Setnov Sebut Ganjar Terima Uang Proyek E-KTP, KPK Cari Bukti Pendukung

Media Online okezonecom
2018-02-10

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tengah mencari bukti pendukung terkait pernyataan mantan Ketua DPR, Setya Novanto (Setnov) tentang dugaan keterlibatan calon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam kasus korupsi e-KTP.

Hal tersebut dikatakan Setnov dalam proses persidangan perkara korupsi yang membuat negara merugi Rp2,3 triliun di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Setnov menyebut Ganjar menerima USD500 ribu.

"Data pendukung untuk itu (pernyataan Setnov) masih kami cari," kata Agus di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat 9 Februari 2018.

Agusmengatakan, kabar soal politikus PDIP itu menerima uang bukanlah yang pertama kali. Menurutnya, dugaan Ganjar menerima uang juga pernah disebut dalam berita acara perkara (BAP) terdakwa Miryam S Haryani.

Dengan adanya hal tersebut, Agus mengaku pihaknya tengah mencari data pendukung terkait hal tersebut. "Jadi kami sudah pernah mendengar yang sampaikan Miryam kalau tidak salah," ujar Agus.

Dalam persidangan kemarin, Setnov menjelaskan latar belakang penerimaan uang Ganjar Pranowo. Pasalnya hal itu didengar Setnov saat melakukan pertemuan dengan terdakwa kasus e-KTP Andi Narogong di rumahnya.

(Baca juga: )

Kata Setnov, Andi melaporkan bahwa telah memberikan sejumlah dana ke anggota Komisi II DPR RI dan Anggota Badan Anggaran (Banggar). Dalam pertemuan itu, dikatakan Setnov, Andi juga menyampaikan telah memberikan uang ke Ganjar Pranowo. Saat proyek e-KTP bergulir Ganjar merupakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI saat itu.

"Waktu Andi ke rumah saya itu sampaikan telah berikan uang, dana, berikan ke teman-teman Komisi II dan Banggar dan untuk Ganjar sekitar bulan September jumlah USD500 (ribu). Nah itu disampaikan ke saya," papar Setnov di muka persidangan.

Tak hanya itu, Setnov juga memperkuat pernyataannya tentang bagi-bagi uang di Komisi II dan Banggar DPR. Setnov mengaku, telah melakukan pertemuan dengan Ignatius Mulyono dan Mustokoweni Murdi, sebelum mereka berdua meninggal dunia.

Setnov juga memperkuat soal sejumlah uang ke Ganjar dengan menyinggung soal pernyataan Miryam S Haryani. Miryam sendiri merupakan terdakwa kasus perintangan penyidikan korupsi e-KTP.

"Tapi yang pertama ini pernah almarhum Mustokoweni dan Ignatius Mulyono itu pada saat ketemu saya, menyampaikan telah sampaikan dana uang dari Andi untuk dibagikan ke komisi II dan Banggar DPR," papar dia.

(Baca juga: )

Oleh karena itu, Setnov melakukan konfirmasi langsung ke Ganjar, untuk menanyakan apakah memang sudah menerima uang tersebut. "Untuk itu saya ketemu, penasaran saya nanyakan apakah sudah selesai dari teman-tekan gitu. Pak Ganjar waktu jawab ya itu semua urusan yang tahu Pak Chairuman, itu aja yang perlu," ucap Setnov.

Mendengar keterangan Setnov, Ganjar pun membantah menerima uang tersebut. Menurutnya, dia menolak uang yang sempat ditawarkan kepada dirinya.

"Saya klarifikasi karena sudah di ujung dan perlu untuk komunikasi ke publik . Yang pertama Mustokoweni pernah menjanjikan kepada saya mau berikan langsung dan saya tolak," ujar Ganjar menanggapi pernyataan Setnov di muka persidangan.

(qlh)

http://index.okezone.com/read/2018/02/09/337/1857464/setnov-sebut-ganjar-terima-uang-proyek-e-ktp-kpk-cari-bukti-pendukung



Original Post

Jadi tersangka korupsi, PNS Pemkot Jaksel diminta Anies-Sandi ikuti proses hukum

Media Online merdeka.com
2018-02-10

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas PendidikanJakarta Selatan Togu Siagian ditetapkan sebagai tersangkakorupsi pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SDN Kecamatan Kebayoran Baru dan SMPN wilayah Jakarta Selatan tahun anggaran 2014. Togu disangkakan melakukan korupsi Rp 2,9 miliar.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menyerahkan proses hukum itu ke kepolisian. Ia pun meminta anak buahnya tersebut mengikuti proses hukum tersebut.

"Prinsipnya adalah hormati hukum," kata Anies, Jumat (9/2).

Selain itu Anies juga meminta yang bersangkutan mempertanggungjawabkan kasus yang menimpanya. Ia juga menolak berkomentar panjang perihal ini.

"Siapapun yang bertindak harus mau mempertanggungjawabkan di depan hukum. Enggak ada komentar khusus," pungkasnya.

Senada dengan Anies, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga S Uno juga meminta TS mengikuti proses hukum. "Kita ikuti proses hukumlah," ujarnya di Balai Kota.

Terkait bantuan hukum, Sandi mengatakan belum tahu dan akan mengecek ke Wali Kota Jakarta Selatan. "Saya mesti cek ke Pak Wali. Tapi mestinya kalau di wilayah selatan kita tentunya harus kooperatif," pungkasnya.

Sebelumnya, Penyidik Polres Jakarta Selatan menetapkan empat orang tersangka kasus korupsi sebesar Rp 2,9 miliar. Keempatnya menggelembungkan pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SDN Kecamatan Kebayoran Baru dan SMPN Jakarta Selatan.

"Pelaku menggelembungkan nilai HPS (harga perkiraan sendiri) dengan cara mengambil pembanding harga pasar dari tiga distributor tanpa survei sehingga terjadi penggelembungan harga," ujar Kapolres Jakarta Selatan Kombes Mardiaz K Dwihananto, Jumat (9/2).

Para tersangka yakni Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan Togu Siagian sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), ajudan Togu bernama Ahmadin, Direktur CV Marcyan Mora Mandiri Suhartono Simamora, dan Direktur PT Erica Cahaya Berlian Kamjudin.

Mardiaz menjelaskan korupsi berawal saat Ahmadin mengikuti tahapan lelang proyek pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SDN dan SMPN. Lantas, ia meminta Suhartono Simamora dan Kamjudin menyerahkan seluruh dokumen perusahaan untuk mengikuti lelang proyek tersebut.

"Ahmadin menjanjikan akan memberikan fee apabila dua perusahaan itu dinyatakan pemenang lelang," bebernya.

Padahal, lanjut Mardiaz, kedua perusahaan tersebut tidak memiliki kemampuan administrasi, teknis dan finansial untuk mengikuti lelang tersebut.

Akhirnya, panitia lelang memutuskan pemenang proyek kedua perusahaan tersebut. Selanjutnya dilakukan penandatanganan surat kontrak pada Desember 2014 antara Suhartono dengan Togu Siagian sebagai PPK untuk proyek modernisasi arsip SDN Kecamatan Kebayoran Baru dan Kebayoran Lama.

Sementara Kamjudin dan Togu menandatangani kontrak kerja proyek pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMPN Kota Jakarta Selatan.

Dari keempat tersangka, Suhartono dan Kamjudin tidak saling mengenal. Namun, Suhartono mengenal Ahmadin sebagai orang yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut.

Pada praktiknya, kata Mardiaz, Togu selaku PPK tidak pernah mengawasi pekerjaan dan pihak yang bertanggung jawab terkait pengadaan proyek itu.

Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dgn UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 31 1999 ttg pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Berkas pemeriksaan para tersangka ke Kejaksaan dan dinyatakan lengkap atau P21 pada 7 Februari lalu. Kini, penyidik akan melimpahkan tahap dua berupa berkas, tersangka dan alat bukti kepada jaksa penuntut umum, seperti diberitakan Antara. [gil]

http://www.merdeka.com/jakarta/jadi-tersangka-korupsi-pns-pemkot-jaksel-diminta-anies-sandi-ikuti-proses-hukum.html



Original Post

Ganjar, Antara Bantahan Andi-Miryam dan Tuduhan Setnov-Nazar

Media Online jpnn.com
2018-02-10

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Kamis lalu (8/2) menjadi saksi persidangan terhadap Setya Novanto dalam perkara korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Tak sekadar bersaksi, mantan wakil ketua Komisi II DPR itu juga menepis tuduhan yang menyebutnya menerima USD 520 ribu dari pengusaha e-KTP.

Setidaknya ada dua pihak yang menyebut Ganjar kecipratan uang e-KTP. Pihak pertama yang menuding Ganjar adalah M Nazaruddin. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) itu menyebut Ganjar telah menerima uang USD 520 ribu dari pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Sedangkan pihak kedua yang menuding Ganjar menerima uang adalah DPR Setya Novanto. Mantan ketua DPR yang kini menjadi terdakwa kasus e-KTP itu mengaku memperoleh info dari Andi Narogong bahwa Ganjar telah menerima uang.

"Waktu Andi ke rumah saya itu menyampaikan telah memberikan uang dan dana untuk teman-teman di Komisi Dua dan Banggar (Badan Anggaran, red). Untuk Pak Ganjar sekitar September (2010, red) dengan jumlah USD 500 ribu," kata Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (8/2).

Novanto melontarkan hal itu saat dimintai tanggapannya atas kesaksian Ganjar. Sebelumnya, Ganjar saat bersaksi mengaku pernah ditawari uang oleh anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 Mustokoweni.

Namun, Ganjar menolaknya. "Saya harus klarifikasi karena ini sudah di ujung dan perlu untuk dikomunikasikan ke publik. Yang pertama Bu Mustokoweni pernah menjanjikan kepada saya mau memberikan langsung dan saya tolak. Sehingga publik mesti tahu sikap saya menolak," tegasnya di hadapan majelis hakim yang dipimpin Yanto.

Baca juga: Tolak Duit e-KTP, Ganjar Merasa Klir saat Jadi Saksi Setnov

Ganjar juga menguatkan bantahannya dengan keterangan Miryam S Haryani. Sebab, penyidik KPK Novel Baswedan pernah mengonfrontasikan politikus PDI Perjuangan itu dengan Miryam terkait penyerahan uang.

https://www.jpnn.com/news/ganjar-antara-bantahan-andi-miryam-dan-tuduhan-setnov-nazar



Original Post

Ambil Alih Pengelolaan Air di DKI Rampung Bulan Depan

Media Online metrotvnews.com
2018-02-10

Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno meminta putusan Mahkamah Agung (MA) tentang pengembalian pengelolaan air bersih ke pemerintah atau warga (remunisipalisasi) segera ditindaklanjuti. Sandi memberi target satu bulan pada PAM Jaya untuk melaporkan perkembangan remunisipalisasi.

"Jadi proses remunisipalisasi itu masih dalam proses. Semuanya di bawah PAM Jaya. Pak Erlan (Dirut PAM Jaya) bilang, katanya masih tahapan untuk memfinalisasi," kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Februari 2018.





Dewan Pembina Partai Gerindra ini tak ingin mengabaikan putusan MA. "Kita kasih target bulan Maret, harus ada laporan. Keputusan MA harus segera harus dilakukan sesegera mungkin," tegasnya.

MA memerintahkan penghentian kebijakan swastanisasi air minum di Provinsi DKI. MA juga memutuskan mengembalikan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain itu, pelaksanaan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta harus sesuai prinsip dan nilai-nilai hak asasi atas air sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 dan 12 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 juncto Komentar Umum Nomor 15 Tahun 2002 Hak Atas Air Komite Persatuan Bangsa-Bangsa Untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Belajar dari Prancis

Soal penyetopan swastanisasi pengelolaan air bersih, Jakarta belajar dari Kota Paris, Prancis. Siang tadi, Sandi bertemu langsung dengan Mantan Wali Kota Paris Madam Anne Le Strat untuk membahas remunisipalisasi.

Sandi menyampaikan, Anne memberi banyak masukan tentang reformasi penyediaan air minum. Pasalnya privatisasi yang terjadi di DKI dan beberapa kota di dunia menerapkan konsep France Model.

"Sebelumnya, pengelolaan air minum dikerjakan pihak swasta atau privat sektor. Tapi tahun 2009 mereka melakukan remunisipalisasi. Pemerintah mengambil kembali," pungkasnya.

(HUS)

http://news.metrotvnews.com/metro/xkEGpjeN-ambil-alih-pengelolaan-air-di-dki-rampung-bulan-depan



Original Post

Zumi Zola Bakal Segera Diperiksa

Media Online metrotvnews.com
2018-02-10

Jakarta: Komisi Pemberanasan Korupsi (KPK) segera mengagendakan pemeriksaan Gubernur Jambi, Zumi Zola. Dia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi atas proyek-proyek di Pemprov Jambi.

"Tadi saya cek ke penyidik, tentu akan dijadwalkan ya pemanggilan tersangka," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 9 Februari 2018.





Menurut Febri, pemeriksaan politikus PAN itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Lembaga Antirasuah, lanjut dia, masih menunggu keputusan dari penyidik.

"Kita berharap tidak terlalu lama, tapi sepenuhnya tergantung pada strategi penyidikan," pungkas Febri.

KPK akhirnya resmi mengumumkan status tersangka Gubernur Jambi Zumi Zola dan Plt Kadis PUPR Jambi Arfan sebagai tersangka. Keduanya, ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi atas proyek-proyek di Pemprov Jambi senilai Rp6 miliar.

Zumi Zola dan Arfan diduga kuatmemalaksejumlah pengusaha dengan dalil izin sejumlah proyek di Pemprov Jambi. Uang gratifikasi yang diterima dari sejumlah proyek itu disiapkan Zumi Zola sebagaiuang ketokagar DPRD Jambi memuluskan APBD Jambi tahun anggaran 2018.

?

Atas perbuatannya, Zumi Zola dan Arfan disangkakan pasal 12 huruf B Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam kasus ini, KPK lebih dulu menetapkan empat orang tersangka dalam kasus suap pengesahan APBD Provinsi Jambi. Keempat tersangka itu yakni anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono, Plt Sekda Jambi, Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Jambi Arfan, dan Asisten Daerah III Syaifuddin.

(HUS)

http://news.metrotvnews.com/hukum/eN4xYqwN-zumi-zola-bakal-segera-diperiksa



Original Post

KPK Wajib Ikuti Rekomendasi Pansus Angket

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 2
2018-2-10

KPK Wajib Ikuti Rekomendasi Pansus Angket

DPR Tetap Tak Bisa Campuri Proses Hukum

JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta melaksanakan seluruh rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK di DPR setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Anggota Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu mengatakan, putusan MK yang menilai sah hadirnya Pansus Angket KPK membuat rekomendasi yang dibuat bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan KPK.

"Dengan adanya putusan MKitu, maka KPK wajib melaksanakan seluruh rekomendasi yang dikeluarkan Pansus Angket KPK yang nantinya akan disampaikan dalam sidang paripurna. Jika KPK tidak melaksanakan rekomendasi Pansus, publik otomatis akan mempertanyakan komitmen pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK," tandas Ma-sintondiGedungDPR, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, rekomendasi yang disusun Pansus Angket berorientasi pada pembenahan lembaga KPK. Pansus Angket membuat rekomendasi berdasarkan temuan-temuan pelanggaran kinerja KPK dari empat aspek, yakni aspek tata kelola anggaran, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan kewenangan penegakan hukum.

Konsekuensi lainnya, kinerja KPK akan stagnan bila ti-cgk 11 teu i alankan Trigornendasi Pansus Angket. KPK juga dianggap tidak akan pernah mampu membangun sistem antikorupsi yang kuat dan kokoh. "Ya cuma begini-begini saja, anggaran besar hasilnya minim, cuma semangat menangkap orang sebanyak-banyaknya tapi minim dalam mengembalikan kerugian negara sebesar-besarnya," tandasnya.

Menurut dia, adayangharus

dibenahi KPK. Baik itu berdasarkan temuan-temuan yang ada dalam Pansus Angket mulai tata kelola barang rampasan, tatakelola SDM-nya, tata kelola anggaran maupun sistem pe-negakanhukumnya.

Adapun Ketua DPR Bam-bangSoesatyo mengatakan, putusan MK tidak akan memengaruhi rekomendasi dan sim-pulan yang dihasilkan Pansus Angket. "Pansus tetap membacakan simpulan dalam rapat paripurna pada tanggal 14 Februari mendatang dan tidak mengubah simpulan dan rekomendasi yang telah diputuskan dalam rapat pleno Pansus pada Rabu (7/2) lalu sesuai dengan mekanismedanperaturanyang berlaku di DPR," ujarnya.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyatakan, putusan MK justru akan membuka ruang Pansus Angket terhadap KPK. "Kalau memang MK membuat putusan itu harus dihormati. Dengan begitu, berarti ada keterbukaan bagi DPR untuk melakukan sesuatu yang memang oleh hukum diperbolehkan," tandasnya.

Namun, menurut poli tikus PKS itu, putusan MK tersebut tidak boleh disalahartikan oleh - PPRsepertirnemaTjjgatkanpu-tusan tersebut untuk melemahkan KPK. "Jadi, saya kira ini bukan berarti ngasih tiket atau karpet merah bagi DPR untuk melemahkan KPK dengan hak angketnya," paparnya.

DPR, lanjutnya, memang memiliki hak untuk melakukan pengawasan kepada lembaga negara mana pun. Tapi pengawasan itu harus dilakukan untuk kepentingan rakyat. "Kalau

DPR membuat hak angketnya asal-asalan misalnya atau tak berbasis bukti atau hanya karena politisasi misalnya, rakyat kan bisa memberi kritik juga kepada DPR," sebutnya.

Sementara itu Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK tetap menghormati putusan MK tersebut. Meski demikian, lanjut Febri, DPR tetap tidak bisa mencampuri proses hukum yang sedang ditangani KP K. "Ada satu hal yang sama-sama kita dengarterkait pertimbangan hakim bahwa kewenangan pengawasan DPR tidak masuk pada proses yudisial yang dilakukan KPK," tandasnya.

Menurut Febri, proses yudisial terkait dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan KPK haruslah independen dan bebas dari kepentingan apa pun. Sebab proses yudisial (hukum) KPK telah diawasi oleh lembaga peradilan.

"Pengawasan sudah dilakukan oleh lembaga peradilan mulai dari praperadilan, pengawasan horizontal dan berlapis di Pengadilan Tipikor hingga banding dan kasasi. Poin penting perlu ditekankan dari pertimbangan MK," ujarnya.

Sebelumnya diketahui majelis hakim M K telah memutuskan bahwa KPK termasuk dalam lembaga eksekutif yangber-hak diawasi dengan hak angket oleh DPR. Namun keputusan tersebut diwarnai dissenting opinion atau perbedaan pendapat oleh empat hakim MK. Keempat hakim tersebut adalah Maria Fana Indrati, I Dewa GedePalguna.Saldilsra.danSu-hartoyo. Keempatnya berpandangan bahwa KPKmerupakan lembaga yang independen dan tidak termasuk ke dalam lembaga eksekutif.

mula akmal/ sindonews





Original Post

KPK Terus Telusuri Peran Ganjar di Proyek E-KTP

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 3
2018-2-10

KPK Terus Telusuri Peran Ganjar di Proyek E-KTP

JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri bukti dugaan penerimaan dana USD500.000 oleh mantan Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Ganjar Pranowo terkait dengan KTP elektronik (e-KTP).

Ketua KPK Agus Rahardjo mengakui, pernyataan terdakwa perkara korupsi proyek e-KTP Setya Novanto (Setnov) bahwa Ganjar Pranowo menerima USD500.000 dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis (8/2) lalu sebenarnya cocok dengan informasi sebelumnya. Informasi dugaan penerimaan dana oleh Ganjar itu juga sudah berkali-kali disampaikan sejumlah saksi maupun yang dituangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPKdalam surat dakwaan atas nama terdakwa Irman (divonis 7 tahun) dan Sugiharto (divonis 5 tahun).

Dari unsur saksi, tutur Agus, ada keterangan mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura yang kini anggota Komisi V DPR nonaktif Miryam S Haryani (terdakwa kesaksian palsu divonis 5 tahun) yang sudah dicabut Miryam. Hanya hingga kini alat bukti untuk memastikan unsur dan dugaan pidana ter* kait dugaan penerimaan Ganjar tersebut belum ada. Tapi, kata Agus, bukan berarti KPK berhenti menelusuri informasi itu.

"Info mengenai itu berkali-kali sudah disampaikan ya. Jadi, ada yang sampaikan itu, tapisampai hari ini KPKbelum

menemukan alat bukti cukup meyakinkan mengenai itu. Jadi kami sudah pernah mendengar penyampaian Miryam S Haryani. Tapi kami belum temukan data pendukung, untuk itu masih kita cari," tegas Agus selepas peluncuran dan bedahbukuSerpihanKisah Jurnalis Tiang Bendera di Aula Serbaguna, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, tadi malam.

Juru Bicara KPK Febri Dian-syah mengungkapkan, persidangan terdakwa mantan Ketua DPR yang juga mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Setnov memang belakangan memunculkan beberapa fakta baru. Selain itupemyataan para saksi maupun yang diutarakan Setnovjugamakinmenguatkan informasi dan fakta yang sudah munculsebelumnya.

Karenanya Febri menggariskan, ihwal pernyataan Setnov mengenai adanya dugaan penerimaan dana USD500.000 oleh Ganjar harus didudukkan dari mana sumber informasi tersebut. Kalaumelihatpemya-taan Setnov, ada empat pihak yang menyampaikan informasi atau laporan ke Setnov, termasuk terdakwa Direktur Utama PT Cahaya Wijaya Kusuma yang juga Direktur PT Murakabi Sejahtera Andi Agustinus alias Andi Narogong alias Asiong (di-

vonis 8 tahun penjara). Namun, di sisi lain, dalam persidangan bersamaan, Ganjar pun sudah menyampaikan bantahannya menerima uang proyek e-KTP.

" Pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor yang kami lakukan kemarin (Kamis) itu tentu untuk memastikan dan mengklarifikasi bukti yang sudah kami miliki. Sebenarnya bukti-bukti sudah dimasukkan di berkas perkara," tutur Febri.

Untuk pemeriksaan Ganjar pada persidangan Kamis lalu, Febri mengatakan bahwa JPU ingin mengklarifikasi beberapa hal dari Ganjar mulai dari kronologi peristiwa hingga proses pembahasan anggaran. Yang pasti, secara umum siapa pun dia, termasuk Ganjar, ketika dipanggil untuk bersaksi, berarti dia dipandang mengetahui informasi mengenai e-

KTP. Febri menegaskan, untuk menindaklanjuti dugaan penerimaan dana USD500.000 oleh Ganjar, KPK akan tetap berhati-hati melakukannya.

"Kami harus berhati-hati dalam melihat konstruksi perkara ini. Kalau ada informasi mengenai dugaan penerimaan olehpihak-pihaktertentu,kami pasti melakukan kroscek atau melihat kesesuaiannya dengan bukti yanglain," imbuhnya.

Febri menambahkan, mengenai peran sejumlah ketua fraksi di DPR, salah satu kuncinya juga berada di Setnov. Pasalnya, saat proyek e-KTP dimulai, Setnov merupakanke-tua Fraksi Partai Golkar. Sementara pimpinan Ganjar di fraksi PDIP saat itu adalah Puan Maharani.

"Kalau misalnya Setnov membuka peran pihak lain, termasuk misalnya peran ketua fraksi yang mungkin berinteraksi dengan Setnov di DPR, maka penanganan perkara ini tentu akan efektif. Dengan catatan hal itu disampaikan dalam proses hukum baik di persidangan maupun penyidikan," tegas Febri.

Dia menuturkan, dengan membuka dalam persidangan atau penyidikan yang sedang berjalan untuk dua tersangka yang masih ada, keterangan Setnov itu akan lebih mengikat. Dengan begitu, KPK akan melakukan penelusuran lebih lanjut. Bahkan KPKjuga akan melihat apakah konteksnya ada kaitan dengan unsur pidana maupun kongkalikong dalam pembahasan dan pengesahan anggaran e-KTP di DPR.

sabirlaluhu





Original Post

Kemendagri Janji Atasi Gaji Pegawai Makassar

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 10
2018-2-10

Kemendagri Janji Atasi Gaji Pegawai Makassar

JAKARTA - Pertemuan Wali Kota Makassar Mohamad Ramdhan Pomanto dengan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soni Sumarsono yang membahas tersendatnya gaji ribuan tenaga honorer dan kontrak menemukan titik terang.

Soni berjanji akan mencarikan solusi yang tepat dan cepat untuk mengatasi polemik yang terjadi di Pemkot Makassar. Menurut dia, masalah ini bukan sekadar mengganti pejabat, tetapi ada strategi lain bagaimana mengisi posisi kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Keuangan Daerah yang .membutuhkan otorisasi Kementerian Keuangan untuk mencairkan dana Pemkot Makassar.

"Saat ini Wali Kota Makassar tengah menghadapi kondisi sulit. Saya akan berkoordinasi dengan pejabat kementerian terkait agar honor seluruh pegawai segera dicairkan," kata mantan Pit Gubernur DKI itu.

Soni mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian setelah menerima

pengaduan Wali Kota Makassar. "Intinya PoldaSulselmem-persilakan bila ada dokumen yang akan ditandatangani di tahanan sambil menunggu pejabat baru,"ujar Soni.

Seperti diketahui, penyidik Polda Sulsel menahan Erwin atas kasus dugaan pengadaan ATK dan makan minum. Penahanan Erwin sangat mengganggu roda pemerintahan, terutama menyangkut penggunaan APBD dan administrasi dokumen yang harus ditandatangani. Imbasnya sejumlah proyek pembangunan terhambat, termasuk gaji pegawai kontrak atau honorer.

Sementara itu Danny mengaku masih terus berjuang mempertahankanhak-hakpe-gawai dengan menunggu kej e-lasan dari pihak kementerian, apakah akan mencairkan gaji

ribuan tenaga honorer ataukah melakukan penunjukan pelaksana harian (plh) pengganti sementara Erwin Haija selakukepala BPKAD.

Meski demikian Danny meminta semua pihak, termasuk seluruh jajaran Organisasi PerangkatDaerah(OPD),untuk tetap fokus bekerja, utamanya dalam melayani masyarakat. Kondisi saat ini, menurut dia, tidak harus menjadi hambatan bagi pemerintah kota dalam melayani masyarakat. "Pelayanan publik harus tetap berjalan, kan pemerintah pelayan masyarakat," sebutnya.

Di tengah kerja keras Danny memperjuangkan penggu- naan ABPD yang mencapai Rp4,2 triliun, penyidik tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel malah mengagendakan pemeriksaan Danny sebagai saksi atas kasus Erwin kemarin. Wajar saja jika Danny tidak hadir dalampenggilan tersebut. "Karena ada agenda dengan Pak Mendagri, akhirnya Pak Danny tidak bisa hadir," kata anggota tim penasihat hukum Danny, Adnan BuyungAzis.

Adnan menyebutkan, pihaknya sudah memberikan

pemberitahuan tertulis kepada penyidik Polda Sulsel mengenai ketidakhadiran Danny. Adnan mengakubelum mengetahui bagaimana sikap penyidik selan-

jutnya, termasuk upaya pemanggilan ulang. Terlepas dari itu, dia menyampaikan pekan depan kliennya bakal mengikuti sederet agenda tahapan pilkada sebagai bakal calon wali kota Makassar un tukperiode kedua.

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani mengaku pihaknya menunda pemeriksaan Danny sebagai saksi dalam kasus Erwin. "Wali Kota Makassar Danny Pomanto tidak bisa datang memenuhi panggilan penyidik karena masih dinas ke Jakarta," jelas Dicky.

Meski demikian penyidik, menurut Dicky, akan mengaju-

kan surat panggilan kedua dengan waktu yang belum ditentukan. "Penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti dan data-data tentang tipikor Erwin Haija," sambungnya.

Sementara itu, melewati hampir satu bulan pascapeng-geledahan Kantor BPKAD Makassar, penyidik Polda Sulsel hingga kini belum berhasil menemukan bukti keterkaitan uang asing dan Rp700 juta yang disita pada 3 Januari 2018 lalu.

Menurut dia, baik pejabat BPKAD maupun pemerintah kota harus bisa membuktikan uang sebanyak itu merupakan

milik negara. "Kalau uang itu adalah betul peruntukannya untuk kepentingan dinas atau negara, nanti kita akan kembalikan," terang Dicky.

Terpisah.gurubesar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indo-nesia (UMI) Prof Hambali Thalib menilai penyidik keliru jika pem-buktian uang negara yang disita merupakan kewajiban pemkot. Justru, kata dia, penyidik harus bisa membuktikan uang tersebut berkaitan dengan suatu dugaan tindak pidana korupsi atau tidak.

mustafa lay ong/ budi santoso





Original Post

Jika Revisi Disahkan, DPD Siap ke MK

Media Cetak Kompas Halaman 2
2018-2-10

Jika Revisi Disahkan, DPD Siap ke MK

Dewan Penvakilan Daerah akan menguji Undang-Undang MPR, DPR, DPD. dan DPRD hasil revisi jika tiga tambahan kursi wakil ketua MPR langsung diberikan kepada PDI-P, Gerindra, dan PKB.

JAKARTA. KOMPAS - Persoalan terus muncul dari pembahasan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3 oleh DPR dan pemerintah. Kali ini, masalah muncul dari mekanisme penetapan tiga unsur pimpinan baru MPR DPD pun memastikan akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi jika DPR dan pemerintah memaksakan mengesahkan revisi UU MD3.

Dalam draf revisi yang telah disetujui mayoritas fraksi di Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah, khususnya di Pasal 427A,disebutkan tentang penambahan tiga kursi wakil ketua MPR untuk partai yang memperoleh suara terbanyak di DPR pada Pemilu 2014 urutan ke-1, urutan ke-3, dan urutan ke-6.

Pada Pemilu 2014, urutan ke-1 PDI-P, urutan ke-3 Partai Gerindra, dan urutan ke-6 Partai Kebangkitan Bangsa

Padahal, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 117/PUU-VII/2009 atas uji materi UU No 17/2014 tentang MD3 menegaskan, ketua MPR ataupun wakil ketua MPR harus dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam Sidang Paripurna MPR

"Kami sudah diskusi di grup Whatsapp anggota DPD. Pas-ca-UU MD3 disahkan, kami akan langsung uji materi ke MK," ujar Sekretaris Kelompok DPD di MPR Asri Anas, Jumat (9/2).

Menurut dia, Pasa] 427A draf revisi UU MDS jelas-jelas bertentangan dengan putusan MK. Asri pun yakin MK akan membatalkannya "Tidak bisa DPR asal tunjuk. MPR itu terdiri atas dua lembaga, yaitu DPR dan DPD. Jadi, tidak hanya DPR DPD juga berhak untuk ikut menentukan siapa yang menjadi pimpinan MPR" katanya

Tidak hanya itu, jika DPR kemudian memaksakan melantik tiga unsur pimpinan MPR baru pasca-pengesahan UU No 17/ 2014, Asri akan mempersoalkannya di Sidang Paripurna MPR Oleh karena itu, dia meminta DPR dan pemerintah merevisi pasal itu dan menyesuaikannya dengan putusan MK. Persoalan yang timbul dari adanya pasal itu bisa berdampak jangka panjang.

"Bayangkan jika nanti putusan MK mengikuti putusan sebelumnya Setelah itu, tiga pimpinan MPR yang sudah dilantik digugat ke PTUN (pengadilan tata usaha

negara) dan PTUN menggugur-kannya Persoalan akan muncul di MPR" katanya

Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD Nofi Chandra menambahkan, pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan revisi UU MD3. "Kami sangat kecewa Maka, saya mendukung DPD mengajukan uji materi ke MK jika DPR dan pemerintah memaksakan mengesahkan revisi UU MD3," katanya

Tak bertentangan

Namun, anggota Baleg DPR dari Fraksi PKB, Lukman Edy, membantah bahwa mekanisme pemilihan unsur pimpinan MPR baru itu bertentangan dengan putusan MK. Baleg DPR telah berkonsultasi dengan MK. Dalam rapat konsultasi itu, MK menyatakan mekanisme pemilihan pemimpin merupakan kewenangan pembentuk UU.-

"MK menyampaikan hal itu, termasuk open legal policy. Jadi, diserahkan ke pembentuk undang-undang," katanya

Pengajar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, mengatakan,

pemerintah dan DPR seharusnya memahami esensi negara hukum bahwa setiap putusan pengadilan harus dihormati. Maka jika pembentuk UU mengabaikan putusan MK, mereka berarti mencederai wibawa negara hukum.

"Pendekatan yang mereka gunakan dalam merevisi UU MD3 itu berarti pendekatan kekuasaan, bukan pendekatan negara hukum. Mereka seperti bermain dengan kekuasaan. Oleh karena kekuasaan yang dimiliki, putusan pengadilan ditabrak. Kalau begitu, di mana negara hukumnya?" katanya

Selain soal penetapan unsur pimpinan MPR ia juga menyoroti ketentuan mengenai perlunya pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memanggil anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana. "Untuk apa lagi melibatkan MKD? Putusan MK sudah jelas hanya dibutuhkan izin presiden," katanya

Dia pun mengkritik kewenangan baru ke DPD untuk memantau dan mengevaluasi rancangan peraturan daerah di Pasal 249 Ayat j draf revisi UU MD3.

(APA)





Original Post

Vonis MK Itu Sudah Diduga

Media Cetak Kompas Halaman 6
2018-2-10

Vonis MK Itu Sudah Diduga

Sejak awal Desember, dua bulan yang lalu, banyak yang sudah menduga bahwa vonis Mahkamah Konstitusi tentang Pansus Angket KPK akan menyatakan KPK adalah bagian dari lembaga eksekutif, sesuai-antara lain-celotehan anggota DPR, tentang lobi-lobi dan "deal-deal" gelap.

Dugaan itu ternyata benar. Kamis (8/2) sore, di tengah kemacetan jalan menuju Bandara Halim Perdanakusuma dan di bawah guyuran hujan lebat, dua telepon seluler saya berebutan berbunyi. Ada serbuan pesan-pesan melalui WA dan SMS serta nada panggil karena ada yang ingin berbicara langsung.

Pesan-pesan yang masuk sebagian terbesar menyampaikan informasi dan pertanyaan. Informasinya, "Melalui Putusan No 36/PUU-XV/2017 dan Putusan No 40/PUU-XV/2017 Mahkamah Konstitusi memutus, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa dijadikan obyek angket oleh DPR karena ia merupakan bagian dari lembaga eksekutir. Pertanyaannya, "Bagaimana tanggapan Bapak tentang vonis yang ternyata berlawanan dengan pendapat Bapak?"

Yang berbicara melalui telepon pun menyampaikan info dan pertanyaan serupa Kepada mereka, jawaban pertama saya adalah sama. Tak usah heran, sejak awal Desember 2017 saya sudah yakin keputusannya akan seperti itu. Alasannya, waktu itu sudah ada desas-desus yang akhirnya digiring ke Dewan Etik MK."

Lalu, informasi dan pertanyaan tersebut saya tanggapi dengan tiga hal (1) masalah kedudukan dan keberlakuan vonis MK; (2) masalah isi vonis itu sendiri; dan (3) masalah Pansus Angket KPK yang telah menyelesaikan sidang-sidangnya.

Sejauh menyangkut kedudukan dan keberlakuan vonis tersebut, saya tegaskan bahwa secara konstitusional putusan MK bersifat final, mengikat, dan harus ditaati. Itulah yang harus kita lakukan kalau mau

Apalagi ketika itu dari DPR tiba-tiba muncul pernyataan bahwa Pansus Angket KPK akan memperpanjang masa kerjanya karena akan menunggu vonis MK Desas-desus itu dikonfirmasi oleh pernyataan anggota DPR bahwa ada semacam lobi yang

berbicara tukar-menukar antara perpanjangan masa jabatan t (pemilihan kembali hakim MK) dan vonis MK.

Dugaan saya pada saat itu tidak saya ungkap ke publik karena bisa-bisa dijadikan tembakan balik sebagai contempt of court atau sejenisnya, serangan terhadap peradilan. Apalagi pada waktu itu masalah desas-desus dan info panas dari anggota DPR belum menunjukkan pertanda akan berujung ke Dewan Etik MK. Akan tetapi, meskipun tidak mengungkapnya ke publik, kepada beberapa aktivis saya sudah menyampaikan kemungkinan isi vonis "Permohonan uji materi akan ditolak".

Saya berpendapat, kita tidak bisa menghalangi majelis hakim MK untuk membuat vonis apa pun "atas nama keyakinan hakim" meski kita menengarai ada permainan sesuai dengan berita-berita di media. Yang bisa kita lakukan dan sah secara hukum adalah menarik perkara yang sedang ditangani oleh MK karena secara moral dan etik ditengarai bermar salah.

Busyro Muqaddas dan kawan-kawan kemudian memang menarik perkara tersebut, tetapi MK tetap menjatuhkan vonis karena memang tak semua pemohon menarik perkaranya. Langkah Busyro Muqaddas dan kawan-kawan di KPK sudah cukup menjadi pukulan moral bagi mereka yang masih punya sisa moral.

Namun, dengan demikian, apakah hasil-hasil Pansus Angket KPK yang ada sekarang ini lantas jadi sah dan mengikat?

berhukum dengan benar. Memang, seperti akan disampaikan di akhir tulisan ini, ada catatan problematik khusus atas vonis tentang pengeksekutifan KPK ini.

Lobi-lobi petinggi DPR-MK

Sejak awal Desember 2017, saya sudah menduga kuat MK akan menolak permohonan uji materi tentang konstitusionalitas Pasal 79 Ayat (3) UU No 42/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) terhadap UUD 1945. MK tentu akan menyatakan, KPK adalahbagian dari lembaga eksekutif dan bisa dijadikan obyek angket oleh DPR.

Dugaan saya ketika itu muncul karena ada desas-desus tentang lobi-lobi antara oknum penting di DPR dan di MK sendiri.

Ini persoalan lain sebab saya dan banyak kawan sejak awal menganggap secara yuridis kelahiran dan kinerja pansus tersebut ilegal karena, minimal, tiga hal.

Pertama, Pansus Angket KPK ini sudah memulai memeriksa berbagai pihak sejak Juni 2017, padahal pengesahannya di dalam Berita Negara baru diperoleh tanggal 4 Juli 2017.

Kedua, pansus ini hanya diikuti enam dari 10 fraksi, bahkan dikabarkan akhirnya hanya tinggal empat fraksi yang ikut karena dua fraksi-Golkar dan Nasdem-menarik diri. Menurut Pasal 201 Ayat (2) UU No 17/2014, pansus harus terdiri atas semua unsur fraksi yang ada di DPR

Ketiga, pansus-dibentuk sebelum ada putusan MK bahwa KPK bagian dari lembaga eksekutif. Pada waktu itu ada, minimal, tiga vonis MK menyatakan KPK bukan bagian dari lembaga eksekutif, yakni vonis No 012-016-O19/PUU-rV/20O6, Putusan No 05/PUU-K/2011, dan Putusan No 049/PUU-XI/2013. Berdasar UU MK No 24/2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8/2011, Putusan MK berlaku ke depan (prospective), tak bisa diberlakukan secara surut (retroaktive). Putusan MK No 36/PUU-XV/2017 dan No 40/PUU-XV/2017 yang diucapkan bulan Februari 2018 ini tentu tidak bisa diberlakukan terhadap Pansus Angket yang sudah dibentuk pada bulan Juni 2017.

Saling bertentangan

Ada catatan problematik lain terkait vonis MK yang terakhir ini. Isi vonis bertentangan dengan beberapa vonis MK sebelumnya yang menyatakan KPK bukanlah bagian dari lembaga eksekutif. Harus diingat, semua putusan MK secara sederajat bersifat final dan mengikat

Pertanyaannya, mana yang berlaku dari vonis yang saling bertentangan ini, padahal kedudukannya sama-sama final? Jawabannya, tentu tak bisa disederhanakan dengan hanya mengatakan bahwa putusan yang terakhir menghapus putusan-putusan sebelumnya sesuai asas lex posteriori derogat legi priori.

Asas ini berlaku dalam pembentukan peraturan yang abstrak seperti dalam pembuatan UU, bukan untuk putusan-putusan pengadilan atas kasus konkret Kalau untuk putusan pengadilan yang sudah sama-sama inkracht, demi kepastian hukum dan menghindari ne bis in idem, yang harus berlaku adalah yang pertama.

Moh Mahfud MD





Original Post

Prioritaskan Peremajaan dalam Dana Perkebunan

Media Cetak Kompas Halaman 14
2018-2-10

Prioritaskan Peremajaan dalam Dana Perkebunan

JAKARTA, KOMPAS - Serikat Petani Kelapa Sawit mengajukan uji materi peruntukan dana perkebunan bagi biodiesel di Pasal 9 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan. Isi pasal itu dinilai bertentangan dengan tujuan dana perkebunan yang diamanatkan Pasal 93 UU No 39/2014 tentang Perkebunan.

Nilai bagi subsidi biodiesel 89 persen dari seluruh dana perkebunan didapat Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP)-Kelapa Sawit periode 2015 dan 2016. Untuk peremajaan kebun sawit hanya 1 persen atau Rp 25 juta per hektar. "Kami pinjam ke bank untuk biaya tambahan sekitar Rp 35 juta," kata Alex Simamora, petani di Tanjung Jabung Barat, Jambi, Kamis (8/2), saat berorasi dan beraksi teatrikal di depan Gedung Mahkamah Agung (MA).

Ia bersama Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dan jejaring petani sawit mengajukan uji materi PP No 24/2015 ke MA. Kebun sawit miliknya dan petani lain berusia 25-35 tahun sehingga tanaman sawit tak produktif, hanya bisa panen 1,5-2 ton buah sawit per ha. Hasil panen tak mencukupi kebutuhan operasional perkebunan serta kebutuhan hidup petani. "Berikan 80 persen dana bagi petani untuk peremajaan kebun," ujarnya

Para petani berharap dana perkebunan bisa dikembalikan. Menurut UU No 39/2014, dana yang dihimpun untuk kepentingan pengembangan SDM perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan perkebunan, serta sarana dan prasarana perkebunan.

Namun dalam PP No 24/2015, pemakaian dana itu untuk pengembangan perkebunan, pemenuhan hasil perkebunan untuk pangan, bahan bakar nabati, dan hilirisasi industri perkebunan. SPKS mencatat tahun 2015, dana perkebunan kelapa sawit (CPO Fund) terkumpul Rp 6,64 triliun, dan tahun 2016 naik jadi Rp 11,7 triliun. Artinya, dalam dua tahun, dana perkebunan sawit mencapai Rp 18,34 triliun. Pada 2017, dana perkebunan sawit ditarget Rp 9,6 triliun.

MarseUnus Andry, Kepala

Departemen-Advokasi SPKS mengatakan, dari dana Rp 18,34 triliun (dana 2015-dan 2016), 89 persennya digunakan untuk pemenuhan hasil bahan bakar nabati yang berwujud subsidi biodiesel. Sementara 11 persen sisanya terbagi ke dalam beberapa bagian. "Dana untuk bahan bakar nabati atau biofiiel diterima 19 perusahaan di Indonesia Artinya, dana perkebunan kembali lagi kepada perkebunan, bukan petani," ujarnya

Menanggapi uji materi ini, Direktur Utama BPDP-Kelapa Sawit Dono Boestami hanya menjawab singkat melalui teks. "Masalah ini tak cukup didiskusikan melalui WA (Whatsapp). Masalah sawit ini kompleks menjadi tidak bisa dilihat sepotong-sepotong. Tks," tulisnya.

Namun, ia tak menjawab saat Kompas meminta untuk menelepon. Tercatat 13 kali, mantan Dirut MRT ini ditelepon Kompas sejak sore hingga malam. Beberapa kali terdengar nada sambung, tetapi langsung dialihkan.

Terserap industri

Saat dihubungi Kamis malam, Deputi Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan, pemakaian dana BPDP-Kelapa Sawit yang hampir 90 persen untuk biodiesel itu berguna agar sawit bisa tetap terserap industri. Seiring dengan perkembangan harga biodiesel yang membaik, bagian dana untuk peremajaan turut ditingkatkan-

"Kalau 90 persen ini tidak dikeluarkan, tidak bisa hasilkan yang 10 persen. Kami mau menciptakan harga Kalau harga internasional bisa dijaga baik, pelan-pelan (persentase untuk biodiesel) bisa diturunkan," katanya Di sisi lain, kemampuan peremajaan yang bisa dilakukan saat ini baru 185.000 ha dari sekitar 4 juta ha kebun sawit yang perlu diremajakan.

Terkait penambahan tujuan dana perkebunan untuk biodiesel di dalam PP, menurut Musdhalifah, itu dimungkinkan dan kondisi saat itu butuh sentuhan pemerintah agar sawit di kebun bisa dipanen. Pada 2015, harga sawit jatuh hingga Rp 300 per tandan buah segar. Akibatnya, industri tak mau menyerap karena tingginya biaya operasional tak tertutup oleh harga produk.

Karena itu, sebagai solusi, pemerintah memanfaatkan kilang-kilang biodiesel yang telah dibangun beberapa perusahaan sejak 2007 dan 2008, tetapi mangkrak. Kilang pengolahan biodiesel mangkrak karena selisih harga jua) tak kompetitif antara harga produksi dan harga jual. Jadi, subsidi pada biodiesel diberikan agar kilang-kilang bisa menyerap tandan buah segar dari petani maupun perusahaan.

(ICH)





Original Post

Kontraktor Proyek Jalan Jembatan Divonis 2 Tahun Bui

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-2-10

Kontraktor Proyek Jalan Jembatan Divonis 2 Tahun Bui

Perkara Suap Bupati Batubara

PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan menjatuhkan vonis dua tahun penjara kepada Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar.

Keduanya dinyatakan terbukti menyuap Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Batubara. Helman Herdady.

Menurut majelis, suap diberikan untuk mendapatkan proyek infrastruktur di Kabupaten Batubara. "Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair." putus ketua majelis hakim Wahyu Prasetyo Wibowo.

Selain kurungan badan, keduanya juga dihukum membayar denda. Terhadap Syaiful Azharjdipidana denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan. Sedangkan Maringan Situmorang didenda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan.

Maringan terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang(UU)Nomor31 Tahun 1999 tentang Tipikor yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan Syaiful Azhar terbukti melanggar Pasal 5 ayat (I) huruf b Undang Undang yang sama.

Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta majelis menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun disertai denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.

Atas putusan tersebut, jaksa KPK masih membutuhkan waktu untuk mempelajari putusan sebelum menentukan apakah mengajukan banding atau menerima.

Dalam dakwaan Syaiful Azhar menyuap OK Arya Zulkarnaen sebesar Rp 400 juta. Uang itu diserahkan melalui Helman Herdady. Uang tersebut untuk mendapatkan proyek betonisasi Jalan Kecamatan Talawi dengan anggaran Rp 32 miliar.

Sedangkan Maringan memberikan uang suap sebesar Rp 4,4 miliar kepada OK Arya yang dititipkan kepada Sujendi Tarsono alias Ayen. pemilik showroom Ada Jadi Mobil di Medan yang merupakan orang kepercayaan OK Arya.

Maringan memperoleh dua proyek, yakni pembangunan Jembatan Sei Magung Kecamatan Medang Deras dengan anggaran Rp 12 miliar dan proyek pembangunan Jembatan Sentang di Perbatasan Kelurahan Labuhan Ruku menuju Desa Sentang dengan anggaran Rp 32 miliar.

byu





Original Post

Pengadilan Cairkan Rekening Milik Yayasan Supersemar

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-2-10

Pengadilan Cairkan Rekening Milik Yayasan Supersemar

Eksekusi Uang Negara Rp 4,4 Triliun

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan eksekusi terhadap rekening dan aset milik Yayasan Supersemar. Langkah ini untuk menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA).

"Bahwa dalam rangka pelaksanaan putusan PK (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung nomor perkara 140PK/PDT/2015 tanggal 8 Juli 2015. Menetapkan mengabulkan permohonan eksekusi lelang dan pencairan rekening yang diajukan pemohon (Kejaksaan Agung) terhadap Yayasan Beasiswa Supersemar," kata Humas PN Jakarta Selatan, Achmad Guntur.

Achmad mengatakan Ketua PN Jaksel telah menerbitkan penetapan eksekusi pada 11 Januari 2018 lalu dan menunjuk juru sita untuk pelaksanaannya.

Ia mengungkapkan, saat ini sedang proses pencairan

rekening Yayasan Supersemar. "Hasilnya akan diserahkan ke negara. Rekening dari beberapa bank," kata Achmad.

Pengadilan juga telah menyita aset Gedung Granadi di Jalan HR Rasuna Said Kavling 8-9 BJok X-l. Kuningan Timur Jakarta Selatan.

Aset lainnya yang disita adalah sebidang tanah di Jalan Megamendung Nomor 6 RT 3 RW 3 Kampung Citalingkup, Desa Megamendung. Bogor seluas 8.120 meter persegi.

Kedua aset itu akan dilelang. Saat ini masih tahap penilaian harga atau apraisal. "Gedung Granadi tunggu proses apraisal.

setelah itu berapa nilainya baru dilakukan ke kantor lelang. Pelaksanaan apraisal akan diurus Kejagung," ungkap Achmad.

Jaksa Agung M Prasetyo mengapresiasi pengadilan yang mulai mengeksekusi rekening dan aset Yayasan Supersemar. "Itu yang kita harapkan. Itu sudah lama kita tunggu," katanya.

Prasetyo mengungkapkan, eksekusi sempat terhambat lantaran adanya perlawanan dari Yayasan Supersemar.

Meski sudah ada putusan PK, Yayasan Supersemar tetap mempersoalkan upaya eksekusi terhadap aset dan rekeningnya. Yayasan Supersemar mengajukan gugatan terhadap Kejaksaan Agung. Prosesnya sampai kasasi.

MA mengabulkan kasasi Kejaksaan Agung. Alhasil, keberatan Yayasan Supersemar

atas eksekusi aset dan rekeningnya kandas.

Kasus bermula dari langkah Jaksa Agung yang mewakili rakyat Indonesia menggugat Yayasan Supersemar untuk mengembalikan dana yang diselewengkan sejak tahun 1970-an.

Setelah melalui reli-reli panjang di persidangan, akhirnya MA mengabulkan permohonan kejaksaan selaku pengacara negara dalam perkara ini.

Dalam putusan peninjauan kembali (PK), MA menyatakan Yayasan Supersemar telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum harus mengembalikan 75 persen dana yang terkumpul sejak 1974 dengan asumsi 25 persen dana telah . disalurkan ke yang berhak.

Dana yang harus dikembalikan ke negara mencapai Rp4.4 triliun. Belasan aset dan ratusan

rekening atas nama Yayasan Supersemar telah dibekukan. Tinggal menunggu eksekusi hingga benar-benar dikuasai kembali negara.

Saat hendak dieksekusi, Yayasan Supersemar keberatan dan mengajukan perlawanan eksekusi. Yayasan melayangkan perlawanan ke PN Jaksel.

Pada 29 Juni 2016, PN Jaksel menyatakan aset yayasan bentukan Soeharto yang diseleweng*. kan hanya.Rp 309 miliar hingga Rp 706 miliar. Vonis itu dikuatkan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta pada 9 Desember 2016.

Tak terima. Kejaksaan Agung melayangkan kasasi dan dikabulkan. Perkara kasasi nomor 2003 K/PDT/2017 diputus ketua majelis hakim agung MA I Gusti Agung Sumantha dengan anggota Ibrahim dan Maria Anna Samiyati.

GPG





Original Post

Deposito Jatuh Tempo, Kejagung Buru-buru Minta Bank Memblokir

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-2-10

Deposito Jatuh Tempo, Kejagung Buru-buru Minta Bank Memblokir

KEJAKSAAN Agung meminta bank memblokir rekening deposito milik Yayasan Supersemar. Deposito itu termasuk yang bakal disita untuk mengembalikan uang negara Rp 4.4 triliun yang diselewengkan yayasan.

Jaksa Agung M Prasetyo mengungkapkan pihaknya mendapat informasi dari bank bahwa Yayasan Supersemar mengin-vestasi dananya dalam bentuk rekening deposito.

Deposito itu telah jatuh tempo. Dana yang diinvestasikan berikut keuntungannya sudah bisa diambil. "Ternyata mau dicairkan. Ketika kita tahu lalu kita minta supaya itu ditahan, ya benar dong. Kalau dibiarkan lewat (uang) itu," kata Prasetyo

awal Januari 2016.

Kepala Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung lalu menghubungi bank meminta supaya pencairan rekening deposito itu ditahan. "Karena ada kaitannya dengan eksekusi putusan MA." ujar Prasetyo.

Untuk diketahui, gugatan yang diajukan Kejaksaan Agung mengenai dana Yayasan Supersemar sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat.

Putusan Peninjauan Kembali (PK) yang diketuk MA mewajibkan yayasan yang dibentuk Soeharto itu mengembalikan uang sebesar 315 juta dolar Amerika dan Rp 139 miliar kepada negara. Jika dikurskan dan ditotal mencapai Rp 4,4 triliun.

Menindaklanjuti putusan MA ini. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memanggil Yayasan Supersemar untuk menghadiri sidang aanmaning. Namun, pihak yayasan selalu tak hadir.

Pengadilan pun mengancam akan melakukan sita paksa aset Yayasan Supersemar jika tak hadir pada sidang 20 Januari 2016. "Kita harap mereka mau suka rela membayar," harap Prasetyo.

Tak terima rekening depositonya diblokir. Yayasan Supersemar menunjuk pengacara Denny Kailimang untuk menggugat Kejaksaan Agung dan Presiden Joko Widodo.

Gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 17 Desember 2015. Gu-

gatan ini diregister dengan nomor perkara 783/PDT.G/2015/ PNJKT.SEL.

Materi gugatan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung selaku Tergugat I dan Presiden selaku Tergugat II. Sidang perdana gugatan digelar 14 Januari 2016.

"Kami menggugat karena surat kuasa Presiden kepada Jaksa Agung HM Prasetyo adalah untuk menyelesaikan putusan MA ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan melakukan pemblokiran bank. Jaksa Agung tidak punya wewenang untuk melakukan pemblokiran, itu perbuatan melawan hukum," ujar Denny.

Menurut dia. akibat pem-

blokiran ini Yayasan Supersemar tidak bisa lagi memberikan beasiswa kepada murid dan membayar gaji para karyawannya.

Denny meminta Presiden Jokowi menegur Jaksa Agung yang dinilai bertindak sewenang-wenang. "Cabut pemblokiran karena tidak ada dasar hukum," katanya.

Kejaksaan Agung bakal meladeni gugatan yang diajukan Yayasan Supersemar. "Kita siap menghadapi," kata Amir Yanto, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung saat itu.

Amir mengatakan, langkah kejaksaan meminta informasi dari bank adalah bagian dari langkah menelusuri dan mengamankan aset Yayasan Supersemar yang bakal dieksekusi.

gpg





Original Post

Kacau, Judi Bisa Dilegalkan Nih

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-2-10

Kacau, Judi Bisa Dilegalkan Nih

Pembuat Undang-Undang Dianggap Plinplan

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai, pemerintah dan DPR tidak konsisten merumuskan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada pengaturan soal kesusilaan yang menyangkut privasi warga negara diperketat, ternyata revisi KUHP membuka celah untuk melegalkan judi.

PENELITI ICJR. Dirga Sustira menuturkan, pemerintah dan DPR berusaha untuk mengatur perilaku seksual seluruh warga negara berdasarkan standar moral yang konservatif. Sebagai contoh, dalam RKUHP, baik laki-laki maupun perempuan yang berhubungan seks di luar nikah dijatuhi hukuman pidana.

"Padahal perluasan pasal terkait hubungan privat warga negara ini justru akan menyasar kelompok rentan." katanya.

Mulai dari, korban perkosaan yang tak bisa membuktikan perkosaan atau jika pelaku perkosaan mengaku suka sama suka, pasangan tanpa surat nikah, termasuk nikah siri. poligami, dan nikah adat yang tak

dapat membuktikan secara hukum perkawinan mereka, dan orang-orang yang tinggal bersama di satu tempat kontrakan atau sejenisnya.

Menariknya, dalam pembahasan revisi KUHP, tepatnya Pasal 505 revisi KUHP pada draf Februari 2017, DPR dan pemerintah justru seakan menyimpang dari pandangan moral dengan memasukkan ketentuan mengenai pidana untuk judi tanpa izin. "Sehingga dapat dikatakan bahwa judi dapat dilegalkan selama memiliki izin." sebutnya.

Pasal 505 revisi KUHP ayat (I) itu berbunyi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang tanpa izin (a) menawarkan

atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai mata pencahariannya atau turut serta dalam perusahaan perjudian.

Poin (b), mmenawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau (c) menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

Terkait haj ini, ICJR mencatat terjadi inkonsistensi pemerintah dan DPR soal wacana moral. Dahulu judi yang dilaksanakan tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran saja. Barulah sejak 1911 .statusnyadinaikkan menjadi kejahatan karena dianggap bertentangan dengan moral dalam arti luas. Pemikiran ini pun akhirnya berpengaruh ke Indonesia.

Bahkan sejak 1974, judi dianggap bukan saja melanggar

norma agama dan moral, tetapi juga membahayakan negara. Untuk itu pemerintah mengeluarkan UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

"Namun saat ini, dengan dimasukkannya pasal perjudian tanpa izin justru akan melegitimasi perjudian dengan izin yang seyogyanya kalau dilihat tetap bertentangan dengan moral bangsa," terang Dirga.

Dengan adanya syarat izin tersebut menunjukkan inkonsistensi pemerintah soal tidak diaturnya delik-delik pidana yang bersifat administratif. Dengan memberikan syarat izin untuk melegalkan judi, maka dengan begitu Pemerintah dan DPR secara sadar memasukkan pidana yang bersifat administratif ke dalam KUHP.

"Inkonsistensi ini menunjuk kan, tidak ada indikator moral yang jelas dalam perumusan dan pembahasan RKUHP. Di satu sisi sebagian fraksi DPR dan pemerintah ngotot mengatur

kriminalisasi hubungan privasi warga negara untuk alasan moral. Di sisi lain membuka celah legalisasi judi yang memiliki argumen kurang lebih sama, yaitu soal moral," tandasnya.

Sebelumnya, anggota Panja revisi KUHP,Tauriqulhadi,membantah revisi pasal perjudian bisa melegalkan judi di Indonesia. Menurutnya, perluasan pasal tersebut akan mengetatkan izin untuk perjudian. "Kalau misalnya izinnya untuk adu ayam berbulan-bulan tidak boleh." katanya.

Untuk lembaga yang akan memberikan izin perjudian, lanjutnya, akan diberikan kepada kementerian terkait dengan hal itu. "Kita lihat nanti siapa yang beri izin. Misalnya sekarang ini Kemensos," ujarnya.

Sehingga, tidak perlu ada penundaan dalam pgngesahan revisi KUHP karena pasal perjudian hanya menyisakan pembahasan perkara lembaga-lembaga yang berhak untuk memberi izin perjudian.

osp





Original Post

54 PROFESOR TUNTUT KETUA MK MUNDUR

Media Cetak Koran Tempo Halaman 1
2018-2-10

54 PROFESOR TUNTUT KETUA MK MUNDUR

Mereka menganggap Arief Hidayat telah menodai martabat Mahkamah Konstitusi.

JAKARTA Sebanyak 54 guru besar dari 18 perguruan tinggi di Indonesia meminta Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mundur dari jabatannya. Para profesor ini menyatakan bahwa dua kali pelanggaran etik oleh Arief telah mencoreng martabat Mahkamah. Permintaan mundur kepada Arief ini mereka tulis dalam surat. Selanjutnya, mereka akan mengirimkan surat itu secara langsung ke Mahkamah Konstitusi pada Selasa depan.

Surat tersebut juga akan ditembuskan ke semua hakim MK dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo. Arief merupakan hakim MK yang diusulkan DPR. Kemarin, sejumlah guru besar menyampaikan sikap tersebut di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia "Jentera" di Kuningan, Jakarta. "Arief gagal memegang teguh moral kehakiman," kata guru besar antropologi hukum Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto.

Guru besar yang juga menginginkan Arief mundur di antaranya Rektor Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah, Komarudin Hidayat; Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Ade Maman Suherman; guru besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Maria S.W. Sumardjono; guru besar Universitas Indonesia, Saparinah Sadli; dan peneliti senior di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Harris.

Arief dijatuhi sanksi oleh Dewan Etik MK pada 16 Januari lalu karena terbukti melanggar kode etik. Arief terbukti menghadiri pertemuan dengan beberapa

pemimpin Komisi Hukum DPR di Hotel Ayana MidPlaza tanpa ada undangan resmi. Namun Dewan Etik menyatakan Arief tak terbukti melobi anggota Dewan. Sebelumnya, Arif dituduh melobi Komisi Hukum Dewan untuk menjadi calon tunggal. Ia terpilih kembali menjadi hakim MK untuk periode kedua pada November 2017.

Pada 2015, Arief juga pernah berurusan dengan Dewan Etik akibat terlibat kasus katabelece. Dewan Etik menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Arief karena memberikan katabelece kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyo Pramono. Isi katabelece itu adalah permintaan Arief kepada Widyo untuk memberikan perlakuan khusus kepada kerabatnya yang menjadi jaksa di Kejaksaan Negeri Trenggalek.

Pengajar hukum tata negara di Universitas Airlangga, Herlambang Perdana Wira traman, mengatakan putusan MK, yang

menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan obyek yang bisa dibawa ke angket DPR, mengkonfirmasi putusan Dewan Etik tentang adanya pertemuan Arief dengan Komisi Hukum tersebut. "Yang diperjanjikan dalam pertemuan, terkonfirmasi dalam putusan MK," katanya.

Menanggapi desakan agar mundur dengan sejumlah tudingan tersebut, Arief hanya menjawab singkat. "Itu rekayasa kelompok kepentingan tertentu," katanya.

INDRI MAUUQAR | FRISKI RIANA

Bekas narapidana boleh ikut pemilihan

Pada Juli 2015, MK mengeluarkan putusan uji materi Pasal 7 huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Bekas narapidana boleh mengikuti pemilihan.

Jaksa dilarang mengajukan peninjauan kembali

Pada Mei 2016, MK mengabulkan permohonan uji materi Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diajukan Anna Boentaran, istri terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko S. Tjandra. Mahkamah menyebutkan jaksa penuntut umum tak bisa mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kerugian negara menjadi syarat pengusutan kasus korupsi

MK menghapus kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga kerugian negara harus dihitung pasti dan nyata dalam pengusutan rasuah. Putusan dibacakan pada Januari 2017.

Penyadapan harus dilakukan penegak hukum

MK memutuskan rekaman yang disadap masyarakat tidak bisa dijadikan alat bukti dalam tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan. Penyadapan harus dilakukan penegak hukum. Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 huruf (b) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini digugat Setya Novanto ketika masih menjabat Ketua DPR. Ketika itu, ia tersangkut kasus "papa minta saham".

INDRI MAULIDAR





Original Post

Supaya Hakim Tetap Independen

Media Cetak Koran Tempo Halaman 6
2018-2-10

Supaya Hakim Tetap Independen

Sejumlah aturan dibuat untuk menjaga independensi hakim dalam mengambil keputusan. Hakim tidak hanya dilarang merangkap jabatan. Ia dan keluarganya juga dilarang menerima hadiah dari pihak yang terkait dengan penanganan perkara.

Dilarang Merangkap Jabatan

Larangan hakim merangkap jabatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 31

(1) Hakim pengadilan di bawah

Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. (2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat merangkap jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Penjelasan

Yang dimaksud dengan

"merangkap jabatan" antara

lain

1. Wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa

olehnya

2.Pengusaha (direktur perusahaan, menjadi pemegang saham perseroan atau mengadakan usaha perdagangan lain); dan

3.Advokat.

Dilarang Menerima Hadiah Pelarangan ini diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Butir 2.2

Hakim tidak boleh meminta atau menerima dan harus

mencegah suami atau istri hakim, orang tua, anak, atau anggota keluarga hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau fasilitas dari

1.Advokat

2. Penuntut;

3.Orang yang sedang diadili;

4. Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili;

5.Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili.

MAYA AYU PUSPITASARI





Original Post

Kejagung Awasi Program Cetak Sawah

Media Cetak Media Indonesia Halaman 2
2018-2-10

Kejagung Awasi Program Cetak Sawah

KEJAKSAAN Agung menegaskan akan mengawasi program pencetakan sawah baru dan tidak segan-segan bertindak kalau ada pelanggaran. Kendati demikian, Kejagung akan mengedepankan upaya preventif agar tidak terjadi penyelewengan dalam program tersebut.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan pengawasan dilakukan kalau diminta oleh pihak yang berwenang. "Kalau diminta, kita akan mengawasi, pengawasan dan pendampingan, mengawal dan mengamankan. Jadi, sifatnya lebih mendorong terjadi akselerasi," katanya di Jakarta, kemarin.

Ahli hukum pidana dari Uni-

versitas Al-Azhar Jakarta, Suparji Ahmad, menyebut kerugian negara atas proyek cetak sawah menjadi tanggung jawab pembuat kebijakan.

Selain itu, katanya, diperlukan keterangan pihak terkait untuk mengusut kasus korupsi itu. "Dalam rangka membuat kasus ini terang-benderang sangat dibutuhkan keterangan dari menteri pertanian karena Kementan pasti mengetahui, mendengar, dan mengalami," kata Suparji.

Suparji juga menambahkan, kasus ini lamban ditangani penegak hukum karena harus menunggu laporan Badan Pemeriksa Keuangan. Padahal, menurut dia, tanpa audit BPK,

penegak hukum bisa langsung memanggil pihak terkait karena nama-nama yang bersangkutan sudah disebut di persidangan.

Di sisi lain, BPK mengaku sudah menyerahkan hasil audit kerugian negara dalam kasus ini kepada Polri, DPR, sampai ke Presiden. "Sudah diserahkan. Tinggal aparat penegak hukum saja menindaklanjuti," ucap komisioner BPK Achsanul Qosasi.

Ia mengatakan, karena perhitungan kerugian negara hingga hasil pemeriksaan investigasi telah terangkum dalam hasil audit, seharusnya tidak ada lagi kendala untuk tindak lanjut terhadap kasus yang menyeret tersangka Direktur Utama PT

Sang Hyang Seri, Upik Rosalina Wasrin, dan mantan Direktur Operasional PT Hutama Karya (persero) R Soetanto tersebut.

Sementara itu. Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri Kombes Erwanto Kurniadi mengatakan Polri dan BPK telah berkoordinasi dengan baik dalam kasus ini.

Erwanto juga membantah beFita yang mengatakan Bareskrim Mabes Polri akan memanggil Kementerian Pertanian. "Saya tidak pernah menyatakan ada keterkaitan cetak sawah di Kementerian BUMN dengan Kementan. Fakta dalam penyidikan secuil pun tidak ada," ungkapnya.

(Aya/Ant/X-11)





Original Post

KPK Minta Zumi Zola Kooperatif

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-2-10

KPK Minta Zumi Zola Kooperatif

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan Gubernur Jambi Zumi Zola memenuhi panggilan jika mendapat jadwal pemeriksaan sebagai tersangka terkait dengan kasus gratifikasi.

Selain Zumi, KPK resmi menetapkan Kepala Bidang Bina Marga PU-Pera Provinsi Jambi Arfan sebagai tersangka tindak pidana korupsi menerima gratifikasi terkait dengan proyek-proyek di Dinas PU-Pera Provinsi Jambi 2014-2017 pada Jumat (2/2) lalu.

"Tentu akan kami agendakan dan kami panggil. Kami harap, ketika dipanggil, yang bersangkutan bisa datang memenuhi panggilan tersebut. Nanti kami informasikan lebih lanjut," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, kemarin.

Terkait dengan belum di-panggilnya Zumi pascapene-tapan sebagai tersangka, Febri menyatakan pemeriksaan tersangka bergantung pada kebutuhan penyidikan.

"Kalau penyidik sesuai dengan strategi penyidikan yang dilakukan itu sudah masuk pada proses pemeriksaan tersangka, tentu kami agendakan dan kami dipanggil dulu secara patut," ucap Febri.

Selain itu, kata dia, lembaganya saat ini masih memeriksa saksi-saksi untuk dua tersangka tersebut.

KPK telah memeriksa 15 saksi sampai dengan Kamis (8/2) untuk tersangka Zumi dan Arfan.

Saksi yang dipanggil berasal dari baeragam unsur, mulai pejabat dan PNS Pem-

prov Jambi hingga pihak swasta. Gratiflkasi yang diduga diterima Zumi dan Arfan ialah Rp6 miliar.

Tersangka Zumi Zola baik bersama dengan Arfan maupun diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan proyek-proyek di Provinsi Jambi dan penerimaan lain dalam masa jabatannya sebagai Gubernur Jambi periode 2016-2021 sejumlah sekitar Rp6 miliar.

Di tempat terpisah, kuasa hukum Zumi, Muhammad Farizi, belum mengetahui perihal jumlah uang gratifikasi yang disangkakan. Pasalnya keterangan dan jumlah gratifikasi tersebut juga tidak dicantumkan dalam surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP).

"Gratifikasi, kami masih tunggu, enggak dijelaskan dan enggak tahu yang mana," terang Farizi saat ditemui seusai memberikan keterangan kepada Media Indonesia atas penunjukan dirinya sebagai kuasa hukum Zumi Zola, di Jakarta, kemarin.

Dalam SPDP, lanjut dia, tidak disebutkan angka Rp6 miliar yang selama ini diberitakan. Dikatakan Farizi, SPDP hanya menyebutkan Zumi Zola mendapat gratifikasi dari proyek yang ada. "Kami enggak boleh duga-duga," imbuh dia.

Farizi mengatakan Zumi Zola siap untuk melakukan klarifikasi, termasuk terhadap dugaan ikut campur dalam proses uang ketuk palu dalam pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jambi.

(Rie/Ant/P-4)





Original Post

Bendahara Pemkot Makassar bakal Dijerat TPPU

Media Cetak Media Indonesia Halaman 9
2018-2-10

Bendahara Pemkot Makassar bakal Dijerat TPPU

KEPALA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkot Makassar Erwin Haiya telah mengakui temuan uang Rp700 juta di kantornya sebagai miliknya. Namun, tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan ATK itu enggan mengakui peruntukan uang itu.

"Apabila Erwin Haiya tidak bisa membuktikan dari mana asal uang tersebut, maka akan dikenakan kasus tidak pidana pencucian uang (TPPU)," ancam Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Dicky Sondani, kemarin.

Seperti dikecahui, polisi menemukan uang Rpl miliar dan sejumlah mata uang asing di ruang BPKAD

Makassar, saat mencari bukti dugaan korupsi pohon ketapang dan sanggar lorong, beberapa waktu lalu. Namun, yang ditemukan justru dugaan korupsi pengadaan ATK, yang merugikan negara Rp300 juta, sedangkan sisanya Rp700 juta belum jelas peruntukkannya.

Kemarin, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan "Danny 1 Pomanto harusnya menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Erwin Haiya. Namun, Danny tidak hadir dengan alasan sedang berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri mencari pengganti Erwin Haiya.

"Kami akan menjadwalkan lagi

untuk pemanggilan kedua," ucap Dicky.

Dalam kasus pengadaan ATK, uang sebesar Rp300 juta yang terdapat di kantor BPKAD diduga setoran dari beberapa rekanan, di antaranya CV WP yang diduga hasil pembayaran untuk proyek-proyek pengadaan langsung untuk periode November-Desember 2017. "Diduga itu adalah /ee," kata Dicky.

Sementara itu, sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek Jalan Lando-Noa senilai Rp3 miliar pada tahun anggaran 2015 akan digelar lagi pada Rabu (14/2) di Pengadilan Tipikor Kupang, NTT. Agenda sidang ialah menghadirkan Jimy Ketua,

terdakwa kasus tersebut.

Anton Ali, kuasa hukum terdakwa mengatakan, dalam persidangan sebelumnya Jimy yang bertindak sebagai PPK telah mengakui adanya keterlibatan Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula dalam proyek tersebut.

"Semua saksi sebut nama bupa-tilah yang keluarkan pernyataan bencana alam. Padahal, itu bukan bencana," kata Anton.

Saat dimintai konfirmasinya, Bupati Manggarai Barat masih enggan berkomentar mengenai kesaksian Jimy. Lewat ajudannya, bupati berjanji akan memberikan keterangannya, pekan depan.

(LN/JL/N-4)





Original Post

Usulan Asimilasi Nazaruddin Ditolak

Media Cetak Republika Halaman 3
2018-2-10

Usulan Asimilasi Nazaruddin Ditolak

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, tidak akan memberikan rekomendasi asimilasi sebagai tahapan pembebasan bersyarat Muhammad Nazaruddin yang disyaratkan oleh Ditjen Pemasyarakatan (PAS). Hal ini disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo terkait adanya usulan asimilasi dari kalapasnya ke Ditjen PAS. "Kita tidak akan memberi rekomendasi," kata Agus menegaskan kepada wartawan, Jumat (9/2).

Asimilasi sendiri merupakan proses pembinaan di luar lapas sebagai tahapan bagi narapidana sebelum tahapan bebas bersyarat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012, salah satu syarat mendapatkan asimilasi yaitu telah menjalani 2/3 masa tahanan. Semen-

tara itu, total masa tahanan Nazaruddin 13 tahun dari dua kasus. Menurut Agus, Nazaruddin tidak perlu diberikan asimilasi karena yang bersangkutan juga telah mendapatkan remisi yang cukup banyak. "Masa harus lagi diberikan rekomendasi. Kalau akan minta pertimbangan KPK, KPK tidak akan merekomendasikan itu," ujarnya.

Walaupun, kata dia, Nazaruddin dianggap memberikan kontribusi dalam pengungkapan sejumlah kasus korupsi. Namun, KPK menilai tetap harus imbang dapat bersikap karena kesalahan Nazaruddin dalam kasus korupsi juga cukup banyak.

Kasus pertama yang menjerat Nazaruddin, yaitu kasus suap wisma atlet di mana Nazaruddin terbukti menerima suap Rp 4,6 miliar dari mantan manajer pemasaran Fr Duta Graha Indah (DGI) M EI Idris. Vonis 4 tahun

10 bulan dan denda Rp 200 juta dibebankan kepada Nazaruddin pada 20 April 2012. Namun, vonis itu diperberat Mahkamah Agung (MA) menjadi 7 tahun dan denda Rp 300 juta.

Kemudian kasus kedua, yaitu berkaitan dengan gratifikasi dan pencucian uang. Dia divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar karena terbukti secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang dari PT DGI dan PT Nindya Karya untuk sejumlah proyek yang jumlahnya mencapai Rp 40,37 miliar.

Ditjen PAS Kemenkumham telah mengirimkan surat per-mintaaan rekomendasi bebas bersyarat untuk mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Rekomendasi dikirimkan ke KPK. "(Suratnya) Sudah dikirim ke KPK pada Selasa (6/2) dan ma-

sih menunggu hasil (rekomendasi) dari KPK," kata Kepala Subbagian Pemberitaan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Ade Kusman-tosaat dikonfirmasi, Rabu (7/2).

Usulan bebas bersyarat Nazaruddin muncul dari Kepala Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Dedi Handoko. Dedi mengusulkan agar Nazaruddin mendapatkan asimilasi atau pembauran di masyarakat sebelum diberikan keringanan bebas bersyarat. Atas usulan itu, Ditjen PAS Kemenkumham sudah menerima dan mempelajari usulan dari Lapas Sukamiskin.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah juga menyatakan akan mempelajari lebih lanjut usulan tersebut setelah pihaknya menerima surat permintaan rekomendasi dari Ditjen PAS Kemenkumham.

ed muhammad hafil/ AMRI AMRULLAH





Original Post

Hak Asuh Atas Anak

Media Cetak Republika Halaman 7
2018-2-10

Hak Asuh Atas Anak

SETO MULYADI

Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAD, Dosen Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma

Setiap kali berbicara tentang kasus kekerasan terhadap anak, yang publik bayangkan adalah kejadian yang mengakibatkan anak cedera parah, tubuh berdarah-darah, tulang yang patah, bahkan harapan hidup yang musnah. Kejahatan yang mendera anak dengan efek sedemikian rupa tentu tidak bisa diabaikan.

Namun, pada saat yang sama, ada satu jenis kepedihan hidup anak lagi yang masih sering dipandang sebelah mata tak hanya oleh masyarakat, tapi juga oleh institusi-institusi yang seharusnya terpanggil untuk menyikapi peristiwa yang satu ini. Peristiwa ini memang tidak meninggalkan penderitaan sebagaimana yang dialami anak-anak korban kekerasan fisik ataupun seksual, tapi berdampak tak kalah serius. Yaitu, anak-anak yang seolah menjadi yatim ataupun piatu saat kedua orang tua mereka sebenarnya masih ada. Justru peristiwa ini menempati posisi tertinggi pada deretan kasus yang masuk ke Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI). Begitu banyaknya, sampai-sampai LP AI memberikan sebutan khusus sebagai segitiga maut, yaitu kasus berantai yang dimulai dari perceraian, berlanjut ke perebutan kuasa asuh (hak asuh), dan puncaknya adalah penutupan akses oleh salah satu orang tua sehingga anak tidak dapat berinteraksi dengan orang tua satunya lagi.

Berikut ini akan dideskripsikan kasus yang bersumbu pada bagaimana masalah hak asuh anak belum betul-betul terumuskan secara memadai dalam konstruksi hukum yang ada di Tanah Air.

Ini adalah kasus tentang seorang pria yang tidak dapat lagi berinteraksi dengan putri semata wayangnya. Anak tersebut dikuasai oleh ibunya (mantan istri sang pria), meski hak asuh tunggal (single custody) jatuh ke tangan ayah. Skor di lembaga peradilan bahkan 3-0 bagi keunggulan sang ayah, karena sejak pengadilan agama, kemudian pengadilan tinggi agama, dan akhirnya sampai kasasi

di Mahkamah Agung, semua hakim bulat sempurna memutuskan bahwa hak asuh dipegang oleh ayah. Namun faktanya, anak tetap dikuasai ibunya, karena putusan hakim terkait hak asuh anak tersebut tidak kunjung juga dieksekusi.

Situasi semakin memburuk saat ditandai oleh sang ibu yang secara sepihak mengubah nama anak, memindah-mindahkan kediaman anak agar tidak terlacak oleh sang ayah, bahkan sampai mengganti agama si anak. Tentu, sebagaimana kasus-kasus sejenis lainnya, secara tipikal pihak orang tua yang menguasai anak selalu membantah bahwa mereka menghalang-halangi mantan pasangan untuk bertemu dengan anak. Setali tiga uang, ibu dalam kasus ini pun senantiasa mengklaim bahwa mereka berbuat demikian adalah justru demi kepentingan terbaik bagi anak.

Istilah yang sering dipakai di Tanah Air adalah hak asuh, meski hingga kini belum juga ada dokumen formal yang dapat diacu secara nasional mengenai arti serta cakupan istilah itu. Dengan asumsi hak asuh bersi-nonim dengan kuasa asuh, Pasal 1 angka 11 ITU Perlindungan Anak memaknakan kuasa asuh sebagai kekuasaan orang tua untuk- antara lain-mendidik dan menumbuhkembangkan anak sesuai agama yang dianutnya.

Agama sebagai unsur dalam kuasa asuh semakin kokoh, apabila definisi pada pasal di atas dibandingkan makna kuasa asuh (child custody) di banyak negara yang sistem peradilannya terkait dengan segitiga maut di atas sudah jauh lebih maju. Di negara-negara tersebut, saat kuasa asuh diberikan ke pihak tertentu, maka hanya pihak tersebutlah yang berwenang menentukan keputusan-keputusan vital dalam hidup anak. Salah satunya adalah keputusan tentang agama anak.

Dihubungkan dengan kasus di atas, saat hakim memutuskan bahwa hak asuh atas anak diserahkan kepada ayah, maka ibu tidak hanya sebatas melakukan pelanggaran etika dan kepantasan ketika ia mengganti nama anak tanpa seizin ayah (mantan suami). Bahkan, Ibu tersebut sudah senyatanya melanggar UU Perlindungan Anak, karena melakukan perbuatan yang ia sendiri tidak memiliki kekuasaan untuk itu.

Pada kasus demikian, persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana konflik tentang hak asuh ataupun kuasa asuh (keduanya sering digunakan silih berganti) tidak teratasi pascaputusan hakim. Saat anak tetap dikuasai oleh orang tua yang tidak memperoleh hak asuh dan tidak memedulikan putus-

an hakim, pihak tersebut (sering berikut pengacaranya) selalu berdalih bahwa anak - bukan merupakan benda mati atau barang, sehingga dia bukanlah objek yang dapat begitu saja dieksekusi.

Alasan semacam demikian terkesan mengada-ada, karena pada Undang-Undang Perlindungan Anak terdapat satu pasal yang bila diterapkan akan berkonsekuensi pada dilakukannya eksekusi terhadap anak. Pasal dimaksud menyebut bahwa anak bisa dipisah dari orang tuanya dengan syarat-syarat tertentu. Penalaran atas Pasal 14 tersebut adalah setelah syarat-syarat dipenuhi, maka anak akan diambil dan direlokasi ke tempat yang terpisah dari orang tuanya.

Demikian pula, dengan Pasal 30 UU Perlindungan Anak yang memungkinkan dilakukannya pencabutan kuasa asuh. Logis, bila setelah kuasa asuh atas anak dicabut dari pihak tertentu, anak pun akan dipelihara (berarti dipindah) oleh pihak lain. Apabila pihak tertentu itu adalah salah satu dari orang tua si anak, ketika kuasa asuhnya atas anak dicabut, anak akan dipisah dari orang tuanya tersebut. Pemisahan ini pun tentu dilakukan melalui sebuah proses eksekusi terhadap anak.

Solusi atas masalah anak yang dikatakan tidak bisa dieksekusi sepatutnya terletak pada putusan hakim yang menyidangkan perkara perebutan hak asuh atas anak. Konkretnya, di samping mencantumkan kalimat eksplisit bahwa hak asuh atas anak diberikan kepada salah satu orang tua, makanaskah putusan yang sama juga seharusnya memuat paragraf tentang perintah eksekusi seoperasional mungkin atas anak.

Karena hakim telah membuat putusan demi kepentingan terbaik bagi anak, semua kalangan harus sepakat dan mendukung terciptanya sebuah situasi sebagaimana bunyi putusan, yaitu anak diasuh oleh pihak tertentu. Sebaliknya, pihak-pihak-siapa pun itu-yang menghalang-halangi terlaksananya isi putusan hakim mesti disimpulkan sebagai pihak yang menghambat terealisasinya situasi ideal bagi anak. Ini, jelas, membuka celah untuk pemberlakuan sanksi pidana bagi pihak penghambat tersebut.

Pada sisi lain, pengabaian atas putusan hakim seyogianya juga dipandang oleh otoritas Mahkamah Agung sebagai pelecehan terhadap lembaga peradilan. Dengan sikap demikian, lembaga peradilan tentu tidak akan tinggal diam saat putusan hakim tentang hak asuh disepelekan begitu saja oleh pihak-pihak terkait.

SETO MULYADI





Original Post

KPK Minta Setnov Buka Peran Ketua Fraksi di Kasus E-KTP

Media Online okezonecom
2018-02-10

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto (Setnov) kooperatif membuka peran para mantan ketua ‎fraksi yang terlibat dalam pembahasan proyek pengadaan e-KTP. Para mantan ketua fraksi tersebut yakni Puan Maharani (Fraksi PDIP) dan Anas Urbaningrum (Fraksi Demokrat)."Kalau memang misalnya Setnov buka peran pihak lain, termasuk misalnya ketua fraksi yang mungkin pernah berinteraksi dengan Setnov di DPR, maka tentu akan positif untuk penanganan perkara ini," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat 9 Februari 2018.Menurut Febri, pengungkapan peran Puan dan Anas dalam pembahasan proyek pengadaan e-KTP agar dapat menjelaskan secara utuh gambaran konstruksi anggaran proyek senilai Rp5,8 triliun di DPR. Namun, kata Febri, Setnov harus membongkar peran Puan dan Anas di dalam persidangan.

"Dengan catatan hal tersebut disampaikan di proses hukum, baik di persidangan atau penyidikan," kata Febri.Nantinya, sambung Febri, ‎keterangan dari Setnov di persidangan tersebut akan didalami lebih lanjut untuk mengonstruksikan perkara korupsi e-KTP secara utuh. Pun demikian, peran dari dua mantan ketua fraksi di DPR tersebut.

(Baca juga: )

"Itu lebih mengikat dan bisa telusuri lebih lanjut, meski KPK harus cek kesesuaian bukti dengan yang lainnya," ujarnya.

Sejauh ini, KPK memang baru memeriksa sejumlah mantan ketua fraksi. Mereka yang pernah diperiksa yakni berasal dari Golkar, Setya Novanto (Setnov), dan mantan Ketua fraksi asal Demokrat, Anas Urbaningrum serta Jafar Hafsah. Namun, KPK hingga saat ini belum memintai keterangan dari mantan Puan.Padahal, dalam surat dakwaan dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, ‎tiga partai besar yakni Golkar, Demokrat, dan PDIP disebut-sebut turut kecipratan uang panas proyek e-KTP. Ketiga partai besar itu diduga menerima aliran dana proyek e-KTP dengan jumlah yang berbeda-beda.Hal itu diperkuat oleh kesaksian Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman yang membeberkan aliran uang dugaan korupsi proyek e-KTP ke tiga partai besar saat bersaksi untuk terdakwa Setnov pada persidangan beberapa waktu lalu.Di mana, Hakim Pengadilan Tipikor sempat membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Irman dalam perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP.‎ Dalam BAP Irman, dijelaskan secara rinci nominal uang kepada tiga partai besar itu yang diperoleh Irman dari rekannya, Sugiharto."Dalam pertemuan tersebut, Sugiharto memperlihatkan kepada saya (Irman), berupa secarik kertas berisi catatan sebagai berikut, Golkar kode kuning sebesar Rp150 miliar, untuk Demokrat dengan kode biru sebesar Rp150 miliar, dan untuk PDIP, kode merah sebesar Rp80 miliar," kata anggota Hakim saat membacakan BAP Irman di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Januari 2018, lalu.

Hakim pun kemudian mempertanyakan kembali kepada Irman atas keterangannya pada saat pemeriksaan. Irman membenarkan pernyataannya itu. Kata dia, kertas yang diterimanya dari Sugiharto merupakan rekapan dari pengusaha pengatur tender proyek e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong."Betul yang mulia. Jadi Pak Sugiharto bilang ke saya setelah menerima kertas itu dari Andi. Menurut Sugiharto (kertas itu) dari Andi," timpalnya.Irman membeberkan, uang kepada tiga partai besar dan tiga politikus itu berasal dari Dirut PT Quadra Solutions, Anang Sugiana Sudihardjo yang kini telah ditetapkan tersangka. Uang tersebut diserahkan Anang melalui Andi Narogong."Tiga kali (penyerahannya) di tahun 2011, dan satu kali tahun 2012. Ke‎mudian, Pak Sugiharto lapor ke saya, Andi juga lapor kepada Sugiharto bahwa telah menerima uang dari Anang oleh SN dan kawan-kawan," pungkasnya.

Sebelumnya
1 / 2

http://index.okezone.com/read/2018/02/10/337/1857510/kpk-minta-setnov-buka-peran-ketua-fraksi-di-kasus-e-ktp



Original Post

MANTAN

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 9
2018-2-10

MANTAN

Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin berbicara kepada wartawan setelah menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, 20 April 2012 lalu. KPK menolak memberikan rekomendasi asimilasi kerja sosial dan pembebasan bersyarat Nazaruddin yang diajukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.*

ROMEO GACAD/AFP





Original Post

Arief Hidayat Wajib Mundur Agar MK Tak Makin Cemar

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-02-10

RMOL. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat, sudah seharusnya langsung mengundurkan diri setelah 54 guru besar dan profesor dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga di Indonesia menyatakan sikap berlawanan dengannya.Rencananya, tuntutan para guru besar dan profesor akan disampaikan langsung kepada Arief pada 13 Februari mendatang. Menurut mereka, Arief layak dicopot lantaran telah mendapat dua kali sanksi etik.

Alasan itu diperkuat oleh dugaan publik bahwa putusan MK terkait legalitas Hak Angket DPR atas KPK punya kaitan dengan lobi-lobi politik Arief Hidayat dengan Komisi III DPR yang dilakukan demi meloloskan dirinya menjadi hakim MK kembali.

Analis politik juga dosen senior di President University, Prof. Muhammad A.S. Hikam, pun menyatakan desakan serupa. Menurut dia, Ketua MK seharusnya mundur.

Dalam sejarah negara-negara demokrasi modern, belum pernah atau amat jarang Ketua MK diminta mundur oleh 54 orang mahaguru. Belum lagi ada permintaan sama dari organisasi-organisasi masyarakat sipil dan para tokoh masyarakat serta publik.

"Tak pelak lagi, MK harus memperhatikan aspirasi tersebut, dan Arief Hidayat seharusnya secara ksatria memenuhi permintaan tersebut. Sebab alasan yang digunakan para mahaguru dan organisasi masyarakat sipil itu sangat kuat dan tak terbantahkan," terang Hikam dalam opini yang ia tulis di akun Facebook-nya..

Diterangkan Hikam, MK adalah lembaga tinggi negara yang sangat bergengsi dan memiliki kewenangan sangat besar sebagai pemberi kata putus terakhir dan mengikat terhadap konstitusionalitas suatu UU di negeri ini.

Ia setuju dengan pernyataan para akademisi bahwa MK harus diisi hakim yang memahami hakikat kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Konsekuensinya, apabila ada Hakim MK yang terbukti melanggar kode etik, maka itu menandakan dia tak memiliki kualitas sebagai negarawan.

"Jangan sampai MK makin kehilangan marwah dan kewibawaannya, setelah mantan ketuanya, Akil Mochtar, dan seorang hakimnya, Patrialis Akbar, dinyatakan bersalah dalam kasus Tipikor sehingga keduanya sekarang dibui," tegas Hikam. [ald]

http://hukum.rmol.co/read/2018/02/10/326192/Arief-Hidayat-Wajib-Mundur-Agar-MK-Tak-Makin-Cemar-



Original Post

Kemarin, puncak HPN hingga kelanjutan sidang Siti Aisyah

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-02-10

Jakarta (ANTARA News) - Puncak Hari Pers Nasional 2018, Presiden resmikan pembangunan tol Padang-Pekanbaru, Zumi Zola siap klarifikasi barang yang disita KPK, Siti Aisyah melakukan beberapa "prank", hingga Tim putri Indonesia amankan tiket Piala Uber, menjadi berita kemarin layak baca.

1. Puncak HPN 2018Presiden Joko Widodo mewawancarai wartawan senior Yusri Nur Raja Agam saat peringatan puncak Hari Pers Nasional 2018 di Padang, Sumatra Barat, Jumat (9/2/2018).

Berita foto di sini.

Simak pula berita: Presiden nilai pers semakin dibutuhkan

2. Presiden resmikan pembangunan tol Padang-PekanbaruPadang, Sumbar (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru tahap pertama yang menghubungkan Padang-Sicincin.

"Alhamdulillah kita bisa memulai jalan tol Padang menuju ke Pekanbaru yang panjangnya 254 km," kata Jokowi saat meresmikan pembangunan jalan tol Padang-Sicincin di Jalan Bypass Kilometer 0, Padang pada Jumat.

Menurut Presiden, jika pembangunan tol sudah selesai maka dapat memangkas waktu tempuh Padang-Pekanbaru menjadi 3 jam dari sebelumnya 9 jam.

Berita selengkapnya di sini.

3. Zumi Zola siap klarifikasi barang yang disita KPK, kata pengacaranyaJakarta (ANTARA News) - Muhammad Farizi, kuasa hukum Gubernur Jambi Zumi Zola menyatakan kliennya siap mengklarifikasi atas barang dan aset yang disita saat penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK telah menetapkan Zumi Zola bersama dengan Kepala Bidang Bina Marga PUPR Provinsi Jambi Arfan telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi menerima gratifikasi terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2014-2017.

"Berkaitan dengan adanya sangkaan menerima hadiah atau janji terhadap Zumi Zola "sebagaimana ketentuan perundangan-undangan,? Zumi Zola siap dan bersedia melakukan klarifikasi atas barang barang dan aset yang didapat dari penggeledahan KPK tersebut dengan sejelas-jelasnya," kata Farizi di Jakarta, Jumat.

Baca berita lengkapnya di sini.

Baca juga: KPK tolak beri rekomendasi asimilasi Nazaruddin

4. Siti Aisyah melakukan beberapa "prank"Kuala Lumpur (ANTARA News) - Terdakwa pelaku pembunuhan kakak tiri pemimpin Korea Utara, Kim Jong-nam, Siti Aisyah, melakukan sejumlah adegan "prank" atau drama komedi di Kuala Lumpur International Airport dan pusat kota Januari tahun lalu.

Pengacara Siti Aisyah, Gooi Soon Seng mengemukakan hal itu di Mahkamah Tinggi Shah Alam, Jumat, menjawab petugas investigasi Asisten Superintendan Wan Azirul Nizam Che Wan Aziz pada hari ke-29 persidangan kasus pembunuhan Kim Jong-nam.

Siti Aisyah telah memerankan beberapa babak "prank" di KL Sentral, di luar lobi Hotel Doubletree, di hadapan lobi Hotel Mandarin Oriental dan Mall Suria KLCC.

Baca beritanya di sini.

5. Bulu tangkis - Tim putri Indonesia amankan tiket Piala UberJakarta (ANTARA News) - Tim putri Indonesia akhirnya memenuhi target dengan mengamankan satu tiket babak utama Piala Uber 2018 yang akan dilangsungkan Mei mendatang di Bangkok, Thailand.

Berdasarkan data yang diterima Antara di Jakarta, Jumat, kepastian tersebut, didapatkan setelah tim putri menembus putaran semifinal Kejuaraan Beregu Asia 2018, selepas mengalahkan India dengan skor 3-1 di fase delapan besar.

Selengkapnya di sini.Pewarta: Arindra MeodiaEditor: Tasrief TarmiziCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/684729/kemarin-puncak-hpn-hingga-kelanjutan-sidang-siti-aisyah



Original Post

Media