KADI Inisiasi Peninjauan Kembali Produk Baja 3 Negara

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 8
2018-3-12

KADI Inisiasi Peninjauan Kembali Produk Baja 3 Negara

JAKARTA - Komite Anti Dumping Indonesia (KADO menginisiasi penyelidikan peninjauan kembali (sunset review) atas pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap impor produk baja hot rolled plate (HRP) dari Republik Rakyat Tiongkok CRRT), Singapura, dan Ukraina. Penyelidikan resmi dimulai pada Senin (5/3) untuk produk dengan kode HS 7208.51.00 dan 7208.52.00.

Ketua KADI Ernawati mengatakan, inisiasi penyelidikan dilakukan sebagai tindak lanjut atas permohonan pelaku usaha. "Inisiasi penyelidikan dilakukan berdasarkan permohonan dari PT Gunung Raja Paksi dan PT Krakatau Posco untuk melanjutkan pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) terhadap impor produk HRP," kata Ernawati, Sabtu (10/3).

Pelaku usaha tersebut, menurut Ernawati, mengajukan permohonan karena dumping masih berulang dan merugikan industri dalam negeri. Pemerintah Indonesia mengenakan BMAD terhadap produk HRP berdasarkan Peraturan Menteri Keuang-

an Nomor 50/PMK.010/2016 yang akan berakhir pada tanggal 1 April 2019.

Ernawati menyebut, dasar hukum penyelidikan peninjauan kembali pengenaan BMAD adalah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 76/M-DAG/ PER/12/2012 tentang Tata Cara Penyelidikan Dalam Rangka Pengenaan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan.

Ernawati mengatakan, impor dari RRT, Singapura, dan Ukraina, secara absolut terus meningkat meskipun telah dikenakan BMAD sejak 1 April 2016. Volume impor produk HRP dari ketiga negara tersebut pada tahun 2015 sebesar 101.414 metrik ton dengan pangsa impor sebesar 57%. Kemudian tahun 2016 sebesar 78.797 metrik ton dengan pangsa sebesar 60%, dan tahun 2017 mencapai 106.438 MT dengan pangsa sebesar 66%.

(epa)





Original Post

Melindungi Hutan Jawa

Media Cetak Koran Tempo Halaman 6
2018-3-12

Melindungi Hutan Jawa

Putusan Mahkamah Agung RI yang mengembalikan lahan seluas 368 hektare di Blok Cisadon, kawasan Puncak, Bogor, kepada negara seharusnya menjadi kabar baik bagi upaya penyelamatan hutan, khususnya di Pulau Jawa, yang luasnya terus berkurang.

"Kawasan hutan ini masuk wilayah Bopunjur," kata Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indra Eksploitasia. Indra merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur yang memasukkan Blok Cisadon dalam kawasan konservasi air dan tanah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, serta memelihara kesuburan tanah.

Secara kumulatif, dari 2014 hingga 2016, hutan lindung di Jawa mengalami penurunan tutupan. Di Jawa Barat, misalnya, luas hutan lahan kering berkurang signifikan, yaitu 14.331,50 hektare. Di Banten, hutan tanaman luasnya turun 386,76 hektare. Sedangkan di Jawa Tengah, luasnya turun 13.507,76 hektare.

D Lr*ektui" Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hilman Nugroho, mengatakan kenyataannya memang terdapat penggunaan hutan lindung untuk pertanian, perkebunan, atau permukiman.

Mengatasi Penurunan Tutupan Hutan Lindung

Untuk mengatasi penurunan tutupan hutan lindung di Jawa Barat, misalnya, pada 2017 dilakukan rehabilitasi hutan dan lahan, antara lain melalui

a.Program mitigasi banjir di Garut

Rehabilitasi hutan dan lahan di area Perhutani seluas 1.046 hektare

Rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan konservasi seluas 100 hektare

Penaburan benih dari udara (aerial seeding di area Perhutani seluas 5.385 hektare

b. Mitigasi banjir Bandung

Rehabilitasi hutan dan lahan di area Perhutani seluas 400 hektare

Rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan konservasi seluas 596 hektare

Aerial seeding di lahan seluas 7.220 hektare

Tutupan Hutan Lindung Pulau Jawa

TIDAK semua kawasan yang telah ditetapkan sebagai hutan lindung berwujud hutan belantara. Sebagian di antaranya telah berubah menjadi kawasan pertanian dan permukiman. Di Jawa Barat, misalnya, pemanfaatan kawasan hutan lindung untuk permukiman meningkat seluas 168,81 hektare. Di Jawa Timur, peningkatan penggunaan pertanian lahan kering sekitar 7.808,25 hektare.

AFRILLA SURYANIS





Original Post

Calon Pengisi Garis Depan Penindakan KPK

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2018-3-12

Calon Pengisi Garis Depan Penindakan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya membeberkan 13 nama yang diusulkan kepolisian dan kejaksaan untuk mengisi jabatan deputi penindakan dan direktur penyidikan lembaga antirasuah tersebut. Dua posisi itu sangat penting karena menjadi bagian dari ujung tombak KPK dalam pemberantasan korupsi. Berikut ini para calon tersebut.

CALON DEPUTI PENINDAKAN Kepolisian

1. Kepala Biro Pengkajian dan Strategi Sistem Operasi Markas Besar Poin, Brigadir Jenderal Toni Harmanto. Sebelumnya, ia menjabat Wakil Direktur Pidana UmuffiMabes Polri.

2. Perwira Menengah Staf Sumber Daya Manusia Markas Besar Polri dengan penugasan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Brigadir Jenderal Abdul Hasyim Gani.

3. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Brigadir Jenderal Rrii.

Kejaksaan

1. Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Pembinaan dan mantan Direktur Penuntutan KPK, Feri Wibisono.

2. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Fadil Zumhana.

3. Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Heffinur.

4. Mantan Jaksa Penuntut Umum KPK, Wisnu Baroto.

5. Inspektur Muda Intelijen dan Pidana Khusus Jaksa Agung Muda Pengawasan, Oktavianus.

6. Jaksa Tua Rinkes Silalahi.

7. Kepala Kejaksaan Negeri Malang, Witono.

CALON DIREKTUR PENYIDIKAN Kepolisian

1. Penyidik polisi dengan penugasan di KPK, Komisaris Besar Edy Supriyadi. Dia pernah maju sebagai calon direktur penyidikan setelah ditinggalkan Endang Tarsa. Namun jabatan tersebut justru dimenangi Direktur Penyidikan KPK saat ini, Brigadir Jenderal Aris Budiman.

2. Staf Sumber Daya Manusia Markas Besar Polri, Komisaris Besar Andy Hartoyo.

3. Kepala Sub-Direktorat IV Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Besar Djoko Poerwanto. Dia sempat menjadi penyidik Polri yang ditugasi di KPK hingga 2012.

FRANSISCO ROSARIANS





Original Post

Revisi KUHP Ringankan Hukuman Koruptor

Media Cetak Koran Tempo Halaman 9
2018-3-12

Revisi KUHP Ringankan Hukuman Koruptor

Pemerintah dan DPR ngotot untuk segera mengesahkan beleid kontroversial ini.

Fransisco Rosarians

francisco@tempo.co.id

JAKARTA Indonesia

Corruption Watch menambah catatan tentang keganjilan sejumlah pasal dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan disahkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Lembaga masyarakat pemantau korupsi tersebut menyoroti sejumlah pasal dari rancangan beleid tersebut yang justru memperingan hukuman para pelaku tindak pidana korupsi.

"Ini semua hukuman jadi turun dibandingkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Nantinya akan menciptakan dualisme, mau pakai aturan yang mana. Posisi kami tetap akan menolak rencana pengesahan RKUHP," kata Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Tama Langkun, di Cikini, Sabtu lalu.

Tama memaparkan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor memberikan hukuman yang lebih tinggi dibanding isi revisi KUHP. Pasal 2 UU Tipikor mengancam pelaku korupsi dengan hukuman penjara minimal 4 tahun dan denda minimal Rp 200 juta. Adapun pada Pasal

687 RKUHP, pelaku korupsi hanya diancam penjara maksimal 2 tahun dan denda minimal Rp 50 juta.

Hal yang sama terjadi pada penyelenggara negara yang melakukan korupsi. Pada Pasal 3 UU Tipikor, penyelenggara negara yang korupsi mendapat ancaman denda maksimal Rp 1 miliar, tapi pada Pasal

688 RKUHP hanya Rp 500 juta. Adapun bagi para penghalang proses hukum, UU Tipikor mengancam dengan hukuman berat sesuai dengan Pasal 21, yaitu penjara 3-12 tahun, tetapi Pasal 308 RKUHP hanya mengancam maksimal 7 tahun penjara. "UU Tipikor

yang ancamannya tinggi saja, pada praktiknya pelaku rata-rata mendapat hukuman hanya 26 bulan (2 tahun 2 bulan). Kalau lebih rendah lagi, hukuman bagi koruptor bisa sangat singkat," kata Tama.

Pemerintah dan DPR tetap melanjutkan pembahasan beleid tersebut dalam Panitia Kerja RKUHP. Mereka hanya menambah sejumlah pembahasan untuk isu krusial seperti pasal penghinaan terhadap presiden dan sejumlah aturan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Toh, eksekutif dan legislatif tetap menargetkan pengesahan RKUHP pada masa sidang IV atau 5 Maret hingga 27 April 2012.

Kepala Badan Pembinaan

Hukum Nasional sekaligus Tim Perumus RKUHP dari pemerintah, Enny Nurbaningsih, mengatakan Presiden Joko Widodo memang berpesan untuk mempercepat proses pembahasan beleid tersebut. Menurut dia, presiden telah menerima seluruh laporan perkembangan pembahasan, termasuk pertimbangan terhadap isu kontroversi di masyarakat.

. Menurut dia, pemerintah ingin mengesahkan RKUHP sebelum berakhirnya periode pemerintahan dan legislatif periode ini. "Tak ada kepentingan apa-apa. Tapi memang harus selesai sekarang. Tak mungkin nanti mulai lagi dari nol di periode berikutnya," kata Enny.

Anggota Panja RKUHP, Teuku Taufiqulhadi, juga mengatakan masih ada sejumlah isu atau pasal yangmenj adi sorotan masyarakat. Tapi, menurut dia, pembahasan RUKHP sudah nyaris rampung. Sejumlah pasal atau aturan yang masih menjadi kontroversi akan diselesaikan dalam sejumlah pertemuan atau pembahasan. "Targetnya selesai tahun ini," kata dia.

AJI NUGROHO /FRISKI RIANA





Original Post

Reformasi kepolisian Georgia tidak bisa langsung ditiru

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-03-12

Bogor (ANTARA News) - Polri mengakui keberhasilan Georgia dalam melakukan reformasi di tubuh kepolisian, namun kebijakan tersebut tidak bisa langsung diterapkan di Indonesia.

"Penduduk (Indonesia) hampir 300 juta orang. Pulau 17 ribu. Beraneka ragam kompleksitas. Tidak bisa apple to apple seperti Georgia," kata Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Pol Arief Adiharsa dalam acara Gathering Trunojoyo, Bogor, Jawa Barat, Minggu (11/3).

Ia menceritakan bahwa Kepolisian Georgia memecat sebagian besar anggota kepolisian yang memiliki kinerja buruk dan merekrut anggota polisi baru.

"Georgia (punya) 40 ribu (polisi), dipecat 30 ribu," katanya.

Menurutnya, hal yang dapat diambil dari keberhasilan negara tersebut adalah perlunya penerapan kebijakan yang konsisten.

"Pecat dan rekrut polisi berintegritas. Ini sebenarnya model kebijakan yang konsisten," katanya.

Menurutnya, tindakan Kepolisian Negara Georgia tidak bisa serta merta diaplikasikan untuk melakukan reformasi di tubuh Polri.

"Yang dapat kita tiru adalah konsistensi mereka dalam menegakkan aturan," katanya.

Ia berujar bahwa hal yang lebih penting adalah memastikan seluruh lembaga yudikatif dan masyarakat untuk selalu taat terhadap peraturan dan menindak tegas pihak-pihak yang melanggar aturan.

"Konsistensi yang bisa merangkul semua lembaga yudikatif, dan masyarakat sipil. Yang hebat adalah bagaimana kebijakan ini dilaksanakan secara konsisten," katanya.Pewarta: Anita Permata DewiEditor: Ruslan BurhaniCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/692171/reformasi-kepolisian-georgia-tidak-bisa-langsung-ditiru



Original Post

Korporasi Dipaksa Semakin Membuka Diri

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-3-12

Korporasi Dipaksa Semakin Membuka Diri

KASUS PIDANA

Dalam kurun waktu setahun terakhir, berbagai lembaga

negara berupaya mendorong sektor swasta melakukan

pembenahan supaya tidak terjerat berbagai persoalan

pidana di kemudian hari.

M.G. Noviarizal Fernandez noviarizaUernandez@bisnis.com

Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13/2016 tentang Tata Cara Pemidanaan Korporasi, menjadi satu tonggak mengenai hukum beracara bagi korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Pada 1 Maret, Presiden Joko Widodo juga menandatangani Peraturan Presiden No. 13/2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucuian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Perpres itu menuntut korporasi semakin dipaksa membuka diri dalam mengelola entitas bisnisnya di Indonesia. Pemidanaan korporasi ini berawal dari penetapan PT Duta Graha Indah (DGI) sebagai tersangka korupsi proyek pengadaan alat kesehatan pada di rumah sakit khusus pada Universitas Udayana, Denpasar, Bali.

Sebelumnya, mantan direktur vtama perusahaan yang berganti nama men- jadi PT Nusa Konstruksi Enjinermg (NKE) ini, Dudung Purwadi juga; telah ditetapkan sebagai tersangka.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif Mengatakan bahwa pemidanaan korporasi telah diatur dalam ratusan undajg- undang.

Khusus dalam tindak pidana korupsi, UU No. 31/1999 sebagaimana diperbaharui dalam UU No. 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi khususnya pada Pasal 18 dan Pasal 20 memberikan ruang bagi pemidanaan korporasi dalam kasus korupsi. "Saya pikir dengan adanya pemida-

naan yang baru kali ini diterapkan oleh KPK ke PT DGI, sekarang sudah saatnya dunia usaha berkompetisi secara fair. Tidak mungkin pemenang lelang pengerjaan infrastruktur yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. Padahal ada perusahaan lain yang punya kapasitas untuk mengerjakan itu. Masyarakat juga dengan sendirinya dirugikan," katanya.

Supaya korporasi tidak terjerat belit-an hukum sebagaimana yang dialami DGI, KPK tengah menyiapkan program pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dengan menggalang para pelaku usaha.

Program tersebut bertajuk Profit atau Profesional dan Berintegritas. KPK tengahmenyusun petunjuk agar korporasi tidak melakukan upaya penyuapan, serta penguatan audit internal "perusahaan dan mampu menyusun kode etik perusahaan.

Sebagai gambaran, setiap perusahaan harus memiliki integrity officer, internal auditor yang akan disertifikasi melalui Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI.

"Petunjuknya sedang dibangun dan sudah dalam tahap finishing. KPK juga bekerja sama atau ingin melakukan kesepakatan dengan baik itu asosiasi dunia usaha," katanya.

UPAYA PREVENTIF

Mantan Komisioner KPK Chandra M. Hamzah mengungkapkan bahwa korporasi perlu melakukan upaya preventif untuk mengantisipasi penerapan aturan mengenai pemidanaan korporasi.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengenali berbagai regulasi berbentuk undang-undang yang bisa meminta pertanggungjawaban korporasi dalam suatu tindak pidana seperti UU Lingkungan Hidup, UU Perlindungan

Konsumen, maupun aturan yang terkai dengan monopoli dan persaingan usaha serta tata ruang.

"Kedua kalau sudah punya daftar, maka kita perlu melihat apakah kegiatan usaha kita ini terkait dengan suatu UU yang bisa menjerat korporasi. Langkah selanjutnya, lakukanlah audit risiko proses bisnis yang selama ini dijalankan untuk menilai pada titik mana ada potensi pelanggaran tindak pidana, untuk dijadikan perhatian supaya risiko bisa diminimalisasi," ungkapnya.

Bila terjadi suatu tindak pidana yang diketahui perusahaan, menurutnya, korporasi perlu menerapkan prosedur tetap mitigasi yang berisi tentang langkah apa yang harus dilakukan sesegera mungkin.

Dia mencontohkan, langkah cepat itu bisa memecat pimpinan atau pegawai atau melakukan lokalisasi supaya tidak meninggalkan kesan perusahaan lalai.

Selain itu, dengan ditetapkannya Perpres 13/2018, korporasi wajib menilai sendiri {self assessment), menerapkan serta mengungkapkan {declare), pemilik manfaat dari korporasi baik perorangan yang tercantum dalam akta perusahaan maupun orang-pero-rang yang tidak tercantum dalam akta tersebut.

Adapun kriteria orang-perorang yang tidak tercantum dalam akta tersebut yakni memiliki kemampuan untuk menunjuk dan memberhentikan direksi, dewan komisaris, pembina atau pengawas pada korporasi.

Orang itu juga mempunyai kemampuan mengendalikan korporasi dan berhak dan/atau menerima manfaat koporasi serta langsung maupun tidak langsung merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi.

Terlepas dari itu semua, prinsipnya korporasi memang harus semakin menyesuaikan dengan perubahan. Bahwa ada tuntutan untuk menjalankan roda organisasi korporasi secara bersih, itu semua bertujuan membangun pondasi perekonomian dalam negeri yang sehat dan bermartabat.

M.G. Noviarizal Fernandez





Original Post

Monetisasi Paten

Media Cetak Republika Halaman 25
2018-3-12

Monetisasi Paten

OLEH SIWI TRI PUJI B

alam sengketa atas hak kekayaan intelektual di ranali ponsel cerdas, tak ada yang lebih seru dari perang paten antara Apple dan Samsung. Awalnya, mereka berselisih mengenai desain smartphone dan komputer tablet mulai musim semi tahun 2011; Apple mulai melakukan litigasi terhadap Samsung dalam tuntutan pelanggaran paten sementara Apple dan Motorola Mobility sudah terlibat dalam perang paten di beberapa bidang.

Pada bulan Agustus 2on, Apple dan Samsung mengajukan 19 kasushukum di sembilan negara. Pada bulan Oktober tahun yang sama, perselisihan hukum diperluas ke sepuluh negara. Pada bulan Juli 2012, kasus saling tuntut paten antara dua perusahaan ini melebar hingga 50 tuntutan hukum di seluruh dunia, dengan kerugian miliaran dolar AS yang diklaim di antara mereka.

Mereka saling kalah dan menang; sementara Apple memenangkan sebuah keputusan yang menguntungkan di Amerika Serikat, Samsung memenangkan keputusan di Korea Selatan, Jepang, dan Inggris. Pada tanggal 4 Juni 2013, Samsung memenangkan larangan terbatas dari Komisi Perdagangan Internasional AS mengenai penjualan produk Apple tertentu setelah komisi tersebut menemukan Apple telah melanggar hak paten Samsung, namun keputusan ini kemudian diveto oleh Perwakilan Dagang AS.

Pada tanggal 6 Desember 2016, Mahkamah Agung AS memutuskan untuk membalikkan keputusan dari persidangan pertama yang memberikan hampir 400 juta dolar AS kepada Apple dan mengembalikan kasus ini ke pengadilan Sirkuit Federal.

Yang terbaru, seorang hakim federal memberikan kekalahan kecil namun signifikan kepada Apple dalam perselisihan patennya dengan Samsung pada bulan lalu.

Hakim Distrik AS Lucy Koh setuju dengan Samsung bahwa produsen smartphone Korea Selatan berutang pada Apple sekitar 6,4 juta dolar AS, namun bukan royalti.

Saling silang sengketa paten ini pula agaknya yang membuat banyak perusahaan teknologi baru berambisi pula mengejar paten sebanyak-banyaknya demi mengamankan produk mereka di kemudian hari. Xiaomi salah satu di antaranya. Perusahaan asal Cina yang namanya mulai berkibar di pasar global ini pernah kena terkait hal ini. Pengadilan India memerintahkan perusahaan ini untuk menghentikan penjualan handset-nya di negara itu setelah Ericsson

menuding perusahaan ini tidak membayar royalti paten nirkabel yang dipakainya dan membawa kasusnya ke meja hijau.

Belajar dari kondisi ini pula, perusahaan itu kemudian memborong lisensi paten dari Microsoft. "Xiaomi yang ingin membangun portofolio paten sendiri, sehingga punya tawar-menawar dalam diskusi lintas-lisensi, dan mereka melakukan hal itu dengan cara mengembangkan teknologi mereka sendiri, pengajuan paten mereka sendiri, dan membeli dari luar negeri," Matthew Laight, kepala kelompok intelektual-properti di Asia Pasifik untuk firma hukum Bird Bird.

Dan, Xiaomi bukan satu-satunya perusahaan yang melakukan hal itu. Para pemain penting lainnya seperti Huawei dan Lenovo telaii membangun portofolio paten mereka selama bertahun-tahun. Laight menyatakan, banyak perusahaan Cina yang membeli paten untuk tujuan ekspansi mereka di luar negeri.

Paten yang diperoleh juga memungkinkan perusahaan untuk menyerang daripada bertahan dalam kasus-kasus pertikaian atas hak kekayaan intelektual. Pembelian paten juga memungkinkan perusahaan memiliki pengaruh yang lebih besar dan bersaing dengan rivalnya. Bahkan jika mungkin, mentransformasikannya menjadi mitra bisnis dan menggabungkan teknologi mereka ke dalam produk mereka sendiri. Sebuah strategi yang cerdas.

Paten juga bisa dijadikan tabungan perusahaan. Pada akhirnya, apa yang dilakukan Blackberry adalah sesuatu yang dimaksudkan dari pencarian paten itu sendiri, yaitu monetisasi. BlackBerry memiliki sejumlah besar kekayaan intelektual yang terkait dengan teknologi termasuk komunikasi nirkabel inti, sistem operasi, infrastruktur jaringan, dan keamanan dunia maya. Selain industri telepon seluler, sekitar 40 ribu paten yang dimiliki perusahaan itu diarahkan ke bidang-bidang seperti komunikasi dan internet yang aman.

Maka, pendapatan dari lisensi paten, jelas bukan hal yang bisa dianggap remeh, karena pendapatan yang dibukukan dari lisensi adalah juga keuntungan. BlackBerry telah menggariskan sekitar 100 juta dolar AS atau lebih dari paten bakal masuk ke kocek perusahaan sepanjang 2018. Namun, perusahaan ini disebut-sebut telah membukukan pendapatan sekitar 88 juta dolar AS pada paruh pertama tahun fiskal ini, berasal dari kesepakatan lisensi dengan Ford, Blue, dan Timex.

Bahkan, khusus untuk mengurus persoalan ini, mereka telah menunjuk perusahaan Te-letry, bagian dari Marconi Group yang mengkhususkan diri pada perizinan paten. Langkah ini memungkinkan BlackBerry untuk fokus

pada bisnis inti mereka, yang bukan lisensi paten.

Chief Executive BlackBerry John Chen telah terang-terangan menyebut kekayaan intelektual yang dimiliki perusahaan akan menjadi sumber pendapatan baru mereka. Bahkan khusus untuk menangani ini, lebih dari 80 orang dipekerjakan khusus untuk menangani kesepakatan paten, walaupun beberapa anggota senior tim telah pergi dalam beberapa bulan terakhir.

Namun, monetisasi paten tak selamanya menguntungkan juga, terutama bagi perusahaan yang lebih kecil. Tahun 2011, sejumlah pengembang perangkat lunak Inggris mene- 1 rima surat resmi dari sebuah perusahaan bernama Lodsys, yang memiliki sejumlah paten yang diklaim mencakup penggunaan pembelian di dalam aplikasi yakni ketika membeli fungsi ekstra di dalam sebuah program. Lodsys tidak membuat atau menulis piranti lunak. Perusahaan ini memang didirikan untuk menghasilkan duit dari paten-paten yang dimiliki. Menurut istilah jamak, perusahaan itu merupakan patent troll. Bila anda kerap membaca kisah fantasi, troll adalah raksasa besar dengan otak kecil. Sosok ini pernah muncul pula dalam film Harry Potter.

Dijuluki troll, karena perusahaan itu memang punya otot besar namun bersikap seperti orang tak punya otak. Mereka menggugat sana-sini bukan untuk melindungi hak cipta atau melakukan inovasi, melainkan semata-mata demi meraup keuntungan lewat pembayaran paten baik lewat ancaman atau gugatan di pengadilan.

Bagi pengembang piranti lunak independen, yang kerap hanya berupa perusahaan terdiri dari satu hingga lima staf dan tak ada kaitan sama sekali dengan raksasa teknologi, sistem paten absurd ini jelas merugikan. Dan inilah yang terjadi pada pengembang perangkat lunak di Inggris itu.

Mereka umumnya adalah pengembang aplikasi mobile baik untuk Apple maupun Android Google. Maka tanpa ba bi bu mereka langsung menarik aplikasi mereka dari penjualan untuk pengguna AS di App Store dan Google Play, ketimbang menghadapi tuntutan paten Lodys. Di luar AS, paten tidak dianggap dan tidak bisa jadi landasan gugatan hukum, namun transaksi di AS, paten bisa jadi target empuk.

"Bagi perusahaan-perusahaan kecil yang diserang Lodsys, hal rasional yang bisa dilakukan ialah membayar tuntutan, terlepas dari apakah mereka meyakini salah atau tidak," ujar praktisi paten piranti lunak, Timothy Lee.

Alasannya sederhana, mereka tak memiliki pundi-pundi cukup untuk menyewa pengacara demi mempertahankan diri dari gugatan paten, yang bisa jadi lebih mahal ketimbang membayar tuntutan sang troll, ya si Lodsys itu. "Kini hampir mustahil bagi setiap pengembang software untuk tahu apakah mereka bakal melanggar paten orang lain atau tidak," ujar Lee. Itu terjadi karena sulit mengetahui apa yang harus dicari, tak seperti pakar kimia dengan formula baru, yang bisa mengajukan paten demi melindungi kreasinya.

Peneliti post-doktoral Universitas Yale, Christina Mulligan yang juga menulis makalah terkait hal itu bersama Lee, menyatakan paten sungguh mengancam keterbukaan web. "Para pemilik paten bahkan bisa menggugat perusahaaan lain karena praktik gamblang seperti menggunakan file-file jpeg dan mentransmisikan data yang diketik ke dalam situs-situs .online."

Menurut mereka, uang yang dihabiskan dalam paten, baik untuk mendapatkan atau untuk diajukan sebagai gugatan hukum hanya memperburuk upaya produktif. "Berbagai sumber daya yang seharusnya bisa menghasilkan lewat riset dan pengembangan akhirnya dihabiskan untuk belanja paten," ujarnya.

Google misalnya, mengakuisi Motorola Mobility sebesar 12,5 miliar dolar AS untuk mengejar posisi aman setelah Microsoft dan Apple membelanjakan 4,5 miliar dolar AS demi membeli 6 ribu paten dari Nortel Network. Miliaran dolar AS itu, menurut Mulligan, seharusnya bisa digunakan untuk mengembangkan dan menciptakan produk baru.

OLEH SIWI TRI PUJI B





Original Post

Kalau Sohibul Mundur, Saya Cabut Laporan,Tapi Kalau Tidak, Ya Hadapi Saja Laporan Saya

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 2
2018-3-12

Kalau Sohibul Mundur, Saya Cabut Laporan,Tapi Kalau Tidak, Ya Hadapi Saja Laporan Saya

FAHRI HAMZAH, Wakil Ketua DPR

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah melaporkan Presiden PKS Sohibul Iman ke Polda Metro Jaya. Aduan Fahri tertuang dalam surat laporan LP/1 265/ 111/201 8/PMJ/Dit.Reskrimsus per tanggal 8 Maret 2018. Sohibul Iman diancam Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 43 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 311 KUHP dan atau 310 KUHP.

Seperti diketahui, PKS pada 2016 lalu memecat Fahri dari partai. Menurut laman resminya, PKS menganggap Fahri telah melanggar banyak aturan partai . Dia pun dinilai memperburuk citra partai dengan pasang badan dalam kasus Setya Novanto. Berikut penuturan lengkapnya;

Kasus pemecatan ini kan masih berjalan, kenapa Anda membuat laporan ini?

Buat saya ini sebuah ruang, setelah ternyata bahwa ini tidak akan diselesaikan, jadi mau dibikin bertele-tele. Ya sudah, jadi kami melakukan laporan pidana. Karena ini untuk kebaikan partai.

Upaya perdata sudah saya lakukan, tetapi saudara Sohibul Iman tetap tidak mengambil jalan yang positif, sehingga seperti memaksa saya untuk membuat laporan ini, untuk memperbaiki keadaan dan menjadi pelajaran bagi kami semua. Saya terus terang mohon maaf

kepada teman-teman kader, simpatisan yang tidak memahami persoalan ini. Ini saya lakukan niatnya baik, supaya partai reputasinya kembali, selain reputasi saya. Karena PKS ini kan partai yang reputasinya baik. Makanya saya menempuh jalur hukum agar perdata ini bisa ditingkatkan ke pidana.

Bukan karena Anda tidak jadi caleg PKS di 2019?

Saya enggak peduli itu (caleg), itu konsekuensilah dan penguasanya mereka. Saya ingin memperbaiki partai. Sayang partai ini. Pemilu sudah 15 bulan lagi. Partainya masih kayak gini, stagnan.

Yang dilaporkan hanya Sohibul?

Iya. karena pertama mulai dari Sohibul Iman dulu. Di situ bisa kena yang Iain, tetapi saya mau fokus. Saya melaporkan Sohibul Iman karena dia punya jabatan penting, sehingga kalau dibiarkan bisa merusak partai. Saya laporkan saudara Sohibul Iman, karena saya menduga beliau telah melakukan tindak pidana berkaitan dengan fitnah dan pencemaran nama baik.

Maksudnya fitnah dan pencemaran nama baik apa?

Ya itu, saya dianggap bohong dan membangkang. Jadi saya harus mengambil tindakan hukum demi menyelamatkan partai dan loyalitas kader. Tentu ada hubungannya sama pribadi saya karena yang dituduh ber-

bohong dan membangkang itu adalah diri saya. Kalau dia (Sohibul Iman) mundur, saya akan mencabut laporan. Kalau tidak (mundur), ya siap hadapi laporan saya. Saya kira banyak ya kader-kader yang lebih pantas jadi presiden PKS,salah satunya Pak Jazuli (Jazuli Juwaini).

Kenapa Anda ngotot banget memaksa Sohibul mundur?

Karena dia telah membawa

PKS ke jalan yang salah. Salah satunya terkait keputusan pen-gusungan calon kepala daerah di sejumlah wilayah. Sekarang PKS telah kehilangan basis lamanya di Jawa Barat dari gubernur kehilangan Deddy Mizwar, Sumut gubernur tidak punya calon kader, dari Maluku Utara pecah, dan lain-lain. Ini akan berakibat buruk bagi pemilu legislatif yang akan datang. Maka untuk keselamatan PKS,

Sohibul Iman, mundurlah.

Barang bukti apa saja yang kemarin Anda serahkan?

Sejumlah alat bukti, seperti sejumlah dokumen, video, usb, dan lainnya sudah saya serahkan. Di antaranya itu ada dokumen administratif yang dipakai untuk melarang kader untuk ketemu, saya masih simpan semua itu. Ada itu edaran-edaran dilarang ketemu saya dan sebagainya. Saya lengkap.

Kalau saya kembangkan bisa ribet itu. Kami juga sudah menyiapkan saksi ahli yang siap di-BAP. Sehingga laporan saya lengkap dan bisa dilanjutkan. Kami berharap ini akan diproses secepatnya sehingga persoalan di PKS dapat segera selesai. Kegelisahan di bawah itu merata. Dengan kepemimpinan (Sohibul Iman) yang tidak kredibel dan tidak mengerti hukum serta politik. Jadi harus diselesaikan secepat-cepatnya.

Para kader tersebut memberikan dukungan kepada Anda untuk melakukan ini?

Oh iya kalau dukungan luar biasa. Saya mendapat dukungan dari kaderyang kirim pesan baik secara langsung maupun tidak langsung baik melalui SMS, WhatsApp. Jadi saya melakukan ini lebih banyak bottom-up, artinya ini adalah ikhtiar dari bawah. Sebab para kader itu merasa terkunci, karena Sohibul Iman sendiri sebagai presiden partai sudah enggak berani juga ke wilayah-wilayah ketemu kader.

Lalu terkait putusan banding, PKS kan beranggapan putusan itu hanya menentukan posisi Anda sebagai anggota DPR. Mereka merasa berhak mencopot Anda sebagai pimpinan DPR. Apa tanggapan Anda?

Lho, isi putusannya kan sudah jelas. Pertama, pengadilan menyatakan pemecatan saya sebagai anggota PKS. anggota DPR dan pimpinan DPR batal demi hukum. Kedua, pengadilan memerintahkan kepada PKS untuk mencabut putusan pemecatan saya sebagai anggota PKS. anggota DPR, dan pimpinan DPR. Lalu pengadilan menyatakan bahwa posisi saya sah sebagai anggota PKS , anggota DPR. dan pimpinan DPR.

Selain itu pengadilan juga menghukum BPDO (Badan Penegak Disiplin Organisasi), Majelis Tahkim, dan saudara Sohibul Iman sebagai Presiden PKS untuk membayar kerugian immateril secara tanggung renteng sebesar Rp 30 miliar. Kemudian pengadilan juga memerintahkan BPDO. Majlis Tahkim, dan saudara Sohibul Iman sebagai Presiden PKS untuk merehabilitasi harkat martabat dan kedudukan saya seperti semula.

Berarti dengan adanya putusan pengadilan itu. Anda tidak bisa diganti?

Iya. karena putusan pengadilan itu sifatnya mengikat. Dengan adanya amar yang menyatakan tidak boleh mengubah posisi

saya sebagai anggota partai .anggota DPR. dan pimpinan DPR, maka tidak ada alasan untuk melakukan perubahan itu.

Tapi wewenang untuk mengubah jabatan anggota DPR kan haVusnva ada di partai melalui tangan fraksi?

Dalam pasal yang mengatur tentang pimpinan DPR itu sebab-sebab pergantian pimpinan dewan telah diatur dengan sangat ketat. Dan peristiwa hukum ini, putusan pengadilan ini menyebabkan hal itu tidak mungkin terjadi.

Masa jabatan di DPR kan berakhir 2019. Apa rencana Anda setelah itu?

Saya belum tahu apa yang akan dilakukan setelah 2019. Yang jelas saya masih ingin berjuang dengan memanfaatkan semua yang saya miliki saat ini. Mudah-mudahan di tengah jalan saya menemukan teman yang lebih banyak, sehingga keadaannya bisa saya perbaiki.

Apakah ada rencana untuk pindah partai?

Tidak, saya ingin memilih setia, karena kesetiaan itu adalah lambang dari keteguhan hati. Jadi tidak diterima pun saya tetap bertahan di sini. Biarkan orang lain yang pergi, tapi saya akan bertahan. Enggak akan berubah soal itu. Saya ingin bertahan dalam situasi sulit, orang lain boleh lompat ke sana kemari tapi saya tetap di sini.

nda





Original Post

Bos Perusahaan Pemenang Tender Dipenjara 8 Tahun

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-3-12

Bos Perusahaan Pemenang Tender Dipenjara 8 Tahun

Perkara Korupsi Proyek PDAM

MAHKAMAH Agung (MA) menjatuhkan vonis 8 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kepada Mahfud dan /.ult adli.

Keduanya terbukti melakukan korupsi proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) untuk PDAM Aneuk Laot Sabang, Aceh tahun 2013.

Mahfud adalah Direktur Utama PT Rah Rah Red Wana Bhakti. Sementara Zulfadli adalah pihak perusahaan Mahfud untuk yang mengerjakan proyek itu.

Berdasarkan putusan kasasi MA, Mahfud juga dihukum membayar uang pengganti kerugian negara Rp359 juta. Sementara Zulfadli Rp4O7 juta.

"Menyatakan Terdakwa I Mahfud dan Terdakwa II Zulfadli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," putusan majelis kasasi yang diketuai Artidjo Alkostar dengan anggota Krisna Harahap dan Syamsul Rakan Chaniago.

MA mengoreksi jumlah ke-

rugian negara kasus ini. Sebelumnya jaksa menyebut jumlahnya Rp2,6 miliar. Namun menurut MA hanya Rp766 juta.

PT.Rah Rah Red Wana Bhakti yang dipinjam Zulfadli menang dalam tender proyek Rp2,6 miliar tersebut. Namun Zulfadli mengoper pekerjaan kepada PT Bramindo Lincoln Bekasi Jakarta dengan harga Rp 1,3 miliar. Dari selisih ini, Zulfadli menikmati uang Rp4O7 juta, sedangkan Mahfud mendapat jatah Rp359 juta.

MA juga mengoreksi putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh. IPutusan judex facti a quo tidak dapat dipertahankan dan Mahkamah Agung harus memperbaikinya, sehingga sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan korupsi," putus majelis.

MA pun menghukum Mahfud dan Zulfadli dipenjara masing-masing 8 tahun, sama seperti tuntutan jaksa dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh.

BYU





Original Post

Jabatan Dilelang, Harganya Rp 30 Juta Hingga Rp 500 Juta

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-3-12

Jabatan Dilelang, Harganya Rp 30 Juta Hingga Rp 500 Juta

Perkara Korupsi Bupati Nganjuk

BUPATI Taufiqurrahman didakwa menerima gratitikasi sebesar Rpl,35 miliar dari lelang jabatan di Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Uang itu merupakan setoran dari pegawai negeri sipil yang ingin mendapatkan jabatan. Harga jabatan Rp30 juta hingga Rp500 juta.

"Sebagai Bupati, terdakwa (Taufiqurrahman) telah melanggar kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi," kata jaksa KPK membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Selain itu, Taufiqurrahman didakwa menerima gratifikasi dari dua rekanan Pemerintah Kabupaten Nganjuk masing-masing Rpl miliar.

Menurut jaksa KPK, perbuatan Taufiqurrahman itu Pasal 12 huruf a atau 12 huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat I kesatu Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Usai mendengarkan dakwaan jaksa, ketua majelis hakim, I Wayan Sosiawan menjelaskan Taufiqurrahman selaku terdakwa memilik hak untuk mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan ini.

Wayan mempersilakan Taufiqurrahman berkonsultasi dulu dengan penasihat hukumnya Susilo Aribiwo untuk mengambil sikap.

Setelah berkonsultasi dengan penasihat hukumnya. Taufiqurrahman memutuskan tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa.

"Kami tidak mengajukan eksepsi Yang Mulia. Sdang dilanjutkan langsung ke agenda pembuktian saja," kata Taufiqurrahman.

Majelis hakim mengabulkan permintaan ini. Majelis hakim meminta jaksa KPK menyiapkan saksi-saksi untuk didengarkan keterangan pada sidang berikutnya.

Taufiqurrahman ditangkap KPK pada 25 Oktober 2017. Ia pun ditetapkan sebagai tersangka kasus jual beli jabatan. "Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dilanjutkan gelar perkara disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh Bupati Nganjuk terkait dengan perekrutan dan pengelolaan ASN/PNS di Kabupaten Nganjuk dan menetapkan Bupati Nganjuk TFR (Taufiqurrahman) sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam keterangan pers, 26 Oktober 2017.

Selain Taufiqurrahman, ada empat orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka kasus jual beli jabatan.

byu





Original Post

EU SUSILAWATI. SH. MH.

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 10
2018-3-12

EU SUSILAWATI. SH. MH.

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

Nomor 11f PDT.G/2017/PN.JKT.UTR.

IKLAN





Original Post

Ini Rekam Jejak Calon Pengganti Brigjen Aris Budiman

Media Online jpnn.com
2018-03-12

jpnn.com, JAKARTA - Selain mengajukan tiga nama sebagai calon pengganti Irjen Heru Winarko pada posisi Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri juga mengajukan tiga nama sebagai calon Direktur Penyidikan KPK.

Pasalnya, Dirdik KPK Brigjen Aris Budiman bakal ditarik ke Polri untuk mendapatkan promosi jabatan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah telah menyebutkan tiga nama calon pengganti Aris yang diajukan Polri.

Ketiganya adalah Kombes Edy Supriyadi, Kombes Andy Hartoyo dan Kombes Djoko Poerwanto

Dari data yang dihimpun JPNN, Kombes Djoko dulunya pernah menjadi penyidik KPK. Dia juga mantan kasubdit di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim.

Kemudian setelah pendidikan sespati, kini Djoko menjadi kasubdit di Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim.

Lalu ada Kombes Edy Supriadi, dia dulunya Direktur Reserse Umum Polda Jawa Timur. Kemudian sempat menjabat sebagai penyidik utama di Bareskrim Polri.

Kini Edy masuk menjadi Tim Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) di Itwasum Polri.

https://www.jpnn.com/news/ini-rekam-jejak-calon-pengganti-brigjen-aris-budiman



Original Post

DPR dan Pemerintah Jangan Gegabah Sahkan RKUHP

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-3-12

DPR dan Pemerintah Jangan Gegabah Sahkan RKUHP

KETUA Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Veri Junaidi meminta DPR dan pemerintah tidak terburu-buru mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Menurut Veri, sejumlah pasal dalam RKUHP perlu dikaji ulang karena mendapat penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat.

"Misalnya soal pasal penghinaan presiden, pasal perluasan makna zina, soal hukuman mati dan lainnya. Itu kan masih menimbulkan penolakan. Jadi, perlu dikaji lagi. Karena ini urusannya pidana, jadi harus berhati-hati," ujar Veri.

Selain mempertimbangkan penolakan keras publik, pemerintah dan DPR harus mempertimbangkan konstitusionalitas pasal-pasal yang ada di RKUHP.

Pasal penghinaan terhadap kepala negara, misalnya, dinilai inkonstitusio- nal karena sudah pernah dibatalkan MK.

"Itu sudah dibatalkan di MK, tapi muncul lagi di RKUHP. Ini kan menjadi pertanyaan juga. Kenapa? Inkon-stitusionalitas pasal-pasal juga harus diperhatikan. Jadi, perlu memang dikaji ulang. Terhadap isu-isu yang sudah clear, dikunci saja. Fokus bahas isu-isu yang masih menjadi persoalan."

Indonesia Corruption Watch (ICW) pun menilai RKUHP yang tengah dibahas di DPR akan mengancam upaya KPK dalam memberantas korupsi yang ada di Indonesia.

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Tama S Langkun, mencatat setidaknya

ada beberapa poin kritis dari rumusan delik korupsi yang ada di RUU KUHP yang berpotensi besar melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Dari sejumlah catatan kritis tersebut, ada empat akibat yang dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan kewenangan KPK jika RUU KUHP tetap disahkan.

Pertama memangkas kewenangan penindakan dan penuntutan KPK. Meski pemerintah dan DPR kerap berdalih bahwa jika RKUHP disahkan tidak akan mengganggu kerja KPK, kenyataannya justru dapat sebaliknya.

"Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam UU KPK tidak lagi berlaku jika RKUHP disahkan," kata Tama.

Artinya, KPK tidak lagi berwenang menangani kasus korupsi yang diatur dalam KUHP. Pada akhirnya KPK hanya akan menjadi komisi pencegahan korupsi karena tidak dapat melakukan penindakan dan penuntutan. Kewenangan KPK tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK) yang secara spesifik menyebutkan KPK berwenang menindak tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tipikor.

Jika delik korupsi dimasukkan ke KUHP, kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus korupsi nantinya akan beralih kepada kejaksaan dan kepolisian karena kedua institusi ini dapat menangani kasus korupsi yang diatur selain dalam UU Tipikor.

(Dio/P-1/ Veri Junaedi )





Original Post

Cadar dan HAM

Media Cetak Media Indonesia Halaman 8
2018-3-12

Cadar dan HAM

CALAK EDU

SUATU hari dunia pendidikan di Kanada dihebohkan dengan kasus dikeluarkannya siswa dari suatu SMA karena pakaiannya yang dianggap dapat membahayakan jiwa siswa-siswa lain. Siswa itu berasal dari India dan pemeluk taat ajaran Sikh yang dalam tuntu-nannya mewajibkan pengikutnya memakai pakaian dengan model tertentu, di samping mengenakan pedang sebagai kelengkapannya.

Keberatan bermula dari para orangtua murid, yang mengkhawatirkan siswa Sikh itu menyalahgunakan pedang yang dibawanya untuk melukai teman-temannya. Akibat begitu banyaknya aduan dari para orangtua murid, kepala sekolah memutuskan mengeluarkan anak Sikh itu.

Persoalan berlanjut karena orangtua siswa Sikh tidak menerima keputusan sekolah dan mengajukannya ke pengadilan. Dalam argumennya, sekolah harus menghormati privasi dan hak asasi siswa Sikh untuk menjalankan ajaran agama. Membawa pedang itu semata memenuhi aturan ajaran Sikhnya dan sama sekali bukan untuk tujuan melukai orang lain.

Pro-kontra yang muncul saat itu melibatkan para aktivis HAM dan orang-orang yang peduli dengan pendidikan untuk memberikan tanggapan. Persoalan berkembang tidak hanya pada masalah apakah pakaian yang dikenakan siswa Sikh dipandang melanggar norma yang dibangun dalam sistem sekolah, tetapi juga sejauh mana persoalan HAM dari setiap siswa itu harus selalu diperhatikan oleh lembaga sekolah.

Menariknya, Mahkamah Agung Kanada pada akhirnya memutuskan memenangkan tuntutan siswa Sikh itu. Mahkamah berpendapat bahwa hak setiap anak mendapatkan pendidikan dan hak pendidikan itu hak asasi yang tidak boleh dipatahkan hanya karena persoalan keyakinan tertentu yang bersifat privat. Artinya, sekolah tidak boleh mengeluarkan anak itu lantaran pakaiannya yang unik karena ajaran tertentu yang diyakini kebenarannya. Karenanya, cara-cara lain yang lebih persuasif mungkin bisa dilakukan sekolah itu untuk menghindari kekhawatiran munculnya efek negatif yang mungkin hadir.

Cerita sejenis bisa saja ter-

jadi di negeri ini meski dengan bentuk dan macam peristiwa yang berbeda. Baru-baru ini pun kita disibukkan dengan pro-kontra persoalan pelarangan pakaian cadar di sebuah perguruan tinggi (PT) di Tanah Air. Cadar satu sisi dipandang sebagai hak pribadi seseorang berpakaian. Pada aspek lain PT menganggap itu sebagai refleksi satu ideologi tertentu yang berlawanan dengan anutan ideologi negara, dengan lembaga pendidikan negeri harus turut mengusungnya. Di sini, otoritas lembaga negara dalam banyak kasus dibenturkan dengan hak individu anggota masyarakat yang hidup dalam lembaga itu.

Di negara-negara yang memisahkan agama dengan negara (secular ideology), persoalan HAM lebih ditekankan pada komitmen negara dalam pemenuhan hak-hak individu seorang warga. Namun persoalan sejenis di negara, seperti RI cenderung menjadi bola liar politik identitas yang lebih rumit pemecahannya. Dalam kasus siswa Sikh di Kanada, persoalan dapat selesai dengan lebih simpel karena ketaatan semua pihak kepada institusi hukum (MA) yang sudah memberikan putusan.

Di negeri ini persoalan cadar bisa menjadi modal kelompok tertentu untuk menunjukkan posisi politiknya vis-a-vis rezim yang sedang berkuasa. Di sinilah dibutuhkan kearifan setiap pihak untuk menanganinya.

Perspektif HAM

Persoalannya sekarang, apakah pemahaman kita tentang HAM itu dan bagaimana kita mampu memahamkan HAM

secara benar kepada para peserta didik? Untuk menjawab ini, kita semua harus mampu mendudukkan persoalan HAM itu pada proporsi yang benar dan dengan pemahaman yang penuh terhadap nilai-nilai sosial-budaya yang berakar dalam masyarakat.

Di negara-negara dunia ketiga, HAM banyak dipandang sebagai alat neokolonialisme untuk memaksakan kehendak negara industri terhadap ne-

gara berkembang. Karenanya, gencar dibenturkan di dalamnya persoalan HAM Vs relativitas budaya. HAM dipahami semata masalah benturan budaya antara nilai-nilai masyarakat yang maju dan yang belum maju.

Pada perkembangannya, masyarakat dunia ketiga melihat HAM itu lebih sebagai perjuangan kelompok subaltern yang menuntut hak dan keadilan dari segala bentuk otoritarianisme. Berbeda dengan masyarakat negara maju yang melihat HAM itu lebih pada persoalan nilai-nilai dan budaya pergaulan keseharian, dengan setiap individu harus berkomitmen untuk menjaganya.

Hak asasi adalah tentang kita, tidak mesti berkenaan dengan persoalan struktural. Dalam hal ini, kita melihat adanya dorongan psikologis yang berbeda dalam melihat persoalan HAM itu antara masyarakat belahan dunia utara dan selatan.

Walhasil, perjuangan HAM yang dilakukan kekinian memiliki variasi perspektif dan corak ajarannya. Para ahli pada umumnya membaginya ke dalam lima bentuk pandangan, HAM sebagai suatu strategi pemajuan masyarakat, alat pemberdayaan, jalan pemenuhan hak-hak perempuan, alat penegakan hukum, dan bentuk pendidikan hukum untuk transformasi sosial dan perasaan kemanusiaan

(J George dan Richard Pierre Claude, Human Rights Education for the Twenty-first Century, 1997).

Persoalan HAM tidak sekadar pemenuhan hak asasi anggota masyarakat, tapi juga lebih sebagai kebutuhan setiap makhluk hidup untuk menjaganya agar kehidupan ini dapat lebih langgeng.

Persoalan pendidikan HAM

Pada persoalan bagaimana mendidiknya, Tibbitts mengemukakan pendidikan HAM dapat dikembangkan melalui tiga model. Pertama, pendekatan nilai dan kesadaran. Pendidikan difokuskan pada pendalaman tentang isu-isu HAM dan pengintegrasian nilai-nilainya dalam kehidupan keseharian. Di sini pendekatan filosofis-historis menjadi acuannya. Kedua, pendekatan akuntabilitas. HAM lebih didekati dengan pendekatan hukum , dan politik dan perjuangannya lebih digantungkan pada keterlibatan para penegak hukum yang profesional. Ketiga, model transformasional, yaitu pendidikannya lebih memanfaatkan aspek psikologis dan sosiologis dari persoalan HAM itu. Pihak-pihak yang terzalimi menjadi fokus model ini sehingga proses pendidikan di dalamnya ditujukan untuk memberikan pertolongan dan akses untuk pemenuhan hak-hak yang dirampas (Felisa

Tibbitts, Understanding What We Do Emerging Models for Human Rights Education International Review of Education 48, 3-4 [July 2002], 159-171).

Memahami HAM dengan demikian sejatinya merupakan usaha pemahaman kita terhadap kehidupan dan etika relasi antarmanusia itu sen-, diri. Persoalan HAM bukanlah semata persoalan hukum. Dia persoalan multidimensional yang muncul dalam kehidupan yang selalu berubah. Karenanya, pendidikan HAM tidak dapat dilakukan dengan pendekatan singular saja. Dalam kenyataannya, tidak lagi kita dapat menggunakan perspektif subaltern dalam melihat persoalan HAM ini. Proses pendidikannya harus melibatkan nilai-nilai HAM itu sebagai nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan keseharian peserta didik. Baik dalam dimensi terkecil keluarga, masyarakat, maupun negara hingga hubungan internasional secara luas.

Kita yakin nilai-nilai HAM yang hidup dalam relasi sosial masyarakat global tidak akan bisa diterima jika dalam pergaulan keseharian, kita belum mampu mengamalkan nilai-nilai sederhana tentang penghormatan dan apresiasi terhadap sesama. Inti perjuangan HAM ialah penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keberagaman kehidupan itu sendiri.

Ratno Lukito





Original Post

AUDITOR BPK DIVONIS 7 TAHUN PENJARA

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 23
2018-3-12

AUDITOR BPK DIVONIS 7 TAHUN PENJARA

PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat memvonis auditor Badan Pemeriksa Keuangan, Rochmadl Saptoglrl, dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 300 Juta subsider 4 bulan kurungan. Vonis Ini lebih rendah daripada tuntutan Jaksa, yakni 15 tahun penjara.

"Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata ketua majelis hakim Ibnu Basuki Widodo pada Senin pekan lalu. Rochmadl menerima gratlflkasl saat menjadi sebagai Auditor Utama Keuangan Negara III. Dia ditangkap bersama All Sadli, yang ketika Itu menjadi Kepala Sub-Audltorat III BPK, pada 26 Mel 2017.

Menurut Ibnu, Rochmadl terbukti menerima suap sebesar Rp 240 Juta dari pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Uang Ini diberikan agar Rochmadl memberi opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan Kementerian Desa 2016. Rochmadl tak mau berkomentar atas putusannya. Adapun Jaksa KPK mengajukan permohonan banding.

REDAKSI





Original Post

DOKTER BIMANESH DIDAKWA HALANGI KASUS SETYA

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 23
2018-3-12

DOKTER BIMANESH DIDAKWA HALANGI KASUS SETYA

DOKTER Rumah Sakit Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo, didakwa menghalangi penyidikan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dengan tersangka Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis pekan lalu. Saat sidang, Bimanesh mengakui pertemuannya dengan pengacara Setya, Fredrich Yuna-di, sehari sebelumnya di Apartemen Botanica Tower, Jakarta Selatan.

"Pertemuannya bukan membahas

rekayasa. Fredrich menemui Bimanesh untuk berkonsultasi mengenai hi-pertensi Setya," kata pengacara Bimanesh, Wirawan Adnan. Atas perbuatannya, Bimanesh terancam dengan pidana hingga empat tahun penjara.

Wirawan mengatakan mereka tak akan mengajukan eksepsi. Menurut Wirawan, Bimanesh bakal berupaya sekooperatif mungkin. "Kami sedang berpikir untuk mengajukan justice collaborator," tuturnya.

REDAKSI





Original Post

SETELAH NAQEEB TEWAS SIA-SIA

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 88
2018-3-12

SETELAH NAQEEB TEWAS SIA-SIA

Kematian tak wajar Naqeebullah Mehsud mengguncang politik Pakistan. Korban praktik pembunuhan di luar hukum.

NYARIS duabulan Malik Mohammad Khan menanti tanpa kejelasan. Jasad anaknya, Naqeebullah Mehsud, yang tewas dengan luka tembak, telah terkubur di liang lahad. Namun pem-bunuhnya masih berkeliaran. "Kegagalan menangkap buron paling dicari itu akan membawa aib bagi negara ini," kata Khan. Khan memilih terus menuntut keadilan. Ia mendesak pemerintah Pakistan segera menghukum Rao Anwar, polisi yang bertanggung jawab atas kematian putranya. "Semua orang tahu bahwa anak saya tidak bersalah," ujarnya Selasa pekan lalu.

Khan merujuk pada putusan Mahkamah Agung sepekan sebelumnya bahwa polisi harus secepatnya menangkap Anwar dan menyeretnya ke pengadilan. Anwar, inspektur senior polisi di Malir, Karachi timur, dinyatakan bersalah atas tewasnya Naqeeb.

Ini bukan pertama kali Khan mengecam pemerintah Pakistan. Ia menuntut penjelasan dan tanggungjawab dari penegak hukum sejakjanuari lalu, saat ia melihat anaknya tewas secara tidak wajar. "Jika dia (Anwar) tidak kunjung ditahan, kebencian bakal meluas di antara jutaan orang Pakistan, khususnya kaum Pashtun," tutur Khan, seperti diberitakan Dawn.

Naqeeb Mehsud, 27 tahun, termasuk di antara empat orang yang tewas dalam operasi antiteror oleh polisi Pakistan di daerah Goth Usman Khaskheli, pinggiran Kota Karachi, Januari lalu. Anwar memimpin operasi yang belakangan terbukti abal-abal tersebut. Dia menuduh Naqeeb dan tiga orang lain sebagai anggota kelompok teroris Teh-rik-i-Taliban Pakistan.

Keberadaan Naqeeb terakhir diketahui pada 3 Januari malam. Saat itu ia tengah duduk di sebuah restoran di pinggir jalan di sebelah utara Karachi, kota terbesar di Pakistan, bersama teman-temannya. Naqeeb sedang mendiskusikan rencana membuka sebuah toko pakaian.

Menurut keterangan saksi, sejumlah pria bersenjata tanpa seragam menerobos masuk restoran dan mencari pemuda bernama Naqeebullah Mehsud. Ketika Naqeeb mengaku bahwa itu namanya, ia dan tiga temannya ditangkap orang-orang tersebut. "Itu sepuluh hari sebelum polisi menyatakan ia tewas," kata Alamgir Mehsud, sepupu Naqeeb, kepada Aljazeera.

Rao Anwarmengumumkan kematian Naqeeb pada 13 Januari. Dia menyatakan bahwa ia dan satuan polisi antiteror yang dipimpinnya telah menggagalkan serangan mematikan sekelompok tersangka teroris di bandar udara Karachi. Dalam baku tembak, Anwar mengklaim polisi melumpuhkan empat pelaku. Salah satunya Naqeeb.

Keluarga Naqeeb baru mendapat pemberitahuan resmi dari polisi tiga hari kemudian. "Kami menerima mayatnya keesokan harinya," ujar Alamgir. Di jenazah Naqeeb, terdapat luka bekas tertembus peluru. Kepada keluarga, polisi menyatakan Naqeeb masuk daftar milisi Taliban yang telah lama menjadi incaran penegak hukum.

Keluarga tersentak oleh klaim polisi itu. Menurut mereka, Naqeeb, yang merantau ke Karachi sejak 2008, hanyalah buruh pabrik tekstil yang menyambi sebagai model. "Kami masih terkejut," kata Manzoor Ahmed, kerabat Naqeeb.

Polisi berdalih bahwa Naqeeb anggota Taliban Pakistan yang pernah ambil bagian dalam beberapa serangan terhadap polisi dan tentara. Tapi keluarga tak percaya. Menurut mereka, Naqeeb dibunuh karena dia orang Pashtun yang berasal dari Makin, distrik kesukuan di Waziristan Selatan, wilayah yang dulu jadi pusat kekuatan Taliban.

"Pemerintah pernah kehilangan kekuasaan di sana pada 2007 dan Taliban yang berkuasa," kata Alamgir. Pakistan kemudian kembali menguasai Waziristan Selatan dalam operasi militer pada 2009. Saat itu Naqeebullah baVu berusia 18 tahun.

Tidak mau tinggal diam, keluarga mempertanyakan tewasnya Naqeeb ke polisi. Ka-

bar kematian Naqeeb langsung menyebar ke komunitas Pashtun di Pakistan. Aksi unjuk rasa mendukung Naqeeb pecah di Ibu Kota Islamabad. Selama sepuluh hari berturut-turut, ribuan demonstran, kebanyakan kaum Pashtun, membanjiri jalan-jalan. Mereka menuntut keadilan bagi Naqeeb.

"Naqeebullah Mehsud bukan orang Pashtun pertama yang tewas secara tidak sah di negara ini. Banyak darah kami tumpah," kata Manzoor Ahmad Pashteen, koordinator unjuk rasa, seperti diberitakan situs Gandhara. "Pembunuhan Naqeebullah telah membuat kesabaran kami habis."

Naqeeb korban terbaru pembunuhan di luar hukum atau extrajudicial killing. Di Pakistan, ratusan orang meninggal setiap tahun akibat praktik haram penegak hukum itu. Pembunuhan biasanya memakan korban warga sipil yang dituding sebagai teroris, penculik, pembunuh, atau bandit. "Ke-

tika tidak punya cukup bukti untuk menyeret tersangka ke pengadilan, polisi secara ekstrem membunuh mereka," demikian ditulis Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan.

Menurut Komisi, polisi Pakistan telah membunuh sedikitnya 318 tersangka dalam baku tembak dan penggerebekan di Karachi sepanjang 2016. Angka kematian melonjak di Karachi sejak 2013 ketika tentara dan polisi melancarkan operasi "pembersihan" skala besar terhadap gerilyawan Taliban dan jaringan kejahatan terorganisasi. Pada 2014, misalnya, Komisi mencatat setidaknya 598 kasus pembunuhan di luar hukum. Setahun kemudian, jumlahnya 343 kasus.

Human Rights Watch, dalam laporannya pada 2016, menyebutkan ada lebih dari 2.000 kasus pembunuhan di luar hukum di penjuru Pakistan pada 2015. "Beberapa polisi yang berbicara dengan kami secara

terbuka mengakui praktik pembunuhan dalam operasi abal-abal, saat mereka membunuh orang-orang yang sudah ditahan," begitu isi laporan itu.

Di Pakistan, menyetop pembunuhan di luar hukum bukan perkara gampang. Sebab, menurut Human Rights Watch, hal itu telah menjadi hal "rutin" di negara berpenduduk 200 juta tersebut. Ini terlihat dari sepak terjang Rao Anwar, yang khatam dalam urusan melibas terduga teroris. "Ia kerap muncul di televisi Karachi selama bertahun-tahun," tulis The New YorkTimes.

Bergabung sebagai polisi sejak 1982, Anwar telah lama dikenal masyarakat lewat aksinya melawan milisi di lingkungan utara Karachi. Daerah yang diawasi oleh Anwar itu pernah menjadi kantong milisi Taliban Pakistan dan kelompok militan lainnya. Namun Anwar juga terlibat dalam be-jibun kasus pembunuhan di luar hukum.

"Mahkamah Agung mencatat bahwa Rao Anwar telah memimpin setidaknya dalam 444 pembunuhan," tulis The Globe Post.

Anwar juga korup. Seorang polisi yang jadi saksi negara dalam kasus ini mengatakan Naqeeb dan ketiga temannya dibunuh karena mereka tidak mampu membayar 1 juta rupee (sekitar Rp 125 juta) kepada Anwar. "Naqeeb telah memohon dan mengatakan ia bahkan tidak punya duit Rp 6 juta. Tapi hal itu sia-sia," kata polisi tersebut.

Kini Anwar dan 15 polisi lain yang terlibat dalam pembunuhan Naqeeb jadi buron. Anwar telah dipecat setelah komite penyelidikan internal tidak menemukan bukti keterlibatan Naqeeb dalam aktivitas terorisme. "Naqeeb tak bersalah," tulis komite itu dalam keputusannya pada 20Januari.

MAHARDIKA SATRIA HADI





Original Post

IM ALONE

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 92
2018-3-12

IM ALONE

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN SUSI PUDJIASTUTI

BULAN-BULAN terakhir merupakan masa berat bagi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Kebijakan-kebijakannya dihujani kritik. Januari lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Kemaritim-an Luhut Binsar Pandjaitan, yang tidak lain adalah atasannya, memintanya menyudahi pengeboman kapal pencuri ikan dan berfokus pada peningkatan produksi perikanan. Yang terbaru, Fadli Zon, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari partai oposisi, Gerindra, menyebutkan kehidupan nelayan makin susah akibat larangan cantrang.

Sejak dilantik Presiden Joko Widodo pada 2014, Susi menerapkan terapi kejut dengan menenggelamkan kapal pencuri ikan. Dari ribuan yang ditangkap, 363 kapal berakhir di dasar laut. Susi mengatakan lebih dari 7.000 kapal asing penangkap ikan ngacir dari perairan Indonesia. Adapun cantrang-jaring ribuan meter yang menyentuh dasar per-airan-dilarang lewat Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Pukat Hela dan Pukat

Tarik. Januari lalu, Jokowi memperpanjang izin penggunaannya setelah menerima perwakilan demonstran pro-cantrang di Jakarta.

Susi, 53 tahun, menganggap kritik itu efek dari pengkon-disian yang diciptakan pengusaha ikan asing yang kehilangan sumber emasnya. Mereka, kata dia, ingin kementeriannya mengendurkan perang terhadap illegal fishing. Menurut Susi, mereka masuk dari bermacam pintu. "Sementara saya minim dukungan," ujar mantan pengusaha perikanan asal Pangandaran, Jawa Barat, ini.

Rabu pekan lalu, Susi menerima wartawan Tempo Arif Zulkifli, Reza Maulana, Andi Ibnu, dan Angelina Anjar di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra V.Jakarta. Sesekali menjawab pertanyaan secara off the record, nenek empat cucu ini berbicara blakblakan soal tekanan yang dia rasakan. Selama wawancara satu jam dalam bahasa campur-campur antara Inggris dan Indonesia, dia menghabiskan tiga batang rokok dan segelas kopi hitam.

Apa yang terjadi setelah tiga tahun Anda memerangi penangkapan Ikan Ilegal?

Yang saya rasakan sekarang para pemain lama bergerak mengepung kami, dengan modus operasi berbeda.

Mereka pengusaha asing?

Ya, dari Thailand, Tiongkok, Filipina, Vietnam. Mereka mengeruk untung sebesar-besarnya dari laut Indonesia. Ibaratnya, mereka memonitor setiap jarum jatuh di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Mereka masuk dari segala pintu dan membuat kondisi agar saya sungkan dan segan. Seolah-olah kami cuma bisa menenggelamkan kapal. Mereka membuat persepsi illegalfishingbukan lagi ancaman. Misalnya, kapal sudah ditenggelamkan, jadi selanjutnya apa? Mana produktivitasnya? Mana industrinya? Mereka berupaya agar masyarakat melupakan fakta stok ikan naik dari 6,5 juta ton pada 2013 jadi

12,5 juta ton pada 2016. Perikanan tangkap naik dari 4 juta ton jadi 7 juta ton. Kenaikan l-2juta ton itu sebuah rangkaian industri. Itu murni hasil kapal-kapal dalam negeri.

Menteri Koordinator Kemaritlman Luhut Pandjaitan bilang ekspor hasil laut turun....

Itu tidak benar. Ternyata data yang dipakai Menko Kemaritiman saat itu hanya menggunakan 20 kode HS (klasifikasi barang). Padahal produk perikanan punya lebih dari 400 kode HS. Data kami dan Badan Pusat Statistik sama. Impor turun.

Lobi-lobi penentang Anda juga lewat partai politik?

Ya, dulu begitu. Agen-agen yang pegang izin kapal asing itu 90 persen orang politik.

Termasuk PDI Perjuangan?

PDIP tidak. Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP) tidak bisa dilobi. Ibu Mega tahu sekali persoalan ini. Sejak dulu saya sering mendiskusikan illegal

fishing dengan beliau. Ternyata beliau tahu banyak. Lebih menguasai bidang ini dibanding saya.

Mengapa KKP sering berbenturan dengan Kementerian Koordinator Kemaritlman?

Kami memiliki tiga pilar yang mengawal visi dan misi presiden soal kelautan, yakni kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Kami menjalankan itu.

Anda kerap mengkritik Menteri Luhut, termasuk pertemuannya dengan pengusaha perikanan akhir tahun lalu. Seberapa mengganggu hal Itu bagi Anda?

Dalam kacamata saya, stakeholder seharusnya menjadi urusan menteri teknis. Semestinya tidak boleh fait accompli.

Dengan banyaknya tekanan, apakah Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Ilegal, Satgas 115, masih bekerja efektif?

Efektif. Walaupun banyaknya tekanan

membuat adanya pembangkangan di ka-nan-kiri. Belakangan, mulai terjadi pelanggaran-pelanggaran kecil. Mulai ada aparat yang melindungi kapal asing yang mencuri ikan. Itu yang membuat saya sangat tidak terima. Itu perang psikologis supaya saya tidak berani lagi. Seolah-olah, kalau saya menenggelamkan kapal, saya offside. Mereka menunggu itu. Saya tidak mau ikuti. Akan saya tenggelamkan diam-diam. Kabarnya pun ada tujuan politik, supaya posisi politik Susi tidak naik. Ada rencana untuk naik posisi? Mereka berpikirnya seperti itu. Tapi saya tidak peduli.

Tidak ada salahnya juga kan menjadi presiden atau wakilnya?

Jika tujuannya untuk mempertahankan laut dan negara, yes, I will. Apalagi Anda populer.... Apa karena populer bisa menjadi presiden dan wakil presiden? Tidak juga.

Betulkah pandangan yang menyebutkan kepercayaan masyarakat terhadap Presiden akan goyah jika posisi Anda terganggu?

Yangbenar saja? Masak, presiden takut sama menteri? Saya menjadi menteri karena diangkat oleh Pakjokowi. Mana ada orang cuma sekolah sampai SMA menjadi menteri kalau tidak diangkat oleh Pakjokowi.

Bagaimana Anda menanggapi popularitas Anda?

Saya pikir tindakan saya membawa kebahagiaan, harga diri, dan kebanggaan bagi masyarakat. Di Pasar Senen, dijual ratusan lukisan dan karikatur gambar saya menenggelamkan kapal dengan granat dan dinamit. Di toko-toko buku besar, ada 22 buku tentang Susi sepanjang tahun lalu. Kalau berhenti jadi menteri, aku mau jual merchandise saja. Namanya, Tenggelamkan, ha-ha-ha.... Anda menikmati popularitas Ini? Ada hal yang membuat saya berpikir, yang saya kerjakan ini bloody damned serious job. Ini menyangkut perjuangan kedaulatan negara di level internasional. Enam bulan pertama di masa tugas saya, suasana di kementerian selalu tegang. Takut akan teror dan ancaman. Sekretaris

militer presiden memberi saya pengamanan lebih ketat dibanding menteri-menteri lain, karena urusannya hidup-mati. Seperti perang Presiden Duterte melawan narkotik di Filipina.- Tapi oleh masyarakat di-anggap/un. Dibikin karikatur "Tenggelamkan" dan sebagainya, ha-ha-ha....

Mengapa sekarang kata Itu jarang muncul?

Penenggelaman kapal ikan ilegal membuat saya populer. Jadi saya dijauhkan dari kata "tenggelamkan". Kata itu dikondisikan tidak boleh lagi melekat dengan saya.

Pengkondisian Itu untuk meredupkan pemberantasan Illegal fishing atau mencari efek elektoral?

Soal illegal fishing. Kalau soal elektoral, seharusnya penenggelaman berefek positif karena kata itu sangat populer.

Mengapa belakangan Ini tidak ada lagi penenggelaman kapal?

Ada 86 kapal yang akan kami tenggelamkan, tapi diam-diam saja. Yang penting penenggelaman jalan terus.

Kapan penenggelaman dilakukan?

Segera. Sebenarnya itu putusan tahun lalu, sebelum ribut-ribut. Kapal-kapal itu belum sempat ditenggelamkan karena kami ada kesibukan lain. Saat ini sulit sekali mencari putusan hakim yang menyebutkan kapal ilegal itu disita negara untuk dimusnahkan. Putusannya menyebutkan disita negara dengan kemungkinan dilelang, dihibahkan, ataupun pemanfaatan lainnya yang menjadi kewenangan Kementerian Keuangan.

Jadi keputusan penenggelaman bukan di tangan Anda?

Semua putusan pengadilan, bukan keputusan saya. Jadi, saat ada tekanan kepada saya untuk tidak menenggelamkan kapal, itu salah. Semestinya ke pengadilan. Saya hanya melaksanakan putusan pengadilan.

Adakah putusan pengadilan yang meminta kapal dihibahkan?

Tidak ada. Biasanya putusan pengadilan adalah disita negara, kemudian dilelang. Terkadang, setelah disita negara, kapal-kapal itu diminta pemerintah daerah, yang 1 lalu menjual kembali ke pemiliknya.

Bagaimana sikap Presiden soal Ini?

Biasa saja. Beliau mengatakan laksanakan sesuai dengan aturan. Kalau putusannya tenggelamkan, ya, kami tenggelamkan. Beberapa waktu lalu, putusan pengadilan untuk kapal Cina berbendera Timor Leste adalah disita negara. Ya, kami serahkan ke Kementerian Keuangan.

Kapal asing masih mencoba masuk?

Mereka memakai vendor lokal. Kapal Indonesia menangkap ikan, lalu ke luar wilayah Indonesia menyerahkan tangkapannya ke tramper atau kapal pengumpul. Dalam setahun, tramperbisa 10-20 kali menjemput hasil tangkapan. Misalnya, Silver Sea 2 asal Thailand yang tertangkap di Sabang (pada 2015 dan akan dijadikan museum illegal fishing) membawa 3.000 ton ikan. Setelah kami cek, DNA ikan menunjukkan muatan mereka berasal dari Laut Aru. Belakangan, mereka berusaha masuk dengan memakai nama warga Indonesia. Kami menemukan fakta itu di pantura. Mereka memberi 5-10 persen penghasilan kepada orang yang dipinjam namanya.

Apa tindakan Anda?

Saya usulkan ke Presiden, saya mau sita kapal-kapal yang memakai nama warga Indonesia. Mau saya pakai untuk menangkap ikan, kerja sama prajurit TNI dan kementerian, untuk bayar utang negara. Mencari uang dari laut Rp 100 triliun setahun pasti dapat.

Apa tanggapan Jokowl?

Presiden belum jawab. Pakjokowi selalu butuh waktu memikirkan ide saya, karena terlalu mengagetkan buat Pakjokowi. Tapi hitungan saya benar. Lihat saja hasil tangkapan di Probolinggo yang mencapai Rp 35 miliar per hari. Mereka dapat dari Laut Arafura. Di sana, karena tidak ada kapal asing, menangkap ikan seperti berbelanja di supermarket. Mau ikan apa tinggal pilih.

Mengapa Anda berkeras menghapus can trang?

Cantrang telah menyebabkan kemiskinan fundamental di pantura selama dua dekade. Awalnya cantrang diperkenalkan karena menangkap ikan makin sulit akibat

overfishing. Namanya seine net. Digunakan di kapal kecil, di bawah 5 gross ton, dan tidak sampai dasar laut. Tapi orang makin rakus dan memodifikasinya. Operasionalnya pun pakai kapal lebih besar, sampai lebih dari 100 GT. Akibatnya, rajungan, kerang simping dan scallop, dan sebagainya habis digaruk cantrang. Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan negara dirugikan Rp 13 triliun akibat cantrang.

Namun nelayan diuntungkan....

Pengguna cantrang kecil tidak ada lagi. Yang ada hanya pemilik kapal-kapal besar. Mereka menggunakan kapal besar yang di-lengkapi/reezerdan melaut sampai perbatasan Kalimantan dan Bangka. Sekali berangkat bisa sampai dua bulan. Bycatch (tangkapan samping yang tak diinginkan) dari cantrang sangat tinggi. Setiap hari mereka bisa membuang lima kuintal sampai satu ton ikan. Dari data kami, ada lebih dari seribu kapal cantrang. Artinya, setiap hari ada seribu ton ikan dibuang. Mereka menjadi bandar ikan baru dan terbentuk kelompok nelayan elite, seperti di Desa Bendar, Juwana, Pati. Mereka membuat nelayan kecil menangis.

Lalu mengapa Anda kembali memboleh-1 kan cantrang?

Bukan saya yang menyetujui. Ada tekanan begitu kuat. Ini sudah dipolitisasi, sudah memasuki tahun politik, saya tidak ingin menyulitkan Presiden dan seluruh masyarakat. Saya pun minim dukungan,

terutama dari media. Im alone.

Tekanan dari demonstran atau Istana?

Dari semuanya. Isu ini sudah dibangun dari lapangan ke Istana, ke partai, ke semuanya. Saya tetap bertahan dengan tidak mencabut peraturan menteri terkait dengan pelarangan cantrang. Saya memberikan surat keterangan melaut (SKM) sementara, ilegal secara hukum. Sebenarnya saya menyiasati aturan saya sendiri. Tapi, dengan ini, saya bisa mencatat satu per satu kapal cantrang. Mereka pun tidak boleh menambah kapal dan keluar dari wilayah Laut Jawa. Dalam situasi sekarang, ini yang terbaik yang bisa kami lakukan.

Perwakilan nelayan mengatakan Presiden tidak menginstruksikan pembatasan wilayah cantrang....

Mereka boleh mengatakan apa saja. Tapi, keluar dari Lautjawa, saya tangkap.

Berapa lama SKM sementara itu berlaku?

Hanya untuk sekali jalan. Ada yang satu bulan, dua bulan, tergantung kapalnya. Kalau saya hentikan izinnya, ya, selesai.

Ke mana suara nelayan kecil yang Anda sebut menangis akibat cantrang?

Mereka takut. Namanya juga nelayan tradisional. Mereka memprotes belakangan. Begitu cantrang diperbolehkan kembali, muncul video-video yang menunjukkan keluhan nelayan kecil. Jadi urusan cantrang sebenarnya menjadi masalah pemilik kapal. Media sebaiknya tidak menyebut mereka sebagai nelayan.

Alasannya?

Dengan disebut nelayan, seolah-olah mereka adalah masyarakat kecil. Padahal penghasilan mereka di atas Rp 12 miliar per tahun dan itu didapatkan dengan merusak potensi perikanan ratusan tahun ke depan. Kapal mereka gede-gede, 70-100 GT. Itu termasuk kategori pengusaha penangkapan ikan, sehingga seharusnya jadi urusan Kementerian Perindustrian. Sementara itu, anak buah kapalnya jadi ranah Kementerian Ketenagakerjaan. Jangan semua menghukum Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berapa jumlah nelayan cantrang kecil?

Mungkin satu persen juga tidak ada. Kebanyakan dari mereka memakai payang, Iawai, jaring insang, pancing, dan bubu karena lebih murah daripada cantrang.

Mengapa KKP baru mengatur soal cantrang sekarang?

Selama ini pengusaha mark down ukuran kapal mereka menjadi di bawah 30 GT. Izin kapal di bawah 30 GT dikeluarkan dinas kelautan dan perikanan provinsi. Kami tidak punya kekuasaan di daerah.

Anda tidak meminta bantuan Megawati agar bisa berdialog dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang kader PDI Perjuangan?

Sudah saya lakukan. Tapi tidak terjadi apa-apa. Harus ada aparat penegak hukum yang terlibat. Ini bukan area saya. Memangnya saya menteri super?

Seberapa dekat Anda dengan Megawati?

Ibu Mega teman baik saya. Personal saja. Tidak ada beking politik ataupun bisnis.

Megawati mendukung Anda soal cantrang?

Ya. Ibu Mega bertanya, "Mengapa cantrang diperbolehkan lagi?" Ibu Mega tahu di belakangitu adalah pengusaha-pengusaha besar.

Kantor Staf Kepresidenan saat masih dipimpin Teten Masduki mengkritik KKP yang belum menyalurkan alat pengganti cantrang....

Kami tidak bisa mengganti yangbesar-besar karena mereka bukan nelayan. Mereka pengusaha. Kalau yang kecil-kecil, sudah kami ganti.

Banyak nelayan berutang besar ke bank untuk membeli cantrang. Tanggapan Anda?

Its total bullshit. Itu semua rekayasa. Mereka rata-rata tidak punya utang. Yang punya utang sedikit dan akan kami ganti.

redaksi





Original Post

Reformasi Kepolisian Georgia Tidak Bisa Langsung Ditiru

Media Online rri.co.id
2018-03-12

KBRN, Bogor: Polri mengakui keberhasilan Georgia dalam melakukan reformasi di tubuh kepolisian, namun kebijakan tersebut tidak bisa langsung diterapkan di Indonesia.

"Penduduk (Indonesia) hampir 300 juta orang. Pulau 17 ribu. Beraneka ragam kompleksitas. Tidak bisa apple to apple seperti Georgia," kata Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Pol Arief Adiharsa dalam acara Gathering Trunojoyo, Bogor, Jawa Barat, Minggu (11/3/2018).

Ia menceritakan bahwa Kepolisian Georgia memecat sebagian besar anggota kepolisian yang memiliki kinerja buruk dan merekrut anggota polisi baru.

"Georgia (punya) 40 ribu (polisi), dipecat 30 ribu," katanya.

Menurutnya, hal yang dapat diambil dari keberhasilan negara tersebut adalah perlunya penerapan kebijakan yang konsisten.

"Pecat dan rekrut polisi berintegritas. Ini sebenarnya model kebijakan yang konsisten," katanya.

Menurutnya, tindakan Kepolisian Negara Georgia tidak bisa serta merta diaplikasikan untuk melakukan reformasi di tubuh Polri.

"Yang dapat kita tiru adalah konsistensi mereka dalam menegakkan aturan," katanya.

Ia berujar bahwa hal yang lebih penting adalah memastikan seluruh lembaga yudikatif dan masyarakat untuk selalu taat terhadap peraturan dan menindak tegas pihak-pihak yang melanggar aturan.

"Konsistensi yang bisa merangkul semua lembaga yudikatif, dan masyarakat sipil. Yang hebat adalah bagaimana kebijakan ini dilaksanakan secara konsisten," katanya. (Antara/AKS)

http://rri.co.id/post/berita/500828/nasional/reformasi_kepolisian_georgia_tidak_bisa_langsung_ditiru.html



Original Post

Jaksa Agung Kejaksaan Punya Program Tabur 31.1

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-3-12

Jaksa Agung Kejaksaan Punya Program Tabur 31.1

NERACA

Jakarta - Jaksa Agung HM Prasetyo mengingatkan bahwa kejaksaan memiliki program Tabur 31.1 yang artinya masing-masing 31 kejaksaan tinggi di tanah air menangkap satu buronan.

"Dalam rangka menuntaskan proses penegakan hukum penanganan tindak pidana di semua tahapan, penyidikan, penuntutan, maupun pelaksanaan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap," kata dia dalam acara pengambilan sumpah, pelantikan dan serah terima jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi dan pejabat Eselon II di lingkungan Kejagung, Jumat (9/3).

Ia menambahkan program 31.1 harus mendapatkan perhatikan dan dijalankan olehmasing-masing pimpinan kejaksaan tinggi di tanah air."Program yang baru kita bentuk dan jalankan ini agar mendapat perhatian dan dijalankan dengan sungguh-sungguh," tandas dia.

Hal itu menunjukkan bahwa kejaksaan terus bergerak merespons tuntutan dan harapan masyarakat dalam memberantas kejahatan khususnya tindak pidana korupsi yang menjadi musuh bersama dan harus diakhiri.

Ia juga berpesan kepada pimpinan kejaksaan yang baru dilantik itu, agar mau merepresentasikan dirinya sebagai penegakhukum yang melihat bahwa pelayanan prima penegakan hukum bagi masyarakat pencari keadilan bagi kelangsungan kehidupan berbangsa bernegara dan bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahter-. aan rakyat harus benar-benar diperhatikan dan diutamakan.

"Untuk itu perlu saya tegaskan kembali bahwa tanpa mengabaikan prinsip penegakkan hukum yang independen, objektif, baikdan benar, keberadaan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) baik di ting-

kat pusat maupun daerah hendaknya semakin dioptimalkan, agar dengan demikian penegakan hukum yang dijalankan tidak tertinggal tetapi tetap seirama dengan kebijakan negara dan pemerintah yang ada," kata dia.

Karena itu, segenap jajaran Korps Adhyaksa dituntut untuk mampu menjalankan peran dan fungsi menjadi instrumen, fasilitator dan akselerator, sebagai pengaw-aldan pengaman jalannya pemerintahan dan pembangunan di semua tahapan, Imi dan tingkatan.

"Meski kita tetap harus juga mengingatkan kepada semua pihak bahwa disamping penegakan hukum dengan pendekatan pencegahan tersebut tidak menyurutkan langkah penindakan. Yang untuk itu maka eksistensi, kinerja dan peran Satgassus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) yang sudah kita bentuk jauh sebelumnya harus tetap terjaga dan dijaga eksistensi kinerjanya," papar dia.

Di bagian lain, Prasetyo meminta pimpinan kejaksaan di pusat dan daerah agar berperan aktif, meningkatkan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan Bawaslu, Panwaslu, kepolisian dan pengadilan menjelang memasuki tahun politik.

"Serta bila dianggap perlu dengan para ketua serta pengurus parpol peserta pemilu pengusung calon, sebagai upaya mencegah dan mengantisipasi berbagai persoalan dan sisi-sisi, dan akses negatif terkait penyelenggaraan pilkada maupun pilpres," kata dia.

Termasuk juga dalam pelaksanaan pemilu legislatif yangberpotensimengganggu berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat tersebut

Ia menjelaskan pada Juni 2018 telah memasuki tahun politik nanti akan diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah serentak di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Kemudian dilanjutkan dimulainya pula tahapan

pemilu,

ANT/MOHAR





Original Post

KPK Tetapkan Muchtar Effendi Tersangka TPPU

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-3-12

KPK Tetapkan Muchtar Effendi Tersangka TPPU

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Muchtar Effendi dari swasta yang juga orang dekat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

NERACA

KPK mememukan dugaan Muchtar Effendi melakukan tindak pidana pencucian uang dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain.

"Atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaandanataumenyem-bunyikan atau menyamarkan asal usul, sumberlokasi, peruntukan pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas hana kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi," kata Wakil Ketua KPK H,is.iri,I Panjaitan saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/3).

Menurut Basaria, dari fakta-fakta persidangan perkara Akil Mochtar sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dikuatkan putusan Mahkamah Agung dan putusan dalam perkara Romi Herton dan Masitoh serta perkara Budi Antoni Al lufri dan Suzzana, tersangka Muchtar Effendi diduga

telah menerima uang dari sejumlah pihak.

Penerimaan uang itu terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawangdan Kota Palembang di Mahkamah Konstitusi, yaitu dari mantan Bupati Empat Lawang Budi Antoni Al Jufri dan istrinya Suzzana.

"Terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang di Mahkamah Konstitusi, Muchtar Effendi menerima titipan uang untuk Akil Mochtar sebesar total RplO miliar dan 500 ribu dolar AS," ucap Basaria.

Selain itu, penerimaan uang dari mantan Wali Kota Palembang Romi Herton melalui istrinya Masitoh terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kota Palembang di Mahkamah Konstitusi, Muchtar Effendi menerima titipan uang sebesar Rp20 miliar yang diberikan secara bertahap.

Dari total sekitar Rp35 miliar yang diterima tersebut, diduga diserahkan Muchtar Effendi kepadaAkil Mochtar sebesar Rpl7,5 miliar untuk kepentingan pribadi Akil Mochtar, ditransfer ke rekeningCVRaru Samagat sekitar Rp3,8 miliar, dan sekitar Rpl3,5 miliar diduga dikelola oleh Muchtar Effendi atas pengetahuan serta persetujuan Akil Mochtar untuk membeli sejumlah aset.

"Tersangka Muchtar

Effendi diduga telah membelanjakan sejumlah Rpl-3,5 miliar tersebut berupa tanah dan bangunan, puluhan kendaraan roda empat, dan belasan kendaraan roda dua yang diatasnamakan orang lain," ungkap Basaria.

Terhadap Muchtar Effendi disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ay-

at (1) ke-1 KUHP.

Untuk diketahui, pada Maret 2016 Mahkamah Agung menjatuhkan vonis pidana penjara lima tahun dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan penjara. Muchtar Effendi terbuki bersalah atas kasus upaya peng-hambatan penyidikan, penuntutan, dan keterangan yang diberikan tidak benar atau palsu dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa mantan Ketua MK

Akil Mochtar.

Kemudian, pada Maret 2017 KPK juga telah menetapkan Muchtar Effendi bersama-sama Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi suap mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang di Mahkamah Konstitusi. Saat ini, perkaranya masih

dalam proses penyidikan.

Dalam proses penyidikan, Panitera Mahkamah Konstitusi (MK) Kasianur Sidauruk mengaku dimintai keterangannya soal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh Muchtar Effendi, orang dekat mantan Ketua M KAkil Mochtar."Kami ada ..aitan-nya dengan TPPU yang dilakukan oleh Muchtar Effendi, ya hanya didengar sebagai saksi," kata Kasianur di gedung KPK Jakarta, Jumat

(9/3).

ANT/MOHAR





Original Post

PEKERJAAN BESAR MA

Media Cetak Sindo Weekly Halaman 79
2018-3-12

PEKERJAAN BESAR MA

BELUM lama ini, Komisi Yudisial (KY) menilai Mahkamah Agung (MA) harus mampu mengembalikan kepercayaan publik, khususnya para pencari keadilan, melihat laporan kinerja MA sepanjang 2017 yang disampaikan langsung oleh Ketua MA Hatta Ali di ICC Senayan, Jakarta pekan lalu.

Humas KY Farid Wajdi mengatakan bahwa MA masih banyak memiliki pekerjaan rumah (PR) yang harus dilaku-

kan, yakni berkaitan dengan menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dua fokus ini menjadi PR bagi MA untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Selain itu, integritas merupakan modal dasar untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan keadilan. MA harus memiliki komitmen yang sama untuk mencapai tujuan tersebut. Tak hanya itu, langkah pembinaan juga perlu terus dilakukan MA agar para hakim senantiasa terjaga integritasnya.

Selain itu, sikap tegas MA dalam melakukan pembersihan merupakan langkah konkret. Terutama terkait peningkatan pelayanan dan kenyamanan, MA harus terus berpihak kepada para pencari keadilan agar mendapatkan kepastian hukum. Oleh karena itu, MA harus melakukan pembenahan serta meningkatkan komitmen dan keterbukaan.

Martahan S, MH.

Bekasi, Jawa Barat

Martahan S, MH





Original Post

Desentralisasi Korupsi

Media Cetak Sindo Weekly Halaman 50
2018-3-12

Desentralisasi Korupsi

SEOLAH tanpa henti, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat pemerintah daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) terhadap Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra bersama Asrun, calon Gubernur Sulawesi Tenggara usungan PAN, PDI-P, PKS, Hanura, serta Gerindra pada Selasa 27 Februari lalu dalam kasus suap. Saat ini, proses hukumnya masih dalam tahapan pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK.

Sebelumnya, Bupati Subang, Jawa Barat, Imas Aryumningsih pada Rabu 14 Februari ditangkap terkait perizinan bersama tujuh orang lainnya dan langsung digelandang ke kantor KPK, Kuningan, Jakarta. Bupati Subang sebelumnya, Ojang Sohandi, juga ditangkap KPK melalui OTT pada Senin, 11 April 2016, karena menyuap jaksa Fahri Nurmallo, Ketua Tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat yang menangani kasus korupsi anggaran BPJS 2014 agar diringankan hukumannya.

Sepanjang awal 2018 ini, setidaknya KPK telah menangkap tujuh kepala daerah-termasuk Imas- yakni Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif (4/1-2018), Bupati Kebumen Yahya Fuad (23/1-2018), Bupati Ngada dan juga calon Gubernur NTT Marianus Sae (11/2-2018), Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan (12/2-2018), Gubernur Jambi Zumi Zola (2/2-2018), serta Bupati Jombang Nyono Suharli Wihan-doko (3/2-2018). Mereka ditangkap karena penerimaan suap, gratifikasi proyek, jual beli jabatan, uang ketok palu (APBD), dan lain-lain.

Demikian pula 2017, KPK menangkap beberapa pejabat daerah, seperti Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti (21/6-2017), Bupati Bangkalan Achmad Syafii (2/8-2017), Wali Kota Tegal Siti Mashita (29/8-2017), Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain (14/9-2017), Wali Kota Batu Edy Rumpoko (17/9-2017), Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi (22/9-2017), Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari (29/9-2017), serta Bupati Nganjuk Taufiqurrahman (25/10-2017).

Dalam Laporan Akhir Tahun 2017, KPK merilis 12 kepala daerah terlibat korupsi. Mereka melibatkan pejabat pemerintahan daerah maupun pusat sebanyak 43 orang dari pejabat eselon 1 hingga eselon 4, pihak swasta dalam 27 kasus, serta anggota DPRD maupun DPR sebanyak 20 kasus dengan dominasi kasus suap sebanyak 93 perkara, 15 perkara pengada-

an barang dan jasa, plus tindak pidana pencucian uang sebanyak 5 kasus. Sebanyak 19 perkara merupakan hasil OTT dan 72 tersangka dari pelbagai kalangan, yakni kepala daerah, penegak hukum, serta anggota dewan.

Korupsi Berkelanjutan

Perilaku kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) merupakan warisan rezim korup Soeharto. Di era Reformasi, korupsi tidak tumbang sebagaimana Soeharto yang rontok pada 21 Mei 1998. Watak dan karakter koruptif kemudian bermutasi dan berkelanjutan layaknya konsep pembangunan dari sustainability development menjadi sustainability corruption.

Korupsi bahkan dinilai sebagai budaya sehingga perlu dirawat dan dilestarikan. Demikianlah kaum fatalisme menganggapnya karena putus asa atas keadaan perilaku KKN yang tidak dapat dicegah. KPK dianggap sebagai musuh bersama para penggarong uang rakyat yang memegang kendali kekuasaan, mulai dari pemegang kuasa legislatif, eksekutif, hingga yudikatif.

Dulu, korupsi dimonopoli oleh pemerintah pusat dengan sistem sentralisasi yang terpusat di tangan satu orang, Soeharto. Para konco dan ka-wanannya juga melakukan hal sama, tetapi harus mendapat lampu hijau dari Cendana. Hukum pun takluk tak berkutik.

Sekarang, polanya berubah dari sentralisasi menuju desentralisasi seiring otonomi daerah telah menjadi tuntutan Reformasi. Sejak UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah diganti menjadi UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) un-

tuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri termasuk sumber daya alamnya, korupsi akhirnya menjadi "kewenangan" kepala daerah.

Hingga saat ini, UU Pemda telah mengalami enam kali perubahan dari UU No. 22/1999 menjadi UU No. 32/2004, kemudian UU No. 23/2014. Lalu, beleid tersebut diubah menjadi Perpu No. 2/2014, kemudian ditetapkan menjadi UU No. 2/2015, serta terakhir diubah menjadi UU No. 9/2015 yang di dalamnya memang membuka celah dan peluang korupsi, baik pejabat pemerintah daerah, DPRD, maupun pihak swasta/korporasi. Peluang itu di antaranya kewenangan kepala daerah mengatur daerah otonom, seperti izin eksplorasi sumber daya alam, jabatan kepala dinas sebagai pembina kepegawaian, penguasaan pelaksanaan pelbagai proyek di semua bidang selain urusan pemerintah pusat, pengadaan barang dan jasa, serta uang "ketuk palu" persetujuan DPRD terhadap pengesahan APBD.

Tak terkecuali pembagian perimbangan keuangan pusat dan daerah, yakni dana bagi hasil, dana alokasi umum dan khusus, gratifikasi fasilitasi investasi daerah, dana hibah, dana darurat, dana penyesuaian, dana bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota, serta dana bantuan keuangan provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya. Kesemuanya merupakan desentralisasi korupsi yang berpeluang dimanfaatkan oleh kepala daerah.

Kegagalan Pengaderan Partai

Kepala daerah yang dipimpin oleh gubernur, bupati, dan wali kota rata-rata adalah kader partai politik (parpol) atau kader yang harus didukung dan diajukan oleh partai selain calon independen-kadang juga diisi oleh kader partai. Pengisian jabatan elected official dapat dikatakan berasal dari kader parpol, mulai dari presiden bahkan hingga kepala desa.

Kedudukan parpol memang begitu penting dalam sistem ketatanegaraan kita sehingga disebutkan dalam Pasal 6A ayat (2) UUDN RI 1945, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Fungsi utama parpol sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf e UU Parpol sudah ditegaskan. Parpol berfungsi sebagai "rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memerhatikan kesetaraan serta keadilan gender".

Namun demikian, fungsi vital tersebut belum mampu menyadarkan parpol bahwa mereka memiliki tugas mulia untuk melakukan pengaderan melalui pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat agar menjadi warga negara yang mengerti hak maupun kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara.

Fakta aksiomatis mahar politik dan jual beli rekomendasi, termasuk terhadap kadernya sekalipun, di berbagai momen pilkada dijadikan sebagai awal latihan korupsi dalam upaya menduduki jabatan publik pemerintahan. Kasus La Nyalla Mattalitti, Siswandi, Budi Heriyanto Dalimunthe, serta John Krisli merupakan contoh nyata betapa parpol menjadi lembaga pendidikan terbaik bagi para calon koruptor.

Alhasil, tidak heran jika banyak kepala daerah yang ditangkap oleh KPK. Dua kasus terbaru OTT Adriatma, kader PAN Asrun, serta kader Partai Golkar Imas Aryumningsih bisa disebut sebagai wujud kegagalan parpol dalam melakukan kaderisasi dalam menerapkan prinsip PDLT (prestasi, dedikasi, Ioyaitas, dan tidak tercela).

Perbuatan korupsi merupakan perbuatan tercela, baik dari pendekatan etika berbangsa dan bernegara maupun agama. Perilaku ini pun sudah pasti bertentangan dengan hukum dan merupakan tindak pidana yang sedang diperangi oleh pemerintahan Jokowi-JK. Di sinilah letak kegagalan pengaderan parpol dalam menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila dan kesadaran hukum yang harus inheren dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.

redaksi





Original Post

Pelajaran Pertama Menulis Kontrak

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 21
2018-3-12

Pelajaran Pertama Menulis Kontrak

JIKA ada yang berpendapat bahwa orang harus menghormati kontrak yang telah ditanda-tanganinya, ia benar sepanjang kontrak tersebut telah memenuhi persyaratan keabsahan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1337 KUHPer memerinci persyaratan tersebut dan kerap dalam percakapan dipadatkan dengan sebutan kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

Terkait dengan kontrak membuat puisi, di tempat terpisah, saya telah menyinggung tentang objekkontrak (unsur "suatu hal tertentu") membuat puisi, apa pun klaim genre-nya, tidak bisa ditentukan atau absurd (lih. Harian haluan edisi 4 Februari 2018). Absurd mengingat tidak mungkin membuat parameter yang terukur untuk sebuah objek berupa puisi yang masih akan dibuat. Lebih-lebih jika parameternya ditentukan oleh pemberi kerja dapat berakibat posisi para pihak terganggu keseimbangannya. Dengan menggunakan argumen tersebut, dilihat dari prinsip-prinsip kontrak dan persyaratan keabsahan menurut hukum perjanjian, kontrak membuat puisi berpotensi kuat dapat dibatalkan melaui pengadilan.

Tulisan sekarang ingin memperlebar jangkauan dari masalah objek yang absurd kepada masalah teknis penyusunan kontrak, sekiranya kontrak membuat puisi tetap dipaksakan untuk ditanda-tangani. Sesuatu yang absurd akan melahirkan absurditas lainnya.

Fase negosiasi dalam kontrak belum diatur dalam KUHPer. Dalam praktiknya, kekosongan ini lazimnya akan diisi oleh yurisprudensi sebagaimana diusahakan, misalnya, oleh Putusan Mahkamah Agung No 200 K/Pdt/-2012 tanggal 4 Mei 2012 yang pada pokoknya memberikan pertimbangan bahwa rencana jual beli yang belum dituangkan dalam suatu perjanjian dan belum dibayar uang muka, sementara jual beli kemudian tidak terlaksana, maka kondisi ini dianggap tidak menimbulkan kerugian buat para pihak, sehingga bukan merupakan perbuatan ingkar janji. Terlepas dari putusan terlihat belum mem-

berikan terobosan baru di mana fase negosiasi masihdinilai dari fase pembuatan kontrak, namun putusan ini telah membuka penalaran atas peluang bekerjanya aturan dan prinsiphukum kontrak (ie asas itikad baik) untuk fase negosiasi. Jika unsur kejujuran merupakan elemen utama dari asas itikad baik pada fase ini, maka terkait dengan negosiasi kontrak pembuatan puisi, permasalahannya, dunia seperti apa yang akan dibawa oleh para penyair saat bernegosiasi dengan pihak pemberi kerja.

Kita ambil penyair Afrizal Malna yang memaknai konteks negosiasi dengan kata-kata, "Ruang dan waktu selalu menghadirkan latar tempat berlangsungnya negosiasi terus menerus antara ruang di luar saya dan ruang di dalam saya. Proses eksternalisasi yang berlangsung melalui bahasa dan kultur, memunculkan meta-narasi antara aku-eksternal dan aku-in-ternal. Saya tidak bisa menerima aku-kultur yang menjadi dogmatis terhadap aku-natur." (lih. Museum Penghancur Dokumen, 2013, h. 106).

Ketika ada tawaran untuk membuat puisi dengan ucapan, misalnya, "Saya akan memberi x rupiah kepada Anda kalau Anda membuat puisi dengan genre y", maka dengan mengikuti nalar Afrizal, sebelum sampai pada "Ya atau tidak", tawaran itu akan membuat semacam dokumentasi dalam tubuh penyair yang akan mengancam keberlangsungan subyek saat proses eksternalisasinya melalui bahasa dan kultur Ancaman ini menjadi nyata, saat penyair memberikan konfirmasi persetujuannya untuk membuat puisi sesuai pesanan pemberi kerja. Menjadi ancaman atau benar-benar menjadi hal yang menyedihkan

dalam kerja kepenyairan, mengingat puisi dipaksa datang dari dorongan di luar tubuh penyair sendiri berdasarkan parameter pemberi kerja, entah berupa apa, mungkin sebuah kepentingan, kekuasaan, atau modal?

Sesuai pesanan

Asumsikan penyair, dengan alasan tertentu, setuju akan membuatkan puisi sesuai pesanan dari pemberi kerja dengan harga x rupiah sesuai genre y dan puisi harus diselesai-

kan dalam jangka waktu z bulan. Lantas, bagaimana kontrak menjadi mungkin dituliskan? KUHPer memang membebaskan para pihak untuk membuat bentuk dan isi kontrak sesuai harapannya. Namun, sebagian pihak kerap kurang memberikan perhatian lebih pada makna dibalik Pasal 1338 (3) dan Pasal 1339 KUHPer yang masing-masing berbunyi "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik" dan "Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan-tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang".

Materi dalam pasal-pasal tersebut sangat penting sebagai pemandu dalam proses penulisan kontrak. Apakah dengan atas nama kebebasan merupakan perbuatan yang patut dan beritikad baik saat menuliskan klausul kontrak yang membatasi pengertian puisi dengan parameter tertentu yang ditentukan oleh pemberi kerja? Apakah proses kelahiran puisi bisa diukur kelayakan durasinya ketika dalam kontrak penentuan jangka waktu penyelesaian puisi ditentukan oleh pemberi kerja?

Dalam puisi "Pelajaran Pertama Menulis Puisi", Ahda Imran menulis larik-larik berikut Yang kau perlukan adalah menyem mahluk halus/yang berdiam di balik kata-kata. Tapi kau hanya/akan mendapati kata-kata jika ia tahu kau mencarinya/ZSerulah dia tanpa ia mendengar suaramu. Tia Setiadi dalam esai penutup buku Rusa Berbulu Merah (2014) menafsirkan puisi tersebut dengan kalimat "Revelasi puisi, seperti halnya revelasi mistik dan asmara, dimulai ketika seseorang melompat keluar dari dirinya, menemukan realitas yang lebih tinggi dimana kita berubah dan terubah menjadi diri-diri yang lain dan bersamaan

dengan itu menemukan sumber mata air yang asli."

Menurut hemat saya, pada taraf tertentu menulis puisi dan kontrak punya titik-titik persamaan. Para Pihak dalam kontrak tidak mencukupkan dirinya pada kepuasan merangkai kata-kata untuk pasal-pasal dalam perjanjian dengan semata mengejar obsesi sebatas nafsu tubuhnya sendiri, namun muatan pasal-pasal seyogianya mencerminkan "realitas yang lebih tinggi". Semacam "makhluk halus" yang dalam terminologi hukum kontrak bernama kepatutan, kebiasaan, dan itikad baik.

Barangkali proses berpuisi dan membuat kontrak sedang berhadapan dengan lingkungan yang tidak ramah lagi kepada subjek. Afrizal Malna dalam puisi "Proposal Politik untuk Polisi" (dikutip sebagian) agaknya cukup mewakili potret buram dari kondisi transaksi bisnis (ie jual-beli) Aku dilanda kedatangan diriku sendiri, di sana dan di sini. Melihat/kegagalan yang terus-terang di setiap yang kuciptakan. Antara/mesin-mesin dan sistem dalam lubang kesunyian, pembelian dan/penjualan yang saling membuang. Hiburan dan barang-barang/yang dibeli di sana dan di sini. Kenangan dalam puing-puing/perubahan... "

Subjek nyaris tidak lagi mampu mengidentifikasi dirinya, selain merasa masuk dalam lubang kesunyian. Lubang yang muncul dari pertahanan diri yang rapuh berhadapan terus-menerus dengan lingkungannya yang sudah dikendalikan mesin-mesin dan sistem. Logika hidup seperti transaksi hanya dengan hiburan dan barang-barang. Mereka datang bagai tanpa diundang dan diri bekerja keras mengosongkannya agar tetap bisa mengenali diri.

Para penyair yang sudah telanjur menandatangani kontrak membuat puisi agaknya belum terlalu terlambat untuk mengecek kembali isi kontrak, seberapa jauh kesepakatan yang telah dibuat tidak bertabrakan dengan sisi kepatutan, kebiasaan, atau itikad baik. Paling tidak anggap saja sebagai pelajaran pertama dalam menulis kontrak.

(Yana Risdiana)





Original Post

Kala Medsos Dijadikan Tempat Curhat

Media Cetak Jawa Pos Halaman 21
2018-3-12

Kala Medsos Dijadikan Tempat Curhat

Harta yang Paling Berharga Adalah Keluarga

Berakhirnya ikatan suci pernikahan

merupakan hal yang tidak dikehendaki dalam sebuah rumah tangga. Sepelik apa pun persoalan,

sebaiknya, hindari perceraian.

Namun, tak sedikit suami atau istri

yang bulat mengambil pilihan itu.

Masalah tersebut dipicu banyak

faktor. Salah satunya adalah

media sosial (medsos).

. BAGI Ros, 51, harta yang paling berharga adalah keluarga. Bagaimana tidak, karena perceraian, anak sulungnya menjadi korban. Anaknya mengalami depresi berat setelah kondisi psikologisnya tergoncang karena perceraian orang tua Boca Kala... Hol 27

"Surga dunia adalah keharmonisan keluarga. Saya benar-benar merasakan betapa perceraian merenggut kebahagiaan anak-anak saya," ujar perempuan yang enggan disebutkan nama lengkapnya kepada/auw Pos pada Sabtu (10/3).

Perempuan yang tinggal di Jakarta itu merupakan salah seorang yang pernah merasakan pahitnya hidup karena perceraian. Menurut dia, gelora cinta yang menggebu-gebu saat berpacaran tidak berbanding lurus dengan keharmonisan sebuah rumah tangga. Diperlukan komitmen bersama untukmenja-ga keutuhan keluarga. "Meskipun sudah berpacaran atau interaksi sejak lama, itu belum menjamin kelanggengan keluarga. Suami dan istri perlu berkomitmen menjaga keutuhan keluarga demi anak-anak," katanya.

Kisah cinta Ros bersama mantan suami bermula saat sama-sama bekerja di sebuah perusahaan penerbangan di tanah ain Dia adalah pramugari, sedangkan suaminya pramugara. Kala itu, keduanya sedang melakukan penerbangan ke beberapa negara. Selama sepuluh hari, dia berpindah-pindah negara. Di antaranya, Uni Emirat Arab, Belanda, Jerman, dan Italia. "Saya mulai jatuh hati dengan suami (kala itu masih pacaran, Red) saat sama-sama menjadi pramugari dan pramugara di perjalanan Eropa tersebut," ujar perempuan yang bekerja sebagai pramugari sejak 1987 itu.

Setelah penerbangan tersebut, mereka semakin jatuh hati. Ros dan mantan suaminya memutuskan menikah pada 1991. Kesamaan pekerjaan dan gelora asmara yang besar merupakan modal berarti dalam membangun rumah tangga. ]Saya menikah secara agama Islam melalui penghulu pada 1991 saat berumur 23 tahun dan suami umur 25 tahun di Pondok Pinang, Jakarta," tutur ibu dua orang anak itu.

Ros dan mantan suami memang memiliki agama berbeda. Dia beragama Islam, sedangkan suaminya Katolik. Namun, perbedaan keyakinan tidak menjadi persoalan serius bagi dia dan pria yang dicintainya. Ketidakharmonisan keluarga terjadi

justru karena adanya pihak ketiga. Kejadian itu terungkap sekitar 2000. Keduanya berkali-kali ribut. "Saya mengetahui adanya pihak ketiga dari kabar teman-teman. Selain itu, saya pernah ditelepon secara langsung oleh pihak ketiga. Dari situ, sering cekcok di depan anak-anak," katanya.

Percekcokan tersebut diakhiri putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 2001. Ros resmi bercerai setelah gugatannya dikabulkan majelis hakim. "Karena ingin segera cerai, gugatan cerai itu akhirnya ditulis bukan berdasar adanya pihalc ketiga, tapi perbedaan agama," jelasnya.

Akibat perceraian tersebut, anak sulungnya mengalami depresi berat Anaknya melakukan beberapa kali percobaan bunuh diri dengan menelan uang koin, menyayat tangan, dan menabrakkan diri di jalan raya. "Karena perceraian, anak saya mengalami trauma dan depresi. Padahal, anak saya waktu itu telah lulus SMA. Apa yang diidamkan tentang keluarga selama ini hancur paparnya.

Hal yang sama dirasakan Hen Apriani. Perceraian bukan hal yang diinginkanpeTempuanyangakrab disapa Heti tersebut Terlebih, usia pernikahannya masih terbilang seumur jagung. Baru genap setahun, Jumat (9/3) dia harus mendatangi sidang perceraian.

Dia menuturkan, perjalanan rumah tangganya berakhir bukan karena masalah sepele. Bahkan, saat perceraian berjalan, pertengkaran antara dia dan suami makin panas. Masalah pribadinya kini ikut dikonsumsi publik melalui medsos. "Nggak tahan juga kalau nggak di-posting di Instagram karena suami saya juga begitu," katanya.

Komunikasi saat ini tidak pernah berjalan dengan baik. Kesalahpahaman makin diperparah dengan asumsi yang buruk di medsos. Komunikasi pribadi justru tidak pernah terjalin lagi kecuali untuk melontarkan amarah. Terkadang, kata dia, ada perasaan lega setelah membagikan curhat lewat medsos. Dengan begitu, banyak orang yang memperhatikan meski dia kerap mendapat komentar dari teman-temannya.

"Saya sih nggak ambil pusing.

Ini masalah saya. Jadi, saya nggak peduli mereka mau bilang apa," terangnya. Sebagai seorang perempuan, Heti berharap perceraian bisa menjadi yang terakhir dalam hidupnya. Dia tidak pernah membayangkan kisah cintanya hanya bertahan sebentar. "Saya inginnya, setelah proses cerai ini selesai, nggak ada lagi komunikasi biar semuanya berakhir. Ini jadi pelajaran buat saya ke depan jika kembali menjalin hubungan dengan pria lain," ucapnya.

Hal senada dirasakan Yanti. Perempuan yang kerap disapa Mpok Yanti itu menuturkan kisah perceraiannya. lima belas tahun lalu, tepatnya 2003, kisah pahit tersebut bermula. Saat itu, pertengahan Juli 2003, Mpok Yanti berniat melangsungkan pernikahan. Sebagaimana pernikahan pada umumnya, dia menyebar undangan dan mewartakan pernikahannya kepada saudara, sahabat, teman, dan warga di sekitar lingkungan rumah. "Saya nikah nggak ada paksaan," ungkapnya.

Hari-hari yang ditunggu Yanti tiba. Dengan senyum yang mere-kah di wajah, dia bersama calon suami bersiap menghadap penghulu untuk melakukan akad pernikahan. "Alhamdulillah, akadnya lancar," tuturnya. Setelah akad, tamu-tamu undangan berdatangan. Berbalut busana pernikahan yang indah, Yanti dan suaminya seakan menjadi raja dan ratu sehari.

Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama lantaran suaminya diketahui sudah berke-luarga. Dia mengetahui hal itu dari handphone suaminya. Perasaan bahagia yang sebelumnya terlihat di wajahnya seketika berubah. Raut wajahnya melukiskan kesedihan yang amat mendalam. "Berarti dia telah membohongi saya dan keluarga," ucapnya

Setelah mengetahui hal itu, Mpok Yanti bertekad untukndakmelan-jutkan bahtera rumah tangganya. Setelah melahirkan anak pertamanya, pernikahan tersebut tidak dilanjutkan. "Itu niat saya setelah mengetahui hal tersebut (suaminya sudah mempunyai istri, Red)," ungkapnya.

(Hartanto Ardi Saputra/Gita Nawangsari/Vendi Susanto/co5/fai)





Original Post

Bayang-Bayang Soeharto di Balik Beringin Partai Berkarya

Media Online Cnnindonesia.com
2018-03-12

Jakarta, CNN Indonesia Partai Berkarya pimpinan anak mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta Pemilu 2019.

Parpol ini resmi mengantongi nomor urut 7 untuk berkontestasi di Pemilu tahun depan. Berkarya merupakan fusi dari dua partai politik, yakni Partai Beringin Karya dan Partai Nasional Republik.

Partai ini hadir untuk menjadi \'penawar rindu\' kalangan Soehartois. Semangat militansi Soehartois menjadi pegangan Berkarya sebagai alternatif pilihan partai politik yang meramaikan Pemilu 2019.

Dalam wawancara dengan CNNIndonesia.com beberapa waktu yang lalu, Ketua Umum Partai Berkarya, Neneng Anjarwaty Tuti mengatakan bahwa Berkarya didirikan Tommy untuk meneruskan perjuangan Soeharto berkarya di Indonesia.

Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun menilai Partai Berkarya sedang mencoba melekatkan dirinya dengan nilai-nilai Orde Baru untuk meraih dukungan para pendukung dan simpatisan Soeharto di Pemilu 2019.

Ia melihat persamaan itu dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang kini telah berganti nama menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang berusaha menarik suara loyalis dan pendukung gagasan Proklamator Indonesia, Sukarno untuk meraih dukungan bagi partai tersebut.

"Kalau dilihat, Partai Berkarya ini memang ingin menghidupkan nilai-nilai dan meraih loyalitas dari pendukung Soeharto dan orang-orang loyalis Soeharto itu kan ada, apapun yg dilakukan Soeharto tetap dianggap baik," kata Ubedillah saat dihubungi Sabtu (10/3).

Menurutnya, ada beberapa karakteristik Partai Berkarya sangat melekatkan dirinya dengan Orde Baru untuk meraih simpati pemilih.

Pertama, kata dia, faktor pencitraan partai melalui modal kekuasaan simbolik yang memasang Tommy Soeharto sebagai representasi dari partai tersebut untuk meraih segmen pemilih loyalis Soeharto.

"(Tommy Soeharto) itu bagaimana partai ini sedang mencitrakan dan menghidupkan modal simbolik diri yang dilekatkan pada Orde Baru dan Soeharto," kata Ubedillah.

Kedua, kata Ubedillah, parpol ini berusaha mengidentikan diri dengan Partai Golkar yang merupakan partai berkuasa selama Soeharto memimpin Indonesia 32 tahun.

Ia melihat Partai Berkarya cenderung menarik dukungan dari simpatisan Partai Golkar dengan memakai warna serba kuning dan menggunakan logo pohon Beringin.

"Dengan cara itu mereka berharap bahwa loyalis Soeharto yang kecewa dengan Golkar itu akan beralih ke Partai Berkarya," kata dia.

Ketiga, Partai Berkarya yang ingin menjaring loyalis Soeharto dengan menggembor-gemborkan program yang pernah dilaksanakan Orde Baru ke dalam rencana kerja parpol.

Ubedillah menilai Partai Berkarya mengusung trilogi pembangunan Orde Baru yang terdiri dari stabilitas nasional dinamis, pertumbuhan ekonomi tinggi, dan pemerataan pembangunan hanya demi pencitraan semata karena tak adaptif dengan perkembangan zaman.

Semangat program Orde Baru yang digunakan partai ini terkonfirmasi ketika Ketua Umum Partai berkarya, Tommy Soeharto mengatakan saat pidato pembukaan Rapimnas Partai Berkarya pada Sabtu (10/3) yang ingin mengusung semangat pembangunan Orde Baru.

"Kalau program yang terkait dengan ekonomi padat karya kelompok petani dan lainnya itu mungkin masih laku. Tapi kan mereka harus bisa membaca program-programnya dan disesuaikan tuntutan zaman," kata Ubedillah.

Presiden RI ke-2 Soeharto. (Dok. Istimewa).

Selain modal citra Tommy Soeharto sebagai anak penguasa Orde Baru, Ubedillah mengatakan modal finansial juga dimiliki oleh Partai Berkarya berkat gurita bisnis Tomy Soeharto.

Tak heran jika parpol ini berhasil memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu 2019 oleh KPU.

Diketahui, Tommy merupakan pengusaha kakap dengan bendera PT Humpuss yang memiliki banyak anak perusahaan di berbagai bidang usaha seperti properti, konstuksi, dan ekplorasi minyak.

Tak hanya itu, Tommy juga menjadi salah satu pemegang saham di perusahaan mobil sport Italia Lamborghini. Menurut data Securities and Exchange Commission dia juga memiliki saham di berbagai perusahaan lainnya.

Pada 2016, nama Tommy Soeharto tercatat berada dalam daftar "150 Orang Terkaya Asia" yang dirilis The Globe Asia.

"Saya lihat kebanyakan Partai Berkarya itu tak punya ideologi tapi punya materi. Nah mereka diberikan modal uang itu, jika patron partai masih bisa memastikan aliran dana bisa jalan sampai tahap bawah itu, saya pikir loyalitas tetap jalan," kata dia.

Bayang-bayang Soeharto

Ubedillah pesimis Partai Berkarya bisa meraih kemenangan dan suara di atas empat persen pada Pemilu 2019 mendatang. Dia menganggap Partai Berkarya tak akan bisa \'bicara banyak\' ke depan.

Alasannya, tak semua masyarakat bersimpati terhadap konsep partai tersebut yang ingin mengembalikan nilai-nilai Orde Baru dan hanya memiliki segmentasi sebatas loyalis dan pengagum Soeharto.

Terlebih lagi, selama 32 tahun Soeharto menjabat identik dengan pemimpin yang antidemokrasi alias otoriter dan masih memiliki persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia di beberapa daerah yang belum terselesaikan.

"Hanya menggunakan nama Soeharto itu berpotensi untuk tidak dipilih masyarakat, karena tak semua orang suka dengan Soeharto yang (dianggap) diktator dan otoritarianisme,", kata dia.

Selain itu, Ubedillah mengatakan Partai Berkarya belum pernah memaparkan program politiknya secara gamblang ke publik dan belum menawarkan program secara nyata. Mereka dinilai hanya menawarkan citra sebagai parpol bentukan anak Soeharto.

"Saya lihat belum kelihatan (program nyatanya), jadi di permukaan belum ada hal yang bisa dilihat dari Partai Berkarya," pungkasnya.

Senada dengan Ubedillah, Peneliti Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI), Wasisto Raharjo Jati mengatakan peluang Partai Berkarya di Pemilu 2019 kecil kemungkinannya untuk meraih kemenangan, bahkan tembus mengirimkan kadernya ke duduk di parlemen.

Hal itu tak lepas dari bayang-bayang Soeharto yang identik dengan gaya kepemimpinan otoriter saat memimpin Indonesia.

Menurutnya, masyarakat Indonesia kini mulai cerdas dan mulai berfikir untuk beranjak ke masa depan dengan pola baru yang lebih demokratis.

"Satu sisi masyarakat kita mulai beranjak dari romantisne Orde Baru dengan menatap pola baru yang lebih demokratis," kata Wasisto saat dihubungi CNNIndonesia.com pada Jumat (9/3).

Selain itu, tak hanya dikenal sebagai anak Soeharto, masyarakat juga menilai sosok Tomy Soeharto pernah memiliki segudang perkara hukum di masa lalu.

Salah satu kasus yang terkenal adalah Tommy menjadi dalang intelektual kasus penembakan Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita pada 2001 silam. Saat itu Tommy dipenjara 15 tahun karena terbukti sebagai otak atas pembunuhan tersebut.

"Sosok Tommy itu kan dikenal publik sebagai anak penguasa Orba (Soeharto) yang otoriter, dan juga dia banyak kasusnya, kecillah peluangnya," kata Wasisto.

Tak hanya itu, Wasis juga menilai bahwa program kerja Partai Berkarya dinilai masih sumir dan tak jelas untuk memecahkan persoalan bangsa saat ini. Berbagai program-program Orde Baru yang digembor-gemborkan oleh partai ini tak akan laku untuk meraih pemilih di Pemilu 2019 mendatang.

"Dagangan politik Orde Baru itu tidak akan pernah cocok untuk di masa mendatang, karena kita sekarang menghendaki zaman berbeda yang lebih demokratis," kata dia.

Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. (CNN Indonesia/Andry Novelino).

Wasisto menegaskan bahwa apa yang ingin dibawa oleh Partai Berkarya saat ini tak menawarkan sesuatu yang baru.

Partai ini dinilai ingin membawa wajah romantisme lama Orde Baru yang buruk dan penuh kekerasan yang jelas tak kapabel dengan kondisi Indonesia saat ini.

"Partai berkarya itu tidak menawarkan sesuatu yang baru, malah menunjukan sesuatu yang lama. Kalau nereka mau balik ke zaman Orde Baru, ya kita balik lagi ke zaman kekerasan yang terstruktur," ujar dia.

Bantah Kembali ke Orde Baru

Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Tommy Soeharto membantah kehadiran partainya untuk membawa Indonesia kembali ke Orde Baru. Menurut dia, pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden ke-2 Soeharto itu kini telah menjadi bagian dari sejarah.

"Mengenai konsep kembalinya Orde Baru segala macam, saya kira seperti yang saya sampaikan beberapa waktu lalu, bahwa kembali Orde Baru itu enggak mungkin, karena itu bagian dari sejarah," kata Tommy di sela-sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-III Berkarya di Solo, Jawa Tengah, Minggu (11/3).

Meskipun demikian, kata Tommy ada sejumlah hal positif yang dilakukan Orde Baru akan diadopsi oleh Partai Berkarya. Tommy cukup akrab dengan Orde Baru karena dirinya adalah putra bungsu Soeharto.

Tommy mengatakan salah satu yang bisa diadopsi dari kepemimpinan sang ayah adalah konsep Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), yang mulai berlangsung sejak 1969 sampai 1994.

"Tapi yang ingin kami kembangkan dan lanjutkan adalah hal-hal yang baik dilakukan di Orde Baru, seperti Repelita," tuturnya. (osc)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180311152453-32-282118/bayang-bayang-soeharto-di-balik-beringin-partai-berkarya



Original Post

Media