Adil untuk Rakyat dari Advokat

Media Cetak Tabloid Kontan Halaman 32
2018-2-12

Adil untuk Rakyat dari Advokat

PENGACARA mulai gerah dengan aksi KPK Barisan Advokat Bersatu dan advokat bernama Khaerudin mengajukan uji materi Pasal 21 Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam pasal 21 tersebut mengatur ketentuan bahwa orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan terhadap saksi dan tersangka dan penuntutan serta pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan diancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 enam ratus juta rupiah.

Advokat meminta MK untuk memberikan putusan pengecualian pasal 21 untuk Advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam dan/atau luar sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan Ini menjadi preseden buruk buat advokat. Seharusnya advokat sebagai profesi yang berkaitan dengan rasa keadilan tidak hanya berbicara mengenai klien.

Advokat harus bisa menyentuh keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Ini sesuai dengan sumpah profesi yang diambil oleh setiap advokat sebe-lum bisa beracara di pengadilan.

Asep Saputra,Bogor Jawa Barat

Asep Saputra





Original Post

Bunuh Ayah dengan Samurai, Michael Dihukum 37 Tahun Penjara

Media Online republika.co.id
2018-02-12

Pembunuhan itu demi mendapatkan uang asuransi.REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Di Australia, seorang pria yang membunuh ayahnya sendiri menggunakan pedang samurai untuk mendapatkan uang asuransi telah dikenai hukuman penjara 37 tahun. Michael Martin Senior tewas setelah mendapatkan 16 tusukan pedang samurai di rumah mereka di Murwillumbah (Queensland) di 2014.

Anaknya yang juga bernama Michael Martin ditemukan dalam keadaan terikat di lokasi kejadian, namun dalam persidangan juri menyatakan Michael Martin Junior bersalah setelah sidang yang panjang tahun lalu. Tiga polis asuransi jiwa yang dibeli oleh Michael Martin junior atas nama ayahnya beberapa bulan sebelum pembunuhan terjadi menjadi bukti utama di persidangan.

Dalam persidangan di Mahkamah Agung Queensland dibeberkan polis itu keseluruhan bernilai 2,5 juta dolar AS (sekitar Rp 25 miliar). Michael Martin junior sebelumnya sudah pernah berusaha membunuh ayahnya di April 2014, namun serangan brutal ini hanya menyebabkan kebutaan di satu mata ayahnya, dan cedera yang mengancam jiwanya.

Michael Martin junior kemudian mengunjungi ayahnya di rumah sakit dan menyaksikan penderitaan yang dibuatnya, namun tetap melanjutkan usaha membunuh ayahnya dua bulan kemudian. Hakim Peter Hamill menyebut serangan ini mirip kontak pembunuhan berdarah dingin.

"Tindakan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan finansial." katanya.

"Ini melibatkan serangan brutal terhadap seorang yang lemah di rumah korban sendiri."

"Pembunuhan dilakukan dengan tekad seorang yang berdarah dingin, hal yang tidak jarang kita lihat terdapat dalam masyarakat biasa pada umumnya."

Dalam pembelaannya, pengacara terdakwa mengatakan ini adalah tindak kejahatan balas dendam yang disebabkan karena penelantaran di masa kecil.

Tetapi Hakim Hamill mengatakan meskipun adanya bukti penganiayaan, kekerasan dan penelentaran di masa lalu, namun Hakim tidak menerima tindakan Martin yang berusia 28 tahun karena adanya provokasi. Hakim menjatuhkan hukuman 37 tahun penjara dengan masa hukuman minimun yang harus dijalani adalah 27 tahun sembilan bulan.

Tahun lalu, mantan istrinya Candace Martin menyatakan bersalah ikut dalam usaha pembunuhan, dan membantu pelaku melakukan pembunuhan. Dia dikenai hukuman sembilan tahun penjara, dengan minimum empat tahun sebelum bisa mendapatkan pembebasan bersyarat.

Lihat beritanya dalam bahasa Inggris di sini

http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/abc-australia-network/18/02/11/p3zrr7366-bunuh-ayah-dengan-samurai-michael-dihukum-37-tahun-penjara



Original Post

MA Periksa Hakim di Timika

Media Cetak Kompas Halaman 4
2018-2-12

MA Periksa Hakim di Timika

YUDIKATIF

JAKARTA, KOMPAS - Badan Pengawasan Mahkamah Agung menurunkan tim untuk memeriksa kebenaran laporan mengenai sejumlah hakim di Pengadilan Negeri Timika, Papua, yang menerima fasilitas tempat tinggal di kompleks perumahan milik PT Freeport Indonesia. Tim dari Pengadilan Tinggi Jayapura, yang merupakan hakim pengawas, diturunkan untuk mengecek langsung kebenaran laporan tersebut dan melakukan evaluasi terhadap para hakim.

Laporan mengenai hakim menerima fasilitas perumahan itu disampaikan Direktur Eksekutif Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Lokata-ru, Haris Azhar, kepada Badan Pengawasan (Bawas) MA di Jakarta, Kamis lala Namun, laporan itu belum bisa ditindaklanjuti berupa sanksi kepada hakim terlapor karena tim Bawas MA harus mengecek kebenaran informasi tersebut

"Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Jayapura Senin ini akan menurunkan tim ke PN Timika untuk mengklarifikasi kebenaran informasi tersebut," kata Ketua Kamar Pengawasan MA Sunarto, di Jakarta, Minggu 01/2).

Kepala .Bawas MA Nugroho Setiadji menambahkan, tim pengawas dari PT Jayapura dipilih karena pengawasan PN Timika secara langsung berada di bawah PT Jayapura. Selain itu, pimpinan PT Jayapura juga adalah bekas inspektorat atau hakim pengawas di Bawas MA. Detail laporan Haris Azhar juga akan dikaji

Nugroho menegaskan,- se-

orang hakim yang merupakan penyelenggara negara tidak diperkenankan mendapatkan sesuatu pemberian atau fasilitas selain dari negara Hal itu pun bisa dikenai pidana lantaran terkait dengan gratifikasi yang merupakan bagian dari tindak pidana korupsi.

"Laporan ini akan menjadi salah satu prioritas dari Bawas MA," katanya.

Haris mengatakan, pihaknya memiliki bukti-bukti mengenai dugaan pemberian fasilitas rumah kepada hakim di PN Timika Mereka yang diduga menerima fasihtas itu adalah Ketua PN Timika Relly Dominggus Behuku dan hakim Fransiscus Babthista

Nama kedua hakim itu juga tercantum dalam situs Freeport Indonesia (FI) sebagai staf kontraktor. "Bagaimana mungkin hakim yang merupakan penyelenggara negara bisa menjadi staf kontraktor sebuah perusahaan swasta," kata Haris.

Selain nama kedua hakim itu, pelapor juga menemukan nama-nama pegawai PN Timika dalam situs FI tersebut, yakni Fery Haryanta, AA Putu NGR Rajendra, Abdul Kadir Rumo-dar, dan Achmad Yuliandi Erria Putra

Haris mengatakan, jika pencantuman nama mereka dalam situs kepegawaian itu sekadar untuk menandai pihak-pihak yang pernah bertamu atau menempati rumah milik FI, hal itu saja sudah melanggar kode etik hakim, bahkan tergolong pidana korupsi.

"Jika pun mereka kerap berkunjung ke Freeport sehingga sampai perlu dicatat di dalam

situs, sebenarnya apa relevansinya; Kenapa pula hakim sering berkunjung ke tempat pihak yang beperkara, apalagi sampai diberi nomor pegawai dan disebut staf kontraktor," tuturnya

Rentan intervensi

Haris berharap MA menindaklanjuti laporannya karena hal itu dikhawatirkan mengganggu independensi hakim. Sebelumnya, Relly dan Babthista pernah menangani perkara Sudiro, mantan Ketua Serikat Pekerja FI. Sudiro akhirnya diputus bersalah dalam kasus penggelapan uang pekeria

"Karena adanya dugaan konflik kepentingan dan keterlibatan sejumlah hakim yang menerima fasilitas dari PT Freeport, selanjutnya kami keberatan apabila hakim-hakim itu yang menangani sengketa tenaga kerja di PT Freeport Sebab, sudah pasti hakim tersebut tidak bisa memutus perkara secara adil dan obyektif lantaran mereka telah menikmati sejumlah fasilitas dari PT Freeport," kata Haris, yang kini menjadi kuasa hukum Sudiro.

Peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LelP), Liza Farihah, mengatakan, jika benar Ketua PN Timika Relly Dominggus Behuku tinggal di dalam kompleks perumahan FI, hal itu merupakan pelanggaran berat

"Jika memang ada perkara terkait Freeport yang pernah ditangani oleh hakim bersangkutan, ini akan membuka keran selebar-lebarnya untuk diintervensi (oleh pihak lain)," ujar Liza

(REK)





Original Post

Adopsi UU Tipikor, RKUHP Ancam KPK

Media Cetak Kompas Halaman 4
2018-2-12

Adopsi UU Tipikor, RKUHP Ancam KPK

Ada enam pasal di RKUHP yang serupa dengan UU Tindak Pidana Korupsi. Ini berpotensi membuat korupsi jadi delik umum sehingga tidak dapat diusut KPK.

JAKARTA, KOMPAS - Pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana akan mengadopsi sejumlah norma tindak pidana korupsi yang selama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Langkah tersebut mengancam masa depan Komisi Pemberantasan Korupsi karena tidak dapat lagi menangani kasus korupsi yang menjadi delik umum, bukan delik khusus seperti UU Tipikor.

Demi kesinambungan pemberantasan korupsi, akan lebih baik apabila Dewan Perwakilan Rakyat merevisi UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Upaya ini dinilai lebih efektif dibandingkan memasukkan sebagian besar pasal menjerat koruptor dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Dalam draf perbaikan RKUHP, sejumlah pasal UU Tipikor diadopsi langsung di RKUHP. Berdasarkan draf rancangan regulasi tersebut, ada setidaknya enam pasal yang serupa dengan Pasal 2,

3, 5,11, dan 12 UU Tipikor. Padahal, sejak awal, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memberikan saran agar pasal-pasal tersebut tetap dalana aturan bersifat lex specialis.

"Perlu disuarakan agar UU Tipikor harus diperbaiki secara mendasar ke depan. Jika saat ini norma tipikor tetap dipaksakan diatur di KUHP, hal tersebut dapat berimplikasi KPK tidak dapat menangani kasus korupsi ke depan dan berdampak pada pemberantasan korupsi," kata Ketua KPK Agus Rahardjo, di Jakarta, Minggu (11/2).

Untuk itu, KPK tetap berpegang agar aturan tentang tipikor diatur secara khusus melalui revisi UU Tipikor, bukan malah diadopsi dalam RKUHP.

Secara terpisah, pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji, mengatakan, pemahaman secara umum, jika pasal tipikor yang merupakan delik khusus dikodifikasikan ke dalam RKUHP, pasa] itu akan bermakna sebagai delik umum.

Ujungnya, hal itu berpotensi pada delegitimasi KPK, yang tidak bisa menangani korupsi sebagai delik umum.

"Kecuali dibuat pengaturan dalam RKUHP mengenai aturan peralihan yang menjamin kewenangan aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung dan KPK tetap berwenang menangani delik tipikor yang kelak ada dalam RKUHP, sesuai komitmen pemerintah dan DPR," tutur Indriyanto.

Jangan memaksakan

Semakin tumpang tindihnya pengaturan sejumlah norma berkait penegakan hukum, kebebasan berpendapat, dan hakkelom-pok minoritas dalam RKUHP menandai belum belum sempurnanya pembahasan kodifikasi hukum pidana nasional tersebut Pemerintah dan DPR sebaiknya tidak memaksakan pengesahan RKUPH dalam waktu dekat ini

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bvitri Susanti, mengatakan, pemerintah dan DPR

sebaiknya tidak buru-buru mengesahkan RKUHP yang kini dibahas. Pembahasan RKUHP idealnya melibatkan panel ahli pidana. Para ahli yang membahas norma-norma RKUHP dengan keputusan akhir di pemerintah dan DPR Dengan demikian, norma-norma RKUHP tidak bisa dimasuki kepentingan partai politik (parpol), yang ideoleoginya beragam.

"Kalau dinegosiasikan seperti itu, jadinya kita seperti menegosiasikan pelanggaran hak asasi yang boleh dilakukan atas nama hukum hingga memunculkan kembali pasal-pasal yang tidak relevan, seperti penghinaan kepala negara," katanya.

Terkait pasal penghinaan terhadap presiden, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan, kemunculan kembali pasal jtu merupakan kemunduran bagi demokrasi di Tanah Air. "Ide menghidupkan kembali pasal tersebut adalah pandangan feodal," kata Jimly.

(IAN/REK)





Original Post

KPK Kawal Kasus Cetak Sawah

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 3
2018-2-12

KPK Kawal Kasus Cetak Sawah

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku masih terus mengawal kasus dugaan korupsi cetak sawah yang kini ditangani Bareskrim Polri.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK akan melakukan gelar perkara bersama Polri untuk mengembangkan kasus dugaan korupsi tersebut. Diduga ada sejumlah pihak lain bertanggung jawab atas proyek cetak sawah ini. Koordinasi supervisi (korsup) oleh KPK, menurut Febri, adalah menunggu laporan dari unitkorsupKPK.

"Jika memang korsup berkaitan dengan pengembangan perkarakepada pih ak lain yang diduga terlibat, mestinya ada sejumlah pihak lain yang dipanggil dan dimintaiketerang-annya," ujar Febri di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bares-

krim Polri Kombes Pol Erwan to Kurniadi mengaku, penyidik dalam waktu dekat akan memanggil pihak-pihak dari Kementerian Pertanian (Ke-mentan) terkait kasus ini. Namun, ujarnya, pemanggilan itu masih harus menunggu LHP BPK. "Bisa (meminta keterangan Kementan) setelah keluar LHP (BPK) apakah ada tindak pidana korupsinya atau tidak," kataErwanto.

Erwanto juga menjelaskan, hasil audit dari BPK menjadi bagian penting dari pengembangan penyidikan kasus ini. Menurut dia, ada indikasi keterlibatan beberapa pihak termasuk Kementerian BUMN. Sementara saat ini program cetak sawah tersebut berada di bawah Kementerian Pertanian.

Pengamat hukum dari Universitas Al Azhar, Suparji, menyarankan agar Bareskrim menggandeng KPK menuntaskan kasus ini. "Kasus ini

sudah berlarut-larut sehingga Bareskrim ada baiknya menggandeng KPK yang bertugas menyupervisi. Ini tugas KPK melakukan supervisi atas kasus ini. Kalau sekiranya Bareskrim ada kendala, maka jika berdasarkan hukum ada baiknya bekerja sama dengan KPK," katanya.

Menurut Suparji* jika Bareskrim berbicara ada kerugian negara dan ada keterlibatan BUMN misalnya, maka ada baiknya Bareskrim tidak menggantungkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saja.

Sementara mengenai adanya indikasi pihak yang bermain, Suparji mengatakan, jika hal itu mungkin saja terjadi. "Indikasi ada. Ini proyek cetak sawah, ini terkait dengan Kementerian Pertanian. Nah, itu pasti ada keterkaitan," ujarnya.

binti mufarida





Original Post

KPK Tangkap Bupati Ngada

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 3
2018-2-12

KPK Tangkap Bupati Ngada

Diduga Terima Fee Sejumlah Proyek

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap seorang kepala daerah. Kali ini Marianus Sae, bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) karena diduga menerima fee dari sejumlah proyek.

"Terkait fee proyek," ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta tadi malam. Selain Marianus, KPK juga mengamankan seorang perempuan yang diduga terkait kasus yang sama. Keduanya tiba bersamaan di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 17.15 WIB tadi malam.

Selain itu, Febri mengungkapkan, masih ada sejumlah pihak dari daerah lainyang akan diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif. Sejumlah pihak tersebut masih dalam satu rangkaian kasus pada operasi kemarin. "Ada yang juga diamankan di daerah lain. Dalam penerbangan sore ini (kemarin sore) akan dibawa juga ke KPK," ujarnya.

Menurut Febri, sejumlah pihak yang diamankan dalam operasi tersebut akan menjalani pemeriksaan intensif di Kantor KPK sebelum diputuskan status hukumnya. Meski demikian, Febri masih enggan menjelaskan secara detail kasus yang menyeret bupati tersebut.

Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari berharap masih me-

miliki waktu untuk mengusulkan pengganti Marianus Sae sebagai calon gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).

Marianus Sae merupakan bupati Ngada yang telah menjabat dua periode. Dalam gelaran Pilkada Serentak 2018, Marianus mencalonkan diri sebagai calon gubernur NTT berpasangan dengan Emilia J Nomleni. Pasangan ini diusung PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). "Besok (hari ini) adalah penetap-anuntukcalongubemur, semoga masih bisa disusulkan penggantinya," ungkap Eva.

Eva mengakui pengurus PDIP lain terkejut dengan ada OTT terhadap Marianus. Dia pun menduga ada yang sengaja menjalankan manuver politik untuk melemahkan PDIP di Pilgub NTT. "OTT selalu karena ada bocoran dari dalam, jadi kayaknya bisa jadi teori. Orang-orang saling cari kelemahan dari dalam tim masing-masing kandidat," katanya.

Anggota Komisi III DPRdari Fraksi Partai NasDem Taufiqul-hadi menyatakan kekecewaannya terkait ada OTT tersebut. Namun, dia juga mengkritisi upaya KPK yang hanya melakukan OTT tidak dengan mem-

buat sistem pencegahan tindak pidana korupsi yang lebih komprehensif.

"Saya ingin katakan dengan OTT tidak akan pernah selesai. Orang akan terus melihat, melakukan, selagi ada kesempatan. Dia akan lakukan segala cara apa pun," ujarnya.

Menurut dia, apa yang dilakukan KPK bisa dianalogikan seperti sosok pemadam yang memadamkan kebakaran. Padahal, seharusnya badan tersebut harus mencegahkebakaran.

"Sekarang kita hanya menangkap koruptor saja, kita harus bangun sistem yang menutup peluang korupsi itu. Membuat sebuah sistem pencegahan atau pemberantasan korupsi yang komprehensif. Manusia itu cenderung melakukan penyimpangan jika ada ke-sempatan/paparnya.

Anggota Komisi III dari PDIP Masinton Pasaribu menyatakan belum bisa berkomentar atas OTT yang dilakukan KPK yangmenimpakaderpartainya. "Kita lagi pantau perkembangannya. Kita masih cari infor-masilanjutannya," ujarnya.

Sementara pengamat hukum UniversitasTrisaktiAbdul Fickhar Hadjarmenilai, korupsi di daerah terjadi karena minim kontrol publik. Apalagi, mereka akan ikut sebagai pesertapemilihankepala daerah sehingga banyak kepala daerah yang berurusan dengan KPK, baik sebagai tersangka maupun saksi.

"Ini sebagai akibat dari sistem biaya pilkada yang terbilang tinggi sehingga kepala daerah mau tidak mau harus

menempuh cara tersebut untuk mengembalikan biaya tinggi ketika mengikuti kontestasi pilkada," ungkapnya.

Karena itu, lanjutnya, tidak mengherankan jika banyak kepala daerah yang terindikasi melakukankorupsj. Sejak sistem pemilihan kepala daerah secara langsung diberlakukan, sang calon membutuhkan biaya agar dapat dikenal para pemilih. Seperti biaya survei atau kegiatan massal un tuk m e mperke-nalkan diri kepada masyarakat.

"Tentu saja ini butuh biaya banyak. Biaya besar itu tidak hanya pada proses sudah menjadi calon. Bahkan sebelum dinyatakan sebagai calon saja, seseorang bakal calon harus merogoh koceknya agar mendapatkan tiket untuk diusung oleh parpol tertentu," paparnya.

Sewa-menyewa perahu partai dalam rangka menjadi calon kepala daerah juga membutuhkan biaya yang banyak. Apalagi, jika sang calon diusung oleh beberapa parpol. Inilah yang menyebabkan kepala daerah selalu mencari peluang untuk mengembalikan harta yang sudah dikeluarkan.

"Intinya ya butuh dana, butuh biaya yang cukup banyak. Persoalan itu semakin buruk karena calon kepala daerah bisa jor-joran menghabiskan uang padasaatpemilihan, sementara gaji atau pendapatnya sebagai kepala daerah tidak berbanding lurus dengan biaya yang dikeluarkan sewaktu pemilihan kepala daerah," ungkapnya.

binti mufarida/mula akmal/okezone





Original Post

Putusan MK Yang Kontroversial

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2018-2-12

Putusan MK Yang Kontroversial

MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali mengeluarkan putusan yang kontroversial. Putusan itu, intinya, mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bagian dari (cabang) kekuasaan eksekutif, karena KPK lahir dari latarbelakang ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan dan Kepolisian. Karena Kejaksaan dan Kepolisian bagian dari eksekutif, dengan sendirinya KPK juga bagian dari kekuasaan eksekutif. Begitu logika yang dipakai KPK.

Putusan MK mendapat kritik, bahkan kecaman dari berbagai pihak. Jika KPK dikatakan bagian dari ranah eksekutif, dengan sendirinya KPK sesungguhnya "dibawah ketiak" eksekutif. Karena pimpinan tertinggi eksekutif adalah Presiden,

maka Presiden bisa melakukan intervensi terhadap KPK.

Anehnya, bagian kedua dari logika di atas tidak diterima oleh MK. Bahwa KPK berada di ranah ekseku-

tif, ya, kata MK; namun KPK adalah lembaga yang independen yang tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun. Logika ini, menurut hemat saya, mengikuti alur pemikiran yang membingungkan alias tidak konsisten. Bagian dari eksekutif, tapi tidak bisa diintervensi oleh eksekutif, karena independensi KPK. Apa bisa ?

Di seluruh dunia, termasuk di RKT sekali pun, yang namanya lembaga anti korupsi memang memiliki status independen penuh. Pihak mana pun tidak dapat campur tangan terhadap cara kerja, dan putusan lembaga tersebut. Di RRT beberapa petinggi Partai Komunis Tiongkok (PKT), bahkan yang tergolong sahabat dekat petinggi partai pun, pernah diseret ke

karena tuduhan melakukan kejahatan korupsi dan kemudian dijebloskan dalam penjara setelah tuduhannya itu dibuktikan oleh proses peradilan.

MK tampaknya terjebak oleh euforia kuat mengenah Pansus Hak Angket KPK yang dibentuk oleh DPR tahun lalu. Mayoritas publik sejak awal menaruh curiga bahwa Hak Angket KPK dibentuk sebagai tindak balas-dendam setelah sekian banyak wakil rakyat di Senayan, termasuk Ketuanya, satu per satu dibidik KPK dalam mega skandal e-KTP. Kasus korupsi raksasa ini seakan sandiwara berdurasi 20 jam yang dipertontonkan KPK kepada rakyat Indonesia. Ketika kasus "cabut BAP" yang dilakukan seorang anggota DPR karena menyebut-nyebut nama Setya Novanto, gaduh pun terdengar keras di luar Senayan. Anggota Dewan

yang bersangkutan setelah mencabut BAP-nya. kemudian menyatakan dia terpaksa mencabut BAP-nya karena tekanan eksternal. Naas, dia kemudian ditersangkakan oleh KPK, dan masuk penjara.....

Tidak heran, publik berprasangka buruk bahwa Pansus Angket KPK bertujuan untuk menggorok leher KPK. Maka, sejumlah publik mencoba mengganjel gerak laju Pansus dengan menggugatnya ke MK. Setelah mengalami proses cukup panjang, MK akhirnya mengeluarkan putusan yang konstitusional itu menolak 3 (tiga) gugatan terhadap pasal 79 ayat (3) UU tentang MD3 terkait dengan penggunaan hak angket DPR terhadap KPK. Intinya, Hak Angket KPK konstitusional. Konsekuensinya, KPK harus tunduk pada apa pun yang diminta oleh Pansus KPK karena konsitusionalitasnya itu.

Putusan MK dijatuhkan tidak

dengan suara bulat pada tanggal 8 Februari 2018. Empat dari 9 Hakim Konstitusi mengeluarkan dissenting opinion, yaitu Maria Farida, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna dan Suhartoyo. Tiga nama pertama Guru Besar Hukum Tata-Negara. Ketua MK, Arief Hidayat termasuk satu dari 5 Hakim Konstitusi yang memberikan suara "Yes". Skor jadi 4 banding 5. Karena mayoritas Hakim Konstitusi menyatakan menolak gugatan yang ingin menghadang Hak Angket KPK, maka putusan itu pun dinyatakan konstitusional, sekaligus bersifat final.

Itulah kehebatan MK sebuah super-body yang tiap-tiap putusannya bersifat final dan tidak bisa digugat dan tidak bisa diubah oleh siapa pun, termasuk dewa maupun malaikat, apalagi presiden!

Tapi, MK kita kontras berbeda dibanding Mahkamah Agung Amerika yang juga lembaga super-body. Bukan rahasia lagi.

kelahiran MK sedikit banyak "menyontek" dari M.A. Federal Amerika. Sama-sama superbody, sama-sama beranggota 9 orang, sama-sama satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan memeriksa konsti-tusionalitas sebuah undang-undang (atau bagian dari sebuah undang-undang), mengadili pertikaian antar-lembaga tinggi. Bedanya, Mahkamah Agung federal Amerika satu-satunya lembaga tinggi hukum yang memiliki kewenangan memutus perkara tingkat kasasi.

Satu perbedaan tajam lagi antara MK dan MA Amerika terkait integritas para anggotanya. Anggota-anggota MA Amerika betul-betul memiliki kompetensi di bidang hukum yang luar biasa (kepalanya pun, sebagian botak), umumnya lulusan fakultas hukum universitas top di Amerika dan berintegritas tidak diragukan. Maka, konstitusi Amerika memberikan previlege luar biasa kepada

ke-9 Hakim Agung federal keanggotaan seumur hidup.

Bagaimana karakteristik Hakim Konstitusi Indonesia? Anda masih ingat kasus korupsi Akil Mochtar, ex Ketua MK, kan ? Juga kasus Patrialis Akbar dan kasus Hakim Konstitusi lain yang diduga kuat "keserempet" perifaku tidak etis? Ketua MK yang sekarang. Arief Hidayat pun sudah lama mendapat sorotan tajam dari publik, khususnya para akademisi hukum karena perilakunya yang dinilai tidak patut (unethical conduct). Ketika Arief Hidayat hendak maju lagi sebagai anggota MK tahun lalu, publik bereaksi negatif, mendesar DPR menolaknya. Namun, publik curiga berat bahwa Arief sebagai Hakim Konstitusi "titipan pemerintah". Upaya menahan gerak laju Arief pun gagal. Arief bukan hanya terpilih lagi sebagai anggota MK, tapi tetap mempertahankan kursinya se-

bagai Ketua.

Dewan Etik MK, sedikitnya, sudah 3 kali menjatuhkan hukuman kepada Arief Hidayat karena pelanggaran etik yang dilakunya. Tapi, hukuman itu, semua, ringan-ringan saja. Desakan supaya Arief Hidayat mundur dari kursinya sudah disuarakan oleh sejumlah pihak. Pekan lalu hampir 30 Guru Besar dari berbagai universitas, termasuk dari Universitas Indonesia, mendesak agar Arief Hidayat mengundurkan diri dari MK.

Adakah kaitan antara putusan MK tentang Hak Angket DPR terhadap KPK dan keberadaan Arief Hidayat di kursi Ketua MK?

Pemerintah kita, sejak era SBY sampai Jokowi, tampaknya, tidak terlalu suka pada KPK. Kedua presiden sama-sama pernah mengeluarkan pernyataan terbuka bahwa KPK jangan mengkriminalisasi kebijakan, atau kebijakan tidak bisa

dikriminalkan. Lho, kalau pelaksanaan terhadap suatu kebijakan ternyata menabrak ketentuan perundang-undangan, apakah kita diamkan saja? Bagaimana KPK bisa tinggal diam kalau bukti cukup kuat seorang kepala daerah menerima suap dari pihak tertentu terkait pelaksanaan sebuah program pembangunan?

Ketika kerja Pansus Angket KPK semakin kencang dan berujung pada wacana pembentukan Densus Korupsi Polri, Istana juga seperti bersikap ambivalens. Publik bertanya-tanya bagaimana sebenarnya sikap resmi pemerintah? Masih untung, pada saat-saat yang kritikal itu. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengeluarkan pernyataan yang bersifat tegas Tidak perlu Densus Korupsi Polri! KPK sudah cukup!

Putusan kontroversial MK terkait keberadaan Hak Angket KPK, menurut hemat kita, semakin memudarkan integritas MK.......***

REDAKSI





Original Post

Panen Padi Kok Panen Masalah

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2018-2-12

Panen Padi Kok Panen Masalah

Keluhan Petani Pedagang

Panen padi sudah dimulai tapi urusan beras belum tuntas. Jadilah panen padi seperti memanen masalah. Petani rugi karena harga gabah naik, pedagang susah dagang karena stok beras masih kurang. Konsumen gigit jari karena harga beras masih tinggi.

MEMASUKI bulan Februari, panen raya sudah dimulai di sejumlah daerah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menteri Pertanian Amran Sulaiman wara-wiri menghadiri acara seremoni panen raya. Terbaru, pertengahan pekan kemarin, Amran menghadiri kegiatan panen Raya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ada 58 ribu hektar lahan sawah yang siap panen di kabupaten tersebut. Sehari sebelumnya, Amran melakukan panen raya di Kabupaten Sukabumi.

Panen raya ini ternyata tak membuat harga beres turun, sebaliknya harga beras di sejumlah daerah masih melambung. Di sejumlah pasar di Jakarta, harga beras jenis medium berkualitas rendah masih mengalami kenaikan. Mengutip situs infopanganjakarta. go.id, harga beras jenis IR I naik menjadi Rp

11.800 per kilogram. Di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) juga semakin merangkak seharga Rp 11.775 per kilogram. Lima hari sebelumnya, harga beras jenis ini masih di Rp 11.325. Padahal, sesuai Permendag harga eceran tertinggi (HET) beras jenis ini dipatok Rp 9.450 per kilogram.

Stok beras di PIBC juga mengalami penyusutan. Hingga 10 Februari, stok akhir ditambah jumlah pemasokan hari yang sama yakni 2.728 ton hanya tersisa 21.637 ton. Padahal satu hari sebelumnya stok sebesar 23.299 ton. Ini stok terendah di PIBC sejak Februari 2016.

Pedagang beras di PIBC, Koh Ayong mengatakan, pasokan panen memang mulai berdatangan ke PBIC, namun masih kurang sehingga belum bisa menekan harga beras yang tinggi. Harga juga belum turun lantaran beras impor belum datang. "Selain itu, kualitas beras untuk panen pertama ini masih belum bagus," kata Ayong, kemarin.

Tak hanya pedagang, petani juga cemas. Ketua Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Thohir mengatakan, harga gabah di tingkat petani mulai anjlok. "Panen raya yang terjadi saat ini bertepatan dengan hujan membuat harga gabah turun," katanya. Hal ini diperparah dengan pengering yang terbatas. Dia merinci harga gabah yang turun itu di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut turut mempengaruhi harga beras di Pasar Induk Cipinang masih tinggi.

Pengamat Kebijakan Pangan Pertanian Jangkung Handoyo Mulyo mengatakan, kondisi cuaca bisa mengurangi target pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian dan Bulog dalam menyerap padi. Terlebih, daerah yang terdampak cuaca ekstrem merupakan sentra produksi beras Indonesia.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi curah hujan tinggi di daerah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan sampai Maret 2018. Cuaca ekstrem tersebut diperkirakan akan mengganggu produksi beras dalam negeri secara signifikan.

"Jadi target penyerapan 2,2 juta ton sampai Juni, dengan adanya perubahan-perubahan iklim, banjir, angin, ini akan menurunkan produksi kita," kata Jangkung.

Iklim, kata Jangkung, merupakan faktor eksternal pendukung sektor pertanian dalam berproduksi. Iklim tidak bisa dikendalikan, berbeda dengan benih, hama dan pupuk. Karena itu, pemerintah tidak bisa mengantisipasi iklim yang menyebabkan hujan, banjir, angin kencang, dan longsor. "Kalau kita jadikan gambaran kejadian saat ini di beberapa daerah sentra beras, maka itu pasti akan menurunkan produksi. Jadi tidak mudah mencapai angka (2,2 juta ton) itu," jelasnya.

Diajuga memprediksi, setiap daerah sentra penghasil beras yang terdampak hujan ekstrem akan mengurangi produksi paling sedikit sepuluh persen. Namun, persentase tersebut bisa bertambah tergantung pada cuacanya.

Ketua Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada ini juga menilai, impor bisa menjadi opsi bila target produksi beras dafam negeri gagal. Hal ini, untuk menstabilkan stok Bulog dan Pasar Beras Induk Cipinang (PBIC) yang kian berkurang. "Kalau kemudian dengan mengandalkan produksi belum cukup, maka tidak ada salahnya impor. Sesungguhnya juga penting dan strategis tapi belum dilakukan dengan intensif, adalah disertifikasi pangan lokal," kata Jangkung.

Guru Besar ITB sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa menilai, kenaikan

harga disebabkan kondisi beras dalam negeri masih langka. Sementara panen yang diamati di sejumlah daerah baru mencukupi kebutuhan di daerah masing-masing. Selain itu, sejumlah daerah masih mengalami panen gabah, sehingga masih membutuhkan waktu yang cukup panjang agar menjadi beras dan disalurkan ke daerah konsumsi. Dia memprediksi kenaikan harga ini akan terus terjadi sampai Maret. "Kalau gabah ke beras kan perlu waktu. Waktunya kalau dari wilayah produsen ke daerah konsumen bisa sampai satu bulan distribusinya," kata Dwi saat dihubungi, kemarin.

Menurut dia, berdasarkan hasil pantauan sejak dua minggu terakhir, wilayah di Jawa Barat hingga Jawa Timur masih mengalami panen sekitar 20 persen. Saat ini diperkirakan panen semakin tersebar mencapai 30 persen. Sementara di pantai utara Jawa seperti Demak, dan Pati, panen yang terjadi sudah 60 persen. Namun panen tersebut masih terjadi di beberapa wilayah yang sudah menanam padi sejak Oktober, sehingga hasil sudah bisa diterima Februari. Adapun panen raya yang digadang-gadang bakal menstabilkan harga beras tersebut yakni panen raya dimulai Maret hingga pertengahan April. Hal ini akibat kebanyakan wilayah menanam pada November - Desember.

Menanggapi persoalan ini, Kapus-datin Kementan Suwandi mengatakan, saat ini memang sudah masuk panen raya. Di Jawa Tengah misalnya, ada 1,6 juta hektar sawah yang panen. Otomatis stok akan meningkat. Kenapa stok di pasar induk turun? Dia bilang, hasil panen ini masih proses masuk Jakarta. "Di beberapa daerah di Jawa stok beras sudah oke," kata Suwandi saat dikontak, tadi malam.

Lagipula, kata dia, bertanya stok beras itu jangan hari libur, Sabtu atau Minggu. Karena saat libur, stok memang rendah. Di hari biasa, kata

dia, minimal 3-4 ribu ton beras masuk PBIC. Stok yang menipis juga karena pedagang sedang menghabiskan stok lama untuk mengganti dengan yang baru. Dia memprediksi, dalam seminggu ke depan harga beras akan turun. "Malah di bulan Maret nanti saat puncak panen raya kami menjaga agar harga tidak jatuh. Di beberapa daerah seperti Tuban, harga gabah sudah turun jauh," ujarnya.

Pengamat politik Hendri Satrio mengingatkan Mentan Amran Sulaeman agar secepatnya mengambil langkah-langkah tepat terkait keluhan dari petani dan pedagang ini. "Karena inj urusan penting, bahaya kalau tak diatasi," kata Hendri Satrio, kemarin.

Apalagi, Hendri mendengar Kementan juga sedang dibidik aparat penegak hukum dalam kasus cetak sawah. "Saya baca di media, Bareskrim Polri akan memanggil Kementan dalam kasus ini, KPK juga telah melakukan supervisi, ini alarm bagi Pak Mentan karena bisa saja hal ini ada yang "politicking", tegas Hendri.

Dalam kasus hukum, lanjut Hendri, selama ini Kementan juga sudah banyak tercoreng akibat ulah para ok-numnya. Selain kasus cetak sawah, ada masalah subsidi benih, pupuk, dan alat mesin pertanian (alsintan). Dalam kasus pupuk, tahun lalu KPK telah menyita satu unit apartemen di Solo yang diduga hasil korupsi dan menahan tiga dari empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

Tahun lalu juga palu Hakim Agung Artidjo Alkostar memperberat hukuman seorang PNS Kementan AS dari 5 tahun menjadi 9,5 tahun penjara untuk kasus korupsi benih atau bibit unggul yang merugikan negara Rp 69 miliar. "Yang bisa dibaca sekarang Kementan di bawah kepemimpinan Pak Amran tak hanya sedang bermasalah dengan urusan padi dan beras, tapi persoalan hukum ini juga harus diatasi," saran Hendri.

bcg





Original Post

Bupati Sabu Raijua Divonis 3 Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-2-12

Bupati Sabu Raijua Divonis 3 Tahun Penjara

Korupsi Dana Pendidikan

BUPATI Ngada Marianus Sae-bukanlah satu-satunya kepala daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berurusan dengan KPK karena diduga korupsi.

Sebelumnya, Bupati Sabu Raijua Marthen Dira Tome pernah menjadi "pasien" lembaga antirasuah. Sempat menang praperadilan. Marthen kembali ditetapkan sebagai tersangka.

Kali ini,bekas Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga NTT itu tak bisa mengelak. Kasusnya pun bergulir sampai ke meja hijau.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menghukum Marthen dipenjara 3 tahun. Majelis hakim menyatakan Marthen terbukti melakukan korupsi anggaran dana PLS.

Selain dipidana penjara. Marthen dihukum denda RplOO Juta rupiah subsider 3 bulan kurungan dan membayar uang

pengganti kerugian negara Rp 13 miliar.

"Jika tidak mampu membayar setelah vonis berkekuatan tetap, harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara. Jika tidak mencukupi maka ditambah kurungan penjara 3 tahun," putus ketua majelis hakim M Tahsin.

Vonis ini jauh di bawah tuntutan jaksa KPK. Sebelumnya, Marthen dituntut hukuman 12 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti kerugian negara Rp3,7 miliar subsider kurungan 5 tahun.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Dody Sukmono menghormati dan menghargai putusan hakim. Pasalnya, dalam putusannya hakim sependapat dengan tuntutan JPU.

Hanya saja, masalah berat-ri-ngannya pidana yang dijatuhkan menjadi persoalan. Sehingga

tim JPU masih akan mengkaji ulang putusan hakim. "Untuk yuridisnya sependapat. Untuk pemidanaannya ada jarak yang cukup jauh," kata Dody.

Termasuk soal uang pengganti. Awalnya, Marthen dituntut membayar seluruh kerugian negara sebesar Rp3,3 miliar. Namun, hakim punya pendapat lain. Uang pengganti dibagi dengan tersangka lain, yakni Tho-bias Uly dan John Raja Pono. Ditambah Rp 405 juta yang diterima terdakwa. Total yang harus dibayar Marthen hanya Rp 1315 miliar.

"Perkara ini memang belum selesai sepenuhnya, masih akan kami lanjutkan," kata Dody. Ia pun menyatakan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam perkara ini.

Pasalnya, berdasarkan fakta persidangan, ada orang lain yang juga berperan. Mereka adalah Thobias Uly, John Raja Pono,

Basa Alim Tualeka, dan Simon Dira Tome.

Dalam kasus ini, Marthen dinilai terbukti menjadi aktor utama korupsi dana PLS tahun 2007. Dia dianggap menyalahgunakan wewenangnya selaku pejabat pembuatan komitmen (PPK) proyek itu.

Marthen menyiapkan skenario pembentukan Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FKTLD), yang disebut cabang dari FKTLD Jakarta.

Marthen lalu mengusulkan kepada bekas Kepala Dinas Thobias Uly agar dana PLS dikelola FKTLD serta mengusulkan John Raja Pono. anak buahnya menjadi ketua FKTLD.

Usulan ini ditindaklanjuti Thobias Uly dengan mengeluarkan surat yang menyatakan FKTLD sebagai pengelola anggaran program PLS.

Dana yang dikelola dinas Rpl 83 miliar. Sisanya Rp59,624

miliar dikelola FKTLD. Dana itu seharusnya disalurkan langsung kepada penyelenggara kegiatan di 16 kabupaten/kota se-NTT.

Namun faktanya, FKTLD NTT yang menyalurkan dana itu kepada FKTLD kabupaten/ kota. Setelah itu baru disalurkan ke penyelenggara.

Dana yang disalurkan disunat Rp50 ribu/bulan untuk camat dan kepala desa. Padahal, dua pejabat itu tak berhak mendapatkannya. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp33 miliar.

Dalam proyek buku dan alat tulis kantor (ATK), Marthen juga terbukti mengatur agar PT Bintang Ilmu milik Basa Alim Tualeka menjadi pemenang tender.

Perbuatan itu dilakukan bersama Tobias Uly, John Raja Pono dan Basa Alim Tualeka, yang mengakibatkan kerugian negara Rp4.2 miliar

gpg





Original Post

Hukuman Terdakwa Dikorting Pengadilan Tinggi, Jaksa Kasasi

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-2-12

Hukuman Terdakwa Dikorting Pengadilan Tinggi, Jaksa Kasasi

Perkara Korupsi Dana Bimtek

KEJAKSAAN Tinggi Jambi mengajukan kasasi dalam perkara korupsi dana bimbingan teknis (bimtek) DPRD Kota Jambi periode 2009-2014. Pasalnya. Rosmansyah, bekas Sekretaris DPRD yang menjadi terdakwa kasus ini mendapatkan keringanan hukuman di tingkat banding.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jambi, Dedy Susanto membenarkan pihaknya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). "Pengajuan kasasi ini mengacu Pasal 125 ayat I KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana)," katanya.

Dedy mengungkapkan, jaksa penuntut umum tengah menyusun memori kasasi perkara Rosmansyah. Ia berharap MA bisa mengabulkan permohonan kasasi dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya.

Dalam perkara korupsi anggaran bimtek DPRD Kota Jambi periode 2009-2014, Rosmansyah ditetapkan sebagai terdakwa bersama Jumizar, namun sidangnya terpisah. Jumizar adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bimtek.

Pengadilan Tipikor Jambi memutus Rosmansyah terbukti melakukan korupsi sebagai-

mana dakwaan subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Tipikor yang diubah dengan UU 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-I KUHP.

Dalam pertimbangan putusan, majelis hakim membeberkan pada 2012 Rosmansyah menggunakan dana bimtek Rp3I5 juta. Tahun 2013 Rp271 juta. Terakhir, tahun 2014 Rp363 juta.

Modus serupa dilakukan Jumizar yang menggunakan dana bimtek Rp 128 juta. Kemudian Zainal Abidin (ketua DPRD saat itu) menggunakan Rp207 juta pada 2012. Tahun berikutnya, Rp359.5 juta. Ditotal, anggaran bimtek yang dikorupsi mencapai Rpl ,8 miliar.

Menurut majelis hakim, Rosmansyah selaku Sekretaris DPRD seharusnya mengawasi penggunaan uang negara. Tapi malah ikut menilepnya untuk keperluan pribadi.

Majelis hakim memutus Rosmansyah dipenjara 6 tahun, denda Rp50 juta dan membayar uang pengganti Rp 1,8 miliar.

Tak terima dengan vonis itu, Rosmansyah mengajukan banding. Pengadilan Tinggi Jambi mengkorting hukuman menjadi 5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta.

byu





Original Post

KPK Kembali Tangkap Calon Pejawat

Media Cetak Republika Halaman 3
2018-2-12

KPK Kembali Tangkap Calon Pejawat

DIAN FATH RISALAH

Marianus pernah menjadi tersangka pada 2013 lalu.

JAKARTA - Tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) seorang kepala daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kepala daerah yang tertangkap tangan adalah Bupati Ngada Marianus Sae yang saat ini menjadi calon gubernur NTT.

"Iya benar yang tertangkap tangan bupati Ngada," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Ahad (n/2).Marianus diduga menerima suap terkait proyek-proyek yang ada di Kabupaten Ngada.

Marianus merupakan salah satu calon gubernur yang diusung PDIP dan PKB. Mengenakan kemeja putih dan celana berwarna hitam, Marianus tiba di gedung KPK sekitar pukul 17.20 WIB.

Febri Diansyah mengatakan, OTT kali ini dilakukan di beberapa daerah, dua di antaranya termasuk Marianus yang sudah berada di gedung KPK.

Sementara, yang masih berada di daerah lain, sambung Febri, akan diberangkatkan ke Jakarta menggu-

nakan jadwal penerbangan sore. "Karena ada yang juga diamankan di daerah lain dengan penerbarangan sore ini akan dibawa juga ke KPK," kata Febri.

Hingga Ahad malam, belum diketahui berapa barang bukti yang diamankan dan terkait kasus apa pihak tersebut diamankan.

Marianus diketahui merupakan salah satu calon gubernur NTT. Ia berpasangan dengan Emmilia Nomleni dan diusung oleh PDIP serta PKB. Mi-risnya, ia tertangkaptangan menjelang hari penetapan calon oleh KPU pada Senin (12/2) besok.

Berdasarkan catatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diakses Republika melalui acch.kpk.go.id, Marianus terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 10 Juli 2015. Saat itu, ia melaporkan hartanya untuk maju dalam Pilbup Kabupaten Ngada periode 2015-2020.

Total harta yang dimiliki Marianus adalah Rp 3.776.400.000 yang terdiri atas harta bergerak, tidak bergerak, surat berharga, serta giro dan setara kas lainnya.

Untuk harta bergerak yang dimiliki Marianus adalah lima kendaraan roda empat dan empat kendaraan roda dua dengan jumlah Rp 935.-700.000. Ia juga memiliki peternakan

sapi, peternakan kuda, perkebunan jagung, dan memiliki lahan hutan jati serta mahoni yang bila dirupiahkan berkisar Rp 15.670.000.000.

Kemudian, untuk harta tidak bergerak, ia memiliki tanah dan bangunan di Badung serta empat lahan tanah di Manggarai Barat, NTT, seni-lai Rp 5.350.000.000. Selain itu, dia juga memiliki harta berupa surat berharga senilai Rp 10.500.000.000 dan giro serta setara kas lainnya senilai Rp 60.700.000. Dia juga memiliki piutang dalam bentuk pinjaman barang senilai Rp 1.260.000.000.

Sebelum mengajukan diri menjadi Gubernur NTT dalam Pilkada Serentak 2018, Marianus sudah sukses mencicip dua periode sebagai bupati Ngada. Tapi, Marianus juga pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penutupan Bandara Turelelo, Soa, Kabupaten Ngada, NTT, pada 21 Desember 2013. Penetapan status tersangka itu dilakukan oleh Polda NTT dan Bareskrim Mabes Polri.

Terkait hal itu, KPU NTT belum menyikapi kasus Marianus Sae. "Kalau sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, baru kami secara kelembagaan akan menyikapi sepanjang masih dalam tahapan pilkada," kata Ketua KPU NTT Maryanti Luturmas Adoe.

Maryanti mengatakan, dalam

Peraturan KPU No 3 Tahun 2017 menyebutkan, pergantian bakal calon atau calon dapat dilakukan oleh partai politik atau gabungan parpol atau calon perseorangan bila dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan. Selain itu, berhalangan tetap atau dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Jadi, berdasarkan aturan KPU tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kami hanya mengacu pada kekuatan hukum tetap dari pengadilan," katanya.

KPU NTT pada Senin akan menyelenggarakan pleno terbuka penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTT 2018 dan akan dilanjutkan dengan pleno penarikan undian dan penetapan nomor urut bakal calon pada Selasa (13/2). Ketua DPD PDIP NTT Frans Lebu Raya belum bisa dikonfirmasi terkait kasus yang menimpa salah satu bakal calon gubernur dari PDIP karena sedang tidak ada di tempat.

Pada 3 Februari lalu KPK juga menangkap Bupati Jombang Nyono Suhadi Wihandoko. Dia berstatus sebagai calon pejawat karena mengikuti kembali Pilkada Jombang

2018.

antara ed muhammad hafil/ DIAN FATH RISALAH





Original Post

Paslon tak Puas Bisa Menggugat

Media Cetak Republika Halaman 5
2018-2-12

Paslon tak Puas Bisa Menggugat

FEBRIANTO ADI SAPUTRO

JAKARTA - Pada Senin (12/2) KPU di berbagai daerah akan mengumumkan penetapan pasangan calon (paslon) peserta Pilkada Serentak 2018. Bagi pihak-pihak yang tidak puas terhadap keputusan KPU, "bisa melakukan gugatan.

Anggota KPU Ilham Saputra mengatakan, jika terjadi ketidakpuasan atas penetapan paslon yang dilakukan KPU, paling lama tiga hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota ditetapkan, paslon bisa mengajukan permohonan sengketa di Bawaslu provin-si/panwas kabupaten /kota sesuai tingkatan pilkada. Penyelesaian sengketa dan putusan dilakukan paling lama 12 hari kerja sejak diterimanya permohonan.

"Apabila pemohon masih tidak puas atas putusan Bawaslu provin-si/panwas maka bisa mengajukan gugatan atas sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), paling lama tiga hari kerja sejak putusan keluarnya Bawaslu provinsi atau panwas kabupaten/kota. PT TUN memeriksa dan memutus gugatan pemohon paling lama 15 (lima belas) hari kena sejak gugatan dinyatakan lengkap," ujar Ilham, Ahad (11/2)

Sebagai upaya hukum terakhir, Ilham menyampaikan, jika pemohon masih tidak puas dengan putusan PT TUN, pemohon bisa mengajukan ka-

sasi ke Mahkamah Agung (MA) paling lama lima hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN. Kemudian, kata dia, MA memeriksa dan memutus perkara kasasi paling lama 20 hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau

KPU/KIP kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan MA paling lama tujuh hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 hari sebelum hari pemungutan suara.

"Terkait pelaksanaan kampanye, bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama sela-

ma masa kampanye harus menjalani cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya (Pasal 70 ayat (3) UU10/2016)," ujar Ilham.

Mantan Komisioner KPU Hadar Nafiz Gumay berharap, penetapan paslon di Pilkada 2018 berlangsung lancar. Menurut Hadar, KPU sebagai penyelenggara wajib memperhatikan syarat prosedural tiap-tiap paslon.

"Persoalan seperti ada parpol kepengurusannya jelang penetapan paslon malah bersengketa. Itu akibat di lapangan penyelengara tidak melakukannya secara standar. Maka, kita (KPU) harus mengoreksi," kata Hadar.

Hadar menegaskan, KPU jangan menunggu adanya laporan, tapi meminta setiap anggota KPU yang tersebar di 171 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota ini bisa mendatangi langsung titik terjadinya potensi sengketa.

"Kita harus lihat betul apa yang terjadi di lapangan dan kemudian segera kalau ada kekeliruan harus diberi supervisi," jelas dia.

Sesuai peraturan KPU No 2 tahun 2018, pada 12 Februari 2018 penyelenggara akan menetapkan paslon peserta Pilkada Serentak 2018 di seluruh wilayah Indonesia. Setelah penetapan paslon, 13 Februari 2018 adalah pengumuman nomor urut tiap paslon. Dan, pada 15 Februari 2018 secara resmi dimulainya masa kampanye untuk para paslon hingga 23 Juni 2018.

fergi nadira b ed muhammad hadi/ FEBRIANTO ADI SAPUTRO





Original Post

Penataan tanpa Pemecatan

Media Cetak Koran Tempo Halaman 5
2018-2-12

Penataan tanpa Pemecatan

Direktur Utama PAM Jaya Ertan Hidayat mengatakan pembahasan peralihan pegawai pengelolaan air sudah dimulai, seiring dengan rencana restrukturisasi kontrak. Ia memastikan tak akan ada pemutusan hubungan kerja saat pelayanan air bersih di Ibu Kota beralih ke PAM Jaya. "Itu sudah menjadi komitmen saya, kata dia, Jumat pekan lalu.

Ertan menjelaskan, pegawai PAM Jaya dipekerjakan di Palyja dan Aetra sejak kontrak kerja sama diteken pada 1997. Palyja dan Aetra pula yang melayani pelanggan di Jakarta. Setelah layanan beralih, PAM Jaya yang akan berurusan langsung dengan pelanggan.

Erian menambahkan, PAM Jaya sudah beberapa kali menggelar pertemuan

dengan serikat pekerja di Palyja dan Aetra. Pertemuan itu, kata dia, bertujuan menyamakan visi sebelum mereka bergabung kembali dengan PAM Jaya.

Suhendi, penggugat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta air, menyarankan agar pemerintah Jakarta membentuk kelompok kerja yang beranggotakan berbagai elemen masyarakat serta serikat pekerja sebelum peralihan layanan air bersih dimulai.

Menurut Suhendi, kelompok kerja tersebut penting untuk memastikan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung soal penghentian privatisasi air bersih itu akan berlangsung transparan. "Supaya prosesnya terbuka bagi semua pemangku kepentingan," kata dia.

Linda Hairani





Original Post

Jakarta Bersiap Ambil Alih Layanan Air Bersih

Media Cetak Koran Tempo Halaman 5
2018-2-12

Jakarta Bersiap Ambil Alih Layanan Air Bersih

Pembahasan restrukturisasi ditargetkan rampung tahun depan.

JAKARTA - Pemerintah DKI Jakarta bersiap mengambil alih layanan air bersih di Ibu Kota melalui Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya). Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan rencana pengambilalihan tersebut merupakan pelaksanaan atas putusan Mahkamah Agung. "Kami harus mematuhi putusan Mahkamah Agung," kata dia di Balai Kota, Jumat lalu.

April tahun lalu, Mahkamah Agung menyatakan

pemerintah lalai dalam memenuhi hak asasi manusia, khususnya warga Jakarta, atas air. Putusan itu berawal dari gugatan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta. Mereka mendaftarkan gugatan masyarakat (class action) dan menuntut privatisasi pengelolaan air dihentikan.

Mahkamah Agung menyatakan pemerintah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyerahkan kewenangan pengelolaan air kepada pihak swasta. Lantaran adanya putusan itu, Sandiaga mengatakan,

peralihan layanan air bersih ke PAM Jaya bakal berlangsung sebelum 2023, ketika kontrak PAM Jaya dengan dua mitra swasta berakhir.

Sandiaga menjelaskan, peralihan tersebut akan dimulai dengan restrukturisasi kontrak PAM Jaya dengan dua operator yaitu, PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra). Penyusunan ulang kontrak kerja sama, kata dia, juga akan membahas mekanisme agar pemerintah DKI tak menanggung biaya karena kontrak awal berakhir sebelum tenggat. Ia memperkirakan pembahasan tersebut rampung Maret tahun depan.

PAM Jaya meneken kontrak dengan Palyja dan

Aetra pada 1997 untuk jangka waktu 25 tahun. Palyja bertanggung jawab atas layanan air bersih di wilayah barat Jakarta. Adapun wilayah timur dilayani oleh Aetra.Wilayah operasi keduanya dibatasi Kali Ciliwung.

Direktur Utama PAM Jaya Erlan Hidayat mengatakan kedua operator sudah menandatangani kesepakatan untuk merestrukturisasi kontrak pada September tahun lalu. Senada dengan Sandiaga, ia memastikan pelayanan air bersih di Ibu Kota akan beralih ke PAM Jaya sebelum 2023. "Kesediaan mereka untuk restrukturisasi itu mahapenting buat saya," kata dia.

Menurut Erlan, tanpa adanya putusan Mahkamah Agung sekalipun, restrukturisasi kontrak tetap harus dilakukan. Sebab, kontrak yang berlaku saat ini membuat PAM Jaya tak bisa melayani warga Jakarta secara luas.

Dalam kontrak baru kelak, menurut Erlan, PAM Jaya akan sepenuhnya mengendalikan distribusi air bersih. Dengan begitu, pemerintah Jakarta bisa memastikan masyarakat berpenghasilan rendah pun bisa mengakses air bersih. Adapun pada kontrak yang berlaku saat ini, Palyja dan Aetra memegang konsesi pengelolaan air bersih di Jakarta mulai dari produksi sampai distribusi.

Erlan menambahkan, mekanisme pengadaan air baku juga bakal berubah dalam kontrak baru. PAM Jaya akan bertugas menyediakan air baku untuk diolah menjadi air bersih oleh operator. Kebijakan itu membuat PAM Jaya bisa mengevaluasi nilai produksi yang diajukan operator. "Kami yang pegang dua ujung rantai pengelolaan," kata Erlan.

Direktur Operasional Aetra, Lintong Hutasoit, menyerahkan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung kepada PAM Jaya. Sebab. Aetra hanya menjadi turut tergugat dalam sengketa itu. Adapun Head of Corporate Communications Palyja, Lydia Astriningworo, tak menjawab pertanyaan Tempo

Linda Hairani





Original Post

DS Terancam Dipecat sebagai PNS

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 2
2018-2-12

DS Terancam Dipecat sebagai PNS

SOREANG Mantan Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. DS, terancam diberhentikan tidak hormat dari jabatannya sebagai aparatur sipil negara (ASN). Sanksi tersebut dapat diberikan jika DS terbukti secara sah melawan hukum yang ditetapkan pengadilan. DS tersandung hukum atas dugaan melakukan penggelembungan dana pengadaan buku sejarah purbakala tahun anggaran 2015. Kepala Badan Kepegawaian. Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bandung Erick Juriaria Ekananta menegaskan, berdasarkan UU Nomor 5/2014 tentang ASN dan Perpres Nomor 11/2017 tentang Manajemen PNS, sanksi pemecatan diberikan jika oknum ASN yang terbukti melawan hukum telah punya kekuatan hukum tetap (inkrah) dari pengadilan. "Kalau sudah ada putusan pengadilan secara tetap, bisa saja yang bersangkutan karena menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya melawan hukum, diberhentikan secara tidak hormat." kata Erick belum lama ini. Kejati Jabar menetapkan DS sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan buku cetak sejarah purbakala tahun 2015 yang merugikan negara Rp 1,35 miliar.

(ES)***





Original Post

LEBIH MUDAH JIKA YANG DILAWAN PERUSAHAAN ASING

Media Cetak Koran Tempo Halaman 27
2018-2-12

LEBIH MUDAH JIKA YANG DILAWAN PERUSAHAAN ASING

ANNE LE STRAT, WAKIL WALI KOTA PARIS (2008-2014)

Mantan Wakil Wali Kota Paris, Anne Le Strat, menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota, Jumat pekan lalu. Jauh-jauh dia datang ke Jakarta untuk berbagi pengalaman bagaimana Pemerintah Kota Paris mengambil alih pengelolaan air bersih dari pihak swasta ke pemerintah daerah (remunisipalisasi). Setelah bertemu Sandiaga, Le Strat menerima Tempo dan beberapa wartawan dalam diskusi terbatas. Berikut ini petikannya.

Bagaimana Paris menghentikan privatisasi air?

Privatisasi air di Paris dimulai sejak 1985. Ada kebijakan politik dari wali kota saat itu tentang pengelolaan air di Paris. Pengelolaan air diserahkan ke dua perusahaan swasta yang dipilih tanpa tender. Kontrak itu berlaku selama 25 tahun. Pembagian wilayah operasinya mirip seperti di Jakarta, dibatasi sungai. Sisi kanan Sungai Seine dikuasai oleh Grup Veolia dan sisi kiri dikuasai Grup Suez. Sebenarnya tiga perusahaan, satu perusahaan adalah laboratorium yang bertugas menjamin kualitas air. Lalu, mulai sekitar 2000-an, pemerintah, asosiasi, dan lembaga swadaya masyarakat mempertanyakan transparansi pengelolaan keuangan oleh dua perusahaan itu.

Berapa lama masa transi-sinya?

Agak sulit menjelaskannya karena perjalanannya panjang. Kami terpilih (sebagai wali kota dan wakil wah kota) pada Maret 2008. Tapi dua tahun sebelumnya, saya memimpin Eau de

Paris, serupa PDAM di Indonesia, dan sudah mulai membahas kemungkinan perusahaan model pengelolaan air dengan para pegawai di kedua perusahaan. Setelah terpi-

lih, kami punya waktu 1,5 tahun sampai berakhirnya kontrak.

Apa yang pertama kali Anda lakukan setelah menang pemilihan?

Kami punya waktu

! yang sangat pendek untuk ; membangun utilitas baru, mengecek sistem produksi, dan membuat layanan pelanggan yang i baru. Kami tak mem-| bagikan dividen, semua

penerimaan dikembalikan untuk investasi pembuatan jaringan utilitas baru. Transparansi keuangan juga menjadi prioritas. Pada Januari 2010, transfer semua pekerja yang kami butuhkan dari tiga perusahaan itu ke Eau de Paris dinyatakan selesai.

Selesai sampai di situ?

Belum, setelah itu kami mash membutuhkan dua tahun lagi untuk mengintegrasikan data dalam sistem informasi dari dua perusahaan. Mereka punya software yang berbeda dan itu berharga. Mereka tak mau menyerahkannya ke kami. Mereka punya metode pencatatan pelanggan, data penggunaan air, dan sistem penagihan yang berbeda. Itu sebabnya butuh dua tahun untuk mengintegrasikannya dan membangun satu sistem baru.

Apa kendala utama pengambilalihan tersebut?

Kendala yang kami hadapi saat itu adalah minimnya dukungan dari berbagai pihak. Tak ada yang percaya bahwa privatisasi bisa berakhir, bahkan dari parlemen. Kampanye kami pada 2008 secara tegas menjanjikan kembalinya

pengelolaan air ke pemerintah. Saya dicap tidak patriotis karena saya melawan perusahaan Prancis sendiri. Tentu saja gerakan remunisipalisasi akan lebih mudah jika yang dilawan adalah perusahaan asing.

Bagaimana dengan dukungan warga Paris?

Dukungan dari warga menjadi kendala lain. Paris tidak mengalami krisis air bersih seperti beberapa wilayah di Jakarta. Di Paris, Anda putar keran dan air akan selalu mengalir. Anda bahkan bisa langsung meminum air dari keran. Sebegitu mudahnya mendapat air sampai Anda tidak pernah memikirkan-nya. Tantangan kami saat itu adalah menggalang dukungan dari masyarakat ihwal pentingnya remunisipalisasi air. Setelah reformasi pengelolaan air selesai, kami menggelar kampanye-kampanye, membangun banyak keran air minum di fasilitas-fasilitas publik agar masyarakat lebih menghargai air.

Bagaimana Anda membandingkan pengelolaan air di Paris dan di Jakarta?

Yang terjadi pada kami saat itu adalah kami memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak dengan pihak swasta. Sebelum kontrak berakhir, kami mempersiapkan remunisipalisasi. Di Jakarta, kontraknya juga belum berakhir, tapi lalu ada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan pengelolaan air harus kembali ke pemerintah.

Apa saran Anda untuk pemerintah DKI Jakarta?

Di luar konteks politik Jakarta, di Paris kami beralih ke sistem akuntansi publik. Proses itu sebenarnya sulit karena pegawai terbiasa bekerja dengan sistem di perusahaan swasta. Lebih mudah beralih dari publik ke pihak swasta dibanding sebaliknya. Kami melatih semua pegawai, mulai dari mereka yang urusannya di lapangan, petugas monitor penggunaan, bagian pemeliharaan, sampai penagihan. Sekali lagi, (remunisipalisasi) itu bukan hal yang mudah tapi sangat mungkin dilakukan. Itu juga kami sampaikan ke PAM Jaya dan Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno.

LINDA HAIRANI





Original Post

Usut Korupsi Cetak Sawah

Media Cetak Media Indonesia Halaman 2
2018-2-12

Usut Korupsi Cetak Sawah

Penyidik kepolisian dituntut membuat terobosan, tidak perlu menunggu laporan BPK terkait dengan kerugian cetak sawah.

APARAT kepolisian dinilai lamban menangani kasus dugaan korupsi pencetakan sawah baru di Ketapang, Kalimantan Barat. Belum adanya titik terang mengenai dugaan keterlibatan para pengambil kebijakan menimbulkan spekulasi polisi tidak serius menindaklanjuti kasus itu.

Hal itu dikemukakan ahli hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Suparji Ahmad, kepada Media Indonesia, kemarin.

"Penanganan kasus ini lamban karena polisi harus menunggu laporan BPK," kata Suparji.

Menurut Suparji, untuk membuktikan kerugian negara, polisi

tidak perlu hanya menunggu laporan BPK. "Bisa dari BPKP atau ahli keuangan negara. MK sudah mengeluarkan putusan dalam konteks menentukan kerugian negara, penegak hukum tidak hanya bergantung pada BPK."

Penyidik Bareskrim Polri saat ini masih mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi di proyek pencetakan sawah.

"Bisa saja (pemanggilan Kemen-tan) setelah keluar laporan BPK. Apakah ada unsur pidana korupsi atau tidak," ujar Wakil Direktur Tipikor Bareskrim Polri Kombes Erwanto Kurniadi.

Berdasarkan audit BPK itu. lanjut Erwanto, Polri dapat mengembangkan dugaan korupsi proyek pencetakan sawah. Ia mengungkapkan awalnya penyidik mena-

ngani dugaan korupsi pencetakan sawah yang dikelola Kementerian BUMN. Akan tetapi, proyek pencetakan sawah itu dilanjutkan Kementerian Pertanian.

Sementara itu, juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara bersama Polri untuk mengembangkan dugaan korupsi cetak sawah. KPK menyupervisi penanganan kasus yang ditangani Polri untuk membidik pihak yang harus bertanggung jawab.

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menjelaskan proyek pencetakan sawah bermasalah berdasarkan kajian teknis penentuan lokasi sehingga merugikan keuangan negara.

Tidak hanya di Ketapang, Kalimantan Barat, program pencetakan sawah baru di Provinsi Riau pun terindikasi fiktif sehingga merugikan negara miliaran rupiah.

"Kejari Pelalawan dan Indragiri Hilir menangani kasus korupsi cetak sawah baru di Kecamatan

Kuala Kampar yang menggunakan dana APBN 2017. Kasus yang menjerat Jumaling sebagai ketua kelompok tani dan Kaharuddin sebagai kontraktor itu merugikan negara Rpl miliar lebih," kata Aspidsus Kejati Riau Sugeng Ri-yanta di Pekanbaru {Media Indo nesia, 111).

Tahun lalu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman pernah mengunjungi Kecamatan Kuala Kampar dalam rangka pencanangan sentra tanaman padi di wilayah terluar serta rencana ekspor beras ke Malaysia dan Singapura.

Pencetakan sawah baru di Desa Bandar Alai Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, lanjut Sugeng, juga menyalahi aturan sehingga merugikan negara Rp250 juta. Ada empat terdakwa, yakni mantan Kepala Dinas Tanaman Pangan Kuantan Singingi Erwinsyah, Ketua Kelompok Tani Sepakat Mondra, dan Bendahara Kelompok Tani Sepakat Eriadi. (RK/Ant/X-3)

Nurul Fadillah





Original Post

Sodetan Ciliwung-KBT Mandek Anies Coba Rayu Warga

Media Cetak Media Indonesia Halaman 12
2018-2-12

Sodetan Ciliwung-KBT Mandek Anies Coba Rayu Warga

Wagub DKI Jakarta Sandiaga

Uno mengatakan relokasi

warga menjadi pilihanyang

tak dapat dihindari untuk

meneruskan proyek sodetan

Kali Ciliwung-KBT.

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Bas-wedan masih belum bisa memastikan kapan proyek sodetan Kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur (KBT) bisa dilanjutkan kembali. Nasib proyek itu masih menunggu hasil negosiasi Pemprov DKI dengan warga yang menduduki lahan milik pemprov di Bidaracina, Jakarta Timur.

"Untuk kebaikan bersama, tuntaskan semua pembicaraan hingga selesai sehingga tidak ada kesimpangsiuran," kata Anies, kemarin.

Ia ingin persoalan pembebasan lahan di Bidaracina untuk pengerjaan proyek itu dapat diselesaikan dengan jalan dialog. Anies mengaku sudah sempat berkomunikasi dengan warga Bidaracina.

"Warga sudah datang ketemu saya dengan tokoh-tokoh masyarakatnya, dengan penasihat hukumnya. Tapi ini demi kebaikan bersama, tuntaskan semua pembicaraan sampai sudah selesai," kata Anies tanpa menyebutkan isi pertemuannya dengan warga tersebut.

Jumat (9/2) lalu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan proyek sodetan Kali Ciliwung terhambat pendudukan lahan oleh warga yang ada di bantaran kali. Ia mengatakan Pemprov DKI ingin mempercepat proyek tersebut dan mencari format relokasi warga.

"Kita ingin ada percepatan dan kita ingin ada mediasi. Kemarin kita review atas masukan dari teman-teman Kementerian PU-Pera bahwa ada beberapa lahan milik Pemprov DKI tapi masih diduduki warga," kata Sandiaga di Balai

Kota, kala itu.

Ia mengatakan pihaknya tengah mencari format agar warga dapat meninggalkan lahan milik Pemprov DKI tersebut. Relokasi warga dari bantaran Sungai Ciliwung, kata dia, penting bagi kepentingan warga Jakarta lainnya.

Selain karena lahannya yang masih dikuasai warga, pengerjaan sodetan Kali Ciliwung juga terhambat proses hukum yang membelit. Saat ini, pemprov dan warga masih menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung setelah PTUN Jakarta memenangkan gugatan warga RW 04 Bidaracina.

Dalam pembacaan putusan di PTUN Jakarta, Senin, 25 April 2016, majelis hakim memenangkan warga Bidaracina atas SK Gubernur DKI Jakarta yang menetapkan lahan di Bidaracina sebagai pintu masuk (inlet) aliran air Kali Ciliwung menuju KBT. Menurut majelis hakim, penetapan lokasi itu dibuat secara sepihak oleh pemprov, tanpa pemberitahuan ke warga.

Di mata hakim, SK itu menyalahi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Namun, Pemprov DKI tak menyerah dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Minta kompensasi

Mirwan, warga RT 09/02 Bidaracina, mengaku setuju proyek sodetan Kali Ciliwung dilanjutkan kembali dengan syarat kompensasi yang la-

yak untuk warga, termasuk tempat tinggal pengganti yang layak.

"Kalau ada kompensasi ganti rugi, enggak ada masalah. Intinya ada kompensasi yang

sesuai," ujarnya

Proyek bernilai Rp492,6 miliar itu mulai dikerjakan pada Desember 2013 dan direncanakan selesai pada Maret 2015. Namun, karena adanya gu-

gatan warga, proyek tersebut berhenti.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho

mengatakan, jika proyek sodetan Ciliwung selesai, KBT siap menampung aliran air saat banjir kiriman datang. Apalagi hingga saat ini KBT belum pernah meluap. (J-l)

Akmal Fauzi





Original Post

Eks Auditor BPK Rochmadi Jalani Sidang Tuntutan Kasus Suap Hari Ini

Media Online Detikcom
2018-02-12

Jakarta -
Eks Auditor BPK Rochmadi Saptogiri akan menjalani sidang tuntutan kasus suap Rp 240 juta terkait opini wajar tanpa pengecualian (WTP) di Kementerian Desa PDTT. Sidang rencananya akan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, pada hari ini.

"Iya (hari ini) agenda pukul 13.00 WIB," ujar jaksa pada KPK M Takdir ketika dimintai konfirmasi, Senin (12/2/2018).

Kasus ini, Rochmadi didakwa menerima suap Rp 240 terkait opini WTP Kemendes. Rochmadi selaku penanggung jawab tim pemeriksa BPK atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2016 di Kemendes PDTT pada 23 Januari hingga 17 April 2017. Sedangkan Sekjen Kemendes Anwar Sanusi selaku penanggung jawab penyusunan laporan keuangan Kemendes yang dibuat Kepala Biro Keuangan dan BMN Ekatmawati.

Jaksa KPK mengatakan Ketua Sub Tim 1 Pemeriksa BPK Choirul Anam bertemu Anwar Sanusi dan Sugito di ruang Sekjen Kantor Kemendes, Jalan Kalibata, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, Choirul Anam menyarankan Rochmadi dan Ali Sadli diberi sejumlah uang.

"Choirul Anam mengatakan itu Pak Ali dan Pak Rochmadi tolong atensinya. Kemudian Anwar menanyakan berapa nominal perhatian yang harus diperhatikan dan Choirul Anam menjawab sekitar Rp 250 juta," kata jaksa saat membacakan dakwaan, Rabu (18/10/2017).

Untuk memenuhi hal tersebut, jaksa mengatakan Anwar Sanusi memerintahkan Sugito untuk mengupayakan permintaan Choirul Anam. Selanjutnya, Sugito berkoordinasi dengan Sesditjen, Sesbadan, Sesitjen serta Karo Keuangan dan BMN di Kemendes PDTT.

"Pada bulan Mei, Sugito menemui Rochmadi di Kantor BPK menanyakan informasi dari Choirul Anam rentang permintaan agar Kemendes memberikan atensi berupa sejumlah uang kepada terdakwa dan Ali Sadli dengan menanyakan ada atensi untuk bapak?, yang kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan iya ntar tapi lewat Ali saja ya, jangan yang lain," ujar jaksa.

Pada 10 Mei 2017, jaksa mengatakan Jarot menyerahkan uang ke Rochmadi melalui Ali Sadli di Kantor BPK, Jakarta. Saat itu, Jarot membawa uang Rp 200 juta dengan menggunakan tas kain belanja untuk menyerahkan uang tersebut. Uang tersebut berasal setoran dari pejabat Kemendes.

Setelah itu, pada 26 Mei 2017, Sugito kembali meminta Jarot menyerahkan sisa uang ke Ali Sadli sebesar Rp 40 juta, yang mana uang setor dari UKE 1 Dirjen Kemendes Rp 35 juta dan Rp 5 juta berasal dari Jarot.

Rochmadi juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Rochmadi disebut menyamarkan uang haram yang diterimanya dengan membeli tanah dan mobil.

Atas kasus itu, Rochmadi disangkakan melanggar Pasal 12 ayat 1 huruf a dan huruf b UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
(fai/rna)

https://news.detik.com/berita/d-3862041/eks-auditor-bpk-rochmadi-jalani-sidang-tuntutan-kasus-suap-hari-ini



Original Post

Memprotes Kursi Pimpinan Senator

Media Cetak Forum Keadilan Halaman 26
2018-2-12

Memprotes Kursi Pimpinan Senator

Farouk Muhammad kembali menggugat pimpinan DPD RI ke PN Jaksel. OSO tidak ambil pusing.

Polemik pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) belum juga surut. Farouk Muhammad masih belum terima atas pengesahan Oesman Sapta Odang bersama Nono Sampono dan Damayanti Lubis sebagai pimpinan DPD baru. Alhasil, Farouk mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan website SIPP PN Jaksel, gugatan itu didaftarkan pada 18 Januari lalu. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 79/Pdt.G/2018/PN JKT.-SEL. Perkara ini kemudian dibenarkan humas PN Jaksel Achmad Guntur. "Kalau sudah ada di SIPP ya begitu datanya," kata Achmad.

Farouk didampingi kuasa hukumnya menggugat anggota DPD sekarang, yakni Riri Damayanti, Oesman Sapta Odang, Nono Sampono, Damayanti Lubis, Sudarsono Hardjosoekarto, dan Oni Choiruddin. Riri adalah pimpinan sidang yang memutuskan terpilihnya Oesman Sapta Odang, Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis sebagai Ketua DPD. Sudarsono merupakan Sekjen DPD, sementara Oni adalah Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan DPD.

Di dalam permohonan gugatannya Farouk meminta majelis hakim menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Farouk juga meminta majelis hakim menyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau keputusan tergugat I terkait proses pemilihan Pimpinan DPD RI Periode April 2017-September 2019 dan Berita Acara Pengucapan Sumpah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, tertanggal 04 April 2017.

Selain itu Farouk meminta hakim mengaktifkan kembali Keputusan Dewan Perwakilan Daerah RepublikJndo-nesia Nomor 02/DPD/I/2014-2015 ten-

tang Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode Tahun 2014-2019. "Menyatakan mengaktifkan kembali Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 9/DPD/I/2016-2017 tentang Penggantian Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode Tahun 2014-2019," bunyi petitum permohonannya.

Lebih lanjut, Farouk juga meminta para tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil yang digugat oleh Farouk adalah sebesar Rp 106.150.000. Besaran gugatan itu karena jabatan dia diambil alih sebagai pimpinan DPD. Di antaranya adalah gajinya selaku pimpinan DPD, gaji staf, gaji supir, gaji ajudan, gaji patwal, serta gaji staf ahli. Sementara kerugian immateriil yang digugat Farouk sebesar Rp 100 miliar.

Gugatan Farouk tidak lepas dari persoalan lama, berawal dari sejumlah senator yang mempermasalahkan tata tertib (tatib) yang mengatur masa jabatan pimpinan 2,5 tahun pada akhir Maret 2017. Saat itu, kursi pimpinan DPD diduduki oleh M Saleh, GKR Hemas, dan Farouk Muhammad. Saleh, yang menggantikan Irman Gusman, masa jabatannya hanya sampai akhir Maret 2017 dan

Saleh enggan kembali duduk di kursi pimpinan.

Berbeda dengan Saleh, Farouk dan Hemas dilantik pada 2014 hingga masa jabatan berakhir pada 2019. Masa jabatan pimpinan DPD kemudian menjadi polemik antara 2,5 tahun atau 5 tahun.

Singkat cerita, muncul tatib baru yang mengembalikan masa jabatan pimpinan 2,5 tahun sehingga selesailah kepemimpinan M Saleh, GKR Hemas, dan Farouk Muhammad sebagai pimpinan DPD. OSO, Damayanti Lubis, dan Nono Sampono lalu dipilih jadi pimpinan DPD yang baru.

Lantaran tak terima tatib itu, ia kemudian melakukan gugatan di MA dan menang. GKR Hemas dalam pandangannya mengatakan selalu mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku, termasuk saat memimpin paripurna. Senator asal DIY ini menuturkan dia teguh memegang amanat untuk terus bertugas di DPD.

Namun dalam perjalanannya, Wakil Ketua MA Suwardi tetap melantik Oesman Sapta Odang -Nono-Damayanti sebagai pimpinan DPD baru. Tindakan MA kemudian menuai beragam pandangan. Mahfud MD menegaskan jika proses pemilihan pimpinan DPD yang meng-

hasilkan Ketua DPD atas nama Oesman Sapta Odang adalah pemilihan illegal. "Itu illegal karena bertentangan dengan Putusan MA,"kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Atas dasar itu, Mahfud meminta Komisi Yudisial (KY) sesuai kewenangan dan tugas yang diembannya harus bersikap dengan menyatakan bahwa tindakan MA telah merusak marwah Putusan MA. "Tindakan Wakil Ketua MA yang menghadiri dan melantik Pimpinan DPD itu berseberangan (berbanding terbalik) dengan Putusan MA,"tegas Mahfud.

Mahfud MD berpendapat pemilihan itu ilegal karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 38P/HUM/2017 dan Nomor 20P/HUM-/2017. Keberadaan DPR dan DPD sejak awal memiliki fungsi dan sumber rekrutmen yang berbeda.

DPR adalah perwakilan politik yang harus diisi oleh partai politik, sedangkan DPD adalah perwakilan teritori yang diisi oleh tokoh-tokoh daerah secara perseorangan. Gabungan institusi para anggota DPR dan DPD adalah MPR yang menghimpun anggota-anggota perwakilan politik dan perwakilan teritori.

GKR Hemas kemudian menggugat kubu Oesman Sapta Odang di PTUN. Sebelum pada putusan, saksi ahli dihadirkan. Mantan Ketua MA Bagir Manan, yang menjadi saksi ahli dari pihak GKR Hemas menyatakan pemanduan sumpah oleh MA dalam pelantikan pimpinan DPD 4 April tidak sah.

Pasalnya, aturan masa Pimpinan DPD yang menyatakan 2 tahun 6 bulan telah dibatalkan oleh putusan MA. Masa kepemimpinan DPD sudah seharusnya kembali ke aturan sebelumnya, yakni lima tahun. "Itu bertentangan sekali dengan isi makna putusan Mahkamah Agung," ujarnya.

Namun, pendapat itu berbeda dengan saksi ahli dari pihak MA, Yusril Ihza Mahendra. Yusril menyatakan pemanduan sumpah pimpinan DPD dengan ketua Oesman Sapta Odang sah. Sebab, Yusril menilai dengan putusan MA itu berarti DPD memiliki kekosongan peraturan. "Kalau peraturan nomor satu (2017) itu dicabut, maka vakum, DPD harus membuat peraturan yang baru," kata Yusril.

Dengan kekosongan itu maka posisi pimpinan DPD juga kosong. Sehingga

pemilihan pimpinan DPD itu memang sudah seharusnya dilakukan. Tetapi saat itu Yusril juga mengatakan bahwa sengketa pemanduan sumpah oleh MA tidak dapat disengketakan di PTUN. Sebab pemanduan sumpah merupakan acara seremonial kenegaraan.

Benar saja, kemenangan belum berpihak pada GKR Hemas. Majelis hakim menyatakan tidak berwenang mengadili kasus penyumpahan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD oleh MA. Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Abdullah Ujang menilai para pemohon tidak memiliki wewenang dalam perkara ini.

Selain itu, legal standing para pemohon dalam perkara ini tidak dapat diterima. Dalam pertimbangannya, anggota majelis hakim Nelvy Christin menyatakan penuntutan sumpah pimpinan DPD bukan merupakan kewenangan dari PTUN karena penuntutan itu merupakan acara seremonial.

Majelis hakim sependapat dengan pendapat Prof Yusril Mahendra bahwa tindakan pengambilan sumpah tidak bisa dijadikan obyek sengketa karena acara seremonial. Kalau pun dampak dari penuntutan sumpah berbuntut konflik di lembaga DPD, maka hal itu tidak menjadi tanggung jawab dari MA.

Atas putusan itu, Wakil Ketua DPD Nono Sampono mencoba merangkul. Ia mengajak seluruh anggota DPD untuk kembali bekerja bersama-sama memper-

juangkan kepentingan daerah. Ia meminta semua pihak harus menghormati keputusan tersebut, termasuk anggota DPD yang mengajukan gugatan ke PTUN.

Nono mengharapkan anggota DPD yang masih berseberangan dengan kepemimpinan Oesman Sapta Odang dapat segera bergabung, la berharap polemik yang ada di DPD berakhir dan memperjuangkan aspirasi daerah.

Senator dari Provinsi Maluku ini me ngatakan adanya keputusan dari PTUN tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan DPD saat ini adalah sah. Selam itu, adanya proses hukum yung terjadi terkait masalah kepemimpinan tidak menganggu kinerja dari DPD. Pimpinan, Alat Kelengkapan, dun sebagian besar anggota DIM) telah melaksanakan tugas mereka dalam memperjuangkan kepentingan daerah,

Kalah di PTUN kubu GKR belum me nyerah. Farouk Muhammad melayang kan gugatan perdata di PN Jakarta Selatan. Menanggapi gugatan itu. Oesman Sapta Odang tidak ambil pusing. "Ya itu nggak ada urusan itu. Biarin aja lah, suka-sukanya dia yang penting kewajibannya harus dia lakukan sebagai anggota DPD RI," kata OSO. Bahkan dia tak mau tahu jadwal sidang gugatan tersebut. PN Jaksel belum menetapkan jadwal sidang perdana dan hakim yang akan memeriksa perkara ini.

afkhar





Original Post

Menanti Nasib Gugatan

Media Cetak Forum Keadilan Halaman 28
2018-2-12

Menanti Nasib Gugatan

Pengadilan menggelar sidang perdana praperadilan yang diajukan Fredrich Yunadi digelar. Sidang dakwaan sudah digelar.

Tim kuasa hukum pengacara Fredrich Yunadi menelan kekecewaan. Pasalnya pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak hadir pada persidangan perdana Praperadilan yang diajukan kliennya Senin pekan lalu. Alhasil sidang ditunda majelis hakim.

Sidang perdana gugatan Fredrich Yunadi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mulanya, hakim tunggal Ratmoho membuka sidang dengan memeriksa para pihak baik pemohon gugatan (Fredrich) dan termohon (KPK).

Fredrich diwakili sejumlah pengacaranya. Hakim menanyakan apakah pihak KPK hadir atau x tidak. Bangku pihak KPK kosong. Seseorang yang mengaku utusan KPK kemudian diminta hakim untuk duduk di bangku termohon.

Dia membawa surat perihal ketidakhadiran KPK. Namun hakim menyatakan dia tidak punya kewenangan untuk menerima langsung surat dari KPK. Hakim minta perwakilan KPK itu untuk menyerahkan ke bagian penerima surat. , Surat itu nantinya baru akan diberikan kepada Ratmoho setelah melalui prosedur penerimaan surat.

Lantaran satu pihak absen, Hakim menunda sidang hingga 12 Februari 2018. Sapriyanto Reva, pengacara Fredrich, meminta hakim tetap melanjutkan sidang. Menurutnya, KPK yang sudah dipanggil secara patut oleh pengadilan tidak menghargai persidangan.

Permintaan itu tidak dikabulkan hakim. Hakim Ratmoho menyatakan, pihaknya memberi kesempatan untuk sekali lagi memanggil KPK. hakim tetap pada keputusannya menunda sidang hingga 12 Februari. Kubu Fredrich akhirnya menerima keputusan hakim. Namun dia meminta keberatan mereka dicatat hakim. "Keberatan bapak sudah dicatat. Ketiadaan pemohon juga dicatat. Saya hakim tunggal akan manggil termo-

hon hadir sidang 12 Februari 2018," ujar hakim.

Kiprah Fredrich berurusan dengan KPK hingga melayangkan Praperadilan memang cukup panjang. Awalnya ia menjadi pengacara Novanto sejak mantan Ketua Umum Partai Golkar itu ditetapkan sebagai tersangka, Juli 2017. Sejak itu, ia pasang badan membela Novanto dan selalu membantah dugaan KPK perihal keterlibatan kliennya. Fredrich akan melawan siapa pun yang memfitnah kliennya.

Singkat cerita, Novanto lalu mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Permata Hijau, November 2017. Novanto bersama sopir Hilman Mattauch itu menabrak tiang listrik. Kecelakaan tersebut terjadi saat KPK memburu Novanto. Sehari sebelum kecelakaan, KPK hendak menangkap Novanto di rumahnya, tetapi ia tidak ditemukan di lokasi.

Menurut Fredrich saat itu Novanto terburu-buru menuju ke studio salah satu stasiun televisi swasta untuk siaran langsung. Setelah itu rencananya Novanto akan ke KPK. Fredrich mengatakan bahwa luka yang dialami Novanto cukup parah. Ada benjol sebesar bakpao di kepalanya. Selain itu, ada luka-luka di

bagian tangannya.

Novanto lantas dibawa ke Rumah Sakit Permata Hijau. Saat itulah, KPK mencium ada persekongkolan antara Fredrich dengan dokter Bimanesh Sutarjo yang merawat Novanto. Secara mengejutkan Fredrich kemudian mundur dari tim pengacara Novanto.

Tepatnya setelah berkas perkara Novanto dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa. Ia mengaku ada perbedaan haluan antara dirinya dengan pengacara lain Novanto, Maqdir Ismail. Tak hanya Fredrich, Otto Hasibuan juga mengundurkan diri. Ia mengaku tidak ada kesepakatan yang jelas tentang tata cara menangani perkara antara dirinya dengan Novanto.

Lalu pada 10 Januari 2018, KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap Fredrich. KPK juga menetapkan dokter Novanto, Bimanesh Sutarjo, sebagai tersangka. Keduanya diduga mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan kasus e-KTP yang melibatkan Novanto. Usaha menghalang-halangi penyidikan dilakukan Fredrich usai Novanto mengalami kecelakaan di kawasan Permata Hijau.

Menurut versi KPK, Novanto langsung masuk ke ruang rawat inap kelas VIP dan bukan ke unit gawat darurat. Sebelum kecelakaan, Fredrich diduga sudah datang lebih dahulu untuk berkoordinasi dengan pihak rumah sakit. Salah satu dokter di RS tersebut mengaku ditelepon seseorang yang diduga pengacara Novanto, dengan maksud menyewa satu lantai RS. Padahal, saat itu belum diketahui Novanto akan dirawat karena sakit apa.

Tapi kuasa hukum Fredrich, Sapriyan-to Refa, tindakan membela Novanto sudah sesuai kode etik advokat. Soal dugaan bersekongkol dengan dokter RS Medika Permata Hijau, ia heran jika Fredrich diduga merekayasa data medis Novanto bersama dengan dokter. Ia juga membantah kabar Fredrich memesan semua kamar di satu lantai tertentu.

Pasca Fredrich ditetapkan sebagai tersangka, KPK berniat memeriksanya. Namun Fredrich tidak memenuhi panggilan KPK. Fredrich tak juga datang sampai dengan hari kerja berakhir pada Jumat.

-Penyidik KPK berpencar mencari keberadaan Fredrich ke beberapa tempat. Akhirnya, Fredrich ditemukan di sebuah tempat di bilangan Jakarta Selatan. Pada 13 januari 2018, KPK menangkap Fredrich dengan membawa surat penangkapan dan membawanya ke Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta.

Tak terima menjadi tersangka dan ditahan, Fredrich melayangkan gugatan praperadilan. Setidaknya tiga hal dimohonkan oleh hakim tunggal nanti yaitu penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan serta penangkapan dan juga penahanan.

Begitupun soal penyitaan yang berdasarkan KUHAP harus seizin ketua pengadilan. Karena ini berkaitan kasus korupsi maka seharusnya KPK mengantongi izin dari Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi surat izin melakukan penyitaan itu tidak dapat ditunjukkan.

Kemudian dokumen yang disita, seharusnya berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan. Namun kenyataannya tim penyidik menyita sejumlah barang ataupun dokumen yang sama sekali tidak berkaitan dengan Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor.

Sapriyanto memberi contoh dokumen yang disita dan tidak ada kaitannya dengan kasus ini seperti akta pernyataan pemegang saham, ada rapat umum pemegang saham perusahaan lain, kemudian berita acara. Ada juga dokumen terkait dengan kasus e-KTP. Totalnya ada 27 dokumen.

Sementara untuk penangkapan, Sapriyanto beranggapan KPK melanggar aturan hukum. Awalnya kliennya dipanggil pada 12 Januari 2018 untuk hadir dalam memenuhi kewajiban sebagai tersangka. Namun Fredrich tidak dapat hadir dikarenakan beberapa hari sebelumnya meminta penundaan pangilan agar bisa diperiksa kodi- etik Peradi versi Fauzie Hasibuan terlebih dulu.

Tetapi ketidakhadiran Fredrich hingga selesai jam kerja itu tidak diterima KPK, sehingga ia dijemput penyidik untuk kemudian diperiksa dan berakhir dengan rompi oranye tahanan KPK.

Sayangnya sidang perdana praperadilan bagi kuasa hukum Fredrich tak berjalan mulus. KPK nyatanya tidak hadir. Hakim tunggal akhirnya memutuskan menunda sidang. Pengacara Sapriyanto Reva menuding KPK sengaja tidak hadir agar gugatan praperadilan kliennya gugur. Sesuai ketentuan, praperadilan akan gugur jika pokok perkara telah diperiksa oleh pengadilan. Adapun sidang perdana pokok perkara akan digelar pada Kamis, 8 Februari.

Sementara itu, juru Bicara KPK Febri Dian-syah mengatakan, KPK tidak dapat menghadiri sidang karena masih ada yang perlu dilakukan terkait praperadilan tersebut. Meskipun demikian, KPK sudah menugaskan perwakilan ke pengadilan untuk meminta penundaan sidang.

Di tengah penantian sidang praperadilan berikutnya, sidang dakwaan pokok akhirnya digelar juga pada Kamis pekan

lalu di Pengadilan Tipikor Jakarta. Hal

itu memang sudah diduga sebelumnya oleh Fredrich Yunadi maupun kuasa hukum. Sebab itulah, satu hari sebelum sidang, ia mencabut gugatan pra peradi lannya. "Sudah saya cabut kan na KPR dari dulu mainnya cuma begitu. Memaksakan supaya pokok perkaranya masuk ke sidang, karena KPK nggak punya nyali." pungkas Fredrich.

PN Jaksel membenarkan pencabutan gugatan praperadilan Fredrich Yunadi tersebut. Pejabat Humas I"N Jaksel. Achmad Guntur, mengatakan Fredrich telah mencabut gugatan praperadilan nomor 11 /Pid.Pra/2018/PN JktJaksel. Meskipun begitu, sidang praperadilan tetap berjalan pada Senin pekan ini kare na sudah ditetapkan pada berita arara persidangan. Nantinya dalam sidang hakim tunggal llatmoho akan menin tukan sikap atas pencabutan permohonan Itu.

AFKHAR





Original Post

Legislator di Proyek Satelit

Media Cetak Forum Keadilan Halaman 32
2018-2-12

Legislator di Proyek Satelit

Nofel menyebut nama TB Hasanuddin dalam korupsi monitoring satelit Bakamla. Dipaksa oleh mantan atasan.

Sidang kasus korupsi di Badan Keamanan Laut (Bakamla) terus bergulir dan masih menyita perhatian. Beberapa nama anggota dewan dan pimpinan Bakamla masih disebut-sebut. Diantaranya TB Hasanuddin dan Kepala Bakamla Laksamana Madya Arie Soe-dewo.

Nama-nama itu disebut oleh terdakwa Nofel Hasan di persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin pekan-lalu. Kepada Majelis Hakim, Nofel mengungkapkan Kepala Bakamla Laksamana Madya Arie Soedewo pernah bertemu dengan anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin. Pertemuan di sela-sela kegiatan Head of Asian Coast Guard Agencies Meeting (HACGAM) pada Oktober 2016 itu diduga membicarakan pengurusan anggaran pengadaan Bakamla di DPR RI. "Waktu itu Jumat pagi, Pak Kepala Bakamla bilang bawa dia habis bertemu TB Hasanuddin," katanya.

Menengok berita acara pemeriksaan (BAP) Nofel, Saat itu Arie menceritakan apa yang dikatakan TB Hasanuddin. Arie diberitahu oleh Hasanuddin bahwa anggota Komisi I DPR Fayakhun Andria-di sudah tidak lagi sejalan. Nofel tidak menjelaskan lebih lanjut maksud perkataan Hasanuddin kepada Arie tersebut. Namun, diduga kata-kata itu terkait proses persetujuan anggaran Bakamla di DPR RI.

Di persidangan, Nofel mengakui telah menerima uang itu karena dipaksa oleh atasannya, mantan Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla, Eko Susilo Hadi. Untuk diketahui, Eko Susilo Hadi sudah terlebih dahulu divonis 4 tahun dan 3 bulan penjara. Ia terbukti menerima 10.000 dollar AS, 10.000 Euro, 100.000 dollar Singapura, dan 78.500 dollar AS dari PT Melati Technofo Indonesia (PTMTI).

Sama halnya Nofel, Eko Susilo Hadi dalam kesaksiannya menerima suap atas perintah Laksamana Madya Arie Soedewo. Ketika itu pada akhir Oktober 2016, ia dipanggil Kepala Bakamla. Inti pertemuan akan ada pembagian untuk Bakamla sebesar 7,5 persen, tetapi dikasih 2 persen lebih dahulu.

Eko Susilo Hadi lalu menemui Adami Okta dari PT MTI. Kepada Okta, Eko mengkonfirmasi soal perintah Arie, yakni terkait fee yang akan diterima. Nilainya sebesar Rp 4 miliar atau dua persen dari total keseluruhan fee yang sebesar 7,5 persen. Adami mengamininya. Ia kemudian melaporkannya kepada Kepala Bakamla.

Selanjutnya, Eko Susilo Hadi membagi-bagi uang suap Rp 4 miliar itu. Ia mendapat Rp 1 miliar. Begitu pula dengan Direktur Data dan Informasi Bakamla Laksamana Pertama Bambang Udoyo. Selain Bambang, Novel Hasan juga dapat bagian nominal yang sama. Dengan begitu keempatnya mendapat bagian Rp 1 miliar, termasuk Arie.

Keterangan Direktur Data dan Informasi Bakamla, Laksamana Pertama Bambang Udoyo pun hampir sama. Ia awalnya ditunjuk oleh Kepala Ba-

kamla sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan satelit monitoring. Padahal, menurut Bambang, ia sama sekali tidak memiliki kemampuan di bidang pengadaan barang dan jasa.

Ketika itu ia dipanggil oleh Kepala Bakamla Arie Soedewo. Ia diberitahu bahwa pekerjaannya cukup berat. Bambang diperingati agar tidak meminta-minta uang kepada rekanan. Tak lama kemudian, Bambang ditemui oleh kuasa pengguna anggaran, Eko Susilo Hadi. Bambang diberitahu bahwa sesuai perintah Kepala Bakamla, ia akan diberikan uang Rp 1 miliar dari rekanan.

Namun saat dihadirkan di pengadilan, Kepala Bakamla Arie Soedewo membantah pernyataan mantan anak buahnya, soal instruksi menerima uang (fee) dari perusahaan pemenang lelang proyek di Bakamla. Arie membantah pernah memerintahkan anak buahnya untuk menerima uang dari PT MTI.

Awalnya ia mendapat informasi dari Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut, bahwa ada anak buahnya yang menerima uang dari perusahaan rekanan. Arie kemudian memerintahkan Eko Susilo Hadi untuk memeriksa kebenaran infor-

masi itu. Ia juga menanyakan langsung kepada staf pribadinya Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi mengenai hal itu.

Perkara rasuah yang membelit Nofel berawal Maret 2016. Kala itu PT Merial Esa (ME) dan PT MTI mengikuti lelang pengadaan di Bakamla untuk pengadaan drone dan monitoring satelitte. Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi selaku Narasumber Bidang Perencanaan dan Anggaran, Bakamla bertemu Fahmi selaku Direktur Utama PT ME yang didampingi Muhammad Adami.

Dalam pertemuan itu, Ali menawarkan kepada Fahmi untuk "main proyek" di Bakamla. Apabila bersedia, maka Fahmi harus mengikuti arahan Ali agar dapat memenangkan pengadaan di Bakamla. Syaratnya Fahmi memberikan fee (imbalan) sebesar 15 persen dari nilai pengadaan.

Ali Fahmi lantas datang ke kantor PT ME di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat dan bertemu Fahmi Darmawansyah didampingi Adami Okta. Setelah itu, Fahmi Darmansyah mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa di Bakamla dengan PT ME dan PT MTI.

Sekitar April atau Mei 2016, Fahmi, Muhammad Adami, Ali, dan Hardy Stefanus kembali bertemu di kantor PT ME. Ah" menyampaikan anggaran pengadaan monitoring satelitte di Bakamla telah disetujui dengan nilai sebesar Rp 400 miliar. Ah" lalu meminta uang muka (down payment) sebesar 6 persen dari nilai anggaran pengadaan untuk pengurusannya.

Fahmi selanjutnya melalui Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus memberikan uang sejumlah Rp 24 miliar dalam bentuk dolar Singapura kepada Ali Fahmi. Selanjutnya, PT ME mengikuti lelang pengadaan drone. Sementara, untuk pengadaan monitoring satelitte Fahmi menggunakan PT MTI yang sedang dalam proses akuisisi.

Akhirnya, pada 8 September 2016, PT MTI ditetapkan sebagai pemenang pengadaan monitoring satelitte di Bakamla. Bambang Udoyo selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian antara Bakamla dengan PT MTI dengan nilai proyek Rp222,438 miliar. Nilai proyek yang semula Rp402,716 miliar berubah menjadi Rp222,438 miliar akibat pemotongan anggaran dari Kemenkeu.

Selanjutnya, dibahas mengenai jatah 7,5% untuk Bakamla dari nilai proyek dan akan diberikan terlebih dahulu sebe-

sar 2 persen. Eko Susilo Hadi lalu menghubungi Muhammad Adami dan Hardy Stefanus untuk menyampaikan jika pemberian 2 persen diberikan kepada Eko Susilo Hadi. Adami Okta menyanggupinya.

Pada 14 November 2016, Muhammad Adami menyerahkan uang AS$10 ribu dan EUROC10 ribu kepada Eko Susilo Hadi di kantor Bakamla. Unng dibungkus dalam sebuah amplop cokelat bersama-sama kertas berisi catatan kecil perincian pengeluaran uang yang akan diserahkan ke Bakamla.

Lalu pada 25 November 2016, Muhammad Adami bersama Hardy Stefanus datang ke ruang kerja Nofel Hasan di Bakamla sambil menyerahkan duit Sing$104,5 ribu. Kemudian pada 1 Desember 2016, atas persetujuan Fahmi, Muhammad Adami menyerahkan uang Rpl20 juta kepada Tri Nanda Wicaksono di kantor PT ME. Setelah menyerahkan uang, Muhammad Adami melaporkan kepada Eko Susilo Hadi melalui SMS.

Tidak sampai di situ, pada 6 Desember 2016, Muhammad Adami bersama Danang Sriradityo Hutomo menemui Bambang Udoyo di ruang kerjanya dan menyerahkan uang Sing$100 ribu. Untuk menggenapkan pemberian menjadi Rpl miliar, pada 8 Desember 2016, Muhammad Adami kembali menyerahkan uang kepada Bambang Udoyo sebesar Sing$5000.

Pemberian uang berlanjut pada 14

Desember 2016. Muhammad Adami dan Hardy Stefanus menuju kantor Bakamla untuk mengantarkan uang Sing$100 ribu dan AS$78,5 ribu yang (elah dibungkus dengan amplop coklat kepada Eko Susilo Hadi. Keduanya bersama-sama masuk ke ruang kerja Eko Susilo Hari dan • Muhammad Adami menyerahkan uang itu kepada Eko Susilo Hadi. Petugas KPK akhirnya menangkap Kko Susilo Hadi. Tak lama Nofel bernasib serupa.

Nofel lantas didakwa melanggar I"asal 12 huruf b UU nomor Hl Ijihuii L999ten tang Tipikor eebagaiman diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor Hl tahun L999 ten tang Tipikor juncto Pasal 55 nyat (11 ke I KUHPidana. Di pengadilan ia menvrsal menerima uang dari rekanan yang mengerjakun proyek di Bakamla tersehut.

Nofel terpaksa menerima uang karena diperintah atasannya."Saya mengaku dan menyesali telah terima uang atas perintah Eko Susilo meski sempat Baya tolak, saya takut dimarahi pimpinan." kata Nofel kepada majelis hakim. Ia tak mampu menahan air mata saat menyinggung nasib keluarganya. Penerimaan uang itu mengakibatkan dirinya saat ini terpisah dengan keluarga.

"Sekarang keluarga saya kerja serabutan. Jual kue pun dilakuknn untuk men dapat uang," ujar Nofel. Setelah mendengarkan keterangan Nofel, majelis hakim menunda sidang dan akan melanjutkan nya pada Rabu pekan ini.

afkhar





Original Post

Terpidana Perpajakan Ditangkap Tim Gabungan di Surabaya

Media Cetak Forum Keadilan Halaman 36
2018-2-12

Terpidana Perpajakan Ditangkap Tim Gabungan di Surabaya

Rabu, 07 Februari 2018 : Terpidana Christin Marliana ditangkap tim gabungan AMC Kejaksaan Agung RI, intelijen Kejati Jatim, dan intelijen Kejari Surabaya di rumahnya. Terpidana ditangkap karena dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung dalam tindak pidana perpajakan.

Terpidana ditangkap oleh tim di rumahnya di Perumahan Bukit Palma Surabaya. Saat ditangkap, Christin tidak melawan dan langsung dibawa ke Rutan Sementara Kejati Jatim. "Iya benar tim gabungan berhasil menangkap terpidana di Surabaya. Perkara ini merupakan kasus Kejari Sumbawa," kata Kasi Penkum

Kejati Jatim Richard Marpaung.

Hal senada dikungkapkan Kepala Seksi Intelijen (Kasi intel) Kejari Surabaya I Ketut Kasnadedi, saat dikonfirmasi, Dedi mengaku pihaknya hanya membantu tim dari AMC Kejagung RI. "Penahanan di Rutan Kejati Jatim sifatnya sementara. Sesuai rencana, malam ini jaksa Eksekutor dari Kejari Sumbawa akan terbang ke Surabaya untuk menjemput terpidana," ujarnya.

Eksekusi ini berdasarkan putusan MA no. 2184K/Pid.Sus/2015 % yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Majelis hakim tingkat Kasasi, dalam putusannya menyatakan Christin terbukti bersalah melakukantindak pidana perpajakan seperti yang diatur dalam pasal 39 ayat (1) UU no. 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua tentang UU no. 6 tahun 1983 jo. Pasal 39 ayat (1) huruf d UU no. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU no. 6 tahun 1983 jo. Pasal 39 ayat (1) huruf d UU no. 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat UU ho. 6 tahun 1983.

Berdasarkan vonis majelis hakim, Christin dihukum 2 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 16.8 miliar. Christin ditangkap guna menjalani kewajiban pidananya.

REDAKSI





Original Post

Suap Bupati Halmahera Umur

Media Cetak Forum Keadilan Halaman 54
2018-2-12

Suap Bupati Halmahera Umur

Setelah berulangkali namanya disebut dalam persidangan, akhirnya KPK menetapkan Rudi Erawan sebagai tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan sebagai tersangka kasus suap pada proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2016.

Penetapan tersangka tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu 31 Januari 2018. Saut menyatakan, Rudi Erawan ditetapkan menjadi tersangka setelah KPK melakukan pengembangan penyidikan kasus tersebut.

Dalam kasus ini* KPK sudah memproses 10 orang baik dari unsur swasta, pemerintahan, maupun DPR. Sebagian sudah diproses hingga pengadilan. "KPK menemukan bukti permukaan cukup untuk menetapkan seorang lagi tersangka, yaitu RE, Bupati Halmahera Timur periode 2010-2015 dan 2016-2021," kata Saut.

Saut mengatakan, selaku bupati, Rudi diduga menerima hadiah atau janji atau suap yang bertentangan dengan kewajibannya. Suap untuk Rudi tersebut diduga diberikan oleh mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary.

Amran diduga menerima sejumlah uang pada proyek di PUPR tersebut dari beberapa kontraktor, salah satunya Dirut PT WTU Abdul Khoir. "Uang tersebut diberikan kepada AHM (Amran) dan kepada RE (Rudi)," ujar Saut.

Saut menyatakan, Rudi juga diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dalam kasus ini, Rudi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b, atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus yang terjadi hampir setahun lalu ini sudah menyeret Amran HI Mustary sebagai terdakwa. Salah satu saksi, Imran S Djumadil, yang memberikan keterangan di sidang Tipikor Februari tahun lalu. Dia mengatakan Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan disebut menerima uang sebesar Rp 6,1 miliar secara bertahap. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 5,6 miliar diserahkan kepada Rudi di tempat relaksasi spa di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan.

"Saya menyerahkan di Delta Spa Pon-

dok Indah. Saya belum pernah pergi ke sana, saya justru tahu dari Pak Rudi. Saya janjian sama Pak Rudi di sana," ujar Imran kepada majelis hakim.

Menurut Imran, pada pertemuan pertama, ia memberikan Rp 3 miliar kepada Rudi. Imran menyebutkan, uang Rp 3 miliar tersebut berasal dari Direktur PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir. Awalnya, Abdul Khoir memberikan Rp 6 miliar kepada Amran HI Mustary.

Menurut Imran, uang tersebut tidak berkaitan langsung dengan proyek pekerjaan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang anggarannya diusulkan melalui program aspirasi anggota Komisi V DPR

Namun, menurut Imran, uang Rp 3 miliar tersebut terkait Rudi Irawan yang merupakan politisi PDI Perjuangan di Maluku Utara. Imran merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku Utara.

Pemberian kepada Rudi selanjutnya sebesar Rp 2,6 miliar. Menurut Imran, uang diminta Rudi Erawan melalui Amran HI Mustary untuk dana optimalisasi DPR RI. Kemudian, pemberian ketiga sebesar Rp 500 juta. Pemberian dilakukan secara transfer melalui bank. Tang ketiga ini, Pak Rudi telepon sama Amran, minta dibantu untuk dana kampanye. Lalu, Amran telepon saya, ceritakan itu dan tanyakan apakah Abdul Khoir bisa bantu?" Kata Imran.

Selain pemberian secara langsung, menurut Imran, Rudi juga meminta kepada Amran untuk menutup biaya transportasi, kader PDI-P yang ingin menghadiri acara partai di Jakarta.

Untuk mengurus hal tersebut, Imran menghubungi Abdul Khoir dan pengusaha lain yakni, Alfred. Dari keduanya, Imran menerima uang Rp 200 juta. Uang tersebut kemudian diserahkan melalui keponakan Rudi Erawan, Ernest. Penyerahan dilakukan di kantin Kantor

Kementerian PUPR.

Sebelumnya KPK memeriksa Abdul Khoir, bos PT Windhu Tunggal Utama.

Uang suap yang diserahkan di tempat spa itu berasal dari Khoir. Juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkan pemeriksaanterhadap Khoir. "Saksi diperiksa untuk tersangka RE," katanya.

Dan Rudi sendiri pernah dihadirkan ke persidangan dan dimintai kesaksiannya. Amran meminta Rudi yang dihadirkan di sidang ini agar mengakuinya. "Pak Rudi ingat lagi. Pak Imran mengajak saya ke Delta Spa Pondok Indah untuk bertemu Pak Rudi. Jangan sampai lupa," Amran mengingatkan.

Rudi mengelak pernah menerima uang dari Amran via Imran meski dicecar jaksa dan hakim. "Saudara pernah menerima dana optimalisasi, pernah terima melalui Imran (Ketua DPD PDI Perjuangan) Rp 2,(5 miliar?" tanya jaksa KPK kepada Rudi. "Tidak pernah," ujar Rudi.

"Di Delta Spa?" cecar jaksa. "Tidak pernah," kilah Rudi.

Lantaran tak mengakui, jaksa mengingatkan Rudi sudah disumpah dan bisa dipidana jika berbohong. "Anda pernah ketemu terdakwa (Amran) dan Imran di Delta Spa?" jaksa tanya ulang.

Kali ini Rudi memberikan jawaban berbeda. "Saya lupa," katanya. Hakim pun menegur Rudi karena memberikan keterangan berbelit-belit,

joko mawnko





Original Post

Krisis Politik Di Maladewa

Media Cetak Forum Keadilan Halaman 66
2018-2-12

Krisis Politik Di Maladewa

Pengadilan Tinggi Maladewa telah mencabut perintah untuk membebaskan tahanan politik tingkat tinggi, sehari setelah Presiden Abdulla Yameen mengumumkan keadaan darurat dan menangkap dua hakim atas tuduhan korupsi.

Presiden Maladewa, Abdulla Yameen mengeluarkan perintah memberlakukan keadaan darurat selama 15 hari di seluruh negeri. Demikian disampaikan Menteri Urusan Hukum Maladewa Azima Shakoor melalui TV nasional, pada Senin 5 Februari 2018, seperti dikutip China Radio International.

Shakoor menyatakan, Presiden Yameen berkomitmen untuk menjamin keamanan seluruh warga Maladewa dan masyarakat asing di Maladewa. Meskipun pemberlakuan keadaan darurat tersebut telah membawa dampak keterbatasan beberapa hak, namun kegiatan layanan dan perdagangan yang bersifat umum tetap tidak terpengaruh.

Keguncangan politik Maladewa kali ini disebabkan karena Pengadilan Tertinggi tiba-tiba mengumumkan keputusan yang menuntut Yameen dan pemerintah untuk membebaskan tahanan tingkat tinggi, yakni sembilan pemimpin partai oposisi termasuk mantan presiden Nas-heed. Mahkamah Agung menilai bahwa keputusan bersalah para pemimpin politik telah dipengaruhi secara politis.

Keputusan asli pengadilan yang ditandatangani oleh kelima hakim tersebut sekaligus membatalkan pernyataan terkait terorisme terhadap mantan presiden dan pemimpin oposisi, Mohamed Nasheed, di antara yang lain.

Langkah mengejutkan tersebut tampaknya membuka jalan bagi Nasheed, untuk mengakhiri pengasingannya sendiri dan kembali ke negara tersebut untuk mengikuti pemilihan umum yang

akan digelar akhir tahun ini.

Namun, Presiden Abdulla Yameen menolak untuk mengikuti perintah tersebut dan malah mengumumkan keadaan darurat selama IS hari. Ini sekaligus memberikan kekuatan lebih kepada pasukan keamanan untuk menangkap dan menahan orang-orang, sementara membatasi wewenang peradilan dan legislatif.

Hakim Abdulla Saeed dan hakim lainnya kemudian ditangkap saat subuh pada hari Selasa waktu setempat, ketika pasukan keamanan menyerbu kompleks pengadilan di ibu kota Male. Partai Demokrat Maladewa yang dipimpin Nasheed (MDP) mengatakan langkah tersebut disebabkan oleh tekanan yang diajukan pada ketiga hakim tersebut.

"Yameen telah menggunakan pemaksaan untuk membatalkan keputusan semula," kata Juru Bicara MDP, Hamid Abdul Gafoor, sebagaimana dikutip The Guardian.

Langkah itu, oleh aktifis oposisi, dianggap sebagai pukulan atas usaha untuk menggulingkan Yameen, yang dituduh menceburkan negara kecil di Samudera Hindia itu ke dalam kekacauan politik.

Di sisi lain, keputusan pengadilan yang mengejutkan pada Ahad lalu telah

menyebabkan perselisihan yang semakin ketat antara Mahkamah Agung dan pemerintahan Presiden Yameen. Ini berbuah dengan tertumpahnya demonstrasi ke jalan-jalan ibukota. Banyak lelaki dan tentara dengan perlengkapan anti huru hara dikirim ke gedung parlemen untuk menghentikan anggotanya dari pertemuan

Pada hari Senin itu, Menteri Hukum Azima Shakoor mengatakan bahwa pemerintah tidak percaya bahwa keputusan Mahkamah Agung untuk membebaskan tahanan politik dapat ditegakkan. Dia menjelaskan keputusan tersebut dengan mengatakan bahwa Mahkamah Agung tidak pernah bertindak dalam serangkaian surat pemerintah yang mengatakan bahwa ada banyak tantangan untuk menerapkannya.

Tidak ada komentar langsung dari oposisi utama Yameen, bekas mantan Presiden Mohammed Nasheed. Dia termasuk di antara tahanan yang diperintahkan dibebaskan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan beberapa pemerintah asing, termasuk Amerika Serikat, telah mendesak Maladewa untuk menghormati perintah pengadilan.

Nasheed telah tinggal di pengasingan

di Inggris sejak tahun 2016. Ia diberi suaka saat dia pergi ke sana untuk cuti medis dari penjara.

Selain memerintahkan pembebasan tahanan politik, pengadilan juga mengembalikan 12 anggota parlemen yang telah digulingkan karena beralih loyal kepada oposisi. Ketika anggota parlemen tersebut kembali menyebabkan Partai Progresif Yameen di Maladewa akan kehilangan mayoritas di parlemen yang beranggotakan 85 orang. Ini berakibat dapat mengakibatkan badan legislatif berfungsi sebagai kekuatan saingan bagi presiden.

Dikenal dengan resor wisata mewah-nya, Maladewa menjadi negara demokrasi multipartai 10 tahun yang lalu setelah berpuluh-puluh tahun pemerintahan otokratik oleh saudara tiri presiden saat ini, Maumoon Abdul Gayoom.

Namun negara tersebut kehilangan sebagian besar keuntungan demokrasinya setelah Yameen memegang kekuasaan yang ketat. Yameen terpilih pada 2013. Dia telah ditetapkan untuk mencalonkan kembali pemilihan tahun ini dan hampir tidak pesaingnya karena .semua lawan-lawannya dipenjara atau diasingkan.

Pada hari Jumat, Nasheed mengatakan akan menghadapi tantangan baru untuk kepresidenan tahun ini. Nasheed dijatuhi hukuman 13 tahun penjara setelah dia divonis di bawah undang-undang anti-teror Maladewa. Persidangan yang banyak dikutuk oleh kelompok hak asasi internasional.

Sementara itu, pemimpin oposisi di Maladewa mendesak masyarakat internasional Senin untuk menekan Yameen

mematuhi perintah pengadilan untuk membebaskan tahanan politik. Dan juga untuk "memulihkan demokrasi" ke negara pulau yang kini bermasalah itu.

Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada masyarakat internasional, anggota parlemen oposisi Maldives meminta dukungan dari luar untuk membujuk Yameen mengakhiri perselisihan tegang dengan pengadilan tertinggi negara tersebut. "Kami meminta masyarakat internasional, termasuk India, Sri Lanka, Amerika Serikat,

Inggris. Uni Eropa untuk melakukan segalanya dengan kekuatan mereka untuk membantu mengembalikan kekuasaan kepada rakyat Maladewa dan memulihkan demokrasi," bunyi pernyataan tersebut.

Yameen menghadapi tekanan meningkat agar menghormati keputusan pengadilan penting. Sekjen PBB Antonio Guterres pada akhir pekan ini rencamfl- nya akan menyerukan seruan agar saat pengurangan agar krisis politik di sana tidak terus meningkat.

B hardjono





Original Post

KEPENTIMGAN KAMI HANYA MENYANGKUT KODE ETIK PROFESI

Media Cetak Forum Keadilan Halaman 80
2018-2-12

KEPENTIMGAN KAMI HANYA MENYANGKUT KODE ETIK PROFESI

Profesi advokat adalah satu-satunya profesi yang mulia. Disebut mulia karena advokat secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Namun bukan berarti hal tersebut memberikan hak eksklusif kepada profesi advokat menjadi satu-satunya profesi yang mulia.

Kata profesi berasal dari kata profesional, yang mengandung makna dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus. Makna profesional tidak hanya terbatas pada keahlian khusus, tapi juga berarti pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, penuh dengan tanggungjawaban. Oleh karena itu, setiap orang yang melakukan pekerjaannya dengan baik, sungguh-sungguh dan sepenuh hati layak disebut dengan profesional. Secara formil sebuah profesi diberikan berdasarkan kode etik dan sumpah jabatan.

Khusus tentang advokat, dan bagaimana seharusnya kerja profesional seorang advokat, berikut ini penjelasan Sekretaris Jenderal Peradi Thomas Tampubolon kepada Sofyan Hadi dari FORUM, beberapa waktu lalu. Nukilannya

Apa tanggapan Anda terkait kasus advokat FY saat ini?

Kami terkejut juga dengan kasus yang dialami oleh FY. Seharusnya sebagai advokat harus berpegang kepada kode etik profesi. Dan jika seorang advokat yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, ia wajib menjalani sidang profesi untuk menguji apakah advokat tersebut benar serta terbukti melakukan pelanggaran profesi. Tetapi kemudian KPK menjadikan FY sebagai saksi terkait peristiwa kecelakaan yang dialami Setya Novanto dan kemudian FY juga ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan dalam waktu singkat.

Kami mendengar FY disangka ikut merekayasa atau menghalangi penyidikan. -Kalau dikatakan FY menghalangi penyidikan, ini adalah relatif. Sebab dalam proses di pengadilan, mengajukan praperadilan pun bagian dari menghalang-halangi juga atau menunda namun hal tersebut dibenarkan oleh hukum. Atau seorang advokat mengatakan kepada kliennya agar tidak menandatangani BAP kalau tidak benar atau advokat meminta klien tidak menghadiri panggilan penyidik karena dalam UU KUHAP. Misalnya diatur tentang panggilan tiga hari kerja, tetapi panggilannya hari ini dan besok langsung menghadap. Kan ini juga bagian tugas seorang advokat membela kepentingan klien dan tentu hak-hak klien itu sendiri. Itu yang membuat kami terkejut dan begitu cepatnya proses hukum yang dialami FY.

Padahal yang menjadi perhatian penyidik adalah kasus Setnov sendiri. Jangan sampai lembaga yang terhormat dan dipercaya oleh masyarakat tetapi dihabisi oleh ambisi-ambisi para komisionernya sendiri. Kemudian komisioner KPK menunjukan bahwa mereka begitu berkuasa dan itu sangat kami sayangkan. Karena bagai-

mana pun Peradi menghargai KPK dan bahkan juga di dalam kegiatan DPR kami dipanggil untuk hearing mengenai RUU tentang KPK.

Karena kami melihatnya RUU KPK ini adalah upaya untuk melemahkan. Dan kami pun tidak bersedia datang untuk memberikan masukan kepada DPR terkait RUU KPK. Artinya kami menghargai KPK. Dalam kaitan Bambang Widjojanto sebagai advokat yang kemudian menjadi komisioner KPK. Bambang mendatangi Peradi dan berkoordinasi menyangkut keluhan terhadap dirinya. Kami memberi support atau dukungan sepenuhnya. Artinya kenapa KPK tidak saling menghormati dan menghargai advokat dalam menjalankan profesinya ditangkap dan kemudian ditahan. Memang kami sudah membentuk tim hukum dan akan melakukannya secara proposional dan profesional dalam menjalankan profesi advokat.

Apakah Anda menyesalkan sikap komisioner KPK menetapkan FY sebagai tersangka dan FY tidak diberikan kesempatan untuk menjalani sidang kode etik profesi?

Tindak pidana yang ditudukan KPK kepada FY terkait dia menjalankan tugas profesi advokat. Itu yang menjadi kami pun bertanya-tanya. Atau katakanlah FY "tertangkap" karena tindakan tidak terpuji melakukan penyuapan terhadap hakim misalnya saat praperadilan Setnov hal tersebut tidak dibenarkan dan kami memberi sanksi tegas. Tetapi dilain pihak organisasi juga mempunyai kepentingan untuk mengawasi dan menindak anggotanya yang melakukan tindakan yang tidak terpuji dan melanggar kode etik. Kepentingan kami semata-mata hanya menyangkut kode etik profesi.

Kalau dia melakukan tindak pidana dalam kaitan profesinya, maka kami mempunyai kepentingan dalam kaitan dengan etika bahwa orang ini harus dihukum. Bahkan hukuman yang paling berat adalah pemberhentian sebagai advokat. Untuk advokat putusan pemberhentian sebagai advokat adalah hukuman "hukuman mati". Karena dia

harus berhenti menjalankan profesi sebagai advokat. Hukuman itu lebih berat daripada hukuman badan selama 1 tahun. Dan jika kami memberhentikan dia tidak akan bisa menjalankan tugas advokat sampai kapan pun. Kami ada semangat korps dalam hal pelanggaran kode etik kami tidak mentolerir.

Apa maksud seorang advokat tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana?

Seorang advokat yang utama dan pertama adalah memegang kode etik profesi. Seorang advokat dengan itikad baik membela kliennya dan tidak bertentangan dengan hukum, maka advokat mempunyai hak imunitas tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 16 Undang-Undang Advokat, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad 1 baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

Seorang advokat dalam menangani perkara haruslah proposional dan profesional. Profesional adalah kemampuan, pengetahuan, pengalaman dibidangnya dan profesinya dibidang hukum, tentu

sangat membantu menangani masalah kliennya. Dan proposional, betul-betul hanya menyentuh yang berkaitan dengan kasusnya sendiri dan tidak memasuki hal yang lain. Jadi dengan demikian seorang advokat berbuat dan bertindak berdasarkan kode etik itu sendiri. Artinya seorang advokat tidak bisa merekayasa kliennya atau saksi-saksi untuk menjadi saksi dalam kaitan kasusnya.

Bahwa advokat memberikan arahan kepada saksi atau klien untuk memberikan keterangan. Contohnya siapa pun dia, sehebat apa pun dia saat diperiksa penyidik secara psikologi

terperiksa merasa tertekan atau takut. Kami mencoba meyakinkan klien agar tidak takut menjelaskan apa adanya. Karena bisa saja penjelasannya memberatkan orang lain atau menguntungkan klien. Tetapi dia menjadi terancam dan sebagainya.

Oleh sebab itu ada perlindungan terhadap para saksi. Hal ini memberikan kekuatan secara psikologi dan bukan hanya memberikan kekuatan hukum yang dilindungi untuk berani mengungkapkan suatu hal. Advokat jelas tidak bisa merekayasa dan tidak ada pembenaran terhadap rekayasa. Yang sangat penting juga advokat juga tidak bisa

memberikan jaminan bahwa kasus yang difangani akan menang. Karena jika seorang advokat memberikan jaminan akan menang kasusnya sudah tentu sang advokat akan menghalalkan segala cara untuk memenangkan perkaranya. Dan yang paling buruk advokat melakukan penyuapan kepada hakim, jaksa atau polisi. Itulah praktek yang terjadi.

Saya harus tidak malu mengatakan inilah yang terjadi di negara ini membuat kita terpuruk. Dan masalah korupsi juga terjadi karena adanya penyuapan. Advokat harus bisa memilah-milah. Seorang advokat menangani kasus tetapi seolah-olah bukan kasus pribadi sang advokat itu sendiri. Jadi advokat bisa objektif dan independen dalam menangani kasusnya. Dilain pihak kadang-kadang masyarakat salah melihatnya seorang advokat tidak identik dengan kliennya.

Kenapa dikatakan tidak identik?

Karena advokat hanya membela hak-haknya. Misalnya kliennya adalah pelaku pemerkosa, advokat bukanlah pelaku pemerkosa. Memang tugas kami untuk menjelaskan

kepada masyarakat untuk memahami profesi advokat. Advokat harus mencari peluang bahkan jika terbukti seseorang telah melakukan seperti yang dituduhkan atau dipersangkakan. Tetapi advokat harus mencari peluang sekecil apapun itu untuk memberikan keringanan hukuman terhadap kliennya dan peluang tersebut tetapi bukanlah rekayasa. Artinya dalam kasus pidana tidak ada kasus tanpa motif.

Hal ini perlu dilakukan advokat mengapa seseorang melakukan tindak pidana walaupun yang dilakukan adalah salah. Peran advokat begitu besar dalam hal ini darvpertu dipahami oleh klien dan masyarakat secara umum. Itu sebabnya jika advokat menjalankan dengan benar dan baik sesuai dengan aturan dan kode etik profesi maka advokat disebut jabatan nofise nobile atau advokat jabatan terhormat atau mulia.

Terkait putusan MK nomor 26/PUU-XI /2013 bahwa seorang advokat tidak bisa dipidana maupun perdata, apakah disaat menangani klien atau secara pribadi?

Hak imunitas itu berlaku disaat advokat menjalankan tugasnya atas dasar surat kuasa kliennya.

Sejauh ini sudah berapa banyak Peradi melakukan tindakan atau sanksi kepada para advokat?

Di tahun ini kami sudah memberikan sanksi ada 108 advokat. Dan sudah kami laporkan secara bertahap kepada Mahkamah Agung di era Ketua Umum Peradi Fauzi Yusuf Hasibuan. Di Peradi ada bidang eksekusi putusan dewan kehormatan. Kemudian putusan dewan kehormatan yang telah

rang advokat dalam enangani perkara lah proposional dan profesional. Profesional adalah kemampuan, pengetahuan, pengalaman dibidangnya dan profesinya dibidang hukum, tentu sangat membantu menangani masalah kliennya. Dan proposional, betul-betul hanya menyentuh yang berkaitan dengan kasusnya sendiri dan tidak memasuki hal yang lain. Jadi dengan demikian seorang advokat berbuat dan bertindak berdasarkan kode etik itu sendiri. Artinya seorang advokat tidak bisa merekayasa kliennya atau saksi-saksi untuk menjadi saksi dalam kaitan kasus-

nya.

berkekuatan hukum tentang pelanggaran-pelanggaran terhadap advokat.

Tetapi yang kami publikasikan kepada penegak hukum lain seperti pengadilan, kejaksaan dan kepolisian. Ternyata sanksi yang diberikan Peradi kepada advokat ternyata efektif juga. Sekarang ini selama saya menjadi advokat 38 tahun baru Peradi yang intens melakukan pengawasan dan tindakan kepada advokat. Tidak berlebihan, Peradi setiap minggu khususnya dewan kehormatan melakukan persidangan perkara pelanggaran kode etik.

Di lain pihak kami menyadari tidak selalu sesuai UU Advokat, pengawasan diberikan kepada komisi pengawasan advokat bertugas menerima laporan masyarakat untuk diteruskan kepada dewan kehormatan. Bisa juga komisi pengawasan proaktif melakukan penyelidikan tentang adanya perbuatan advokat diduga melanggar kode etik profesi. Setelah melakukan penyelidikan komwas bisa memanggil advokat yang bersangkutan dan kemudian direkomendasikan kepada staf untuk dilaporkan kepada dewan kehormatan. Dewan kehormatan hanya menunggu laporan masyarakat atau bersikap pasif.

REDAKSI





Original Post

Media