gubernur Jambi, vila milik Zumi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan rumah seorang saksi di Kota Jambi.

Meskipun demikian, KPK belum bisa menyampaikan total jumlah uang yang diamankan. Setelah penggeledahan, pemeriksaan terhadap 13

saksi di Polda Jambi masih berlangsung. "Jumlah uangnya belum dapat disampaikan. Penyidik masih terus melakukan pengembangan dalam perkara ini. Setelah penggeledahan, dilanjutkan pemeriksaan saksi di Polda Jambi selama dua hari, Kamis dan Jumat (1-2 Februari 2018), terhadap 13 saksi dari unsur pejabat provinsi, PNS, dan swasta," tutur Basaria.

Sebagaimana diberitakan, pada 28 November 2017, KPK

mengamankan 16 orang dalam sebuah operasi tangkap tangan di Jambi dan Jakarta. Sehari kemudian, setelah pemeriksaan, hanya empat orang yang dijadikan tersangka. Mereka adalah Supriono (anggota DPRD Provinsi Jambi), Erwan Malik (Ewm; Pelaksana Tugas Sekda Provinsi Jambi), Arfan (Arn; Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi), dan Saifuddin (Sai; Asisten Daerah III Provinsi Jambi).

Diduga, pemberian uang dilakukan agar anggota DPRD bersedia hadir untuk pengesahan RAPBD Jambi tahun

anggaran 2018. Pasalnya, sejumlah anggota DPRD berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan itu karena tidak ada "jaminan" dari pemprov.

Untuk memuluskan pengesahan itu, diduga telah disepakati pencarian uang yang disebut sebagai "uang ketok". Pencarian uang dilakukan kepada pihak swasta yang sebelumnya telah menjadi rekanan pemprov. "Dalam perkembangannya, tiga tersangka (Ewm, Arn, dan Sai) telah dilimpahkan ke tahap dua, dari penyidikan ke penuntutan," ucap Basaria.

(I ra Vera Tika)





Original Post

KPK Bidik Pengusaha Pemberi Suap Zumi Zola

Media Online Beritasatu
2018-02-03

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Gubernur Jambi, Zumi Zola dan Plt Kadis Pekerjaan Umum dan Permuahan Rakyat (PUPR) sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Diduga, Zumi Zola menerima gratifikasi sekitar Rp 6 miliar dari sejumlah pengusaha dan kontraktor yang kerap menggarap proyek-proyek di lingkungan Pemprov Jambi. Uang ini diduga dikumpulkan Zumi Zola melalui Arfan untuk menyuap anggota DPRD Jambi agar segera mengesahkan APBD Jambi tahun 2018.

Arfan, Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik, dan Asisten III Bidang Administrasi Pemprov Jambi Saipudin serta anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi, Supriyono telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap yang disebut suap \'Ketok Palu\' APBD ini.

Lalu bagaimana nasib para pengusaha yang memberikan suap dan gratifikasi kepada Zumi Zola? Wakil ketua KPK, Basaria Panjaitan memastikan, pengusutan kasus ini tak berhenti dengan menjerat Zumi Zola, tiga anak buahnya dan seorang anggota DPRD. Lembaga antikorupsi akan terus mengusut pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus ini, termasuk para pengusaha.

Bahkan, Basaria berjanji akan segera mengumumkan status tersangka para pengusaha yang memberikan hadiah atau janji kepada Zumi Zola. "Untuk pengusaha (pemberi suap) paling dua sampai tiga hari ini baru diumumkan. Jadi harap sabar! Logikanya, uang ketok palu itu, dikumpulkan dari beberapa pengusaha," kata Basaria di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/2).

Dikatakan Basaria, keterlibatan para pengusaha ini sangat kentara. Menurutnya, para pejabat Pemprov Jambi tidak mungkin memberikan suap kepada anggota DPRD tanpa sepengetahuan Zumi Zola sebagai kepala dinas. Sementara para kepala dinas dan Zumi Zola tidak mungkin juga memberikan suap dari kantong pribadinya. Untuk itu, diduga kuat, uang suap kepada DPRD itu dikumpulkan Zumi Zola dan ketiga anak buahnya dari sejumlah pengusaha yang menjadi rekanan Pemprov Jambi.

"Logikanya, apakah para Plt ini sendiri punya kepentingan ke DPRD agar ketok palu terjadi. Cara berpikirnya pasti ada keterlibatan kepala daerah. Yang kedua, apakah kadis beri (uang suap dari pribadi) ke DPRD? pasti mereka terima dari beberapa kontraktor pengusaha," katanya.

Dalam kasus suap ketok palu, KPK menemukan uang sejumlah Rp 4,7 miliar saat menangkap tangan para tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu. Uang tersebut diduga bagian dari total Rp 6 miliar yang akan diberikan kepada sejumlah anggota DPRD Jambi. Sementara, Zumi Zola sendiri ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga menerima gratifikasi sekitar Rp 6 miliar. "Untuk membayar, untuk memberikan kemarin 4 sekian miliar itu, apakah mungkin dari kantong Pak Gubernur, kan enggak. Pasti diterima, dimintakan, dari para pengusaha. Bentuk pemberian ini tidak boleh karena berlawanan dengan jabatannya," tegasnya.

Tak hanya para pengusaha, KPK juga mendalami keterlibatan pihak lainnya. Bahkan, KPK turut mendalami keterlibatan istri Zumi Zola, Sherrin Thari dalam kasus ini. "Istri terlibat? masih pengembangan," ungkap Basaria.

Diketahui, KPK menetapkan Zumi Zola dan Plt Kadis PUPR Jambi, Arfan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemprov Jambi. Zumi Zola dan Arfan diduga menerima gratifikasi senilai sekitar Rp 6 miliar terkait proyek-proyek di lingkungan Pemprov Jambi. Gratifikasi itu diterima keduanya selama Zumi Zola menjabat sebagai Gubernur Jambi.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Zumi Zola dan Arfan disangkakan melanggar Pasal 12B atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sumber: Suara Pembaruan

http://www.beritasatu.com/nasional/476602-kpk-bidik-pengusaha-pemberi-suap-zumi-zola.html



Original Post

Media