Uang Gratif ikasi Diinvestasikan Asuransi

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 3
2018-2-6

Uang Gratif ikasi Diinvestasikan Asuransi

DUGAAN KORUPSI TAMBANG NUR ALAM

JAKARTA Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nonaktif Nur Alam diduga menerima uang gratifikasi lebih Rp40 miliar dari sebuah perusahaan di Hong Kong pada 2010. Uang itu kemudian diinvestasikan di bidang asuransi. Ada total lebih Rp30 miliar uang yang diduga hasil gratifikasi Nur Alam diinvestasikan di AXA Mandiri.

Fakta tersebut diungkap Kepala Cabang Bank Mandiri Kendari, Sultra periode 2009-2010 yang kini Kepala Cabang Bank Mandiri Jakarta Pertamina, Syahrial Imbar. Syahrial bersaksi dalam persidangan Nur Alam di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin. Selain Syahrial, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK juga menghadirkan saksi atas nama Direktur PT Sultra Ximbel Mas Roby Adrian Pondiu.

Nur Alam merupakan terdakwa dua perkara. Salah satunya penerimaan gratifikasi USD4.999.900 atau saat itu setara Rp40.268.792.850 dari perusahaan asal Hong Kong, Richcorp International Ltd.

Syahrial Imbar mengungkapkan, Nur Alamseki tar 2010 pernah datang ke Kantor Per-

wakilan Pemerintah Provinsi Sultra di Jakartayangberlokasi di Menara Global, Jalan Gatot Subroto. Saat bertemu, Nur Alam menyampaikan bahwa akanadauangpribadiyangber-asal dari Hong Kong dengan angka RplOO miliar. Dalam pertemuan tersebut, Nur Alam juga mengaku ingin membuat polis asuransi AXA Mandiri Financial Service. Nur Alam lantasmembukarekeningAXA Mandiri di Plaza Mandiri.

Jumlah yang masuk, ungkap Syahrial, lebih dari Rp40

miliar. Rekening ini untuk menampung dana awal yang akan diinvestasikan Nur Alam di AXA Mandiri.

Kemudian, Nur Alam mendatangi Syahrial di Kantor Cabang Bank Mandiri Jakarta Pertamina. Nur Alam membuka tiga investasi AXA dengan nilai masing-masing RplO miliar atau total ketiganya Rp30 miliar.

"Jumlahnya Rp30 miliar. Itu yang ikut investasi AXA. Dananya itu sekali masuk ke rekening AXA Mandiri. Disitu,

dia (Nur Alam) tanda tangani form investasi. Beliau (Nur Alam) datang ke kantor Bank Mandiri Cabang Pertamina (Jakarta) dengan beberapa artis senior, Silvana Herman dan Roslina Rasidin," ungkap Syahrial di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Roby Adrian Pondiu menyatakan Nur Alam pernah meminjam nama perusahaan PT Sultra Timbel Mas untuk membuka rekening di Bank Mandiri Cabang Kendari Mesjid Agung atas nama perusahaan tersebut pada 2012. Untuk membuka rekening, Roby menemui Sutomo-satu pegawai Bank Mandiri, atas perintah Nur Alam. Akhirnya, Sutomo membuka rekeningtersebut.

Rupanya selama rekening tersebut dipegang Nur Alam, ada transaksi uang masuk dengan nilai fantastis. Saat diperiksa penyidik KPK, rekening koran yang ditunjukkan mencapai angka Rp58,85 miliar. "Saya diperlihatkan bukti transaksi oleh penyidik KPK, totalnya Rp58,85 miliar sekian. Transaksi (sekitar) Juli 2012-27 Agus tus 2012. Saldonyako-song," ungkap Roby.

sabirlaluhu





Original Post

Setya Novanto Akui Kepemilikan PT Mondialindo

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 3
2018-2-6

Setya Novanto Akui Kepemilikan PT Mondialindo

JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi pembahasan hingga persetujuan anggaran dan proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Setya Novanto akhirnya mengakui kepemilikan PT Mondialindo Graha Perdana.

Novanto merupakan pemilik saham mayoritas di PT Mu-rakabi Sejahtera. Pengakuan tersebut disampaikan Setya saat menanggapi kesaksian Direktur Utama PT Inti Anugerah Kapitalindo Hariansyah dan Building Manager Menara Imperium Rabin Iman Sutejo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, kemarin.

Hariansyah dan Rabin Iman Sutejo bersama Dedi Priyono (kakak kandung Direktur Utama PT Cahaya Wijaya Kusuma yangjuga Direktur PTMurakabi Sejahtera Andi Agustinus alias Andi Narogong alias Asiong) dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK.

Novanto menyampaikan tanggapan sekaligus bertanya ke Hariansyah setelah dipersilakan Ketua Majelis Hakim Yanto. Novanto membenarkan memiliki kantor perusahaan di Lantai 27 Menara Imperium, KavlingNomor 1, Kuningan Persada, Jalan HR Rasuna Said. Perusahaan tersebut adalah PT Mondialindo Graha Perdana. Perusahaan ini berkantor di Menara Imperium sejak 2009.

"Jadi, perlu saya sampaikan kepadanya (Hariansyah), bah-

wa masalah kantor itu memang sudah ada pada 2009 dan PT Mondialindo itu memang sudah lama di sana. Dan sebelumnya memang saya salah satu pendiri sebelum ada di Menara Imperium. Tapi perlu saya sampaikan bah wapada2003itu sudah kami jual ke Pak Heru Taher dan Pak Deniarto yang juga di PT Mondialindo," ungkap Novanto.

Heru Taher yang dimaksud adalah mantan komisaris PT Mondialindo Graha Perdana yang kini tidak lagi beroperasi. Berikutnya Deniarto, yang memiliki nama lengkap Deniarto Suhartono, merupakan mantan direktur utama PT Mondialindo Graha Perdana dan mantan direktur PT Murakabi Sejahtera. Deniarto pernah menjadi saksi dalam persidangan Andi Narogong pada 6 November 2017.

Novanto melanjutkan, selama diserahkan dari Heru dan Deniarto ke Hariansyah saat jualbeli kantor tersebut dikunci dansepi."Sayahanyamautanya ke Pak Hariansyah bahwa Bapak kan menyewakan (ruangan kantor), waktu itu menyewakan pada siapa? Karena Bapak tadi kan katanya menyewakan, benar itu dikunci, dan sepi. Nah selama itu diserahkan Pak Heru Taher dan Deniarto. Apakahba-pak kenal itu?" tanya Novanto kepada Hariansyah.

Hariansyah mengatakan, ruang kantor PT Mondialindo disewakan oleh konsultan pajak, PBTXN. PBTXN adalah sebuah persekutuan sehingga dimiliki parapartner. Namun, Ha-

riansyah mengaku tidak kenal dengan Heru dan Deniarto. Yangpas ti, .saatjual beli ruangan kantor PT Mondialindo Hariansyah datangkenotaris.Saat di kantornotaris jual beli terjadi antara Hariansyah dan ada Novanto dan istrinya, Deisti As-triani Tagor. "Yang saya ingat memang saya datang untuk akta jual beli dengan ibu notaris dan langsung dengan Pak Setnov dan ibu," ungkap Hariansyah.

Novanto mengklaim, sebelum penjualan tersebut sebenarnya PT Mondialindo dan kantornya sudah dikelola Heru dan Deniarto. Tapi, saat penjualan dari Novanto kepada dua orangtersebutbelum dilakukan balik nama. Kemudian, Deniarto menemui Novanto dan membawa orangyang mengaku berasal kantor perusahaan Hariansyah.

"Saya lupa namanya, itu dua kali ke tempat saya menceritakan soal pajak. Terus akhirnya menyampaikan akan beli. Saya bilang, serahkan saja itu, urusannya dengan Pak Deniarto. Setelah itu baru Bapak datang, terakhir datang itu juga didampingi Pak Deniarto sehingga uang semua diterima Pak Deniarto dan nanti mungkin bisa ditanyakan ke penuntut mengenai uang itu. Jadi memang bukan saya sendiri, saya dan istri, tetapi Pak Deniarto yang selalu ada dan yang mengatur semua setahu saya yang di konsultan itu," ungkap Novanto.

Hariansyah mengaku mengetahui PT Mondialindo milik Setya Novanto sejak lama. Bah-

kan, Hariansyah pernah melihat di ruang kantor PT Mondialindo ada pertemuan tim sukses Partai Golkar saat menghadapi Pemilu 2009.

"Saya kira sudah lama sekali, karena waktu pemilu, kami suka lihat suka ada kegiatan. Setahu saya yang sering tim sukses Golkar pada Pemilu 2009 dan Presiden 2009. Tahun 2009 sudah mengincar di situ. Pernah saya mengatakan ke Pak Novan to ingin membeli itu, tapi PakNovanto bilang lihat nanti," papar Hariansyah.

Akhirnya, pada 11 Februari 2014, Hariansyah resmi membeli ruangan kantor tersebut dari Novanto dan Deisti Astria-ni Tagor. Hariansyah bertemu Novanto dan Deisti saat penandatanganan akta jual beli di hadapan notaris. Ruangan kantor

tersebut dibeli Hariansyah seharga total Rp5,5 miliar. Pembayarannya dilakukan bertahap. Kemudian kepemilikan ruang kantor tersebut dibalik nama dengan perusahaan Hariansyah pada 24 April 2014. "Saat (di depan notaris untuk jual beli) yang tanda tangan Pak Setya Novanto dan Deisti Tagor," ujarnya.

Rabin Iman Sutejo mengaku bekerja di Menara Imperium sejak 2007. Dia memastikan Novanto memang pernah memiliki kantor di Lantai 27A Menara Imperium. Perusahaan tersebut tercatat dengan nama PT Mondialindo Graha Perdana. Hanya, Rabin mengaku tidak mengetahui aktivitas di ruang kantor perusahaan tersebut.

sabir laluhu





Original Post

Sanksi Tilang di Jalur KhususThamrin Diundur

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 10
2018-2-6

Sanksi Tilang di Jalur KhususThamrin Diundur

JAKARTA Penerapan sanksi tilang di jalur khusus sepeda motor di Jalan Medan Merdeka Barat-Bundaran HI baru berlaku pada Senin (12/2) mendatang. Sebelumnya sanksi tilang di jalur khusus rencananyaber-laku kemarin, tapi tilang yang diberikan lebih pada pelanggaran lalulintas.

Berdasarkan pantauan kemarin, masih banyak pengendara motor tidak melintas di jalur khusus. Polisi tidak terlihat ramai apalagi menindak pengendara di luar jalur khusus. Petugas Dinas Perhubungan yang berada di perempatan jalan beberapa kali menghampiri pengendara kemudian mengarahkan agar melintas di jalur khusus.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wi-djatmoko mengatakan, beberapa hari lalu pihaknya telah berbicara kepada Kasubdit Pembinaan dan Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto agar tidak langsungmemberisanksi bagi pengendara motor di luar jalur khusus kemarin.

Dia menyarankan mulai hari ini hingga tujuh hari ke depan sanksi lebih diberlakukan terhadap pengendara yang melanggar lalu lintas seperti tidak menyalakan lampu depan dan tidak memakai helm. "Sosialisasi sudah dilakukan sejak dua minggu lalu. Kitaberi kelonggaran selama tujuh hari tidak wajib di jalur khusus, namun kita arahkan dan ingatkan agar lewat jalur khusus," ujar Sigit, kemarin.

Setelah memberlakukan sanksi tilang di jalur khusus, Dishub bersama kepolisian akan mengevaluasi paling tidak satu bulan pelaksanaan. Apabila sudah patuh melintas di jalur khusus namun tetap terjadikesemrawu tan,kebijakan sistem ganjil-genap berikut sanksi tilang akan diterapkan.

Sigit optimistis kebijakan jalur khusus motor bisa men-

jadikan kawasan Thamrin lebih tertib. Dia berharap pengendara lebih tertib mematuhi aturan lalu lintas. "Sejak dua minggu lalu atau sejak sosialisasi dilakukan sudah terlihat lebih tertib. Kami optimistis jalur khusus lebih tertib. Ke depan kami akan berlaku kan electronic road pricing (ERP),"ucapnya.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike me-nuturkan.putusanMahkamah Agung (MA) ihwal pembatalan aturan larangan melintas sepeda motor memang harus dipatuhi. "Tapi, haras ada strategi pembatasan lain. Cara paling masuk akal ya penataan trotoar pendu-k u n g Asian Games 2018 bukan jalur khusus," ujarnya.

Karena itu, dia mendesak Pemprov DKI segera membangun jalur pedes-trian/trotoar yang sudah direncanakan di sepanjang Jalan Sudirman hingga Monas sebagai pendukung Asian Games. Namun, jalur pedestrian tidak boleh mengakomodasikan sepeda motor.

Pelarangan motor di Bundaran HI-Medan Merdeka Barat mulai berlaku pada 2015. Aturan tersebut dituangkan dalam Per-gub No 141 Tahun 2015 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan Medan Merdeka Barat-BundaranHl. Hinggaakhir-nya ada pemohon yang mengajukan pembatalan pelarangan sepeda motor ke Mahkamah Agung (MA). Lembaga ini memutuskan membatalkan Pergub tersebut.

bima setiyadi





Original Post

PM Jepang Siap Relokasi Pangkalan Militer AS

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 12
2018-2-6

PM Jepang Siap Relokasi Pangkalan Militer AS

TOKYO- Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe berjanji akan memindahkan pangkalan militer Amerika Serikat(AS)di Pulau Okinawa. Penegasan kembali Abe setelah kemenangan Taketoyo Toguchi, kandidat Wali Kota Nago di Okinawa, pada pemilu lokal.

Toguchi yang didukung partai Abe, Liberal Demokrat, berhasil menang dalam pemilihan di Kota Nago atas saingannya Susumu Inamine. Sebagai calon petahana, Inamine menentang keras pemindahan Pangkalan Udara Futenma ditempati Marinir AS dari wilayah padat penduduk di Okinawa ke kotanya yang terletak di bagian utara yang lebih sepi.

Selama kampanye Toguchi menekankan peningkatan ekonomi Okinawa. Diajarangberbi-cara mengenai rencana relokasi tersebut. Namun, dia dikenal sebagai pendukung pemindahan pangkalan AS tersebut ke Nago.

Pemilu lokal itu digelar hanya beberapa hari sebelum Wakil Presiden AS Mike Pence dijadwalkan berkunjung ke Jepang pada pekan ini. Kunjungan Pence itu diperkirakan akan fokus pada peningkatan hubungan keamanan dalam menghadapi ancaman misil Korea Utara (Korut).

"Saya akan melanjutkan proses relokasi pangkalan militer AS berdasarkan keputusan oleh Mahkamah Agung Jepang sambil mencari pemahaman publik," ungkap Abe dilansir Reuters, kemarin. Dia mengungkapkan dirinya ingin mendukung pembangunan di Okinawa.

Pada 2016 lalu, Mahkamah Agung Jepang memutuskan mendukung sebuah rencana

pemerintah untuk merelokasi pangkalan militer AS. Hal itu menimbulkan pukulan terhadap upaya penduduk pulau untuk menyingkirkan basis tersebut sama sekali.

Sementara pemerintah pusat dan pemerintahanserta masyarakat lokal di Okinawa telah lama terlibat ketegangan mengenai rencana relokasi pangkalan militer AS. Masyarakat Okinawa pada umumnya enggan menjadi tuan rumah bagi tentaraAS.

Rencanarelokasipemindah-an Pangkalan Militer Futenma ke Nago sebenarnya telah disepakati antara Tokyo dan Washington pada 1996. Namun, upaya tersebut tidak berjalan karena adanya pro dan kontra.

Selama ini mayoritas penduduk Okinawa sejak lama menghubungkan kehadiran militer AS dengan kejahatan, polusi, dan kecelakaan. Kebencianpen-

duduk Okinawa dengan kehadiran tentara AS juga dipicu dengan serangkaian kejadian kecelakaan melibatkan pesawat militerAS. PadaDesember 2017 terjadi pula insiden satu jendela jatuh dari helikopter AS ke lapangan olahraga sekolah sehingga memperbesar sentimen masalahkeamanan.

Bahkan, hasilpemilulokal di Nago juga bisa menjadi pertanda buruk bagi Gubernur Okinawa Takeshi Onaga yang bersiap dipilih kembali pada akhir tahun ini. Berdasarkan hasil jajak pendapat terbaru, sepertinya Gubernur Okinawa Takeshi Onaga akan melipatgandakan usahanya memindahkan Pangkalan Udara Futenma dari pulau tersebut.

Sebelumnya pada Jumat (2/2) lalu, PM Abe meminta Presiden AS Donald Trump menjamin keamanan dalam operasi militerAS di Okinawa. Permintaan Abe itu disampaikan dalam percakapan telepon satu jam dengan Trump. Presiden Trump menimpali kalau pejabat terkait akan mendiskusikan masalah tersebut dengan pejabat terkait.

Pada 8 Januari lalu, helikopter serang AS terpaksa mendarat darurat di sebuah hotel setelah lampu darurat menyala di Yomitan-son. KemudianselamaDesember lalu terjadi dua kecelakaan, yakni jendela helikopter AS CH-53E jatuh disekolah dasar.

Kecelakaan Heli, 1 Tewas

Helikopter militer Jepang mengalami kecelakaan di Jepang Barat kemarin dan mene-

waskan

satu orang. Kecelakaan itu mengakibatkan kebakaran di permukiman penduduk dekat sekolah dan pusat perawatan anak. Kecelakaan itu di tengah serangkaian pendaratan darurat dan jatuhnya bagian heli-kopteryangdioperasikan Marinir AS di Pulau Okinawa.

"Helikopter milik Pasukan Bela Diri Jepang yang dibuat Boeing Co jatuh di Prefektur Saga saat latihan," ujar Menteri Pertahanan Itsunori Onodera dilansir stasiun televisi publik NHK. Petugas helikopter yang kedua ditemukan dan mengalami serangan jantung.

Helikopter tersebut jatuh di sebuah rumah. Asap putih membumbung tinggi dari asap dan jendela rumah tersebut. "Seorang siswa sekolah dasar yang tinggal di rumah itu mengalami luka ringan," demikian laporan NHK.

andika hendra





Original Post

Presiden Afrika Selatan Tolak Mundur

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 13
2018-2-6

Presiden Afrika Selatan Tolak Mundur

JOHANNESBURG Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma menolak desakan mundurdari partainya, Kongres Nasional Afrika (ANC). Tekanan agarZuma mundur pun semakin kuat.

Zuma dan anggota senior ANC menggelar perundingan pada Minggu (4/2), tapi tidak ada rincian hasil pertemuan tersebut. Pada Desember lalu, saat menghadapi berbagai tuduhan korupsi, Zuma digeser dari jabatannya sebagai ketua ANC. Para pemimpin partai yang mungkin berupaya menggulingkan Zuma sebelum pidato kenegaraan pekan ini, menggelar rapat darurat pada Senin (5/2). Pemimpin oposisi dan mantan anggota ANC Julius Malema menjelaskan di Twitter bahwa Zuma telah diminta untuk mundur, tapi menolak.

Zumayangpernah dipenjara karena berjuang melawan apartheid itu sedang menjalani periode kedua kepresidenan dan terakhir. Di bawah pemerintahannya, layanan sipil meluas, tingkat HIV/AIDS turun, dan rencana pembangunannya mendapat dukungan dari berbagai kelompok politik.

Meski demikian, pemerintahan Zuma dibayangi berbagai tuduhan korupsi dan deputinya Cyril Ramaphosadipilih sebagai Ketua Partai ANC di Afrika Selatan pada Desember dengan janji membersihkan praktik korupsi.

Berdasarkan sejumlah laporan yangbelumbisa dikonfirmasi mengenai pertemuan pada Minggu (4/2), Zuma meminta perlindungan dari tuntutan pengadilan untuk dirinya dan keluarganya. Zuma dituduh melakukan korupsi, penipuan, pemerasan, pencucian uang, dan penghindaran pajak. Sebanyak 18 tuduhan itu terkait era 1990-andan 783 pembayaran yang dibuat sebagai bagian dari kesepakatan persenjataan. Zuma dan pejabat pemerintah lainnya dituduh mendapat imbalan dari pembelian sejumlah jet tempur, kapal patroli, dan persenjataan lainnya.

Berbagai tuduhan itu pertama kali diajukan terhadap Zumapada 2005, tapi dicabut oleh kejaksaan pada 2009. Zuma juga telah menyangkal melakukan kesalahan.

Seorang pengusaha yang terkait dengannya, Schabir Shaik,

divonis penjara 15 tahun karena meminta suap dari perusahaan senjata asal Prancis. Tahun lalu, Pengadilan Tinggimenetapkand-alam kasus yang diajukan oposisi Aliansi Demokratik bahwa Zuma harus menghadapi dakwaan.

Zuma mengajukan banding di Mahkamah Agung (MA), tapi lembaga itu juga menetapkan . dia harus menghadapi berbagai dakwaan. Ada juga kemungkinan penyeli-dikanyangdisebut "state capture", yakni tuduhan % bahwa keluarga kaya kelahiran India, Guptas,memengaruhi pemerintah melalui hubungan korup de-nganZuma.Guptasdan Zuma menyangkal berbagai tuduhan itu.

Jika Zuma menolak mundur, partainya akan menghadapi tantangan politik dalam upaya menggulingkannya. Saat ini ANC juga berbeda pendapat tentang apakah Zuma harus tetap memimpin negara itu atau tidak. Parapemim-pin partai ANC tampaknya akanbertindak sebelum pidato kenegaraan ke parlemen dan sebelum mosi tidak percaya

beberapa pekan dari sekarang. Para pengamat menyatakan para pemimpin partai berupaya menghindari pertarungan kekuasaan yang dapat memecah ANC sebelum pemilu tahun depan.

Sebelum bertemu Zuma pada Minggu (4/2), Ketua ANC

Gwede Mantashe menyatakan, dia ingin menjamin stabilitas di negaraitudanstabilitasdiANC. Pada Senin (5/2), para tokoh seniorjugamenggelarpertemu-an untuk menentukan masa depan Zuma.

Terjadi unjuk rasa yang digelar oleh kelompok yang mendukung dan kelompok menolak Zuma. Mereka berkumpul di Johannesburg untuk mengungkapkan sikapnya.

ANC juga dapat memutuskan untuk memecat dia dari jabatan presiden. Ada kesamaan dalam langkah tersebut, karena Zuma juga menjadi pemimpin partai setelan pendahulunya yangsaatitu Presiden Thabo Mbeki dipecat.

syarifudin





Original Post

Mendagri dan Kapolri Diminta Turun Tangan

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 14
2018-2-6

Mendagri dan Kapolri Diminta Turun Tangan

Proses Penyidikan Calon Kepala Daerah Jalan Terus, Ribuan Pegawai Makassar Belum Gajian

JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian diminta turun tangan menyelesaikan proses hukum yang dilakukan penyidik Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) terhadap Pemkot Makassar.

Pasalnya, dampak penyidikan sangat berpengaruh terhadap roda pemerintahan setelah ditetapkannya Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar Erwin Syafruddin Haiyya sebagai tersangka. Salah satunya adalah belum dibayarnya gaji ribuan pegawai termasuk anggota DPRD.

Celakanya, penyidikan kasus ini semakin gencar dilakukan. Bahkan, sebagian pejabat diperiksa secara maraton termasuk Wali Kota Makassar

Mohammad Ramdhan Poman-to. "Tidak hanya Kapolri, Mendagri juga harus turun tangan ke Makassar untuk melihat langsung situasi di sana (Makassar)," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Police Watch (I PW) Neta S Pane kemarin.

Seperti diketahui, Pilkada Kota Makassar diikuti dua pasangan calonyakniMohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari dan Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi. Mohammad Ramdhan Poman-to yang merupakan calon peta-

hana maju melalui jalur independen. Sementara itu, pasangan Munafri Arifuddin-Rach-matdka Dewi melalui jalurpartai politik dengan diusung 10 partai yakni NasDem, Golkar, PDIP, Gerindra, Hanura, PKB, PPP, PBB, PKS, dan PKPI.

Menurut Neta, penyidikan kasus dugaan korupsi selama proses pemilihan kepala daerah harus dihentikan. Hal ini mengacu pada surat imbauan kapolri sebelumnya, yakni Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, yang memerintah pengusutan kasus terhadap calon kepala daerah harus menunggu proses pilkada selesai. "Kalau ini diteruskan, jelas akan mengganggu roda pemerintahan. Bahkan katanya, ribuan pegawai sampai saat inibelum terima gaji," tegasnya.

Menurut dia, Kapolri harus meminta klarifikasi kepada pe-

nyidik Polda Sulsel mengapa pengusutan kasus tersebut masih terus berlanjut. Padahal, di sejumlah daerah, penyidik sudah menghentikan sampai proses pilkada selesai. "Kalau penyidikan masih berlangsung, berarti imbauan Kapolri tidak diindahkan dan Kapolri harus turun tangan. Cari tahu apakah penyidikan itu profesional, independen, jangan sampai ditunggangi kepen tingan seseorang. Kalauini dibiarkan, ada dugaan polisi sudah diperalat," tegasnya.

Rawan Ditunggangi

Guru Besar Universitas Muslim Indonesia (UMI) Prof Hambali Thalib mempertanyakan sikap penyidik Polda Sulsel yang hanya fokus mengusut tiga kasus dugaan korupsi di Pemkot Makassar. Bahkan dalam sebulan terakhir, penyi-

dikan semakin getol hingga menyasar sejumlah pejabat.

Terakhir, dia menilai ada kejanggalan dalam penetapan dan penahanan BPKAD Makassar Erwin Syafruddin Haiyya yang terlalu singkat. Apalagi, Erwin termasuk pejabat Pemkot lainnya sangat kooperatif menghadiri panggilan pemeriksaan penyidik. "Saya katakan jangan sampai Polda terlalu reaktif, padahal banyak kasus lain yang justru tidak diusut," kata Hambali.

Dengan melihatpola penyidikan supercepat penyidik Polda yang tidak biasa ini, terutama menjelang Pemilihan Wali Kota Makassar justru bisa jadi polemik. "Masyarakat akan menilai ada apa. Kasarnya, jangan-jangan ini menjadi alat untuk meruntuhkan kewenangan wali kota, atau untuk membendung

kekuatan lain," tandas Hambali.

Lebih lanjut Hambali menduga, pemeriksaan dan penggeledahan di Balai Kota ditunggangi kepentingan untuk menggembosi elektabilitas pe-tahana. "Kalau tidak ada upaya seperti ini, kasarnya itu wali kota bisa melenggang mu-lus,"sambung Hambali.

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani menerangkan bahwa penyidik Subdit III Tipikor akan terus melanjutkan penyidikan dan mempelajari sejumlah barang bukti terkait dugaan korupsi di Pemkot Makassar, termasuk dokumen-dokumen dan CPI komputer yang telah disita saat penggeledahan. "Karenadalam dokumen dan di komputer itulah terjadi transaksi rencana semua, dan menjadi salah satu alatbuktiyang akan diajukan ke

kejaksaan jika P-21 nanti," terangnya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengaku belum menerima laporan terkait kondisi di Makassar, termasuk usulan pergantianposisi Kepala BPKAD. "Kasus Makasar belum masuk, tapi nanti akan saya pantau kondisi di Makassar," ungkapnya.

Menanggapi tunggakan gaji PN S, dia meminta wali kota mengambil langkah cepat. Menurutnya, wab kota sebagai penguasa pengguna anggaran bisa mengambil alih kewenangan tersebut. "Bisa ditarik ke atas, baru bisa gajian. Harusnya memang walikotabisamengambillangkah cepat sehingga pegawainya bisa gajian," tuturnya.

mustafa layong/ m yamin/dita angga





Original Post

Hampir Rp 100 Miliar Mengalir ke Nur Alam

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-2-6

Hampir Rp 100 Miliar Mengalir ke Nur Alam

JAKARTA, KOMPAS - Dana sebesar hampir Rp 100 miliar mengalir ke Gubernur Sulawesi Tenggara (nonaktif) Nur Alam. Uang itu diduga merupakan imbalan dari perusahaan yang memperoleh keuntungan dari pengoperasian tambang nikel di Sulawesi Tenggara. Salah satu perusahaan yang dicurigai adalah PT Rich Corp International, importir nikel yang berkantor di Hong Kong.

Aliran dana itu diungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap terkait penerbitan izin wilayah dan operasi tambang nikel di Sultra, dengan terdakwa Nur Alam, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (5/2). Dalam persidangan itu, jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Nur Azis, menghadirkan Syahrizal Imbar dari Bank Mandiri dan Roby Adrian, pe-

milik PT Sultra Timbel Mas Abadi (STMA).

Aliran dana yang jumlahnya hampir mencapai Rp 100 miliar itu terjadi pada 2010-2012. Sebagian mengalir melalui rekening Bank Mandiri milik PT STMA sebesar Rp 58,85 miliar. Selebihnya, Rp 40 miliar, ditransfer dari Hong Kong masuk ke rekening Axa Mandiri. Dari jumlah tersebut, Rp 30 miliar diinvestasikan

dalam polis asuransi di Axa Mandiri atas nama Nur Alam dan sisanya, Rp 10 miliar, ditransfer ke rekening Nur Alam di bank yang sama

Jaksa KPK mengonfirmasi aliran dana Rp 58,85 miliar itu kepada Roby. Menurut Azis, ditemukan transaksi besar melalui rekening milik PT STMA yang dikelola adik Roby, yakni Maulana

Namun, Roby mengaku baru mengetahui adanya transaksi yang begitu besar melalui rekening perusahaannya setelah Nur Alam disidik KPK. Saat diperiksa KPK, Maulana juga baru menunjukkan rekening koran perusahaan yang memuat sejumlah transaksi sebesar Rp 58,85 miliar.

Besarnya transaksi melalui rekening PT STMA itu, menurut Roby, tak pernah diketahui adik-

nya. Maulana. Sebab, rekening itu dikelola Sutomo, pegawai Bank Mandiri di Kendari, Sultra Sementara Maulana, atas perintah Sutomo, hanya bertugas menandatangani fonnulir penarikan dan penyetoran.

Dari bukti transaksi, Azis menyebutkan bahwa uang Rp 58,85 miliar itu ditransfer kembali ke tiga rekening perusahaan yang diduga milik Nur Alam.

Sementara itu, Syahrizal mengungkap aliran dana sebesar Rp 40 miliar dari Hong Kong. Menurut dia, pada 2012, Alam menemuinya dan menyampaikan keinginannya untuk menginvestasikan dana di asuransi Axa Mandiri. Untuk membuat polis asuransi, Syahrizal mengatakan, Alam mentransfer uang Rp 40 miliar dari Hong Kong ke rekening Axa Mandiri.

(MDN)





Original Post

PT Murakabi Pakai Kantor Novanto

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-2-6

PT Murakabi Pakai Kantor Novanto

Selain dijabat keponakannya sendiri, PT Murakabi Sejahtera, salah satu peserta lelang KTP elektronik, juga berkantor di unit perkantoran milik Novanto. Pengadilan terus mengungkap hubungan Novanto In anto.

JAKARTA, KOMPAS - PT Murakabi Sejahtera, salah satu konsorsium peserta lelang pengadaan kartu tanda penduduk elektronik 2011-2012, disebutkan berkantor di unit perkantoran milik mantan Ketua DPR Setya Novanto. Ruangan kantor itu menempati unit A di lantai 27 Menara Imperium, Jakarta Selatan.

Pada persidangan sebelumnya diungkap, Direktur PT Murakabi Sejahtera dijabat Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, keponakan Novanto. Dalam dakwaan, Irvanto juga diduga sebagai pihak yang menerima sejumlah uang korupsi pengadaan KTP elektronik sebesar 3,5 juta dollar AS untuk Novanto.

Status kepemilikan kantor yang ditempati PT Murakabi Sejahtera itu diungkap dalam sidang lanjutan korupsi KTP elek-

tronik, dengan terdakwa Novanto, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (5/2). Hal itu antara lain disampaikan Building Manager Menara Imperium Rabin Iman Setejo dan Direktur PT Inti Anugerah Kapitalindo Hairiansyah yang dihadirkan sebagai saksi.

Menurut Rabin, unit kantor itu dimiliki Novanto mulai 1999 hingga 2014. Namun, sejak bertugas sebagai building manager di Menara Imperium pada 2007, Rabin tidak pernah melihat kesibukan sehari-hari di unit kantor itu.

Rabin juga mengatakan, dia tidak menemukan papan perusahaan di unit kantor itu, baik PT Murakabi Sejahtera maupun PT Mondialindo Graha Perdana, perusahaan milik anak dan istri Novanto. "Tagihan listrik di unit kantor itu juga tak terlampau

besar, bahkan tidak maksimal," ujarnya.

Setelah dijual kepada PT Inti Anugerah Kapitalindo pada 2014, tambah Rabin, unit kantor tersebut menjadi lebih aktif digunakan untuk kegiatan bekerja

Kehadiran Novanto

Adapun Direktur PT Inti Anugerah Kapitalindo Hairiansyah mengaku membeli unit kantor itu langsung dari Novanto seharga Rp 5 miliar. Saat menandatangani akta jual beli, dia bertemu Novanto. "Saat tanda tangan akta jual beli. Novanto hadir," ucapnya.

Hairiansyah menambahkan, dia membeli unit kantor milik Novanto untuk memperluas area kantor miliknya di lantai yang sama, yakni lantai 27 Menara Imperium. Sebelumnya, Hairiansyah juga memiliki tiga ruang

kantor di lantai tersebut, yakni unit B, C, dan D.

Karena melihat unit A milik Novanto kurang aktif digunakan, Hairiansyah tertarik membelinya Kepada majelis hakim yang diketuai Yanto, Hairiansyah mengatakan melihat unit kantor milik Novanto itu hanya ramai saat pemenangan Partai Golkar di Pemilu 2009.

Sementara selama 2010, saat

berlangsung lelang pengadaan

KTP elektronik, PT Murakabi Se-

jahtera menjadi salah satu peserta lelang. Sesuai data lelang, perusahaan itu didaftarkan berkantor di Menara Imperium dengan menempati unit A di lantai 27 yang menjadi milik Novanto. Dalam sidang sebelumnya, dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong, diungkap pula pemegang saham mayoritas PT Murakabi Sejahtera adalah PT Mondialindo Graha Perdana Komisaris perusahaan itu, berdasarkan persidangan sebe-

lumnya dengan terdakwa Andi, disebutkan juga dijabat oleh istri Novanto, Deisty. Adapun direktur perusahaan dijabat anak Novanto, Reza Herwindo.

Menanggapi keterangan para saksi, Novanto mengaku unit kantor di Menara Imperium dijual sejak 2009 kepada Heru Taher dan Deniarto. Padahal, keduanya adalah pengusaha yang juga bergabung di PT Mondialindo Graha Perdana

"Setelah saya jual ke Heru dan

Deniarto, kepemilikan unit itu belum balik nama (hingga unit kantor itu dijual lagi kepada Hairiansyah)," ujar Novanto.

Oleh karena itu, kata Novanto, saat unit kantor itu dijual pada 2014 kepada Hairiansyah, uang hasil penjualannya menjadi milik Heru dan Deniarto.

Saat dikonfrontasi oleh Yanto, Hairiansyah tetap mengatakan, ketika penandatanganan akta jual beli, dia hanya bertemu dengan Novanto dan Deisty.

(MDN)





Original Post

Korupsi di Desa Meningkat

Media Cetak Kompas Halaman 4
2018-2-6

Korupsi di Desa Meningkat

JAKARTA, KOMPAS - Kasus tindak pidana korupsi di desa meningkat sekitar dua kali lipat per tahun pada kurun waktu 2015 hingga 2017. Dana desa yang pada 2017 bernilai Rp 60 triliun juga rawan diselewengkan untuk kepentingan agenda politik.

Hal itu patut diawasi ketat, terutama dalam menghadapi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak 2018 serta pemilu legislatif dan presiden serentak 2019. Pengawasan dana desa itu membutuhkan sikap proaktif masyarakat

Berdasarkan hasil studi Indonesia Corruption Watch GCW), korupsi dana desa meningkat dari 17 kasus pada 2015 menjadi 41 kasus (2016) dan 96 kasus (2017). Dari total 154 kasus korupsi itu, ada 127 kasus yang melibatkan anggaran desa. Obyek anggaran desa itu, antara lain, meliputi alokasi dana desa, dana desa, dan kas desa.

Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto, di Jakarta, Senin (5/2), mengatakan, pemerintah memang telah berupaya mencegah penyalahgunaan dana desa. Namun, hal itu belum cukup.

"Masyarakat harus tetap mengawasi mekanisme pencairan anggaran itu karena ada lubang-lubang yang berpotensi digunakan untuk kepentingan politik," ujar Sunaryanto.

Kasus-kasus korupsi itu melibatkan 112 kepala desa, 32 perangkat desa, dan 3 anggota keluarga kepala desa. Jumlah kerugian negara pada 2015-2017 akibat kasus itu diperhitungkan mencapai Rp 47 miliar.

Kasus di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, merupakan salah

satu contoh kasus korupsi dana desa yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada 2 Agustus 2017, KPK menangkap Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan Sutjipto Utomo saat menyerahkan suap senilai Rp 250 juta kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan Rudy Indra di rumah dinas Kajari Pamekasan.

Setelah itu, penyidik KPK menangkap Bupati Pamekasan Achmad Syafii Yasin dan Kepala Desa Dasok Agus Mulyadi sebagai tersangka suap kepada penegak hukum atas penyelewengan dana desa senilai Rp 100 juta (Kompas, 3/8/2017).

Pengawasan

Peranan masyarakat dalam mengawasi perencanaan dan penggunaan dana desa sangat penting. Para aparat desa pun perlu lebih transparan dalam mengelola dana desa untuk menghindari terjadinya penyelewengan yang memiliki konsekuensi hukum terhadap mereka.

Peneliti ICW, Almas Ghaliya Putri Sjafrina, menambahkan, masyarakat berhak mendapat informasi dan terlibat dalam perencanaan hingga implementasi dana desa. Hal itu dijamin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014tentang Desa. "Pengawasan yang melibatkan

masyarakat juga diperlukan untuk memperkuat kesadaran dan komitmen pemerintah desa yang transparan dan akuntabel," kata Almas.

Dana desa mulai diberikan pada 2015 dan sejak saat itu mulai ada kekhawatiran berpotensi menjadi sumber korupsi baru di daerah karena kurangnya kapasitas penyelenggara pemerintahan desa dan minimnya pengawasan. Saat pertama kali direalisasikan untuk 74.910 desa, pemerintah pusat mentransfer dana desa Rp 20,8 triliun tahun

2015 dan secara bertahap meningkat menjadi Rp 46,8 triliun (2016) dan Rp 60 triliun (2017).

Persoalan manusia

Secara terpisah, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nata Irawan mengatakan, penyalahgunaan dana desa sebagian besar terkait dengan persoalan sumber daya manusia. Oleh karena itu, program peningkatan kapasitas perangkat desa terus dilaksanakan sejak 2015. Dari target 220.000 perangkat desa, pemerintah sudah melatih 150.000 orang.

Materi yang diajarkan mengenai tata kelola desa yang meliputi manajemen pemerintahan desa, pembuatan peraturan desa, pengeluaran keuangan desa, dan perencanaan pembangunan desa.

"Melalui program itu, diharapkan kualitas SDM lebih baik dan mereka Iebih paham bagaimana menggunakan dana desa sesuai aturan," kata Nata.

(DD07)





Original Post

Korupsi Gerus Hak Rakyat

Media Cetak Kompas Halaman 4
2018-2-6

Korupsi Gerus Hak Rakyat

Dana kapitasi BPJS Kesehatan yang dipungut dari 34 puskesmas di Jombang, Jawa Timur, bervariasi mulai Rp 500.000 hingga Rp 34 juta. Posisi kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian membuat ASN akan melakukan apa saja demi mempertahankan jabatannya.

JAKARTA, KOMPAS - Korupsi dana kapitasi pusat kesehatan masyarakat dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menunjukkan wajah korupsi yang tidak manusiawi. Bupati Jombang Nyono Sunarti Wihan-doko mengorupsi hak dasar rakyat dengan memungut dana kapitasi yang diduga untuk kepentingan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah Jombang, 27 Juni mendatang.

Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat, Nyono melalui pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Jombang Inna Sites-ryowati memotong dana kapitasi dari BPJS Kesehatan untuk 34 pusat kesehatan, masyarakat di Jombang pada kurun Juni hingga Desember 2017. Pungutan itu bervariasi mulai Rp 500.000 hingga Rp 34 juta dengan total uang yang dipungut mencapai Rp 434 juta.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi

Daerah Robert Endi Jaweng, di Jakarta, Senin (5/2), mengatakan, korupsi di Jombang berbeda dengan di daerah lain, yang umumnya mengambil untung dari komisi proyek oleh swasta.

"Korupsi di Jombang ini menampakkan wajah kejamnya yang sempurna dan tidak manusiawi dari korupsi karena modus korupsi di Jombang ini nyata-nyata mengambil hak dasar rakyat Uang jaminan kesehatan yang menjadi jalan bagi akses kesehatan publik dipotong atau dikutip demi kepentingan bupati untuk berkuasa kembali. Di sinilah kasus Jombang harus menjadi perhatian dari Kementerian Dalam Negeri tentang kejahatan luar biasa korupsi," tutur Endi menjelaskan.

Kemendagri didorong untuk melakukan evaluasi dan audit seluruh pemerintahan daerah. Tingginya biaya kontestasi akibat praksis politik uang rentan membuat petahana menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan

ongkos politiknya.

Berkait hal ini, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi mengatakan, umumnya korupsi di daerah dipicu oleh buruknya sistem merit atau penempatan orang dalam jajaran birokrasi. Posisi kepala daerah, yang diraih melalui proses politik, sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK) membuat aparatur sipil negara akan melakukan apa saja, termasuk memotong anggaran, untuk menyetorkan upeti demi mempertahankan jabatannya.

KASN juga membuat penelitian mengenai potensi kerugian negara apabila jual-beli jabatan ini dibiarkan. Rata-rata ada Rp 46 triliun uang yang berputar di dalam jual-beli jabatan ini. Namun, potensi kerugian negara akibat praktik itu nilainya tiga kali lipat atau sekitar Rp 138 triliun per tahun.

"Aparatur sipil negara yang telah menyetorkan uang untuk kepala daerah sudah tentu tidak

mau rugi atau kehilangan uang. Dia pasti akan mengambil untung dari anggaran dinasnya untuk menutupi uang yang telah dia berikan kepada kepala daerah," tutur Sofian.

Secara terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai kepala daerah sudah memahami area rawan korupsi. Penangkapan Bupati Jombang dan pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi atau suap dinilai sebagai bukan kesalahan sistem pemerintahan atau penganggaran di daerah.

"Sistemnya sudah betul. Mereka (kepala daerah) sudah paham semua mengenai area rawan korupsi, mulai dari masalah perencanaan anggaran, jual-beli jabatan. Bolak-balik Presiden, Menko, dan saya berbicara soal ini. Kalau sampai terjadi, masa yang disalahkan sistemnya. Kan, tidak," kata Tjahjo seusai rapat di kantor Kementerian Koordina-

tor Politik, Hukum, dan Keamanan.

Saat ini, Mendagri juga menetapkan Wakil Bupati Jombang Mundjidah Wahab sebagai pelaksana tugas Bupati Jombang menggantikan Nyono.

Penggeledahan

Sementara di Jombang, Senin (5/2), penyidik KPK terus mengumpulkan barang bukti terkait dengan kasus Nyono. Sepuluh penyidik KPK menggeledah ruang kerja Bupati Jombang, ruang kerja Kepala Dinas Kesehatan Jombang, rumah dinas Bupati Jombang, serta kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Jombang.

Penggeledahan itu didampingi Wakil Bupati Jombang Mundjidah Wahab, Sekretaris Daerah Jombang Ita Triwibawati, dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Jombang Agus Purnomo. Sejumlah polisi mengawal proses penggeledahan.

(REK/MHD/ODY)





Original Post

Memanggil Para Peniup Peluit

Media Cetak Kompas Halaman 7
2018-2-6

Memanggil Para Peniup Peluit

Pertengahan Desember lalu tak kurang dari sembilan media massa dan lima kelompok masyarakat sipil (civil society organization/CSG) mengumumkan pendirian suatu situs bernama indoleaks.id (https//in-doleaks.id). Situs ini memberikan kesempatan kepada para informan publik untuk memberikan data atau dokumen yang terkait dengan kepentingan publik agar diinvestigasi lebih jauh oleh media yang termasuk dalam jaringan tersebut

Nama Indoleaks ini pasti akan mengingatkan kita akan sekelompok aktivis level dunia yang dipimpin oleh Julian Assange bernama Wikileaks. Wikileaks lewat caranya sendiri-ada yang setuju dan tidak setuju dengan cara mereka-memublikasikan laporan-laporan rahasia dalam level internasional, yang dilakukan dengan cara menyadap jaringan komunikasi antara Washington dan kantor-kantor perwakilan mereka di beberapa negara di dunia. Sejumlah publikasi Wikileaks telah menghebohkan dunia dan membongkar kemunafikan sejumlah negara besar.

Istilah yang umum dilabelkan kepada mereka yang memberikan informasi rahasia terkait dengan kepentingan publik ini adalah whistleblower (peniup peluit). Para peniup peluit ini adalah mereka yang bekerja baik itu lembaga pemerintahan ataupun lembaga swasta, dan mereka merasa terpanggil untuk menyampaikan informasi secara anonim kepada media agar pelanggaran ataupun manipulasi yang dilakukan lembaga pemerintah ataupun lembaga swasta tadi jadi terekspos ke publik yang lebih luas. Lebih penting lagi akibat informasi yang dibocorkan itu, maka kita akan melihat publikasi kasus ini akan menghentikan manipulasi ataupun pelanggaran yang dilakukan tersebut

Para peniup peluit di Indonesia

.Kita di Indonesia punya sejumlah contoh para peniup peluit dari masa ke masa. Ketika koran Indonesia fla"o membongkar kasus korupsi di perusahaan Pertamina pada akhir tahun 1960 hingga tahun 1970-an, Mochtar Lubis sebagai pemimpin redak-

sinya mendapatkan pasokan informasi dari seseorang dari dalam perusahaan tersebut

Oleh karena itu, ketika direktur Pertamina kala itu mengancam untuk memidanakan Mochtar Lubis, si wartawan granit ini tak pernah takut karena ia memiliki sejumlah bukti kuat dan toh tak pernah ada peradilan yang diajukan oleh Pertamina tadi.

Di masa Orde Baru lainnya, banyak kasus investigasi diangkat ke permukaan atas jasa baik para penyedia informasi anonim tersebut dan mereka membuat dirinya terancam risiko besar jika ketahuan mereka memberikan informasi tersebut kepada media Kasus korupsi di Mahkamah Agung yang dibongkar oleh majalah Forum Keadilan dan berbagai kasus lainnya adalah contoh dari dampak yang dihasilkan oleh para peniup peluit tadi.

Di masa setelah Orde Barli kita pun menemukan banyak contoh peran dari para peniup peluit yang telah membongkar manipulasi tersebut. Kasus manipulasi pajak yang dilakukan oleh PT Asian Agri dibongkar oleh majalah Tempo setelah mendapat masukan dari mantan akuntan perusahaan itu. Kasus ini bisa semakin panjang dideretkan.

Para peniup peluit di AS

Di luar negeri, kita pun bisa menyebut sejumlah kasus penting. Kita pasti ingat kasus fenomenal dari sumber yang diidentifikasi sebagai "Deep Threat" dalam skandal Watergate tahun 1970-an. Belakangan akhirnya- setelah 30 tahun tersembunyi- identitas Deep Throat pun terkuak dan dia adalah Mark Felt Deputi Direktur CIA yang memasok konfirmasi kepada Bob Woodward, satu dari duo wartawan Washington Post yang membongkar skandal Watergate. Belum lama ini kisah hidup Mark Felt pun diangkat ke layar kaca

Boleh dikatakan, dalam setiap kasus besar tentang ketertutupan yang terungkap di Amerika pasti melibatkan sejumlah orang yang bertindak sebagai peniup peluit-nya Dalam kasus Pentagon Papers, misalnya, ada seorang analis bernama Daniel Ellsberg yang kemudian membocorkan sejumlah dokumen keterlibatan Amerika di Vietnam itu kepada koran ./ven (

York Times. Kasus ini pun fenomenal dalam sejarah politik dan sejarah pers di Amerika

Majalah Time edisi akhir tahun 2002 (30 Desember-6 Januari 2003) menampilkan reportase yang sangat menarik terhadap tiga sosok wanita yang menjadi Whistleblower of the year. Tiga perempuan ini adalah para pribadi yang memiliki kedudukan yang cukup tinggi di perusahaan atau institusi pemerintah di Amerika. Mereka itu adalah Sherron Watkins (Enron), Cynthia Cooper (WorldCom), dan Coleen Rowley (FBI).

Berkat kesaksian tiga wanita ini, maka kasus-kasus memalukan dalam sejarah bisnis dan pemerintahan di Amerika terkuak ke permukaan. Baik Enron maupun WorldCom menggunakan praktik akuntansi yang membuat banyak pemegang saham rugi dan akhirnya Amerika dilanda keguncangan karena perusahaan sebesar Enron dan ribuan karyawan serta pensiunannya ikut menanggung kerugian perusahaan gara-gara perilaku petinggi perusahaan yang tak bertanggung jawab. FBI dituding karena ia memperlakukan seorang tersangka kasus peledakan bom 11 September 2001 dengan sangat tidak manusiawi.

Ketiga wanita ini adalah orang-orang profesional yang justru tak tahan melihat perilaku institusinya yang ia anggap menyimpang dari praktik etis seharusnya, atau dalam istilah Gla-zer Glazer, mereka ini adalah para ethical resister (mereka yang berkukuh memegang landasan etis). Tanpa mereka buka suara kepada publik, mungkin praktik yang buruk ini tak pernah muncul ke permukaan. Ternyata hasilnya dahsyat Dengan laporan ketiga orang ini, publik pun menjadi mempertanyakan kredibilitas ketiga institusi. Bahkan, dalam kasus Enron dan WorldCom, saham mereka berjatuhan di pasar.

Atau kita mungkin ingat juga dengan film The Insider yang menggambarkan bagaimana seorang staf ahli dari perusahaan rokok di Amerika mengemukakan pandangannya bahwa perusahaan rokok di Amerika telah berbohong ketika mereka mengatakan bahwa rokok itu ti-

dak membahayakan bagi para pemakainya Untunglah seorang produser televisi CBS berhasil merekam kesaksiannya dan me-nayangkannya kepada publik walau ia harus menghadapi banyak tantangan sebelumnya.

Menurut Myron Peretz Glazer dan Penina Midgla Glazer (dalam buku berjudul The Whistleblo-wers Exposing Corruption in Government and Industry, 1989) istilah whistleblower ini sebenarnya cukup baru dalam kosakata di Amerika. Baru ditemukan awal dekade 1970-an, terkait dengan peristiwa yang melibatkan seorang anggota polisi bernama Frank Serpico, yang membongkar korupsi dan praktik suap di kalangan pejabat kepolisian New York. Kemudian sosok Serpico ini menjadi legenda yang selanjutnya menginspirasikan muncul film berjudul Serpico (1973) yang dibintangi oleh Al Pacino.

Menunggu partisipasi

Dengan disediakannya platform ini, kita berharap mereka yang profesional dan secara etis terusik atas manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di mana pun (dalam organisasi pemerintahan ataupun swasta) akan tampil dan memanfaatkan platform ini. Kepentingan publik (bonum commune) adalah keutamaan yang hendak dikedepankan dan mereka yang berani tampil ini dijamin anoni-mitasnya dan setiap laporan yang diberikan lewat platform ini pun tetap melewati proses jurnalistik standar, pemeriksaan akurasi, check and recheck, dan keberimbangan berita.

Bagaimanapun kasus korupsi di Indonesia belum menunjukkan tren menurun, bahkan sebaliknya semakin banyak pejabat ataupun pengusaha yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena ulahnya Indonesia membutuhkan lebih banyak orang baik untuk tidak tinggal diam dan membiarkan manipulasi dan penyalahgunaan ini berlangsung terus dan merusak Indonesia. Sudah saatnya orang-orang baik berkontribusi baik bagi perbaikan Indonesia, salah satunya dengan menggunakan platform terbuka macam Indoleaks ini.

J

Ignatius Haryanto





Original Post

Novanto Kantongi Nama Pihak Terlibat

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-2-6

Novanto Kantongi Nama Pihak Terlibat

DIAN FATH RISALAH. ARIF SATRIO NUGROHO

Sidang praperadilan mantan pengacara Novanto ditunda.

JAKARTA - Terdakwa kasus korupsi proyek pengadaan KTP-el Setya Novanto sedang menyiapkan nama-nama pihak yang terlibat kasus megaproyek tersebut. Hal ini sebagai salah satu syarat justice collaborator (JC) yang diajukan Novanto.

Pernyataan ini disampaikan kuasa hukum Novanto, Finnan Wijaya. "Untuk JC kita tunggu saja. Beliau (SN) sedang mempersiapkan," kata Firman di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/2).

Selama persidangannya, Novanto selalu membawa buku catatan yang diduga berisi daftar nama pihak yang terlibat dalam kasus korupsi KTP-el. Firman mengibaratkan buku yang dibawa Novanto tersebut adalah blacks box (kotak hitam).

"Saya rasa buku yang digunakan itu saya menyebutnya kalau pesawat itu jatuh itu pasti blacks box harus dicari. Beliau mengambil buku yang berwarna hitam. Ya saya tidak tahu kenapa pilihannya itu. Tapi di dalam kamus hukum ada yang namanya blacks law dictionary bisa saja ini kamus, yang beliau ingin sebutkan di kasus KTP-el," kata Firman.

"Saya rasa kita tunggu. Karena posisi JC ini kan penting dalam instrumen penuntasan kasus ini. Berikan kesempatan pak Novanto dan kuasa hukum bekerja," ujarnya.

Sebelumnya, Novanto mengajukan JC pada Januari lalu. JC adalah status untuk terdakwa yang ingin bekerja sama dengan KPK dalam mengungkap kasus korupsi yang melibat-kannya. Langkah ini diambil Novanto agar tampak fakta siapa yang berpengaruh sebenarnya pada proses penganggaran proyek yang menggelontorkan dana hingga Rp 5,9 triliun itu.

KPK menegaskan akan melihat konsistensi Novanto selama dipersi-dangan. Sikap kooperatif tersebut menjadi syarat utama dikabulkan tidaknya JC.

"Karena, jika masih berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatan tentu saja itu akan menjadi faktor tidak dikabulkannya," kata Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah.

Sementara itu, sidang praperadilan yang diajukan tim tersangka kasus penghalangan penyidikan 06s- truction of justice Fredrich Yunadi melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditunda. KPK tidak menghadiri sidang yang seharusnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (5/2). Sidang pun ditunda hingga pekan depan.

Majelis hakim yang dipimpin Ratmoho mengatakan, sidang ditunda karena termohon hanya dihadiri utusan. "Dari pemohon diwakili kuasa hukum, sementara termohon hanya utusan dari KPK," kata hakim di ruang sidang, Senin (5/2).

Perwakilan KPK membawa sebuah surat yang menyatakan ketidakhadiran KPK. Ratmoho mengatakan, surat itu tak bisa diterima hakim melainkan diterima di bagian umum pengadilan.

Ratmoho pun menyimpulkan

termohon tak hadir. Untuk itu dia menunda sidang hingga sepekan ke depan. "Seperti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, kami akan memangil satu kali lagi termohon pada Senin 12 Februari 2018, dimohon hadir kembali di persidangan," kata dia.

Febri Diansyah mengatakan, KPK menghormati panggilan dari PN Jaksel. Namun, ada beberapa hal yang masih perlu dilalukan terkait praperadilan ini sehingga diajukan penundaan.

"Apapun keputusan hakim tentu juga kami hormati. Jadi, mari dihadapi saja. Proses ini kan berjalan paralel. Tim di KPK yang menghadapi praperadilan juga berbeda dengan tim perkara pokok. Bahkan lokasi pengadilannya pun berbeda. Satu di PN Jaksel dan satu di PN Jakpus," terang Febri.

Menurut Febri, Fredrich tidak perlu khawatir bertemu KPK di persidangan perkara pokok yang akan digelar pada Kamis (8/2). "Kalau memang yakin dengan bukti yang dimiliki, hadapi saja di perkara pokok karena hal ini sifatnya jauh lebih substansial," ujarnya.

Kuasa hukum Fredrich Yunadi, Sapriyanto Reva, menyebut KPK sengaja mengulur waktu sidang praperadilan kliennya. Apalagi, sidang perkara menghalangi penyidikan yang menjerat Fredrich rencananya digelar pada Kamis (8/2) depan di Pengadilan Tipikor.

"Ini sudah didesain untuk menunda. Praperadilan ini bermain cepat supaya bisa selesai sebelum sidang pokok perkara. Ini pelanggaran hukum acara pidana," kata Sapriyanto di PN Jakarta Selatan, Senin (5/2).

Sapriyanto menyayangkan keputusan Ratmoho. Seharusnya surat keterangan KPK diserahkan ke bagian administrasi agar bisa diserahkan langsung ke hakim.

"Nah, itu Aran bisa didudukan di persidangan artinya sederajat dengan kami. Tapi, ya karena kewenangan hakim ya sudah," kata dia.

Kendati demikian, Sapriyanto optimistis sidang praperadilan kliennya masih bisa digelar, meskipun PN Tipikor Jakarta sudah menjadwalkan sidang dakwaan tersangka kasus obstruction of justice itu dibacakan pada Kamis (8/2). "Praperadilan jalan saja terus. Dari mana bisa dikatakan gugur, wong sidangnya belum dimulai kok. Masih ada waktu beberapa hari lagi, siapa tahu hakim ngebut kan, dua hari selesai," ujar dia.

Diketahui, PN Jaksel mengagen-dakansidang praperadilan Fredrich pada Senin (5/2). Sementara, Pengadilan Tipikor Jakarta telah menetapkan sidang pembacaan dakwaan Fredrich pada Kamis (8/2).

"Berkas Fredrich sudah diterima. Pengadilan menetapkan sidang tanggal 8 Februari 2018," ujar Kepala Humas Pengadilan Tipikor Jakarta Ibnu Basuki Widodo saat dikonfirmasi, Ahad (4/2). Persidangan akan dipimpin Zaifuddin Zuhri. Sementara anggota majelis, yakni Sigit Herman Binaji, Mahfuddin, Duta Bas-kara, dan Titi Sansiwi.

Terpisah, Novanto tak mau berkomentar terkait sidang dakwaan mantan kuasa hukumnya itu. Novanto justru mengingatkan Fredrich taat pada hukum. "Menurut saya sekarang ikuti aja masalah hukum yang ada," kata dia

ed nashih nashrullah/ DIAN FATH RISALAH/ARIF SATRIO NUGROHO





Original Post

Saat Novanto Berpesan Jangan Korupsi

Media Cetak Republika Halaman 3
2018-2-6

Saat Novanto Berpesan Jangan Korupsi

DIAN FATH RISALAH, DESSY SUCIATISAPUTRI

JAKARTA - Mantan ketua umum Partai Golkar Setya Novanto angkat bicara terkait penetapan Bupati Jombang Nyono Sunarti Wihandoko sebagai tersangka penerima suap. Menurut terdakwa kasus korupsi proyek KTP elektronik itu, Nyono harus segera mengundurkan diri dari jabatannya baik sebagai bupati, ketua DPD Partai Golkar Jatim, serta pencalonannya sebagai calon bupati Jombang dalam pilkada serentak.

"Menurut saya, sebaiknya mengundurkan diri, kasih kesempatan yang lain. Tapi, itu semua orang KPU yang memperhatikan," kata Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta. Senin (5/2).

Novanto menambahkan, saat ia masih menjadi ketum Partai Golkar selalu mengingatkan dan mengimbau kepada para kadernya untuk tidak menerima suap dan gratifikasi menjelang pilkada serentak. "Sudah selalu saya sampaikan sejak saya jadi ketum dan imbauan dari Presiden Jokowi juga jelang pilkada itu betul-betul tidak boleh gunakan dana dari pihak instansi, harus betul-betul dari uangnya sendiri. Makanya kita harus hati-hati. Dari dulu sudah kita sampaikan," ujar Novanto.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan, partainya akan menindak tegas Ketua DPD Golkar Jawa Timur. "Kalau itu kan Golkar sudah punya kebijakan bahwa setiap kader yang mendapatkan persoalan tentu kita prihatin.

Kedua, tentu kita akan ambil tindakan tegas," ujar Airlangga di Kompleks Istana Presiden, Jakarta.Senin.

Tindakan tegas yang dimaksud yakni dengan mencari pelaksana tugas (pit) pengganti Nyono. "Nanti kita plt-kan," kata dia.

Ia pun mengimbau kepada seluruh kader partainya, terutama yang menjabat sebagai pejabat publik, untuk menghindari tindakan yang melawan hukum. Sebaiknya, kata dia, pejabat publik justru meningkatkan tata kelola pemerintahan.

Menurut Airlangga, kasus yang menjerat Nyono tak akan mengganggu konsolidasi Golkar di Jawa Timur. Ia pun menegaskan, konsolidasi partai sudah dipersiapkan secara matang.

ed muhammad hafil/ DIAN FATH RISALAH.DESSY SUCIATISAPUTRI





Original Post

Pilkada Belum Hasilkan Pemimpin Berkualitas

Media Cetak Republika Halaman 3
2018-2-6

Pilkada Belum Hasilkan Pemimpin Berkualitas

PENGGELEDAHAN Penyidik KPK mengeledah ruang kerja Bupati Jombang Nyono Suhadi, Senin (5/2). Setelah penetapan Bupati Jombang Nyono Suhadi Wihandoko dan Pit Kadis Kesehatan menjadi tersangka, KPK melakukan penggeledahan ruang kerja, rumah dinas bupati, kantor dinas kesehatan, serta dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jombang.

DIAN FATH RISALAH, DIANERIKANUGRAHENY

KPK menggeledah sejumlah kantor di Pemkab Jombang.

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pelaksanaan pilkada belum mampu menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas. Ia mengingatkan perlunya pemerintahan daerah yang kuat agar bisa membangun daerah dengan maksimal.

Tjahjo menyayangkan kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, akhir pekan lalu. Bupati berstatus pejawat tersebut diketahui kembali maju sebagai bakal calon kepala daerah dalam pilkada 2018. "Ini sebagai cermin bahwa hasil pilkada belum mampu menghasilkan semua pemimpin daerah yang memiliki kualitas leadership negarawan. Kalaupun ada, hanya beberapa," ujar Tjahjo, Senin (5/2).

Padahal, lanjut dia, pembangunan daerah membutuhkan kepemimpinan

yang kuat. Sebab, kepemimpinan yang kuat dapat memacu semua pihak untuk maksimal bekerja membangun daerahnya.

"Dalam rangka mempercepat konsolidasi demokrasi indonesia, maka kita perlu membangun sistem pemerintahan daerah yang kuat dan sistem

semacam itu akan mampu memaksa semua pihak yang terlibat dalam sistem pemerintahan mengeluarkan energi positifnya membangun daerah," ujar Tjahjo.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengatakan, pihaknya mengeluarkan surat pene-

tapan pelaksana tugas (pit) bupati Jombang pada Senin (5/2). Keputusan tersebut diambil setelah KPK menetapkan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko sebagai tersangka kasus suap perizinan dan pengurusan penempatan pejabat di Pemkab Jombang. "Hari ini (keputusan) soal pit

bupatinya dikeluarkan Pak Mendagri," ujar Sumarsono.

Dalam surat keputusan (SK) penetapan pit Bupati tersebut, Mendagri menunjuk Wakil Bupati Jombang Mundjidah Wahab. Sebelumnya, setelah diperiksa KPK pada Ahad (4/2), Nyono menyatakan akan mundur dari jabatan bupati.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan jumlah uang kutipan dari 34 puskesmas di Jombang dalam rentang Juni 2017 hingga Desember 2017. Dari dana yang terkumpul tersebut, sebagian disetorkan ke Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko.

"Dalam rentang Juni 2017 sampai Desember 2017 adalah Rp 500 ribu, Rp 1,5 juta, Rp 7,65 juta, Rp 14 juta, Rp 25 juta, hingga Rp 34 juta. Total Rp 434 juta yang sebagian diduga diberikan kepada Bupati," ungkap Febri saat dikonfirmasi, Senin. Febri menambahkan, jumlah tersebut bergantung pada jumlah dana kapitasi yang diterima masing-masing puskesmas.

KPK melakukan OTT terkait di Pemkab Jombang, Jawa Timur, pada Sabtu (3/2). KPK telah menetapkan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dan Pit Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Jombang Inna Selistyo-wati sebagai tersangka.

Nyono diduga kuat menerima uang suap sejumlah Rp 434 juta dari Inna. Suap tersebut diduga kuat agar Inna ditetapkan sebagai kepala dinas definitif. Uang suap yang diterima Nyono itu, yang berasal dari kutipan dana kapitasi BPJS, diduga bakal digunakan untuk kepentingannya maju kembali di Pilkada Jombang 2018.

Terkait pengembangan kasus ini, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di beberapa lokasi untuk kepentingan penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait perizinan dan pengurusan penempatan jabatan di Pemkab Jombang. "Penggeledahan dilakukan oleh tim-tim secara paralel. Dilakukan penggeledahan di empat lokasi, dimulai sejak pukul 11.00 WIB," kata Febri saat dikonfirmasi, Senin.

Febri melanjutkan, empat lokasi tersebut yaitu di ruang kerja Bupati di kantor Pemkab Jombang, ruang dinas Bupati, kantor Dinas Kesehatan dan kantor Dinas Perizinan dan Penanaman Modal. Sejauh ini, KPK mengamankan sejumlah dokumen terkait perizinan dan dokumen terkait dana kapitasi serta barang bukti elektronik.

ed muhammad hafil/ DIAN FATH RISALAH/DIANERIKANUGRAHENY





Original Post

Hakim Korea Selatan Tangguhkan Penahanan Bos Samsung

Media Cetak Koran Tempo Halaman 2
2018-2-6

Hakim Korea Selatan Tangguhkan Penahanan Bos Samsung

SEOUL - Pengadilan banding Korea Selatan membebaskan dan menangguhkan vonis 5 tahun penjara terhadap ahli waris Samsung, Lee Jae-yong. Pengadilan dalam putusannya kemarin mengurangi vonis pengadilan sebelumnya dan menyatakan bos perusahaan elektronik ini dihukum 2 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi yang melibatkan mantan presiden Park Geun-hye dan orang dekatnya, Choi Soon-sil. Namun pengadilan banding menangguhkan vonis 2 tahun 6 bulan penjara itu. Dengan begitu, Lee tidak lagi harus menjalani hukuman penjara.

Dilansir Reuters, salah seorang hakim yang menangguhkan hukuman Lee mengatakan Park menekan Lee untuk mensponsori olahraga berkuda putri Choi Soon-sil, teman dekat Park. Ketua majelis hakim Cheong Hyung-sik menyebut sifat keterlibatan Lee dalam dukungan Samsung untuk teman dekat Park adalah "kepatuhan pasif terhadap kekuatan politik". "Park yang justru mengancam pejabat Samsung Electronics," ucap hakim. "Terdakwa Lee memberikan sogokan, tahu itu penyuapan untuk mendukung olahraga, tapi tidak bisa menolaknya."

Jaksa belum berkomentar untuk menanggapi putusan banding tersebut. Sedangkan Lee In-jae, pengacara Lee, tetap akan mengajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung untuk membatalkan vonis tersebut.

Lee, ahli waris perusahaan terbesar di dunia, yang ditahan sejak Februari lalu, kemarin langsung keluar dari rumah tahanan.

REUTERS / BBC / SUKMA LOPPIES





Original Post

Gugatan Pasal ‘Obstruction of Justice’ Ganggu Hakim Konstitusi

Media Online Bisnis.com
2018-02-06

Ilustrasi - Sidang di pengadilan negeri. - Istimewa Kabar24.com, JAKARTA Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna sempat memberi catatan atas isi berkas gugatan norma obstruction of justice UU Tipikor.

Di satu sisi, pemohon perkara No. 8/PUU-XVI/2018 merasa terdiskriminasi dengan eksistensi Pasal 21 UU Tipikor tersebut. Namun, di sisi lain pemohon justru meminta agar para advokat diberikan prosedur khusus ketika diduga melakukan obstruction of justice. "Ini sebenarnya agak mengganggu saya. Mengganggu dalam tanda petik ya," kata Palguna ketika menyidangkan perkara tersebut, Senin (5/2/2018).

Palguna juga merasa permintaan atau petitum pemohon kepada MK bermuara pada penambahan norma. Padahal, MK merupakan lembaga negative legislator bukan positive legislatorsebagaimana halnya Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemohon perkara No. 8/PUU-XVI/2018 meminta MK untuk membatalkan Pasal 21 UU Tipikor sepanjang tidak dimaknai "dikecualikan untuk advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam dan luar sidang persidangan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan."

Hakim Konstitusi Aswanto juga merasa ada keganjilan penggunaan batu uji dalam permohonan perkara tersebut. Pemohon mendalilkan Pasal 21 UU Tipikor bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 yang menjamin perlakuan sama setiap warga negara di muka hukum.

"Intinya Saudara ingin ada perlakuan khusus tapi batu ujinya kok pasal yang meminta semua warga diperlakukan sama?" tanya Aswanto.

Victor Santoso Tandiasa, kuasa hukum pemohon perkara 8/PUU-XVI/2018, pun memberikan tanggapan atas pernyataan Majelis Hakim Konstitusi. Menurut dia, perlakuan khusus advokat bukan terhadap seluruh warga negara melainkan atas sesama penegak hukum.

"Kalau terhadap advokat bisa kena obstruction of justice, apakah polisi, jaksa, dan hakim bisa terkena juga?" ujarnya.

Meski demikian, Victor mengakui dirinya mengalami kesulitan saat menyusun konstruksi petitum. Dia berjanji akan memperbaiki berkas permohonan tersebut dalam waktu paling lama 14 hari.

Victor menggugat keberadaan Pasal 21 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang mengatur obstruction of justice. Selain dia, gugatan serupa juga dilayangkan oleh advokat Khaeruddin dengan No. 8/PUU-XVI/2018.

Obstruction of justice sebagaimana termaktub dalam UU Tipikor adalah tindakan yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan persidangan kasus tindak pidana korupsi.

Pemohon perkara No. 7/PUU-XVI/2018 dan No. 8/PUU-XVI/2018 sama-sama menginginkan agar penyidik meminta pertimbangan dewan kehormatan profesi advokat sebelum memeriksa advokat yang diduga merintangi proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi.

http://kabar24.bisnis.com/read/20180206/16/734907/gugatan-pasal-obstruction-of-justice-ganggu-hakim-konstitusi



Original Post

Jalur Khusus, Ganjil-Genap, Lalu...

Media Cetak Koran Tempo Halaman 28
2018-2-6

Jalur Khusus, Ganjil-Genap, Lalu...

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah mengkaji pelbagai opsi kebijakan untuk mengantisipasi kemacetan dan peningkatan kecelakaan setelah sepeda motor diperbolehkan kembali melintas di jalan protokol. Pemerintah DKI dan kepolisian mengkaji opsi-opsi itu setelah Mahkamah Agung membatalkan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan M.H. Thamrin.

Salah satu opsi yang pernah dikaji adalah sistem ganjil-genap nomor polisi untuk membatasi sepeda motor yang melintas di jalan protokol. Opsi lainnya adalah pemasangan pembatas jalan (separator) untuk memisahkan antara jalur khusus sepeda motor dan jalur untuk kendaraan lainnya. Di samping itu, muncul wacana memberlakukan sistem jalan berbayar elektronik alias electronic road pricing (ERP) untuk sepeda motor. Semula, sistem ERP hanya dirancang untuk kendaraan roda empat ke atas.

Akhirnya, pemerintah DKI dan kepolisian memutuskan pemberlakuan jalur khusus sepeda motor yang ditandai marka berwarna kuning. Ada enam titik jalan yang diberi cat berwarna kuning tanda khusus sepeda motor. Di Jalan Medan Merdeka Barat terdapat tiga titik dan di Jalan M.H. Thamrin tiga titik.

Pemberlakuan jalur khusus sepeda motor sebenarnya juga belum final. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Halim Pagarra, mengatakan aturan jalur khusus sepeda motor juga masih terbuka untuk dievaluasi. Jika aturan itu tak efektif, pemerintah DKI dan kepolisian ada kemungkinan menerapkan sistem ganjil-genap nomor sepeda motor yang bisa melintas di jalan protokol. "Kalau tidak efektif, kami sempat usulkan ganjil-genap, ujar Halim.

INGE KLARA SAFITRI





Original Post

Banyak Pengendara Melanggar Jalur Sepeda Motor

Media Cetak Koran Tempo Halaman 28
2018-2-6

Banyak Pengendara Melanggar Jalur Sepeda Motor

Dalam dua jam polisi menilang 132 pengendara.

JAKARTA - Aturan penggunaan jalur khusus bagi sepeda motor di Jalan M.H. Thamrin hingga Jalan Merdeka Barat mulai berlaku kemarin. Sekitar 60 polisi lalu Un tas diturunkan untuk mengawasi sepeda motor yang keluar dari jalur yang ditandai marka kuning itu.

Hasilnya, dalam dua jam. polisi menjatuhkan sanksi tilang (bukti pelanggaran) kepada 132 pengemudi sepeda motor. "Mulai pukul 07.00-09.00 WIB, 132 pengendara sepeda motor

ditilang karena tidak mematuhi marka jalan." kata Kepala Tim Cakra Police Response Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Made, saat ditemui di perempatan Sarinah, kemarin.

Aturan jalur khusus sepeda motor ini merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Peraturan Gubernur tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan Protokol. Polisi menjerat pelanggar jalur khusus sepeda motor dengan Pasal 287 dan 106 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ancaman hukumannya adalah maksimal 2 bulan kurungan atau denda paling banyak Rp 500 ribu.

Menurut Made, pada hari pertama, tidak semua pelanggar dikenai tilang. Petugas hanya menegur pengendara sepeda motor yang kembali ke jalur khusus ketika mereka diingatkan. "Kalau langsung balik, itu ada kompensasi dari kami," katanya.

Pengendara sepeda motor yang ditilang umumnya mengaku tak sengaja melanggar. Aru, misalnya, mengaku belum tahu aturan jalur khusus sepeda motor di jalan protokol itu. "Kalau sudah tahu, pasti saya patuh," ujar wanita paruh baya itu.

Aru juga merasa kesal dikenai sanksi tilang. Menurut dia, seharusnya polisi mengarahkan lebih

dulu sepeda motor sejak di ujung jalan."Seharusnya diarahkan dulu. Sosialisasi dululah biar masyarakat tahu," ucapnya.

Namun keluhan Aru langsung dibantah petugas yang menilang dia. "Tadi kan sudah saya arahkan dari jauh, tapi masih nekat."

Mulyadi, pengemudi Go-Jek, mengatakan satu jalur sepeda motor terlalu sempit bila harus berbagi dengan kendaraan lain, seperti bus dan mobil pribadi. "Kalau mereka berhenti, kami juga jadi berhenti," kata dia.

Tempo kemarin mencoba menelusuri kedua jalan yang menghubungkan Jalan Sudirman dengan Harmoni itu sekitar pukul 11.45. Melaju dari arah Bundaran Hotel Indonesia. Tempo tidak menemui hambatan seperti yang

dikeluhkan Mulyadi.

Laju sepeda motor baru tersendat di Jalan Merdeka Barat, tepatnya di depan Kementerian Pariwisata. Di sana, sejumlah pengendara sepeda motor berhenti menunggu antrean mobil yang hendak masuk gedung.

Dari arah berlawanan, masih di Jalan Merdeka Barat, laju sepeda motor juga tersendat karena bus tingkat Transjakarta berhenti menurunkan penumpang di halte. Karena itu, sejumlah pengendara

sepeda motor keluar jalur khusus untuk menyalip bus yang berhenti.

Kepala Bidang Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Budiyanto, menyayangkan masih banyaknya pengendara sepeda motor yang melanggar marka jalan. Padahal, kata dia. sosialisasi aturan ini sudah berlangsung satu pekan sebelumnya, sejak 29 Januari hingga 4 Februari 2017.

AJI NUGROHO / Inge Klara Safitri





Original Post

Diguncang Krisis Politik, Pemerintah Maladewa Umumkan Keadaan Darurat

Media Online okezonecom
2018-02-06

MALE - Pemerintah Maladewa mengumumkan keadaan darurat selama 15 hari di tengah krisis politik yang melanda negara pulau itu. Status keadaan darurat itu akan memberikan pasukan keamanan kekuasaan lebih besar untuk menangkap tersangka yang diduga dapat menganggu keamanan.


Diwartakan BBC, Selasa (6/2/2018), Pemerintah telah menangguhkan parlemen dan memerintahkan militer untuk tidak mempedulikan langkah apapun yang diambil oleh Mahkamah Agung untuk memakzulkan Presiden Abdulla Yameen. Krisis politik di Maladewa terjadi setelah Mahkamah Agung membatalkan dakwaan terorisme yang dijatuhkan atas mantan Presiden Mohamed Nasheed.Mahkamah Agung juga memutuskan pengadilan terhadap mantan Presiden Mohamed Nasheed inkonstitusional.Selain itu Pengadilan telah memerintahkan pembebasan sembilan orang anggota parlemen Maladewa yang ditahan. Mereka adalah bagian dari 12 politisi yang membelot dari partai berkuasa yang dipimpin Yameen tahun lalu dan membuat pihak oposisi kembali memiliki posisi mayoritas di parlemen.  Beberapa hari setelah keputusan itu, pasukan Maladewa mengepung dan menutup gedung parlemen di Ibu Kota Male.

Pihak oposisi Partai Demokratik Rakyat Maladewa (MDP) menuduh Presiden Abdulla Yameen berusaha untuk mempertahankan posisi mayoritasnya di parlemen. Pemimpin MDP, Nasheed menyebut tindakan Pemerintah Maladewa itu sama dengan sebuah kudeta dan menuntut Presiden Yameen untuk mengundurkan diri.

(dka)

http://index.okezone.com/read/2018/02/05/18/1855198/diguncang-krisis-politik-pemerintah-maladewa-umumkan-keadaan-darurat



Original Post

Kasus korupsi tanah kuburan, Polda terbitkan Sprindik baru untuk Wabup OKU

Media Online merdeka.com
2018-02-06

Setelah sempat kalah di praperadilan tahun lalu, Polda Sumsel akhirnya kembali menyelidiki kasuskorupsi lahan kuburan yang diduga melibatkan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Johan Anuar. Bahkan, surat perintah penyidikan (Sprindik) baru telah diterbitkan untuk mengungkap kasus itu.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel Kombes Pol Zulkarnain mengungkapkan, Sprindik tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena Johan merupakan pejabat publik. Sehingga pemeriksaan terhadapnya harus dengan izin Kemendagri.

"Sprindik baru sudah diusulkan dan sudah disetujui Mendagri. Kita akan selidiki dari awal lagi kasus ini, saksi-saksi akan kita periksa, sebelum dia (Johan Anuar)," ungkap Zulkarnain, Senin (5/1).

Sementara itu, Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara mengatakan, meski sebelumnya Polda Sumsel kalah di praperadilan atas penetapan tersangka atas Johan Anuar, pihaknya tetap bisa menerbitkan Sprindik baru sesuai undang-undang dan menetapkan kembali mantan Ketua DPRD OKU tersebut sebagai tersangka dengan melengkapi barang bukti yang sebelumnya kurang.

"Tidak menutup kemungkinan Johan Anuar kembali jadi tersangka lagi. Kami akan menunjukkan bukti-bukti baru yang kuat untuk itu," kata dia.

Saat dikonfirmasi, Wakil Bupati OKU Johan Anuar mengakui tidak masalah dengan keputusan penyidik dan siap untuk kembali menjalani pemeriksaan. "Saya akan ikuti proses hukum dan saya siap jika kembali dipanggil Polda Sumsel untuk diperiksa," ujar Johan.

Diketahui, kasus korupsi pengadaan lahan kuburan di OKU tahun anggaran 2012 dari APBD sebesar Rp 6,1 miliar. Setelah diaudit BPK, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 3,49 miliar.

Dari hasil audit BPK tersebut, dugaan korupsi dalam pengadaan lahan kuburan yang dilakukan oleh Hidirman sang pemilik tanah, mantan Kepala Dinas Sosial OKU Najamudin, mantan Asisten I Setda OKU Ahmad Junaidi, dan mantan Sekda OKU Umirtom. Keempatnya telah menjadi terpidana seusai divonis oleh hakim Pengadilan Negeri Tipikor Kelas I Palembang.

Sedangkan Johan Anuar memenangkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Baturaja usai menggugat Polda Sumsel. Johan Anuar ditetapkan sebagai tersangka usai hasil gelar perkara di Mabes Polri pada 9 September 2016. [cob]

http://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-korupsi-tanah-kuburan-polda-terbitkan-sprindik-baru-untuk-wabup-oku.html



Original Post

Polisi Maladewa menangkap mantan presiden

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-02-06

Male (ANTARA News) - Polisi Maladewa menangkap mantan presiden Maumoon Abdul Gayoom, Senin waktu setempat, kata juru bicara kepresidenan Abdul Aleem kepada Reuters.

Langkah ini ditempuh hanya beberapa jam setelah Presiden Abdulla Yameen mengumumkan keadaan darurat selama 15 hari.

Perlawanan presiden ini menandai meluasnya sengkete hukum presiden dengan mahkamah agung di negara kepulauan itu.

Gayoom, yang merupakan adik tiri Yameen dan telah memerintah negeri ini selama 30 tahun sampai 2008, ditangkap di kediamannya, bersama dengan seorang menantunya.

Yameen menolak mematuhi perintah Mahkamah Agung untuk membebaskan para pemimpin oposisi, termasuk putra Gayoom,Farish, yang adalah wakil rakyat yang beroposisi.

Baca juga: Maladewa bergolak, Presiden Abdulla Yameen umumkan keadaan daruratPewarta: -Editor: Jafar M SidikCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/683439/polisi-maladewa-menangkap-mantan-presiden



Original Post

Maladewa bergolak, Presiden Abdulla Yameen umumkan keadaan darurat

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-02-06

Jakarta (ANTARA News)- Presiden Maladewa Abdulla Yameen mengumumkan keadaan darurat selama 15 hari, Senin waktu setempat, sehingga memperdalam krisis politik di negara yang pemimpinnya harus berhadapan dengan mahkamah agungnya sendiri.

Biasa dikenal sebagai surga untuk pasangan bulan madu, Maladewa bergolak dalam beberapa tahun belakangan setelah sang presiden memenjarakan siapa pun lawan-lawan politiknya sejak berkuasa pada 2013.

Sengketa antara Yameen dan mahkamah agung mulai terjadi pekan lalu ketika presiden menolak perintah pengadilan untuk membebaskan sembilan pembangkang politik dan mengembalikan kursi 12 legislator yang dipecat oleh partai pimpinan Yameen.

Mahkamah agung mengeluarkan kejutan Kamis pekan lalu dengan memberi oposisi kursi mayoritas dalam legislatif total beranggotakan 85 orang sehingga mereka bisa memakzulkan presiden.

Langkah mahkamah ini juga meratakan jalan mantan presiden Mohamed Nasheed yang berada di pengasingan dan presiden pertama yang terpilih secara demokratis namun dibatalkan karena diduga terlibat terorisme pada 2015, untuk kembali ke Maladewa guna menjadi presiden tahun ini.

Namun pemerintah Yameen menolak mematuhi keputusan mahkamah agung itu dengan memerintahkan tentara dan polisi untuk menolak setiap langkah mahkamah dalam menangkap atau memakzulkan Yameen.

Krisis politik makin parah setelah pembantu Yameen, Azima Shukoor, mengumumkan keadaan darurat di televisi.

"Alasan deklarasi ini adalah bahwa keputusan Mahkamah Agung telah menghalang-halangi fungi pemerintahan," kata Azima seperti dikutip AFP.

Pewarta: -Editor: Jafar M SidikCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/683438/maladewa-bergolak-presiden-abdulla-yameen-umumkan-keadaan-darurat



Original Post

Polisi Maladewa Menangkap Mantan Presiden

Media Online rri.co.id
2018-02-06

KBRN, Male: Polisi Maladewa menangkap mantan presiden Maumoon Abdul Gayoom, Senin waktu setempat, kata juru bicara kepresidenan Abdul Aleem kepada Reuters.

Langkah ini ditempuh hanya beberapa jam setelah Presiden Abdulla Yameen mengumumkan keadaan darurat selama 15 hari.

Perlawanan presiden ini menandai meluasnya sengkete hukum presiden dengan mahkamah agung di negara kepulauan itu.

Gayoom, yang merupakan adik tiri Yameen dan telah memerintah negeri ini selama 30 tahun sampai 2008, ditangkap di kediamannya, bersama dengan seorang menantunya.

Yameen menolak mematuhi perintah Mahkamah Agung untuk membebaskan para pemimpin oposisi, termasuk putra Gayoom,Farish, yang adalah wakil rakyat yang beroposisi. (Ant/ARN)

http://rri.co.id/post/berita/487447/olahraga/polisi_maladewa_menangkap_mantan_presiden.html



Original Post

Polisi Mulai Tindak Motor di Thamrin

Media Cetak Republika Halaman 13
2018-2-6

Polisi Mulai Tindak Motor di Thamrin

JAKARTA - Direktur Lalu Lintas (Dirlantas] Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra menyebutkan, polisi mulai menindak pengemudi sepeda motor yang tidak patuh saat melintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin 15/2). "Belum dievaluasi Iberapa motor

yang ditilang), kita seharian ini ada tiga waktu penindakan," ujar Halim saat dihubungi, Senin.

Halim belum bisa memberitahukan kepastian jumlah motor yang telah ditilang karena masih harus direkapitulasi. Menurut dia, kriteria motor yang ditilang yaitu yang melewati garis pembatas di Jalan Thamrin. Petugas Ditlantas Polda Metro Jaya sudah sejak Senin 129/11 melakukan sosialisasi terkait kebijakan marka jalan bagi

motor di Jalan MH Thamrin.

Kepolisian telah resmi memasang marka jalan bagi kendaraan roda dua di beberapa titik Jalan MH Thamrin. Marka tersebut dibuat pascaputusan Mahkamah Agung Nomor 57.P/HUM/2017 tentang pembatalan pasal yang ada dalam Pergub Nomor 195 Tahun 20 U, Pasal 1 ayat 1 dan 2 juncto Pasal 3 ayat 1 dan 2 Pergub Nomor 141 Tahun 2015tentang pelarangan sepeda motor.

Rahma sulistya ed erik purnama putra





Original Post

PENGUMUMAN SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT No. 6S4/Pdt.G/2017/PN.JKT.BRT

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-2-6

PENGUMUMAN SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT No. 6S4/Pdt.G/2017/PN.JKT.BRT

PENGUMUMAN

iklan





Original Post

Bupati Batubara Didakwa Terima Suap Rp 8 Miliar

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-2-6

Bupati Batubara Didakwa Terima Suap Rp 8 Miliar

BUPATI Batubara OK Arya Zulkarnain mulai diadili di Pengadilan Tipikor Medan, Sumatera Utara. Arya didakwa menerima suap Rp 8 miliar dari kontraktor yang akan mengerjakan proyek infrastruktur.

Suap diterima lewat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Batubara, Helman Herdady dan Sujendi Tarsono alias Ayen, pemilik showroom mobil di Medan.

Jaksa KPK Ariawan Agus-titiartono dalam dakwaannya membeberkan. Bupati Batubara menerima suap Rp 8 miliar kurun 2016-2017. Uang berasal dari Maringan Situmorang, Mangapul Butar-butar, Sucipto, Parlindungan Hutagalung dan Syaiful Azhar. "Uang tersebut diberikan sebagai syarat memenangkan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Batubara," Aryawan membacakan dakwaan.

Helman juga menerima uang dari kontraktor proyek infrastruktur. "Terdakwa II (Helman) menerima uang sebesar Rp 80 juta dari Syaiful Azhar," sebut Ariawan.

Perbuatan para terdakwa dianggap melanggar Pasal 12 huruf a Undang Undang 31 Tahun 1999 tentang Tipikor yang diubah dengan UU 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Usai mendengarkan dakwaan. OK Arya dan Helman diberi kesempatan berkonsul-

tasi dengan penasihat hukum mereka. Keduanya kemudian memutuskan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan jaksa.

Ketua majelis hakim Wahyu Prasetyo Wibowo memutuskan sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara.

Dalam sidang dua kontraktor pemberi suap. Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar, terungkap Helman membagi-bagikan proyek kepada kontraktor yang bersedia memberikan fee 10 persen dari nilai proyek.

Fee untuk Bupati harus diserahkan sebelum tender digelar. Saksi Mangapul Butar Butar mengungkapkan pernah memberikan fee Rp 1,7 miliar untuk mendapatkan proyek bernilai Rp 17 miliar.

Mangapul menyebutkan Helman mengistilahkan proyek-proyek yang akan dibagi-bagikan kepada kontraktor itu sebagai "kue".

"Sebelum pemberian uang itu, saya dan teman-teman kontraktor lainnya dikumpulkan dulu oleh Pak Kadis Helman Herdady di Hotel Grand Kanaya. Di situ kami membahas uang yang mau diberikan untuk Pak Bupati OK Arya sebesar 10 persen, dari nilai proyek yang mau kami kerjakan. Pak Helman langsung menegaskan, ini "kueuntuk si A, si B, si C dan seterusnya. Jangan lupa uang kue-nya sebesar 10 persen, katanya kepada kami," ungkap Mangapul.

byu





Original Post

Beli Rumah Di Jakarta Rp 1,7 Miliar, Pinjam Nama Staf Protokoler

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-2-6

Beli Rumah Di Jakarta Rp 1,7 Miliar, Pinjam Nama Staf Protokoler

Perkara Korupsi Gubernur Sultra

GUBERNUR Sulawesi Tenggara Nur Alam pernah membeli rumah di Bambu Apus, Jakarta Timur seharga Rp 1.7 miliar. Pembelian aset itu diurus Ridho lnsana, staf protokoler Kantor Perwakilan Provinsi Sultra di Jakarta.

Hal itu terungkap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kemarin. Pihak PT Premier Qualitas Indonesia (PQI), developer perumaha itu dihadirkan sebagai saksi sidang korupsi Nur Alam.

Sales Marketing PQI, Dora Parapat mengungkapkan pernah menangani pembelian rumah untuk Nur Alam pada 2010 lalu. "Ketemunya dengan asistennya. Pak Ridho," sebut Dora.

Ridho mengaku hendak membeli rumah untuk bosnya. Setelah menerima brosur rumah. Ridho pergi. Dua minggu kemudian, Dora janjian bertemu Ridho lagi. "Saya telepon, dia bilang bosnya mau. Ada sekitar 2 minggu datang lagi," tutur Dora.

Ketika bertemu, mereka membicarakan mengenai cara pembayaran rumah di kompleks Premier Estate Blok I Nomor 9, Bambu Apus, Jakarta Timur, yang akan dibeli. Ridho memilih akan melunasi pembayaran rumah secara bertahap. Dicicil selama enam bulan.

Dora lalu menyerahkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli

(PPJB) rumah kepada Ridho. "PPJB dibawa Ridho karena bosnya jauh," sebutnya.

Ridho mengembalikan PPJB setelah ditandatangani Nur Alam. "Siapa yang tanda tangani PPJB itu. Atas nama Nur Alam?" tanya jaksa.

"Iya," jawab Dora, la juga menyebutkan Ridho menyerahkan KTP atas nama Nur Alam untuk keperluan PPJB itu.

Direktur Legal PT PQI Yeni Wirama Palau mengungkapkan, pembayaran rumah Nur Alam lunas pada Februari 2011.

"Pembayaran pertama itu booking fee Rp 10 juta, kita terima 14 Juni 2010. Pembayaran pertama Rp 100 juta kita terima 14 Juni juga. Pembayaran berikutnya, jadwal tanggal 17 Juli 2010, pembayaran kami terima tangga) 12 Juli 2010 Rp 2783 juta. Berikutnya kami terima Rp 500 juta pada 22 Oktober 2010. Berikutnya Rp 614 juta di 29 November 2010. Terakhir Rp 2783 juta kami terima 18 Februari 2011," ujar Yeni.

Yeni mengungkapkan pembayaran cicilan pembelian rumah dilakukan secara tunai maupun transfer via bank.

"Yang tanggal 12 Juli 2010 setoran tunai, kemudian yang Rp 500 juta itu transfer dari Ridho lnsana. Yang Rp 614 juta tanggal 29 November 2010 transfer atas nama Ridho lnsana, yang Februari nggak kebawa Pak," ungkap Yeni.

byu





Original Post

Eks Kajari Wamena Dicokok Setelah Buron Empat Tahun

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-2-6

Eks Kajari Wamena Dicokok Setelah Buron Empat Tahun

Kasus Korupsi Anggaran Penyidikan

Bekas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Wamena, I Putu Suarjana ditangkap setelah buron empat tahun. Terpidana kasus korupsi anggaran penyelidikan itu dicokok di tempat persembunyiannya di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).

JAKSA Agung Muda Intelijen Kejaksan Agung Yan Maringka membenarkan penangkapan itu. Saat ini, Suarjana tengah menjalani pemeriksaan.

"Diperiksa terkait pelariannya selama buron empat tahun," katanya.

Menurut Yan, pemeriksaan itu mengungkap pihak-pihak yang diduga membantu Suarjana selama buron. "Para pihak yang diduga ikut membantu menyembunyikan terpidana maupun memberikan fasilitas kepada yang bersangkutan selama buron sedang digali oleh penyidik. Pastinya, nanti akan diberikan sanksi tegas," kata bekas Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi

Selatan itu.

Suarjana diketahui pernah menjadi Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Neeri Sumbawa.

Setelah diperiksa. Suarjana akan dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan untuk mulai menjalani masa hukumannya.

Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat, Sucipto mengatakan penangkapan terhadap Suarjana dilakukan tim dari Kejaksaan Agung. "Kami hanya membantu proses penangkapan. Penanganannya oleh Kejagung. Ini terkait tindak pidana korupsi," ujarnya.

Penyidikan perkara korupsi

Suarjana dilakukan Kejagung berdasarkan laporan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua saat itu, Maruli Hutagalung.

Suarjana dan Finnan Rahman, bendahara Kejari Wamena diduga melakukan korupsi anggaran operasional tahun 2012 dan 2013.

Maruli mengungkapkan, modus kedua tersangka menambah jumlah kasus korupsi yang ditangani Kejari Wamena, sehingga dana operasionalnya pun meningkat.

Dana operasional Kejari Wamena pada 2012 mencapai Rp3,5 miliar. Sedangkan tahun 2013, senilai Rp 3,9 miliar. "Anggaran yang dikorupsi itu diduga digunakan oleh keduanya untuk kepentingan pribadi," ujar Maruli.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian akibat pengeluaran anggaran kegiatan penyelidikan dan penyidikan fiktif itu mencapai Rp 3,1 miliar.

Suarjana dan Firman dijerat

dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengadilan memvonis Suarjana bersalah melakukan korupsi. Perkaranya bergulir hingga kasasi. Mahkamah Agung (MA) tetap menyatakan Suarjana bersalah dan menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara, denda Rp I miliar subsider 8 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 800 juta subsider satu taTiuh penjara.

Putusan perkara Suarjana telah berkekuatan hukum tetap. Namun ketika hendak dieksekusi, bekas Kajari Biak itu menghilang. Empat tahun kemudian keberadaa Suarjana baru terendus.!

gpg





Original Post

PENGUMUMAN RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT Nomor . 563 / Pdt.G / 2017 / PN Jkt / pst

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 5
2018-2-6

PENGUMUMAN RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT Nomor . 563 / Pdt.G / 2017 / PN Jkt / pst

PENGUMUMAN

iklan





Original Post

Tersangka Masih Bisa Nyalon, Demokrasi Macam Apa Ini Ya

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 8
2018-2-6

Tersangka Masih Bisa Nyalon, Demokrasi Macam Apa Ini Ya

Kasus Bupati Jombang

Bupati Jombang Nyono Sunarti Wihandoko masih bisa ikut pilkada tahun ini, meski terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi. Nyono tetap bisa maju karena baru berstatus tersangka, bukan terpidana.

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menjelaskan, kepesertaan Nyono di Pilkada 2018 tetap berlanjut. Status sebagai peserta pilkada tetap melekat kendati Nyono ditetapkan tersangka dugaan tindak pidana dugaan suap perizinan pengurusan jabatan di Pemerintahan Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

"Status pendaftarannya tetap terdaftar," kata Arief, kemarin.

Menilik aturan pilkada, jelas Arief, seseorang ditetapkan tersangka masih bisa mendaftar sebagai peserta pemilu sepanjang belum menjadi terpidana. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil

Walikota.

Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 menyebutkan, tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh putusan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak dalam penjara.

"Jadi status kepesertaannya (Nyano Suhadi) tetap sebagai calon," ujar Komisioner KPU, Ilham Saputra, kemarin.

Diketahui, Bupati Jombang Nyono Sunarti ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu (4/1) dalam sebuah

OTT. Nyono diduga menerima suap dari Pit Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Inna Silestyanti sebesar Rp 25,55 juta dan pecahan dolar sebesar US 9300. Uang suap ditujukan untuk memuluskan Inna menjadi kepala dinas definitif.

KPK menetapkan Nyono sebagai tersangka. Nyono dis-angkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Nyono adalah salah satu bakal calon Bupati incumbent Jombang.

Di Pilkada 2018, Nyono nyalon lagi berpasangan dengan Subaidi Muchtar. Keduanya diusung gabungan PAN, PKB. PKS,Golkar,dan Partai Nasdem. Pasangan Nyono-Subaidi akan bertarung dengan pasangan Syafi in-Choirul Anam yang diusung PDIP dan Partai Hanura.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, OTT terhadap Nyono tidak secara otomatis menggugurkan pencalonannya. "Itukan harus ada ketetapan hukum tetap dulu. Dan sepanjang memang tidak ditarik partainya ya masih memenuhi syarat." ujar Ratna Dewi kepada Rakyat Merdeka.

Meski demikian, kata Dewi, Bawaslu akan terus mengamati perkembangan kasus Nyono. Termasuk memantau upaya pra peradilannya. "Kita lihat dulu nanti keputusan hukumnya seperti apa." tukasnya.

Ditanya bagaimana jika partai pengusung mengganti Nyono di pilkada, Dewi mengatakan, Bawaslu dan KPU akan meminta nama yang diusulkan.Termasuk meminta partai menyelesaikan hal-hal diperlukan untuk memenuhi persyaratan calon baru. "Penarikan atau pergantian harus, dari partai .pengusung, sesuai dengan aturan pilkada," tandasnya.

Peta Bisa Berubah

Pengamat pemilu dari Kode Inisiatif Veri Junaidi menilai, kasus Nyono Suhadi berpotensi mengubah peta politik di bursa Pilkada Jombang 2018. Pasalnya, image pasangan incumbent Nyono-Subaidi bisa rusak pasca OTT. Apalagi, jika partai-partai pengusung tidak mencari penggantinya secara tepat dan cepat.

"Memang sebelum ada putusan hukum, dia tidak bisa digugurkan. Tapi, image di masyarakat Jombang pasti berubah," ujarnya kepada Rakyat Merdeka.

Partai pengusung, lanjut dia, harusnya segera mencari pengganti Nyono yang lebih berkualitas dan bersih sehingga bisa memulihkan citra wakilnya Subadi Muchtar di mata masyarakat. Strategi ini diyakini lebih beretika dan elegan ketimbang ngotot usung Nyalon Su harli.

"Harusnya diganti saja ini. untuk membiarkan dia (nyono) menjalani proses hukum dengan baik," tandasnya.

edy/ssl





Original Post

Golkar Tertarik Rekrut Fahri

Media Cetak Media Indonesia Halaman 4
2018-2-6

Golkar Tertarik Rekrut Fahri

KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto angkat bicara terkait dengan wacana Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang ingin ditarik menjadi anggota partai berlambang beringin itu. Airlangga mengatakan Golkar merupakan partai terbuka dan siap menerima siapa pun yang dinilai kompeten.

"Tanya sama dia (Fahri) dulu. Partai Golkar kan partai terbuka, siapa juga boleh (masuk)," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Fahri sudah lebih dari setahun tidak memiliki partai setelah dipecat PKS. Di Senayan, Fahri merupakan salah satu politikus yang kerap mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo.

Terkait dengan itu. Airlangga menegaskan siapa pun yang ingin menjadi kader Golkar harus mendukung pemerintahan Jokowi-JK

dan pencalonan Jokowi sebagai capres di Pemilu 2019. "Nah, munas kan sudah mendukung Jokowi," cetusnya.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto juga mendorong agar Golkar merekrut Fahri Hamzah. Sosok Fahri dianggap tepat menjadi bagian dari Golkar. Novanto menilai Fahri merupakan orang yang ia hormati. Fahri juga dinilai memiliki karakter yang sangat setia dan cerdas.

"Sekarang tergantung pendekatan-pendekatan kepada Fahri karena dia selalu memikirkan kepentingan bangsa. Itu sosok Fahri Hamzah," kata Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, kemarin.

Menurut Novanto, jika masih duduk sebagai orang nomor satu di Golkar, ia akan berembuk dengan ketua DPP Golkar lainnya soal

Fahri Hamzah. Bahkan, ia berani memprioritaskan Fahri untuk bergabung dengan Golkar.

Ia menilai mantan rekan kerjanya di DPR itu merupakan orang yang mudah diajak bicara soal rakyat, negara, dan berkomitmen tinggi. Namun, keputusan Golkar untuk merekrut Fahri kini bergantung pada Airlangga Hartarto.

Fahri berpotensi tak bisa ikut dalam Pemilu Anggota Legislatif 2019 setelah berkonflik dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Fahri mengakui beberapa partai telah mengajaknya bergabung, antara lain Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, NasDem, PAN, PPP, dan Hanura.

"Kita senang sekali kalau Fahri bisa gabung di Golkar. Itu juga kalau Fahri mau pindah," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadz-ily.

(Deo/P-2)





Original Post

Sekelompok Advokat Gugat UU Tipikor ke Mahkamah Konstitusi

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-2-6

Sekelompok Advokat Gugat UU Tipikor ke Mahkamah Konstitusi

BERKACA pada penahanan pengacara Frederich Yunadi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejumlah advokat mengajukan uji materiel Pasal 21 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), kemarin.

Perkara tersebut terbagi menjadi dua permohonan, yakni Perkara Nomor 7/PUU-XVI/2018 yang dimohonkan Khaeruddin dan Barisan Advokat Bersatu yang merupakan pemohon nomor 8/PUU-XVI/2018. Sidang pendahuluan yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK dipimpin hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna didampingi hakim konstitusi Suhar-toyo dan Aswanto.

Para pemohon menilai Pasal 21 UU Tipikor yang digunakan KPK dalam menetapkan Frederich Yunadi sebagai tersangka menghalangi proses

penyidikan berpotensi menghalangi hak konstitusionalnya.

Dalam permohonan Nomor 7/PUU-XVI/2018 tersebut, Khaeruddin menegaskan UU Tipikor tersebut tidak memiliki tolok ukur dan multitafsir. Tidak ada keseragaman pemaknaan yang jelas lagi pasti terkait dengan tolok ukur seorang advokat dalam melakukan pembelaan kepada klien, khususnya terhadap proses penyidikan yang sedang berjalan.

"Dengan ketiadaan tolok ukur yang jelas, menyebabkan advokat dalam membela kliennya sewaktu-waktu dapat dianggap dan diduga melakukan perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung sehingga pasal a quo merupakan norma yang tidak memiliki kepastian hukum dan bertentangan dengan UUD 1945," jelas

Khaeruddin.

Khaeruddin menambahkan advokat memiliki hak imunitas tersebut yang juga diatur dalam Pasal 11 UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Meski demikian, dengan adanya hak tersebut tidak serta-merta berarti advokat kebal hukum.

Sementara itu, Para pemohon perkara nomor 8/PUU-XV1/2018 melalui Victor Santoso Tandiasa menyampaikan Pasal 21 UU Tipikor dan Pasal 221 ayat (1) angka 2 KUHP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 29D ayat (1) dan (2), sena Pasal 28G UUD 1945.

"Apabila dalam menjalankan tugas profesinya seorang advokat ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan polisi/jaksa, advokat tidak dapat lagi menjalankan tugas dalam membela kliennya."

(*/P-4)





Original Post

Terdakwa

Media Cetak Kompas Halaman 22
2018-2-6

Terdakwa

Bupati (nonaktiO Batu Bara OK Arya Zulkarnain (kanan) serta mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Batu Bara Helman Herdady (kiri) mendengarkan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, Senin (5/2). Dalam sidang itu, jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa OK Arya menerima suap Rp 8,05 miliar dari pemenang lelang pembangunan jembatan dan jalan.

KOMPAS/NIKSON SINAGA





Original Post

KPK Tak Perlu Tunda Usut Korupsi Kepala Daerah

Media Online inilah.com
2018-02-06

INILAHCOM, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai sikap KPK yang tak mau menunda proses hukum terhadap calon/kepala daerah sudah tepat.

Margarito menjelaskan, lembaga penegak hukum seperti KPK memang tidak punya aturan menunda penyelidikan hingga penyidikan terhadap siapapun dan dari unsur manapun.

"KPK tidak perlu menunggu karena memang tidak ada aturan yang mengaturnya, sehingga tidak beralasannya juga bila KPK menunggu," katanya kepada INILAHCOM, Senin (5/2/2018).

Justru Margarito menyarankan KPK mempercepat proses hukum yang diduga melibatkan calon/kepala daerah. Penundaan pemeriksaan terhadap kepala daerah yang di duga melakukan tindak pidana korupsi misalnya itu bukan perintah UU, melainkan kebijakan dari pimpinan kepolisian.
googletag.cmd.push(function() googletag.display(\'div-gpt-ad-1515134014047-0\') )


"Nah KPK sejauh yang saya tahu tidak memiliki kebijakan itu, sehingga tidak ada alasan bagi mereka menunda pemeriksaan kepala daerah yang diuga melakukan tindak pidana korupsi," ungkapnya.

Soal perlu tidaknya pertimbangan keamanan dan kondusifitas selama pelaksaan Pilkada serentak, Margarito menegaskan tugas itu sudah ada porsinya. Dan bukan tugas KPK.

"Saya tidak melihat faktor itu sebagai satu hal yang patut dipertimbangkan. Soal itu menurut saya bisa dikelola oleh aparat keamanan," tandasnya.ul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2435275/kpk-tak-perlu-tunda-usut-korupsi-kepala-daerah



Original Post

Wali Kota Kediri dan Mantan ladi Saksi

Media Cetak Jawa Pos Halaman 10
2018-2-6

Wali Kota Kediri dan Mantan ladi Saksi

SIDOARJO - Sikap mantan Wali Kota Kediri Samsul Ashar membuat geram majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di Sidoarjo kemarin (5/1). Samsul yang didatangkan sebagai saksi pada kasus dugaan korupsi proyek Jembatan Brawijaya itu tidak tegas. Dia banyak mengucap lupa atau tidak tahu.

Ada tiga saksi yang dihadirkan pada sidang lanjutan tersebut Selain Samsul, ada Wali Kota Kediri Abdullah Abubakar, dan anggota DPRD Kota Kediri Nuruddin Hasan. Samsul mendapatkan kesempatan pertama untuk memberikan keterangan.

Jaksa penuntut umum langsung mencerca pertanyaan kepadanya. Samsul lebih banyak menyatakan tidak tahu, tidak pernah, atau lupa. Termasuk saat jaksa mengonfirmasi apakah pernah meminjam uang

Rp 500 juta kepada Widianto. Samsul menyatakan tidak tahu.

Sikap itu langsung ditanggapi Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan. Menurut dia, aneh seseorang bisa lupa telah meminjam uang Rp 500 juta. "Itu nilai besar dan dilakukan beberapa kali," katanya

Raut Samsul mulai terlihat bingung. Wayan pun kembali menegaskan bahwa Samsul berada di bawah sumpah. Apa yang disampaikan akan dipertanggungjawabkan. "Jangan bohong," imbuhnya.

Selesai mendengar teguran hakim, anggota JPU Ashlah mengonfirmasi beberapa kegiatan transfer ke rekening bank milik Fajar. Nilai transfer antara Rp 50 juta hingga RP 250 juta.

Pemeriksaan terhadap Samsul berlangsung paling lama. Bahkan, jelang sidang selesai, hakim mem-

pertanyakan masalah lelang yang diadakan sebelum draf perubahan anggaran keuangan (PAK) digedok. Pertanyaan itu merunut pada keterangan yang disampaikan Nuruddin Hasan.

Lelaki yang menjabat pimpinan dewan pada 2010 tersebut mengaku PAK digedok Agustus, tapi lelang proyek dilaksanakan Juli. "Waktu itu Anda wali kota, harus tahu bahwa proses tersebut tidak benar," ucap Wayan.

Berbeda dengan Samsul, Wali Kota Kediri Abdullah Abubakar justru tidak banyak memberikan keterangan. Wayan sempat bertanya apakah tahu dengan kasus tersebut. Abdullah Abubakar menyatakan tidak. Begitu juga saat ditanya proses pengadaan dan pelaksanaan proyek. Abubakar menyatakan tidak tahu.

(riq/fiz/c22/dlq)





Original Post

Setnov Siapkan Buku Hitam

Media Cetak Jawa Pos Halaman 11
2018-2-6

Setnov Siapkan Buku Hitam

JAKARTA - Setya Novanto (Setnov) terus melakukan manuver dalam skandal korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Setelah berencana mengajukan diri sebagai/KSCice collaborator (JC), mantan ketua DPR itu kemarin (5/2) menunjukkan buku hitam yang diklaim berisi catatan penting aliranyee e-KTP untuk anggota DPR

Namun, ketika ditanya apa isi buku yang di bagian depannya tertulis "justice collaborator" dan "Nazaruddin" itu, Setnov justru tidak mau menjawab. Dia langsung menutup sampul buku tersebut sambil meninggalkan awak media. "Sudah, ya," kata suami Deisti Astriani Tagor itu di Pengadilan Tipikor Jakarta. Tentu saja gelagat Setnov tersebut membuat media penasaran.

Penasihat hukum (PH) Setnov, Firman Wijaya, mengatakan bahwa kliennya memang sedang menyiapkan strategi untuk membuka nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus e-KTP. Nah, buku hitam yang selalu dibawa Setnov itu bisa saja berisi cerita sebenarnya di balik kasus e-KTP. "Kita tunggu saja, ada waktunya, dan beliau (Setnov, Red) sudah mempersiapkan itu," ungkap Firman,

(tyo/cll/fat)





Original Post

UU TINDAK PIDANA KORUPSI

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-2-6

UU TINDAK PIDANA KORUPSI

Ketua majelis hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna didampingi hakim konstitusi Suhartoyo dan Aswanto menyimak keterangan pemohon saat sidang pengujian UU Tindak Pidana Korupsi di Gedung MK, Jakarta, kemarin. MK menggelar sidang pengujian UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi (pasal 21 dan pasal 221 ayat (1) angka 2).

Ml/BARY FATHAHILAH





Original Post

Kejaksaan Tangkap Buron Korupsi BPD

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-2-6

Kejaksaan Tangkap Buron Korupsi BPD

PETUALANGAN Alam Bahari untuk menghindari jerat hukum dengan berpindah-pindah lokasi persembunyian akhirnya terhenti. Terpidana kasus korupsi dana Bank Pembangunan Desa (BPD) Sulselbar yang masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 2009, itu tidak berkutik ketika tim intelijen Kejari Mamuju menciduknya.

Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Jan Samuel Mar-ingka mengatakan Alam ditangkap saat berada di Jalan Wahab Asasi Mamuju atau tepat di depan Masjid Raya Kota Mamuju, Sulawesi Barat, kemarin. Pengungkapan itu merupakan kerja keras tim jaksa selama satu pekan melakukan pengintaian.

"Iya, benar. Terpidana Alam yang masuk DPO sudah kita amankan. Sebelum ditahan, terpidana itu menjalani pemeriksaan oleh tim jaksa Seksi Pidana Khusus Kejari Mamuju," ujar Jan.

Menurut dia, Alam tersangkut kasus pidana korupsi pada BPD Sulselbar cabang Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara tahun 2006. Walhasil, pelanggaran yang dilakukan pun terbukti telah merugikan keuangan negara hingga Rp41 milliar.

Pengungkapan lokasi keberadaan Alam diakui Jan tidak lepas dari informasi yang disampaikan masyarakat. Apalagi selama ini terpidana tersebut juga dikabarkan sering

terlihat di wilayah Makassar, Mamuju, dan Pasang Kayu.

"Saat ditangkap terpidana itu coba mengelak dan berusaha menutupi wajahnya dengan helm. Namun, berdasarkan bukti yang ada, kami pun tetap mengamankannya," lanjut Jan.

Alam Bahari dinyatakan DPO sejak Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomor 156K/ Pidsus/2009-Tahun 2010. Amar putusan juga menguatkan putusan pengadilan agar terpidana menjalani kurungan selama 5 tahun, denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan, serta wajib membayar uang pengganti Rp550 juta.

Tercatat ada 20 orang yang dinyatakan terlibat praktik lancung tersebut, namun baru 6 orang saja yang sudah mendekam di balik jeruji besi. Kejaksaan pun mengimbau kepada para pelaku lain untuk segera menyerahkan diri.

Keberhasilan penangkapan buron kasus pidana itu merupakan buah kerja keras program Tabur 31.1 yang digagas Jan Samuel Ma-ringka. Program itu merupakan rekomendasi rapat kerja Kejaksaan Agung pada Desember 2017.

"Program Tabur 31.1 itu dilakukan untuk eksekusi pelaku tindak pidana, baik tersangka, terdakwa, maupun terpidana. Program itu bermakna, 31 Kejati di seluruh Indonesia harus menangkap minimal 1 buron," pungkas Jan.

(Gol/P-5)





Original Post

Praperadilan Ditunda, Fredrich akan Langsung Disidang di Tipikor

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-2-6

Praperadilan Ditunda, Fredrich akan Langsung Disidang di Tipikor

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pihaknya masih memerlukan waktu mempersiapkan diri untuk menghadapi sidang praperadilan Fredrich Yunadi. Oleh karena itu, sidang praperadilan tersangka kasus dugaan perbuatan merintangi penyidikan (.obstruction of justice) terkait dengan kasus KTP-E itu ditunda hingga 12 Februari 2018.

"Kita masih akan memanggil termohon (KPK) sekali lagi pada Senin, 12 Februari 2018, untuk hadir di persidangan," kata hakim tunggal praperadilan Rathmono dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin.

Kuasa hukum Fredrich Yunadi, Supriyanto Refa. menduga KPK sengaja tak menghadiri sidang agar praperadilan gugur dengan sendirinya. Pasalnya, sidang perdana pokok perkara Fredrich di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta digelar pada 8 Februari 2018. Jika sidang

pokok perkara dimulai, otomatis gugatan praperadilan Fredrich di PN Jakarta Selatan gugur.

"UU mengatakan ketika perkara pokok disidangkan, perkara praperadilan gugur. Dugaannya, mereka mencari ruang celah-celah agar persidangan ini gugur," tuding Supriyanto di PN Jaksel, kemarin.

Tuduhan ini langsung dibantah juru bicara KPK, Febri Diansyah. Ia meyakinkan tim hukum KPK berjalan secara paralel untuk menyelesaikan kedua persidangan tersebut. Febri pun menekankan tidak ada niat dari pihaknya untuk mengulur waktu.

"Memang ada beberapa hal yang masih perlu dilakukan terkait praperadilan ini sehingga diajukan penundaan," kata Febri di Gedung KPK, kemarin.

Ia menambahkan pihak Fredrich seharusnya tak perlu khawatir mengikuti sidang pokok perkara. Hal ini sekaligus menjawab tantangan tim pengacara Fredrich yang menantang

KPK untuk secara jantan datang ke PN Jaksel dan mengikuti proses praperadilan.

"Kalau memang yakin dengan bukti yang dimiliki, hadapi saja di perkara pokok karena hal ini sifatnya jauh lebih substansial," tandas Febri.

Sebelumnya, Fredrich ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatannya merintangi penyidikan [obstruction of justice) terkait pemeriksaan salah satu tersangka kasus KTP-E, Setya Novanto. Saat masih berstatus sebagai pengacara Novanto, Fredrich bersama dengan salah satu dokter di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo, diduga bersekongkol memalsukan rekam medis agar Novanto dirawat inap di rumah sakit tersebut demi menghindari pemeriksaan KPK.

Atas tuduhan ini, Fredrich mengajukan praperadilan. Namun, KPKjuga telah melimpahkan berkas perkaranya ke pengadilan tipikor sehingga siap disidangkan.

(MTVN/Dro/P-5)





Original Post

Novanto Mulai Kooperatif

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-2-6

Novanto Mulai Kooperatif

Novanto mengaku sebagai salah satu pendiri PT Mondialindo,

perusahaan yang memiliki saham mayoritas di PTMurakabi,

salah satu konsorsium peserta lelang proyek KTP-E.

TERSANGKA kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto membenarkan keterkaitan dirinya dengan PT Mondialindo. Novanto mengaku sebagai salah satu pendiri dari perusahaan yang memiliki saham mayoritas di PT Murakabi, salah satu konsorsium peserta lelang proyek KTP-E.

Hal itu dikatakan Novanto saat memberikan tanggapan atas kesaksian yang diberikan Direktur Utama Dirut PT Inti Anugerah Kapitalindo Hari-ansyah dalam persidangan yang dihelat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin. Dalam persidangan itu, jaksa memberi pembuktian penjualan bekas kantor PT Mondialindo yang dimiliki Novanto di Lantai 27 Menara Imperium, Kuningan, Jakarta.

"Jadi, perlu saya sampai- kan bahwa masalah kantor itu memang sudah (ada) di 2009 dan PT Mondialindo itu memang sudah lama di sana, dan sebelumnya memang saya salah satu pendiri sebelum (kantornya) ada di Menara Imperium," ucap mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

Pengakuan Novanto itu berbeda dengan pengakuan dirinya di persidangan sebelumnya saat dihadirkan sebagai saksi atas terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong, 3 November 2017. Pada saat

itu. Novanto hanya menyatakan saham Modialindo dimiliki anaknya, Reza Herwindo. Dalam persidangan tersebut, jaksa menyebut bahwa istri Novanto, Deisti Astriani Tagor, juga memiliki saham di Mondi-alindo. Hal itu turut dipertegas keterangan mantan Direktur Utama PT Murakabi Sejahtera, Deniarto Suhartono, saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, 6 November 2017.

Putri Novanto, Dwinna Mi-chaela, diketahui juga memiliki saham di PT Murakabi bersama keponakan Novanto, Irvanto Hendra Pambudi. Kantor tersebut diakui Novanto sudah tidak dimilikinya sejak 2003.

"Perlu saya sampaikan bahwa di 2003 itu sudah kami jual ke Pak Heru Taher dan Pak Deniarto yang juga di PT Mondialindo," tukas dia.

Bertentangan

Keterangan tersebut ber-

tentangan dengan kesaksian yang diberikan Hariansyah. Hariansyah yang membeli kantor tersebut menyatakan membeli langsung kantor dari Setya Novanto.

"Saya ingat memang saya datang untuk akta jual beli dengan ibu notaris dan langsung dengan Pak Setnov dan Ibu," ucap Hariansyah.

Hariansyah mengatakan dirinya membeli kantor tersebut seharga Rp5 miliar. Pembelian dilakukan untuk memperluas. Kantor Inti Anugerah Kapitalindo di slot B, C, dan D pada lantai yang sama dengan PT Mondialindo.

Dalam persidangan diketahui bahwa kantor tersebut dimiliki Novanto sejak 1997. Hariansyah menyatakan pernah melihat tim sukses Partai Golkar beraktivitas di sana dalam masa Pemilu 2009. Selebihnya, Hariansyah menyatakan kantor tersebut lebih banyak sepi dan dikunci.

Meski sudah mengaku sedemikian rupa, penasihat hukum Setya Novanto, Firman Wijaya, menyatakan belum melihat keterkaitan yang signifikan antara kliennya dan proyek KTP-E.

"Kami klarifikasi bukti-bukti, termasuk apartemen lantai 27 dan sebagainya semua menunjukkan belum ada yang signifikan mengarah pada keterlibatan pak Novanto dalam KTP-E," tukasnya seusai sidang.

(P-5/ Richaldo Y Hariandja )





Original Post

Gratifikasi Mengalir ke Rekening Sepupu

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-2-6

Gratifikasi Mengalir ke Rekening Sepupu

GUBERNUR nonaktif Sulawesi Tenggara Nur Alam kedapatan memakai nama perusahaan milik sepupunya untuk menampung uang gratifikasi. Uang itu diduga berasal dari Richcorp International Ltd yang berbasis di Hong Kong.

Sepupu Nur Alam, Roby Adrian Pondiu, mengonfirmasikan hal itu saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin. Roby menyatakan Nur Alam meminta langsung kepadanya untuk memakai nama PT Sultra Timbel Mas Abadi untuk membuka rekening di Bank Mandiri.

"Saya dipanggil beliau (Nur Alam), dia bilang Roby, perusahaannya Ulan (Maulana) ada?. Dia bilang Coba nanti

saya pinjam karena saya ada keperluan. Kalau gitu, saya bilang ke dia Nanti saya mohon izin dulu ke ibu dan adik saya. Mereka setuju," ucap Roby menjawab pertanyaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan permintaan Nur Alam pada Roby tersebut.

Saat menanggapi hal itu, jaksa Muhammad Nur Azis menanyakan jika keluarga menanyakan tujuan permintaan tersebut. "Ketika disampaikan ke keluarga, tentunya butuh keterangan lebih rinci ini buat apa, bukan?" tanya jaksa Azis.

Namun, dirinya menerangkan tidak ada pertanyaan lebih rinci. "Waktu itu saya hanya sampaikan pada adik dan ibu saya rincinya, beliau

katakan hanya ingin meminjam," terang Roby.

Keesokannya, lanjut Roby, dirinya dihubungi pegawai Bank Mandiri, Sutomo, untuk melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan untuk membuka rekening. "Saya- bilang Baik, akan saya beri tahu adik saya karena dia ; direkturnya," imbuh dia.

Roby menerangkan tidak tahu tujuan pembukaan rekening itu. Setelah pemeriksaan oleh tim Penyidik KPK, dirinya baru tahu kalau rekening dipakai untuk menampung uang hingga Rp58,8 miliar oleh Nur Alam.

Jaksa KPK lainnya, Rony Yusuf, menanyakan kembali detail transfer yang terjadi. "Pada saat diperlihatkan, berapa sih rata-rata nilai tran-

saksinya?" tanya jaksa Rony.

Roby menyatakan tidak tahu secara rinci. "Kalau di- ambil, saya tidak tahu, tapi nilai transaksi itu Rp400 juta (per transaksi)," tukas dia.

Saksi lainnya, yakni Kepala Bank Mandiri Cabang Jakarta Pertamina, Syahrial Imbar, menjelaskan di tahun yang sama ada transfer untuk Nur Alam dari Hong Kong sebesar Rp40 miliar. Uang tersebut masuk ke rekening Financial Service Axa Mandiri.

"Jumlahnya Rp30 miliar, itu yang ikut investasi Axa," terang Syahrial.

RplO miliar sisanya langsung dicairkan Nur Alam. Untuk uang Rp3O miliar yang masuk ke tiga polis asuransi tersebut dicairkan Nur Alam setahun setelahnya.

(Ric/P-5)





Original Post

Golkar Belajar dari Kasus Bupati Jombang

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-2-6

Golkar Belajar dari Kasus Bupati Jombang

KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengambil tindakan tegas terhadap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Airlangga mengatakan, Golkar bakal menonaktifkan Nyono dari jabatannya sebagai Ketua DPD Golkar Jatim.

"Kita prihatin, tapi tentu kita akan ambil tindakan tegas. Kita akan Plt-kan," ujar Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Airlangga menegaskan, penangkapan Nyono tidak akan mengganggu konsolidasi Golkar di Pilkada Jawa Timur 2018. "Golkar kan punya sistem. Kemarin sudah rapat, jadi dalam rapat itu juga sudah dikoordinasikan dengan pasangan calon-pasangan calon, baik itu di level provinsi maupun di level kabupaten kota," ujarnya.

Lebih jauh Airlangga meminta agar seluruh kader

Golkar, khususnya yang kini memegang jabatan publik, menghindari perilaku koruptif. "Untuk menghindari hal-hal yang tidak diperkenankan hukum dan meningkatkan tata kelola pemerintahan, terutama tata kelola governance dari penyelenggaraan pemerintah," tandasnya.

Sementara itu, KPK menggeledah empat lokasi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait perizinan dan pengurusan penempatan jabatan di Pemerintah Kabupaten Jombang Jawa Timur.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni diduga sebagai pemberi Pelaksana Tugas (Pit) Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Jombang Inna Sulestyowati dan diduga sebagai penerima Bupati Jombang 2013-2018 Nyono Suharli Wihandoko.

"Penyidik hari ini melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di beberapa lokasi terkait penyidikan tin-

dak pidana korupsi suap terkait perizinan dan pengurusan penempatan jabatan di Pemkab Jombang dengan tersangka Nyono Suhadi Wihan-doko dan Inna Sulestyowati," kata juru bicara KPK Febri Di-ansyah di Jakarta, kemarin.

Sejauh ini, penyidik antira-sywah mengamankan sejumlah dokumen terkait perizinan dan dokumen terkait dana

kapitasi serta barang bukti elektronik.

Nyono diciduk penyidik KPK pada Sabtu (3/2) di Stasiun Balapan Solo. Dalam kegiatan penindakan tersebut, pihak penyidik KPK menyita uang tunai sebesar Rp25 juta dan juga uang pecahan dolar berjumlah US$9,500.

Diduga, Nyono sudah membelanjakan uang suap tersebut sekitar Rp50 juta untuk membayar iklan terkait rencananya maju dalam Pilkada Bupati Jombang 2018. Uang suap yang diberikan kepada Nyono diduga berasal kutipan atau pungutan liar jasa pelayanan kesehatan dan dana kapitasi dari 34 puskesmas di Jombang.

Uang pernah diberikan Inna sebesar Rp200 juta kepada Nyono pada Desember 2017. Inna juga membantu penerbitan izin operasional rumah sakit swasta di Jombang dan meminta pungli terkait izin.

(Deo/Dro/FL/P-4)





Original Post

Kejari Siapkan Eksekusi Joy Hesa

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 4
2018-2-6

Kejari Siapkan Eksekusi Joy Hesa

BANDUNG Kejaksaan Negeri Bandung tengah mempersiapkan eksekusi Joy Hesa, terpidana kasus penipuan yang diputus 1 tahun penjara berdasarkan kasasi Mahkamah Agung (MA). Tindakan tegas dilakukan karena terpidana sudah tiga kali tak memenuhi panggilan jaksa. Pada panggilan pertama hingga ketiga, terpidana selalu mangkir dengan alasan sakit. Bahkan pada panggilan ketiga kalinya, terpidana sempat dirawat di rumah sakit meski beberapa hari kemudian sudah meninggalkan kamar perawatan. Namun setelah itu, terpidana terlihat berada di tempat publik. Dari sejumlah foto yang beredar d kalangan wartawan terlihat pria mirip Joy Hesa tengah berada di sebuah rumah makan di kawasan Jalan Ir H Djuanda Kota Bandung (Dago). Kepala Kejaksaan Negeri Bandung, Agus Winoto menegaskan, pihaknya akan segera men-, jalankan putusan MA tersebut. Dengan kata lain, eksekusi terhadap Joy Hesa bakal segera dilakukan. "Sedang proses untuk eksekusinya," ujar Agus saat dikonfirmasi wartawan, Senin (5/2/2018). Mengenai kapan waktu eksekusi akan dilakukan. Agus memilih untuk tidak memberi jawaban. Sementara itu. Ketua Kajian Analisis Monitoring Community, Kandar Karnawan berharap pihak Kejaksaan segera melaksanakan putusan MA. Terlebih prosedur pemanggilan sudah tiga kali dilakukan dan terpidana selalu mangkir. "Jangan ditunda lagi, harus segera dilakukan eksekusi. Saya berpendapat, pihak Kejaksaan seharusnya bertindak objektif," kata pria yang akrab disapa Aan itu. Dalam kasus penipuan ini, hakim Pengadilan Negeri Bandung membebaskan terdakwa Joy Hesa. Namun kemudian jaksa melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Di tingkat kasasi, hakim MA memvonis terdakwa 1 tahun penjara.

(YS)





Original Post

Polri Gelar Pencarian Besar-besaran

Media Cetak Media Indonesia Halaman 21
2018-2-6

Polri Gelar Pencarian Besar-besaran

MABES Polri langsung menyebar red notice dari kepolisian Argentina ke seluruh polda dan polres untuk ikut mencari Alum Langone Avalos, bocah berusia tujuh tahun yang diduga diculik oleh ayahnya.

"Kepolisian Argentina melapor ke Interpol untuk diterbitkan notice. Satu yellow notice soal anak hilang, itu untuk anak tersebut yang berumur tujuh tahun, yang kedua ada red notice untuk orangtua yang patut diduga telah melarikan anaknya," jelas Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul, kemarin.

Ibu Alum, Elizabeth Avalos. 27, melapor ke kepolisian Argentina perihal kehilangan anak yang diduga dilarikan mantan suaminya, Jorge Langone, 41.

Jorge bersama dengan teman perempuannya, Candela Gutierrez, pergi meninggalkan Argentina dengan menv bawa Alum sejak 5 Juni 2017. Sejak saat itu selama delapan bulan, Elizabeth berkelana ke sejumlah negara, di antaranya Bolivia dan Malaysia, untuk mendapatkan kembali buah hatinya tersebut.

Berdasarkan penelusuran Elizabeth, mereka saat ini sedang berada di Toraja, Sulawesi Selatan, setelah masuk ke Indonesia melalui Batam sebulan silam.

Untuk membantu pencarian tersebut, kata Martinus, pihaknya juga langsung menggandeng keimigrasian untuk melacak keberadaan Jorge. Foto Jorge telah disebar ke seluruh kantor imigrasi guna memudahkan pelacakan.

"Imigrasi akan menginformasikan itu ke kepolisian dan mengamankan. Kemudian akan diserahkan ke negara yang meminta, dalam hal ini Argentina," kata Martinus.

Berambut gondrong

Saat ini Elizabeth tengah berada di Jakarta. Saat dijumpai di Kantor Kedubes Argentina di Indonesia, Elizabeth mengatakan Alum diperkirakan berada di Toraja.

"Seseorang di Toraja baru saja menghubungi saya dan mengatakan telah melihat Alum. Ia menyampaikan

kepada saya, ketika ia melihat Alum, anak saya dalam keadaan baik, tapi sering terdengar berteriak," tutur Elizabeth.

Ia menuturkan ciri-ciri pria yang membawa kabur anaknya itu. "Jorge berambut gondrong, dengan tinggi kurang lebih 190 cm," terang Elizabeth.

Ia menjelaskan semua itu berawal dari masalah internal rumah tangganya yang berujung pada perceraian. Berdasarkan putusan Pengadilan Argentina, Elizabeth mendapat hak asuh penuh atas Alum.

"Mereka mengambil-Alum dari sekolahnya dan meninggalkan Argentina secara tidak sah. Mereka berpindah-

pindah negara, sempat juga di Brasil. Mereka menggunakan nama samaran di tiap negara yang didatangi," tambah Elizabeth.

Ia juga mendapat informasi bahwa Jorge yang merupakan pemusik tersebut sering menyuruh Alum mengamen di kafe-kafe di malam hari.

(Sru/Arv/J-1)





Original Post

Mantan Bupati Batubara Didakwa Terima Suap Rp 8 Miliar

Media Online liputan6com
2018-02-06

Liputan6.com, Medan - Mantan Bupati Batubara, Sumatera Utara, OK Arya Zulkarnain didakwa melakukan tidak pidana korupsi untuk memperkaya diri sendiri dengan melakukan gratifikasi atau suap. Hal ini terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Batubara yang mencapai Rp 8 miliar lebih.

Dalam dakwaan yang dibacakan oleh Ariawan Agustiartono selaku Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di hadapan majelis hakim yang diketuai Wahyu Prasetyo Wibowo, selain Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain, juga didakwa mantan Kadis PUPR Kabupaten Batubaru Helman Herdadi dan Sujendi Tarsono alias Ayen sebagai pengumpul uang suap.

OK Arya Zulkarnain didakwa menerima uang sejumlah Rp 8.055.000.000, setidak-tidaknya sekitar jumlah itu melalui Helman Herdadi dan Sujendi Tarsono alias Ayen, kata Ariawan dalam persidangan yang digelar di Ruang Utama Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (5/2).

Dijelaskan pula, uang suap senilai Rp 8 miliar lebih itu berasal dari Syaiful Azhar dan Marigan Situmorang, beserta sejumlah pengusaha atau rekanan. Uang tersebut dimaksudkan untuk memuluskan mendapat sejumlah proyek di Dinas PUPR Kabupaten Batubara tahun 2016-2017.

Helman Herdadi dalam dakwaan memperoleh uang suap dari Syaiful Azhar sebesar Rp 80 juta. Uang diberikan juga untuk mendapatkan atau memenangkan proyek pengerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Batubara, ungkapnya.

Atas perbuatannya, Bupati Batubaradan Helman dijerat dengan Pasal 11 atau Pasal 12 ayat a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

1 dari 2 halamanDitangkap 13 September 2017Bupati Batubara nonaktif OK Arya Zulkarnain (kedua kanan) saat akan diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/11). OK Arya diperiksa sebagai saksi dugaan suap pembangunan infrastruktur di Kab Batubara TA 2017. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)Pada sidang sebelumnya Marigan Situmorang dan Syaiful Azhar dalam kasus ini dituntut Penuntut Umum KPK dengan masing-masing hukuman selama 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta, subsider 6 bulan kurungan penjara.

Dalam kasus ini, terdakwa OK Arya Zulkanarnain bersama Marigan Situmorang, Syaiful Azhar, Sujendi Tarsono alias Ayen dan Kepala Dinas PUPR Helman Herdadi, ditangkap KPK dalam operasi Tangkap Tangan ( OTT ) pada 13 September 2017. Mereka diamankan di sejumlah lokasi di Kabupaten Batubara dan Kota Medan. (Reza Efendi)

http://news.liputan6.com/read/3260338/mantan-bupati-batubara-didakwa-terima-suap-rp-8-miliar



Original Post

Masa Penahanan Dirut PT Quadra Solutions Diperpanjang

Media Online metrotvnews.com
2018-02-06

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang masa penahanan Direktur Utama PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sudihardjo. Anang merupakan salah satu tersangka dalam sengkarut korupsi proyek KTP elektronik.

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan terhadap tersangka ASS (Anang Sugiana Sudihardjo) selama 30 hari ke depan mulai 7 Februari hingga 8 Maret 2018," ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin, 5 Februari 2018.





KPK sebelumnya menetapkan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP-el. Anang diduga kuat telah mengeruk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi.

Tak hanya itu, Anang juga diduga ikut menyerahkan uang kepada Ketua DPR RI Setya Novanto dan sejumlah anggota DPR RI lain yang terlibat dalam kasus korupsi megaproyek tersebut.

Akibat perbuatannya, Anang disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-undang Tipikor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(AGA)

http://news.metrotvnews.com/hukum/aNrVyVgN-masa-penahanan-dirut-pt-quadra-solutions-diperpanjang



Original Post

Kontraktor Hadiahi Bupati Rp8 M

Media Cetak Media Indonesia Halaman 25
2018-2-6

Kontraktor Hadiahi Bupati Rp8 M

BUPATI Batubara nonaktif OK Arya Zulkarnain mulai diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, Sumatra Utara, kemarin. Dia didakwa dalam kasus suap infrastruktur pada 2016 lalu.

Selain OK Arya, jaksa penuntut umum membacakan dakwaan terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Batubara Helman Herdady dan Sujendi Tarsono alias Ayen.

Jaksa KPK, Ariawan Agusti-tiartono, menyebut OK Arya menerima hadiah atau janji uang sejumlah lebih dari Rp8

miliar untuk memenangkan para kontraktor. Uang diberikan melalui terdakwa Helman Herdady dan Ayen.

"Uang tersebut berasal dari Maringan Situmorang, Ma-ngapul Butar-butar, Sucipto, Parlindungan Hutagalung, dan Syaiful Azhar yang merupakan penyedia barang atau jasa. Terdakwa II (Helman) juga menerima uang Rp80 juta dari Syaiful Azhar," kata Ariawan.

OK Arya Zulkarnain dan enam orang lain dibekuk dalam operasi tangkap tangan, Rabu (13/9/2017).

Sementara itu, KPK me-

meriksa 12 anggota dewan terkait dengan dugaan suap pembahasan APBD Perubahan tahun anggaran 2015 dengan tersangka mantan Ketua DPRD Kota Malang, Jawa Timur, Mochamad Arief Wicaksono. Arief diduga menerima suap Rp700 juta.

Ketua DPRD Kota Malang Abdul Hakim mengaku datang sebagai saksi. Kasus tersebut menyeret mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemkot Malang Jarot Edy Sulistyono sebagai terdakwa.

(PS/BN/N-4)





Original Post

Media