Saksi Ungkap Sejumlah Perusahaan Milik Keluarga Setnov

Media Online republika.co.id
2018-02-09

Setnov membantah kesaksian tersebut.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera Deniarto Suhartono mengungkapkan sejumlah perusahaan yang kepemilikan saham mayoritasnya dimiliki keluarga Setya Novanto (Setnov).

"Pada BAP No 7 saudara menyebutkan pada sekitar Juni 2008 Heru Taher kembali melakukan perubahan dengan memasukkan saya Deniharto sebesar 10 persen dan memasukkan Deisti Astriani Tagor, istri Setya Novanto sebagai komisaris dengan pemilik saham 50 persen. Reza Herwindo yang saya kenal sebagai anak Setya Novanto kepemilikan saham 30 persen tanpa menjadi pengurus sehingga keluarga Setnov jadi pemilik di PT Mondialindo Graha Perdana, apa ini benar?" tanya jaksa penuntut umum KPK Eva Yustisiana di gedung pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (8/2).

"Iya, tapi itu semua yang mengurus staf Pak Heru," jawab Deniarto yang dihadirkan sebagai saksi. Deniarto menjadi saksi untuk terdakwa Setnov dalam sidang kasus dugaan pengadaan KTP-elektronik.

Namun pada September 2011, kepemilikan keluarga Setnov, yaitu Deisti dan Reza beralih ke Cyprus Antonia Tatali sebesar 80 persen. Namun Cyprus tidak aktif dan tidak mengurus Mondialindo dan menyerahkan ke Deniarto. PT Mondialindo merupakan pemegang saham mayoritas sebesar 42,5 persen dari PT Murakabi Sejahtera, salah satu perusahaan peserta proyek KTP-el.

Anak Setnov Jadi Komisaris Sekolah Penerbangan tanpa Modal

Atas kesaksian Deniarto itu, Setnov membantahnya. "Mengenai PT Murakabi, kalau tak salah dengar perusahaan itu milik keluarga Novanto. Bapak tahu dari mana? Kalau kita melihat saham Murakabi, 42,5 persen milik Mondialindo, sebagai saham mayoritas yang dimiliki keluarga saya, itu di 2007, apakah di 2007 itu keluarga saya sudah masuk ke PT Murakabi?" tanya Setnov.

"Belum," jawab Deniarto.

Selanjutnya, Deniarto juga mengungkapkan soal penjualan kantor lantai 27 Menara Imperium yang tadinya merupakan kantor PT Murakabi Sejahtera. Kantor itu dijual ke PT Inti Anugerah Kapitalindo yang dimiliki Hairiansyah. Kantor dijual pada 2014 seharga Rp 5 miliar. Saat menandatangani akta jual beli, Hairiansyah mengatakan bertemu dengan Setya Novanto.

"Kalau pembeli pernah tanya ke saya, itu pemiliknya Pak Nov, uang masuk untuk setoran modal dari PT Graha Mardika Sejahtera, saham PT Graha Mardika Sejahtera itu 85 persen milik anak pak Novanto," ungkap Deniarto.

Saat masih beroperasi, PT Murakabi Sejahtera juga hanya punya dua karyawan aktif dan tidak punya aset namun jadi kepala konsorsium sebagai perusahaan pendamping tender KTP-el. "Saya lihatnya cuma pegawai dua orang, yang lain saya, Cyprus dan Irvanto," katanya.

Irvanto adalah keponakan Setnov.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/02/08/p3ubsz366-saksi-ungkap-sejumlah-perusahaan-milik-keluarga-setnov



Original Post

Jubir KPK Tak Tahu Kapan Puan Diperiksa

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-02-09

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menutup kemungkinan memanggil Puan Maharani untuk dimintai kesaksian terkait kasus proyek pengadaan KTP elektronik yang berbuntut korupsi."Tentu saja saksi-saksi yang kita panggil kalau memang ada informasi yang dibutuhkan dari para saksi tersebut," kata Jurubicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi , Kamis (8/2).

Febri mengatakan, pihaknya tidak akan tebang pilih dalam menelisik keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus megakorupsi yang merugikan uang negara hingga Rp2,3 triliun itu. Lembaga anti rasuah, kata dia, bakal meminta keterangan semua pihak yang mengetahui rentetan kasus ini.

"Jadi pemanggilan saksi itu tidak karena orang-orang menduduki jabatan tertentu semata, tapi lebih karena ia dipandang mengetahui, mendengar, atau bahkan melihat bagian dari peristiwa pidana yang sedang kita telusuri tersebut," ujarnya.

Meski begitu, Febri mengaku belum tahu kapan penyidik membutuhkan keterangan Puan untuk mengungkap kasus KTP el lebih terang.

"Sejauh ini belum ada," pungkas Febri.

Sejak awal pengusutan KTP el, KPK tak pernah meminta keterangan Puan Maharani. Ketika anggaran proyek KTP el digodok DPR, Puan menjabat Ketua Fraksi PDIP. Sementara, ketua fraksi lainnya seperti Anas Urbaningrum dan Jafar Hapsah dari Demokrat, serta Setya Novanto dari Partai Golkar telah berkali-kali diperiksa.

Mantan anggota DPR dari PDIP Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan pernah menyampaikan perkembangan pembahasan proyek KTP el kepada kepada Puan Maharani selaku Ketua Fraksi PDIP.

Sementara mantan Ketua Komisi II DPR Chaeruman Harahap pernah mengatakan bahwa apapun di komisi dikoordinasikan kepada Ketua Fraksi termasuk KTP el. Karena itu, kata Chaeruman, setiap perkembangan proyek e-KTP selalu ia dikabarkan ke Ketua Fraksi Golkar saat itu, Setya Novanto. Begitu juga dengan Fraksi Demokrat, sebagaimana dibeberkan Nazarudidn.

"Kami melaporkan perkembangannya (proyek e-KTP) ini bagaimana-bagaimana, sudah sejauh apa. Itu dilaporkan (ke Ketua Fraksi)," kata Chaeruman saat bersaksi untuk Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (1/2). [dem]

http://hukum.rmol.co/read/2018/02/09/326068/Jubir-KPK-Tak-Tahu-Kapan-Puan-Diperiksa-



Original Post

Presiden Maladewa kirim utusan ke China, Saudi, Pakistan cari dukungan

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-02-09

Male (ANTARA News) - Presiden Maladewa Abdulla Yameen mengirimkan utusan ke China, Pakistan dan Arab Saudi untuk memberi penjelasan kepada mereka mengenai krisis politik yang sedang dialami negara di Samudera India itu, kata kantornya seperti dikutip Reuters.

Krisis politik itu mendorong Presiden Yameen memberlakukan negara dalam keadaan darurat.

Yameen tidak mengirim utusan ke India, yang bersama Inggris, Amerika Serikat dan PBB menyerukan pencabutan keadaan darurat dan pembebasan dua hakim agung yang fatwanya bertentangan dengan Presiden itu dan kemudian memicu ketakstabilan baru.

Maladewa, yang terkenal sebagai negara tujuan wisata mewah, telah menjadi ajang perebutan pengaruh India dan China untuk bersaing setelah negara itu menandatangani inisiatif "Belt and Road" yang digagas Beijing untuk membangun hubungan perdagangan dan angkutan di Asia dan bagian lainnya.

Baca juga: Polisi Maladewa menangkap mantan presiden

India, yang telah memiliki hubungan keamanan dan politik relatif lama dengan pulau ini telah berusaha mengikis kehadiran China yang meluas di negara berpenduduk 400.000 jiwa yang sebagian besar Muslim. Sejak krisis pecah, para pemimpin oposisi Maladewa telah mendesak New Delhi untuk campur tangan.

Yameen mengutus Menteri Pengembangan Ekonomi Mohamed Saeed ke China, Menteri Luar Negeri Mohamed Asim ke Pakistan dan Menteri Perikanan dan Pertanian Mohamed Shainee ke Arab saudi, demikian informasi di lamannya Rabu.

"Para anggota kabinet atas arahan Presiden Abdulla Yameen Abdul Gayoum, akan mengunjungi negara-negara sahabat Maladewa dan memberikan informasi terbaru mengenai situasi saat ini," katanya.

(M016)

Baca juga: Maladewa bergolak, Presiden Abdulla Yameen umumkan keadaan daruratPewarta: -Editor: Jafar M SidikCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/684402/presiden-maladewa-kirim-utusan-ke-china-saudi-pakistan-cari-dukungan



Original Post

Polisi Tetapkan 1 PNS Pemkot Jaksel Tersangka Korupsi Arsip Sekolah

Media Online Detikcom
2018-02-09

Jakarta -
Polres Jakarta Selatan menetapkan PNS di lingkungan Pemkot Jaksel, Togu Siagian, sebagai tersangka pengadaan perlengkapan modernisasi arsip sekolah. Diduga kasus ini merugikan negara senilai Rp 2,8 miliar.

Kapolres Jakarta Selatan Kombes Mardiaz Kusin mengatakan penyidikan kasus tersebut bermula dari laporan yang diterima pada Juni 2016. Adapun dana yang dikorupsi ialah anggaran Sudin Pendidikan Jaksel Tahun Anggaran (TA) 2014.

"Unit Krimsus Polres Jaksel menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SDN Kecamatan Kebayoran Baru dan Kecamatan Kebayoran Lama serta SMPN Jaksel di Sudin Pendidikan Dasar kota Jaksel TA 2014," kata Mardiaz dalam keterangannya, Kamis (8/2/2018).

Mardiaz menerangkan, awalnya, saat lelang pengadaan perlengkapan modernisasi arsip sekolah, Direktur CV Marcyan Mora Mandiri Suhartono Simamora dan Direktur PT Erica Cahaya Berlian Kamjudin didatangi oleh seorang suruhan bernama Ahmadin. Keduanya diminta mengikuti lelang dengan catatan Ahmadin akan memberi fee bila dinyatakan sebagai pemenang.

"Karena perusahaan Suhartono Simamora dan Kamjudin tidak mempunyai kemampuan administrasi, teknis dan finansial untuk melakukannya," terangnya.

Singkat kata, kedua direktur itu menyerahkan dokumen perusahaan untuk mengikuti lelang kepada Ahmadin. Keduanya dinyatakan sebagai pemenang, tapi proyek pengadaan dilaksanakan oleh Ahmadin.

"Setelah mengikuti semua proses lelang, kemudian perusahaan Suhartono Simamora dan Kamjudin dinyatakan sebagai pemenang lelang dan Ahmadin yang melaksanakan seluruh pekerjaan pengadaan tersebut," tutur Mardiaz.

Selanjutnya, pada Desember 2014, Suhartono dan Kamjudin menandatangani surat kontrak kegiatan pengadaan dengan Togu selaku pejabat pembuat komitmen (PPK). Togu disebut tidak mengenal kedua orang tersebut, tapi mengenal Ahmadin, yang akan mengerjakan proyek tersebut.

"Suhartono Simamora dengan Togu Siagian, SIp, MSi, (selaku PPK) untuk kegiatan modernisasi arsip SDN Kecamatan Kebayoran Baru dan Kecamatan Kebayoran Lama, sedangkan Kamjudin dengan Togu Siagian untuk kegiatan modernisasi arsip SMPN Jaksel," ujarnya.

Di sisi lain, sebelum lelang dilakukan, Togu menetapkan nilai harga prakiraan sendiri (HPS) tanpa survei terlebih dahulu. Polisi pun menduga telah terjadi penggelembungan harga dalam proses pengadaan tersebut.

"Togu Siagian selaku PPK dalam menetapkan nilai HPS dengan cara mengambil pembanding harga pasar dari 3 distributor tanpa dilakukan survei terlebih dulu, di mana PPK tidak dapat menunjukkan dokumen pembanding dari 3 distributor tersebut sehingga dalam pengadaan tersebut terjadi penggelembungan harga," ujar Mardiaz.

Menurut hasil audit BPKP, kerugian negara yang diakibatkan proyek tersebut sebesar Rp 1.698.605.989 untuk kegiatan pengadaan modernisasi arsip SDN Kecamatan Kebayoran Baru dan Kecamatan Kebayoran Lama. Sedangkan untuk SMPN Jaksel, total kerugian negara sebesar Rp 1.200.000.000.

Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa surat perjanjian kontrak kegiatan pengadaan yang ditandatangani oleh Suhartono, Kamjudin, dengan Togu pada Desember 2014 dan dokumen lainnya. Kasus ini telah masuk ke tahap pelimpahan berkas ke Kejari Jaksel.

Sementara itu, Togu dijerat Pasal 2 ayat 1 dan/atau Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b UU RI No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
(knv/rvk)

https://news.detik.com/berita/d-3857955/polisi-tetapkan-1-pns-pemkot-jaksel-tersangka-korupsi-arsip-sekolah



Original Post

Kasus Cetak Sawah, Polri Tunggu LHP dari BPK

Media Online inilah.com
2018-02-09

INILAHCOM, Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menunggu laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan korupsi cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kombes Erwanto Kurniadi mengatakan audit LHP dari BPK itu untuk mengetahui apakah ada keterlibatan dari Kementerian Pertanian atau tidak.

Karena, penyidik akan memanggil saksi dari pihak kementerian tersebut. Namun, hal itu harus menunggu LHP dari BPK dulu.

"Bisa (meminta keterangan Kementan) setelah keluar LHP (BPK) apakah ada tindak pidana korupsinya atau tidak," kata Erwanto, Kamis (8/2/2018).

Ia menjelaskan audit dari BPK menjadi penting karena dari pengembangan kasus ini penyidikan menemukan arah dugaan keterlibatan kepada Kementerian BUMN, sedangkan program cetak sawah ini berada dibawah Kementerian Pertanian.

"Karena itu, perlu ada audit dari BPK untuk mengetahui adakah dugaan keterlibatan Kementerian Pertanian. Kalau sekarang ada kegiatan di Kementan, kita belum dapat informasinya maka nanti tunggu audit dari teman-teman BPK," ujarnya.
googletag.cmd.push(function() googletag.display(\'div-gpt-ad-1515134014047-0\') )#13#10#13#10Di samping itu, Erwanto mengatakan untuk pengembangan penyidikan kasus ini termasuk pihak siapa saja yang akan diperiksa tentu itu juga akan melihat dari keterangan yang didapat dari tersangka Upik dan Soetanto.

"Program cetak sawah terbukti terdapat celah yang dapat dimanfaatkan pelaku korupsi," jelasnya.

Kemudian, Erwanto mengaku pihaknya sangat terbuka jika Kementerian Pertanian meminta bantuan terkait program cetak sawah ini.

Sebab, biasanya Direktorat Tipikor dimintai bantuan untuk asistensi atau bagaimana mencegah terjadinya korupsi termasuk pendampingan proses pelelangan, serta kegiatan yang bersinergi untuk mendukung agar mengeliminir terjadinya korupsi.

Untuk diketahui, saat ini penyidik Bareskrim tengah menangani perkara tindak pidana korupsi kegiatan jasa konsultasi dalam proyek program percetakan sawah di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bareskrim pun telah menyita uang sebesar Rp69 miliar.

Dalam kasus ini Asisten Deputi PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) Kementerian BUMN sekaligus berperan sebagai Ketua Tim Kerja Kementerian BUMN pada tahun 2012 silam telah menjalani persidangan. Dari hasil penyidikan lanjutan Polri kemudian kembali menetapkan status tersangka Direktur Operasional PT Hutama Karya (Persero) R. Soetanto. ton

http://nasional.inilah.com/read/detail/2436001/kasus-cetak-sawah-polri-tunggu-lhp-dari-bpk



Original Post

Pakai Niqab, Hakim Larang Istri Terdakwa Hadiri Sidang

Media Online republika.co.id
2018-02-09

Istri terdakwa menerima duduk di luar ruang sidang.REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Seorang hakim yang melarang istri terdakwa terorisme mengenakan pakaian tradisional Muslim di Mahkamah Agung Victoria, Australia, dinilai bertindak tidak masuk akal oleh Dewan Islam Victoria (ICV).

Hakim Christopher Beale mengatakan kepada pengacara terdakwa istri terdakwa tidak dapat berada di ruang sidang saat dia mengenakan niqab. "Semua diterima. Tapi siapa pun yang datang ke persidangan (saya minta) wajah mereka diperlihatkan," kata Hakim Beale dalam persidangan.

Pengacara mengatakan istri terdakwa menerima duduk di luar ruang sidang kali ini, namun mungkin jadi masalah jika dia diminta memberikan bukti di sidang-sidang berikutnya. "Saya tidak ingin mengagitasi hal itu hari ini," kata pengacara Gideon Boas.

Namun Adel Salman, wakil ketua ICV mengatakan keputusan hakim tersebut, yang dibuat pada persidangan, Rabu (7/2), mempengaruhi hak asasi wanita tersebut. "Wanita itu berhak berada di pengadilan menunjukkan dukungan bagi suaminya. Mengenakan niqab merupakan suatu hal serius bagi wanita yang memakainya. Meminta untuk membuka niqab, menurut saya, merupakan permintaan yang tidak masuk akal," kata Salman.



Niqab adalah selubung penutup kepala dan wajah, dan hanya memperlihatkan mata, dipakai oleh beberapa wanita Muslim.

Hakim boleh menentukan siapa yang hadir

Salman mengatakan pengadilan sebenarnya dapat mengambil tindakan untuk mengatasi masalah keamanan. "Jika ada keraguan tentang identitas seseorang, seorang wanita dapat diminta masuk ke ruangan tertutup dengan petugas wanita, membuka niqabnya, memverifikasi identitas mereka," katanya.

Identitas terdakwa atau istrinya dalam kasus ini tidak dapat diungkapkan karena alasan hukum. Sejumlah wanita terkait dengan kasus ini sebelumnya diizinkan hadir di persidabgan mengenakan niqab atau burqa.

Jaksa Agung Victoria Martin Pakula mengatakan hakim memiliki kewenangan menentukan siapa yang dapat hadir dalam persidangan mereka. "Faktanya adalah hakim selalu memiliki kewenangan untuk memberikan arahan seperti yang mereka inginkan sesuai dengan jalannya persidangan," kata Pakula.

Mahkamah Agung Victoria dalam pernyataannya mengatakan: "Setiap individu hakim diberi wewenang untuk memberikan arahan kasus per kasus tentang siapa yang dapat memasuki ruang sidang."

Profesor Jeremy Gans, dari Melbourne Law School, mengatakan hakim memiliki kewenangan mendikte secara tepat bagaimana mereka menginginkan ruang sidang beroperasi. "Kelemahan dari hal itu bukan hanya tentang hakim," katanya.

"Orang datang ke pengadilan untuk melihat keadilan ditegakka bukan hanya untuk menemui hakim tertentu dan dalam kasus ini, seperti yang saya pahami, orang yang berada di persidangan itu hadir karena dia kerabat terdakwa," ujarnya.

Profesor Gans mengatakan hakim seharusnya tidak memiliki kewenangan sebanyak itu. "Dia berhak berada di sana dan pada saat itu kita harus katakan mengapa hakim tertentu dapat mendikte kepadanya pakaian yang dia kenakan di pengadilan," katanya.

Simak beritanya dalam Bahasa Inggris di sini.

http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/abc-australia-network/18/02/08/p3tzsb366-pakai-niqab-hakim-larang-istri-terdakwa-hadiri-sidang



Original Post

Dua Penyuap Bupati Batubara Nonaktif Divonis 2 Tahun Penjara

Media Online jpnn.com
2018-02-09

jpnn.com, MEDAN - Dua penyuap mantan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain, Syaiful Azhar dan Maringan Situmorang divonis 2 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (8/2).

Kedua pengusaha asal Medan ini dinyatakan terbukti melakukan penyuapan terhadap OK Arya.

Majelis hakim dalam sidang putusannya, Syaiful Azhar terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan melakukan penyuapan sebesar Rp40 juta kepada OK Arya Zulkarnain melalui mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Kabupaten Batubara, Helman Herdadi.

Uang suap itu, untuk memuluskan Syaiful Azhar mendapatkan proyek lanjutan peningkatan Jalan Labuhan Ruku menuju Mesjid Lama Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara di Dinas PUPR Kabupaten Batubara Tahun Anggaran (TA) 2017.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Syaiful Azhar terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dengan menjatuhkan hukuman selama 2 tahun penjara," ucap majelis hakim yang diketuai Wahyu Prasetyo Wibowo SH di ruang Cakra 1 PN Medan.

Selain hukuman penjara, Syaiful Azhar juga hukuman tambahan untuk membayar denda sebesar Rp100 juta.

"Apabila tidak membayar digantikan dengan kurungan selama 3 bulan," ucap majelis hakim.

Sementara itu, vonis yang sama juga diberikan kepada terdakwa Maringan Situmorang. Dalam amar putusan majelis hakim, Maringan Situmorang terbukti bersalah melakukan penyuapan terhadap OK Arya Zulkarnain sebesar Rp 3,7 miliar. Uang tersebut diberikan melalui orang kepercayaan OK Arya Zulkarnain, yakni Sujendi Tarsono alias Ayen.

https://www.jpnn.com/news/dua-penyuap-bupati-batubara-nonaktif-divonis-2-tahun-penjara



Original Post

Dua Penyuap Bupati Batubara OK Arya Divonis 2 Tahun Penjara

Media Online okezonecom
2018-02-09

MEDAN - Dua orang pengusaha yang menjadi rekanan Pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara dijatuhi pidana penjara selama dua tahun oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Medan. Keduanya adalah Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan di persidangan, keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyuap Bupati Kabupaten Batubara, OK Arya Zulkarnaen, untuk mendapatkan proyek infrastruktur di salah satu kabupaten termuda di Sumut itu. Perbuatan mereka melanggar ketentuan yang diatur dan diancam dengan Pasal 5 ayat (1) Huruf a dan Huruf b, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer. Menghukum keduanya dengan pidana penjara selama dua tahun," kata Ketua Majelis Hakim, Wahyu Prasetyo Wibowo, dalam amar putusan yang dibacakan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Medan, Kamis (8/2/2018). Selain pidana penjara, kedua terdakwa juga dijatuhi pidana denda. Terdakwa Maringan dijatuhi denda senilai Rp100 juta subsidair 6 bulan kurungan dan terdakwa Syaiful dijatuhi denda Rp100 juta subsidair 3 bulan kurungan. "Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan," tandas Wahyu.

(Baca juga: )

Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya meminta agar kedua terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp100 juta subsidair 6 bulan kurungan. Atas putusan tersebut, kedua terdakwa menyatakan menerima, sementara Jaksa KPK, Ikhsan Fernandi menyatakan pikir-pikir.

"Kami akan menggunakan hak untuk pikir-pikir dalam waktu 7 hari," tegas Ikhsan. Sebelumnya dalam berkas dakwaan jaksa, terdakwa Syaiful disebut menyuap OK Arya Zulkarnaen sebesar Rp400 juta. Uang itu diserahkan melalui Helman Herdady selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Batubara.Sementara, Maringan memperoleh dua proyek dan memberikan uang tersebut dalam tiga tahap. Maringan memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu memberikan 1 lembar cek Bank Sumut Nomor CJ 561633 senilai Rp1,5 miliar, dan 1 lembar cek Bank Sumut Nomor CJ 560012 senilai Rp1,5 miliar serta uang sebesar Rp700 juta kepada OK Arya Zulkarnaen.Uang itu diserahkan melalui Sujendi Tarsono alias Ayen ,dengan maksud supaya OK Arya melakukan pengaturan dalam proyek di Dinas PUPR Kabupaten Batu Bara, yakni proyek pembangunan jembatan Sei Magung, Kecamatan Medang Deras dan proyek pembangunan jembatan Sentang di perbatasan Kelurahan Labuhan Ruku menuju Desa Sentang agar dikerjakan terdakwa sebagai kontraktornya.

(qlh)

http://index.okezone.com/read/2018/02/09/340/1856921/dua-penyuap-bupati-batubara-ok-arya-divonis-2-tahun-penjara



Original Post

Dugaan Rekayasa Kecelakaan Setya Novanto Terungkap

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-2-9

Dugaan Rekayasa Kecelakaan Setya Novanto Terungkap

Ada perubahan skenario dalih pemesanan kamar rawat inap.

JAKARTA - Dugaan kongkalikong antara pengacara dan pegawai Rumah Sakit Medika Permata Hijau untuk "menyelamatkan" Setya Novanto dari jerat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terungkap. Berkas dakwaan perkara perintangan penyidikan dengan terdakwa FVedrich Yunadi menunjukkan, pengacara Setya itu -kini tak lagi menjadi kuasa hukum-menemui sejumlah dokter dan memesan kamar rawat inap untuk kliennya delapan jam sebelum mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu dikabarkan mengalami kecelakaan pada pertengah-

an November 2017.

"Terdakwa melakukan rekayasa agar Setya Novanto dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau," kata jaksa penuntut umum pada KPK, Kresno Anto Wibowo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin.

Kecelakaan Setya terjadi pada 16 November tahun lalu, sekitar pukul 18.30 WIB, di Jalan Permata Berlian -satu kilometer dari RS Medika Permata

Hijau. Sehari sebelum kecelakaan itu, ia tengah dicari KPK setelah tak ditemukan keberadaannya ketika penyidik hendak menangkapnya karena berulang kali mangkir dari agenda pemeriksaan kasus korupsi e-KTP.

Sekitar delapan jam sebelum kabar kecelakaan Setya beredar, Fredrich menghubungi Bimanesh Sutarjo agar Setya dapat dirawat di RS Medika Permata Hijau. Bimanesh adalah dokter

spesialis penyakit dalam yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

Bimanesh menyanggupi permintaan Fredrich dan kemudian menghubungi koleganya di rumah sakit. Bimanesh pula yang akhirnya meneken surat pengantar rawat inap Setya Novanto setelah dokter jaga instalasi gawat darurat menolak mengeluarkan surat tanpa pemeriksaan.

Ketika itu, Fredrich meminta diagnosis rawat inap diubah dari hipertensi menjadi kecelakaan. Padahal pada saat yang sama, menurut berkas dakwaan, Setya tengah berada di gedung DPR bersama ajudannya, Reza Pahlevi, dan seorang wartawan Metro TV, Hilman Mattauch.

Setelah mendengarkan dakwaannya, Fredrich mencak-mencak di depan hakim. Ia ingin membacakan eksepsi saat itu juga. Hakim sampai perlu mengetukkan palu untuk menghentikan Frednch bicara. Akhirnya Fredrich memutuskan eksepsi dibaca pekan depan. "Dokter Bimanesh itu dokter pribadi saya. Sudah 15 tahun," katanya kepada wartawan seusai sidang.

DEWI NURITA/ Indri Maulidar





Original Post

Setnov Sebut Ganjar Terima Uang E-KTP

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 5
2018-2-9

Setnov Sebut Ganjar Terima Uang E-KTP

JAKARTA -Terdakwa perkara dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Setya Novanto (Setnov) memastikan mantan Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Ganjar Pranowo menerima USD500.000 terkait proyek e-KTP.

Hal tersebut disampaikan terdakwa mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) saat menanggapi kesaksian Ganjar di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakartakemarin. Atas kesaksian Ganjar, Setnov menyampaikan beberapa hal. Pertama, Setnov mengaku pernah bertemu dengan Ganjar secara tidak sengaja di Bandara Internasional Ngurah Rai sekitar akhir 2010 atau awal 2011. Saat itu Sentov menyampaikan kepada Ganjar agar "jangan galak-galak" dengan proyek e-KTP karena sudah selesai.

"Mengenaiapakahsudah selesai dan jangan galak-galak, sebenarnya kakulihatdaiibackgmimd PakGanjar,dimatasaya,diabukan orangyanggalak," ujar Setnov.

Kedua, pernyataan Setnov kepada Ganjar di Bali sehubungan dengan laporan empat pihak menyangkut dugaan Ganjar menerima uang terkait e-KTP. Menurut Setnov, keempat orang tersebut melapor kepadanya bahwa Ganjar sudah menerima uang.

"Almarhum Mustokoweni dan Ignatius Mulyono saat ketemu saya menyampaikan bahwa mereka telah menyerahkan dana

dariAndiuntukdibagikanke Ko-misilldanBanggarDPR. Disebut namanya Pak Ganjar," tegasnya.

Dua pih ak lain yangmelapcrr kepada Setnov adalah mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura yang kini anggota KomisiVDPRnonaktif Miryam S Haryani (terdakwa kesaksian palsu, divonis 5 tahun). Satunya lagi terdakwa Direktur Utama PT Cahaya Wij aya Kusuma yang juga Direktur PT Murakabi Sejahtera Andi Agustinus alias Andi Narogong alias Asiong (divonis 8 tahun penjara). Laporan dari Andi itu, menurut Setnov, disampaikan saat Andi datang ke rumah Setnov.

"Waktu Andi ke rumah, dia sampaikantelahberikanuangke teman-teman Komisi II dan Banggar, dan untuk Ganjar sekitar September dengan jumlah USD500.000. Nah.itudisampai-kan kepada saya," papar Setnov.

Setnov mengaku bahwa ke-

rikaitudiasangatpenasarande-ngan laporan tersebut. Karena itu, saatbertemu Ganjar di Bali, dia sempat mempertanyakan itu kepada Ganj ar.

"Untuk itu saya ketemu, penasaran saya menanyakan apakah sudah selesai dari teman-teman, gitu. Pak Ganjar waktu

j awab, ya itu semua urusan yang tahu Pak Chairuman (Chairu-man Harahap, mantan Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Golkar) ."tegasnya.

Atas tanggapan Setnov, Ganjar memberikan klarifikasi. Pertama, mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar (almarhum) Mustokoweni Murdi pernah menjanjikan kepada Ganjar bahwa Mustokoweni mau memberikan uang secara langsung. Ketika itu Ganjar memastikan dirinya menolak.

"Ketika Miryam pun, menurut Pak Nov, memberikan kepada saya. Di depan Pak Novel (Novel Baswedan), dia (Miryam) menolak bahwa dia tidak pernah memberikan uang kepada saya. Andi Narogong pada saat kesaksiannya, sayalihatdiame-nyampaikan tidak pernah memberikan kepada saya. Saya menyampaikan apa yang di-

sampaikan oleh Pak Nov dari cerita itu tddakbenar," ujar Ganjar.

Karenanya Ganjar tetap pada keterangan bahwa dirinya tidak pernah menerima sepeser pun uang terkait proyek e-KTP. Untuk pertemuan dengan Setnov di Bandara Ngurah Rai Bali, dia tidak membantahnya. Namun pertemuan tersebut bersifat tidak disengaja.

Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, untuk setiap pembahasan di DPR, termasuk Komisi II, memang ada sejumlah lobi. Upaya lobi antarfraksi tersebut misalnya terjadi saat pembahasan deadlock. Lobi-lobi seperti itu pun bisa terjadi di toilet. Hanya Ganjar tidak mengetahui proses lobi-lobi terkaite-KTE

Lebih dari itu, Ganjar menceritakan tentangposisiketuafrak-sisebagaiperpanjanganDPPpar-tai. Ketua fraksi termasuk dalam Fraksi PDIP memang memiliki tugas mengoordinasi anggota

fraksi yang duduk sebagai anggota DPR. Bahkan ketua fraksi termasuk untukFraksi PDIPbisa sampai memutuskan hal-hal penting mengenai kebijakan.

Sejumlah pembahasan di komisi masing-masing biasanya dilaporkan kepada ketua fraksi. Hanya untuk proyek e-KTP, Ganjar tidak spesifik menyampaikan apakah dilaporkan kepada Ketua Fraksi PDIP saat itu. Yangpasti, ketua fraksi tidak semena-mena langsungmenyetu-jui atau membatalkan pembahasan di setiap komisi, termasuk e-KTP yang dibahas di Komisi II.

Diketahui.saatpembahasan anggaran proyek e-KTP, Ketua Fraksi PDIPsaatitu Puan Maharani. Puan kini menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo-M Jusuf Kalla.

sabir laluhu





Original Post

Fredrich Terancam 12 Tahun Penjara

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 6
2018-2-9

Fredrich Terancam 12 Tahun Penjara

JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Fredrich Yunadi melakukan berbagai upaya menghalangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Setya Novanto (Setnov). Bahkan, sebelum surat kuasa diteken Setnov untuk Fredrich, dia sudah melakukan upaya agar Setnov bisa menghindari KPK.

Hal itu tertuang dalam surat dakwaannomor 20AUT.01.04/ 24/02/2014 atas nama advokat sekaligus pendiri dan Managing Patners Kantor Hukum Yunadi Associates Fredrich Yunadi. Surat dakwaan tersebut di-bacakansecarabergantianoleh JPU yang diketuai Fitroh Roh-cahyanto dan Kresno Anto Wibowo di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin.

JPU Fitroh Rohcahyanto membeberkan, ada beberapa saran yang diberikan Fredrich kepada Setnov untuk menghindari panggilan pemeriksaan di KPK. Pertama, dia menyodorkan alasan untuk proses pemanggilan terhadap anggota DPR harus ada izin

dari Presiden.

"Selain itu, untuk menghindari panggilan tersebut terdakwa (Fredrich) akan melakukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi, sehingga Setya Novanto menyetujui terdakwa (Fredrich) sebagai kuasa hukumnya sebagaimana surat kuasa tertanggal 13 November 2017," tegas JPU Fitroh.

Sehari berselang, lanjut JPU Fitroh, Fredrich dengan mengatasnamakan Setnov mengirim surat kepada Direktur Penyidikan KPK. Surat itu berisi bahwa Setnov tidak dapat memenuhi panggilan pemeriksaan dengan alasan masih menunggu hasil ujimateridi MK. Akhirnya, pada 15 November hingga malam hari Setnov urunghadir dan menunjukkan batang hidungnya di KPK.

JPU Kresno Anto Wibowo membeberkan, pada 16 November 2017 pukul 11.00 WIB Fredrich menghubungi tersangka dokter spesialis Rumah Sakit Medika Permata Hijau (RSMPH) Bimanesh Sutarjo. Fredrich meminta bantuan Bimanesh agar Setnov dapat

dirawat inap di RSM PH dengan diagnosa menderita beberapa penyakit. Salah satunya adalah hipertensi.

"Dalam rangka menegaskan permintaan itu, terdakwa (Fredrich) sekitarpukul 14.00 WIB datang menemui Bimanesh di kediamannya di Apartemen Botanica Tower 3/3A Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 8, Simprug, Jakarta

Selatan, guna memastikan agar Setnov dirawat inap di RS Medika Permata Hijau," tegas JPU Kresno.

Bagi JPU, perbuatan Fredrich sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-(l) KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan palinglama 12 tahun.

Selepas persidangan, Fredrich menilai, apa yang didakwakan adalah palsu dan JPU secara terang-terang memalsukan fakta. "Banyak masalah dakwaan yangmenyatakan ini, itu semuanya itu palsu. Karena saya punya bukti slidenya. Saya akan membuktikan bagaimana mereka (KPK) merekayasa," kilah Fredrich.

sabir laluhu





Original Post

Wali Kota Cilegon Nonaktif Didakwa Terima Rp1,5 M

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 10
2018-2-9

Wali Kota Cilegon Nonaktif Didakwa Terima Rp1,5 M

SERANG Wali Kota Cilegon nonaktif Tubagus Iman Ariyadi menjalanisidangperdanakasus dugaan suap perizinan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) pembangunan Trans-mart di Kota Cilegon. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Serang, Kota Serang, Banten, kemarin.

Sidangini dipimpin Efiyanto bersama dua hakim anggota, yakni Emi Widiastuti dan Paris Edward Nadeak. Dua terdakwa lainnya juga dihadirkan, yakni Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Cilegon nonaktif Ahmad Dita Prawira dan politikus Partai Golkar Kota Cilegon Hendri.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Hamisena mengatakan, Iman bersama Akhmad dan Hendri pada 19 September dan 22 September 2017 bertempat di Bank Jabar Banten (BJB) Cilegon melakukan perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan janji atau hadiah.

"Menerima hadiah berupa uang secara bertahap sebesar Rpl,5 miliar dari Eka Wandoro Dahlan, Manajer Legal PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC); dan Tubagus Dony Sugihmukti, Direktur PT KIEC sebesar Rp700 juta; serta dari Bayu Dwinanto Utomo (PT Brantas Abipraya/BA) Rp800 juta," ujar Dian di Pengadilan TipikorSerang kemarin.

Hadiah tersebut untuk menggerakkan agar menerbitkan surat rekomendasi pada PT BA dan PT KIEC yang akan mengerjakan proyek Transmart pada 2017. Dalam kasus perizinan amdal proyek mal di Kawasan Industri Kota Cilegon, awalnya Iman meminta PT BA danPTKIECmenyiapkanRp2,5 miliar.

Hal itu terkuak pada 12 Juli 2017, Bayu, Eka, dan Yohana Vivi t melakukan pertemuan dengan terdakwa Hendri selaku orang kepercayaan Iman. Pertemuan dilakukan di mang rapat Manajer Legal PT KIEC.

Pada pertemuan tersebut, Hendri menyampaikan untuk pengurusan izin pembangunan mal, wali kota meminta Rp2,5 miliar. Uang itu sebagai kompensasi akan diterbitkan rekomendasi dan jaminan pada PT BA dan PT KIEC melaksanakan pembangunan.

Kemudian, pada 14 Juli saat dilakukan groundbreaking dan dihadiri walikota, PTBAdan PT KIEC mengatakan, tidak bisa melanjutkan pembangunan karena terkendala pengurusan rekomendasi amdal. "Untuk menindaklanjuti rekomendasi amdal, Hendri menyampaikan agar Bayu segera berkoordinasi dengan PT KIEC terkaitpermin-taan Rp2,5 miliar segera direalisasikan," kata Dian.

Esoknya, Hendri mengatakan, Rp2,5 miliar bisa dinegosiasikan. Karena proses amdal terkendala selama dua bulan,

pada September dilakukan pertemuan lagi di Restoran Hotel Royal Krakatau. Pertemuan dihadiri Bayu dan Priyo Budianto me wakili PT KI E C. S elain itu, hadir juga Akhmad dan Hendri.

Iman Ariyadi mengaku tidak akan melakukan eksepsi terhadap dakwaan dari jaksa. "Untuk mempercepat sidang, kita tidak melakukan eksepsi," katanya. Setelah ini, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi.

Kasus dugaan suap izin amdal ini terungkap setelah KPK melakukan

operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Cilegon pada Jumat, 22 September 2017 KPK menyangka Iman meminta Rp2,5 miliar pada PTKI-EC. Per-

mintaan uang tersebut disampaikan Iman melalui Akhmad Dita dan Hendri untuk sponsorship Cilegon United (CU) yang saat itu menjalani pertandingan di Liga II Indonesia. Setelah melalui negosiasi alot, PT KIEC dan PT BA hanya menyanggupi permintaan Iman sebesar Rpl,5 miliar. Uang tersebut kemudian ditransfer ke rekening CU.

teguh mahardika





Original Post

3 Hari, 643 Pemotor Ditilang

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 11
2018-2-9

3 Hari, 643 Pemotor Ditilang

Melanggar Jalur Khusus di Jalan MH Thamrin

JAKARTA Ditlantas Polda Metro Jaya menindak 643 pengendara motor yang melakukan pelanggaran di jalurkhusus sepeda motor di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Penindakan tersebut dilakukan untuk menciptakan tertib lalu lintas di kawasan tersebut.

Kasubdit Bin Gakkum Polda MetroJayaAKBPBudiyantome-ngatakan, pelaksanaan penindakan tersebut dilakukan selama tigahari,mulaiSenin(5/2)hmgga Rabu (7/2).

Setelah dilakukan sosialisasi selama satu Minggu, akhirnya mulai Senin lalu kita sudah lakukan penindakan. Tercatatada643 pelanggar dan semua ditilang," katanya.

Selama penindakan, pihaknya menurunkan 50 personel yang disebar di sepanjang Jalan MH Thamrin. Personel tersebut melakukan pengawasan di garis marka jalan khusus sepeda motor. "Jadi kita bisa pantau langsung para pengendara nakal dan mereka yang melanggar juga tidak bisa mengelak," ujarnya.

Umumnya, pengendara motor yang ditilang melanggar rambu-rambu lalu Hn tas. Meski adajugayangtidakmengenakan helm dan melawan arus. "Rata-rata (ditilang) karena tidak me-matuhi markajalan, yakniberada di jalur khusus sepeda motor," tambahnya.

Menurut dia, pihaknya akan melakukan evaluasi terkait dengan pembukaan jalur untuk sepeda motor tersebut. Sebab selama ini, pengendara sepeda motoryangmelintas sudah mengetahui adanya jalur khusus tersebut Jadi, bila mereka melakukan pelanggaran, sudah tidakbisa mengelak. Dari penindakan tersebut, pihaknya me-nyitaSIMdanSTNKpengendara motor. "Setiap minggu kami akan evaluasi. Kalauterdapat kekurangan, akan kami perbaiki," ujarnya.

Dari pantauan KORAN SINDO di sepanjang Jalan MH Thamrin, pengendara sepeda motor terlihat mematuhi aturan yang berlaku. Hanya ada tiga sepeda motor yang melakukan pelanggaran kemarin. Tadi ke-halang Metromini, jadinya ambil ke kanan, tapi ternya ta ada polisi," kata Arif, warga Kuningan, Jakarta Selatan.

Arif mengaku, sejak Jalur MH Tamrin dibuka, dirinya memang sudah melewatinya. Bahkan pada saat sosialisasi jalur khusus motor dirinya juga sudah melihatnya. "Waktu itu banyak polwan yang bawa tulisan, sekarang saya ditilang karena jalannya ketutup sama Metromini," ujarnya.

Seperti diketahui, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengeluarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 195/2014 tentang Pembatasan Lalu lin-

tas Sepeda Motor jo Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 141/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No 195/2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan MH Thamrin.

Setelah berjalan beberapa tahun, dua orang warga bernama YuKansahHamiddanDikilskandar mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung (MA)untukmembataIkanpergub larangan sepeda motor, tepatnya padal9September2017.

MA kemudian mengabulkan permohonan keduanya melalui putusan Nomor 57 P/HUM/ 2017 pada 21 November 2017. Majelis hakim yang diketuai Hakim Irfan Fachruddin memutuskan membatalkan pergub tersebut Majelis hakim menilai, Pasal 1 ayat 1 dan 2 Pergub No 195/2014 jo Pasal 3 ayat 1 dan 2 Pergub No 141/2015 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan yang dimaksud, yakni Undang-Undang No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No 39/1999 tentang HakAsasi Manusia, dan Undang-Undang No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. "(Pergub tersebut) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" demikian penggalan isi putusan tersebut

Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Lndo-nesia (MTI) Djoko Setijowamo menilai banyaknya pelanggar yangterjaringdalam penertiban menunjukkan adanya kemunduran dari kebijakan Gubernur DKI Jakarta. "Pemotor tidak akan menaati aturan. Jalur sepeda motor sudah ada, dihapus. Sekarang diaktifkan lagi, malah makin banyak pelanggar," jelas Djoko.

Djoko melihat aturan baru itu menunjukkan kemunduran bagi penataan Kota Jakarta. Di beberapa negara maju, sepeda motor telah dihapuskan di jalan-jalan protokol. Dengan begitu, jalanan lancar dan tidak menimbulkan kemacetan. Terlebih, Gubernur DKI Jakarta memiliki program OK Otrip yangmenjadi unggulannya saat kampanye dulu.

Melihat kesemrawutan yang ada, Djoko menyarankan agar DKI tetap menggunakan kebijakan lama, yakni menghapuskan sepeda motor di ruas Jalan Sudirman-Thamrin. Selain itu, dia juga meminta agar ada perbaikan OK Otrip.

helmi syarif yan yusuf





Original Post

JPU Fredrich Sengaja Halangi Penyidikan

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-2-9

JPU Fredrich Sengaja Halangi Penyidikan

Fredrich menuding surat dakwaan yang dibacakan JPU KPK palsu.

JAKARTA - Advokat Fredrich Yunadi didakwa merintangi penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan KTP-el bersama-sama dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo. Mantan kuasa hukum Setya Novanto itu diduga dengan sengaja melakukan rekayasa agar Novanto dirawat inap di RS Medika Permata Hijau pada pertengahan November 2017.

"Terdakwa dengan sengaja menghalangi dan merintangi penyidikan kasus KTP elektronik (KTP-el) dengan tersangka Setya Novanto, yakni melakukan rekayasa agar Seha Novanto dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau dalam rangka menghindari pemeriksaan penyidik oleh penyidik KPK," ujar anggota tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK), Fitroh Rohcahyanto, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (8/2).

Fredrich didakwa melanggar Pasal 21 UU 31/999 sebagaimana diubah dalam UU 20/ 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Upaya menghalang-halangi penyidikan dilakukan Fredrich setelah Novanto mengalami kecelakaan di kawasan Permata Hijau, Ka-

mis (16/11) malam.

Dalam surat dakwaan, Fredrich disebut menawarkan diri menjadi kuasa hukum Novanto saat kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 31 Oktober 2017. Fredrich pun memberikan saran agar mantan ketua DPR itu tak memenuhi panggilan penyidik KPK pada 15 November 2017.

"Pada tanggal 14 November 2017, terdakwa mengatasnamakan kuasa hukum dari Setya Novanto mengirimkan surat kepada direktur penyidikan KPK yang intinya Setya Novanto tidak dapat memenuhi panggilan dari penyidik KPK," ujar Fitroh.

Karena tak memenuhi panggilan, pada 15 November 2017 penyidik KPK melakukan upaya penangkapan dan penggeledahan di kediaman Novanto. Namun, pada saat itu mantan ketua umum Partai Golkar tersebut tak berada di rumah.

Di dalam rumah Novanto, hanya ada Fredrich yang langsung menanyakan surat tugas, surat perintah penggeledahan, dan surat penangkapan terhadap Novanto. Penyidik pun langsung menunjukkan surat-surat tersebut. Namun, saat penyidik KPK bertanya bal ik ihwal surat kuasa, Fredrich tak bisa menunjukkannya.

Terdakwa lalu meminta kepada Deisti Astriani, istri Setya Novanto, untuk menandatangani surat kuasa atas nama keluarga Setya Novanto yang baru dibuat dengan tulisan tangannya," kata Fitroh.

Setelah malam penggeledahan di kediaman Novanto, Fredrich menghubungi dan langsung menemui dokter RS Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutardjo,

di Apartemen Botanica Tower, Simprug, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Fredrich menunjukkan data rekam medis Novanto yang sempat dirawat di RS Premier Jatinegara, Jakarta.

Bimanesh pun menyanggupi permintaan Fredrich, meskipun mengetahui Novanto tengah dalam proses hukum kasus korupsi proyek pengadaan KTP-el yang diusut KPK. Bimanesh langsung menghubungi dokter Alia yang saat itu menjabat sebagai pelaksana tugas manajer pelayanan medik RS Medika Permata Hijau untuk menyediakan ruang VIP rawat inap Novanto.

Fredrich menuding surat dakwaan yang dibacakan JPU KPK itu palsu. "Apa yang dicantumkan di dakwaan itu palsu dan terang-terangan memalsukan. Yang perlu diketahui di sini, Bapak Setya Novanto dipaksa oleh penyidik untuk mencabut 12 surat kuasa saya yang pernah beliau kasih ke saya," kata Fredrich.

Selain menuding dakwaan palsu, Fredrich juga menuduh jaksa KPK telah mengancam istri dan anaknya. "Bayangin saja, mereka datang ke rumah saya ngancam-ngancam istri dan anak saya. Urusan apa jaksa dengan anak saya?" ujar Fredrich.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menegaskan, KPK akan fokus pada substansi pembuktian perkara kasus merintangi, mencegah, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyelidikan perkara KTP-el sebagaimana yang didakwakan terhadap Fredrich. KPK, kata dia, tidak akan merespons hal-hal lain yang dinilai jauh dari substansi dakwaan.

ed eh ismail/ DIAN FATH RISALAH/UMAR MUKHTAR





Original Post

SIDANG DAKWAAN

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-2-9

SIDANG DAKWAAN

Terdakwa Fredrich Yunadi menunjukkan surat keberatan atas dakwaan yang sudah dipersiapkannya seusai mengikuti sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich, didakwa menghalangi proses hukum yang dilakukan KPK terhadap terdakwa mantan Ketua DPR Setya Novanto.

RAMDANI





Original Post

Novanto Berkeras Ganjar Terima US$500 Ribu

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-2-9

Novanto Berkeras Ganjar Terima US$500 Ribu

Novanto mengaku mendengar informasiyang sama dari politikus Hanura Miryam S Haryani Ia juga menyebut Andi Narogong telah memberikan sejumlah uang kepada Ganjar.

RICHALDO YH

ncholdo@mediomdonesio.com

MANTAN Ketua DPR Setya Novanto berke-ras bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima US$500 ribu dari proyek KTP-E yang bernilai 5,9 triliun. Total kerugian negara akibat proyek tersebut mencapai Rp2,3 triliun.

"Yang pertama ini pernah almarhumah Mustoko Weni dan Ignatius Mulyono itu pada saat ketemu saya menyampaikan telah memberikan dana dari Andi (Narogong) untuk dibagi-bagikan ke Komisi II dan Bang-gar DPR. Itu background-nya dari Mustoko Weni dan disebut namanya Ganjar pada bulan September menerima US$500 ribu," kata Novanto saat menanggapi kesaksian Ganjar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, kemarin.

Hal itu disampaikan Novanto terkait dengan pertemuannya dengan Ganjar di Bandara Ngurah Rai, Bali, sekitar 2011-2012. Novanto dalam pertemuan itu menyampaikan "ja-ngan galak-galak dan apakah sudah selesai terkait dengan proyek KTP-E yang anggarannya sedang dibahas di Komisi ir.

Novanto juga mengaku mende-ngar informasi yang sama dari politikus Hanura

Miryam S Haryani, la bahkan menyebut Andi Narogong mengaku telah memberikan sejumlah uang kepada anggota Komisi II DPR, termasuk Ganjar.

Mustoko Weni ialah mantan politikus Golkar di Komisi II yang sudah meninggal dunia pada Juni 2010, sedangkan Ignatius Mulyono ialah anggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat yang meninggal pada Desember 2015.

"Untuk itu saya penasaran. Saya tanyakan saat ketemu, apakah sudah selesai dari teman-teman? Ganjar waktu itu menjawab semuanya yang tahu urusannya Chairuman (Harahap). Jadi itu saja yang saya perlu sampaikan," tambah Novanto.

Membantah

Namun, Ganjar membantah pemberian uang itu. Chairuman Harahap ialah Ketua Komisi II dari Fraksi Golkar.

"Saya harus klarifikasi karena ini sudah di ujung dan perlu untuk komunikasi ke publik. Pertama Mustoko Weni pernah menjanjikan kepada saya mau memberikan langsung dan saya tolak sehingga publik mesti tahu sikap menolak saya," kata Ganjar yang menjadi saksi dalam kasus tersebut.

Menurut Ganjar, Mustoko Weni memang pernah mengatakan, "Dik ini jatahmu."

"Tidak usah," jawab Ganjar.

"Ketika Bu Yani (Miryam S Har-yani, anggota Komisi II dari Fraksi Partai Hanura) pun mengatakan mau memberikan ke saya, di depan Novel, dia menolak, tidak pernah memberikan ke saya," tambah Ganjar.

Ganjar pun membantah menerima uang dari Andi Narogong seperti keyakinan Novanto.

"Andi saat kesaksiannya mengatakan tidak pernah memberikan ke saya. Bahkan penasihat hukum Irman (mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri) saat menanyakan ke saya katanya Andi Narogong yang memberikan di tempat Mustoko Weni. Padahal Mustoko Weni sudah meninggal. Saya menyampaikan apa yang disampaikan Novanto dari cerita itu tidak benar," jelas Ganjar.

Akan tetapi, Novanto tetap pada keterangannya. "Tetap pada keterangan," jawab Novanto. "Iya Pak (Novanto) saya juga tetap. Keterangan diberikan sangat terbuka dan nanti boleh dicek," balas Ganjar.

Dalam "perkara ini Novanto diduga menerima US$7,3 juta dan jam tangan Richard Mille senilai US$135 ribu. Novanto menerima uang melalui mantan Direktur PT Murakabi Ir-vanto Hendra Pambudi Cahyo.

(Ant/P-2)





Original Post

Panitera PN Jaksel Dituntut 6 Tahun

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-2-9

Panitera PN Jaksel Dituntut 6 Tahun

PANITERA pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tarmizi, dituntut 6 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan.

Tarmizi dianggap bersalah menerima suap agar dapat menjadi penghubung dan memberikan akses kepada pihak yang beperkara atau kuasanya dehgan majelis hakim yang menyidangkan perkara perdata Nomor 688/ Pdt.G/2O16/PN.Jkt.Sel.

Jaksa KPK Dody Sukmoro menilai unsur menerima hadiah terbukti secara hukum. Tarmizi menerima uang se-

jumlah Rp425 juta dan fasilitas hotel dan mobil senilai Rp9,5 juta.

Saat itu Zaini mengesankan kamar untuk menginap bagi rombongan keluarga Tarmizi di Hotel Garden Palace Surabaya dan memberikan fasilitas lain berupa hotel/vila di Kota Batu, Jatim, dan fasilitas mobil selama 3-4 hari kepada Tarmizi yang dibayar PT AMDI.

Tarmizi melakukan hal tersebut dengan tujuan agar majelis hakim perkara perda-ta tersebut menolak gugatan yang diajukan Eastern Jason Fabrication Services Pte Ltd.

Selain itu, juga bisa mengabulkan gugatan rekonvensi serta mengabulkan sita jaminan PT Aqua Marine Divindo Inspection selaku pihak tergugat atau pihak penggugat rekonvensi yang diwakili Akhmad Zaini selaku kuasa hukum PT Aqua Marine Divindo Inspection.

Dalam pertimbangannya, jaksa menilai perbuatan Tarmizi mencederai proses penegakan hukum.

"Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menciptakan pemerintahan bebas KKN," imbuh Jaksa Dody di Pengadilan

Tipikor, Jakarta, kemarin.

Akan tetapi, perilaku Tarmizi yang kooperatif dan masih punya tanggungan keluarga, dan mengakuti terus terang serta mengembalikan Rp36,2 juta menjadi hal yang meringankan.

Atas perbuatannya, jaksa menilai Tarmizi melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Tarmizi akan mengajukan nota pembelaan pada 5 Maret 2018.

(Ric/P-2)





Original Post

SIDANG PERDANA

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-2-9

SIDANG PERDANA

Terdakwa Auditor Madya pada Subauditorat VII B2 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sigit Yugoharto seusai mengikuti sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Sigit didakwa terkait dengan dugaan korupsi pelaksanaan PDTT atas pengelolaan usaha, pengendalian biaya, dan kegiatan investasi pada PT.Jasa Marga (persero) Tbk dan telah mengubah hasil temuan sementara tim pemeriksa BPK atas temuan PDTT tahun 2015 dan 2016 pada PT Jasa Marga (persero) Tbk Cabang Purbaleunyi.

RAMDANI





Original Post

Bangladesh rusuh setelah Khaleda Zia dijatuhi hukuman penjara

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-02-09

Dhaka, Bangladesh (ANTARA News) - Kekerasan berkobar di ibu kota negara, Dhaka, dan berbagai wilayah lainnya di Bangladesh pada Kamis sementara mantan Perdana Menteri Bangladesh, Khaleda Zia, dinyatakan bersalah melakukan korupsi dan dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun.

Vandalisme, ledakan bom dan penangkapan terhadap puluhan sosok oposisi juga dilaporkan terjadi di Dhaka dan daerah-daerah lainnya sejak Kamis pagi.

Di Dhaka, beberapa kendaraan dihancurkan atau dibakar.

Di tengah pengamanan ketat pada Kamis sore, Hakim MD Akhtaruzzaman pada Pengadilan Khusus-5 di Dhaka menyampaikan putusan setebal 632 halaman terhadap Zia, sang politisi berusia 72 tahun.

Zia saat ini merupakan ketua oposisi Partai Nasionalis Bangladesh.

Menurut putusan hakim, Zia terbukti memindahkan ke rekening pribadinya dana sebesar 21 juta taka (sekitar Rp3,4 miliar) dari "Yayasan Yatim Piatu Zia."

Tak lama setelah putusan dibacakan, Zia dibawa ke penjara di Dhaka.

Dalam kasus yang dilihat penting secara politik menjelang pemilihan parlemen pada awal 2019 itu, pengadilan juga menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada lima orang lainnya, termasuk putra Zia yang bernama Tarique Rahman, dengan masing-masing terdakwa dikenai denda sebesar 21 juta taka.

Hakim memvonis Zia dengan hukuman penjara lima tahun dan mengatakan bahwa masa hukuman itu dikurangi mengingat "kondisi kesehatan dan status sosialnya."

Vonis itu membuat marah banyak anggota BNP, yang beberapa di antaranya mulai menangis dalam persidangan.

Sejumlah kekerasan, intimidasi dan bentrokan antara para pendukung BNP dan petugas penegak hukuman dilaporkan terjadi berbagai wilayah di Bangladesh.

Sekretaris Jenderal BNP Mirza Fakhrul Islam Alamgir menuduh bahwa motif utama putusan hakim itu adalah untuk menjauhkan Zia dari pemilihan yang akan datang.

Menteri Kehakiman Bangladesh, Anisul Haq, mengatakan kepada para wartawan, Zia bisa mengajukan banding ke Mahkamah Agung atas vonis tersebut.

Ia mengatakan pengadilan tertinggi itu akan memutuskan apakah Zia bisa mengikuti pemilihan nasional nanti, yang dijadwalkan berlangsung awal tahun depan.

Menjelang pembacaan vonis, Zia pada Rabu kembali menyatakan tidak bersalah.

Ia mengatakan permusuhan politik merupakan penyebab kemunculan kasus-kasus yang dituduhan terhadapnya dan putranya.

Zia muncul sebagai wakil ketua BNP pada 1981 setelah suaminya serta mantan presiden Ziaur Rahman terbunuh.

Iakemudian menjabat sebagai ketua partai tersebut pada 1984 hingga kini.

Menjelang pembacaan vonis pada Kamis, ribuan pendukungnya turun ke jalan di ibu kota.

Kepolisian di Dhaka menembakkan peluru karet dan gas air mata untuk membubarkan massa yang bergabung dengan iring-iringan yang membawa Zia ke pengadilan pada Kamis pagi.

Kepolisian Bangladesh telah memberlakukan larangan sementara bagi warga untuk berkumpul, melakukan arak-arakan serta pawai di ibu kota mulai Minggu petang.

Partai asal Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, Liga Awami (AL), yang muncul ke kekuasaan setelah menyapu kemenangan dalam pemilu pada awal 2009 dan memenangi pemilihan untuk periode kedua pada 2014, sekarang mengincar kemenangan berturut-turut untuk ketiga kalinya.

AL menghadapi tantangan dari partai pimpinan Zia, BNP, yang memboikot pemilihan 2014.Pewarta: Tia MutiasariEditor: Ade P MarboenCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/684410/bangladesh-rusuh-setelah-khaleda-zia-dijatuhi-hukuman-penjara



Original Post

Mantan PM Bangladesh dipenjara lima tahun

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-02-09

Dhaka, Bangladesh (ANTARA News) - Mantan Perdana Menteri Bangladesh, Khaleda Zia, telah ditetapkan bersalah atas dakwaan melakukan korupsi dan, karena itu, dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun.

Di tengah pengamanan ketat, hakim Md Akhtaruzzaman pada Pengadilan Khusus-5, di Dhaka, membacakan putusan setebal 632 halaman, Kamis sore.

Pengadilan juga menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun masing-masing kepada lima orang lainnya, termasuk putra Zia, Tarique Rahman.

Menteri Kehakiman Bangladesh, Anisul Haq, mengatakan kepada para wartawan, "dia (Khaleda Zia) akan berakhir di penjara hari ini."

Ia mengatakan, Zia bisa mengajukan banding ke Mahkamah Agung terhadap vonis hakim itu.

Menjelang pembacaan putusan kasus korupsi yang melibatkannya, Zia pada Rabu kembali menyatakan tidak bersalah atas dakwaan tersebut.

Kasus itu diajukan pada Juli 2008. Zia dan lima orang lainnya, termasuk putranya yang juga wakil presiden senior BNP, Tarique Rahman, didakwa menggelapkan dana lebih dari 20 juta taka (Rp3,2 miliar) dari sumbangan luar negeri untuk Yayasan Yatim Piatu Zia dalam masa jabatan Zia sebagai perdana menteri pada 2001-2006.

Zia sering mengatakan bahwa permusuhan politik merupakan penyebab kemunculan kasus yang menimpa putranya pada masa pemerintahan perdana menteri Bangladesh yang sedang berkuasa saat ini, Sheikh Hasina. Pewarta: Tia MutiasariEditor: Ade P MarboenCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/684408/mantan-pm-bangladesh-dipenjara-lima-tahun



Original Post

Fredrich Sebut Jaksa KPK Anak Kemarin Sore

Media Cetak Jawa Pos Halaman 1
2018-2-9

Fredrich Sebut Jaksa KPK Anak Kemarin Sore

DUA jam sebelum mantan kliennya menjalani sidang, Fredrich Yunadi, mantan pengacara Setya Novanto (Setnov), juga menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta. Meski tidak terjadi adu mulut, sidang Fredrich juga berlangsung seru.

Fredrich kembali membuat gaduh seperti yang dilakukannya saat tahap penyidikan di KPK

"Setelah kami berunding (untuk mengajukan eksepsi pekan depan), saya sangat ingin menelanjangi penipuan yang dilakukan jaksa KPK," ujar pengacara yang mengaku suka hidup mewah itu setelah mendengar jaksa KPK membacakan surat dakwaan.

Namun, upaya Fredrich berbicara panjang lebar itu langsung diredam Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri. Bahkan, hakim sempat mengetukkan palu sidang untuk mengendalikan Fredrich. "Terdakwa dengarkan saya. )angan ngomong sana-sini dulu," tegas Saifuddin saat sidang. Hakim pun memutuskan untuk menunda sidang itu pekan depan

dengan agenda pembacaan eksepsi terdakwa Fredrich.

Sementara itu, dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum (JPU) KPK menuding Fredrich bersama dokter Bimanesh Sutarjo melakukan rekayasa perawatan Setnov di RS Medika Permata Hijau pada 16 November tahun lalu. Rekayasa itu dinilai sebagai upaya menghalangi penyidikan (obstruction of justice) yang dilakukan KPK.

Dalam dakwaan, jaksa KPK membeberkan kronologi pelarian Setnov sebelum perawatan itu dilakukan. Menurut jaksa, Setnov pada 15 November atau sehari sebelum dirawat pergi menuju Bogor bersama ajudannya, Reza Pahlevi dan Azis Samual. Mereka

menginap di Hotel Sentul sambil memantau perkembangan situasi melalui televisi.

"Pada saat dilakukan upaya penangkapan dan penggeledahan di rumah Setya Novanto, penyidik menanyakan keberadaan Setya Novanto kepada terdakwa. Namun, terdakwa mengatakan tidak mengetahui," kata jaksa KPK Kresno Anto Wibowo dalam surat dakwaan.

Nah, ketidaktahuan Fredrich itu dinilai berseberangan. Sebab, Fredrich ditengarai menemui Setnov di DPR sebelum Setnov memutuskan pergi ke Bogor.

Setelah sidang, Fredrich seakan ingin melampiaskan kekesalannya kepada jaksa KPK yang selama sidang diredam hakim.

Dia menuding jaksa KPK tukang tipu yang pekerjaannya hanya membuat skenario palsu. "Memang, mereka (jaksa KPK) itu anak-anak muda yang baru kemarin sore yang kerjanya membikin skenario," ujarnya.

Fredrich juga menuduh jaksa dan penyidik KPK mengancam istri dan anaknya. "Apa urusannya jaksa dengan anak saya? Mereka masuk rumah saya secara kero-yokan," ungkapnya.

Dalam sidang, hadir pula putri Frederich, Astrid Ellena. Miss Indonesia 2011 itu mengenakan dressmerah muda. Astrid berada di kerumunan wartawan saat sang ayah berkoar tentang kinerja jaksa KPK. Hanya, saat didekati, dia menghindar.

(tyo/c5/ldm)





Original Post

Dituding Terima Suap, Ganjar Bilang Pek En

Media Cetak Jawa Pos Halaman 1
2018-2-9

Dituding Terima Suap, Ganjar Bilang Pek En

Tuduhan Setnov Picu Adu Mulut di Sidang E-KTP

JAKARTA Adu mulut terjadi antara mantan Ketua DPR serta Ketua Umum Golkar Setya Novanto dan Ganjar Pranowo, mantan anggota Komisi II DPR yang kini gubernur Jawa Tengah, di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (8/2)

Setya Novanto yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP menuding Ganjar, yang merupakan saksi di persidangan, menerima suap

dari anggaran proyek Kementerian Dalam Negeri. Ganjar kontan menyangkalnya.

Di hadapan majelis hakim, Set-nov membeberkan dugaan pemberian fee proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP)

sebesar USD 500 ribu untuk Ganjar. Hal itu diungkapkan Setnov setelah mendengarkan keterangan Ganjar di persidangan.

Politikus kawakan itu menjelaskan kronologi pemberian fee untuk Ganjar pada September

2010. Fee tersebut, menurut Setnov, berasal dari Andi Narogong dan kemudian disalurkan Mustoko Weni.

"Almarhum Mustoko Weni (mantan anggota komisi II) dan Ignatius Mulyono (mantan

anggota komisi II) pada saat ketemu saya menyampaikan bahwa uang dari Andi (Narogong) untuk dibagikan kepada Komisi II dan Banggar DPR. Mustoko Weni sebut PakGanjar (menerima uang)," kata Setnov kepada majelis hakim.

Bukan hanya dari Mustoko, klaim Setnov itu juga didasari laporan Miryam S. Haryani dan Andi Narogong. Mendapat laporan tersebut, Setnov bertanya kepada Ganjar saat bertemu di Bandara Ngurah Rai Bali. Waktu itu, Setnov hendak terbang dari Bali menuju Kupang, sedangkan Ganjar menuju Jakarta.

"Apakah sudah selesai dari teman-teman?" ungkap Setnov menirukan pertanyaan yang disampaikan kepada Ganjar kala itu. "PakGanjar waktu itu menjawab, Ya, semua urusan itu yang tahu Pak Chairuman (Mantan Ketua Komisi II Chairuman Harahap, Red)," imbuh Setnov menjelaskan jawaban Ganjar dalam percakapan tersebut.

Ganjar langsung menanggapi tudingan Setnov dalam persidangan yang dimulai pukul 11.00 tersebut. Menurut politikus PDI Perjuangan itu, cerita Setnov soal pemberian uang USD 500 ribu samasekalitidakbenar. "Apayang disampaikan Pak Nov dari cerita itu tidak benar," tegas Ganjar.

Politikus yang kembali maju pada pilgub Jawa Tengah tersebut mengatakan, Mustoko Weni memang pernah berjanji memberikan uang. Namun, upaya itu ditolak. "Publik mesti tahu sikap menolak saya," tegasnya.

Ganjar kemudian menceritakan pemberian goody bag dari seseorangyang tidak dia kenal. Namun, pemberian itu dia tolak. Begitu pula pemberian Mustoko Weni.

"Tidak, saya tidak usah. Istilah bahasa Jawa, pek en (ambil saja, Red)," ungkap Ganjar menceritakan jawaban penolakannya.

Mantan wakil ketua Komisi II DPR itu juga mengklarifikasi cerita soal laporan Miryam kepada Setnov tentang penyerahan uang tersebut. Menurut Ganjar, Miryam mengaku tidak pernah memberikan uang itu saat dimintai keterangan di hadapan penyidik KPK Novel Baswedan.

"Di depan Pak Novel, dia (Miryam) menolak, tidak pernah memberikan (uang) kepada saya," imbuhnya.

Begitu pula dengan laporan Andi Narogong kepada Setnov, Ganjar menyebut pengusaha yang telah divonis bersalah dalam kasus e-KTP itu mengaku tidak pernah memberikan uang. "Pada saat kesaksiannya (Andi Narogong), saya lihat dia (Andi) menyampaikan tidak pernah memberikan (uang) kepada saya," cetusnya.

Adu mulut antara Setnov dan Ganjar itu membuat pengunjung sidang kebingungan. Sebab, Setnov menyatakan tetap teguh pada ucapannya bahwa Ganjar turut menerima suap. Begitu pula Ganjar yang kukuh pada bantahannya.

"Apakah Saudara saksi tetap pada keterangan tadi?" tanya ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Yanto kepada Ganjar setelah tudingan Setnov. "Iya, Yang Mulia," tegas Ganjar.

Manuver kubu Setnov menyerang sejurnlah politikus dalam persidangan bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, kubu Setnov melalui Firman Wijaya mence-car saksi mantan anggota Bang-gar DPR dari Fraksi Partai Demokrat Mirwan Amir dengan pertanyaan yang mengarah pada keterlibatan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kubu Setnov juga menuding mantan Mendagri Gamawan Fauzi saat bersaksi di persidangan beberapa waktu lalu. Tim penasihat hukum Setnov mencecar Gawaman dengan pertanyaan terkait asal muasal proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun pada tahun anggaran 2011-2012 tersebut.

Tanggapan Novel

Disebut-sebut dalam kesaksian Ganjar Pranowo, penyidik KPK Novel Baswedan memberikan klarifikasi saat dihubungi Jawa Pos tadi malam. Dia membenarkan bahwa Ganjar dan Miryam pernah dipertemukan dalam sebuah agenda pemeriksaan di penyidikan e-KTP. Hanya, kala itu bukan pemeriksaan konfrontasi. "Karena tidak ada pertanyaan kepada keduanya untuk dijawab sebagaimana pemerik-

saan konfrontir (konfrontasi, Red)," ungkapnya.

Novel yang masih di Singapura untuk perawatan luka karena siraman air keras di matanya menjelaskan, Ganjar kala itu menyatakan bakal memberikan keterangan dengan baik dan minta untuk selalu diingatkan. Karena itu, ketika masuk materi penerimaan uang, Ganjar dipertemukan dengan Miryam. "Tapi, karena Miryam nggak berani cerita banyak, akhirnya nggak diteruskan," imbuh penyidik senior KPK itu.

Saat ditanya apakah Ganjar menerima/ee atau tidak dalam proyek e-KTP, Novel memberikan gambaran bahwa pembagian uang ke DPR dalam skandal e-KTP dilakukan dalam dua pola. Pertama, uang dalam jumlah besar diberikan sebelum penetapan anggaran e-KTP pada 2010. Untuk pola kedua, uang dibagikan setiap reses dan ketika ada kegiatan DPR. "Pembagian pola kesatu dilakukan Andi (Narogong) langsung, saat itu Nazaruddin ikut," jelasnya.

Nah, dari keterangan Nazaruddin itulah muncul nama Ganjar sebagai salah seorang penerima/ee e-KTP pada 2012. Pemberian tersebut disampaikan Nazar dalam catatan kronologi yang dia buat untuk KPK. "Nyanyian" Nazar itu, kata Novel, disampaikan secara konsisten.

"Juga ada keterangan saksi orang Kemendagri yang pernah ditunjukkan oleh Andi catatan realisasi penyerahan uang ke orang-orang DPR," ujarnya.

Terkait proses hukum Ganjar Pranowo, Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, dugaan kasus hukum yang melibatkan calon tidak memiliki implikasi apa pun selama masa pencalonan. Dengan catatan, yang bersangkutan belum mendapatkan putusan hukum yang bersifat inkracht. "Dia bisa diganti jika terkena tindakan pidana yang berkekuatan hukum tetap," jelasnya.

Soal etis atau tidaknya, hal itu sudah di luar kewenangan jajarannya. Selama yang bersangkutan belum melanggar ketentuan yang diatur, proses pencalonan terus berlanjut.

(tyo/far/c6/kim)





Original Post

Proyek Rp3 Miliar Seret Nama Bupati Manggarai Barat

Media Cetak Media Indonesia Halaman 13
2018-2-9

Proyek Rp3 Miliar Seret Nama Bupati Manggarai Barat

POLRES Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, mendalami peran Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula dalam kasus korupsi proyek Jalan Lando-Noa se-nilai Rp3 miliar pada tahun anggaran 2015.

Kapolres Manggarai Barat AKB Julisa Kusomo Wardono mengungkapkan nama Agustinus beberapa kali disebut para saksi selama sidang di Pengadilan Tipikor Kupang. "Kita akan mendalami lagi peran bupati seperti apa yang disebutkan saksi itu," jelas Julisa, kemarin.

Polisi telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum Agus Tama, Direktur PT Sinar Lembor Vinsen, dan Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) Jimi Ketua.

"Berkas tersangka Jimi Ketua sudah P21. Saat ini sedang sidang di Pengadilan Tipikor Kupang," katanya lagi.

Menurut Ketua Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Gemasi) Manggarai Barat Rafael Todowela, Agustinus Ch Dula diduga menerbitkan status bencana alam. Padahal, faktanya tidak ada bencana alam pada wilayah itu.

Sementara itu, Polda Kalimantan Tengah menetapkan status tersangka pada Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya, Rojik-innor, dalam kasus dugaan pungutan liar dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 20 Desember 2017.

Dalam operasi yang dilakukan di Kantor Bagian Keuangan Setda, polisi meng-gelandang dua staf kantor itu dan uang tunai Rp30 juta yang diduga sebagai uang suap.

"Jadi, saat ini yang ditetapkan menjadi tersangka kasus OTT Pemko Palangka Raya

sudah 3 orang," ucap Kabid Humas Polda Kalteng Ajun Komisaris Besar Pambudi Rahayu.

Namun, menurut dia, terhadap ketiga tersangka ini polisi tidak melakukan penahanan. "Mereka tidak kami tahan karena dinilai proaktif untuk datang saat pemeriksaan selain itu mereka juga tidak menghilangkan alat bukti," ujarnya.

Soal lain, buntut penahanan Kepala BPKAD Kota Makassar Erwin Haiya dalam kasus korupsi pengadaan ATK yang merugikan negara Rp300 juta membuat pusing Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan "Danny" Pomanto. Karena itu, Danny pun berkonsultasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Absennya peran bendahara daerah membuat gaji sejumlah pegawai di Pemkot Makassar ikut tertahan.

Dari Jatim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memeriksa intensif puluhan anggota DPRD, pejabat Pemkot Malang dan swasta.

Sejak Senin (5/2) hingga Kamis (8/2), tercatat sudah 55 orang yang sudah diperiksa dalam kasus dugaan suap pembahasan APBD-P 2015 dengan tersangka mantan Ketua DPRD Kota Malang, Mochamad Arief Wicaksono.

(JL/SS/LN/BN/N-4)





Original Post

Sidang perdana

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-2-9

Sidang perdana

Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (8/2). Dalam sidang itu, Fredrich Yunadi didakwa telah merintangi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memeriksa Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik.

KOMPAS/ ALIF ICHWAN





Original Post

Fredrich Memprotes Dakwaan Jaksa

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-2-9

Fredrich Memprotes Dakwaan Jaksa

PERINTANGAN PERKARA

JAKARTA, KOMPAS - Protes terus-menerus disampaikan Fredrich Yunadi setiap kali diberi kesempatan bicara oleh majelis hakim, setelah dia didakwa menghalangi pemeriksaan mantan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik 2011-2012 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (8/2). Fredrich pun mengklaim dakwaan jaksa sarat rekayasa

Fredrich menganggap dakwaan yang disusun oleh jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi palsu. Ia pun meminta majelis hakim yang diketuai Saifudin Zuhri agar diberi kesempatan mengajukan eksepsi saat itu juga. "Saya sudah baca dan dengar, dan dakwaan itu palsu dan rekayasa. Sekarang juga saya ajukan eksepsi," kata Fredrich.

Dalam persidangan itu, jaksa KPK, Fitroh Rohcahyono, mendakwa Fredrich bersama dr Bimanesh Sutarjo pada 16 November 2017 di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Barat, telah sengaja merintangi pemeriksaan terhadap Novanto. Fredrich didakwa merekayasa agar Novanto dirawat inap di RS Medika Permata Hijau sehingga dapat menghindari pemeriksaan. Upaya merintangi itu dilakukan Fredrich sejak Novanto dipanggil KPK pada 31 Oktober.

Sebagai advokat, Fredrich malah memberikan saran kepada Novanto untuk tidak memenuhi panggilan KPK dengan alasan pemanggilan pemeriksaan anggota DPR perlu izin Presiden. Selain itu, untuk menghindari pemeriksaan, Fredrich pun akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait hal yang sama

Saat penyidik KPK akan menangkap Novanto karena tidak juga memenuhi panggilan pemeriksaan pada 15 November, Fredrich mengaku tidak mengetahui keberadaan kliennya Padahal, sebelumnya ia menemui Novanto di Gedung DPR Saat penyidik

datang menggeledah rumah Novanto di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, diketahui Novanto telah meninggalkan rumah menuju Bogor bersama ajudannya, Azis Samual dan Reza Pahlevi.

Keesokan harinya, 16 November, Fredrich menghubungi Bimanesh dan meminta agar Novanto dapat dirawat di RS Medika Permata Hijau. Fredrich pun meminta Bimanesh mendiag-nosis Novanto menderita sejumlah penyakit, salah satunya tekanan darah tinggi

Namun, rencana merawat Novanto dengan diagnosis tekanan darah tinggi itu berubah pada sore harinya Dengan alasan mengalami kecelakaan lalu lintas, Bimanesh melaporkan bahwa Novanto akan masuk ke Instalasi Gawat Darurat RS Medika Permata Hijau. Bimanesh juga mengupayakan agar, dalam surat keterangan rawat inap, ruang rawat inap VIP yang telah dipesan untuk memeriksa kesehatan Novanto terkait tekanan darah tinggi diubah menjadi ruang rawat inap untuk korban kecelakaan.

Kepada wartawan, Fredrich menyampaikan keterangan yang jauh berbeda dari kondisi Novanto saat itu. Terdakwa memberikan keterangan pers bahwa Novanto mengalami luka parah dengan beberapa bagian tubuh berdarah-darah dan benjolan di dahi sebesar bakpao," kata Fitroh.

Sementara itu, Majelis Kehormatan Etik Ikatan Dokter Indonesia masih bekerja mengonfirmasi dan mengklarifikasi soal adanya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Bimanesh. Di sisi lain, proses hukum terhadap Bimanesh di KPK terus berjalan. Kemarin, penyidik KPK memeriksa anak buah Fredrich, Achmad Rudyansyah. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan itu dilakukan untuk mendalami dugaan koordinasi yang dilakukan sebelum Novanto mengalami kecelakaan.

(MDN/IAN/REK)





Original Post

Gubernur Jawa Tengah

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-2-9

Gubernur Jawa Tengah

Ganjar Pranowo menjadi saksi dalam persidangan dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik dengan terdakwa mantan Ketua DPR Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (8/2).

KOMPAS/ALIF ICHWAN





Original Post

Novanto Sebut Ganjar

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-2-9

Novanto Sebut Ganjar

Mantan Ketua DPR Setya Novanto menyebutkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima imbalan 500.000 dollar AS terkait proyek KTP el. Hal ini dibantah Ganjar.

JAKARTA, KOMPAS-Mantan Ketua DPR Setya Novanto di dalam persidangan perkaranya. Kamis (8/2), menyebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turut menerima imbalan terkait pembahasan anggaran pengadaan kartu tanda penduduk elektronik 2011-2012.

Informasi penerimaan imbalan itu, kata Novanto, diperoleh dari keterangan Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha yang juga telah dipidana dalam perkara korupsi KTP-el ini. "Waktu Andi ke rumah saya, dia menyampaikan telah memberikan bantuan dana untuk teman-teman di Komisi II DPR, Badan Anggaran (Banggar) DPR, dan untuk Pak Ganjar sebesar 500.000 doUar AS. Hal itu disampaikan (Andi) kepada saya," tutur Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin.

Sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan KTP-el dengan

terdakwa Novanto itu menghadirkan sejumlah saksi, antara lain Ganjar Pranowo.

Tak hanya dari Andi, Novanto mengatakan, soal imbalan untuk Ganjar juga disampaikan anggota Komisi II saat itu, yakni Mus-toko Weni dari Fraksi Golkar dan Ignatius Mulyono dari Fraksi Demokrat Namun, keduanya telah meninggal sehingga tidak dapat dimintai keterangan.

"Pernah almarhum Mustoko Weni dan Ignatius Mulyono, saat ketemu saya, menyampaikan telah menyerahkan uang dari Andi untuk dibagikan ke Komisi II dan Banggar DPR, dan disebut pula Pak Ganjar," ujarnya.

Karena penasaran, Novanto mengaku pernah menemui Ganjar untuk memastikan pembagian uang bagi anggota Komisi II itu telah dilaksanakan. Ganjar, lanjutnya, mengungkapkan bahwa pembagian (uang) itu menjadi urusan Chairuman Harahap, Ketua Komisi II saat

pembahasan anggaran pengadaan KTP-el berlangsung.

Ditolak

Ketika dimintai keterangan oleh jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ganjar menyampaikan bahwa dirinya pernah akan diberi jatah oleh Mustoko. Namun, menurut Ganjar, dia menolak pemberian itu.

"Saya bilang (ke Mustoko) tidak usah. Maka, dalam BAP (berita acara pemeriksaan), saya sampaikan sudahlah tidak usah," kata Ganjar.

Saat menanggapi keterangan Novanto, Ganjar pun kembali menegaskan bahwa Mustoko memang pernah menjanjikan imbalan kepada dirinya, tetapi janji imbalan itu dia tolak. Menurut dia, imbalan serupa juga pernah dijanjikan mantan anggota Komisi II, Miryam S Har-hayani. Ia pun tetap menolaknya. "Publik mesti tahu sikap

menolak saya," ucapnya.

Menurut Ganjar, Andi pun telah menyampaikan kesaksiannya di persidangan bahwa dia tidak pernah memberikan imbalan. "Saya katakan, apa yang disampaikan Pak Novanto itu cerita yang tidak benar," ucapnya

Selain masalah imbalan, dalam persidangan tersebut juga diungkap bahwa saham mayoritas PT Murakabi Sejahtera, salah satu konsorsium peserta lelang pengadaan KTP-el, dikuasai oleh PT Mondialindo Graha Perdana PT Mondialindo merupakan perusahaan milik keluarga Novanto. PT Murakabi Sejahtera pun disebut tak pernah benar-benar aktif sebagai perusahaan, selain saat perusahaan itu menjadi pemenang lelang pengadaan surat izin mengemudi pada 2008.

Deniarto Suhartono, mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera, mengungkapkan, pegawai PT

Murakabi Sejahtera terbatas 13 orang. Jumlah itu sudah termasuk tenaga alih daya Namun, setelah ditegaskan oleh jaksa pada KPK, Abdul Basir, Deniarto akhirnya membenarkan bahwa karyawan resmi di perusahaan itu hanya dua orang. Sementara direksi PT Murakabi berjumlah tiga orang, yakni Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, Cyprus, dan termasuk dirinya.

Baik PT Mondialindo Graha Perdana maupun PT Murakabi Sejahtera, diakui Deniarto, sejak 2007 berkantor di salah satu unit perkantoran di lantai 27, Menara Imperium, Jakarta Deniarto mengatakan, belakangan, sekitar tahun 2012, baru mengetahui bahwa kantor yang ditempati kedua perusahaan itu milik Novanto.

"Saya mengetahuinya (kantor itu milik Novanto) saat ada jual-beli unit kantor tersebut antara Hairiansyah (pengusaha) dan Novanto," ujarnya .

(MDN)





Original Post

Sistem CAT Seleksi CPNS Cetak ASN Zaman Now

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 25
2018-2-9

Sistem CAT Seleksi CPNS Cetak ASN Zaman Now

BEBERAPA instansi pemerintah telah melaksanakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di tahun 2017. Dan di tahun 2018 ini, CPNS yang telah lulus sampai tahap akhir mulai bekerja dan ditempatkan di instansi masing-masing. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur berharap seluruh CPNS menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) zaman now.

Seleksi CPNS dilakukan dengan lebih transparan, objektif dan bebas KKN untuk mendapatkan SDM terbaik dengan menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT). Salah satu tahapan yang harus dilalui adalah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan sistem CAT. Bahkan di tahun ini, sistem tersebut juga dilakukan untuk Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada beberapa instansi.

Diketahui, di tahun 2017, pemerintah telah membuka dua kali putaran untuk seleksi CPNS. Putaran pertama, sebanyak 19.210 formasi dibuka untuk Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian Hukum dan HAM sedangkan di putaran kedua dibuka 17.928 lowongan CPNS di 60 kementerian/ lembaga dan satu pemerintah provinsi yakni Kalimantan Utara.

SKD yang dilewati peserta terdiri dari Tes Intelegensi Umum (TIU),Tes Karakteristik Pribadi (TWK), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). SKD dimaksudkan untuk menggali pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku peserta ujian yang meliputi wawasan nasional, regional, dan internasional maupun kemampuan verbal, kemampuan

kuantitatif, kemampuan penalaran, kemampuan beradaptasi, pengendalian diri, semangat berprestasi, integritas, dan inisiatif. Sedangkan untuk SKB, untuk menggali kompetensi sesuai bidangnya masing-masing.

Menurutnya, CPNS yang telah lolos dan berjuang mengalahkan ribuan pesaingnya, tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan negara. CPNS harus dapat melaksanakan tugas dengan baik dan memberikan pelayanan bagi masyarakat. "Untuk teman-teman CPNS baik dari jalur kedinasan maupun umum, coba lihat proses masuk yang tidak gampang. Bayangkan bagaimana ketatnya proses seleksi, maka jangan sia-sia-kan," katanya.

Lanjutnya dikatakan, ASN masa kini adalah pegawai yang dapat membawa nuansa perubahan dan modem,sehingga dapat membawa pengaruh baik bagi pegawai lainnya untuk berkinerja makin baik lagi. "Sebagai penyelenggara negara, CPNS harus menjadi ASN zaman now, yang dapat membawa nuansa baru dan menciptakan suasana kerja yang menarik. Sehingga dapat membawa pengaruh baik bagi pegawai yang lama," ujar Menteri Asman.

Menteri PANRB juga berharap agar CPNS cepat menyesuaikan diri dengan pekerjaan dan lingkungan sekitar, sehingga dituntut sensitivitas yang tinggi. Dikatakan, setelah memasuki dunia kerja banyak hal yang tidak ditemui saat belajar di perguruan tinggi. Untuk itu, CPNS diharapkan memiliki kepekaan dalam bekerja. "Saya yakin, orang yang lulus ini adalah orang pilihan," katanya.

REDAKSI





Original Post

Diskresi Mediasi

Media Cetak Media Indonesia Halaman 16
2018-2-9

Diskresi Mediasi

Djadjat Sudradjat

Dewan Redaksi Media Group

"UNANG be sai sidang be ahu. Bapak. Nungnga mania ahu, nungga loja ahu dihatuaon hu on. (Janganlah sidang lagi saya, Bapak (Hakim). Saya sudah lelah di hari tuaku ini)," kata perempuan renta, Saulina Sitorus, berusia 92 tahun. Ini ialah jawaban atas pertanyaan hakim seperti ini, "Apakah ada yang ditanyakan terkait putusan tersebut?"

Jawaban dalam bahasa Batak itu memang diucapkan seorang perempuan renta, 92 tahun, Saulina Sitorus. Namun, dengan kekuatan media digital, kata-kata itu punya vibrasi amat kuat. Terbukti rintihan seusai ia divonis 1 bulan 14 hari di PN Balige, dua pekan lalu, mengundang rasa gundah dari berbagai penjuru negeri.

Wajarlah sang nenek tua merasa letih. Sebab, saban sidang ia harus menyeberangi Danau Toba menumpang kapal kayu sekitar dua jam perjalanan. Lalu, bila sidang dimulai sore hari, bisa berakhir hingga malam. Pastilah perjalanan pulang ke rumahnya di Dusun Panamean, Desa Sampuara, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir, Sumatra Utara, membuat sang nenek kian letih.

Namun, negara tak peduli, hukum dengan "perkasa" mengadili dan menghukum sang nenek. Jika mau, mestinya sangat bisa diselesaikan di luar sidang. Itu sebabnya, publik amat kecewa. Sebab, kriminalisasi terhadap orang lemah, para nenek terutama, kerap kali terjadi di negeri ini.

Sebut saja pengadilan terhadap Nenek Minan asal Gumelar, Banyumas, Jawa Tengah, beberapa tahun lalu.

Hanya karena mengambil tiga buah kakao yang harganya tak sampai Rp20 ribu ia dime-jahijaukan. Juga vonis terhadap Nenek Asyani satu tahun penjara oleh PN Situbondo, Jawa Timur, karena dituduh mencuri kayu milik Perhutani. Amat banyak contoh lain.

Maka, vonis terhadap Saulina Sitorus, yang amat renta itu, publik pun bertanya-tanya. Begitukah cara hukum bekerja? Sesungguhnya hukum untuk hukum atau untuk manusia? "Biarpun langit runtuh hukum harus tetap tegak." Adagium ini tentu pas jika konteks dalam kenyataan memang tepat. Namun, jika tidak, hukum menjadi congkak. Hukum menjadi perkasa kepada yang lemah. Namun, menjadi lunglai di hadapan mereka yang kuat.

Kasus yang menjadi perbincangan ramai ini bermula ketika pihak keluarga Saulina berniat membangun tugu leluhur, tempat pemidahan tulang-belulang keluarga yang telah lama meninggal. Mereka harus menebang pohon durian. Karena pohon itu berada di tanah wakaf, keluarga Saulina pun telah pula meminta izin kepada pemberi wakaf, Kardi Sitorus, dan diizinkan.

Namun, Japaya Sitorus mengklaim sebagai pemilik pohon durian itu. Saulina dan Japaya tidak hanya bertetangga, tetapi "bersaudara" sesama satu marga. Kasus ini pun akhirnya dibawa ke meja hijau setelah upaya mediasi gagal. Padahal, Japaya tak punya bukti menanam pohon durian, lagi pula itu di tanah wakaf. Namun, hukuman justru ha-rus diterima keluarga Saulina. Anak dan lima keponakannya telah terlebih dahulu dibui.

Kasus yang menimpa Saulina Sitorus dan yang sejenis itu sungguh memperlihatkan hukum terlepas dari masyarakatnya. Padahal, diskresi hakim dan penegak hukum bisa membawanya ke penyelesaian mediasi. Mahkamah Agung (MA) telah pula mendidik beberapa hakim yang ber-sertifikasi mediasi. "Mediasi ialah penyelesaian perkara di luar peradilan sesuai prinsip musyawarah dalam Pancasila," kata hakim "ahli" mediasi. Dwi Rejeki Sri Astarin.

MA bahkan sudah melakukan penelitian yang kemudian dibukukan Mediasi Penal dalam Sistem Pengadilan Pidana Indonesia (2011). Salah satu kesimpulannya, meski mediasi ialah penyelesaian sengketa perdata, dalam praktik, diskresi untuk perkara pidana sering dilakukan. Ini amat positif sebab mereka bisa menang bersama, berbiaya murah, dan bisa mengurangi timbunan perkara.

Namun, kenapa untuk orang-orang kecil, khususnya para nenek, termasuk Saulina Sitorus, mediasi jadi mampat? Adakah kekuatan uang bermain di situ?

Djadjat Sudradjat





Original Post

Novanto Beratkan Ganjar

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2018-2-9

Novanto Beratkan Ganjar

DI SIDANG E-KTP

SIDANG kasus e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto makin panas . Dalam sidang kemarin, Novanto memberatkan Ganjar Pranowo dengan menyebut Gubernur Jawa Tengah itu menerima suap proyek e-KTP semasa menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR.

Sidang beragenda pemeriksaaan saksi ini digelar di Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur, pukul 10 pagi. Satu jam sebelum sidang dimulai, Ganjar tiba dengan mengenakan batik lengan panjang. Wajahnya terlihat santai saja, tak ada dokumen satu pun yang dibawanya. Tak terlihat tegang sedikit

pun. Sudah siap. Pak? Ganjar bilang tentu saja. Menurut dia, tak ada hal baru dalam sidang kali ini.

Politikus PDIP ini memang bukan pertama kali menjadi saksi kasus e-KTP. Sebelumnya, ia juga menjadi saksi untuk terdakwa pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto. Dalam surat dakwaan untuk dua pejabat itu, Ganjar disebut menerima suap sebesar 520 ribu dolar AS. Namun dalam vonis hakim nama Ganjar mendadak hilang. Dalam surat dakwaan Setya Novanto juga, nama Ganjar juga hilang dalam daftar penerima duit e-KTP.

Tidak takut akan diseret-seret oleh Novanto? Ganjar bilang, dalam persidangan sebelumnya ia sudah menjelaskan bahwa saksi yang menyebut dia menerima duit buktinya tidak akurat. "(Jadi) Kalau bersih kenapa takut?" ujarnya sambil melenggang menuju ruang tunggu.

Sekitar pukul 10, Ketua Majelis Hakim Yanto mengetuk palu tanda sidang dimulai. Dalam persidangan. Novanto mengaku pernah mendapat laporan mengenai jatah proyek e-KTP untuk Ganjar ketika menjadi anggota Komisi II DPR. Novanto mengaku

pernah mendengar pengakuan dari anggota Komisi D DPR almarhum Mustoko Weni dan Ignatius Mulyono. Dari keduanya, Novanto mendapat informasi adanya aliran uang dari Andi Agustinus alias Andi Narogong ke Komisi n DPR dan Badan Anggaran DPR. "Disebut namanya Pak Ganjar," kata Novanto.

Mustoko Weni pernah menjadi ketua kelompok fraksi di Komisi II DPR. Dia meninggal dunia pada Juni 2010. Sedang Ignatius Mulyono, yang ketika DPR membahas anggaran e-KTP merupakan anggota Komisi II dari fraksi Partai Demokrat, meninggal dunia pada Desember 2015.

Novanto juga mengatakan pernah mendengar aliran dana ke Ganjar melalui Miryam S Haryani, anggota Komisi II DPR dari fraksi Hanura. Pengakuan lainnya adalah dari Andi Narogong. "Waktu Andi ke rumah saya itu menyampaikan telah memberikan uang dan dana untuk teman-teman di Komisi II dan Banggar dan untuk Pak Ganjar sekitar bulan September dengan jumlah 500 (ribu dolar). Itu disampaikan kepada saya," kata Novanto.

Novanto juga mengaku pernah bertemu dengan Ganjar Pranowo di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali sekitar 2011-2012. Ketika itu. Novanto meminta Ganjar jangan galak-galak mengomentari proyek e-KTP yang anggaran-

nya sedang dibahas di Komisi II.

Novanto pun berusaha mengklarifikasi langsung informasi pemberian uang kepada Komisi II dan Banggar kepada Ganjar. Politikus PDIP itu menjawab kalau permasalahan pembagian uang diketahui Ketua Komisi II DPR saat itu, Chairuman Harahap. "Saya nanya apakah sudah selesai dari teman-teman? Pak Ganjar waktu itu menjawab ya itu semua urusannya yang tahu Pak Chairuman," ujarnya.

Berikutnya Ganjar memberikan kesaksian. Selama Ganjar bersaksi, Novanto menunjukkan beragam ekspresi. Sesekali dia mencatat di buku hitamnya.

Novanto beberapa kali melepas kacamatanya sembari berbicara dengan tim pengacara saat tanya jawab antara jaksa dan Ganjar berlangsung.

"Pernah terima fasilitas atau uang terkait e-KTP? Dari siapa saja?" tanya jaksa kepada Ganjar. "Tidak," singkat Ganjar. "Ada Mustokoweni pernah sampaikan sesuatu? Menyampaikan apa?" tanya jaksa lagi. "Iya dek ini jatahmu. Ada sesuatu yang mau diberikan. Uang, tapi saya bilang tidak usah," jawab Ganjar.

Mendengar jawaban Ganjar, Setya Novanto pun tersenyum. Malah senyuman mantan Ketua DPR RI itu berlanjut ketika Ganjar mengaku diberikan goodie bag oleh seorang pria

yang tidak dikenal.

"Jadi waktu rapat ada orang nyelo-nong kasih goodie bag. Biasanya itu buku, tapi saya refleks ini siapa, terus saya panggil mas sini saya kembalikan," ujar Ganjar.Tidak menduga ada kaitan dengan pembahasan e-KTP?" tanya jaksa lagi.

"Nggak. Saat itu tidak pernah berpikir ke situ," jawab Ganjar disambut senyum simpul Novanto.

Hakim pun langsung mengonfirmasi kembali perbedaan keterangan Ganjar dan Novanto. Ia pun sempat menyinggung nama Novel Baswedan tentang kata-kata Miryam. "Artinya keterangan saudara begitu ya? Untuk Bu Miryam sudah dikonfirmasi ke penyidik Novel? Saudara tetap pada bantahan seperti itu?" tanya Hakim Yanto kepada Novanto. "Ya tetap," kata Novanto.

Dalam sidang sebelumnya. Andi Narogong menyatakan tak pernah memberikan uang ke Ganjar.

Dari sidang e-KTP, malamnya Ganjar menghadiri acara Liga Dangdut di studio Indosiar, Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Di acara ini Ganjar terlihat tampil lepas. Mengenakan batik ungu. Gubernur Jateng ini banyak haha hihi dan bersenda gurau.

Sama sekali tak tampak beban meski namanya disebut Novanto menerima suap proyek e-KTP.

bcg





Original Post

Melarat, Terdakwa Keberatan Divonis Bayar Rp 431 Juta

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 49
2018-2-9

Melarat, Terdakwa Keberatan Divonis Bayar Rp 431 Juta

Perkara Korupsi Dana Hibah KONI

PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi menjatuhkan vonis pidana penjara 5,5 tahun kepada Abdul Halim Gumri.

Bekas Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tanjung Jabung Barat itu terbukti korupsi dana hibah dari Pemerintah Kota Tanjung Jabung Barat. Selain pidana penjara, Abdul Halim dikenakan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan dan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 431 juta.

"Jika terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti maka terdakwa harus menjalani kurungan penjara selama satu tahun," putus ketua majelis hakim Khairuludin.

Menanggapi vonis hakim tersebut, penasihat hukum terdakwa, Heppy Zainsyah menyatakan keberatan. "Kita akan langsung banding. Klien kita kan bukan pejabat ataupun penyelenggara negara. Kalau klien kita harus membayar uang pengganti sebesar itu dari mana uangnya? Rumah saja ngontrak, mobil saja masih kredit," beber Heppy.

Sementara jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jambi menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari atas putusan ini. Pasalnya vonis yang dijatuhkan kepada Abdul Halim lebih rendah dari tuntutan.

Sebelumnya, jaksa menuntut Abdul Halim dijatuhkan

hukuman 6,5 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan, serta membayar uang pengganti Rp 431 juta.

Dalam perkara ini, Abdul Halim Gumri ditetapkan sebagai terdakwa dana kasus korupsi dana hibah yang diterima KONI Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar Rp 4,5 miliar.

Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jambi ditemukan kerugian negara Rp 431 juta akibat penyelewengan yang dilakukan Abdul Halim.

Abdul Halim pun didakwa melakukan korupsi, melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang 31 Tahun 1999 tentang Tipikor yang diubah dengan UU 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebelum diadili di Pengadilan Tipikor Jambi, Abdul Halim sempat mempersoalkan penetapan dirinya sebagai tersangka. Ia mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Kualatungkal. Namun hakim tunggal, Deni Hendra Panduko menolak gugatannya.

Hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap Abdul Halim Gumri yang dilakukan Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat tak menyalahi hukum,

byu





Original Post

Uang Bayar Polis Asuransi Ditransfer Dari Hong Kong

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 49
2018-2-9

Uang Bayar Polis Asuransi Ditransfer Dari Hong Kong

PALU HAKIM

Perkara Korupsi Gubernur Sultra

GUBERNUR Sulawesi Tenggara Nur Alam membeli 8 polis asuransi AXA Mandiri. Uang untuk membayarnya berasal dari Richcorp Internasional.

Perusahaan yang berdomisili di Hong Kong itu adalah pembeli nikel hasil penambangan PT Anugrah Harisma Barakah Indonesia di Konawe. Sultra. Siska, Staf Finance AXA Mandiri ketika dihadirkan sebagai saksi perkara korupsi Nur Alam di Pengadilan Tipikor Jakarta mengungkapkan, dua di antara polis yang dibeli diatasnamakan Nur Alam dan istrinya. Tina.

"Ada tiga polis yang berasal dari Richcorp. ungkapnya.

Head Office AXA Mandiri, Teguh menambahkan, mengatakan Nur Alam membeli polis asuransi dengan status sebagai pengusaha maupun gubernur Sultra.

Teguh yang juga menjadi saksi membeberkan, salah satu polis asuransi yang dibeli Nur Alam bernomor 511 -524-5895. Di polis itu Nur Alam mengaku sebagai pengusaha.

Ia membenarkan keterangan Siska mengenai pembayaran polis Nur Alam yang dilakukan Richcorp. "Beberapa kali masuk ke AXA Mandiri ke rekening financial service. Kalau jumlahnya beberapa kali. 999 ribu USD (dolar Amerika), 70 ribu USD dan 499 ribu USD," ungkap Teguh.

Teguh melanjutkan, dana tersebut setelah ditotal dan dikonversi ke rupiah menjadi Rp 22 miliar. Padahal harga polis itu hanya Rp20 miliar. "Dalam SOP kami, setiap kali

ada kelebihan premi kami akan secara otomatis mengembalikan ke rekening nasabah," jelasnya.

Selain itu Teguh membeberkan Nur Alam juga membeli polis bernomor 5820 senilai Rp 15 miliar. Namun. Nur Alam membayar Rp 17 miliar.

Dalam dakwaan jaksa disebutkan, Nur Alam membuat polis Asuransi Mandiri Rencana Sejahtera Plus AXA Mandiri Nomor 511 -524-5895 dengan premi berkala seharga Rp 20 miliar.

Pembayaran premi pertama 2,49 juta dolar Amerika dilakukan Richcorp ke rekening AXA Mandiri Financial Services. Setelah dikonversi jumlahnya Rp 22 3 miliar.

Nur Alam meminta AXA Mandiri mentransfer kelebihan pembayaran polis Rp 23 miliar ke rekening Bank Mandiri atas namanya. Kemudian, pada 29 November2010, rekeniagAXA Mandiri Financial Services nomor 0700004555558 menerima transfer 2 juta dolar Amerika dari rekening Richcorp di China Trust Commercial Bank Hongkong.

Uang itu untuk pembayaran dua polis Mandiri Rencana Sejahtera Plus Nomor 511-5245820 dan Nomor 511-5245887 yang dibeli Nur Alam. Premi berkala masing-masing Rp 5 miliar.

Setelah dikonversi, uang transfer dari Richcorp berjumlah Rp 17,9 miliar. Kelebihan pembayaran sekitar Rp 7,9 miliar lalu dipindahkan ke rekening Nur Alam secara bertahap.

byu





Original Post

Bekas Kajari Wamena Ngumpet Di Sumbawa

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 49
2018-2-9

Bekas Kajari Wamena Ngumpet Di Sumbawa

BEKAS Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Wamena, I Putu Suarjana ditangkap setelah buron empat tahun. Terpidana kasus korupsi anggaran pengusutan perkara itu dicokok di tempat persembunyiannya di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksan Agung Jan S Maringka membenarkan penangkapan itu. Saat ini, Suarjana tengah menjalani pemeriksaan. lDiperiksa terkait pelariannya selama buron empat tahunj katanya.

Menurut Yan, pemeriksaan itu mengungkap pihak-pihak yang diduga membantu Suarjana selama buron. "Para pihak yang diduga ikut membantu menyem-

bunyikan terpidana maupun memberikan fasilitas kepada yang bersangkutan selama buron sedang digali oleh penyidik. Pastinya, nanti akan diberikan sanksi tegas," kata bekas Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan itu.

Suarjana diketahui pernah menjadi Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Sumbawa. Setelah diperiksa, Suarjana akan dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan untuk mulai menjalani masa hukumannya.

Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat, Sucipto mengatakan penangkapan terhadap Suarjana dilakukan tim dari Kejaksaan

Agung. "Kami hanya membantu proses penangkapan. Penanganannya oleh Kejagung. Ini terkait tindak pidana korupsi," ujarnya.

Penyidikan perkara korupsi Suarjana dilakukan Kejagung berdasarkan laporan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua saat itu, Maruli Hutagalung.

Suarjana dan Firman Rahman, bendahara Kejari Wamena diduga melakukan korupsi anggaran operasional tahun 2012 dan 2013.

Maruli mengungkapkan, modus kedua tersangka menambah jumlah kasus korupsi yang ditangani Kejari Wamena, sehingga dana operasionalnya pun meningkat.

Dana operasional Kejari Wa-

mena pada 2012 mencapai Rp 3 J5 miliar. Sedangkan tahun 2013, senilai Rp 3,9 miliar. iAnggaran yang dikorupsi itu diduga digunakan oleh keduanya untuk kepentingan pribadi j ujar Maruli.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian akibat pengeluaran anggaran kegiatan penyelidikan dan penyidikan fiktif itu mencapai Rp3,l miliar.

Suarjana dan Firman dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengadilan memvonis Suarjana bersalah melakukan korupsi. Perkaranya bergulir hingga kasasi. Mahkamah Agung (MA) tetap menyatakan Suarjana bersalah dan menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara, denda Rpl miliar subsider 8 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 800 juta subsider satu tahun penjara.

Putusan perkara Suarjana telah berkekuatan hukum tetap. Namun ketika hendak dieksekusi, bekas Kajari Biak itu menghilang. Empat tahun kemudian keberadaa Suarjana baru terendus,

gpg





Original Post

Terpidana Pengemplang Pajak Ditangkap Intelijen Kejaksaan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 49
2018-2-9

Terpidana Pengemplang Pajak Ditangkap Intelijen Kejaksaan

Buron Dua Tahun, Sembunyi Di Surabaya

Tim intelijen Kejaksaan Agung kembali menangkap terpidana yang melarikan diri untuk menghindari hukuman. Salah satunya, terpidana pengemplang pajak.

JAKSA Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Jan S Ma-ringka mengungkapkan, dua terpidana yang dicokok adalah Christin Marliana dan Conti Chandra.

"Eksekusi dilaksanakan setelah keduanya buron. Menghindari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap," kata bekas Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan itu.

Christin Marliana adalah terpidana dalam kasus pengemp-langan pajak di Sumbaya, Nusa Tenggara Barat. Sedangkan Conti Chandra terpidana kasus penggelapan uang perusahaan PT Bangun Megah Semesta, developer Batam City Condotel.

Keduanya dicokok di dua tempat berbeda. Christin ditangkap di rumah persembunyiannya di Citraland, Surabaya. Sedangkan Conti saat berada di kafe Excelso, Cilandak Town Square (Citos) Jakarta Selatan,

Kasus yang menjerat Christin sudah berkekuatan hukum tetap sejak 3 November 2015 lalu dengan terbitnya putusan Mahkamah Agung (MA).

Majelis kasasi MA yang diketuai Salman Luthan dengan anggota Sumardijatno dan Margono menolak permohonan kasasi yang diajukan Christin Marliana. Sebaliknya majelis menerima kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Sumbawa.

"Menyatakan, terdakwa Chris-tina Marliana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak dan/ atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara," putus Salman Luthan cs.

Selanjutnya, majelis kasasi menjatuhkan hukuman pidana penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp 16.845.085.600 kepada Christin.

"Apabila denda tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupaya pidana kurungan selama delapan bulan," putus majelis.

Putusan MA ini menganulir putusan Pengadilan Tinggi NTB yang hanya menghukum Christin dihukum 1 tahun penja-

ra dan denda Rp 16.845.085.600 subsider dua bulan kurungan.

Meski begitu putusan MA ini masih rendah dari vonis Pengadilan Negeri Sumbawa yang menghukum Christine dipenjara 2,5 tahun dan denda Rp 16,8 miliar subsider empat bulan kurungan.

Sebelumnya, Christin sempat ditahan ketika menjalani persidangan di PN Sumbawa. Namun di tingkat banding. Pengadilan Tinggi NTB mengubah status bos UD Jaya Raya itu menjadi tahanan kota.

Christinoyang bermukim di Jalan Cendrawasih Raya, Sumbawa tak diketahui keberadaannya ketika kejaksaan mengeksekusi putusan MA pada Januari 2016 lalu. Sejak itu, Christin dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO).

Sementara perkara Conti sudah berkekuatan tetap dengan

terbitnya putusan MA pada 11 Agustus 2015. Perkara Conti di tingkat kasasi diketuk majelis hakim yang diketuai Sri Murwahyuni dengan anggota Desnayeti dan Sumardijatno.

Dalam amar putusan majelis MA menyatakan menolak kasasi yang diajukan JPU Kejaksaan Negeri Batam maupun Conti.

Conti pun dihukum sebagai putusan Pengadilan Tinggi Riau 30 Desember 2015. Amar putusan banding menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Batam.

Pada 30 Juli 2015, PN Batam memutus Conti bersalah melakukan penggelapan dalam jabatan dan menghukum Direktur Utama PT Bangun Megah Semesta itu dipenjara dua tahun. Conti terbukti menggelapkan perusahaan Rp 7,7 miliar hasil penjualan 11 unit apartemen Batam City Condotel.

gpg





Original Post

Sempat Dibela, Setnov Kini Tak Peduli Fredrich Yunadi?

Media Online liputan6com
2018-02-09

Liputan6.com, Jakarta - Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP Setya Novanto alias Setnov sepertinya sudah tak peduli dengan mantan penasihat hukumnya, Fredrich Yunadi. Hal tersebut terlihat saat Setnov dimintai tanggapan soal Fredrich yang ngamuk di persidangan.

"Saya, nggak boleh saya larang," ujar Setnov usai sidang kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (8/2/2018).

Sebelumnya, saat sidang e-KTP, Senin 5 Februari 2018, Setnov juga sempat dimintai tanggapan soal sidang praperadilan dan dakwaan Fredrich. Setnov menyatakan tak mau ikut campur.

"Itu urusan Pak Fredrich," kata Setnov.

Padahal, saat Fredrich masih menjadi kuasa hukum Setnov, dia selalu membela mantan Ketua DPR RI itu saat akan diperiksa oleh penyidik KPK. Fredrich terlihat pasang badan agar KPK tak memeriksa dan menahan Setnov.

Namun, saat Fredrich dijadikan tersangka hingga menjadi terdakwa kasus dugaan merintangi proses hukum e-KTP yang menjerat Setnov, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu seolah tak mau ambil pusing.

Fredrich sendiri didakwa bersama dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo, telah merekayasa sakitnya Setnov saat akan diperiksa penyidik KPK.

1 dari 2 halamanFredrich Geram dan Sebut Nama BGMantan kuasa hukum terdakwa dugaan korupsi pengadaan e-KTP Setya Novanto, Fredrich Yunadi usai menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (8/2). Sidang mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)Sidang dakwaan merintangi penyidikan KPK berlangsung cepat. Secepat Fredrich Yunadi merespons dakwaan yang dia nilai palsu dan direkayasa KPK. Beberapa kali pula hakim memperingatkan bekas pengacara Setya Novanto agar fokus pada dakwaan, tidak bicara ke sana-sini.

Usai persidangan, Fredrich Yunadi tampak geram. Dia menyinggung pihak-pihak yang menangani kasusnya. Mulai dari penyidik KPK yang disebutnya memaksa Setya Novanto mencabut surat kuasa dirinya, Jaksa yang dianggap anak kemarin sore, sampai dengan eks polisi yang sekarang mengabdi di KPK.

Dalam pernyataan kepada wartawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (8/2/2018), Fredrich juga menyebut-nyebut nama Jenderal Budi Gunawan.

"Coba lihat sini, mereka ini adalah mantan-mantan polisi yang dipecat, saya punya bukti mereka itu pernah dipecat karena kasusnya pas jamannya Pak BG," kata Fredrich dengan nada tinggi.

"Ternyata mereka itu (penyidik KPK) sakit hati," Fredrich menambahkan.

Fredrich lalu bercerita bagaimana dia tidak terima ketika penyidik KPK dan beberapa kepolisian bersenjata laras panjang menyatroni kediamannya. Bahkan dia memprotes keberadaan polisi yang menjaga Setya Novanto menggunakan senapan.

"Nih ini senjata apa? Pistol atau senjata perang. Ini senjata perang. Orang sakit aja pakai dijaga senjata perang," kata Fredrich.

Fredrich Yunadi menyusul tersangka dokter Bimanesh yang telah lebih dulu menghuni tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

http://news.liputan6.com/read/3269497/sempat-dibela-setnov-kini-tak-peduli-fredrich-yunadi



Original Post

Kedekatan Fredrich Yunadi & dr Bimanesh Sutarjo terungkap di persidangan

Media Online merdeka.com
2018-02-09

Fredrich Yunadi dan dokter Bimanesh Sutarjo, keduanya menjadi tahanan penyidik Komisi PemberantasanKorupsi (KPK). Baik Fredrich dan Bimanesh disangkakan merintangi penyidikan tersangka kasuskorupsi e-KTP, Setya Novanto.

Mereka disinyalir menyelamatkan Novanto dari jeratan KPK saat tengah dicari-cari.

Dalam dakwaan yang dibacakan JPU Kresno terungkap Fredrich menghubungi Bimanesh usai penggeledahan KPK di rumahnya bilangan Wijaya, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, Rabu (15/11) silam. Peristiwa mendadak heboh karena berlangsung hingga sekira pukul 03.00 dini hari.

Tak hanya menelepon, Fredrich menemui Bimanesh yang merupakan dokter RS Medika Permata Hijau di kediamannya, Apartemen Botanica Tower Simprug, Jakarta Selatan.

Di situ, keduanya merancang siasat agar Novanto bisa dirawat di rumah sakit tempat Bimanesh praktek usai insiden kecelakaan.

Fredrich menunjukkan foto data rekam medis Novanto yang sempat dirawat di RS Premier Jatinegara, Jakarta Timur. "Padahal tidak ada surat rujukan dari RS Premier Jatinegara untuk dilakukan rawat inap terhadap Setya Novanto di rumah sakit lain," ujar Kresno.

Kemudian, Kresno menjelaskan Bimanesh menyanggupi permintaan Yunadi. Walaupun mengetahui Novanto tengah dalam proses hukum kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP yang diusut KPK.

Gayung disambut. Bimanesh langsung menghubungi dokter Alia selaku Plt Manajer Pelayanan Medik RS Medika Permata Hijau untuk menyediakan ruang VIP untuk rawat inap Setnov," ungkap Kresno.

Benar saja, ruang VIP yang berada di lantai 3 dimana Novanto dirawat di ruang VIP 323 telah disewa mantan Ketua DPR itu.

Selain itu, 16 November 2017 pukul 17.30 Wib tepat satu jam sebelum Novanto mengalami kecelakaan, Fredrich mendatangi RS Medika Permata Hijau dan minta dibuatkan surat pengantar rawat inap atas nama Setya Novanto kepada dr Michael Chia Cahaya, dokter jaga IGD saat itu.

Praktis permintaan itu ditolak dr Michael karena surat pengantar rawat inap di IGD bisa keluar jika pasien sudah menjalani pemeriksaan terlebih dahulu.

Di saat yang sama, Novanto masih berada di Gedung DPR bersama ajudannya Reza Pahlevi dan eks kontributor Metro TV, Hilman Mattauch.

Setelah permintaan surat pengantar itu, di pukul 18.30 Wib, skenario Novanto kecelakaan terjadi.

Permintaannya ditolak dr Michael, Fredrich lantas menghubungi dr Alia. Ia meminta agar keterangan penyebab Novanto masuk rawat inap IGD yang semula diagnosa penyakit hipertensi diganti menjadi kecelakaan.

Sementara itu, Bimanesh yang sudah tiba lebih dahulu di RS Medika langsung turun tangan begitu mendapat keluhan dari Fredrich soal penolakan dr Michael.

Bimanesh nekat membuat surat pengantar rawat inap IGD yang dimaksud Fredrich, padahal dirinya bukan dokter jaga IGD saat itu.

Setali tiga uang. Usai menjalani sidang dakwaan, Fredrich mengakui sudah 15 tahun mengenal Bimanesh.

Dikatakannya, Bimanesh merupakan dokter pribadi Fredrich ketika dirawat di RS Polri.

"Bimanesh itu dokter pribadi yang merawat saya di RS Polri, saya sudah 15 tahun dengan beliau," kata Fredrich usai mendengarkan dakwaan di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (8/2).

Baik Fredrich dan Bimanesh dijerat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [rhm]

http://www.merdeka.com/peristiwa/kedekatan-fredrich-yunadi-dr-bimanesh-sutarjo-terungkap-di-persidangan.html



Original Post

Firman Wijaya Sebut Tudingan SBY Berdampak Buruk bagi Peradilan Tipikor

Media Online okezonecom
2018-02-09

JAKARTA - Anggota tim kuasa hukum Setya Novanto (Setnov), Firman Wijaya membantah tudingan Presiden ke-6 RI, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait adanya rekayasa atau konspirasi dengan mantan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Mirwan Amir di sidang perkara dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Firman menyebut ‎tudingan atau laporan SBY ke Bareskrim Mabes Polri tidak berdasar. Menurut Firman, tudingan SBY tersebut justru dapat berdampak buruk pada sistem peradilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Saksi-saksi dalam persidangan itu disumpah sesuai SOP KPK yang ketat, soal saksi siapa yang bersidang, PH (Penasihat Hukum) saja tidak tahu. Jadi, itu tudingan serius terhadap sistem peradilan Tipikor yang sangat ketat," kata Firman saat dikonfirmasi Okezone, Jumat (9/2/2018).

Menurut Firman, keterangan dua saksi, yakni Mirwan Amir dan mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi di sidang‎ perkara korupsi e-KTP untuk terdakwa Setnov pada, Kamis, 25 Januari 2018 merupakan fakta persidangan yang sangat jelas. Di mana, dalam persidangan tersebut terdapat fakta bahwa program pada pemerintahan SBY yakni proyek e-KTP‎, bermasalah. Hal itu, sambung Firman, didukung dengan pemeriksaan Berita Acara Persidangan (BAP).

"Interaksi di persidangan, pertanyaan JPU, PH, dan majelis Hakim menari untuk disimak seperti apa sesungguhnya proyek e-KTP terus dipaksakan walau bermasalah. Belum lagi keterangan dan‎ BAP persidangan semakin memusingkan," pungkasnya.

(Baca juga: )

Sebagaimana diketahui, Firman Wijaya dilaporkan oleh SBY ke Bareskrim Mabes Polri, pada 6 Februari 2018. Dia dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik atau penggiringan opini saat proses persidangan perkara korupsi e-KTP.

Nama SBY muncul dalam sidang lanjutan perkara dugaan proyek e-KTP, untuk terdakwa Setya Novanto (Setnov), pada Kamis, 25 Januari 2018. SBY disebut mempunyai tanggung jawab dalam program pelaksanaan proyek e-KTP.

Awalnya, anggota tim penasihat hukum Setnov, Firman Wijaya mempertanyakan kaitan proyek e-KTP dengan pemenangan Pemilu 2009 kepada saksi, Mirwan Amir. Lantas, Mantan Wakil Ketua Banggar asal Demokrat tersebut mengakui bahwa proyek e-KTP memang program pemerintah yang sat itu dipimpin oleh SBY.

"‎Memang itu (proyek e-KTP) program dari pemerintah. (Waktu itu Presidennya) Susilo Bambang Yudhoyono," ungkap Mirwan saat bersaksi untuk terdakwa Setnov.

Mirwan menjelaskan, saat itu dia mendapatkan masukan atau saran dari rekannya yakni Yusnan Solihin yang merupakan seorang pengusaha, bahwa proyek e-KTP bermasalah. Saran tersebut kemudian dilanjutkan oleh Mirwan Amir ke SBY. "Iya (disampaikan langsung ke SBY). Di Cikeas (kediaman SBY)," terang Mirwan.

Kemudian, SBY pun menanggapi saran dari Mirwan tersebut. Kata Mirwan, SBY tidak menggubris adanya permasalahan e-KTP tersebut. SBY meminta kepada Mirwan untuk terus melanjutkan proyek yang merugikan negara Rp2,3 triliun.

"Tanggapan SBY, bahwa ini menuju Pilkada, bahwa proyek ini harus diteruskan," ungkapnya.

Sebelumnya
1 / 2

http://index.okezone.com/read/2018/02/09/337/1856955/firman-wijaya-sebut-tudingan-sby-berdampak-buruk-bagi-peradilan-tipikor



Original Post

Bangladesh Rusuh Setelah Mantan PM Dijatuhi Hukuman Penjara

Media Online republika.co.id
2018-02-09

Di ibukota Dhaka beberapa kendaraan dihancurkan atau dibakar.REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA -- Kekerasan berkobar di ibu kota negara, Dhaka, dan berbagai wilayah lainnya di Bangladesh pada Kamis (8/2). Kerusuhan meluas setelah mantan perdana menteri (PM) Khaleda Zia dinyatakan bersalah melakukan korupsi dan dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun.

Vandalisme, ledakan bom dan penangkapan terhadap puluhan sosok oposisi juga dilaporkan terjadi di Dhaka dan daerah-daerah lainnya sejak Kamis (8/2) pagi. Di Dhaka, beberapa kendaraan dihancurkan atau dibakar.

Di tengah pengamanan ketat pada Kamis sore, Hakim MD Akhtaruzzaman pada Pengadilan Khusus-5 di Dhaka menyampaikan putusan setebal 632 halaman terhadap Zia, sang politisi berusia 72 tahun. Zia saat ini merupakan ketua oposisi Partai Nasionalis Bangladesh.

Menurut putusan hakim, Zia terbukti memindahkan ke rekening pribadinya dana sebesar 21 juta taka (sekitar Rp3,4 miliar) dari "Yayasan Yatim Piatu Zia." Tak lama setelah putusan dibacakan, Zia dibawa ke penjara di Dhaka.

Dalam kasus yang dilihat penting secara politik menjelang pemilihan parlemen pada awal 2019 itu, pengadilan juga menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada lima orang lainnya, termasuk putra Zia yang bernama Tarique Rahman, dengan masing-masing terdakwa dikenai denda sebesar 21 juta taka.

Hakim memvonis Zia dengan hukuman penjara lima tahun dan mengatakan bahwa masa hukuman itu dikurangi mengingat "kondisi kesehatan dan status sosialnya." Vonis itu membuat marah banyak anggota BNP, yang beberapa di antaranya mulai menangis dalam persidangan.

Sejumlah kekerasan, intimidasi dan bentrokan antara para pendukung BNP dan petugas penegak hukuman dilaporkan terjadi berbagai wilayah di Bangladesh. Sekretaris Jenderal BNP Mirza Fakhrul Islam Alamgir menuduh bahwa motif utama putusan hakim itu adalah untuk menjauhkan Zia dari pemilihan yang akan datang.

Menteri Kehakiman Anisul Haq mengatakan kepada para wartawan bahwa Zia bisa mengajukan banding ke Mahkamah Agung atas vonis tersebut. Ia mengatakan pengadilan tertinggi itu akan memutuskan apakah Zia bisa mengikuti pemilihan nasional nanti, yang dijadwalkan berlangsung awal tahun depan.

Menjelang pembacaan vonis, Zia pada Rabu kembali menyatakan tidak bersalah. Ia mengatakan permusuhan politik merupakan penyebab kemunculan kasus-kasus yang dituduhan terhadapnya dan putranya.

Zia muncul sebagai wakil ketua BNP pada 1981 setelah suaminya serta mantan presiden Ziaur Rahman terbunuh. Ia kemudian menjabat sebagai ketua partai tersebut pada 1984 hingga kini.

Menjelang pembacaan vonis pada Kamis, ribuan pendukungnya turun ke jalan di ibu kota. Kepolisian di Dhaka menembakkan peluru karet dan gas air mata untuk membubarkan massa yang bergabung dengan iring-iringan yang membawa Zia ke pengadilan pada Kamis pagi.

Kepolisian Bangladesh telah memberlakukan larangan sementara bagi warga untuk berkumpul, melakukan arak-arakan serta pawai di ibu kota mulai Minggu petang. Partai asal Perdana Menteri Sheikh Hasina, Liga Awami (AL), yang muncul ke kekuasaan setelah menyapu kemenangan dalam pemilu pada awal 2009 dan memenangi pemilihan untuk periode kedua pada 2014, sekarang mengincar kemenangan berturut-turut untuk ketiga kalinya.

AL menghadapi tantangan dari partai pimpinan Zia, BNP, yang memboikot pemilihan 2014.

http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/asia/18/02/09/p3uuw4383-bangladesh-rusuh-setelah-mantan-pm-dijatuhi-hukuman-penjara



Original Post

Eksekusi Lahan PTPN V Terkendala Lagi

Media Cetak Kompas Halaman 22
2018-2-9

Eksekusi Lahan PTPN V Terkendala Lagi

PERAMBAHAN

SUNGAI BATU LANGKAH, KOMPAS -Eksekusi lahan perkebunan kelapa sawit PT Perkebunan Nusantara V yang masuk kawasan hutan tanaman industri seluas 2.800 hektar di Sungai Batu Langkah, Desa Sungai Agung, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau, kembali tertunda untuk ketiga kalinya Kepolisian Resor Kampar meminta Pengadilan Negeri Bangkinang menunda eksekusi karena berpotensi konflik horizontal.

"Sudah tiga kali rencana eksekusi batal. Pertama dijadwalkan pada 29 Januari 2018 yang kemudian diundur menjadi tanggal 31 Januari. Kemudian diundur lagi menjadi 8 Februari. Hari ini eksekusi ditunda lagi sampai batas waktu yang belum ditentukan," ujar Surya Dharma, Ketua Yayasan Riau Madani di Pekanbaru, Kamis (8/2).

Yayasan Riau Madani menggugat PTPN V dengan tuduhan melakukan perambahan hutan tanaman industri PT Perawang Sukses Perkasa Industri. Di PN j

Bangkinang, pada 8 April 2014, PTPN V kalah. Putusan PN Bangkinang memerintahkan PTPN V mengosongkan obyek sengketa, menebang pohon kelapa sawit dan menanam pohon akasia layaknya hutan tanaman industri. Di tingkat banding, hakim PT Riau memperkuat putusan PN itu. Pada pertengahan 2015, Mahkamah Agung juga memperkuat putusan sebelumnya.

"Tujuh kali surat permohonan eksekusi kami ajukan sejak 2016. Baru pada masa Ketua PN Bangkinang Lilin Herlina yang membuat perintah eksekusi, tetapi mendapat perlawanan keras dari PTPN V," kata Surya.

Pengamatan Kompas, Rabu (7/2), suasana tegang terjadi di lahan obyek perkara yang akan dieksekusi. Ratusan orang berjaga di perbatasan antara pepohonan sawit PTPN V dan akasia milik PT PSPI. Namun, Kamis siang, mereka tidak ada lagi.

Di perbatasan lahan itu terdapat tiga plang baru yang mencolok. Plang itu diapit tiang bendera

Merah Putih yang berkibar. Pada plang itu tertulis "PTPN V Harga Mati".

Kompas yang masuk sekitar 50 meter ke kawasan PTPN V untuk mengambil foto, langsung dicegah petugas keamanan berpakaian loreng. Untuk menghindari kesalahpahaman, Kompas segera menghindar.

Keberadaan ratusan orang itu di lokasi obyek eksekusi menjadi salah satu alasan Kapolres Kampar Ajun Komisaris Besar Deni Okvianto meminta penundaan eksekusi. Dalam suratnya kepada PN Kampar, Deni menyebutkan, ribuan orang yang berada di sana merupakan mobilisasi PTPN V untuk menghalangi eksekusi.

Pengacara PTPN V, Sadino, dalam rilisnya menyebutkan, kliennya mematuhi putusan pengadilan. Namun, eksekusi bertentangan dengan Pasal 50 UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, yakni setiap pihak dilarang melakukan penyitaan terhadap barang bergerak milik negara/daerah.

(SAH)





Original Post

Mantan PM Dhaka, Khaleda Zia, Divonis Penjara 5 Tahun

Media Online Bisnis.com
2018-02-09

Mantan Perdana Menteri Bangladesh, Khaleda Zia - wikipedia Kabar24.com, DHAKA - Mantan Perdana Menteri Bangladesh, Khaleda Zia, telah ditetapkan bersalah atas dakwaan melakukan korupsi dan, karena itu, dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun.

Di tengah pengamanan ketat, hakim Md Akhtaruzzaman pada Pengadilan Khusus-5, di Dhaka, membacakan putusan setebal 632 halaman, Kamis (8/2/2018) sore. Pengadilan juga menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun masing-masing kepada lima orang lainnya, termasuk putra Zia, Tarique Rahman.

Menteri Kehakiman Bangladesh, Anisul Haq, mengatakan kepada para wartawan, "dia (Khaleda Zia) akan berakhir di penjara hari ini."

Ia mengatakan, Zia bisa mengajukan banding ke Mahkamah Agung terhadap vonis hakim itu.

Menjelang pembacaan putusan kasus korupsi yang melibatkannya, Zia pada Rabu kembali menyatakan tidak bersalah atas dakwaan tersebut.

Kasus itu diajukan pada Juli 2008.

Zia dan lima orang lainnya, termasuk putranya yang juga wakil presiden senior BNP, Tarique Rahman, didakwa menggelapkan dana lebih dari 20 juta taka (Rp3,2 miliar) dari sumbangan luar negeri untuk Yayasan Yatim Piatu Zia dalam masa jabatan Zia sebagai perdana menteri pada 2001-2006.

Zia sering mengatakan bahwa permusuhan politik merupakan penyebab kemunculan kasus yang menimpa putranya pada masa pemerintahan perdana menteri Bangladesh yang sedang berkuasa saat ini, Sheikh Hasina.

Sumber Antara

http://kabar24.bisnis.com/read/20180209/19/736673/mantan-pm-dhaka-khaleda-zia-divonis-penjara-5-tahun



Original Post

Anda Percaya Setya Novanto atau Ganjar Pranowo?

Media Online jpnn.com
2018-02-09

jpnn.com, JAKARTA - Setya Novanto melakukan serangan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/2).

Di hadapan majelis hakim, Setnov membeber dugaan penerimaan fee proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) sebesar USD 500 ribu untuk Ganjar.

Hal itu diungkapkan Setnov usai mendengarkan keterangan Ganjar di persidangan. Mantan ketua DPR itu menjelaskan kronologi pemberian fee untuk Ganjar pada September 2010 lalu.

Fee itu, menurut Setnov, berasal dari Andi Narogong dan kemudian disalurkan Mustoko Weni kepada Ganjar.

"Almarhum Mustoko Weni (mantan anggota Komisi II) dan Ignatius Mulyono (mantan anggota Komisi II) pada saat ketemu saya menyampaikan telah menyampaikan dana uang dari Andi (Narogong) untuk dibagikan kepada Komisi II dan banggar DPR. Mustoko Weni sebut Pak Ganjar (menerima uang)," kata Setnov kepada majelis hakim.

Bukan hanya dari Mustoko, klaim Setnov itu juga didasari laporan Miryam S. Haryani dan Andi Narogong.

Mendapat laporan itu, Setnov pun bertanya pada Ganjar saat bertemu di Bandara Ngurah Rai Bali. Waktu itu, Setnov hendak terbang dari Bali menuju Kupang. Sedangkan Ganjar menuju Jakarta.

"Apakah sudah selesai dari teman-teman?," ungkap Setnov menirukan pertanyaan yang dia sampaikan pada Ganjar kala itu. "Pak Ganjar waktu itu menjawab \'ya, itu semua urusannya yang tahu Pak Chairuman (Harahap, Red) ," imbuh Setnov menjelaskan jawaban Ganjar dalam percakapan tersebut.

https://www.jpnn.com/news/anda-percaya-setya-novanto-atau-ganjar-pranowo



Original Post

Luapan Emosi Fredrich Yunadi yang Warnai Drama Sidang Perdana Halaman 1

Media Online kompascom
2018-02-09

JAKARTA, - Suasana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (8/2/2018), mendadak ramai.

Sesosok pria berkumis tebal dan berkacamata melangkah dengan santai di tengah kerumunan awak media.Pria yang mengenakan baju safari abu-abu dengan bordiran bertuliskan advokat di saku bagian depan bajunya itu langsung menjadi pusat perhatian.

Pria kelahiran Malang, 22 Februari 1952 itu bernama lengkapFredrich Yunadi. Seperti tulisan pada bagian saku bajunya, Fredrich memang berprofesi sebagai advokat.

Datang dan berseliweran di pengadilan tentu bukan hal aneh bagi seorang advokat. Namun, kedatangan Fredrich kali ini bukan untuk membela kliennya.

(Baca juga: )

Fredrich didakwa menghalangi proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) terhadap tersangka mantan Ketua DPR,Setya Novanto. Fredrich sebelumnya merupakan pengacara yang mendampingi Setya Novanto.

Menurut jaksa, Fredrich melakukan rekayasa agar Setya Novanto dirawat inap di Rumah Saklt Medlka Permata Hijau. Fredrich diduga sudah memesan kamar pasien terlebih dahulu, sebelum Novanto mengalami kecelakaan.

Fredrich juga disebut meminta dokter RS Permata Hijau untuk merekayasa data medis Setya Novanto. Upaya itu dilakukan dalam rangka menghindari pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Saat itu, Setya Novanto telah berstatus sebagai tersangka perkara tindak pidana korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Fredrich kali ini harus menjalani persidangan sebagai terdakwa.

(Baca juga: )

Ajakan boikot KPK

Advokat yang pernah membela Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan itu memang dikenal suka bicara ceplas-ceplos. Tak cuma itu, Fredrich juga dikenal gampang naik darah, alias mudah melampiaskan emosi.

Dalam tahap penyidikan, Fredrich seringkali berbicara kepada wartawan dengan menunjukkan ekspresi kesal terhadap KPK. Hal itu terlihat saat dia berencana melaporkan pimpinan KPK ke polisi.

Fredrich juga pernah mengajak seluruh advokat untuk memboikot KPK. Alasannya, karena penetapannya sebagai tersangka dianggap mengkriminalisasi profesi advokat.

Ditegur hakim

Nada suara Fredrich tiba-tiba meninggi ketika ditanya oleh majelis hakim mengenai surat dakwaan.

"Saya sudah baca surat dakwaan waktu diserahkan pengacara saya. Dakwaan itu palsu dan rekayasa, sekarang juga saya akan ajukan eksepsi," kata Fredrich.

( )

Ketua majelis hakim kemudian meminta agar Fredrich hanya menjawab apa yang ditanya oleh hakim.

"Saya tanya, apakah saudara terdakwa mengerti surat dakwaan yang dibacakan jaksa?" kata ketua majelis hakim Saifuddin Zuhri.

Fredrich kemudian dengan lantang menjawab bahwa dia mengerti.

"Saya mengerti meskipun itu palsu," kata Fredrich.

Ketua majelis hakim Saifuddin Zuhri terpaksa mengetuk palu untuk menghentikan ucapan Fredrich. Masih dengan nada tinggi, Fredrich memaksa agar saat itu juga dia diberikan kesempatan untuk menyampaikan nota keberatan atau eksepsi.

Fredrich tidak peduli apabila pengacaranya tidak dapat mengajukan eksepsi pada saat yang sama.

http://nasional.kompas.com/read/2018/02/09/07350121/luapan-emosi-fredrich-yunadi-yang-warnai-drama-sidang-perdana



Original Post

ERP, Digagas sejak Jokowi, Bisakah Terwujud oleh Anies-Sandiaga?

Media Online kompascom
2018-02-09

JAKARTA, Angin segar mengenai penerapan electronic road pricing ( ERP) mulai berhembus.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno menjanjikan sistem jalan berbayar ini diterapkan pada 2019.

"Sekarang masuk ke tahapan lelang. Rencananya, 2019 (ERP) akan diterapkan di DKI Jakarta," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (8/2/2018).

Baca juga:

Sandiaga mengatakan, perusahaan Swedia dan Austria tertarik mengikuti lelang ERP. Kamis (8/2/2018), duta besar kedua negara tersebut datang menemui Sandiaga di Balai Kota membahas lelang itu.

Pemenang lelang akan diumumkan pada Oktober 2018. Kemudian, pemenang tender bisa memulai membangun proyek itu di sepanjang Jalan Sudirman-Jalan Medan Merdeka Barat.

Persiapan sistem ERP akan dilakukan dua tahap karena menyesuaikan operasional mass rapid transit.

Baca juga:

/NURSITA SARI Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno seusai bertemu duta besar Swedia dan Austria membicarakan lelang electronic road pricing (ERP) di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (8/2/2018).Tahap pertama, pembangunan dilakukan dari bundaran Senayan hingga bundaran Hotel Indonesia. Setelah itu, baru membangun dari bundaran HI-Jalan Medan Merdeka Barat.

Sandiaga meminta Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah segera menyelesaikan ini.

Proyek ERP sudah terlalu lama tertunda.

Baca juga:

"Saya bilang sama Pak Andri, pokoknya harus, saya enggak mau tahu. Atau, kalau ada pertimbangan lain, tetapi ini sudah cukup terlalu lama. Kita langsung putuskan saja dan di-execute(jalankan)," ujar Sandiaga.

Lama tertunda

Kurnia Sari Aziza/Kompas.com Uji coba Electronic Road Pricing di Jalan Rasuna Said, Jakarta.Proyek ERP sendiri sudah bertahun-tahun didengungkan.

Ketika Joko Widodo menjabat gubernur, program ini dipercaya menjadi solusi mengentaskan kemacetan Jakarta.

Pada pertengahan 2014, sudah ada dua perusahaan yang melakukan uji coba, yakni Kapsch dari Swedia dan Q-free dari Norwegia.

Namun, sampai hari ini belum juga terwujud.

Baca juga:

Pada masa Sumarsono menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, pergub ERP direvisi. Revisi dilakukan karena ada kritik Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Pergub ERP sebelumnya dinilai bisa mempersempit persaingan usaha. Sebab penerapan sistem ERP yang diatur hanya menggunakan metode dedicatedshort range communication (DSRC).

Ketua KPPU Syarkawi mengatakan, hal itu mempersempit peluang usaha karena vendor dengan teknologi lain tak bisa ikut lelang.

Baca juga:

Selain metode DSRC, ada juga vendor yang menggunakan teknologi radiofrequency identification(RFID) atauglobal positioning system(GPS).

"KPPU menilai adanya potensi pelanggaran pada peraturan gubernur (pergub) Provinsi DKI Jakarta dimaksud," ujar Syarkawi ketika itu.

Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2016 tentang Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) direvisi.

Baca juga:

"Pasal 8 akan kami revisi tanpa harus menyebutkan DSRC, yang akan kami sebut adalah kriteria, menyebutkan kebutuhan kami," ujar Sumarsono saat itu.

Berubah konsep

Josephus Primus Foto ilustrasi Electronic Road Pricing (ERP) di Singapura.Sandiaga bertekad mewujudkan ERP pada 2019. Namun, konsep dasar program ini sedikit berubah.

Tidak hanya bisa mendeteksi pelat mobil, ERP juga bisa mendeteksi pelat motor.

"Yang jelas, teknologi yang kami gunakan tidak hanya bisa membidik layar pelat mobil, motor pun bisa," ujar Kadishub DKI Andri.

Baca juga:

Namun, kata Andri, masih harus dikaji lagi apakah sistem ERP akan diterapkan kepada motor juga. Konsep mengenai ERP untuk motor sudah dicetuskan Gubernur Anies sebelumnya.

Beberapa bulan lalu, Anies menyampaikan keinginannya agar teknologi ERP bisa juga digunakan untuk sepeda motor.

Hal ini agar sepeda motor juga bisa melintasi Jalan Sudirman-Medan Merdeka Barat.

Baca juga:

Anies sendiri sudah menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) dengan mencabut larangan bermotor dari Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat.

Kompas TV Menurut Sandi, aturan larangan sepeda motor masuk MH Thamrin akan diubah.

http://megapolitan.kompas.com/read/2018/02/09/07021161/erp-digagas-sejak-jokowi-bisakah-terwujud-oleh-anies-sandiaga



Original Post

Forum Privilegiatum

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 26
2018-2-9

Forum Privilegiatum

PERTANYAAN pertama yang muncul adalah apakah forum privilegiatum itu? Forum privilegiatum sebagai suatu sistem peradilan yaitu segala sesuatu rang berkenaan dengan penyelenggaraan peradilan dan sebagai proses mengadili (memeriksa dan memutus perkara) yang menghendaki percepatan proses tanpa ada upaya hukum.

Berdasarkan penelitian normatif, historis, dan komparatif ditemukan contoh-contoh bentuk sistem ini. Contoh tersebut memperkuat argumen bahwa sistem ini ternyata cukup efektif dalam menyelesaikan kasus pejabat negara yang diduga telah melanggar hukum.

Forum privilegiarum juga merupakan asas atau hukum dalam arti dasar atau aturan dalam peradilan yang berisi cara-cara menyelesaikan kasus secara cepat. Mengenai apakah forum privilegiatum ini menjadi dasar suatu pengetahuan atau ilmu? Jawabannya "ya" juga. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa bila forum privilegiatum ini diterima sebagai asas atau hukum maka akan menggantikan paradigma lama dalam sistem peradilan. Dengan

demikian, muncul pengetahuan atau ilmu baru dalam khazanah hukum.

Forum privilegiatum juga menjadi gagasan untuk diterapkan kembali dalam sistem peradilan di NKRI. Pengadilan presiden dan-/atau wakil presiden telah menjadi pemicu konsep irti hidup kembali setelah sekian lama absen (kecuali peradilan militer) dalam praktik peradilan di Indonesia. Forum privilegiatum memenuhi semua kriteria dari ketiga pengertian teori.

Dalam praktik, walaupun berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) menyatakan pengajuan gugatan sengketa administrasi pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya undang-undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh pengadilan (pengadilan dimaksud adalah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Namun, masalahnya tidak semudah bunyi undang-undang sebab yang menjadi masalah utama adalah keputusan tentang apakah ini merupakan sengketa administrasi

pemerintahan ataukah hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi sehingga aparatur penegak hukum (APH) sudah membawanya ke ranah hukum pidana dan peradilan umum.

Pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUAP memiliki kendala tersendiri bilamana yang menjadi target pengawasan adalah pejabat tertinggi dalam pemerintahan pusat, provinsi, atau kabupaten/kota. Apakah APIP dapat memeriksa tindakan administrasi pemerintahan seorang presiden, gubernur atau bahkan bupati/wali kota?

Tentu hal ini akan menyulitkan aparat bawahan memeriksa atasan. Sementara itu, APH sudah gencar melakukan penyelidikan bahkan

penyidikan terhadap pejabat yang diduga menyalahgunakan wewenang dan dibawa ke ranah pidana. Oleh karena itu, dalam beberapa perkara terjadi peristiwa praperadilan yang hanya menguji sisi formalitas dalam hukum acara tetapi tidak menyelesaikan persoalan utama yaitu menguji apakah suatu perkara merupakan sengketa administrasi pemerintahan atau hukum pidana dan bersalah/tidak secara tuntas.

Lembaga praperadilan sekarang ini dijadikan "pelarian" bagi para pejabat negara untuk memperoleh kepastian hukum secara cepat apakah dia bersalah atau tidak walaupun berdasarkan kewenangan baik secara atribusi dan derivasi praperadilan tidak memiliki kewenangan itu.

Di sinilah saya menggagas me-

munculkan semacam forum privilegiatum dalam hukum tata pemerintahan juga untuk memeriksa pejabat negara apakah telah melanggar hukum tata pemerintahan ataukah hukum lain, bisa pidana atau hukum perdata. Hukum tata pemerintahan atau hukum pemerintahan sebagai terjemahan langsung dari "bestuur-recht" merupakan sekumpulan asas dan kaidah, institusi juga proses untuk mengatur dan menguji relasi hubungan yang memerintah dan yang diperintah dalam berbagai variannya sebagai obyek forma ilmu pemerintahan.

Menurut saya, eksistensi forum privilegiatum di Indonesia sekarang ini menjadi conditio sine qua non dalam menghadapi beratnya menangani kasus korupsi (sebagai tindak kejahatan yang paling dominan) dan sebagai sarana pertanggungjawaban negara in casu para pejabat negara. Diharapkan terjadinya clean and good governance sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia bernegara yang jelas ter-surat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Urgensi dan eksistensi forum privilegiarum ini juga untuk men-

jawab isu lain yang berkaitan dengan hukum pemerintahan, yaitu keterkaitan isu korupsi yang menjadi jebakan bagi pejabat pemerintahan yang melakukan diskresi ketika menghadapi masalah yang harus direspons secara cepat {extraordinary). ,

Akibatnya, timbul ketakutan untuk mengambil keputusan atas persoalan yang mendesak dan harus segera diselesaikan. Sebab, di kemudian hari mereka bisa dipermasalahkan dan dituduh melakukan korupsi yang dikarenakan arti dari korupsi bisa menimbulkan multitafsir terhadap tindakan diskresi yang dilakukan pejabat publik.

Oleh karena itu, forum privilegiatum yang khusus untuk mengadili para pejabat negara ini harus segera dibuat agar jelas legalitasnya dan tidak menjadi polemik serta perdebatan akademik lagi seperti yang saya uraikan secara gamblang dalam disertasi saya dua belas tahun yang lalu.***

Tulisan ini disarikan dari orasi ilmiah pengukuhan penulis sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Tata Pemerintahan Unpad.

Nandang Alamsah Deliarnoor





Original Post

Nama Ibas Tertulis di Buku Hitam, Setnov Diminta Jelaskan di Muka Sidang

Media Online okezonecom
2018-02-09

JAKARTA - Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) diketahui menuliskan nama Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan Muhammad Nazaruddin dalam buku catatannya berwarna hitam. Catatan tersebut kerap dibawa dan dibuka saat persidangan kasus korupsi e-KTP.

Melihat hal tersebut, peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) FH UGM, Fariz Fachryan menyarankan Setnov dapat menyampaikan pihak-pihak yang diduga terlibat korupsi e-KTP di muka sidang, tanpa terkecuali.

"Jika Setya Novanto memang mempunyai bukti tentang keterlibatan Ibas, disampaikan saja di persidangan. Tapi disertai bukti bukti tentang keterlibatan Ibas," kata Fariz saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis 8 Februari 2018.

Apalagi, kata dia, nama Ibas baru mengemuka setelah tulisan mantan Ketua DPR itu beredar ke publik. "Karena melihat dari keterangan saksi saksi lain, penyebutan Ibas hanya dilakukan oleh Setnov," imbuh dia.

( )

( )

Karena itu, Fariz menambahkan, Novanto diharapkan dapat terbuka dan tidak menutup-nutupi keterlibatan dirinya maupun pihak lain dalam perkara yang merugikan negara mencapai Rp2,3 triliun. "Saya harap Setnov tidak menutupi keterlibatan orang lain, dibuka saja dalam persidangan dan biar nanti hakim yang menilai," tutur dia.

Setya Novanto hingga kini belum mau buka suara soal penulisan nama Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas‎ dalam buku berwarna hitam yang selalu ia bawa saat menjalani proses hukum perkara e-KTP. Saat dikonfirmasi, ia hanya melontarkan senyuman kepada para awak media saat disinggung penulisan nama Ibas sebelum menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Disinggung lagi mengenai peran Ibas dalam perkara e-KTP, Novanto justru meminta kepada pewarta untuk mengkonfirmasinya ke Nazaruddin. "Tanya Pak Nazaruddin dong," kata Novanto.

‎Munculnya nama Ibas sendiri karena dalam buku catatan Setnov ditulis dengan istilah justice collaborator. Hal itu mulai ramai diperbincangkan saat Setnov membuka buku itu pada Setya sidang lanjutan Senin, 5 Februari 2018. Ada satu lembar tertulis nama bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, dan Ibas.

Di atas dua nama itu tertulis justice collaborator. Nama Nazaruddin berada persis di bawah tulisan. Di bawah nama Nazaruddin, Setya menggambar dua tanda panah. Tanda panah berwarna hitam dan tertulis nama Ibas. Ada juga tanda panah berwarna merah di bawah nama Ibas dan tercantum angka USD500 ribu.

(aky)

http://index.okezone.com/read/2018/02/09/337/1856983/nama-ibas-tertulis-di-buku-hitam-setnov-diminta-jelaskan-di-muka-sidang



Original Post

KPK Diminta Telusuri Dugaan Aliran Dana KTP-el ke Komisi II

Media Online metrotvnews.com
2018-02-09

Jakarta: Terdakwa kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan aliran uang haram ke sejumlah anggota DPR. Pasalnya, dakwaan kepada Irman dan Sugiharto menyebutkan ada jatah 5 persen untuk Komisi II DPR periode 2009-2014.

"Terhadap uang itu kan sudah jelas, didalam dakwaannya Pak Irman dan Sugiharto sudah disebut sejumlah nama dan kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebesar Rp2,3 triliun. Sumber dari keuangan negara Rp2,3 triliun ini adalah karena ada pembagian lima persen kepada anggota DPR, khususnya Komisi II," kata pengacara Novanto, Maqdir Ismail, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Kamis, 8 Februari 2018.





Dalam persidangan kemarin, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali dihadirkan sebagai saksi. Novanto menyebut ada uang panas KTP-el yang mengalir termasuk Ganjar yang saat itu masih di Komisi II. Informasi tersebut, menurut Novanto, didengarnya langsung dari Andi AgustinusNarogong , terdakwa lain.

"Waktu Andi ke rumah saya itu menyampaikan telah memberikan bantuan dana untuk teman-teman ke Komisi II dan Banggar (Badan Anggaran). Untuk Pak Ganjar sekitar bulan September (dengan jumlah) USD500 ribu. Itu yang disampaikan kepada saya," tukas Novanto.

Keterangan Novanto itu langsung dibantah Ganjar. Ganjar menegaskan dirinya tak menerima sepeserpun aliran uang haram KTP-el. Hal tersebut sudah dibuktikan dalam persidangan Andi Narogong yang membantah telah memberi uang kepada Ganjar.

Baca: Novanto Bersikeras Ganjar Terima Fulus KTP-el

"Saya memang enggak terima (uang). Kemudian di persidangan dibuktikan, itu disiarkan di televisi dan Andi Narogong mengatakan, padahal menyebut nama saya langsungsaya enggak pernah memberikan uang ke Ganjar ," tukas dia.

Menanggapi perbedaan kesaksian tersebut, Maqdir mengatakan KPK tetap harus mengusut dugaan aliran uang ke sejumlah anggota Komisi II. Hal tersebut sangat penting untuk membuktikan kebenaran jumlah kerugian negara Rp2,3 triliun dalam perkara KTP-el yang disebutkan KPK.

"Saya kira kalau soal ada atau tidak adanya (aliran) uang itu kita serahkan saja kepada KPK untuk melakukan penyidikan atau penyelidikan lebih jauh terhadap fakta ini," tukas Maqdir.

(OGI)

http://news.metrotvnews.com/hukum/yNLQpEgb-kpk-diminta-telusuri-dugaan-aliran-dana-ktp-el-ke-komisi-ii



Original Post

Auditor BPK Didakwa Terima Suap Motor Harley Davidson

Media Online republika.co.id
2018-02-09

Sigit juga didakwa menerima jasa hiburan malam di Las Vegas, Plaza SemanggiREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Auditor Madya BPK Sigit Yugoharto didakwa menerima suap hadiah atau janji. Sigit diduga menerima hadiah atau janji, dari General Manager PT Jasa Marga (Persero) cabang Purbaleunyi, Setia Budi.

Dalam surat dakwaan JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sigit didakwa menerima satu unit motor Harley Davidson Sportster 883 tahun 2000. Selain itu ia juga menerima fasilitas hiburan malam di tempat karaoke Las Vegas, Plaza Semanggi, Jakarta Pusat.

"Terdakwa (Sigit) menerima motor dan beberapa kali fasilitas hiburan malam dari Setia Budi. Padahal terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena terdakwa mengubah hasil temuan sementara tim pemeriksaan BPK atas PDTT terhadap pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya dan kegiatan investasi pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk cabang Purbaleunyi tahun 2015 dan 2016," kata jaksa penuntut umum KPK, Ali Fikri, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/2).

Sigit merupakan ketua tim auditor BPK untuk melakukan PDTT atas pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya dan kegiatan investasi pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk cabang Purbaleunyi tahun 2015 dan 2016. Di dalam dakwaan, Sigit dan Tim pemeriksaan BPK akan melakukan pemeriksaan lapangan ke PT Jasa Marga (Persero) Tbk cabang Jakarta-Cikampek, cabang Purbaleunyi, cabang Semarang, dan cabang Surabaya sebagai sampling.

Selama pemeriksaan berlangsung pada 8 sampai 10 Mei 2017, tim BPK menerima fasilitas menginap selama 3 hari di Hotel Santika Bandung, Jawa Barat, yang dibiayi oleh PT Jasa Marga sebesar Rp 7 juta. Tim BPK juga sempat makan malam bersama Setiabudi, Cucup Sutisna, Asep Komarwan, dan Andriyansah.

Setelah acara makan malam, Tim pemeriksaan BPK bersama Cucup Sutisna, Asep Komarwan, dan Andriyansah pergi ke Havana Spa & Karaoke, dengan menghabiskan biaya Rp 41.721.200, yang dibayar oleh Janudin dari PT Gienda Putra yang merupakan subkontraktor. Kemudian, pada akhir Juli 2017, Sigit dan Tim auditor BPK menerima fasilitas berupa karaoke di Las Vegas Plaza Semanggi, Senayan dari pejabat PT Jasa Marga (Persero) cabang CTC, dengan biaya sebesar Rp 30 juta.

Setelah itu, PT Jasa Marga (Persero) Tbk Pusat melalui Laviana Sri Hardini menerima hasil pemeriksaan tim Pemeriksa BPK terkait PT Jasa Marga (Persero) Tbk cabang Purbaleunyi. Hasil pemeriksaan di antaranya, terdapat kelebihan bayar sebesar Rp 3,1 miliar, terindikasi merugikan negara sekitar Rp 4,6 miliar tahun 2015. Sementara pada pekerjaan tahun 2016, ditemukan kelebihan bayar sebesar Rp 5,9 miliar.

Atas temuan itu, Laviana Sri Hardini melaporkannya kepada Deputi GM Maintenance Services Management PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi, Saga Hayyu Suyanto Putra. "Sagga Hayyu Suyanto Putra melaporkan informasi tersebut kepada Setiabudi," tutur jaksa Ali.

Setelah melakukan serangkaian pertemuan untuk mengklarifikasi temuan dari Tim Pemeriksa BPK itu, Setiabudi menggelar pertemuan dengan Sigit dan timnya di Hotel Best Western Premier The Hive, Jakarta Timur. Dalam pertemuan itu Sigit dan Setiabudi terjadi pembahasan sepeda motor Harley-Davidson.

Usai pertemuan itu, Sigit dan Tim Pemeriksa BPK kemudian merubah temuan menjadi Rp 842 juta, dengan rincian sebesar Rp 526 juta untuk temuan tahun 2015 dan Rp 316 juta untuk temuan tahun 2016. Setiabudi pun meminta Direktur Keuangan PT Marga Maju Mapan, Suwondo untuk mengembalikan kelebihan bayar tersebut.

Setelah itu, Setia Budi menyerahkan uang sebesar Rp 115 juta kepada Cucup Sutisna untuk membeli motor Harley-Davidson yang diminta Sigit sambil memberikan alamat lengkap penjualnya. Setelah sepeda motor Harley-Davidson diterima di rumah Sigit, kemudian Sigit memberitahu Setiabudi bahwa motor telah diterima.

Padahal diketahui sesuai ketentuan Pasal 4 angkat 8 PP 53/2010 tentang disiplin PNS, selaku pemeriksa BPK, Sigit dilarang meminta dan atau menerima uang, barang, dan atau fasilitas lain yang berhubungan dengan jabatan maupun pekerjaannya.

Perbuatan Sigit juga dianggap bertentangan dengan Pasal 6 angka 2 huruf f peraturan BPK nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik BPK.

Atas perbuatannya, Sigit didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebelumnya, pada Kamis (4/1) Setia Budididakwa memberikan satu unit motor Harley Davidson Sportster 883 tahun 2000 kepada Sigit.

Ia juga diduga memberikan sejumlah fasilitas hiburan kepada Sigit dan tim BPK lainnya.Setia Budi didakwa melanggar pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU 20 Tahun 2001 tentang Tipikor juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/02/09/p3uw6p330-auditor-bpk-didakwa-terima-suap-motor-harley-davidson



Original Post

Media