KPK cari bukti keterlibatan Setnov dalam rekayasa kecelakaan

Media Online merdeka.com
2018-03-09

Terdakwa kasuskorupsi e-KTP Setya Novanto atau Setnov dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus perintangan penyidikan dengan terdakwa Dokter Bimanesh Sutarjo di Pengadilan Tipikor pada PNJakarta Pusat, Kamis (8/3). Bimanesh disebut bersekongkol dengan terdakwa lainnya, Fredrich Yunadi dalam rekayasa kasus kecelakaan yang menimpa Setnov pada November 2017. Tujuannya agar KPK tidak bisa melakukan pemeriksaan terhadap Setnov yang saat itu masih menjadi tersangka.
BERITA TERKAIT

KPK sebut peserta Pilkada 2018 yang akan jadi tersangka tinggal diumumkan

KPK pastikan seleksi Deputi Penindakan & Direktur Penyidikan objektif

Ajukan diri sebagai JC, Dokter Bimanesh diminta kooperatif di persidangan

Dalam persidangan, Setya Novanto banyak mengatakan tidak tahu saat ditanya majelis hakim. Selain itu ia juga membantah terlibat dalam rekayasa kecelakaan menabrak tiang listrik. KPK pun tak mempersoalkan bantahan mantan Ketua Umum Golkar tersebut.

"Silakan saja (membantah). Kami kan masih harus membuktikan sejumlah hal baik dalam persidangan dengan terdakwa Fredrich Yunadi dan Bimanesh. Nanti (akan) membuktikan siapa pihak yang terlibat dan kronologisnya seperti apa," terang Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (8/3).

Jika Setnov nantinya terbukti terlibat dalam rekayasa itu, Febri mengatakan tak bisa disamakan dengan kasus korupsi e-KTP yang lebih dulu menjerat mantan Ketua DPR itu.

"Itu dua hal yang berbeda ya. Kasusnya KTP elektronik sebagai kasus pokok, kecuali itu terkait dengan perkara pokok yang sedang kita dakwakan. Kasus ini terkait Pasal 21 (UU Tipikor) yang diterapkan pada Bimanesh dan Fredrich," terangnya.

Terkait usulan Setnov sebagai Justice Collaborator (JC) dalam mengungkap lebih banyak lagi aktor di balik korupsi e-KTP, Febri mengatakan masih dipertimbangkan. Saat ini JPU masih fokus pada proses pembuktian sejauh mana keterlibatan Setnov dalam proyek yang merugikan negara hingga triliunan rupiah ini.

"Masih dipertimbangkan karena selain itu JPU juga masih fokus pada proses pembuktiannya. Ada banyak saksi yang juga harus kita agendakan di persidangan," tutupnya. [cob]

http://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-cari-bukti-keterlibatan-setnov-dalam-rekayasa-kecelakaan.html



Original Post

Menag Perempuan Berperan Penting Cegah Perilaku Koruptif

Media Online republika.co.id
2018-03-09

Perempuan diyakini mampu mencegah tindak korupsi, dimulai dari keluarga.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan kekuatan perempuan sangat luar biasa dalam mencegah sikap dan perilaku koruptif di lingkungan keluarga.

"Kekuatan perempuan ada pada kelembutannya mengajarkan kesadaran kepada seluruh anggota keluarga tentang bahaya korupsi," kata Menag saat membuka Sosialisasi Program Pencegahan Korupsi Training of Trainer (ToT) di Jakarta, Kamis (8/3), dikutip dari siaran pers.

Dalam kegiatan yang mengambil tema "Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga" itu, Menag menggarisbawahi pentingnya memunculkan kesadaran tersebut. Faktor kesadaran adalah modal penting menjauhkan budaya korupsi sejak di lingkungan terkecil, yaitu keluarga.

"Sebab, bagaimanapun korupsi sejatinya mendatangkan kerugian tidak hanya diri sendiri, tetapi juga orang lain. Perkara yang sama sekali dilarang agama mana pun," jelas Lukman.

Menag juga sempat berdialog dengan para serta tentang asal mula pemicu korupsi. Dari berbagai paparan argumentatif peserta, Menag menggarisbawahi selain faktor eksternal berupa sistem yang memancing tindak pidana korupsi, faktor internal yang tak kalah penting adalah ketidakmampuan mengendalikan nafsu duniawi yang terlewat batas.

"Hidup untuk membiayai gaya hidup dan gengsi, sementara pendapatan tak akan pernah cukup menutupi gaya hidup. Ada gengsi seakan istri pejabat gaul sama sosialita. Ada tuntutan gaya hidup. Masa istri pejabat ngopi di kafe kelas mewah. Kalau tidak punya qanaah pasti akan merasa kurang saja dalam hidup dan ujung-ujungnya pasti korupsi," katanya.

Ia pun mengajak segenap peserta yang merupakan istri pejabat di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) menjadi garda terdepan melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Peran strategis perempuan diyakini mampu memaksimalkan sektor tersebut, apalagi perannya berbasis keluarga.

"Kita sedang menorehkan sejarah untuk generasi ke depan agar punya kesadaran perangi korupsi. Selaku Menag saya bersyukur dan apresiasi atas inovasi perubahan gerakan antikorupsi," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengingatkan perang melawan korupsi hakikatnya bukan saja tugas KPK, melainkan tugas semua pihak, tak terkecuali perempuan dan kaum ibu. "Tugas KPK hanyalah pendorong dan pemacu semua kementerian, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan seterusnya. Visi utama kita adalah pencegahan," katanya.

Dia menjelaskan, para ibu dan perempuan penting dilibatkan memberantas korupsi karena berdasarkan sejumlah hasil riset KPK 2012 di sejumlah daerah terungkap hanya empat persen anak yang diajarkan kejujuran oleh ibu. Sementara sebanyak 80 persen pendidikan diperoleh dari ibu, dan 50 persen lebih penduduk Indonesia adalah perempuan.

"Kita anggap andai seluruh perempuan kita ajak bersama sesuai dengan pekerjaaan masing-masing jaksa, hakim, PNS selalu ingatkan korupsi. Kalau di rumah ingatkan anak, adik, suami, dan di kantor ingatkan teman-teman rasanya pencegahan akan ringan," katanya sembari mengajak ibu-ibu mengenali, memahami, mengingkatkan, lalu melaporkan tindak pidana korupsi agar bisa melindungi suami dan anak atau keluarga dari perbuatan melanggar hukum tersebut.

Sementara itu, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag Nurkholis Setiawan mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk upaya melakukan pencegahan korupsi di internal. Kemenag bekerja sama dengan Gerakan Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK), sebuah gerakan antikorupsi hasil kerja sama Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) dan KPK.

Menurut dia, perempuan bisa berpartisipasi melakukan pencegahan korupsi apa pun latarbelakang pendidikan dan pekerjaaannya. Pihaknya menginisiasi mencetak kader perempuan di internal Kemenag melalui kegiatan ini bekerja sama dengan AIPJ dan KPK.

Sebanyak 110 peserta yang terdiri dari istri pejabat eselon I pusat dan istri kepala kantor wilayah kementerian agama berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kegiatan serupa juga pernah dihelat dengan jumlah peserta 64 orang.

"Jika ditotal akan ada 174 kader antikorupsi dan semoga bisa menginspirasi kaum pria untuk melakukan kegiatan yang sama," katanya.

http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/03/09/p5a8w9366-menag-perempuan-berperan-penting-cegah-perilaku-koruptif



Original Post

ICW RKUHP Bahayakan Upaya Pemberantasan Korupsi

Media Online republika.co.id
2018-03-09

ICW mencatat ada beberapa poin di RKUHP yang melemahkan pemberantasan korupsiREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Rancangan Undang-Undang KUHP yang tengah dibahas di DPR akan mengancam upaya KPK dalam memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Tama S Langkun, menjelaskan pihaknya mencatat setidaknya ada beberapa poin kritis dari rumusan delik korupsi yang ada di RUU KUHP yang berpotensi besar melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Dari sejumlah catatan kritis tersebut empat akibat yang dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan kewenangan KPK jika RUU KUHP tetap disahkan. Pertama memangkas kewenangan penindakan dan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meski pemerintah dan DPR kerap berdalih bahwa jika RKUHP disahkan tidak akan mengganggu kerja KPK, namun kenyataannya justru dapat sebaliknya. "Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam UU KPK tidak lagi berlaku jika RKUHP disahkan," kata Tama.

Artinya, KPK tidak lagi berwenang menangani kasus korupsi yang diatur dalam KUHP. Pada akhirnya KPK hanya akan menjadi Komisi Pencegahan Korupsi karena tidak dapat melakukan penindakan dan penuntutan.

Kewenangan KPK tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK) yang secara spesifik menyebutkan bahwa KPK berwenang menindak tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tipikor. Jika delik korupsi dimasukkan dalam KUHP, maka kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus korupsi nantinya akan beralih kepada Kejaksaan dan Kepolisian karena kedua institusi ini dapat menangani kasus korupsi yang diatur selain dalam UU Tipikor.

Yang tidak kalah penting, selain KPK, Pengadilan Tipikor juga berpotensi mati suri jika delik korupsi masuk dalam RUU KUHP. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor pada intinya menyebutkan bahwa Pengadilan Tipikor hanya memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor.

Dengan demikian jika tindak pidana korupsi diatur dalam KUHP maka kasusnya tidak dapat diadili oleh Pengadilan Tipikor dan hanya dapat diadili di Pengadilan Umum. Penekanan selanjutnya yang membuktikan RUU KUHP menguntungkan koruptor karena ancaman pidana penjara dan denda bagi koruptor dalam RUU KUHP lebih rendah dari ketentuan yang diatur dalam RUU KUHP.

Lebih ironis lagi, kata Tama, koruptor yang diproses secara hukum bahkan dihukum bersalah tidak diwajibkan membayar uang pengganti kepada Negara karena RUU KUHP tidak mengatur hukuman membayar uang pengganti atau uang yang telah dikorupsi. Di sisi lain, RUU KUHP juga tidak mengakomodir ketentuan Pasal 4 UU Tipikor yang intinya menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana yang dilakukan. Jika ketentuan pasal 4 tidak dimasukkan dalam RKUHP maka di masa mendatang pelaku korupsi cukup mengembalikan kerugian keuangan Negara agar tidak diproses oleh penegak hukum.

Atas berbagai pertimbangan tersebut, ICW yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP menolak keras pengesahan RKUHP dan menolak pengaturan delik korupsi dimasukkan ke dalam RKUHP. "DPR dan Pemerintah sebaiknya mengakomodir usulan perubahan maupun penambahan delik korupsi dalam Revisi UU Tipikor dan tidak memaksakan dicantumkan meskipun terbatas kedalam RUU KUHP," ucap Tama.

Dalam draft RUU KUHP tertanggal 2 Februari 2018, ketentuan mengenai delik atau tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 687-696. Sebagian ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) diadopsi langsung di RUU KUHP. Dalam naskah rancangan regulasi tersebut setidaknya ada enam pasal serupa dengan Pasal 2, 3, 5, 11 dan 12 UU Tipikor.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/03/08/p5a5b9330-icw-rkuhp-bahayakan-upaya-pemberantasan-korupsi



Original Post

Muchdi Pr. dan Pollycarpus, bersama dalam Berkarya

Media Online beritagar.id
2018-03-09

BERSAMA Dua nama yang di mata pengadilan pernah berkelindan dalam pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib (2004), itu kini berada di partai yang sama Berkarya.

Di partai itu, Muchdi Purwoprandjono (68) sebagai wakil ketua dewan pembina. Sedangkan Pollycarpus Budihari Priyanto (57), terpidana pembunuh Munir, masuk tim pemenangan suara Maluku dan sekitarnya.

Muchdi Pr., demikian namanya disingkat, menjadi terdakwa dalam kasus kematian Munir tapi divonis bebas murni dari segala dakwaan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (2008).

Sedangkan Pollycarpus divonis 14 tahun penjara, dipotong masa tahanan, sebagai hasil peninjuan perkara Mahkamah Agung (2013). Hukuman itu ia jalani sekitar lima tahun di LP Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, sampai ia mendapatkan pembebasan bersyarat, November 2014.

Kini kedua orang itu separtai, tapi menurut Pollycarpus, "Jangankan ngobrol, ketemu saja tak pernah."

Terhadap opini publik atas keberadaan kedua nama itu di partainya, sekretaris jenderal Andi Picunang, bilang, "Pastilah kami persiapkan counter untuk itu yah."

https://beritagar.id/artikel/berita/muchdi-pr-dan-pollycarpus-bersama-dalam-berkarya?content=all



Original Post

HEADLINE Tahanan Rumah untuk Abu Bakar Baasyir, Kemanusiaan Vs Aturan

Media Online liputan6com
2018-03-09

Liputan6.com, Jakarta - Dikawal ketat polisi bersenjata, terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir datangke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Kamis 8 Maret 2018,pukul 10.40.

Ia tak sanggup turun sendirian dari mobil berwarna hitam yang mengantarnya. Pria berusia 79 tahun itu harus dibopong, sebelum didudukkan di kursi roda.

Tak ada kata-kata yang diucapkan Baasyir, ia hanya tersenyum lemah ke arah wartawan, lalu menunduk.

Belakangan Baasyir bolak-balik ke rumah sakit. Kakinya mengalami pembengkakan. Ada juga indikasi gangguan jantung dan penyakit dalam lainnya. Badannya pun kian susut.

Dalam pemeriksaan di RSCM kemarin,dokter mengambil darah dan memeriksa tensi pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah itu.

"Kalau terkait masalah kakinya itu ya masih hitam, lebam, masih ada juga namanya pembengkakan yang seperti kista itu juga masih ada," kata salah seorang pengacara Abu Bakar Baasyir, Guntur Fattahillah di RSCM.

Sementara, dokter Mer-C,Jose Rizal yang juga mendampinginya mengatakan, meski kondisi Baasyir sudah mulai membaik, tim doktermendapati temuan baru dari hasil cek darah. Namun, penjelasan detilnya masih dirahasiakan.

Atas nama kemanusiaan, Presiden Joko Widodo mengizinkan Abu Bakar Baasyir menjalani rawat jalan di Jakarta. Ia pernah menjalani pemeriksaan di RS Harapan Kita. Dan, mulai Kamis 1 Maret 2018 pekan lalu, pria yang lahir tahun 1938 itu dirujuk ke RSCM.

"Ya ini kan sisi kemanusiaan yang juga untuk semuanya," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, pada Kamis 1 Maret 2018.

Bukan hanya soal sakitnya Abu Bakar Baasyir yang kini jadi perhatian publik, tapi juga soal status penahanannya.

Pemerintah berupaya memindahkan penahanan Baasyir dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat ke tempat dekat kampung halamannya di Klaten, Jawa Tengah.

Bahkan, Presiden Jokowi melontarkan ide penahanan rumah untuk Abu Bakar Baasyir. Namun, niat tersebut terkendala aturan.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, opsi tahanan rumah dipertimbangkan karena kesehatan terpidana yang semakin menurun. Demi alasan kemanusiaan.

Namun opsi ini tetap harus dipertimbangkan pihak Kementerian Hukum dan HAM, wajib disesuaikan dengan aturan yang ada.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, opsitahanan rumah untuk Abu Bakar Baasyirtidak bisa dilakukan begitu saja. Sebab, status hukumnyakini adalah terpidana, bukan lagi tahanan.

Dalam, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1, yang dimaksud dengan terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Abu Bakar Baasyir sudah divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2011 silam, karena terbukti menjadi perencana dan penyandang dana bagi pelatihan kelompok bersenjata di pegunungan Jantho, Aceh, pada 2010.

Menko Polhukam Wiranto pun mengatakan, Baasyir tetap akan menjalani pidana kurungan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi, lokasinya tidak jauh dari kediaman keluarga Baasyir.

"Kita pindahkan saja ke rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan yang dekat dengan rumah bersangkutan. Yang dekat dengan kampung halaman yang bersangkutan, ya. Kira-kira di Klaten," kata Wiranto 5 Maret 2018.

Menurut dia, keputusan ini sesuai arahan Presiden Jokowi. Pemindahan Baasyir mengedepankan sisi kemanusiaan, tanpa menyampingkan aspek hukum. Sebab, dalam Pasal 22 ayat 2 KUHAP tentang penahanan, tidak disebutkan adanya opsi seorang narapidana menjalani masa hukuman pidana di dalam kota atau rumah.

"Dengan pertimbangkan tadi kan sudah sepuh, kesehatan sudah menurun. Kalau dekat dengan keluarga kan lebih nyaman lebih enak, lebih manusiawi," jelas Wiranto.

Pemindahan Abu Bakar Baasyir juga tetap memperhatikan aspek keamanan. Wiranto tak ingin terjadi penyebaran ideologi yang bertentangan Pancasila menyusul pemindahantersebut.

"Tidak kemudian sebebasnya dalam tahanan dan bisa berinteraksi dengan siapa pun. Tetap ada aturannya," tegas Wiranto.

Infografis Abu Bakar BaasyirSementara, pengamat hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hajar mengatakan, istilah tahanan hanya dilekatkan pada orang yang berstatus tersangka atau terdakwa dan belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketika terdakwa sudah dihukum dan putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkracht, maka sebutannya adalah narapidana.

Status sebaga terdakwa ketika dilakukan penahanan kepadanya, maka itu disebut sebagai penahanan. Status penahanan ini bisa dilakukan dengan tiga cara.

Pertama, tahanan di rumah tahanan negara atau rutan yang tersebar biasanya di tempat tempat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, atau di rutan.

Kedua, tahanan kota, artinya seseorang statusnya ditahan di luar rutan, tetapi tidak boleh keluar kota dan ketiga adalah tahanan rumah, artinya ditahan di rumah.

Sedangkan jika terdakwa sudah dihukum dengan putusan yang sudah inkracht, maka disebut narapidana dengan hukuman penjara.

"Baasyir itu narapidana, jadi tidak mungkin dan tidak bisa diubah menjadi tahanan rumah. Yang paling mungkin adalah dipenjara di LP di kota di mana keluarganya bertempat tinggal, sehingga mudah untuk berkomunikasi dan dilakukan perawatan," kata dia kepada Liputan6.com.

Abu Bakar Baasyir Tiba di RSCM

1 dari 4 halamanBaasyir Tak Mau Pindah LapasTerpidana kasus terorisme, Abu Bakar Baasyir (kiri) dengan pengawalan aparat kepolisian saat tiba untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di RSCM, Jakarta, Kamis (1/3). (Merdeka.com/Imam Buhori)Pihak keluarga dan pengacara menolak jikaterpidana terorisme Abu Bakar Baasyirhanya dipindah dari LP Gunung Sindur di Bogor ke lembaga pemasyarakatan di Jawa Tengah.

Tangan kanannya,Hasyim Abdullah mengatakan, Baasyir juga tak mau pindah lapas.

"Beliau ingin tetap ingin tinggal di Lapas Gunung Sindur, kecuali bebas murni pulang ke rumahnya," kata dia kepada Liputan6.com.

Hasyim menambahkan,Baasyir mengaku ingin memulihkan kesehatannya dulu dan terus tetap berdakwah menurut kemampuannya.

"Saat inibengkak di kakinya sudah mulai berkurang. Namun, kalau berjalan terasa nyeri," tambah dia.

Sementara itu, putra Baasyir,Abdul Rahim Baasyir meminta ayahnya ganti status jadi tahanan rumah."Kalau pemindahan ke LP lagi lebih baik enggak usah dipindah, itu sikap kita," kata dia.

Rahim menjelaskan, apabila permintaan menjadi tahanan rumah tidak dikabulkan oleh pemerintah, maka keluarga sepakat agar Baasyir tidak usah dipindah dari Lapas Gunung Sindur.

"Dan itu artinya kita keluarga juga kecewa dengan sikap pemerintah, apa yang kita harapkan selama ini bahwa pemerintah bisa melihat secara kemanusiaan dengan kondisi beliau yang semakin sepuh, semakin tua, dan kondisi yang sakit, tapi itu yang seharusnya jadi perhatian bukan melulu melihat kondisi hukum dan kaku," tegas Rahim.

Sementara itu, Koordinator Penasihat Hukum Abu Bakar Baasyir, Ahmad Michdan mengatakan, pihaknya tidak pernah meminta soal Baasyir dijadikan tahanan rumah.

"Tahanan rumah kita enggak pernah minta, itu inisiasi Presiden dan itu juga pernah rekomendasi dari dokter" ujar Michdan di RSCM Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (8/3/2018).

Dia menjelaskan, menurut Dokter Ahli Bedah Tulang Mer-C Jose Rizal, Baasyir memang sebaiknya dekat dengan keluarga dalam rangka penyembuhan penyakitnya.

"Dokter Jose itu untuk terapi pengobatan seperti ustaz ini sebaiknya dekat dengan keluarga. Ini sudah jauh hari sebelum ada inisiasi Presiden," ucapnya.

2 dari 4 halamanKapan Baasyir Dipindah?Kondisi Abu Bakar Baasyir ketika berada di RSCM, Kamis 1 Maret 2018. (Istimewa)Menko Polhukam Wiranto masih merahasiakan lokasi lapas yang akan dihuni pimpinan Jamaah Anshorut Tauhid, Abu Bakar Baasyir. Kabarnya Solo dan Klaten menjadi salah satu tujuan pemindahan Baasyir.

"Sabar, tunggu pelaksanaannya," tuturnya saat ditemui usai memberi sambutan pada acara Migrasi Televisi Analog ke Televisi Digital di Crowne Hotel, Jalan Pemuda Semarang, Kamis 8 Maret 2018, seperti dikutip dari Jawapos.

Ia turut mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi apakah nantinya status Baasyir akan diubah menjadi tahanan rumah atau tetap menghuni sel tahanan lapas. "Pokoknya tunggu nanti," ujarnya sembari bergegas meninggalkan lokasi acara.

Sementara itu, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Tengah, Djoni Priyatno menuturkan, pihaknya mengaku belum menerima instruksi apapun terkait pemindahan Baasyir.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas II B Klaten Budi Priyanto meminta kepada Menko Polhukam Wiranto agar mempertimbangkan kembali rencana pemindahan Abu Bakar Baasyir ke Lapas Klaten. Alasannya, selama ini kondisi Lapas Klaten kurang representatif untuk ditempati seorang narapidana yang sudah tua dan dalam kondisi sakit.

"Kami belum mendapatkan perintah langsung dari Kakanwil maupun Ditjen Pemasyrakatan, dan kami sampaikan bahwa Lapas Klaten kurang representatif untuk menerima setingkat ABB," terang Budi, Kamis 8 Maret 2018 seperti dikutip dari Jawapos.

Tidak representatif Lapas Klaten tersebut, mulai dari kelengkapan sarana dan prasarana (Sarpras), sumber daya manusia (SDM), dan juga keberadaan dokternya.

Budi mengatakan, tidak hanya untuk Baasyir saja, bahkan untuk tahanan sakit dari Polres maupun Kejaksaan pihaknya cenderung menolaknya. "Apalagi ABB dalam kondisi sepuh (tua) dan sakit sehingga membutuhkan perhatian khusus," ucapnya.

Budi mengatakan, sebenarnya masih ada Lapas lain yang lebih layak untuk menampung Baasyir dibandingkan dengan Lapas Klaten. Baik dari segi Sarpras, SDM maupun segi wilayahnya.

"Tetapi kondisi di lapangan sudah saya jelaskan seperti itu. Tapi kalau perintah dari Kakanwil berarti segala risiko yang akan terjadi beliau sudah (paham)," katanya.

Budi berharap, dengan segala pertimbangan ini bisa menjadi masukkan bagi pemerintah sebelum menunjuk Lapas Klaten. "Kalau berbicara humanis tidak tega sepuh dipaksakan dalam kondisi seperti itu. Tapi kalau perintah pimpinan ya harus dilaksanakan," tandas Budi.

3 dari 4 halamanUntung Rugi Baasyir Jadi Tahanan RumahTerpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir dikawal aparat kepolisian meninggalkan Mabes Polri untuk menjalani operasi katarak di Jakarta, (29/02/2012). (AFP Photo/Adek Berry)Pengamat terorisme Al Chaedar mengatakan, sosok Abu Bakar Baasyir sudah tidak ada pengaruhnya dalam dunia terorisme. Baasyir juga dinilai tidak berbahaya seperti dahulu.

"Pengaruh dia hampir nol. Dulu memang pesonanya luar biasanya. Dulu pemimpin karismatik radikal. Sekarang ketokohannya habis, direbut Aman Abdurrahman atau Oman," kata Al Chaedar kepada Liputan6.com.

Pengaruhnya menghilang karena selama kepemimpinannya, organisasi yang didirikan mengalami perpecahan terus-menerus. "Setidaknya ada 7 kali organisasinya pecah," kata dia.

Dia pun tidak mempermasalahkan bila Abu Bakar Baayir dipindahkan penahanannya, baik ke tahanan rumah atau tetap di lapas di Solo. Sebab, tidak ada pengaruh ke tanahan lain.

"Kalau tahanan rumah, malah makin habis. Lebih habis lagi pengaruhnya kalau presiden memberikan grasi," ucap Al Chaedar.

Dia mengatakan, di luar tahanan pun, Baasyir juga masih tetap dipantau aparat keamanan. "Kalau di luar tahanan, dia menjilat ludah sendiri yang menyatakan pemerintah itu thogut," kata dia.

Sementara itu, mantan narapidana terorisme, Ali Fauzi menilai, sebagai figur tokoh jihadis di Indonesia, pengaruh Baasyir belum pudar. Fatwanya masih didengar dan perintahnya masih diikuti.

"Namun saya yakin jika pendekatan negara baik, beliau dan juga anak-anak beliau akan bisa bersikap baik terhadap bangsa Indonesia," kata Ali Fauzi kepada Liputan6.com.

Dia menilai, jika pemerintah memindahkan Baasyir sebagai tahanan rumah, maka akan sangat positif di tengah kabar bohong alias hoax soal penyerangan ulama dan ustaz. Apalagi, Baasyir sudah lanjut usia.

"Langkah ini setidaknya bisa meredam kemarahan pendukung beliau juga berbanding jika kemudian beliau meninggal di dalam lapas akan ada kemarahan besar dendam kesumat dari simpatisan beliau," kata dia.

Ali Fauzi mengatakan, isu ISIS sudah hampir habis dan fisik Baasyir juga makin hari makin melemah. Karena itu, untuk apa negara tetap menahannya di lapas.

"Malah yang bahaya saat beliau di lapas dikelilingi olah narapidana terorisme muda yang terus mengipas-ngipasi juga membisiki hal-hal yang terjadi di luar dengan bisikan negatif," Ali menandaskan.

http://news.liputan6.com/read/3355512/headline-tahanan-rumah-untuk-abu-bakar-baasyir-kemanusiaan-vs-aturan



Original Post

Bawaslu Dukung KPK Jerat Cakada Korup

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-03-09

RMOL. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengapresiasi pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan ada 90 persen calon kepala daerah yang berpotensi menjadi tersangka.Anggota Bawaslu RI, Muhammad Afifuddin mendukung KPK untuk segera menjerat para calon kepala daerah yang diduga terlibat tindak pidana korupsi itu.

"Ya, (pernyataan Ketua KPK) baik-baik saja untuk pencegahan agar yang terpilih benar-benar baik dan tak ada masalah dengan korupsi," jelas dia di kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (8/3).

Terlepas dari itu, lanjut Afif, Bawaslu juga tengah menelusuri sejumlah titik daerah yang memiliki transaksi nontunai mencurigakan. Data mengenai transaksi tersebut didapatkan langsung dari PPATK.

"Beberapa titik sedang ditelusuri sama tim kita. Termasuk, kalau kita ada kecurigaan terhadap laporan transaksi nontunai dilakukan oleh siapa yang itu kemudian menjadi peserta atau calon, itu juga kita bisa mintakan detailnya ke PPATK. Itu diatur dalam MoU yang sudah kita lakukan," tandasnya.

"Koordinator untuk dana kampanye dan kerjasama dengan PPATK itu Pak Fritz. Nanti detail ditanya ke sana," tukas Afif. [ian]

http://politik.rmol.co/read/2018/03/09/329888/Bawaslu-Dukung-KPK-Jerat-Cakada-Korup-



Original Post

Polisi Periksa 7 Saksi Dugaan Korupsi Underpass Bandara

Media Online republika.co.id
2018-03-09

Pemeriksaan tujuh saksi tersebut terkait upaya penyelidikan.REPUBLIKA.CO.ID, Penyidik Polda Metro Jaya memeriksa tujuh saksi atas dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jembatan bawah tanah (underpass) Jalan Perimeter Selatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. "Pemeriksaan untuk upaya penyelidikan," kata Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Ferdi Iriawan di Jakarta, Kamis (8/3).

Ferdi tidak menyebutkan identitas saksi tersebut yang berasal dari perusahaan penyedia jasa, konsultan pengawas, dan pelaksana proyek. Ia mengungkapkan penyidik juga menggandeng Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) guna meneliti dokumen anggaran proyek tersebut.

Salah satu dokumen anggaran yang diteliti, yakni PT Waskita Karya yang menjadi pelaksana proyek pembangunan underpass itu. Penyelidikan dugaan korupsi itu berawal ketika dinding lorong jembatan jalur Perimeter Selatan Bandara Internasional Soetta ambruk, Senin (5-2-2018) sore.

Akibat kejadian itu, dua penumpang mobil, yakni Dyanti Putri dan Mukhmainna, tertimbun tanah longsor selama kurang lebih sembilan jam. Bahkan, korban Dyanti Putri meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit, sedangkan Mukhmainna berangsur pulih.

Peristiwa itu juga menghentikan sementara operasional kereta api Bandara Internasional Soetta karena jarak antara titik longsor dan jalur rel mencapai lima meter.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/18/03/09/p5ae97428-polisi-periksa-7-saksi-dugaan-korupsi-underpass-bandara



Original Post

Bareskrim serahkan berkas kasus Pertamina ke Kejari

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-03-09

Jakarta (ANTARA News) - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi menyerahkan tahap dua atau menyerahkan berkas dan tersangka Gathot Harsono dalam kasus dugaan korupsi penjualan tanah PT Pertamina ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

"Telah dilakukan penyerahan tahap dua, berkas dan tersangka Gathot ke Kejari Jaksel agar segera bisa disidangkan," kata Kasubdit V Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Pol Widoni dalam pesan singkat, Kamis (8/3) malam.

Gathot merupakan mantan Senior Vice President (SVP) Asset Management PT Pertamina.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri pada 15 Juni 2017 menetapkan Gathot Harsono sebagai tersangka dalam kasus korupsi dalam penjualan aset PT Pertamina berupa tanah seluas 1.088 meter persegi di daerah Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tahun 2011. Barang bukti berupa tanah seluas 1.088 meter persegi di Simprug telah disita oleh penyidik Bareskrim.

Tak lama setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik berupaya menangkap Gathot, namun gagal.

Gathot resmi menjadi DPO (buron) sejak 23 Agustus 2017.

Namun kemudian ia menyerahkan diri ke polisi pada pertengahan Februari 2018.

"Dia kurang lebih delapan bulan di Indonesia dan terakhir ke Singapura. Namun dengan kesadarannya dan atas bantuan keluarga, yang bersangkutan menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," kata Widoni.

Berdasarkan hasil analisis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara akibat kasus korupsi ini mencapai Rp40,9 miliar. Kasus ini mulai diselidiki Bareskrim pada Desember 2016, kemudian naik ke tahap penyidikan pada awal tahun 2017.Pewarta: Anita Permata DewiEditor: AA AriwibowoCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/691549/bareskrim-serahkan-berkas-kasus-pertamina-ke-kejari



Original Post

Bareskrim Limpahkan Tahap 2 Kasus Korupsi Penjualan Aset Pertamina

Media Online metrotvnews.com
2018-03-09

Jakarta: Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi menyerahkan tahap dua, yakni berkas dan tersangka Gathot Harsono kasus dugaan korupsi penjualan aset PT Pertamina ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

"Telah dilakukan penyerahan tahap dua, berkas dan tersangka Gathot ke Kejari Jaksel agar segera bisa disidangkan," kata Kasubdit V Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Pol Widoni dalam pesan singkat, Kamis, 8 Maret 2018, malam.





Gathot merupakan mantan Senior Vice President (SVP) Asset Management PT Pertamina. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri pada 15 Juni 2017 menetapkan Gathot Harsono sebagai tersangka dalam kasus korupsi dalam penjualan aset PT Pertamina berupa tanah seluas 1.088 meter persegi di daerah Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tahun 2011.

Baca: Kejagung Tunggu Pelimpahan Tahap II Kasus Penjualan Aset Pertamina

Barang bukti berupa tanah seluas 1.088 meter persegi di Simprug telah disita oleh penyidik Bareskrim. Tak lama setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik berupaya menangkap

Gathot, namun gagal.

Gathot kemudian menyandang status buron sejak 23 Agustus 2017. Namun kemudian ia menyerahkan diri ke polisi pada pertengahan Februari 2018.

"Dia kurang lebih delapan bulan di Indonesia dan terakhir ke Singapura. Namun dengan kesadarannya dan atas bantuan keluarga, yang bersangkutan menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," kata Widoni.

Berdasarkan hasil analisis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara akibat kasus korupsi ini mencapai Rp40,9 miliar. Kasus ini mulai diselidiki Bareskrim pada Desember 2016, kemudian naik ke tahap penyidikan pada awal

tahun 2017.
(LDS)

http://news.metrotvnews.com/hukum/wkBneQ4k-bareskrim-limpahkan-tahap-2-kasus-korupsi-penjualan-aset-pertamina



Original Post

Tersangka Korupsi Pengadaan Alat KB Segera Disidang

Media Online metrotvnews.com
2018-03-09

Jakarta: Tersangka kasus korupso pengadaan alat KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2014-2015 yakni S, segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. S diketahui sebagai pejabat pembuat komitmen sekaligus kuasa pembuat anggaran pengadaan di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI (BKKBN

RI).

S bakal disidangkan setelah pelimpahan tahap 2, yakni barang bukti dan tersangka dari penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.





"Selanjutnya tersangka S ditahan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI selama 20 hari terhitung mulai tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan 27 Maret 2018," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung M Rum, melansir Antara, Jumat 9 Maret 2018.

Rum melanjutkan, penahanan terhadap S dilakukan setelah melalui pertimbangan adalah objektif dan subjektif. Salah satunya, kata Rum, dikhawatirkan tersangka melarikan diri, merusak, menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan hasil audit BPKP, kerugian keuangan negara dari kasus ini senilai Rp111.261.298.154. berdasarkan laporan hasil audit BPKP. Tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus itu bermula saat Satuan Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) pada Direktorat Jalur Pemerintah BKKBN Pusat melaksanakan kegiatan pengadaan Susuk KB II/Implant Batang Tiga Tahunan Plus Inserter, dengan pagu anggaran sebesar Rp191.340.325.000 yang bersumber dari APBN sesuai DIPA BKKBN.

Saat proses pelelangan berlangsung, adanya penawaran harga yang dimasukkan oleh para peserta lelang adalah berada dalam satu kendali yakni, PT Djaya Bima Agung yang juga sebagai peserta lelang sehingga, harga-harga tersebut adalah harga yang tidak wajar dan menyebabkan rendahnya tingkat kompetensi.

Penyidik sebelumnya telah menetapkan tersangka inisial YW pekerjaan Direktur PT Triyasa Nagamas Farma berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-51/F.2/Fd.1/07/2017 tanggal 4 Juli 2017.

LW pekerjaan Direktur PT Djaja Bima Agung berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-52/F.2/Fd.1/07/2017 tanggal 4 Juli 2017.

KT pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kasi Penyediaan Sarana Program/ mantan Kasi Sarana Biro Keuangan BKKBN) berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-53/F.2/Fd.1/07/2017 tanggal 4 Juli 2017.

SCS pekerjaan Kepala BKKBN Pusat berdasarkan surat perintah PenyidikanDirektur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-65/F.2/Fd.1/09/2017 tanggal 14 September 2017.
(LDS)

http://news.metrotvnews.com/hukum/8koJorMb-tersangka-korupsi-pengadaan-alat-kb-segera-disidang



Original Post

Eksepsi dikabulkan, 2 terdakwa korupsi seragam Labusel bebas

Media Online merdeka.com
2018-03-09

Waswin Lubis dan Juli Syahbana Siregar bisa bernapas lega. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (8/3), mengabulkan eksepsi atau nota keberatan kedua terdakwakorupsi pengadaan pakaian seragam pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Selatan ini.
BERITA TERKAIT

KPK sebut peserta Pilkada 2018 yang akan jadi tersangka tinggal diumumkan

Ditangkap, terpidana korupsi Disbun Riau langsung dijebloskan ke Lapas

Endus korupsi proyek underpass bandara, polisi periksa PT Waskita sebagai kontraktor

Dalam amar putusan selanya, majelis hakim yang diketuai Irwan Effendy Nasution memerintahkan agar kedua terdakwa dibebaskan dari penahanan. Majelis hakim menilai dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut umum tidak cermat.

"Mengabulkan eksepsi terdakwa. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan," ucap Irwan.

Menyikapi putusan sela yang mengabulkan eksepsi terdakwa, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Labusel menyatakan masih pikir-pikir. "Kami lapor dulu ke pimpinan," ucap Irvino, anggot tim JPU, singkat.

Sementara Adi Mansar selaku kuasa hukum kedua terdakwa mengatakan, kejanggalan sudah terjadi sejak penanganan perkara ini. Pelaporan, penyidikan dan penuntutan kasus ini seluruhnya dilakukan personel kejaksaan.

"Ini bertentangan karena tidak ada check and balance dalam menangani perkara, sebab dia yang melapor, dia yang menyelidiki, dan dia yang menuntut. Jadi artinya ini seakan-akan subjektivitas seorang jaksa," jelas Adi Mansar.

Dalam eksepsinya, pihak Adi Mansar mempersoalkan kewenangan jaksa yang menangani perkara ini. Pelapor dalam perkara dua kliennya adalah jaksa Dedy Saragih yang merupakan Kasi Pidsus Kejari Labusel. Dedy menjadi salah seorang tim penuntut umum perkara itu.

"Ternyata memang majelis hakim sependapat dengan kita," ucap Adi Mansar.

Adi menambahkan, saat ini mereka menunggu pembebasan kliennya. "Kasihan mereka sudah ditahan lebih dar 40 hari," jelas Adi Mansar.

Dalam perkara ini, Waswin Lubis yang merupakan Panitia Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Juli Syahbana Siregar, Wakil Direktur III CV Kebersamaan, didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan pakaian seragam pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada 2016. Seragam itu diperuntukkan bagi pelajar kelas 1 SD Negeri se-kabupaten itu.

Menurut jaksa, Juli Syahbana Siregar selaku rekanan Disdik Kabupaten Labusel dalam kegiatan pengadaan pakaian seragam pelajar kelas 1 SD, bekerja tidak sesuai kontrak. Sementara Waswin selaku PPK justru membayarkan penuh pagu anggaran kepada CV Kebersamaan, meski tidak melakukan pekerjaan sesuai kontrak.

Jaksa menilai kedua terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 1 miliar lebih. Total pagu anggaran pada pengadaan ini Rp 1,9 miliar. Mereka dikenakan Pasal 2 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [rnd]

http://www.merdeka.com/peristiwa/eksepsi-dikabulkan-2-terdakwa-korupsi-seragam-labusel-bebas.html



Original Post

Nur Alam Dituntut 18 Tahun Penjara

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-3-9

Nur Alam Dituntut 18 Tahun Penjara

KORUPSI

JAKARTA, KOMPAS - Gubernur Sulawesi Tenggara (nonaktif) Nur Alam dituntut 18 tahun penjara karena dianggap terbukti menerima suap dalam penerbitan izin usaha pertambangan nikel untuk PT Anugrah Harisma Barakah di Pulau Kabaena, Sultra. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi juga menuntut pencabutan hak politik Nur Alam selama lima tahun setelah menyelesaikan masa tahanan.

Selain dua tuntutan itu, jaksa Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) juga menuntut Nur Alam dijatuhi pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan penjara. Kemudian, jaksa juga menuntut dia membayar uang pengganti sebesar Rp 2,7 miliar yang harus dibayarkan dalam satu bulan atau pidana penjara selama 1 tahun.

Dalam pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (8/3), Subari Kurniawan, jaksa KPK. mengatakan. Nur Alam telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi melalui penerimaan suap dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP). Izin tambang, nikel di Pulau Kabaena diterbitkan untuk ke-

pentingan bisnis PT Billy Indonesia.

"Kami menuntut agar majelis hakim memutuskan Nur Alam bersalah dengan menjatuhkan vonis pidana penjara 18 tahun," kata Subari.

Atas penerbitan izin itu, PT Billy Indonesia memberikan uang hingga sekitar Rp 1 miliar yang kemudian dipakai membeli mobil BMW Z4 oleh Nur Alam. Kemudian, Nur Alam juga menerima uang suap sebesar Rp 1,7 miliar yang digunakan untuk membeli rumah elite di wilayah Cipayung, Jakarta Timur. Pembelian rumah dan mobil mewah itu menggunakan nama Ridho Insana yang merupakan staf protokoler Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Gratifikasi Rp 40 miliar

Tidak hanya itu. Nur Alam juga menerima gratifikasi sekitar Rp 40 miliar dari Richcorp International pada akhir 2010. Hal itu merupakan imbalan atas penjualan nikel yang dilakukan PT Anugrah Harisma Barakah kepada Richcorp International yang berbasis di Hong Kong.

Oleh karena itu, Subari menyatakan, Nur .-Mam terbukti melanggar Pasal 2 Ayat 1 juncto

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian, ia juga dianggap telah melanggar Pasal 12 B UU Tipikorjo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Pernyataan itu langsung ditanggapi dengan teriakan oleh keluarga dan pendukung Nur Alam yang berada di ruang sidang. Salah satu hal yang memberatkan vonis Nur Alam, kata Subari, ialah karena sikap Nur Alam yang tidak mengakui dan menyesali perbuatannya itu.

Jaksa KPK lainnya, Muhammad Nur Aziz, menambahkan, akibat perbuatannya itu Nur Alam tidak hanya memperkaya dirinya sendiri dan orang lain, tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan di Pulau Kabaena. Dari hasil aktivitas pertambangan yang dilakukan PT Anugrah Harisma Barakah, jumlah material kerusakan lingkungan mencapai Rp 2,7 triliun.

Jumlah itu merupakan akumulasi dari kerugian ekologi sekitar Rp 1,4 triliun, kerugian ekonomi Rp 1,1 triliun, serta kerugian akibat biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp 31,03 miliar.

(SAN)





Original Post

Terdakwa

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-3-9

Terdakwa

kasus dugaan menghalangi penyidikan kasus korupsi KTP elektronik, Bimanesh Sutarjo, hadir menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (8/3). Bimanesh yang merupakan salah satu dokter di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta, didakwa menghalangi penyidikan kasus korupsi KTP elektronik dengan terdakwa Setya Novanto.

KOMPAS ALIF ICHWAN





Original Post

SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-3-9

SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

Nomor 581Pdt G 201 7 PN JM Bn

MANSYUR. SH

IKLAN





Original Post

Perda Ketertiban Umum 2007 Perlu Direvisi Jika Becak Diizinkan Beroperasi Di Jakarta

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 19
2018-3-9

Perda Ketertiban Umum 2007 Perlu Direvisi Jika Becak Diizinkan Beroperasi Di Jakarta

JIKA ingin mengizinkan becak beroperasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus merevisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Sebab, pada Pasal 29 ada larangan becak beroperasi di Ibu Kota.

Kalau pasal itu tak direvisi, jelas akan bertentangan dengan kebijakan yang mengizinkan becak boleh beroperasi Jakarta.

"Kalau tak segera direvisi, maka akan menjadi kendala di lapangan dan membingungkan aparat maupun masyarakat," kata Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR) Sugiyanto kepada Rakyat Merdeka.

Dia mengimbau, pihak eksekutif dan legislatif segera melakukan lobi-lobi untuk mem-

bahas revisi Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung izin operasional becak.

Dia bilang, jika tidak direvisi dan diizinkan becak beroperasi di Jakarta, Perda tersebut akan digugat ke Mahkamah Agung (MA).

"Kami bersama masyarakat akan membahas hal ini untuk selanjutnya segera mempersiapkan langkah hukum untuk melakukan uji materi Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, khususnya pasal 29 perihal becak," paparnya.

Dalam pasal 29 ayat 1 menyebutkan, setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pembuatan, perakitan, penjualan dan memasukkan becak atau barang yang difung-

sikan sebagai becak dan/atau sejenisnya.

Menurutnya, kebijakan gu-bemur yang memberi izin becak eksisting beroperasi sebagai angkutan lingkungan tak akan berdampak banyak terhadap arus lalu lintas. Apalagi gubernur hanya mengizinkan becak yang selama ini sudah beroperasi di Jakarta dan melarang keras kehadiran becak-becak baru, kecuali peremajaan dibolehkan, sehingga jumlah becak terjaga stabil.

Dalam catatannya, ada sekitar 1.415 unit. Persebaran becak di Ibukota paling menonjol terdapat di Jakarta Utara seperti kawasan Pademangan,Teluk Gong,Tanjung Priok, Kalivaru, Muara Baru, Bandengan, dan

Kali Pasir. Kemudian menyusul wilayah Jakarta Pusat meliputi Tanah Abang, Kemayoran, Senen, Gambir, dan lainnya.

Hampir di kawasan ini, becak hanya beroperasi di lingkungan permukiman dan pasar tradisional.

"Keberadaan becak pada lingkungan tertentu di wilayah DKI Jakarta masih dibutuhkan oleh warga. Becak sebenarnya juga berpotensi mendukung nilai pariwisata jika dimodifikasi yang menarik," terangnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menilai, meski ada Perda melarang keberadaan becak sebagai alat transportasi di Jakarta, selama ini di lapangan. Perda itu tidak ditegakkan dengan baik. Masih banyak yang beroperasi.

"Dari dulu kan ada di kampung-kampung, ya nggak pernah diributin. Begitu ada rencana, baru diributin," kata Taufik di Balaikota, Jakarta Pusat.

Ketua DPD Partai Gerindra DKI itu menyatakan, legislatif akan merevisi Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum supaya kehadiran becak di jalanan ibukota mempunyai legalitas. Selama revisi dilakukan becak akan tetap diizinkan beroperasi.

Dia bahkan telah bikin becak dengan desain yang sudah dimodifikasi. Saat reses, Taufik membagikan lima unit ke Wara-kas, Jakarta Utara. Ditegaskannya, becak modifikasi tersebut digunakan untuk wisata atau angkutan lingkungan.

faq





Original Post

Fahri Polisikan Sohibul Iman

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-3-9

Fahri Polisikan Sohibul Iman

Perseteruan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah dengan Presiden PKS Sohibul Iman memasuki babak baru. Wakil Ketua DPR ini melaporkan Sohibul ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik, penghinaan serta pelanggaran Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE).

FAHRI tiba di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya didampingi pengacaranya Mujahid Latif, dan koleganya. Fahri mengaku sudah menyiapkan sejumlah bukti dokumen, termasuk elektronik.

Pengaduan Fahri tertuang dalam Laporan Polisi nomor LP/1265/111/2018/PMJ/Dit. Reskrimsus tanggal 8 Maret 2018. Dalam LP itu, Sohibul yang dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal tindak pidana bidang informasi dan transaksi elektronik, fitnah dan pencemaran nama baik, diduga melanggar pasal 27 ayat 3,45 ayat 3 UU nomor II tahun 2016 tentang ITE juncto pasal 311 dan 310 KUHP.

"Kalau peristiwa ini berlanjut dan berkaitan dengan orang lain, kami tidak tahu nanti. Yang jelas saya fokusnya kepada Saudara Sohibul Iman dulu," kata Fahri usai melaporkan di Polda Metro Jaya, kemarin.

Menurut Fahri, setelah dirinya

menang berkali-kali dalam gugatan perdata melawan PKS terkait pemecatannya, Sohibul masih saja menyampaikan sesuatu yang dianggap merusak reputasinya.

"Tapi beliau terus menerus sampaikan sesuatu yang menurut saya merusak, tidak saja reputasi saya, tapi juga fakta, merusak iklim hukum kita karena dianggap putusan pengadilan meragukan," katanya.

Dia menegaskan, langkah hukum pun harus ditempuh karena Sohibul sudah menganggapnya sebagai pembohong dan pembangkang. "Ini untuk selamatkan partai, loyalitas kader dan tentu ada juga hubungan dengan pribadi saya," kata bekas aktivis asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini. .. .

Dia mengatakan, langkah hukum ditempuh agar kasus bisa ditingkatkan dari persoalan keperdataan menjadi sebuah peristiwa pidana.

"Yang saya laporkan pada tahap awal adalah beberapa pasal

dalam KUHP, dan juga tentunya dilengkapi oleh dokumen-dokumen yang juga bisa masuk dalam UU ITE," katanya.

Selain barang bukti seperti CD, USB, dan dokumen cetak lainnya, Fahri juga nanti akan mempersiapkan saksi dan ahli untuk memperkuat laporannya. "Sehingga laporan saya lengkap bahwa telah terjadi tindak pidana oleh Saudara Sohibul Iman," ujarnya.

Lanjutnya, Fahri akan mencabut laporan, jika Sohibul mundur dari jabatan Presiden PKS. "Itu doa kami sehari-hari. Berdoa saja, semoga hal itu dia lakukan supaya beban partai juga hilang," kata dia.

Selain itu, dia tidak gentar jika nanti Sohibul melapor balik ke Polda Metro Jaya. "Silakan saja, itu saya tunggu juga itu," tandasnya.

Fahri menunggu tindak lanjut dari Polda Metro Jaya terkait laporan yang sudah dilayangkannya tersebut. Dia mengaku siap memberikan keterangan lanjutan jika suatu saat dipanggil lagi oleh Polda Metro Jaya sebagai pelapor. ,

Fahri juga sudah menyiapkan ahli yang akan memperkuat pelaporannya tersebut. "Ada banyak, saya belum konsultasi ke yang bersangkutan," katanya.

Dia mengklaim sebenarnya ahli banyak memberikan usulan

kepadanya bahwa kasus ini bukan hanya sekadar pencemaran nama baik, fitnah dan pelanggaran UU ITE saja.

sSementara itu,Sohibul menolak berkomentar saat diminta tanggapannya atas laporan Fahri ke polisi. "Tidak ada yang perlu saya komentari," kata Sohibul.

Sebelumnya. Sohibul menyatakan Fahri pernah menyetujui untuk meninggalkan kursi wakil ketua DPR. Hal itu terjadi pada 20 Oktober 2015. Kala itu, kata dia. Fahri setuju dipindah dari posisi Wakil Ketua DPR ke Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP).

"Terus dia bilang, siap ustaz, saya siap mundur dari pimpinan DPR, terserah saya ditempatkan di mana, yang penting saya tetap berada di PKS." kata Sohibul menirukan Fahri.

Dia mengatakan, kala itu Fahri meminta izin untuk angkat kaki dari kursi wakil ketua DPR pada pertengahan Desember 2015. Alasannya, Fahri sudah, berjanji untuk bersilaturahmi ke sejumlah pihak sebagai wakil ketua DPR. Sohibul pun menyetujuinya.

"Begitu masuk Desember, enggak mau. Apa itu bukan bohong? Bohong itu namanya dan membangkang namanya," kata Sohibul.

REN





Original Post

Eks GM Jasa Marga Divonis 1,5 Tahun

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-3-9

Eks GM Jasa Marga Divonis 1,5 Tahun

PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara kepada Setia Budi. Bekas General Manager Jasa Maiga Cabang Purbaleunyi, itu terbukti menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sigit Yugoharto dengan Harley Davidson Sportster 883 tahun 2000.

Selain itu. Setia Budi juga terbukti beberapa kali memberikan fasilitas hiburan malam karaoke di Las Vegas. Plaza Semanggi, Jakarta Pusat kepada tim auditor BPK yang melaksanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya dan kegiatan investasi Jasa Marga Cabang Purbaleu-nyi tahun 2015 dan 2016.

"Pemberian tersebut berkaitan dengan hasil temuan tim BPK pada PT Jasa Marga Cabang Purbaleunyi Tahun 2015 dan 2016," kata ketua majelis hakim Ni Made Sudani membacakan putusan.

Ketika melakukan audit, tim BPK menemukan Jasa Marga Cabang Purbaleunyi kelebihan pembayaran dalam pekerjaan pemeliharaan periodik, rekonstruksi jalan dan pengecatan marka jalan cabang Purbaleunyi tahun 2015. Jumlahnya Rp 3,14 miliar. Sedangkan pada 2016 terjadi kelebihan pembayaran

Rp 5,9 miliar.

Setia Budi ingin temuan tahun 2015 maupun 2016 itu diubah dengan dengan menyuap Sigit dan tim BPK lainnya. Akhirnya temuan diubah menjadi Rp 842 juta saja jumlah kelebihan pembayaran yang dilakukan Jasa Marga Cabang Purbaleunyi.

Perbuatan Setia Budi melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). "Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum secara berlanjut sesuai dengan dakwaan pertama," putus Ni Made Sudani. Selain menjatuhkan pidana penjara, majelis juga menghukum Setia Budi membayar denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan.

Majelis menilai, perbuatan Setia Budi menyuap auditor BPK tidak mendukung pemerintah memberantasi pemberantasan korupsi. Ini menjadi hal yang memberatkan hukuman.

Sedangkan hal yang meringankan, Setia Budi bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, tidak mempunyai penghasilan lain serta menjadi tulang punggung keluarganya.

byu





Original Post

Gubernur Sultra Terancam Meringkuk 18 Tahun Di Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-3-9

Gubernur Sultra Terancam Meringkuk 18 Tahun Di Penjara

JAKSA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Nur Alam dihukum 18 tahun penjara. Gubernur Sulawesi Tenggara itu dianggap terbukti melakukan korupsi dalam penerbitan izin tambang PT Anugerah llarisma Barakah dan menerima gratiftkasi.

"Menuntut, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Jaksa Subari kurniawan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Jaksa lembaga antirasuah juga menuntut Nur Alam membayar denda Rp I miliar subsider I bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 2,781 miliar subsider 1 tahun kuningan. Berikutnya, jaksa meminta hak politik Nur Alam dicabut selama S tahun sejak dia selesai menjalani hukuman.

Perbuatan Nur Alam dianggap memenuhi unsur dakwan primair melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsijuncto Pasal 55 ayatl kesatu Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Juga memenuhi unsur dakwaan Pasal 12 B UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Jaksa memaparkan Nur Alam terlibat dalam kasus dugaan korupsi terkait penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB). Dia diduga melanggar hukum dalam menerbitkan surat keputusan (SK) persetujuan peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi.

Nur Alam dianggap meny-

alahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri sebesar Rp 2,781 miliar. Selain itu, dia dinilai telah memperkaya PT Billy Indonesia sebesar Rp 1 .593 triliun. Bahkan, kegiatan tambang yang dilakukan PT AHB mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp 4325 triliun.

Usai mendengarkan tuntutan jaksa, kuasa hukum Nur Alam menyatakan akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi. Nur Alam juga akan menyampaikan pembelaan pribadi.

Kasus ini bermula pada awal 2009, saat Nur Alam meminta dicarikan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Seminggu kemudian.Nur Alam menemukan PT AHB.

Melalui stafnya. Nur Alam menyerahkan dokumen PT AHB ke Widdi Aswindi, konsultan pemenangannya. Dia ingin PT AHB mendapatkan pencadangan wilayah di PT Inco di Blok Malapulu, Pulau Kabaena. Kemudian terdakwa meminta PT Inco melepaskan sebagian wilayah kontrak karya di Blok Malapulu.

Meskipun belum ada keputusan soal penciutan wilayah kontrak PT Inco, Nur Alam sudah mengeluarkan SK Gubernur tentang persetujuan IUP eksplorasi untuk PT AHB.

Mulai Mei 2011, PT AHB melakukan penambangan nikel dan memproduksi nikel sebanyak 7.161.090 wet metric ton. PT Billy menjual nikel ke RichcoRp Internasional Ltd dan Well Victory Internasional yang berada di Hongkong dan menerima pembayaran Rp 1,593 triliun,

byu





Original Post

NGOBROL

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-3-9

NGOBROL

Terdakwa kasus korupsi penerbitan izin usaha pertambangan Nur Alam (kiri) berbincang dengan penasihat hukum, usai menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA/AWW





Original Post

PARTAI-PARTAI Berpacu dengan Waktu

Media Cetak Republika Halaman 19
2018-3-9

Bimanesh Perintah Pasang Jarum Infus Pasien Anak

Didakwa Rekayasa Opname Setnov

FAKARTA Sidang kasus merintangi penyidikan {obstruction of justice) korupsi Setya Novanto (Setnov) dengan terdakwa dr Bimanesh Sutarjo diadakan di pengadilan tipikor kemarin (8/3). Dalam sidang, jaksa KPK mengungkapkan dugaan rekayasa rawat inap Setnov (semasa menjadi tersangka korupsi e-KTP) saat opname di RS Medika Permata Hijau.

Isi surat dakwaan menyatakan bahwa Setnov berpura-pura sakit agar bisa menjalani rawat inap dan menghindari penahanan penyidik KPK.

KPK mendakwa Bimanesh telah memerintah Indri Astuti, perawat RS Medika Permata Hijau, untuk memasang infus terhadap Setnov. Dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal, dan hipertensi itu juga meminta Indri memasang perban di kepala Setnov. Padahal, saat peristiwa tersebut terjadi pada 16 November sore, Bimanesh tidak punya

Bimanesh Sutarjo

jadwal praktik.

Yang menarik, terkait pemasangan jarum infus. Bimanesh sebenarnya hanya memerintah Indri untuk menempelkannya. Namun, agar rekayasa sakit dan rawat inap Setnov itu terlihat sempurna, Indri tetap memasang jarum infus ke tubuh mantan ketua umum Partai Golkar tersebut. Hanya, jarum yang dipasang merupakan jarum kecil berukuran 24 yang biasa diperuntukkan pasien anak-anak.

"Itu (pemasangan perban dan infus, Red) sebagaimana permintaan dari Setya Novanto," kata jaksa KPK M. Takdir Sunan saat membacakan dakwaan.

(tyo/clO/agm)



Berita Umum BerfotoJawa Pos12 89 Mar 2018Cyber Army di Era Digital Politic Opini BerfotoJawa Pos4 99 Mar 2018Hakim Vonis Bebas Terdakwa Korupsi Berita UmumJawa Pos3 109 Mar 2018ICW RUU KUHP Ancam Upaya Pemberantasan Korupsi Berita UmumHarian Ekonomi Neraca12 119 Mar 2018Kejagung 67 Saksi Diperiksa Investasi Pertamina di Australia Berita UmumHarian Ekonomi Neraca12 129 Mar 2018KPK Modus Korupsi Terbanyak Pengadaan Barang-Jasa Berita UmumHarian Ekonomi Neraca12 139 Mar 2018Tingkatkan Kesetaraan Gender Berita UmumMedia Indonesia20 149 Mar 2018Ada Yang Naik, Ada Yang Turun

Wacana hentikan kasus korupsi di bawah Rp 100 juta jika uang dikembalikan

Media Online merdeka.com
2018-03-09

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mempertimbangkan penghentian kasus dugaankorupsi pejabat daerah jika uang hasil korupsi dikembalikan ke kas negara.
BERITA TERKAIT

Eksepsi dikabulkan, 2 terdakwa korupsi seragam Labusel bebas

Ditangkap, terpidana korupsi Disbun Riau langsung dijebloskan ke Lapas

Kabareskrim ke KPK: Yang ditangkap jangan receh-receh

"Kalau masih penyelidikan, kemudian tersangka mengembalikan uangnya, mungkin persoalan ini tidak kami lanjutkan ke penyidikan," kata Ari Dono.

Dia menjelaskan alasannya. Dengan dikembalikannya uang kerugian negara dari tindak pidana korupsi, maka anggaran untuk proses penyidikan tidak akan terbuang. Apalagi jika kerugian negara lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan Polri untuk penanganan kasus.

"Anggaran penanganan korupsi di Kepolisian itu Rp 208 juta, kalau yang dikorupsi Rp 100 juta kan Negara jadi tekor. Penyidikan (biayanya) segitu, belum nanti penuntutan ada (anggaran) lagi, nanti peradilan sampai masa pemidanaan ada lagi," jelasnya.

Dengan banyaknya kasus dugaan korupsi pejabat daerah, kinerja Polri dalam menangani kasus korupsi dapat menghambat kinerja aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).

Dalam pandangan Ari Dono, mekanisme terbaik adalah ada jalinan kerja sama antara aparat penegak hukum (APH) dari Polri dengan APIP dari Kementerian Dalam Negeri. Sehingga penegakan hukum dan pengendalian aparat yang melakukan tindak pidana korupsi di daerah dapat berjalan.

"Jadi, kalau, misalnya, uang penyidikan korupsi untuk Kepolisian ditambah, berarti penyidik akan kejar (kasus) korupsi terus, berarti harus dapat (kasus korupsi) terus. APIP-nya jadi tidak jalan, oleh karenanya nanti akan kami koordinasikan," tuturnya.

Selain itu, Ari Dono menginginkan, agar Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) menangani kasus korupsi yang nilainya besar atau kelas kakap. Hal itu agar KPK bisa menyita aset milik para koruptor yang lebih besar dan bisa berguna atau bermanfaat untuk negara.

"Jadi yang ditangkap jangan receh-receh, yang betul-betul (nilainya besar), kira-kira negara ini jangan tambah rugi," kata Ari Dono di Ancol,Jakarta Utara, Kamis (8/3).

Apalagi, dari aset koruptor yang disita ada yang dihibahkan ke Bareskrim Polri dan menurut Ari, hal itu bisa menambah semangat para penyidik. Karena selama ini, anggaran bagi para penyidik masih sangat terbatas.

"Jadi ini akan menambah semangat dari penyidik untuk mencari, selain daripada memang wajib, tapi kalau mungkin ada rangsangan tambahan lagi," ujarnya.

Selain itu, dirinya ingin agar KPK dan Polri bisa menjalin kerjasama untuk menangani kasus korupsi. Hal itu agar bisa meminimalisir kasus korupsi yang ada di Indonesia. Karena berapa kali penegak hukum melakukan penindakan tetap saja korupsi masih marak.

"Korupsi di negara kita ini saya bilang anomali. Karena begitu tegas KPK dan kita semua sudah melakukan penegakan hukum tetapi ini terus (ada korupsi)," ucapnya.

Dirinya pun berharap agar kerja sama ini bisa dilakukan dari sisi investigasi maupun juga proses penegakan hukum dan bukan hanya dilakukan di atas kertas saja.

"Jadi kalau ada kasus ada gunung atau hambatan kita bisa minta tolong KPK. Begitu juga kalau kurang modal kita bisa minta bantuan," tandasnya.

Menanggapi pernyataan Kabareskrim Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, harus dilihat dulu bagaimana derajat kesalahannya. Jika ada kesalahan administrasi, maka itu diselesaikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

"etaapi kalau tindak pidana korupsi tentunya apalagi didukung oleh fakta dan bukti yang tidak terbantahkan, tentunya tidak ada pilihan lain kecuali harus dilakukan penindakan," kata Prasetyo.

Dan menurutnya, pengembalian tidak harus meniadakan tanggungjawab pidananya, kecuali yang ia katakan, jika pelanggaran hanya administrasi karena kemungkinan kesalahan, pembukuan, penghitungan dan sebagainya, dan itu tentunya pihaknya akan bicarakan dengan APIP.

"APIP itu terdiri dari RWIL dan PERPROP dengan BPKT, kita memberikan semacam mereka memperbaiki itu, apalagi seperti saya katakan ada indikasi penyimpangan, buktinya cukup dan tidak terbantahkan ya terpaksa pak Agus ya KPK, termasuk pak Kapolri akan bertindak, ini prinsip yang harus dipahami bersama," jelasnya.

Selain itu, Prasetyo mengungkapkan, selama dalam perjalanan Pilkada, dirinya dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah membuat kesepakatan. Sementara untuk pasangan calon peserta pilkada itu proses hukum perkaranya kalaupun itu ada indikasi tipikor akan dihentikan sementara, setelah itu baru pihaknya akan lakukan penindakan.

"Karena kita menghindari politisasi dan sebagainya, ini berbeda antara Polri dan Kejaksaan dan KPK itu berbeda. KPK ketika menangani kasus enggak ada orang yang berani datang, baik polri dan kejaksaan pasti ada tuduhan politisasi, kriminalisasi, dan sebagainya, ini yang kita hindari," ungkapnya.

Namun, yang paling penting itu baginya adalah bagaimana agar proses Pilkada serentak 2018 ini bisa berjalan dengan aman dan tenang.

"Di samping itu yang paling penting adalah bagaimana pilkada berjalan dengan aman dan tenang, sehingga tidak ada kegaduhan, tentunya akan merusak dan mencederai proses demokrasi," tandasnya.

Sementara itu, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, memungkinkan saja bila konteksnya administratif. "Prinsip dasar kita perlu pisahkan antara pidana dengan administratif kalau sifatnya administratif tentu yang disampaikan (Kabareskrim) itu benar. Mungkin konteksnya juga yang dimaksud adalah ke sana ya karena memang ada aturan hukum," katanya.

Dia mencontohkan, misalnya jika ada temuan kerugian negara maka dalam waktu 60 hari harus segera ditindaklanjuti dan dimungkinkan kasusnya dihentikan bila konteksnya administratif. Namun, KPK tetap mengacu kepada undang-undang tindak pidana korupsi.

"Saya kira aturannya juga sudah cukup jelas ya mulai dari undang-undang tindak pidana korupsi di pasal 4 itu mengatur pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus dapat dipidananya seseorang," terang Febri.

Lebih lanjut, surat edaran yang tertera dari Mahkamah Agung (MA) dengan persetujuan beberapa pihak MA juga memungkinkan bila konteksnya administratif. Sedangkan bila unsur pidana tidak dapat dihapus.

"Ada surat edaran mahkamah agung juga yang menyebutkan seingat saya itu dari rapat kamar beberapa kamar di Mahkamah Agung. Termasuk rapat kamar pidana yang memisahkan antara ya kalau administratif silakan saja boleh boleh saja. Tapi kalau aspeknya pidana tentu yang berwenang adalah penegak hukum," pungkasnya. [eko]

http://www.merdeka.com/peristiwa/wacana-hentikan-kasus-korupsi-di-bawah-rp-100-juta-jika-uang-dikembalikan.html



Original Post

Babak baru pertarungan Fahri Hamzah lawan PKS

Media Online merdeka.com
2018-03-09

Menang di pengadilan tingkat pertama dan banding tak membuat Fahri Hamzah mendapatkan kembali statusnya sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Fahri geram dengan sikap Presiden PKS Sohibul Iman yang tidak mengindahkan putusan pengadilan hingga hari ini. Dia pun melaporkan Sohibul ke polisi. Ranah pidana menjadi babak baru pertarungan Fahri dengan partainya sendiri.
BERITA TERKAIT

Fahri Hamzah jamin masalah di PKS selesai jika Sohibul Iman keluar

Fahri Hamzah yakin Jokowi kalah dari Prabowo di Pilpres 2019

Fahri cabut laporan jika Sohibul mundur: Banyak kader pantas jadi Presiden PKS

Kamis (8/3) kemarin, Fahri membuktikan ucapannya dengan mendatangi Gedung Sentra Pelayanan Kepolisian (SPKT) Polda Metro Jaya. Didampingi pengacaranya, Fahri melaporkan Sohibul mulai dari pencemaran nama baik, permufakatan jahat, pemalsuan, fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan. Laporan itu tercatat dengan nomor LP/1265/III/2018/PMJ/Ditreskrimsus tertanggal 8 Maret 2018.

"Kami berharap ini diproses secepat-cepatnya. Sehingga persoalan PKS segera selesai. Saya dapat dukungan dari teman-teman agar masalah cepat selesai," kata Fahri.

"Buat saya ini sebuah ruang, setelah ternyata bahwa ini tidak akan diselesaikan, jadi mau dibikin bertele-tele. Ya sudah, jadi kami melakukan laporan pidana. Karena ini untuk kebaikan partai," tegas Fahri.

"Intinya Saya laporkan saudara Sohibul Iman, karena saya menduga beliau telah melakukan tindak pidana berkaitan dengan fitnah dan pencemaran nama baik. Alat bukti berupa dokumen, video, USB, dan lain-lain sudah diterima," tambahnya.

"Saya terus terang mohon maaf kepada teman-teman kader, simpatisan yang tidak memahami persoalan ini. Ini saya lakukan niatnya baik, supaya partai reputasinya kembali, selain reputasi saya. Karena PKS ini kan partai yang punya reputasi baik," ujarnya.

Kata Fahri, dirinya berjanji akan mencabut laporannya apabila Sohibul Iman mundur dari jabatannya. "Kalau dia (Sohibul Iman) mundur dan saya akan mencabut laporan saya. Kalau tidak (mundur) ya siap hadapi laporan saya," tegasnya.

Menurut Fahri, masih banyak anggota ataupun kader yang lain yang pantas menjadi Presiden PKS. "Saya kira banyak ya kader-kader yang lebih pantas, salah satunya Jazuli (Jazuli Juwaini)," pungkasnya.

Dalam kesempatan sebelumnya, pengacara Fahri Hamzah, Mujahid Latief, hasil putusan Pengadilan TinggiJakarta yang memenangkan kliennya berkekuatan hukum tetap.

Dia juga menjelaskan, hasil putusan itu memerintahkan kepada PKS untuk menyatakan kliennya tetap sebagai anggota DPR, pimpinan DPR, dan anggota PKS serta membayar denda kepada Fahri Rp 30 miliar secara tunai.

"Pengadilan menyatakan pemecatan itu batal demi hukum, kemudian menghukum tergugat secara bersama untuk membayar ganti rugi kepada penggugat secara tunai," kata Mujahid.

Apa tanggapan Sohibul atas laporan ini? Kepada wartawan melalui pesan singkat, dia menuliskan, "Tidak ada yang perlu dikomentari, Mas."

PKS pada 2016 mengambil kebijakan untuk memecat Fahri. Menurut laman resminya, PKS.or.id, Fahri dinilai melanggar banyak aturan partai dan dinilai memperburuk citra partai karena telah pasang badan dalam kasus Papa Minta Saham yang melibatkan Setya Novanto dan pembangunan proyek gedung baru DPR.

Merasa tidak terima, Fahri mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia pun berhasil memukul keok partainya pada Desember 2016. Kalah, PKS pun banding. Namun, ternyata Fahri kembali memenangkan gugatan itu di pengadilan banding. [bal]

http://www.merdeka.com/politik/babak-baru-pertarungan-fahri-hamzah-lawan-pks.html



Original Post

Polisi Sebut Ada Kejanggalan Pada Robohnya Underpass Bandara

Media Online republika.co.id
2018-03-09

Polisi belum memastikan bahwa ada dugaan korupsi dalam proses pembangunannya.REPUBLIKA.CO.ID, Kasubdit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Ferdy Irawan mengatakan, ada sebuah kejanggalan dalam peristiwa robohnya underpass Bandara Soekarno-Hatta. Namun, Ferdy belum memastikan bahwa ada dugaan korupsi dalam proses pembangunannya.

"Yang pasti kalau bangunan yang sudah direncanakan tidak sesuai, pasti ada yang tidak beres. Saya tidak bisa bilang ada dugaan korupsi atau bagaimana, masih kami periksa," kata dia saat dihubungi Republika, Jumat (9/3).

Terkait anggaran pembangunan dan hal lainnya, Ferdy menjelaskan, pemeriksaan sekarang ini belum fokus pada anggaran tersebut. Dia menyatakan, pemeriksaan pada hal lainnya yang perencanaannya tidak sesuai sehingga menyebabkan kecelakaan dan memakan korban.

"Bukan anggaran ya, tapi mungkin ada kelalaian atau di luar perencanaan. Ini baru satu pekan diperiksa ahli konstruksi, belum tau hasilnya kapan, mungkin agak lama," jelas dia.

Sebelumnya dilaporkan penyidik Polda Metro Jaya memeriksa tujuh saksi atas dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jembatan bawah tanah (underpass) Jalan Perimeter Selatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ferdy menyatakan pemeriksaan untuk upaya penyelidikan.

Ferdy tidak menyebutkan identitas saksi tersebut yang berasal dari perusahaan penyedia jasa, konsultan pengawas, dan pelaksana proyek. Ia mengungkapkan penyidik juga menggandeng Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) guna meneliti dokumen anggaran proyek tersebut.

Penyelidikan berawal ketika dinding lorong jembatan jalur Perimeter Selatan Bandara Soetta, ambruk pada Senin (5/2) sore. Akibat kejadian itu, dua penumpang mobil yakni Dyanti Putri dan Mukhmainna tertimbun tanah longsor selama kurang lebih sembilan jam.

Bahkan korban Dyanti Putri meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit, sedangkan Mukhmainna berangsur pulih. Peristiwa itu juga menghentikan sementara operasional KA Bandara Soetta, karena jarak antara titik longsor dengan jalur rel mencapai lima meter.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/18/03/09/p5as78428-polisi-sebut-ada-kejanggalan-pada-robohnya-underpass-bandara



Original Post

Kemarin, Hari Perempuan Sedunia hingga pengakuan Setnov soal kecelakaan

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-03-09

Jakarta (ANTARA News) - Kemarin, aksi damai menyambut Hari Perempuan Sedunia yang diperingati setiap 8 Maret, terjadi di beberapa kota di Indonesia termasuk Jakarta.

Presiden Joko Widodo pun menyuarakan kesetaraan bagi perempuan untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pendidikan dan pekerjaan saat berada di Jawa Timur.

1. Presiden: perempuan berkesempatan sama dalam pendidikan-pekerjaan
"Semua anak-anak dan remaja perempuan harus mempunyai kesempatan yang sama dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam karir serta penghargaan dari masyarakat," kata Presiden Joko Widodo di alun-alun kota Lamongan, Jawa Timur, Kamis.

2. Kaum difabel bersuara lewat seni pada Hari Perempuan
Koalisi perempuan difabel yang diorganisir oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dan Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia merayakan Hari Perempuan Internasional 2018 dengan menggelar festival "Perempuan Disabilitas Mengubah Dunia" di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis.

3. Gubernur Bali akan pantau kapal yang buang sampah di laut
Sebuah video yang memperlihatkan wisatawan asing yang menyelam di Perairan Bali yang dipenuhi sampah menjadi viral dalam beberapa saat terakhir. Hal itu membuat Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika menilainya sebagai hal yang berlebihan. Serta akan memantau setiap kapal besar yang singgah di Bali. Jika terbukti membuang sampah ke dasar laut, maka akan diberikan sanksi tegas.

4. Dokter Bimanesh didakwa sengaja merintangi penyidikan Setya Novanto
Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo bersama-sama advokat Fredrich Yunadi dengan sengaja merintangi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto.

5. Setnov mengaku tak tahu soal pemalsuan data medisnya
Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) mengaku tidak tahu perihal pemalsuan data medisnya oleh Bimanesh Sutarjo, dokter di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, tempat dia menjalani perawatan setelah kecelakaan lalu lintas pada 16 November 2017.Pewarta: Natisha AndarningtyasEditor: MonalisaCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/691574/kemarin-hari-perempuan-sedunia-hingga-pengakuan-setnov-soal-kecelakaan



Original Post

Korupsi di Pertamina, Polisi Serahkan Gathot Harsono ke Kejaksaan

Media Online Bisnis.com
2018-03-09

Mantan Senior Vice President PT Pertamina Gathot Harsono (tengah) buron sejak 23 Agustus 2017, dan menyerahkan diri ke polisi pada Rabu (21/2/2018). - Istimewa Kabar24.com, JAKARTA - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi menyerahkan tahap dua atau menyerahkan berkas dan tersangka Gathot Harsono dalam kasus dugaan korupsi penjualan tanah PT Pertamina ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

"Telah dilakukan penyerahan tahap dua, berkas dan tersangka Gathot ke Kejari Jaksel agar segera bisa disidangkan," kata Kasubdit V Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Pol Widoni dalam pesan singkat, Kamis (8/3/2018) malam. Gathot merupakan mantan Senior Vice President (SVP) Asset Management PT Pertamina.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri pada 15 Juni 2017 menetapkan Gathot Harsono sebagai tersangka dalam kasus korupsi dalam penjualan aset PT Pertamina berupa tanah seluas 1.088 meter persegi di daerah Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tahun 2011. Barang bukti berupa tanah seluas 1.088 meter persegi di Simprug telah disita oleh penyidik Bareskrim.

Tak lama setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik berupaya menangkap Gathot, namun gagal.

Gathot resmi menjadi DPO (buron) sejak 23 Agustus 2017. Dia menyerahkan diri ke polisi pada pertengahan Februari 2018.

"Dia kurang lebih delapan bulan di Indonesia dan terakhir ke Singapura. Namun dengan kesadarannya dan atas bantuan keluarga, yang bersangkutan menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," kata Widoni.

Berdasarkan hasil analisis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara akibat kasus korupsi ini mencapai Rp40,9 miliar. Kasus ini mulai diselidiki Bareskrim pada Desember 2016, kemudian naik ke tahap penyidikan pada awal tahun 2017.

Sumber Antara

http://kabar24.bisnis.com/read/20180309/16/747923/korupsi-di-pertamina-polisi-serahkan-gathot-harsono-ke-kejaksaan



Original Post

Berkas Memori PK Ahok Diserahkan kepada MA

Media Cetak Jawa Pos Halaman 22
2018-3-9

Berkas Memori PK Ahok Diserahkan kepada MA

PADEMANGAN Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara telah menyerahkan berkas memori peninjauan kembali (PK) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam kasus penodaan agama kepada Mahkamah Agung (MA). Putusan atas PK Ahok tersebut sepenuhnya adalah hak MA.

Humas PN Jakarta Utara Jootje Sampaleng menyatakan, berkas memori PK telah diserahkan kepada MA beserta lampiran berita acara. Kedua pihak, yaitu kuasa hukum Ahok dan jaksa penuntut umum (JPU), menandatangani berita acara sebagai syarat sah. "Penyerahan berkas PK ke MA sempat ditunda karena ada kunjungan rutin dari Pengadilan Tinggi Jakarta," ujarnya saat ditemui di PN Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada.

Jootje menjelaskan, waktu putusan MA atas PK tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Tidak ada mekanisme yang

pasti. Semuanya bergantung kepada MA. "Setelah putusan MA, berkas laporan dikirim ke PN fakarta Utara," ujarnya.

Sementara itu, Josefina Agatha Syukur, kuasa hukum Ahok, membenarkan bahwa pihaknya telah menandatangani berkas acara perihal PK tersebut. Berkas setebal 156 lembar itu dibuat atas dasar pasal 263 ayat 2 KUHAP. Yaitu, ada kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata. "Berita acara sudah kami tanda tangani. Sampai sekarang cuma bisa optimistis agar MA mengabulkan berkas tersebut," katanya.

Mengenai tanggapan JPU, Josefina menerangkan bahwa menjadi hal yang wajar apabila pihak kejaksaan menyangkal adanya bukti baru dalam kasus Ahok. Langkah pengajuan PK itu sah secara aturan hukum. "Ya, namanya jaksa, itu kan dari pihak lawan. Makanya, terserah saja mau berpendapat gimana. Yang penting, kami sesuai hukum yang ada," tuturnya.

(has/co4/gum)





Original Post

Media