Mantan GM Jasa Marga Dituntut Dua Tahun

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 3
2018-2-14

Mantan GM Jasa Marga Dituntut Dua Tahun

DUGAAN SUAP AUDIT JASA MARGA

JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut mantan General Manager PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi Setia Budi dengan pidana selama dua ta-hunpenjara.

JPU yang terdiri atas ketua Suhari Kurniawan dengan anggota Rony Yusuf, Mohamad Nur Azis, dan Hendra Eka Saputra, menilai Setia Budi dalam kapasitas jabatannya sebagai general manager PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam delik pemberian suap.

Dari fakta-fakta persidangan, JPU meyakini, Setia Budi telah memberikan dua bentuk suap kepada terdakwa penerima suap Sigit Yugoharto. Ketika suap menyuap terjadi, Sigit merupakan Auditor Madya pada Sub Auditorat VIIB2 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sekaligus Ketua Tim Pemeriksa BPK yang melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya, dan kegiatan investasi PT Jasa Marga (persero) Tbk.

Dua bentuk suap, pertama, beberapa kali fasilitas hiburan malam bersandi "rapat malam" di Karaoke Las Vegas Plaza Se-

manggi, Jakarta, dengan nilai pembayaran lebih dari Rp60 juta. Kedua, satu unit motor Harley Davidson Sportster 883 tahun 2000 bekas warna hitam nomor polisi B 5662 JS seharga Rpll5 juta. Dari fakta-fakta persidangan juga diyakini, suap tersebut terkait pengubahan hasil temuan BPK atas PDTT terhadap pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya, dan kegiatan investasi PT Jasa Marga (persero) Tbk Cabang Purbaleunyi pada 2015 dan 2016.

Temuan kelebihan pembayaran dengan total hampir RplO miliar dalam dua tahun

(dengan potensi kerugian negara lebih Rp4,653 miliar pada 2015) diubah jadi Rp842,964 juta. Temuan tersebut terkait pekerjaan pemeliharaan periodik, rekonstruksi jalan, dan pengecatan marka jalan. Satu di antaranya pekerjaan scrapping, filling , dan overlay (SFO) serta rekonstruksi perkerasan pada ruas Jalan Tol Cipularang Purbaleunyi yang dilaksanakan oleh PT Marga Maju Mapan (PT 3M).

"Menuntut agar majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pu-satmemutuskan, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Setia

Budi dengan pidana penjara selama 2 tahun ditambah pidana denda RplOO juta dengan ketentuan bila tidak dibayar, diganti dengan pidana ku-runganselama3bulan,"ungkap JPU Suhari Kurniawan saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin.

JPU Suhari menggariskan, perbuatan terdakwa Setia Budi sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana. Dalam menyusun tuntutan, JPU mempertimbangkan hal-hal memberatkan danmeringankan. Pertimbangan memberatkan bagi Setia, yakni tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Yang meringankan untuk Setia ada tiga. Masing-masingbelum pernah dihukum dan berlaku sopan selama persidangan. "Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan," ujar Suhari.

Atas tuntutan JPU, Setia Budi dan tim penasihat hukumnya memastikan akan mengajukan nota pembelaan (plei-doi). Majelis hakim yang diketuai Ni Made Sudani mengagendakan pembacaan pleidoi pada nota pembelaan (pleidoi), pada 5 Maret nanti. Disusul kemu-dianpembacaanputusanpada8 Maret.

sabir laluhu





Original Post

KPK Tetapkan Anggota Komisi I Tersangka

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 3
2018-2-14

KPK Tetapkan Anggota Komisi I Tersangka

Diduga Terima Suap Rp12,199 Miliar dari Proyekdi Bakamla

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan anggota Komisi I DPR sekaligus Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Fayakhun Andriadi, sebagai tersangka penerima suap.

Dia diduga menerima Rpl2,199 miliar untuk pengurusan pembahasan dan pengesahan anggaran dua proyek di Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) di DPR. Penetapan Fayakhun Andriadi sebagai tersangka dibenarkan Ketua KPKAgus Rahardjo dan diamini Wakil Ketua KPK Basaria Pan-j ai tan.

Agus Rahardjo menyatakan, penanganan penyelidikan Fayakhun sudah dinaikkan ke tahap penyidikan. Denganbegitu, status Fayakhun sudah beralih dari saksi menjadi tersangka. "Kalau sudah penyidikan ya tersangka. Tunggu konpers (konferensi pers) dalam waktu dekat," ungkap Agus di sela-sela rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Basaria Panjaitan mengungkapkan hal yang sama. Konferensi pers KPK untuk pengumuman resmi penetapan Fa-

yakhun sebagai tersangka akan berlangsung Rabu (14/2).

Di hadapan para anggota dan pimpinan Komisi III Basaria menyebut, sampai saat ini KPK sudah menangani dan membawa lima orang ke pengadilan terkait dengan kasus dugaan suap pengurusan proyek di Bakamla Empat orang sudah berstatus terpidana dan satu masih dalam tahap persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta,. "Satu lagi, FA, masih dalam tahap proses penyidikan," ungkapnya.

Empat orang yang sudah berstatus terpidana terdiri atas tiga pemberi suap dan satu penerima. Pemberi suap adalah pemilik dan pengendali PT Mena Esa dan PT Melati Tech-nofo Indonesia (MTI), Fahmi Darmawansyah alias Emi (divonis 2 tahun 8 bulan) keponakan Emi sekaligus pegawai Bagian Operasional Merial Esa,

Muhammad Adami Okta (divonis Itahun6bulan); dan Marketing Operasional PT Merial Esa, Hardy Stefanus.

Terpidana penerima suap adalah Eko Susilo Hadi (divonis 4 tahun 3 bulan) selaku Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama merangkap Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Bakamla dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Bakamla Tahun Anggaran 2016. Eko terbukti menerima suap 100.000 dolar Singapura (Rp935 juta), USD88.500 (Rpl.181.475.000), dan 10.000 Euro (Rpl43,2 juta).

Untuk terdakwa yang sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta adalah penerima suap Nofel Hasan selaku Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla. Satu terdakwa lainnya ditangani Puspom TNI, yaitu Laksamana Pertama TNI Bambang Udoyo selaku Direktur Data dan Informasi pada Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama yang merangkap sebagai Pejabat Pem-buatKomitmen (PPK) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Informasi Hukum dan Kerj a Sama Keamanan dan Keselamatan Laut Bakamla 2016.

Bambang sudah divonis 4 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Militer Jakarta. Emi, Adami, Hardy, Eko, dan Bambang terkait dengan upaya memenangkan PT Melati Technofo Indonesia (MTI) dalam proyek satelit monitoring dari APBN Perubahan 2016 dengan ang-garanlebihRp222,43miliardan memenangkan PT Merial Esa di proyek drone (anggaran masih dibintangi)diBakamla.Adapun Nofel berkaitan de-ngan penyusunan dan pengajuan anggaran pengadaan drone dan satelit monitoring Bakamla yang masuk dalam APBN Perubahan 2016.

Seorang sumber internal Bidang Penindakan KPK menyatakan, kasus yang terkait Fayakhun Andriadi berbeda dengan induk kasusnya. Di tahap penyelidikan yang diusut adalah pengurusan pembahasan dan pengesahan anggaran pengadaan drone dan satelit pemantauan Bakamla dalam Rancangan APBN Perubahan 2016 yang dibahas di DPR, kemudian kasus tersebut dinaikkan ke tahap penyidikan.

Subjek yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka adalah Fayakhun Andriadi berdasarkan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) yang diteken pimpinan beberapa hari lalu. Terhadap Fayakhun kemudian diterapkan pasal-pasal penerimaan suap, yakni Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tipikor.

Dari hasil penyelidikan dengan didasarkan pada keterangan sejumlah orang dan didukung sejumlah alat bukti kemudian dapatdipastdkanFayakhuntelah menerima uang lebih dari Rpl2 miliar. Alat bukti tersebut di antaranya petunjuk berupa transkrip percakapan WhatsApp

hinggabuktitransaksikeuangan yang masuk ke rekening Fayakhun di luar negeri.

"Sprindik FA (Fayakhun) sudah ditandatangani pimpinan (KPK). Dia (Fayakhun) memang aktif sejak awal pengajuan dan pembahasan di DPR untuk anggaran satmon (satelit monitoring ) dan drone punya Bakamla. Bahkan FA yang mematok angka 1% yang harus diberikan dari perusahaan Fahmi Darmawansyah. Akhirnya kan ada pemberian dengan transfer ke rekening yang diduga milik FA lebih dari Rp 12 miliar," ungkap sumber tersebut.

Jika dilihat persidangan terdakwa Nofel Hasan beberapa (alat) bukti yang dimiliki KPK bahkan sudah ditunjukkan jaksa penun tutumum (JPU). Kesemuanya sudah dikonfirmasi baik kepada saksi atas nama Fahmi Darmawansyah alias Emi dan Managing Director PT Rohde Schwarz Indonesia Erwin S Arif maupun kepada Fayakhun Andriadi.

Di tahap penyelidikan Fayakhun sudah membantah dugaan peran dan keterlibatannya hingga permintaan dan penerimaan uang. "Bukti transaksi-transaksi penerimaan

uang FA sudah ada. Rekening diduga milik FA ada di Singapura dan Hong Kong," ungkap sumber itu.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, bila melihat fakta persidangan terdakwa Nofel Hasan memang sudah ada sejumlah bukti dan keterangan saksi yang menguatkan dugaan keterlibatan Fayakhun Andriadi. Diantaranya kesaksian Fahmi Darmawansyah alias Emi dan Erwin S Arif serta bukti petunjuk lain. Kalau dilihat dari bukti-bukti yang ditampilkan JPU saat persidangan, memang menunjukkan adanya transaksi berlapis.

Di sisi lain, memang sudah ada perkembangan signifikan dari hasil penyelidikan terhadap pembahasan dan pengesahan anggaran satelit monitoring dandrone Bakamla diDPR. Hanya, Febri belum mau mengungkap secara rinci penetapan Fayakhun Andriadi sebagai tersangka. "Terkait posisi seseorang sebagai tersangka atau sudah dalam proses penyidikan KPK, tentu akan diumumkan secara resmi melalui konferensi pers,"kilah Febri.

sabirlaluhu





Original Post

Penyuap Auditor BPK Dituntut 2 Tahun Penjara

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-2-14

Penyuap Auditor BPK Dituntut 2 Tahun Penjara

JAKARTA - Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut bekas General Manager PT Jasa Marga cabang Purbaleunyi, Setia Budi,dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Jaksa Subari Kurniawan menilai Setia terbukti menyuap auditor madya pada Sub-Auditorat VH Badan Pemeriksa Keuangan, Sigit Yugoharto, berupa satu unit sepeda motor Harley-Davidson Sportster 883 tahun 2000 warna hitam senilaiRp 115 juta.

"Unsur memberikan sesuatu sudah terjadi secara sempurna karena pemberian fasilitas sudah diterima dan dinikmati,"kata Subari membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin.

Subari menuturkan, selain Harley-Davidson, Setia terbukti memberikan fasilitas hiburan malam berupa karaoke kepada Sigit senilai total Rp 107,887 juta. Sigit adalah ketua tim pemeriksa BPK atas pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya, dan kegiatan

investasi pada PT Jasa Marga cabang Purbaleunyi pada 2015 dan 2016.

Menurut Subari, fasilitas itu dinikmati pula oleh sejumlah pemeriksa BPK lainnya. Selain Sigit, tim pemeriksa BPK untuk PDTT PT Jasa Marga cabang Purbaleunyi pada 2015 dan 2016 terdiri atas Dadang Ahmad Rifai (penanggung jawab), Epi Sopian (pengendali teknis), Kurnia Setiawan Sutarto, Imam Sutaya (ketua subtim); serta Roy Steven, Muhammad Zakky Fathany, Fahsin Pratama, Andry Yustono, Bernat S. Turnip, dan Caceilia Ajeng Nindyaningrum (anggota).

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan suap diduga diberikan untuk mengurangi atau menghilangkan temuan kelebihan bayar pada pekerjaan PT Jasa Marga cabang Purbaleunyi.

Adapun juru bicara BPK, Yudi Ramdan Budiman, mengatakan tak akan menenggang pelanggaran hukum dan kode etik. "Secara tegas akan memberikan sanksi sesuai ketentuan," kata dia.

DANANG FIRMANTO/YUSUF MANURUNG/MAYA AYU PUSPITASARI





Original Post

KPK Buka Penyidikan Baru Suap Proyek Bakamla

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-2-14

KPK Buka Penyidikan Baru Suap Proyek Bakamla

Tersangka baru berinisial FA.

Maya Ayu Puspitasari

maya.puspitasari@tempo. co. id

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyidikan baru perkara suap proyek pengadaan satelit monitoring Badan Keamanan Laut (Bakamla). Ketua KPK, Agus Rahardjo, memberikan konfirmasi lembaganya telah menetapkan tersangka baru berinisial FA. "Nanti tunggu konferensi pers lebih lengkapnya/kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Agus enggan menyebutkan siapa pemilik inisial FA itu. Termasuk ketika disinggung nama Fayakhun Andriadi, bekas anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat. Politikus Golkar yang kini menjadi anggota Badan Anggaran DPR itu disebut sejumlah saksi di persidangan turut menerima fee untuk mengegolkan penganggaran proyek di Senayan.

Kasus ini bermula dari penangkapan bos PT Merial Esa Indonesia, Fahmi Darma wansyah - beserta dua anak buahnya, yaitu

Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus-lantaran diduga menyuap Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Bakamla pada Desember 2016. Keempatnya lalu divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Pengadilan masih menyidangkan perkara serupa dengan terdakwa Nofel Hasan, bekas Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla. Sedangkan berkas perkara dengan tersangka bekas Direktur Data dan Informasi Bakamla, Laksamana Pertama Bambang Udoyo, diusut polisi militer.

Dalam persidangan Nofel, nama Fayakhun berulang kali disebut bersama sejumlah politikus lainnya, seperti anggota Komisi Keuangan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Eva Kusuma Sundari; serta politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa, Bertu Melas. Dakwaan menyebutkan Fayakhun diduga menerima fee US$ 927,75 ribu-senilai Rp 12,5 miliar dalam kurs Rp 13.500

1 \

Fayakhun Andriadi

per dolar AS-dari Fahmi Darmawansyah.

Duit itu diduga diberikan untuk membuka blokir penganggaran drone dalam proyek pengadaan satelit monitoring di Bakamla. Nilainya berasal dari kesepakatan fee proyek yang membutuhkan anggaran sebesar Rp 1,22 triliun untuk pengadaan drone sebesar Rp 720 miliar dan satelit monitoring Rp 500 miliar.

Erwin Arif, Managing Director PT Rohde Schwarz-vendor untuk pengadaan ini-dalam kesaksiannya mengungkapkan uang senilai US$ 300 ribu telah disetor untuk pembiayaan Musyawarah Nasional Partai Golkar 2016. Uang itu disebut disalurkan melalui Fayakhun Andriadi, yang selanjutnya dialirkan ke petinggi dan

sejumlah pemimpin daerah Partai Golkar pada Mei 2016. (Koran Tempo, 25 Januari 2018)

Hingga kemarin, Fayakhun belum bisa dimintai konfirmasi soal kabar penetapan dirinya sebagai tersangka. Nomor telepon selulernya belum bisa dihubungi. Tapi, saat bersaksi dalam persidangan Nofel, akhir Januari lalu, dia mengaku pernah dimintai bantuan oleh Staf Khusus Kepala Bakamla, Fahmi Alhabsy alias Ali Fahmi, ihwal proyek di Bakamla. "Ketika ketemu dia (Ali), minta bantuan terkait Bakamla dan saya menolak," ujar dia saat itu. Fayakhun juga menampik pernah berkomunikasi dan meminta duit kepada pemenang tender dua proyek.

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto enggan berspekulasi tentang kabar kadernya menjadi tersangka dalam penyidikan baru perkara ini. "Kami masih menunggu pengumuman resmi, ya. Kami masih menunggu," kata dia. Airlangga memastikan akan memberikan sanksi tegas bagi anggota partainya yang terbukti korup.

LANI DIANA





Original Post

KPK Ungkap Tersangka Baru Suap Bakamla

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-2-14

KPK Ungkap Tersangka Baru Suap Bakamla

KPK segera mengumumkan tersangka baru kasus dugaan suap pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla. Nama anggota Komisi I DPR. Fayakhun Andriadi, disebut sebut sebagai calon tersangka.

JAKARTA, KOMPAS - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menyatakan, pihaknya segera mengumumkan tersangka baru terkait dugaan suap pembahasan anggaran pengadaan satelit monitoring dan drone di Badan Keamanan Laut pada 2016. Agus bahkan membenarkan status FA yang saat ini masih dalam proses penyidikan di KPK termasuk salah satu yang terindikasi segera ditetapkan sebagai calon tersangka baru.

"Ya, kalau (sudah) penyidikan, ya, tersangka-lah. Namun, nanti tunggu saja konferensi pers, dalam waktu dekat, sangat dekat," kata Agus saat ditanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2).

Terkait status FA, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menambahkan, posisi seseorang sebagai tersangka atau proses penyidikan di KPK tentu akan diumumkan secara resmi lewat konferensi pers. "Memang benar ada proses pengembangan perkara yang kami lakukan dalam kasus Bakamla. Dari proses pengembangan perkara tersebut, kami akan sampaikan kepada publik pada saat yang tepat," kata Febri.

Sebelumnya, inisial FA yang tengah disidik KPK dalam kasus pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla mencuat setelah paparan pimpinan KPK di depan Komisi III DPR, Senin (12/2). KPK menyatakan segera mengumumkan status tersangka baru kasus tersebut dalam waktu dekat

Dalam rapat kerja tersebut,

Wakil Ketua KPK Basaria Pan-djaitan memaparkan tentang sejumlah kasus yang saat ini mendapat sorotan publik. Salah satu kasus yang mencolok adalah dugaan suap pembahasan anggaran pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla pada 2016. Dari enam nama dalam daftar calon tersangka, salah satunya FA.

Dukung KPK

Sejauh ini, naik tidaknya perkara ke tingkat penyidikan akan diikuti dengan penetapan tersangka. Inisial FA terkait dugaan kasus suap Bakamla ini mengarah kepada anggota DPR, Fayakhun Andriadi. Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (10/1), dengan terdakwa Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan; yang memeriksa saksi, yaitu Muhamad Adami Okta dan Hardy Stefanus, anak buah Fahmi, nama anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar disebutkan menerima imbalan hampir 1 juta dollar AS. Imbalan yang diduga terkait dengan pembahasan anggaran pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla itu berasal dari Fahmi Dar-mawansyah, Direktur PT Melati Technofo Indonesia (MTI), pemenang lelang pengadaan satelit monitoring (Kompas, 11/2).

Besaran imbalan tersebut disebutkan diambil dari 1 persen anggaran Bakamla pada 2016 se-nilai Rp 1,2 triliun. Namun, saat menghitung imbalan tersebut, nilai anggaran Rp 1,2 triliun itu

dikonversi ke dollar AS sehingga menjadi 92,7 juta doUar AS Dari nilai itu, diambil 1 persen untuk Fayakhun, yakni 927.756 dollar AS.

Pada sidang tipikor tersebut, Jaksa pada KPK Amir Nurdianto menunjukkan rekaman percakapan antara Adami dan Fahmi di aplikasi Whatsapp (WA). Dalam percakapan itu disebutkan imbalan 300.000 dollar AS telah ditransfer kepada Fayakhun sehingga tersisa sejumlah 627.756 dollar AS.

Dari rekaman tersebut juga, Adami mengunggah potongan percakapan antara Fayakhun dan Erwin S Arif, pegawai PT Rohde and Schwarz. PT Rohde and Schwarz merupakan vendor PT MTI. Dalam rekaman itu, Fayakhun meminta bukti salinan transfer uang imbalan yang dikirim ke kantor perbankan JP Morgan. Menanggapi permintaan ini, Erwin menyampaikan akan mengonfirmasi ke Adami. Untuk meyakinkan Erwin, Fayakhun sampai menyampaikan, "Minta tolong, ya, bro."

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto enggan berkomentar lebih lanjut Ia mengatakan menunggu pengumuman resmi KPK sebelum mengambil langkah apa pun terkait FA, yang juga anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar. "Kami masih menunggu. Untuk kasus korupsi, Golkar sudah memiliki pakta integritas. Kami serahkan proses hukum kepada KPK Kalau memang benar, kami dukung KPK" katanya.

(AGE/IAN)





Original Post

Dua Tahun Penjara untuk Setia

Media Cetak Kompas Halaman 4
2018-2-14

Dua Tahun Penjara untuk Setia

Mantan General Manager Jasa Marga Cabang Purbaleunyi Setda Budi (kiri) dituntut dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan tahanan oleh jaksa penuntut umum dari KPK saat digelar persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (13/2). Budi dianggap terbukti bersalah menyuap auditor BPK Sigit Yugoharto dengan sebuah motor besar Harley Davidson.

KOMPAS/ALIF ICHWAN





Original Post

UU MD3 akan Digugat

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-2-14

UU MD3 akan Digugat

DPR mempersilakan masyarakat mengajukan judicial review.

JAKARTA - Revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, dan DPD (UU MD3) yang disahkan pada Senin (12/2) menuai kritik. Di antaranya pasal hak imunitas dan hak panggil paksa anggota DPR.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) Sebastian Salang menilai, citra DPR akan semakin buruk bila pasal ini kemudian menyasar kepada siapa pun yang ingin mengkritik atau mengungkap kasus yang terkait anggota DPR.

"Pastinya citra DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat akan semakin buruk. Karena publik yang selalu kecewa dengan kinerja DPR ditambah ketika mengkritik DPR pun akan dibungkam," kata Salangkepada wartawan, Selasa (13/2).

Sejak awal, publik sudah mencurigai jejak pembahasan revisi UU MD3 ini yang terkesan cepat dan tertutup hingga resmi disahkan pada Senin (12/2) malam. Celakanya ada beberapa pasal yang sangat krusial terutama mengancam demokrasi. Di antaranya pasal 245 soal imunitas. Belum lagi pasal 122 poin K.

Sebastian menegaskan, tidak ada jalan lain bagi publik untuk menjaga nilai demokrasi selain menggugat Undang-Undang tentang MPR, DPR, dan DPD (UU MD3). Jalan satu-satunya menggugat UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK) ini setelah DPR akhirnya mengesahkan revisi UU MD3 yang didalamnya memuat pasal imunitas anggota DPR, kewenangan lebih MKD, dan kewenangan panggil paksa oleh DPR.

"Karena sudah disahkan,

pilihannya tidak ada jalan lain UU MD3 ini harus digugat ke Mahkamah Konstitusi," ujar dia, Selasa (13/2).

Politikus PPP Arwani Thomafi menyatakan, publik berhak mengajukan gugatan peninjauan kembali ke MK apabila mereka tidak berkenan atas pengesahan tersebut. Arwani juga me-nyebut*bahwa pasal tersebut berpotensi untuk disalahgunakan. "Ingat undang-undang yang disahkan DPR RI masyarakat berhak melakukan judicial review," ungkap Arwani, saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa.

Arwani melanjutkan, selain Pasal 122 Undang-Undang MD3 adalah pasal kewajiban penegak hukum mendapat izin Presiden untuk memeriksa anggota dewan yang terjerat kasus.

Padahal, Arwani mengatakan, pasal tersebut sudah dibatalkan di MK, dan kini dihidupkan kembali. Dengan demikian, Arwani menegaskan revisi Undang-Undang MD3 ini bertentangan dengan putusan MK. "Ini kan pasal sudah pernah dibatalkan, kenapa hidup lagi sekarang?" tanya Arwani dengan heran.

Arwani berharap publik dapat melihat dengan gamblang hasil revisi Undang-Undang MD3. Sebelumnya, Senin (12/2), PPP dan Partai Nasdem Paripurna melakukan aksi walk out saat pengesaan UU tersebut sebagai protes penolakan pasal-pasal kontroversial.

Menurut Sekjen PPP Arsul Sani, PPP tidak ingin mengesahkan sebuah RUU yang telanjang bulat. "Itu melanggar konstitusi. Pertama, melanggar hal konstitusional DPD, kedua itu melanggar putusan MK Nomor 117 Tahun 2009," katanya.

Namun, Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas menegaskan, tidak ada satu pun fraksi menolak RUU MD3 pada saat di panitia kerja (panja), termasuk Partai Nasdem dan PPP. "Saya bisa jamin dan itu ada dokumennya, pembahasan-

nya, perdebataanya di Baleg," kata Supratman, Selasa.

Supratman mengatakan, Fraksi Partai Nasdem hanya menolak adanya penambahan pimpinan. Sedangkan Fraksi PPP menerima semua usulan kecuali menyangkut mekanisme pemilihan wakil ketua MPR.

"Di luar itu semua terima. Jadi, kalau ada yang berkembang bahwa itu ada fraksi yang menolak, ini nggak ada," ujarnya.

Supratman juga menyanggah anggapan bahwa DPR antikritik atau superbodi. DPR bisa dikritik sejauh kritik tersebut tidak menyangkut kehormatan DPR. DPR bisa dikritik sejauh hal itu untuk menyoroti kinerja Batasan-batasannya masih akan dijabarkan dalam tata tertib yang akan segera dibahas di dalam Baleg dalam waktu dekat ini.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mempersilakan kepada pihak yang tidak puas UU MD3 menggugat me-

lalui MK.

"Mekanisme pengesahan UU MD3 di DPR sudah sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku, sebelum disahkan di rapat paripurna dewan, juga sudah melalui proses pembahasan bersama dengan Pemerintah," kata dia, Selasa (13/2).

Bamsoet, begitu akrab disapa, menjelaskan beberapa alasan pasal kontroversial. Terkait pasal 245 misalnya, ketentuan tersebut sudah sesuai dengan putusan MK, sebab penambahan frasa dalam pasal tersebut hanya ada penambahan "mempertimbangkan", bukan mengizinkan.

Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto mengetahan UU MD3 adalah upaya DPR Ri menjadi lembaga yang super dan sejak awal, kata dia, rencana revisi Undang-Undang MD3 menunjukkan akal bulus DPR RI bersama pemerintah untuk bagi- bagi kekuasaan. ali mansur/ febrianto adi saputora ed nashih nashruUah

AMRI AMRULLAH/FAUZIYAH MURSYID





Original Post

Pengawasan Pejawat Diperketat

Media Cetak Republika Halaman 3
2018-2-14

Pengawasan Pejawat Diperketat

Tersangka yang menang pilkada tetap dilantik.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen penuh akan terus mengintensifkan pengawasannya kepada para kepala daerah yang kembali mencalonkan diri dalam pilkada 2018. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, KPK akan berfokus pada perilaku transaksional yang dilakukan para calon kepala daerah sebagai penyelenggara daerah.

"KPK tidak berfokus pada pilkada 2018. KPK tak berfokus pada seseorang calon. Tetapi, pada perilaku tran-saksionalnva yang membuat pilkada tidak berkualitas, iya," kata Saut melalui pesan singkatnya, Selasa (13/2).

Pada 2018 ini, penyidik sudah menjerat dua pejawat yang akan ikut

dalam bursa pilkada serentak 2018. Teranyar, KPK melakukan operasi senyap tangan terhadap Bupati Ngada, NTT, Marianus Sae atas praktik suap di Kabupaten Ngada, NTT. Mirisnya, Marianus ditangkap sehari menjelang penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Marianus diduga menerima suap dari Direktur PT Sinar 99 Permai Wil-helmus Iwan Ulumbu senilai Rp 4,1 miliar. KPK menduga uang sebanyak itu akan digunakan Marianus untuk modal kampanye Pilkada NTT 2018. Atas perbuatannya, Marianus dijerat Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Meski mendapatkan informasi mengenai penggunaan uang suap akan dipakai dalam pilkada, Saut memastikan, penangkapan terhadap Marianus bukan karena hal tersebut. Menurut Saut, tim penyidik sudah melihat adanya tindak pidana korupsi penyelenggara negara. "Jadi, KPK akan bekerja terus sesuai kewenangan KPK," ujar Saut menegaskan.

Dalam kesempatan lain, anggota

Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, mengatakan, para pejawat yang mengikuti pilkada 2018 harus segera menyerahkan surat cuti. Cuti tersebut dilakukan setelah pejawat ditetapkan sebagai calon kepala daerah dan akan menjalani kampanye mulai Kamis (15/2).

Menurut Ratna, keharusan menyerahkan surat cuti diatur dalam UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Cuti yang dimaksud yakni cuti di luar tanggungan negara. "Untuk calon gubernur, cuti diberikan oleh mendagri atas nama presiden. Sementara itu, untuk bupati/wali kota, cuti diberikan oleh gubernur atas nama mendagri," kata Ratna.

Adapun surat cuti ini, lanjut dia, harus diserahkan paling lambat satu hari sebelum masa kampanye dimulai. "Berarti paling lambat diserahkan pada Rabu (14/2)," tutur Ratna.

Dilantik

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, calon kepala daerah yang berstatus tersangka masih bisa dilantik jika menang di pilkada. Namun, kepa-

la daerah tersangka itu tetap akan diganti jika ada keputusan hukum yang bersifat tetap atau inkrah.

Menurut Tjahjo, berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 dalam Pasal 78, partai politik atau gabungan partai politik hanya bisa menarik dukungan kepada calon peserta pilkada salah satunya karena sudah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Penyebab selanjutnya adalah calon dinyatakan berhalangan tetap atau meninggal.

"Nah, sejumlah kepala daerah ini kan tersangka (KPK). Walau mereka ditahan, tetapi Aran belum ada kekurangan hukum yang tetap. Kami mengikuti sebagaimana aturan KPU," ujar Tjahjo.

Karena itu, Tjahjo menegaskan, para calon kepala daerah yang berstatus tersangka masih bisa mengikuti pilkada 2018. Jika para calon tersebut memenangkan pilkada maka tetap harus dilantik. "Kalau dia menang mutlak maka terpaksa kami lantik. Begitu dilantik dan ada putusan pengadilan dia bersalah, maka dia

dicopot." ed muhammad hafil

DIANERIKANUGRAHENY/DIAN PATH RISALAH





Original Post

KPK Dalami Dugaan Penggunaan Suap Marianus Sae untuk Belanja Kampanye

Media Online okezonecom
2018-02-14

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengantongi adanya dugaan penggunaan uang suap Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur, Marianus Sae, untuk biaya belanja kampanyenya di perhelatan Pilkada 2018.

"Sejauh ini kami duga informasi yang kami dapatkan memang ada indikasi tersebut," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dikantornya, di Jalan ‎Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/2/2018).

Febri menambahkan, saat ini penyidik memang sedang mendalami keterkaitan penggunaan suap Marianus Sae untuk biaya kampanyenya sebagai Calon Gubernur di NTT tersebut.

"Kami sedang dalami hal itu, mungkin keterkaitan antara fee proyek yang diduga diterima oleh tersangka dan penggunaannya seperti apa‎," terangnya.

 (Baca: )

Marianus sendiri telah dikukuhkan oleh KPUD Provinsi NTT sebagai Calon Gubernur bersama dengan pasangannya, Emilia Nomleni. Keduanya, mendapatkan nomor urut dua untuk ikut dalam kontestasi demokrasi di NTT.

Namun memang, Marianus harus tersandung kasus korupsi sehari sebelum dikukuhkan sebagai calon gubernur NTT oleh KPUD. Marianus ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pemulusan proyek infrastruktur di wilayah NTT.

Diduga, Marianus menerima suap sebesar Rp4,1 miliar dari Wilhelmus atas pemulusan pengerjaan proyek infrastruktur sebesar Rp54 miliar.

Proyek tersebut yakni terkait pembangunan jalan Poma Boras Rp5 miliar, jembatan Boawe Rp3 miliar, jalan ruas Ranamoetani Rp20 miliar, Jalan Tadawarbella senilai Rp5 miliar, Jalan Riominsimarunggela Rp14 miliar, Jalan Emerewaibella Rp 5 miliar, dan Jalan Warbetutarawaja Rp 2 miliar.

 (Baca juga: )

Atas perbuatannya, Marianus dan Wilhemus ditetapkan oleh lembaga antirasuah sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sebagai piha penerima, Marianus disangkakan langgar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20017.

‎Sedangkan sebagai pihak pemberi, Wilhelmus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

(ulu)

http://index.okezone.com/read/2018/02/13/337/1859212/kpk-dalami-dugaan-penggunaan-suap-marianus-sae-untuk-belanja-kampanye



Original Post

Komisi III Puji Vonis Kasus Narkoba Mantan Kepala Kanwil Pajak

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-02-14

RMOL. Pengadilan Tinggi Manado memberatkan vonis mantan Kepala Bidang Pendaftaran Ekstensifikasi Penilaian Ditjen Pajak Kanwil Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara Wahyu Nugroho dengan vonis delapan tahun penjara.Sebab, dia terbukti bukan sebagai pecandu narkoba yang harus direhabilitasi.

Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengacungi jempol atas putusan yang jauh lebih berat dibanding vonis di Pengadilan Negeri Manado.

"Vonis delapan tahun penjara ini membuktikan aparat pengadilan khususnya di pengadilan tinggi benar-benar berkomitmen perang terhadap narkoba," jelas Sahroni dalam keterangannya, Selasa (13/2).

Menurutnya, vonis hukuman yang tinggi juga membuktikan terdapat kejanggalan dari putusan PN Manado sebelumnya.

"Barang bukti lebih dari 30 gram seharusnya sudah menjadi gambaran oknum PNS Ditjen Pajak ini bukan sekadar sebagai pemakai yang harus direhabilitasi," papar Sahroni.

Politisi Partai Nasdem itu juga mengapresiasi kinerja Kapolda Sulut Irjen Bambang Waskito dan jajaran dalam pemberantasan narkoba. Apresiasi juga disampaikan Sahroni terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani dan dirjen pajak yang mau berkomitmen melakukan pemberatasan narkoba di lingkungan kementerian.

Wahyu Nugroho ditangkap Direktorat Anti Narkoba Polda Sulut pada 19 Oktober 2017 di area parkir Apartemen Taman Sari Lagoon, Bahu Mall dengan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 30,41 gram.

Majelis hakim PN Mando yang diketuai Vincentius Banar saat menangani perkara tersebut hanya memvonis Wahyu dengan hukuman satu tahun penjara dikurangi masa tahanan. Empat hari setelah putusan dibacakan, jaksa penuntut umum kemudian mengajukan banding.

"Sesuai putusan Pengadilan Tinggi Manado maka terdakwa harus dipenjara, bukan direhabilitasi," tegas Sahroni.

Hakim Juru Bicara PN Manado Vincentius Banar pada Senin (12/2) membenarkan vonis delapan tahun penjara kepada Wahyu Nugroho.

"Nugroho divonis oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Manado dengan hukuman pidana delapan tahun penjara dan denda satu miliar rupiah," jelasnya.

Selain Wahyu, terdakwa Totok Hartono yang terlibat dalam kasus yang sama juga mendapat ganjaran serupa.

"PT Manado dalam putusannya menyatakan terdakwa Wahyu Nugroho dan Totok bukanlah pecandu yang harus direhabilitasi. Tetapi sudah bersekongkol bersama menguasai narkotika golongan satu bukan tanaman melebihi lima gram," demikian Vincentius. [wah]

http://hukum.rmol.co/read/2018/02/14/326617/Komisi-III-Puji-Vonis-Kasus-Narkoba-Mantan-Kepala-Kanwil-Pajak-



Original Post

Deisti Astriani Cium Setya Novanto, Habis Itu Kangen Lagi

Media Online jpnn.com
2018-02-14

jpnn.com - Deisti Astriani Tagor selalu duduk di deretan kursi pengunjung sidang saat suaminya, Setya Novanto, duduk di kursi terdakwa pengadilan tipikor, Jakarta.

Walau hanya sekedar saling tatap mata, Deisti mengaku senang bisa menemani sang suami yang tengah menghadapi sidang perkara dugaan korupsi proyek E-KTP. Kepada INDOPOS (Jawa Pos Group), Deisti cerita soal ikan kakap kesukaan suami tercinta.

RINDUWAN, Jakarta

Deisti selalu tampak semringah selama duduk di kursi pengunjung. Tak ada yang tahu apa isi hatinya ketika itu.

Karena di depannya, sang suami tercinta sedang memperjuangkan nasibnya untuk lolos dari jeratan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tampilan Deisti selalu menarik perhatian pengunjung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Selatan.

Selain cantik, perempuan yang kini menggunakan kerudung itu kerap memberi senyum kepada siapa saja di hadapannya. Ia pun sering ditemani sejumlah perempuan berkerudung lainnya. Duduk di samping kanan kirinya.

Kepada INDOPOS yang menemuinya usai sidang, Senin (12/2), Deisti mengaku, datang ke pengadilan untuk memberikan dukungan moril kepala suami. Tak hanya itu, kedatangannya termasuk untuk melepas kangen.

https://www.jpnn.com/news/deisti-astriani-cium-setya-novanto-habis-itu-kangen-lagi



Original Post

Korupsi pengadaan kapal nelayan, rekanan dihukum 4 tahun penjara

Media Online merdeka.com
2018-02-14

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan menyatakan 2 pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanla) Sumut dan seorang pemimpin rekanan instansi itu bersalah melakukan tindak pidanakorupsi dalam pengadaan 6 unit kapal nelayan. Mereka dijatuhi hukuman bervariasi.

Tiga terdakwa yang dijatuhi hukuman masing-masing: Matius Bangun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Andika Ansori Adil Nasution selaku Ketua Panitia Lelang, serta Direktur PT Prima Mandiri Satria Perkasa, Sri Mauliaty.

Matius dan Andika dijatuhi hukuman masing-masing 1 tahun 4 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Sementara Sri Mauliaty dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Hukuman terhadap ketiga terdakwa dijatuhkan majelis hakim yang diketuai Saryana di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (13/2) sore. Ketiganya dinyatakan bersalah dan melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ucap Saryana.

Dalam perkara ini, uang pengganti kerugian negara dibebankan kepasa Sri Mauliaty. Majelis hakim mewajibkannya untuk membayar Rp 1,1 miliar. "Apabila tidak dibayar maka harta bendanya disita dan dilelang untuk negara. Jika tidak mencukupi, diganti hukuman penjara selama 2 tahun 3 bulan," sebut Saryana.

Menyikapi putusan majelis hakim, ketiga terdakwa menyatakan pikir-pikir. Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun belum membuat keputusan.

Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan terhadap Matius dan Andika. Sebelumnya JPU meminta agar keduanya dijatuhi hukuman masing-masing 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan.

Sementara hukuman untuk Sri Mauliaty sama seperti tuntutan jaksa. Sebelumnya JPU juga meminta agar dia dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp 1,1 miliar.

Dalam perkara ini, ketiganya didakwa telah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 1.329.825.206. Kerugian itu sesuai laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangun (BPKP) Sumut terhadap proyek yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp 12 miliar lebih itu.

Tindak pidana korupsi ini terjadi dengan cara memanipulasi data dan keterlambatan pembuatan kapal. Pemenang lelang dalam hal ini PT PT Prima Mandiri Satria Perkasa selaku penyedia barang tidak melaksanakan pekerjaan utama. Proyek itu justru diberikan kepada UD Usaha Bersama dan kepada UD Sugi Laut.

Akibatnya penyelesaian kapal menjadi terlambat. Namun penyedia barang tidak dikenakan pemutusan kontrak atau denda.

Pengadaan 6 unit kapal ukuran 30 GT untuk nelayan di Sibolga dan Tapanuli Tengah (Tapteng) ini didanai DAK dan APBD Sumut Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 12 miliar. [rzk]

http://www.merdeka.com/peristiwa/korupsi-pengadaan-kapal-nelayan-rekanan-dihukum-4-tahun-penjara.html



Original Post

Usai kalah di MA, Ani kembali gugat orang tua dan tujuh orang saudaranya

Media Online merdeka.com
2018-02-14

Masih ingat kasus anak menggugat orang tua kandungnya di KotaMalang, Jawa Timur? Kini kasus itu memasuki babak baru, karena sang anak kembali mengajukan gugatan dengan materi berbeda.

Pihak anak, Ani Hadi Setyowati menggugat kembali orang tuanya, Achmad Tjakoen Tjokrohadi (96) dan tujuh orang saudara kandungnya. Pihak Ani, yang merupakan anak keempat mengugat kepemilikan rumah yang hingga saat ini disengketakan.

Ani melalui pengacaranya menyatakan, telah terjadi jual beli rumah di Jalan Diponegoro II RT 01 RW 05 Kecamatan Klojen, Kota Malang tersebut sebelum akte hibah rumah tersebut diterbitkan. Rumah itu telah dibeli dari orang tuanya, Achmad Tjakoen Tjokrohadi (96) dan Boedi Harti (almarhumah).

"Setelah pembayaran muncul akta hibah, padahal seharusnya jual beli. Kita melihatnya terurut, klien kita dirugikan kalau itu akte hibah, kita jual beli," tegas Aswanto, pengacara Ani Hadi Setyowati di Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang, Selasa (13/2).

Seharusnya terbit akta jual beli, bukan akta hibah, karena sebelum keluar akta hibah itu rumah telah dijual dan dibeli oleh penggugat. Rumah itu sudah dijual ke anaknya, sudah dibayar secara lunas.

Kata Aswanto, pembuktian terjadinya jual beli tersebut akan dibeberkan dalam persidangan. Sejumlah bukti disiapkan di antaranya bukti transfer pembelian.

"Kalau benar itu akta hibah tentu tidak ada biaya perolehan hak-hak terhadap tanah. Adanya biaya perolehan hak atas tanah membuktikan bahwa itu unsur jual beli, itu topik permasalahan," terangnya.

Kalau akte hibah dicabut, rumah tersebut akan kembali kepada pemiliknya. Tetapi proses jual beli sendiri sudah terjadi tahun 2007 dan lunas 2000, sebelum gugatan terjadi, karena dalam gugatan yang dimasukkan muncul BPN dan Notaris sebagai pihak turut tergugat.

"Kalau orang Islam, kalau dibuat akta hibah itu bisa dicabut. Karena saya membuat gugatan perbuatan melawan hukum," katanya.

Perlu diketahui, Ani telah dinyatakan kalah melalui keputusan Mahkamah Agung (MA) atas gugatan pada kedua orangtuanya. Ani menggugat karena merasa sebagai pemegang akta hibah dan berhak atas rumah tersebut.

Gugatan itu diajukan setelah MA sebelumnya memenangkan orang tuanya. Putusan MA menyatakan hibah atas rumah kepada Ani dinyatakan batal demi hukum. Kepemilikan rumah selanjutnya jatuh kepada Achmad Tjakoen Tjokrohadi (96).

Saat publik mengira masalah sudah selesai ternyata kembali muncul gugatan yang mempersoalkan kepemilikan rumah tersebut. Kata pihak Ani, rumah tersebut sudah dibeli dan seharusnya muncul akta jual beli, buka akta hibah dari sang ayah kepada dirinya.

"Bukan akta hibah, tetapi klien kami tidak paham hukum, mengikuti saja. Kita kaget 2011 ada gugatan dari tergugat untuk membatalkan akta hibah itu," terang Aswanto.

Hari ini merupakan sidang ketiga gugatan tersebut digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang. Sidang dihadiri oleh penggugat dan tergugat dengan agenda mediasi. [fik]

http://www.merdeka.com/peristiwa/usai-kalah-di-ma-ani-kembali-gugat-orang-tua-dan-tujuh-orang-saudaranya.html



Original Post

Pasokan dari Tangerang Diperpanjang 20 Tahun

Media Cetak Kompas Halaman 27
2018-2-14

Pasokan dari Tangerang Diperpanjang 20 Tahun

JAKARTA, KOMPAS - Kerja sama suplai air bersih dari Tangerang ke Jakarta diperpanjang 20 tahun dengan debit 2.875 liter per detik. Maraknya pembangunan di daerah sekitar Jakarta mengancam ketersediaan air bersih Ibu Kota.

Perjanjian antardaerah mutlak diperlukan untuk menjaga jumlah dan kestabilan pasokan air bersih. "Kerja sama ini pada dasarnya untuk ketahanan air bersih Jakarta. Untuk keberlangsungan suplai air minum bagi masyarakat," ujar Direktur Utama PAM Jaya Erlan Hidayat setelah menandatangani kerja sama Pemerintah Prpvinsi DKI Jakarta melalui PAM Jaya dengan PDAM Kerta Raharja Kabupaten Tangerang di Balai Kota DKI, Selasa (13/2).

Kerja sama ini melanjutkan kerja sama sebelumnya yang telah berjalan 20 tahun lalu.

Pasokan air dari Tangerang tersebut untuk melayani sekitar 240.000 pelanggan di kawasan Jakarta Selatan dan Jakarta bagian barat Saat ini, air dari Tangerang memasok lebih kurang 16 persen dari seluruh air yang dibutuhkan PAM Jaya.

Dasar kerja sama itu, kata Erlan, salah satunya adalah semakin meningkatnya pembangunan Kabupaten Tangerang

selama 20 tahun terakhir. Akibat pertumbuhan kawasan itu, kebutuhan air untuk Tangerang sendiri pun meningkat

Dua puluh tahun lalu, misalnya, belum ada kawasan permukiman padat dan berkembang, seperti BSD Alam Sutra, ataupun Karawaci. Kebutuhan air bersih untuk mereka juga terus bertambah.

Di sisi lain, sumber daya air dan sistem penyediaan air minum yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sangat terbatas. Untuk itu, kerja sama antardaerah untuk suplai air bersih DKI Jakarta dinilai kian vital dan mutlak.

Mekanisme kerja sama antardaerah, khususnya dalam bidang pelayanan publik, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007.

Pemerintah Kabupaten Tangerang sudah memiliki per-

aturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 yang mengatur kerja sama daerah, seperti air ini.

"Ini merupakan sistem penyediaan air minum regional yang muncul sebagai produk dari kerja sama antardaerah. Di beberapa daerah lain di Indonesia, seperti Lombok (Nusa Tenggara Barat) dan Kalimantan Selatan, juga sudah terjadi pelayanan air minum produk kerja sama regional antardaerah," kata Erlan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, hal terpenting dari solusi penyediaan air adalah kewilayahan. "Air bukan semata-mata Jakarta, bukan semata-mata Kabupaten Tangerang. Tetapi, air adalah sebuah wilayah yang kita kelola secara bersama Itu misinya," katanya.

Restrukturisasi

Di bidang penyediaan air bersih, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam proses restrukturisasi untuk mengembalikan layanan air bersih kepada pemerintah. Itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung agar pemerintah menghentikan privatisasi air di Jakarta.

Saat ini, dua perusahaan swasta menjadi operator penyediaan air bersih PAM Jaya. Ke-

duanya adalah PT PAM Lyo-naisse Jaya (Palyja) dan PT Air Jakarta (Aetra).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, restrukturisasi itu nantinya diharapkan membuka layanan air bersih lebih luas ke masyarakat di kelas menengah ke bawah. Selain itu, juga dengan harga murah.

"Itu yang jadi fokus ke depan. Kalau itu diperlukan satuan tugas, tentunya kami akan terbuka menerima masukan dari para pakar," katanya dalam kesempatan berbeda.

Pekan lalu, Pemprov DKI Jakarta menerima Wakil Wali Kota Paris Ane Lastrad untuk memperoleh masukan terkait restrukturisasi air tersebut.

Privatisasi air di DKI Jakarta menggunakan konsep yang disebut Model Paris. Namun, Perancis justru kembali melakukan remunisipalisasi atau mengembalikan pengelolaan air ke pemerintah daerah pada 2009.

Dalam proses reformasi itu, Perancis bisa meningkatkan air minum dan air bersih kepada semua warga kota Paris, sekaligus menurunkan biaya air minum, khususnya bagi warga yang berpenghasilan menengah ke bawah.

(IRE)





Original Post

Vonis berat eks pejabat Ditjen Pajak bukti pengadilan perang lawan narkoba

Media Online merdeka.com
2018-02-14

Pengadilan Tinggi Manado memvonis mantan Kepala Bidang Pendaftaran Ekstensifikasi Penilaian Dirjen Pajak kantor Wilayah Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Kanwil Suluttenggomalut) Wahyu Nugroho delapan tahun penjara terkait kepemilikan sabu. Vonis itu juga membuktikan Wahyu bukan pecandu yang harus direhabilitasi.

Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan vonis tinggi itu membuktikan aparat pengadilan benar-benar berkomitmen perang terhadap narkoba.

"Barang bukti lebih dari 30 gram seharusnya sudah menjadi gambaran oknum PNS Ditjen Pajak ini bukan sekedar sebagai pemakai yang harus direhabilitasi," kata Sahroni, Rabu (14/2).

Dalam kesempatan yang sama Sahroni turut mengapresiasi kinerja Kapolda Sulut Irjen Bambang Waskito dan jajarannya dalam pemberantasan narkoba, termasuk yang menjerat pegawai pajak tersebut. Apresiasi juga disampaikan Sahroni terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Dirjen Pajak yang mau berkomitmen melakukan pemberantasan narkoba di lingkungan Kementerian Keuangan.

"Sesuai putusan Pengadilan Tinggi Manado, maka terdakwa harus dipenjara, bukan direhabilitasi," tegas politisi NasDem ini.

Sebelumnya, Wahyu Nugroho ditangkap Direktorat Anti Narkoba Polda Sulut 19 Oktober 2017 di parkiran basement apartemen taman Sari Lagon Bahu Mall dengan barang bukti dua paket besar narkotika jenis sabu-sabu seberat 30,41 gram.

Majelis hakim PN Manado yang diketuai Vincentius Banar saat menangani perkara tersebut hanya memvonis Wahyu dengan hukuman satu tahun penjara dikurangi masa tahanan. Empat hari setelah putusan dibacakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) kemudian mengajukan banding. [eko]

http://www.merdeka.com/peristiwa/vonis-berat-eks-pejabat-ditjen-pajak-bukti-pengadilan-perang-lawan-narkoba.html



Original Post

KPK Dalami Suap di Garuda Indonesia

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-2-14

KPK Dalami Suap di Garuda Indonesia

KPK terus mendalami aliran dana tindak pidana korupsi suap terkait dengan pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia.

"Dari para saksi yang diperiksa, penyidik masih mendalami terkait proses pengadaan di Garuda Indonesia dan aliran dana pada sejumlah pihak," kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

Saksi yang diperiksa KPK antara lain Adrian Azhar sebagai Corporate Expert PT Garuda Indonesia yang juga mantan EPM Fleet Acquisition PT Garuda Indonesia 2010-2012 dan Vice Presiden Fleet Acquisition PT Garuda Indonesia 2012-2015, pensiunan Pegawai PT Garuda Indonesia Capt Agus Wahjudo, dan pegawai PT Garuda Indonesia Victor Agung Prabowo.

Ketiganya diperiksa untuk tersangka Emirsyah Satar yang merupakan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia 2005-2014.

"Pada salah satu saksi kami dalami juga peran dan pengetahuannya sebagai pejabat yang memimpin proses pengadaan di Garuda Indonesia," ungkap Febri.

Terkait dengan penyidikan suap pada Garuda Indonesia itu, KPK masih akan terus memanggil saksi-saksi dan tersangka. KPK telah menetapkan Emirsyah Satar dan Presiden Komisaris PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo

sebagai tersangka terkait dengan kasus tersebut.

Emirsyah Satar dalam perkara itu diduga menerima suap 1,2 juta euro dan US$180 ribu atau senilai total Rp20 miliar serta dalam bentuk barang senilai US$2 juta yang tersebar di Singapura dan Indonesia dari perusahaan manufaktur terkemuka asal Inggris, Rolls-Royce, dalam pembelian 50 mesin pesawat Airbus SAS pada periode 2005-2014 pada PT Garuda Indonesia Tbk.

Pemberian suap itu dilakukan melalui Soetikno selaku beneficial owner dari Connaught International Pte Ltd yang berlokasi di Singapura.

Rolls-Royce oleh pengadilan di Inggris sudah dikenai denda 671 juta pound sterling (sekitar Rpll triliun) karena melakukan praktik suap di beberapa negara, antara lain Malaysia, Thailand, Tiongkok, Brasil, Kazakhstan, Azerbaijan, Irak, dan Anggola.

KPK awalnya menerima laporan dari SFO dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura yang sedang menginvestigasi suap Rolls-Royce di beberapa negara. SFO dan CPIB pun mengonfirmasi hal itu kepada KPK, termasuk memberikan sejumlah alat bukti.

KPK melalui CPIB dan SFO juga sudah membekukan sejumlah rekening dan menyita aset Emirsyah yang berada di luar negeri.

(Rie/ Ant/P2)





Original Post

GM Jasa Marga Dituntut 2 Tahun Penjara

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-2-14

GM Jasa Marga Dituntut 2 Tahun Penjara

GENERAL Manager PT Jasa Marga (persero) Tbk Cabang Purbaleunyi Setia Budi dituntut dua tahun penjara, ditambah denda RplOO juta subsider tiga bulan kurungan karena memberikan suap satu motor Harley Davidson dan beberapa kali fasilitas karaoke.

"Agar majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan terdakwa Setia Budi dinyatakan secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut," kata Jaksa Penuntut Umum dari KPK Suhari Kurniawan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.

Setia Budi memberikan satu motor Harley Davidson Sportster 883 tahun 2000 bernomor polisi B 5662 JS dan beberapa kali fasilitas hiburan malam di karaoke Las Vegas Plaza Semanggi kepada Sigit Yugohar-to, auditor madya BPK selaku ketua tim pemeriksa BPK.

Sigit melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya, dan kegiatan investasi pada PT Jasa Marga (persero) Tbk.

Motor gede senilai Rpll5 juta dan fasilitas karaoke sejumlah total RplO7,877 juta itu diberikan karena Sigit telah mengubah hasil temuan sementara tim pemeriksa BPK atas PDTT PT Jasa Marga (per-

sero) Tbk cabang Purbaleunyi tahun 201S dan 2016.

Tim pemeriksa BPK terdiri atas Dadang Ahmad Rifai (penanggungjawab), Epi Sopian (pengendali teknis), Sigit Yugoharto (ketua tim), Kurnia Setiawan Sutarto, Imam Sutaya (ketua subtim), serta Roy Steven, Muhammad Zakky Fath-any, Fahsin Pratama, Andry Yustono, Bernat S Turnip, dan Caceilia Ajeng Nindyaningrum (anggota tim) untuk PDTT 2015

dan 2016.

Saat pemeriksaan tersebut, Setia Budi memberikan sejumlah pelayanan kepada tim pemeriksa BPK, yaitu pada 8-10 Mei 2017 dilakukan pemeriksaan. Selama pemeriksaan, tim pemeriksa BPK menerima fasilitas menginap selama tiga hari di Hotel Santika Bandung yang seluruhnya bernilai Rp7,09 juta. Ini belum termasuk uang pada pertemuan setelah ini.

(Ric/Ant/P2)





Original Post

Tersangka Suap di Kebumen Ditahan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-2-14

Tersangka Suap di Kebumen Ditahan

KPK menahan mantan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen Dian Lestari Subekti Pertiwi, tersangka suap terkait dengan proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen dalam APBD-P 2016.

"Penyidik hari ini (kemarin) menahan tersangka Dian Lestari Subekti Pertiwi, mantan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen selama 20 hari pertama mulai hari ini (kemarin) di Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK," kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

Dian yang sudah mengenakan rompi oranye tahanan KPK tidak memberikan komentar apa pun setelah keluar dari gedung KPK dan langsung

masuk mobil tahanan KPK yang telah menunggunya.

Selain Dian, KPK telah menetapkan lima tersangka lain. Mereka ialah mantan Ketua Komisi A DPRD Kebumen dari Fraksi PDI Perjuangan periode 2014-2019 Yudhy Tri Hartanto, mantan PNS pada Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kebumen Sigit Widodo, dan mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Adi Pan-doyo.

Dua orang dari swasta, yaitu Basikun Suwandin Atmojo (swasta) dan Hartoyo (swasta) juga sudah jadi tersangka. Lima tersangka tersebut telah dikenai vonis oleh Pengadilan Tipikor Semarang.

KPK baru saja menetapkan Bupati Kebumen Muhammad

Yahya Fuad beserta dua orang lainnya, yaitu Hojin Anshori dari unsur swasta dan komisaris PT KAK Khayub Muhamad Lutfi, sebagai tersangka tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016 pada 23 Januari 2018.

Setelah terpilih dan dilantik sebagai Bupati Kebumen, Muhamad Yahya Fuad diduga telah mengumpulkan sejumlah kontraktor yang merupakan rekanan Pemkab Kebumen dan membagi-bagikan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kabupaten Kebumen.

Proyek yang dibagi-bagikan antara lain yang bersumber dari dana alokasi khusus

infrastruktur APBN 2016 sebesar RplOO miliar, yaitu kepada Khayub Muhamad Lutfi terkait dengan proyek pembangunan RSUD Prembun sebesar Rpl6 miliar, kepada Hojin Anshori dan grup Trada proyek senilai Rp40 miliar, dan kontraktor lainnya sebesar Rp20 miliar. Diduga, fee yang disepakati sebesar 5%-7% dari nilai proyek.

Tersangka Muhammad Yahya Fuad diduga menerima dari fee proyek senilai total Rp2,3 miliar. Muhammad Yahya dan Hojin Anshori juga diduga bersama-sama menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan mereka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas.

(Ric/P2)





Original Post

Sidang Kasus Suap APBD Jambi Dimulai

Media Cetak Media Indonesia Halaman 13
2018-2-14

Sidang Kasus Suap APBD Jambi Dimulai

PENGADILAN Tipikor Kota Jambi akan menggelar sidang perdana kasus dana ketuk palu APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2018, Rabu (14/2). Sidang akan menghadirkan tiga tersangka, yakni Erwan Malik. Syaifuddin, dan Arfan.

Untuk kelancaran proses persidangan Tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyambangi Pengadilan Negeri Jambi, kemarin. Selain menyerahkan kelengkapan berkas dan barang bukti, mereka menyempatkan diri melihat persiapan ruang sidang yang akan digunakan untuk men-

gadili ketiga tersangka. "Kami datang melengkapi berkas saja," ucap Febi Dwiandos, jaksa KPK.

Kasus ini pengembangan O-perasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 29 November 2017 terhadap Pit Sekda Jambi Erwan Malik, Pit Kadinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Jambi Arfan, dan Asisten Daerah Bidang IH Jambi Saifudin, serta anggota DPRD Jambi 2014-2019 Supriono.

Total uang yang diamankan dalam OTT itu ialah Rp4,7 miliar. Uang diberikan agar anggota DPRD bersedia hadir untuk mengesahkan RAPBD

2018.

Dalam pemutusan proses pengesahan itu, diduga telah disepakati pencarian uang yang disebut sebagai uang ketok. Saat ni KPK telah menetapkan Supriono sebagai tersangka penerima suap, sedangkan pemberi suap ialah Erwan, Arfan, dan Saifuddin.

Arfan juga menjadi tersangka dugaan korupsi grati-fikasi proyek-proyek di Dinas PU-Pera Provinsi Jambi Tahun 2014-2017, bersama dengan Gubernur Jambi Zumi Zola.

Kemarin, KPK menjadwalkan pemeriksaan. Mantes, saksi untuk tersangka Zumi Zola. "Dijadwalkan, pemeriksaan terhadap Mantes dari unsur swasta sebagai saksi untuk tersangka Zumi Zola," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta.

(SL/Ant/N4)





Original Post

Dijewer" Anggota DPR, Bos KPK Menggerutu

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2018-2-14

Dijewer" Anggota DPR, Bos KPK Menggerutu

WAKIL Ketua KPK Laode M Syarif sepertinya kesal dicecar anggota Komisi III DPR saat rapat dengar pendapat (RDP), kemarin, terkait hak imunitas wakil rakyat. Laode menggerutu. Masalahnya, saat menggerutu mikrofon lupa dimatikan.

"Iya saya sudah baca, Pak," gerutu Laode, sambil menopang dagu dengan tangan kirinya, dengan wajah tertunduk menghadap catatan kertas di mejanya. Laode, saat itu dicecar apakah sudah membaca revisi UU MD3. Gerutu Laode terdengar seisi ruangan rapat. Termasuk awak media yang duduk di area balkon. Suara itu keluar dari mikrofon di hadapan Laode. Saat itu mikrofon masih dalam posisi menyala.

Merasa ada yang salah, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang duduk di sebelah Laode langsung mematikan mikrofon. Sejurus kemudian terlihat di berbisik dengan Laode. Memahami kode dari Saut, Laode menganggukkan kepalanya.

Laode menggerutu karena dicecar soal pernyataannya terkait Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Yang mencecamya adalah Masinton Pasarbu dari Fraksi PDIP dan Erma Suryani Ranik dari Fraksi Partai Demokrat. Pasal itu tentang imunitas DPR, dinyatakan, bahwa pemeriksaan anggota DPR

harus dipertimbangkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum.

Awalnya, Laode saat menyatakan pendapat merasa ada yang salah dengan pasal itu. Baginya, ketentuan memeriksa anggota DPR bertentangan dengan prinsip persamaan setiap orang di hadapan hukum atau equality before the law. Laode bahkan nyiniyir terhadap politisi PDIP, Masinton, yang menjelaskan tentang revisi UU MD3, utamanya tentang hak imunitas anggota DPR. "Saya yakin Pak Masinton dan saya pernah lulus pengantar ilmu hukum. Equality before the law adalah prinsip yang tak bisa kita tidak hormati dan karena itu pada putusan MK sebelumnya sudah ditiadakan, tapi dia (Pasal 245) keluar lagi," ujar Laode.

Menurutnya, ketentuan hak imunitas anggota DPR memang diatur dalam UUD 1945. Namun, hak imunitas harus

dilihat dalam konteks menjalankan tugas dan wewenangnya. "Setelah saya tafakur, setelah saya menanya hati saya yang paling dalam apakah norma baru yang ada di dalam Undang-Undang MD3 itu betul seperti yang ada di dalam UUD 1945, ada hak imunitas. Tetapi, itu jelas hak imunitas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya," ucapnya. Bagi Laode, pasal itu berpotensi menjadi masalah dalam kewenangan KPK melakukan pemberantasan korupsi. Khususnya, saat proses penyelidikan dan penyidikan. Dia menegaskan dalam menjalankan kewenangannya, KPK tunduk pada UU KPK dan KUHAP. Dua peraturan itu tidak mewajibkan KPK meminta izin memeriksa anggota DPR soal korupsi. "Oleh karena itu, kalau ada pasal seperti itu di gedung Yang Mulia ini dan pernah belajar Pengantar Ilmu Hukum, ya sudah. Kalau memang karena komentar saya seperti itu saya tidak diterima di gedung Yang Mulia ini, saya rela keluar. Pak. Bukan hanya keluar dari ruangan, tapi keluar dari KPK juga tidak apa-apa. Itu kesadaran saya sebagai orang yang belajar ilmu hukum," tegas Laode.

Pernyataan Laode menjadi panas. Masinton terpancing menimpalinya. Dia seolah menjewer Laode dengan menyebut pimpinan KPK sudah berkomentar tanpa membaca dan memahami isi pasal tersebut. "Jadi apa yang disampaikan Saudara Laode ini karena beliau belum baca, tapi sudah mengomentari," ujar Masinton.

Argumen Masinton, dalam pasal tersebut jelas dikatakan permintaan izin tidak berlaku terkait tindak pidana khusus. Dalam hal ini kasus korupsi masuk dalam kategori tindak pidana khusus. Jadi, aparat penegak hukum termasuk KPK bisa meminta keterangan atau memeriksa anggota DPR yang terkait kasus korupsi tanpa perlu adanya izin MKD. "Kalau berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu jelas, Pak. Di Undang-Undang MD3 terkait tindak pidana khusus. Maka, nggak ada itu izin ini. Jadi kalau hak imunitas itu berlaku terhadap korupsi, maka dibaca dulu, Pak. Ini kan lucu kita Apa-apa kita komentari, yang belum kita tahu kita komentari. Tolong disiplin, Pak," kata Masinton.

Merasa benar, Masinton semakin nyinyir, dia berkelakar jangan-jangan

pimpinan KPK belum membaca utuh revisi UU MD3. "Saya sih suruh Saudara baca Undang-Undang MD3-nya dulu yang telah direvisi, begitu Iho. Pasal 245 itu jelas, kok. Kita bukan mengatur bahwa kita menjadi kebal terhadap pidana khusus. Jelas itu diatur," ucapnya. Nah, saat disemprot Masinton itulah Laode spontan menggerutu.

Menanggapi ini, pakar hukum politik dari Universitas Parahyangan Bandung, Prof Asep Warlan Yusuf menganggap wajarpimpinan KPK mengkritik revisi UU MD3, khususnya soal imunitas anggota DPR. Baginya, revisi ini berpotensi memperlambat penyelidikan kasus korupsi. "Mereka (DPR) cenderung membuat penghalang untuk memperlambat laju penyelidikan sebuah kasus. Meminta izin (MKD dan Presiden) itu kan politis. Mereka mencoba memperlambat dengan carajalur politis," ujar Asep kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

"Kita tahu sendiri sidang MKD itu bisa berlarut-larut lamanya. Siapa yang bisa menjamin proses cepat. Sementara proses hukum berjalan, dan mereka bisa saja berlari ke proses praperadilan," tambahnya.

bsh





Original Post

Media