Aktivis HAM kritik partai Tommy Soeharto tampung eks napi kasus Munir

Media Online merdeka.com
2018-03-10

Mantan Sekretaris Komite Aksi Solidaritas Munir, Choirul Anam mengkritik Partai Berkarya pimpinan Tommy Soeharto yang menampung mantan narapidana kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib, Pollycarpus Budihari Priyanto dan mantan terdakwa, mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Muchdi Purwoprandjono. Menurutnya, kelihatan seperti menerima orang-orang yang memiliki kasus di masa lalu.
BERITA TERKAIT

Romantisme Orba, Partai Berkarya ingin rangkul mereka yang rindu Pak Harto

Pollycarpus, eks terpidana kasus Munir gabung partai besutan Tommy Soeharto

Soal dukungan di Pilpres, Partai Berkarya putuskan bulan Juni

"Partai baru tersebut yang menerima keberadaan Pollycarpus maupun keberadaan Muchdi PR ya akan terindikasi seperti yang memang membuka diri untuk orang yang seperti itu," ujarnya di kantor Komnas HAM,Jakarta Pusat, Jumat (9/3).

Choirul menyebut, sebenarnya itu hak individu untuk berpolitik. Namun, tentu status di masa lalu itu, bakal dicap buruk dalam konteks berpolitik.

"Kontestasi politik menuntut nilai yang tinggi, nilai tinggi itu background masa lalu seseorang," ucapnya.

Kendati demikian, dia senang Pollycarpus muncul ke hadapan publik. Sebab, dalam dakwaan jelas dia memiliki kemampuan sebagai seorang intel. Malah, kalau tetap bersembunyi, itu akan membahayakan.

"Kalau dia tidak muncul di permukaan itu membahayakan kita semua, kedua masyarakat harus tahu orang kayak Pollycarpus tidak boleh masuk ruang publik," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Eksternal, Sandrayati Moniaga mengatakan, hak semua pihak untuk berpolitik sekalipun dia mantan narapidana. Namun jika ada putusan pengadilan yang mencabut hak politiknya, harusnya jelas tidak bisa. Menurut Sandrayati, persepsi masyarakat yang akan mempengaruhi Pollycarpus dan partainya.

"Saya tidak tahu apakah putusan pengadilan melarang. Kalau masih ada apakah masih berlaku. Kalau tidak ada ya boleh," ucapnya. [rnd]

http://www.merdeka.com/politik/aktivis-ham-kritik-partai-tommy-soeharto-tampung-eks-napi-kasus-munir.html



Original Post

Putusan MA, Alasan MNC Group Tayangkan Kembali Iklan Perindo

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-03-10

RMOL. Pihak MNC Group akhirnya memenuhi panggilan kedua yang dilayangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawasu) RI. Dalam panggilan ini, pihak MNC Group diminta untuk memberikan klarifikasi atas dugaan mencuri start kampanye yang dilakukan oleh Partai Perindo dalam bentuk penayangan iklan di RCTI, iNews TV, dan Global TV.Direktur Legal Network iNews, Wijaya Kusuma Subroto yang menjadi perwakilan dari MNC Group mengungkapkan bahwa iklan Partai Perindo itu kini sudah tidak tayang lagi di TV milik Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo.

"Pada hari ini, kami penuhi panggilan dan memberikan jumlah tayangan. Intinya bahwa iklan Perindo sudah tidak ada lagi di kami," ujarnya di Kantor Bawaslu, Jalan M. H Thamrin, Menteng, Jakarta, Jumat, (9/3).

Wijaya menjelaskan bahwa penghentian iklan Perindo itu dilakukan setelah pihaknya berkonsultasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

"Tentunya keputusan tidak menayangkan setelah berkonsulatasi dengan KPI dan kami tentunya mematuhi dan memenuhi perundangan yang berlaku," sambungnya.

Lebih lanjut, Wijaya menjelaskan bahwa pihaknya masih tetap menayangkan iklan Perindo sebelum awal Februari lalu karena berpedoman pada putusan Mahkamah Agung (MA) 109/G/2017/PTUN-Jkt yang mencabut SE Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) nomor 225/K/KPI/31.2/04/2017 soal larangan iklan politik.

"Nah karena larangan iklan politik itu sudah dicabut maka kami berasumsi tetap bisa menayangkan iklan politik," tukasnya. [ian]

http://politik.rmol.co/read/2018/03/10/330049/Putusan-MA,-Alasan-MNC-Group-Tayangkan-Kembali-Iklan-Perindo-



Original Post

Kasus TPPU Muchtar Effendi

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-03-10

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memberikan keterangan terkait penetapan tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus sengketa pilkada di MK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/3/2018). KPK kembali menetapkan Muchtar Effendi menjadi tersangka TPPU karena menjadi perantara suap untuk Akil Mochtar serta berperan aktif menyamarkan asal harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi itu. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)Pewarta: Wahyu Putro A)COPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/691843/kasus-tppu-muchtar-effendi



Original Post

HEADLINE Rancangan Baru Gaji PNS, Penghasilan Bakal Naik Fantastis?

Media Online liputan6com
2018-03-10

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gaji, RPP Pensiun dan Jaminan Hari Tua (JHT) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam RPP ini, penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS akan ditentukan melalui indeks penghasilan. Komponen dari indeks tersebut ada tiga yaitu indeks gaji, persentase tunjangan kinerja dari gaji, dan indeks kemahalan daerah.

Dengan menggunakan indeks penghasilan ini, sebagian besar ASN akan mengalami kenaikan penghasilan. Tidak hanya di daerah, melainkan juga ASN di pemerintah pusat.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman menjelaskan, dalam pembahasan RPP dipaparkan berbagai asumsi penghasilan berbagai golongan PNS jika RPP tersebut nanti disahkan.

"Itu juga masih simulasi dan sampai sekarang masih dalam pembahasan," kata Herman kepada wartawan, Jumat (9/3/2018).

Dari data RPP tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS yang diperoleh Liputan6.com, untuk level Presiden, indeks penghasilan pejabat negara mencapai 96.000. Dengan indeks tersebut maka penghasilan Presiden per bulan mencapai Rp 553,4 juta atau setara Rp 6,6 miliar per tahun.

Sedangkan Wakil Presiden menerima penghasilan Rp 368,9 juta per bulan dengan indeks penghasilan 64.000.

Sementara tertinggi selanjutnya adalah penghasilan Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Polri, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua KPK, Ketua BPK, Ketua MA dan Ketua MK dengan indeks penghasilan 16.000 maka penghasilan yang didapatkan sebesar Rp 92,2 juta per bulan.

Untuk Wakil Ketua MPR, DPR, DPD, KPK, BPK, MA dan MK masing-masing memilik indeks penghasilan 15.333 dan menerima penghasilan per bulan Rp 88,3 juta.

Sedangkan untuk Wakil Menteri, Wakil Kepala Polri, Angota DPR, Aggota DPD, Aggota BPK dan Hakim Agung MA per bulan diasumsikan mendapatkan penghasilan Rp 80,7 juta.

Sistem gaji lama vs Baru

a. Gaji PNS Lama (PP No. 7 Tahun 1977)

1. Perbandingan Gaji Pokok Pangkat Terendah (Gol. I.a) Gaji Pokok Pangkat Tertinggi (Gol. IV.e) sesuai amanat PP No. 7 Tahun 1977 yaitu 1 10 (Rp 12.000 Rp 120.000)

2. Dengan makin besarnya gaji pokok, maka penghasilan pensiunan pun akan bertambah besar pula, karena gaji pokok adalah sebagai dasar penentuan besarnya pensiun pokok.

3. Perbandingan Gaji Pokok Pangkat Terendah (Gol. I.a) Gaji Pokok Pangkat Tertinggi (Gol. IV.e) sesuai amanat PP No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Lampiran PP No. 7 Tahun 1977 sangat rendah, yaitu 1 3,786 (Rp1.486.500 Rp5.620.300)

4. Gaji Pokok tidak selaluatau tidak setiap tahun dinaikkan karena akan berdampak ke Manfaat Pensiun Pokok sehingga diberikan

a. Tunjangan Jabatan (Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Fungsional Umum)

b. Tunjangan Kinerja (bervariasi antar instansi)

c. Tahun 2016 dan Tahun 2017 (direncanakan) diberikan Gaji ke-14 (dalam bentuk THR) sebagai pengganti kenaikan Gaji Pokok untuk menghindari kenaikan manfaat pensiun.

b. Gaji PNS baru

1. Gaji adalah imbalan yang dibayarkan kepada PNS sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan risiko pekerjaannya dan tercapai target kinerja dengan nilai Cukup.

2. RPP Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS menyajikan Tabel Indeks Penghasilan yang terdiri dari Indeks Gaji, Persentase Tunjangan Kinerja dari Gaji, dan Indeks Kemahalan Daerah.

3. Perbandingan Indeks Gaji Pangkat Terendah (JA-1, JF-1) Indeks Gaji Pangkat Tertinggi (JPT-I) yaitu 1 12,698. referensi Gaji PNS Pemerintah Amerika Tahun 2015 1 11,219 (US$ 17.800 US$ 199.700)

3. Besaran Rupiah ditetapkan di dalam Peraturan Presiden tentang Penghasilan PNS.

Dengan aturan tersebut, ada larangan bagi PNS atau ASN untuk menerima penghasilan dari sumber lain. Hal ini tertuang dalam Pasal 33 RPP tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS.

"Dengan diberlakukannya peraturan pemerintah ini, PNS dilarang menerima penghasilan lain dan/atau honorarium apa pun yang dananya bersumber dari APBN/APBD, BUMN/BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau lembaga internasional," tulis Pasal 33 Ayat (1).

Apabila PNS menerima penghasilan lain atau honorarium yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka PNS tersebut harus mengembalikan penghasilan lain atau honorarium yang telah diterima tersebut ke kas negara.

1 dari 6 halamanSimulasi Sistem Gaji Baru vs LamaTabel perbedaan sistem penggajian lama dan baru PNS (sumber RPP Kemenpan RB tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS)Tabel perbedaan sistem penggajian lama dan baru PNS (sumber RPP Kemenpan RB tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS)2 dari 6 halamanMasih DikajiInfografis Rancangan Baru Gaji PNSKepala Sub Bagian Hubungan Media dan Media dan Antar Lembaga Biro Humas BKN Diah Eka mengatakan, saat ini Direktorat Kompensasi ASN telah melakukan kajian internal, untuk memberikan masukan dalam RPP Gaji PNS.

"Sifatnya kita masih kajian," kata Diah, saat berbincang dengan Liputan6.com.

Menurut Diah, hasil kajian tersebut nantinya akan disampaikan ke instansi terkait. Namun untuk detail kajiannya dia belum bisa menyebutkan. Pasalnya, masih disampaikan terlebih dahulu ke instansi terkait.

"Kami akan melakukan kajian internal dulu. Belum bisa mengeluarkan pernyataan lebih jauh," ucapnya.

Namun memang, pembahasan RPP Struktur Gaji Baru PNS ini belum sampai antar kementerian. Kementerian Keuangan sebagai pemegang otoritas anggaran mengaku belum menerima RPP tersebut.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengaku tidak mengetahui soal besaran gaji Presiden sebesar Rp 553 juta per bulan maupun penghasilan pejabat lain.

"Angka tersebut tidak ada kaitan dengan RPP. Saya tidak tahu persis sumbernya," tegas dia saat dikonfirmasi Liputan6.com.

Askolani menegaskan, RPP yang sedang disusun pemerintah saat ini adalah RPP penggajian berupa pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji PNS ke-13, serta pensiunan ke-13.

Dihubungi terpisah, Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Ditjen Anggaran Kemenkeu, Made Arya Wijaya, pun mengungkapkan hal senada.

"Kami di Kemenkeu malah belum tahu draf (RPP). Karena sampai saat ini draf RPP (penggajian) masih dalam tahap pembahasan dan belum disampaikan kepada pimpinan untuk mendapat arahan. Apalagi terkait angka-angka, belum dibahas sama sekali," dia menegaskan.

Terkait pernyataan Menteri PANRB, Asman Abnur, bahwa penyusunan RPP struktur gaji PNS sudah selesai, dan tinggal diajukan ke Presiden, Made Arya itu kemungkinan hanya di lingkungan Kementerian PANRB. (Baca juga PP Struktur Gaji PNS Tunggu Tanda Tangan Jokowi)

"Kalau Pak Menteri PANRB bilang sudah selesai, barangkali yang dimaksud selesai di lingkungan Kementerian PANRB," ujarnya.

3 dari 6 halamanSulit DiterapkanMembicarakan gaji menyangkut hal-hal yang sensitif. Baru-baru ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan yang mengulas besarnyaMade melanjutkan, Kementerian Keuangan mengaku sulit untuk menerapkan jika RPP tersebut benar-benar diajukan ke Kementerian Keuangan.

"Kalau memang benar seperti itu, pasti beban APBN akan sangat berat dan sepertinya akan sulit untuk bisa diterapkan," tegas dia.

Namun, Made mengaku belum tidak mengetahui soal besaran gaji Presiden sebesar Rp 553 juta per bulan maupun penghasilan pejabat lain, seperti yang tertuang dalam RPP gaji PNS.

"Yang jelas sampai saat ini belum pernah ada pembahasan dengan Menteri Keuangan, jadi kita tidak tahu sama sekali dengan konsep dan dasar perhitungan yang digunakan dalam simulasi (RPP gaji PNS)," terangnya.

Menanggapi soal penghasilan presiden bisa mencapai Rp 553 juta, Pengamat Pelayanan Publik dari Universitas Indonesia Lina Miftahul Jannah mengatakan, sebenarnya dengan gaji presiden saat ini yang hanya Rp 62 juta dianggap terlalu kecil. Telebih tanggung jawab Presiden sangatlah besar.

Menurut Lina, memang sudah sewajarnya jika gaji Presiden dan Wakil Presiden diusulkan mengalami peningkatan.

"Hanya saja di tengah kondisi saat ini yang PNS tidak naik gaji sejak 2015, apa itu wajar? Kalau diusulkan naik, saya setuju, cuma jumalhnya kalau Rp 500 juta terlalu drastis sepertinya," kata Lina kepada Liputan6.com.

Sementara itu, ekonom dari INDEF Bima Yudhistira berpendapat, di tengah kondisi saat ini, alangkah lebih baik jika rencana perubahan struktur penggajian PNS yang kemudian mengakibatkan kenaikan penghasilan tersebut untuk tidak direalisasikan terlebih dahulu.

Menurutnya, saat ini fiskal pemerintah cukup sempit. Hal itu terukti dengan realisasi penerimaan pajak yang dalam dua tahun terakhir hanya tumbuh 4 persen. Di sisi lain, harga minyak dunia terus mengalami tren kenaikan yang kemudian berisiko terhadap anggaran subsidi.

Tak hanya itu, pemerintah saat ini tengah fokus percepatan pembangunan infrastruktur, di mana tahun ini dianggarkan lebih dari Rp 400 triliun.

Ilustrasi PNS Naik Gaji4 dari 6 halamanPerbandingan Negara LainSoal gaji presiden, Lina membandingkan gaji pimpinan beberapa negara. Seperti di China, XI Jin Ping saat ini memiliki gaji setiap bulannya sekitar Rp 300 juta. Sementara di Singapura, gaji Perdana Menteri justru mencapai Rp 22 miliar.

Dari gaji para pimpinan negara tersebut, disimpulkan Lina, besaran gaji tetap harus disesuaikan dengan keuangan masing-masing negara. "Mungkin kalaupun naik di kisaran Presiden China masih masuk akal lah," tegasnya.

Sedangkan soal gaji PNS di negara lain, dikutip dari senate.gov, Jumat (9/3/2018), penghasilan tahunan PNS di Amerika Serikat diatur dalam The Ethics Reform Act yang dibuat sejak tahun 1989. Dari dokumen tersebut, besaran penghasilan kemudian disesuaikan menurut kenaikan inflasi.

Dalam dokumen daftar gaji PNS di tahun 2015 terlihat bahwa jabatan Presiden Amerika Serikat mendapat gaji US$ 400 ribu setiap tahun atau Rp 5,5 miliar per tahun dengan estimasi kurs 13.750 per dolar AS. Sementara wakil presiden mendapat gaji US$ 235 ribu per tahun atau Rp 3,23 miliar per tahun.

Jaksa Agung mendapat gaji US$ 258 ribu per tahun, hakim sirkuit US$ 213 ribu per tahun. Di tingkat senat, pimpinan senat berhak akan gaji US$ 193 ribu. Sementara senator dan anggota senat gajinya adalah US$ 174 ribu.

Untuk level menteri, gaji per tahun yang berhak didapat ialah US$ 203 ribu. Wakil menteri mendapat gaji US$ 183 ribu.

Wakil Dirjen dan Irjen gaji per tahunnya adalah US$ 158 ribu. Dibawahnya ada direktur yang berhak akan penghasilan sebesar US$ 148 ribu.

PNS Amerika Serikat di level Senior Eksekutif bisa mendapat gaji dengan rentang minimum US$ 121 ribu hingga maksimal US$ 183 ribu.

Sementara PNS yang berada di level bawah digolongkan ke dalam 15 tingkatan. Minimal, PNS di Amerika Serikat mendapat gaji US$ 18 ribu per tahun. Sementara angka maksimal gaji yang bisa didapat adalah US$ 101 ribu.

5 dari 6 halamanBagaimana Nasib Honorer?Ribuan guru honorer dari berbagai wilayah duduk di ruas jalan Asia Afrika Jakarta, Selasa (15/9/2015). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Didi Supriyadi mengatakan, saat para PNS mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan penyesuaian gaji, tunjangan dan lain-lain. Sedangkan para honorer masih dihadapkan pada ketidakjelasan statusnya.

"Pemerintah pusat tidak pernah mencatat adanya honorer, khususnya untuk guru di sekolah negeri. Karena dalam edaran, dilarang sekolah mengangkat honorer, kecuali atas biaya masing-masing sekolah. Maka honorer ini tidak tercatat, di Kementerian PANRB juga tidak tercatat," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com.

Ketidakjelasan status ini berdampak langsung pada penghasilan para tenaga honorer. Jangankan mengharap dapat tambahan tunjangan, sebagian besar honorer saat ini masih mendapatkan gaji jauh di bawah upah minimum provinsi.

http://bisnis.liputan6.com/read/3358267/headline-rancangan-baru-gaji-pns-penghasilan-bakal-naik-fantastis



Original Post

Sertakan modal ke Riau Airlines, eks Bupati Nias dihukum 2 tahun penjara

Media Online merdeka.com
2018-03-10

Mantan Bupati Nias, Binahati B Baeha, dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan didenda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan. Dia dinyatakan terbukti bersalah dalam perkarakorupsi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias kepada PT Riau Airlines.
BERITA TERKAIT

Anak usaha Sinarmas Group ketahuan tunggak pajak penerangan jalan dari audit BPK

TB Hasanuddin minta KPK usut calon atau kepala daerah yang tersangkut korupsi

KPK tahan mantan Ditjen Hortikultura atas pengadaan Organisme Pengganggu Tanaman

Vonis terhadap Binahati dibacakan majelis hakim yang diketuai Ahmad Sayuti di Pengadilan Tipikor Medan, Jumat ( 9/3). Dia dinyatakan telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana.

"Menyatakan terdakwa Binahati B Baeha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," sebut Ahmad Sayuti.

Namun, majelis hakim tidak membebankan pembayaran uang pengganti kepada Binahati. Pertimbangannya Bupati Nias Periode 2006-2011 itu dinilai tidak menikmati uang yang menjadi kerugian negara. "Kerugian negara sebesar Rp 6 miliar dinikmati oleh PT Riau Airlines," sebut Ahmad Sayuti.

Putusan majelis hakim jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta agar Binahati dihukum 8 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 5 kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti Rp 6 miliar.

Meskipun dihukum lebih rendah dari tuntutan, Binahati langsung menyatakan banding. Sementara JPU masih pikir-pikir.

Perkara dugaan korupsi ini terjadi saat Pemkab Nias menggelontorkan Rp 6 miliar untuk penyertaan modal Pemkab Nias pada PT Riau Airlines pada 2007. Kebijakan itu tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.12-233 Tahun 2006 Tanggal 2 Mei 2006.

Penyertaan modal dari Pemkab Nias kepada pihak ketiga, dalam hal ini PT Riau Airlines, tanpa memiliki dasar hukum. Seharusnya kebijakan itu didahului dengan penerbitan Peraturan Daerah (Perda). Akibat perbuatan itu, Pemerintah Kabupaten Nias dirugikan Rp 6 miliar.

Binahati bertindak sendiri atau bersama saksi Heru Nurhayadi selaku Direktur PT Riau Air Lines, didakwa telah melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan merugikan keuangan negara.

Binahati bukan kali pertama menjadi terdakwa perkara dugaan korupsi. Pada tahun 2011, dia dihukum 5 tahun penjara dalam kasus korupsi penyelewengan dana penanggulangan Bencana Gempa dan Tsunami di Kabupaten Nias. [rnd]

http://www.merdeka.com/peristiwa/sertakan-modal-ke-riau-airlines-eks-bupati-nias-dihukum-2-tahun-penjara.html



Original Post

KPK Tahan Keponakan Novanto

Media Online metrotvnews.com
2018-03-10

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tersangka korupsi KTP-el Irvanto Hendra Pambudi (IHP). Keponakan terdakwa Setya Novanto ini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Guntur.

"Ditahan di Rutan Guntur selama 20 hari pertama," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat, 9 Maret 2018.





Irvanto yang diperiksa hampir tujuh jam itu bergeming saat keluar dari Gedung KPK. Pria yang mengenakan rompi tahanan itu tak mau menjawab pertanyaan awak media dan buru-buru masuk ke mobil tahanan yang sudah terparkir di pelataran KPK.

KPK sebelumnya menetapkan mantan Direktur PT Murakabi Irvanto Hendra Pambudi (IHP) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP-el. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan pemilik PT OEM Investment Made Oka Masagung (MOM).

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti-bukti permulaan yang didapat dari hasil pemeriksaan dan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan beberapa terdakwa yakni Irman, Sugiharto, dan Andi Agustinus alias Andi Narogong, yang telah divonis bersalah.

Dari bukti permulaan itu, diduga kuat Irvan dan Made Oka bersama dengan Novanto, Anang Sugiana, Andi Narogong, Irman, serta Sugiharto telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi. Sehingga, negara mengalami kerugian hingga Rp2,3 triliun dari megaproyek bernilai Rp5,8 triliun tersebut.

Dalam kasus ini, Irvan diduga ikut mengatur proses pengadaan KTP-el sejak awal dengan mengikutserakan perusahaannya yakni PT Murakabi Sejahtera. Dia bahkan beberapa kali ikut dalam pertemuan di ruko Fatmawati bersama konsorsium atau tim penyedia barang proyek KTP-el.

Tak hanya itu, Irvan juga mengetahui adanya permintaan fee 5 persen untuk mempermudah proses pengurusan anggaran proyek KTP-el. Irvan menerima uang sebanyak USD3,5 juta, yang akan diberikan kepada Novanto dalam kurun waktu 19 Januari sampai 19 Februari 2012.

Sementara, Made Oka sebagai pemilik PT Delta Energy diduga menggunakan perusahaannya untuk menampung uang Novanto dengan rincian melalui PT OEM Investment dan Biomorf Mauritius menerima USD1,8 juta dan melalui rekening PT Delta Energy USD2 juta.

Atas perbuatannya, Irvan dan Made Oka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-undang Tipikor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(DRI)

http://news.metrotvnews.com/hukum/GbmJO0ek-kpk-tahan-keponakan-novanto



Original Post

Mustahil Ba\asyir Terima Grasi

Media Online inilah.com
2018-03-10

INILAHCOM, Jakarta - Grasi mustahil ditempuh terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba\'asyir, mengingat pendiri Pondok Pesantren Islam Al Mu\'min ini tak menghendaki grasi meski hal tersebut sebagai salah satu cara keluar dari balik jeruji besi.

"Kalau grasi tidak mungkin kalaupun dikabulkan," kata Achmad Michdan, kuasa hukum Abu Bakar Ba\'asyir, kepada INLAHCOM, Jumat (9/3/2018).

Sedangkan grasi adalah salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Presiden dan diatur dalam konstitusi. Sebagai salah salah satu syarat pengajuan, terpidana harus mengakui bersalah atas perbuatannya.

Untuk itu, kata Michdan, Ba\'asyir tak bakal mengajukan permohonan grasi lantaran merasa tidak bersalah dalam kasus yang menjeratnya.

"Pemohonnya tidak mau mengajukan permohonan bagaimana bisa dikabulkan. Kan harus ada landasan permohonan dulu kalau grasi," tuturnya.

Ketua Umum MUI KH Ma\'ruf Amin telah mengusulkan agar Presiden Jokowi mengeluarkan grasi atau pengurangan hukuman bagi Ba\'asyir. Alasannya, kondisi kesehatan Ba\'asyir semakin memburuk. Baasyir menjalani hukuman karena divonis melakukan tindakan makar, menolak Asas Tunggal Pancasila, pelanggaran imigrasi, hingga kasus terorisme di sejumlah daerah. wll

http://nasional.inilah.com/read/detail/2442183/mustahil-baasyir-terima-grasi



Original Post

Korupsi Penyertaan Modal, Mantan Bupati Nias Divonis 2 Tahun Penjara

Media Online liputan6com
2018-03-10

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Sumatera Utara, memvonis mantan Bupati Nias Binahati B Baeha dengan hukuman 2 tahun penjara. Binahati dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Nias pada 2017 kepada PT Riau Airlines.

Terdakwa juga didenda sebesar Rp50 juta dengan subsider 2 bulan kurungan.

"Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam kasus ini," kataHakim Ahmad, di Ruang Cakra VI PN Medan, Jumat (9/3/2018).

Namun, majelis hakim tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum (JPU) mengenai pembayaran uang pengganti. Sebab, mantan Bupati Nias tersebut dinilai tidak menikmati uang hasil kerugian negara. Uang itu hanya dinikmati pihak PT Riau Airlines.

"Terdakwa dinilai tidak menikmati uang kerugian negara. Kerugian negara sebesar Rp 6 miliar dinikmati PT Riau Airlines," ucap hakim Ahmad.

Putusan ini jauh lebih rendah dari tuntutan JPU. Sebelumnya JPU menuntut Binahati dengan hukuman 8 tahun penjara, dan denda Rp 200 juta, subsider 5 bulan kurungan penjara, serta uang pengganti sebesar Rp 6 miliar.

Mantan Bupati Nias tersebut langsung menyatakan banding. "Saya banding yang Mulia Hakim," ucapBinahati. Mendengar kata banding yang diucapkan Binahati, pihak JPU menyatakan pikir-pikir.

Pilkada Serentak, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengimbau masyarakat agar memilih pemimpin daerah yang bersih dari tindak pidana korupsi.

1 dari 2 halamanDakwaanBinahati didakwa melakukan korupsi saat menjabat sebagai Bupati Nias melakukan dengan menyertakan modal ke PT Riau Airlines. Penyertaan modal tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-233 Tahun 2006 Tanggal 2 Mei 2006.

Terdakwa juga diduga menguntungkan diri sendiri yang menyebabkan terindikasi korupsi pada penyertaan modal secara ilegal dilakukan Pemerintah Kabupaten Nias. Sementara kerja sama Pemerintah Kabupaten Nias kepada pihak ketiga, yakni PT Riau Airlines, tidak ada dasar hukum.

Seharusnya diterbitkan terlebih dahulu Peraturan Daerah (Perda) sehingga terjalin kerja sama secara legalitas. Atas hal ini, Binahati dinilai menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Nias sebesar Rp 6 miliar.

Mantan orang nomor satu di Nias tersebut sebelumnya juga pernah dihukum pada 2011 silam. Saat itu, Binahati dihukum 5 tahun penjara dalam kasus korupsi penyelewengan dana penanggulangan Bencana Gempa dan Tsunami di Kabupaten Nias, yang berasal dari mata anggaran 2006-2008, dengan kerugian negara Rp 3,1 milliar dari total anggaran Rp 9,8 miliar.

http://news.liputan6.com/read/3358796/korupsi-penyertaan-modal-mantan-bupati-nias-divonis-2-tahun-penjara



Original Post

Uang Suap Akan Disebar ke Masyarakat

Media Cetak Kompas Halaman 4
2018-3-10

Uang Suap Akan Disebar ke Masyarakat

KORUPSI POLITIK

JAKARTA, KOMPAS - Uang suap yang diterima Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Adri-atma Dwi Putra diduga akan dibagikan ke masyarakat dalam rangka kampanye ayahnya. Asrun, yang menjadi calon gubernur Sulawesi Tenggara. Terkait dengan hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong penyelenggara pemilu serius mengawasi sumber pendanaan kampanye calon dalam pemilihan kepala daerah.

Uang senilai hampir Rp 2,8 miliar itu disita tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 7 Maret di rumah I, salah seorang kenalan Adriatma di Kendari. Uang disimpan di satu kardus dalam bentuk pecahan Rp 50.000.

"Dari awal komunikasi ada permintaan uang dalam bentuk pecahan Rp 50.000. Prediksi penyidik, uang tersebut untuk dibagikan kepada masyarakat," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/3).

Adriatma dan Asrun ditang- kap KPK pada 28 Februari lalu karena diduga menerima suap.

Saat itu, KPK juga menangkap Direktur PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun serta mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Kendari Fatmawati Faqih.

Suap yang diduga diterima Adriatma merupakan "hadiah" terkait dengan proyek di Kota Kendari. Hasmun sudah memenangi beberapa kontrak proyek sejak 2012 semasa Asrun masih menjabat sebagai wali kota.

Asrun sempat menjabat wali kota Kendari selama dua periode, yakni tahun 2007-2017. Asrun lalu diganti oleh putranya, Adriatma. Pada Pilkada 2018, Asrun mencalonkan diri sebagai gubernur Sulawesi Tenggara menggandeng Hugua, mantan Bupati Wakatobi, sebagai wakilnya

Menurut Basaria, uang suap dari pengusaha untuk Adriatma itu sempat berpindah-pindah tempat dan berpindah tangan. Uang senilai Rp 1,5 miliar ditarik dari salah satu bank swasta di Kendari oleh anak buah Hasmun, lalu dibawa ke salah satu kantor Hasmun untuk ditambah uang tunai Rp 1,3 miliar.

Pada 26 Februari malam, uang itu diserahkan kepada salah satu orang suruhan Adriatma yang sudah menunggu di sebuah lapangan. Uang lalu dititipkan di rumah I, kenalan Adriatma. Atas informasi dari masyarakat, tim KPK menyita uang itu.

Dari sejumlah kasus yang diungkap KPK, terlihat bahwa penggunaan uang suap untuk kepentingan politik elektoral, termasuk kampanye, bukan sekali ini saja terjadi. KPK sudah menangkap tangan empat calon kepala daerah petahana pada pilkada serentak 2018 yang diduga terlibat kasus suap.

Terkait dengan hal ini, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK berharap penyelenggara pemilu memahami adanya dugaan uang suap yang diterima calon kepala daerah untuk mendanai kampanye. Oleh karena itu, diharapkan ada audit yang substansial terhadap pelaporan dana kampanye.

Pencucian uang

Kemarin, KPK juga mengumumkan telah menetapkan Muchtar Effendi sebagai ter-

sangka kasus tindak pidana pencucian uang. Ini berarti Muchtar sudah tiga kah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sebelumnya, ia jadi tersangka kasus merintangi penyidikan dan memberikan keterangan tidak benar pada persidangan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Tahun 2016, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis lima tahun penjara serta denda Rp 200 juta subsider tiga bulan penjara.

Selain itu, Muchtar juga menjadi tersangka menerima hadiah atau janji bersama-sama dengan Akil Mochtar terkait dengan upaya memengaruhi putusan perkara perselisihan hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang di MK. Kasus ini masih disidik KPK.

Terkait dengan penetapan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, Muchtar menerima uang Rp 35 miliar dari suap atas dua perkara perselisihan hasil. Pilkada Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang di MK.

(GAL)





Original Post

Rhoma Tak Larang Kader Idaman Loncat Partai

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-3-10

Rhoma Tak Larang Kader Idaman Loncat Partai

Gara-gara Tidak Lolos Manggung Pemilu 2019

DI tengah perjuangan Partai Islam Damai Aman (Idaman) menuntut keadilan demi menjadi peserta Pemilu 2019, rupanya banyak kader galau. Bahkan, tidak sedikit kader Idaman loncat pagar ke partai lain.

Sekertaris Jenderal Partai Idaman Ramdhansyah Bakir menyatakan, ada beberapa kader yang keluar dari keanggotaan. Mereka putus asa dan merasa kesempatan Idaman untuk menjadi peserta pemilu sudah tertutup. Padahal, partai besutan Rhoma Irama ini masih ada jalan terakhir yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Ketum (Rhoma) pun tidak bisa melarang mereka untuk pindah ke partai lain. Beliau tidak ingin menghalangi hak warga negara untuk berpolitik." ucap-

nya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Namun, Ramdansyah tidak khawatir kader akan rontok. Karena Idaman punya loyalis partai yang selalu setia bersama Rhoma Irama dalam kondisi apapun. Pasalnya. Raja Dangdut rajin melakukan konsolidasi dan menyambangi elemen parpol di daerah.

Perlu diketahui. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak gugatan Partai Idaman. Bawaslu menilai yang dilakukan KPU telah sesuai aturan. Dalam hal ini Peraturan KPU dan Undang-Undang Pemilu. Putusan itu ditetapkan lewat sidang putusan ajudikasi sengketa penyelenggaraan Pemilu 2019 bersama dua partai lainnya. Partai Rakyat dan Parsindo di Kantor Bawaslu di

Jakarta, Senin (5/3) lalu.

Putusan Bawaslu ini memberikan ruang bagi Partai Idaman untuk melakukan upaya hukum dengan menggugat keputusan KPU ke PTUN. Peraturan Mahkamah Agung no 5 tahun 2017 menyebutkan secara formil paling lambat lima hari setelah dibacakan putusan Bawaslu dapat diajukan ke PTUN.

Sebelumnya, sekitar 50 kader Partai Idaman menyambangi kantor PTUN untuk mendaftarkan gugatan. Mereka mengawal sang ketua umum Rhoma Urama.

Usai mendaftar. Rhoma menilai ada yang tidak beres dengan penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya. Khususnya terhadap verifikasi adsministrasi Partai Idaman

beberapa waktu lalu. Sehingga, sangat merugikan partai yang telah dibangun kurang lebih selama tiga tahun belakangan.

"Kami ke tempat ini mendaftar ke PTUN untuk melaporkan pelanggaran administratif, kode etik dan pelanggaran hukum, kepada pelaksana petugas negara yang tidak baik," tegasnya.

Dalam kunjungannya, berkas yang dibawa oleh kuasa hukum Idaman sangat lengkap dan valid. Isinya berdasarkan fakta-fakta di lapangan yang ditemukan oleh anak buahnya. Sehingga, bisa dipertanggung jawabkan dan optimis bisa menang melawan Arief Budiman dan kawan-kawan.

"Sangat sungguh terlalu apabila kita nantinya tidak diloloskan oleh KPU RI." tuturnya.

Ketua tim pengacara partai Idaman Alamsyah Hanafiah memaparkan, materi gugatan berupa Surat Keputusan (SK) KPU nomor 58 tertanggal 17 Februari 2018 tentang penetapan parpol peserta Pemilu 2019. SK tersebut menyatakan Rhoma dan kawan-kawan tidak lolos verifikasi dan tidak bisa peserta pemilu tahun depan.

Ia pun sesumbar akan memenangi gugatan. Sebab, gugatan ini, bukan gugatan hak perorangan, bukan juga gugatan keputusan tentang harta benda dan bukan juga surat keputusan sertifikat tanah. Namun keputusan ini adalah keputusan untuk berdemokrasi. Apabila, gugatan ini tidak menang atau mental. Nantinya akan banyak orang yang dirugikan.

hen





Original Post

Pejabat Pelabuhan Perikanan Divonis Satu Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-3-10

Pejabat Pelabuhan Perikanan Divonis Satu Tahun Penjara

Perkara Pungli Nelayan

SUKOCO. Bekas Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Ta- sikagung Rembang, Jawa Tengah divonis I tahun penjara. Ia terbukti melakukan pungutan liar terhadap nelayan cantrang.

Putusan ini dibacakan di Pengadilan Tipikor Semarang kemarin. Terdakwa lainnyayak- ni Agus Hari Prabowo, bekas Kepala Seksi Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung juga dihukum 1 tahun penjara.

Majelis hakim menilai perbuatan kedua pejabat itu mememuhi unsur dakwaan Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat I kesatu KUHP. "Mengadili. Menjatuhkan pidana penjara kepada kedua terdakwa selama I tahun dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan," putus majelis hakim.

JPU Rizal Ramdhani menyatakan pikir-pikir atas putusan ini. Ia akan melapor dulu ke pimpinan sebelum memutuskan menerima atau mengajukan banding.

"Terdakwa terbukti melanggar Pasal 1 1 . Padahal dalam tuntutan kita menganggap

terdakwa terbukti melanggar Pasal 12. Namun majelis menyatakan Pasal 12 tidak terbukti. Kita pikir-pikir dulu," kata Rizal.

Mengacu kepada tuntutan JPU, kedua terdakwa dianggap terbukti melanggar Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. JPU pun meminta kedua terdakwa dihukum 5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan.

Pungli di kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung terbongkar setelah Polres Rembang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 Agustus 2017.

Polisi pun mencocok Agus dan menetapkannya sebagai tersangka pungli. Dua bulan kemudian. Sukoco menyusul ditetapkan tersangka.

Modus pungli yang dilakukan kedua tersangka adalah menarik biaya atas Surat Izin Berlayar (SIB) melebihi ketentuan. Korbannya kelompok nelayan Dampo Awang Bangkit yang kemudian melapor ke polisi.

BYU





Original Post

Dakwaan Jaksa Tak Cermat,Dua Terdakwa Bebas

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-3-10

Dakwaan Jaksa Tak Cermat,Dua Terdakwa Bebas

Perkara Korupsi Seragam SD

PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan membebaskan dua terdakwa kasus korupsi pengadaan pakaian seragam pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Waswin Lubis dan Juli Syahbana Siregar.

Dalam putusan sela, majelis hakim yang diketuai Irfan Effendi Nasution mengabulkan nota keberatan atau eksepsi kedua terdakwa atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Majelis hakim menilai dakwaan JPU tak cermat.

"Mengabulkan eksepsi terdakwa. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan," kata Irwan membacakan amar putusan sela kemarin.

Putusan inidisambut gembira kedua terdakwa dan penasihat hukumnya. Adi Mansar, penasihat hukum mengatakan penyidikan yang dilakukan kejaksaan janggal

"Sebab dia (kejaksaan) yang melapor.diayang menyelidiki, dan dia yang menuntut. Jadi artinya ini seakan-akan subyektivitas seorang jaksa. Ini bertentangan karena tidak ada check and balances dalam menangani perkara," nilai Adi.

Kejanggalan itulah yang dibeberkan dalam eksepsi atas dakwaan JPU. Pelapor kasus yang menjerat kedua kliennya adalah Dedy Saragih, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Selatan. Dedy juga menjadi tim JPU perkara ini. "Ternyata memang majelis hakim sependapat dengan kita," ucap Adi.

Dengan dikabulkannya eksepsi. Adi tinggal menunggu pembebasan kliennya. "Kasihan mereka sudah ditahan lebih dari 40 hari," sebutnya.

lrvino, anggota tim JPU Kejari Labuhan Batu Selatan menyatakan pikir-pikir atas putusan sela ini. "Kami lapor pimpinan dulu," ujarnya.

Dalam perkara ini, Waswin Lubis yang menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) didakwa bersama-sama Juli Syahbana Siregar selaku Wakil Direktur CV Kebersamaan melakukan korupsi pengadaan pakaian seragam pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Pengadaan pakaian seragam untuk siswa kelas 1 sekolah dasar negeri se-Labuhan Batu Selatan itu terjadi pada 20 1 6 silam. Anggarannya Rp 1 ,8 miliar.

Dalam surat dakwaan, JPU menyebut Waswin tetap melakukan pembayaran penuh kepada CV Kebersamaan meski pengadaan seragam tak sesuai kontrak.

Menurut JPU, perbuatan Waswin dan Juli menyebabkan kerugian negara hingga Rp 1 miliar. Keduanya pun didakwa melakukan korupsi. Dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat I juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat I kesatu KUHP. Sedangkan dakwaan subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

Usai mendengarkan dakwaan JPU, penasihat hukum mengajukan permohonan kepada majelis hakim agar kliennya bisa dapat penangguhan penahanan.

Adi mengungkapkan Waswin tengah sakit pencernaan dan hipertensi. "Waswin saat ini sakit akut. Setiap buang air, selalu mengeluarkan darah dan mengalami hipertensi. Bahkan , saat dalam penahanan kejaksaan, dia sempat kolaps," ungkapnya.

Sedangkan alasan permohonan penangguhan penahanan Juli lantaran yang bersangkutan masih terikat kontrak pengerjaan proyek pemerintah. Kehadiran Juli dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek.

BYU





Original Post

Bangunan Milik Nazar Listriknya Sudah Mati

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 5
2018-3-10

Bangunan Milik Nazar Listriknya Sudah Mati

Akan Dihibahkan Ke Bareskrim

KPK menghibahkan aset hasil rampasan milik M Nazaruddin ke Bareskrim Mabes Polri. Aset senilai Rp 12,4 miliar yang berada di Jalan Wijaya Graha Puri, Kelurahan Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini akan digunakan untuk kegiatan reserse.

BERDASARKAN pengamatan, aset yang dihibahkan ini, berupa bangunan perkantoran setinggi tiga lantai, dengan luas tanah 153 meter persegi dan luas bangunan sebesar 600 meter persegi yang berada di komplek. Wijaya Graha Puri, Blok C Nomor 15-16.

Bangunan ini masih terlihat mulus dan tidak ada kerusakan berarti. Namun, beberapa jendela yang berada di lantai dua tampak terbuka. Akibatnya, kor-den penutup jendela menjuntai keluar dan tertiup angin.

"Sudah setahun gedung itu kosong dan tidak berpenghuni," ujar salah satu petugas keamanan Komplek Perkantoran Wijaya Graha Puri, Ahmad Ghofur kepada Rakyat Merdeka.

Sekilas tidak ada beda antara bangunan milik Nazaruddin dengan bangunan perkantoran yang ada di kanan dan kirinya. Beberapa mobil diparkir di depan kantor bercat biru dan silver ini. Yang membedakan hanya tiga plang dari KPK yang ditempel di berbagai sudut bangunan di hook.

Tulisannya, "Barang rampasan negara, dalam perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang dengan terpidana Muhammad Nazaruddin, dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) tanggal 15 Juni 2016".

Lebih dekat, pintu masuk dari kaca itu dalam keadadh terkunci. Mengintip dari sela-seta pintu kaca, tampak lantai sangat kotor dengan debu yang mulai menghitam karena lama tidak dibersihkan. Selain itu, instalasi listrik yang sebelumnya mengaliri kantor juga telah diputus pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN). Bahkan, kotak meteran listrik yang berada di depan kantor telah dibongkar petugas dengan tulisan "periksa". "Sejak pertengahan tahun 2017, listrik sudah diputus karena menunggak bayar selama empat bulan," ujar Ghofur.

Sebetulnya, kata Ghofur, saat awal disita KPK, kantor tersebut sempat dijaga satu personel kepolisian dari KPK yang berjaga bergantian setiap harinya.

Bahkan, beberapa petugas jaga sempat beberapa kali ngopi bareng bersama pedagang yang berada di samping kantor. "Tapi sejak akhir tahun lalu, sudah tidak ada yang jaga lagi," ucapnya.

Ghofur mengatakan, kantor tersebut memang milik Nazaruddin, namun yang mengelola, termasuk urusan sewa menyewa dengan pihak lain, harus berhubungan langsung dengan Neneng Sriwahyuni, istri Nazaruddin.

"Sebelum kosong, kantor sempat disewa oleh sebuah kantor pengacara selama beberapa bulan.Tapi karena listrik diputus PLN, mereka terpaksa pindah ke tempat lain," ucap Ghofur.

Bila ingin ditempati kembali, Ghofur menyarankan kepada pemilik baru agar mengecek semua instalasi listrik dan juga kondisi bangunan terlebih dahulu karena sudah lebih dari setahun kosong sejak disita KPK. "Kalau langsung ditempati, takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan."

Koordinator Unit Kerja Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK Irene Putri menegaskan, pada prinsipnya semua hasil rampasan negara yang disita kemudian dirampas KPK, bisa dimanfaatkan oleh lembaga lain. "Ada Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) yang memungkinkan barang rampasan untuk dimanfaatkan. Kita koordinasi dengan instansi lain seperti Polri dan Kejaksaan," ujar Irene.

Menurut Irene, Bareskrim menyampaikan, mereka membutuhkan aset untuk kegiatan operasional dan KPK mengusulkan ke Kemenkeu agar aset yang disita itu untuk dimanfaatkan bagi instansi atau dihibahkan.

"Menkeu menyetujui. Setelah rapat KPK, Kemenkeu, dan Polri saat itu disetujui aset yang ini diserahkan ke Bareskrim," jelasnya.

Sementara, Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Ari Dono Sukmanto mengatakan, aset hasil hibah KPK akan digunakan oleh Bareskrim Polri untuk mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum. "Yang jelas, untuk ke-

giatan operasional reserse," ujar Ari dalam keterangannya.

Menurut Ari, hibah aset milik Nazar sebagai bukti kerjasama antar penegak hukum yang terwujud secara nyata. "Kita tahu bahwa KPK bukan hanya kerja, hasil kerjanya pun kita dikasih," pujinya.

Selain itu, Ari berharap 1 agar penanganan kasus difokuskan dengan perkara korupsi yang nilainya besar. Hal itu dilakukan, agar KPK bisa menyita aset milik para koruptor yang lebih besar dan bisa berguna atau bermanfaat bagi negara. "Jadi yang ditangkap jangan receh-receh,

yang betul-betul (nilainya besar), kira-kira negara ini jangan tambah rugi," harap dia.

Apalagi, kata Ari, dari aset koruptor yang disita ada yang dihibahkan ke Bareskrim Polri hal itu bisa menambah semangat para penyidik, karena selama ini,anggaran bagipira penyidik masih sangat terbatas. Tni me- nambah semangat dari penyidik karena ada rangsangan tambahan lagi," tandasnya.

Ari juga menginginkan agar KPK dan Polri bisa menjalin kerjasama untuk menangani kasus korupsi. Hal ini dilakukan agar bisa meminimalisir kasus ko-

rupsi. Sebab,berapa kali penegak hukum melakukan penindakan tetap saja korupsi masih marak.

"Korupsi di negara kita ini anomali. Karena begitu tegas KPK dan kita semua sudah melakukan penegakan hukum, tetapi ini terus (ada korupsi)," ucapnya.

Tak lupa, dirinyaberharap 1 agar kerja sama ini bisa dilakukan dari sisi investigasi maupun proses penegakan hukum, bukan hanya dilakukan di atas kertas saja. "Jadi kalau ada kasus yang ada hambatan, kita bisa minta tolong KPK. Begitu juga kalau kurang modal, kita bisa minta bantuan," pungkasnya.

tif





Original Post

Tambahan Bukti dari Persidangan

Media Cetak Jawa Pos Halaman 1
2018-3-10

Tambahan Bukti dari Persidangan

SEJAUH ini, sudah ada lima calon kepala daerah (cakada) yang menjadi tersangka KPK. Mustafa (calon gubernur Lam-

pung), Imas Aryumningsih (calon bupati Subang), Marianus Sae (cagub NTT), Nyono Suhadi (ca-bup Jombang), dan Asrun (cagub

Sulawesi Utara). Seluruhnya

menjadi tersangka setelah kena

operasi tangkap tangan (OTT).

Namun, sesuai dengan pernya-

taan Ketua KPK Agus Rahardjo, mungkin ada tersangka tidak lewat "jalur" OTT

Sama dengan OTT, dua alat bukti permulaan menjadi dasar KPK untuk menetapkan tersangka.

Informasi transaksi mencurigakan dari PPATK menjadi salah satu sumber utama KPK untuk menemukan alat bukti tersebut. Bukti dari fakta-fakta persidangan bisa menjadi sumber lain dari KPK.

Nah, sebelum pilkada serentak pada 27 Juni, ada beberapa persidangan kasus korupsi. Kasus itu terjadi di daerah-daerah yang akan menyelenggarakan pilkada. Ada kemungkinan, persidangan

itu memunculkan bukti yang bisa menyeret pejabat di sana yang maju pilkada.

Sebut saja persidangan kasus korupsi yang melibatkan mantan Ketua DPRD Kota Malang M. Arief Wicaksono. Pada 28 Februari lalu berkas kasus korupsi itu dilimpahkan KPK ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Dalam waktu dekat Arief akan disidangkan.

Dua calon wali kota (cawalkot) Malang, M. Anton dan Yaqud Ananda Gudban, sama-sama pernah diperiksa dalam kasus tersebut

Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan bahwa fakta per-

sidangan bisa menjadi bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Hanya, untuk bisa menjadi alat bukti, fakta-fakta itu tetap harus dianalisis lebih lanjut. "Karena fakta persidangan tidak bisa menjadi alat bukti langsung," katanya.

Febri menegaskan, pencarian alat bukti merupakan tahap yang dilakukan secara tertutup. Proses penyelidikan juga dilakukan dengan saksama dan waktu yang lama. ladi, kalau ada calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka menjelang pilkada serentak, itu kebetulan saja.

(tyo/cl0/ang)





Original Post

Bukti Cukup, Cakada Akan Tersangka

Media Cetak Jawa Pos Halaman 1
2018-3-10

Bukti Cukup, Cakada Akan Tersangka

Tegakkan Hukum, KPK Tak Kompromi

Ratusan Transaksi Mencurigakan Terkait Pilkada

JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mau berkompromi dalam penegakan hukum. Termasuk imbauan Kementerian Dalam Negeri (Ke-mendagri) untuk menunda proses hukum calon kepala daerah (cakada) yang tersangkut korupsi. Jika melakukan tindak pidana korupsi dengan disertai alat bukti cukup, siapa pun akan diumumkan menjadi tersangka

Termasuk cakada.

"Nanti kalau naik (penyidikan, Red) diumumkan," tegas Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Brigjen Aris Budiman kepada Jawa Pos kemarin (9/3).

Aris tidak memberikan informasi lebih detail soal kapan kasus-kasus cakada tersebut naik dari penyelidikan ke penyidikan. Namun, pekan lalu Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, ada beberapa cakada yang hampir menjadi tersangka. Bahkan, Agus menyebut peluang untuk beberapa cakada tersebut menjadi tersangka mencapai 90 persen. Sisa 10 persen itu adalah administrasi sebelum sprindik diumumkan.

"Kebijakan itu (mengumumkan

penetapan tersangka, Red) ada di pimpinan," kata Aris, perwira tinggi polisi bintang satu itu.

Sikap tegas itu juga disampaikan Wakil Ketua KPK Basaria Pan-|.ui.m Dia mengatakan, status cakada tidak akan memengaruhi penetapan tersangka sepanjang ditemukan dua alat bukti yang cukup. "Kalau kami tunggu pilkada dulu (selesai, Red), tentu sangat lama. Ini kalau (sudah ditemukan dua alat bukti) ya," kata Basaria di gedung KPK kemarin.

Basaria tidak mau berkompromi dengan siapa pun. Termasuk Ke-menkoPolhukam yang berencana memanggil lembaganya dan Kemendagri yang ingin membahas persoalan tersebut Menurut dia, penetapan tersangka di KPK tidak bisa diintervensi. "Mana ada membicarakan calon tersangka

dengan Menko Polhukam, yang nggak-nggak saja," tegasnya.

Kemarin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Ke-

amanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta Kemendagri dan KPK membicarakan kembali soal cakada yang berpotensi

ditetapkan sebagai tersangka. "Bicara yang terbaik bagaimana," kata Wiranto.

Sejauh ini, sudah ada lima cakada yang menjadi tersangka. Seluruhnya incumbent atau memiliki hubungan keluarga dengan kepala daerah. Sejumlah kasus korupsi yang saat ini sedang dan akan disidangkan juga berpotensi menyeret cakada yang akan maju dalam pilkada serentak pada 27 Juni.

Bukan hanya itu. Berdasar laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PP ATK), ada sejumlah transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan cakada.

Sikap tegas KPK menetapkan cakada sebagai tersangka bila terbukti korupsi bukan tanpa alasan. Sebab, perputaran uang "haram" dalam pesta demokrasi tersebut sulit dikendalikan meski sudah berkali-kali diperingatkan. Dugaan suap Rp 2,8 miliar yang menyeret calon gubernur (cagub) Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun

menjadi salah satu contoh fenomena memprihatinkan itu.

Kemarin sebagian uang suap yang diduga akan dibagi-bagikan kepada masyarakat di Sultra itu ditemukan tim KPK. Totalnya Rp 2,79 miliar. Uang dalam pecahan Rp 50 ribu tersebut sebelumnya sempat dibawa ke kawasan hutan di Kendari. Lalu, disimpan di sebuah kamar di rumah orang kepercayaan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (anak Asrun). Penyembunyian duit suap dari Dirut PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) Has-mun Hamzah itu diduga atas perintah Adriatma.

PPATK membenarkan adanya transaksi mencurigakan terkait pilkada. "Ya ada, ada sih," kata Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin.

Ahmad menyatakan, instansinya bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sekaligus KPU untuk mewujudkan pilkada serentak yang bebas praktik korupsi.

Lebih lanjut, Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae menuturkan bahwa PPATK tidak hanya kali ini turut menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan pilkada. "Data dari akhir 2017 sampai kuartal kesatu 2018 memang sudah meningkat laporan transaksi mencurigakan," terang Dian.

Meski tidak bisa menyebutkan nama, dia memastikan seluruhnya berhubungan dengan pilkada serentak. "Terkait dengan pilkada yang jelas," ujarnya.

Lantaran berkaitan dengan pilkada serentak, sambung Dian, transaksi secara otomatis berhubungan juga dengan para cakada. Dia pun menyampaikan, saat ini instansinya sedang intens mengawasi aliran dana yang berhubungan dengan pilkada. Sejauh ini, angka transaksi mencurigakan yang terekam PPATK memang tidak sampai triliunan rupiah. Namun, sudah sampai puluhan miliar rupiah. "Yang 53 itu transfer, yang 1.066 itu transaksi tunai."

(tyo/syn/cl0/ang)





Original Post

Dicecar 20 Pertanyaan

Media Cetak Jawa Pos Halaman 21
2018-3-10

Dicecar 20 Pertanyaan

Dua Pejabat Dishub Diperiksa Polda Terkait Jatibaru

KEBAYORAN BARU - Kasus penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, memasuki babak baru. Kemarin (9/3) penyidik Polda Metro Jaya memeriksa jajaran pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) DKI dan saksi ahli dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

Jajaran pejabat dishub tiba di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada pukul 09.45. Yakni, Wakil Dishub DKI Sigit Wijamako dan Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Dishub DKI Ferdinand Ginting. Setelah tiba, keduanya masuk ruang pemeriksaan di Satuan V Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Tidak ada kalimat yang keluar dari keduanya ketika dimintai keterangan oleh media.

Pemeriksaan sempat dihentikan karena salat Jumat Ditemui setelah salat Jumat Sigit mengungkapkan bahwa pihaknya datang untuk memenuhi panggilan penyidik Dia menyatakan bahwa tidak ada titipan pesan dan arahan Gubernur DKI Anies Baswedan. "Ini kan masih salat Jumat Sebentar lagi dilanjutkan kembali ya," tuturnya saat ditemui di depan masjid Polda Metro Jaya.

Tepat pukul 12.45, Sigit dan

Ferdinand kembali masuk ruang pemeriksaan. Kemudian, sekitar pukul 16.27, mereka selesai diperiksa. Sigit menyebutkan bahwa dirinya dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik. "Terkait tentang apa yang melatarbelakangi kebijakan pemprov (menutup Jalan Jatibaru, Red). Lalu, apa yang dikerjakan dishub tentang penataan Tanah Abang sudah dijelaskan juga," ungkap Sigit

Dia menyatakan telah menyampaikan dasar hukum mengenai dilakukannya rekayasa lalu lintas di kawasan Tanah Abang. Apa yang melatarbelakangi kebijakan itu, baik tujuan dan ketentuan," tutur Sigit. Menurut dia, kebijakan tersebut diambil melalui banyak tahap, mulai rapat pendahuluan hingga sosialisasi. "Barulah uji coba mulai 22 Desember 2017," jelasnya

Sebelum menerapkan kebijakan penutupan Jalan Jatibaru, lanjut Sigit, pemprov mengundang Ditlantas Polda Metro Jaya.

Karena itu, saat diperiksa penyidik, dia menyebut siapa saja yang diundang dalam rapat pembahasan tersebut. "Daftar undangan yang hadir serta notulen rapat saat persiapan maupun evaluasi rekayasa lalu lintas dipaparkan juga tadi (saat pemeriksaan, Red)," tuturnya.

Menurut Sigit, penataan kawasan Tanah Abang bertujuan mengakomodasi peningkatan jumlah penumpang kereta commuter line. Penataan itu sudah sesuai aturan hukum yang berlaku.

Dikonfirmasi terpisah, Kasubdit VTipikor Polda Metro Jaya AKBP Ferdy Irawan menyatakan, pemeriksaan terhadap jajaran pejabat dishub dan ahli dijadwalkan sejak jauh-jauh hari. "Kalau STTD itu, namanya Purwatiningsih, dosen hukum transportasi darat," ucap Ferdy. Sementara itu, penyidik tidak spesifik mencantumkan nama pejabat dishub yang diperiksa.

Ferdy mengungkapkan, surat pemanggilan hanya ditujukan kepada instansi dishub. "Untuk siapa yang hadir di pemeriksaan, itu wewenang instansi yang menunjuk," terangnya Pemeriksaan terhadap jajaran pejabat dishub oleh subdit tipikor menimbulkan tanda tanya. Mengapa harus subdit tipikor yang memeriksa? Apakah ada unsur pidana korupsi? Sayang, Ferdy enggan menjelaskan alasan pihaknya menangani kasus itu. Dia bungkam saat Jawa Pos menanyakan hal tersebut

Lantas, kapan Gubernur DKI Anies Baswedan dimintai keterangan terkait persoalan itu? Direskirimsus Polda Metro Jaya Kombespol Adi Derriyan menuturkan, pihaknya tidak langsung memanggil Anies. Menurut dia, tindakan tersebut terlalu jauh. Semuanya harus dilalui berdasar tahap dan prosedur yang ada. "Pelapor dan saksi pelapor dulu.

Kemudian, ada saksi ahli. Jadi, sabar dulu," tambah Adi. Yang jelas, lanjut dia, pihak kepolisian akan menindaklanjuti laporan masyarakat.

Laporan penutupan Jalan Jatibaru berujung ke pusaran hukum Polda Metro Jaya pada 22 Februari. Sekjen Cyber Indonesia Jack Lapian menjadi pelapor dalam pelaporan tersebut. Dalam laporan bernomor LP/995/II/2018/PMJ/Dit. Reskrimsus itu, yang menjadi terlapor adalah Anies sebagai orang nomor satu di ibu kota Mantan Mendikbud tersebut dilaporkan dengan pasal 12 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Sementara itu, Wagub DKI Sandiaga Uno menuturkan, hasil survei yang dilakukan pemprov terkait Jalan Jatibaru dikomunikasikan lebih dulu kepada seluruh stakeholder terkait. Terutama Dirlantas Polda Metro Jaya. Komunikasi yang dilakukan itu diharapkan dapat meminimalkan adanya kesalahan komunikasi.

"Kami tidak ingin ada mispersepsi. Kami minta waktu seminggu, Setelah itu, kami umumkan," ujar Sandi di balai kota kemarin (9/3). Dia berharap semua pihak

mendengar langsung presentasi hasil survei tersebut dari pemprov. Sebab, dikhawatirkan, jika hanya mendapat dari media, informasi yang didapat bersifat parsial. Politikus Gerindra itu berencana menyampaikan hasil survei tersebut pekan ini.

Menurut Sandi, hasil survei itu berkaitan dengan kepuasan warga yang datang ke kawasan Tanah Abang, ndak hanya melihat pemberitaan di media massa.Kami sosialisasikan dulu sehingga terbangun persepsi yang sama," ungkapnya Dia menjelaskan, survei itu dilaksanakan sejak Januari bersama Dinas Kominfotik dan Biro Statistik DKI. Namun, dia enggan menjabarkan poin-poin kepuasan publik untukmenghindari informasi yang parsial.

Setelah hasil survei tersebut diumumkan, dia berharap penataan Tanah Abang tahap kedua segera terealisasi. Sebelumnya, dia menjelaskan bahwa penggunaan Jalan Jatibaru untuk menampung PKL hanya sementara Sebab, kebijakan itu masuk perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka menengah untuk kawasan Tanah Abang rencananya

diluncurkan bulan ini.

Pada tahap dua, lanjut dia, rencananya, dibangun skybridge yang menghubungkan Stasiun Tanah Abang dengan blok G. "Pedagang kecil ke tempat sementara BlokG-nya direvitalisasi. Dimulai penerapan jangka menengah menuju jangka akhir, yaitu TOD itu yang kami inginkan," katanya. Terkait pernyataan pembukaan kembali Jalan Jatibaru, Sandi tak ingin banyakberkomentar. Sebab, pembukaan kembali Jalan Jatibaru sangat dimungkinkan. Dengan catatan, para PKL mendapat tempat un tuk berjualan.

"Kita tunggu nanti. Satu-satu kami belajar dari kemarin yang tahap awal. Kami nggak mau terburu-buru. Kami sampaikan bahwa sangat dimungkinkan berdasar plannya. Tapi, lihat urgensinya seperti apa," jelasnya. Dia menegaskan, pemprov ingin merangkul seluruh pihak. Termasuk kalangan sopir angkot yang baru-baru ini melakukan somasi kepada pemprov karena menolak adanya program OK Otrip. "Harus kami rangkul. Mereka adalah bagian dari penataan tersebut," terangnya.

(sam/dee/co4/co5/fai)





Original Post

Relokasi Pedagang Blok G Masuki Tahap Akhir

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 10
2018-3-10

Relokasi Pedagang Blok G Masuki Tahap Akhir

Oleh Imam Suhartadi

Ta ini kita mohon doanya. Bahwa di Blok G sendiri, sekarang tahap akhir negosiasi dengan pemilik," kata Sandiaga di TPST Bantargebang. Bekasi, Jawa Barat, Jumat (9/3).

Sandiaga mengungkapkan, pedagang Blok G sudah bisa dipindahkan begitu tempat penampungan sementaranya sudah dibangun. Selanjutnya, gedung Blok G akan dirobohkan untuk dilakukan revitalisasi total menjadi rumah susun (rusun) terpadu.

"Begitu sudah bisa dibangun tempat

penampungan sementaranya, pedagang Blok G bisa pindah dan gedung Blok G bisa direvitalisasi," ujarnya.

Seperti diketahui, dalam penataan kawasan Tanah Abang, akan dilakukan dua hal. Pertama, memindahkan Blok G di Pasar Tanah Abang yang sekarang ini sudah sepi, baik dari sisi pengunjung dan pedagang. Bahkan, banyak pedagang Blok G yang kembali berdagang di pinggir jalan.

Rencananya, pihaknya akan membangun gedung baru Blok G di lahan milik PT KAI yang berada di kawasan Stasiun Tanah Abang. Kemudian, lahan Blok G saat ini akan dibangun rusun terpadu.

Jika PT KAI sudah menyetujui 1 untuk meminjamkan lahannya, maka pembangunan Blok G yang baru sudah bisa segera dimulai. Rencana pemindahan Blok G sudah direncanakan sejak tahun 2016. Diharapkan, pembangunan gedung baru Blok G

dapat direalisasikan pada tahun 2018.

Untuk saat ini, PD Pasar Jaya sedang mencari lokasi tempat penampungan sementara (TPS) bagi para pedagang di Blok G. Lokasi sementara sebagai TPS, adalah Pasar Tasik yang masih berada di kawasan Pasar Tanah Abang.

Langkah kedua yang akan dilakukan adalah melakukan rekayasa arus lintas para pengguna kereta api yang turun di Stasiun Tanah Abang. Kalau sekarang mereka turun di bawah menuju pasar sehingga membuka peluang terjadi interaksi dengan PKL. Maka nantinya, pengguna transportasi kereta akan menyeberang dengan menggunakan skybridge yang menghubungkan langsung ke Blok A, B, F dan G.

Pemeriksaan Polisi

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, memeriksa Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI Jakarta Ferdinand Ginting, terkait laporan Sekretaris Jenderal Cyber Indonesia Jack Boyd Lapian, tentang kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang menutup Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Ya benar (sudah datang). Sementara sedang diperiksa," ujar Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya AKBP Ferdy Irawan, Jumat (9/3).

Diketahui, Ferdinand menyambangi Polda Metro Jaya mewakili pejabat Dishub DKI Jakarta untuk dimintai keterangan sebagai saksi ahli terkait kasus

penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang.

Sebelumnya, polisi telah memeriksa Sekretaris Jenderal Cyber Indonesia Jack Boyd Lapian sebagai pelapor guna mendalami apa tujuan yang bersangkutan melaporkan kasus itu, termasuk apakah sudah melakukan survei terlebih dahulu. Selain Jack, polisi juga sudah memeriksa saksi Muannas Alaidid dan Aulia Fahmi, terkait kasus itu.

Diberitakan sebelumnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang digunakan untuk Pedagang Kaki lima (PKL) menggelar dagangannya.

Pelapor Jack Lapian membuat laporan bersama Ketua Cyber Indonesia Muannas Alaidid dengan nomor laporan polisi LP/995/II/PMJ/Ditreskrim-sus, tertanggal 22 Februari 2018.

Ada beberapa alasan Jack melaporkan Anies terkait penutupan Jalan Jatibaru. Salah satunya, karena hingga saat ini kebijakan itu belum memiliki payung hukum dalam penerapannya.

Keputusan itu juga mendapat respon dari berbagai kalangan karena dianggap sebagai kebijakan yang kontroversial dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, serta faktanya justru menimbulkan permasalahan baru. Bahkan, mengarah kepada dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dengan ancaman pidana 18 bulan atau denda Rp 1,5 miliar.

(bI)





Original Post

Keponakan Novanto Penghuni Baru Rutan KPK

Media Cetak Media Indonesia Halaman 4
2018-3-10

Keponakan Novanto Penghuni Baru Rutan KPK

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Irvanto Hendra Pambudi dalam kasus korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E). Penetapan itu dilakukan setelah KPK memeriksa keponakan Setya Novanto itu untuk kedua kalinya, kemarin.

"Ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur untuk 20 hari ke depan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, KPK mengumumkan Irvanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek KTP-E pada Rabu (28/2) lalu. Saat keluar dari gedung KPK Jakarta setelah menjalani pemeriksaan, kemarin, Irvanto memilih bungkam kepada awak media perihal penahanannya tersebut. Irvanto yang sudah mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK langsung masuk ke mobil tahanan yag telah menunggunya.

Di hari yang sama, KPK juga menetapkan Muchtar Effendi dari pihak swasta yang juga orang dekat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). KPK me-memukan dugaan Muchtar Effendi melakukan TPPU dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain.

"Atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta

kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Penerimaan uang itu terkait permohonan keberatan hasil pilkada Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang di MK, yaitu dari mantan Bupati Empat Lawang Budi Antoni Al Jufri dan istrinya, Suzzana.

"Terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang di Mahkamah Konstitusi, Muchtar Effendi menerima titipan uang untuk Akil Mochtar sebesar total RplO miliar dan US$500 ribu," ucap Basaria.

Selain itu, dari mantan Wali Kota Palembang Romi Herton melalui istrinya, Masitoh, terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kota Palembang di MK, Muchtar Effendi menerima titipan Rp2O miliar. Dari total Rp35 miliar itu, diduga Akil Mochtar menerima Rpl7,5 miliar dengan ditransfer ke rekening CV Ratu Samagat Rp3,8 miliar, dan Rpl3,5 miliar diduga dikelola oleh Muchtar Effendi atas persetujuan Akil Mochtar untuk membeli sejumlah aset.

(Dro/P-4)





Original Post

Polisi Dalami Latar Kebijakan Tanah Abang

Media Cetak Media Indonesia Halaman 8
2018-3-10

Polisi Dalami Latar Kebijakan Tanah Abang

Kebijakan terkait penutupan Jalan Jatibaru Raya itu dilaporkan karena dinilai melanggar UU tentang jalan. Gubernur sebagai terlapor akan diperiksa pekan depan.

PENYIDIK Polda Metro Jaya mulai memeriksa saksi terkait laporan atas kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menutup Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kemarin, polisi memeriksa Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Sigit Wijatmoko. Dalam pemeriksaan itu, polisi memperdalam latar belakang kebijakan gubernur menerapakan kebijakan tersebut.

"Kami menjelaskan latar belakang baik dengan tujuan dan ketentuannya. Lalu, tahapannya juga mulai dari rapat pendahuluan, sosialisasi, dan uji coba mulai 22 Desember lalu," ungkap Sigit, seusai diperiksa, kemarin.

Dia mengaku menerima 20 pertanyaan oleh penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Selain menjelaskan dasar rekayasa lalu lintas di kawasan Tanah Abang, menurut Sigit, ia juga menyerahkan beberapa dokumen, yakni hasil notula rapat pembahasan kebijakan serta peserta yang hadir.

"Lebih ditekankan tentang apa yang dikerjakan dinas perhubungan tentang penataan Tanah Abang, dan sudah kami dijelaskan," ujarnya seusai diperiksa, kemarin.

Sigit menyatakan tidak bisa menyimpulkan tentang dugaan potensi pelanggaran undang-undang tentang jalan atas kebijakan itu.

"Kalau dishub tadi lebih kepada teknis manajemen dan rekayasa lainnya. Kalau dasar hukumnya nanti kan ada biro hukum Pemprov yang akan memberikan keterangannya," imbuhnya.

Selain Sigit, polisi juga memeriksa Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Dishub DKI Ferdinand Ginting sebagai saksi dalam kasus tersebut, sedangkan pemeriksaan Anies dijadwalkan pekan depan.

"Jumat (9/3) dan Senin depan masih akan memeriksa saksi ahli dan pihak dari dinas. Selanjutnya, baru beliau pekan depen bersama pihak Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta," ujar Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono.

Molor lagi

Hingga kini, Pemprov DKI Jakarta mengaku masih mencari solusi yang tepat untuk penataan kawasan Tanah Abang, khususnya di Jalan Jatibaru Raya. Meski menuai sejumlah protes, ancaman somasi, bahkan pelaporan di jalur hukum, Anies menyatakan belum akan membuka jalan yang kini dijadikan lokasi sementara kios pedagang kaki lima (PKL) itu.

Pemprov menjanjikan konsep penataan Tanah Abang tahap II dan hasil evaluasi kajian penataan tahap I akan diumumkan pada Maret ini. Namun, konsep itu tidak kunjung dipaparkan.

Kemarin, Pemprov DKI pun urung mengumumkan hasil survei penataan kawasan Tanah Abang. Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno mengatakan, hasil masukan dan survei periode Januari hingga Februari akan dibahas lebih dulu dengan Dirlantas Polda Metro Jaya.

"Tidak jadi paparannya. Ditunda minggu depan. Dan kami mendapatkan advice hasil survei, akan dikomunikasikan dulu ke stake holder seperti Polda dan Dirlantas. Kami minta waktu seminggu. Kami tidak ingin ada missed persepsi," jelas Sandi, kemarin.

Survei yang dilakukan secara internal oleh Dinas Kominfo Bidang Statistik tersebut didasarkan pada kepuasaan masyarakat atas kebijakan penataan Tanah Abang. Namun, Sandi tidak menjelaskan apakah hasil survei tersebut sekaligus menjadi dasar keputusan terkait Jalan Jatibaru atau tidak.

"Belum tahu. Tapi yang pasti April ini harusnya pengerjaan jangka menengah, sampai konstruksi penampungan sementara. Akhir tahun mungkin bisa dipindahkan teman-teman blok G," tandasnya.

(Ssr/J-3/ Sri Utami )





Original Post

KPK Tetapkan Muchtar Effendi Tersangka TPPU

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-3-10

KPK Tetapkan Muchtar Effendi Tersangka TPPU

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Muchtar Effendi dari swasta yang juga orang dekat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

KPK mememukan dugaan Muchtar Effendi melakukan tindak pidana pencucian uang dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, men-gibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain.

"Atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan pengalihan hak-hak atau kepemi-

likan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/3).

Menurut Basaria, dari fakta-fakta persidangan perkara Akil Mochtar sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dikuatkan putusan Mahkamah Agung dan putusan dalam perkara Romi Herton dan Masitoh serta perkara Budi Antoni Al Jufri dan Suzzana, tersangka Muchtar Effendi diduga telah menerima uang dari sejumlah pihak.

Penerimaan uang itu terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang di Mahkamah Konstitusi, yaitu dari mantan Bupati Empat Lawang Budi Antoni Al Jufri dan istrinya Suzzana.

Terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten

Empat Lawang di Mahkamah Konstitusi, Muchtar Effendi menerima titipan uang untuk Akil Mochtar sebesar total RplO miliar dan USS 500 ribu ," ucap Basaria.

Selain itu, penerimaan uang dari mantan Wali Kota Palembang Romi Herton melalui istrinya Masitoh terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kota Palembang di Mahkamah Konstitusi, Muchtar Effendi menerima titipan uang sebesar Rp 20 miliar yang diberikan secara bertahap.

Dari total sekitar Rp35 miliar yang diterima tersebut, diduga diserahkan Muchtar Effendi kepada Akil Mochtar sebesar Rpl7,5 miliar untuk kepentingan pribadi Akil Mochtar, ditransfer ke rekening CV Ratu Samagat sekitar Rp3,8 miliar, dan sekitar Rpl3,5 miliar diduga dikelola oleh Muchtar Effendi atas pengetahuan serta persetujuan Akil Mochtar untuk membeli sejumlah aset

(bI)





Original Post

Muchtar Effendi Jadi Tersangka TPPU

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 20
2018-3-10

Muchtar Effendi Jadi Tersangka TPPU

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Muchtar Effendi dari swasta yang juga orang dekat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).

KPK mememukan dugaan Muchtar Effendi melakukan TPPU dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain.

"Atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil andak pidana korupsi," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di gedung KPK, Jumat (9/3).

Menurut Basraia, dari fakta-fakta persidangan perkara Akil Mochtar sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dikuatkan putusan Mahkamah Agung dan putusan dalam perkara Romi Herton dan Masitoh serta perkara Budi Antoni Al Jufri dan Suzzana, tersangka Muchtar Effendi diduga telah menerima uang dari sejumlah pihak.

Penerimaan uang itu terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang di Mahkamah Konstitusi, yaitu dari mantan Bupati Empat Lawang Budi Antoni Al Jufri dan istrinya Suzzana.

"Terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang di Mahkamah Konsutusi, Muchtar Effendi menerima titipan uang untuk Akil Mochtar sebesar total RplO miliar dan US$500,000," ucap Basaria.

Selain itu, dalam penerimaan uang

dari mantan Wali Kota Palembang Romi Herton melalui istrinya Masitoh terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kota Palembang di Mahkamah Konstitusi, Muchtar Effendi menerima tiupan uang sebesar Rp20 miliar yang diberikan secara bertahap.

Dari total sekitar Rp35 miliar yang diterima tersebut, diduga diserahkan Muchtar Effendi kepada Aki) Mochtar sebesar Rpl7,5 miliar untuk kepentingan pribadi Akil Mochtar, ditransfer ke rekening CV Ratu Samagat sekitar Rp3,8 miliar. Ada pula Rp 13,5 miliar diduga dikelola oleh Muchtar Effendi atas pengetahuan serta persetujuan Akil Mochtar untuk membeli sejumlah aset.

Tersangka Muchtar Effendi diduga telah membelanjakan sejumlah Rpl3,5 miliar tersebut berupa tanah dan bangunan, puluhan kendaraan roda empat, dan belasan kendaraan roda dua yang diatasnamakan orang lain," ungkap Basaria.

Terhadap Muchtar Effendi disangka-kan melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pada Maret 2016 MA menjatuhkan vonis pidana penjara 5 tahun dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan penjara.

Muchtar Effendi terbuki bersalah atas kasus upaya penghambatan penyidikan, penuntutan, dan keterangan yang diberikan tidak benar atau palsu dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa mantan Ketua MK Akil Mochtar.

Kemudian, pada Maret 2017 KPK juga telah menetapkan Muchtar Effendi bersama-sama Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi suap mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Empat Lawang dan Kota Palembang di MK

(Antara/M G Noviarizal Fernandez)





Original Post

Kejaksaan Lebih Maju dari KPK

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 20
2018-3-10

Kejaksaan Lebih Maju dari KPK

JAKARTA - Kejaksaan Agung mengklaim telah selangkah lebih awal dibandingkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru saja memasukkan ketagori kasus pengrusakan lingkungan sebagai kerugian negara.

Jaksa Agung H.M Prasetyo mengakui Kejaksaan sudah lebih dulu memasukkan kasus pengrusakan lingkungan sebagai kerugian negara dibandingkan KPK.

Menurutnya, tidak sedikit perkara pengrusakan lingkungan yang telah ditangani oleh Kejaksaan di setiap wilayah, tetapi hal tersebut tidak dinilai tidak dipublikasikan secara luas oleh Kejaksaan.

"Kami malah sudah lebih dulu dari KPK Jaksa kami

yang ada di sana kan Jaksa di sini juga. Hanya saja kami tidak pernah publikasikan besar-besaran hal itu," tuturnya, Jumat (9/3).

Dia mengatakan Kejaksaan Agung juga telah menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengusut perkara yang berkaitan dengan pengrusakan lingkungan tersebut. Melalui kerja sama itu, Kejagung bisa menelusuri aliran uang para tersangka yang melakukan pengrusakan lingkungan.

"Jadi kalau ada kalau ada bukti-bukti pencucian uang di sana, kita akan melibatkan PPATK dan dari PPATK itulah kita baru bisa mendeteksi aliran uang ke mana," katanya.

Seperti diketahui, Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pertama kalinya menggunakan kerusakan lingkungan untuk menghitung nilai kerugian negara. Hal tersebut dilakukan KPK setelah mengusut kasus yang melibatkan Gubernur nonaktif, Sulawesi Tenggara Nur Alam.

Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut dinilai telah membuat musnahnya ekologis pada lokasi pertambangan yang dikelola oleh PT Anugrah Harisma Barakah di Pulau Kabena.

Negara mengalami tiga kerugian akibat pengrusakan lingkungan yaitu total kerugian akibat ekologis, kerugian ekonomi lingkungan, dan menghitung biaya pemulihan lingkungan

yang rusak. Perhitungan itu mengacu pada Peraturan Menteri KLHK No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Dalam konteks berbeda, Kejagung mengkritisi pernyataan Kepala Badan Reserse dan Kriminal yang menyebutkan terdakwa perkara tindak pidana korupsi bisa dihentikan kasusnya jika pelaku sudah mengembalikan uang hasil korupsi kepada negara.

Prasetyo memastikan hukuman pidana bagi terdakwa perkara dugaan tindak pidana korupsi akan terus berjalan meskipun pelaku sudah mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi. i

(Sholahuddin Al Ayyubi)





Original Post

Media