Jaksa Agung Pengembalian Uang Korupsi Cuma Ringankan Dakwaan

Media Online Cnnindonesia.com
2018-03-11

Jakarta, CNN Indonesia Jaksa Agung M Prasetyo menegaskan upaya pengembalian uang hasil korupsi oleh pelaku hanya bisa dijadikan pertimbangan oleh jaksa dalam memberikan keringanan dakwaan di persidangan.

"Itu sebagai pertimbangan (oleh jaksa) saja, kalau misalnya dia sudah mengembalikan, kita bisa saja memberikan pertimbangan yang meringankan," kata Prasetyo di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (9/3).

Hal itu untuk merespon pernyataan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto yang menyatakan seseorang dapat bebas dari jerat pidana bila mengembalikan uang hasil dugaan korupsi.

Prasetyo tetap memastikan bahwa pengembalian uang hasil kejahatan korupsi tak dapat menghapuskan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku yang bersangkutan.

Ia mengatakan bahwa aturan itu sudah dijelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang No. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor).

"Itu sebagai pertimbangan keringanan oleh Jaksa saja, tapi tidak untuk menghapuskan tanggung jawab tindak pidananya," kata Prasetyo.

Oleh sebab itu, Prasetyo mengatakan bahwa upaya untuk menghapuskan pidana terhadap koruptor yang telah mengembalikan uang hasil korupsinya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Jadi hanya sebatas pertimbangan saja, kalau menuntut seorang terdakwa nanti akan disampaikan hal yg memberatkan dan meringankan, bukan menggugurkan," pungkasnya.

Sebelumnya, Ari mengatakan dalam Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan Kejaksaan Agung tertuang poin bahwa perkara oknum pejabat pemerintahan daerah yang terindikasi melakukan korupsi bisa dihentikan jika mengembalikan uang yang diduga berasal dari tindak pidana.

"Kalau masih penyelidikan kemudian si tersangka mengembalikan uangnya, kami lihat mungkin persoalan ini tidak kita lanjutkan ke penyidikan," kata Ari di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (28/2). (lav)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180310065814-12-281920/jaksa-agung-pengembalian-uang-korupsi-cuma-ringankan-dakwaan



Original Post

Menjelang Bebas

Media Cetak Kompas Halaman 25
2018-3-11

Menjelang Bebas

Dengan debar jantung seorang

penderita aritmia, Hendar terus menatap

ke luar jendela dari lantai dua rumahnya.

Cemas menghantuinya.sejak sebulan

lalu. Ia tidak pernah membayangkan

bahwa hari tuanya setelah ia pensiun

akan terganggu seperti ini.

Ayah tidak boleh terus-menerus ketakutan seperti itu. Putusan yang ayah jatuhkan benar-benar berdasarkan hati nurani dan sesuai dengan ketentuan undang-undang," ujar putranya Hamonangan.

Hendar tampaknya tidak mendengar kata-kata anaknya itu. Atau pura-pura tidak mendengarnya. Ia terus menatap ke luar jendela Kelihatannya ia me-

nunggu sesuatu atau seseorang yang entah kapan munculnya

"Ia tidak sejahat seperti yang ayah katakan. Ayah adalah temannya sejak sekolah dasar. Walaupun ia bekas kepala preman dan dikenal dengan sebutan Preman Besar, aku yakin ia tidak akan berbuat sesuatu yang merugikan dirinya sendiri. Kebebasan yang akan diperolehnya tidak akan membuatnya gegabah. Percayalah, Ayah," Hamongan melanjutkan.

Hendar mengalihkan tatapannya ke wajah anaknya Namun, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia tetap yakin, Gorga akan datang menemuinya dan melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya Itu yang tak pernah terpikirkan olehnya selama lima tahun terakhir, selama Gorga disekap, sejak ia menjatuhkan putusannya Karena keputusan itu pula banyak pujian yang

dilontarkan kepadanya, termasuk dari berbagai media arus utama Hendar dianggap berani, karena tokoh yang dihadapinya adalah orang yang terkenal berdarah dingin dan berani berbuat apa saja untuk kepentingannya

Karena ayahnya tidak mengindahkan sarannya, Hamonangan meninggalkan orangtuanya seorang diri di lantai dua itu. Hamonangan merasa ia harus mengucapkan kata-kata yang sama keesokan harinya, keesok-annya lagi dan hari-hari seterusnya



Gorga bukan hanya sekali diajukan ke pengadilan. Tetapi ia

senantiasa lolos, karena para hakim yang mengadilinya tetap mengeluarkan keputusan bebas murni. Desas-desus pun tak terelakkan. Keputusan bebas murni itu diberikan karena para hakim takut pada orang yang mereka adili. Hanya Hendar yang berani menjatuhkan putusan lima tahun penjara kepada Gorga, temannya sejak sekolah dasar itu.

Sebelum putusan mengejutkan itu diucapkan, Gorga sudah merasa Hendar akan berani mengambil keputusan sesuai dengan tuntutan jaksa Gorga merasa seperti itu karena Hendar bukan orang mudah melumpuhkan hati nuraninya Hati nurani itu tidak mengenal kompromi, teman,. famili, atau ancaman. Apalagi .ia sadar, putusan yang dijatuhkan bukanlah putusan yang diambilnya seorang diri, tetapi keputusan bersama dengan empat hakim anggota lainnya Karena itu Gorga tidak berharap kali ini ia akan bebas dari hukuman. Ia akan menerima hukuman tersebut dan tidak akan berupaya untuk mengajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Hendar sendiri pun yakin, Gorga akan menerima hukuman seperti yang dijatuhkan kepadanya Karena itu ia tidak pernah sedikit pun merasa takut untuk mengucapkan putusan yang telah disepakati bersama itu. Hendar sadar, ia dan Gorga berteman sejak sekolah dasar. Tetapi perjalanan hidup telah membuat mereka berada pada kutub yang berbeda dan tidak saling berkomunikasi selama bertahun-tahun. Tidak berkomunikasi bukanlah berarti mereka saling melupakan apalagi berseteru. Hendar tahu bahwa Gorga adalah raja dunia hitam yang ditakuti di kota mereka. Begitu pula Gorga Ia tahu Hendar adalah penegak hukum yang tegas dan tidak jarang membuat terdakwa yang diadilinya gentar walaupun mereka didampingi penasihat hukum yang punya nama besar yang selalu memenangkan kliennya



"Masih Gorga juga yang ditunggu?" tanya istrinya

Hendar yang menghadapkan kursinya ke jendela rumahnya di lantai dua itu tidak merasa perlu menjawab pertanyaan istrinya Ia merasa anaknya Hamonangan, dan istrinya, Lumongga, hanya berupaya mengusir, paling tidak mengurangi rasa takutnya Bisa saja mereka juga takut, tapi itu tidak mereka perlihatkan.

"Bapak dan teman-teman hakim pernah menjatuhkan hukuman yang sama beratnya kepada seorang tokoh politik, pemimpin partai dan pejabat penting. Tapi Bapak tenang-tenang saja sampai bekas pejabat penting itu dibebaskan. Apa bedanya dengan Gorga? Mengapa Gorga begitu menyiksa pikiran Bapak?"

Lalu lintas di jalan raya masih ramai dengan kekurangajaran pengguna jalan itu. Masing-masing saling mendahului, saling serobot dan saling menyalib. Hendar menyaksikan semua itu tanpa reaksi, karena hal itu memang telah menjadi kebiasaan pengguna jalan. Tidak ada yang perlu dirisaukan karena lalu lintas yang semrawut itu.

"Mengapa Bapak tidak menemui keempat hakim teman Bapak ketika menjatuhkan hukuman itu untuk mengetahui apakah mereka juga gusar dan takut karena Gorga akan bebas bulan depan? Bapak tidak perlu me-

nanggung beban ini seorang diri." tutur istrinya lagi.

Pemikiran yang baik, ujar Hendar kepada dirinya. Bisa saja teman-temannya yang menjatuhkan hukuman itu tidak merasa ada yang mengkhawatirkan yang akan terjadi. Apalagi mereka adalah hakim-hakim yang baik, jujur dan terpuji integritasnya Tetapi mereka semua bukan teman Gorga sejak sekolah dasar. Bahkan, mereka tidak mengenal Gorga secara pribadi. Perlukah aku menemui mereka? Hendar bertanya kepada dirinya /Vh, tidak. Kerisauanku ini tidak perlu diketahui orang lain, selain istri dan anakku.



Hari pembebasan Gorga semakin mendekat Kegalauan Hendar juga meningkat. Terkadang tengah malam ia membuka gorden jendela dan menatap jauh ke ujung jalan. Waktu tidurnya semakin berkurang dan tubuhnya semakin kurus. Tanpa ada yang menganjurkan akhirnya ia memutuskan untuk langsung menemui Gorga di penjara dan menghentikan aktivitasnya menunggu di depan jendela di lantai dua rumahnya

"Aku akan ke penjara menemui Gorga," katanya kepada istrinya setelah selesai sarapan pagi-

Istrinya yang tidak percaya pada pendengarannya itu, berpaling dan bertanya.

"Menemui Gorga di penjara?"

Ta"

"Untuk apa?"

"Untuk meminta maaf."

"Bapak tidak bersalah. Bapak telah mengambil putusan yang benar."

"Ada wartawan yang mengatakan, Gorga menjadi korban peradilan sesat Yang bersalah sebenarnya bukan Gorga, tetapi orang lain yang sama sekali tidak dikenalnya. Orang itulah yang membunuh hakim pemberani itu. Gorga hanya menjadi korban dari orang yang akan menggantikannya"

"Orang yang akan menggantikannya?"

Ta orang yang akan menggantikannya sebagai pelindung dan penyelamat orang-orang penting di kota itu. Sebelum ini mereka membutuhkan Gorga, belakangan mereka berpaling dari Gorga karena Preman Besar ini telah melanggar janji dan ber-sekutu dengan aparat."

"Aku harap setelah menemui Gorga dan meminta maaf Bapak akan merasa lebih tenang."



"Tidak jadi membesuk Gorga, Ayah?" tanya Hamonangan.

Hendar diam. Ia menunda kunjungan menemui Gorga diambilnya satu jam sebelumnya Ia tidak yakin Gorga disekap di penjara yang akan dikunjunginya itu. Jangan-jangan Gorga telah dipindahkan entah ke mana, atau telah dilenyapkan. Kata kerja pasif "dilenyapkan" tiba-tiba seakan memberikan kekuatan kepadanya Mudah-mudahan Gorga memang telah dilenyapkan. Dengan demikian sebuah dendam juga tak terbalaskan. Hendar kelihatan tenang. Ia telah menemukan jalan keluar. Mulai besok ia tidak akan duduk menunggu lagi di depan jendela di lantai dua itu karena Gorga telah tiada Yang pernah ada telah menjadi tiada. Yang ditakutkan tidak pernah akan datang menyerapnya.



"Kan Ibu sudah lama menga-

takan kepada Ayah. Gorga yang sering Ayah sebut itu tidak pernah dijatuhi hukuman dan tidak pernah disekap dalam bui. Ia teman Ayah, teman sejak sekolah dasar. Teman baik yang selalu datang bersilaturahmi."

"Kau yakin Gnrga tidak pernah di penjara?"

"Sangat yakin. Lihat itu siapa yang datang."

Hendar berpaling dan melihat ke halaman depan rumahnya

"Gorga ya Gorga"

"Ayah dihantui pemikiran yang bukan-bukan setelah pensiun. Padahal Ayah tidak pernah menjadi hakim seumur hidup Ayah. Ayah hanya bekerja di Kementerian Kehakiman sebagai pegawai tata usaha."

Hendar berupaya keras memanggil kembali ingatannya yang bersembunyi entah ke mana. Begitu ingatan itu kembali ke tempatnya, Hendar langsung bertanya, "Apa yang sebenarnya telah terjadi?"

Mendengar pertanyaan Ayahnya itu Hamonangan dengan tenang berkata

"Berbagai pemikiran dan kha- , yalan sering kali timbul setelah seseorang pensiun. Banyak yang seperti itu. Terutama buat orang yang tidak menjaga kejernihannya berpikir. Mengurus bunga-bunga di halaman yang luasnya tidak seberapa hanya dapat menolong sedikit Kerja-kerja sepele juga tidak membantu banyak. Mengobrol setiap hari dengan tetangga juga membosankan. Pensiun bukanlah momok. Ini merupakan momen yang sangat baik untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya terlupakan, misalnya membaca Ayah penggemar buku, tapi Ayah jarang sekali membaca karena rutinitas di kantor. Aku lihat Ayah terlalu banyak membuang waktu untuk menjelajah dunia khayalan yang begitu liar dan menakutkan. Temuilah Gorga, ia sudah duduk di ruang tamu."

Tanpa membantah ia memasuki ruang tamu menemui temannya sejak sekolah dasar itu.

Gorga adalah satu-satunya temannya yang paling tidak seminggu sekali datang menemuinya Di luar waktu satu kali seminggu itulah Hendar berselancar dengan khayalan-khayalan yang mengantarkannya kepada perilaku yang tidak biasa itu. Termasuk duduk di depan jendela di lantai dua rumahnya setiap hari. Dan, semua kata-kata anak dan istrinya yang menyusup ke telinganya adalah ciptaannya sendiri.

Sori Siregar lebih dikenal sebagai penulis cerpen, walaupun ia juga menulis novel dan sejumlah tulisan di rubrik kolom berbagai media Ia pernah dua kali mendapat penghargaan Dewan Kesenian Jakarta untuk no-vel-novelnya Beberapa cerpen-nya juga terpilih dalam kumpulan cerita pendek Pilihan Kompas. Kini ia menetap di Jakarta Sejumlah cerpennya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris.

I Komang Mertha Sedana, biasa disapa Mang Gen, lahir di Tabanan, Bali. Ia menjadi salah satu penggagas Komunitas Dja-mur, sekelompok seniman street art di Denpasar. Ia pernah menjadi juara I Lomba Mural Ku-tabek 2007, juga menjadi juara I Lomba T-Shirt Panting Kutabek.

SORI SIREGAR





Original Post

Lahan Transmigrasi 250 Hektare Di 2 Desa Dijual Ke Perusahaan .

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-3-11

Lahan Transmigrasi 250 Hektare Di 2 Desa Dijual Ke Perusahaan .

Perkara Korupsi Eks Bupati Takalar

BEKAS Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Takalar, Andi Rijul mengungkapkan lahan transmigrasi seluas 250 hektare di dua desa telah dilepas kepada PT Karya Insan Cirebon.

Pelepasan lahan transmigrasi itu lantaran bupati saat itu. Bupati Burhanuddin Baharuddin mengubah peruntukannya menjadi zona industri.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Makassar, Andi Rijal menyebutkan lahan transmigrasi 250 hektare itu berada di Desa Laikang dan Desa Punaga.

Mappaselleng, pegawai Unit Pengelolaan Teknis (UPT) Dinas Transmigrasi Kabupaten Takalar yang juga dihadirkan di persidangan, mengamini keterangan Andi Rijal.

Ia menjelaskan, di Desa Laikang terdapat Satuan Pemukiman (SP) 1 Transmigrasi. Sedangkan Desa Penuga SP2 Transmigrasi. "SPI itu 150 hektaree, SP2 100 hektaree. Jadi semuanya 250 hektaree," beber Mappaselleng.

Mappaselleng mengetahui lahan transmigrasi di dua desa itu telah dijual kepada industri dari Camat Mangngarabombang M Noer Uthary, Kepala Kepala Desa Laikang Sila Laidi dan Sekretaris Desa Laikang Risno Siswanto.

Dalam perkara ini, bekas Bupati Takalar Burhanuddin Baharuddin didakwa melakukan korupsi penjualan lahan transmigrasi di Kecamatan Mangarabombang tahun 2015.

Modusnya mengubah izin prinsip lahan transmigrasi menjadi zona industri berat. Setelah itu, 229 bidang lahan pemukiman transmigrasi di lima desa dilepas kepada perusahaan.

Menurut jaksa, perbuatan Burhanuddin menyalahi wewenang. "Padahal di lokasi itu seluas 3.806,25 hektaree merupakan lahan pencadangan tanah untuk pembangunan kawasan pemukiman transmigrasi sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1431/V/ Tahun 1999," sebut jaksa.

Burhanuddin juga diduga merekayasa kepemilikan lahan seluas 150 hektare seolah-olah tanah yang dijual itu milik masyarakat dengan alas hak tanah garapan maupun Akta Jual-Beli (AJB). Tanah itu kemudian dilego kepada PT Karya Insan Cirebon Rp 18,5 miliar.

Keluarga Burhanuddin, yakni adiknya Ibnuddin, ayahnya Dgn Nassa serta anaknya, ikut mencaplok lahan transmigrasi itu.

Ibnuddin menguasai memiliki empat bidang tanah negara yang kemudian dijual kepada PT Karya Insan Cirebon Rp 592 juta. Dgn Nassa juga demikian. Dia mendapatkan Rp 760 juta karena menjual lahan negara.

Sementara Rah Fauziah yang menguasai dua bidang lahan juga menjualnya kepada PT Karya Insan Cirebon seharga Rp 385 juta. Ketiga kerabat Burhanuddin itu menikmati uang Rp 1,7 miliar karena menjual 11 bidang lahan negara.

Bru





Original Post

Rugikan Rp 6 Miliar, Bekas Bupati Nias Divonis 2 Tahun Bui

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-3-11

Rugikan Rp 6 Miliar, Bekas Bupati Nias Divonis 2 Tahun Bui

Penyertaan Modal Riau Airlines

BEKAS Bupati Nias, Binahati B Baeha, dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan didenda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan. Dia dinyatakan terbukti bersalah dalam perkara korupsi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias kepada PT Riau Airlines.

Ketua majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, Ahmad Sayuti menyatakan perbuatan Binahati memenuhi unsur dakwaan subsid-air Pasa) 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

"Menyatakan terdakwa Binahati B Baeha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," putus Ahmad Sayuti.

Majelis hakim tidak membebankan pembayaran uang pengganti kepada Binahati. Pertimbangannya, Bupati Nias periode 2006-20)1 itu tidak mendapatkan keuntungan dari perbuatannya. "Uang Rp 6 miliar dinikmati oleh PT Riau Airlines," sebut Ahmad Sayuti.

Putusan majelis hakim jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta agar Binahati dihukum 8 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 5 kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 6 miliar.

Meskipun dihukum lebih rendah dari tuntutan, Binahati langsung menyatakan banding. Sementara JPU masih pikir-pikir.

Perkara dugaan korupsi ini terjadi saat Pemkab Nias menggelontorkan Rp 6 miliar untuk penyertaan modal Pemkab Nias pada PT Riau Airlines pada 2007. Kebijakan itu tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-233 Tahun 2006 Tanggal 2 Mei 2006.

Penyertaan modal dari Pemkab Nias kepada pihak ketiga, dalam hal ini PT Riau Airlines, tanpa memiliki dasar hukum. Seharusnya kebijakan itu didahului dengan penerbitan Peraturan Daerah (Perda). Akibat perbuatan itu, Pemerintah Kabupaten Nias dirugikan Rp 6 miliar.

Binahati bertindak sendiri atau bersama saksi Heru Nur-hayadi selaku Direktur PT Riau Air Lines, didakwa telah melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koRp orasi dan merugikan keuangan negara.

Binahati bukan kali pertama menjadi terdakwa perkara dugaan korupsi. Pada tahun 2011, dia dihukum 5 tahun penjara dalam kasus korupsi penyelewengan dana penanggulangan bencana gempa dan tsunami di Kabupaten Nias.

BYU





Original Post

Kejaksaan Agung Sita Uang Rp 6 Miliar Dari Tersangka

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-3-11

Kejaksaan Agung Sita Uang Rp 6 Miliar Dari Tersangka

KEJAKSAAN Agung menyita uang Rp 6 miliar dari tersangka kasus korupsi pengadaan alat kontrasepsi KB II impian tiga tahun plus inserter Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Uang Rp 3 miliar disita dari tersangka Yenny Wiriawaty, Direktur PT Triyasa Nagamas Farma. Perusahaan ini adalah produsen atau pabrikan alat KB susuk yang dipakai dalam pengadaan ini.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, M Rum menjelaskan, penyitaan uang itu dari tersangka Yenny Wiriawaty itu berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor B-96/F.2/ Fd.1/11/2017 yang ditandatangani Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada 16 November 2017.

Kemudian, uang Rp 3 miliar

lagi disita dari tersangka Luanna Wiriawaty, Direktur PT Djaja Bima Agung. Perusahaan Luanna adalah penyedia barang dalam pengadaan alat KB ini.

Menurut Rum, penyitaan uang itu dari tersangka Luanna Wiriawaty itu berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor B-97/F.2/Fd.1/11/2017 yang ditandatangani Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada 16 November 2017.

Uang sitaan itu telah dititipkan di rekening penampungan di Bank BRI atas nama Kejaksaan Agung.

Rum menegaskan, pengembalian uang yang dilakukan para tersangka tidak bisa menghapus tuntutan pidana terhadap mereka. iMereka tetap disangka telah melakukan korupsi j katanya.

Para tersangka dijerat dengan

Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Berdasarkan audit, pengadaan alat KB Il/irnplan tiga tahun plus inserter di BKKBN tahun anggaran 2014-2015 menyebabkan kerugian negara hingga mencapai Rp 111.261.298.154.

Penyidik gedung bundar Kejaksaan Agung pun menelusuri aset-aset tersangka untuk disita guna menutupi kerugian negara itu.

"Sampai sejauh ini masih dicari," kata Rum. Pasalnya, aset yang disita dari tersangka masih jauh dari nilai kerugian dalam pengadaan ini.

Penyidik juga mengincar harta Kepala BKKBN Surya Chandra

Surapaty untuk disita. "Kita masih tahap inventarisasi aset-asetnya," kata Rum.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Surya memiliki harta sebesar Rp 2.847.625.484 dana 83.609 dolar Amerika.

Dalam laporan 16 Mei 2014 itu. Surya memiliki rumah di Jakarta Timur bernilai Rp 516 juta, rumah di Palembang bernilai Rp 391 juta, rumah di Ogan Ilir bernilai Rp 40 juta, dan dua bidang tanah di Ogan Ilir yang berharga Rp 12 juta dan Rp 6 juta.

Bekas anggota DPR itu memiliki kendaraan yang bernilai Rp 495 juta, logam mulia Rp 25 juta, surat berharga Rp 5 juta, giro dan setara kas mencapai Rp 1,491 miliar dan 83.609 dolar Amerika.

Sebelumnya, Direktur Penyi-

dikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Warih Sadono menyatakan tengah mengintensifkan pengembalian kerugian negara dalam kasus ini.

iNilai proyeknya mencapai Rp 190 miliar dengan kerugian Rp 110 miliar. Sedangkan penyidik baru menyita sebesar Rp 5 miliar belum sebanding dengan kerugian negaranya j kata bekas Deputi Penindakan KPK itu.

Uang Rp 5 miliar itu disita dari dua tersangka kasus ini. Yenny Wiriawaty (Direktur PT Triyasa Nagamas Farma) dan Luanna Wiriawaty (Direktur PT Djaja Bima Agung).

Belakangan, keduanya kembali menyerahkan uang masing-masing Rp 500 juta kepada penyidik gedung bundar Kejaksaan Agung. Total kerugian negara . yang dikembalikan kedua tersangka baru Rp 6 miliar.

GPG





Original Post

KPK Sertakan Biaya Pemulihan Lingkungan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-3-11

KPK Sertakan Biaya Pemulihan Lingkungan

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji untuk terus menyertakan jumlah kerugian ekologis, ekonomi, serta biaya pemulihan lingkungan, dalam surat dakwaan dan surat tuntutan untuk terdakwa tindak pidana korupsi yang melibatkan sumber daya alam (SDA).

Belum lama ini, Gubernur Sulawesi Tenggara nonaktif Nur Alam dituntut 18 tahun penjara dan denda Rpl miliar serta subsider 1 tahun kurungan karena telah merusak lingkungan dalam kasus korupsi izin eksplorasi tambang nikel di Blok Malapulu, Pulau Kabaena. Politikus Partai Amanat Nasional itu juga dituntut membayar uang pengganti Rp2,7 miliar.

"Ini terobosan kita untuk menyertakan meski tidak bisa terlalu mendalam soal itu karena bukan kewenangan KPK. Namun, paling tidak kita upayakan untuk dikemukakan dalam sidang agar mendapatkan perhatian majelis hakim," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Jumat (9/3) lalu.

Menurut Febri, terobosan itu bermula dari kasus korupsi hutan di Provinsi Riau yang melibatkan dua mantan Gubernur Riau Rusli Zainal dan Annas Maamun dengan perkiraan kerugian negara sebesar Rpl,2 triliun.

Penghitungan kerusakan lingkungan yang melibatkan izin-izin pemanfaatan sumber daya alam dan lahan tambang perlu disertakan sebab negara harus mengeluarkan biaya bagi pemulihan jika memang terbukti ada kerugian akibat korupsi.

"Itu bermula dari kasus korupsi di Riau. Selain merugi karena kayu yang hilang, negara juga harus mengeluarkan biaya untuk reboisasi hutan," ungkapnya.

Febri menambahkan, jeratan dakwaan kerusakan lingkungan juga bisa diterapkan pada kejahatan korporasi. "Bila ditemukan bukti, tentu saja (dijerat). Kenapa tidak," tegas dia.

Sebagai informasi, Nur Alam harus berurusan dengan KPK dan Pengadilan Tipikor, Jakarta, karena mengeluarkan izin eksplorasi di blok yang mencakup dua kabupaten, yakni Bombana dan Buton.

Dari hasil eksplorasi tambang itu, ada kerusakan lingkungan yang cukup parah dan diperkirakan biaya pemulihan yang dibutuhkan ialah sebesar Rp2,7 triliun. Hal itu tergambar dari sidang saat jaksa penuntut umum KPK mendatangkan saksi ahli kerusakan tanah dan lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Basuki Wasis.

Kerugian negara secara keseluruhan dari korupsi di Sulawesi Tenggara ialah Rp4,3 triliun. Hal itu bahkan lebih tinggi daripada kerugian negara akibat korupsi KTP-E yang disebut lembaga antirasywah sebesar Rp2,3 triliun.

(Put/P-4)





Original Post

Duh, Kejagung Sering Cuekin Laporan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-3-11

Duh, Kejagung Sering Cuekin Laporan

BANYAK laporan masyarakat dan juga data-data pelanggaran hukum serta tindak pidana korupsi yang tidak digubris oleh Kejaksaan Agung. Kinerja Kejaksaan Agung pun dipertanyakan.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyampaikan, setiap laporannya saja ke Jaksa hampir tak pernah kedengarkan lanjutannya. Dicek proses ke penyelidikan dan penyidikan bahkan ke penuntutan, tak ada yang dijamah.

"Banyak laporan ke Gedung Bundar (Gedung Jaksa Agung Muda Pidana Khusus) Kejaksaan Agung yang tidak jelas nasibnya. Sangat patut kita pertanyakan kinerja Jaksa ini," tuturnya di Jakarta.

Misalnya, lanjut Boyamin. laporan kasus dugaan penyimpangan pemberian dana tantiem

(bonus) kepada Direksi dan Komisaris PT Pos Indonesia. Dia mengatakan, pihaknya sudah melaporkan kasus tersebut sejak awal Desember 2017 lalu, namun sampai saat ini belum ada kejelasan.

Dengan tidak ada kejelasan itu. Boyamin menyatakan kemungkinan akan mengajukan praperadilan jika sampai tiga bulan lebih laporannya tidak ditindaklanjuti Kejagung. "Paling tidak pelapor dikabari lah, kasus ini didisposisi ke Pidsus bagian BUMN atau apa. atau karena kasusnya kecil dipindah ke Kejati mana gitu," ujar Boyamin.

Diketahui. PT Pos Indonesia diduga telah memberikan tantiem atau membayarkan sejumlah uang Rp 53 miliar kepada Direksi dan Komisaris pada 2017. Padahal kondisi PT Pos Indonesia berdasarkan laporan keuangan se-

dang mengalami kerugian pada tahun yang sama, berdasar neraca pembukuan keuangan.

"Pemberian tantiem pada saat perusahaan merugi dapat dikategorikan kerugian Negara yang mengarah ke tindak pidana korupsi." kata Boyamin

Menanggapi hal ini. Direktur Peyidikan Kejaksaan Agung (Dirdik) Warih Sadono menyampaikan , setiap laporan yang masuk ke Pidsus pasti ditelaah dan direspons. "Nanti saya sampaikan informasi ini ke Jampidsus. Yang pasti, semua laporan masyarakat dari siapapun sangat bernilai dan selalu direspon oleh jajaran pidsus," ujarnya.

Memang. lanjut dia, setiap laporan dipelajari terlebih dahulu dan ada tahapan prosesnya. "Hanya ada tahapan yang bisa diberitakan dan belum waktunya diberitakan," pungkasnya.

jon





Original Post

Pengusaha Truk Dukung Pemerintah

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 14
2018-3-11

Pengusaha Truk Dukung Pemerintah

Truk Overload Bakal Dijerat Tipikor

ASOSIASI Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mendukung langkah pemerintah yang akan menindak truk kelebihan muatan alias Overload dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Namun, pemerintah diminta juga memperbaiki bisnis ini. Banyaknya truk overload karena persaingan bisnis yang tidak sehat.

Wakil Ketua Aptrindo bidang Distribusi dan Logistik Kyatmaja Lookman mengatakan, memberikan sanksi truk overload hanya ke sopir tidak fair. Seharusnya, sanksi juga dikenakan ke semua pelaku, mulai dari pemilik barang hingga pemilik kendaraan.

Namun, kata dia, UU Tipikor saat ini belum bisa diberlakukan ke swasta. Nah, sambil berjalan sebaiknya pemerintah menguji coba aturan tersebut kepada BUMN.

Menurutnya, saat ini persaingan jasa angkutan barang lebih mengedepankan otot. Bukan lagi inovasi teknologi yang ramah lingkungan. "Siapa yang bisa muat lebih banyak, itu yang menang. Kondisi seperti ini kan tidak sehat, dan tidak ada intervensi. Misalnya di bus jarak jauh, pemerintah mengintervensi mulai dari trayek hingga rampcheck, tapi di truk nggak ada," ujar Kyat sapaan akrabnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut dia, kompetisi di sektor angkutan barang sudah tidak masuk akal. Mengingat di dalamnya terdapat enam juta truk, serta satu juta pengusaha yang mayoritas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dibiarkan bertarung tanpa aturan yang jelas.

Menurut Kyat, ada lima komponen penting pada bisnis ini. Yaitu, solar, depresiasi, perawatan, administrasi, dan sopir. Empat komponen, kecuali solar selalu naik mengikuti level inflasi. Sementara, harga truk naik sekitar 10-15

persen setiap tahun, begitu juga Upah Minimum Provinsi (UMP) berakibat pada pengeluaran perusahaan.

"Dengan kenaikan itu,yang paling dikorbankan adalah pemeliharaan. Truk dipaksa jalan terus sampai jebol untuk bayar cicilan. Makanya pas ada kenaikan solar 15 persen, ongkosnya dinaikkan sampai 50 persen," tuturnya. -Cara lainnya adalah dengan menaikkan berat muatan. Kyat menyebut, truk tiga sumbu sudah tidak akan balik modal jika hanya mengangkut 12 ton. Padahal beberapa tahun lalu, 15 ton sudah sangat ekstrim. Sementara saat ini daya angkutnya berkisar 20-30 ton.

"Kalau nggak ngikutin, lama-lama ya tutup, dan akhirnya semuanya ikut. Yang terjadi sekarang persaingan tidak sehat, pemerintah nggak ikut campur, dan power pemilik barang sangat tinggi sehingga bisa memaksa operator memuat lebih," katanya.

Pengamat logistik dari Universitas Trisakti Didiet Rachmat Hidayat menilai kurang tepat mengenakan UU Tipikor kepada pelaku usaha truk pengirim barang yang membawa muatan lebih. "Kadang ada pelanggan ingin diangkut barangnya sebanyak-banyaknya. Ada juga pelanggan minta cepet dan lainnya. Artinya ini dosa kita semua," katanya.

Didiet menilai, tidak selayaknya pelanggan dikenakan UU Tipikor. Pemerintah harus menelusuri proses pengiriman barang dari awal hingga sampai pada pelanggan. Dengan begitu bisa diketahui siapa yang memang menjadi biang keladi truk overload.

"Misalnya ada kendaraan di jembatan timbang. Kalau muatannya Iebih lalu dia ijinkan jalan itu truk, berarti kan aparatnya yang salah," tambahnya.

MEN





Original Post

Bupati Nganjuk Nonaktif Tak Ajukan Eksepsi

Media Cetak Jawa Pos Halaman 7
2018-3-11

Bupati Nganjuk Nonaktif Tak Ajukan Eksepsi

SIDOARJO Bupati Nganjuk nonaktif Taufiqurrahman tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terdakwa kasus suap lelang jabatan itu memilih melanjutkan sidang dengan pembuktian.

Soesilo Aribowo, kuasa hukum terdakwa, mengatakan, pihaknya belum memiliki alasan untuk mengajukan eksepsi. Meski, dia melihat ada ketidaksesuaian dalam materi dakwaan jaksa KPK yang dibacakan dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo Jumat lalu (9/3). "Kami tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan," ujar Soesilo kepada Jawa Pos kemarin (10/3).

Menurut dia, keberatan terhadap dakwaan akan diungkapkan ketika persidangan telah memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara. "Kami melihat belum ada hal-hal substansial yang perlu dilakukan eksepsi. Kesalahan minor setiap dakwaan pasti ada, biarkan nanti ketika pemeriksaan pokok perkara saja," katanya.

Dalam sidang perdana Taufiq, tim jaksa penuntut umum KPK mendakwanya dengan pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-UndangNomor28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi. Dia juga didakwa melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Taufiq menjadi terdakwa setelah tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada akhir 2017. Dia terbukti menerima uang suap dari mantan Kabag Umum RSUD Nganjuk Mohammad Bisri dan Kepala Dinas lingkungan Hidup Nganjuk Harjanto. Bisri yang diangkat sebagai Kabag Umum memberikan uang Rp 200 juta kepada Taufiq untuk mengurus para pegawai RSUD yang akan dimutasi. Sementara itu. Harjanto yang dimintai uang dengan total Rp 700 juta baru sanggup memberikan Rp 120 juta setelah diangkat sebagai kepala dinas.

(gas/c7/eko)





Original Post

Media