Auditor BPK Dituntut 10 Tahun Penjara

Media Online metrotvnews.com
2018-02-13

Jakarta: Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Sadli dituntut 10 tahun penjara. Ia juga dituntut membayar denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan.

Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Haerudin mengatakan, Ali dinilai telah terbukti bersalah dalam kasus penerimaan suap. Selain itu, Ali juga dinilai terbukti menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang.





"Menuntut menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, menerima gratifikasi, dan melakukan tindak pidana pencucian uang," ujar Haerudin di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 12 Februari 2018.

Selain itu, ia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp325 juta. Jika tak dibayar dalam satu bulan, maka harta benda disita dan dilelang, jika hasil lelang kekayaan tidak mencukupi dikenai penjara selama satu tahun.

Dalam pertimbangannya, jaksa menyatakan perbuatan Ali tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Ali juga dinilai sengaja memanfaatkan jabatan untuk memperoleh kekayaan bagi diri sendiri, keluarga, dan orang lain.

Jaksa kemudian mempertimbangkan sikap Ali yang mengakui perbuatannya dan keterangannya di pengadilan telah membantu mengungkap peran terdakwa lain dalam perkara pencucian uang. Pertimbangan tersebut untuk meringankan tuntutan.

Baca: Ali Sadli Borong Mobil Mewah untuk Samarkan Hasil Korupsi

Akan tetapi, jaksa menolak mengabulkan permohonan justice collaborator. Jaksa menilai Ali tidak mengakui soal pemberian suap sebesar Rp240 juta dari pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjadi faktor untuk meringankan tuntutan.

"Terdakwa tidak mengungkap tindak pidana yang dilakukan pelaku lain sehingga kami berpendapat JC tidak dapat dikabulkan," ucapnya.

Ali Sadli dinilai terbukti melanggar Pasal 12 ayat 1 huruf a atau Pasal 12 ayat 1 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam kasus dugaan gratifikasi, Ali dinilai melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan dalam kasus dugaan pencucian uang ia dinilak melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
(JMS)

http://news.metrotvnews.com/hukum/9K5Rxn0N-auditor-bpk-dituntut-10-tahun-penjara



Original Post

Kasus Suap Kemendes, Jaksa Paparkan Pencucian Uang Eks Auditor BPK

Media Online Detikcom
2018-02-13

Jakarta -
Jaksa pada KPK menyebut eks auditor BPK Ali Sadli menerima gratifikasi senilai Rp 9,896 miliar. Untuk menyamarkan hal itu jaksa meyakini Ali menggunakan sebagian uang untuk membeli sejumlah mobil, tanah dan rumah.

"Bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa ternyata terdakwa tidak ada penghasilan lain di luar sebagai PNS BPK RI kecuali usaha-usaha angkot sebesar Rp 96 juta per tahun dan sewa rumah senilai Rp 96 juta per tahun dan terdakwa tidak dapat membuktikan penghasilan lainnya maka dapat kami simpulkan bahwa penerimaan terdakwa yaitu uang dengan jumlah seluruhnya berjumlah seluruhnya Rp 9.896.180.000," jelas jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jl Bungur Besar Raya, Senin (12/2/2018).

Jaksa menyatakan ada 3 mobil yang akan dilelang untuk negara. Selisih uang akan dikembalikan kepada Ali.

Berikut rincian mobil hingga rumah hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Ali tersebut:

1. Mercedez Benz tipe C 250 AT (W205) CKD warna putih, Nopol B27 UWI atas nama Wuryanti Yustianti. Dirampas untuk negara dengan ketentuan uang hasil lelang sebesar Rp 269 juta disetor ke kas negara sedangkan selebihnya dikembalikan kepada terdakwa.
Penjelasan: dari harga mobil Rp 879 juta tidak bisa dibuktikan oleh terdakwa sumber sah sebesar Rp 269 juta.

2. Mercedes Benz tipe A45 AMG AT (W176), warna hitam, nopol B 24 AF, atas nama Afif Fadhil. Dirampas untuk negara dengan ketentuan uang hasil lelang sebesar Rp 410 juta disetor ke kas negara sedangkan selebihnya dikembalikan kepada terdakwa.

Penjelasan: dari harga mobil Rp 990 juta tidak bisa dibuktikan oleh terdakwa sumber sah sebesar Rp 410 juta.

3. STNK kendaraan merek Honda Tipe CR-V RM3 2WD RS AT, Nopol B 246 FF. Nama pemilik Cholid Jafar.

Penjelasan : barang bukti tersebut berasal dari saksi Zulkifli dan terbukti terdakwa terima sebagai gratifikasi, sekalipun menurut terdakwa pernah menyerahkan uang dengan jumlah Rp 150 juta kepada saksi Zulkifli, namun baik terdakwa maupun saksi Zulkifli tidak bisa menunjukkan tanda terima maupun penyerahannya.

4. Uang sebesar Rp 1.650.000.000.

Penjelasan: barang bukti tersebut berasal dari penyitaan saksi Supriyadi yang menurut saksi Supriyadi berasal dari penjualan aset terdakwa berupa mobil setelah adanya peristiwa penangkapan terhadap terdakwa/OTT KPK di mana sumber pembelian mobil tersebut menurut terdakwa berasal dari sumber yang tidak sah.

5. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di kompleks Kebayoran Syphoni Blok KM/ J-03 Pondok Jaya,Pondok Aren Tangerang Selatan, luas tanah 204 m2 dan luas bangunan 240 m2 atas nama Wuryanti Yustianti. Dirampas untuk negara dengan ketentun sebagian uang hasil penjualan harta kekayaan tersebut sebesar Rp 50 juta diserahkan kepada terdakwa.

Penjelasan: dari harga barang bukti senilai Rp 3,850 miliar terdakwa hanya bisa membuktikan sumber uang pembelian barang bukti tersebut sebesar Rp 50 juta adalah berasal dari penghasilan yang sah.

6. Tanah kavling di Kompleks Kebayoran Symphoni Blok KM/ A-19, Pondok Jaya,Pondok Aren Tangerang Selatan, sebagaimana pengikatan transaksi jual beli nomor 033/JRP/BJ,/2016 tanggal 13 Desember antara PT Jaya Real Property, TBK selaku penjual dan Wuryanti Yustianti selaku pembeli.

Barang bukti ini dikembalikan kepada PT Jaya Real Property, TBK dengan ketentuan PT Jaya Real Property, TBK menyerahkan uang sebesar Rp 216.680.000 ke kas negara.

Penjelasan: bahwa harga barang bukti tersebut Rp 3.997.000.000 namun berdasarkan fakta di persidangan terdakwa baru membayar DP pembelian aset tersebut sebesar Rp 383.360.000. Pembayaran DP tersebut terdakwa tidak bisa membuktikan uang senilai Rp 216.680.000 berasal dari penghasilan yang sah.

7. Uang tunai sebesar Rp 400.405.500. Penjelasan: uang tersebut berupa hasil penjualan aset berup mobil setelah adanya peristiwa penangkapan/OTT terhadap terdakwa oleh KPK, lalu uangnya diserahkan kepada istri terdakwa yang menurut keterangan terdakwa perolehan aset berupa mobil tersebut berasal dari penghasilan terdakwa yang tidak sah.

8. Satu unit kendaraan Mini Cooper tip F57 Cabrio A/T warna merah. Nomor kendaraan sementara B 1430 SGO. Dirampas untuk negara dengan ketentuan uang hasil lelang sebesar Rp 315.772.800 disetor ke kas negara sedangkan selebihnya dikembalikan kepada PT Maybank Indonesia Finance.

Penjelasan : barang bukti tersebut berasal dari gratifikasi yang diterima terdakwa dari saksi Tomy Andrian.

9. Uang tunai sejumlah Rp 800 juta.

10. Uang tunai sejumlah Rp 200 juta.

Penjelasan: barang bukti tersebut disita dari saksi Supriyadi yang menerangkan di persidangan bahwa uang tersebut berasal dari terdakwa yang dipinjamkan kepada Saksi M Alamin Mustofa sebesar Rp 1 Miliar. Bahwa di persidangan terdakwa menerangkan sumber uang tersebut berasal dari pendapatan terdakwa yang tidak sah.

Dalam kasus ini, Ali dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan. Dia juga diminta membayar uang pengganti ke negara senilai Rp 325 juta subsider 1 tahun.

Jaksa meyakini Ali menerima gratifikasi sejumlah uang senilai Rp 9.896.180.000, padahal pendapatan sah yang bisa dibuktikan terdakwa Ali sejak 2015 hingga Maret 2017 hanya senilai Rp 1.728.656.000.

Atas perbuatannya Ali disangkakan melanggar pasal 12 huruf a dan Pasal B UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Kemudian pasal 3 UU nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
(ams/rvk)

https://news.detik.com/berita/d-3864036/kasus-suap-kemendes-jaksa-paparkan-pencucian-uang-eks-auditor-bpk



Original Post

Ijazah JR Saragih Lolos di Simalungun, Gagal di Pilgub Sumut

Media Online jpnn.com
2018-02-13

jpnn.com, MEDAN - KPU Sumut mencoret pasangan JR Saragih-Ance Selian sebagai bakal calon gubernur-wakil gubernur.

JR Saragih, yang saat ini masih menjabat sebagai bupati Simalungun, menjelaskan bahwa legalisir ijazahnya sah dikeluarkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Ketua DPD Demokrat Sumut itu menjelaskan, pada tanggal 19 Januari 2018 Dikjar DKI Jakarta mengeluarkan surat nomor 5396/1-888.145 yang ditujukan kepada Direktur Eksekutif DPD Partai Demokrat Sumut dan ditandatangani Kadis Pendidikan DKI Jakarta.

Surat yang ditembuskan kepada KPU Sumut dan Bawaslu Sumut itu, menegaskan bahwa foto copy STTB nomor 01 OC oh 0373.795 dilegalisir sesuai aslinya.

Dijelaskan juga bahwa SMA Swasta Prasasti beralamat di Jalan Raya Sumur Batu Kemayoran, Jakarta Pusat menggunakan gedung SD Negeri. SMA Iklas Prasasti tutup (bubar) sejak tahun pelajaran 1993/1994.

Kemudian, blangko ijazah/STTB yang didistribusikan ke SMA Swasta Iklas Prasasti tahun 1990 sebanyak 87 lembar dengan dua jurusan yakni IPA dan IPS.

Ia menjelaskan bahwa nomor seri ijazah/STTB SMA Iklas Prasasti Tahun 1990 yaitu program biologi (A2) nomor seri 01 OC oh 0373.776. s/d 01 OC oh 0373.823=48 lembar dan program IPS (A3) nomor seri 01 OC oh 0791.833 s/d 01 OC oh 0791.891= 39 lembar.

Polemik soal ijazah JR Saragih ternyata sebelumnya sudah pernah diproses di Mahkamah Agung atas laporan pengaduan Tumpak Siregar dan Irwansyah Damanik yang merupakan calon Bupati Simalungun periode 2016-2021.

https://www.jpnn.com/news/ijazah-jr-saragih-lolos-di-simalungun-gagal-di-pilgub-sumut



Original Post

HEADLINE Ijazah hingga Suap Jegal Kontestan Pilkada 2018

Media Online liputan6com
2018-02-13

Liputan6.com, Jakarta - Penyejuk ruangan di Hotel Grand Mercure, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Medan, Sumatera Utara tak sanggup mendinginkan suasana pada Senin siang, 12 Februari 2018. Saat itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara baru saja menetapkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut yang akan berlaga di Pilkada Sumut 2018.

Dalam rapat pleno tersebut diumumkan, Pilkada Sumut hanya akan diikuti dua pasangan calon, yaitu Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (Djarot-Sihar) dan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Edy-Ijeck). Sementara bakal pasangan calon atas nama Jopinus Ramli Saragih-Ance Selian (JR-Ance) dinyatakan gugur.

KPU Sumut beralasan, salah satu berkas sebagai syarat pencalonan milik JR Saragih tidak lengkap, yaitu ijazah. Komisioner KPU Sumut Benget Silitonga mengatakan, persoalan berkas ijazah JR Saragih itu dipicu surat dari Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta Nomor 1454/1.851.623 tanggal 22 Januari 2018.

"Surat itu menyebutkan, Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta tidak pernah melegalisir atau mengesahkan ijazah atau STTB SMA Nomor 1 OC Oh 0373795 Tahun 1990 atas nama Jopinus Saragih," kata Benget.

Sontak kabar ini membuat tim pemenangan serta partai pendukung yang hadir menjadi gusar. JR Saragih pun langsung menegaskan bahwa pihaknya akan mengajukan gugatan sesegera mungkin ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut.

"Gugatan segera kita ajukan. Soal ijazah sudah saya serahkan," ucap JR Saragih.

Dia juga mempertanyakan, kenapa pada saat mencalonkan diri dalam Pemilihan Bupati di Kabupaten Simalungun dirinya bisa lolos, namun di pencalonan di Pilkada Sumut 2018 ini tidak.

"Biarkan hukum yang berjalan, semua kita solid. Nanti keputusan masih ada di atas manusia, yaitu Tuhan," ungkap JR sembari meneteskan air mata.

Tak hanya JR Saragih, Partai Demokrat sebagai partai pengusung pun meradang dengan keputusan KPU Sumut. Pihaknya pun akan mengambil langkah hukum terkait tak lolosnya pasangan calon yang diusung Partai Denokrat.

"Kami perjuangkan lewat jalur hukum yang ada, yakni ke Bawaslu," ucap Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan kepada Liputan6.com, di Jakarta, Senin petang.

Dia pun menuturkan, dalam waktu dekat akan menyambangi Bawaslu. Karena sesuai aturan, pengajuan keberatan hanya dibatasi 3 hari saja.

"Segera dalam tiga hari ini batas waktunya," Hinca menegaskan.

Partai Demokrat mengaku heran dengan keputusan KPU Sumut yang tak meloloskan pasangan JR Saragih-Ance Selian. Bahkan, partai berlambang Mercy ini menduga ada upaya tak jujur dari partai lain di Pilkada Sumut.

"Bila benar yang dibuat sebagai alasan adalah legalisasi ijazah SMA, maka KPU harus dicurigai telah jadi kayu pemukul dari permainan kotor partai tertentu," ucap Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat, Rachland Nashidik melalui keterangan tertulis.

Dia menuturkan, JR Saragih sudah 2 periode menjadi Bupati Simalungun. Bahkan, ia juga lulusan Akademi Militer yang sudah berpangkat kolonel. Karena itu, menurut Rachland, Jr Saragih tak mungkin tidak memiliki ijazah SMA.

"Apakah KPU setidaknya berani mengatakan manajemen seleksi akademi militer Magelang yang meluluskan JR Saragih menjadi prajurit TNI lebih buruk dari KPU?" tanya Rachland.

Dia pun berpandangan putusan KPUD Sumut tak bisa diterima. Sebab, hal itu dinilainya tidak logis. "Sungguh keputusan KPU ini melawan akal sehat," tegas Rachland.

Menghadapi kekecewan di awal pertarungan Pilkada 2018, JR Saragih tak sendiri. Ada nama lain yang nasibnya lebih menyedihkan serta tak lagi punya peluang bertarung di kontestasi lima tahunan itu.

1 dari 4 halamanOTT Sebelum Penetapan KPUSejumlah orang mengawal Bupati Ngada Marianus Sae usai pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (12/2). Marianus Sae merupakan calon gubernur NTT yang diusung PDIP dan PKB. (Liputan6.com/Herman Zakharia)Nasib JR Saragih sedikit lebih baik karena masih memiliki peluang di Bawaslu untuk membalikkan keputusan KPU Sumut. Hal itu berbeda dengan yang dialami Marianus Sae, Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur.

Ketika KPUD di seluruh wilayah yang mengikuti Pilkada 2018 tengah membacakan penetapan calon kepala daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru menetapkan Bupati Ngada, Marianus Sae sebagai tersangka.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan dua orang tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin pagi.

Penetapan itu dibacakan KPK sehari setelah penyidik lembaga antirasuah menangkap Marianus di Surabaya, Jawa Timur, Minggu 11 Februari 2018, dalam sebuah operasi tangkap tangan. Ia diduga menerima fee dari proyek-proyek di Kabupaten Ngada, NTT.

"Apakah ini akan dilakukan untuk biaya kampanye? Prediksinya, iya. Prediksi dari tim kita kemungkinan besar dia butuh uang untuk itu," ujar Basaria.

Sebab, Marianus Sae merupakan salah satu bakal calon peserta Pilkada NTT 2018. Dia mencalonkan diri sebagai Gubernur NTT dengan menggandeng Emilia Nomleni sebagai calon Wagub NTT. Pasangan ini diusung PDIP dan PKB.

Tak berapa lama setelah penetapan tersangka Marianus, giliran PDIP membuat pernyataan. Melalui Sekjen Hasto Kristiyanto, PDIP memutuskan mencabut dukungan terhadap Marianus Sae.

"PDIP sebagai pengusung cagub Marianus Sae konsisten dan tidak menolerir korupsi. Partai bersikap tegas dan tidak akan melanjutkan dukungan kepada yang bersangkutan," ujar Hasto.

Dia berjanji akan cepat memproses pelanggaran Bupati Ngada NTT tersebut di internal partai. Hasto pun menegaskan PDIP berulang kali mengingatkan bahwa siapa pun yang melakukan tindak pidana korupsi akan dipecat.

"Banyak yang mengambil jalan pintas korupsi untuk membiayai pilkada langsung. PDIP selalu mengedepankan strategi gotong royong seluruh mesin partai dengan harapan biaya bisa ditekan dan meringankan beban calon. Namun hal tersebut tetap saja terjadi," kata dia.

Apa yang terjadi dengan Marianus memang patut disesalkan. Sebab, dia tidak bisa belajar dari apa yang dialami Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko. Nyono Suharli dan Marianus punya cerita yang persis sama saat berurusan dengan KPK.

KPK menangkap Nyono Suharli dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Inna Sulistyowati (IS) pada Sabtu 3 Februari 2018. Nyono ditangkap saat berada di Stasiun Solo Balapan.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief mengatakan, OTT yang dilakukan tim Satgas KPK terkait adanya pungli perizinan dan kutipan-kutipan terkait dana kapitasi yang diadministrasikan oleh administrasi bendahara Paguyuban Puskesmas se-Jombang.

"KPK meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan, dan menetapkan status tersangka terhadap dua orang," ujar Laode di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu 4 Februari 2018.

Dalam kasus ini, KPK menduga uang suap untuk Nyono berasal dari kutipan jasa pelayanan kesehatan atau dana kapitasi puskesmas di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Uang itu dikutip Inna Sulistyowati dari 34 puskesmas di Jombang.

Total dana kutipan di Kabupaten Jombang yang dikumpulkan Inna sejak Juni 2017, mencapai Rp 434 juta. Dari Rp 434 juta itu, Bupati Nyono mendapat jatah 5 persen dan 1 persen untuk Kadis Kesehatan Jombang Inna, serta satu persen untuk paguyuban puskesmas di Jombang. Sebagian dari uang tersebut sudah dipergunakan oleh Bupati Nyono.

"Diduga Rp 50 juta digunakan NSW untuk membayar iklan terkait rencananya maju menjadi Bupati Jombang 2018," ucap Laode.

Nyono Suharli memang tengah berjuang menjadi Bupati Jombang untuk periode kedua. Dengan dukungan Partai Golkar, PKB, PKS, PAN dan Partai Nasdem, posisi Nyono sebenarnya cukup kuat untuk kembali menduduki kursi orang nomor satu di Kabupaten Jombang.

Dengan posisi sebagai tersangka KPK, Nyono yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur itu hanya bisa pasrah. Bayangan untuk kembali menjadi penguasa di Kabupaten Jombang pun sirna.

"Kalau saya harus mundur dari DPD Golkar Jatim maupun bupati, saya ikhlas. Karena saya merasa bersalah melanggar hukum sehingga perjalanan ini harus kita lakukan dan ikuti proses hukum," lirih Nyono saat mengenakan rompi tahanan berwarna oranye di Gedung KPK, Minggu 4 Februari 2018.

Penyesalan yang sangat terlambat.

2 dari 4 halamanPapua yang TertundaPilkada di Papua. (Liputan6.com/Katharina Janur)Lain lagi dengan Papua. KPU di daerah ini menyatakan menunda penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua hingga pukul 23.00 WIT. Alasannya, berkas pasangan calon soal keabsahan orang asli Papua belum diserahkan oleh Majelis Rakyat Papua (MRP).

MRP sebagai lembaga kultural orang asli Papua, berhak untuk mengeluarkan persyaratan tersebut, sesuai dengan UU Otsus Papua nomor 21/2001.

Komisioner KPU Papua, Musa Sombuk menuturkan akan menunggu hingga pukul 23.00 WIT, soal berkas tersebut. Jika sampai waktu yang ditentukan, MRP belum juga menyerahkan syarat tersebut, maka KPU dan Bawaslu akan mengambil keputusan.

"Hari ini MRP juga kita undang, tapi tidak datang," kata Adam, Senin (12/2/2018).

Bakal calon Gubernur Papua, John Wempi Wetipo mengatakan akan menunggu hingga pukul 23.00 WIT, sesuai keputusan KPU Papua. John menyebutkan, walaupun Papua diatur dalam kekhususan Otonomi khusus (otsus), PKPU tidak berlaku bagi Otsus Papua.

"PKPU hanya mengatur soal penyelenggaraan pilkada secara nasional. Saya harap pada pukul 23.00 WIT, KPU harus memutuskan tahapan Pilgub bersama Bawaslu setempat," ujar John yang masih menjabat sebagai Bupati Jayawijaya.

John sendiri mengaku siap memberikan klarifikasi soal dirinya adalah orang asli Papua di hadapan MRP.

"Apakah saya ini bukan orang asli Papua? Saya siap ke MRP, 1-2 jam pasti selesai soal keabsahan orang asli Papua. Jangan membuat masalah ini panjang," John menambahkan.

Bakal calon Gubernur Papua lainnya, Lukas Enembe menyebutkan akan mengikuti penundaan ini hingga waktu yang ditetapkan KPU. Ia menginginkan pengumuman untik calon Gubernur Papua harus dilakukan hari ini, sesuai agenda nasional.

"Kita ini kan peserta, maka akan mengikuti aturan. Tapi, jika ada masalah seperti ini, itu karena kerja DPR Papua dan MRP tak sejalan, walaupun kerja KPU sudah sesuai aturan. Tapi, syarat orang asli Papua juga harus disertakan, sebagai persyaratan Pilgub Papua," kata Lukas yang masih menjabat sebagai Gubernur Papua.

Belum adanya rekomendasi dari MRP juga disebabkan karena sampai saat ini Pansus Pilgub Papua di DPR Papua belum menyerahkan berkas para bakal calon gubernur dan wakil gubernur ke MRP, sehingga belum ada berkas yang diteliti.

Ketua MRP Timotius Murib menjelaskan, sampai hari ini pihaknya belum menerima berkas bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua. Sementara pihaknya membutuhkan waktu 14 hari untuk melakukan verifikasi soal orang asli Papua, hingga ke kampungnya.

"Kami tetap menjadwalkan kembali masa penelitian selama 14 hari lagi sejak berkas itu diserahkan," jelasnya. Selain meneliti berkas, MRP akan melakukan wawancara langsung dengan bakal calon, serta para calon Gubernur dan Wakil Papua melakukan pidato dalam bahasa daerahnya masing-masing.

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan belum menyerahkan dokumen ke MRP karena dokumen yang diterima dari KPU Papua belum lengkap. KPU hanya menyerahkan berkas dokumen ke DPR Papua hanya selembar kertas yang berisi daftar riwayat hidup, padahal Pansus akan melihat ijazah para bakal calon.

Menurut Pansus DPR Papua, berkas yang akan diteliti dari pasangan calon, termasuk soal ijazah terakhir, sesuai dengan amanat UU Otsus no 21/2001 pasal 12, tentang pendidikan gubernur dan wakil gubernur Papua yang disebutkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pendidikannya minimal sarjana.

Keterlibatan Pansus DPR Papua dan MRP dalam proses Pilgub Papua karena Papua diatur dalam UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Sementara, Pansus Pilgub Papua dibentuk berdasarkan Perdasus (Peraturan Daerah Khusus) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, dan Perdasus ini diterbitkan berdasarkan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

3 dari 4 halamanMereka yang MelajuKPU Sumsel menetapkan empat paslon maju di Pilkada Sumsel 2018-2023 (Liputan6.com / Nefri Inge)Berbeda dengan cerita pasangan calon yang tersingkir, wajah semringah menghiasi Aula Setia Permana di Jalan Garut, Bandung, Jawa Barat pada Senin pagi. Betapa tidak, KPU Jabar menyatakan 4 pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat resmi menyandang predikat pasangan calon.

Menurut Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat, keempat paslon dinilai memenuhi syarat dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Empat tim pemenangan yang hadir pun bersorak dan menyatakan siap menghadapi tahapan Pilkada 2018 berikutnya.

"Mudah-mudahan semua tahapan berjalan lancar," ujar Yayat di hadapan seluruh tim pemenangan empat pasangan calon, Senin (12/2/2018).

Empat pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada Jabar itu adalah Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (diusung Partai Nasdem, PKB, PPP dan Hanura), Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (diusung Partai Golkar dan Demokrat), Mayjen (Purn) Sudrajat-Ahmad Syaikhu (diusung Partai Gerindra, PKS dan PAN), serta Mayjen (Purn) Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan (diusung PDIP).

Kegembiraan juga terasa di kantor KPU Jawa Timur di Jalan Tenggilis No 1 Surabaya, saat KPUD setempat resmi menetapkan pasangan Syaifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno dan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak sebagai pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada Jatim 2018.

"Nama calon gubernur Khofifah Indar Parwansa dan calon wakil gubernur Emil Dardak memenuhi syarat. Nama calon gubernur Saifullah Yusuf dan calon wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno memenuhi syarat," tutur Ketua KPU Jatim Eko Sasmito di hadapan tim pemenangan serta perwakilan partai pendukung.

Syaifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno didukung oleh PKB, PDIP, Partai Gerindra, dan PKS. Sedangkan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak didukung Partai Demokrat, Golkar, PPP, Hanura, Nasdem dan PAN.

Sementara itu, suara riuh rendah juga terdengar di Four Point Hotel, Jalan Andi Djemma, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin pagi. Suara itu berasal dari tim pemenangan serta partai pendukung empat pasangan yang akhirnya ditetapkan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel di Pilkada 2018.

"Empat bakal calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur dinyatakan sebagai Calon Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel," tegas Ketua KPU Sulawesi Selatan Iqbal Latief yang disambut sorakan dan tepuk tangan para pendukung yang hadir.

Keempat pasangan itu adalah Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman (diusung PAN, PDIP, dan PKS), Nurdin Halid dan Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar (diusung Partai Golkar, Nasdem, Hanura, PKB, dan PKPI), Agus Arifin Numang dan Tandribali Lamo (diusung Partai Gerindra, PBB, dan PPP), serta Ichsan Yasin Limpo dan Andi Mudzakkar (jalur perseorangan).

Masih di hari yang sama, bertempat di Jalan Tjok Agung Tresna 8 Denpasar, KPU Bali juga menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali yang akan bertarung pada 27 Juni mendatang. Ada dua kandidat yang ditetapkan bertarung memperebutkan kursi orang nomor satu di Pulau Dewata.

"Berdasarkan Surat Keputusan KPUD Provinsi Bali Nomor.439/hk.03.1-kpt/51/prov/ii/2018 dan SK KPUD Bali Nomor 494/hk.03.1-kpt/51/prov/ii/2018 maka kedua kandidat ditetapkan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pada Pilkada Serentak 2018," papar Ketua KPU Bali I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Senin pagi.

Mereka adalah I Wayan Koster yang berpasangan dengan Tjokorda Oka Arta Ardana Sukawati (didukung PDIP, Hanura, PAN, PPP dan PKB) dan Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra yang berpasangan dengan I Ketut Sudikerta (didukung Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PKPI, Perindo dan PBB).

Kemeriahan juga terasa di Jalan Pangeran Ratu Blok B8, Seberang Ulu I, Kota Palembang, tempat KPU Sumatera Selatan berkantor. Ketua KPU Sumsel Aspahani mengatakan, pihaknya sudah selesai meneliti berkas persyaratan dan memutuskan semua bakal pasangan calon di Pilkada Sumsel telah memenuhi persyaratan.

"Rapat pleno terbuka ini sudah menetapkan dan memutuskan semua paslon memenuhi syarat. Setelah penetapan ini, besok akan ditentukan nomor urut paslon melalui pengundian," ujar Aspahani.

Keempat pasangan calon yang lolos yaitu Herman Deru-Mawardi Yahya (didukung Partai Nasdem, PAN, dan Hanura), Ishak Mekki-Yudha Pratomo (didukung Partai Demokrat, PPP, dan PBB), Aswari Rivai-Irwansyah (didukung Partai Gerindra dan PKS), dan pasangan Dodi Reza Alex Noerdin-Giri Ramandha Kiemas (didukung Partai Golkar, PKB, dan PDIP).

Wajah cerah juga diperlihatkan tim pemenangan pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah dan Ganjar Pranowo-Taj Yasin. Dua pasangan ini ditetapkan KPU Jateng dalam rapat pleno terbuka yang digelar di kantornya Jalan Veteran 1A, Gajahmungkur, Semarang.

Ketua KPU Jateng Joko Purnomo mengatakan, setelah resmi ditetapkan sebagai konstestan Pilkada Jateng 2018, maka kedua pasangan calon memiliki hak, kewajiban, dan larangan yang sama.

"Di antaranya, hak untuk berkampanye, kewajiban mematuhi perundangan kampanye, serta larangan melanggar undang-undang," kata Joko di Kantor KPU Jateng.

Dengan begitu, penetapan calon kepala daerah di enam wilayah utama di luar Sumut, nyaris tanpa masalah. Selamat bagi calon kepala daerah yang akan bersaing merebut hati pemilih.

http://news.liputan6.com/read/3281176/headline-ijazah-hingga-suap-jegal-kontestan-pilkada-2018



Original Post

Cerita Amien Rais Soal Contempt of Court AM Fatwa

Media Online republika.co.id
2018-02-13

Fatwa dinilai sebagai tokoh yang tidak takut pada kekuasaan.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Mantan Ketua MPR Amien Rais mengenang sosok AM Fatwa yang meninggal 14 Desember 2017 lalu. Menurut Amien, tokoh yang pernah menjadi tahanan politik di era mantan Presiden Soeharto ini disebut pernah melakukan contempt of court terhebat yang belum pernah terjadi di dunia.

Dalam penjelasan umum UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4, contempt of court dijelaskan sebagai perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan.

"Saya belum pernah mendengar ada contempt of court yang sekian hebat kecuali dari Pak AM Fatwa," kata Amien di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (12/2).

Amien menceritakan, sebelum masuk ke pengadilan, AM Fatwa pernah meminum obat pencahar. Akibatnya, ia terkena diare yang tak tertahankan. Bau tak sedap pun tercium sepanjang sidang berlangsung. Melihat kondisi tersebut, hakim yang memimpin persidangan memutuskan untuk menunda sidang tersebut.

Menurut Amien, penangkapan ini sudah dapat diprediksi. Sepekan sebelum AM Fatwa ditangkap, Amien mengaku, pernah berbincang dengan rekan politiknya itu. Ketika itu mereka makan di sebuah warung di dekat kantor PP Muhammadiyah.

Amien mengutip kisah dari kitab Qishasul Anbiya karya ulama Mesir Ahmad Bahjat. Di dalamnya digambarkan kisah Firaun yang jatuh karena adanya pemimpin yang berani mengatakan tidak pada kezaliman.

Dari sekian aktivis, Fatwa dinilai sebagai tokoh yang tidak takut pada kekuasaan. Indonesia, kata Amien, berhutang budi pada tokoh ini. "Tetapi jangan terkejut juga jika Anda nanti ditangkap. Dan prediksi saya betul," kata dia.

Sepekan setelahnya, Amien diberi surat dari penjara. Surat bertuliskan tangan itu disampaikan melalui istri AM Fatwa.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/02/13/p41wbn396-cerita-amien-rais-soal-contempt-of-court-am-fatwa



Original Post

KPK Waspadai Modus Baru, Suap Pakai Kartu ATM

Media Online republika.co.id
2018-02-13

Modusnya, penyuap memberi kartu ATM kepada penerima suap.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewaspadai modus baru penggunaan kartu anjungan tunai mandiri (ATM) sebagai pemberian suap. "ATM ini memang sekarang menjadi model baru karena mereka bisa lebih nyaman, tidak perlu bawa-bawa uang Rp 1 miliar, mungkin harus bawa dua koper dan mudah dideteksi oleh penegak hukum," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Hal tersebut dikatakannya di sela-sela konferensi pers penetapan tersangka Bupati Ngada, Marianus Sae dan Direktur PT Sinar 99 Permai (S99P) Wilhelmus Iwan Ulumbu sebagai tersangka kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Menurut dia, modus yang digunakan yaitu dengan memberikan kartu ATM kepada penerima suap. Penerima tinggal mengambil uang dari kartu ATM itu.

"ATM diberikan, tinggal mengambil yang bersangkutan. Jadi, memang setiap modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana korupsi pasti akan berkembang,\'\' katanya. \'\'Ini diharapkan memang otomatis juga para penegak hukum akan dipaksa harus mengikuti modus operansi yang dilakukan oleh para pelaku.\'\'

Dalam kasus yang menjerat Bupati Ngada, tersangka pemberi suap Wilhelmus membukakan rekening atas namanya sejak 2011. Wilhelmus memberikan ATM bank tersebut kepada Marianus pada 2015.

Total uang yang ditransfer maupun diserahkan secara tunai oleh Wilhelmus kepada Marianus sekitar Rp 4,1 miliar. Pemberian dilakukan pada November 2017 sebesar Rp 1,5 miliar secara tunai di Jakarta Desember 2017 terdapat transfer Rp 2 miliar dalam rekening Wilhelmus 16 Januari 2018 diberikan tunai di rumah Bupati Rp 400 juta 6 Februari 2018 diberikan tunai di rumah Bupati Rp 200 juta.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/02/12/p41q3l257-kpk-waspadai-modus-baru-suap-pakai-kartu-atm



Original Post

Sandiaga Pertimbangkan Satgas Penyetopan Swastanisasi Air

Media Online republika.co.id
2018-02-13

Pemprov DKI menyatakan akan mematuhi putusan Mahkamah Agung.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mempertimbangkan usulan tim pakar untuk membentuk satuan petugas (satgas) guna menghentikan swastanisasi air di Jakarta. Ia mengatakan hal itu bisa saja dilakukan.

"Kalau itu diperlukan satgas tentunya kita akan terbuka menerima masukan dari para pakar," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (12/2).

Menurut Sandiaga, Pemprov DKI dipastikan akan mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA). Keputusan itu tak bisa ditawar-tawar lagi.

Namun, ia belum dapat menjelaskan bagaimana putusan tersebut akan dilaksanakan. Ia mengatakan hal itu akan dibahas lebih lanjut oleh tim pakar.

Politikus Partai Gerindra ini memastikan, nantinya layanan dan akses air bersih akan lebih terbuka bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Selain itu, harga air untuk kalangan menengah ke bawah akan dibuat lebih terjangkau.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/18/02/12/p41krp409-sandiaga-pertimbangkan-satgas-penyetopan-swastanisasi-air



Original Post

PPP Dorong Publik Gugat UU MD3 Ke MK

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-02-13

RMOL. Revisi UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) akhirnya disahkan dalam rapat paripurna. Namun, pengesahanan tidak berjalan mulus, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Nasdem tidak setuju dan walk out dari ruang rapat.PPP pun mendorong publik untuk menggugat hasil revisi itu ke Mahkamah Konstitusi.

Ada 14 butir perubahan dalam revisi itu. Empat di antaranya begitu mencolok dan mengundang kontroversi yaitu soal penambahan kursi pimpinan MPR dan DPR, hak imunitas DPR, kewenangan untuk memanggil paksa, dan bisa memidanakan orang yang menghina DPR. PPP mempersoalkan penambahan kursi pimpinan MPR dan DPR serta hak imunitas anggota Dewan.

Anggota Fraksi PPP Arwani Thomafi menyebut, jika ada publik juga menolak dengan hasil revisi itu, mereka berhak mengajukan gugatan peninjauan kembali (juducial review) ke MK.

"Semua Undang-Undang yang telah disahkan DPR kan memang terbuka untuk di-judicial review. Jadi hak masyarakat untuk melakukan judicial review," kata waketum PPP itu di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (12/2).

Menurut Arwani, kewajiban penegak hukum mendapat izin Presiden untuk memeriksa anggota Dewan yang terjerat kasus sudah dibatalkan MK. Namun, dalam hasil revisi itu, kewajiban tersebut malah dihidupkan kembali. Makanya, dia memandang hasil revisi itu bertentangan dengan putusan MK dan pantas jika digugat.

Dia juga keberatan dengan penambahan pimpinan MPR. Menurut dia, pasal itu menunjukkan kemunduran kualitas demokrasi di Indonesia.

"PPP melihat pasal 247A (soal penambahan kursi pimpinan) itu sebagai kemunduran kualitas demokrasi. Kemunduran kualitas kerja legislasi," ucapnya.

Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati menyatakan tidak masalah dengan penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR. Namun, pihaknya menganggap penambahan itu belum saatnya disahkan. Penambahan bisa dilakukan pada periode baru nanti.

"Kami memutuskan walk out karena MD3 belum saatnya untuk disahkan," katanya.

Reni juga mempersoalkan penunjukkan langsung pimpinan MPR dan DPR. Kata dia, harusnya pimpinan baru tersebut dipilih, bukan dijatah untuk partai tertentu.

"Pasal 427 huruf c itu bunyinya diberikan untuk pimpinan MPR, kan ini tidak etis," cetusnya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly tidak mempermasalahkan dengan penolakan PPP. Dia juga tidak masalah jika hasil revisi itu langsung digugat ke MK.

"Kalau tidak setuju ya sudah lah. Merasa itu melanggar hak, ada MK. Tidak apa-apa, biar berjalan saja," jelasnya saat dimintai tanggapan wartawan. [wah]

http://politik.rmol.co/read/2018/02/13/326466/PPP-Dorong-Publik-Gugat-UU-MD3-Ke-MK-



Original Post

Ribuan Orang Desak Sofyan Djalil Patuh Hukum

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-02-13

RMOL. Lebih dari 30 ribu orang mendesak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mematuhi putusan Mahkamah Agung melalui petisi change.org/BukaInformasiHGU.Dalam petisi yang digagas oleh Forest Watch Indonesia (FWI) itu, Sofyan Djalil dianggap tidak patuh hukum karena menutup rapat informasi yang seharusnya milik publik yaitu dokumen hak guna usaha (HGU).

FWI telah memenangkan gugatan hingga ke MA agar Sofyan Djalil membuka dokumen HGU. Melalui putusan MA, dokumen HGU telah dinyatakan sebagai informasi yang terbuka untuk masyarakat. Namun, sudah 11 bulan sejak putusan MA, sang menteri belum juga melaksanakan putusan tersebut.

Juru Kampanye FWI Linda Rosalina mengatakan, sikap Sofyan Djalil sangat merugikan masyarakat. Dalam petisinya, FWI menceritakan tentang Petrus Asuy dan masyarakat adat Muara Tae di Kalimantan Timur yang berjuang selama 46 tahun mempertahankan wilayah mereka dari usaha perampasan oleh perusahaan. Dari 10 ribu hektare wilayah Muara Tae, 94 persen jadi lahan sawit dan tambang, sedangkan hanya 6 persen milik masyarakat adat.

"Di delapan provinsi, termasuk Kalimantan Timur, ada 1,52 juta hektare wilayah adat tumpang tindih dengan konsesi-konsesi perusahaan. Acapkali tumpang tindih di lokasi yang sama adalah akibat dari informasi yang tidak akurat. Minimnya akses terhadap informasi juga sering menyebabkan kelompok masyarakat kalah dalam sengketa/konflik yang menyangkut penguasaan hutan dan lahan," paparnya, Selasa (13/2).

"Tidak ada lagi alasan untuk menutup-nutupi dokumen HGU. Lebih dari 30 ribu suara masyarakat mendukung agar dokumen HGU dibuka. Menteri ATR/BPN harus berlapang dada menerima dan menjalankan putusan MA," tambah Linda.

Lanjutnya, menutup informasi publik sama dengan mempertahankan dan melindungi korupsi. Untuk itu, menteri ATR/BPN diminta dapat pro aktif memberantas korupsi agraria dengan membuka data HGU ke publik. [wah]

http://hukum.rmol.co/read/2018/02/13/326469/Ribuan-Orang-Desak-Sofyan-Djalil-Patuh-Hukum-



Original Post

Buronan Polisi Asik Ngopi Di Singapura

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2018-2-13

Buronan Polisi Asik Ngopi Di Singapura

BURONAN kasus korupsi penjualan kondensat SKK. Migas, Honggo Wendratno, dikabarkan berada di Singapura. Sebuah foto yang beredar menunjukkan, Honggo tengah bersantai, ngeteh di sebuah kafe yang dikabarkan berada di Negeri Singa itu.

Dalam foto yang beredar terlihat. Honggo mengenakan kaos lengan panjang warna hitam. Wajahnya yang menghadap kamera tampak segar bugar, meski dia tak tersenyum; datar dan dingin. Tangannya bersandar pada meja, yang di atasnya diisi beberapa cangkir teh, plus pocinya. Dalam foto itu. Honggo ditemani tiga orang. Wajah ketiganya, diblur

alias diburamkan. Kabar yang beredar, kafe itu berada di Singapura. Dari foto, tampaknya kafe itu berada di dalam mal atau pusat perbelanjaan. Tidak diketahui kapan foto itu diambil.

Namun, kepolisian menyatakan, Honggo sudah tidak lagi berada di Singapura Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya menyebut, Honggo sudah meninggalkan negara itu sejak 2016. "Otoritas Singapura menyatakan Honggo sudah meninggalkan Singapura akhir tahun 2016," ujarnya, semalam.

DPO Honggo diterbitkan dengan Nomor B/04/1/2018/Dit Tipideksus pada Jumat, 26 Januari 2018. Berkas DPO ditandatangani Wadir Tipideksus Bareskrim Polri Kombes Daniel Tahi Monang Silitonga.

Sebelumnya, Kamis (8/2) pekan lalu, Sekretaris National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia Brigjen Napoleon Bonaparte mengatakan hal yang sama

Menurutnya sejak 2016 Honggo sudah keluar dari RS Negeri Singa itu. Untuk diketahui, Honggo diketahui berada di Singapura untuk menjalani operasi jantung di salah satu rumah sakit di sana.

Hal itu dibuktikan dari data pribadi Honggo dan transaksi dengan sebuah rumah sakit di Singapura "Kita sudah dapat dala langsung dari rumah sakit yang ada di Singapura bahwa (data) pasien apa yang diobati, berapa hari (dirawat inap)

sudah kita dapat," terang Napoleon.

Meski Kepolisian Singapura mengatakan bahwa Honggo tidak ada di sana namin Napoleon mengatakan, korps baju coklat akan tetap memeriksanya. Soalnya mungkin saja Honggo menggunakan nama lain di Singapura

Karena itu, bersama Interpol, kini pihaknya sedang mengembangkan teknologi face recognition untuk mengenalinya "Kami tetap mendeteksi siapa tau dia masih di sana dengan identitas lain," selorohnya

Napoleon menuturkan telah menyebarkan nama atau alias lain yang kemungkinan digunakan Honggo ke-192 negara Interpol. Hingga pekan lalu, kata dia pihaknya masih mengirimkan reminder letter kepada negara-negara yang diduga jadi persembunyian Honggo.

Walau tak menyebutkan nama negara-negara yang sering dikunjungi Honggo, Napoleon mengatakan kemungkinan negara tujuan Honggo berada di negara kawasan Asia Pasifik. "Terutama di kawasan Asia Pasifik yang memang dalam travel record-nya sering di kunjungi," tandasnya

Sebelumnya Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan. Tun Terpadu Pemburu Terpidana dan Tersangka Koruptor yang dipimpin langsung oleh Wakil Jaksa Agung, Arminsyah dan diisi oleh beberapa lembaga hukum lainnya saat ini sudah mulai aktif kembali dengan mempunyai target dan sasaran yang jelas.

"Semua pekerjaan harus punya target dan sasarannya harus jelas. Hanya tim terpadu

lintas sektoral, yang koordinir memang Wakil Jaksa Agung, tapi di dalamnya itu ada beberapa unsur. Ada Pobi, Kemenlu dan banyak lagi yang lain," kata Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jumat (9/2) lala

Sementara itu, Koordinator MAKI Boyamin Saiman meyakini Honggo sudah kabur dari Singapura "Biasanya jika ada di Singapura maka pemerintah Singapura diam seribu bahasa Namun nyatanya Pemerintah Singapura sudah menjawab tidak ada di sana dan bahkan mengirim urusan ke Bareskrim dengan memberikan jawaban Honggo tidak ada di sana" ujarnya semalam.

Tapi, memang tak tertutup kemungkinan, setelah pergi dari Singapura Honggo kemudian balik lagi dengan identitas yang berbeda sehingga leluasa berada di Singapura

Dia pun meminta polisi dan Interpol harus lebih meningkatkan pencarian. Terbukti dulu Nazarudin setelan pergi dari Singapura temyata di Kolombia Padahal, waktu itu Nazaramdin masuk Singapura dengan paspor berbeda milik saudaranya dan nyatanya bisa masuk Singapura. "Maka Polisi Indonesia harus bekerjasama intens dengan polisi Singapura untuk mencari Honggo," tandasnya

Sekadar latar, kasus korupsi kon-densat yang terungkap pada 2015, melibatkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI). Pada 2009, SKK Migas melakukan proses penunjukan langsung

penjualan kondensat bagian negara kepada PT TPPI.

Berdasarkan hasil audit BPK yang ditetapkan pada 20 Januari 2016, ditemukan fakta PT TPPI telah melakukan lifting kondensat sebanyak 33.089.400 barrel dalam kurun waktu 23 Mei 2009 hingga 2 Desember 2011. Negara pun mengalami kerugian hingga 2,716 miliar dollar AS atau Rp 35 triliun.

Tindakan itu melanggar Pasal 2 dan atau Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan atau Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selain Honggo, ada dua tersangka lain dalam kasus ini. Mereka adalah mantan Kepala BP Migas Raden Priyono serta Deputi Finansial dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono. Keduanya sempat ditahan Bareskrim, tapi kembali bebas setelah penangguhan penahanannya dikabulkan. Saat Bareskrim coba melimpahkan berkas perkara ini ke Kejaksaan Agung, Raden Priyono dan Djoko Harsono memenuhi panggilan polisi. Namun, Honggo tak menampakkan batang hidungnya

Dengan posisi Honggo yang masih gelap, penyidik belum bisa melimpahkan tahap dua (penyerahan tersangka dan barang bukti) kasus tersebut kepada Kejaksaaan Agung. Adapun berkas perkara yang merugikan negara hingga USS 2,716 miliar atau sekitar Rp 38 miliar itu sudah dinyatakan lengkap atau P21 pada awal tahun ini.

okt





Original Post

MA Tolak Kasasi Bekas Kasi DKP Kota Ambon

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-2-13

MA Tolak Kasasi Bekas Kasi DKP Kota Ambon

MAHKAMAH Agung (MA) menolak kasasi bekas Kepala Seksi Sumber Daya Air Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Ambon, Haidee A.R Vigeleyn Nikijuluw.

Terdakw kasus korupsi pengadaan mobil penyuluh tetap dihukum 1,5 tahun penjara sebagaimana vonis banding.

"Putusannya sudah turun, berupa petikan atas nama terdakwa Haidee A R Vigeleyn Nikijuluw. Secepatnya akan kita sampaikan pemberitahuan putusan," jelas Humas Pengadilan Negeri (PN) Ambon, Herry Setibudy.

Herry menyampaikan, dalam putusannya MA menyatakan menolak kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi (Haidee) dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku.

MA hanya mengubah hukuman denda yang dijatuh-

kan kepada Haidee menjadi Rp50 juta subsider enam bulan kurungan ."Untuk kewenangan eksekusi (putusan) ada pada jaksa," katanya.

Sebelumnya, Pengadilan Ambon mengganjar Haidee dengan hukuman 1,5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan.

Majelis hakim menyatakan Haidee terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU 31 Tahun 1999 tentang Tipikor yang diubah dengan UU 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Putusan ini dikuatkan Pengadilan Tinggi Maluku.

Haidee adalah pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek pengadaan mobil penyuluhan tahun 2013. Proyek itu berang-garan Rp 430,5 juta. Proyek itu merugikan negara Rp 100 juta.

byu





Original Post

Rochmadi Dituntut 15 Tahun Penjara, Ali Sadli 10 Tahun

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-2-13

Rochmadi Dituntut 15 Tahun Penjara, Ali Sadli 10 Tahun

AUDITOR Utama Keuangan Negara III Rochmadi Saptogiri dituntut hukuman penjara 15 tahun. Pejabat eselon I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu dianggap terbukti menerima suap, gratifikasi serta pencucian uang.

Uang suap Rp 200 juta dari pejabat Kementerian Desa diterima lewat Ali Sadli, Pelaksana Tugas Kepala Au-ditorat III B, bawahan langsung Rochmadi.

"Menuntut, menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun ditambah denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan," kata Jaksa Haerudin dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin.

Selain itu, jaksa menuntut Rochmadi membayar uang pengganti Rp 200 juta. Jaksa mempertimbangkan hal yang memberatkan tuntutan Rochmadi. Perbuatan Rochmadi menerima suap tak mendukung program pemerintah memberantas korupsi.

Pertimbangan lainnya, Rochmadi telah menyalahgunakan wewenang sebagai auditor BPK untuk memperoleh kekayaan secara tak sah, serta memanfaatkan anak buahnya untuk menerima suap.

Rochmadi juga tak mengakui perbuatan menerima suap maupun menyesalinya. "Sedangkan yang meringankan terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum," timbang jaksa.

Selain menerima suap, Rochmadi dinilai terbukti menerima gratifikasi sejak 2014 sampai 2015 yang seluruhnya berjumlah Rp 1,7 miliar. "Sejak menerima uang tersebut terdakwa tidak pernah melaporkannya kepada KPK," sebut jaksa.

"Uang ini laludibelikan tanah kavling seluas 329 meter persegi di Kebayoran Essence KE/I-15, Bintaro, Tangerang Selatan Rochmadi.

Rochmadi juga menerima satu mobil merk Honda tipe Odyssey RC 17 fi E2.4 CVT Prestige warna white orchid pearl. "Dengan

demikian unsur penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah terbukti," kata jaksa.

Jaksa menuntut harta Rochmadi yang berasal dari gratifikasi dan pencucian uang disita dan dirampas untuk negara.

Kemarin, jaksa KPK juga membacakan tuntutan terhadap Ali Sadli. Anak buah Rochmadi itu dituntut hukuman 10 tahun penjara, denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan dan membayar uang pengganti 325 juta subsider satu tahun kurungan.

"Menuntut, menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Jaksa Haerudin.

Sama seperti Rochmadi, Ali dianggap terbukti menerima suap, gratifikasi dan pencucian uang. Sejak 2013 hingga 2017, Ali menerima gratifikasi Rp 10519.836.000. Penerimaan itu tak pernah dilaporkan ke KPK.

Menurut jaksa, Ali tidak bisa membuktikan bahwa uang itu diperoleh dari penghasilan yang sah. "Di dalam persidangan terdakwa hanya bisa membuktikan uang yang diperoleh dari penghasilan yang sah Rp 1,7 miliar," sebut jaksa.

Uang Rp 10 miliar Iebih itu dibelikan berbagai aset. Yakni rumah di Kebayoran Symphony Blok J/03 Bintaro Jaya Sektor VII Kelurahan Pondok Aren, Tangerang Selatan seharga Rp 3,8 miliar, tanah kavling 258 m2 di Kompleks Kebayoran Symphony Blok KM/A-19 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Rp 3.997.000.000.

Lalu membeli mobil Mercedez, Benz Type C 250 At (W2O5) CKD warna putih dengan nopolB 27 UWI seharga Rp 879 juta, Fortuner VRZ seharga Rp494 juta, Jeep Wrangler Rubicon 4 pintu seharga Rp 150 juta, Honda CRV Rp 4813 juta. Mercedez Benz Type A 45 AMG AT seharga Rp 990 juta, Toyota Alphard Velfire Rp 700 juta.

byu





Original Post

KPK Naikkan Kasus Dugaan Suap Fayakhun Ke Penyidikan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-2-13

KPK Naikkan Kasus Dugaan Suap Fayakhun Ke Penyidikan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata telah menaikkan kasus dugaan suap Fayakhun Andriadi ke tahap penyidikan.

HAL itu baru terungkap dalam rapat kerja (raker) Komisi III DPR dengan KPK, kemarin. Dalam kesempatan itu, lembaga an-tirasuah membeberkan sejumlah kasus yang menarik perhatian publik.

Salah satunya, kasus suap pengadaan satellite monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Basaria Panjaitan menjelaskan perkembangan kasus yang diawali penangkapan terhadap Eko Susilo Hadi, Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Bakamla.

Dalam paparan yang ditampilkan di layar proyektor, Basaria mengungkapkan, perkara Eko

sudah diputus di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Begitu pula perkara Fahmi Darmawansyah dan dua anak buahnya, Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus. Fahmi adalah pemilik pengendali PT Melati Technofo Indonesia dan pengendali PT Merial Esa. Kedua perusahaan itu adalah pemenang proyek pengadaan satellite monitoring dan drone di Bakamla.

Di pengadilan. Eko terbukti menerima suap dandijatuhi hukuman 4 tahun 3 bulan penjara. Adapun Fahmi, Adami dan Hardy terbukti memberikan suap. Fahmi divonis 2 tahun 8 bulan penjara. Sedangkan

Adami dan Hardy dihukum masing-masing 1,5 tahun penjara. Keduanya telah bebas bersyarat sejak Desember 2017.

Basaria melanjutkan, perkara Nofel Hasan, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla yang juga didakwa menerima suapomasih disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Pekan ini masuk tahap pembacaan tuntutan jaksa.

Di akhir paparan mengenai kasus ini, Basaria menyebutkan masih ada pihak lain yang diusut. "Satu lagi FA masih dalam proses tingkat penyidikan," sebutnya.

FA jang disebut Basaria diduga Fayakhun Andriadi. Nama bekas anggota Komisi I DPR itu disebut-sebut dalam persidangan kasus ini di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Fayakhun telah dicegah beper-

gian ke luar negeri sejak Juni 2017. Kemudian diperpanjang untuk enam bulan kedua sejak Desember 2017.

Pada Desember itu pula, KPK mengumumkan telah membuka penyelidikan baru kasus suap proyek satellite monitoring Bakamla.

Fayakhun pun dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. "Dalam kasus Bakamla ada fakta-fakta yang muncul di persidangan. Kita membutuhkan beberapa informasi tambahan untuk kebutuhan pengembangan perkara," kata Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah. 1 jUntukdiketahui, nama Fayakhun sudah disebut-sebut sejak sidang terdakwa Fahmi Darmawansyah tahun lalu.

Politisi Partai Golkar yang kini duduk di Komisi III DPR itu

diduga ikut mengawal pembahasan anggaran proyek satellite monitoring dan drone Bakamla di Senayan.

Perannya dibeberkan dalam persidangan terdakwa Nofel Hasan. Jaksa KPK menampilkan tangkapan layar percakapan (screenshot) percakapan WhatsApp antara Fayakhun dengan Erwin Arief, Managing Director Rohde Schawrz Indonesia.

Rohde Schwarz adalah vendor yang akan digandeng dalam proyek satellite monitoring dan drone Bakamla.

Screenshot percakapan 1 itu lalu dikirim ke Adami, bagian operasional PT Melati Technofo Indoensia. Adami kemudian meneruskan pesan dari Erwin ke pamannya. Fahmi Darmawansyah.

GPG





Original Post

Rekening Dikelola Account Manager, Fayakhun Minta Bukti Transfer Uang

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-2-13

Rekening Dikelola Account Manager, Fayakhun Minta Bukti Transfer Uang

BEKAS Anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi meminta uang 300 ribu dolar Amerika (USD) untuk keperluan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar. Uang lalu ditransfer ke rekening di luar negeri.

Hal itu terungkap dalam persidangan perkara suap proyek Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Awalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Erwin Arif, Managing Director PT Rohde Schwarz Indonesia. Kemudian menampilkan percakapan Erwin dengan Fayakhun via aplikasi WhatsApp.

Dalam percakapan 4 Mei 2016, Fayakhun menulis pesan mengenai rencana pengiriman uang. Ia meminta agar uang dikirim sebelum Munas Golkar. "Bro, kalau dikirim Senin, maka

masuk di tempat saya Kamis atau Jumat depan. Padahal, Jumat depan sudah Munas Golkar," Fayakhun menulis pesan ke Erwin.

Dilanjutkan, "Apa bisa dipecah yang cash di sini 300 ribu, sisanya di JP Morgan? 300 ribu-nya diperlukan segera untuk pet-inggi-petingginya dulu. Umatnya menyusul minggu depan."

Jaksa KPK mengonfirmasi percakapan itu kepada Erwin yang dihadirkan sebagai saksi. "Terkait Munas Partai Golkar tersebut Saudara Fayakhun membutuhkan dana makanya Fayakhun agar dicairkan terlebih dahulu 300 ribu dolar AS untuk diberikan petinggi Partai Golkar, sedangkan sisanya untuk umatnya atau pejabat partai kelas bawah bisa ditransfer ke rekening JP Morgan. Ini benar?" tanya Jaksa Kiki Ahmad Yani. "Iya benar." jawab Erwin.

"Kalau menurut Fayakhun,

transfer hari Senin masuk ke akunnya hari Jumat. Sedangkan, mereka membutuhkan hari Jumat Jadi permintaan Fayakhun sebelum hari Senin sudah dilakukan (transfer)," jelas Erwin.

Dalam percakapan WA itu. Erwin sempat menanyakan apakah rekening di luar negeri masih aktif. "Account masih on," jawab Fayakhun.

"Saya tolong diberi salinan perintah transfernya ya bro untuk beritahu account manager saya," pesan lanjutan dari Fayakhun.

Erwin menjelaskan uang untuk Fayakhun disediakan Fahmi Darmawansyah, pemilik PT Melati Technofo Indonesia (MTI) dan PT Merial Esa yang akan menggarap proyek satellite monitoring dan drone Bakamla.

Fahmi pun dihadirkan di persidangan untuk dikonfrontasi mengenai transfer uang ke Fayakhun. "Waktu itu benar dijanjikan anggaran Bakamla

itu sebesar Rp 1,22 triliun dan diminta (Fayakhun) adalah sebesar 1 persen jadi satu persen itu sebesar Rp 12 miliar. Betul?" tanya jaksa KPK.

"Iya," jawab Fahmi.

"Pengirimannya itu benar tidak direalisasikan ke Fayakhun ini?" lanjut jaksa.

"Adami tuh yang tahu persis," jawab Fahmi. Adami yang dimaksud adalah Muhammad Adami Okta, keponakan Fahmi yang juga bagian operasional PT MTI.

Jaksa KPK lalu memperlihatkan bukti transfer uang ke rekening di luar negeri. Yakni ke rekening JP Morgan Chase Bank, N.A, New York, Swift code CHASUS33 ABA 021-000-021, Favour account 400-928582.

Kemudian rekening JP Morgan International Bank Limited, Brussels (JPMGBEBB) for Further Credit to account name

Forestry Green Investments Ltd Account number 9890360.

Total uang yang ditransfer ke rekening-rekening itu 900 ribu dolar Amerika. "Saudara Dami waktu itu bilang sudah dikirim," sebut Fahmi.

Uang itu diduga fee untuk Fayakhun menggolkan anggaran proyek Bakamla di Komisi I DPR. Anggaran proyek drone direncanakan Rp 722 miliar. Sedangkan proyek satellite monitoring (satmon) Rp 500 miliar. Total Rp 1 22 triliun.

Fayakhun diduga meminta "fee" 1 persen dari total proyek itu. Jumlahnya Rp 12,2 miliar kemudian dikonversi menjadi 927.756 dolar Amerika.

Adami mengaku sudah mentransfer uang sebagaimana permintaan Fayakhun yang disampaikan lewat Erwin. "Pada saat itu kami transfer kurang lebih hampir 1 juta dolar," tandasnya. "Ada bukti transfernya."

gpg





Original Post

PPP Provokasi Publik Gugat UU MD3 Ke MK

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 7
2018-2-13

PPP Provokasi Publik Gugat UU MD3 Ke MK

Revisi UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) akhirnya disahkan DPR pada Rapat Paripurna DPR, kemarin. Namun, pengesahanan tidak berjalan mulus. Fraksi PPP dan Fraksi Nasdem tidak setuju dan walk out dari ruang rapat. PPP pun mendorong publik untuk menggugat hasil revisi itu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

ADA 14 butir perubahan dajam revisi itu. Empat di antaranya begitu mencolok dan mengundang kontroversi, yaitu soal penambahan kursi pimpinan MPR dan DPR, hak imunitas DPR,

kewenangan untuk memanggil paksa, dan bisa memidanakan orang yang menghina DPR. PPP mempersoalkan penambahan kursi pimpinan MPR dan DPR serta hak imunitas anggota

Dewan.

Anggota Fraksi PPP Arwani Thomafi menyebut, jika ada publik juga menolak dengan hasil revisi itu, mereka berhak mengajukan gugatan peninjauan kembali (juducial review) ke MK. "Semua Undang-Undang yang telah disahkan DPR kan memang terbuka untuk di-judicial review. Jadi hak masyarakat untuk melakukan judicial review," kata Waketum PPP ini, kemarin.

Menurut Arwani, kewajiban penegak hukum mendapat izin Presiden untuk memeriksa

anggota Dewan yang terjerat kasus sudah dibatalkan MK. Namun, dalam hasil revisi itu, kewajiban tersebut malah dihidupkan kembali. Makanya, dia memandang hasil revisi itu bertentangan dengan putusan MK dan pantas jika digugat.

Arwani juga keberatan dengan penambahan pimpinan MPR. Menurut dia, pasal itu menunjukkan kemunduran kualitas demokrasi di Indonesia. "PPP melihat pasal 247A (soal penambahan kursi pimpinan) itu sebagai kemunduran kualitas demokrasi. Kemunduran kualitas kerja legislasi," ucapnya.

Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati menyatakan tidak masalah dengan penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR. Namun, pihaknya menganggap penambahan itu belum saatnya disahkan. Penambahan bisa dilakukan pada periode baru nanti. "Kami memutuskan walk out karena MD3 belum saatnya untuk disahkan," tegasnya.

Dia juga mempersoalkan penunjukkan langsung pimpinan MPR dan DPR. Kata dia, harusnya pimpinan baru tersebut dipilih, bukan dijatah untuk partai tertentu. "Pasal 427 huruf c itu bunyinya diberikan untuk pimpinan MPR, kan ini tidak etis," cetusnya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly tidak mempermasalahkan dengan penolakan PPP. Diajuga tidak masalah jika hasil revisi itu langsung digugat ke MK.

"Kalau tidak setuju, ya sudah lah. Merasa itu melanggar hak, ada MK. Tidak apa-apa, biar

berjalan saja," ucapnya saat dimintai tanggapan wartawan di Gedung DPR, kemarin.

Di tengah masyarakat, rencana untuk mengajukan gugatan terhadap hasil revisi ini ke MK memang sudah ada. Salah satunya dari Koalisi Masyarakat Sipil, yang selama ini memang sering menyoroti dan mengkritisi hal-hal kontroversial di DPR. Koalisi ini terdiri atas beberapa organisasi seperti ICW, TH. Pemuda Muhammadiyah, dan Perludem.

Tentu, saya dan kawan-kawan akan mengajukan gugatan ke MK," Erwin Natosmal, perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil.

Yang menjadi sorotan Koalisi adalah mengenai perlunya izin Presiden dalam pemeriksaan anggota Dewan yang terjerat kasus. Menurut Erwin, pasal tersebut hanya akal-akalan Dewan. Pasal itu akan digunakan Dewan untuk menghindari penyidikan. "Padahal, makna hak imunitas untuk DPR adalah untuk bicara bukan hak imunitas untuk pidana," ucapnya.

Untuk waktu gugatan. Erwin belum bisa memastikan. Dalam waktu-waktu ini, pihaknya akan mempelajari dulu hasil revisi MD3 dan menunggu Undang-Undang itu mendapat penomoran.

Yang jelas, tambah Erwin, gugatan yang akan dilayangkan Koalisi nanti bakal lebih berat dibanding gugatan serupa pada tahun lalu. "Intinya, gugatan MD3 kami nantinya akan lebih berat. Pasti sudah tahulah kenapa lebih berat," ucapnya tanpa menyebut secara spesifik apa yang dimaksud lebih berat.

oni





Original Post

Auditor Utama BPK Dituntut 15 Tahun

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 6
2018-2-13

Auditor Utama BPK Dituntut 15 Tahun

KASUSDUGAANSUAP WTP

JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK menuntut auditor utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nonaktif Rochmadi Saptogiri dengan pidana selama 15 tahun penjara. Sedangkan anak buah Rochmadi sekaligus auditor BPK nonaktif Ali Sadli dituntut dengan pidana penjara selama 10 tahun.

Hal tersebut tertuang dalam surat tuntutan nomor 15/TUT.01.06/24/02/2018 atas nama Rochmadi Saptogiri dan nomor 16/TUT.01.06/ 24/02/ 2018 atas nama Ali Sadli yang dibacakan bergantian oleh JPU di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin.

JPU menilai, Rochmadi Saptogiri selaku auditor utama pada Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) III Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan empat perbuatan pidana. Pertama, Rochmadi telah menerima suap sebesar Rp24O juta. Suap tersebut diterima dari dua pejabat Kemendes PDTT Sugito

dan Jarot Budi Prabowo. Kedua, Rochmadi terbukti menerima gratifikasi dengan total Rpl,725 miliar. Ketiga, terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) aktif dengan nilai Rpl,725 miliar untuk membeli satu bidang tanah seluas 329 meterpersegi di Kebayoran Essence Blok KE Nomor 1-15, Bintaro, Tangerang Selatan. Keempat, terbukti melakukan TPPU pasif dengan penerimaan hasil pembelian mobil Honda All New Oddyssey warna putih dari Ali Sadli.

"Menuntut, menjatuhkan

pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa Rochmadi Saptogiriberupapidanapenja-ra selama 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp300 juta sub-,sider enam bulan kurungan," kata JPU Haerudin saat membacakan surat tuntutan itu.

Selain itu, JPU juga meminta majelis hakim agar merampas barangbukti hasil gratifikasi dan TPPU. Di sisilain.uang sebesar Rpl,5 miliar sudah dikembalikan Rochmadikepem-beri gratifikasi. Karena Rochmadi mampu membuktikan bahwa pembangunan rumah di atas tanah yang dibeli di Bintaro berasal dari gajinya sebesar Rpl,l miliar, maka uang Rpl.l miliar dikembalikan kepada Rochmadi.

UntukAliSadli.JPUmeyaki-ni juga bahwa bersangkutan ter-buktimelakukantigaperbuatan pidana termasuk penerimaan Rp240 juta bersama Rochmadi. Berikutnya Sadli terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp9.896.180.000. Terakhir Sadli terbukti melakukan TPPU aktif sebesar setara nilai grati-

fikasi yang terbukti.

"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ali Sadli berupa pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sebesar Rp300 juta subsider enam bulan kurungan. Membayar uang pengganti Rp325 juta subsider pidana penjara selama satu lahun," ujar Haerudin.

Setelahsurattuntutanram-pung dibacakan, Ketua Majelis Hakim Ibnu Basuki Widodo mempersilakan Rochmadi Saptogiri maupun AliSadliberkonsultasi dengan tim penasihat hukumnya terkait dengan pembuatan nota pembelaan (pleidoi).

Tim penasihat hukum Rochmadi menyampaikan pihaknya dan Rochmadi akan mengajukan pleidoi. Sementara Sadli mengutarakan bahwa dirinya dan penasihat hukum masing-masingakan mengajukan pleidoi. "Izin Yang Mulia, nanti saya akan mengajukan pleidoi pribadi, penasihat hukum juga," ungkap Ali Sadli.

sabirlaluhu





Original Post

Jakarta Masih Kekurangan Air Bersih

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 10
2018-2-13

Jakarta Masih Kekurangan Air Bersih

JAKARTAJakarta terancam kekurangan airbersih. Selain penggunaanairtanah, faktor lain terjadinya krisis air yakni perubahan iklim dan kurang pekanya pemerintah dalam menjaga sumber mata air.

Ironisnya Jakarta berada di posisi keenam dari 12 kota-kota besar di dunia yang mengalami krisis air bersih. Posisi teratas yakni Cape Town, Afrika Selatan menjadi kota besar pertama dieramodemyangmenghadapi ancaman kehabisan air bersih. Kotakeduayangkrisis air yakni Sao Paolo, Brasil (selengkapnya hhatinfografis).

Hasil ini berdasarkan survei PBB pada 2014 terhadap 500 kota terbesar di dunia yang memperkirakan satu dari em-" pat kota dunia mengalami masalah air. Pada 2030 kebutuhan air tawar sekitar 40% lebih tinggi dari ketersediaan akibat perubahan iklim, ulah manusia, dan pertumbuhan penduduk.

Menyikapi ini, Direktur PAM Jaya Erlan Hidayat mengatakan, Jakarta hingga saat ini belum mengalami krisis air, namun kalau warga tidak bijaksana dan pemerintah tidak peka melestarikan alam atau sumber mata air kemungkinan akan terjadi krisis. "Itupun . tidak terjadi begitu saja," ujar Erlan, kemarin.

Menurut dia, yang terjadi saat ini Jakarta masih kekurangan airbersih sekitar 9.100 liter per detik. Air bersih yang dikelola dan didistribusikan dua operator PAM Jaya yakni Palyja dan PT Aetra sebanyak 17.000 liter per detik. Sementara, kebutuhan air bersih bagi warga Jakarta yang mencapai 10 juta jiwa sebanyak 26.100 literper detik.

Terlebih kebutuhan air bersih di Jakarta sangat tergantung pada daerah sekitarnya seperti Sungai Citarum, Jawa Barat dan Cisadane, Tangerang. Kondisi sungai di Jakarta hanya 4% yang menjadi sumber air bersih. "Jakarta bisa krisis apabila tidak ada penambahan suplai airbersih,"ucapnya.

Untuk mengatasi itu, pengolahan air limbah menjadi air bersih harus dikembalikan seperti semula mengingat 18 meter kubik per detik penggunaan air bersih, sekitar 80-90% mengalir lagi sebagai air limbah setelah digunakan pelanggan,

PAM Jaya juga menambah

pasokan air bersih melalui pembangunan Water Treatment Plants (WTP) yangbisa menam-bah 500 liter per detik. WTP yang sudah berfungsi yakni di Kanal Banjir Barat (KBB) Karet, Jakarta Pusat yang dikirim ke Muara Baru dan sebagian ke kawasan Kuningan, Gatot Subroto, serta Sudirman.

Sementara, WTP KBB Hutan Kota, Jakarta Barat ditargetkan beroperasi awal Juli 2018 dan WTP Kali Pesanggrahan ditargetkan pada 2019. "Sebelum 1997 kita dapat mengambil pasokan air bersih dari Sungai Ciliwung. Setelah hampir 20 tahun apa yang terjadi dengan Sungai Ciliwung, saat ini kondisi air sangat kronis," ujar Erlan.

Terkait putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai pemberhentian swastanisasi air di Jakarta tentu PAM Jaya akan mematuhinya. PAM Jaya bersama Aetra dan Palyja telah sepakat membahas restrukturisasi perjanjian kerja sama dengan menandatangani beritaacarakesepakatan(MoU) pada 25 September lalu.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memastikan putusan MA ihwal pengelolaan air harus diikuti, termasuk memastikan layanan dan akses air bersih khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah danbagaimanamasyarakatme-nengahkebawah mendapatkan air dengan harga murah. "Intinya bagaimana supaya akses selain dibuka juga terjangkau harganya buat masyarakat. Itu yang jadi fokus kita ke depan," kata Sandi.

Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta Agus Saryanto mengatakan, penu- runan muka air tanah tidak begitu signifikan. Sejak dilimpahkan dari Dinas Sumber Daya Air pada 2017, penggunaan air

tanah per bulan hanya sekitar 600.000 meterkubik. Kemungkinan itu akibat meningkatnya pelayanan PAM Jaya. Terlebih penggunaan air tanah saat ini hanya sekitar 4.281 perusaha-. an komersil dari sebelumnya pada 2014 mencapai 4.431 perusahaan.

"4.281 itu memiliki izin penggunaan air tanah. Kami hanya mengawasi dan mengen-dalikannya," ungkapnya.

Penurunan muka air tanah di Jakarta berkisar minus 15 cm yang didapat dari salah satu sumurpantau. Ukuran tersebut masih manual dan hanya ada 11 sumur pantau. Maka itu, instansinya segera mengaktifkan sistemdigitaldanwaktunyater-pantauperhariatausetiapjam.

Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia Agus Pambagyo menuturkan, Pemprov DKI melalui PAM Jaya

harus segera menghentikan penggunaan air tanah. Bila tidak dilakukan dengan cepat, pesisirpantai utara Jakarta bisa berpindah ke pusat kota meng-

ingat setiap tahunnya permukaan tanah turun 5-10 cm per tahun.

"Sekarang kita lihat bagaimana PAM dan dua operator-

nya Palyj a dan Aetra memenuhi kebutuhan airbaku. Kalau tidak cepatjangan harap penggunaan air tanah berhenti," katanya.

bima setiyadi





Original Post

Waspadai Politik Identitas

Media Cetak Kompas Halaman 1
2018-2-13

Waspadai Politik Identitas

Sentimen primordial mulai muncul dalam Pilkada 2018 untuk menarik pemilih. Namun, penggunaan sentimen tersebut dapat mengancam integrasi bangsa dan demokrasi di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS - Pilkada 2018, hari ini, memasuki tahapan pengambilan nomor urut. Meski masa kampanye baru dimulai 15 Februari, tensi politik mulai meningkat di sejumlah daerah. Sentimen primordial, baik berbasis suku, agama, kedaerahan, maupun etnis, mulai mungil di sejumlah daerah untuk menyerang pasangan calon lain.

Adanya kandidat yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon juga memunculkan dinamika politik di sejumlah daerah.

Hingga Senin (12/2) sekitar pukul 22.00, ada enam pasangan bakal calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon. Salah satunya adalah pasangan Jopinus Ramli (JR) Saragih dan Ance Selian yang mendaftar di Pilkada Sumatera Utara. Legalisasi salinan ijazah SMA-JR Saragih dinyatakan tidak sah.

Ketua KPU Sumut Mulia Ba-nuarea menjelaskan, pada masa

pendaftaran, 10 Januari, mereka telah menerima salinan ijazah SMA JR Saragih yang telah dilegalisasi Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Kami cek tempat sekolah beliau, SMA Iklas Prasasti di Jakarta sudah tutup sejak tahun 1994. Kemudian kami minta klarifikasi dari Disdik Jakarta," katanya.

Menurut Mulia, Disdik Jakarta lalu memberikan jawaban. "Sampai dengan saat ini, Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak pernah melegalisasi atau mengesahkan ijazah/STTB SMA atas nama Jopinus Saragih G," kata Mulia membacakan surat dari Disdik

Jakarta

Namun, JR Saragih pun me- nunjukkan ijazah, legalisasi salinan ijazah, keputusan Mahkamah Agung (MA) tentang keabsahan ijazah, dan surat keterangan dari Disdik Jakarta. "Saya legalisir ijazah saya tanggal 19 Oktober 2017, ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Jakarta," katanya.

Menurut JR Saragih, keabsahan ijazahnya sudah pernah dipersoalkan saat dia menjadi calon Bupati Simalungun- tahun 2015. MA menyatakan, ijazahnya asli. "Saya juga lolos dua kali sebagai calon Bupati Simalungun. Mengapa sekarang saya tidak lolos?" katanya. JR Saragih akan mengajukan sengketa atas putusan KPU Sumut itu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut

Laporan

Saat ini, Bawaslu sudah menerima laporan penyebaran spanduk-spanduk bermuatan agama terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Di media sosial, seperti Facebook dan Twitter, juga mulai muncul unggahan terkait pilkada di beberapa daerah yang menggunakan sentimen kedaerahan ataupun agama

"Di Kalbar sudah ada spanduk berbau agama Oleh karena belum masuk masa kampanye, kami antisipasi dengan mengirim surat berisi imbauan. Bisa di-kira-kira (dari isinya) spanduk datangnya dari mana," kata anggota Bawaslu, M Arifuddin.

Calon Gubernur Sumut Edy Rahmayadi juga pernah menyinggung soal putra daerah dan nonputra daerah. Namun, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Sumut Irham Buana Nasution, yang merupakan partai pengusung Edy, mengatakan, pernyataan Edy itu tidak dimaksudkan untuk memunculkan isu dikotomi putra daerah.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Yandri Su-

santo mengatakan, identitas suku, agama, ras, dan golongan dapat efektif untuk menjaring pemilih di pilkada "Politik identitas pasti akan tetap dipakai. Namun, kalau dipakai, sebaiknya tidak sampai mengubah kualitas* hasil demokrasi," katanya

Afifuddin mengatakan, penggunaan politik identitas menjadi persoalan jika calon menonjolkan identitasnya lalu menjelekkan identitas calon lainnya

Penggunaan isu primordial yang mengeluarkan komponen lain dalam masyarakat untuk memobilisasi suara pemilih, menurut Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Azyumardi Azra, tidak sehat bagi integrasi bangsa Isu itu akan menimbulkan diskriminasi terhadap warga negara lain dan ini bertentangan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika

"Ini juga bisa memperkuat potensi disintegrasi dalam masyarakat Jika diskriminatif terjadi dalam skala tinggi, maka bisa menimbulkan perlawanan dari kelompok minoritas, misalnya migran. Ini harus dicermati karena berbahaya" katanya

Peneliti senior politik pemerintahan daerah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syarif Hidayat menuturkan, di Indonesia transisi demokrasi belum menghasilkan warga yang punya budaya kewargaan partisipatif. Karena itu, dalam pilkada masih kerap muncul politik transaksional serta mobilisasi massa untuk meraih suara dengan basis etnis ataupun agama Program akhirnya tidak banyak muncul dalam kampanye.

"Ada juga kecenderungan isu suku, ras, agama antargolongan dipelihara karena memberi peluang elite politik dalam ber-kontestasL Ini berbahaya karena membuat kita sulit keluar dari perangkap demokrasi prosedural," kata Syarif. Ia menambahkan, isu SARA biasanya dipelihara oleh elite yang hanya mementingkan kekuasaan.

(AGE/NSA/BRO/SEM/KRN/APA/GAL/MHD)





Original Post

RKUHP Bisa Dikaji Ulang

Media Cetak Kompas Halaman 2
2018-2-13

RKUHP Bisa Dikaji Ulang

Masa kerja Panitia kerja RKUHP DPR diperpanjang. Dengan demikian, publik sempat memberi masukan.

JAKARTA, KOMPAS - Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah memutuskan memperpanjang masa pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sampai selambat-lambatnya April mendatang. Dengan perpanjangan itu, sejumlah pasal bermasalah dalam draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana masih dapat dikaji dan dirumuskan ulang.

Keputusan memperpanjang masa kerja Panitia Kerja RKUHP DPR itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2). Hal ini membuat target pembahasan RKUHP yang semula direncanakan disahkan bulan ini kembali mundur. Panitia Kerja RKUHP DPR dan pemerintah memiliki waktu sampai 27 April untuk menuntaskan pembahasan.

Salah satu pasal yang akan dirumuskan ulang adalah terkait tindak pidana korupsi (tipikor), yang saat ini masuk dalam draf RKUHP. Namun, meski dirumuskan ulang, bukan berarti pasal-pasal tipikor tersebut ditiadakan dari RKUHP. Anggota Panja RKUHP dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, mengatakan, pasal-pasal itu tetap dipertahankan di RKUHP, tetapi rumusan redaksionalnya akan disesuaikan agar tidak memunculkan kekhawatiran melemahkan dan mengurangi kewenangan KPK.

"Sebenarnya, memasukkan pasal-pasal UU Tipikor ke da-

lam RKUHP tidak serta-merta mengurangi kewenangan KPK. Tetapi, tidak apa-apa. Dengan perpanjangan masa kerja ini, mari kita duduk bersama membuat rumusan yang lebih baik," tutur Arsul.

Sebagaimana diketahui, sejumlah pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor diadopsi langsung dalam draf RKUHP versi 2 Februari 2018. Ada enam pasal dalam draf tersebut yang serupa dengan Pasal 2,3,5, U, dan 12 UU Tipikor. Masuknya pasal-pasal UU Tipikor dalam R-KUHP itu dikhawatirkan mengubah delik khusus dalam UU Tipikor menjadi delik umum yang mengancam kewenangan KPK dalam memberantas korupsi!

KPK masih keberatan dengan masuknya pasal-pasal tipikor itu dalam draf RKUHP. Oleh karena itu, pimpinan KPK ingin bertemu dengan pimpinan DPR untuk membahas hal ira Keinginan itu disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo saat DPR meresmikan Klinik Elek- tronik LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) di Kompleks Parlemen, kemarin.

"Menyangkut pembicaraan RKUHP, kami ingin masukan dari KPK dipantau. Kalau memungkinkan, pimpinan KPK langsung bertemu dengan pimpinan DPR agar kami bisa menyampaikan masukan yang penting buat agenda pemberantasan korupsi," ujar Agus.

Agus mengatakan, KPK tetap mengusulkan agar tindak pidana korupsi tetap menjadi

kejahatan luar biasa yang diatur dengan delik khusus. Oleh karena itu, akan lebih baik jika pasal-pasal di UU Tipikor tetap di luar RKUHP. Selain RKUHP, Agus juga menyampaikan pentingnya UU Tipikor direvisi. Salah satunya untuk memasukkan pasal-pasal yang bisa menjerat korupsi di sektor swasta.

Terkait kedua hal itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan akan menjadwalkan pertemuan dengan pimpinan KPK. "Prinsipnya kami terbuka dengan setiap masukan dari publik, termasuk itu dari pimpinan KPK," katanya.

Aspirasi

Bambang mengatakan, ke depan, pengesahan RKUHP tidak akan tergesa-gesa. Perpanjangan masa kerja Panitia Kerja RKUHP, kata Bambang, akan memberikan kesempatan bagi publik untuk menyampaikan aspirasi dan mengawal pembahasan.

Arsul menambahkan, setelah sejumlah pasal dirumuskan .ulang. DPR dan pemerintah akan mengundang akademisi dan ahli hukum, yang selama ini tidak pernah terlibat dalam pembahasan RKUHP, untuk mengecek lagi draf itu. Hal itu agar pembahasan RKUHP sesuai aspirasi publik.

"Nanti silakan dibaca lagi, apakah sudah pas rumusannya atau harus diperbaiki? Meski demikian, mereka tidak boleh mengubah politik hukumnya. Hanya bisa memperbaiki yang sudah ada," kata Arsul.

(AGE/APA)





Original Post

Auditor Utama BPK Dituntut Hukuman 15 Tahun Penjara

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-2-13

Auditor Utama BPK Dituntut Hukuman 15 Tahun Penjara

JAKARTA, KOMPAS - Auditor utama Badan Pemeriksa Keuangan, Rochmadi Saptogiri, dituntut 15 tahun penjara karena dinilai terbukti menerima suap, gratifikasi, dan melakukan pencucian uang dengan membeli tanah serta mobil dengan uang hasil korupsi. Selain itu, ia juga dituntut membayar denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.

Rochmadi juga dinilai tidak mampu mejelaskan asal-usul uang senilai Rp 1,725 miliar. Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi menilai Rochmadi terbukti menerima uang tersebut dari sejumlah pihak terkait dengan jabatannya

Auditor Utama Keuangan Negara (AKN) III BPK itu juga terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dengan bawahannya. Kepala Sub-Auditorat III AKN BPK Ali Sadli. Ali pun dituntut hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa pada KPK Ali Fikri, Senin (12/2), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, mengatakan, Rochmadi dan Ali terbukti menerima suap Rp 240 juta dari Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Sugito, melalui Jarot Budi Prabowo secara bertahap. Rinciannya, Rp 200 juta diterima oleh Rochmadi dan Rp 40 juta diterima oleh Ali. Pemberian uang dilakukan pada 10 Mei dan 26 Mei 2017, yakni masing-masing Rp 200 juta dan Rp 40 juta

Uang itu diberikan untuk t

menjamin agar Kementerian Desa PDTT memperoleh laporan hasil pemeriksaan keuangan tahun 2016 dengan status Wajar Tanpa Pengecualian. Padahal, setelah tim BPK melakukan pemeriksaan, masih ditemukan sejumlah kekurangan.

Dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Ibnu Basuki, Ali Fikri mengatakan, selama menjabat sebagai auditor di BPK, Rochmadi juga menerima grarifi-kasi dari pihak-pihak lain.

Selama Desember 2014 hingga Januari 2015. Rochmadi mengeluarkan uang untuk membeli sebidang tanah dan membangun rumah di atasnya dengan nilai Rp 3,5 miliar.

"Akan tetapi, terdakwa Rochmadi tak dapat menjelaskan asal Rp 1,725 miliar yang digunakannya untuk membeli tanah itu. Terdakwa sebagai penyelenggara negara juga tidak pernah menyerahkan LHKPN terkait dengan kepemilikan aset itu," tutur Ali.

Jaksa juga mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan saat mengajukan tuntutan. Yang memberatkan, kata Ali Fikri, tindakan Rochmadi yang menyuruh bawahannya (Ali Sadli) sebagai perantara suap, menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri, dan sikapnya yang. tidak mau mengakui perbuatannya

Atas tuntutan tersebut, Rochmadi. Ali Sadli, dan penasihat hukum mereka akan mengajurkan nota pembelaan pada Rabu pekan depan.

(REK)





Original Post

Uang Diduga ke Partai

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-2-13

Uang Diduga ke Partai

Dana dari proyek KTP elektronik diduga digunakan untuk membiayai kegiatan fraksi partai politik di DPR. Uang itu lalu dikembalikan ke KPK.

JAKARTA, KOMPAS - Dana hasil korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik diduga masuk ke partai politik untuk biaya operasional fraksi di DPR Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah mengembalikan Rp 1 miliar yang diterimanya dari M Nazaruddin untuk kegiatan operasional fraksi.

Pengembalian uang itu dilakukan setelah bekas bendahara Partai Demokrat, saat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, mengatakan, uang yang diberikan kepada Jafar Hafsah berasal dari proyek KTP-el.

Saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan korupsi pengadaan KTP-el di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (12/2), Jafar mengatakan, pada 2010, saat masih menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat, ia pernah menerima Rp 1 miliar dari Nazaruddin. Uang itu disebut Naza-

ruddin untuk biaya operasional fraksi.

"Saya tanyakan, apa iya uang itu dari proyek KTP-el, tetapi tidak ada yang bisa memastikan. Bagaimana bisa memastikan bahwa uang itu dari proyek KTP-el. Namun, karena itu pengakuan Nazaruddin kepada penyidik KPK. saya akhirnya mengembalikan uang itu kepada KPK Nilai yang saya terima dari Nazaruddin sebenarnya sekitar Rp 970 juta, tetapi saya genapi menjadi Rp 1 miliar sebagai titipan," kata Jafar.

Selain Jafar, sidang dengan terdakwa mantan Ketua DPR Setya Novanto itu juga menghadirkan mantan Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar dan mantan Waki] Ketua Komisi II DPR Taufiq Effendi

Terkait pemberian tersebut Jafar mengaku tidak pernah menanyakan kepada Nazaruddin dari mana uang itu berasal. Ia juga menilai pemberian uang

oleh Nazaruddin itu wajar saja apabila dipakai untuk membiayai kegiatan fraksi, seperti rapat-rapat dan kunjungan kerja. Sebagian dari uang yang diberikan Nazaruddin itu, sekitar Rp 300 juta, dipinjamnya untuk melunasi pembelian mobil Land Rover.

"Dia (Nazaruddin) adalah bendahara umum partai sehingga saya kira uang itu berasal dari donasi-donasi yang kami terima. Sebab, untuk pembiayaan partai, ada memang uang-uang yang dimasukkan ke bendahara," katanya.

Aliran dana

Jaksa pada KPK Ahmad Burhanuddin mendalami pengakuan Jafar tersebut dengan menanyakan apakah mengetahui tentang pemberian uang lainnya terkait dengan proyek KTP-el. Dalam persidangan sebelumnya, mantan anggota Komisi II DPR Ganjar Pranowo mengaku

pernah ditawari uang oleh anggota Badan Anggaran DPR saat itu, Mustokoweni, tetapi menolak.

"Saya tidak pernah dengar adanya bagi-bagi uang di Komisi II," kata Jafar.

Sementara itu, Taufiq Effendi membenarkan pernah ada kabar burung tentang pembagian uang di Komisi II terkait proyek KTP-el. Namun, ia tidak terlalu memberi perhatian terhadap kabar tersebut karena fokus pada penyusunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

Terkait -kabar pembagian uang, Agun Gunanjar mengelak pernah mendengar hal itu. Namun, Agun pernah melakukan pengecekan di lapangan terkait pelaksanaan proyek KTP-el. Ia menemukan, di sejumlah daerah terdapat kendala pengoperasian mesin karena keterbatasan sinyal dan listrik. Hal tersebut pernah disampaikan kepada Novanto.

(REK)





Original Post

Pangkur untuk Jokowi dan tentang Menjaga Jawa

Media Cetak Kompas Halaman 14
2018-2-13

Pangkur untuk Jokowi dan tentang Menjaga Jawa

Dalam khazanah budaya Jawa, berbicara dengan simbol ialah cara menyampaikan protes. Sembilan "Kartini", para perempuan yang tak lelah menyampaikan gugatan, dari Rendeng. Senin (12/2), di bawah terik matahari, me-numbuk lesung sambil melantunkan tembang di seberang Is tana Merdeka.

Perempuan-perempuan Rembang dan Pati, Jawa Tengah, itu melantunkan tembang "Pangkur".

Yen to Kendheng den khvak- na//kalau kendeng diabaikan

Putusan pangwasa teges anti famy/Putusan penguasa jelas anti petani

Pak Jokowi, ngaten ni- fru?//Begitukah Pak Jokowi?

Kang pangwasa kersak- /ia?//Kehendak penguasa?

Lamun ngaten kula namung saget nguwuh Lemah banyu angin dayanya //Jika demikian, kami hanya bisa meminta kekuatan tanah, air, dan angina,

Uripa kanggo mbengkasi//Hi-duplah, untuk menyelesaikan masalah."

Berdua belas, 9 Kartini Kendeng didampingi Gunritno, Nga-tiban, dan Turah, naik kendaraan yang dibongkar tempat duduknya. Mereka berdempetan duduk di lesung dalam perjalanan ke Jakarta. Tembang Lesung Jumengglung dan Tembang Esuk-esuk, tentang aktivitas petani, bergantian dilantun-kan. Sebelumnya, mereka mengelilingi Patung Tani, mengusung lesung ke pelataran Monas, di seberang Istana Merdeka.

Kedatangan mereka ke Jakarta, menurut Gunritno, Pemimpin Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), terkait hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tahap

II yang tak kunjung dipresentasikan ke Kantor Staf Presiden. Kajian selesai Desember 2017.

"Kelihatan Badan Geologi mengundang JMPPK hanya jadi legitimasi, syarat administrasi, tetapi keterlibatan kami tak penuh. Dari awal kami tanya metodenya tak ada penjelasan. Seharusnya temuan itu terbuka dan diolah bersama," ujarnya.

Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rudi Suhendar saat ditanya terkait laporan KLHS tahap II menjawab melalui Whatsapp, "Meski hasilnya selesai, kami menanti arahan pimpinan," tulis Rudi. Menurut

Suryo Adi Wibowo, dari tim panel pakar, KLHS tahap 2, menanti rapat koordinasi antar-menteri.

Pembuatan KLHS diminta Presiden Joko Widodo pada pertemuan dengan para petani Kendeng, 2 Agustus 2016. Presiden meminta, selama KLHS tahap I, tak boleh ada izin pertambangan baru, aktivitas pertambangan batu kapur dan aktivitas produksi dihentikan.

Namun, saat kajian berlangsung, terbit izin lingkungan baru hanya berdasar addendum pada analisis mengenai dampak lingkungan (Kompas, 25/2/2017). Kajian diumumkan 12 April

2017 merekomendasikan semua aktivitas pertambangan di Ce-kungan Air Tanah (CAT) Wa-tuputih dihentikan (Kompas, 13/4/2017). Namun, penambangan terus terjadi di CAT Watu-putih (Kompas, 8/8/2017).

"Bukti kemenangan warga Kendeng di pengadilan lewat putusan Mahkamah Agung bersifat inkracht (mengikat) belum membuat pemerintah menyelamatkan Kendeng. Negara yang seharusnya meletakkan hukum sebagai panglima keadilan justru menginjak-injaknya," kata Gunritno melalui tulisannya.

Rekomendasi KLHS tahap I berbunyi, pemda agar mengu-

sulkan CAT yang memenuhi kriteria dijadikan Kawasan Bentang Alam Karst Sejumlah kabupaten dan kota, seperti Rembang, Pati, dan Semarang, menyusun revisi tata ruang. "Namun, prosesnya kurang terbuka," kata Gunritno.

Menjaga Jawa

Cerita Kendeng adalah cerita petani. Kisah petani Kendeng ialah cerita keberlanjutan. Suki-nah bertutur soal petani, kelestarian, pembangunan tak memicu bencana, serta warisan pegunungan dan alam lestari.

Dalam bahasa Jawa, Sukinah mengatakan, "Sesuai fakta lapangan KLHS Tahap I, Pak Jokowi tak perlu sungkan. Apa yang benar katakan benar. Kami berharap Pak Jokowi propetani, prorakyat"

Kisah Kendeng bukan milik rakyat Kendeng. "Orang mau jadi petani. Namun, jika lahannya dirusak perusahaan semen, mereka tak bisa bertani. Petani butuh lahan dan air," ujar Sukinah.

"Biar Jawa jangan tinggal cerita. Dulu di sana ada gunung, dulu ada desa di sana Tapi lalu apa yang bisa diceritakan jika gunungnya tak ada, desanya tidak ada," tambah Sukinah.

Para petani Kendeng bukan anti pembangunan, bukan anti industri, dan bukan anti semen. "Namun lokasinya harus benar. Kan ada tempat untuk membangun pabrik tanpa merusak. Manusia melindungi yang harus dilindungi," tegas Sukinah.

"Seharusnya berpikir... jangan terus didesakkan di Jawa yang padat penduduk. Maka benca-nanya jadi banyak," ungkapnya. Aksi mereka berbuah. Hari ini, Gunritno dan rombongan akan diterima pihak KSP.

(ISW/SON)





Original Post

KPK Akan Telaah Dugaan Gratifikasi Ketua Pengadilan Negeri

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-2-13

KPK Akan Telaah Dugaan Gratifikasi Ketua Pengadilan Negeri

JAKARTA - Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yuyuk Andriati Iskak, mengatakan lembaganya akan menelaah terlebih dulu laporan dugaan gratifikasi atas Ketua Pengadilan Negeri Timika, Papua, Relly D. Behuku, sebelum ditindaklanjuti. "Kami telah mendapatkan laporan masyarakat akan kasus tersebut. Akan kami telaah dahulu sebelum nanti ditindaklanjuti," kata Yuyuk, di gedung KPK Merah Putih, Jakarta, kemarin.

Advokat dari Lembaga Advokasi Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar, melaporkan Ketua Pengadilan Negeri Timika, Relly D. Behuku, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus gratifikasi, kemarin.

Haris menduga Relly menerima sejumlah fasilitas dan uang dari PT Freeport Indonesia dengan imbalan memenangkan PT FPI dalam kasus sembi-

lan karyawan PT Freeport yang dibawa ke Pengadilan Negeri Timika akibat aksi mogok karyawan pada tahun lalu. "Kami melapor ke sini karena mempunyai bukti yang cukup," kata Haris.

Haris mengatakan pihaknya mempunyai bukti bahwa Relly menempati rumah atau tempat tinggal yang dimiliki oleh PT Freeport Indonesia. Padahal kompleks tempat rumah tersebut adalah kompleks karyawan atau pekerja Freeport. "Ini

foto-foto rumahnya," kata Haris, sambil menunjukkan beberapa foto kepada awak media.

Selain dugaan gratifikasi, Haris melanjutkan, pihaknya melaporkan Relly ke Badan Pengawas Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim pada Jumat, 9 Februari lalu. Sebab, tutur dia, Relly dan beberapa hakim di PN Timika tersebut juga diduga terdaftar sebagai staf kontraktor

di PT Freeport Indonesia. "Setelah kami melakukan investigasi, temyata Ketua PN Timika dan salah satu anggotanya di PN Timika juga tercatat sebagai staf kontraktor PT FPI.

Juru bicara PT Freeport Indonesia, Riza Pratama, membantah bahwa perusahaannya memberikan rumah bagi para hakim. Ia mengatakan rumah yang digunakan oleh Relly adalah rumah pinjaman. "Freeport memiliki kerja sama dengan pemerintah

daerah untuk membantu penyediaan rumah dinas," katanya. Sedangkan juru bicara Mahkamah Agung, Suhadi, mengatakan lembaganya tegas melarang hakim merangkap jabatan sebagai pengusaha. Namun, kata dia, para hakim dibolehkan menempati rumah dinas yang disediakan oleh pihak swasta. "Asal ada perjanjian resmi yang dilakukan pemerintah dengan pihak swasta tersebut," katanya.

DEWI NURITA / MAYA AYU PUSPITASARI





Original Post

Auditor BPK Tersandung Korupsi Dituntut 15 Tahun

Media Cetak Koran Tempo Halaman 9
2018-2-13

Auditor BPK Tersandung Korupsi Dituntut 15 Tahun

JAKARTA - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Auditor Utama Keuangan Negara HI Badan Pemeriksa Keuangan,RochmadiSapto-giri, dihukum 15 tahun penjara dengan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan. Rochmadi dianggap terbukti bersalah dalam tiga dakwaan sekaligus. "Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama

dan berlanjut," kata jaksa Haeruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin.

Jaksa menilai Rochmadi terbukti . menerima suap Rp 240 juta dari pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Sugito dan Jarot Budi Prabowo - keduanya divonis masing-masing 1,5 tahun. Uang itu diberikan agar Rochmadi memberikan opini "wajar

tanpa pengecualian" (WTP) terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Desa tahun anggaran 2016.

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Kementerian Desa 2016, Rochmadi ditunjuk sebagai penanggung jawab. Opini WTP yang diberikan pada laporan itu diduga direkayasa karena masih ada pertanggungjawaban dalam laporan keuang-

an 2015 dan 2016 yang belum ditindaklanjuti oleh Kementerian Desa. Salah satunya, Kementerian Desa diduga masih memiliki utang honorarium tenaga kerja profesional desa sebesar Rp 550 miliar pada 2016.

Rochmadi juga disebut menerima gratifikasi sebesar Rp 1,7 miliar dari beberapa pihak secara bertahap. Adapun duit gratifikasi itu dialihkan menjadi aset lain sehingga

ia dianggap melakukan tindak pidana pencucian uang. "Hal itu untuk menyamarkan asal-usul harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi," ujar jaksa.

Selain pidana penjara, jaksa menuntut Rochmadi membayar uang pengganti sebesar Rp 200 juta subsider 1 tahun kurungan. Dalam pertimbangannya, jaksa menilai Rochmadi tidak mendukung program pemerintah yang tengah

gencar memberantas korupsi. Ia juga dianggap menyalahgunakan wewenang dan memanfaatkan bawahannya untuk menerima duit korupsi.

Rochmadi tidak mengira tuntutan jaksa bakal seberat ini. Ia merasa telah mengklarifikasi ihwal penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang dituduhkan kepadanya. "Tuntutan ini tidak masuk akal," kata dia.

LANI DIANA/ MAYA AYU PUSPITASARI





Original Post

ESKALASI INTOLERANSI DI BAWAH MODI

Media Cetak Koran Tempo Halaman 25
2018-2-13

ESKALASI INTOLERANSI DI BAWAH MODI

Pew Research Center menempatkan India di antara negara paling intoleran di dunia selama 2017.

RAJASAMANO - Tanggal 6 Desember 2017 menjadi hari terakhir bagi Mohammad Afrazul, 45 tahun, seorang buruh migran asal Bangladesh. Kehidupan pria itu berakhir tragis di sebuah desa terpencil di wilayah Rajasthan, India.

Meski terjadi di lokasi yang terpencil, kisah pembunuhannya yang sangat biadab viral di seantero India hanya dalam hitungan jam setelah kejadian. Shambulal Regar, 37 tahun, sang pelaku pembunuhan, dengan tenang merekam detik demi detik serangan keji yang dilakukannya, dan kemudian mengunggahnya ke media sosial.

Dalam video yang direkam keponakan pelaku, terlihat Regar-dengan balutan kaus merah dan celana putih-berjalan di belakang Afrazul ke dalam hutan. Tiba-tiba, Regar menga-yunkan kapak ke arah Afrazul hingga terjatuh. Regal kemudian membacok Afrazul berulang kali meski korbannya itu berteriak memohon ampun. Bacokan itu terus berulang hingga tak ada lagi suara terdengar dari mulut sang korban.

Regar kemudian berbank ke arah kamera dan meneriakkan pidato anti-muslim.

"Kalian jihadis, ini adalah nasib yang akan menanti kalian. Hentikan cinta jihad di India atau kalian akan bernasib sama sepertinya," kata dia dalam baha-

sa Hindi. Dia pun mengancam akan melakukan hal yang sama terhadap para pelaku percintaan Hindu-muslim di sekitarnya.

Regar kemudian kembali ke jasad Afrazul, membacoknya sekali lagi dengan kapak, dan kemudian membakar jasad tersebut. Walaupun Regar lantas ditangkap polisi pada hari yang sama dengan kejadian biadab itu, kengerian telanjur menyebar.

"Ada kekejaman dalam kebencian ini. Bagi seseorang, membunuh orang lain yang sama sekali asing menunjukkan bagaimana iklim kebencian terhadap muslim di India sangat tinggi. Pemimpin negara ini harus bertanggung jawab karena menyebarkan kebencian melalui pidato dan aksi mereka," kata Harsh Mander, aktivis dan mantan pegawai negeri India.

Kelompok hak asasi manusia dan pergerakan warga sipil India menuding Partai Bharatiya Janata (BJP), yang berkuasa sejak 2014 baik di tingkat federal maupun negara bagian, sengaja mengobarkan intoleransi terhadap kelompok minoritas muslim dan nasrani.

Hal ini sesuai dengan laporan lembaga Center for Study of Society and Secularism yang berbasis di Mumbai."Sejumlah pemimpin BJP aktif mempromosikan nasionalisme Hindu yang berakibat kekerasan sektarian di India sejak berkuasa pada 2014."

Kegagalan otoritas India dalam menyelidiki ataupun menghalangi serangan terhadap kalangan minoritas muslim dan nasrani membuat kelompok garis keras merasa di atas angin serta memperoleh impunitas.

Mander mengamini kesimpulan lembaga itu dengan mencon-

tohkan rekaman pembunuhan Afrazul. Ia menyebutkan perekaman serangan dan pengung-gahannya ke Internet menunjukkan tiga hal.

"Pertama, pelaku merasa dirinya adalah pahlawan. Kedua, pelaku merasa tak akan dihukum. Jika merasa akan dihukum, tentunya ia tidak akan merekam wajahnya dengan jelas. Dan ketiga, video ini menjadi tontonan yang dinantikan publik. Ini sangat mengerikan karena menunjukkan wajah India sebagai sebuah bangsa," ujar Mander.

Setelah empat tahun berkuasa, pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi pun akhirnya mengakui adanya lonjakan kejahatan kebencian di negara itu. Dalam laporan kepada parlemen pada Jumat pekan lalu, pemerintah India menyajikan data yang mengukuhkan tudingan kelompok hak asasi manusia bahwa kejahatan kebencian terhadap kelompok minoritas semakin mengkhawatirkan.

Pada 2017, 111 orang tewas dan sedikitnya 2.384 lainnya terluka dalam 822 kasus kekerasan sektarian. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam tiga tahun berturut-turut. Adapun lokasi kekerasan sektarian terbanyak berada di negara bagian paling padat di India, Uttar Pradesh, yang dikuasai BJP. Sebanyak 195 kasus kekerasan terjadi selama 2017, merenggut 44 nyawa dan melukai 452 orang.

Pew Research Center, lembaga pemantau asal Amerika Serikat, menempatkan India di antara negara intoleran di dunia bersama Suriah, Nigeria, dan Irak selama 2017.

Colin Gonsalves, pengacara di Mahkamah Agung dan pendiri

Human Rights Law Network, menegaskan bahwa serangan sektarian merupakan bagian dari konspirasi nasional."Kekerasan sektarian tidak boleh dilihat sebagai pelanggaran hukum semata. Seperti terorisme, kejahatan ini harus diungkap secara nasional."

AL JAZEERA /SCMP /UCANES / ASIAN TIMES /SITAPLANASARI AQUADINI





Original Post

DKI BENTUK SATGAS PENGELOLAAN AIR

Media Cetak Koran Tempo Halaman 27
2018-2-13

DKI BENTUK SATGAS PENGELOLAAN AIR

Privatisasi pelayanan air bersih akan diakhiri sebelum kontrak selesai.

linda. hairani@tempo.co.id

JAKARTA Pemerintah DKI Jakarta segera membentuk satuan tugas pengelolaan air bersih. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan tim itu bertugas memuluskan peralihan pelayanan air ke pemerintah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. "Tim akan memastikan kami mengikuti putusan itu," kata dia, kemarin.

Sandiaga menjelaskan, anggota satuan tugas berasal dari beragam latar belakang. Mereka bakal menjaring masukan dan saran dari para pakar sebelum privatisasi pengelolaan air

di Ibu Kota berakhir. Mereka juga wajib memastikan layanan air bersih meluas dan bisa diakses masyarakat berpenghasilan rendah.

Pada April tahun lalu, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta. Hakim kasasi memerintahkan pemerintah DKI Jakarta menghentikan kebijakan privatisasi air bersih di Ibu Kota. Majelis hakim pun memerintahkan agar pengelolaan air dikembalikan kepada pemerintah Jakarta melalui PAM Jaya.

Lantaran adanya putusan itu, Sandiaga mengatakan layanan air bersih

akan beralih ke Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta (PAM Jaya) sebelum 2023. Kontrak kerja sama antara PAM Jaya dan dua mitranya-PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra)-dimulai sejak 1998 dan berlaku selama 25 tahun.

Sandiaga menambahkan, satuan tugas akan membantu PAM Jaya merumuskan restrukturisasi kontrak dengan dua mitra. Setelah peralihan, PAM Jaya bertugas menurunkan tarif air untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menargetkan pembahasan restrukturisasi kontrak rampung pada Maret tahun depan. Tapi dia tak menyebutkan kapan tim satuan tugas mulai bekerja.

Pada saat yang sama, Sandiaga juga menjelaskan penjualan saham milik

dia di Aetra. Sandiaga pernah menguasai saham Aetra melalui Recapital Advisors yang memiliki saham di Acuatico Pte Ltd. Grup Acuatico bergerak di bidang pengelolaan air minum melalui PT Aetra Air Jakarta, PT Ae-

tra Air Tangerang, dan PT Acuatico Air Indonesia. Sandiaga mengatakan telah menjual sahamnya ke anak usaha Salim Group, Moya Indonesia Holdings Pte Ltd, senilai Rp 1,24 triliun. "Saya tak ingin ada benturan keinginan," kata

dia seraya menegaskan penjualan saham tersebut tak berkaitan dengan putusan MA.

Direktur Utama PAM Jaya, Erlan Hidayat, mengatakan pembahasan restrukturisasi kontrak kerja sama dengan Palyja dan Aetra sudah dimulai. Beberapa poin yang yang diatur ulang di antaranya pengadaan air baku, nilai imbalan per meter kubik air yang dibayar PAM Jaya untuk mitra, serta distribusi air bersih. "Kami take over di hulu dan hilirnya," kata dia.

PAM Jaya sepenuhnya akan bertanggung jawab menyediakan air baku. PAM Jaya juga akan mendistribusikan air bersih ke warga Jakarta dan menentukan tarifnya. Dengan begitu, kata Erlan, PAM Jaya bisa menurunkan tarif air bersih untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan operator hanya bertugas mengolah air baku menjadi air bersih.

Setelah layanan beralih ke PAM Jaya, Direktur Amrta Institute, Nila Ardhianie, mengatakan perusahaan milik pemerintah DKI Jakarta itu bisa mempelajari pengelolaan air bersih dari PDAM Surabaya. Cakupan layanan PDAM Surabaya mencapai 96 persen penduduk kota, meninggalkan Jakarta yang baru melayani 62 persen penduduknya. Salah satu kuncinya adalah menumbuhkan kesadaran pelanggan untuk melaporkan jika terjadi kebocoran air. "Semakin rendah tingkat kebocoran, semakin baik kinerja PDAM," ujar Nila.

IRSY AN HASYIM /LINDA HAIRAN



Original Post

Tersangka Korupsi Melenggang

Media Cetak Media Indonesia Halaman 1
2018-2-13

Tersangka Korupsi Melenggang

Pesakitan KPK, Nyono Suharli dan Marianus Sae, tetap ditetapkan sebagai calon kepala daerah di pilkada Jombang dan Provinsi NTT.

PENETAPAN para kontestan di pilkada serentak 2018 di 171 daerah diwarnai dengan adanya dua calon yang berstatus tersangka kasus korupsi. Pilkada yang semestinya menjadi arena untuk menghasilkan pemimpin berintegritas dan bersih pun tercoreng.

Kedua calon kepala daerah yang berstatus tersangka korupsi tersebut ialah Nyono Suharli Wihandoko dan Marianus Sae. Nyono ditangkap tangan oleh KPK pada 3 Februari silam, sedangkan Marianus dibekuk pada 11 Februari karena diduga menerima suap.

KPK menduga uang suap tersebut diterima demi kepentingan pilkada. Wakil Ketua KPK Basaria Panjangan menjelaskan, kemarin, Marianus menerima uang Rp4,5 miliar dari pengusaha Wilhelmus Iwan Ulumbu dengan imbalan sejumlah proyek senilai Rp54 miliar. "Kami menduga uang suap tersebut, besar kemungkinan, akan digunakan sebagai dana kampanye di pilgub NTT," tambah Basaria.

Meski Nyono yang merupakan kader Partai Golkar telah menjadi tersangka dan ditahan KPK, KPU Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tetap menetapkannya sebagai calon bupati. Setali tiga uang, Marianus tetap menjadi calon dalam pilgub Nusa Tenggara Timur. Bupati Ngada,

NTT, itu diusung PDIP dan PKB. Kendati PDIP kemudian mencabut dukungan politik terhadapnya, pencalonan dia terus berlanjut.

Ketua KPU Kabupaten Jombang Muhaimin Soh mengatakan seusai rapat pleno penetapan calon, kemarin, pencalonan Nyono yang berpasangan dengan Suhaidi Muhtar tetap sah. Keduanya bakal bersaing dengan Munjidah Wahab-Sum-rambah dan M Syafiin-Choirul Anam.

"Kami berpegang pada PKPU (Peraturan KPU) No 3 Tahun 2017, hanya tiga hal yang bisa menggugurkan pasangan calon. Pertama karena tidak memenuhi syarat kesehatan,

kedua karena berhalangan tetap, dan ketiga dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap," tandas Muhaimin.

Alasan itu pula yang dikemukakan Ketua KPU NTT Maryanti Adoe saat menetapkan calon, kemarin. Marianus yang berpasangan dengan Emilia Nom-leni ditetapkan bersama tiga pasangan calon lainnya, yakni Viktor Laiskodat-Josef Nai Soi, Esthon L Foenay-Christian Ro-tok, serta Benny K Harman-Benny A Litelnoni.

"Kita tunggu saja (proses hukum Marianus di KPK). KPU tetap melaksanakan sesuai apa yang tertuang dalam regulasi," ujar Maryanti.

Tanggungjawab parpol

Di Jakarta, komisioner KPU Pramono Ubaid menegaskan pula bahwa pencalonan Nyono dan Marianus tetap berjalan. Untuk Marianus, penetapan tak terpengaruh meski PDIP mencabut dukungan politik. "Tak bisa (berhenti) pencalonannya. Jalan terus."

Direktur Eksekutif Perlu-dem, Titi Anggraini, mendesak partai politik pengusung calon yang menjadi tersangka harus berani membatalkan pencalonan sebagai bentuk komitmen pemberantasan korupsi.

"Sekarang kuncinya ada di parpol. Parpol harus ambil tanggung jawab moral politik

atas proses pencalonan yang berlangsung," tegasnya.

Dalam kasus Marianus, misalnya, Titi menantang PDIP dan PKB untuk membatalkan pencalonan ke KPU setempat, bukan sekadar menyatakan telah mencabut dukungan. "Parpol pendukung harus berani ambil risiko."

Menurut komisioner KPU Hasyim Ashari, parpol yang mencabut dukungan.terhadap pasangan calon yang diusung dan mendaftar ke KPU setempat dilarang mengusung calon di daerah yang sama pada pilkada selanjutnya.

(Nur/Dco/PO/AB/X-8/ Putri Anisa Yuliani )





Original Post

JR Saragih Bertekad Ajukan Gugatan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 4
2018-2-13

JR Saragih Bertekad Ajukan Gugatan

KPU memperkirakan penetapan

paslon di Papua mundur karena ada

permintaan tambahan waktu untuk

verifikasi ijazah.

MENDUNG menyelimuti kubu JR Saragih-Ance Selian setelah menghadiri Rapat Pleno Terbuka Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Utara periode 2018-2023, di Ballroom Hotel Grand Mercure Medan, kemarin.

KPU Sumut menyatakan pasangan bakal calon tersebut tidak berhak untuk ikut menjadi kontestan dalam Pilgub Sumut 2018. Penyebabnya, mereka terlambat menyerahkan legalisasi ijazah kepada KPU Sumut. Berkas fotokopi ijazah JR Saragih pun dinilai tidak lengkap.

Setelah pembacaan keputusan itu, JR Saragih terlihat menangis sesenggukan. "Ada dua juta pecinta JR-Ance yang akan kecewa. Saya minta kita tetap melakukan yang terbaik, biar hukum yang berjalan. Karena di atas manusia masih ada Tuhan," ujar JR Saragih terbata-bata sambil terus menangis.

JR Saragih dan timnya mengaku tidak begitu saja menerima keputusan KPU Sumut dan akan melayangkan gugatan ke Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu). "Ya, kita pasti menggugat ke Bawaslu. Gugatan akan segera kita kirimkan," ujar JR Saragih di tengah tangisnya. Ia menunjukkan ekspresi geram.

Ance Selian yang melihat pasangannya menangis, berupaya menenangkan. Ance beberapa kali mengelus pundak JR Saragih. Ketua DPD Partai Demokrat Sumatra Utara itu lalu meminta agar seluruh pendukungnya tenang atas keputusan dari KPU Sumut.

Ance sangat yakin persoalan ijazah tersebut tidak menyalahi aturan karena sudah pernah digugat dan berakhir dengan putusan dari Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan legalisasi ijazah miliknya sah.

"Kita tidak perlu salahkan yang mana, kita semua solid. Kita semua harus lakukan yang terbaik, tidak boleh satu pun pendukung saya ribut," ujar Ance yang didampingi sejumlah pengurus dan fungsionaris DPD Partai Demokrat Sumut.

JR Saragih-Ance diusung tiga partai, yakni Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Dua pasangan

bakal calon lainnya, yakni Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (diusung PKS, PAN, Gerindra, Hanura, Golkar dan NasDem) dan Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus (PDIP dan PPP) dinyatakan lolos dan ditetapkan sebagai pasangan calon.

Di Bali, hari penetapan pasangan calon diwarnai pem-belotan sejumlah kader Partai Amanat Nasional. Ketua DPD PAN Kabupaten Bangli Anak Agung Gede Putra Winatasila terang-terangan mengalihkan dukungan kepada Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-I Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta). Padahal, kebijakan PAN Bali mendukung I Wayan Koster-Cokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Koster-Ace).

Papua mundur

Di saat daerah-daerah lain telah menetapkan pasangan calon, penetapan untuk Provinsi Papua berpotensi mundur. Komisioner KPU RI Ilham Saputra menyebut hal itu karena ada permintaan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) untuk bisa memverifikasi keaslian ijazah calon kepala daerah di Papua.

Ilham menyebut, dirinya tidak mau berspekulasi dan tetap mengikuti prosedur yang ada. Menurutnya, jika pun hams mundur, proses verifikasi tidak boleh memakan waktu lebih dari tujuh hari.

"Tapi itu harus dengan kesepakatan Bawaslu di sana," kata Ilham di Jakarta, kemarin.

Daerah lainnya yang penetapan paslonnya berpotensi mundur atau diperpanjang yakni yang pada saat hari pe-, netapan calon kepala daerah peserta pilkada hanya memiliki satu pasangan calon atau calon tunggal. Hingga berita ini diturunkan, rekapitulasi penetapan pasangan calon kepala daerah di 17 provinsi masih berlangsung.

(Put/OL/YR/DG/FL/HJ/LN/RS/PO/HT/SY/RK/BY/P-1/ Puji Santoso )





Original Post

KY Usulkan 4 Calon Hakim ke DPR

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-2-13

KY Usulkan 4 Calon Hakim ke DPR

KOMISI Yudisial (KY) resmi menyerahkan empat nama calon hakim ad hoc hubungan industrial di Mahkamah Agung ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapat persetujuan. KY berharap keempat nama tersebut bisa segera disetujui lembaga legislatif itu.

"Berdasarkan rapat pleno KY pada Senin (22/1), KY menetapkan empat calon hakim ad hoc hubungan industrial di MA yang diserahkan ke DPR," kata juru bicara KY Farid Wajdi di Jakarta, kemarin.

Jumlah itu sebetulnya hanya separuh dari kuota yang diminta MA, yakni 8 calon hakim. Farid beralasan keputusan tersebut diambil pihaknya semata untuk menjaga kualitas.

"Belajar dari pengalaman tahun lalu, KY berupaya membekali para calon yang diusulkan agar mempunyai kesiapan diri saat menjalani tes kelayakan dan kepatutan di DPR untuk mendapatkan persetujuan," imbuhnya.

Adapun empat nama yang diserahkan ke DPR ialah Sugeng Santoso dari Apindo, Erwin dari Apindo, Junaedi dari Serikat Pekerja/serikat Buruh, dan Yoesoef Moesthafa dari Serikat Pekerja/Seri-kat Buruh.

Penentuan kelulusan dilakukan dengan cara memilih dari semua calon hakim yang sudah dinyatakan lulus dari tahap wawancara sesuai dengan formasi lowongan jabatan, dan menetapkan kelulusan akhir dengan mempertimbangkan semua hasil penilaian tahapan seleksi.

"Para calon yang diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan tersebut telah menjalani serangkaian tahapan, yaitu seleksi administrasi, kualitas, kesehatan, dan kepribadian, serta wawancara terbuka," kata Farid.

Setelah menyerahkan keempat nama tersebut, KY akan melakukan hubungan intensif dengan DPR agar fit and proper test dapat diselesaikan sesegera mungkin. Pasalnya, kebutuhan hakim ad hoc hubungan industrial di MA semakin mendesak dan mempengaruhi tumpukan jumlah perkara hubungan industrial di MA.

"Kebutuhan atas hakim ad hoc hubungan industrial di MA harus segera diisi karena waktu penyelesaian perkara maksimal ialah 30 hari sejak kasasi diajukan," kata Farid.

Sebelumnya, pada 2016, KY juga telah mengusulkan dua orang calon hakim ad hoc hubungan industrial di MA ke DPR, tetapi DPR menolak usulan tersebut. Hal itu sempat mengakibatkan terjadinya kekosongan hakim ad hoc hubungan industrial di MA pada April 2017 lalu. Empat hakim ad hoc hubungan industrial yang ada di MA pada saat ini sendiri telah menjalani masa jabatan pada periode kedua.

(Ant/P-5)





Original Post

Bupati Halmahera Timur Dipanggil sebagai Tersangka

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-2-13

Bupati Halmahera Timur Dipanggil sebagai Tersangka

KPK kemarin memanggil Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan untuk diperiksa sebagai tersangka dalam penyidikan tindak pidana korupsi menerima hadiah terkait dengan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016.

Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, panggilan kali ini merupakan yang pertama untuk Rudi Erawan setelah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan kasus tersebut pada 31 Januari 2018.

Selain memeriksa Rudi, KPK juga memanggil pemilik restoran dan karaoke Dstadion dan CV Multi Wahana Usaha Imran S Dju-madil sebagai saksi untuk tersangka Rudi Erawan.

Dalam kasus itu, Rudi- Erawan juga diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Atas perbuatannya itu. Rudi Erawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Ta-

hun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Rudi Erawan merupakan tersangka ke-11 dalam kasus tersebut. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 10 orang lainnya sebagai tersangka terkait dengan proyek di Kementerian PU-Pera tahun anggaran 2016.

Sebanyak 10 tersangka itu ialah Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir. Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary, Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng, Julia Prasetyarini dari unsur swasta. Dessy A Edwin sebagai ibu rumah tangga, serta S anggota DPR yakni Damayanti Wisnu Pu-tranti, Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, Musa Zainudin, dan Yudi Widiana Adia.

Sembilan dari 10 tersangka tersebut telah divonis di Pengadilan Tipikor Jakarta. Adapun tersangka Yudi Widiana Adia saat ini ma sih menjalani proses persidangan.

(Dro/AiH/P-2)





Original Post

Auditor BPK Dituntut 15 Tahun Penjara

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-2-13

Auditor BPK Dituntut 15 Tahun Penjara

AUDITOR Utama Keuangan Negara III BPK Rochmadi Saptogiri dituntut 15 tahun penjara ditambah denda Rp3OO juta subsider 6 bulan kurungan dan kewajiban membayar uang pengganti Rp200 juta karena terbukti menerima suap, gratiflkasi, dan melakukan tindak pidana pencucian uang.

Rochmadi terbukti menerima suap Rp240 juta dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), menerima gratiflkasi senilai Rp600 juta dan US$90 ribu atau setara Rpl,725 miliar, tindak pidana pencucian uang aktif senilai Rpl,725 juta, dan tindak pidana pencucian uang pasif senilai Rp700juta.

"Agar majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada PN Jakarta Pusat memutuskan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rochmadi Saptogiri dengan pidana penjara selama 15 tahun ditambah pidana denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan," kata jaksa penuntut umum KPK, Haerudin, di Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi Jakarta, kemarin.

Di dakwaan pertama Rochmadi disebut menerima suap Rp240 juta dari Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Sugito dengan perantaraan Kabag Tata Usaha dan Keuangan pada Irjen Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo agar Kemendes PDTT mendapat o-pini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016.

Dalam dakwaan kedua Rochmadi terbukti menerima uang Rp600 plus US$90 ribu yang seluruhnya senilai Rpl,723 miliar dan digunakan untuk pembayaran sebidang tanah seluas 329 meter persegi di Kebayoran Essence Blok KE No 1-15 Bintaro Tangerang.

Untuk dakwaan ketiga, Rochmadi terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan membeli satu bidang tanah seluas 329 meter persegi di Kebayoran Essence blok KE No 1-15 Bintaro, Tangerang Selatan, seharga Rp3,5 miliar pada Desember 2014 atau Januari 2015.

(Rie/Ant/P-2)





Original Post

SAKSI SIDANG SETYA NOVANTO

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-2-13

SAKSI SIDANG SETYA NOVANTO

Anggota DPR Agun Gunandjar Sudarsa (kiri), mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Mohammad Jafar Hafsah (tengah), dan mantan anggota DPR Taufik Effendi bersiap memberikan kesaksian saat sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan KTP-E dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

ANTARA/RENO ESNIR





Original Post

Gajah-Gajah yang Punya Proyek KTP-E

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-2-13

Gajah-Gajah yang Punya Proyek KTP-E

Setya Novanto melalui Agun Gunanjar meminta DPR jangan cawe-cawe masuk ke area-area di luar fungsi pengawasan. Jadi harus sesuai dengan aturan.

MANTAN anggota DPR Numan Abdul Hakim mengaku pernah bertanya kepada politikus Partai Golkar Agun Gunandjar terkait dengan proyek KTP-E. Numan menanyakan siapa pemilik proyek tersebut.

Saat itu, Numan mengaku sempat bertanya kepada Agun yang saat itu Ketua Komisi II DPR. Dia merasa yang mengurusi proyek KTP-E tidak profesional.

"Saat Agun (menjabat sebagai) Ketua Komisi II DPR, (saya tanya) siapa sih menyelenggarakan E-KTP?. Dalam pandangan saya (yang mengurusi E-KTP) tidak profesional. Saya tanya Pak Agun, siapa

ini (yang mengurusi E-KTP)? Kemungkinan ini tidak profesional," ujar Numan.

"Apa jawaban Pak Agun?" tanya jaksa kepada Numan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, kemarin.

"Pak Agun jawab, ini kemungkinan gajah-gajah, jangan ikutlah, jangan sampai kita terlibat hukum. Ya sudahlah saya tidak tanya lagi," jawab Numan.

Namun, Numan mengaku tidak sempat bertanya lagi tentang gajah-gajah yang disebut Agun. Dia hanya menafsirkan gajah-gajah tersebut ialah orang-orang yang memiliki pengaruh besar.

Agun yang juga politikus Golkar itu juga menjadi saksi. Ia mengaku pernah minta jabatan ke mantan Ketua DPR

Setya Novanto.

"Karena saya berharap ingin jadi pimpinan, tapi ternyata yang didapat jadi pengurus partai pun tidak, pengurus apa pun tidak. Sudahlah saya (di) beri jabatan Ketua Komisi III, saya minta pertolongan (Pak Setya Novanto). Yang ada saya malah jadi anggota Komisi II," kata Agun.

Namun, ketika menjadi Ketua Komisi II sejak Januari 2012, Agun juga dititipi pesan oleh Novanto mengenai peng-

adaan KTP-E.

"Pak Nov hanya menyampaikan singkat, mengapresiasi pengadaan KTP-E. Hanya dikatakan agar tetap dikontrol, diawasi, jangan anggota DPR cawe-cawe dan sebagainya. Supaya proyek ini sukses dan memang kita keras fungsi pengawasan," jelas Agun.

"Memang biasa cawe-cawe?" tanya jaksa penuntut umum KPK Ahmad Burhanuddin.

"Waktu Irman tersangka di Kejaksaan Agung sudah dari awal ramai, jadi saya tangkap perintah itu, agar DPR jangan cawe-cawe masuk ke area-area di luar fungsi pengawasan itu. Jadi harus sesuai dengan aturan," tegas Agun.

Agun dalam sidang juga mengaku sempat bertemu dengan pengusaha Andi Narongong yang sudah divonis

8 tahun tahun penjara dalam perkara yang sama.

"Pernah sekali di lantai 12 bertemu, di ruangan Fraksi Partai Golkar karena hari itu hari Jumat, hari fraksi terbuka bagi siapa pun untuk makan siang dan silaturahim. Biasa Jumat, kalau fraksi kumpul, ngobrol, makan siang," jelas Agun.

Namun, Agun mengaku tidak kenal siapa yang mengundang Andi Narogong. "Yang datang ke sana kadang temannya A, temannya B. Saya tidak tahu Andi yang mengerjakan KTP-E."

Pinjaman bank

Dalam sidang di pengadilan tipikor itu juga mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Mohammad Jafar Hafsah mengaku menggunakan pinjaman bank untuk mengembalikan uang dari Nazaruddin yang ternyata ialah uang dari proyek KTP-E.

"Titipan Rp970 juta, tapi saat dikembalikan ke KPK saya bulatkan saja Rpl miliar, titipan istilahnya. Lalu untuk mengembalikan ada dari tabungan saya, istri, saya pinjam Rp200 juta dari anak tertua, pinjam dari anak ketiga RplOO juta, saya ke bank pinjam Rp200 juta," kata Jafar.

(Ant/P-2/ RIChaldo Y Hariandja )





Original Post

Sujarwo Divonis Empat Tahun

Media Cetak Kompas Halaman 22
2018-2-13

Sujarwo Divonis Empat Tahun

SIDOARJO, KOMPAS - Mantan Kepala Kantor Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Tanjung Perak, Surabaya, Sujarwo dihukum empat tahun dan delapan bulan penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Terdakwa juga didenda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan.

Putusan dibacakan dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Tahsin, Senin (12/2). Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU No 20/2004 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 KUHP. "Terdakwa seharusnya tidak melakukan korupsi. Faktanya terdakwa justru melakukan perbuatan sebaliknya," ujar Tahsin.

Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, sopan di persidangan, masih

punya tanggungan keluarga untuk dinafkahi, dan tak ikut menikmati hasil korupsi. Dalam sidang yang sama, majelis hakim juga memvonis Bambang Hartono, pegawai KPLP, dengan hukuman empat tahun dan empat bulan penjara serta denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan.

Sujarwo dan Bambang menjadi terdakwa korupsi pembangunan gedung pangkalan penjagaan laut dan pantai di Jalan Nilam, Surabaya. Pembangunan didanai anggaran Ke-menhub tahun 2012 dengan nilai Rp 3,95 miliar.

Namun, pembangunan gedung itu tak sesuai spesifikasi yang ditetapkan sehingga menimbulkan kerugian negara. Kondisi gedung mangkrak dan tidak bisa digunakan hingga sekarang. Sujarwo merupakan kuasa, pengguna anggaran (KPA), sedangkan Bambang Hartono adalah pejabat pembuat komitmen (PPK).

Pembangunan gedung dikerjakan PT Karya Tunggal Mulya

Abadi sebagai kontraktor. Dalam amar putusannya, majelis hakim memerintahkan kepada jaksa penuntut umum dari Kejari Tanjung Perak agar memosisikan semua pihak yang terlibat dalam kasus ini. sama dengan terdakwa.

Pihak yang dimaksud adalah kontraktor pelaksana pembangunan gedung Tatang Yoga. Hingga kasus ini diputus Pengadilan Tipikor, kontraktor tidak dijadikan tersangka, padahal perannya terungkap dengan jelas dalam persidangan.

Menanggapi putusan hakim, terdakwa mengatakan masih berpikir. Namun, penasihat hukum terdakwa. Rachmad Ciptadi, menilai putusan itu memberatkan terdakwa karena tidak ada kerugian negara. Alasan lain, bangunan gedung yang dipermasalahkan itu saat ini sudah menjadi aset negara.

JPU Kejari Tanjung Perak, Chalida dan Andhi Ginanjar, mengatakan masih butuh waktu untuk berpikir sebelum memutuskan langkah.

(NIK)





Original Post

PDI P NTT Tetap Ajukan Marianus-Emi

Media Cetak Kompas Halaman 22
2018-2-13

PDI P NTT Tetap Ajukan Marianus-Emi

Kasus hukum yang menjerat Marianus Sae tidak mengubah keputusan DPD PDI-P Nusa Tenggara Timur untuk mencalonkan Bupati Ngada itu.

KUPANG, KOMPAS - Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan NTT tetap mencalonkan Marianus Sae-Emi Nomleni sebagai gubernur dan wakil gubernur NTT 2018-2023. Dengan demikian, pencalonan itu bergulir saat proses hukum terhadap Marianus, yang ditangkap KPK pada Minggu (11/2), berlangsung.

Ketua Tim Pemenangan Marianus-Emi, Viktor Mado Watun, menegaskan, DPD PDI-P NTT tak mengubah keputusan terkait pencalonan keduanya. Ia mengatakan, pernyataan pengurus DPP PDI-P di media daring bahwa dukungan terhadap Marianus dicabut bukan sikap DPP.

"KPU menetapkan Marianus sebagai calon gubernur sampai ada kekuatan hukum tetap atas kasus tangkap tangan KPK. Itu berarti proses ini masih lama. Setelah putusan pengadilan ada lagi banding, masih ada kasasi, semua itu butuh waktu," kata Viktor, Senin (12/2), di Kupang.

Selasa, KPU NTT juga menetapkan Marianus-Emi sebagai salah satu dari empat pasangan calon gubernur. Beberapa jam setelah keputusan KPU itu, DPD PDI-P NTT tetap mencalonkan Marianus-Emi

Ketua DPW PKB NTT Yu-cundus Lepa membantah informasi PKB mencabut dukungan terhadap Marianus. Proses hukum masih berlangsung. PKB menilai kasus ini sarat dengan kepentingan politik. Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dengan kasus ini, masyarakat sudah jelas menilai.

Karena Joko Widodo

Maksimus Ola (54), warga Kota Kupang, mengatakan, bukan karena Marianus ia memilih PDI-P, melainkan karena Presiden Joko Widodo. Akan lebih baik jika NTT tetap dipimpin PDI-P sehingga masih memiliki satu semangat dan perjuangan yang sama, membangun NTT.

"Kalau DPP PDI-P tidak me-

netapkan Marianus Sae, tetapi calon gubernur lain, pun saya tetap memilih PDI-P karena di sana ada Presiden Joko Widodo. Pendukung PDI-P tetap menunggu keputusan PDI-P terkait pilkada kali ini," kata Ola.

Pemilihan gubernur NTT diikuti empat pasangan. Selain Marianus-Emi, juga Viktor Laisko-dat-Joseph Nae Soi (Nasdem, Golkar); Benny K Harman-Beny Litelnoni (Demokrat, PKS, dan PKPI); serta Esthon Foenay-Ch-ris Rotok (Gerindra-PAN).

Dari pantauan tim Kompas di sejumlah daerah, seperti Bab, Maluku, NTB, Kalimantan Barat, dan Lampung, semua pasangan yang mendaftar lolos sebagai calon. Di Denpasar, KPU Bali menetapkan dua pasangan calon, yakni I Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati dan Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-I Ketut Sudikerta.

Sementara KPU Maluku menetapkan tiga pasangan cagub dan cawagub. Ketiga pasangan

tersebut adalah Said Assagaff-Anderias Rentanubun, Murad Is-mail-Barnabas Omo, dan Herman AK-Abdullah Vanath.

KPU NTB menetapkan empat pasangan cagub-cawagub NTB periode 2018-2023 yang meliputi satu pasangan melalui jalur perseorangan dan tiga pasangan diusung partai politik.

Mereka adalah pasangan M Ah bin Dahlan-TGH Lalu Gede Wirasakti Amir Murni atau Ali-Sakti yang mencalonkan diri melalui jalur perseorangan. Kemudian tiga pasangan lain yang diusung parpol yaitu Suhaili Fadil Tohir-Mohamad Amin, H Ahyar Ab-duh-Mori Hanafi, dan Zulkiflie-mansyah-Sitti Rohmi Djalilah.

Sementara pilkada serentak di Lampung akan diikuti empat pasangan cagub dan cawagub. Keempat pasangan itu yakni Musta-fa-Ahmad Jajuli, Arinal Djunai-di-Chusnunia Chalim, M Ridho Ficardo-Bactiar Basri, dan Herman Hasanusi-Sutono.

(KOR/COK/VIO/FRN/IDO/RUL)





Original Post

Amar Divonis 5 Tahun Penjara

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 6
2018-2-13

Amar Divonis 5 Tahun Penjara

Terbukti Bersalah dalam Kasus Korupsi Dana Bansos Kota Bandung

BANDUNG, (PR).-

Mantan Bendahara Sekretaris

Daerah Kota Bandung Amar Kasmara

divonis lima tahun penjara. Dia

dinyatakan bersalah telah melakukan

tindak pidana korupsi dana bantuan

sosial Kota Bandung tahun anggaran

2007-2008

Hakim Ketua Sri Mumpuni menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 tahun dan mengenakan denda sebesar Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. Demikian terungkap dalam sidang vonis kasus tersebut di Gedung Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin

(12/2/2018).

"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, menjatuhkan pidana 5 tahun penjara," kata Sri Mumpuni saat membacakan amar putusan.

Saat hakim membacakan putusan, sesekali tangan kanan Amar memperbaiki posisi kacamatanya. Memakai peci hitam, kemeja putih, dan celana hitam panjang, ia duduk seorang diri di kursi pesakitan.

Putusan tersebut sudah berdasarkan pada pertimbangan. Hal memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang tengah gencar memberantas tindak korupsi. Hal meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum sebelumnya,

dan punya tanggungan keluarga.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, Amar dituntut 7 tahun penjara. Selain hukuman badan, terdakwa juga dikenakan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Menurut hakim, perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berkelanjutan, sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 jo Pasal 64 KUHPidana sesuai dakwaan primer.

Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar kerugian negara Rp 8 miliar. Denda itu harus dibayar maksimal sebulan setelah vonis dijatuhkan. Jika tidak, maka diganti penjara satu tahun.

Di persidangan terungkap bahwa hasil audit BPKP menunjukkan kerugian negara pada kasus ini mencapai Rp 40 miliar. Dari audit yang dilakukan oleh auditor BPKP Perwakilan Jawa Barat itu ditemukan adanya kesalahan dalam proses pencairan dana bansos.

Hasil audit menunjukkan banyak uang bantuan yang diterima oleh ajudan wali kota dan ajudan sekretaris daerah. Padahal, seharusnya bantuan itu sifatnya langsung.

Bantuan itu dicairkan berdasarkan proposal yang diajukan oleh pemohon. Setelah bantuan cair, seharusnya langsung masuk ke rekening penerima. Dalam kasus ini yang terjadi adalah dana bantuan tidak langsung sampai ke penerima tetapi ditampung oleh ajudan.

(Yedi Supriadi)



Original Post

Forum Privilegiatum Hukum Sangat Dibutuhkan

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 15
2018-2-13

Forum Privilegiatum Hukum Sangat Dibutuhkan

BANDUNG, (PR).-

Eksistensi Forum Privilegiatum - hak khusus pejabat tinggi untuk diadili pada pengadilan khusus - pada hukum pemerintahan di Indonesia menjadi conditio sine qua non atau tidak terelakkan dalam menghadapi beratnya penanganan kasus korupsi dan sebagai sarana pertanggungjawaban negara in casu para pejabat negara. Dharapkan konsep pemerintahan bersih akan tercapai.

Hal tersebut disampaikan Nandang Alamsah Deliamoor dalam orasi ilmiah berkenaan dengan Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran di Graha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Kamis (8/2/2018). Orasi ilmiah tersebut berjudul "Forum Privilegiatum dalam Hukum Pemerintahan".

Nandang menjelaskan, Forum Privilegiatum adalah suatu sistem peradilan, baik itu dari segi penyelenggaraan peradilan maupun sebagai proses mengadili. Ia menggagas adanya Forum Privilegiatum dalam Hukum Tata Pemerintahan di antaranya untuk memeriksa pejabat negara apakah telah melanggar hukum tata pemerintahan atau hukum lain, baik pidana maupun perdata.

Menurutnya, lembaga praperadilan saat ini dijadikan "pelarian" bagi pejabat negara untuk memperoleh kepastian hukum secara cepat, apakah dia bersalah atau tidak, walaupun berdasarkan kewenangan baik secara atribusi maupun derivasi praperadilan tidak memiliki kewenangan itu. "Forum Privilegiatum yang khusus untuk mengadili pejabat negara ini harus segera dibuat agar jelas le-galitasnya dan tidak menjadi polemik dan perdebatan akademik lagi," ujarnya.

Urgensi dan eksistensi Forum Privilegiatum ini juga untuk men- jawab keterkaitan isu korupsi yang seringkali menjadi jebakan bagi pejabat pemerintahan yang melakukan diskresi ketika menghadapi masalah yang harus direspons secara cepat (extraordinary). "Akibatnya, timbul ketakutan untuk mengambil keputusan atas persoalan yang mendesak dan harus segera diselesaikan. Sebab, di kemudian hari mereka bisa dipermasalahkan dan dituduh melakukan korupsi yang karena arti dari korupsi bisa menimbulkan multitafsir terhadap tindakan diskresi yang dilakukan pejabat publik," ujarnya.

Extra ordinary discretion (EOD) belum diatur dalam UU No 30 Tahun 2014. Menurutnya, prosedur bisa dikesampingkan asalkan tetap dalam kerangka kewenangan pejabat yang bersangkutan dan substansinya tidak ada penyalahgunaan wewenang serta substansinya bermanfaat bagi orang banyak.

"Untuk mengujinya apakah EOD ini melenceng, dilakukan secara Forum Privilegiatum di Mahkamah Agung. Untuk mengakomodasi gagasan ini bisa merevisi UUAP atau UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang memberikan kewenangan kepada MA mengadili untuk vang pertama dan terakhir pejabat negara karena dianggap telah menyalahgunakan wewenang, baik on-rechtniatige overheidsdaad maupun detournement de papour/wilekeu," ujar Nandang.

(Ida Farida)





Original Post

Wali Kota Medan Optimis Stadion Teladan Lolos Verifikasi untuk Homebase PSMS

Media Online okezonecom
2018-02-13

MEDAN - Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin, mengaku optimis Stadion Teladan dapat dipergunakan sebagai homebase PSMS Medan untuk menggelar setiap petandingan kandang di Liga 1 di musim 2018. Sebab, satu persatu catatan yang diberikan Tim Verifikasi dari PT Liga Indonesia Baru (LIB) mulai dipenuhi.

Rasa optimis ini disampaikan Dzulmi Eldin saat melakukan peninjauan kembali Stadion Teladan Medan pada Senin (12/2/2018) petang. Peninjauan ini merupkan peninjauan yang ketiga kalinya dilakukan Wali Kota pasca kedatangan Tim Verifikasi beberapa waktu lalu.

"Insya Allah Sadion Teladan lolos verifikasi sehingg dapat digunakan sebagai home base PSMS Medan di LI 2018. Alhamdulillah berkat kerja keras dan kerjasama yang kita lakukan, satu persatu dari sejumlah catatan yang diberikan Tim Verifikasi telah kita penuhi. Sedangkan catatan lainnya akan kita tuntaskan sebelum Tim Verifikasi datang kembali sekitar dua pekan lagi," kata Eldin.

Dari hasil peninjauan yang dilakukan, kondisi lapangan sudah jauh membaik. Selain sudah rata, rumput pun tampak menghijau. Sejumlah pekerja saat itu tengah memangkas rumput hingga tumbuhnya rata kembali. "Saya rasa sebelum pergelar LI 2018 dimulai awal Maret, rumput lapangan sudah baik sesuai standar yang ditetapkan," ungkapnya.

Selain Lapangan, Eldin juga melihat renovasi Stadion Teladan pun terus dipercepat. Sejumlah seng di tribun tertutup persis bersebelahan dengan vip yang selama ini menimbulkan bnyi brisik setiap angina kencang sudah diperbaiki. Begitu juga dengan lampu stadion, seluruhnya telah diganti sehingga stadion akan terang benderang pada malam hari.

Sedangkan lampu sorot yang menerangi lapangan terus dilakukan perbaikan. "Kita optimis sebelum Tim Verfikasi dtang kembali, lampu sorot yang menerngi lapangan yang berjumlah 160 bola lampu akan menyala kembali. Dengan demikian pnerangan lapangan jug sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan," ungkapnya.

Baca juga:

Dalam peninjauan tersebut, Eldin yang didampingi Kadis Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan HM Husni, Kadis Pekerjaan Umum Khairul Syahnan, Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Syampurno Pohan dan Camat Medan Kota Edi Mulia Matondang tampak puas karena melihat tempat cadangan pemain di pinggir lapangan juga sudah rampung.

Di samping itu ruang ganti pemain dan tempat wasit juga telah dipasang pendingin ruangan (ac). Toilet yang ada pun sudah tampak bersih dan air pun mengalir dengan lancar, begitu juga dengan tempat shalat yang ada di lantai dua telah selesai direnovasi. Tentunya ini akan membuat penonton merasa nyaman, sebab pentonton dapat menyaksikan laga PSMS sertaibadah shalat pun tidak terkendala.

"Jika Stadion Teladan lolos verifikasi dari PT LIB, saya optimis masyarakat yang akan menyaksikan setiap laga kandang PSMS akan ramai. Karena masyarakat maupun pendukung fanatik Ayam Kinantan sudah lama tidak menyaksikan tim kesanyangannya berlaga di Stadion Teladan. Apalagi PSMS Medan sempat lolos ke semifinal Piala Presiden 2018. Ini tentunya sangat membanggakan," tandas Eldin.

(fmh)

http://index.okezone.com/read/2018/02/13/49/1858684/wali-kota-medan-optimis-stadion-teladan-lolos-verifikasi-untuk-homebase-psms



Original Post

Ada Saran Hentikan Swastanisasi Air, Sandiaga: Itu Masukan yang Baik

Media Online okezonecom
2018-02-13

JAKARTA - Ketua Komite Pencegahan Korupsi dalam Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Pemerintah (TUGPP) Provinsi DKI Jakarta Bambang Widjojanto menyarankan untuk pembentukan Satuan Tugas Khusus untuk menghentikan swastanisasi air.

Menyikapi hal itu, Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno akan menerima masukan itu. Sandiaga pun menyerahkan kewenangan pembentukan tersebut kepada Komite Pencegahan Korupsi untuk mengikuti keputusan Mahkamah Agung.

"Saya rasa itu masukan yang baik karena kami kan harus menjalankan putusan MA. Dan nanti bentuknya bagaimana saya sarankan kepada tim untuk memastikan bahwa kami akan mengikuti keputusan MA," kata Sandiaga di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Senin 12 Februari 2018.

(Baca: ) 

Politisi partai Gerindra ini juga mengatakan bahwa yang terpenting saat ini perlu memastikan kepada masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah untuk mendapatkan layanan dan akses air bersih. Agar nantinya masyarakat kelas menengah ke bawah juga mendapatkan air dengan harga murah.

"Memastikan layanan air bersih, akses air bersih, khususnya masyarakat di kelas menengah ke bawah bisa terbuka. Dan selanjutnya adalah bagaimana masyarakat menengah ke bawah ini mendapatkan air dengan harga yang murah," pungkasnya.

Sebelumnya diketahui Mahkamah Agung mengabulkan gugatan warga negara untuk menghentikan swastanisasi air di Jakarta. Dalam putusan tersebut, MA memerintahkan Pemprov DKI Jakarta memutuskan hubungan kontrak pengelolaan air dengan PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja).

(ulu)

http://index.okezone.com/read/2018/02/13/338/1858683/ada-saran-hentikan-swastanisasi-air-sandiaga-itu-masukan-yang-baik



Original Post

PPP Dorong Publik Gugat UU MD3

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-02-13

RMOL. Revisi UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) akhirnya disahkan dalam rapat paripurna. Namun, pengesahanan tidak berjalan mulus, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Nasdem tidak setuju dan walk out dari ruang rapat.PPP pun mendorong publik untuk menggugat hasil revisi itu ke Mahkamah Konstitusi.

Ada 14 butir perubahan dalam revisi itu. Empat di antaranya begitu mencolok dan mengundang kontroversi yaitu soal penambahan kursi pimpinan MPR dan DPR, hak imunitas DPR, kewenangan untuk memanggil paksa, dan bisa memidanakan orang yang menghina DPR. PPP mempersoalkan penambahan kursi pimpinan MPR dan DPR serta hak imunitas anggota Dewan.

Anggota Fraksi PPP Arwani Thomafi menyebut, jika ada publik juga menolak dengan hasil revisi itu, mereka berhak mengajukan gugatan peninjauan kembali (juducial review) ke MK.

"Semua Undang-Undang yang telah disahkan DPR kan memang terbuka untuk di-judicial review. Jadi hak masyarakat untuk melakukan judicial review," kata waketum PPP itu di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (12/2).

Menurut Arwani, kewajiban penegak hukum mendapat izin Presiden untuk memeriksa anggota Dewan yang terjerat kasus sudah dibatalkan MK. Namun, dalam hasil revisi itu, kewajiban tersebut malah dihidupkan kembali. Makanya, dia memandang hasil revisi itu bertentangan dengan putusan MK dan pantas jika digugat.

Dia juga keberatan dengan penambahan pimpinan MPR. Menurut dia, pasal itu menunjukkan kemunduran kualitas demokrasi di Indonesia.

"PPP melihat pasal 247A (soal penambahan kursi pimpinan) itu sebagai kemunduran kualitas demokrasi. Kemunduran kualitas kerja legislasi," ucapnya.

Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati menyatakan tidak masalah dengan penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR. Namun, pihaknya menganggap penambahan itu belum saatnya disahkan. Penambahan bisa dilakukan pada periode baru nanti.

"Kami memutuskan walk out karena MD3 belum saatnya untuk disahkan," katanya.

Reni juga mempersoalkan penunjukkan langsung pimpinan MPR dan DPR. Kata dia, harusnya pimpinan baru tersebut dipilih, bukan dijatah untuk partai tertentu.

"Pasal 427 huruf c itu bunyinya diberikan untuk pimpinan MPR, kan ini tidak etis," cetusnya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly tidak mempermasalahkan dengan penolakan PPP. Dia juga tidak masalah jika hasil revisi itu langsung digugat ke MK.

"Kalau tidak setuju ya sudah lah. Merasa itu melanggar hak, ada MK. Tidak apa-apa, biar berjalan saja," jelasnya saat dimintai tanggapan wartawan. [wah]

http://politik.rmol.co/read/2018/02/13/326466/PPP-Dorong-Publik-Gugat-UU-MD3-



Original Post

KPK Tahan Bupati Halmahera Timur

Media Online Beritasatu
2018-02-13

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Halmahera Timur, Maluku Utara, Rudi Erawan, Senin (12/2) malam. Rudi yang merupakan politikus PDIP ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek jalan milik Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) di Maluku dan Maluku Utara.

Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan, Rudi Erawan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Gedung KPK, Jakarta. Rudi bakal mendekam di sel tahanan rutan ini setidaknya selama 20 hari pertama.

"Tersangka RE (Rudi Erawan) ditahan untuk 20 hari ke depan mulai hari ini, di Rumah Tahanan Klas 1 Jakarta Timur Cabang KPK," kata Yuyuk saat dikonfirmasi, Senin (12/2).

Rudi terlihat keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 19.40 WIB. Mengenakan rompi tahanan berwarna oranye, Rudi bersikukuh membantah telah menerima suap terkait proyek di Kempupera.

"Enggak ada komentar ya. Mana, saya enggak terima, politik itu," kata Rudi saat akan masuk ke mobil tahanan KPK.

Dalam kasus ini, sebagai Bupati Halmahera Timur periode 2010-2015 dan 2016-2021, Rudi Erawan diduga menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 6,3 miliar dari Dirut PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir dan sejumlah kontraktor lainnya yang berkaitan dengan proyek pembangunan dan pengadaan jalan milik Kempupera.

Suap dan gratifikasi itu diserahkan Abdul Khoir kepada Rudi Erawan melalui Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Rudi Erawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Rudi Erawan merupakan orang ke-11 yang dijerat KPK terkait kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) oni. Sebelumnya, KPK telah menjerat Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir Mantan Anggota DPR RI, Damayanti Wisnu Putranti swasta, Julia Prasetyarini Ibu Rumah Tangga, Dessy A Edwin. Kemudian, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, Sok Kok Seng, dan empat Anggota DPR RI lainnya yakni, Budi Supriyanto Andi Taufan Tiro Musa Zainuddin serta Yudi Widiana Adia. Sembilan dari 10 orang itu telah divonis bersalah oleh pengadilan. Sementara, Yudi Widiana saat ini masih menjalani proses persidangan.
Sumber: Suara Pembaruan

http://www.beritasatu.com/nasional/478227-kpk-tahan-bupati-halmahera-timur.html



Original Post

Lima Paslon Pilkada Tidak Lolos

Media Cetak Jawa Pos Halaman 1
2018-2-13

Lima Paslon Pilkada Tidak Lolos

Ijazah Dianggap Bermasalah, JR Saragih Gugat KPU Sumut

JAKARTA - Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018 melewati satu tahapan penting kemarin (12/2)

Komisi pemilihan umum daerah menetapkan pasangan calon (paslon) yang berhak mengikuti kontestasi pilkada. Di antara ratusan paslon yang mendaftar, lima pasangan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.

Total ada 171 pemilihan kepala daerah tahun ini. Mulai pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, dan pemilihan bupati. Sampai pendaftaran ditutup, total ada 569 pasangan bakal calon yang mendaftar. Nah, berdasar verifikasi oleh KPU daerah, ada beberapa pasangan yang tidak lolos.

Ketua KPU Arief Budiman menyatakan, penetapan paslon menjadi kewenangan KPU daerah masing-masing. Setelah melakukan penetapan, KPU daerah melaporkan hasilnya kepada KPU. Hingga pukul 23.10 WIB tadi malam, 12 KPU provinsi, 86 KPU kabupaten, dan 30 KPU kota telah menyetorkan hasil penetapan paslon ke KPU RI.

Hasilnya, dari 381 paslon yang masuk data, 376 di antaranya dinyatakan lolos. Sementara, lima paslon dinyatakan tidak lolos. Masing-masing satu paslon gubernur-wagub, tiga paslon bupati-vvabup, dan satu paslon wali kota-wawali.

"Data penetapan paslon belum lengkap karena beberapa daerah

belum mengirimkan data," kata Komisioner KPU Ilham Saputra. "Hal itu terjadi karena proses penetapan memang cukup panjang. Sesuai dengan undang-undang, harus dibuatkan berita acara, SK penetapan calon, dan sesuai dengan prosedur," lanjutnya.

Dua paslon teranyar yang dilaporkan tidak lolos adalah ca-bup-cawabup asal Kabupaten Katingan. Mereka adalah pasangan Comelis-Suryadi Husnal Aini dan Nikodemos-Mulyani. Keduanya berangkat dari jalur perseorangan. Dengan tidak lolosnya dua paslon tersebut, pilbup Katingan bakal diikuti oleh tiga paslon.

Pasangan calon lain yang yang tidak memenuhi syarat adalah paslon bupati dan wakil bupati Sumba Tengah Umbu M. Marisi-Tagela Ibi Sola. Kandidat yang diusung Partai Nasdem dan PKS itu terganjal dokumen pencalonan. Lalu ada paslon di pilkada Kota Probolinggo yang tidak lolos, yaitu pasangan Sukirman-Abd. Aziz yang berangkat dari jalur perorangan. Plus satu paslon di Pilgub Sumut JR Saragih-Ance Selian.

Khusus untuk empat pemilihan gubernur yang berlangsung di Jawa dan Bali, seluruh paslon dinyatakan lolos. Di Jawa Barat, paslon yang akan bertarung ada empat. Masing-masing Ridwan Kamil-UU Ruzhanul Ulum, Deddy

Mizwar-Dedi Mulyadi, Mayjen TNI (pur) Sudrajat-Ahmad Syaikhu, dan Mayjen TNI (pur) TB Hasanuddin-Irjen Pol (pur) Anton Charliyan.

Kemudian, di Jawa Tengah dua calon bertarung. Mereka adalah Ganjar Pranowo-Taj Yasin dan Sudirman Said-Ida Fauziyah. Begitu pula di Jatim, di mana Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno dan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak bakal berebut kursi gubernur. Sementara, di Bali, ada dua paslon juga yang bertarung. Yakni, IB Rai Dharma- wijaya Mantra-I Ketut Sudikerta dan I Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati.

JR Saragih Menggugat

JR Saragih tidak menerima keputusan KPU Sumut yang menyatakan dirinya bersama pasangannya, Ance Selian, tidak memenuhi syarat. Pasangan yang diusung Partai Demokrat, PKB, dan PKPI itu akan melayangkan gugatan.

Saragih dinyatakan tidak memenuhi syarat karena KPU Sumut menilai legalisasi fotokopi (salinan) ijazah mantan anggota Paspampres itu tidak sah.

Persoalan ijazah Saragih memang agak pelik. Sekolah Ikhlas Prasasti, Jakarta, yang menjadi tempat Saragih belajar dan mendapatkan ijazah SMA telah tutup.

Sebagai ganti, Saragih meminta legalisasi kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Persoalan muncul karena instansi tersebut kemudian menganulir legalisasi ijazah Saragih.

Saragih menilai alasan KPU Sumut itu mengada-ada. Dia menegaskan bahwa ijazah yang dimilikinya asli berikut nilai yang tertera di dalamnya. Bahkan, pada 2015, saat mencalonkan diri dalam pilkada Simalungun, Saragih mengaku telah melakukan legalisasi ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Sempat ada gugatan terhadap keaslian ijazahnya yang kemudian dimenangkan, diakui sah oleh Mahkamah Agung (MA), termasuk legalisasinya.

"Sekarang (untuk) 2017, saya leges lagi pada 19 Oktober 2017. Kepala Dinas Pendidikan (DKI Jakarta) yang tanda tangan. Setelah itu dikonfirmasi lagi oleh Partai Demokrat, dijawab 19 Januari 2018, tembusannya kepada KPU dan Bawaslu. Dan menyatakan ijazah tersebut dilegalisasi oleh kepala dinas. Dan bukan ijazah yang dipersoalkan (KPU, Red), tetapi legalisasi," jelas Saragih seusai penetapan pasangan kemarin (12/2).

"Setelah ini kami akan ke Bawaslu. Kami siapkan dulu gugatannya," tegasnya.

Tanpa JR Saragih-Ance, pilgub Sumut akan diikuti dua pasangan

saja. Edy Rahmayadi-Musa Ra-jekshah (Eramas) dan.Djarot Saiful Hidayat-Sihar P.H. Sitorus (Djos) kemarin dinyatakan lolos oleh KPU Sumut.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini memperingatkan KPU untuk menghadapi gugatan yang muncul karena beberapa pasangan dinyatakan tidak

memenuhi syarat. Masalah akan menjadi pelik jika KPU di provinsi maupun kabupaten/kota dinilai tidak transparan oleh pendukung calon yang tidak lolos.

Selama tiga hari ke depan, paslon yang tidak lolos penetapan punya kesempatan untuk mengajukan sengketa ke Panwaslu atau Bawaslu setempat. Bila ku-

rang puas, masih ada jalur gugatan melalui PTUN. Sementara itu, MA menjadi jalur terakhir bila semua upaya telah dilakukan. "Harus ada jaminan standar kualitas dan kompetensi Bawaslu provinsi dan panwas kabupaten/kota dalam menyelesaikan sengketa penetapan paslon."

(Ium/byu/bal/JPG/ang)





Original Post

Taufiqurrahman Saya Lupa, Saya Tidak Tahu

Media Cetak Jawa Pos Halaman 10
2018-2-13

Taufiqurrahman Saya Lupa, Saya Tidak Tahu

SIDOARJO Sidang kasus suap jual beli jabatan dengan terdakwa Kepala Dinas Pendidikan nonaktif Ibnu Hajar dan Kepala SMPN 3 Ngronggot nonaktif Suwandi kembali diadakan di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo kemarin. Kali ini jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menghadirkan Bupati nonaktif Taufiqurrahman sebagai saksi. Di depan majelis hakim, penguasa Nganjuk dua periode itu banyak menjawab lupa dan tidak tahu.

Sidang dimulai sekitar pukul 10.00. Begitu mendapatkan kesempatan, JPU KPK langsung

mencecar Taufiq, sapaan karib Taufiqurrahman, dengan sejumlah pertanyaan mengenai operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta pada 24 Oktober lalu. Di depan majelis hakim, JPU KPK menjelaskan, Suwandi dan Ibnu Hajar datang ke Jakarta dengan membawa uang Rp 298 juta untuk diberikan kepada Taufiq.

Tentang kedatangan bawahannya ke Jakarta yang menginap di hotel terpisah, Taufiq mengaku tidak tahu. "Saya tidak tahu (bahwa Suwandi dan Ibnu Hajar ke Jakarta, Red)," katanya. Hal yang sama diungkapkan Taufiq saat ditanya tentang keberadaan

uang ratusan juta rupiah untuknya tersebut.

Suami Ita Triwibawati itu juga tidak mengakui sejumlah setoran yang diterimanya dari sejumlah pejabat Pemkab Nganjuk selama 2017 dan sebelumnya. "Saya lupa," jawab pria yang kemarin memakai baju batik tersebut.

Melihat Taufiq mengingkari semua pernyataan saksi yang dihadirkan di persidangan sebelumnya, penasihat hukum Suwandi Edi Sucipto meminta majelis hakim mengonfrontasi Taufiq dengan kliennya. Tetapi, permintaan Edi tidak dikabulkan majelis hakim.

"Klien saya siap untuk dikonfrontasi (dengan Taufiq, Red). Tapi, majelis hakim tidak berkenan. Mungkin hakim punya pertimbangan sendiri," ucapnya.

Edi menambahkan. Suwandi mengumpulkan uang dari sejumlah pejabat atas perintah Taufiq. Hal yang sama juga dilakukan terdakwa kasus suap jual beli jabatan Harjanto. "Saksi Harjanto saja pernah dimarahi karena tidak setor. Dia juga dipermalukan saat ada pertemuan antar-kepala dinas," lanjut Edi.

Dalam sidang kemarin, Taufiq berkeras tidak memerintahkan Ibnu Hajar dan Suwandi meminta

uang kepada para pejabat untuk kepentingan pribadinya. Saat ditanya tentang sejumlah keterangan saksi yang mengaku memberikan uang hingga bernilai ratusan juta, dia mengaku lupa. Selebihnya, dia mengingkari dengan menjawab tidak tahu. Keterangan Taufiq itu bertolak belakang dengan keterangan saksi yang dihadirkan di sidang selama dua minggu terakhir. Ajudan bupati Nurrosyid, misalnya. Dia mengaku menelepon Ibnu Hajar dan Suwandi untuk berangkat ke Jakarta pada Oktober 2017 atas perintah Taufiq.

(rq/ut/c22/diq)





Original Post

Hakim Kabiilkan Pencabutan Praperadilan Fredrich

Media Cetak Jawa Pos Halaman 22
2018-2-13

Hakim Kabiilkan Pencabutan Praperadilan Fredrich

KEBAYORAN BARU - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengabulkan permintaan pencabutan gugatan praperadilan yang diajukan Fredrich Yunadi. Fredrich yang diwakili tim kuasa hukumnya mencabut praperadilan lantaran perkara pokok yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bergulir ke pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor).

Hakim tunggal PN Jakarta Selatan Ratmoho menyatakan, pihaknya mengabulkan permohonan pencabutan praperadilan atas dua perkara. Yakni, Nomor 9/Pid.Pra/2018/ PN Jktjaksel dan Nomor 11 /Pid.Pra/2018/PN JktSel. Dia menjelaskan, surat permohonan pencabutan perkara yang pertama diterima pada 23 Januari. "Saya sebagai hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 9/ Pid Pra/2Q18/PN Jktjaksel atas nama pemohon Fredrich Yunadi yang diwakili kuasa hukum," ujarnya kemarin (12/2).

Sementara itu, untuk gugatan kedua, hakim menerima surat permohonan pencabutan pada 6 Februari. Dalam sidang tersebut, majelis hakim tidak menayangkan tanggapan kedua pihak. Sebab, belum ada tindakan hukum dalam perkara itu. Kedua pihak juga menyetujui pencabutan gugatan tersebut "Dengan demikian, sidang selesai. Sidang dinyatakan ditutup," ucap Ratmoho, sambil mengetuk palu.

Sementara itu, kuasa hukum Fredrich, Sapriyanto Refa, menyampaikan bahwa pihaknya mengajukan pembatalan praperadilan karena sidang perkara pokok telah bergulir di pengadilan tipikor. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta membacakan dakwaan Fredrich pada Kamis (8/2). Menurut dia, sidang kali ini merupakan sidang penundaan pekan lalu. Sebelumnya, sidang ditunda karena termohon dari KPK tidak hadir.

"Kami menerima panggilan sidang di pengadilan tipikor. Karena itu, perkara pokoknya sudah diperiksa majelis hakim tipikor.

(has/co2/gum)





Original Post

Media