HEADLINE Ada Rahasia Besar di Balik Buku Hitam Setya Novanto?

Media Online liputan6com
2018-02-08

Liputan6.com, Jakarta - Kasus korupsi KTP elektronik atau e-KTP yang menyeret nama Setya Novanto memasuki babak baru. Sejumlah nama muncul meramaikan drama yang sedang berlangsung.

Belakangan, kasus e-KTP bahkan memicu perseteruan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan pihak Setya Novanto atau Setnov.

SBY menuding apa yang dilakukan oleh pengacara Setya Novanto, Firman Wijaya, dengan menyeret namanya ke dalam pusaran skandal e-KTP sebagai fitnah dan mencemarkan nama baiknya. Tidak terima dengan hal ini, SBY pun melaporkan Firman ke Bareskrim Polri pada Selasa 6 Februari 2018.

Presiden ke-6 RI itu juga mempermasalahkan sikap Setya Novanto (SN) yang dinilai sengaja memperlihatkan buku hitamnya untuk menyudutkan dirinya.

SBY pun menantang pihak Setnov untuk membuktikan keterlibatannya. Dia juga menyebut akan berjihad untuk mencari keadilan.

"Biarlah ini saya selesaikan. Ini perang saya. This is my war. Perang untuk keadilan. Yang penting bantu saya dengan doa. Mohon pada Allah, mohon pada Allah, saya diberikan kekuatan dan pertolongan oleh Allah," kata SBY saat memberikan klarifikasi, Selasa 6 Februari 2018 di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat.

Setya Novanto memang diketahui selalu membawa buku catatan dalam setiap persidangan. Buku catatan bersampul hitam, yang kemudian disebut buku hitamitu terpantau dibawa sejak sidang yang mengagendakan pembacaan nota keberatan atau eksepsi.

Apa sih isi buku itu? Benarkan di dalamnya ada informasi dan nama-nama yang diduga menerima bancakan proyek e-KTP, yang dihimpun Setnov untuk melanggengkan langkahnya menjadi justice collaborator?

Saat dikonfirmasi, pengacara Setya Novanto, Maqdir Ismail mengatakan, buku itu berisi catatan persidangan.

"Sepanjang yang saya tahu, buku catatan Pak SN itu berisi catatan Beliau atas keterangan saksi, terutama keterangan saksi di persidangan. Kalau ada yang bereaksi keras, menurut hemat saya, tidak sepatutnya sebelum ada klarifikasi," kata Maqdir kepada Liputan6.com, Rabu (7 /2/2018 ).

Maqdir juga menegaskan bahwa apa yang terjadi dalam persidangan, yang memunculkan nama SBY, bukan lantaran sengaja menyeret orang lain dalam pusaran kasus e-KTP.

"Saya tidak melihat adanya intensi dari kami, termasuk Pak Firman untuk menarik orang lain ikut tengggelam dalam perkara ini. Apalagi mau merusak harkat dan martabat Pak SBY," papar Maqdir.

Sepanjang sidang,buku hitam di tangan Setya Novanto menerbitkan rasa penasaran. Mantan Ketua DPR itu beberapa kali terlihat menggoreskan beberapa catatan dalam buku itu saat mendengar tanya jawab saksi, baik dengan majelis hakim maupun dengan jaksa.

Belakangan, pada sidang Senin 5 Februari 2018, awak media berhasil melihat sedikit dari isi buku hitam itu.

1 dari 4 halamanNama Nazaruddin dan IbasEdhie Baskoro Yudhoyono menghadiri konferensi pers Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Selasa (6/2). (Liputan6.com/JohanTallo)Ketika terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP itu membuka buku hitamnya, tak lama setelah tiba di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, terlihat ada nama mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Menyadari awak media melihat catatannya, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu langsung menutup bukunya.

"Enggak ada," kata Setya Novanto.

Meski Setnov menutup rapat-rapat buku hitamnya, namun awak media terlanjur mengetahui isinya. Selain nama Nazaruddin, di dalam buku itu juga terlihat nama Ibas, putra bungsu SBY yang bernama lengkap Edhie Baskoro Yudhoyono.

Apakah catatan dalam buku hitam itu akan digunakan Setnov untuk membongkar pelaku lain dalam kasus e-KTP, agar permohonannya menjadi justice collaborator (JC) dikabulkan KPK?

"Tanyakan ke Pak Nov (Setya Novanto)," jawab Firman Wijaya saat ditemui di kantor YLBHI, Rabu (7/2/2018) malam.

Sementara Maqdir mengatakan, KPK lebih mengetahui hal itu."Kita sudah sampaikan ke KPK, sekarang tinggal KPK. KPK sudah tahu apa yang akan disampaikan oleh Setya Novanto, tinggal KPK saja," ucap Maqdir tanpa bersedia merinci lebih lanjut.

Terkait itu, pengacara Yudhoyono, Ferdinand Hutahahean, mengatakan terlalu jauh jika mengaitkan proyek e-KTP dengan SBY dan Ibas.

"Upaya mengaitkan Ibas di proyek e-KTP ini agak janggal, karena dari banyak saksi yang diperiksa, nama Ibas kan tidak pernah ada disebut. Memang kita mengakui ada beberapa nama dari Fraksi Demokrat dulu, tetapi nama Ibas enggak ada karena pada saat itu Ibas tidak ada di Komisi II," kata Ferdinand.

"Ibas waktu itu bukan di Komisi II, jadi yang ditulis itu omong kosong saja dan itu bukan Mas Ibas," imbuh dia.

Ferdinand berusaha meyakinkanbahwa apa yang dilihat di buku Setnov itu keliru.

"Ah itu kan belum tentu Ibas, bisa saja namanya Abas kali, bukan Ibas. Belum tentu, masa tulisannya ditebel-tebelin?...Coba tanya Setya Novanto dulu, kalau dia bilang itu Ibas, nah baru kita mengambil langkah-langkah untuk itu," kata dia.

Ferdinandmenuding apa yang dilakukan Setnov itu hanya untuk mengejar niatnya menjadi justice collaborator KPK.

2 dari 4 halamanBuka-bukaan Atau....Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan keterangan pers di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Selasa (6/2). (Liputan6.com/JohanTallo)Setya Novanto disebut-sebut sebagai salah satu aktor utama kasus korupsi e-KTP, yang diduga merugikan negaraRp 2,3 triliun ini.

Namun selama ini,Setya Novanto selalu bungkam dan mengaku tidak terlibat kasus tersebut.

Dan tiba-tiba saja pada Januari 2018, Setnov mengungkapkan keinginannya untuk menjadi justice collaborator. Setnov bahkan telah mengajukan permohonan resmi kepada KPK. Hal ini diketahui dariJuru Bicara KPK Febri Diansyah.

"Tadi saya cek (permohonan JC) sudah diajukan ke penyidik," ujar Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu 10 Januari 2018.

Justice collaborator merupakan istilah untuk pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan penegak hukum.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu ("SEMA 4/2011"), yang penyusunannya terinspirasi dari Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi, disebutkan ada tiga syarat yang harus dipenuhi.

Ketiga syarat itu yakni pertama, mengakui kejahatan yang dilakukannya, kedua, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, dan ketiga, memberikan keterangan saksi dalam proses peradilan.

Banyak pelaku tindak pidana yang mengajukan diri menjadi kolaborator agar mendapatkan keringanan hukuman. Dalam kasus korupsi e-KTP,terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong juga telah ditetapkan menjadijustice collaborator.

Pengacara Setya Novanto, Firman Wijaya, mengatakan, kliennya mengajukan diri menjadi justice collaboratorlantaran pengadaan e-KTP bukanlah proyek pribadi Setya Novanto. Proyek itu berada di bawahpenanganan Kementerian Dalam Negeri pada masa pemerintahan SBY.

Karena itu, Firman yakin, ada aktor yang lebih besar dari kliennya dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

"Ya (ada) nama besar. Saya tidak tahu yang dimaksud punya status sosial atau pengaruh tertentu, kita lihat saja nanti," ujar Firman Wijaya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis 11 Januari 2018.

Firman menegaskan, peran Setya Novanto tidak menentukan dalam bancakan e-KTP. Sebab, penganggaran dan perencanaan proyek itu sudah dirancang jauh hari.

"Dan itu ada lembaganya, ada instansinya. Kita lihat siapa inisiator proyek e-KTP ini," kata dia.

Firman menyebut, salah satu pihak yang berperan dalam proyek e-KTP adalah mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Saat proyek e-KTP bergulir, kata dia, Gamawan berperan dalam meloloskan anggaran proyek e-KTP menggunakan APBN murni.

"Pastinya jelas (peran Gamawan Fauzi), karena proyek itukan diusulkan dari Kemendagri," ucap Firman.

Namun tuduhan ini telah dibantah Gamawan Fauzi. "Saya tidak pernah menerima uang satu rupiah pun dari proyek ini," ujar Gamawan saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Maret 2017.

Pada sidang 25 Januari 2018, nama SBY juga muncul.Adalah mantan Wakil Ketua Banggar DPR Fraksi Demokrat Mirwan Amir yang memunculkan nama SBY.

Awalnya, penasihat hukum Setnov, Firman Wijaya bertanya kepada Mirwan Amir yang kini menjadi Ketua DPP Hanura. Firman bertanya soal apakah proyek e-KTP ada kaitannya dengan pemenangan Pemilu 2009.

"Memang itu program dari pemerintah," ujar Mirwan menjawab pertanyaan Firman di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2018).

Inilah yang kemudian membuat SBY berang dan menyatakan perang.

3 dari 4 halamanPeluang Jadi Justice CollaboratorPolitisi Partai Demokrat, Mirwan Amir memberi keterangan saat menjadi saksi dalam persidangan dugaan korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (24/1). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)Soal keinginan Setnov menjadi justice collaborator, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya menghargai keinginan mantan ketua DPR itu. Namun, kata Febri, hingga saat ini Setnov belum memberikan informasi baru kepada KPK.

"Ada nama yang disebut. Tapi belum ada hal baru dan informasi yang signifikan," kata Febri kepada Liputan6.com, Rabu (7/2/2018).

Febri juga mengatakan, KPK sudah memiliki data kuat untuk kasus e-KTP. Sehingga,"apapun isi buku (hitam) tersebut tidak akan memiliki kontribusi secara hukum jika tidak disampaikan pada penyidik atau persidangan. Karena siapapun bisa mencatat apapun," jelas Febri soal catatan di buku hitam Setnov.

Dalam konteks justice collaborator, kata Febri, yang dihargai dan dipertimbangkan adalah apa yang disampaikan ke penyidik atau hakim dan jaksa penuntut umum di sidang.

Febri juga membedakan antara kasus Nazaruddin yang kemudian menjadi kolaborator dengan Setnov.

"Nazar tidak pernah diberikan statusjustice collaborator oleh KPK. Yang benar, Nazaruddin berkontribusi memberikan informasi dalam penanganan sejumlah kasus, seperti Hambalang dan e-KTP. Hal itu terjadi ketika Nazar sudah menjalani hukuman," papar Febri.

Jika Setnov serius ingin menjadi kolaborator, ujar Febri, dia harus membuka semuanya di hadapan penyidik ataupun dalam proses persidangan.

Menjawab tantangan ini, Maqdir Ismail menyatakan kliennya siap menjadi buka-bukaan soal e-KTP. Tapi, harus melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Pasti (menginginkan perlindungan), karena kemungkinan ada pembalasan, penyidik KPK yang dijaga saja disiram air keras," ujar Maqdir, Rabu (7/2/2018).

Soal perlindungan, Febri menjamin itu adalah hak justice collaborator. Tapi, harus diputuskan terlebih dulu apakah Setnov memenuhi syarat atau tidak.

"Kalau mau meminta perlindungan saksi silahkan diajukan nanti kita akan lihat seberapa nyata ancaman atau potensi ancaman tersebut. Kita harus mempertimbangkan apakah misalnya ada ancaman atau tidak, kalau tidak ada ancaman, tentu tidak relevan diberikan," kata Febri.

Dimintai pendapatanya, ahli hukum pidana yang juga mantan pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji mengatakan, jika posisi Setnov sebagai pelaku utama dalam kasus e-KTP, maka permohonan jadi justice collaborator itu sulit dikabulkan.

"Dalam hal pendalaman kasus e-KTP, ternyata SN dapat membuka adanya dugaan tipikor sebaga bentuk kasus baru, maka dia bisa menjadi JC," kata Indriyanto saat dihubungi, Rabu (7/2/2018).

Terkait nama SBY yang dibawa-bawa dalam kasus ini, Indriyanto mengatakan, SBY sebagai presiden saat itu hanyalah pemegang policy atau kebijakan negara yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi e-KTP.

"Proses tanya jawab dalam persidangan biasa dan wajar saja, tapi posisi SBY bukanlah sebagai peran yang lebih tinggi dalam tindak pidana korupsi e-KTP, jadi secara kasat mata saja, sangat prematur dan sama sekali tidak ada actus reus (tindakan kejahatan) apalagi mens rea (tanggung jawab dari tindak kejahatan) dari SBY untuk dikatakan sebagai pelaku," kata Indriyanto.

SBY memberikan klarifikasi soal namanya di kasus e-KTP.

http://news.liputan6.com/read/3266709/headline-ada-rahasia-besar-di-balik-buku-hitam-setya-novanto



Original Post

SBY Meradang, Mirwan Ucapan Saya Fakta Semua

Media Online republika.co.id
2018-02-08

Hak imunitas Firman tak berlaku karena dia bicara di luar waktu sidang.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Umum Partai Demokrat, melaporkan pengacara terdakwa kasus megakorupsi KTP elektronik (KTP-el) Setya Novanto, Firman Wijaya, ke Bareskrim Polri pada Selasa (6/2). Pelaporan itu terkait ucapan Firman usai sidang Novanto pada Kamis (25/1) lalu atas dugaan pencemaran nama baik.

Firman Wijaya menilai kesaksian Mirwan Amir dalam persidangan kliennya, Kamis (25/1), memperlihatkan kekuatan besar yang disebut mengintervensi proyek KTP-el itu adalah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR periode 2009 2014. Apalagi, kata dia, proyek KTP-el itu amat erat kaitannya dengan anggaran.

Karena itu, Firman menilai keliru dengan anggapan bahwa proyek tersebut dikendalikan oleh Novanto. Firman juga menyebutkan, proyek KTP-el dikuasai pemenang Pemilu 2009, yakni Partai Demokrat dan SBY.

Wakil ketua Badan Anggaran DPR RI periode 2009-2014 Mirwan Amir menyatakan, keterangan dirinya sebagai saksi perkara KTP-el dengan terdakwa Setya Novanto di persidangan Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, adalah kejadian fakta yang sesungguhnya. Namun, lanjutnya, tidak ada maksud untuk memojokkan pihak-pihak tertentu, termasuk SBY.

"Juga tidak ada nada tuduhan kepada SBY," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (7/2).

Mirwan mengatakan, keterangannya di persidangan juga tidak terkait dengan urusan atau kepentingan orang lain atau pihak lain manapun. "Itu adalah keterangan pribadi saya sebagai saksi di persidangan," ujar dia.

Dalam keterangan tersebut, Mirwan juga membantah telah membuat pernyataan klarifikasi terhadap kesaksiannya di muka persidangan, yang ditujukan kepada pemimpin redaksi salah satu media elektronik dan cetak di Indonesia.

"Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak pernah menulis surat tersebut. Surat tersebut adalah hoaks. Isinya juga penuh fitnah dan hoaks," paparnya.

Seperti diketahui, dalam persidangan Novanto 25 Januari lalu, Mirwan mengaku pernah meminta Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menghentikan proyek pengadaan KTP-el. Namun, saat itu SBY menolak permintaan Mirwan.

Mirwan merupakan wakil ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi Partai Demokrat periode 2009-2014. Dia kini menjadi pengurus di Partai Hanura. "Pernah saya sampaikan bahwa program KTP-el ini lebih baik tidak dilanjutkan," ungkap Mirwan saat dicecar pertanyaan oleh kuasa hukum Novanto, Firman Wijaya, terkait keterlibatan partai pemenang pada Pemilu 2009 dalam proyek KTP-el.

"Itu disampaikan langsung kepada Pak SBY?" tanya Firman kepada Mirwan.

"Iya," jawab Mirwan.

"Di mana?" tanya Firman lagi.

Mirwan menjawab di Cikeas.

"Pada waktu itu tanggapan dari Pak SBY apa?" cecar Firman.

"Tanggapan dari Bapak SBY bahwa ini kita untuk menuju pilkada, jadi poyek ini harus diteruskan. Saya hanya sebatas itu saja. Posisi saya hanya orang biasa saja, tidak punya kekuatan," jawab Mirwan.

Tunjuk kuasa hukum

Firman Wijaya menunjuk Boyamin Saiman sebagai kuasa hukumnya untuk menghadapi laporan SBY. Pada Selasa (6/2), SBY melaporkan Firman ke Bareskrim Polri atas tuduhan pencemaran nama baik.

"Hasil pembicaraan saya dengan Firman Wijaya hari ini, disepakati saya ditunjuk untuk menjadi koordinator kuasa hukum Firman Wijaya dalam menghadapi pelaporan SBY ke Bareskrim Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik," kata Boyamin Saiman di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, penunjukan ini telah diterimanya semata-mata karena dirinya yakin bahwa Firman Wijaya menjalankan tugas profesinya untuk menggali semua fakta yang terkait dengan kasus KTP-el. "Dalam rangka membela kliennya yang jelas-jelas dilindungi Undang-undang Advokat. Saya yakin Firman Wijaya tidak bersalah dalam menjalankan tugas profesinya," kata Boyamin.

Untuk memperkuat tim, kata Boyamin, dia telah menyiapkan tim dari kantor Boyamin Saiman Law Firm Jakarta dan Kartika Law Firm Surakarta. Pihaknya masih akan menghimpun dan menambah advokat lain yang peduli dengan Firman Wijaya, termasuk advokat dari Kantor Firman Wijaya secara inhouse.

Menurut Boyamin, secara prinsip pihaknya menghormati proses hukum dan mengapresiasi semua pihak yang menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa secara beradab.

Hak imunitas Firman tak berlaku

Namun, menurut pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar, hak imunitas terhadap advokat tidak berlaku pada Firman Wijaya. Sebab, pernyataan Firman soal adanya intervensi terhadap proyek tersebut terjadi di luar persidangan.

"Ya, Firman Wijaya bisa dituntut atas pernyataannya di luar sidang. Hak imunitas tidak melekat padanya. Karena, di luar itu bukan forum untuk menyampaikan pembelaan," tutur dia, Rabu.

Fickar menjelaskan, pengertian di luar sidang itu, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas Pasal 16 UU Advokat, yakni forum-forum di luar sidang, seperti di kepolisian, kejaksaan, atau di lembaga-lembaga yang terkait dengan perkaranya. "Sedangkan, wawancara di luar sidang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi yang tidak berkaitan dengan profesi," kata dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai, laporan SBY kepada kepolisian terkait pernyataan Firman Wijaya beberapa waktu lalu berlebihan. Sebab, Firman hanya mengungkapkan kembali apa yang dikatakan saksi persidangan.

Ray mengumpamakan, pernyataan Firman yang berujung adanya laporan kepolisian dari SBY itu ibarat wartawan yang menulis keterangan saksi dalam sebuah persidangan. Dalam berita, si wartawan menuliskan pihak yang terlibat berdasarkan keterangan saksi tersebut.

Hingga akhirnya, lanjut Ray, wartawan itu dilaporkan ke polisi oleh pihak yang disebut saksi persidangan. "Terus bohongnya di mana. Ini seperti Anda menulis, dengar persidangan lalu menulis, nah orang yang disebut ini laporkan Anda ke polisi," paparnya. Terlepas dari itu, Ray berharap kepolisian bisa bijak dalam menindaklanjuti laporan SBY tersebut. (Pengolah: nashih nashrullah).

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/02/08/p3skcw440-sby-meradang-mirwan-ucapan-saya-fakta-semua



Original Post

Mirwan Amir Jawab SBY

Media Online republika.co.id
2018-02-08

Hak imunitas Firman tak berlaku karena dia bicara di luar waktu sidang.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Umum Partai Demokrat, melaporkan pengacara terdakwa kasus megakorupsi KTP elektronik (KTP-el) Setya Novanto, Firman Wijaya, ke Bareskrim Polri pada Selasa (6/2). Pelaporan itu terkait ucapan Firman usai sidang Novanto pada Kamis (25/1) lalu atas dugaan pencemaran nama baik.

Firman Wijaya menilai kesaksian Mirwan Amir dalam persidangan kliennya, Kamis (25/1), memperlihatkan kekuatan besar yang disebut mengintervensi proyek KTP-el itu adalah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR periode 2009 2014. Apalagi, kata dia, proyek KTP-el itu amat erat kaitannya dengan anggaran.

Baca Juga: Mengapa SBY Begitu Marah?

Karena itu, Firman menilai keliru dengan anggapan bahwa proyek tersebut dikendalikan oleh Novanto. Firman juga menyebutkan, proyek KTP-el dikuasai pemenang Pemilu 2009, yakni Partai Demokrat dan SBY.

Wakil ketua Badan Anggaran DPR RI periode 2009-2014 Mirwan Amir menyatakan, keterangan dirinya sebagai saksi perkara KTP-el dengan terdakwa Setya Novanto di persidangan Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, adalah kejadian fakta yang sesungguhnya. Namun, lanjutnya, tidak ada maksud untuk memojokkan pihak-pihak tertentu, termasuk SBY.

"Juga tidak ada nada tuduhan kepada SBY," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (7/2).

Mirwan mengatakan, keterangannya di persidangan juga tidak terkait dengan urusan atau kepentingan orang lain atau pihak lain manapun. "Itu adalah keterangan pribadi saya sebagai saksi di persidangan," ujar dia.

Dalam keterangan tersebut, Mirwan juga membantah telah membuat pernyataan klarifikasi terhadap kesaksiannya di muka persidangan, yang ditujukan kepada pemimpin redaksi salah satu media elektronik dan cetak di Indonesia.

"Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak pernah menulis surat tersebut. Surat tersebut adalah hoaks. Isinya juga penuh fitnah dan hoaks," paparnya.

Seperti diketahui, dalam persidangan Novanto 25 Januari lalu, Mirwan mengaku pernah meminta SBY untuk menghentikan proyek pengadaan KTP-el. Namun, saat itu SBY menolak permintaan Mirwan.

Mirwan merupakan wakil ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi Partai Demokrat periode 2009-2014. Dia kini menjadi pengurus di Partai Hanura. "Pernah saya sampaikan bahwa program KTP-el ini lebih baik tidak dilanjutkan," ungkap Mirwan saat dicecar pertanyaan oleh kuasa hukum Novanto, Firman Wijaya, terkait keterlibatan partai pemenang pada Pemilu 2009 dalam proyek KTP-el.

"Itu disampaikan langsung kepada Pak SBY?" tanya Firman kepada Mirwan.

"Iya," jawab Mirwan.

"Di mana?" tanya Firman lagi.

Mirwan menjawab di Cikeas.

"Pada waktu itu tanggapan dari Pak SBY apa?" cecar Firman.

"Tanggapan dari Bapak SBY bahwa ini kita untuk menuju pilkada, jadi poyek ini harus diteruskan. Saya hanya sebatas itu saja. Posisi saya hanya orang biasa saja, tidak punya kekuatan," jawab Mirwan.

Tunjuk kuasa hukum

Firman Wijaya menunjuk Boyamin Saiman sebagai kuasa hukumnya untuk menghadapi laporan SBY. Pada Selasa (6/2), SBY melaporkan Firman ke Bareskrim Polri atas tuduhan pencemaran nama baik.

"Hasil pembicaraan saya dengan Firman Wijaya hari ini, disepakati saya ditunjuk untuk menjadi koordinator kuasa hukum Firman Wijaya dalam menghadapi pelaporan SBY ke Bareskrim Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik," kata Boyamin Saiman di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, penunjukan ini telah diterimanya semata-mata karena dirinya yakin bahwa Firman Wijaya menjalankan tugas profesinya untuk menggali semua fakta yang terkait dengan kasus KTP-el. "Dalam rangka membela kliennya yang jelas-jelas dilindungi Undang-undang Advokat. Saya yakin Firman Wijaya tidak bersalah dalam menjalankan tugas profesinya," kata Boyamin.

Untuk memperkuat tim, kata Boyamin, dia telah menyiapkan tim dari kantor Boyamin Saiman Law Firm Jakarta dan Kartika Law Firm Surakarta. Pihaknya masih akan menghimpun dan menambah advokat lain yang peduli dengan Firman Wijaya, termasuk advokat dari Kantor Firman Wijaya secara inhouse.

Menurut Boyamin, secara prinsip pihaknya menghormati proses hukum dan mengapresiasi semua pihak yang menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa secara beradab.

Hak imunitas Firman tak berlaku

Namun, menurut pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar, hak imunitas terhadap advokat tidak berlaku pada Firman Wijaya. Sebab, pernyataan Firman soal adanya intervensi terhadap proyek tersebut terjadi di luar persidangan.

"Ya, Firman Wijaya bisa dituntut atas pernyataannya di luar sidang. Hak imunitas tidak melekat padanya. Karena, di luar itu bukan forum untuk menyampaikan pembelaan," tutur dia, Rabu.

Fickar menjelaskan, pengertian di luar sidang itu, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas Pasal 16 UU Advokat, yakni forum-forum di luar sidang, seperti di kepolisian, kejaksaan, atau di lembaga-lembaga yang terkait dengan perkaranya. "Sedangkan, wawancara di luar sidang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi yang tidak berkaitan dengan profesi," kata dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai, laporan SBY kepada kepolisian terkait pernyataan Firman Wijaya beberapa waktu lalu berlebihan. Sebab, Firman hanya mengungkapkan kembali apa yang dikatakan saksi persidangan.

Ray mengumpamakan, pernyataan Firman yang berujung adanya laporan kepolisian dari SBY itu ibarat wartawan yang menulis keterangan saksi dalam sebuah persidangan. Dalam berita, si wartawan menuliskan pihak yang terlibat berdasarkan keterangan saksi tersebut.

Hingga akhirnya, lanjut Ray, wartawan itu dilaporkan ke polisi oleh pihak yang disebut saksi persidangan. "Terus bohongnya di mana. Ini seperti Anda menulis, dengar persidangan lalu menulis, nah orang yang disebut ini laporkan Anda ke polisi," paparnya. Terlepas dari itu, Ray berharap kepolisian bisa bijak dalam menindaklanjuti laporan SBY tersebut. (Pengolah: nashih nashrullah).

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/02/08/p3skcw440-mirwan-amir-jawab-sby



Original Post

Fredrich Yunadi Jalani Sidang Dakwaan, Praperadilannya Otomatis Gugur

Media Online okezonecom
2018-02-08

JAKARTA \' Pengacara Fredrich Yunadi akan menjalani sidang pembacaan dakwaan dalam kasus dugaan merintangi proses penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan tersangka Setya Novanto (Setnov) pada hari ini, Kamis (8/2/2018), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut dengan dibukanya sidang dakwaan tersebut maka sesuai aturan gugatan praperadilan yang diajukan Fredrich dinyatakan otomatis gugur. Mengingat, Fredrich sudah menyandang status terdakwa.

"Jadi setelah sidang dibuka, sesuai dengan ketentuan di KUHAP dan juga putusan MK, dan kalau kami baca juga putusan-putusan praperadilan sebelumnya, ketika persidangan sudah dimulai, ditandai dengan dibukanya persidangan oleh majelis hakim maka tentu proses praperadilan akan gugur," ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu 7 Februari 2018.

(Baca: )



Ia menuturkan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan membeberkan fakta-fakta serta peran Fredrich dalam kasus hilangnya Setya Novanto. KPK juga berharap sidang pembacaan dakwaan akan berjalan lancar.

"Semoga besok persidangannya berjalan dengan baik. Pengadilan kan sudah memanggil Jaksa Penuntut Umum KPK untuk menghadirkan terdakwa. Kita dengar bersama-sama dakwaannya. Kita akan uraikan semua hal yang relevan dengan dugaan perintangan atau menghalangi penanganan kasus e-KTP ini," papar Febri.

KPK telah merampungkan berkas penyidikan Fredrich dan melimpahkan ke penuntutan pada Kamis 1 Februari 2018 atau empat hari sebelum sidang perdana praperadilan Fredrich digelar di PN Jakarta Selatan.

Sidang perdana praperadilan Fredrich seharusnya digelar pada Senin 5 Februari 2018. Namun harus ditunda, lantaran pihak KPK berhalangan hadir.

Dalam kasus perintangan penyidikan, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni Fredrich Yunadi dan Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo. Mereka diduga telah memanipulasi data medis dari Setnov.

Tak hanya itu, KPK menyatakan Fredrich telah menyewa satu lantai di RS Permata Hijau. Namun, hal itu tentu dibantah Fredrich.

Atas perbuatannya, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(han)

http://index.okezone.com/read/2018/02/08/337/1856366/fredrich-yunadi-jalani-sidang-dakwaan-praperadilannya-otomatis-gugur



Original Post

Soal Asimilasi, KPK Lihat Peran Nazaruddin Bongkar Kasus Korupsi

Media Online liputan6com
2018-02-08

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima surat dari Ditjen Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen PAS Kemenkumham) soal pengajuan asimilasi dalam program bebas bersyarat terhadap terpidana sejumlah kasus korupsi, Muhammad Nazaruddin. Surat tersebut diterima KPK pada Senin, 5 Februari 2018.

"Disampaikan dua hal (dalam surat), pertama permintaan rekomendasi asimilasi kerja sosial dan pembebasan bersyarat Muhammad Nazaruddin," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2018).

Menurut dia, KPK akan mempertimbangkan kontribusi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat terkait rekomendasi bebas bersyarat tersebut. Febri mengatakan bahwa dalam surat, hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Dirjen Pas menyatakan Nazaruddin sudah memenuhi syarat administratif untuk mendapat asimilasi dan pembebasan bersyarat

"Tentu kami perlu koordinasi dan pelajari dulu oleh Jaksa Penuntut Umum, penyidik, jaksa eksekusi dan biro hukum. Setelah itu baru bisa respons surat tersebut," tutur dia.

KPK akan mempertimbangkan syarat-syarat asimilasi dan pembebasan bersyarat Nazaruddin. Misalnya, sudah menjalani dua pertiga masa pidana untuk dua perkaranya yang telah divonis. Selain itu, lembaga antirasuah juga akan mempertimbangkan kontribusi Nazaruddin dalam mengungkap sejumlah perkara korupsi.

"KPK tetap harus hargai kontribusi pihak-pihak tertentu yang membongkar peran pihak lain, sampai akhirnya beberapa kasus ditangani misalnya kasus Hambalang dan e-KTP," jelas Febri.

1 dari 2 halamanTerlibat Dua KasusMantan anggota DPR Muhammad Nazaruddin menjadi saksi untuk Andi Zulkarnaen Mallarangeng alias Choel Mallarangeng terkait kasus suap wisma atlet Hambalang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (29/5). (Liputan6.com/Helmi Afandi)Sebelumnya, Nazaruddin telah divonis terlibat dalam kasus suap wisma atlet SEA Games 2011 yang melibatkan mantan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah (DGI) Mohammad El Idris. Mantan Anggota DPR itu terbukti menerima suap sebesar Rp 4,6 miliar dari Idris.

Dalam kasus tersebut, Nazaruddin divonis 4 tahun 10 bulan penjara dan denda Rp 200 juta. Mahkamah Agung kemudian memperberat hukuman Nazaruddin, dari 4 tahun 10 bulan penjara dan denda Rp200 juta menjadi 7 tahun penjara dan Rp 300 juta.

Hal tersebut lantaran Nazaruddin terbukti memiliki andil membuat PT DGI menang lelang proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 dan Gedung Serba Guna Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Kasus kedua yang menjerat Nazaruddin adalah kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam kasus ini, dia divonis 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 1 tahun kurungan penjara.

Nazaruddin terbukti menerima gratifikasi dari PT DGI dan PT Nindya Karya untuk sejumlah proyek di bidang pendidikan dan kesehatan, yang jumlahnya mencapai Rp40,37 miliar.

http://news.liputan6.com/read/3266751/soal-asimilasi-kpk-lihat-peran-nazaruddin-bongkar-kasus-korupsi



Original Post

Pengendara Mobil Tak Masalah Motor Masuk Kawasan Thamrin

Media Online metrotvnews.com
2018-02-08

Jakarta: Sejumlah pengendara mobil tak ambil pusing terkait sepeda motor yang kembali diperbolehkan melintas Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat.

Yanto, 50, salah seorang pengemudi mobil mengatakan, ada atau tidaknya motor di jalur tersebut, kondisi lalu lintas tetap macet pada jam tertentu.





"Agak lancar sedikit tapi di waktu-waktu tertentu, kalau sore tetap macet meskipun enggak ada motor," Kata Yanto saat ditemui di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu 7 Februari 2018.

Baca:Polwan akan Tilang Pelanggar Jalur Khusus Motor

Yanto mengatakan, jalur khusus motor yang dibuat pihak terkait secara tidak langsung berdampak positif. Menurutnya, sepeda motor bisa terlihat lebih tertib.

"Ya bagus juga sih, jadi enggak saling semrawut karena ada batasnya." ungkap Yanto.

Sementara pengemudi lainnya yaitu Ari, 36, menyatakan, lajur khusus sepeda motor bisa sudah menghapuskan kecemburuan yang dirasakan pengendara sepeda motor terhadap mobil yang bebas melalui jalur tersebut.

"Yang jelas setelah dibuka lagi jalur ini, jadi enggak ada lagi kecemburuan sosial. Artinya motor bisa lewat lagi di situ, kemarinkan cuma mobil saja di situ," ungkap Ari.

Baca:Pidana 2 Bulan Bagi Pesepeda Motor yang Langgar Jalur Khusus

Pemberlakuan jalur kiri bagi kendaraan roda dua didasarkan pada Pasal 108 Undang-Undang lalu lintas. Pembatasan ruas jalan dilakukan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang membatalkan pergub pelarangan sepeda motor.
(DEN)

http://news.metrotvnews.com/metro/ZkeQgl5k-pengendara-mobil-tak-masalah-motor-masuk-kawasan-thamrin



Original Post

Mirwan Ucapan Saya Fakta

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-2-8

Mirwan Ucapan Saya Fakta

UMAR MUKHTAR

Firman Wijaya tunjuk pengacara hadapi laporan SBY.

JAKARTA - Wakil ketua Badan Anggaran DPR RI periode 2009-2014 Mirwan Amir menyatakan, keterangan dirinya sebagai saksi perkara KTP-el dengan terdakwa Setya Novanto di persidangan Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, beberapa waktu lalu, adalah kejadian fakta yang sesungguhnya.

Namun, lanjutnya, tidak ada maksud untuk memojokkan pihak-pihak tertentu, termasuk SBY. "Juga tidak ada nada tuduhan kepada SBY," kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Rabu (7/2).

Mirwan mengatakan, keterangannya di persidangan juga tidak terkait dengan urusan atau kepentingan orang lain atau pihak lain manapun. "Itu adalah keterangan pribadi saya sebagai saksi di persidangan," ujar dia.

Dalam keterangan tersebut, Mirwan juga membantah telah membuat pernyataan klarifikasi terhadap kesaksiannya di muka persidangan, yang ditujukan kepada pemimpin redaksi salah satu media elektronik dan cetak di Indonesia. "Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak pernah menulis surat tersebut. Surat tersebut adalah hoaks. Isinya juga penuh fitnah dan hoaks" paparnya.

Seperti diketahui, dalam persidangan Novanto 25 Januari lalu, Mirwan mengaku pernah meminta Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menghentikan proyek pengadaan KTP-el. Namun, saat itu SBY menolak permintaan Mirwan.

Mirwan merupakan wakil ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi Partai Demokrat periode 2009-2014. Dia kini menjadi pengurus di Partai Hanura. "Pernah saya sampaikan bahwa program KTP-el. ini lebih baik tidak dilanjutkan," ungkap Mirwan saat dicecar pertanyaan oleh kuasa hukum Novanto, Firman Wijaya, terkait keterlibatan partai pemenang pada Pemilu 2009 dalam proyek KTP-el.

"Itu disampaikan langsung kepada Pak SBY?" tanya Firman kepada Mirwan. "Iya," jawab Mirwan. "Di mana?" tanya Firman lagi. Mirwan menjawab di Cikeas. "Pada waktu itu tanggapan dari Pak SBY apa?" cecar Firman.

"Tanggapan dari Bapak SBY bahwa ini kita untuk menuju pilkada, jadi poyek ini harus diteruskan. Saya hanya sebatas itu aja. Posisi saya kan hanya orang biasa saja, tidak punya kekuatan," jawab Mirwan.

Sementara itu, kuasa hukum Novanto Finnan Wijaya menunjuk Bo-yamin Saiman sebagai kuasa hukumnya untuk menghadapi laporan Pre-

siden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada Selasa (6/2), SBY melaporkan Firman ke Bareskrim Polri atas tuduhan pencemaran nama baik.

"Hasil pembicaraan saya dengan Firman Wijaya hari ini, disepakati saya ditunjuk untuk menjadi koordinator kuasa hukum Firman Wijaya dalam menghadapi pelaporan SBY ke Bareskrim Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik," kata Boyamin Saiman di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, penunjukan ini telah diterimanya semata-mata karena dirinya yakin bahwa Firman Wijaya menjalankan tugas profesinya untuk menggali semua fakta yang terkait dengan kasus KTP-el. "Dalam rangka membela kliennya yang jelas-jelas dilindungi Undang-undang Advokat. Saya yakin Firman Wijaya tidak bersalah dalam menjalankan tugas profesinya," kata Boyamin.

Untuk memperkuat tim, kata Boyamin, dia telah menyiapkan tim dari kantor Boyamin Saiman Law Firm Jakarta dan Kartika Law Firm Surakarta. "Kami masih akan meng-

himpun dan menambah advokat lain yang peduli dengan Firman Wijaya, termasuk advokat dari Kantor Firman Wijaya secara inhouse pasti membe-lanya," ujarnya.

Menurut Boyamin, secara prinsip pihaknya menghormati proses hukum dan mengapresiasi semua pihak yang menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa secara beradab. "Yang jelas kami akan menggunakan semua opsi yang diberikan jalur hukum dalam memberikan advokasi kepada Firman Wijaya," turur Boyamin

Namun, menurut pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar, hak imunitas terhadap advokat tidak berlaku pada Finnan Wijaya. Sebab, pernyataan Finnan soal adanya intervensi terhadap proyek tersebut terjadi di luar persidangan.

"Ya, Firman Wijaya bisa dituntut atas pernyataannya di luar sidang. Hak imunitas tidak melekat padanya. Karena, di luar itu bukan forum untuk menyampaikan pembelaan," tutur dia kepada Republika, Rabu.

Fickar menjelaskan, pengertian di luar sidang itu, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas Pasal 16 UU Advokat, yakni forum-forum di luar sidang, seperti di kepolisian, kejaksaan, atau di lembaga-lembaga yang terkait dengan perkaranya. "Sedangkan, wawancara di luar sidang sepenuhnya menjadi tanggungjawab pribadi yang tidak berkaitan dengan profesi," kata dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai, laporan SBY kepada kepolisian terkait pernyataan Firman Wijaya beberapa waktu lalu berlebihan. Sebab, Firman hanya mengungkapkan kembali apa yang dikatakan saksi

persidangan.

ed nashih nashrullah/UMAR MUKHTAR





Original Post

Yudi Widiana Kembali Jadi Tersangka

Media Cetak Republika Halaman 3
2018-2-8

Yudi Widiana Kembali Jadi Tersangka

DIAN FATH RISALAH

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan mantan wakil ketua Komisi V DPR Yudi Widiana sebagai tersangka. Kali ini politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).

KPK menduga Yudi beberapa kali menerima hadiah atau janji dari Direktur PT Cahaya Mas Persada So Kok Seng alias Aseng terkait proyek pembangunan ruas jalan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) di daerah Maluku, Maluku Utara, dan Kalimantan. Total yang diduga diterima Yudi sebesar Rp 20 miliar.

"Sekurang-kurangnya YWA diduga menerima dan mengelola kekayaan dari hasil kejahatan sebesar Rp 20 miliar," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/2).

Penyidik, kata Febri, menemukan ketidaksesuaian jumlah aset yang dimiliki dengan pendapatan yang diperoleh oleh Yudi. Selain itu, KPK menduga uang hasil kejahatan tersebut sebagian disimpan secara tunai dan sebagian diubah aset, baik bergerak maupun tidak bergerak, seperti tanah dan rumah di sejumlah lokasi.

"Selain itu juga ada sejumlah mobil menggunakan nama pihak lain," tambah Febri. Yudi Widiana Adia juga diduga menerima terkait proyek-proyek lain di Maluku dan Kalimantan," papar Febri.

Dalam kasus ini, Yudi dijerat dengan Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uangjuncfo Pasal 55 ayat 1 ke-i KUHP. Sebelumnya, Yudi telah ditetapkan

sebagai tersangka suap proyek jalan milik Kementerian PUPR tahun anggaran 2015 dan 2016.

Yudi sudah menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Ia didakwa menerima uang sekitar Rp 11 miliar dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng. Sesuai dengan agenda persidangan, majelis hakim pada pekan depan akan membacakan putusan untuk Yudi setelah menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa pada Rabu (7/2).

Yudi didakwa menerima Rp 6,5 miliar dan 354.300 dolar AS (sekitar Rp 4,6 miliar) dari pengusaha terkait "program aspirasi" pembangunan jalan dan jembatan di Maluku dan Maluku Utara.

Uang itu, menurut jaksa penuntut umum (JPU) KPK, diterima dalam dua perbuatan. Pertama adalah menerima Rp 4 miliar dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng. Kedua, Yudi menerima Rp 2,5 miliar dan 354.300 dolar AS dari Aseng karena akan menyampaikan usulan "program aspirasi" yang akan dilaksanakan Aseng.

Soal tudirigan itu, Yudi Widiana Adia pernah membantah menerima suap terkait proyek pembangunan jalan pada Kementerian PUPR. "Sudah saya jelaskan kepada penyidik, saya tidak menerima uang atau mengembalikan uang," kata Yudi.

Ia mengaku tidak pernah melakukan komunikasi dengan pejabat Kementerian PUPR. Yudi pun mengklaim tidak pernah berkomunikasi dengan Kepala BBPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mus-tary, pengusaha Abdul Khoir dan rekannya, So Kok Seng alias Aseng. "Itu semua tuduhan-tuduhan dan saya tidak pernah berkomunikasi dengan orang-orang yang disebut sekarang ini,"

ujar Yudi.

ed muhammad hafil/ DIAN FATH RISALAH





Original Post

Anggota Komisi V DPR Jadi Tersangka

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-2-8

Anggota Komisi V DPR Jadi Tersangka

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan anggota Komisi V DPR Yudi Widiana Adia, sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Yudi menjadi orang pertama yang dijerat dengan pasal pencucian uang terkait dengan perkara suap anggota parlemen sehubungan dengan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"YWA diduga menerima sejumlah kekayaan dari hasil kejahatan sejumlah sekitar Rp 20 miliar. Uang tersebut oleh YWA diduga sebagian disimpan secara tunai, sebagian diubah menjadi aset dengan menggunakan nama orang lain," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/2).

Sebagian aset Yudi di antaranya berbentuk rumah, tanah, mobil, dan perusahaan. Aset-aset ini sebelumnya pernah diungkap salah seorang saksi yang hadir saat sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Januari 2018. Saat itu, Tri Hasta Buwana menjelaskan pernah diajak membuat perusahaan tambak udang. Namun, nama Yudi justru tidak tercantum dalam akta. Yang justru tercatat adalah nama anaknya. Ismail Zuhdi. Sebagian aset di antaranya juga ada yang diatasnamakan Tri.

Febri menuturkan, dugaan pencucian uang tak hanya berdasarkan pernyataan saksi, tetapi juga adanya jumlah harta kekayaan yang tak sesuai dengan pendapatannya. Mengacu pada LHKPN milik Yudi yang dilaporkan pada 2014, tercatat harta kekayaannya berjumlah Rp 3,7 miliar dan 7.500 dollar Amerika Serikat. Pada 2009, hartanya tercatat Rp 1,3 miliar dan 700 dollar AS Salah satu penambahan kekayaan yang signifikan adalah sebesar Rp 1,2 miliar hasil panen udang dari perusahaan tambak miliknya.

Sebelumnya, Yudi menjadi tersangka karena menerima suap dari pengusaha yang ingin ikut proyek pembangunan jalan milik Kementerian PUPR Dalam dakwaan yang disusun jaksa. Yudi disebut menerima Rp 6,5 miliar dan 354.000 dollar AS untuk memuluskan pembangunan jalan dan jembatan di Maluku.

Hingga saat ini, Yudi masih menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kasus Yudi berawal dari operasi tangkap tangan terhadap rekan sesama anggota Komisi V DPR, Damayanti Wisnu Putranti, Januari 2016.

Selain Yudi dan Damayanti, sembilan orang lainnya yang ditangani KPK adalah anggota Komisi V DPR Andi Taufan Tiro, Musa Zainuddin, dan Budi Supriyanto; serta dari pihak swasta, yaitu Abdul Khoir dan So Kok Seng; dua rekan Damayanti, yaitu Julia Prasetyarini dan Dessy A Edwin; serta Ketua Balai Pelaksana Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary dan Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan.

Imbalan dari Richcorp

Sementara dari sidang lanjutan pemberian suap terkait penerbitan izin tambang di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa Nur Alam, di Pengadilan Tipikor, terungkap Richcorp International, importir nikel di Hong Kong, sebagai perusahaan yang mengirimkan imbalan hingga Rp 40 miliar. Pengiriman dana menggunakan sejumlah layanan asuransi dan perbankan Bank Mandiri.

Perjalanan uang imbalan hingga sampai ke tangan Alam terungkap juga memakan waktu hingga dua tahun. Untuk menyamarkan transaksi, Alam tak hanya menggunakan layanan transaksi di Bank Mandiri, tetapi juga rekening sejumlah rekannya Dalam mengalirkan dana, Alam dibantu seorang pegawai Bank Mandiri, Sutomo.

Dalam persidangan, jaksa pada KPK menghadirkan saksi, antara lain dari Bank Mandiri dan Axa Mandiri.

(IAN/MDN)





Original Post

Yudi Jadi Tersangka TPPU

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-2-8

Yudi Jadi Tersangka TPPU

JAKARTA, KOMPAS - Mantan anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Yudi Widiana Adia, ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Yudi dijerat pasal tindak pidana pencucian uang terkait perkara suap anggota DPR dalam proyek dana aspirasi pembangunan jalan dan jembatan di Maluku di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Hal ini disampaikan Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/2). TWA (Yudi Widiana Adia) diduga menerima sejumlah kekayaan dari hasil kejahatan sejumlah sekitar Rp 20 miliar. Uang tersebut oleh YWA diduga sebagian disimpan secara tunai, sebagian diubah menjadi aset dengan menggunakan nama orang lain," kata Febri.

Sebagian aset tersebut berbentuk rumah, tanah, mobil, dan perusahaan. Hal ini pernah diungkap Tri Hasta Buwana, salah seorang saksi, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Januari 2018. Saat itu, Tri menyampaikan, dirinya pernah di- V 4

ajak membuat perusahaan tambak udang. Namun, nama Yudi tidak tercantum dalam akta pendirian perusahaan. Yang dicatatkan justru nama anaknya. Ismail Zuhdi. Sebagian aset juga didaftarkan atas nama Tri.

Febri menuturkan, dugaan pencucian uang tidak hanya berdasarkan pernyataan dari saksi, tetapi juga jumlah harta kekayaan yang tidak sesuai dengan pendapatannya Mengacu pada laporan harta kekayaan penyelenggara negara Yudi, harta kekayaannya tahun 2014 berjumlah Rp 3,7 miliar dan 7.500 dollar Amerika Serikat, naik dari tahun 2009 yang bernilai Rp 1,3 miliar dan 700 dollar AS. Salah satu kenaikan signifikan adalah panen udang sebesar Rp 1,2 miliar dari perusahaan tambak udangnya.

Saat ini, Yudi sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sebagai terdakwa perkara yang sama karena menerima imbalan dari So Kok Seng alias Aseng, Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, Rp 11 miliar dalam bentuk rupiah dan dollar AS. Imbalan diberikan atas jasanya mengajukan usulan pembangunan jalan dan jembatan di

wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional DC Maluku dan Maluku Utara pada 2015-2016 (Kompas, 4/1).

Hingga saat ini, Yudi masih menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Kasus Yudi berawal dari operasi tangkap tangan terhadap rekan sesama anggota Komisi V DPR, Damayanti Wisnu Putranti, pada Januari 2016.

Pengembangan

Selain Yudi dan Damayanti, ada sembilan orang lagi yang ditangani KPK dalam kasus yang sama. Mereka adalah Andi Taufan Tiro, Musa Zainuddin, dan Budi Supriyanto; pihak swasta. Abdul Khoir dan So Kok Seng; dua rekan Damayanti, yaitu Julia Prasetyarini dan Dessy A Edwin; Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional K Maluku dan Maluku Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Amran HI Mustary serta Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan.

Dalam pengembangan perkara ini, penyidik KPK sudah memeriksa dua saksi dari jajaran pegawai negeri sipil di Ambon, Maluku.

(IAN)





Original Post

Terdakwa

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-2-8

Terdakwa

kasus suap pengadaan drone dan satelit monitoring di Bakamla, Nofel Hasan, menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi saat hadir dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (7/2). Sidang mengagendakan pemeriksaan Nofel.

KOMPAS/ALIF ICHWAN





Original Post

TB Hasanuddin Disebut

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-2-8

TB Hasanuddin Disebut

Anggota DPR. TB Hasanuddin, disebut ikut mengupayakan adanya anggaran untuk proyek di Badan Keamanan Laut. Namun, tak disebutkan adanya aliran dana kepadanya di proyek itu.

JAKARTA, KOMPAS - Anggota DPR dari PDI-P. Tubagus Hasanuddin, disebutkan turut mengupayakan adanya pembahasan anggaran di DPR terkait pengadaan satelit monitoring dan drone senilai Rp 800 miliar untuk Badan Keamanan Laut Disebutkan pula, Hasanuddin membicarakan hal itu kepada Kepala Bakamla Laksamana Madya Arie Soedewo.

Keterlibatan Hasanuddin itu diungkap Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan-yang menjadi terdakwa dalam korupsi pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla-saat jaksa KPK membuka rekaman percakapan antara dirinya dan Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi, staf khusus Arie di Bakamla. Dalam percakapan yang disadap KPK itu diungkap bahwa Ali menyampaikan kepada Nofel bahwa Hasanuddin menjauh dari anggota DPR dari Golkar, Fayak-hun Andriadi.

"Ali Fahmi menyampaikan ke saya bahwa dia bertemu dengan Hasanuddin dan Hasanuddin menyampaikan Fayakhun telah menjauh dari dia," kata Nofel dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (7/2).

Selanjutnya, ketika Bakamla menghadiri pertemuan keamanan laut se-Asia di Hotel Fairmo-unt. Jakarta, Oktober 2016, Nofel mengatakan juga memperoleh pesan yang sama dari Arie bahwa Hasanuddin menjauh dari Fayakhun. Keterangan itu pun diperkuat keterangan jaksa pada KPK, Kiki Ahmad Yani, saat membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Nofel yang menyampaikan keterangan serupa

"Kepala Bakamla sampaikan bahwa dia habis bertemu dengan TB Hasanuddin dan bicarakan Fayakhun yang tidak sejalan dengan TB Hasanudin dalam mengusulkan kegiatan Bakamla," kata Kila saat membacakan BAP Nofel.

Menanggapi kerenggangan

Hasanuddin dan Fayakhun itu, Nofel kemudian menyampaikan bahwa Ali pun pernah menyampaikan kepada dirinya bahwa semestinya Arie tak perlu menyampaikan kerenggangan tersebut Menurut Nofel, Ali kemudian menyampaikan kepada dirinya bahwa Arie "semestinya tak perlu menyampaikan keluhan itu karena di dalam politik itu bisa dua orang yang tak sejalan,

tetapi bisa mendukung kegiatan yang sama.

Aliran dana

Pada persidangan sebelumnya disebutkan Aji berusaha mendekati anggota DPR, dengan maksud agar pembahasan anggaran satelit monitoring dan drone di DPR bisa berjalan lancar. Salah satu anggota DPR yang didekati itu adalah Fayakhun. Sebagai im-

balannya, Fayakhun memperoleh Rp 12 miliar dari Fahmi {Kompas, 1/2).

Sementara Hasanuddin pernah disebutkan sebagai anggota DPR yang mengetahui adanya anggaran satelit monitoring dan drone di Bakamla Namun, baik Nofel maupun jaksa pada KPK tidak mengungkapkan adanya aliran dana ke Hasanuddin dalam proyek tersebut

Selain Fayakhun, pada persidangan sebelumnya, imbalan Rp 24 miliar juga diberikan Fahmi kepada Ali. Imbalan itu, berdasarkan keterangan yang diper-oleh Fahmi dari Ali, dibagikan kepada politikus PDI-P Eva Sundari, Fayakhun, Bertu Merlas dari Komisi XI DPR, serta pejabat di Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran di Kementerian Keuangan.

(MDN)





Original Post

Posisi Yameen Kembali Menguat di Maladewa

Media Cetak Kompas Halaman 8
2018-2-8

Posisi Yameen Kembali Menguat di Maladewa

Presiden Maladewa Abdulla Yameen, Rabu (7/2), berada di posisi lebih kuat dalam konflik politik di negaranya menyusul langkah Mahkamah Agung (MA) yang menetapkan kembali hukuman bagi para lawan politiknya, termasuk pemimpin oposisi di pengasingan. Negara berpenduduk 400.000 jiwa itu dilanda krisis politik, pekan lalu, setelah MA mengeluarkan perintah pembebasan sembilan tahanan politik, termasuk mantan Presiden Mohamed Nasheed. Presiden Yameen menolak perintah itu lalu menyatakan keadaan darurat selama 15 hari, melucuti lembaga peradilan dan legislatif, serta menangkap hakim ketua MA dan hakim agung lainnya Melalui pernyataan di laman resminya. Rabu kemarin, Yameen menyambut gembira perubahan keputusan MA

(AFP/SAM)





Original Post

Dua Anggota DPR Disebut Ikut Bantu Loloskan Anggaran

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 3
2018-2-8

Dua Anggota DPR Disebut Ikut Bantu Loloskan Anggaran

JAKARTA Dua anggota DPR yakni anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Fa-yakhun Andriadi dan mantan Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Mayjen (Purn) Tb Hasanuddin, disebut-sebut pernah membantu pengurusan anggaran satelit monitoring dan drone Bakamla dalam APBN Perubahan 2016 saat dibahas di DPR.

Fakta tersebut terungkap saat pemeriksaan terdakwa penerima suap 104.500 dolar Singapura Nofel Hasan selaku kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kemarin.

Penerimaan suap terkait dengan penyusunan dan peng-ajuan anggaran pengadaan drone dan satelit monitoring Bakamla yang masuk dalam APBN Perubahan 2016. Dua proyek ini dimenangkan oleh perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan terpidana PT Mena Esa dan PT Melati Tech-nofo Indonesia Fahmi Darma-wansyahalias Emi (divonisdua tahun delapan bulan).

Dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa Nofel, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memutar sadapan percakapan danmenunjukkan transkrip percakapan tertanggal 29 September 2016. Percakapan ini antara Nofel dan Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi alias Ali Onta alias Fahmi Onta yang merupakan narasumber Bidang Perencanaan dan Anggaran merangkap Staf Khusus Kepala Bakamla (Kabakamla) Laksamana Madya TNI Arie Soedewo.

Percakapan Nofel dengan Ali Onta berisi beberapa poin, di antaranya Ali Onta ikut membantu pengurusan pembahasan dan pelolosan anggaran proyek satelit monitoring dan drone, yang diajukan Bakamla ke DPR sekitar Rpl,22 triliun yang dibahas di DPR. Selanjutnya, ada dugaan peran Fayakhun Andriadi dan Tb Hasanuddin dalam pembahasan dan pelolosan anggaran tersebut di DPR.

Kemudian, cerita Laksamana Madya TNI Arie Soedewo ke Nofel bahwa Arie pernah bertemu Hasanuddin dan meminta agar menjauh dari Fayakhun."... akhirnya kepala bakamla ini baru nyadarin nih situasinya. ... Iyalah oranggua kemarin dipanggil pak tebe kan menjauh dari fayakun," ungkap

Nofel ke Ali seperti dalam sadapan yang diputar JPU.

Setelah dikonfirmasi JPU atas percakapan dan transkrip tersebut, Nofel Hasan membenarkan percakapan tersebut adalah antara dirinya dan Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi alias Ali Onta alias Fahmi Onta. Isi pembicaraan juga seperti yang ada dalam percakapan terkait dengan pengurusan pembahasan anggaran satelit monito-ringBakamlayangsedangdiba-has di DPRun tuk disahkan.

Nofel pun mengakui bahwa dirinya mengetahui hal tersebut saat terakhir diajak bicara oleh Arie. Arie selaku kepala Bakamla menyebut punya te man Komisi XI dan kenal dengan Tb Hasanuddin serta politikus Eva Kususma Sundari. Nofel menjelaskan, pertemuan antara Hasanuddin dan Arie terjadi di sela-sela Head of Asian Coast Guard Agencies Meeting (HACGAM) pada 12-15 Oktober2016yangdihadiri pimpinan coastguard se-Asia.

Hal tersebut memang sebenarnya sejalan dengan pernyataan Ali Onta kepada Nofel. Alimengatakansudahbertemu Hasanuddin. Hasanuddin mengatakan bahwa Fayakhun sudah menjauh darinya.

sabirlaluhu





Original Post

Yudi Widiana Tersangka TPPU Rp20 Miliar

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 3
2018-2-8

Yudi Widiana Tersangka TPPU Rp20 Miliar

Tetap Membantah Pernah Menerima Uang Suap

JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyemaikan status tersangka kepada Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi PKS yang sudah dirotasi menjadi anggota Komisi VI nonaktif Yudi Widiana Adia.

Kali ini Yudi dijerat dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan objek sebesar Rp20 miliar. Yudi sebelumnya dijerat sebagai tersangka penerima suap dan sedang menjalani persidangan perkara penerimaan suap lebih dari Rpll ,265 miliar terkait usulan proyek program aspirasi ratusan miliar dalam APBN Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2016 dan 2015.

Usulan ini disalurkan dalam bentuk proyek pembangunan jalan dan jembatan di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Perkara suap ini sedang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Juru Bicara KPK Febri Dian-syah menyatakan, KPK membuka penyelidikan baru terkait kasus TPPU setelah melakukan pengembangan terkait dengan kasus dugaan suap usulan program aspirasi Komisi V DPR dalam APBN Kementerian PUPR 2015 dan 2016 atas nama ter-

dakwa Yudi Widiana Adia dari terpidana pemberi Komisaris Utama PT Cahayamas Perkasa So Kok Seng alias Tan Frenky Tanaya alias Aseng (divonis 4 tahun penjara).

Dari pengembangan dan penyelidikan, rupanya Yudi tidak hanya menerima suap terkait dengan proyek di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara, tapi juga di wilayah Kalimantan. Hasilnya, sekurang-kurangnya Yudi diduga menerima totalkekayaandarihasil kejahatan sekitar Rp20 miliar.

Kemudian diputuskan dinaikkan ke penyidikan dengan penetapan Yudi sebagai tersangka. "Terhadap YWA di-sangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 3 UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTPPU/o Pasal 55 ayat (1) ke-(l) KUHPidana," ungkap Febri saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, tadi malam.

Mantan pegawai fungsional Direktorat Gratifikasi KPK ini mengungkapkan, Yudi diduga melakukan perbuatan yang ma-

suk dalam unsur-unsur TPPU. Di antaranya sebagian disimpan dan sebagian lainnya diubah menjadi asetbaikbergerak maupun tidakbergerak.

"Seperti sejumlah bidang tanah dan rumah di sejumlah lokasi, juga ada tanah tanpa rumah, sejumlah mobil dengan menggunakan nama oranglain. Sebagian aset tersebut sudah terungkapjugadalamfakta persidangan. Dalam pengembangan penyidikan, penyidik juga menemukan ketidaksesuaian jumlah aset yang dimiliki dengan jumlah penghasilan yang sah," ujarnya.

Febri menggariskan, angka Rp20 miliar tersebut selain masuk dalam delik penerimaan suap, juga masuk dalam delik penerimaan gratifikasi. Berdasarkan Pasal 12 B UU Pemberantasan Tipikor, uang gratifikasi tersebutdianggapsebagai suap. "Perbuatan TPPU tersangka YWA dilakukan sepan-jangperiode jabatannya sebagai anggota Komisi V DPR periode 2014-2019," paparnya.

Terkait dengan kasus TPPU ini, lanjut Febri, penyidik sudah memeriksa dua saksi di Mako Polda Maluku. Saat ini perkara penerimaan suap Yudi dari Aseng masih berjalan di Pengadilan Tipikor Jakarta. KPK mempersilakan Yudi membantah menerima uang lebih Rpll miliar dalambentukdolar Amerika Serikat dan rupiah.

Yang pasti, semua fakta per-sidanganbaikketerangansaksi-saksi maupun bukti-bukti yang sudah ditampilkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalamper-

sidangan Yudi sudah memastikan hal tersebut. Selain itu dia memaparkan, dalam persidangan Yudi dan sebelumnya semisal persidangan terpidana Aseng, dugaan penerimaan Yudi terkait proyek di wilayah lain, termasuk Kalimantan, juga sudah terungkap.

Sementara itu Yudi Widiana Adia kemarin menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta. Yudi punmernbantahmenerimasuap lebih Rpll miliar baik secara langsung maupun melalui ang-gotaDPRDKotaBekasidariFrak-si PKS yang juga mantan tenaga honorer Fraksi PKS di DPR Muhammad Kurniawan Eka Nugraha maupun Asep alias Paroli.

Yudi juga mengklaim tidak pernah mengajukan usulan maupun mengurus usulan dari terpidana So Kok Seng alias Tan Frenky Tanaya alias Aseng.

Selepas persidangan, Yudi sedikit angkat bicara terkait perkara suapnya yang disidangkan dan kasus dugaan TPPU yang baru disangkakan. Untuk penetapan dirinya sebagai tersangka TPPU, Yudi mengaku belum mau berkomentar.

Pasalnya, seharusnya yang dibuktikan lebih dulu oleh KPK adalah total penerimaan lebih Rpll miliar dan sebagiannya Rp4 miliar terkait pemberian dari Aseng. "Saya enggak ada komen (untuk TPPU). Ini dululah. Ini juga belum tentu terbukti, iya kan. Barang buktinya mana? Saya tunggu-tunggu. Saya yang Rp4 miliar, mana yang Rp4 miliarnya? KPK sebelumnya menyatakan 11, barusan enggakpernah muncul tuh yang 11," tandas Yudi.

Meski demikian Yudi mengaku memang pernah menerima uang. Itupun hanya Rp300juta.

Namun, menurut dia, uang yangditerimanyabukan berasal dari hasil suap. Uang tersebut adalah hasil penjualan mobil miliknya.

"Iyaada.Sayamengakuihanya menerima 300 juta, itu penjualan CRV saya. Yang 4 M juga enggak pernah, mana buktikan kalau ada. Katanya suap, tapi enggak jelas buktinya," ujarnya.

Dia merasa semua saksi dari Kementerian PUPR tidak mengenalnya dan Aseng juga demikian. Bahkan Yudi tidak pernah berinteraksi dengan Aseng. Yang berinteraksi dengan Aseng adalah Kurniawan. Yudi menilai KPK sejak awal justru salah mendakwanya. Bahkan ahli yang dihadirkan dalam persidangan sebelumnya mengatakan justru KPK yang harus menghadirkan bukti kesalahan Yudi di mana.

sabir Ialuh u





Original Post

Wali Kota Makassar Akan Blakblakan

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 14
2018-2-8

Wali Kota Makassar Akan Blakblakan

Hari Ini Bertemu Mendagri di Jakarta

MAKASSARWali Kota Makassar Moh Ramdhan " Danny" Pomanto hari ini akan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Jakarta untuk membahas banyak hal penting.

Di antaranya mengenai penunjukan pelaksana tugas (Pit) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Erwin Syafruddin Haiyya yang ditahan penyidik Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) terkaitkas us dugaan korupsi.

Akibatpenahananitu, ribuan pegawai kontrak hingga saat ini belummenerimagaji.Selain masalah tersebut, Danny yang rencananya datangbersama sejumlah pejabat lainnya, juga akan membahas pergantian pit wali kota sebab dia akan maju menjadi peserta pada Pilkada2018.

"Saya harap semua bersabar karena besok (hari ini) saya, termasuk Pak Sekda, akan bertemu Mendagri selama dua hari untuk membahas masalah itu. InsyaAllah.kitaakanselesaikan ini semua," ujar Danny di Ma-kassarkemarin.

Menurut Danny, masalah yang dihadapi pemerintah kota saat ini membutuhkan kesabaran semua pihak. Apalagi, dia sendiri tidak pernah menginginkan hal semacam itu terjadi, termasuk lambatnya pembayaran honor pegawai. "Biasanya kan tidak ada masalah," tandasnya.

Mengenai figur yang akan menjabat pit kepala BPKAD, Danny menyatakan harus paham danmengertibetul tentang keuangan. Namun, pihaknya tetap membutuhkan petunjuk dari Kemendagri. "Saya kira kalau ada pit harus orang ke-uahganjuga.AdaPakTaslimdan sebagainya, tapi harus berlatar belakang keuangan," tegasnya.

Polda Belum Temukan Bukti

Sementaraitu,melewati hampir satu bulan pascapenggele-dahan Kantor BPKAD Makassar,

penyidik Polda Sulsel hingga kini belum berhasil menemukan bukti keterkaitan uang asing dan Rp 700 juta yang disita pada 3 Januari 2018 lalu. "Belum ada. Tidakadabatasan(lamapembuk-tian)," kata Kabid Humas Polda SulselKombesPolDickySondani.

Menurut dia, baik pejabat BPKAD maupun pemerintah kota harus bisa membuktikan uang sebanyak itu merupakan milik negara. "Kalau uang itu adalah betul peruntukannya untuk kepentingan dinas atau negara, nanti kita akan kembalikan," terang Dicky.

Terpisah, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Prof Hambali Thalib menilai penyidik keliru jika pembuktian uang negara yangdisitamerupakankewajib-an pemkot. Justru, kata dia, pe-nyidikharusbisamembuktikan uang tersebut berkaitan suatu dugaan tindak pidana korupsi. "Pembuktian dalam hukum pidana ada harus ada, siapa yang mendelikkan adanya tindak pidana, dia yang harus membuktikan, jadi bukan pembuk-. tian terbalik,"tandasnya.

Aturan main dalam hukum pidana itu diatur dalam Pasal 66 KUH Pidana, bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Terlepas dari itu, penyitaan kata Hambali cukup sensitif lantaran bersifat privat sehingga diperlukan izin ketua pengadilan. Selanjutnya setelah melakukan penyitaan, penyidik wajib melakukan klarifikasi kaitan objek sitaan dengan tindak pidana korupsi yang dimaksud.

Kurniawan eka mulyana/ mustafa 1 ayong





Original Post

Tak Sesuai Spek, Vendor Divonis 14 Bulan Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-2-8

Tak Sesuai Spek, Vendor Divonis 14 Bulan Penjara

DIREKTUR PT Biomedika Alkesindo, Said Mukhtar dihukum penjara I tahun 2 bulan dalam perkara korupsi pengadaan alkes Dinas Kesehatan .Kabupaten Lingga.

MajelisTiakim Pengadilan Tipikor Tanjungpinang yang diketuai lriaty Khairul Ummah dengan anggota Santonius Tambunan dan Yon Efri, juga mengenakan Rp50 juta subsider dua bulan kurungan kepada Mukhtar.

"Menyatakan terdakwa Mukhtar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pelaksanaan kegiatan proyek pengadaan alkes di Kabupaten Lingga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2013." kata lriaty membacakan amar putusan.

Dalam perkara yang sama, Kasmadi, pemodal proyek pengadaan alkes juga diputus bersalah melakukan korupsi. Hakim lriaty cs menghukum Kasmadi dipenjara 1 5 tahun

dan denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan.

Majelis hakim tidak menjatuhkan hukuman membayar uang pengganti lantaran kedua terdakwa sudah mengembalikan seluruh kerugian negara.

Kuasa hukum kedua terdakwa. Agus Riswantoro dan Sri Emawati menyatakan pikir-pikir atas putusan ini. Majelis hakim memberi waktu tujuh kepada terdakwa dan kuasa hukum untuk memutuskan menerima vonis ini atau mengajukan banding.

Vonis yang dijatuhkan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta Said Mukhtar dihukum 1,5 tahun penjara dan Kasmadi 2 tahun penjara.

Dalam persidangan terungkap, kasus ini bermula saat Kasmadi datang ke kediaman Syamsuri (terdakwa sudah divonis 2 tahun penjara) di Kampung Boyan, Dabo, Singkep pada 201. Kasmadi menawarkan buku katalog alkes untuk Puskesmas dan Rumah Sakit Lapangan di Kabupaten Lingga.

byu





Original Post

Kepala Biro Bakamla Ngaku Dapat Rp 1 Miliar, Sudah Diserahin Ke KPK

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-2-8

Kepala Biro Bakamla Ngaku Dapat Rp 1 Miliar, Sudah Diserahin Ke KPK

KEPALA Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) Nofel Hasan mengaku menerima uang 104500 dolar Singapura setara Rp I miliar dari Adami Okta.

Adami adalah anak buah Fahmi Darmawansyah, pemilik PT Melati Technofo Indonesia dan PT Merial Esa. pemenang proyek satelit monitoring (satmon) dan drone Bakamla.

Nofel berdalih terpaksa menerima uang itu. "Saya mengaku dan menyesali telah menerima uang atas perintah Eko Susilo. Walaupun saya sempat menolak, saya takut dimarahi pimpinan," katanya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin.

Nofel membenarkan pernah menyangkal penerimaan uang itu ketika diperiksa KPK. Namun setelah ditetapkan sebagai tersangka, dia akhirnya mengakui. "Kenapa dulu saya belum mengakui karena saya dalam kondisi bingung, panik. Seperti tidak menerima kok begini. Itu saya sesalkan, dan uang sudah saya kembalikan ke KPK," ujarnya.

Kendati menerima uang, Nofel menyatakan tak membuka mata anggaran drone yang

masih diberi tanda bintang oleh Kementerian Keuangan.

la berdalih kewenangan untuk membuka anggaran itu adalah wewenang Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. "Saya tidak pernah membantu membuka anggaran drone selama bertentangan dengan prosedur dan aturan berlaku," kilah Nofel.

Nofel lalu menjelaskan tugasnya sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi hanyalah merencanakan dan mengoordinir usulan dari satuan kerja. Lalu diteruskan ke pimpinan. "Terlepas ada atau tidak anggaran satmon dan drone saya tetap melaksanakan koordinasi anggaran dan fungsi saya dengan cara mengumpulkan data," jelas Nofel.

Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK disebutkan, Nofel Hasan bersama-sama Eko Susilo Hadi dan Direktur Data dan Informasi Bakamla Laksamana Pertama Bambang Udoyo menerima uang 104.500 dolar Singapura dari perusahaan pemenang lelang pengadaan drone dan satelite monitoring Bakamla tahun anggaran 2016.

byu





Original Post

Anggota PKS Bandung Nolak Dititipi Uang Yudi Rp 11 Miliar

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-2-8

Anggota PKS Bandung Nolak Dititipi Uang Yudi Rp 11 Miliar

YUDI Widiana Adia berusaha menyembunyikan uang Rp 11 miliar yang diduga berasal dari suap proyek infrastruktur. Ia hendak menitipkan duit itu ke anggota PKS Kota Bandung, Tri Hasta Buwana. Namun Tri menolak.

Pengakuan itu disampaikan Tri dalam persidangan perkara suap Yudi di Pengadilan Tipikor Jakarta, 17 Januari 2018.

Tri mengaku membuka perusahaan patungan dengan Yudi. Perusahaan yang diberi nama PT Anugrah Buwana Indonesia itu bergerak di bidang budidaya udang di Sukabumi.

Pada akhir 2015, Tri bersama istrinya Ratih Julikowati Mar-gopuri datang ke rumah Yudi

Cimahi, Jawa Barat. Kepada pasangan suami-istri itu. Yudi menyampaikan hendak menitipkan uang Rpl 1 miliar.

Tri bimbang mendapat tawaran itu. Ia pun meminta waktu pikir-pikir dulu. Yudi mempersilakan. Ia meminta Tri memberi kabar jika bersedia menerima titipan uang itu.

"Pak Yudi bilang, antum (ka-muored) bisa nggak kalau ana (saya) titipin uang ana Rpl 1 miliar. Saya bilang, saya pikir-pikir dulu.Terus kata Pak Yudi, kabarin ana kalau antum siap," tutur Tri.

Sepekan setelah menerima tawaran Yudi, Tri datang ke sebuah bank di Kawasan Dago. Bandung. Ia berkonsultasi dengan petugas bank mengenai

rencana menerima titipan uang Rpl 1 miliar.

Petugas bank menyarankan Tri menolak tawaran itu. Pasalnya, profil transaksi usaha patungan Tri dan Yudi belum mencapai angka belasan miliar.

"Terus saya ketemu Pak Yudi di rumah Paroli di Kompleks Royal Kabandungan (Sukabumi). Saya sampaikan ke Pak Yudi, saya tidak sanggup dititipin uang Rp 11 miliar. Pak Yudi jawab, Ya sudah nggak apa-apa," tuturnya.

Jaksa KPK Arin Karniasari mengorek lebih lanjut mengenai asal uang Rpl 1 miliar yang hendak dititipkan Yudi. "Apakah Saudara saksi mengetahui atau sempat diberitahu Rpl I miliar yang mau dititipkan terdakwa

berasal dari mana?" tanya Arin.

"Saya tidak mengetahui. Karena saya menolak dititipi uang itu," jawab Tri.

Jaksa curiga uang Rp 11 miliar yang hendak dititipkan Yudi itu adalah uang suap dari So Kok Aseng alias Aseng, Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa.

Aseng menyuap Yudi belasan miliar untuk menggarap program aspirasi Yudi di Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) IX Maluku-Maluku Utara.

Dalam persidangan perkara Yudi terungkap. Aseng menyerahkan uang suap lewat Muhammad Kurniawan Eka Nugraha, bekas staf Fraksi PKS DPR.

Kurniawan mengaku beberapa

kali menerima uang dari Aseng pada 2015. Rinciannya, Rp4 miliar (campuran rupiah dan dolar Amerika), Rp2,5 miliar dan 214.300 dolar Amerika.

Uang itu kemudian diserahkan ke Paroli alias Asep. Setelah uang berpindah ke Asep. Kurniawan melapor ke Yudi. "Semalam sudah liqo (bertemu) dengan Asep ya," lapor Kurniawan via pesan pendek.

Yudi membalas dengan pesan pendek pula."Naam (ya), berapa juz?" Kurniawan menjawab, "Sekitar 4 juz lebih."

Istilah juz dalam Alquran dipakai untuk menyamarkan jumlah uang yang diterima. Kode "4 juz" itu diduga Rp4 miliar,

gpg





Original Post

Duit Suap Dipake Buat Modal Budidaya Udang Di Sukabumi

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-2-8

Duit Suap Dipake Buat Modal Budidaya Udang Di Sukabumi

Yudi PKS Tersangka Pencucian Uang

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yudi Widiana Adia kembali ditetapkan sebagai tersangka. Kali ini, bekas Wakil Ketua Komisi V DPR itu disangka melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

JURU Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengumumkan penetapan tersangka terhadap Yudi di gedung KPK kemarin.

Yudi diduga berupaya menyembunyikan duit suap puluhan miliar yang diperolehnya dari "main" proyek infrastruktur ketika menjadi Wakil Ketua Komisi V.

"YWA diduga menerima proyek-proyek lain yang ada di Maluku dan Kalimantan dan mengelola sejumlah kekayaan dari hasil kejahatan sekurang-kurangnya Rp20 miliar," beber Febri.

"Uang hasil kejahatan tersebut diduga sebagian disimpan tunai dan diubah baik dalam bentuk aset bergerak maupun tidak bergerak," lanjut Febri.

Yudi dijerat dengan Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 55 ayat 1

kesatu Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam persidangan perkara Yudi yang tengah berjalan di Pengadilan Tipikor Jakarta terungkap. Aseng menyuap Yudi hingga belasan miliar.

Tujuannya agar Yudi mengusulkan program aspirasi berupa proyek infrastruktur di Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) IX Maluku-Maluku Utara tahun 2015 dan 2016.

Aseng menyerahkan uang suap untuk Yudi melalui perantara Muhammad Kurniawan Eka Nugraha, bekas staf Fraksi PKS di DPR yang kini anggota DPRD Kota Bekasi.

Setelah disetujui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). program aspirasi Yudi digarap perusahaan Aseng. Selain di BBPJN IX. Yudi juga mengusulkan program aspirasi berupa proyek pengairan di Balai Besar Sungai Wilayah (BBSW) Kalimantan 11

Kementerian PUPR.

Dalam persidangan ini terungkap pula. Yudi menggunakan uang suap untuk buka usaha dan membeli aset. Aset itu kemudian diatasnamakan pasangan suami-istri anggota PKS Kota Bandung.

Pasangan itu Tri Hasta Buwana dan Ratih Julikowati Margopuri. Keduanya pun dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor

Jakarta 17 Januari 2018 lalu.

Tri Hasta Buwana mengungkapkan pada 2015 lalu diajak Yudi membuat perusahaan patungan yang bergerak di bidang budidaya udang. Lokasinya di Sukabumi, daerah asal Yudi.

Yudi lalu menyerahkan modal Rp 1,085 miliar. Sedangkan Tri Hasta Buwana menyetor Rp600 juta. Pada September 2015 dibuatlah akta notaris pendirian

perusahaan yang diberi nama PT PT Anugrah Buwana Indonesia.

Namun Yudi menolak namanya dicantumkan dalam akta pendirian perusahaan, la menyodorkan nama anaknya, Ismail Zuhdi.

Tri Hasta Buwana kemudian duduk sebagai direktur utama di perusahaan patungan ini. Sedangkan istrinya, Ratih Julikowati Margopuri sebagai direktur.

Perusahaan yang dimodali Yudi ini lalu membuka dua rekening. Rekeningnya atas nama Tri Hasta Buwana dan Ratih Julikowati Margopuri.

Tapi pasangan suami-istri ini tak memegang buku rekening maupun kartu ATM-nya. "(Kartu) ATM dan buku rekening dipegang oleh sama Pak Yudi dan istrinya," ungkap Tri Hasta Buwana.

Usaha budidaya udang di Ujung Genteng, Sukabumi itu menghasilkan laba. Yudi menyuruh Tri Hasta Buwana laba usaha dibelikan tiga rumah dan dua bidang tanah. "Semua properti atas nama saya. Padahal, semua milik Pak Yudi," aku Tri Hasta Buwana.

gpg





Original Post

Pemberhentian Zumi Zola Tunggu Inkracht

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-2-8

Pemberhentian Zumi Zola Tunggu Inkracht

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan tidak akan memberhentikan Gubernur Jambi, Zumi Zola, meskipun telah berstatus sebagai tersangka dalam kasus suap yang kini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Enggak (diberhentikan). Enggak, sampai nanti ada putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht)," ujar Tjahjo seusai menghadiri rapat koordinasi kepala daerah se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta, kemarin.

Zumi ditetapkan sebagai tersangka bersama Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Arfan. Keduanya diduga menyuap anggota DPRD Jambi supaya bersedia hadir dalam pengesahan Rancangan APBD Provinsi Jambi 2018.

Di tempat yang sama, Zumi mengaku bakal tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kepala daerah. "Sebagai gubernur, saya akan menjalankan tugas saya. Tadi, saya juga sudah bicara dengan Pak Mendagri," ujarnya. .

Adapun terkait kasus hukum yang menje-ratnya, Zumi enggan berkomentar banyak. "Silakan teman-teman berbicara dengan kuasa hukum saya," cetusnya.

Saat ini, KPK sudah menyatakan berkas kasus uang ketok palu di Pengprov Jambi tersebut P21 alias lengkap. Berkas pun sudah diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jambi untuk menunggu persidangan.

Meskipun demikian, dalam berkas yang dinyatakan lengkap tersebut tidak terdapat nama Zumi Zola. Ketiga tersangka yang berkasnya telah dilimpahkan ialah Pit Kepala Dinas Pekerjaan Umum PR Provinsi Jambi Arfan, Asisten Daerah Bidang III

Provinsi Jambi Saipudin, dan Pelaksana Tugas (Pit) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik.

Adapun untuk hasil penggeledahan rumah dinas Zumi Zola, hingga kemarin masih belum selesai. Sejauh ini, KPK menyatakan penyidik masih belum dapat memberi informasi lebih lanjut bukti yang sudah diperoleh dari penggeledahan tersebut. KPK juga baru akan menjadwalkan pemanggilan terhadap tersangka Gubernur Jambi Zumi Zola.

Zumi Zola ditetapkan sebagai tersangka bersama Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Arfan pada Jumat (2/2) lalu. Zumi diduga menerima suap Rp6 miliar bersama Arfan untuk menyuap anggota DPRD Jambi.

Suap itu ditujukan agar para anggota DPRD bersedia hadir dalam pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2018. Perkara ini sendiri merupakan pengembangan perkara kasus suap pengesahan RAPBD Jambi 2018. Zumi dan Arfan disangkakan melanggarkan Pasal 12B atau Pasa] 11 Undang-Undang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

(Deo/P-5)





Original Post

Bakamla Andalkan Dua Angota DPR

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-2-8

Bakamla Andalkan Dua Angota DPR

Dalam politik boleh jadi dua orang tidak sejalan, tetapi bisa mendukung kegiatan yang sama.

STAF Khusus Bidang Perencanaan dan Anggaran Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Ali Fahmi Habsyi mengandalkan dua anggota DPR untuk pengurusan anggaran di DPR. Keduanya ialah politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin dan politikus Partai Golkar Fayakhun Andriadi. Hal itu tertuang dalam BAP mantan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan yang dibacakan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kiki Ahmad Yani, di sidang Pengadilan Tipikor dengan terdakwa Nofel, di Jakarta, kemarin.

Jaksa hendak memperjelas hasil penyadapan yang dilakukan. Dari sadapan itu, Nofel berbicara dengan Ali Fahmi, Iyalah orang gua kemarin dipanggil, Pak Tebe (TB) kan menjauh dari Fayakhun. "Ini ada TB ada Fayakhun, bisa dijelaskan enggak?" tanya jaksa Kiki.

Nofel menyatakan yang ia maksud ialah adanya jarak antara TB Hasanuddin dan Fayakhun. Kepada Nofel, Ali Fahmi mengaku bertemu TB yang mengatakan Fayakhun sudah menjauh dari TB.

Sebetulnya, lanjut Nofel, hal itu sejalan dengan keterangan yang juga diberikan oleh Kepala Bakamla Arie Sudewo. Kepala Bakamla mengatakan kepada Nofel telah bertemu dengan TB Hasanuddin dan mendapat keterangan yang sama.

Dalam BAP tertanggal 16 Mei 2016, Nofel mengatakan Ali Fahmi menggunakan bantuan dari dua orang di legislatif, yaitu TB Hasanuddin dan Fayakhun. Ali Fahmi juga mengharapkan semestinya Kepala Bakamla tidak perlu menemui keduanya agar tidak tahu kalau dalam politik boleh jadi dua orang tidak sejalan, tapi bisa mendukung kegiatan yang sama.

Nofel mengingatkan ada perbaikan keterangan tempat dalam BAP-nya dan meminta jaksa membacakan perbaikan BAP yang sudah dibuatnya. Meski demikian, ia membenarkan substansinya sudah sesuai.

"Bisa bacakan di perbaikannya di hari berikutnya. Jadi, itu kurang lengkap," pinta Nofel.

Pada persidangan sebelumnya, Fayakhun menyatakan mengenal Ali Fahmi karena dikenalkan oleh TB Hasanuddin. Sejak perkenalan itu Fahmi kerap menghubungi dan meminta pertolongan terkait Bakamla di DPR.

Nofel didakwa dalam kasus suap pengadaan proyek satelit monitoring di Bakamla. Ia bersama-sama dua pejabat Bakamla lainnya menerima uang S$104.500 dari Direktur PT Melati Technofo Indonesia Medal Esa Fahmi Darmawan-syah.

Yudi tersangka

Di kasus berbeda, mantan Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU), kemarin. Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu kini juga duduk sebagai terdakwa perkara suap proyek infrastruktur di Maluku dan Kalimantan.

Penyidik menemukan adanya ketidaksesuaian jumlah aset yang dimiliki dan jumlah penghasilan yang sah. Juru bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan sebagian uang hasil rasywah diduga disimpan secara tunai. Sisanya diubah menjadi aset, seperti pembelian beberapa bidang tanah, rumah, dan sejumlah mobil yang menggunakan nama o-rang lain.

"KPK menemukan dugaan TPPU dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, dan menukarkan dengan mata uang atau surat berharga," ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta. (Gol/P-1)

RlCHALDO Y HARIANDJA





Original Post

Nur Alam Ingin Hindari PPATK

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-2-8

Nur Alam Ingin Hindari PPATK

GUBERNUR nonaktif Sulawesi Tenggara Nur Alam memakai jasa rekening perantara bank atau rekening giro untuk non-konsumen (GNC) Bank Mandiri dalam mencairkan uang grati-fikasi yang diterimanya dari perusahaan Richcorp International Ltd. Hal itu dilakukan karena Nur Alam tidak mau uang itu dialirkan ke rekening pribadinya.

Ia juga mengarahkan agar jumlah transfer di bawah RpSOO juta, batas minimal transfer uang yang harus dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Uang itu merupakan pencairan polis asuransi di Axa Mandiri yang diungkap di pesidangan sebelumnya. Nur Alam memakai layanan Financial Service Axa Mandiri untuk memasukkan Rp40 miliar dari Richcorp.

Sejumlah Rp30 miliar dimasukkan ke tiga polis asuransi dan dicairkan setahun kemudian. Sisanya, RplO miliar langsung dicairkan di awal.

"Alasan GNC dibikin karena asal uang tidak dari rekening beliau dan tidak disalurkan ke rekening beliau," ucap mantan staf customer service

Bank Mandiri Cabang Masjid Agung Kendari, Sutomo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin.

Nur Alam dikatakan Sutomo hendak meminta pencairan secara tunai. Akan tetapi, karena tidak tersedia sejumlah tersebut, Bank Mandiri meminta Nur Alam memberikan rekening Bank Mandiri. "Ada pembukaan rekening baru, lewat orang bernama Roby."

Namun, karena persyaratan tidak dipenuhi, rekening dibuka atas nama PT Sultra Timbel Mas Abadi yang dimiliki oleh Maulana, selaku adik

Roby Adrian Pondiu. Rekening dibuat Maulana yang merupakan sepupu Nur Alam dan setoran awal dibuka Roby.

"Transaksi masing-masing 400 (juta)? Ada arahan di bawah 500 (juta) untuk hindari PPATK?" tanya jaksa Suhari Kurniawan. Sutomo membenarkan arahan jumlah transfer itu meski tidak disebutkan secara spesifik untuk menghindari penelusuran PPATK.

Nur Alam didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan penerimaan gratifikasi terkait penerbitan izin usaha pertambangan.

(Ric/P-1)





Original Post

Bom Waktu Revisi KUHP

Media Cetak Media Indonesia Halaman 9
2018-2-8

Bom Waktu Revisi KUHP

SEBUAH upaya untuk mengubah atau merevisi semestinya mengarah ke sesuatu yang lebih baik. Langkah itu juga harus berorientasi ke depan, tak boleh statis atau malah balik ke belakang alias mundur. Kalau ngotot mundur, bukan perbaikan yang didapat, melainkan kegaduhan dan kecemasan yang sebetulnya tak perlu.

Dua respons itu yang belakangan mencuat terkait dengan disepakatinya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) antara pemerintah dan DPR. Publik gaduh sekaligus cemas karena revisi dari KUHP lawas itu tak hanya menyimpan banyak potensi masalah, tapi juga ditengarai ingin menghidupkan pasal yang semestinya tak punya tempat lagi di negara yang menganut sistem demokrasi.

Itulah salah satu masalah terbesar dari RKUHP. Masuknya pasal penghinaan presiden dalam RKUHP, baik secara substansi maupun konstitusi, merupakan sebuah langkah mundur yang luar biasa. Pasal itu, apa pun dalih dan pembenarannya, berpeluang membawa kita ke zaman otoriter.

Zaman ketika hak-hak dan kebebasan berekspresi warga negara dikebiri, zaman ketika kepala negara seolah-olah tidak bisa diganggu gugat atau tidak boleh dikritik. Pasal penghinaan terhadap presiden juga bisa digolongkan mengkhianati konstitusi karena sebetulnya, 12 tahun lalu, Mahkamah Konstitusi lewat Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006 telah membatalkan pasal sejenis dalam KUHP.

Maka wajar bila kemudian publik gagal paham dengan kengototan pemerintah dan DPR untuk memasukkan pasal tersebut. Pertanyaannya,

maukah pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, disebut sebagai pemimpin hasil pemilu

demokratis yang mengekang kebebasan berekspresi warganya?

Bersediakah ia menanggung tudingan sebagai presiden yang antikritik? Kami yakin tidak. Karena itu, Presiden tampaknya harus segera bertindak sebelum tuding-an-tudingan tak elok keburu

menusuknya. Potensi bom waktu juga datang dari pasal zina. Dalam RKUHP, definisi zina diperluas. Pasal 484 ayat (1) dan (2) RKUHP menyebut laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan secara sah berhubungan seks bisa dikenai pidana.

Dalam KUHP saat ini, zina hanya me-nyasar laki-laki atau perempuan yang telah terikat perkawinan yang sah. Secara "teknis", pasal itu memungkinkan pengaduan terkait dengan perbuatan zina tidak hanya bisa dilakukan pihak yang dirugikan, yakni istri atau suami yang sah. Akibatnya bisa fatal karena akan menciptakan polisi-polisi moral yang sangat mungkin bakal memancing lebih banyak lagi intervensi terhadap privasi orang, aksi persekusi, juga overkriminalisasi.

Pihak eksekutif dan legislatif tampaknya tak pula sadar bahwa perluasan pasal zina yang kini getol mereka masukkan ke RKUHP justru bakal menimbulkan korban dari kelompok rentan, terutama perempuan. Terpikirkah oleh mereka bahwa korban perkosaan pun bisa menjadi tersangka kalau dia tidak bisa membuktikan adanya perkosaan atau jika pelaku perkosaan mengaku suka sama suka? Tahukah mereka bahwa pasal itu juga bisa memidanakan pasangan yang tak dapat membuktikan secara hukum perkawinan mereka, termasuk nikah siri, poligami, dan nikah adat? Saat ini, RKUHP belum diketuk jadi KUHP. Semestinya masih ada ruang bagi parlemen dan pemerintah untuk berpikir jernih, menimbang baik-buruk risikonya.

Bagi kita, jelas, masuknya pasal penghinaan presiden dan pasal perluasan zina ialah problem krusial dan mendasar dari RKUHP. Hentikan saja pembahasannya, tak perlu diteruskan.

REDAKSI





Original Post

Berita Populer: Firman Wijaya, Lubang Misterius di Gunung Kidul, dan Dilema Lotre

Media Online kompascom
2018-02-08

1.Firman Wijaya Dilaporkan ke Polisi oleh SBY, Apa Kata Setya Novanto?

Advokat Firman Wijaya dilaporkan ke polisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Pengacara yang mendampingi Setya Novanto tersebut dituduh menyampaikan fitnah kepada SBY setelah menyebut Presiden ke-6 RI itu mengintervensi proyek e-KTP.

Persoalan yang kini melibatkan Firman itu muncul pertama kali dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan terdakwa Setya Novanto.

Lantas, apa tanggapan Novanto terkait gugatan terhadap pengacaranya?

"Enggak tahu, urusannya Pak Firman itu," kata Novanto seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Novanto tidak banyak bicara mengenai masalah yang kini dihadapi pengacaranya. Ia menyerahkan persoalan tersebut kepada Firman untuk diselesaikan.

Firman Wijaya sebelumnya menyebut bahwa fakta persidangan berupa keterangan saksi telah mengungkap siapa sebenarnya aktor besar di balik proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Baca selengkapnya:

2. "Saya Datangi Bu Vero dan Pak Ahok untuk Minta Izin Jawab Isu Fitnah"

Kompas.com/David Oliver Purba Adik sekaligus kuasa hukum mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Fifi Lety Indra menghadiri persidangan gugatan cerai Ahok terhadap istrinya, Veronica Tan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu (7/2/2018).Kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama,Fifi Lety Indra, mengatakan, dirinya meminta izin kepada Ahok dan Veronica untuk menjawab isu negatif terkait penyebab perceraian keduanya.

Fifi menganggap perlu memberikan penjelasan terkait isu penyebab perceraian yang disebutnya sebagai fitnah dan tidak benar.

"Saya datangi Bu Vero dan Pak Ahok, saya tanyakan boleh enggak saya ngomong seperti ini. Itu mengapa saya terpaksa ngomong karena isu ini merupakan fitnah," kata Fifi seusai sidang gugatan cerai di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu (7/2/2018).

Menurut Fifi, alasan perceraian bukan karena masalah politik, melainkan karena masalah pribadi yang telah terjadi selama tujuh tahun.

Fifi yang merupakan adik kandung Ahok ini juga mengatakan, dirinya membatasi segala isu negatif terkait perceraian tersebut. Dia tidak ingin menambah beban Ahok yang saat ini masih menjalani hukuman di Rutan Mako Brimob Depok.

"Terus terang semua yang negatif dan bikin sedih saya enggak sampaikan karena saya pikir Pak Ahok juga cukup banyak ini ya (masalah)," ujar Fifi.

Baca selengkapnya:

3. Empat Lubang yang Muncul di Gunung Kidul Kian Lebar, Warga Jadi Resah

Kompas.com/Markus Yuwono Petugas BPBD Gunung Kidul melakukan pemeriksaan lubang di lahan milik Suyatmi di Dusun Pringwulang, Desa Bedoyo, Kecamatan Ponjong.Warga di Kecamatan Ponjong, Gunung Kidul, Yogyakarta, resah dengan empat lubang yang berada di tengah ladang warga.

Bahkan, di beberapa titik, lubang yang kemudian diketahui sebagai fenomena tanah karst ini semakin melebar.

Salah satunya di Dusun Pringluwang, Desa Bedoyo. Salah satu lubang berada di lahan pertanian milik Suyatmi yang sudah ambles sejak dua bulan terakhir.

"Tanahnya ambles sejak November akhir tahun lalu saat hujan deras itu. Namun, luasnya hanya sekitar 5 meter, dalamnya hanya 2 meter. Saat ini luasnya sudah sampai 10 meter, kedalaman sekitar 5 meter," katanya saat ditemui di ladangnya, Selasa (6/2/2018).

Meluasnya lubang di lahan pertanian produktif miliknya itu hingga kini belum ada penanganan dari pemerintah. Dirinya hanya secara mandiri memasukkan tanah dan bahan lainnya.

"Tidak tahu mau diapakan lagi. Saya khawatir jika melakukan aktivitas di sini karena tanahnya terus melebar meski tak begitu cepat," ucapnya.

Baca selengkapnya:

4. Dilema Menang Lotre Rp 7 Triliun, Ungkap Identitas atau Tak Dapat Uang

Tiket lotre Powerball. (AFP)Seorang perempuan di New Hampshire, Amerika Serikat, mengaku sebagai pemenang lotre Powerball senilai 559,7 juta dollar AS atau Rp 7,5 triliun.

Dilansir dari CNBC, Selasa (6/2/2018), perempuan tersebut belum kunjung mendapatkan uang tunai itu karena dia tidak ingin mengungkap identitasnya.

Pakar perencana keuangan Betterment, Nick Holeman, mengatakan, keputusan pemenang lotre untuk tidak mengungkap identitasnya merupakan hal yang masuk akal.

Ketika memenangkan undian, seseorang mengalami momen perubahan hidup dalam seketika yang ternyata justru juga menjadi tantangan.

Menurut dia, pengungkapan identitas pemenang dapat memicu tindak kejahatan.

"Saya akan merekomendasikan (pemenang lotre) untuk tidak merilis identitasnya," katanya.

Keinginan perempuan berjuluk "Jane Doe" tersebut untuk tetap rendah hati tampaknya akan berujung di meja hijau.

Baca selengkapnya:

5. Gaji PNS Mau Dipotong untuk Zakat, Apa TanggapanSri Mulyani?

/ PRAMDIA ARHANDO JULIANTO Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menjadi pembicara di acara Mandiri Investment Forum di Jakarta, Rabu (7/2/2018).Adanya wacana pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil ( PNS) sebesar 2,5 persen untuk zakat tengah menjadi pembahasan pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, saat ini pihaknya telah mendapatkan laporan terkait wacana dari Kementerian Agama (Kemenag) yang ingin memotong gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 2,5 persen untuk zakat.

"Kemarin disampaikan di dalam rapat namun saya belum melihatnya, tapi nanti kami lihat," ujar Sri Mulyani usai menjadi pembicara di acara Mandiri Investment Forum di Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Sri Mulyani mengatakan, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bisa menjadi lembaga yang menghimpun dana zakat yang berasal dari gaji PNS.

"Ada lembaga Baznas dalam hal ini, tentu mereka akan menjadi bentuk institusi yang bisa menjelaskan," ungkapnya.

Menurutnya, rencana pemotongan gaji PNS untuk zakat merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memudahkan masyarakat membayarkan zakatnya. Sebab, selama ini masyarakat membayar zakat melalui banyak channel.

"Umat Islam di Indonesia kan membayar zakat berbagai channel dan hal ini perlu dibahas di dalam forum ekonomi syariah, karena ini sama seperti kami mengumpulkan pajak," jelasnya.

Baca selengkapnya:

http://nasional.kompas.com/read/2018/02/08/06352761/berita-populer-firman-wijaya-lubang-misterius-di-gunung-kidul-dan-dilema



Original Post

Eksekusi kebun sawit seluas 2.823 hektare milik PTPN V ditunda

Media Online merdeka.com
2018-02-08

Eksekusi kebun sawit seluas 2.823 hektare milik PTPN V di Riau ditunda. Sebab Kementerian BUMN menyampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencari pilihan lain. Hal itu berdasarkan hasil rapat kepolisian dengan kedua kementerian tersebut.

Kapolda Riau Irjen Nandang menyebutkan, penundaan eksekusi lahan yang seharusnya dilakukan hari Kamis (8/2), atas dasar putusan Mahkamah Agung dengan penggugat Yayasan Riau Madani. Namun belakangan Kementerian BUMN meminta agar eksekusi ditunda.

"Sekretaris Kementerian BUMN bertemu dengan Kapolres Kampar dan KLHK membahas eksekusi itu. Pihak Kementerian BUMN meminta agar eksekusi ditunda kepada KLHK," kata Nandang saat dihubungi merdeka.com, Rabu (7/2).

Penundaan eksekusi belum ditentukan sampai kapan waktunya. Namun menurut Nandang, eksekusi pasti akan dilakukan dengan pengawalan Kepolisian.

"Menteri KLHK memastikan, eksekusi itu harus tetap dilaksanakan. Tapi karena masih ada yang dibicarakan antara pihak PTPN dengan Kementerian Kehutanan, ditunda dulu," ucap Nandang.

Nandang tidak mengetahui secara pasti apa isi pembicaraan antara PTPN V dengan Kementerian BUMN dan KLHK. Namun lanjut Nandang, putusan MA untuk mengeksekusi lahan PTPN V itu tetap dijalankan.

"Pada saatnya eksekusi lahan akan dilaksanakan. Eksekusi itu ya pasti akan dilaksanakan, karena itu sudah keputusan," kata Nandang.

Sekedar diketahui, perkebunan sawit PTPN V seluas 2.823 hektare terhampar di kawasan hutan di Kabupaten Kampar. Namun KLHK belum melepas status kawasan hutan yang digarap perusahaan pelat merah tersebut.

Karena itu, LSM lingkungan Riau Madani melakukan gugatan atas kebun sawit yang menyalahi izin. Sidang gugatan dilaksanakan pertama kali di Pengadilan Negeri Kampar. Hasilnya, gugatan ini dimenangkan Riau Madani, dan PTPN V kalah.

Karena kalah dari putusan itu, PTPN melakukan upaya hukum selanjutnya, yakni banding ke Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru, Hasilnya, PTPN V kalah lagi. Selanjutnya, kasasi ke Mahkamah Agung pun dilakukan.

Namun PTPN V kalah lagi dalam sidang putusan oleh Majelis Hakim di MA. Hakim menguatkan putusan sebelumnya. Tak menyerah, PTPN mengajukan peninjauan kembali, tapi tetap ditolak MA.

Dalam putusan MA, kawasan hutan yang digarap PTPN V Pekanbaru itu, harus dikembalikan peruntukannya seperti semula untuk ditanami hutan tanaman industri. Dengan demikian, seluruh perkebunan sawit milik BUMN itu harus ditumbang sesuai dengan putusan hukum. [cob]

http://www.merdeka.com/peristiwa/eksekusi-kebun-sawit-seluas-2823-hektare-milik-ptpn-v-ditunda.html



Original Post

KPK Bidik Orang di Sekitar Zumi Zola

Media Online metrotvnews.com
2018-02-08

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menepis pihaknya tengah mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat Gubernur Jambi Zumi Zola.

Namun, saat ini KPK masih fokus mengusut pihak yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka.





"Kami dalami keterlibatan pihak lain tapi kami fokus yang sudah ditetapkan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 7 Februari 2018.

Febri mengatakan, untuk tersangka baru dalam kasus ini, pihaknya berpegang teguh pada fakta dan bukti yang didapat penyidik. Menurut dia, hal itu akan terungkap dalam persidangan tiga tersangka suap proses pengesahan APBD Jambi tahun anggaran 2018.

"Apa akan ada tersangka baru itu sepenuhnya tergantung kecukupan bukti smpai saat ini kita proses tiga orang pelimpahan dalam waktu dekat akan disidang di Februari ini," ujar Febri.

Sebelumnya, KPK tak menepis tengah membidik istri Gubernur Jambi Zumi Zola, Sherrin Thari. Untuk menjerat pihak lain termasuk Sherrin, penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada istri dari orang nomor satu di Jambi tersebut.

"Kalau istri yang bersangkutan ada sangkut pautnya, masih pengembangan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan beberapa waktu lalu.

Tak hanya membidik Sherrin, KPK juga telah mengantongi nama-nama pengusaha yang memberi gratifikasi kepada politikus PAN tersebut. Basaria memastikan, pihak-pihak itu akan dijerat setelah tim kembali dari lokasi penggeledahan.

KPK resmi mengumumkan status tersangka Gubernur Jambi Zumi Zola dan Plt Kadis PUPR Jambi Arfan sebagai tersangka. Keduanya, ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi atas proyek-proyek di Pemprov Jambi senilai Rp6 miliar.

Zumi Zola dan Arfan diduga kuatmemalaksejumlah pengusaha dengan dalil izin sejumlah proyek di Pemprov Jambi. uang gratifikasi yang diterima dari sejumlah proyek itu disiapkan Zumi Zola sebagaiuang ketokagar DPRD Jambi memuluskan APBD Jambi tahun anggaran 2018.

Atas perbuatannya, Zumi Zola dan Arfan disangkakan pasal 12 huruf B Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam kasus ini, KPK lebih dulu menetapkan empat orang tersangka dalam kasus suap pengesahan APBD Provinsi Jambi. Keempat tersangka itu yakni anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono, Plt Sekda Jambi, Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Jambi Arfan, dan Asisten Daerah III Syaifuddin.
(DEN)

http://news.metrotvnews.com/hukum/8N08A5dN-kpk-bidik-orang-di-sekitar-zumi-zola



Original Post

KPK Minta Parpol Giat Ingatkan Kader Tak Terlibat Korupsi

Media Online metrotvnews.com
2018-02-08

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta partai politik lebih giat mengingatkan para kader untuk tidak tergoda korupsi. Hal ini disampaikan KPK menanggapi banyaknya kader partai yang terlibat korupsi, salah satunya Gubernur Zumi Zola.

"Partai seharusnya memberikan kepastian pada politisi muda agar lebih punya semangat, agar menjalankan politik secara bersih karena penegakan hukum dapat ditujukan untuk bersihkan pihak tertentu yang jalani proses politik dengan menerima suap atau gratifikasi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, Februari 2018.





Baca: KPK Belum Berencana Periksa Zumi Zola

Febri menilai, terjerumusnya politisi dalam pusaran korupsi merupakan kesempatan bagi semua pihak atau politisi lain yang berintegritas dan bersih untuk memimpin serta membangun politik yang bersih.

"Jadi kami pandang ketika sejumlah kader diduga melakukan korupsi diproses ini dapat menjadi kesempatan bagi politisi yang memang punya niat menjalankan politik secara bersih," jelas Febri.

Tak hanya itu, Febri berpendapat parpol seharusnya memberikan ruang kepada politisi yang berintegritas untuk menjalankan sistem politik yang bersih. "Ini salah satu poin yang konsen pencegahan konteks sektor politik," tegas Febri.

Di sisi lain, KPK mengimbau, Zumi Zola untuk menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Apa lagi, sejumlah parpol memiliki komitmen untuk tidak terlibat korupsi.

"Saran kami hadapi proses hukum dan komitmen parpol sangat diuji apakah akan bela kadernya yang korupsi atau justru mendukung proses penegakan hukum secara fair," pungkas Febri.

Baca:KPK Sita Uang Dollar dari Rumah Zumi Zola

KPK resmi mengumumkan status tersangka Gubernur Jambi, Zumi Zola dan Plt Kadis PUPR Jambi, Arfan sebagai tersangka. Keduanya, ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi atas proyek-proyek di Pemprov Jambi senilai Rp6 miliar.

Zumi Zola dan Arfan diduga kuatmemalaksejumlah pengusaha dengan dalil izin sejumlah proyek di Pemprov Jambi. Uang gratifikasi yang diterima dari sejumlah proyek itu disiapkan Zumi Zola sebagaiuang ketokagar DPRD Jambi memuluskan APBD Jambi tahun anggaran 2018.

Atas perbuatannya, Zumi Zola dan Arfan disangkakan pasal 12 huruf B Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam kasus ini, KPK lebih dulu menetapkan empat orang tersangka dalam kasus suap pengesahan APBD Provinsi Jambi. Keempat tersangka itu yakni anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono, Plt Sekda Jambi, Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Jambi Arfan, dan Asisten Daerah III Syaifuddin.
(DEN)

http://news.metrotvnews.com/hukum/GbmJyvxk-kpk-minta-parpol-giat-ingatkan-kader-tak-terlibat-korupsi



Original Post

LHP BPK Dinilai Terang

Media Cetak Jawa Pos Halaman 23
2018-2-8

LHP BPK Dinilai Terang

GAMBIR Dugaan adanya penyimpangan dalam pembelian lahan Pondok Ranggon III di Cipayung, Jakarta Timur, semakin diperhatikan. DPRD DKI seolah bam menyadari adanya aroma permainan mafia tanah di balik proyek senilai Rp 32 miliar itu.

Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Mohamad Ongen Sangaji mengingatkan, dugaan adanya tindak pidana korupsi didasarkan pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI. Dia menilai Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1 999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bisa diterapkan.

Menurut Ongen, pengadaan lahan Pondok Ranggon HI sarat masalah. Hal itu tampak jelas. "Dugaan adanya permainan sangat kuat. Saya rasa KPK atau Polri wajib menyelidikinya," tegasnya.

Ongen menuturkan, LHP BPK tentu dapat dipertanggungjawabkan. Dia pun menilai KPK bisa dengan mudah mengusut kasus tersebut karena ada LHP BPK. Dia menilai bukti-bukti kesalahan dalam LHP BPK cukup terang. Misalnya, menyangkut penilaian lahan yang diklaim berdasar kerja kantor jasa penilai publik (KJPP) KMP.

Sementara itu, dalam LHP BPK, penilaian dinyatakan tidak sah atau fiktif karena KIPP KMP tidak mengakui ketika diklarifikasi.

Sementara itu, mantan anggota Komisi D DPRD DKI Zainuddin mengaku tidak tahu-menahu soal pengadaan lahan itu. "Waduh, maaf, saya tidak tahu," ucap pria yang biasa disapa Oding tersebut.

(riz/co 1 /ydh)





Original Post

Sidang Perdana Fredrich Digelar Pagi Ini, Ungkap Cerita Hilangnya Novanto

Media Online Detikcom
2018-02-08

Jakarta -
Fredrich Yunadi menjalani sidang perdana hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terkait kasus hilangnya eks kliennya, Setya Novanto. Agenda sidang adalah pembacaan surat dakwaan.

Sidang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (8/2/2018) pukul 10.00 WIB. Pengacara Fredrich, Supriyanto Refa mengatakan tak ada persiapan khusus yang dilakukan.

"Nggak ada masalah dan persiapan khusus, ini pekerjaan rutin yang disiapkan. Kami baca dakwaan saja supaya kami mengerti dan apa eksepsi yang mau kami ajukan. Itu saja," ujar Refa saat dihubungi, Rabu (7/2/2018) malam.

Refa mengatakan, ada sekitar 5-7 lembar dakwaan yang akan dibacakan jaksa KPK. Fredrich juga akan hadir dalam sidang perdananya.

"Sementara sehat dan siap menjalani persidangan besok. (Fredrich) hadir, pasti hadir," jelas Refa.

Sebelumnya, sidang sempat dijadwalkan pada 12 Februari. Namun, karena dianggap terlalu lama, pihak Fredrich mencabut permohonan pertama dan mengganti alamat kuasa hukumnya agar sidang bisa dimajukan. KPK sempat menyatakan perilaku seperti ini tidak biasa dilakukan seorang tersangka.

Kasus tersebut berawal ketika Novanto menghilang pada 15 November 2017, saat tim KPK mendatangi rumahnya. Selang sehari atau tepatnya pada 16 November 2017, Novanto dikabarkan mengalami kecelakaan dan menjalani perawatan di RS Medika Permata Hijau.

Tim KPK melakukan penyelidikan dan memperoleh indikasi adanya upaya menghalang-halangi proses penyidikan Novanto di balik peristiwa hilangnya Novanto itu. Akhirnya KPK menetapkan 2 tersangka, yaitu Fredrich Yunadi dan dr Bimanesh Sutarjo.

Bimanesh merupakan dokter yang menangani Novanto ketika mengalami kecelakaan pada 16 November 2017 saat dicari KPK. Baik Bimanesh maupun Fredrich diduga memanipulasi data rekam medis Novanto untuk menghindari panggilan penyidik KPK.
(dkp/dkp)

https://news.detik.com/berita/d-3856022/sidang-perdana-fredrich-digelar-pagi-ini-ungkap-cerita-hilangnya-novanto



Original Post

Kamis Ini, Fredrich Yunadi Hadapi Dakwaan Jaksa KPK

Media Online kompascom
2018-02-08

JAKARTA, - AdvokatFredrich Yunadi akan menjalani persidangan perdana sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Sidang akan dimulai dengan pembacaan surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Dalam kasus ini, Fredrich yang merupakan pengacara terdakwakasus korupsi e-KTP Setya Novanto, ditetapkan sebagai tersangka bersama dokter RS Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo.

Menurut KPK, ada dugaan keduanya bersekongkol untuk menghalangi penyidikan saat Novanto ditetapkan sebagai tersangka.

Fredrich sendiri sudah mengajukan gugatan praperadilan terhadap penetapannya sebagai tersangka. Sidang perdana praperadilan Fredrich telah berjalan pada Senin (5/2/2018) lalu.

(Baca juga: )

Kasus ini berawal saat Setya Novanto berkali-kali mangkir dari panggilan KPK, baik sebagai saksi maupun tersangka.

Pada 15 November 2017, tim KPK mendatangi rumah Novanto di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, untuk melakukan penangkapan. Namun, tim tidak menemukan Novanto.

Kemudian, pada 16 November 2017, KPK memasukkan Novanto dalam daftar pencarian orang (DPO). Novanto kemudian muncul dalam wawancara via telepon di sebuah televisi swasta dan mengaku akan datang ke KPK.

Tak berselang lama, Novanto mengalami kecelakaan dan dibawa ke RS Medika Permata Hijau.

Menurut KPK, Novanto langsung masuk ke ruang rawat inap kelas VIP dan bukan ke unit gawat darurat.

Sebelum kecelakaan, Yunadi diduga sudah datang lebih dahulu untuk berkoordinasi dengan pihak rumah sakit.

Salah satu dokter di RS tersebut juga mengaku ditelepon seseorang yang diduga pengacara Novanto yang bermaksud perlu menyewa satu lantai RS.

Padahal, saat itu belum diketahui sakit apa yang diderita Novanto sehingga harus menjalani perawatan.
Kompas TV Fredrich kini juga terancam diberhentikan dari keanggotaannya di peradi karena dinilai melanggar kode etik profesi.

http://nasional.kompas.com/read/2018/02/08/07351951/kamis-ini-fredrich-yunadi-hadapi-dakwaan-jaksa-kpk



Original Post

Fredrich Yunadi Eks Pengacara Setnov Sidang Perdana Hari Ini

Media Online liputan6com
2018-02-08

Liputan6.com, Jakarta - Mantanpenasihathukum Setya Novanto,Fredrich Yunadi, akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hari ini, Kamis (8/2/2018). Pada sidang ini, jaksa akan membacakandakwaan Fredrich atas perkara merintangi penyidikan kasus e-KTP.

"Pengadilan (Tipikor) menetapkan sidang (Fredrich Yunadi) pada tanggal 8 Februari (2018),"ujar Humas Pengadilan Tipikor Jakarta, Ibnu Basuki, Jumat 2 Februari 2018.

Menurutdia, sidang Fredrich akan dipimpin oleh hakim ketua Zaifuddin Zuhri. Sementara anggota majelis hakimnya,Sigit Sigit Herman Binaji, Mahfuddin, Duta Baskara,dan Titi Sansiwi sebagai panitera.

KPK sendiri merampungkan berkas penyidikan Fredrich Yunadi dan melimpahkan ke penuntutan pada Kamis 1 Februari 2018atau empat hari sebelum sidang perdana praperadilan Fredrich digelar di PN Jakarta Selatan.

1 dari 2 halamanSidang Praperadilan DitundaMantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi bersiap masuk gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan, Jakarta, Rabu (17/1). Bersama Bimanesh Sutarjo, Fredrich Yunadi merupakan tersangka dugaan merintangi penyidikan e-KTP. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)Sidang praperadilan perdana Fredrich beberapa hari lalu ditunda lantaran pihak KPK melalui biro hukum tak menghadiri sidang tersebut. KPK beralasan ingin mematangkan berkas untuk menghadapi gugatan tersebut.

Kami menghormati panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun ada beberapa hal yang masih perlu dilakukan terkait praperadilan ini sehingga diajukan penundaan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin 5 Februari 2018.

Sidang perdana praperadilan Fredrichseharusnyadigelar pada Senin, 5 Februari 2018. Namun, sidang gagal dilakukan karena KPK tidak hadir.

Fredrich mengajukan praperadilan karena tak terima ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak lembaga antirasuah.

Dia beralasan, memiliki hak imunitas sebagai seorang pengacara. Fredrich tak terima disebut telah memanipulasi rekam medis Setya Novanto bersama dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo.

Saksikan video pilihan di bawah ini

http://news.liputan6.com/read/3266107/fredrich-yunadi-eks-pengacara-setnov-sidang-perdana-hari-ini



Original Post

Fredrich Yunadi Jalani Sidang Dakwaan Jaksa Penuntut KPK Hari Ini

Media Online okezonecom
2018-02-08

JAKARTA - Pengacara Fredrich Yunadi akan menjalani sidang pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan merintangi proses penyidikan korupsi e-KTP dengan tersangka Setya Novanto (Setnov) hari ini, Kamis (8/2/2018).

Sidang ini akan berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat. Dalam kasus ini sebenarnya lembaga antirasuah juga menetapkan Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta, Bimanesh Sutarjo sebagai tersangka. Tetapi, KPK terlebih dahulu menyelesaikan berkas dari Fredrich.

Sementara itu, Fredrich juga mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangkanya. Tetapi, menurut pihak KPK, upaya hukum itu akan gugur apabila sudah memasuki proses sidang dakwaan.

 (Baca: )

"Jadi setelah sidang dibuka, sesuai dengan ketentuan di KUHAP dan juga putusan MK, dan kalau kami baca juga putusan-putusan praperadilan sebelumnya, ketika persidangan sudah dimulai, ditandai dengan dibukanya persidangan oleh majelis hakim, maka tentu proses praperadilan akan gugur," ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta Selatan, kemarin.

Febri menuturkan bahwa jaksa penuntut umum pada KPK akan membeberkan fakta-fakta serta peran Fredrich dalam kasus hilangnya Setya Novanto. KPK pun berharap sidang pembacaan dakwaan akan berjalan lancar.

"Semoga besok persidangannya berjalan dengan baik. Pengadilan kan sudah memanggil jaksa penuntut umum KPK untuk menghadirkan terdakwa. Kita dengar bersama-sama dakwaannya. Kita akan uraikan semua hal yang relevan dengan dugaan perintangan atau menghalangi penanganan kasus e-KTP ini," papar Febri.

 (Baca juga: )

Atas perbuatannya, Fredrich disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

 

(ulu)

http://index.okezone.com/read/2018/02/08/337/1856397/fredrich-yunadi-jalani-sidang-dakwaan-jaksa-penuntut-kpk-hari-ini



Original Post

Media