Mantan Presiden Maladewa Minta Bantuan Militer India

Media Online republika.co.id
2018-02-07

Dia meminta India membantu membebaskan hakim dan tahanan politik.REPUBLIKA.CO.ID, MALE -- Mantan Presiden Maladewa Mohamed Nasheed yang berada di pengasingan menyerukan India pada Selasa (6/2) untuk mengirim utusan yang didukung militer guna membebaskan para tahanan politik.

Seruan Nasheed itu disampaikan setelah pemerintah di negara kepulauan Samudera India tersebut memberlakukan keadaan darurat dan menangkap dua hakim senior. Maladewa, yang terkenal sebagai tempat tujuan wisata di dunia, sedang mengalami krisis politik setelah Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan mengagetkan pekan lalu. Mahkamah mendesak sembilan pemimpin oposisi termasuk Nasheed, presiden yang dipilih pertama kali secara demokratis, dibebaskan dari tuduhan terorisme.

Presiden Abdulla Yameen, yang mengabaikan fatwa mahkamah tersebut, memerintahkan pasukan keamanan menguasai mahkamah itu dan menangkap ketuanya dan seorang hakim lain.

Nasheed, yang diberi suaka oleh Inggris setelah pemerintah mengizinkannya keluar penjara untuk menjalani pengobatan medis di luar negeri pada 2016, mengusahakan intervensi India untuk menyelesaikan krisis politik paling serius yang telah berlangsung selama beberapa tahun.

"Atas nama rakyat Maladewa kami meminta India mengirim utusan, didukung militernya, untuk membebaskan hakim dan tahanan-tahanan politik. Kami meminta kehadiran fisik," kata Nasheed, yang saat ini berada di Kolombo, dalam kicauannya di Twitter.

Ia juga mendesak Amerika Serikat memblokir transaksi finansial pemerintahan Yameen. Sejak Yameen naik ke tampuk kekuasaan pada 2013, pemerintahannya menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang berulang-ulang mengenai kebebasan berpendapat, penahanan para penetang dan kemerdekaan peradilan.

Kantornya mengatakan ia bertindak demi keselamatan publik dengan memberlakukan keadaan darurat selama 15 hari.

http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/asia/18/02/06/p3qhib366-mantan-presiden-maladewa-minta-bantuan-militer-india



Original Post

Penyidik Pelajari Fakta Persidangan

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 3
2018-2-7

Penyidik Pelajari Fakta Persidangan

KASUS DUGAAN KORUPSI E- KTP

JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengembangkan kasus dugaan korupsi pembahasan hingga persetujuan anggaran dan proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) periode 2011-2013. Salahsatunyamen-cermati dan mempelajari fakta-faktapersidangansejumlah terdakwa kasus ini di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Juru Bicara KPK Febri Dian-syah menyatakan, dalam fakta persidangan perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Ketua DPR Setya Novanto (Set-nov) sudah memunculkan berbagai fakta terkait dugaan keterlibatan sejumlah orang, peran masing-masing, hingga aliran uang. Fakta persidangan yang sama juga pernah terungkap dalam persidangan dan tertuang dalampertimbangan putusan tiga terdakwa yang sudah divonis.

Tiga terdakwa tersebut adalah mantan Dirjen Dukcapil Irman (divonis tujuh tahun penjara), mantan direktur di Ditjen Dukcapilsekaligus mantan PPK Sugiharto (divonis lima tahun), dan Direktur Utama PT Cahaya Wijaya Kusuma yang juga Direktur PT Murakabi Sejahtera Andi Agustinus alias Andi Narogong alias Asiong (divonis delapan tahun penjara).

Di antara dugaan keterlibatan para pihak yang sudah terbuka menjadi fakta persidangan, ungkap Febri, ada nama Chairu-man Harahap, Made Oka Masa-gung, dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. Febri mengungkapkan, tiga pihak ini pernah bersaksi di tahap penyidikan maupun persidangan. Baik Chairu-man, Oka, maupun Irvanto sudah membantah dugaan keterlibatan, dugaanperan, danpeneri-maanuang.

Namun, Febri menggariskan, KPK tidak berhenti pada bantahan ketiganya. "Kalau sudah ada bukti permulaan yang

cukup, kita tingkatkan. Tidak bergantung pada persidangan Setya Novanto atau penyidikan ASS atau hal yang lain," tandas Febri di Jakarta kemarin.

ChairumanHarahapmerupa-kan ketua Komisi II DPR 2010-2012 dari Fraksi Partai Golkar yang kini komisaris PT Indonesia Asahan Aluminium Persero (Ina-lum). Sedangkan Made Oka Mas-agung adalah pemilik OEM Investment Pte Ltd dan Delta Energy Pte Ltd sekaligus mantan komisaris PT Gunung Agung dan mantanbosPTMasAgung.Irvan-to Hendra Pambudi Cahyo per-nahmenjabatsebagaidirekturPT Murakabi Sejahtera merangkap ketua konsorsium Murakabi.

Irvanto yang juga keponakan terdakwa Setya Novanto pernah menjadi komisaris sekaligus pemilik saham PT Murakabi Sejahtera dan pemilik saham PT Mondialindo Graha Perdana.

Dalam persidangan Senin (22/1), Setya Novanto memastikan ada dugaan keterlibatan Chairuman Harahap. Menurut Setnov, Chairuman merupakan orang yang bernegosiasi dan bersepakat dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong untuk penyediaan dan penyerahan fee 5%untukanggotaDPR.

Pada persidangan Setnov, Kamis (1/2), Chairuman Harahap sudah memberikan kesaksian. Diamembantahterlibatapa-lagi meminta dan menerima jatah terkait proyek e-KTP. Dia mengakui memang ada pertemuan dengan Setnov dan Narogong, tapi hanya silaturahmi biasa.Chairumanmengaku dirinya memang pernah punya uang tunai Rpl,8 miliar dalam pecahan RplOO.000 yang disimpan di lemari kamar tidur di rumahnya di Jakarta.

Namun, Chairuman mengklaim uang tersebut berasal dari titipan uang dari Sri Arimbi Pulungan sejak 2008-2011. Uang ituadalahuanghasilbisnis yakni SPB dankelapa sawit.

sabir laluhu





Original Post

KPK Telusuri Pemberi Uang ke Zumi Zola

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 3
2018-2-7

KPK Telusuri Pemberi Uang ke Zumi Zola

PAN Siapkan Bantuan Hukum

JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelusuri sumber dan pemberi gratif ikasi atau suap kepada Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli dan Pit Kepala Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Jambi Arfan.

JuruBicaraKPKFebriDiansyah mengatakan, bicara tentang dugaan penerimaan gratifikasi atau suap Rp6 miliar dengan tersangka Zumi Zola Zulkifli dan Arfan, maka tentu berhu- bungan dengan terduga pemberinya. Selepas penetapan Zumi dan Arfan sebagai tersangka, ungkap Febri, maka ada beberapa hal yang dilakukan KPK.

Di antaranya akan disusul dengan pemeriksaan saksi-saksi. Berikutnya dalam tahap penyidikan akan ditelusuri lebih lanjutdandetailsiapa terduga pemberi dan sumber uang dari mana. Untuk sumber uang

bisa saja dari pribadi pemberi atau perusahaan pemberi atau dari uang diduga hasil proyek. MenurutFebri.saatkasusduga-an gratifikasi atau suap ini muncul, sebenarnya sudah mencuat siapa terdugapemberi dan sumber uang dari mana.

"Pasti kita sudah punya selu-ruhbuk ti yang dibutuhkan. Saat di penyelidikan kan kita sudah mintai keterangan beberapa pihak, kita juga lihat bukti-bukti yang seperti bukti-bukti elektronik dandokumenyangsudah ki ta miliki," tandas Febri kepada KORAN SINDO kemarin.

Kemarin penyidikmemerik-

sa tiga saksi untuktersangka Arfan. Mereka adalah Direktur Utama PT Sumber Swarnanusa Joe Fandy Yoesman alias Asiang, Andi Putra Wijaya (wiraswasta, ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kerinci, dan direktur PT Prima Pembangunan Kerinci), dan Dedi Masyuni (wiraswasta, direktur PT Prima Pembangunan Kerinci, kader PAN Jambi, mantan anggota DPRD Jambi).

Namun.Febribelumbisame-mastikan apakah benar atau tidak Asiang, Andi, dan Dedi merupakan bagian dari pemberi gratifikasi atau suap. Yang harus diingat, lanjutnya, adalah sangkaan terhadap Zumi dan Arfan dalamdugaanpenerirnaan gratifikasi atau suap, yakni terkait dehgan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi termasuk proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kurun 2014-2017.

Khusus untuk Arfan, ungkap Febri, penerimaan terjadi juga saat yang bersangkutan menjabat sebagai kabid Bina Marga pada Dinas PUPR Pemprov Jambi. Di sisi lain, dalam pengembangan penyidikan kasus ini, penyidik juga akan mendalami penggunaan uang ataupun aliran uang yang diduga sudah diterima Zumi.

Untuk nilai total khusus diterima Zumi dari angka Rp 6 miliar, jugaedang dipastikan. Karena

angka Rp6 miliar adalah akumulasi penerimaan bersama, Zumi dan Arfan. "Jadi, mereka diduga bersama-sama menerima. Berapa (khusus) untuk ZZ (Zumi) saya belum dapat informasi terkaititu,"papamya.

Mantan pegawai fungsional Direktorat Gratifikasi KP Kini melanjutkan, Arfan bersama 15 pihak sebelumnya ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan. Kemudian, Arfan beserta Pit Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik dan Asisten Daerah III Provinsi Jambi Saipudin ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap uangketuk palu Rp4,9 miliar kepada tersangka penerima anggota Komisil DPRD Jambi dari Fraksi PAN Supriyono.

Kemarin Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK sudah melimpahkan berkas perkara, surat dakwaan, dan ketiga tersangka ke Pengadilan Tipikor Jambi. "Untuk dugaan suap ke sejumlah anggota DPR terkait

dengan uang ketok palu APBD Jambi, ini baru diproses empat orang. Nanti kita dalami lagi (pihaklain)," tandasnya.

Zumi Zola Zulkifli menyatakan dirinya menghormati dan tunduk pada hukum yang berlaku, menyikapi pengumuman resmi KPK atas status tersangka. Zumi juga mengaku tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Atas penetapan tersangka, Zumi juga meminta maaf kepada masyarakat Jambi. "Saya selaku gubernur memohon maaf apabila dalam pelayanan ada yang kurang atau karena masalah ini ada masyarakat yang terganggu, saya mohon maaf," ungkap Zumi saat menggelar jumpa pers di rumah dinas Gubernur Jambi, di Jambi, Sabtu (3/1).

Sementara itu, DPP Partai Amanat Nasional (PAN) menyerahkan penanganan kasus yang menjerat Zumi Zola kepada KPK. Meski demikian, DPP

PAN tetap akan menyiapkan pendampingan hukum jika Zumi Zola memintanya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPPPANEddySoepamomenga-takan, pihaknya akan memberikan pendampingan hukum terhadap Zumi sebagai kader yang memiliki rekam jejak baik. "Terkait Zumi Zola, dia adalah politikus muda dan gubernur termuda. Zola ketika itu sudah mengenyam dan punya rekam jejak sebagai bupati," ungkap Eddy. Bagi PAN, kasus yang dialami Zumi merupakan musibah dari sebuah sistem poli tik yangberbia-ya tinggi.

Eddy meyakini bahwa mantan aktor Indonesia itu memiliki kepribadian yang jujur dan berintegritas. "Zola jadi role model bagi mereka anak muda yang mimpi jadi pemimpin. Jangan sampai kasusZolainibikin anak-anak muda menjadi mundur secara teratur," tandasnya.

sabir laluhu/okezone





Original Post

Bom Waktu Revisi KUHP

Media Cetak Media Indonesia Halaman 2
2018-2-7

Bom Waktu Revisi KUHP

EDITORIAL

SEBUAH upaya untuk mengubah atau merevisi semestinya mengarah ke sesuatu yang lebih baik.

Langkah itu juga harus berorientasi ke depan, tak boleh statis atau malah balik ke belakang alias mundur.

Kalau ngotot mundur, bukan perbaikan yang didapat, melainkan kegaduhan dan kecemasan yang sebetulnya tak perlu.

Dua respons itu yang belakangan mencuat terkait dengan disepakatinya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) antara pemerintah dan DPR. Publik gaduh sekaligus cemas karena revisi dari KUHP lawas itu tak hanya menyimpan banyak potensi masalah, tapi juga ditengarai ingin menghidupkan pasal yang semestinya tak punya tempat lagi di negara yang menganut sistem demokrasi.

Itulah salah satu masalah terbesar dari RKUHP. Masuknya pasal penghinaan presiden dalam RKUHP, baik secara substansi maupun konstitusi, merupakan sebuah langkah mundur yang luar biasa.

Pasal itu, apa pun dalih dan pembenarannya, berpeluang membawa kita ke zaman otoriter. Zaman ketika hak-hak dan kebebasan berekspresi warga negara dikebiri, zaman ketika kepala negara seolah-olah tidak bisa diganggu gugat atau tidak boleh dikritik.

Pasal penghinaan terhadap presiden juga bisa digolongkan mengkhianati konstitusi karena sebetulnya, 12 tahun lalu, Mahkamah Konstitusi lewat Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006 telah membatalkan pasal sejenis dalam KUHP.

Karena itu, wajar bila kemudian publik gagal paham dengan kengototan pemerintah dan DPR untuk memasukkan pasal tersebut.

Pertanyaannya, maukah pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, disebut sebagai pemimpin hasil pemiludemokratis yang mengekang kebebasan berekspresi warganya? Bersediakah ia menanggung tudingan sebagai presiden yang antikritik?

Kami yakin tidak. Karena itu, Presiden tam-

paknya harus segera bertindak sebelum tuding-an-tudingan tak elok keburu menusuknya.

Potensi bom waktu juga datang dari pasal zina. Dalam RKUHP, definisi zina diperluas. Pasal 484 ayat (1) dan (2) RKUHP menyebut laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan secara sah berhubungan seks bisa dikenai pidana.

Dalam KUHP saat ini, zina hanya menyasar laki-laki atau perempuan yang telah terikat perkawinan yang sah.

Secara teknis, pasal itu memungkinkan pengaduan terkait dengan perbuatan zina tidak hanya bisa dilakukan pihak yang dirugikan, yakni istri atau suami yang sah.

Akibatnya bisa fatal karena akan menciptakan polisi-polisi moral yang sangat mungkin bakal memancing lebih banyak lagi intervensi terhadap privasi orang, aksi persekusi, juga overkrimi-nalisasi.

Pihak eksekutif danle-gislatif tampaknya tak pula sadar bahwa perluasan pasal zina yang kini getol mereka masukkan ke RKUHP justru-bakal menimbulkan korban dari kelompok rentan, terutama perempuan.

Terpikirkah oleh mereka bahwa korban perkosaan pun bisa menjadi tersangka kalau dia tidak bisa membuktikan adanya perkosaan atau jika pelaku perkosaan mengaku suka sama suka?

Tahukah mereka bahwa pasal itu juga bisa memidanakan pasangan yang tak dapat membuktikan secara hukum perkawinan mereka, termasuk nikah siri, poligami, dan nikah adat?

Saat ini, RKUHP belum diketuk jadi KUHP. Semestinya masih ada ruang bagi parlemen dan pemerintah untuk berpikir jernih, menimbang baik-buruk risikonya.

Bagi kita, jelas, masuknya pasal penghinaan presiden dan pasal perluasan zina ialah problem krusial dan mendasar dari RKUHP.

Hentikan saja pembahasannya, tak perlu diteruskan.

REDAKSI





Original Post

Terancam Dibongkar Israel

Media Cetak Republika Halaman 7
2018-2-7

Terancam Dibongkar Israel

JENEWA - Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengatakan, puluhan sekolah Palestina berisiko dibongkar oleh Israel. Pembongkaran ini dilakukan dalam memperluas permukiman ilegal Israel di daerah Palestina yang diduduki. Sedikitnya Ab sekolah saat ini menghadapi (risiko) pembongkaran oleh militer Israel. Anak-anak berusia tujuh tahun akan dicampakkan tanpa sekolah jika Israel melaksanakan proyek pembongkarannya," kata koordiantor OCHA untuk Palestina Roberto Valent, seperti dikutip laman al Araby. Senin (5/2).

Valent mengaku menyesalkan pembongkaran dua ruang kelas baru-baru ini oleh Israel. Padahal, ruangan tersebut digunakan proses kegiatan belajar mengajar bagi 26 anak-anak Palestina di komunitas Bedouin dan pengungsi Abu Nuwar di Area C, tepatnya di pinggiran Kota Yerusalem.

"Pembongkaran dilakukan dengan alasan tidak adanya izin yang

dikeluarkan oleh Israel, yang sebenarnya hampir tidak mungkin diperoleh," ujarnya.

Ia mengatakan, pembongkaran dua ruang kelas baru-baru ini oleh Israel merupakan pembongkaran keenam sejak Februari 2016. Ia menilai, kondisi yang dihadapi komunitas Abu Nuwar cukup mewakili perasaan dari banyak warga dan komunitas Palestina. "Kombinasi antara kebijakan dan praktik Israel, termasuk pembongkaran dan pembatasan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, telah menciptakan lingkungan yang koersif yang melanggar hak asasi manusia warga Palestina dan memunculkan risiko pemindahan paksa, ucapnya.

Warga Palestina kerap mengalami kesulitan ketika mengajukan izin untuk mendirikan bangunan kepada Pemerintah Israel. Prosesnya dilaporkan dapat

memakan waktu hingga bertahun-tahun. Celah ini dimanfaatkan Israel untuk terus membongkar dan menggusur permukiman penduduk Palestina. Sebab, Israel mengklaim bangunan yang digusurnya tidak memiliki izin alias ilegal. Pada saat " bersamaan, Israel terus mempercepat pembangunan permukiman Yahudi yang telah dinyatakan ilegal menurut resolusi dan hukum internasional.

Kesepakatan Oslo tahun 1995 membagi Tepi Barat menjadi tiga seksi, yakni wilayah A. B, dan C. Area A berada di bawah kendali administratif Otoritas Palestina. Di Area B. Otoritas Palestina diberi wewenang mengatur pemerintahan, sedangkan Israel mengurus keamanan. Sementara, Area C sepenuhnya di bawah kontrol Israel.

Ancaman penghancuran juga membayangi saluran air yang menghubungkan wilayah Ain al-Sakut di Lembah

Yordan. Wilayah Lembah Yordan terletak di Area C, yang mewakili lebih dari 60 persen Tepi Barat dan sepenuhnya dikuasai oleh Israel.

Seorang pejabat senior yang memantau kegiatan permukiman Israel, Moataz Basharat. mengatakan, buldoser Israel didampingi oleh pasukan militer Israel, menghancurkan saluran air tersebut. Dilansir Middle East Monitor, Selasa (6/2), Basharat menjelaskan saluran air yang hancur digunakan untuk mengairi 80 hektare perkebunan semangka. Air juga mengairi sekitar 400 hektare lahan di Ain al-Sakut

Basharat mengatakan, pemilik lahan belum diberi tahu menjelang penghancuran pipa tersebut. Wilayah Palestina ditargetkan, menyusul sebuah keputusan yang diumumkan oleh Mahkamah Agung Israel pada 2014.

ed yeyen rostiyan/ KAMRAN OIKARMA/MARNIATI





Original Post

Kasus Ketuk Palu RAPBD Jambi P21

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-2-7

Kasus Ketuk Palu RAPBD Jambi P21

Ketiga tersangkayang berkasnya telah dilimpahkan ialah Arfan, Saipudin, dan Erwan Malik.

Dero Iqbal Mahendra

ttJero@mediaindonesia.com

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan berkas kasus dugaan suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi 2018 lengkap (P21). Karena itu, KPK telah melakukan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor Jambi, kemarin.

Ketiga tersangka yang berkasnya telah dilimpahkan

ialah Pit Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Arfan, Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saipudin, dan Pelaksana Tugas (Pit) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik. "Untuk kasus Jambi hari ini (kemarin), jaksa penuntut umum KPK melimpahkan berkas perkara untuk tiga tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pengesahan RAPBD Jambi 2018. Pelimpah-annya dilakukan di Pengadilan Negeri Tipikor Jambi," terang Plh Kabiro Humas KPK, Yuyuk

Andriati Iskak, di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Terkait dengan hasil penggeledahan terhadap Zumi Zola, hingga kemarin masih belum selesai. Sejauh ini, menurut Yuyuk, penyidik masih belum dapat memberi informasi lebih lanjut bukti yang sudah diperoleh dari penggeledahan tersebut. KPK juga baru akan menjadwalkan pemanggilan terhadap tersangka Gubernur Jambi Zumi Zola.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Zumi Zola ditetapkan sebagai tersangka bersama Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Arfan pada Jumat (2/2) lalu. Zumi diduga menerima suap Rp6 miliar bersama Arfan

untuk menyuap anggota DPRD Jambi.

Suap itu sendiri ditujukan agar para anggota DPRD bersedia hadir dalam pengesah-

an RAPBD Provinsi Jambi 2018. Perkara itu merupakan pengembangan perkara kasus suap pengesahan RAPBD Jambi 2018.

Dalam kasus tersebut, Zumi Zola dan Arfan disangkakan melanggar Pasal. 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Tidak bersalah

Saat menyikapi status tersangka yang kini disematkan kepada Gubernur Jambi Zumi Zola, Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno

masih yakin bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.

Dia menyatakan Zumi Zola sudah memiliki rekam jejak dan memahami sistem pemerintahan daerah berfungsi, termasuk tata kelolanya sebab sebelum menjadi gubernur sudah memiliki pengalaman di pemerintahan daerah dengan menjadi bupati di Tanjung Jabung Timur.

Meski begitu, Eddy menyatakan tidak mau mencampurkan proses politik dengan proses penetapan tersangka bagi Zumi Zola. Baginya, ini sepenuhnya adalah proses hukum dan PAN akan berprasangka baik terhadap proses hukum yang berjalan.

"Saya meyakini apa yang di-

sampaikan Zumi Zola kepada kami, kepada ketua umum, sesungguhnya adalah kejujuran dan berasal dari hati nurani-nya. Kecuali, dalam proses hukum nantinya KPK bisa memaparkan bukti-bukti yang kemudian membalikkan pemahaman kami terkait kasus ini," jelas Eddy.

Ia menjelaskan bahwa PAN tidak hanya akan memberi bantuan hukum karena Zumi Zola merupakan kader PAN. Bantuan dalam bentuk apa pun akan diberikan PAN kepada seluruh kadernya bila memang bantuan tersebut diminta.

Mengenai prapradilan, ia menyatakan hal tersebut merupakan kewenangan Zumi Zola dan pengacaranya.

Dero Iqbal Mahendra/ (P-5)





Original Post

Menyimpang dari Jalur Pengendara Motor Ditilang

Media Cetak Media Indonesia Halaman 10
2018-2-7

Menyimpang dari Jalur Pengendara Motor Ditilang

Sepeda motor sudah bisa melintasi kawasan Sudirman-Thamrin. Meskipun demikian, mereka tidak bisa seenaknya, ada jalur khusus pemotor.

Sri Utami

sri@mediaindonesio. com

UJI coba penerapan jalur khusus di kawasan Jalan Sudirman-Thamrin sudah dimulai sejak 29 Januari hingga 24 Februari mendatang. Uji coba dilakukan setelah Mahkamah Agung membatalkan Pergub No 195 Tahun 2014 dan Pergub No 141 Tahun 2015 tentang pembatasan sepeda motor. Kini, penerapan hukum (tilang) bagi yang menyimpang dari jalur tersebut sudah diberlakukan sejak 5 Februari lalu.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKB Budiyanto menegaskan sepeda motor yang melewati kawasan Thamrin-Sudirman wajib menggunakan

jalur yang sudah ditetapkan.

"Wajib hukumnya sepeda motor melalui lajur itu, yaitu di Bundaran Hl-patung kuda-Merdeka Barat. Jika pengendara menyimpang, kita tilang," jelasnya.

Menurutnya, sejak diterapkan penegakan hukum di jalur khusus itu, sekitar 100 pengendara motor ditilang. Namun, angka pasti berapa pengendara sepeda motor yang kena tilang masih dihitung.

Dia meminta masyarakat untuk mematuhi aturan yang baru tersebut. Jika hal itu dilanggar, petugas lalu lintas akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan lalu lintas dengan sanksi kurungan dua bulan dan/atau denda maksimal Rp500 ribu.

Sebelumnya MA membatalkan

pergub yamg mengatur tentang pembatasan sepeda motor itu. Aturan tersebut dinilai bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undang-an.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun akhirnya membolehkan sepeda motor melintasi kawasan yang sebelumnya dilarang tersebut.

Sempitnya jalur khusus

Banyaknya pengendara sepeda motor yang ditilang di jalur khusus sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat dinilai karena sempitnya jalur tersebut. Belum lagi, pengendara mobil bisa masuk seenaknya di jalur khusus sepeda motor.

"Itu kan jalur khusus juga dilin-

tasi mobil. Kalau berbagi seperti itu, ketika macet atau mobil berhenti, ya sempit lah," kata Panji, 31, pengendara sepeda motor yang biasa melintas di jalur itu.

lintas di jalur bercat warna kuning selebar 3,5 meter tersebut.

"Supaya adil ya ditilang juga, masak sepeda motor saja. Kalau begitu bukan jalur khusus namanya," kesal Panji.

Senada dengan Panji, pengendara ojek online, Steve, mengaku bingung dengan jalur khusus sepeda motor tapi mobil bisa melintas di jalur tersebut. Seharusnya ada pembatasan juga, boleh mobil sekadar melintas saat berbelok.

"Bukan masuk ke jalur khusus sepeda motor dan mengambil jalur tersebut. Ini mengakibatkan jalur khusus sepeda motor menjadi sempit," ujar Steve.

Sofyan, 41, pengendara sepeda motor lainnya, mengaku belum mengetahui ihwal larangan tersebut.

"Saya tidak tahu kalau keluar jalur ditilang. Kalau ada mobil berhenti terus menyalip ditilang, ya enggak adil. Masak harus nunggu," ujarnya

Pemprov DKI Jakar.ta melalui Dinas Perhubungan DKI telah mencabut rambu larangan kendaraan roda dua melintas di Jalan MH Thamrin hingga Medan Merdeka Barat pada Januari lalu. Hal itu dilakukan setelah Mahkamah Agung membatalkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.

(Mal/J-3)/ Sri Utami





Original Post

Pengelola Absen Setorkan PAD, Dermaga Alalak Ditutup

Media Cetak Media Indonesia Halaman 13
2018-2-7

Pengelola Absen Setorkan PAD, Dermaga Alalak Ditutup

DINAS Perhubungan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menutup operasional Dermaga Penyeberangan Sungai Barito di Alalak, Banjarmasin Utara. Pasalnya, pengelola dermaga tidak pernah menyetorkan kewajiban PAD kepada pemkot selama beberapa tahun terakhir.

"Padahal, tercatat jumlah penumpang mencapai 700 orang per hari," tutur Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Ichwan Noor Chalik, kemarin.

Sesuai perda Pemprov Kalsel, pengelola diminta menyetorkan Rpl.000 untuk setiap kendaraan yang diangkut dan Rp500 untuk setiap penumpang. Pemkot Banjarmasin pun kehilangan pendapatan hingga Rp400

juta setahun karena retribusi yang tidak dilaporkan.

Menurut Ichwan, penutupan dermaga hanya untuk rute Banjarmasin menuju Jelapat, sedangkan rute penyeberangan balik dari Jelapat menuju Alalak masih diperbolehkan untuk menurunkan penumpang.

Selain soal minusnya laporan retribusi, pemkot juga mendapati praktik pungutan liar di sana. Pengelola menaikkan tarif penyeberangan dari yang seharusnya Rp6.000 menjadi Rp7.000 per penumpang.

Dari Jawa Timur, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memeriksa secara maraton puluhan anggota DPRD Kota Malang di Kantor Polres Kota Batu. Salah

satu yang diperiksa sebagai saksi ialah anggota dewan yang juga sebagai bakal calon Wali Kota Malang, Ya"qud Ananda Gudban.

Pemeriksaan saksi itu terkait dengan dugaan suap pembahasan APBD perubahan

tahun anggaran 2015 dengan tersangka mantan Ketua DPRD Kota Malang, Mochamad Arief Wicaksono.

Di Jambi, berkas kasus dugaan suap pengesahan APBD Provinsi Jambi yang melibatkan Pit Sekda Erwan Malik, Asisten III Syaifuddin, dan Pit Kadis PUPR Jambi Arfan dilimpahkan jaksa penuntut KPK ke pengadilan tipikor di Kota Jambi, kemarin.

Masyarakat menyambut positif adanya pelimpahan berkas perkara ketiga pejabat teras Jambi yang diduga korup itu.

"Syukurlah sudah dilimpahkan, lebih cepat sidangnya lebih baik, biar kebusukan seluruh oknum pejabat maupun anggota DPRD Jambi yang terlibat terungkap jelas,"

ungkap Taufik, tokoh masyarakat di Kota Jambi.

Sementara itu, terpidana kasus tindak pidana korupsi (tipikor) kredit fiktif Bank Riau Kepulauan Riau (Kepri) senilai Rp3,l miliar, Khairul Rusli, ditangkap Kejari Pekanbaru, kemarin.

Mantan Kepala Cabang Pembantu Rumbai Bank Riau Kepri yang buron selama hampir 5 tahun itu harus menjalani vonis 7 tahun penjara.

Kepala Kejari Pekanbaru Suripto Irianto mengatakan Khairul ditangkap saat sedang berada di tempat usaha fitnes miliknya di Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin (5/2) malam.

(DY/BN/SL/RK/N-4)





Original Post

Perlawanan Oposisi Maladewa Meningkat

Media Cetak Media Indonesia Halaman 14
2018-2-7

Perlawanan Oposisi Maladewa Meningkat

PASUKAN keamanan Maladewa mengepung rumah Maumoon Abdul Gayoom tak lama setelah keadaan darurat diumumkan di negara itu, Senin (5/2) malam. Namun, mantan presiden berusia 80 tahun itu dengan tangkas bergerilya di media sosial untuk menceritakan kepada dunia tentang penangkapannya yang akan terjadi.

Tak mau kecolongan, pemerintah pun, seperti dilaporkan media lokal dan Komite Perlindungan Wartawan, langsung berusaha mengendalikan arus informasi dari kepulauan resor Samudra Hindia yang terkenal sebagai tempat pelesir selebritas dunia itu."

Akan tetapi, mereka kalah gesit. Gayoom, politisi oposisi, dan bahkan Mahkamah Agung terus memberikan laporan mendetail tentang kejadian dramatis tersebut melalui Twitter, Periscope, dan platform media sosial lainnya.

Beberapa saat setelah mengunggah cicitan yang menyebutkan sejumlah besar polisi berkumpul di rumahnya, Gayoom dengan tenang menyampaikan pesan video langsung yang disiarkan politisi oposisi di akun Periscope-nya. "Saat ini, polisi ada di sini untuk menangkap saya, saya tetap teguh"dalam tekad saya," Gayoom berkata dengan suara tenang.

"Saya tidak tahu apa tuduhan mereka terhadap saya. Saya tidak melakukan apa pun yang membuat saya ditangkap. Saya juga mendesak

Anda untuk tetap teguh dalam tekad Anda juga," tambahnya.

"Kami tidak akan menyerah dalam aksi reformasi yang kami lakukan. Saya berharap semua orang Maladewa sukses, tetap berani dan saya berdoa kepada Allah SWT agar mengarahkan kita ke jalan yang benar."

Apa yang dilakukan Gayoom dilakukan pula oleh Mahkamah Agung. Ketika hakim tertinggi Maladewa ditangkap pada Selasa, pejabat MA juga melawan balik melalui media sosial.

"Breaking News: Angkatan Bersenjata Nasional Maladewa telah masuk ke Mahkamah Agung Maladewa," kata sebuah unggahan di @judiciarymv, akun resmi pengadilan tinggi negara tersebut.

Setelah pihak berwenang menahan hakim agung Abdulla Saeed dan seorang hakim MA lainnya, sebetulnya tidak jelas siapa yang mengendalikan akun tersebut. Namun, cicitan lain pada akun tersebut menjelaskan bahwa MA Maladewa masih terus berfungsi di bawah bimbingan Dewan Yudisial.

Perlawanan oposisi Maladewa kian meningkat belakangan ini sebagai respons atas kian otoriternya Presiden Abdulla Yameen. Sejak berkuasa pada 2013, Abdulla telah meningkatkan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat yang telah mematahkan citra negara tersebut dan menyebabkan hampir semua oposisi politik dipenjara.

(AFP/Hym/X-12)





Original Post

Penyidik KPK Palsu Dibekuk Polisi

Media Cetak Media Indonesia Halaman 23
2018-2-7

Penyidik KPK Palsu Dibekuk Polisi

PETUGAS Polda Metro Jaya meringkas empat orang yang mengaku penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memeras tersangka tindak pidana korupsi Salman Alparisi Agusjaya.

"Keempat tersangka ditangkap di Hotel Mercure Jakarta Barat, pada Selasa (6/2) dini hari," kata Kepala Bidang Humas Polda Metrojaya Komisaris Besar Argo Yuwono di Jakarta, kemarin.

Keempat tersangka itu Harry Ray Sanjaya, 4S, dan Abdullah, 47, asal Depok, Exitamara Rumzi, 48, asal Pekanbaru, serta Dasril Dusky, 52, asal Jambi.

Argo mengungkapkan penangkapan pelaku ber-moduskan mengaku penyidik KPK itu berdasarkan laporan polisi yang dibuat Salman bernomor

LP/708/II/2018/PMJ/Dit. Reskrimum.

Argo tidak menjelaskan secara detail tindak pidana korupsi Salman. Namun, ia diduga terkait kasus tindak pidana suap Gubernur Jambi Zumi Zola.

Awalnya Dasril menghubungi Salman yang mengaku memiliki kenalan dengan penyidik KPK. Salman berangkat ke Jakarta bertemu dengan tiga rekan pelaku di Hotel Mercure Jakarta Barat. Mamu, dia curiga dan melaporkannya ke Polda Metrojaya.

(Ant/J3)





Original Post

Buron Tujuh Tahun, Bekas Pejabat Bank Riau-Kepri Kepergok Lagi Fitnes

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-2-7

Buron Tujuh Tahun, Bekas Pejabat Bank Riau-Kepri Kepergok Lagi Fitnes

KEJAKSAAN menangkap Khairil Rusli, bekas Kepala Cabang Pembantu Bank Riau-Kepri. Terpidana kasus korupsi kredit fiktif Rp 3.1 miliar itu telah buron tujuh tahun.

Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru Suripto Irianto mengungkapkan, Khairil ditangkap saat berada di tempat fitnes di Kota Batam. Kepulauan Riau (Kepri), Senin malam (5/2).

"Langsung kita bawa ke Pekanbaru untuk dilakukan penahanan dalam kasus korupsi kredit fiktif Bank Riau-Kepri," ujar Irianto.

la menjelaskan Khairil menghilang sejak perkaranya disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru. Kejaksaan pun menetapkan Khairil dalam daftar pencarian orang (DPO).

Meski terdakwa buron. Pengadilan Tipikor Pekanbaru tetap menyidangkan perkara ini

secara in absentia. Alhasil, maje-i hakim yang diketuai 1 Ketut nart.i menyatakan Khairil bersalah melakukan korupsi.

Dalam penyidikan kasus kredit fiktif, Khairil ditetapkan sebagai tersangka bersama Amril Daud (bekas Kepala Seksi Operasional Bank Riau Cabang Pembantu Rumbai) dan Ali Luis Yus (Ketua Koperasi Tani Nelayan Andalan Pelalawan).

Berdasarkan dakwaan jaksa, kasus ini bermulai pada 2006 ketika Koperasi Tani Nelayan Andalan Pelalawan mendapat informasi Bank Riau-Kepri bisa memberikan Kredit Pengusaha Kecil (KPK) untuk pengelolaan kebun kelapa sawit yang telah berproduksi.

Ali Luis Yus memerintahkan Manager Perkebunan Kope-

rasi, Umar Dairi mengontak Khairil untuk mengurus permohonan kredit.

Khairil memberikan saran agar bisa mendapatkan kredit lebih besar, pengajuan pinjaman dilakukan secara individu. Pengurus Koperasi Tani Nelayan Andalan Pelalawan lalu mengajukan permohonan pinjaman 122 anggotanya dengan agunan surat I mah.

Namun kenyata inya, hanya 90 persen pemohon pinjaman yang memiliki surat tanah sebagai agunan kredit. "Oleh karena itu, Khairil Rusli mengeluarkan 30 orang yang tk k ada agunan tersebut," ujar \ sa.

Pemohon laj, adiloloskan. Khairil lalu i nerintahkan Amril Daud un ik mengucurkan pinjama ke masing-masing rekei ng pemohon. Pencairan di kukan dalam tiga kelompo Tanggal 5 Juni 2006 kepad lompok Bibit Supratno se ak 29 peminjam dari De m argo Sari se-nilai Rp 1 ,C iar.

Pada 8 J 006 kepada Ke lompok t iupratno atas permohonan tu peminjam dari Desa Margo Sari senilai Rp 3825 juta.

Tanggal 07 Agustus 2006 dilakukan pencairan kredit kepada kelompok Ishak dan Ali Asman sebanyak 19 peminjam di Desa Kerumutan senilai Rp 250 juta.

Selanjutnya tanggal 29 Agustus 2006 dicairkan kepada kelompok Bibit Supratno sebanyak 50 peminjam di Desa Margo Sari senilai Rp 2.13 miliar lebih. "Sehingga total keseluruhan yang dicairkan sekitar Rp 5,09 miliar," kata jaksa membacakan dakwaan.

byu





Original Post

Sering Menang Proyek Pemda, Bos Swaranusa Diperiksa KPK

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-2-7

Sering Menang Proyek Pemda, Bos Swaranusa Diperiksa KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga kontraktor proyek infrastruktur Provinsi Jambi. Mereka dicurigai memberikan suap kepada Gubernur Zumi Zola dan Pelaksana Tugas (Pit) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Arfan, untuk mendapatkan proyek.

TIGA pengusaha yang diperiksa adalah Direktur Utama PT Sumber Swaranusa. Joe Fandy Yusman alias Asiang, Andi Putra Wijaya dan Dedi Masyuni.

"Ketiganya diperiksa dalam penyidikan kasus suap gratifikasi proyek-proyek Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun 2014-2017," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati. Pemeriksaan untuk melengkapi berkas perkara Arfan.

Untuk keperluan penyidikan kasus ini, KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencegah Asiang bepergian ke luar negeri. Surat pencegahan dikirim sejak 8 Desember 2017. PT Sumber S warnanusa milik Asiang diketahui kerap memenangkan proyek infrastruktur di Provinsi Jambi. Di antaranya, proyek peningkatan struktur jalan Tempino-Muara Bulian.

Perusahaan itu mengajukan penawaran Rp 31 miliar. Harga perkiraan sendiri (HPS) proyek itu ditetapkan Rp 32,99 miliar.

Perusahaan yang berkantor di Jalan Lingkar Selatan Kota Baru Jambi itu juga kembali memenangkan proyek jalan di lokasi yang sama. Kali ini dengan harga penawaran Rp 17,99 miliar. Di bawah HPS Dinas PU Jambi Rp 18,99 miliar.

Tak hanya itu, PT Swamanusa juga memenang tender proyek preservasi dan pelebaran Jalan Sei Bangkal-Muara Tembesi. Proyek ini dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian PUPR untuk Provinsi Jambi.

Pagu anggarannya Rp 26,77 miliar. PT Swaranusa mengaju-

kan harga penawaran Rp 25,18 miliar.

Sebelumnya, Asiang pernah dipanggil dalam penyidikan kasus suap mang ketoki pengesahan APBD Jambi 2018. yang menjerat Arfan, Erwan Malik (Pit Sekda). Syarifuddin (Asisten Daerah IH) dan Anggota DPRD Provinsi Jambi, Supriyono.

"Diduga, uang itu berasal dari calon kontraktor yang akan menggarap proyek Dinas PUPR Provinsi Jambi," kata Yuyuk.

Penetapan tersangka terhadap Gubernur Zumi Zola dan Arfan sebagai tersangka suap proyek infrastruktur merupakan pengembangan dari kasus luang ketoki itu.

"Tersangka ZZ (Zumi Zola),

baik secara bersama sama, maupun sendiri diduga menerima hadiah atau janji dan penerimaan lainnya sebagai Gubernur Jambi, jumlah sekitar Rp6 miliar," ujar Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam keterangan di KPK 2 Februari 2018.

Zumi dan Arfan dijerat dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Untuk mengumpulkan bukti kasus Zumi, penyidik KPK telah menggeledah kediaman dinas Gubernur Jambi, kediaman pribadi Zumi hingga kendaraan dinasnya 31 Januari 2018 lalu,

gpg





Original Post

KPK Limpahkan Berkas Kasus Suap APBD ke PN Jambi

Media Cetak Kompas Halaman 20
2018-2-7

KPK Limpahkan Berkas Kasus Suap APBD ke PN Jambi

JAMBI, KOMPAS-Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan berkas kasus dugaan suap pengesahan dana APBD Provinsi Jambi 2018 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi, Selasa (6/2). Penyerahan berkas itu menandai akan segera dimulainya tahapan persidangan.

Tim KPK menyerahkan tiga berkas perkara melalui tempat pelayanan tamu PN Jambi, yang merangkap Pengadilan Tipikor, pukul 15.00. Berkas itu untuk tersangka Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Asisten

III Sekda Saifudin, serta Pit Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Arfan. Selain berkas penuntutan, tim juga menyerahkan semua barang bukti yang tersimpan dalam tiga koper.

Makaroda Hafat dari bagian Humas PN Jambi mengatakan, ketiga pejabat kini menjadi tahanan pengadilan. "Mereka masih ditempatkan di Lembaga Permasyarakatan Jambi," ujarnya

Tiga pejabat itu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK menyusul operasi tangkap tangan KPK pada 29 November di se-

jumlah lokasi di Kota Jambi dan Jakarta Operasi terkait dugaan suap bagi anggota DPRD Provinsi Jambi agar menyetujui pengesahan dana APBD provinsi itu.

Menurut catatan Kompas, APBD Jambi 2018 bertambah Rp 902 miliar dari tahun sebelumnya. Anggaran bidang pendidikan naik Rp 203,7 miliar menjadi Rp 392,4 miliar dengan penambahan bersumber dari dana alokasi khusus CDAK) bidang pendidikan dan alokasi dana BOS untuk SMA/SMK yang menjadi kewenangan Pemprov Jambi.

Anggaran bidang kesehatan ju-

ga bertambah Rp 2,1 miliar menjadi Rp 33,8 miliar. Penambahan itu bersumber dari DAK bidang kesehatan, yaitu bantuan operasional kesehatan dan pelayanan kesehatan farmasi.

Dengan diserahkannya semua berkas penuntutan ke pengadilan, lanjut Makaroda, menandai segera dimulainya proses persidangan. Dalam tiga hari ke depan, berkas sidang dipelajari ketua PN. Selanjutnya, akan ditetapkan tim majelis hakim.

Dari situ, tim majelis hakim akan langsung menentukan jadwal sidang. "Prosesnya tidak akan

lama Minimal pekan depan sudah akan bisa diketahui jadwal sidangnya," katanya.

Terkait maraknya pemberitaan soal kasus itu di Jambi, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jambi Johansyah mengingatkan pers untuk tidak membuat pemberitaan tanpa konfirmasi karena dikhawatirkan semakin memperkeruh keadaan. Selain ketiga pejabat di atas, KPK juga telah menetapkan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai tersangka Ia diduga menerima gra-tifikasi Rp 6 miliar selama menjadi gubernur.

ITA





Original Post

PKS Gembira jika Fahri Hamzah Balik ke PKS, tapi Mesti Melakukan Ini

Media Online okezonecom
2018-02-07

JAKARTA \' Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap menerima kembali Fahri Hamzah bila konsisten masih ingin menjadi kadernya. PKS memang telah memecatnya dari keanggotan, namun Fahri menyatakan masih menjadi bagian dari partai yang kini dipimpin Sohibul Iman itu berkat menang di tingkat pengadilan.

"Tentang keinginan Beliau tetap di PKS tentu kami gembira jika Pak Fahri ingin tetap di PKS," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dihubungi Okezone, Rabu (7/2/2018).

Bila benar masih ingin di PKS, ia meminta Fahri untuk tidak melakukan aksi atau berucap yang membuat tidak nyaman kader lainnya.

"Seorang anggota partai tentu tidak akan melakukan tindakan yang membuat seluruh penghuninya tidak nyaman. Tapi tentu jika seseorang mengganggap itu adalah rumahnya akan sama-sama menjaga rumah tersebut, bukan malah melakukan aksi yang membuat penghuni rumah tak nyaman," jelasnya.

PKS, lanjut Mardani, juga akan membebaskan wakil ketua DPR RI tersebut untuk memilih partai politik setelah sudah tak dianggap lagi oleh PKS. Ia mengungkapkan, PKS hanya mendoakan Fahri bisa memberi kontribusi terbaiknya dengan memilih parpol yang tepat dan sesuai.

"Pak Fahri dalam pandangan PKS orang bebas. Monggo mau ke mana, dan PKS mendoakan yang terbaik bagi Beliau," tuturnya.

(Baca: )



Seperti diketahui, kabar merapatnya Fahri Hamzah ke Partai Golkar semakin santer setelah sempat menyambangi Kantor DPD Golkar DKI guna menghadiri acara bertajuk \'Netizen Ngopi Bareng Fahri\' di kawasan Pegangsaan Barat, Jakarta Pusat, Jumat 2 Februari 2018 malam.

Bahkan dukungan untuk masuk Golkar datang dari mantan kolega Fahri di pimpinan DPR yaitu mantan ketua Setya Novanto. Setnov yang juga mantan ketua umum Golkar itu mendukung Fahri bergabung dengan partainya. Novanto menuturkan, Golkar akan rugi bila tidak memiliki kader sekelas Fahri Hamzah.

"Tentu kami serahkan kepada saudara Airlangga. Kalau saya secara pribadi, bukan hanya beruntung, tapi sayang kalau enggak bisa dapat seorang Fahri," kata Setya Novanto di sela-sela persidangan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin 5 Februari 2018.

Namun, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan belum ada pembicaraan formal maupun informal antara Fahri Hamzah dengan DPP Partai Golkar terkait hal ini. Meski begitu, Golkar merasa senang dan membuka pintu apabila Fahri Hamzah hendak bergabung dengan partai yang dipimpin Airlangga Hartarto itu.

Meski akan menerima dengan lapang, lanjut dia, Fahri Hamzah harus tetap mengikuti prosedur yang ada di Golkar. Termasuk, mendukung Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan Presiden 2019.

"Ya itu juga Beliau Pak Fahri mau pindah ke Partai Golkar harus ikut juga kan kebijakan-kebijakan Partai Golkar itu mau mengampanyekan Pak Jokowi sebagai calon presiden. Gitu kan termasuk juga ikut pada kebijakan-kebijakan DPP yang lain," ucapnya.

(han)

http://index.okezone.com/read/2018/02/07/337/1855843/pks-gembira-jika-fahri-hamzah-balik-ke-pks-tapi-mesti-melakukan-ini



Original Post

SBY Bicara Jihad Konspirasi Besar

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2018-2-7

SBY Bicara Jihad Konspirasi Besar

Ketua Umum Demokrat, SBY tak terima dirinya dikait-kaitkan dengan korupsi proyek e-KTP. Berbicara panjang lebar di markas Demokrat, kemarin, SBY menyatakan siap berjihad melawan tudingan keji ini. SBY yakin ada konspirasi besar di balik kejadian ini.

SIKAP ini diutarakan SB Y merespons sidang kasus korupsi e-KTP pada Kamis, 24 Januari lalu. Ketika itu, Mirwan Amir, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR ketika proyek e-KTP bergulir pada 2009-2014, bersaksi ada instruksi langsung dari SBY

agar program pengadaan e-KTP tetap dilanjutkan, meski proyek miliaran rupiah itu bermasalah.

Pernyataan ini keluar setelah Mirwan dicecar pertanyaan oleh kuasa

hukum terdakwa kasus e-KTP Setya Novanto, Firman Wijaya. Merespons sidang itu, Firman menilai kesaksian Mirwan telah mengungkap siapa sebenarnya aktor besar di balik proyek e-KTP. "Mirwan bilang, dia sampaikan kepada pemenang Pemilu 2009 bahwa urusan e-KTP ini ada masalah, jangan dilanjutkan. Tapi instruksinya tetap diteruskan. Jadi jelas yang namanya intervensi, ini yang disebut kekuasaan besar," kata Firman usai sidang pekan lalu.

Di markas Demokrat, Jalan Proklamasi 41, Menteng, Jakarta Pusat, SBY memberi keterangan ditemani anaknya Edhie Baskoro Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ibu Ani. Sejumlah kata kunci keluar dari pidato dengan durasi 30-an menit itu. Seperti jihad dan konspirasi.

Tuduhan di atas dijawab oleh SBY dengan sederet pertanyaan "Mirwan

Amir, tolong, dimana, kapan, dan dalam konteks apa menyampaikan ke saya soal proyek KTP-elektronik. Siapa yang mendampingi saya? Saya ini tertib. Ada menteri terkait, pejabat terkait," kata SBY. SBY mengatakan ia tak pernah mencampuri, atau bahkan mencari keuntungan bagi dirinya sendiri dalam proyek ini. "Sama sekali tidak benar tuduhan itu. Saya melibatkan diri, mengatur, atau ikut-ikutan. Tidak," tegasnya. "Tidak ada conflict of interest saya selama 10 tahun jadi presiden," tambahnya.

Sanggahan ini kemudian diikuti oleh pernyataan-pernyataan bernada keras seperti jihad dan perang. "Saya akan jihad. Jihad untuk mencari keadilan," kata SBY. "Apa jihad saya akan berhasil? Saya bisa kalah, kalau yang saya hadapi itu konspirasi besar yang punya kekuatan. Bagian dari kekuasaan atau kekuatan uang," ujarnya. SBY juga mengatakan, "Ini perang saya."

"Yang penting bantu saya dengan doa, mohon pada Allah. Saya diberi kekuatan dan pertolongan Allah," ucapnya. SBY

kemudian menghubungkan apa yang dituduhkan kepadanya dengan kemungkinan adanya "pemain" yang memang sengaja membangun isu. la mengatakan ini berdasarkan keterangan informan yang "layak dipercaya." Menurutnya, menjelang sidang 24 Januari itu, ada pertemuan yang didugajadi tempat dimana tuduhan kepada dirinya dirancang. "Informasi ini belum waktunya diketahui publik. Bisa geger nana," ujarnya

Setelah berpidato panjang lebar, SBY meluncur ke Bareskrim Polri untuk melaporkan Firman Wijaya. Tuduhannya, pencemaran nama baik. SBY yang mengenakan kemeja safari warna biru tiba di kantor Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, sekitar pukul 5 sore, kemarin. Ia didampingi Ibu Ani, menumpang mobil Alphard hitam. Kabareskrim Komjen Ari Dono langsung turun tangan menerima laporan SBY ini.

Kuasa hukum SBY, Ferdinand Huta-haean mengatakan Firman telah menggiring opini publik saat menyampaikan

keterangan usai persidangan kasus e-KTP. "Kita pahamlah bahwa itu ada hak imunitas untuk menggali keterangan di persidangan. Tapi ketika beliau diwawancara media di luar persidangan, dia mengembangkan sendiri keterangan Mirwan Amir," kata Ferdinand.

Menurut dia, advokat memang dilindungi hak imunitas selama persidangan, tetapi keterangan di luar sidang tetap bisa dipidanakan. Firman dilaporkan dengan barang bukti berupa rekaman video wawancara dari Youtube dan media elektronik yang memberitakan pernyataan Firman.

Sementara, Firman Wijaya membntah ada konspirasi, terutama terkait tuduhan keterlibatan SBY. "Tidak ada konspirasi," kata Firman saat dikonfirmasi wartawan, kemarin.

Dia meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum kasus e-KTP yang ditangani KPK dan kini bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta. Tugas advokat dalam peradilan jangan diganggu," ujar Firman.

bcg





Original Post

Kubu Oposisi Terlibat Bentrok dengan Pemerintah Kenya

Media Online liputan6com
2018-02-07

Liputan6.com, Kenya - Seteru kubu oposisi dan pemerintahan di Kenya kian memanas, hingga terjadi bentrokan. Situasi politik di Kenya terus memanas, antara pemerintah dengan kubu oposisi.

Dalam beberapa pekan terakhir, bentrokan terus terjadi, dan semakin meningkat pasca-inagurasi tokoh oposisi Raila Odinga yang didaulat sebagai "Presiden Rakyat".

Pengangkatan Raila Odinga adalah bentuk protes kubu oposisi terhadap Presiden Uhuru Kenyatta, yang terpilih kembali pada bulan Agustus 2017. Kubu oposisi mengklaim, Mahkamah Agung telah menganulir kemenangan Kenyatta dan mendesak pemilihan ulang. Berita ini mengawali Jendela Dunia dalam Liputan6 SCTV, Rabu (7/2/2018).

Sementara itu, sebuah kecelakaan beruntun terjadi di Interstate 44 di Missouri, Amerika Serikat. Satu orang tewas dan banyak luka-luka. Polisi setempat menyatakan kecelakaan beruntun ini melibatkan 60 hingga 80 kendaraan.

Kecelakaan ini terjadi akibat kondisi jalan yang bersalju. Akibat kecelakaan ini jalan Interstate atau jalan yang menghubungkan antarnegara bagian ditutup hingga beberapa jam.

Jelang puncak penyelenggaran Piala Oscar 2018, panitia mengulang tradisi tahun-tahun sebelumnya yaitu sesi foto bersama para insan film yang masuk dalam nominator ajang film bergengsi.

Dengan dipandu oleh aktris Laura Dern, para insan film dipanggil untuk berfoto bersama dengan ornamen Piala Oscar. Sejumlah nama besar di Hollywood yang kembali masuk nominasi dalam ajang Piala Oscar 2018 adalah Merryl Streep, Guillermo del Toro, dan Christopher Nolan. Namun yang menarik perhatian justru pebasket Kobe Bryant yang masuk dalam nominasi Oscar untuk kategori film pendek.

Selain itu, musim karnaval di Brazil telah tiba, dengan tema karnaval yang berjudul Ceu Na Terra yang berarti "Surga di Bumi" adalah salah satu group peserta karnaval jalanan ternama di Brazil.

Karnaval jalanan di Brazil sebenarnya nyaris hilang sejak tahun 1970-an dan berganti menjadi parade Karnaval di dalam stadion.

Namun karnaval jalanan kini kembali populer. ini terbukti dari maraknya sambutan warga yang ingin melihat parader dari grup karnaval jalanan. Ada sejumlah grup karnaval di Brazil, dan masing-masing biasanya memilih waktu yang berbeda untuk beratraksi, sebelum atraksi puncak pada hari Sabtu, 10 Februari 2018.

Acara karnaval jalanan adalah wadah bagi mereka untuk mempromosikan trend busana, dan selain menampilkan gaya busana, dalam karnaval jalanan nanti akan diiringi oleh penampilan grup musik.

http://news.liputan6.com/read/3263992/kubu-oposisi-terlibat-bentrok-dengan-pemerintah-kenya



Original Post

Media