KPK Belum Pastikan Hadir di Praperadilan Fredrich

Media Online inilah.com
2018-02-05

INILAHCOM, Jakarta - Sidang gugatan praperadilan atas penetapan tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan proyek e-KTP, Fredric Yunadi bakal digelar pada Senin 5 Februari 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dikonfirmasi apakah KPK akan hadir dalam sidang perdana gugatan praperadilan itu yang diajukan oleh mantan pengacara Setya Novanto itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah belum bisa memastikan.

"Kami lihat nanti. Persidangan kan nanti," kata Febri kepada awak media, Jakarta, Minggu (4/2/2018).

Namun begitu, kata dia, pihaknya menghormati undangan yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebab, pihaknya berkomitmen menghadapi gugatan itu.

"Tapi apakah nanti cara menghadapi melalui surat jawaban hadir secara full team masih kami bicarakan lebih lanjut," ujar dia.
googletag.cmd.push(function() googletag.display(\'div-gpt-ad-1515134014047-0\') )


Dalam kasus merintangi penyidikan kasus e-KTP, KPK menetapkan dua tersangka yakni Fredrich dan dokter RS Medika Permata Hijau, Bimanesh.

Mereka diduga memanipulasi data medis Setya Novanto agar bisa dirawat untuk menghindari pemeriksaan KPK.

Selain itu, Fredrich juga diduga mengkondisikan RS Medika Permata Hijau dengan memesan satu lantai ruang VIP sebelum Setya Novanto kecelakaan menabrak tiang listrik pada 16 November 2017.

Kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 21 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. indul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2434993/kpk-belum-pastikan-hadir-di-praperadilan-fredrich



Original Post

Kejati Sumut Ciduk Seorang Pengacara di Pasar Malam

Media Online jpnn.com
2018-02-05

jpnn.com, MEDAN - Seorang pengacara bernama Edi Hanafi, 53, ditangkap Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut.

Pasalnya, masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) atas kasus penggelapan uang hasil penjualan tanah.

Saat diamankan, Sabtu (3/2) malam, Hanafi bersama keluarganya sedang berada di Pasar Malam, Jalan Marindal I, Pasar V, Dusun VII, Kelurahan Marindal, Kabupaten Deliserdang.

"Kami amankan saat berada di pasar malam, Jalan Marindal I, kemarin malam," ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Sumut, Sumanggar Siagian, Minggu (4/2) pagi.

Dijelaskan Sumanggar, Edi Hanafi telah masuk daftar buron beberapa tahun belakangan. Pada tahun 2015, majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan Edi Hanafi terbukti bersalah melakukan penggelapan, dan menjatuhkan vonis 2 tahun penjara.

Meski dihukum 2 tahun penjara, terpidana mengajukan upaya hukum lanjutan. Baik mengajukan banding hingga kasasi. Namun, hakim Mahkamah Agung (MA) sesuai putusannya tanggal 23 Januari 2016, menjatuhkan hukuman selama 2 tahun penjara.

"Kapasitasnya sebagai terpidana, dalam amar putusannya 2 tahun penjara. Ia merupakan terpidana kasus penggelapan," tutur Sumanggar.

Sementara itu, kasus menjerat Edi Hanafi berawal dari jual beli tanah seluas satu hektar milik keluarga Paluddin, selaku pelapor. Tanah itu berada di Kampung B III Kebun Karet Rakyat, Kampung Sei Sikambing, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara.

https://www.jpnn.com/news/kejati-sumut-ciduk-seorang-di-pasar-malam



Original Post

KPK belum Tentu Hadiri Praperadilan Perdana Fredrich

Media Online rri.co.id
2018-02-05

KBRN, Jakarta : Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan pihaknya belum tentu menghadiri sidang perdana permohonan praperadilan yang diajukan advokat Fredrich Yunadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (5/2/2018).

"Kita lihat besok (Senin). Persidangan kan besok," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Minggu (4/2/2018).

Namun, kata dia, KPK tetap menghargai panggilan dari PN Jakarta Selatan dan berkomitmen untuk menghadapi praperadilan mantan kuasa hukum Setya Novanto itu.

"Tetapi apakah nanti cara menghadapi melalui surat jawaban hadir secara `full team`, masih kami bicarakan lebih lanjut," ungkap Febri.

KPK telah melimpahkan dakwaan dan berkas perkara Fredrich Yunadi yang merupakan tersangka tindak pidana merintangi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP elektronik (KTP-E) atas tersangka Setya Novanto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pengadilan Tipikor pun sudah menetapkan sidang perdana Fredrich pada 8 Februari 2018.

Sebelumnya, dalam praperadilan yang diajukan Setya Novanto diketahui Hakim Tunggal Kusno saat itu dalam putusannya menggugurkan praperadilan dengan salah satu pertimbangan bahwa sidang pokok perkara atas nama terdakwa Setya Novanto telah dimulai di Pengadilan Negeri.

"Bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP mengatur bahwa dalam suatu perkara sudah dimulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan perkara mengenai permintaan praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur," kata Hakim Kusno saat membacakan putusan praperadilan Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

KPK telah menetapkan advokat Fredrich Yunadi dan Bimanesh Sutarjo yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal, dan hipertensi di RS Medika Permata Hijau sebagai tersangka tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto.

Fredrich dan Bimanesh diduga bekerja sama untuk memasukan tersangka Setya Novanto ke Rumah Sakit untuk dilakukan rawat inap dengan data-data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Atas perbuatannya tersebut, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (mon/ant/WDA)

http://rri.co.id/post/berita/486989/nasional/kpk_belum_tentu_hadiri_praperadilan_perdana_fredrich.html



Original Post

Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHP Rentan Digugat

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-2-5

Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHP Rentan Digugat

MK mengingatkan pasal serupa pernah dibatalkan karena bertentangan dengan UUD 1945.

JAKARTA Kontroversi

pasal penghinaan terhadap presiden dalam naskah Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlanjut. Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, mengingatkan bahwa MK telah membatalkan pasal serupa ketika mengabulkan uji materi terhadap KUHP pada 2006. "Tidak melaksanakan putusan pengadilan mencerminkan kita belum menjadi negara hukum seperti yang diinginkan Undang-Undang Dasar 1945," kata Fajar kepada Tempo, kemarin.

Fajar mengatakan, pasal baru yang kini dibahas pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sangat rentan kembali digugat di MK. Jika kelak pasal baru tersebut kembali diperkarakan dalam uji materi, dia ragu putusan MK bertentangan dengan putusan sebelumnya. "Dalam memutus perkara, MK sudah tentu juga akan merujuk pada putusan terdahulu," .kata Fajar.

RUU KUHP kini memasuki pembahasan akhir di DPR yang ditargetkan rampung dalam sepekan ke depan seiring berakhirnya masa sidang kali ini. Jika jadi disahkan, undang-undang ini merupakan produk hukum pidana pertama buatan Indonesia setelah seabad menggunakan KUHP buatan pemerintah kolonial Belanda.

Namun, di tengah kritik publik, pemerintah dan DPR tetap akan mengatur tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden. Ketentuan anyar diatur dalam Pasal 263-264 RUU KUHP. Isinya adalah ancaman pidana paling lama 5 tahun terhadap setiap orang yang menghina presiden atau wakil presiden lewat berbagai sarana.

Pada Desember 2006, MK di bawah kepemimpinan hakim konstitusi Jimly Asshiddiqie membatalkan pasal-pasal serupa yang digugat Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis dalam perkara uji materi KUHP. Ketentuan yang dibatalkan antara lain Pasal 134, 136 bis, dan 137 karena bertentangan dengan UUD 1945.

Meski diwarnai pendapat

berbeda {dissenting opinions) oleh empat hakim agung, MK menilai pasal-pasal tentang pidana penghinaan presiden dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena multitafsir dan berpeluang menghambat hak atas kebebasan berpendapat. Mahkamah -menilai beleid itu tidak sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum.

Mahkamah Konstitusi memperingatkan tidak boleh ada produk perundang-undangan yang bertentangan dengan keputusan MK. Ini terkait dengan pembahasan pasal penghinaan presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(RKUHP).

Pegiat penegakan demokrasi dan hak asasi manusia mengkritik rencana pemerintah dan DPR kembali mengatur pasal penghinaan presiden. Pendiri Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar, menilai pasal tersebut berpotensi memuluskan kuasa presiden yang antikritik. "Dalam konstitusi, yang dijamin adalah hak setiap rakyat. Jika kewajiban presiden tak terpenuhi, presiden memang harus dikritik," kata Haris, yang juga mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

Begitu pula peneliti

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Miko Ginting, menilai pemerintah dan DPR saat ini justru menunjukkan sikap ketatanegaraan yang tak patuh terhadap konstitusi. "Paradigma memenjarakan masih kental dalam RUU KUHP ini,"kataMiko.

Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Mochamad Choirul Anam, berharap pemerintah dan DPR menunda rencana pengesahan RUU KUHP sembari kembali mendengarkan masukan dari kelompok masyarakat. "Perlu ada pendalaman dan uji dampak terhadap hukum pemidanaan," ujarnya.

Agoeng Wijaya/ARKHELAUS W





Original Post

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-2-5

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

IKLAN





Original Post

Bekas Dirut PDAM Banjarmasin Divonis 1 Tahun 5 Bulan Bui

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-2-5

Bekas Dirut PDAM Banjarmasin Divonis 1 Tahun 5 Bulan Bui

Perkara Suap Penyertaan Modal

PENGADILAN Tipikor Banjarmasin menjatuhkan vonis I tahun 5 bulan kepada Muslih. bekas Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Banjarmasin. Muslih juga dikenakan denda Rp55 juta.

Majelis hakim yang diketuai Sinar Hamunangan Purba juga menghukum Trensis. Manajer Keuangan PDAM Banjarman dipenjara I tahun dan denda Rp5Ojuta.

"Menyatakan, kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana suap dalam rancangan peraturan daerah penyertaan modal PDAM," kata Sihar membacakan amar putusan.

Vonis ketua terdakwa ini lebih ringan 6 bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya Muslim dituntut hukuman 2 tahun penjara. Sedangkan Trensis I ,5 tahun.

Usai mendengarkan pembacaan putusan, Muslih yang masih menjabat Wakil Ketua Persatuan Perusahaan Air Minum Indonesia (Perpamsi) menyatakan bisa menerima vonis ini. "Saya menerima keputusan majelis hakim ini. Apapun yang terjadi, itu sudah risiko bagi saya hadapi." katanya.

Namun Muslih berharap pembahasan peraturan daerah (perda) penyertaan modal

kepada PDAM Banjarmasin dilanjutkan pembahasannya.

Sementara JPU KPK. Amir Nurdianto pikir-pikir atas vonis tersebut. "Kami menghormati putusan majelis hakim ini. Namun kami harus, melaporkan dulu kepada pimpinan paling lambat satu pekan ke depan," tuturnya.

Pekan ini. Pengadilan Tipikor Banjarmasin mulai menyidangkan perkara Ketua DPRD Kota Banjarmasin Iwan Rusmali dan Andi Efendi. Wakil Ketua DPRD yang juga Ketua Panitia Khusus Rancangan Perda Penyertaan Modal.

Dalam kasus ini, Muslih dan Trensis didakwa menyuap Iwan Rusmali dan Andi Efendi agar meloloskan Perda Penyertaan Modal untuk PDAM Kota Banjarmasin. Rencananya PDAM akan mendapat suntikan dana Rp50,5 miliar jika perda disetujui.

Pada 11 September 2017, Muslih meminta PT Chindra Santi Pratama (rekanan PDAM) menyediakan uang Rp 150 juta yang kemudian diserahkan kepada Trensis.

Untuk tahap pertama Trensis menyerahkan uang kepada Ade Efendi sebesar Rp 100 juta di kantor DPRD Kota Banjarmasin. Siang harinya. Ade Efendi menyambangi kantor PDAM untuk kembali menerima Rp50 juta. Usai serah terima uang, mereka diciduk KPK.

BYU





Original Post

Pekerjaan Tak Kelar, Bos CV Desa Lestari Dipenjara 4 Tahun

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-2-5

Pekerjaan Tak Kelar, Bos CV Desa Lestari Dipenjara 4 Tahun

Korupsi Proyek Keramba

MAHKAMAH Agung (MA) menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada Mamang Mohammad Taufik. Bos CV Desa Lestari itu diputus bersalah melakukan korupsi pengadaan keramba jaring terapung di Pulau Morotai, Maluku Utara.

"Menyatakan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," putus majelis hakim kasasi yang diketuai Salman Luthan dengan anggota Syamsul Rakan Chaniago dan MS Lumme. Selain kurungan badan. Mamang juga dihukum membayar denda RpZOO juta subsider enam bulan penjara.

Dalam menjatuhkan putusan, majelis mempertimbangkan hal yang memberatkan yakni akibat perbuatan terdakwa negara mengalami kerugian Rp295,6 juta dan merusak program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

"Sementara yang meringankan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berlaku sopan di persidangan, belum pernah dihukum dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga," timbang majelis.

Putusan kasasi ini menganulir putusan banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang sebelumnya menjatuhkan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider enam

bulan kurungan.

Kasus ini terjadi pada 2012. Saat itu Kabupaten Morotai mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN yang disalurkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan. Dengan dana itu lalu dianggarkan kegiatan pengadaan keramba jaring terapung untuk budi daya ikan kerapu. Anggarannya Rp 1,1 miliar.

Lelang pengadaan dimenangkan CV Desa Lestari. Padahal, perusahaan hanya dipinjam namanya oleh Sofyan Lanoni untuk menggarap proyek itu.

Namun Sofyan tak bisa menyelesaikan pengadaan keramba jaring terapung. Anehnya, Ichsan Krikhoff (Pengguna Anggaran) dan Muhammad Setiawan Kaplale (Pejabat Pembuat Komitmen) menyetujui dilakukan pembayaran 100 persen kepada rekanan.

Mamang bersama-sama dengan Ichsan dan Setiawan menandatangani dokumen serah terima pekerjaan 100 persen agar DAK tidak hangus. Padahal, mereka mengetahui pekerjaan tidak selesai. Keramba yang diserahkan kepada delapan kelompok nelayan masih banyak kekurangan.

Berdasarkan perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara, pengadaan ini merugikan negara Rp295.6juta.

BYU





Original Post

Penyidikan Korupsi di Makassar Dipaksakan

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 14
2018-2-5

Penyidikan Korupsi di Makassar Dipaksakan

JAKARTA-Sejumlah kasus dugaan korupsi yang sedang disidik Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) di Pemkot Makassar terkesan direkayasa atau dipaksakan.

Sebut saja kasus dugaan korupsi proyek penanaman pohon ketapang kencana pada Dinas Lingkungan Hidup, kasus pengadaan barang persediaan sanggar kerajinan lorong-lorong pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar serta kasus dugaan korupsi pengadaan ATK dan makan-minum. Dugaan dipaksakan karena kasus tersebut mencuat dalam proses tahapan Pilkada Kota Makassar.

Direktur Riset dan Data Anti- Corruption Committee Wiwin Suwandi mengatakan kinerja penyidik Polda Sulsel patut dipertanyakan. Pasalnya meski belum juga menuntaskan sejumlah kasus rasuah yang mengendap di meja penyidik sejak 2011, kini Polda justrumengurusikasus dugaan korupsi ketapang dan UM KM.

Kasus-kasus tersebut, kata Wiwin, tampak dipaksakan dan diduga direkayasa karena tahapan pengusutan perkara tidak transparan dengan kesan terburu-buru. "Selesaikan saja dulu kasus-kasus yang selama ini mandek. Itu saja belum selesai malah kasus lain diungkap," ujar Wiwin.

Dia mendesak penyidik

segera menuntaskan seluruh kasus yang masih mengendap. Misalnya kasus Mengkendek yang dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi para tersangka. Apalagi mengingat penetapan tersangka sudah cukup lama dilakukan, yakni 2013.

Seperti diketahui, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel begitu bersemangat mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkup Pemkot Makassar. Bahkan pemeriksaan para saksi dilakukan secara maraton.

Hampir semua pejabat turut diperiksa, termasuk Wali Kota Makassar Danny Poman-to. Terakhir penyidik menetapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Makassar Erwin Syafruddin Haija sebagai tersangka kasus dugaan pengadaan ATK. Erwin merupakan orang dekat Wali Kota.

Penahanan Erwin dinilai akan melumpuhkan seluruh kegiatan pemerintahan. Pencairan hingga penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) akan terhambat karena menjadi tanggung jawab pe-

nuh bendahara umum daerah, dalam hal ini Kepala BPKA Makassar.

Penasihat Pemkot Makassar Bidang Komunikasi Hukum dan Pencegahan Korupsi Ramzah Thabraman berharap, penyidik memberikan kebijakan penangguhan penahanan Erwin. Hal ini dilakukan demi kelancaran pembiayaan pembangunan Kota Makassar. Sebab Erwin merupakan penanggung jawab penuh segala bentuk proses pengelolaan keuangan selaku bendahara umum daerah.

"Seluruh proses keuangan untuk membiayai pembangunan Makassar adalah tanggung jawab Pak Erwin. Oleh karena itu kami berharap penyidik memberikan kebijakan meloloskan penangguhan penahanan agar berjalan dengan baik," sebutnya.

Sementara itu pakar keuangan negara Bastian Lubis menyatakan, berdasarkan tinjauan keuangannegara, situasi saat ini sangat sulit dihadapi pemerintah kota atau dalam fase kritis. Sebagai pejabat pengelola keuangan daerah dan penanggungjawab pembuatan dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), Erwin Haija ditahan.

Menurut dia, posisi Erwin bukan hanya sebagai kepala BPKA, tapi juga merangkap sebagai bendahara umum daerah (BUD) yang menaungi se-

luruh bendahara tiap organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup pemerintah kota.

"Posisi wali kota saat ini yang maju di pilkada tidak bisa mengganti pejabatnya karena diatur dalam undang-undang, itu tidak bisa. Penunjukan pelaksana tugas pun tidak bisa karena ini BUD," jelasnya.

Bastian yang juga Rektor Kampus Patria Artha menyatakan, proses pemerintahan akan lumpuh ke depan dalam hal ini terkait dengan pembiayaan pembangunan. Kecuali gaji ASN yang memang anggaran belanjanya sudah diatur oleh PP 58/2005. Apalagi di awal tahun anggaran, sudah seharusnya BPKA membuat dan menyusun DPA. Sejauh ini dia melihat masih banyak DPA yang belum terselesaikan.

Polda Sulsel membuka ruang untuk semua langkah hukumyangbakalditempuhpi-haktersangka.Termasukpeng-ajuan penangguhan penahanan jika dianggap perlu untuk kepentingan pemerintahan. "Silakan Erwinmengajukanpe-nangguhan penahanan. Nanti penyidik yang menentukan," kata Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Dicky Sondani.

Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar Abdi Asmara mengaku penahanan Kepala BPKA Makassar berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan, termasuk progres sejumlah

proyek maupun kegiatan bisa dikatakan tersendat. Hal tersebut lantaran DPA yang memuat pendapatan dan belanja seluruh SKPD harus melalui BPKA.

"Penahanan PakErwin tentu sangat berpengaruh, siapa yang akan memproses? Sebab selama ini sesuai dengan regulasi yang ada, DPA seluruh SKPD itu ada di sana (BPKA)," ujarnya.

Menurut legislator Partai Demokrat ini, yang paling mungkin merasakan dampak tersendatnya operasional pe-ngelolaankeuangan di Pemkot Makassar adalah para pegawai honorer dan tenaga kebersih-

an. Sebab banyak di antara mereka yang benar-benar menggantungkan hidup yang hanya mengandalkan honornya semata sebagai tenaga honor ataupun tenaga kebersihan.

"Yang kasihan itu honorer dengan tenaga kebersihan, me-rekayangpalingmerasakanjika gaji mereka tertahan. Termasuk juga kita di DPRD ini bisa tidak terima gaji," ungkapnya.

budi santoso/ has di n a r burhan/ mustafa layong





Original Post

PAM Jaya Didesak Laksanakan Putusan Kasasi

Media Cetak Koran Tempo Halaman 28
2018-2-5

PAM Jaya Didesak Laksanakan Putusan Kasasi

Diskusi publik akan digelar agar DKI bisa belajar contoh sukses di Paris.

JAKARTA - Sejumlah kalangan mendesak Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta Raya (PAM Jaya) segera mengakhiri kontrak swastanisasi air bersih. Pemutusan kontrak kerja sama itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung pada April tahun lalu yang memerintahkan agar pengelolaan air dikembalikan kepada pemerintah DKI Jakarta melalui PAM Jaya.

"Hentikan kontrak kerja samanya karena privatisasi air itu merugikan pemerintah DKI," tutur Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.

Menurut dia, PAM Jaya harus segera melaksanakan putusan kasasi yang dua bulan lagi berusia setahun. PAM Jaya dan pemerintah DKI. kata dia, tak perlu khawatir digugat ke Badan Arbitrase oleh dua mitra swastanya, PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra). "Sebab, pengakhiran kontrak pengelo-

laan air itu merupakan perintah Mahkamah."

Kuasa hukum Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta, Matthew Michele, juga mendesak hal yang sama. Dia menyoroti pembahasan restrukturisasi kontrak kerja sama yang sedang ditempuh PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra.

Menurut Matthew, upaya restrukturisasi kontrak kerja sama itu berpotensi melanggar aturan. Sebab, Mahkamah telah meminta PAM Jaya mengakhiri kontrak kerja sama pengelolaan air. Sedangkan restrukturisasi kontrak harus didasari perjanjian sebelumnya.

"Perjanjian dasarnya (kontrak kerja sama) saja dibatalkan. Apa yang mau direstrukturisasi?" ujar Matthew yang mengungkap rencana penyelenggaraan diskusi publik tentang pelaksanaan pengembalian layanan air bersih ke pemerintah pada Sabtu mendatang. Diskusi akan mengangkat contoh sukses remunisipalisasi air di Paris, Prancis. "Agar pemerintah bisa tahu pengelolaan air

di sana tanpa privatisasi."

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Koalisi pada 10 April 2017. Dalam amar putusannya, Mahkamah menilai kerja sama PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra sejak 6 Juni 1997 tidak meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan air bersih bagi warga Ibu Kota. Menurut hakim agung, PAM Jaya kehilangan kewenangan pengelolaan air minum

karena dialihkan kepada swasta.

Menanggapi berbagai desakan itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan saat ini PAM Jaya tengah berupaya mengikuti putusan Mahkamah Agung. "Tentunya harus kami ikuti putusan Mahkamah Agung," ujarnya. Tapi dia belum membeberkan bagaimana PAM Jaya melaksanakan putusan Mahkamah itu.

Ketua Badan Pengawas PAM Jaya, Haryo Tienmar, menuturkan restrukturisasi kontrak kerja sama dengan Palyja dan Aetra sejalan dengan putusan Mahkamah. Pembahasan itu diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman di antara PAM Jaya dengan para operatornya itu pada 25 September 2017.

Melalui restrukturisasi kontrak itu, Haryo menyebutkan, PAM Jaya akan

mengambil alih pekerjaan Palyja dan Aetra di bagian hilir, seperti pelayanan kepada pelanggan, pencatatan meter penggunaan air oleh pelanggan, dan penerimaan uang berlangganan.

Menurut Haryo, PAM Jaya memang tidak bisa langsung menghentikan kontrak kerja sama itu secara total. "Kalau mau takeover enggak bisa ujuk-ujuk karena perlu transisi," tuturnya.

Direktur Operasional Aetra, Lintong Hutasoit, menyerahkan pelaksanaan putusan Mahkamah itu kepada PAM Jaya karena Aetra hanya menjadi turut tergugat dalam sengketa itu. Sedangkan Head of Corporate Communications Palyja,LydiaAstriningworo, belum menjawab pertanyaan Tempo hingga tenggat tulisan.

Gangsar Parikesit/HENDARTYO HANGGI





Original Post

Kasasi di Ujung Kontrak

Media Cetak Koran Tempo Halaman 28
2018-2-5

Kasasi di Ujung Kontrak

KUASA hukum Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta. Matthew Michele. mengatakan sampai saat ini belum merasakan implementasi putusan Mahkamah Agung yang memenangkan kasasi Koalisi. Diajuga ingin bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membahas pelaksanaan putusan Mahkamah itu. "Putusan Mahkamah itu sudah final, sehingga bisa langsung dieksekusi." tutur dia. Berikut ini sebagian perjalanan pengelolaan air bersih Jakarta.

6 Juni 1997

PAM Jaya

menandatangani kontrak pengelolaan air selama 25 tahun dengan PT PAM Lyonnaise Jaya dan PT Thames PAM Jaya, yang kemudian berganti menjadi Aetra. Kontrak berlaku hingga 2023.

1 Februari 1998

Pengelolaan air sepenuhnya dipegang kedua mitra swasta. Palyja mengelola air di wilayah barat Jakarta, sedangkan Aetra di timur.

22 November 2012

Koalisi Masyarakat mengajukan gugatan menolak penswastaan air ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

24 Maret 2015

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Koalisi. Para tergugat mengajukan banding.

12 Januari 2016

Pengadilan Tinggi Jakarta menganulir putusan Pengadilan Negeri.

25 Oktober 2016

PAM Jaya dan Palyja

menandatangani nota

kesepahaman untuk

merestrukturisasi kontrak.

23 Desember 2016

Laporan BPK

menyebutkan kerugian PAM

Jaya yang terakumulasi

sejak Februari 1998 hingga

akhir 2015 sebesar Rp 1,4

triliun.

10 April 2017

Mahkamah Agung

mengabulkan permohonan

kasasi Koalisi.

25 September 2017

PAM Jaya menandatangani nota kesepahaman untuk merestrukturisasi kontrak dengan Palyja dan Aetra. Nota kesepahaman diperbarui karena sebelumnya PAM Jaya dan Palyja tak kunjung menyepakati restrukturisasi kontrak.

GANGSAR PARIKESIT/BERBAGAI SUMBER





Original Post

FBI vs Trump - Demokrat kirim memo tandingan

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-02-05

Washington (ANTARA News) - Komisi Intelijen DPR Amerika Serikat tengah mempertimbangkan merilis sanggahan Partai Demokrat terhadap memo yang dikeluarkan Partai Republik yang menudih ada bias di FBI dan Departemen Kehakiman terhadap Presiden Donald Trump, kata dua sumber kepada Reuters.

Memo empat halaman yang dikeluarkan Republik Jumat pekan lalu telah memicu pertengkaran antara Trump dengan para pejabat teras FBI dan Departemen Kehakiman menyangkut investigasi pimpinan Pengacara Khusus Robert Mueller dalam perkara dugaan intervensi Rusia pada Pemilihan Presiden 2016.

Memo ini menuding FBI dan Departemen Kehakiman telah menggunakan informasi yang disesatkan saat mereka memohon kepada mahkamah agung untuk mengawasi komunikasi mantan penasihat kampanye Trump, Carter Page, pada 21 Oktober 2016.

Para penyelidik FBI mengajukan alasan UU Pengawasan Intelijen Asiang kepada mahkamah sebagai izin untuk mengawasi Page sebagai bagian dari penyelidikan lebih luas lagi menyangkut intervensi Risia dalam Pemilu dan kemungkinan kolusi antara tim kampanye Trump dengan Rusia.

Rusia sendiri membantah telah melakukan intervensi.

Baca juga: FBI vs Trump - Demokrat tuduh Republik tukang pukul presidenMenyusul memo itu, Trump menegaskan tidak ada kolusi yang dilakukan tim kampanyenya. Dia bahkan menyebut penyelidikan pimpinan Mueller itu hanya untuk mencari kambing hitam dan "hoax".

Kini Demokrat menuduh Trump dan Partai Republik berusaha memanfaatkan memo itu untuk merusak penyelidikan intervensi Rusia dan menjadi alasan untuk memecat Mueller atau Rod Rosenstein yang merupakan orang nomor dua dalam Departeman Kehakiman yang mengawasi penyelidikan Mueller. Di Amerika Serikat, Departemen Kehakiman dipimpin oleh jaksa agung, dan membawahi berbagai lembaga penegakkan hukum, antara lain FBI.

Jumat pekan lalu Komisi Intelijen DPR yang didominasi Republik menyiarkan memo yang menyatakan FBI dan Departemen Kehakiman berusaha mendapatkan surat perintah untuk mengawasi komunikasi Page berdasarkan informasi yang belum terverifasui dari dokumen-dokumen yang sebagian didanai oleh Demokrat.

Namun FBI menyanggah memo itu dengan mengungkapkan keprihatinan sangat mendalam bahwa memo itu memberikan pemahaman yang tidak akurat menyangkut permohonan FBI kepada pengadilan untuk mengawasi Page.

Baca juga: FBI vs Trump - Departeman Kehakiman pasang badan untuk MuellerDemokrat menyebut memo Partai Republik itu telah salah memperlakukan informasi rahasia yang sangat sensitif.

Memo Demokrat akan membeberkan apa yang mereka anggap sebagai cacat memo Republik.

Dua sumber berkata kepada Reuters bahwa Komisi Intelijen DPR akan mempertimbangkan pengungkapan kepada publik memo Demokrat, Senin waktu AS. Salah satunya berkata bahwa pengungkapan akan dilakukan pada pukul 17.00 waktu setempat atau Selasa 5.00 WIB esok. Dan kemungkinan akan ada pemungutan suara untuk perilisan memo Demokrat itu.

Gedung Putih menyatakan Presiden Trump akan terbuka untuk merilis memo Demokrat setelah dikaji dengan alasan keamanan, namun seorang politisi Demokat di DPR, Michael Quigley, khawatir Trump akan menyensor memo Demokrat itu.

Baca juga: FBI vs Trump - Setelah memo Nunes Trump merasa di atas anginPewarta: -Editor: Jafar M SidikCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/683155/fbi-vs-trump-demokrat-kirim-memo-tandingan



Original Post

Korupsi di Sektor Swasta

Media Cetak Kompas Halaman 7
2018-2-5

Korupsi di Sektor Swasta

Gagasan DPR untuk mengajukan dan mengkaji ketentuan tentang korupsi di sektor swasta pada Rancangan KUHP sebenarnya merupakan kehendak yang apresiatif.

Sebab, rancangan ini merupakan karakter perubahan dari hukum pidana yang dinamis, baik dari sisi tempat, ruang, maupun waktu. Pembaruan hukum pidana ini tidak saja mempertimbangkan faktor dan asas proporsionalitas serta subsidaritas, tetapi juga mempertimbangkan pengaruh globalisasi di bidang ekonomi serta dengan dampak dan efeknya pada kompetensi hukum dan ekonomi.

Suap yang dilakukan pada sektor swasta merupakan bentuk implementasi dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan perbuatan melawan hukum. Jadi, pemahaman korupsi di sektor swasta lebih dikaitkan pada perbuatan suap. Bahkan, perbuatan suap oleh dan di antara swasta juga sudah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (TPK), yang meletakkan unsur "kepentingan umum" sebagai dasar pemidanaan.

Dengan demikian, yang membedakan antara tindak pidana suap pada UU No 11/1980 dan pidana suap yang terakomodasi dalam UU No 31/1999 ataupun UU No 21/2002 tentang Tindak Pidana Korupsi (TPK) adalah bahwa tindak pidana suap hanya berkaitan dengan perbuatan yang dinamakan private bribery. Ia tidak memiliki persyaratan pada public official bribery, seperti hubungan antara kekuasaan dan jabatan sebagaimana rumusan yang ada dalam TPK. Selain itu, kepentingan umum (public interest) merupakan syarat yang melekat pada delik inti dalam UU No 11/1980, di mana rumusan unsur "kepentingan umum" tidak ditemukan dalam TPK.

Dengan demikian, ketentuan ini mengandung perluasan yang

tidak saja membatasi persoalan suap terhadap kegiatan olahraga, perlombaan/festival seni saja- sebagaimana jawaban pemerintah kepada DPR saat pembahasan RUU Tindak Pidana Suap Swasta-tetapi juga memiliki kompetensi terhadap pelanggaran dalam segala bidang sehingga tidak membatasi.

Adopsi Konvensi Antikorupsi

Ketentuan korupsi di sektor swasta ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Konven-si-konven-si korupsi internasional dan akhirnya diikuti oleh United Nations Convention Against Corruption 2003, yang dikenal dengan UNCAC 2003, dan diratifikasi melalui UU No 7/2006, telah mengenal korupsi di sektor swasta. Berdasarkan konvensi di atas, baik di Eropa, Amerika, maupun Afrika, dominasi acuan korupsi itu adalah dalam kaitan dengan bribery (suap). Begitu pula dengan Rancangan KUHP yang menempatkan klausul korupsi swasta sekarang ini sebenarnya juga mengacu dan merupakan adopsi Pasal 21 UNCAC 2003.

Suap di sektor swasta, sebagaimana diatur dalam Rancangan KUHP (yang merupakan penyesuaian dari Pasal 21 UNCAC 2003) dan pernah tercantum dalam Rancangan Perubahan UU Korupsi berbunyi "Setiap orang yang dalam suatu aktivitas ekonomi, keuangan, atau komersial menjanjikan, menawarkan, atau memberikan secara langsung atau tidak langsung kepada seseorang yang menduduki jabatan apa pun pada sektor swasta suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk kepentingan dirinya atau orang lain, supaya orang tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya...."

Selain itu, diatur juga "penggelapan kekayaan pada sektor swasta" (embezzlemenfs private property) merupakan penyesuaian dari Pasal 22 UNCAC 2003. Namun, yang agak unik, kajian DPR yang akan memasukkan klausul korupsi di sektor swasta

ini mengundang polemik, yaitu pandangan Panja DPR bahwa penempatan ketentuan korupsi swasta ini hanya memberikan kewenangan kepada Polri dan kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan dan perlu melakukan revisi UU KPK untuk menempatkan otoritas KPK melakukan pemeriksaan korupsi swasta.

Delegitimasi institusi

Pemahaman untuk menempatkan klausul korupsi swasta seharusnya juga mempertimbangkan untuk menghindari kesan yang terjadi selama ini bahwa aturan korupsi sekarang ini menciptakan adanya suatu kriminalisasi kebijakan ataupun kriminalisasi privat. Alhasil, sering kali UU Tindak Pidana Korupsi dikatakan berfungsi sebagai sarang laba-laba bagi perbuatan yang tidak kriminalitas sifatnya sehingga hukum pidana bukan lagi berfungsi sebagai guard dari hukum administrasi negara dan hukum perdata.

Meski demikian, dengan mengesampingkan kewenangan KPK, dapat diartikan bahwa penempatan aturan korupsi swasta pada Rancangan KUHP justru menciptakan kooptasi kelembagaan. Bahkan, memberikan stigma diskriminasi kelembagaan penegak hukum jika (nanti) korupsi swasta mereduksi kewenangan KPK tersebut

Ada pemahaman yang keliru dengan menyatakan bahwa KPK tidak memiliki otoritas terhadap

pemeriksaan korupsi swasta karena basis KPK adalah pemeriksaan terhadap penyelenggara negara. Kesan pandangan ini adalah bentuk delegitimasi institusi penegak hukum, khususnya terhadap KPK dalam menangani perkara korupsi sektor swasta.

Sebenarnya Rancangan KUHP telah memberikan solusi atas polemik ini dengan mencantumkan aturan peralihan pada Pasal 763 Rancangan KUHP yang berbunyi, "Pada saat UU ini mulai berlaku, UU di luar UU ini yang mengatur hukum acara yang menyimpangi UU tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan hukum acaranya tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan UU tentang Hukum Acara Pidana yang baru."

Dengan pemahaman demikian, UU KPK yang mengatur pula hukum acara pidana secara khusus memberikan KPK suatu kewenangan memeriksa, tidak saja subyek, tetapi juga obyek perkara korupsi, baik di sektor publik maupun sektor swasta yang regulasinya diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi maupun (rancangan) KUHP. Hal ini sekaligus meniadakan kesan kooptasi dan dualisme regulasi korupsi dalam sistem hukum pidana, yaitu regulasi korupsi yang akan dibentuk berdasarkan KUHP dan yang dibentuk berdasarkan UU di luar KUHP dengan perbedaan penanganan dari penegak hukum, sesuai tujuan hukum pidana melakukan unifikasi dan kodifikasi hukum.

Maknanya, KPK sebagai lembaga penegak hukum tetap memiliki kewenangan yang sama dalam melakukan pemeriksaan korupsi di sektor swasta Dengan demikian, prinsip Culpae poena par esto tetap terjaga tanpa adanya kooptasi dan diskriminasi kelembagaan penegak hukum dalam pemberantasan korupsi pada Rancangan KUHP.

Indriyanto Seno Adji Guru Besar Hukum /Wana. Pengajar Program Pascasarjana Bidang Sludi Ilmu Hukum IIIUI

Indriyanto Seno Adji





Original Post

Otoritas Maladewa Serukan Aksi Melawan MA

Media Cetak Kompas Halaman 8
2018-2-5

Otoritas Maladewa Serukan Aksi Melawan MA

Otoritas Maladewa, Minggu (4/2), memerintahkan polisi dan tentara menolak keputusan Mahkamah Agung (MA) untuk menangkap atau memakzulkan Presiden Abdulla Yameen terkait pembebasan tahanan politik di negeri itu. Jaksa Agung Mohamed Anil mengatakan, dirinya mendengar MA akan memerintahkan pemakzulan Yameen yang menolak melaksanakan putusan MA. Kamis lalu, MA memerintahkan otoritas setempat membebaskan 9 anggota oposisi politik dan memulihkan jabatan 12 anggota parlemen yang dipecat karena keluar dari partai pimpinan Yameen. Yameen membekukan parlemen dan menolak desakan internasional agar menghormati lembaga peradilan dan memulihkan demokrasi.

(AP/AFP/REUTERS/SAM)





Original Post

Nasib Honggo di Tangan Polisi

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-2-5

Nasib Honggo di Tangan Polisi

BOLA kelanjutan kasus korupsi kondensat yang menjerat mantan Direktur PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (PTTD Honggo Wendratmo kini berada di tangan Bareskrim Polri. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM-Pid-sus) Kejaksaan Agung, Adi Toegarisman, menegaskan pihaknya masih menunggu pelimpahan tahap dua dari penyidik Bareskrim.

"Kita masih menunggu kabar dari polisi. Sampai sekarang kan (Honggo) masih dicari keberadaannya. Berkasnya kan sudah dinyatakan lengkap (P21), tinggal dilimpahkan dari polisi," ujar Adi saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Pelimpahan tahap dua atau pelimpahan barang bukti dan tersangka dari kepolisian ke kejaksaan seharusnya digelar pada awal Januari lalu. Namun, hingga kini kepolisian tidak bisa menghadirkan Honggo yang dikabarkan melarikan diri ke luar negeri.

Polisi pun telah memasukkan nama Honggo ke dalam daftar pencarian orang (DPO). DPO Honggo diterbitkan dengan Nomor B/04/1/2018/Dit Tipideksus pada Jumat (26/1) lalu. Untuk melacak keberadaan pria yang masuk ke daftar ISO orang terkaya Indonesia versi majalah Globe Asia 2017 itu, polisi telah menggeledah sejumlah rumah milik Honggo di Jakarta.

Dijelaskan Adi, karena berkasnya sudah lengkap, kejaksaan kini hanya bisa menunggu kepolisian menghadirkan Honggo. Eksekusi penyitaan aset Honggo pun dilakukan menunggu arahan dari kepolisian.

"Penyidikan dan termasuk penyitaan aset itu semua nanti polisi yang lakukan. Nanti mereka yang menentukan. Itu (kelanjutan kasusnya) di tangan Polri sekarang," tegas dia.

Honggo dijerat Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP. Dalam kasus ini, PT TPPI Honggo diduga menilep duit penjualan kondensat yang seharusnya diserahkan ke kas negara.

Selain Honggo, mantan Kepala BP Migas Raden Priyono serta mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono juga dijadikan tersangka dalam kasus tersebut. Menurut perhitungan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), kerugian negara mencapai US$2,716 miliar (Rp35 triliun).

(Deo/P-5)





Original Post

Tidak Ada Pelemahan terhadap KPK

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-2-5

Tidak Ada Pelemahan terhadap KPK

Terkait dengan adanya pasal tindak pidana korupsi yang masuk ke RKUHP. Apa pertimbangan pembentuk UU melakukan hal itu?

Ini banyak kritikus, LSM, akademisi, mereka ini baca rata-rata pembahasan yang sampai dengan 10 Januari. Padahal setelah 10 Januari, kami konsinyering, me-review lagi dan merumuskan. Jadi tidak ada pasal-pasal dalam UU Tipikor ditarik masuk semua ke RKUHP.

Terakhir pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) itu seperti apa?

DPR dan pemerintah sepakat, ini sudah lama kesepakatannya, bahwa RKUHP ke depan itu bukan kodifikasi tertutup, tetapi menjadi rekodifikasi terbuka. Terbuka itu tafsirnya adalah di RKUHP cukup kita beri satu bab tambahan, namanya bab tentang tindak pidana khusus. Kejahatan kejahatan utama dalam gugus atau kelompok kejahatan khusus atau luar biasa, itu satu atau dua pasal kita tarik masuk. Tapi pasal-pasal selebihnya itu tetap di undang-undang sektoral.

Contohnya seperti apa?

Contoh di UU Tipikor ada 22 klaster tindak pidana korupsi. Yang diambil masuk RKUHP hanya dua, yaitu pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor. Demikian juga UU

Narkotika. Yang kita tambahkan ialah korupsi di sektor swasta. Yang ini idealnya memang harusnya masuk di revisi UU Tipikor, tapi karena kita tidak sedang merevisi UU Tipikor, ya kita masukan saja di situ.

Apa alasan pembentuk UU memasukkan dua pasal dari UU Tipikor?

Itu untuk menjadi titik pertautan atau penyambung antara KUHP dan UU sektoralnya. Ini menjadi rekodifikasi terbuka, kalau terbuka itu harus ada connecting point- nya, penyambungnya.

Ada kekhawatiran masuknya pasal UU Tipikor ke RKUHP akan melemahkan KPK, benarkah demikian?

Kekhawatiran itu dibangun karena adanya misleading information, misleading opinion dari sekelompok orang yang menganggap bahwa kalau ada delik korupsi di RKUHP. akan melemahkan KPK.

Jadi tidak ada maksud untuk melemahkan KPK?

Enggak ada.

Apakah masuknya delik korupsi di RKUHP akan menjadi pintu untuk merevisi Undang-Undang KPK?

Enggak ada. RKUHP itu adalah UU yang mengatur " tentang hukum pidana materiel, bukan hukum acara, bukan pula mengatur kewenangan kelembagaan.

(Nur/ P-l)





Original Post

Beberapa Alasan Pembahasan RKUHP Harus Dihentikan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-2-5

Beberapa Alasan Pembahasan RKUHP Harus Dihentikan

•Pembahasan dinilai terlalu terburu-buru dan tanpa evidence base yang jelas

•Delik tindak pidana korupsi (tipikor) lemahkan dan batasi Kewenangan KPK

•Delik tipikor membuat perlakuan khusus terhadap korupsi menjadi berkurang

•Delik tipikor dinilai memindahbukukan UU Tipikor

•Penyelesaian kasus korupsi menjadi berlarut karena pemisahan wewenang

•Dinilai lebih banyak menimbulkan kerugian

•Sekitar 80% pasal di draf RKUHP saat ini tidak jauh berbeda dengan pasal

di KUHP lama

Pasal-pasal yang banyak dibicarakan dalam pembahasan RKUHP ialah soal tipikor, narkotika, perzinahan, dan penghinaan terhadap presiden.

Jenis Tindak Pidana

yang Diusulkan dalam RKUHP

•Penyuapan di sektor swasta

•Memperdagangkan pengaruh

•Tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak sah

• Penyuapan pejabat asing/organisasi internasional

redaksi





Original Post

Terdakwa Rasywah Petik Keuntungan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-2-5

Terdakwa Rasywah Petik Keuntungan

PEMERINTAH dan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Kitab Utama Hukum Pidana (RKUHP) sepakat memasukkan sejumlah pasal mengenai tindak pidana korupsi (tipikor) ke RKUHP.

Panja beralasan bahwa hal itu sebagai jalan tengah untuk menjembatani RKUHP dengan UU yang bersifat khusus.

Jalan tengah yang disebut kodifikasi tersebut memancing kritik dari berbagai kalangan. Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai tidak ada urgensi memasukkan pasal-pasal tipikor (kodifikasi) ke KUHP.

Kodifikasi pasal tipikor bahkan dinilainya potensial melemahkan pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan KPK. "Ini (dipandang) sebagai bagian dari upaya

melemahkan. Tidak ada urgensinya me-ngodifikasi UU Tipikor ke dalam RKUHP," ujar Fickar saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Tindak pidana korupsi saat ini sudah diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Jika pasal tipikor masuk ke RKUHP, artinya bakal ada dua UU yang mengatur tipikor.

Menurut Fickar, kodifikasi tersebut bakal menimbulkan masalah pada tataran implementasi. Keberadaan dua aturan sekaligus, lanjut Fickar, bisa dijadikan celah untuk meringankan hukuman bagi tersangka kasus-kasus korupsi.

"Ini akan menimbulkan problem saat implementasi. Ada ketentuan peralihan dalam

rezim hukum pidana bahwa jika satu kasus diatur dalam UU yang sama maka kan diberlakukan pidana yang paling meringankan terdakwa," tutur Fickar.

Peneliti senior Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia Bivitri Susanti memandang ada upaya politis pelemahan KPK dalam delik tipikor yang masuk RKUHP.

"KPK berpotensi dilemahkan, salah satunya ialah korupsi di sektor swasta," imbuh dia.

Meskipun penyisipan terkait dengan korupsi di sektor swasta merupakan hal yang baik jika merujuk pada keputusan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi PBB tentang Anti-, korupsi, hal itu justru membuat akses KPK menjadi terbatas.

Pencantumannya di KUHP akan membuat hanya kejaksaan dan kepolisian yang berwenang atas kejahatan tersebut. "Kalaupun KPK mau masuk, pasti harus ada supervisi dan koordinasi," terang Bivitri.

Padahal, tindak pidana korupsi yang selama ini ditangani KPK selalu berkaitan erat dengan sektor swasta. Yang terbaru ialah kasus KTP elektronik.

"Dan kalau dari kajian-kajian yang KPK lakukan, dana korupsi di sektor swasta itu gede banget nilainya," ujar Bivitri.

Jika penanganan sektor korporasi dilakukan secara terpisah dari KPK, penyelesaian kasus akan berlarut.

Menurut Bivitri, akan lebih tepat jika UU Tipikor direvisi untuk mengakomodasi penindakan korupsi di sektor swasta.

Pindahkan pasal

Ketiadaan visi yang jelas di RKUHP menjadi sorotan peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia Aradila Caesar. Ia menyebut 80% dari pasal di draf RKUHP saat ini tidak jauh berbeda dengan pasal di KUHP lama. "Apalagi dengan delik tipikor, ini hanya memindahbukukan pasal di UU Tipikor ke KUHP," terang dia.

Hal itu mengundang pertanyaan besar mengenai arah penegakan hukum tipikor di dalam negeri. KPK dikatakan Aradila tidak akan memiliki wewenang lagi jika seluruh pasal dimasukkan semua ke KUHP.

Pakar hukum.pidana Hery Firmansyah Yasin meminta pembahasan RKUHP dihentikan untuk disusun ulang. "Lebih banyak mudaratnya daripada untungnya. Ada juga beberapa perdebatan di ranah publik terhadap beberapa pasal, di internal orang-orang hukum juga." (Deo/P-1)

Christian Dior Simbolon





Original Post

Pansus DPR yang Kurang Ajar

Media Cetak Media Indonesia Halaman 16
2018-2-5

Pansus DPR yang Kurang Ajar

PANSUS Hak Angket DPR menelurkan rekomendasi kepada pemerintah, tegasnya kepada Presiden, untuk membuat tangan yang mengawasi KPK. Bentuknya berupa dewan pengawas independen yang beranggotakan unsur internal KPK erta unsur eksternal tokoh

berintegritas.

Apa payung hukumnya? Gamblang disebut agar dewan pengawas KPK itu diatur dalam jp peraturan presiden.

Maaf, sejuta maaf, saya harus

bilang betapa kurang ajarnya Pansus DPR hendak memakai Presiden untuk membuat lembaga mengawasi KPK. Kalau kata kurang ajar terlalu keras, saya lembutkan sedikit, pansus sontoloyo.

Publik luas berpandangan bahwa Pansus KPK bermaksud melemahkan KPK. Karena itu, pansus itu kerap dihajar publik. Tekanan publik itu efektif, pansus itu gagal merekomendasikan agar UU KPK direvisi.

Tentu saja Pansus KPK itu berkelit secara verbal, bahwa mereka tidak bermaksud untuk melemahkan KPK. Namun, publik tidak percaya.

Membuat atau mengubah undang-undang kewenangan DPR. Dalam banyak urusan pembuatan undang-undang, DPR tidak terlalu peduli dengan suara publik, apalagi silent majority. Berbeda dengan urusan KPK. Sekalipun DPR berhak mengubah UU, DPR tidak bernyali untuk diam-diam, apalagi terang-terangan melawan aspirasi publik merevisi UU KPK.

Yang terjadi ialah DPR terus bikin akal-akalan mencari cara untuk sampai ke tujuan melemahkan KPK. Antara lain menyiasatinya dengan mengatur secara khusus penyadapan sehingga dengan sendirinya kewenangan KPK untuk menyadap terke-biri. Karena itu, publik mesti mewaspadai RUU Penyadapan. Sekarang Pansus KPK memakai akal bulus mereka hendak memakai tangan presiden untuk mengontrol KPK dengan cara presiden direkomendasikan membuat lembaga yang mengawasi KPK. Topeng cantik yang dipakai ialah demi tegaknya checks and balances. Inilah namanya serigala berbulu domba.

Bukankah DPR yang memilih dan menetapkan pimpinan KPK? Dalam urusan ini presiden ialah pihak yang diperintahkan DPR untuk membuat surat keputusan penetapan pimpinan KPK, bahkan dengan batas waktu paling lambat 30 hari kerja setelah presiden menerima surat pimpinan DPR. Begitu kata UUKPK.

UU itu juga tegas menyebut KPK ialah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Bukankah mengawasi mengandung substansi mengontrol, sedikitnya memengaruhi? Bukankah dikontrol itu sedikit atau banyak berarti kebebasan dikurangi?

Pansus KPK sesungguhnya sedang berupaya menjebak presiden untuk membuat lembaga kontrolir itu melalui peraturan presiden yang tiada dasar hukum di atasnya, bahkan bertentangan dengan UU KPK. Pansus sedang melempar batu, sembunyi tangan. Perbuatan kurang ajar.

Bayangkanlah apa yang bakal terjadi di ruang publik bila presiden mengikuti rekomendasi pansus itu. Presiden dihajar penggiat antikorupsi, di-bulfy netizen sekejam-kejamnya. Sudah tentu peraturan presiden itu dibawa ke Mahkamah Agung untuk dibatalkan.

DPR jelas lembaga negara yang kebusukannya dalam urusan anggaran negara banyak dibongkar KPK Terakhir dan paling dramatis menyangkut korupsi anggaran KTP-E, yang sempat terhalang-halangi karena perlawanan Setya Novanto, dalam kedudukannya selaku Ketua DPR. Kiranya jelas DPR paling alergis terhadap KPK.

Pansus DPR pernah pula merekomendasikan kepada presiden untuk mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno. Itu juga rekomendasi kurang ajar karena mencampuri hak prerogatif presiden yang diberikan konstitusi. Dalam perkara itu Presiden Jokowi menunjukkan wibawanya, bahwa dia hanya tunduk kepada konstitusi, bahwa yang kita anut sistem presidensial. Sebaliknya, DPR menunjukkan dirinya disfungsional dalam pengawasan karena sebagai lembaga pengawas menolak Menteri Rini hadir di DPR.

Moral pokok tulisan ini ialah rekomendasi membentuk dewan atau lembaga pengawas KPK merupakan produk kurang ajar. Karena itu, Presiden Jokowi tidak usah ikut menari dengan gendang kurang ajar itu. Masih banyak urusan lain yang perlu dikerjakan demi kemaslahatan rakyat.

Saur Hutabarat





Original Post

Mulai Hari Ini, Pengendara Roda Dua Wajib Berada di Jalur Khusus

Media Online metrotvnews.com
2018-02-05

Jakarta: Hari ini, Senin, 5 Februari 2018, penggunaan jalur khusus kendaraan sepeda motor yang berada di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Thamrin ataupun sebaliknya mulai efektif diterapkan.

Selama seminggu sebelumnya, Ditlantas Polda Metro Jaya telah menggelar acara sosialisasi penggunaan lajur kiri. Dengan adanya sosialisasi tersebut, diharapkan masyarakat memahami peraturan penggunaan jalur kiri bagi sepeda motor. Kepolisian juga akan menindak tegas pelanggaran bagi pengemudi yang keluar jalur.





"Besok (Senin) sudah dilakukan penindakan, kami harap masyarakat dengan sudah paham jadi ketika besok ada penindakan mereka tidak bertanya tanya lagi," kata Kasubdit Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas AKBP Suzanna kepada Medcom.id.

Suzanna juga menyatakan dalam mengakan aturan hukum ini pihaknya telah membentuk satuan tugas khusus. Nantinya pengendara motor harus berhati-hati untuk melalui jalur protokol Sudirman dan Thamrin, sebab ada mata polisi mengamati.

"Lokasi penindakan diutamakan di jalur protokol Sudirman dan Thamrin. Kemudian seluruh wilayah juga secara rutin akan dilakukan penindakan oleh Chakra women respond dan Chakra police response," Imbuh Suzanna.

Sebagai informasi, pemberlakuan jalur kiri bagi kendaraan roda dua didasarkan pada pasal 108 tentang undang-undang lalu lintas. Pembatasan ruas jalan dilakukan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang membatalkan pergub pelarangan sepeda motor. Sebelumnya, Dinas Perhubungan juga telah mencopot rambu-rambu pelarangan sepeda motor melintas pada Rabu pekan lalu.(M Al hasan)

(SCI)

http://news.metrotvnews.com/metro/8koJdx5b-mulai-hari-ini-pengendara-roda-dua-wajib-berada-di-jalur-khusus



Original Post

KPK belum pastikan hadir di sidang praperadilan Fredrich Yunadi

Media Online merdeka.com
2018-02-05

Juru Bicara Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan pihaknya belum tentu menghadiri sidang perdana permohonan praperadilan yang diajukan advokat Fredrich Yunadi di Pengadilan NegeriJakarta Selatan, Senin (5/2).

"Kita lihat besok (Senin). Persidangan kan besok," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Minggu (4/2).

Namun, kata dia, KPK tetap menghargai panggilan dari PN Jakarta Selatan dan berkomitmen untuk menghadapi praperadilan mantan kuasa hukum Setya Novanto itu.

"Tetapi apakah nanti cara menghadapi melalui surat jawaban hadir secara full team, masih kami bicarakan lebih lanjut," ungkap Febri.

KPK telah melimpahkan dakwaan dan berkas perkara Fredrich Yunadi yang merupakan tersangka tindak pidana merintangi penyidikan dugaan tindak pidanakorupsi proyek KTP elektronik (KTP-E) atas tersangka Setya Novanto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pengadilan Tipikor pun sudah menetapkan sidang perdana Fredrich pada 8 Februari 2018.

Sebelumnya, dalam praperadilan yang diajukan Setya Novanto diketahui Hakim Tunggal Kusno saat itu dalam putusannya menggugurkan praperadilan dengan salah satu pertimbangan bahwa sidang pokok perkara atas nama terdakwa Setya Novanto telah dimulai di Pengadilan Negeri.

"Bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP mengatur bahwa dalam suatu perkara sudah dimulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan perkara mengenai permintaan praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur," kata Hakim Kusno saat membacakan putusan praperadilan Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

KPK telah menetapkan advokat Fredrich Yunadi dan Bimanesh Sutarjo yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal, dan hipertensi di RS Medika Permata Hijau sebagai tersangka tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto.

Fredrich dan Bimanesh diduga bekerja sama untuk memasukkan tersangka Setya Novanto ke Rumah Sakit untuk dilakukan rawat inap dengan data-data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Atas perbuatannya tersebut, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [bal]

http://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-belum-pastikan-hadir-di-sidang-praperadilan-fredrich-yunadi.html



Original Post

Ditetapkan Tersangka KPK, Bupati Jombang Resmi Dipecat sebagai Ketum DPD Golkar Jatim

Media Online okezonecom
2018-02-05

JAKARTA - Partai Golkar telah menjatuhkan sanksi tegas kepada kadernya Wihandoko yang terjerat kasus korupsi di lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nyono yang juga Bupati Jombang itu telah resmi dipecat dari jabatannya sebagai Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Timur.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyampaikan, pemecatan itu dilakukan karena perilaku koruptif yang dilakukan Nyono telah bertentangan dengan nilai-nilai perjuangan Golkar sebagian partai yang bersih dari korupsi.

"Oleh karena itu, konsekuensinya maka Partai Golkar sudah memberhentikan Bapak Nyono sebagai ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Timur," kata Ace saat berbincang-bincang dengan Okezone, Senin (5/2/2018).

Ace menegaskan, tindakan korupsi yang dilakukan Nyono tidak ada kaitannya dengan Golkar. Bahkan, kata dia, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto sudah berkali-kali diberbagai kesempatan selalu mengingatkan kadernya terutama yang menjabat sebagai kepala daerah untuk menghindari yang namanya korupsi.

"Seharusnya korupsi itu dihindari, sebab beberapa kali Ketua Umum (Airlangga) sudah menyampaikan kepada seluruh kader untuk menjauhi sikap atau perilaku koruptif," imbuhnya.

BACA:

BACA:

Ace menambahkan, Golkar masih sedang fokus menggelar pertemuan internal menyoal status Nyono yang kini sebagai calon Bupati di Pilbub Jombang. Berkaitan dengan kasus korupsi yang melilit Nyono itu, ia sepenuhnya menyerahkan kepada KPK

"Kita serahkan dulu kepada proses hukum aja dulu lah semua ini," tutup Anggota Komisi II DPR RI itu.

Nyono ditetapkan tersangka kasus suap perizinan dan pengurusan jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang. Nyono diduga menerima suap dari Pelaksa Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Inna Silestyanti sebesar Rp275 juta agar segera ditetapkan sebagai kepala dinas difinitif.

Nyono dijerat Pasal 12 huruf A atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

(fzy)

http://index.okezone.com/read/2018/02/05/519/1854662/ditetapkan-tersangka-kpk-bupati-jombang-resmi-dipecat-sebagai-ketum-dpd-golkar-jatim



Original Post

Sidang Perdana Praperadilan Fredrich Vs KPK Digelar Pagi Ini

Media Online Detikcom
2018-02-05

Jakarta -
Sidang perdana praperadilan yang diajukan Fredrich Yunadi, tersangka hilangnya Setya Novanto, akan digelar perdana pada pagi ini. Fredrich meminta agar status tersangkanya dicabut.

"Kalau panggilannya kan jam 9 (pukul 09.00 WIB), ya pasti saya datang sebelum jam 9," ucap pengacara Fredrich, Sapriyanto Refa, ketika dihubungi detikcom, Minggu (4/2/2018) malam.

Sementara itu, KPK belum memastikan akan hadir dalam sidang perdana tersebut. Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyebut tim biro hukum KPK masih mendiskusikan soal praperadilan itu.

"Kami lihat besok (hari ini) karena kan persidangan kan besok ya, tetapi kami hargai panggilan yang sudah disampaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

"Kami lihat besok, kami komitmen pasti untuk menghadapi (praperadilan), tetapi apakah nanti cara menghadapi dengan mengirim surat jawaban hadir secara full tim. Nanti masih kita bicarakan," imbuh Febri.

Jadwal praperadilan tersebut sebelumnya dimajukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Tadinya jadwal perdana yaitu 12 Februari 2018, tetapi dimajukan menjadi 5 Februari 2018. Menurut pejabat humas PN Jaksel Achmad Guntur, majunya jadwal praperadilan itu lantaran sebelumnya pihak Fredrich mencabut gugatan, kemudian mendaftarkannya lagi.

Sementara itu, KPK telah melimpahkan perkara pokok Fredrich ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang perdananya telah ditetapkan yaitu pada 8 Februari 2018.

Kasus yang melilit Fredrich berawal ketika Novanto menghilang pada 15 November 2017, saat tim KPK mendatangi rumahnya. Esok harinya, Novanto dikabarkan mengalami kecelakaan dan menjalani perawatan di RS Medika Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Barat.

Tim KPK melakukan penyelidikan dan memperoleh indikasi adanya upaya menghalang-halangi proses penyidikan Novanto di balik peristiwa hilangnya eks Ketua DPR itu. KPK kemudian menetapkan Fredrich dan dr Bimanesh sebagai tersangka.

Dr Bimanesh merupakan dokter yang menangani Novanto ketika mengalami kecelakaan pada 16 November 2017 saat dicari KPK. Baik Bimanesh maupun Fredrich diduga memanipulasi data rekam medis Novanto untuk menghindari panggilan penyidik KPK. Keduanya sudah ditahan.
(dhn/elz)

https://news.detik.com/berita/d-3849788/sidang-perdana-praperadilan-fredrich-vs-kpk-digelar-pagi-ini



Original Post

Tersangkut Skandal Suap, Nasib Pewaris Samsung Ditentukan Hari Ini

Media Online Bisnis.com
2018-02-05

Vice Chairman Samsung Electronics Jay Y. Lee tiba di pengadilan di Seoul, Korea Selatan, Kamis (12/10). - Reuters/Kim Hong Ji JAKARTA - Nasib pewaris Samsung Group, Jay Y. Lee, akan ditentukan oleh pengadilan tinggi Korea Selatan hari ini.

Pengadilan Tinggi Seoul akan memutus kasus penyuapan yang diduga dilakukan Lee terhadap mantan Presiden Korea Selatan (Korsel) Park Geun Hye. Skandal penyuapan itu menjadi perhatian warga Negeri Ginseng dan bahkan menjadi penyebab dilengserkannya Park pada awal 2017.Pada Agustus 2017, Lee diputus bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara lima tahun. Seperti dilansir dari Reuters, Senin (5/2/2018), pengadilan menyatakan dia menyuap Park agar mendapat dukungan untuk memperkuat posisinya di Samsung Electronics dan beberapa pelanggaran hukum lainnya.

Menurut pengadilan, dukungan finansial yang diberikan Lee kepada teman Park, Choi Soon Sil, termasuk sebagai penyuapan. Salah satunya adalah pendanaan senilai 7,2 miliar won, sekitar Rp88,6 miliar, untuk mensponsori karir berkuda putri Choi.

Sebagai gantinya, Samsung akan mendapat dukungan pemerintah terkait merger dua perusahaan afiliasinya pada 2015. Aksi korporasi itu membantu Lee memperkuat kontrolnya di salah satu konglomerasi terbesar Korsel tersebut.

Pengacara Lee berargumen bahwa merger dilakukan atas itikad baik dan tujuan bisnis.

Para ahli hukum berpendapat jika pengadilan memutus hukuman lebih dari tiga tahun penjara, maka penahanannya akan diperpanjang sembari menunggu putusan Mahkamah Agung (MA). Jika hukumannya kurang dari tiga tahun penjara, maka Lee bisa segera bebas setelah ditahan sejak Februari 2017.

Pengadilan juga bisa saja membebaskannya dari segala tuduhan. Namun, kemungkinannya dinilai sangat rendah.

Apapun putusan pengadilan tinggi, kasus ini diperkirakan akan diteruskan ke MA. Jaksa telah meminta Lee untuk dihukum 12 tahun penjara.

Dia merupakan generasi ketiga dari keluarganya yang memimpin Samsung. Lee menggantikan ayahnya, Lee Kun Hee, yang mendapat serangan jantung pada 2014.

Adapun Park, yang membantah terlibat, tengah menghadapi persidangan penyuapan dan penyalahgunaan kekuasaan. Dia sudah dipenjara sejak Maret 2017.

Sumber Reuters

http://kabar24.bisnis.com/read/20180205/19/734314/tersangkut-skandal-suap-nasib-pewaris-samsung-ditentukan-hari-ini



Original Post

SERIUS TAK SERIUS MENGATUR LGBT

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 36
2018-2-5

SERIUS TAK SERIUS MENGATUR LGBT

Partai-partai menghindari pembahasan tentang hukuman untuk LGBT dalam KUHP. Banyak yang tak paham substansi tapi cuap-cuap untuk menarik simpati.

PEMBERITAHUAN tentang batalnya rapat pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Kamis pekan lalu amat mendadak. "Saya baru diberi tahu rapat batal tadi malam," kata anggota Panitia Kerja RUU KUHP, Arteria Dahlan.

Rapat itu seharusnya mengundang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, wakil pemerintah yang mengajukan revisi itu. Pembatalan terjadi karena banyak politikus tak bisa hadir. "Kami memang bersepakat, jika ada satu fraksi yang tak bisa hadir, rapat ditunda," ujar Arteria.

Rapat itu seharusnya mengesahkan banyak hal penting dalam KUHP. Di antaranya soal ketentuan mengenai hukuman mati, pertimbangan usia orang yang bisa dipidana, faktor pemberat dan peringan pidana, serta penyebaran ajaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme.

Isu lain adalah tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden, perjudian, dan tindak pidana korupsi di sektor swasta. Selain itu, ada ketentuan mengenai perluasan definisi zina, ancaman pidana terhadap pasangan kumpul kebo, serta pemidanaan untuk kelompok lesbian, gay, biseksual, dan trans-gender (LGBT).

Soal LGBT ini belakangan menjadi perbincangan masyarakat, terutama setelah Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan ujug-ujug mengatakan ada lima fraksi yang setuju terhadap keberadaan LGBT. Para anggota Panitia Kerja pun menyalak membantah ucapan Ke-

tua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu. "Yang cuap-cuap itu tak pernah datang ke rapat," kata Ketua Panitia Kerja, Benny Kabur Harman.

Kesan cuap-cuap kian kentara karena Zulkifli menghindari penyebutan fraksi pendukung LGBT. Menurut Benny, banyak politikus yang menghindar ketika diundang mengikuti rapat membahas KUHP. Selain masalahnya sensitif, kata politikus Demokrat ini, banyak anggotanya yang tak memahami substansi isu-isu krusial itu.

Pernah pada suatu waktu dia harus duduk sendirian menghadapi perwakilan pemerintah dalam rapat KUHP. Kalaupun ada yang hadir, jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Pada Mei 2017, misalnya, anggota Panitia Kerja yang hadir hanya T.B. Soenmandjaja dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Aditya Mufti Ariffin dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Karena ketidakpahaman itu, Benny menduga RUU KUHP-yang diajukan sejak 2013-akan kembali tak bisa disahkan Dewan Perwakilan Rakyat periode sekarang. Soal perluasan tentang zina dan pidana sesama jenis, kata Benny, banyak fraksi menghindari pembahasan aturan ini. "Mereka takut," ujarnya.

Sebelum Zulkifli "cuap-cuap", seperti tecermin dalam rapat Desember 2016, PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Demokrat menolak usul pemerintah ini. Belakangan, setelah keluar pernyataan Zulkifli, fraksi-fraksi itu justru mendukung ketentuan ini. "Tidak ada satu agama pun yang membenarkan," kata Arteria, politikus PDI Perjuangan.

Soal LGBT, Benny beralasan, nega-

ra harus mengatur hukumannya karena masyarakat menolak keberadaan mereka. Dia mengatakan norma hukum hanya berusaha untuk mempositifkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. "Karena bertentangan, ya, harus dilarang," ujar Benny, enteng.

Benny mungkin tak membaca hasil survei. Sigi yang dilakukan Saiful Mujani Research Consulting pada Desember 2017 menunjukkan sebanyak 57 persen responden menyatakan LGBT memiliki hak hidup di Indonesia. Setengah dari responden juga berpendapat bahwa pemerintah wajib melindungi kelompok ini.

Lebih aneh lagi, Benny mengabaikan bahaya persekusi jika LGBT diatur dalam undang-undang. Soal persekusi aki-

bat tafsir sewenang-wenang atas peraturan bukan urusan pembuat hukum. Padahal, tanpa pengaturan dan penegasan dalam hukum, banyak kejadian orang melakukan persekusi atas LGBT dengan dalih menginsafkan atau memulihkan karena menganggap orientasi seksual sebagai penyakit. "Dalam RUU tak ada istilah LGBT, lho," kata Benny. "Itu istilah di masyarakat saja."

Berbeda dengan Benny, Wakil Ketua Panitia Kerja RUU KUHP Mulfachri Harahap, anak buah Zulkifli Hasan di PAN, menyadari kecemasan akan adanya kriminalisasi terhadap LGBT jika mereka diatur dalam undang-undang. Karena itu, kata Mulfachri, perlu ada rumusan yang bisa mencegah persekusi sehingga kekhawatiran tersebut bisa diabaikan. "Pemerintah yang menyusun," ujarnya.

Menurut Mulfachri, penyusunan rumusan itu tidak mudah. Sebab, kata dia, kelompok LGBT datang dari pelbagai latar belakang, misalnya karena kelainan genetika atau hormon. "Untuk yang menyimpang karena faktor medis akan dila-

kukan pembinaan," kata Mulfachri.

Seperti Benny, Mulfachri tak membaca surat Asosiasi Psikiatri Internasional kepada Asosiasi Psikiatri Indonesia dua tahun lalu. Para ahli psikiatri dunia itu keberatan atas kesimpulan psikiatri Indonesia yang menyebut LGBT sebagai gangguan mental. Menurut mereka, tak ada bukti ilmiah bahwa orientasi seksual disebabkan oleh faktor luar sehingga mereka bisa disembuhkan atau "diluruskan".

Menurut Mulfachri, usul mengatur hukuman kepada LGBT muncul karena kini penyuka sesama jenis terang-terangan mempertontonkan hubungannya di depan publik. "Makanya kami membuat aturan untuk melindungi anak-anak tapi tetap mampu menjamin hak-hak warga negara," ujarnya.

Anggota Panitia Kerja dari Fraksi Nas-Dem, Taufiqulhadi, mengatakan ada syarat tertentu yang mesti dipenuhi sehingga perbuatan seksual sesama jenis antar-orang dewasa bisa dihukum. Misalnya, kata dia, perbuatan itu dilakukan dengan ancaman kekerasan atau dipublikasikan

di depan umum. "Kalau tidak di tempat umum, ya, tidak bisa dipidana," ujarnya.

Taufiqulhadi mengingatkan, kondisi sosiologis masyarakat Indonesia berbeda dengan masyarakat Eropa atau Amerika, yang sudah menerima keberadaan mereka, bahkan mengesahkan perkawinan sesama jenis.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Beka Ulung Hapsara mengingatkan, orang-orang dengan orientasi seksual seperti LGBT adalah kelompok yang ada di masyarakat. Dia mengingatkan, DPR pernah menerima pendiri GaYa Nusantara, Dede Oetomo, sebagai calon anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada 2012-meskipun akhirnya Dede gagal terpilih karena hanya memperoleh satu suara. "Artinya, DPR pernah takaler-gis dengan kelompok ini," kata Beka.

Karena RUU KUHP tak kunjung dibahas serius, Benny Kabur memperkirakan rancangan itu tak akan disahkan DPR periode sekarang. Apalagi, menjelang pemilihan legislatif, banyak anggota Panitia Kerja yang ingin tetap duduk di DPR mulai berkampanye ke pelbagai daerah.

WAYAN AGUS PURNOMO





Original Post

Padmaavat

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 98
2018-2-5

Padmaavat

PARA pengarang, juga bila ia seorang penyair sufi ternama, tak bisa menaklukkan pembacanya. Ketika di tahun 1540 Malik Muhammad Jayasi menggubah Padmaavat dalam bahasa Awadhi, ia tak akan menduga, apalagi menangkal, kemarahan orang Hindu di abad ke-21 karena puisinya. Zaman memang lain, medium berubah.

Kini, Padmaavat bukan lagi puisi yang berbicara dari kertas dan huruf yang dibaca para literati. Di tahun 2018, sutradara terkenal India, Sanjay Leela Bhansali, menyajikannya dalam film yang tersebar luas ke orang ramai. Seakan-akan disetel, protes meletus berhari-hari; orang-orang Rajput di daerah Rajasthan menyatakan film itu menghina dan mencemari seorang putri Hindu yang cantik jelita. Mereka tahu karya Bhansali diilhami puisi epik Malik Muhammad Jayasi tentang putri Padmaavat yang digandrungi raja muslim Alaud-din Khilji-meskipun mereka tak tahu persis bagaimana.

Yang jelas, sang sutradara diserbu. Set untuk latar film itu dibakar. Bahkan jauh sebelum film diluncurkan 25 Januari yang lalu, seorang pemimpin Partai Bharatiyajanata menyerukan agar Deepika Padukone, yang memerankan Padmaavat, dipenggal lehernya, bersama sang sutradara. Sementara itu, sekelompok perempuan Rajasthan menyatakan akan bunuh diri jika film itu diteruskan. Empat negara bagian India pun melarang peredarannya-sampai akhirnya Mahkamah Agung membatalkan keputusan itu.

Saya belum menonton Padmaavat, saya tak kenal masyarakat India dengan baik, tapi tampaknya kemarahan kolektif itu mirip kemarahan kolektif di mana-mana. Pada mulanya adalah para demagog. Ada orang-orang yang pandai memilih kata untuk menghasut-kata sebagai bunyi keras tanpa makna yang diucapkan ke arah orang ramai yang dirundung resah, cemas, kehilangan, dan kebingungan.

Seorang demagog, kata Aristophanes, ibarat penangkap lele. Di kolam yang tenang dan jernih ia tak akan menangkap apa-apa. Maka diguncangnya air. Bagian yang butek dan ber-lendir pun akan mengubah genangan. Dan si penangkap lele akan dengan gampang menangguk.

Di suasana keruh India itulah terdengar kabar bahwa dalam film yang dibuat Bhansali ada adegan hubungan intim Padmaavat, putri aristokrat Hindu, dengan Alauddin Khilji, raja penyerbu yang Islam. Dan itu, bagi para demagog, mencemarkan kesucian sang putri dan menista ajaran Vedha.

Sudah tentu, seperti biasa, demagogi menancapkan tafsirnya sendiri-melupakan bahwa Padmaavat tak pernah ada dalam sejarah. Ia hanya tokoh fiktif sebuah puisi.

Tapi mereka tak peduli. Orang yang pernah menonton Padmaavat mengatakan, adegan "intim" itu tak ada dalam karya Bhansali. Bagaimana mungkin? Dengan sejenak meng-

intip Wikipedia orang akan menemukan bagaimana alur cerita Malik Muhammadjayasi Alauddin Khilji memang terpikat kecantikan Padmaavat, tapi perempuan itu telah jadi istri setia Raja Ratan San. Syahdan, permaisuri itu terjun ke dalam api sebagai tanda cinta ketika baginda tewas dalam sebuah perang tanding. Tatkala Alauddin dan pasukannya datang menyerbu, perempuan-perempuan Hindi di kerajaan Rata San bakar-diri bersama dalam upacara jauhar. Sang penak-luk tak mendapatkan apa-apa.

Dan cerita ditutup dengan murung. Alauddin berduka. Ia merasa tak berdaya menghindari tragedi itu-tragedi karena "hasrat tak pernah puas, tak pernah lenyap" dalam "dunia yang fana dan khayali".

Di sini, sang penyair, Jayasi, seorang muslim, menutup puisinya dengan kontemplasi yang buddhistis, setelah menunjukkan ikatan cinta yang tulus sepasang orang Hindu. Agaknya bagi sufi ini, agama hanya wadah yang memisah-mi-sahkan.

Ironisnya, hampir 600 tahun kemudian, perspektif ini dikukuhkan justru oleh kekerasan di Rajasthan. Barangkali puisi Jayasi bermula hendak membuka sekat, tapi apa daya seorang penyair kuno di sebuah zaman yang oleh esais India terkenal, Pankaj Mishra, disebut the age of anger, "abad kemarahan"?

Sang sufi tak bisa mengarahkan penafsirnya. Zaman berubah, situasi berubah. Juga agama di India, di mana orang Hindu menegakkan kekuasaan mayoritas dengan Partai Bharatiya Janata yang meminggirkan mereka yang bukan Hindu.

Agama Hindu di India-bukan cuma agama Hindu di In-dia-akhir-akhir ini tampak jadi sumbu yang pendek di tengah bara dalam sekam. Umat tak lagi menyambut yang ma-hasuci di dunia, tapi menyambut yang profan kelompok sendiri, yang serba curiga, serba cemas. Ekspresi keagamaan yang disebut Ernest Gellner sebagai celebration ofcommu- nity-mengibarkan bendera kesatuan sosial, bukan merunduk takzim di depan yang transendental-berkembang jadi mobocracy. Dan lahirlah kekuasaan gerombolan yang beringas, yang merumuskan dirinya dengan kebencian kepada apa saja yang lain.

Tapi "yang-lain" akan selalu datang dari iman lain, wilayah lain, atau realitas lain-terutama, akhir-akhir ini, realitas yangdilahirkan ilmu dan teknologi yang tumbuh terus, lepas dari agama-agama. Terdesak itu semua, mobocracy menyatakan perang kepada sekitar. Satu kalimat dalam film Padmaavat yang bisa dikutip "Perang hanya punya satu aturan-me-nang." Tapi tidakkah di sini perangjuga tanda kegagalan jadi penyelamat hidup di dunia?

Goenawan Mohamad





Original Post

Jaksa Agung: Maladewa Menuju Krisis

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-02-05

RMOL. Penegak hukum Maladewa mengatakan Mahkamah Agung negara tersebut sedang berusaha untuk menyingkirkan Presiden Abdulla Yameen. Penyataan itu dikeluarkan beberapa hari setelah pengadilan tinggi memerintahkan pembebasan beberapa pemimpin oposisi yang dipenjara."Maladewa sedang menuju krisis," kata jaksa agung Maladewa Mohamed Anil dalam siaran di televisi pemerintahan akhir pekan kemarin.

Dengan diapit oleh kepala tentara dan polisi, Anil mengatakan bahwa pasukan keamanan telah mengetahui bahwa Mahkamah Agung dapat mengeluarkan perintah untuk meragukan presiden.

"Saya telah menginformasikan semua petugas penegak hukum bahwa mereka tidak boleh mematuhi perintah ilegal semacam itu," ta,bahnya seperti dimuat Al Jazeera.

Untuk diketahui bahwa ketegangan meningkat di ibukota negara pulau itu, Male beberapa waktu terakhir karena pemerintahan Yameen terus mengabaikan keputusan pengadilan yang membatalkan dugaan terorisme dan korupsi terhadap sembilan politisi tingkat tinggi, termasuk mantan presiden bekas Mohamed Nasheed.

Sementara itu, berbicara kepada sebuah saluran televisi swasta dari Kolombo, Nasheed mendesak anggota pasukan keamanan untuk tidak mematuhi perintah jaksa agung. Dia juga meminta warga Maladewa yang tinggal di pulau-pulau terpencil untuk bepergian ke ibu kota dan melakukan demonstrasi menentang pemerintah.

"Baik jaksa agung maupun kepala pasukan pertahanan, atau kepala polisi yang bertindak dapat menggantikan konstitusi Maladewa," katanya.

"Saya mendorong warga Maladewa untuk turun ke jalan melawan tindakan ilegal mereka," tambah Nasheed yang berada di pengasingan.

Krisis sendiri dipicu pada hari Kamis pekan lalu ketika hakim Mahkamah Agung berbalik melawan sekutu mereka Yameen dan memerintahkan pembebasan lawan-lawannya. Putusan yang mengejutkan tersebut memicu perayaan dan demonstrasi sporadis di Male dan mendapat dukungan internasional yang meluas. [mel]

http://dunia.rmol.co/read/2018/02/05/325523/Jaksa-Agung:-Maladewa-Menuju-Krisis-



Original Post

Media