Akibat mencuri sekarung jengkol, dua pemuda pengangguran kena sanksi adat

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-02-11

Lhokseumawe (ANTARA News) -Dua pemuda terduga pencuri jengkol warga Gampong (desa) Ie Tarek I, Kecamatan Simpang Kramat, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh,dikenai sanksi adat berupa tidak boleh terlihat didesa selama tiga bulan.

Kapolres Lhokseumawe AKBP. Hendri Budiman melalui Kapolsek Simpang Kramat Ipda Abdul Azis, Sabtu malam mengatakan,dua pemuda dimaksud adalah masing-masing berinisial, ZUL ( 20) dan HA (18), diduga mencuri sekarung jengkol milik Idris warga Gampong Ie Tarek.

Kemudian keduanya diamankanp oleh warga dan diamankan di kantor Keuchik (kepala desa) setempat. Sedangkan jengkol yang dicuri disimpan didalam sebuah gubuk. Didalam gubuk juga didapati celurit dan juga bong sabu (alat isap sabu).

" Lalu kita amankan di mapolsek,karena telah diduga mencuri sekarung buah jengkol seberat 10 Kilogram yang disembunyikan didalam gubuk.Sebilah celurit dan bong alat isap sabu," jelas Ipda Abdul Azis.

Sebutnya, terkait kasus ringan tersebut, pihaknya berkordinasi dengan Reskrim Polres Lhokseumawe dan Kejaksaan Negeri Lhoksukon, dimana sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pedana ringan dan jumlah denda dalam KHUP, maka kasus tersebut diserahkan kepada kepala desa untuk diselesaikan secara adat.

"Akhirnya diselesaikan secara adat dan kedua pihak juga berdamai yang disaksikan oleh perangkat Gampong Ie Tarek 1. Akan tetapi kepada dua pemuda terduga pelaku pencurian jengkol tersebut, dikenai sanksi adat dari desa. Yakni, selama tiga bulan keduanya tidak boleh ada didesa tersebut," terang Kapolsek Simpang Kramat.Pewarta: MukhlisEditor: Tasrief TarmiziCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/684886/akibat-mencuri-sekarung-jengkol-dua-pemuda-pengangguran-kena-sanksi-adat



Original Post

Pengacara SBY Bersitegang dengan Pengacara Setnov

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 2
2018-2-11

Pengacara SBY Bersitegang dengan Pengacara Setnov

JAKARTA Kuasa hukum terdakwa e-KTP Setya Novanto, Firman Wijaya, dan kuasa hukum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Didi Irawadi Syamsuddin, saling serang menyikapi kesaksian mantan Wakil Ketua Banggar DPR dari Fraksi Partai Demokrat Mirwan Amir.

Perdebatan keras tersebut mencuat dalam diskusi Polemik MNC Trijaya FM dengan tajuk "Catatan Hitam e-KTP" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, kemarin. Firman dan Didi menjadi pembicara dalam acara itu bersama Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICWTamaSatyaLangkun, Ketua Bidang Hukum DPP Partai Ge-rindraHabiburokhman.danGu-ru Besar sekaligus Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Satya. Arinanto.

Titik pijak perdebatan Firman dan Didi terletak pada kesaksian Mirwan Amir pada persidangan perkara e-KTP Setnov di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (25/1). Dalam persidangan itu, atas pertanyaan Firman, Mirwan menjawab di hadapan majelis hakim bahwa proyek e-KTP merupakan milik pemerintah saat itu, dan Mirwan pernah melaporkan permasalahan terkait e-KTP kepada presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Cikeas. Tapi, SBY menyatakan kepada Mirwan bahwa proyek e-KTP tetap dilanjutkan.

Masalah lainnya adalah laporan SBY ke Bareskrim Mabes Polri terhadap Firman terkait pernyataan Firman di luar persidangan.

Dalam diskusi Polemik , Firman mengungkapkan, laporan SBYke polisi seperti menafikan atmosferperadilanyangsedang berlangsung. Menurutnya.pro-ses peradilan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta akan mengungkap secara utuh siapa pihak yang ngotot proyek e-KTP dilanjutkan meski terdapat masalah.

"Kita harus ada kebenaran soal ke arah mana dan seperti apaakanberjalan. Inidesain besar harus dipotret dalam kasus yangutuh," ujar Firman.

Di sisi lain, Didi menggariskan, konteks yang disampaikan Firman selepas persidangan berbeda dengan pernyataan atau kesaksian Mirwan saat bersaksi dalam persidangan. Bagi Didi, apa yang disampaikan Firman di luar persidangan bukanlah fakta persidangan sebenarnya. Dalam persidangan Setnov, Mirwan tidak menyebutkan bahwa proyek e-KTP sebagai proyek milik partai pemenangpemilusaatitu, Partai Demokrat.

"Saya harap bisa. ditayangkan apa yang disampaikan (Firman Wijaya) di luar persidangan biar publik tahu apakah konteksnya sama. Jelas, apa yang disampaikan Bung Firman ini bedadenganfaktapersidangan. Kami tidak melihat pernyataan Mirwan Amir tentang adanya intervensi partai pemenang pemilu ataulebih jauh intervensi Pak S BY," tegas Didi.

Menurut Didi, pernyataan Firman selepas persidangan Setnov terlalu melebar jauh dan di luar konteks kesaksian Mirwan. Karena itu, Didi dengan sigap mencecarFirmanditempatyang sama. "Apakah benar Mirwan Amir itu sebagaimana Firman katakan, menyatakan adanya intervensi partai pemenang pemilu di proyek e-KTP? Tidakkah pernyataan itu (Firman) sudah melebar, dikembangkan sehingga memicu polemik luar biasa?" tanya Didi. Firman tidak mau berkomentarbanyak. Sederhana saja, kata Firman, nanti dimakan membuktikan.

sabirlaluhu





Original Post

32 Jurnalis Luncurkan Buku tentang KPK

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 2
2018-2-11

32 Jurnalis Luncurkan Buku tentang KPK

JAKARTA Semangat juang para jurnalis dalam menjalankan tugas mengawasi, mengawal, dan menjaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terangkum dalam buku Serpihan Kisah Jurnalis Tiang Bendera. Buku itu diluncurkan dan dibedah dalam Sarasehan Pustaka yang digelar KPK bekerja sama dengan Tempo Publishing di Aula Serba Guna Gedung Penunjang, Gedung Merah Putih KPK,Jakarta,Jumat(9/2).Aca-ra juga bertepatan dengan Hari Pers Nasional.

Buku yang diterbitkan Penerbit Tempo Publishing (Februari 2018) ini ditulis oleh 32 jurnalis dan eks-jurnalis yang masih dan pernah meliput di KPKdan Pengadilan Tipikor Jakarta. Mereka bahkan ada yang bertugas sejak KPK masih di kantor lama, yakni di Jalan Veteran hingga di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Buku yang terdiri atas 34 tulisan tersebut dieditori Muhammad Taufiqorahman dan diberi pengantar oleh Najwa Shihab, jumalis sekaligus founder Narasi.tv. Buku itu dibedah oleh tiga pembicara, yakni Ketua KPK Agus Rahardjo, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Pusat Abdul Manan, dan perwakilan 32 jurnalis penulis, termasuk wartawan KORAN SINDO, Sabil Laluhu. Sementara Juru Bicara KPK Febri Diansyah bertindak sebagai moderator.

Secara umum buku tersebut memotret hal-hal terkait perjalanan dankeberadaan KPKsela-ma 15 tahun (bila diukur dari UU No 30/2002 tentang KPK). Pertama, proses, cara, dan perjalanan para jurnalis meliput di KPKdan Pengadilan Tipikor Ja-

karta serta pengawalan KPK. Kedua, cara dan hasil kerja KPK secara kelembagaan. Ketiga, personel KPK yang menjalankan tugas penindakan serta pencegahan.

"Posisijumalisdekatdengan narasumber dan pos liputan, tapi jugakri tis. Kita boleh dekat dengan KPK, tapi juga harus ada jarakyangdijaga,"ungkapSabir.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, keberadaan jurnalis dan pers sangat penting dalam penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi, terutama yang dilakukan KPK.

Agus menilai, cerita-cerita yang ada dalam buku ini menggambarkan kecintaan jurnalis terhadap KPK. Karenanya, segala kritik, saran, dan masukan merupakan bagian yang sangat berharga dalam keberlangsungan keberadaan KPK.

"Peran wartawan sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Terima kasih sudah mengkritik dan memberikan

masukan kepada KPK. Terus awasi KPK dan memberikan pencerahan kepada masyarakat," ujar Agus.

Dia menuturkan, di sisi lain KPK tetap berharap agar media massa dan para jurnalis konsisten dalam memberikan jalan keluar dan terus menggemakan bidang pencegahan serta perbaikan sistem. Sebab, kalau berbicara korupsi, tidak hanya bicara penindakan seperti menangkap orang atau menetapkan orang sebagai tersangka.

Namun, bagaimana setelah kasustersebutterjadi.kemudian adanya perbaikan lewat pencegahan yang terus-menerus. Karena kerusakan akibat korupsi di berbagai sektor atau bidang acap kali sangat besar. Bahkan merugikan masyarakatluas.

"Saya ingin jurnalis untuk selalu mengingatkan, mengajak, dan menyadarkan rakyat untuk ikut berkontribusi mencegah korupsi. Paling tidak agar mendorong korupsi bisa dimi-

nimalkan," ucapnya.

Abdul Manan berpandangan, buku ini sangat menarik karena menunjukkan batas dan profesionalitas para jurnalis de ngan KPK. Secara umum, hubungan jurnalis dengan penegak hukum termasuk KPK adalah simbiosis mutualisme.

"Buku ini memadukan pengetahuan dan skill. Namun, masukan saya, seharusnya buku ini lebih detail lagi teknis dan cara meliput di KPK atau Pengadilan Tipikor Jakarta. Karena bagi saya, buku bisa menjadi panduan bagi wartawan yang mau meliput di KPK dan Pengadilan Tipikor," ujar Manan.

Dalam acara ini para jumalis penulis juga menyampaikan kisah-kisah dan isi tulisan yang dibuat masing-masing. Ada yang menyampaikan dengan cara jenaka, serius, unik, dan lucu. Dari generasi wartawan era pimpinan KPKpertamahadirSuriyaMoha-mad Said (KORAN SINDO dan Smioneivs.com). Said mengata-

kan, dia merasakan betul saat ngeposdiKPKsaatmasihdiJalan Veteran pada2005.

MenurutSaid, sejak erapim-pinan KPK pertama memang KPK sudah mulai ditakuti para koruptor. Pada era pertama tersebut, tidak ada sekat antara para jurnalis dan narasumber di KPK, baik juru bicara yang saat itudij abat Johan Budi Sapto Pri-bowo, para penyidik, direktur penyidikan, maupun sekelas pimpinan.

Selain Sabir dan Said, ada 30 jurnalis lain yang menyumbangkan tulisan. Di antaranya Abba Gabrilin (Kompas.com), Aghnia Adzkia (Beritagar.id), Agus Dwi Prasetyo (harian Jawa Pos), Antony Lee (harian Kom- pas), Aulia Pane (iNews TV), Bayu Primanda (Akurat.co), Dedi Muhsoni (Jak TV), Desca Lidya Natalia (LKBN Antara), Dhani Irawan (Detik.com), Dimeitri Marilyn (RRI), Elverina Hidayat (Metro TV), Fathan Qorib (Hukumonline.com), Ira Vera Tika (Harian Umum Pikiran Rakyat), dan Katrina Inandia (mantan jumalis Beritasatu TV dan CNN Indonesia TV).

Kemudian, Kuswandi (Jawa-pos.com), Mahendra Bungalan (harian Suara Merdeka), Maria Sarjana (CNN Indonesia TV), Mario Pasaribu (Metro TV), Maya Ayu Puspitasari (Tempo), Moksa Hutasoit (Era.id), Muhammad Rizki Kurniawan (Kumparan.com), Okky Madasa-ri (kini sastrawan), Oscar Ferry (CNNIndonesia.com), Putri An-nisa(Jmvapos.co77i),RianaAIbra-him (harian Kompas), Rita Ayu-ningtyas (Liputan6.com), Supriyanto Rudatin (Radio Elshinta), TriSuharman (Metro TV), VenyF Sinuraya (Kompas TV) , dan Wahyu Seto Aji (MNCMedia).

sabir laluhu





Original Post

Nama dalam Dakwaan KTP-E Harus Ditelusuri

Media Cetak Media Indonesia Halaman 2
2018-2-11

Nama dalam Dakwaan KTP-E Harus Ditelusuri

PERJALANAN Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP-E masih panjang. KPK diharapkan fokus pada penanganan kasus itu, seperti mengusut keterlibatan pihak lain, mencari aset negara yang hilang, serta menelusuri sejumlah nama yang sempat disebut dalam surat dakwaan.

Ketua Bidang Hukum DPP Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan proses pengusutan perkara korupsi KTP-E masih berada di tahap awal. Ia pun mengimbau KPK dan semua pihak bersedia mengawal proses hukum itu.

"Kasus itu baru 10%-20% perjalanannya. Kalau perjalanan pendek sudah banyak bias, misalnya nama-nama yang hilang, kita khawatir jika tidak dikawal dan lengah akan banyak lagi bias yang timbul di kemudian hari," ujar Habiburokhman di sela-sela diskusi Catatan Hitam KTP-E di Cikini. Jakarta, kemarin.

Senada disampaikan Wakil Sekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin. Ia menegaskan Partai Demokrat tetap mendukung kinerja KPK untuk membongkar kasus itu, termasuk mengusut sejumlah nama yang disebut dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Kita akan paling depan mendukung asalkan KPK juga bekerja terang-benderang. Contoh, ada nama yang hilang itu harus diungkap karena ini menjadi catatan yang selalu ditagih rakyat. Kami juga mempertanyakan nama yang hilang dan butuh penjelasan."

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun menambahkan sejatinya KPK tidak hanya diharapkan menelusuri nama-nama yang hilang, tetapi perlu juga menyelisik para pihak yang dianggap diuntungkan dari kalangan swasta dan parpol.

Menurut dia, dalam konteks korupsi harus dipahami bahwa prosesnya bukan sekadar bagaimana pihak-pihak yang terlibat dapat bertanggung jawab secara individu. Namun, poin yang tidak kalah penting ialah mengembalikan kerugian keuangan negara Rp2,3 triliun, serta menelusuri aliran dana ke pihak swasta dan parpol.

Ia mengemukakan ada surat edaran Mahkamah Agung (Sema) yang telah mengatur terkait korporasi. Artinya, secara hukum acara korporasi dapat dijerat hukum, apalagi berdasarkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) parpol juga termasuk dalam klasifikasi korporasi.

"Ini juga menjadi pertanyaan buat KPK kenapa kasus KTP-E tidak menggunakan UU TPPU. Padahal, KPK diawal pernah bilang ada yang diuntungkan dan ada yang mengalir ke sana kemari," terang dia.

Pada kesempatan yang sama, pakar hukum tata negara Satya Arinanto, berharap drama kasus korupsi KTP-E segera berakhir dengan mengungkap semua pihak yang terlibat. Ia memandang kasus itu justru mengurangi kualitas fisik KTP-E serta berdampak tidak tercapainya sarana single identity number.

(Gol/I-1)





Original Post

Pejabat Dinas PU Muna Divonis 4 Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-2-11

Pejabat Dinas PU Muna Divonis 4 Tahun Penjara

KEPALA Seksi Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna, La Ode Abdul Wahid Rajab divonis empat tahun penjara.

Putusan itu diketuk di tingkat kasasi. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan kejaksaan iia lam perkara korupsi proyek di Dinas PU Muna tahun 2013.

"Terpidana La Ode Abdul Wahid Rajab dijatuhi hukuman 4 tahun pidana penjara dengan denda Rp 200 juta, subsider 6 bulan pidana penjara," ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Muna, Badrut Tamam mengutip putusan kasasi nomor perkara 2247 K/PIDSUS/2017.

Sebelumnya. La Ode Abdul Wahid Rajab hanya dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kendari. Abdul Wahib Rajab juga dikenakan denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan.

Tak terima dengan vonis itu. Kejaksaan Negeri Muna mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Namun majelis hakim Pengadilan Tinggi hanya menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Kendari.

"Putusan Pengadilan Tinggi Kendari waktu itu, menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Kendari. Kemudian JPU ajukan kasasi ke MA," tutur

Badrut Tamam.

"Putusannya sudah turun dan sudah kami terima. Dalam putusan tertanggal 22 Januari 2018 itu MA menyatakan La Ode Abdul Wahid Rajab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," sebut Badrut Tamam.

Putusan ini akan disampaikan ke Abdul Wahid Rajab selaku terpidana kasus ini. Saat ini, Abdul Wahid menjalani penahanan di Rutan Kendari. "Kami akan ke Kendari untuk mengeksekusi terdakwa sesuai putusan MA ini." kata Badrut Tamam.

Dalam kasus ini, Abdul Wahid Rajab didakwa bersama-sama Muh Yamin Imran selaku bekas Kepala Dinas PU Muna melakukan korupsi dalam proyek pemeliharaan rehabilitasi peningkatan jalan dan jembatan tahun 2013.

Kasus ini juga menyeret pejabat Dinas PU Muna lainnya. Yakni La Ode Sadeli (Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan), La Tifu (Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan), La Ode Hasiru (UPTD Dinas PU Kecamatan Katobu) dan Sinar Awaludin (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).

Muh Yamin selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), membentuk tim tekni untuk mengerjakan proyek dengan pagu anggaran Rp 510 juta.

BYU





Original Post

Dakwaan Terbukti, Tapi Hakim Bebaskan Pejabat Bank NTT

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-2-11

Dakwaan Terbukti, Tapi Hakim Bebaskan Pejabat Bank NTT

PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang membebaskan tersangka kasus korupsi lisensi Microsoft di Bank Nusa Tengara Timur (NTT).

"Memerintahkan agar terdakwa djlepaskan dari tahanan negara sejak putusan dibacakan." putus ketua majelis hakim Saiful Arif.

Lima terdakwa kasus ini adalah bekas Direktur Umum Bank NTT Adrianus Ceme, Kepala Divisi IT Salmun R Terru, Ketua Panitia Pengadaan Lisensi Microsoft AldianoRanoh,Kuasa Direktur PT Comparex Zuraida Zain dan perwakilan Microsoft Singapura Eni Pasaribu.

Dalam pertimbangan hukumnya. Saiful Arif yang didampingi Jemmy Tanjung dan Ali Muhtarom menyatakan, perbuatan para terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan jaksa. Namun para terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan mereka bukan termasuk tindak pidana.

Mengacu kepada fakta-fakta persidangan, majelis hakim membeberkan. Barik NTT melanggar hak intelektual atas penggunaan aplikasi Microsoft. Badan usaha milik Pemerintah Provinsi NTT itu disonansi pihak Microsoft agar membayar penggunaan lisensi.

Dalam somasinya, pihak Microsoft menyampaikan risiko yang akan dialami Bank NTT jika menggunakan aplikasi bajakan. Yakni, risiko operasional bank, risiko kerugian bank, risiko hukum dan risiko reputasi bank.

Menurut majelis hakim.

rangkaian peristiwa dalam perkara ini bukanlah niat jahat yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

"Menyatakan para terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging). Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair," putus Saiful Arif.

Majelis hakim dalam amar putusan juga memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dah harkat serta martabatnya dalam keadaaan seperti semula.

Sedangkan mengenai uang kerugian keuangan negara yang dititipkan kepada kejaksaan senilai Rp375 juta, majelis agar dikembalikan kepada Adrianus Ceme,Salmun Randa Terru dan A Idi ano Ranoh.

Jaksa penuntut umum Harry Franklin dan Andre Keya menyatakan keberatan dengan putusan ini dan akan menempuh kasasi.

Sementara penasihat hukum tiga terdakwa dari pihak Bank NTT, Melkianus Ndaomanu mengapresiasi putusan hakim. Menurut dia, jaksa telah keliru dalam mendakwa kliennya.

Melkianus menjelaskan, untuk mendapatkan lisensi Microsoft tidak perlu melalui proses Volume License Service Center (VLSC).

byu





Original Post

KPK Minta Fredrich Buktikan Saja Ucapannya Di Pengadilan Tipikor

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 5
2018-2-11

KPK Minta Fredrich Buktikan Saja Ucapannya Di Pengadilan Tipikor

ADVOKAT Fredrich Yunadi ditetapkan menjadi tersangka dugaan menghalangi dan merintangi penyidikan kasus e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto pada Rabu (10/1). Tidak sendirian, dokter RS Medika Permata Hijau. Bimanesh Sutarjo juga ikut ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus yang sama.

Sehari pasca penetapan tersangka, KPK melakukan penggeledahan terhadap kantor Fredrich. Hasilnya, 27 dokumen disita yang dimuat dalam satu koper besar, satu koper kecil, dan dua kardus.

Sehari setelah penggeledahan, KPK melakukan pemanggilan terhadap Fredrich sebagai tersangka. Namun, hingga malam hari, Fredrich tak kunjung memenuhi panggilan tersebut, sehingga sejumlah penyidik yang dipimpin Ambarita Damanik melakukan jemput paksa.

Akhirnya, sehari setelah itu, KPK menahan bekas pengacara Setya Novanto ini, seusai diperiksa di Rmah Tahanan (Rutan) Jakarta Timur Klas I Cabang Gedung KPK.

Tidak terima ditahan. Frederich lantas mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Alasannya, penetapannya sebagai tersangka tidak memenuhi beberapa persyaratan alat bukti dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali.

Namun gugatan praperadilan

dicabut oleh Fredrich karena perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/2). Dalam sidang yang mengagendakan pembacaan dakwaan, jaksa Fitroh Rohcayanto mengatakan, terdakwa dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka.

Menurut jaksa. Fredrich melakukan rekayasa agar Setya Novanto dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Fredrich juga diduga sudah memesan kamar pasien terlebih dahulu, sebelum Setya Novanto mengalami kecelakaan mena-

brak tiang listrik.

Selain itu. Fredrich juga meminta dokter RS Permata Hijau, dokter Bimanes untuk merekayasa data medis Setya Novanto demi menghindari pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Saat itu, Setya Novanto telah berstatus sebagai tersangka perkara tindak pidana korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik- (e-KTP).

Oleh Jaksa. Fredrich didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1

ke-1 KUHP.

Seusai sidang, Fredrich membantah seluruh isi surat dakwaan jaksa. "Saya sudah baca surat dakwaan waktu diserahkan pengacara saya. Dakwaan itu palsu dan rekayasa, sekarang juga saya akan ajukan eksepsi." kata Fredrich di Pengadilan Tipikor. Jakarta.

Kabiro Humas KPK. Febri Diansyah menanggapi santai tudingan tersebut. Dia menegaskan. KPK akan tetap fokus ke subtansi pembuktian keterlibatan Fredrich Yunadi yang diketahui bersama-sama dokter Bimanesh Sutarjo melakukan rekayasa agar Setya Novanto dirawat inap di Rumah Sakit

Medika Permata Hijau, pada pertengahan November 2017 demi menghindari penyidikan KPK.

"Hal-hal yang tidak substansial, tidak perlu terlalu diseriu-si," kata Febri.

Untuk itu, Febri meminta Fredrich untuk membuktikan dalam persidangan berikutnya. "Jika memang ada bukti, silakan diargunentasikan di sidang berikutnya," kata Febri.

Selain itu, Fredrich juga dipecat oleh Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Peradi Jakarta. Alasannya, dia melanggar Kode Etik Advokat Indonesia (KEA1) karena menelantarkan klien setelah menerima honor Rp 450 juta dari para konsumen Apartemen Kemanggisan Residence, Jakarta Barat.

Sekretaris Komisi Pengawas Peradi. Jakarta, Victor Nadapdap mengatakan, keputusan ini dibuat DKD Peradi Jakarta pada Jumat 2 Februari 2018. "Pemberhentian dari anggota Peradi, baru wilayah Jakarta, masih bisa dibanding ke Dewan Kehormatan Peradi Pusat," ucap Victor.

Namun Fredrich membantah hal tersebut. "Ya enggak mungkin saya dibayar Rp 2 juta seperti pengacara yang baru lulus. Kalau saya dibayar Rp 450 juta, itu urusan saya," ucap Fredrich.

Lantaran itu. dia menyatakan mengajukan banding atas pemecatannya sebagai advokat oleh Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi.

tif/NET





Original Post

PDIP: Nama yang Disebut di Sidang E-KTP Belum Tentu Bersalah

Media Online okezonecom
2018-02-11

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu meminta semua pihak menghormati azas praduga tak bersalah terhadap adanya nama-nama yang disebut dalam persidangan tindak pidana korupsi (tipikor), terutama kasus korupsi e-KTP.

"Memangnya penyebutan nama sudah pasti orang itu bersalah? Kita ini harus mengedepankan azas praduga tak bersalah," ujar Masinton kepada Okezone, Minggu (11/2/2018).

Pernyataan Masinton sekaligus menegaskan sejumlah nama koleganya Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Olly Dondokambey, serta Yasonna Hamonangan Laoly yang disebut dalam sidang e-KTP belum tentu bersalah.

( Pengacara SBY Sindir Firman Wijaya agar Tak Berlindung di Balik Hak Imunitas)

Drama sidang e-KTP terbaru adalah keluarnya pernyataan yang menyebutkan pembahasan mengenai proyek e-KTP yang bergulir di Komisi II DPR RI itu selalu dilaporkan ke Ketua Fraksi. Ganjar pun yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II kala itu, mengamini ketika bersaksi di persidangan e-KTP, bahwa dirinya melapor ke Ketua Fraksi yang saat itu dijabat Puan Maharani.

Masinton meminta agar penyebutan nama-nama tokoh dalam sidang tipikor tidak dijadikan bahan politisasi. Ia mengatakan hal tersebut untuk kasus tipikor secara umum, tidak hanya kasus e-KTP semata.

"Jangan dipolitisasi. Jadi, kita harus kedepankan azas praduga tak bersalah. Penyebutan nama jangan ada yang mempolitisasi atau menjadikan alat politik untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap tokoh yang disebut," jelasnya.

Dalam proses pengungkapan kasus korupsi e-KTP, lembaga antirasuah memang telah memeriksa pihak-pihak yang dulunya menjabat sebagai ketua fraksi di DPR, seperti Anas Urbaningrum dan Jafar Hapsah (Demokrat), serta Setya Novanto (Golkar). Namun, KPK hingga kini belum meminta keterangan dari Puan Maharani.

Padahal, dalam surat dakwaan dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, ‎tiga partai besar yakni Golkar, Demokrat, dan PDIP disebut-sebut turut kecipratan uang panas proyek e-KTP. Ketiga partai besar itu diduga menerima aliran dana proyek e-KTP dengan jumlah yang berbeda-beda.

( ICW Minta KPK Juga Fokus Pengembalian Uang Korupsi E-KTP)

Hal itu diperkuat oleh kesaksian Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman yang membeberkan aliran uang dugaan korupsi proyek e-KTP ketiga partai besar saat bersaksi untuk terdakwa Setnov pada persidangan beberapa waktu lalu.

Di mana, Hakim Pengadilan Tipikor sempat membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Irman dalam perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP.‎ Dalam BAP Irman, dijelaskan secara rinci nominal uang kepada tiga partai besar itu yang diperoleh Irman dari rekannya, Sugiharto.

 

(Ari)

http://index.okezone.com/read/2018/02/11/337/1857828/pdip-nama-yang-disebut-di-sidang-e-ktp-belum-tentu-bersalah



Original Post

Fahri Vs Tifatul Dipanas-panasin

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2018-2-11

Fahri Vs Tifatul Dipanas-panasin

PERANG DI TWITTER

DRAMA konflik antara Fahri Hamzah dengan petinggi di PKS masih terus berlanjut. Seharian kemarin, Fahri terlibat saling sindir dengan bekas Presiden PKS Tiffatul Sembiring di Twitter. Banyak yang ikut manas-manasin

Hal itu bermula dari celotehan Tifatul dari akun pribadinya @tifsem-biring pada Jumat (9/2) sore. "Di PKS itu nggak biasa, kader menunjukkan ambisi utk dapatkan suatu jabatan, apalagi berlebihan... Di PKS itu nggak biasa, kader menolak utk dipindahkan amanah yg telah diberikan, apalagi

sampai melawan... lyyaa, nggak biasa aja...)) *CandaSore*" kata bekas Presiden PKS ini.

Cuitan Tiffatul Sembiring ini mendapatkan like sebanyak 330 pengguna media sosial, di retweet 81 dan diko-mentaroleh lebih 180 warganet. Na-

mun ada komentar yang mendukung, tapi tidak sedikit juga yang berkata nyinyir dan manas-manasin hingga Tiffatul langsung membalasnya

"Banyak yang lebih suka @Fahri-hamzah dari pada bapak tukang pantun..." sindir akun @resanov. "Emang gue pikirin.. (emoji ketawa)" jawab TifFatul.

"Biarkan satu persatu dipisahkan dari barisan ini. Semoga semoga perjuangan bersama bung FH selalu diridhai Allah. Dah gitu ajah, saya

cuma kader biasa, bahkan ada yg bilang mbebek dengan pimpinan dan majelia syuro yang ada.. Dag saya mah apa atuh #8aperSore," tulis akun @ MasYono2017. "Monggo kerso mas, go away," jawab Tiffatul.

"Pks itu organisasi, jadi organisasi lah yang mengatur kadernya," cuit akun @asup75. "Yang di bawah bingung ustd, lebih elok duduk bareng berdampingan saling mengingatkan, masak yang pernah bermasalah di bela beiain yang kritis disingkirkan," tulis akun @sugiyam6800539.

"Repot kalau kader melawan garis/ perintah partai bahkan seakan akan ada anggapan partai tidak ada apa apanya tanpa I orang tersebut. Bahaya untuk kelangsungan partai kedepanya ya pak....contoh buruk buat kader yang masih muda dan lurus," kicau akun @ Idemiindonesia.

"Pak@tifsembiring ada apa sebenarnya . Kenapa sampe segitunya PKS pada dia. kenapa gak baik-baik aja," tanya akun @hendrasch.

Meskipun dalam cuitannya tidak menyebut nama, namun apa yang ditulis Tiffatul itu membuat geram Fahri Hamzah. Wakil Ketua DPR ini pun merespon cuitan Tiffatul dengan kalimat yang keras.

"Begitu bilang "Di PKS", menjadi seolah semua ideal dan yang di luar

menjadi tidak ideal. Sekarang ini di PKS ada orang lagi dihukum dipromosi dll. Kalau saya buka semuanya nanti rusak. Berapa banyak yang merusak nama partai sejak korupsi sampai urusan rumah...aman!" jawab akun @ Fahrihamzah.

Balasan Fahri Hamzah ini pun direspon oleh warganet yang lain. Sebanyak 531 orang memberikan tanda like, 397 me-retweet dan 227 tweeps memberikan komentar.

"Saya mungkin berbeda haluan dengan 2 orang di atas tapi melihat ini saya tidak sepakat kalau ini diumbar ke publik. Karena bagi saya ini tak baik dikonsumsi oleh kami. Tapi mungkin inilah dinamika politik, hanya saya saja yang tak dewasa melihatnya," kata akun @ReinKabalu.

"Mantan menteri dari PKS dan mantan kader PKS, saling menghujat, hanya karena urusan dunia masih layak kah disebut kader partai Islam," sindir akun @soema)yankine.

"Apapun, @Fahrihamzah, @tifsem-biringmestinya kedepankan kepentingan ummat.xukup debat diinternal saja," ujar akun @radenkusuma21.

Rupanya Tiffatul tidak tinggal diam merespon jawaban dari Fahri. "Kalau boleh ngasih sedikit masukan akhi... Jangan sombong, umum kan faham, bahwa semua omongan dan sikap ini dicatat malaikat Raqib dan Atid. Apakah antum sudah yakin akan bebas di Padang Mahsyar nanti, sudah yakin menjawabnya, jika kitab itu dibuka

dan dibeberkan satu per satu?"

Tak hanya itu, bekas Menkominfo era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini melanjutkan opininya mengenai PKS. Dirinya juga sempat berkilah bahwa postingannya tidak ditujukan kepada siapa-siapa, bahkan Fahri Hamzah pun.

"Di PKS itu ya... Mohon maaf, Twit saya ini no-mention, tidak ditujukan kepada pribadi seseorang. Hanya masukan, khususnya untuk diri saya sendiri, yang bodoh ini. Kalau bermanfaat silakan ambil, kalau tidak abaikan saja.."

"Di PKS itu ya, kader-kader banyak yang maaf masih miskin. Masih banyak yg tinggal di rumah-rumah petak berdinding bilik atau triplek, walaupun kadang sudah bergelar Sl. Mereka korbankan hartanya, bahkan nyawanya. Astaghfirullah, sayapun sudah lupa nama-nama mereka. Ampuni mereka Ya Allah..." cuit Tiffatul kembali.

Sementara itu, Fahri juga tidak berhenti melakukan kritiknya buat PKS. Bahkan Fahri pun kerap menuliskan cuitan yang kerap menyindir pengurus PKS saat ini. "PKS Gak bakalan besar kalau seperti ini polanya; pemimpin Gak mungkin salah dan kalau salah pun kita disuruh ingat prinsip pemimpin Gak mungkin salah...maka, sudah kalah di pengadilan aja Gak mau ugalan...kasihan #KaderPKS sehingga suasananya Gak enak..."cuitnya.

"Waktu LH1 ditangkap KPK, kelompok moralis ini kabur meninggalkan gelanggang...mereka tidak terlatih

bertempur...tapi begitu berkuasa semua yang bertempur disalahkan dan diusir dari barisan... buat mereka pasukan tempur itu ancaman karena mereka hidup dalam tekanan..."

Sebagian warganet menyayangkan perdebatan yang terjadi antara keduanya berlangsung di media sosial yang bisa dipantau oleh masyarakat luas.

"Sedih ketika 2 orang saling berseteru, padahal dulu satu perjuangan. Berilah pendidikan politik yang baik bagi kami.." kata akun @maswid2.

"Jangan ikut-ikutan, twitwar dan saling sindir @Fahrihamzah vs @ tifsembiring. Biarkan saja Jangan ikut memperkeruh, apalagi jadi kompor," ujar akun @eae 18.

"Membuka aib sendiri, partai yang sudah membesarkan, demi kepentingan sendiri, rendah sekali. Apa negara dan bangsa dijual juga demi kepentingan sendiri?" kata akun @kristwianto.

Untuk diketahui, Fahri Hamzah sudah resmi dipecat oleh PKS sebagai kader maupun anggota DPR, termasuk jabatannya sebagai wakil ketua DPR. Tidak terima dipecat, Fahri pun melayangkan gugatan ke pengadilan.

Dalam gugatan di PN Jakarta Selatan, hakim mengabulkan gugatan yang dilayangkan Fahri. PKS yang tidak terima atas gugatan itu, lantas mengajukan banding. Sayangnya di tingkat Pengadilan Tinggi Jakarta, Fahri kembali menang. Kini kasus hukum Fahi vs PKS sedang berjalan di tingkat kasasi Mahkamah Agung.

mhs





Original Post

Bunuh Ayah demi Uang Asuransi, Pria Australia Divonis 37 Tahun

Media Online liputan6com
2018-02-11

Liputan6.com, Queensland - Seorang pria Australia yang membunuh ayahnya sendiri menggunakan pedang samurai untuk mendapatkan uang asuransi, telah divonis penjara 37 tahun.

Michael Martin Senior tewas setelah mendapatkan 16 tusukan pedang samurai di rumah mereka di Murwillumbah, Queensland, Australia di tahun 2014, demikian dikutip dari laman AustralianPlus Indonesia,Minggu (11/2/2018).

Anaknya yang juga bernama Michael Martin ditemukan dalam keadaan terikat di lokasi kejadian, namun dalam persidangan, juri menyatakan Michael Martin Junior bersalah setelah sidang yang panjang tahun lalu.

Tiga polis asuransi jiwa yang dibeli oleh Michael Martin junior atas nama ayahnya beberapa bulan sebelum pembunuhanh terjadi menjadi bukti utama di persidangan.

Dalam persidangan di Mahkamah Agung Queensland, Australia dibeberkan bahwa polis itu keseluruhan bernilai 2,5 juta dolar Australia (sekitar Rp 25 miliar).

Michael Martin junior sebelumnya sudah pernah berusaha membunuh ayahnya di bulan April 2014, namun serangan brutal ini hanya menyebabkan kebutaan di satu mata ayahnya, dan cedera yang mengancam jiwanya.

Michael Martin junior kemudian mengunjungi ayahnya di rumah sakit dan menyaksikan penderitaan yang dibuatnya, namun tetap melanjutkan usaha membunuh ayahnya dua bulan kemudian.

Hakim Peter Hamill menyebut serangan ini mirip kasus pembunuhan berdarah dingin.

"Tindakan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Ini melibatkan serangan brutal terhadap seorang yang lemah di rumah korban sendiri," katanya.

"Pembunuhan dilakukan dengan tekad seorang yang berdarah dingin, hal yang tidak jarang kita lihat terdapat dalam masyarakat biasa pada umumnya."

Dalam pembelaannya, pengacara terdakwa mengatakan ini adalah tindak kejahatan balas dendam yang disebabkan karena penelantaran di masa kecil.

Tetapi, Hakim Hamill mengatakan, meskipun adanya bukti penganiayaan, kekerasan dan penelentaran di masa lalu, namun Hakim tidak menerima bahwa tindakan Martin yang berusia 28 tahun karena adanya provokasi.

Hakim menjatuhkan hukuman 37 tahun penjara, dengan masa hukuman minimum yang harus dijalani adalah 27 tahun 9 bulan kepada pria Australia tersebut.

1 dari 2 halamanPemuda Bunuh OrangtuaIlustrasi Pembunuhan (iStock)Kasus semacam ini juga pernah sebelumnya. Penyiksaan orangtua yang dilakukan anak kandung sendiri.

Pada September 2016, seorang pemuda dari Desa Yama di China barat daya bernama Yang Qingpei bertengkar hebat dengan orangtuanya gara-gara persoalan uang.

Gelap mata, ia kemudian diduga membunuh ayah dan ibunya.

Khawatir kejahatannya bakal terbongkar, Yang kemudian dilaporkan menghabisi 17 tetangga sedesanya. Kantor berita Tiongkok, Xinhua mengutip informasi tersebut dari polisi di Provinsi Yunan, di mana desa tersebut berada.

Tak jelas berapa usia Yang, apakah 26 atau 27 tahun seperti informasi yang belakangan beredar.

Yang kemudian ditahan di ibukota provinsi Kunming, yang letaknya 200 kilometer dari lokasi desanya.

"Penahanan dilakukan hanya beberapa jam setelah jenazah-jenazah korbannya ditemukan dari sejumlah rumah," demikian dikabarkan Xinhua, seperti dikutip dari Huffington Post.

http://global.liputan6.com/read/3275167/bunuh-ayah-demi-uang-asuransi-pria-australia-divonis-37-tahun



Original Post

Mencuri Jengkol, Dua Pemuda Aceh Dikenai Hukuman Adat

Media Online republika.co.id
2018-02-11

Dua pemuda ini tidak boleh terlihat di desa selama tiga bulan.REPUBLIKA.CO.ID, LHOKSEUMAWE -- Dua pemuda pengangguran warga Gampong Ie Tarek I, Kecamatan Simpang Kramat, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, dikenai sanksi lantaran mencuri jengkol milik warga. Dua pemuda ini tidak boleh terlihat di desa selama tiga bulan.

Kapolres Lhokseumawe AKBP. Hendri Budiman melalui Kapolsek Simpang Kramat Ipda Abdul Azis, Sabtu (10/2) malam mengatakan kedua pemuda ZUL(20) dan HA(18), diduga mencuri sekarung jengkol milik Idris warga Gampong Ie Tarek. Kemudian keduanya diamankan oleh warga dan diserahkan ke kantor Keuchik atau kepala desa setempat.

Petugas menemukan jengkol yang dicuri disimpan di sebuah gubuk, dan di dalam gubuk juga ditemukan pisau jenis celurit dan bong atau alat isap sabu. Polisi berkordinasi dengan Reskrim Polres Lhokseumawe dan Kejaksaan Negeri Lhoksukon.

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor: 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pedana ringan dan jumlah denda dalam KHUP, maka kasus tersebut diserahkan kepada kepala desa untuk diselesaikan secara adat. Kasus ini akhirnya diselesaikan secara adat dan kedua pihak juga berdamai yang disaksikan oleh perangkat Gampong Ie Tarek 1.

"Akan tetapi kepada dua pemuda terduga pelaku pencurian jengkol tersebut, dikenai sanksi adat dari desa. Yakni, selama tiga bulan keduanya tidak boleh ada di desa tersebut," ujar Kapolsek Simpang Kramat.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/02/11/p3ymba368-mencuri-jengkol-dua-pemuda-aceh-dikenai-hukuman-adat



Original Post

Media