KPK Tak Lindungi Menteri Puan Maharani

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-02-04

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak pernah melindungi Menteri Koordinator Pembangunan dan Kebudayaan Puan Maharani dalam perkara dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik.Saat proyek KTP elektronik bergulir sekitar 2011-2012 lalu, Puan menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang turut diperkaya oleh proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

â€

"Kami memeriksa sesuai perkembangan penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi e-KTP, jadi untuk sementara ini, yang kami periksa itu adalah pihak-pihak yang dekat dengan orang yng telah ditetapkan sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif kepada wartawan, Sabtu (3/2).

KPK, kata dia lagi, tak tebang pilih dalam menangani sebuah perkara, termasuk KTP-El. Lembaga antirasuah, akan terus mengembangkan kasus yang telah merugikan negara Rp 2,3 triliun tersebut, dengan memanggil siapa saja yang dianggap relevan untuk pembuktian, termasuk Puan bila nantinya dianggap dibutuhkan keterangannya.

â€

"Jadi tidak ada pilih-pilih. Tebang pilih partai politik, dalam proses penyidikan kasus e-KTP yang dilakukan KPK," kata Laode.

â€

Diketahui, sejak awal pengusutan e-KTP KPK tak pernah sekalipun meminta keterangan dari mantan Ketua Fraksi PDIP, Puan Maharani. Padahal mantan Ketua Fraksi lain, seperti Anas Urbaningrum, Jafar Hapsah dari Demokrat, serta Setya Novanto dari Partai Golkar telah berkali-kali diperiksa lembaga antirasuah itu dalam skandal proyek e-KTP.

Sebelumnya, dalam keterangannya, mantan Ketua Komisi II DPR Chaeruman Harahap mengatakan bahwa apapun di komisi dikoordinasikan kepada Ketua Fraksi. Termasuk e-KTP, kata Chaeruman. Karena itu, kata Chaeruman, setiap perkembangan proyek e-KTP selalu ia dikabarkan ke Ketua Fraksi Golkar saat itu, Setya Novanto. Begitu juga dengan Fraksi Demokrat, sebagaimana dibeberkan Nazarudidn.

"Kami melaporkan perkembangannya (proyek e-KTP) ini bagaimana-bagaimana, sudah sejauh apa. Itu dilaporkan (ke Ketua Fraksi)," kata Chaeruman ketika bersaksi untuk Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (1/2).

Namun anehnya, meskipun empat kader PDIP ketika itu yakni Ganjar Pranowo, Arif Wibowo, Yasonna H Laoly, dan Olly Dondokambey, bahkan PDIP secara partai disebutkan turut diperkaya oleh proyek e-KTP, tapi sekalipun KPK tak pernah meminta klarifikasi kepada Puan.

Diketahui, dalam dakwaan Jaksa KPK terhadap Irman dan Sugiharto, disebutkan ada dugaan Rp 150 miliar mengalir ke Golkar, Rp 150 miliar ke Demokrat, dan Rp 80 miliar ke PDIP dalam proyek e-KTP. Adapun partai-partai lain turut diperkaya senilai Rp 80 miliar, dari proyek tersebut. [san]

http://hukum.rmol.co/read/2018/02/04/325399/KPK-Tak-Lindungi-Menteri-Puan-Maharani-



Original Post

Ketika yang Tak Rasional Dilibatkan...

Media Cetak Kompas Halaman 2
2018-2-4

Ketika yang Tak Rasional Dilibatkan...

Sejumlah praktik dan keputusan politik di

Tanah \ir sering kali dibuat tidak hanya

dengan memakai pertimbangan rasional.

seperti hasil survei dan kajian akademis.

Namun, dilibatkan juga hal hal yang bagi

sejumlah kalangan tidak rasional, seperti

perhitungan hari baik, fengsui. dan aura

serta energi positif.

Wah. tata letak ruangannya perlu diubah. Sebagian perabot juga perlu diganti agar fengsuinya lebih bagus."

Demikian celetuk sejumlah orang ketika Bambang Soesatyo bersama sejumlah anggota DPR pegawai sekretariat DPR dan wartawan memasuki ruang kerja Ketua DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta Senin (15/1).

Mendengar celetukan itu, Bambang, yang beberapa jam sebelumnya dilantik menjadi Ketua DPR menggantikan Setya Novanto yang mengundurkan diri karena menjalani proses hukum dalam kasus korupsi KTP elektronik, hanya senyum-senyum.

Namun, esok harinya, ketika Kompas kembali memasuki ruang Ketua DPR tata letak ruangan itu telah diubah. Posisi sejumlah perabot di ruangan itu, yang sudah ada sejak DPR dipimpin Marzuki Alie, Setya Novanto, dan kemudian Ade Komarudin, telah diubah.

Perubahan paling mencolok adalah letak meja kerja Ketua DPR yang sebelumnya ada di tengah ruangan hingga langsung terlihat saat pintu ruang Ketua DPR dibuka dari luar. Di belakang meja terdapat rak terbuka yang menyatu dengan dinding, tempat sejumlah piala, piagam, dan cendera mata dipajang.

Di era Bambang, meja itu digeser ke pojok ruangan, dekat dengan jendela dan arah masuknya cahaya matahari. Ini membuat logo institusi DPR yang dipajang di dinding ruangan, di

samping rak terbuka, menjadi terlihat jelas tanpa tertutupi meja dan kursi kerja Ketua DPR

Bambang juga berencana menukar ruangan kerjanya dengan ruang tamu Ketua DPR Alasannya, ruang kerja itu terlalu luas. Ia bermaksud menjadikan ruang tempat Ketua DPR biasa

menerima tamu kehormatan seperti duta besar menjadi ruang kerjanya Sementara ruang kerjanya diubah menjadi tempat menjamu tamu. "Waktu saya pertama masuk ruangan (Ketua DPR), saya sudah berpikir aura-nya tidak enak, ruangannya terlalu luas. Auranya lebih hangat

kalau ruangannya lebih kecil. Biasanya akan berpengaruh ke semangat kerja," katanya

Saat ditanya apakah perubahan itu terkait dengan fengsui, Bambang menjawab, "Percaya atau tak percaya, yang namanya fengsui, aura, energi, itu ada dan memengaruhi kehidupan."

Entah terkait dengan fengsui atau tidak, jabatan ketua DPR di era reformasi memang dihiasi hal-hal yang kurang nyaman.

Saat menjabat Ketua DPR pada 1999-2004, Akbar Tandjung diproses hukum terkait dengan kasus Bulog. Belakangan, ia memang diputus bebas oleh Mahkamah Agung dalam perkara itu.

Agung Laksono, yang jadi Ketua DPR periode 2004-2009, tak terpilih lagi di Pemilu Legislatif 2009. Marzuki Alie, yang memimpin DPR periode 2009-2014, juga tidak terpilih lagi menjadi anggota DPR pada Pemilu 2014.

Sementara itu. Setya Novanto yang di tahun 2014 dilantik menjadi Ketua DPR kini diproses hukum. Ade Komarudin, yang sempat jadi Ketua DPR menggantikan Novanto, pernah dinyatakan melanggar kode etik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan.

Mempertahankan letak

Jika Bambang Soesatyo mengubah tata letak ruangan Ketua DPR Sidarto Danusubroto memilih mempertahankan posisi perabot ruang Ketua MPR saat ia ditunjuk menjadi Ketua MPR menggantikan Taufiq Kiemas yang meninggal 8 Juni 2013.

Namun, selama menjabat Ketua MPR yang dimulai 8 Juli 2013, Sidarto tidak memakai kursi dan meja kerja yang sebelumnya dipakai Taufiq. Kursi dan meja kerja Taufiq dia biarkan di tempatnya semula dalam keadaan rapi dan terawat. Untuk

bekerja, Sidarto memilih memakai kursi dan meja yang ukurannya jauh lebih kecil dan dia letaldtan di pojok ruangan.

Tang punya mandat sebagai Ketua MPR adalah Pak Taufiq. Saya hanya menggantikan beliau," kata Sidarto tentang langkahnya itu.

Sidarto yang kini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini menambahkan, langkahnya itu bagian dari upayanya menjaga keseimbangan hidup. "Kita harus menghargai orang yang lebih tua, jangan pernah menyakiti orang lain, dan jangan berpikir negatif," ujarnya.

Hendrawan Supratikno, anggota DPR dari Fraksi PDI-P, menuturkan, apa yang dilakukan Bambang Soesatyo dan Sidarto Danusubroto dalam bentuk lain juga dapat dengan mudah ditemui pada anggota DPR lainnya Dia mencontohkan, banyak anggota DPR yang memakai kalung dan cincin tertentu atau gelang yang pemakaiannya di tangan kanan dan kiri menyesuaikan dengan tanggal genap atau ganjil.

"Sejumlah anggota DPR berkata hal-hal itu untuk menghindarkan diri dari hal-hal buruk. Katanya, karena doa dari orang yang nomor urutnya di belakang kita saat pemilu, sering kali tidak baik ke kita Pasalnya, dia bisa menjadi anggota DPR kalau kita harus berhenti di tengah jalan karena ada apa-apa," paparnya

Berbagai kondisi ini, lanjut Hendrawan, akhirnya memunculkan istilah 4D sebagai kunci sukses dalam berpolitik, yaitu duit, dukungan, doa dan dukun.

Di luar parlemen

Praktik politik yang sering kali sulit dijelaskan dengan logika bukan hanya terjadi di Kompleks Parlemen. Itu juga dapat di-

rasakan di tempat lain.

Kondisi ini misalnya dapat dilihat dari Presiden Joko Widodo yang kerap membuat kebijakan penting pada Rabu yang adalah hari kelahirannya.

Perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi tiga diantaranya dilakukan hari Rabu, yaitu 12 Agustus 2015, 27 Juli 2016, dan 17 Januari 2018. Presiden Jokowi juga menikahkan anak perempuannya Kahiyang Ayu, pada Rabu.

Sementara itu, Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, yang lahir pada 9-9-1949, sejumlah kebijakan yang dibuatnya terlihat terkait dengan angka 9.

Seorang Jerman, Hornst Henry Geerken, dalam bukunya berjudul A Magic Gecko, Peran CIA di Balik Jatuhnya Soekarno, menulis, ia yakin tidak ada seorang Indonesia yang terbebas dari hal-hal gaib.

Dalam bukunya Geerken menuliskan sejumlah pengalamannya dengan hal-hal gaib di Indonesia Salah satu ceritanya adalah tentang Jenderal S yang disebutnya berasal dari bangsawan Jawa dan dekat dengan Soekarno. Pada malam penculikan sejumlah jenderal TNI AD pada 1 Oktober 1965, Jenderal S datang dan kemudian kesurupan di rumah Geerken. Keberadaannya di rumah Geerken membuat Jenderal S yang disebut juga menjadi sasaran penculikan akhirnya selamat dari penculikan.

Yunarto Wijaya dari Charta Politika menuturkan, hal-hal yang sifatnya tidak rasional juga ditemukan dalam praktik politik di sejumlah negara di Amerika Latin. Bahkan, praktik itu juga dapat ditemui di negara maju seperti Amerika Serikat

Untuk konteks Indonesia, Yunarto melihat, ada tiga hal yang memicu munculnya hal-hal yang kadang tidak rasional dalam praktik politik. Pertama karena ada orang yang benar-benar percaya dengan hal itu. Kedua praktik itu menjadi bagian dari tradisi yang sengaja dilakukan agar dapat lebih tenang menghadapi, kontestasi politik yang kadang keras. Ketiga praktik itu dilakukan untuk melindungi diri karena ada kekhawatiran akan "diserang" oleh pihak lain dengan hal yang serupa

Terlepas dari itu semua, Mochtar Lubis mengatakan, percaya takhayul menjadi satu dari enam ciri masyarakat Indonesia Apakah kita tidak dapat melepaskan diri dari ciri-ciri manusia Indonesia yang disebut Mochtar Lubis pada 1977 tersebut?

(AGNES THEODORA/M HERNOWO)





Original Post

Presiden Ingatkan Pejabat Negara

Media Cetak Kompas Halaman 1
2018-2-4

Presiden Ingatkan Pejabat Negara

SITUBONDO, KOMPAS - Presiden Joko Widodo mengingatkan para pejabat negara, termasuk kepala daerah, untuk tidak melanggar hukum. Peringatan itu kembali disampaikan Presiden setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan status tersangka terhadap Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli.

Presiden, ketika berkunjung ke Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (3/2), menyatakan sikapnya terkait perkara korupsi yang menjerat Gubernur Jambi itu. Ia meminta agar Zumi Zola mengikuti proses hukum yang ada.

"Ikuti saja proses hukum yang ada *j KPK. Saya juga meng-ingat..;m agar gubernur, bupati, wali kota, ataupun seluruh aparat untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum," kata Presiden.

Namun, sesaat setelah Presiden memberikan peringatan kembali kepada kepala daerah itu, KPK justru melakukan operasi tangkap tangan lagi, Sabtu, terhadap kepala daerah di Jatim. Bupati Jombang Nyono Suhadi

Wihandoko ditangkap bersama ajudannya karena diduga menerima sejumlah uang dari pihak lain untuk memenuhi fee proyek dan uang pelicin guna pengisian jabatan.

Juru Bicara KPK Febri Dian-syah, saat dikonfirmasi, membenarkan hal itu. "Benar ada kegiatan tim di lapangan sore dan malam ini. Kami menangkap unsur kepala daerah di Jatim. Ada dugaan penerimaan sejumlah uang yang ditemukan tim," kata Febri, Sabtu, di Jakarta.

Dalam kunjungan ke Jatim itu, Presiden didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jatim Soe-karwo, Panglima Kodam V/Bra-wijaya Mayor Jenderal Arif Rahman, Kepala Polda Jatim Inspektur Jenderal Machfud Arifin, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy, dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo.

Dibawa ke KPK

Seusai melakukan operasi

tangkap tangan. Sabtu malam, Nyono dan ajudannya dibawa ke KPK. Penangkapan terhadap Nyono dilakukan di Solo, Jawa Tengah, saat dia sedang berkegiatan. Nyono yang dilantik sebagai bupati pada 2013 diduga sudah menjalankan modus suap jual-beli jabatan sejak menjabat Ia juga diduga bersekongkol dengan rekanan swasta untuk membagi proyek.

Bupati Klaten Sri Hartini juga diamankan pada 2016 karena menerima Rp 12,8 miliar untuk keperluan naik jabatan dan mutasi terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Sri Hartini dijatuhi vonis 11 tahun penjara dan denda Rp 900 juta subsider 10 bulan kurungan oleh Pengadaan Tindak Pidana Korupsi Semarang.

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengatakan, modus jual-beli jabatan kerap terjadi di daerah. Umumnya ini dilakukan untuk mengembalikan dana politik yang dikeluarkan saat pemilihan kepala daerah (pilkada). "Modal politik yang tinggi kerap jadi pemicu," ujar Ade.

Penangkapan ini memprihatinkan karena pada 1 Februari lalu KPK baru saja mengundang 10 provinsi, salah satunya Jatim. Dalam pertemuan itu dilakukan koordinasi pencegahan terkait kondisi penyelewengan yang belakangan kerap terjadi, termasuk terjaringnya kepala daerah gara-

gara terbelit korupsi.

Peroleh penghargaan

Sebaliknya, meski berstatus tersangka, Zumi Zola tetap menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Jambi. Dia mengaku belum menerima surat penonaktifan jabatan dirinya dari Menteri Dalam Negeri. "Sampai saat ini dari Mendagri belum ada keputusan menonaktifkan jabatan saya. Artinya, saya tetap bertugas sebagai seorang gubernur untuk melayani masyarakat" katanya, Sabtu, saat jumpa pers di Jambi.

Bahkan, Sabtu, Zumi Zola menghadiri peringatan Hari Pers Nasional di Kota Jambi. Ia dianugerahi penghargaan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bersama sejumlah pejabat daerah lainnya. Dalam kesempatan itu, Gubernur Jambi itu pun mengapresiasi jurnalis yang setia menjalankan profesinya. Ia juga mengingatkan jurnalis untuk obyektif dalam meliput dan membuat berita.

Zumi Zola sebelumnya juga menyatakan berupaya menghormati proses hukum yang berlaku. Namun, ia berharap agar berlaku asas praduga tidak bersalah terhadap dirinya. "Seluruh proses akan saya ikuti," ujarnya.

KPK menetapkan Zumi Zola sebagai tersangka atas kasus dugaan suap kepada anggota DPRD Provinsi Jambi terkait pengesahan dana APBD provinsi itu tahun 2017. Selain Gubernur, empat pe-jabat lainnya sudah lebih dahulu ditahan sebagai tersangka, yakni

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Pit Sekda) Erwan Malik, Asisten III Sekda Saifudin, Pit Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Arfan, serta anggota DPRD Provinsi Jambi, Supriyono.

Terkait dugaan dirinya menerima ratifikasi Rp 6 miliar selama masa jabatannya, Zumi Zola enggan berkomentar. Ia hanya mengatakan, hal itu akan dibuktikan dalam persidangan nanti. Untuk selanjutnya, ia masih akan berkoordinasi dengan kuasa hukumnya.

Dalam kesempatan itu, Zumi Zola mengucapkan terima kasih atas dukungan dan simpati masyarakat yang mengalir deras untuk dirinya Ia juga meminta maaf kepada masyarakat

Jumat kemarin, 393 pejabat eselon III dan IV dilantik oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Dianto. Zumi Zola membenarkan pelantikan itu tetap harus dilakukan meski dirinya tersangkut hukum. Ada jabatan serta fungsional yang kosong dan harus segera diisi sehingga pemerintahan berjalan dengan baik.

Dianto mengatakan, semua pejabat yang dilantik agar melaksanakan program kerja dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan target pembangunan yang sudah ditetapkan.

Penetapan Zumi Zola sebagai tersangka diharapkan juga tak mengganggu jalannya pemerintahan di Provinsi Jambi.

(IAN/GER/ITA)





Original Post

Target RKUHP Kembali Mundur

Media Cetak Kompas Halaman 1
2018-2-4

Target RKUHP Kembali Mundur

Rancangan Kitab Undang undang Hukum Pidana kemungkinan belum dapat disetujui menjadi UU pada masa persidangan III tahun 2017 2018 yang berakhir 14 Februari 2018. Sejumlah pasal masih belum selesai dibahas.

JAKARTA, KOMPAS - Rencana penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana berpotensi molor dari target semula, yaitu sebelum 14 Februari 2018. Waktu pembahasan terbuka peluang kembali ditambah karena masih banyak pasal krusial dalam RKUHP yang menimbulkan polemik serta belum disepakati oleh fraksi-fraksi di DPR dan pemerintah. Sejumlah pasal yang sudah disepakati pun mengundang kritik karena banyak yang bermasalah.

Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, jikalau pembahasan RKUHP tidak dapat diselesaikan sebelum 14 Februari, pembahasan diharapkan sudah selesai sebelum 27 April 2018. "Pada masa sidang mendatang (5 Maret-27 April) semoga sudah bisa diundangkan dan kami bisa fokus pada RUU lain," kata Bambang, Sabtu (3/2), saat dihubungi dari Jakarta.

RKUHP menjadi produk legislasi yang paling lama dibahas di

DPR periode 2014-2019. Pembahasan RUU itu sudah diperpanjang hingga lebih dari 10 kali masa sidang sejak pertama kali dibahas pada Oktober 2015.

Sudah molor

Target penyelesaian pembahasan sebelum 14 Februari ini sebenarnya sudah molor. Jika melihat Jadwal Acara Rapat Komisi III DPR yang ditetapkan awal Januari lalu, RKUHP direncanakan sudah rampung dibahas pada Senin (5/2) mendatang. Hari itu, Panitia Kerja RKUHP dijadwalkan mengadakan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Dalam rapat tersebut akan disampaikan pendapat mini fraksi-fraksi dan ditutup dengan penandatanganan naskah RKUHP.

Namun, target itu tak terpenuhi karena ada sejumlah pasal yang belum disepakati. Agenda rapat kerja pengambilan keputusan yang sedianya diadakan Senin mendatang akhirnya diubah

menjadi rapat pembahasan lanjutan antara pemerintah dan Panitia Kerja (Panja) RKUHP DPR untuk merampungkan beberapa pasal yang belum disepakati serta menyempurnakan pasal lainnya.

Menurut Ketua Tim Pemerintah RKUHP Enny Nurbaning-sih, rapat Senin mendatang tidak rianda membahas pasal-pasal yang belum disepakati oleh DPR dan pemerintah, tetapi juga pasal-pasal yang memancing perdebatan publik, misalnya karena aturan yang dinilai karet atau multitafsir dan overkriminalisa-si.

Pasal karet yang berpotensi mengabaikan hak asasi, kebebasan, dan privasi warga negara, tetapi cenderung memproteksi kepentingan negara secara berlebihan ini, misalnya ada dalam Pasal 222-227 tentang makar.

Ketentuan yang overkrimina-lisasi umumnya ditemukan dalam pasal-pasal yang terlalu jauh masuk ke ranah privat warga Hal u. misalnya, pada Pasal 484 tentang perzinaan dengan tindakan perzinaan yang diperluas defini-sinya dan ancaman pidana hingga lima tahun penjara.

Dalam RKUHP juga ada ketentuan yang sebelumnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Ketentuan itu, antara lain, tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden (Pasal 263-264) serta pasal penghinaan terhadap pemerin-

tah (284-285) atau yang dikenal sebagai pasal-pasal haatzaai artikelen.

"Senin ini (hal itu) dibahas semua, kembali disesuaikan. Memang di RKUHP ini banyak yang harus diperbaiki," kata Enny.

Berdasarkan catatan Kompas, penolakan terhadap pasal-pasal haatzaai artikelen itu sudah terjadi sejak lama. Misalnya, ketika Pemerintah Orde Baru saat itu berniat memperbarui KUHP, yang bersumber dari peninggalan Pemerintah Hindia Belanda, yakni UU Nomor 1 Tahun 1946, Kompas memuat berita di halaman 1 dengan judul "Haatzaai Artikelen Tidak Dicantumkan dalam RUU Hukum Pidana yang Baru (Kompas, 7/8/1974).

RKUHP juga sempat dibicarakan kembali oleh pemerintah dan DPR tahun 2003. Namun, juga tak berhasil diundangkan. Pada 2014, Kompas melaporkan Mahkamah Agung (MA), Polri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Badan Narkotika Nasional (BNN) keberatan dengan isi RKUHP (Kompas, 28/2/2014).

Bukan target

Menurut Bambang yang dilantik menjadi Ketua DPR pada 15 Januari lalu, RKUHP tidak menjadi RUU yang ditargetkan harus selesai dibahas sebelum 14 Februari 2018. RUU yang ditargetkan selesai dibahas pada masa sidang ini adalah revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,

DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Salah satu pasal krusial di RUU tersebut adalah penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR serta mengembalikan asas proporsionalitas dalam sistem pemilihan pimpinan lembaga legislatif.

Ketua Panja RKUHP dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman pada Februari ini akan segera meninggalkan kursi anggota DPR karena mencalonkan diri sebagai gubernur di Nusa Tenggara Timur. Terkait hal itu, Bambang mengatakan, jika RKUHP belum rampung pada bulan ini, perlu ada pergantian Ketua Panja RKUHP secara cepat dan kondusif agar pembahasan dapat terus dilanjutkan.

"Kami memang berharap bisa selesai pada masa kepemimpinan Pak Benny. Namun, kalau tidak tercapai, saya yakin penggantinya juga bisa menuntaskan RUU ini dalam waktu cepat," ujarnya.

Pantauan Kompas, pembahasan RKUHP selama ini selalu dihadiri oleh Benny. Namun, Rapat Panja RKUHP itu kerap kali tak dihadiri semua anggota. Hanya sejumlah anggota Panja RKUHP yang secara saksama mengikuti rapat pembahasan RUU itu.

"Harus ada yang mengikuti pembahasan RKUHP ini dari awal. Pak Benny dari awal ikut rapat di luar kepala pun hafal. Sebenarnya ini diupayakan bisa secepatnya," kata anggota Panja RKUHP dari Fraksi Partai Gerin-dra, Muhammad Syafii.

(AGE)





Original Post

Bekas Kades Di Banggai Dituntut 2,5 Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-2-4

Bekas Kades Di Banggai Dituntut 2,5 Tahun Penjara

JAKSA Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu menuntut bekas Kepala Desa Mandok. Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai, Melkior Y Satanga divonis 2 5 tahun penjara.

Melkoir dini Iai jaksa terbuk-li terlibat dalam kasus korupsi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), tahun anggaran 2016.

"Menuntut terdakwa membayar denda sebesar Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti Rp266 juta subsider 6 bulan penjara." sebut jaksa Soetarmi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palu.

JPU Soetarmi mengatakan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 juncto Pasal 1S Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah Jiubah dengan Undang-Undang Nomor 20 (ahun 2001.

Usai mendengar tuntutan JPU, ketua majelis hakim Elvin Adrian memberikan kesempatan kepada terdakwa beserta penasihat hukumnya untuk mengajukan pembelaan pada sidang pekan mendatang.

Sesuai dakwaan, pada tahun )|6 silam. Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Desa (APBDes) Mandok menetapkan ADD dan DD sekitar Rp877 juta. Kemudian setelah

APBdes Perubahan jumlahnya menjadi Rp 846 juta untuk beberapa item kegiatan.

Terdakwa mencairkan ADD tahap I sebesar Rp 135 juta dan DD sebesar Rp351 juta, kemudian ADD tahap II sebesar Rp 105 juta dan DD sebesar Rp240juta.

Setelah itu,Badan Pemusya-warahan Desa (BPD) selaku perwakilan dari penduduk desa mempertanyakan beberapa kegiatan yang belum rampung meskipun anggarannya sudah terealisasi 100 persen.

Namun pemanggilan BPD tidak dihadiri terdakwa, sebab setelah pencairan tahap 11, terdakwa pergi kota. Selanjutnya pihak BPD melaporkan terdakwa kepada pihak Inspektorat dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kerugian negara sebesar Rp266 juta.

Selain Kades Mandok, PN Palu juga menyidang seorang kades lainnya dari Kecamatan Bulagi Utara, tepatnya dari Desa Bangunemo. Terdakwanya juga bekas Kades, yakni Ama-nias Situmano.

Tahun dan modus korupsinya juga sama. Namun besaran kerugian negaranya berbeda. Untuk Desa Bangunemo, Inspektorat menemukan kerugian negara sebesar Rp226 juta.

Sehingga, tuntutan yang diberikan kepada Amanias Situmano juga mirip dengan mantan Kades Mandok, Melkior Y Satanga.

byu





Original Post

Sekda Buru Selatan Dituntut Bayar Ganti Rugi Rp 1,1 Miliar

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-2-4

Sekda Buru Selatan Dituntut Bayar Ganti Rugi Rp 1,1 Miliar

KEJAKSAAN Tinggi Maluku menuntut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buru Selatan, Abubakar Masbait alias Buba dipenjara tujuh tahun.

Selain itu. terdakwa Buba juga dituntut denda sebesar Rp2CK) juta subsider dua bulan kurungan dan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 1.135.736.000 subsider tiga tahun enam bulan kurungan.

JPU Kejari Buru. Wenny Rel-masira menilai terdakwa Buba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Bursel tahun anggaran 2011 sebesar Rp 1.135.736.600.

Menurut jaksa, perbuatan itu bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan mengambil keuntungan dari belanja barang dan jasa atau perjalanan dinas.

"Menyatakan, perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP," sebut Jaksa Wenny di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon, Jumat.

Usai mendengar pembacaan tuntutan JPU, majelis

hakim yang diketuai Samsidar Nawawi kemudian menunda persidangan hingga Kamis pekan depan, dengan agenda sidang pleidoi (pembelaan) dari penasihat hukum, Abdul Syukur Rumagia.

JPU dalam dakwaan mengatakan, di tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Bursel melalui Sekretariat Daerah menganggarkan biaya perjalanan dinas sebagai bagian dari belanja barang dan jasa sebesar Rp5.112.419.286, yang terdiri dari anggaran perjalanan dalam daerah Rpl .784.029286dan anggaran perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp3 328 390.000.

Setelah dilakukan perubahan anggaran, biaya perjalanan dinas tersebut meningkat menjadi Rp7.169.706.306. Namun yang terealisasi untuk perjalanan dinas hanya sebesar Rp4.720.250.000.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa yakni memerintahkan Bendahara Pengeluaran, Hatijah Atamimi dan Said Behuku untuk membuat dokumen pen-jalanan dinas fiktif.

Terdakwa tidak menjalankan instruksi sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang diubah dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

byu





Original Post

Tilep Rp 7 Miliar, Pejabat Keuangan SHS Ditahan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-2-4

Tilep Rp 7 Miliar, Pejabat Keuangan SHS Ditahan

Kejaksaan Agung menahan dua pejabat PT Sang Hyang Seri, Kitot Prihatno (KP) dan Herman Sudiarto (HS). Keduanya menjadi tersangka kasus korupsi dana Kredit Modal Kerja (KMK) dari bank.

"Dua tersangka Kepala Divisi Keuangan tahun 2012 berinisial KP dan Kepala Bagian Keuangan tahun 2012-2013 berinisiaJ HS sudah ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, M Rum Jumat malam.

Penahanan tahap pertama terhadap kedua tersangka terhitung mulai tanggal 2 Pebruari 2018 sampai 2r Pebruari 2018. Rum mengungkapkan alasan penyidik gedung bundar Kejaksaan Agung melakukan penahanan.

Tersangka dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi-saksi dan mengulangi perbuatan. "Di luar

itu juga mencegah tersangka kabur atau lari dari tanggung jawab hukum," sebutnya.

Penahanan itu, lanjut Rum, juga untuk mempercepat penyelesaian berkas perkara karena tersangka ditahan di Kejaksaan Agung.

Penahanan kedua tersangka ditetapkan berdasarkan surat perintah Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik-JAM Pidsus) Nomor Print-08/F.2/Fd. 1/02/2018 tanggal 2 Pebruari 2018.

Dalam surat penahanan tersebut, kedua tersangka dituduh melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18, atau Pasal 3

juncto Pasal 18. Pasal 12 huruf e, Pasal 9, Undang Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penyidikan kasus ini menindaklanjuti .hasil audit Madiiii Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai adanya kerugian negara Rp 65 miliar dalam pengucuran dana KMK kepada Sang Hyang Seri (SHS).

Dalam laporan audit BPK disebutkan kerugian negara itu terjadi akibat penggunaan dana KMK di Kantor Regional I Sang Hyang Seri periode 2012-2013.

Ada penggunaan dana pinjaman bank sebesar Rp 7 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Penyidik gedung bundar pun menelusuri ke mana aliran dana itu.

"Saat ini masih terus dikembangkan penyidikannya. Tidak

tertutup kemungkinan, peny idik bakal menambah tersangka kasus tersebut," kata Rum.

Kasus ini bermula saat Sang Hyang Seri menerima kucuran Kredit Modal Kerja dari dua bank pemerintah BRI dan BNI pada periode 2012-2013.

Dana pinjaman itu untuk tambahan modal pembenihan tanaman pangan dan pengadaan pupuk. Namun dana itu tak digunakan sesuai peruntukan.

"Berdasarkan bukti-bukti yang ada, dana KMK itu diduga diselewengkan oleh kedua tersangka," ujar Rum.

Modusnya menggunakan dana pinjaman bank untuk operasional kantor dan pengadaan peralatan. Kedua tersangka diduga memanipulasi data hasil produksi Kantor Regional I Sukamandi.

Seolah-olah ada hasil dari pembenihan tanaman pangan dan penjualan pupuk. Lalu di-

laporkan dana hasil produksi digunakan membeli aset kantor. "Padahal tidak ada produksi," sebut Rum.

Dana pinjaman bank memang disalurkan ke cabang-cabang Kantor Regional I Sukamandi. Tapi bukan dipergunakan untuk . pembenihan tanaman pangan dan pupuk.

Dana itu kemudian dikembalikan ke rekening cash management system (CMS) Kantor Pusat Sang Hyang Seri.

Berdasarkan audit BPK, ada dana Rp7 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. "Dana Rp 7 miliar diambil kembali oleh para tersangka secara tunai," ungkap Rum.

Untuk menutupi, kedua tersangka membuat laporan fiktif. "Dibuat pertanggungjawaban palsu atas penggunaan dana KMK yang tak sesuai peruntukan," pungkas Rum.

gpg





Original Post

Nasib RUU Penyadapan Tergantung Fraksi-Fraksi

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 7
2018-2-4

Nasib RUU Penyadapan Tergantung Fraksi-Fraksi

Pansus Hak Angket KPK sudah mengeluarkan rekomendasi. Salah satunya pembentukan RUU tentang Penyadapan. Namun, RUU ini ternyata baru sekadar usulan. Lolos tidaknya masih tergantung sikap fraksi-fraksi di DPR.

WAKIL Ketua DPR Agus Hermanto menegaskan, sampai saat ini sama sekali belum ada kesepakatan antara fraksi-fraksi untuk menyusun RUU tentang Penyadapan. Kata dia, rencana itu baru ada di Pansus Hak Angket KPK, tapi belum disahkan. "Masih di Pansus, tapi belum ada putusan resmi atas rekomendasi itu," ujar pol it im Partai Demokrat ini.

Dia mengakui, dalam UU Nomor 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), aturan penyadapan ini belum diatur secara tuntas dan rinci. Kondisi ini kemudian membuat sebagian fraksi merasa agar penyadapan perlu diatur secara tersendiri. Namun begitu, bukan berarti RUU itu bisa langsung disetujui untuk dibahas.

"Sebagian fraksi memang ada yang mengusulkan adanya RUU Penyadapan. Sekali lagi, ini masih dalam taraf usulan," tambahnya.

Kalau nanti dibahas, lanjutnya, RUU ini akan mengatur mengenai mekanisme penyadapan yang dilakukan penegak

hukum. Sebab, perlu diakui, penyadapan itu berkaitan dengan Hak Azasi Manusia (HAM), sehingga dalam pelaksanaannya tidak bisa sembarangan. Perlu ada batasan tertentu.

"Mekanisme penyadapan dan siapa yang harus disadap menjadi fokus pembahasan RUU ini. Sebab, ini berkaitan Hak Asasi Manusia," tandasnya.

Sebelumnya, anggota Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu menyebut, RUU Penyadapan ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2018. RUU ini merupakan inisiatif DPR. RUU ini dibentuk berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas tidak sahnya perekamanan yang dilakukan eks Presdir Freeport Maroef Shamsoeddin atas pembicaraannya yang dilakukan dengan Setya Novanto dalam kasus "Papa Minta Saham", dua tahun lalu.

Menurut Masinton, putusan MK itu mengamanatkan bahwa penyadapan harus diatur melalui Undang-Undang. Putusan MK

itu menyebutkan bahwa belum ada hukum yang secara komprehensif mengatur cara dan izin penyadapan bagi lembaga penegak hukum. Proses penyadapan seringkali bertentangan dengan HAM. Makanya, DPR mengeluarkan inisiatif membentuk RUU tentang Penyadapan.

"Dalam putusannya, MK menyatakan hingga saat ini belum ada pengaturan yang komprehensif. MK berpendapat, penyadapan merupakan bentuk pelanggaran right of privacy sebagai bagian dari HAM yang dapat dibatasi. Hal ini jelas melanggar UUD 1945. Menurut ., MK, perlu dibuat Undang-Undang khusus yang mengatur prosedur penyadapan oleh lembaga yang diberi wewenang melakukan penyadapan," kata anggota Komisi III DPR itu.

Agar tidak ditolak banyak pihak. Pansus buru-buru membuat klarifikasi. Pansus mengklaim, RUU bukan cuma untuk KPK, melainkan juga untuk BIN, BNN, Polri, dan Kejaksaan.

"RUU tentang Penyadapan bukan hanya mengatur mekanisme dan pertanggungjawaban KPK. RUU ini juga berlaku untuk semua institusi yang diberikan kewenangan melakukan penyadapan seperti BIN, BNN. Polri, dan Kejaksaan," kata Masinton.

kal





Original Post

Media