Satu Hakim PN Tangerang Ikut Ditangkap KPK

Media Online metrotvnews.com
2018-03-13

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, total orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Tangerang berjumlah tujuh orang. Ketujuh orang yang di antaranya merupakan seorang hakim, panitera pengganti, penasihat hukum serta beberapa pihak swasta.

"Tujuh orang tersebut unsurnya hakim, panitera, penasihat hukum dan swasta, mereka dibawa ke KPK untuk diproses lebih lanjut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jakarta, Senin, 12 Maret 2018.





Febri mengatakan, dari informasi awal ketujuh orang yang ditangkap diduga telah melakukan transaksi suap terkait penanganan perkara perdata yang tengah ditangani di Pengadilan Negeri Tangerang.

"Diduga transaksi terkait dengan perkara perdata yang sedang berjalan di PN Tanggerang," ujar Febri.

Selain menangkap ketujuh orang, tim juga mengamankan sejumlah uang dalam operasi senyap tersebut. Namun, Febri belum merinci total uang yang disita dari pihak-pihak terkait.

"Informasi rincinya akan disampaikan dalam konferensi pers besok," pungkas Febri.

Hingga kini, ketujuh orang itu masih menjalani pemeriksaan intensif di markas antikorupsi. Penyidik memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari ketujuh orang yang terjaring operasi senyap tersebut.

Menurut Febri, dalam rangkaian proses penanganan kasus ini pihaknya terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Khususnya, dengan badan pengawas Mahkamah Agung (MA).

(SCI)

http://news.metrotvnews.com/hukum/MkMMw0xk-satu-hakim-pn-tangerang-ikut-ditangkap-kpk



Original Post

MA Benarkan Panitera PN Tangerang Ditangkap KPK

Media Online republika.co.id
2018-03-13

Panitera diciduk bersama pemberi suap.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tersiar kabar bahwa KPK melakukan operasi tangkap tangan di Pengadilan Negeri Kota Tangerang. Hal tersebut kemudian dibenarkan oleh Juru Bicara Mahkamah Agung, Suhadi.

Seorang panitera pengganti perempuan berinisial TT kabarnya diciduk oleh KPK pada Senin (12/3). "Belum tahu (kepastian nama panitera, red), saya tanya kepada sekitarnya termasuk pimpinannya di PN Tangerang," papar Suhadi saat dikonfirmasi.

Sang panitera lanjut Suhadi, dibawa KPK bersama dengan pemberi suap. "Langsung dibawa KPK bersama yang memberinya," lanjutnya.

Suhadi juga belum mengetahui apa saja barang bukti yang dibawa serta masalah perkaranya apa. "Kalau misalnya dia hanya seorang PP (panitera pengadilan), ada kaitannya dengan hakim," imbuhnya.

Suhadi berjanji, akan memaparkan informasi lebih lanjut secepatnya. Hingga berita ini dibuat, KPK sulit diminta konfirmasi mengenai OTT tersebut.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/03/13/p5hoen328-ma-benarkan-panitera-pn-tangerang-ditangkap-kpk



Original Post

Yunus Husein Transaksi Irvanto Terindikan Pencucian Uang

Media Online republika.co.id
2018-03-13

Yunus mengatakan modus-modus dalam transaksi Irvanto bagian dari \'laundring\'REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan oleh keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, terindikasi sebagai tindak pidana pencucian uang. Yunus memberikan keterangan selaku ahli dari jaksa penuntut umum KPK untuk perkara dengan terdakwa Setya Novanto yang didakwa merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun dari total anggaran KTP-el sebesar Rp 5,9 triliun.

"Modus-modus yang disampaikan itu mengindenfikasikan sebagai bagian dari \'laundring\' atau menyamarkan harta yang dipakai melalui beberapa transaksi," kata Yunus di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (12/3).

Dalam sidang-sidang sebelumnya, para saksi mengungkapkan ada uang 3,5 juta dolar AS yang didapatkan Irvanto saat masih menjabat sebagai direktur PT Murakabi Sejahtera yang ikut dalam tender KTP-el. Cara memperoleh uang itu adalah melalui sistem barter yaitu Irvanto mendatangi "money changer" untuk menukarkan uang dolar AS dari luar negeri menjadi dolar AS yang diterima di dalam negeri.

Petugas "money changer" itu lalu menghubungi rekan-rekannya "money changer" di Indonesia maupun luar negeri untuk selanjutnya ditransfer ke masing-masing "money changer" di luar negeri dan di Indonesia tanpa perlu uang itu melintasi batas negara. Transaksi terjadi pada Desember 2011 sampai Februari 2012 itu salah satunya berasal dari rekening PT Biomorf Mauritius di Mauritius.

"Mauritius termasuk \'high risk country\' dalam rangka pencucian uang, penggunaan \'money changer\' juga \'suspicious\' (mencurigakan). Bank-bank asing tidak mau mengirim uang ke rekening \'money changer\' jadi banyak pemilik \'money changer\' membuat rekening atas nama pemiliknya, apalagi ini ada transaksi tunai yang susah dilacak menghindari rezim pencucian uang jadi ada indikasi ingin menutupi sesuatu," jelas Yunus.

Yunus menambahkan bahkan skema yang digunakan oleh Irvanto itu disebut "mulitalteral setting" dengan adanya kreditior di luar negeri dan ada perusahaan debitur di luar negeri yaitu Biomorf Mauritius yang membayar uang ke dalam negeri yang diterima oleh debitor mengajukan uang keluar negeri dan kreditur yang menerima uang dari Biomorof.

"Utang piutang biasanya hanya dua pihak saja, ini \'complicated\' sehingga ini sudah direncakanan transaksinya tidak begitu saja menerima sumber dana langsung dari umber dananya dengan modus \'misuse of legitimate business\' yaitu menyalahgunakan usaha-usaha besar untuk \'multilateral set off\', transaksi yang tidak melalui \'crossborder\'," tambah Yunus.

Agar suatu perbuatan menjadi tindak pidana pencucian uang, menurut Yunus juga tidak perlu memenuhi seluruh unsur yaitu menempatkan (placement), layering (memutar-mutar uang sehingga menjauhkan dari dirinya) dan integration (menikmati harta).

"Tidak harus proses ini selesai, bisa saat masih \'layering\' sudah tertangkap sesuai rumusan pasal 3 UU Pencegahan TPPU, tidak kumulatif karena satu saja sudah memenuhi," tegas Yunus.

Dalam dakwaan Setnov disebutkan bahwa Setnov menerima uang 7,3 juta dolar AS melalui Made Oka Masagung (rekan Setnov dan juga pemilik OEM Investmen Pte.LTd dan Delta Energy Pte.Lte yang berada di Singapura) seluruhnya 3,8 juta dolar AS melalui rekening OCBC Center branch atas nama OEM Investmen Pte Ltd sejumlah 1,8 juta dolar AS dan melalui rekening Delta Energy Pte Ltd di bank DBS Singapura sejumlah 2 juta dolar AS.

Setnov juga masih menerima uang dari mantan direktur PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi Cahyo (keponakannya) tanggal 19 Januari-Februari 2012 seluruhnya berjumlah 3,5 juta dolar AS. Irvanto juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan ditahan sejak 9 Maret 2018.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/03/12/p5hg6y330-yunus-husein-transaksi-irvanto-terindikan-pencucian-uang



Original Post

Ketua DPRD saksi sidang OTT Jambi

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-03-13

Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston memberi kesaksian saat sidang lanjutan kasus suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 di Pengadilan Tipikor Jambi, Jambi, Senin (12/32018). Sidang dengan terdakwa Plt Sekda Provinsi Jambi Erwan Malik, Asisten III Setda Provinsi Jambi Saifudin, dan Plt Kadis PUPR Provinsi Jambi Arfan itu mengagendakan menghadirkan tujuh saksi dari unsur pimpinan dewan. (ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan)Pewarta: Wahdi SeptiawanCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/692449/ketua-dprd-saksi-sidang-ott-jambi



Original Post

Panitera yang Ditangkap KPK Histeris

Media Online republika.co.id
2018-03-13

Belum diketahui pasti penangkapan terkait perkara apa.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPK menangkap panitera pengganti (PP) Pengadilan Negeri (PN) Tangerang dan seseorang yang diduga sebagai pemberi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), Senin (12/3) sore. Panitera yang ditangkap diduga bernama Tuti.

Ketika penangkapan Juru Bicara Mahkamah Agung Suhadi mengatakan panitera histeris. Suhadi mengaku sudah menghubungi ketua PN Tangerang, namun belum mendapat keterangan lengkap.

Ketika menghubungi ketua PN, Suhadi mengatakan ia sedang sidang. Terkait tangkap tangan karena sedang menerima uang, Suhadi belum bisa memastikan.

"(Penyerahan uang) belum jelas juga karena tadi ketua (pengadilan) saya hubungi dia sedang sidang katanya, panitera saya tanya dia cuma teriak-teriak histeris kemudian langsung dibawa oleh KPK," tutur Suhadi.

Panitera yang ditangkap adalah panitera pengganti. "Betul ada panitera pengganti diamankan, namanya Tuti, di pengadilan negeri (Tangerang)," kata Suhadi.

Berdasarkan laman PN Tangerang, http://pn-tangerang.go.id, ada seorang panitera pengganti bernama Tuti Atika yang bertugas di pengadilan tersebut.Namun, Suhadi mengaku belum tahu peran apa yang dilakukan Tuti sehingga diamankan petugas KPK.

"Belum jelas itu terkait apa karena begitu ditangkap, langsung dibawa oleh KPK. Ditangkap di lantai atas, yang ditangkap duluan adalah pemberinya di (lantai) bawah," tambah Suhadi.

Suhadi juga belum mengetahui identitas orang yang diduga sebagai pemberi. "Kalau di PN kan bisa saja panitera pengganti memegang pidana bisa saja perdata, belum ada spesialisasi seperti di Mahkamah Agung dengan sistem kamar," ungkap Suhadi.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan bahwa KPK akan mengumumkan status sejumlah orang yang ditangkap dalam OTT tersebut pada Selasa (13/3). "Untuk sementara ada sejumlah orang diamankan dan dilakukan pemeriksaan awal. Selengkapnya besok akan disampaikan informasinya," ucap Agus.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/03/13/p5hr2b328-panitera-yang-ditangkap-kpk-histeris



Original Post

OTT di PN Tangerang, KPK Turut Amankan Seorang Hakim

Media Online Cnnindonesia.com
2018-03-13

Jakarta, CNN Indonesia Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya mengamankan tujuh orang, termasuk seorang hakim, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pengadilan Negeri Tangerang, Senin (12/3).



"Sejak sore menjelang magrib tadi telah diamankan sekitar tujuh orang dan dibawa ke KPK untuk proses pemeriksaan lebih lanjut," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Senin (12/3) malam.



Selain seorang panitera, ia mengakui salah satu dari pihak yang diamankan itu adalah hakim. Namun, KPK belum mengumumkan inisial dan identitasnya lebih lanjut.



"Tujuh orang orang tersebut unsurnya hakim, panitera, PH (Penasihat Hukum), dan swasta," ungkap dia.



Soal kasusnya sendiri, Febri menyebut bahwa itu diduga terkait dengan perkara yang ditangani di pengadilan tersebut.



"Diduga transaksi terkait dengan perkara perdata yang sedang berjalan di PN Tanggerang," terangnya.



Dalam operasi tersebut, kata dia, KPK sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain dan Badan Pengawas Mahkamah Agung.



Sebelumnya, Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi membenarkan terkait penangkapan pegawai di lingkungan peradilan tersebut.



"Ada katanya penangkapan, panitera pengganti ya, perempuan. Sudah dibawa ke KPK. Jadi kami belum tau siapa (namanya) yang terlibat," kata Suhadi dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Senin (12/3).

(arh)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180313001827-12-282465/ott-di-pn-tangerang-kpk-turut-amankan-seorang-hakim



Original Post

KPK Amankan Hakim dan Uang dalam OTT Tangerang

Media Online liputan6com
2018-03-13

Liputan6.com, Jakarta - Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan tujuh orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Tangerang. KPK memastikan, dari tujuh orang tersebut terdapat hakim, dan panitera PN Tangerang.

"Tujuh orang tersebut unsurnya hakim, panitera, penasihat hukum dan swasta," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (12/3/2018).

Febri mengatakan dalam operasi senyap ini, KPK telah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA).

KPK kini memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status tujuh orang yang diamankan tersebut "Dalam rangkaoak proses ini KPK koordinasi dengan APH (aparat penegak hukum) lain dan Bawas MA juga," ucap Febri.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan adanya OTT di PN Tangerang. Kendati begitu, Agus enggan membeberkan lebih lanjut terkait OTT tersebut.

"Memang ada kegiatan tim KPK berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain di Tangerang," tutur Agus.

KPK akhirnya berhasil mengamankan uang suap Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra dan sang ayah, Asrun, yang kini mencalonkan sebagai Cagub Sultra.

http://news.liputan6.com/read/3367444/kpk-amankan-hakim-dan-uang-dalam-ott-tangerang



Original Post

KPK Tangkap 7 Orang di PN Tangerang

Media Online republika.co.id
2018-03-13

OTT diduga terkait pelicin perkara perdata.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Febri Diansyah membenarkan adanya operasi tangkap tangan (OTT) di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Senin (12/3). Menurut dia, KPK menciduk tujuh orang untuk diperiksa lebih lanjut.

"Sejak sore menjelang magrib tadi telah diamankan sekitartujuh orang penegak hukum di Tangerang. Tujuh orang tersebut unsurnya hakim, panitera, PH, dan swasta," kata Febri, Senin (12/3).

Febri mengatakan, ada sejumlah uang turut disita. Uang tersebut diduga sebagai pelicin terkait dengan perkara perdata yang sedang berjalan di PN Tangerang.

"Dalam rangkaian proses ini KPK juga sudah koordinasi dengan aparat penegak hukum lain dan Badan Pengawasan MA juga," kata Febri.

Masih belum diketahui pasti suap dilakukan dalam kaitan dengan perkara apa. Panitera yang ditangkap adalah panitera pengganti. "Betul ada panitera pengganti diamankan, namanya Tuti, di pengadilan negeri (Tangerang)," kata Juru Bicara MA Suhadi.

Berdasarkan laman PN Tangerang, http://pn-tangerang.go.id, ada seorang panitera pengganti bernama Tuti Atika yang bertugas di pengadilan tersebut.Namun, Suhadi mengaku belum tahu peran apa yang dilakukan Tuti sehingga diamankan petugas KPK.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/03/13/p5ht6r328-kpk-tangkap-7-orang-di-pn-tangerang



Original Post

KPK Sebut Kasus BLBI Segera Masuk ke Persidangan

Media Online Cnnindonesia.com
2018-03-13

Jakarta, CNN Indonesia Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan kasus tindak pidana korupsi Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) tak lama lagi maju ke persidangan.



Sebab, sudah ada tersangka yang ditahan, yakni eks Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.



"BLBI rasanya sudah hampir maju ke pengadilan. Karena begitu yang bersangkutan Syafruddin ditahan syarat argo batas masa penahanan 120 hari jalan," kata dia, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (12/3).



Agus memastikan tidak ada kendala bagi KPK dalam mengusut kasus yang diduga merugikan negara sebesar Rp4,58 triliun itu. Terakhir, KPK sudah memeriksa Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti.



"Segera akan berproses di pengadilan," tegasnya.



Juru bicara KPK Febri Diansyah menambahkan bahwa pemeriksaan terhadap Dorodjatun dibutuhkan terkait jabatannya sebagai Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) ketika BPPN mengeluarkan SKL kepada Sjamsul Nursalim.



Nama terakhir merupakan pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), salah satu bank yang menerima kucuran BLBI.



Dalam pemeriksaan terakhir, Penyidik menggali proses pembuatan hingga perdebatan sebelum penerbitan SKL. Sebelum penerbitan surat tersebut, diketahui terdapat sejumlah tahapan, seperti pengklasifikasian utang hingga kewajiban utang yang harus dibayarkan.



"Ternyata ada kewajiban yang belum selesai dan BPK juga menemukan kerugian negara di sana," kata Febri di Jakarta, (2/1).



Diketahui, kasus BLBI mulai mencuat sejak Mei 2002. Saat itu, KPK mencium praktik korupsi dalam penerbitan SKL kepada BDNI.



Menurut KPK, kewajiban Sjamsul yang mesti diserahkan ke BPPN sebesar Rp4,8 triliun. Namun Sjamsul baru membayarnya, lewat penyerahan aset perusahan miliknya, Dipasena, yang nilainya hanya Rp1,1 triliun. Alhasil, Sjamsul masih memiliki kewajiban Rp3,7 triliun.

Syafruddin Temenggung sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak April lalu. Ia dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(arh)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180313031509-12-282473/kpk-sebut-kasus-blbi-segera-masuk-ke-persidangan



Original Post

KPK Kembali OTT di Pengadilan, MA Mengaku Kecolongan

Media Online republika.co.id
2018-03-13

Pembinaan MA ternyata belum cukup hindari praktik kecurangan di pengadilan.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) mengaku kecolongan atas tertangkapnya hakim dan staf Pengadilan Negeri (PN) Tangerang oleh KPK, Senin (12/3) petang. Padahal, dalam beberapa bulan ini Bawas MA telah melakukan pembinaan kepada hakim dengan harapan tidak ada lagi penegak hukum yangterjerat kasus suap dan lainnya.

"Iya (kecolongan). Tapi ya selama ini kan kalau regulasi sudah optimal ya dengan membentuk tiga peraturan MA dalam melakukan pembinaan," ungkap Juru Bicara MA, Suhadi, Senin (12/3) malam.

Suhadi menerangkan tiga Perma tersebut yaitu Perma Nomor 7 tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim, lalu Perma nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung serta Perma Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan. Ketiga aturan tersebut, jelas dia, masing-masing mengatur agar kinerja baik hakim maupun Aparatur Negeri Sipil (ASN) di lingkungan Peradilan menjadi lebih baik dan lebih terukur dengan mengedepankan layanan publik yang berkualitas.

Dia mengutarakan, untuk menyosialisasikan ketiga Perma tersebut, selama ini petinggi MA juga secara rutin dan bergilir melakukan pembinaan kepada hampir semua pengadilan tinggi. Dengan harapan, pembinaan yang dilakukan benar-benar bisa menihilkan praktik-praktik kecurangan yang dilakukan di ranah penegakkan hukum.

"Untuk melakukan pembinaan ke bawah itu bergiliran pengadilan tinggi hampir semua sudah dikunjungi oleh ketua Mahkamah Agung dan pimpinan-pimpinan lain kemudian dilakukan pembinaan tatap muka, kemudian apa persoalan di bawah coba diinventarisir, jelaskan dan sebagainya. Tapi ya bagaimana lagi kejadian ini (praktik suap) masih terjadi," jelas Suhadi.

KPK melakukan OTT terhadap sejumlah pihak di PN Tangerang. Mereka antara lain seorang yang berprofesi sebagai panitera dan pihak pengacara yang diduga sebagai pihak penyuap. Hal tersebut pun dikonfimasi oleh Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

"Sejak sore menjelang magrib tadi telah diamankan sekitar tujuh orang penegak hukum di Tangerang. Tujuh orang tersebut unsurnya hakim, panitera, PH, dan swasta," kata Febri.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/03/13/p5hy04328-kpk-kembali-ott-di-pengadilan-ma-mengaku-kecolongan



Original Post

KPK Tangkap Hakim dan Staf PN Tangerang

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-3-13

KPK Tangkap Hakim dan Staf PN Tangerang

Seorang hakim dan panitera pengganti Pengadilan Negeri Tangerang ditangkap KPK atas dugaan suap.

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap seorang hakim dan panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, Senin (12/3) sore, atas dugaan suap. Kejadian ini dinilai kian mencoreng peradilan.

Ketua KPK Agus Rahardjo, saat dikonfirmasi, membenarkan penangkapan tersebut. "Memang ada kegiatan tim KPK berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain di Tanggerang. Untuk sementara, ada sejumlah orang yang diamankan dan dilakukan pemeriksaan awal," ujar Agus di Jakarta.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada tujuh orang yang turut ditangkap. Selain hakim dan panitera pengganti bernama Tuti Atika, ada advokat dan pihak swasta yang ikut dibawa ke kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif selama 1 x 24 jam untuk menentukan statusnya Suap yang diterima ini diduga terkait perkara perdata.

Kasus panitera pengganti menerima suap sudah terjadi berulang kali. Sebelumnya, KPK menangkap panitera pengganti pada PN Jakarta Utara, Rohadi; panitera pengganti pada PN Jakarta Pusat, Santoso; dan panitera pengganti pada PN Jakarta Selatan, Tarmizi. Ketiga panitera pengganti itu mencoba rnemengaruhi hakim atau mengatur pertemuan antara pihak yang berperkara dengan majelis hakim yang menangani perkara terkait

Mengacu pada catatan KPK, hingga saat ini, sudah ada 17

hakim dan sembilan panitera pengganti yang telah diproses hukum oleh KPK sejak lembaga ini berdiri.

Secara terpisah, Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi mengaku kecewa dengan perilaku jajarannya yang masih menerima suap. "Kami masih menunggu informasi. Yang bersangkutan ini, kan, panitera pengganti, tidak punya banyak wewenang, hanya mengetik salinan putusan. Lalu, apakah penerimaan ini terkait dengan permintaan agar proses dipercepat atau malah berusaha sebagai perantara," kata Suhadi.

Kerja sama antara MA dan KPK memang kian dipererat dengan pertukaran informasi serta upaya untuk memberantas mafia hukum. Penangkapan terhadap Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudi Wardono, beberapa waktu lalu, merupakan salah satu wujud dari koordinasi berupa pertukaran informasi antarkedua lembaga ini.

Selain itu, MA melalui Badan Pengawas juga telah menindak sejumlah pegawai yang diduga melakukan pelanggaran. Berdasarkan Laporan Tahunan MA 2017, sebanyak 21 panitera pengganti dijatuhi hukuman disiplin. Dari jumlah tersebut, ada 13 orang yang mendapat sanksi berat

Divonis

Dalam kesempatan terpisah, Pengadaan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin, menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 1 bulan kurungan kepada Tar-

mizi, panitera pengganti pada PN Jakarta Selatan. Ia terbukti mencoba memengaruhi hakim atas permintaan pengacara PT Aqua Marine Divindo, Akhmad Zaini, yang telah menyuapnya.

Putusan yang dibacakan majelis hakim yang dipimpin Ni Made Sudani itu lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa, yaitu 6 tahun penjara dengan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.

Tarmizi ditangkap KPK bersama Zaini pada 21 Agustus 2017 di PN Jaksel. Keduanya ditangkap seusai Zaini mengurus sejumlah cek dengan nilai Rp 400 juta yang tidak bisa dicairkan oleh Tarmizi. Sebelumnya; Zaini sudah memberikan uang kepada Tarmizi sebesar Rp 25 juta.

Uang tersebut diperuntukkan agar Tarmizi mendekati hakim sehingga jnemenangkan klien Zaini dan menolak gugatan perdata yang diajukan Eastern Jason Fabrication Services Pte Ltd (EJFS). Dalam perkara tersebut, EJFS merugi karena perusahaan yang dibela Zaini tidak melakukan kewajiban sesuai dengan kontrak. PT Aqua Marine Divindo pun dituntut membayar ganti rugi sebesar 7,6 juta dollar Amerika Serikat dan 131.000 dollar Singapura.

Majelis hakim menilai, unsur penerimaan oleh Tarmizi terpenuhi. Terkait dengan putusan tersebut, Tarmizi menerima dan tidak mengajukan upaya hukum. Sementara itu, jaksa KPK, Doddy Sukmono, memilih untuk pikir-pikir menanggapi putusan tersebut .

(IAN)





Original Post

Nama Minuman Jadi Kode Pembagian Uang

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-3-13

Nama Minuman Jadi Kode Pembagian Uang

JAKARTA, KOMPAS - Sebagian uang berputar lintas negara melalui jasa penukaran uang dari pemilik PT Biomorf Mauritius Johannes Marliem ke keponakan Novanto, yang kini berstatus tersangka dalam perkara korupsi kartu tanda penduduk elektronik, yaitu Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. Nama minuman keras pun menjadi kode untuk menyamarkan tujuan pembagian uang dari Irvanto.

Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (12/3), jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan kembali Manajer Pemasaran PT Inti Valuta Riswan alias Iwan Barala untuk dikonfrontasi dengan anak buah Irvanto, yaitu Ahmad. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Yanto, Ahmad mengakui mengambil uang dari Iwan atas perintah Irvanto.

Pernyataan tersebut mengon-

firmasi kesaksian Iwan saat Senin (5/3), sekaligus mementahkan ucapan Irvanto pada kesempatan yang sama "Saya ditelepon Pak Irvanto, katanya, ada orang mau kirim barang ke Menara Imperium (kantor PT Murakabi Sejahtera). Lalu ada orangnya Pak Iwan kasih amplop coklat dan tanda terima," kata Ahmad.

Penerimaan tersebut, lanjut Ahmad, terjadi sebanyak tiga kali. Total yang diterimanya diperkirakan sekitar 2 juta dollar AS. Pada penerimaan ketiga, Irvanto memberitahu Ahmad, uang tersebut untuk politisi Senayan.

"Yang ketiga bagaimana prosesnya?" tanya jaksa KPK, Ahmad Burhanuddin.

"Jadi, ada sisa uang kurang 1 juta dollar AS. Malam hari, saya kirim ke Pak Irvanto dan dibilang untuk Senayan. Beliau juga bilang ada kode merah, kuning, dan biru yang ada di amplop dan harus diganti dengan nama mi-

numan, Pak. Untuk merah itu Mc Guire. Kuning, Chivas Regal," jawab Ahmad.

"Ada yang black label?" tanya Burhanuddin, yang dijawab lupa oleh Ahmad.

Penukaran valas

Iwan membenarkan, tetapi tak mengetahui adanya perubahan kode tersebut. Namun, uang tersebut berjumlah 3,5 juta dollar AS. Uang diperoleh melalui penukaran valuta asing dengan modus berbisnis antar-perusahaan.

Mengenai perputaran uang tersebut, mantan Ketua Pusat

Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein, yang dihadirkan jaksa sebagai saksi ahli, menjelaskan, modus perputaran uang melalui valuta asing ini bisa masuk kategori pencucian uang. Ada tiga unsur dalam tindak pidana pencucian uang, yaitu placement, layering, dan integration.

"Perputaran uang lintas negara seperti ini memang menjadi modus cuci uang. Ada yang disebut memanfaatkan perusahaan seolah berbisnis tanpa perusahaannya tahu dimanfaatkan," kata Yunus.

(IAN)





Original Post

KPK Tangkap Panitera Pengadaan Tangerang

Media Cetak Koran Tempo Halaman 2
2018-3-13

KPK Tangkap Panitera Pengadaan Tangerang

JAKARTA-Tim Komisi Pemberantasan Korupsi menciduk seorang panitera pengganti dari Pengadilan Negeri Tangerang dalam operasi tangkap tangan kemarin.

Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan adanya penangkapan tersebut. Namun Agus belum memberikan informasi detil. "Untuk sementara ada sejumlah orang diamankan dan dilakukan pemeriksaan awal. Selengkapnya besok akan disampaikan informasinya," kata Agus, kemarin.

Juru bicara Mahkamah Agung, Suhadi, mengatakan telah mendapat kabar ihwal penangkapan tersebut. Menurut dia, operasi

tangkap tangan berlangsung .sekitar pukul 16.30. "Benar, saya dapat informasi dari ketuanya (Ketua PN Tangerang)," kata Suhadi saat dihubungi Tempo.

Berdasarkan informasi yang diterima Suhadi, KPK menangkap dua orang dalam operasi itu. Salah satunya adalah panitera pengganti. Suhadi mengaku tak mengetahui siapa satu orang lagi yang ditangkap. "Dua orang, pemberi dan penerima. Panitera pengganti satu. Satu lagi penerima," kata dia.

Menurut Suhadi, ketika ditangkap, si panitera pengganti berteriak seperti orang kesurupan. "Dia nyebut nama orang lain waktu diamankan itu," ujar dia. Namun Suhadi pun belum menjelaskan lebih lanjut perihal perkara dan motifnya. "Kami belum jelas juga. Nanti dari KPK itu," kata dia.

M YUSUF MANURUNG





Original Post

Calon Bermasalah Diumumkan Pekan Ini

Media Cetak Republika Halaman 5
2018-3-13

Calon Bermasalah Diumumkan Pekan Ini

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan untuk mengumumkan para calon kepala daerah yang terindikasi terlibat kasus korupsi pada pekan ini. Ketua KPK Agus Rahardjo menuturkan, KPK siap untuk membuka siapa saja calon kepala daerah yang dapat menyandang status tersangka untuk kasus korupsi.

"Beberapa orang yang akan ditersangkakan itu insya Allah pekan ini kita umumkan," kata Agus di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (12/3).

Ketika diminta menyebutkan sedikit petunjuk siapa saja yang akan ditetapkan tersangka oleh KPK, Agus masih enggan memberitahukannya. Pun begitu ketika ditanya soal dari pulau mana saja calon kepala daerah yang bermasalah itu. "Pekan ini ya kita umumkan," kata dia.

Ketua KPK pernah menyebutkan ada beberapa calon kepala daerah yang 90 persen akan menjadi tersangka tindak pidana korupsi. "Beberapa peserta pilkada, most likely 90 persen, akan menjadi tersangka," kata Agus menegaskan.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan, angka 90 persen tersebut muncul karena KPK sudah melakukan penyelidikan terhadap mereka sejak lama. Selain itu, ekspos penetapan tersangka di hadapan para pimpinan KPK juga telah dilakukan. Menurut Agus, seluruh pimpinan KPK sudah menyetujui status beberapa calon terindikasi bermasalah dengan kasus korupsi untuk naik ke tahap penyidikan.

Dengan persetujuan seluruh pimpinan KPK, hanya tinggal 10 persen proses selanjutnya untuk menjadikan beberapa calon ke-

pala daerah sebagai tersangka kasus korupsi. KPK hanya tinggal menunggu proses administrasi keluarnya surat perintah penyidikan dan diumumkan siapa saja yang jadi tersangka.

Ketua KPK berharap, dengan diumumkannya beberapa nama tersebut, keadaan menjelang pilkada serentak 2018 tak menjadi gaduh. "Nanti diumumkan, kalau hanya beberapa mudah-mudahan tidak gaduh," kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta KPK menunda pengumuman beberapa calon kepala daerah yang dapat ditersangkakan. Menurut dia, pengumuman tersebut akan berpengaruh pada pelaksanaan pemilu dan masuk ke ranah politik.

"Kalau belum ditetapkan sebagai calon atau pasangan calon (paslon), itu silakan saja KPK lakukan langkah-langkah hukum sebagaimana yang sudah dilakukan yang melakukan tindak pidana korupsi," ujar Wiranto.

Namun, kata dia, jika seseorang sudah ditetapkan sebagai paslon dan akan menghadapi pilkada serentak, pemerintah meminta hal tersebut ditunda. Wiranto menyebutkan, yang ditunda adalah proses penyelidikan, penyidikan, dan pengajuan seorang calon, kepala daerah sebagai saksi atau tersangka kasus korupsi. Sebab, mengumumkan nama-nama calon tersangka justru dapat memengaruhi perolehan suara di pilkada.

Menurut dia, pengaruh dari pengumuman itu tak hanya berdampak pada para paslon yang telah ditetapkan, tapi juga kepada para pemilih dan partai-partai yang mendukungnya. Karena itu, Wiranto menilai, per-

mintaan penundaan pengumuman para calon bermasalah yang bermasalah itu tidak berlebihan.

Wiranto menerangkan, penyelenggara pemilu juga sudah berbicara dengan lembaga antira-suah itu. Sudah tentu, lanjutnya, ke depan masalah itu akan kembali dibicarakan dengan KPK. "Jangan sampai ada langkah-langkah tertentu yang justru mengganggu jalannya pemilu yang kita harapkan sukses, aman, dan tertib itu," kata Wiranto.

Sementara, Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia menilai langkah penyidikan KPK terhadap beberapa calon kepala daerah yang terlibat korupsi terlambat. Direktur KOPEL Indonesia Syamsuddin Alimsyah bahkan mencurigai KPK terjebak dalam ranah politik. Menurut Syamsuddin, pernyataan ketua KPK tentang penyidikan terhadap beberapa calon kepala daerah dikhawatirkan menyeret publik dalam situasi politik selama pilkada.

"Dikhawatirkan, publik ditarik ke ranah politik yang tidak pasti dan saling curiga," ujarnya.

Ada beberapa nama calon kepala daerah yang sempat disebut namanya dalam kasus korupsi yang ditangani KPK. Misalnya, nama calon gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo disebut menerima aliran dana KTP-el senilai Rp 5,95 triliun. Selain nama Ganjar, nama pejawat Gubernur Papua Lukas Enembe juga pernah dipanggil penyidik Direktorat Tipikor Bareskrim Polri atas dugaan kasus korupsi dana beasiswa yang diperuntukkan mahasiswa

Papua.

ronggo astungkoro/ adinda pryanka ed agus raharjo





Original Post

Pejabat Divonis Bebas, Rekanan Dihukum

Media Cetak Kompas Halaman 20
2018-3-13

Pejabat Divonis Bebas, Rekanan Dihukum

PALU, KOMPAS - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu, Sulawesi Tengah, memvonis bebas mantan Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi, Resmin Laze, dalam perkara korupsi normalisasi sungai pada 2013. Namun, majelis hakim memvonis bersalah Christian Soetantjo, rekanan yang mengerjakan proyek itu.

Dua putusan dibacakan dalam sidang terpisah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palu, Senin (12/3). Kedua sidang itu dipimpin Ketua Majelis Hakim I Made Sukanada dengan anggota Felix da Lopez dan Margiono. ,

Menurut majelis hakim, perbuatan Resmin memenuhi unsur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001, yakni penyalahgunaan wewenang, kerugian negara, dan memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Namun, tindakan yang diambil Resmin memiliki manfaat besar, yakni melaksanakan normalisasi sungai yang pada 2013 menyebabkan banjir di tiga desa di Kecamatan Kulawi Selatan. Tindakan tersebut bersifat segera untuk mencegah kerugian besar, seperti kerusakan lahan jagung dan kakao warga.

Tindakan terdakwa dikategorikan mencegah kerugian negara dan masyarakat lebih besar untuk jangka panjang," kata Felix yang membacakan putusan. Manfaat besar itu menjadi pemaaf bagi Resmin dari tanggung jawab pidana. Terdakwa harus dibebaskan dari tindak pidana meski perbuatannya memenuhi unsur sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum.

Resmin didakwa jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Donggala melakukan korupsi proyek normalisasi Sungai Mewe di Kecamatan Kulawi Selatan pada 2013. Normalisasi dilakukan karena terjadi banjir di tiga desa akibat luapan sungai.

Keadaan darurat itu membuat Resmin memerintahkan Christian untuk menggarap pekerjaan tersebut Biaya dibayarkan setelah pekerjaan rampung dilaksanakan.

Penyidik Kejaksaan Negeri Donggala menilai, prosedur itu tidak sesuai dengan aturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Penyidik mengungkap ada kelebihan pembayaran Rp 300 juta

Beda pendapat

Ketiga hakim tidak bersikap bulat terkait vonis Resmin. Margiono berpendapat, terdakwa bersalah dan tidak ada alasan pembenar untuk membebaskan dari tanggung jawab pidana karena memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 3 UU Tipikor. Ia memvonis Resmin pidana penjara 2 tahun dan denda Rp 100 juta subsider enam bulan penjara.

Sebaliknya, majelis hakim sepakat memvonis Christian 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara. Ia wajib mengembalikan kerugian negara Rp 300 juta. Majelis hakim dengan suara bulat menilai, Christian menyalahgunakan wewenang yang merugikan keuangan negara dengan mengklaim lebih besar biaya pekerjaan.

Terkait vonis bebas Resmin, jaksa penuntut umum M Tang memastikan pihaknya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi akan menguji putusan bebas tersebut

Sementara Christian belum memastikan langkah hukum lanjutan atas putusan tersebut Ia hanya mempertanyakan vonis berbeda yang diterimanya dengan yang diputuskan majelis hakim untuk Resmin.

(VDL)





Original Post

Pimpinan DPRD Minta Persenan Proyek

Media Cetak Kompas Halaman 22
2018-3-13

Pimpinan DPRD Minta Persenan Proyek

JAMBI, KOMPAS - Pimpinan DPRD Provinsi Jambi disebut-sebut meminta jatah persenan proyek yang dibiayai APBD Tahun Anggaran 2018. Salah satunya, jatah 2 persen dari proyek pembangunan Jembatan Layang Simpang Mayang di Kota Jambi yang bernilai Rp 105 miliar.

Ketua DPRD Jambi Cornelis Buston dan Wakil Ketua DPRD Jambi Chumaidi Zaidi mengatakan hal itu dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi, Senin (12/3). Keduanya menjadi saksi tiga terdakwa kasus korupsi pengesahan APBD Jambi 2018, yaitu mantan Pelaksana Tugas (Pit) Sekretaris Daerah Erwan Malik, Asisten Sekda Saifudin, dan Pit Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Arfan. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Badrun Zaini.

Menurut Cornelis, waktu rapat finalisasi anggaran. November 2017, beberapa proyek sempat dibahas. Salah satu proyek besar yang akan dilaksanakan di Jambi tahun ini, yakni proyek pembangunan Jembatan Layang Simpang Mayang, disinggung Wakil Ketua DPRD Jambi Zoerman Manap. Proyek ini didanai anggaran tahun jamak (multiyears) 2018-2020. Nilai proyek Rp 105 miliar.

Menurut Cornelis, Zoerman menanyakan apakah pimpinan DPRD akan mendapatkan jatah persenan proyek besar pada tahun 2018. Ia meminta jatah 2 persen dari nilai proyek bagi pimpinan DPRD. Dasarnya, tahun-tahun terdahulu pimpinan DPRD mendapat jatah dari proyek-proyek besar tahun jamak. Pimpinan DPRD dijabat empat orang, Ketua Cornelis Buston, serta tiga Wakil Ketua, Zoerman Manap, Syahbandar, dan Chumaidi Zaidi,

"Kau (Cornells) jangan basing-basing (asal) teken ini. Ada duitnya dak (tidak)?" ujar Cornelis menirukan Zoerman.

Hal serupa dikemukakan Chumaidi Zaidi. Dia mengakui, permintaan jatah persenan proyek merupakan inisiatif pimpinan DPRD. "Fee 2 persen untuk pimpinan itu yang mengatakan Pak Zoerman Manap," ujarnya.

Menurut Chumaidi, saat permintaan dikemukakan, Erwan Malik ada di sana. Namun, Erwan tak memberi kesanggupan.

Alasan sakit

Selain Cornelis dan Chumaidi, pada hari yang sama, jaksa penuntut umum yang diketuai Trimulyono menjadwalkan Zoerman Manap sebagai saksi. Namun, Zoerman tidak hadir dengan alasan sakit

Cornelis melanjutkan, menjelang jadwal pengesahan APBD, ia didatangi Saifudin dan Arfan. Keduanya menyatakan kekhawatiran soal banyak anggota DPRD yang mengancam tidak hadir dalam rapat paripurna pengesahan APBD pada 27 November 2017. Namun, Cornelis mengaku tidak memberi solusi apa pun.

Menurut dia, jalan keluar satu-satunya hanyalah memberikan uang ketuk palu bagi anggota DPRD.

"Artinya, solusi dikasih uanglah, dikasih suap, biar selesai semua (masalah). Uang ketuk palu itu uang pelicin," ujarnya. Namun, pendapat itu tidak diucapkan secara langsung kepada Saifudin dan Arfan.

(ITA)





Original Post

KEPONAKAN SETYA DIDUGA JADI PERANTARA SUAP E-KTP

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2018-3-13

KEPONAKAN SETYA DIDUGA JADI PERANTARA SUAP E-KTP

Andi Narogong menyiapkan jatah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebesar US$ 2 juta.

Fransisco Rosarians

frandsco@tempo. co. id

JAKARTA - Mantan Ketua DPR, Setya Novanto, mengakui keponakannya sekaligus Direktur Utama PT Murakabi Sejahtera, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, menjadi perantara uang suap proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP. Dia mengatakan, rekannya, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, pernah menitipkan jatah uang suap melalui Irvanto. "Ada beberapa (orang) yang memang diminta Andi (Narogong) untuk mengantar (uang proyek)," kata

Setya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin.

Informasi tentang kurir fee proyek ini terkuak dari dua saksi sidang Setya, yaitu marketing PT Inti Valuta Money Changer, Riswan alias Iwan Barala, dan anak buah Irvanto bernama Muhammad Nur alias Ahmad. Keduanya mengakui adanya pengan-taran uang hingga USS 3,5 juta kepada Irvanto.

Dalam dakwaan, Setya juga sempat disebut menerima uang sebesar US$ 3,8 juta melalui dua perusahaan di Singapura milik rekannya, Made Oka Masagung, yaitu OEM Investmen Pte. Ltd dan Delta Energy Pte.

Ltd. Selain itu, Setya tercatat menerima uang dari Irvanto senilai US$ 3,5 juta pada 19 Januari-Februari 2012. KPK telah menetapkan Made sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP bersamaan dengan Irvanto.

Menurut Setya, dirinya telah menyampaikan semua informasi mengenai pengiriman uang proyek tersebut, termasuk orang- orang yang menerimanya. "Irvanto dijanjikan menda-

Kode "McGuire" menunjuk pada jatah partai berwarna merah, "Vodka" partai berwarna biru, dan "Chivas Regal" partai berwarna kuning.

patkan pekerjaan konsorsium. Jumlah uang dari (ditentukan) Andi yang kemudian menyampaikan kepada saya," kata mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

Muhammad Nur alias Ahmad mengatakan Irvanto menggunakan kode minuman keras untuk membagi jatah fee proyek kepada partai politik di DPR. Menurut dia, kode "McGuire" menunjuk pada jatah partai berwarna merah, "Vodka" partai berwarna biru, dan "Chivas Regal "partai berwarna kuning. Proyek KTP elektronik sendiri memang kerap dihubungkan pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, dan Partai Golkar. "Saya hanya melihat kode ditulis di kertas selembar. Tapi saya tak lihat pembagiannya," kata Ahmad "Saya hanya ingat yang terakhir

untuk itu (DPR) sekitar US$ 2 juta."

Riswan abas Iwan Barala mengatakan pernah mengantarkan uang senilai US$ 3,5 juta dalam tiga tahap kepada Irvanto melalui Ahmad. Menurut dia, penyerahan uang terjadi di kediamanIrvanto."Saya hanya kurir yang mengantar," kata Riswan.

Dalam dakwaan hingga putusan kasus e-KTP, sejumlah politikus Senayan masuk daftar penerima uang proyek. Sejumlah nama bahkan sudah menjadi tersangka dan mendekam di penjara, seperti Setya Novanto, Markus Nari, serta Miryam Haryani. KPK menyatakan jumlah tersangka kasus senilai Rp 5,9 triliun tersebut akan bertambah dari cluster politikus yang turut membahas dan menyetujui anggaran. "Ada banyak nama yang sudah sering

kami sebutkan dalam dakwaan dan tuntutan. Intinya memang ada tiga cluster (pelaku), yaitu pemerintah, parlemen, dan swasta,"kata juru bicara KPK, Febri Diansyah.

Irvanto telah menjadi tahanan di Rumah Tahanan Polisi Miter Jaya Guntur sejak 9 Maret lalu. Sebelumnya, penyidik KPK sempat memeriksa Irvanto perihal transaksi keuangan dan hubungan dengan kantor penukaran uang. Namun Irvanto terus membantah keterlibatannya dalam proyek e-KTP, termasuk menjadi penyalur duit ke sejumlah anggota DPR. Dia juga membantah memiliki rekening yang kerap digunakan sebagai perputaran aliran uang proyek KTP elektronik. "Itu semua bohong," kata Irvanto, saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, 5 Maret lalu.

ALFIAN HILMI/AJI NUGROHO/ Fransisco Rosarians





Original Post

INKUMBEN PALING RAWAN

Media Cetak Koran Tempo Halaman 9
2018-3-13

INKUMBEN PALING RAWAN

Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mempersiapkan surat dimulainya penyidikan atau penetapan status tersangka kepada sejumlah calon petahana yang maju dalam pemilihan kepala daerah serentak 208. KPK mengklaim, para inkumben ini terindikasi kuat melakukan tindak pidana korupsi selama masa jabatan sebelumnya. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum, ada 220 nama inkumben yang lolos sebagai calon dalam pilkada mendatang

Calon Inkumben pada Pilkada Serentak 2018

FRANSISCO ROSARIANS/DANANG FIRMANTO





Original Post

Dokter Merintangi KPK

Media Cetak Koran Tempo Halaman 11
2018-3-13

Dokter Merintangi KPK

EMERSON YUNTHO

ANGGOTA BAOAN PEKERJA ICW

APTA WIDODO HARTAMA

ALUMNI SEKOLAH ANTIKORUPSI ICW 2017

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis pekan lalu, mendakwa Bimanesh Sutarjo, dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta, karena merintangi penyidikan kasus korupsi proyek e-KTP [obstruction of justice). Kasus ini melibatkan Setya Novanto, mantan Ketua DPR.

Bimanesh dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang ancaman pidananya 3-12 tahun penjara. Dalam dakwaan, Bimanesh diduga bersama-sama Fredrich Yunadi bekerja sama untuk merintangi penyidikan dengan merekayasa data medis agar Setya Novanto dirawat inap di RS Medika sehingga terhindar dari pemeriksaan KPK pada 16 November 2017.

Langkah Bimanesh merintangi penyidikan KPK pada akhirnya mencoreng citra dunia kedokteran yang selama ini dinilai baik di mata masyarakat. Meski sudah banyak dokter yang terjerat persoalan hukum, termasuk korupsi, Bimanesh adalah dokter pertama yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus obstruction of justice. Ini setidaknya menunjukkan bahwa profesi dokter rentan disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu secara tidak bertanggung jawab.

Sebagai antisipasi terhadap pelaku korupsi yang pura-pura sakit, sejak 2012, KPK menandatangani kerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Kerja sama ini meliputi

pemilihan tenaga medis atau dokter untuk menangani sejumlah saksi, tersangka, dan terdakwa saat ditahan oleh KPK, serta memberikan second opinion mengenai kondisi kesehatan para saksi, tersangka, dan terdakwa kasus korupsi.

Meski sudah ada kerja sama dengan EDI, tidak mengurangi langkah pelaku korupsi menjadikan "sakit" sebagai alasan untuk menghindari proses hukum yang sedang ditangani KPK. Setya Novanto, sebelum akhirnya ditahan KPK, pernah menjalani perawatan di RS Premier Jatinegara. Pihak keluarga menyatakan Setya terkena berbagai macam penyakit, dari vertigo hingga sakit jantung, yang mengharuskannya menjalani kateterisasi jantung. Kondisi sakit tersebut berimbas pada batalnya KPK untuk memeriksa Setya sebagai tersangka.

Alasan sakit juga pernah disampaikan O.C. Kaligis ketika menjadi tersangka KPK atas kasus suap Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Kaligis beralasan mengidap berbagai penyakit, seperti jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Kaligis juga mengajukan penangguhan penahanan

dan meminta dirawat di rumah sakit. Dokter yang menangani O.C. Kaligis menyatakan pasiennya dalam kondisi sehat.

Alasan sakit juga men-jangkit terdakwa lain yang dijerat KPK, yaitu Hasan Widjaja.KomisarisPTBursa Berjangka Jakarta yang menyuap Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi se-nilai Rp 7 miliar. Jaksa KPK mengatakan Hasan pura-pura sakit permanen dengan menggunakan kursi roda. Padahal, selama ditahan, Hasan sehat dan dapat melakukan kegiatan sehari-hari, termasuk berolahraga.

Pada akhirnya, kasus yang menimpa dokter Bimanesh sebaiknya menjadi pelajaran bagi semua dokter untuk menjunjung profesionalisme dan tidak menggadaikan profesinya untuk tujuan menyimpang. Untuk meminimalkan adanya dokter yang kembali dijerat KPK maupun penegak hukum lain, perlu segera dilakukan langkah pencegahan dan penindakan. .

Sebagai langkah pencegahan, KPK maupun organisasi dokter, seperti EDI, juga perlu melakukan sosialisasi informasi yang lebih masif perihal tindakan dokter membantu

pelaku korupsi untuk meng-hindari proses hukum. Tindakan itu tidak hanya merupakan perbuatan tercela, tapi juga memiliki konsekuensi hukum yang dapat menjeratnya.

Apabila memberikan keterangan tidak benar dan diagnosis palsu yang menguntungkan tersangka korupsi, seorang dokter dapat dijerat dengan pasal obstruction of justice melalui Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancamannya 4-8 tahun 6 bulan penjara.

Adapun untuk penindakan, selain mendukung upaya penegak hukum memproses secara pidana terhadap oknum dokter yang melanggar, pihak konsil kedokteran dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebaiknya harus berani menjatuhkan sanksi atas pelanggaran etik dan disiplin yang dilakukan dokter. Beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap dokter nakal itu antara lain peringatan tertulis hingga rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi, yang berarti gelar profesi dokternya dapat dicabut.

Sanksi tegas dari organisasi profesi dan ancaman hukuman pidana maksimal tersebut diharapkan dapat membuat jera oknum dokter sekaligus mengembalikan citra dokter di mata publik. Pada masa mendatang, jangan ada lagi dokter yang merintangi KPK atau tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi.

REDAKSI





Original Post

Komisi III Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi di BC Malang

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 10
2018-3-13

Komisi III Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi di BC Malang

MALANG - Anggota Komisi III DPR Taufiqul Hadi meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas kasus korupsi yang diduga melibatkan eks Kepala Bea Cukai (BC) Malang, JawaTimur, SA. Negara merugi hingga Rp22,7 miliar dalam kasus pengemplangan pajak ekspor impor itu.

"Ini adalah sebuah korupsi yang besar sekali dan membuat kerugian negara yang cukup besar. Kita mendukung dan mendorong Kejagung untuk membongkar. Sehingga menjadi jelas semua siapa pelaku dan bagaiamana modusnya," tegas Taufiq, baru-baru ini.

Politikus NasDem itu menjelaskan, terungkapnya kasus menjadi pintu masuk membongkar modus operandi korupsi di sektor ekspor-impor. Bukan tidak mungkin hal serupa ditemukan di kantor bea cukai lainnya.

"Modus ini akan membawa kejaksaan kedalam kasus-kasus lain di sektor bea dan cukai. Maka akan mendorong Kejaksaan Agung melihat beacukai yang lainnya," ujarnya.

Melihat bukti yang cukup kuat, kata

Taufiqul Hadi, sepatutnya kasus ini dinaikkan ke tingkat penyidikan. Jangan sampai justru terkatung-katung. "Tidak boleh berlama-lama. Kami Komisi III sepenuhnya mendukung," tegas dia.

Kasus korupsi senilai puluhan miliar rupiah di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Malang, Jawa Timur terkuak. Kejaksaan Agung (Kejagung) membidik mantan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Malang, SA dan kurator perusahaan PT SBPF sebagai aktor intelektual dibalik penggembosan penerimaan negara pada kasus korupsi tersebut

Hal itu terungkap dalam Surat Perintah Penyelidikan Nomor Print-71/F.2/Fd.l/09/2017 yang diterbitkan pada 29 September 2017 dan ditandangani oleh Jaksa Utama Madya, Warih Sadonp. Dalam Surat Perintah Penyelidikan tersebut. Kejagung menuding SA dan sang kurator bersekongkol melakukan pembobolan penerimaan kas negara sebesar Rp22,7 miliar dengan cara memanipulasi pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka

impor (PDRI) PT SBPF.

Dalam Surat Perintah Penyelidikan tersebut. Jaksa Utama Madya, Warih Sadono, menyebutkan terdapat enam dasar hukum yang menjadi fondasi penyelidikan. Keenam dasar hukum itu ialah Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 16 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pidana jo PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No.27 Tahun 1983.

Selain itu, dasar hukum lain yang dipakai ialah Peraturan Presiden (Perpres) Republik mdonesia No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perpres No. 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia serta nota dinas jaksa penelaah Muhammad Zubair tanggal 12 September 2017.

(sp)





Original Post

Pejabat Naik Gaji Silakan Saja, Tapi Sekarang Ini Kurang Tepat

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 12
2018-3-13

Pejabat Naik Gaji Silakan Saja, Tapi Sekarang Ini Kurang Tepat

Harapan Netizen Ke Pemerintah

Meski wacana kenaikan gaji pejabat negara dan gaji Pegawai Negari Sipil (PNS) masih dalam pembahasan, isu tersebut telanjur menjadi buah bibir warga dunia maya.

KEPALA Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman menjelaskan, wacana gaji pejabat negara dan PNS masih dalam pembahasan. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) meliputi berbagai asumsi penghasilan berbagai golongan PNS jika RPP tersebut disahkan.

"Itu juga masih simulasi dan sampai sekarang masih dalam pembahasan," kata Herman kepada wartawan, kemarin.

Berdasarkan data RPP tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS untuk level presiden, indeks penghasilan pejabat negara mencapai 96.000. Dengan indeks tersebut, maka penghasilan presiden per bulan mencapai Rp 553,4 juta atau Rp 6,6 miliar pertahun.

Wakil Presiden akan menerima penghasilan Rp 3685 juta per bulan dengan indeks penghasilan 64.000. Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Polri, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua KPK, Ketua BPK, Ketua MA dan Ketua MK dengan indeks penghasilan 16.000, maka penghasilan yang didapatkan Rp 92,2 juta per bulan.

Untuk Wakil Ketua MPR, DPR, DPD, KPK, BPK, MA dan MK masing-masing memilik indeks penghasilan 15.333 dan akan menerima penghasilan Rp 883 juta perbulan. Sedangkan untuk wakil menteri. Wakil Kepala Polri, Angota DPR, Aggota DPD, Aggota BPK dan Hakim Agung MA bakal mendapatkan penghasilan Rp 80,7 juta per bulan.

Netizen dengan akun @ wanrosadimengkri-tik kebijakan pemerintah tersebut. "Harusnya malu, gaji gede tidak sejalan dengan jargon-jargon sederhana. Gaji PNS dipotong,rasanya sejarah baru, selama RI berdiri baru kali ini gaji dipotong-potong. Kerja.Jcerja.Jcerja, eh motong gaji," kritiknya.

Senada, akun @zamzami59 juga ikut mengkritik. "Subsidi listrik cabut, subsidi gas miris, gaji PNS mau dipotong, hutang negara buanyakkk... Jika negara kita ekonominya bagus.tak jadi sapi perah bangsa lain. Presiden

naik gaji sih oke-oke aja.. Tapi untuk saat ini sepertinya kurang tepat," katanya.

ilyaspuskes. "Parah bener Jokowi dan Menkeu nya kalau memang ini akan terjadi, pak presiden gaji kami di daerah hanya sisa 300 ribu dari 3 juta rupiah, listrik mu mahal, bbm mu langka, beras mu mahal, Tega sekali dikau."

@yudhacondet. "Gaji ASN mau dipotong disaat yang sama gaji Presiden naik berlipat-lipat. Disitu kadang membuat rakyat jadi bingung."

"Gaji Presiden akan Dinaikkan 500jt, Gaji ASN akan dipotong 15% BBM naikdiam-diam, tenaga kerja Cina dipermudah dan diam-diam, tenaga kerja anak negeri diragukan, syahwat politikmau 2 Periode, sudahi-lah kelicikanmu," tambah @fendyecy.

Ribut-ribut soal gaji bukan hanya di twitter saja, di media online juga ramai. Pembaca Iiputan6.com. M.Obe menilai kebijakan Jokowi blunder.

"Saya rasa ini bakal jadi blunder besar buat Jokowi karena orang-orangnya cuma pinter menggaruk pajak sampai tulang dan sementara ada yang merancang gaji fantastis dari pajak rakyat dan itupun mereka tetap jadi maling atau koruptor. Harusnya bikin dulu hukuman mati dan dimiskinkan buat koruptor biar adil."

Senada dengan Indra Setiawan. Dia bilang, "Lucu aja liat RPP PNS. Yang dinaikan diberita gaji PNS yang naik. Coba dibaca dan dikaji lagi yang naik itu lebih besar non PNS nya. Presiden, menteri. DPR, MPR dan lainnya. Bisa mengaji lebih dari 5 omg PNS. Belum ditambah kegiatan kegiatan koordinasi konsultasi, kunjungan kerja."

Dukungan dengan syarat dilontarkan Bambang Utoyo. "Naik gaji PNS boleh-boleh aja asal pengusaha menengah jangan ditekan oleh kewajiban pajak yang sungguh-sungguh di luar kewajaran sehingga banyak pengusaha menengah yang gulung tikar. Tolong pemerintah mengkaji ulang masalah gaji PNS dan perpajakan nya terima kasih." harapnya.

ren





Original Post

Kalau Saya Ajak Direksi BUMN, Dulu Banyak Yang Ngomel Lho..

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 13
2018-3-13

Kalau Saya Ajak Direksi BUMN, Dulu Banyak Yang Ngomel Lho..

Eksklusif Dengan Menteri BUMN Rini Soemarno

Selama menjabat menteri di Kabinet Kerja, Rini Mariani Soemarno sudah menjelajah ke berbagai pelosok di Tanah Air. Ke daerah terluar, terdepan dan paling tertinggal. Bahkan mengunjungi pulau yang belum pernah didatangi pejabat sekaliber menteri.

SAAT kunjungan ke DesaBipolo, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Tun Rakyat Merdeka, yaitu Kiki Iswara Darmayana, Ratna Susilowati, Kartika Sari dan Fajar El Pradianto,mendapat kesempatan mewawancarai Menteri BUMN Rini Soemarno, Selasa (6/3) malam di teras penginapan, dengan view menghadap ke Teluk Kupang. Berikut ini kutipannya.

Bagaimana peran Kementerian BUMN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk menurunkan tingkat kemiskinan?

Program Bapak Presiden sangat jelas, melalui social safety net yang jumlah penerimanya terus ditingkatkan. Kami di Kementerian BUMN ikut membantu masyarakat yang masih produktif atau yang ingin produktif melakukan aktivitas usaha, sehingga bisa memberikan tambahan pendapatan kepada keluarganya. BUMN melakukan banyak kegiatan untuk membantu masyarakat keluar dari rentan miskin , miskin dan seterusnya. Saya meyakini, ini harus dilakukan hand in hand. Tak bisa mengandalkan program social safety net saja. Mereka dibantu, diberikan tools, agar meningkat kemampuannya.

Ada banvak program. Misalnya program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), yang dikerjakan oleh PT PNM (Pemodalan Nasional Madani). Ini pembiayaan untuk ibu-ibu prasejahtera, agar mereka semangat menjalmikan usaha. Misalnya, mau jualan nasi bungkus, jualan gorengan. Kalau dulu modal dari tengkulak, kini dari PNM. Program ini sangat bagus, sudah ke seluruh pelosok Indonesia hingga Pjapua.

Saya bangga, BUMN bisa melakukan itu. Program ini ada pembinaannya. Kami rekrut, pembina anak-anak SMA. Mereka dilatih. Total jumlahnya saat ini mencapai 24 ribu orang dan berkeliling setiap minggu. Kita rekrut dari, warga lokal. Misalnya, di Sentani, Papua, lalu kita bawa ke Jakarta dan di-training. Kepada mereka diperlihatkan program ini di wilayah lain yang sudah sukses. Setelah dididik, kami kirim mereka kembali ke daerahnya, dan mereka mulai menjalankan programnya.

Program Mekaar ini juga sekaligus mendorong masyarakat agar bisa menabung. Jadi, ada kerja sama CSR dengan bank-bank BUMN, dan mereka dibukakan tabungan.

Sekadar infromasi, hingga September 2017, PNM melalui program Mekaar telah menyalurkan pembiayaan Rp 3,35 triliun kepada 1.642.648perem-puan Pra-Sejahtera. Pembiayaan melalui 1.171 kantor layanan PNM Mekaar yang tersebar di 24 provinsi di Indonesia. Program ini diberikan untuk menumbuhkan budaya kerja keras, disiplin dan budaya menabung.

Bagaimana komunikasi Ibu dengan Bapak Presiden? Apakah ada arahan khusus dari Presiden kepada Ibu sebagar menteri yang memimpin ratusan BUMN?

Arahan Bapak Presiden, BUMN harus sehat, transparan sesuai dengan prinsip good corporate governance. Beliau menekankan pentingnya komu-nikasi dengan BPKP, untuk investasi-investasi yang besar. Juga dengan Kejaksaan agar legal opinion dan proses pelaksanaan benar. BUMN harus bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan membantu rakyat agar bisa hidup lebih baik.

Banyak yang bertanya, kenapa ya, kemana-mana saat blusukan ke daerah Bu Rini selalu membawa banyak direksi BUMN...

Mereka, para direksi BUMN itu harus bisa betul-betul menyadari bahwa masih besar sekali jumlah masyarakat kita yang belum beruntung, belum mendapatkan kesejahteraan yang memadai. Masih banyak sekolah

yang belum bagus, banyak hunian yang belum layak. Kalau kita lianya di Jakarta atau

duduk

di belakang

meja saja, kita nggak tahu

keadaan itu. Kita harus

meli lta t secara langsung

masyarakat agar rasa

empati tumbuh.

Saya ingin, direksi-direksi BUMN memiliki rasa empati kepada bangsanya, sehingga bisu membantu hidup rakyat lebih baik. Itu tujuan utamanya. Dan saya bersyukur, tiga tahun sejak memulai (blusukan-red) ini, sekarang sikap mereka mulai berubah.

Kementerian BUMN aktif mengkampanyekan Sinergi BUMN dan BUMN Hadir untuk Negeri. Bagaimana mengawali ini dan apa bagian tersulit saat menjalankan program ini?

Saya rasa, di tahun-tahun pertama, para direksi (BUMN) itu, kalau saya ajak pergi, ada yang ngomel.

Saya tahu itu. Di belakang, mereka ngomel ha.Jia..Jia...

Kenapa mereka mengomel?

Mereka ini direksi, dirut. Ada direktur utama perusahaan besar. Kalau pergi, mereka biasa menginap di hotel minimal bintang 4 atau bintang 5. Nah, kalau pergi dengan saya, nginapnya di hotel bintang dua, atau kadang di kelas melati, saya nggak masalah. Di tahun-tahun pertama, kita pergi naik kereta, pesawat kelas ekonomi. Lalu, banyak yang menelepon saya, kenapa sih nggak boleh (naik pesawat kelas bisnis), kan perusahaannya sudah untung. Saya jawab, ya biarpun untung, tapi ini perusahaan rakyat.

Ini agar kita semua menyadari, belum banyak masyarakat mendapatkan apa yang seharusnya. Jadi, kalau kita merasa sudah bisa menikmati, ya tanggung jawab kita untuk ikut membantu mereka. Tapi, baru tahun kemarin saya izinkan (para direksi BUMN naik pesawat kelas bisnis). Karena keuntungan perusahaan makin bagus, mayoritas perusahaan sudah baik. Jumlah perusahaan BUMN yang rugi sudah makin turun dan makin kecil jumlahnya.

Selain itu, ada juga reaksi dari perusahaan BUMN yang sudah besar dan menghasilkan keuntungan, heran. Pikir mereka, ini (program) apa sih? Aku sudah bisa sendiri. Jalan sendiri. Mengapa harus mengurusi yang lain, perusahaan yang lebih kecil? Dulu antar BUMN perbankan, misalnya, memangnya mau saling ngomong? Mereka nggak pernah ngomong satu sama lain. Malahan, dulu katanya, di lapangan, kalau ada umbul-umbul bank X, lalu ada menteri datang, umbul-umbul X dicabut diganti bank Y. Sekarang semucTsudah kompak. Kalau nggak, beneran deh bisa saya getok, ha...ha..Jia... Mereka ini sekarang harus kerja sama. Dan supaya sinergi, mau nggak mau, saya harus seringke lapangan.

Sudah berapa banyak kota dan provinsi yang dijelajahi sejak Ibu jadi Menteri?

Waduh banyak sekali. Nggak tahu deh jumlahnya, ha...ha... ha... Kalau saya pergi ke tempat tertentu, tidak semua BUMN saya tawari ikut. Ini saya bagi wilayah, supaya akhirnya semua tempat na nt i

kebagian. Tapi menariknya, sekarang mereka (direksi BUMN) sering bertanya-tanya, kalau nggak diajak. Kenapa saya tidak diajak? Katanya, kalau tak ikut, saya nggak, akan sampai ke tempat itu. Nah, saya senang. Ini artinya mereka mulai menyadari dan ingin tahu bagian Indonesia yang belum pernah mereka lihat.

Kalau kita nggak buat program (Sinergi BUMN Hadir Untuk Negeri), mungkin mereka nggak akan pernah sampai ke tempat itu. Saya menekankan, sebagai BUMN harus untung, sehat dan dikelola secara profesional agar bisa jadi agen pembangunan serta membantu masyarakat.

BUMN adalah perusahaan milik negara , milik bangsa. Jadi, nggak boleh ada ego-egoan. Pe-rusahaanku baik.perusahaanmu begitu. Perusahaanmu dari mana? Ini milik negara, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Jadi harus saling membantu. Program ini sudah berjalan tiga tahun dan tinggal 1,5 tahun lagi. Saya berharap, ke depan, budaya empati dari BUMN sudah tertanam, sehingga mereka mengerti sendiri.

Dari ratusan jumlah perusahaan BUMN, berapa yang masih rugi dan bagaimana mengatasinya agar bisa kembali sehat?

Masih ada sisa-sisa persoalan di masa lalu, yang dicoba dibersihkan. Tapi alhamdulillah banyak yang sudah diselesaikan. Dulu, ada 25 perusahaan BUMN yang merugi, sekarang tinggal 12. Dulu kerugian mencapai kisaran Rp 25 triliun, sekarang tinggal Rp 5 triliun.

Ada dua perusahaan besar (yang kerugiannya),paling berat. Tapi saya targetkan 2018 harus selesai, yaitu 9m Garuda Indonesia dan Krakatau Steel. Dua perusahaan itu saja kerugiannya mencapai

Rp 4 triliun. Jadi, itu dua perusahaan yang harus dikejar, tahun ini selesai.

Sebenarnya apa yang salah dengan Garuda Indonesia dan Krakatau Steel sehingga rugi besar? Dan bagaimana Kementerian BUMN menyelesaikan persoalan dua BUMN itu?

Ini ada masalah di investasinya. Kalkulasi investasi saat pembelian pesawat dan program maintenance membuat cost per seat menjadi mahal. Garuda sekarang kita efisiensikan. Pak Pahala (Dirut Garuda Indonesia Pahala Nugraha Man-syuri) dengan Timnya, sudah bekerja sangat keras dan bagus. Jalur dan rute-rutenya harus diperbaiki. Utangnya, terus kita negosiasikan.

Saya menekankan. Citilink harus dikembangkan. Untuk Indonesia, yang negara kepulauan, transportasi ke depan akan banyak menggunakan pesawat, dan LCC (Low Cost Carrier) is the market.

Lalu, Krakatau Steel. Harapan -nya, Pemerintah memberikan dukungan untuk tidak memudahkan impor baja. Ini salah satu industri dasar yang harus kita jaga. Harus diproteksi. Semua negara melakukan itu. Amerika pun begitu, lalu kenapa kita tidak.

Bu Menteri sering berkunjung ke lokasi yang aksesnya .sulit. Bagaimana upaya Pemerintah, khususnya Kementerian BUMN untuk meningkatkan konektivitas dan elektrifikasi di daerah terluar, terdepan dan tertinggal?

Ini program Pemerintah dan selalu kami kerjakan. *Kami dalang ke tempat-tempat sulit. Saya ngotot ingin pakai Kapal Ferry, karena ingin ikut merasakan alat transportasi yang biasa digunakan masyarakat setempat. Saya pernah ke Pulau Liran. Sebelum saya tidak pernah ada menteri yang datang ke sana. Di Pulau Liran, kami beri sambungan listrik.

Saya menyadari, biaya sambungan listrik mahal sekali.

Meskipun ada subsidi, tapi kurang cukup. Makanya, pet lu ditambah melalui CSR (Corporate Social Responsibility) BUMN, dan langsung ke masyarakat. Lalu di daerah lain, yang terbatas, bisa dengan solar panel atau hydropower kecil. Ini sinergi dengan Kementerian ESDM. Dimana ada kebutuhan masyarakat, sementara anggaran negara terbatas, maka kita bantu melalui CSR atau program sponsorship dengan BUMN. Kita saling mengisi.

Saya menekankan, konektivitas sangat penting. Banyak area yang cost-nya sangat tinggi. Ada beberapa titik mendapatkan subsidi dari negara, tapi seringkali nggak memadai. Dengan sinergi BUMN, kita bisa improve.

ASDP kan punya tanggung jawab berat sekali, sementara balance sheet-nya cukup mepet. Maka, misalnya, kalau kapal ASDP kurang bagus, dibantu program sponsorship oleh BUMN lain. Dicat dibuat keren, lalu ada branding BUMN lainnya. Misalnya Telkom, Mandiri. Ini saling membantu, sehingga BUMN yang punya tanggung jawab layanan ke masyarakat bawah, bisa memberikan yang terbaik.

Bagaimana progress pembentukan holding BUMN tambang dan migas?

Holding tambang sudah berjalan. Sudah done. Peraturan Pemerintah (PP)-nva sudah selesai. PT Timah, Antam dan Bukit Asam sudah (bergabung) ke Inalum. Secara struktur selesai. Tapi kemarin, ada yang melakukan Judicial Review ke Mahkamah Agung (MA). Argumentasi dari Pemerintah sudah diberikan. Jadi, kami sedang menunggu putusannya saja. Insya Allah, harusnya nggak ada masalah.

Tambang adalah aset bangsa, aset negara. Kita jangan lianya mengambil hasil tambang mentah, lalu diekspor. Ini harus diproses agar ada nilai tambah tinggi dan penyerapan tenaga kerja lebih besar. Kita tidak bisa

melakukan ini kalau tak dibentuk holding. Dengan holding, kemampuan balance sheet menjadi besar, mampu melakukan investasi besar sehingga hilirisasi bisa dilakukan.

Misalnya, nikel. Jika diurai dulu di dalam negeri, itu ada co-balt-nya. Ini balian baku baterei. Di saat kita mendorong energi terbarukan, melalui solar panel, tenaga angin, kendaraan listrik, motor listrik, maka berarti cobalt bahan baku yang penting. Ini peluang besar. Saya sedih, ini lho ada cobalt, maka mestinya kita bisa bikin baterei sendiri.

Kalau progres pembentukan holding bagaimana?

Pembentukan holding migas, ini keharusan. Kenapa? Pertamina punya Pertagas. Sementara negara punya PT PGN. Ini bisnisnya sama. PGN malahan dapat gasnya mayoritas dari Pertamina. Yang terjadi pada Pertagas dan PGN itu kadang nggak masuk akal. Misalnya, Pertagas membikin sambungan pipa gas di tempat sambungan gasnya PT PGN. Jadi, keduanya membangun sambungan gas yang sama. Coha, kalau ini jadi Itolding, jangkauan pipa bisa makin luas, dan dengan biaya investasi yang sama atau bahkan lebih kecil.

Sejak tahun 2017, saya sudah mengatakan persiapan holding migas. Tapi, Pertamina-Perta-gas belakangan ngeblok gasnya PT PGN. Akibatnya, harga saham PGN nilainya turun dari Rp 51 triliun menjadi Rp 33 triliun. Ini akibat konflik manajemen ego, yang akhirnya merugikan negara. Begini kejadiannya kalau BUMN nggak sinergi dengan baik. Jadi, holding migas adalah keharusan, karena PT PGN dengan Pertagas bisnisnya sama, maka kalau terpisah, yang dirugikan pasti PT PGN. Alhamdulillah, Bapak Presiden sudah menandatangani ini, pada 28 Februari lalu, kini tinggal proses finalnya saja.

Persoalan utama pembentukan perusahaan holding apa ya, sehingga terjadi pro kontra...

Pada dasarnya holding sudah terbentuk. Misalnya, holding pupuk Indonesia, holding Perhutani, htjding Perkebunan, dan lainnya. Semuanya nggak ada masalah. Jadi, saya bingung, kalau sekarang ada masalah.

Sepertinya ada kendala di internal Pertamina dalam menyikapi pembentukan holding BUMN migas...

Kami. Kementerian BUMN yang merepresentasikan pemegang saham negara dan bangsa, ya kami harus tekankan, holding harus terbentuk. Harus direalisasikan apa yang sudah diputuskan pemegang saham. Mana mungkin, pemegang saham mau merusak perusahaan. Nggak mungkin itu. Pemegang saham selalu berpikir bagaimana perusahaan menjadi lebih baik, dikelola profesional. Jadi, kalau sekarang ucla yang marah, saya tanya kenapa? Tujuannya kan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja perusahaan.

REDAKSI





Original Post

Penutupan Jalan di Tanah Abang Abaikan Kajian Biro Hukum

Media Cetak Koran Tempo Halaman 29
2018-3-13

Penutupan Jalan di Tanah Abang Abaikan Kajian Biro Hukum

Pejabat DKI diminta menjelaskan proses instruksi Gubernur Anies Baswedan.

Inge Klara Safitri

Inge. klara@tempo. co. id

JAKARTA - Gubernur Jakarta Anies Baswedan telah diingatkan untuk mendapatkan izin dari kepolisian untuk kebijakan penutupan jalan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kebijakan itu belakangan menuai keluhan, termasuk dari kepolisian yang kini menindaklanjuti laporan pelanggaran Anies karena kebijakannya itu.

Peringatan kepada Anies diungkap Kepala Sub-Bagian Peraturan Perundang-undangan Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Biro Hukum DKI, Okie Wibowo. Dia giliran dimintai keterangan oleh penyidik Polda Metro Jaya mengenai kebijakan penutupan jalan tersebut, kemarin.

"Di dalam kajian kami sampaikan bahwa terlebih dulu harus ada izin dari kepolisian untuk melaku-

kan penutupan atau pengaturan jalan," kata, dia setelah menjalani pemeriksaan itu.

Okie menyampaikan, Biro Hukum Pemprov DKI menyerahkan hasil kajian agar Anies selaku Gubernur memerintahkan Dinas Perhubungan DKI untuk berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Namun ia mengaku tak mengetahui apakah Dinas Perhubungan telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya.

Dalam pemeriksaan kemarin, Okie mengaku dicecar 27 pertanyaan oleh penyidik. Pertanyaannya, kata Okie, seputar dasar hukum penutupan jalan yang dikeluarkan Gubernur Anies Baswedan. "Saya diminta jelaskan proses ingub keluar, instruksinya kepada siapa saja, sudah saya jelaskan," ujar dia.

Okie menjelaskan bahwa penataan pedagang kaki

lima di Jalan Jatibaru hanya didasari Instruksi Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 6 Februari 2017. Instruksi ditujukan kepada dinas dan kepala dinas untuk menata kawasan Tanah Abang.

"Di antaranya kepada Dinas Perhubungan menyediakan shuttle bus di situ, termasuk Dirut PT Transjakarta menyediakan shuttle bus, kemudian Kepala Dinas UMKM menata PKL," Okie menjelaskan.

Menurut Okie, sebelum

instruksi dikeluarkan, Biro Hukum Pemprov DKI juga sudah memberi kajian dan saran. Dokumen kajian dan saran itu pun telah diserahkan ke penyidik.

Sebelumnya, Jumat lalu, penyidik juga telah memeriksa Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI,

Sigit Wijatmoko, dan Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas DKI, Ferdinand Ginting. Saat itu Sigit menegaskan .kebijakan penataan kawasan Tanah Abang sudah dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada.

Selain pejabat dari Balai Kota DKI, sejumlah saksi dan saksi pelapor juga telah diperiksa, yakni Muannas Aladid dan Aulia Fahmi. "Kami akan terus mencari keterangan-keterangan semua pihak terkait keluarnya instruksi penataan di Tanah Abang ini," kata Kepala Sub-Direktorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Ferdy Irawan.

Penyelidikan ini menindaklanjuti pengaduan yang didaftarkan Sekretaris Jenderal Cyber Indonesia, Jack Boyd Lapian. Aduan berisi tudingan Anies melakukan pelanggaran dalam penataan PKL di Jalan Jatibaru, Tanah Abang. Dasarnya adalah Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

FAJAR PEBRIYANTO





Original Post

Ketua KPK Bikin Calon Kepala Daerah Jantungan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2018-3-13

Ketua KPK Bikin Calon Kepala Daerah Jantungan

PEKAN ini, calon kepala daerah yang sempat nyolong duit rakyat mungkin nggak akan bisa tidur nyenyak, bisa juga kena serangan jantung. Soalnya, KPK bakal mengumumkan beberapa di antaranya sebagai tersangka.

Kepastian ini diutarakan Ketua KPK Agus Rahardjo usai bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo di Gedung KPK, kemarin siang. Bam-soet, sapaan Bambang Soesatyo diundang mendengarkan paparan laporan tahunan kinerja KPK.

Saat sedang doorstop, Agus ditanya soal kontroversi para calon kepala

daerah yang akan jadi tersangka.

"Harapan kita, beberapa orang yang akan ditersangkakan InsyaAllah minggu ini kita umumkan," katanya.

Sayangnya, Agus enggan membeberkan siapa saja calon kepala daerah yang bakal jadi tersangka.

Sayangnya, Agus enggan membeberkan siapa saja calon kepala daerah yang bakal jadi pesakitan. Diajuga enggan mengungkap dari daerah mana saja calon kepala daerah itu. "Janganlah," elaknya. Pengumuman tersebut, kata Agus, merupakan tindak lanjut atas pernyataannya yang me-

nyebut sejumlah calon kepala daerah terindikasi kuat melakukan korupsi. "Jadi kami tidak hanya berwacana saja," tandasnya.

Untuk diketahui, Selasa (6/8) pekan lalu. Agus menyebut, ada 34 calon kepala daerah yang terindikasi kuat terlibat tindak pidana korupsi. 90 persen dari jumlah itu dipastikan menjadi tersangka. "Hasil analisanya 34 (calon kepala daerah diduga terlibat korupsi). Itu pasti akan jadi bahan kami untuk tindaklanjuti di KPK," ujar Agus

usai melakukan pertemuan penguatan kerjasama dengan PPATK di Gedung KPK.

Dari ke 34 calon kepala daerah, kata Agus, 90 persennya dipastikan bakal jadi tersangka. Namun, KPK butuh waktu melakukan penyelidikan sebelum menaikkannya ke tingkat penyidikan. "Kalau kami naikkan penyidikan, itu dasarnya pasti kuat salah satunya informasi dari PPATK," ucap Agus.

Tapi dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Polri, Kejaksaan Agung dan KPK tentang Penanganan Korupsi dalam Pelaksaan Pilkada Serentak 2018 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, pagi harinya, Agus menyatakan, sebagian besar calon kepala daerah yang merupakan calon tersangka itu bertarung dalam Pilkada di Pulau Jawa, Sumateradan Kalimantan. "Ada yang petahana, ada yang sudah berhenti dari jabatannya tapi sekarang maju untuk Pilkada pada tingkatan yang lebih tinggi," tutur Agus.

KPK melakukan gelar perkara untuk

memperjelas status hukum para calon tersangka tersebut. Jika akhirnya menjadi tersangka, Agus ingin pengumuman penetapan tersangka dilakukan sebelum hari pemungutan suara berlangsung. Dengan begitu, masyarakat tidak salah memilih calon pemimpin di daerahnya "Kalau bisa sebelum pemilihan berlangsung. Sehingga tidak perlu dipilih dan masyarakat tidak kecewa atas pilihannya nanti," ujarnya.

Agus berharap, pengumuman penetapan tersangka para calon kepala daerah ini tidak menimbulkan kegaduhan. "Nanti diumumkan, kalau hanya beberapa mudah-mudahan tidak gaduh," tandas Agus.

Belakangan ini, KPK memang menangkap para calon kepala daerah. Tercatat, sudah ada enam pejabat daerah yang dicokok dalam kegiatan Operasi Tangap Tangan (OTT) awal tahun 2018. Pejabat daerah pertama yang tertangkap tangan di awal tahun ini adalah Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif. Dia dicokok KPK setelah diduga menerimaf uang suap sebesar Rp 1 miliar. Kemudian, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko. Dia ditangkap setelah terlibat kasus dugaan suap perizinan dan pengurusan jabatan di wilayah peme-

rintahannya.

Selang beberapa minggu kemudian, KPK menangkap Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur, Marianus Sae.|Nyono dan Marianus diduga melakukan korupsi untuk maju di Pilkada 2018 karena ongkos untuk maju menjadi pejabat daerah lagi cukup mahal.

Setelah itu, giliran IBupati Subang, Jawa Barat, Imas Aryumningsih yang tertangkap tangan KPK di rumah dinasnya Dia diduga menerima suap terkait pengurusan perizinan di wilayahnya Imas sudah terdaftar di KPUD sebagai calon bupati petahana yang akan maju di Pilbup Subang didampingi Sutarno sebagai wakilnya Kemudian, Bupati Lampung Tengah, Mustafa Dia ditangkap tangan karena diduga terlibat suap pemulusan persetujuan pinjaman daerah APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2018. Calon Gubernur Lampung ini diduga menyuap pimpinan DPRD Lampung Tengah untuk mendapatkan persetujuan agar mendapatkan pinjaman dari PT SMI sebesar Rp 300 miliar.

Terakhir, Wali Kota Kendari Adriat-ma Dwi Putra, dan Calon Gubernur-Sulawesi Tenggara (Sultra), Asrun, yang merupakan bapak dari Adriatma

Dwi Putra Keduanya ditangkap tangan karena diduga terjerat kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemprov Kendari. Ayah anak ini didugaherkomplot melakukan tindak pidana korupsi untuk modal kampanye Asrun yang akan maju di Pilkada serentak 2018.

Terpisah, Menkopolhukan Wiranto meminta KPK menunda pengumuman penetapan tersangka para calon kepala daerah. "Kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon menghadapi Pilkada serentak, kami dari penyelengara minta ditunda dululah, ya. Ditunda dulu penyelidikan, penyidikan dan pengajuannya dia sebagai saksi atau tersangka, pinta Wiranto usai rapat koordinasi khusus Pilkada 2018 di kantornya, kemarin.

"Jika sudah ditetapkan paslon, itu bukan pribadi, terdapat milik para pemilih, milik partai-partai yang medukungnya Risiko ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pasti berpengaruh pada pelaksanaan pencalonannya," sambung Wiranto. Hal itu akan berpengaruh pada pelaksanaan Pilkada sereptak tahun ini. "Jangan sampai ada langkah-langkah tertentu yang justru mengganggu jalannya Pemilu yang kita harapkan, sukses, aman, tertib," imbau eks Panglima TNI ini.

okt





Original Post

Dakwaan Ditolak Hakim, Kejaksaan Bikin Sprindik Baru

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-3-13

Dakwaan Ditolak Hakim, Kejaksaan Bikin Sprindik Baru

KEJA KS A AN Tinggi Sumatera Utara akan menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru kasus korupsi pengadaan pakaian seragam SD Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

"Pasti ada upaya hukum akan dilanjutkan kembali dengan melakukan penyidikan kembali dengan sprindik baru lagi," tandas Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Sumut, Sumanggar Siagian.

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Medan membebaskan dua terdakwa kasus korupsi pengadaan pakaian seragam Waswin Lubis dan Juli Syahbana Siregar.

Dalam putusan sela, majelis hakim yang diketuai Irfan Effendi Nasution mengabulkan nota keberatan atau eksepsi kedua terdakwa atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Majelis hakim menilai dakwaan JPU tak cermat.

"Mengabulkan eksepsi terdakwa. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan," kata Irwan membacakan amar putusan sela kemarin.

Putusan ini disambut gembira kedua terdakwa dan penasihat hukumnya. Adi Mansar, penasihat hukum mengatakan penyidikan yang dilakukan kejaksaan janggal.

"Sebab dia (kejaksaan) yang melapor,dia yang menyelidiki, dan dia-yang menuntut. Jadi artinya ini seakan-akan subyektivitas seorang jaksa. Ini bertentangan karena tidak ada check and balances dalam menangani perkara," nilai Adi.

Kejanggalan itulah yang dibeberkan dalam eksepsi atas dakwaan JPU. Pelapor kasus yang menjerat kedua kliennya adalah Dedy Saragih, Kepala

Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Selatan. Dedy juga menjadi tim JPU perkara ini* "Ternyata me-, mang majelis hakim sependapat dengan kita," ucap Adi.

Dengan dikabulkannya eksepsi. Adi tinggal menunggu pembebasan kliennya. "Kasihan mereka sudah ditahan Iebih dari 40 hari ."sebutnya.

Irvino, anggota tim JPU Kejari Labuhan Batu Selatan menyatakan pikir-pikir atas putusan sela ini. "Kami lapor pimpinan dulu," ujarnya.

Dalam perkara ini, Waswin Lubis yang menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) didakwa bersama-sama Juli Syahbana Siregar selaku Wakil Direktur CV Kebersamaan melakukan korupsi pengadaan pakaian seragam pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Pengadaan pakaian seragam untuk siswa kelas 1 sekolah dasar negeri se-Labuhan Batu Selatan itu terjadi pada 2016 silam. Anggarannya Rp 1,8 miliar."

Dalam surat dakwaan, JPU menyebut Waswin tetap melakukan pembayaran penuh kepada CV Kebersamaan meski pengadaan seragam tak sesuai kontrak.

Menurut JPU, perbuatan Waswin dan Juli menyebabkan kerugian negara hingga Rp I miliar. Keduanya pun didakwa melakukan korupsi. Dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. Sedangkan dakwaan subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP,

byu





Original Post

Keponakan Setnov Terindikasi Lakukan Pencucian Uang

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-3-13

Keponakan Setnov Terindikasi Lakukan Pencucian Uang

IRVANTO Hendra Pambudi Cahyo, keponakan Setya Novanto terindikasi melakukan pencucian uang dengan memasukkan uang dari luar negeri melalui money changer. Tindakan ini untuk menyamarkan asal uang itu.

Bekas Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menyampaikan hal itu ketika memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang korupsi proyek e-KTP bagi terdakwa Setnov di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

(Kalau ada transaksi dengan modus menyembunyikan asal usul transaksi bisa dianggap layering (memindahkan uang secara beberapa kali untuk menyamarkan transaksi)," kata Yunus.

Tahapan pencucian uang, terdiri dari placement atau penempatan uang, layering, dan integration atau diputar kembali untuk investasi.

Sementara itu transaksi yang digunakan dalam kasus ini adalah barter dolar melalui sesama money changer. Dolar yang akan dimasukkan ke Indonesia berasal dari Biomorf di negara Mauritus.

Setelah barter dan membawa

masuk dolar ke Indonesia, pihak money changer menyerahkannya k-epada Irvanto dalam bentuk tunai.

Yunus menyebut kepulauan Mauritius yang terletak di kawasan barat daya Samudera Hindia itu memang termasuk negara yang berisiko menjadi tempat pencucian uang. "Mauritius memang termasuk high risk country dalam pencucian uang," katanya.

Lebih lanjut Yunus mengatakan, transaksi tak langsung atau melalui money changer semacam ini biasanya sengaja dilakukan untuk menghindari laporan transaksi. Selain itu, sumber uang yang dikirim umumnya berasal dari tindak pidana.

"Transaksi tanpa transfer langsung biasanya juga karena jumlah uang tidak sesuai profil penerima," katanya.

Dalam surat dakwaan, Setnov disebut menyamarkan uang terkait pfoyeke-KTPkebeberapa rekening dan money changer. Uang itu diambil oleh Irvanto yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini.

Irvanto disebut menjadi perantara penerima uang kepada Setnov sebesar 3,5 juta dolar Amerika dalam kurun waktu Januari-Februari 2012.

byu





Original Post

Terima Suap Dari Lippo Group, Nasution Dibui 5,5 Tahun

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-3-13

Terima Suap Dari Lippo Group, Nasution Dibui 5,5 Tahun

MAHKAMAH Agung (MA) menyatakan Edy Nasution, bekas Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap dipenjara 5,5 tahun penjara karena menerima suapterkait pengurusan perkara Lippo Group.

Putusan perkara kasasi nomor 1353 K/Pid.Sus/2017 itu diketuk majelis hakim yang diketuai Artidjo Alkostar dengan anggota Abdul Latief dan MS Lumme.

Meski menerima kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum KPK, Artidjo menolak mengoreksi putusan hakim di bawahnya mengenai penerimaan suap Rp 1 ,5 miliar. "Tolak perbaikan j demikian amar "putusan yang telah dikirim ke Pengadilan Tipikor Jakarta 14 Februari 2018.

Dalam perkara ini. Edy didakwa menerima suap Rp 1,7 miliar dari Lippo Group. "Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan terdakwa melakukan yang

bertentangan dengan kewajibannya," kata Jaksa KPK Dzakiyul Fikri saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, 7 September 2016.

Uang itu diterima Edy secara bertahap. Suap itu agar Edy membantu pengurusan sejumlah perkara yang menjerat perusahaan-perusahaan Lippo Group. Di antaranya adalah PT Jakarta Baru Cosmopolitan (JBC), PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP), dan PT Across Asia Limited (AAL).

Edy diduga menerima uang Rp 1,5 miliar dalam bentuk dolar Singapura dari Doddy Aryanto Supeno. Uang itu diduga diberikan agar Edy merevisi surat jawaban dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan permohonan eksekusi lanjutan dari ahli waris Tan Hok Tjioe atas tanah di Tangerang. Tanah dikuasai PT JBC dan dijadikan lapangan golf.

Edy juga diduga menerima uang-Rp 100 juta untuk menunda pemanggilan aanmaning atau peringatan kepada PT MTP. Pemanggilan ini terkait dengan perkara niaga PT MTP dengan PT Kymco. Dalam perkara tersebut PT MTP harus membayar ganti rugi kepada Kymco sebesar 11,1 juta dolar Amerika.

Edy kembali menerima uang Rp 100 juta dari Lippo Group. Kali ini terkait perkara PT AAL. Dalam perkara itu. Edy diduga diminta membantu mendaftarkan peninjauan kembali perkara niaga yang sudah jatuh tempo.

Menurut jaksa, pemberian suap kepada Edy itu berdasarkan arahan dari legal Lippo Group Wresti Kristian Hesti Susetyowati, Direktur PT MTP Hery Soegiarto, Direktur PT Paramount EnteRp rise Ervan Adi Nugroho dan Chairman Lippo Group Eddy Sindoro.

Selain itu. Edy didakwa men-

erima lm.iiihk.isi Rp 10 juta, 70 ribu dolar Amerika atau setara dengan Rp 900 juta, dan 9.852 dolar Singapura atau setara dengan Rp 96 juta.

Uang-uang tersebut diduga diberikan terkait dengan bantuan terdakwa dalam pembuatan dan pengurusan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Perbuatan Edy dianggap melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Pada 8 Desember 2016, ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Jajcarta, Sumpeno menyatakan Edy hanya terbukti menerima suap Rp 150 juta dan 50 ribu dolar Amerika terkait pengurusan perkara Lippo Group.

Edy pun divonis penjara 5,5 tahun dan denda Rp 150 juta subsider dua bulan kurungan. Edy menerima hukuman itu. Adapun jaksa KPK menyatakan

banding karena hakim menyatakan dakwaan penerimaan suap Rp 1,5 miliar tak terbukti.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan banding yang dibacakan 20 Maret 2017 menyatakan, menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta.

Kasus ini menyeret Chairman Lippo Group Eddy Sindoro dan bekas Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Ketika dihadirkan sebagai saksi sidang perkara Edy, Nurhadi mengaku berteman lama dengan Eddy Sindoro.

Nurhadi juga mengaku pernah menghubungi Edy agar mempercepat pengiriman perkara ke MA setelah mendapat laporan dari Eddy Sindoro.

Dalam pengembangan kasus ini, KPK menetapkan Eddy Sindoro sebagai tersangka. Namun penyidikannya mandek lantaran Eddy buron ke luar negeri,

gpg





Original Post

Dicokok KPK, Panitera PN Tangerang Berlagak Kesurupan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-3-13

Dicokok KPK, Panitera PN Tangerang Berlagak Kesurupan

KPK kembali mencokok panitera karena diduga menerima suap dari pihak berperkara. Kali ini, Tuti Atika, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang.

JURU bicara Mahkamah Agung Suhadi membenarkan penangkapan yang dilakukan lembaga antirasuah. iAda informasi penangkapan terhadap satu Panitera Pengganti pada PN Tangerang," katanya saat dikondirmasi tadi malam.

Panitera golongan Hid itu tangkap KPK bersama orang yang memberi suap pada pukul 16.30 WIB kemarin di kantornya. Tuti sempat berlagak kesurupan saat diciduk. iDia nyebut nama orang lain waktu diamankan j kata Suhadi.

Ia mempersilakan KPK menindak oknum peradilan nakal. iKita tentunya siap mendukung langkah penegakan hukum dilakukan KPK j tandasnya.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah belum bersedia

memberikan penjelasan mengenai penangkapan panitera ini. la beralasan masih dilakukan pemeriksaan.

KPK, lanjut dia, hanya punya waktu 1 x24 jam untuk menetapkan status orang terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

Masih berkaitan dengan oknum peradilan, kemarin Pengadilan Tipikor Jakarta menjanihkan-yonis 4.tahun penjara kepada Tarmizi.

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu terbukti menerima suap Rp 425 juta terkait perkara. "Menyatakan terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut," putus ketua majelis hakim Ni Made Sudani.

Selain dihukum penjara. Tarmizi dikenakan denda Rp

200 juta subsider kurungan selama 1 bulan.

Menurut majelis hakim. Tarmizi terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang Undang-Hukum Pidana (KUHP).

Dalam menjatuhkan putusan ini, majelis telah mempertin-bangkan hal yang memberatkan dan memperingankan. Yang memberatkan, perbuatan Tarmizi tidak mendukung program pemerintah memberantas. j- "Sementara hal yang .meringankan terdakwa belum pernah dihukum.mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya," timbang majelis.

Tarmizi menerima putusan ini. Sementara jaksa penuntut umum KPK-menyatakan pikir-pikir. Pasalnya, vonis hakim febih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta Tarmizi dihukum 6 tahun penjara dan denda

Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.

Tarmizi ditangkap KPK karena menerima suap dari pengacara Akhmad Zaini dan Yunus Nafik, bos PT Aqua Marine Divindo Inspection (AMDI).

Suap itu berkaitan dengan perkara gugatan PT Eastern Jason Fabrication Services Pte Ltd terhadap PT AMDI yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Eastern Jason menuntut PT AMDI membayar ganti rugi 7.063.198.450 dolar AS dan 131.070 dolar Singapurajtarena dianggap wanprestasi. PT AMDI mengajukan gugatan balik (re-konvensi) agar Eastern Jason membayar 4.995.011 dolar AS.

Pada Mei 2017, Akhmad Zaini menemui Tarmizi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Zaini meminta Tarmizi mempengaruhi hakim agar menjatuhkan putusan menolak gugatan Eastern Jason. Sebaliknya mengabulkan

gugatan rekonvensi PT AMDI.

Pada Juni 2017, Zaini menyerahkan uang Rp 25 juta ke Tarmizi melalui transfer ke rekening Tedy Junaedi, petugas kebersihan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Zaini kembali mengirim uang Rp 100 juta untuk Tramizi lewat transfer ke rekening Tedy.

Berikutnya, Zaini menyerahkan cek dengan nilai Rp 250 juta dan Rp 100 juta kepada Tarmizi. Namun Tarmizi menolaknya. Cek itu lalu diambil lagi dan dicairkan Zaini.

Uangnya diserahkan ke Tarmizi. Usai penyerahan uang, mereka diringkus KPK. Semua uang itu berasal dari Yunus Nafik

Selain didakwa menerima suap. Tarmizi menikmati gratifikasi yang diberikan Zaini berupa fasilitas menginap di hotel Garden Palace Surabaya, vila dan hotel Kota Batu Malang Rp 4,5 juta. Kemudian fasilitas transportasi

Rp5jUta.

GPG/BYU





Original Post

DI BALIK JERUJI

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-3-13

DI BALIK JERUJI

Terdakwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Nganjuk nonaktif Harjanto (kiri) dan Kabag Umum RSUD Kabupaten Nganjuk nonaktif Mokhammad Bisri (kanan) berada di dalam tahanan sebelum menjalani sidang putusan kasus suap kepada Bupati Nganjuk di Pengadilan Tipikor Surabaya, Juanda. Sidoarjo, Jawa Timur, kemarin. Keduanya divonis penjara 2,6 tahun dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan dalam kasus suap kepada Bupati Nganjuk 2013-2018 Taufiqurrahman terkait perekrutan dan pengelolaan ASN/PNS di Kabupaten Nganjuk pada 2017.

ANTARA foto/umarul farug /kye/18





Original Post

Ada Skenario Cud Uang E-KTP

Media Cetak Jawa Pos Halaman 3
2018-3-13

Ada Skenario Cud Uang E-KTP

Analisis Mantan Kepala PPATK dalam Sidang Setnov

JAKARTA- Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat tambahan alat bukti untuk mengupas kesalahan Setya Novanto (Setnov). Itu terjadi setelah lima ahli menyampaikan keterangannya di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (12/3).

Salah seorang ahli yang dipanggil JPU adalah mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein. Dia menganalisis indikasi transaksi keuangan mencurigakan (suspicious transaction) dari BiomorfMauritius, Afrika, ke sejumlah perusahaan dan moneychanger di Singapura maupun di Indonesia.

Menurut Yunus, transaksi yang diduga bagian fee proyek e-KTP USD 7,3 juta untuk Setnov itu berasal dari negara Mauritius. Negara tersebut berstatus risiko tinggi (high risk country) dalam hal pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Dari situ bisa disimpulkan adanya indikasi Setnov merancang skenario mencuci uang e-KTP karena berupaya mengaburkan asal usul dana.

Selain itu, Yunus menyebutkan, transaksi keuangan melalui money changer dikenal sebagai high risk business oleh mayoritas banker. Bank-bank asing pun umumnya menolak membuka rekening atas nama perusahaan penukaran uang tersebut. "Sering kali money changer membuka rekening atas nama pemiliknya, pemilik pribadi," ungkap ahli perbankan dan

transaksi keuangan itu.

Sebagaimana diberitakan, dugaan/ee e- KTP USD 7,3 juta untuk Setnov diduga kuat didistribusikan melalui sejumlah perusahaan dan money changer di Singapura dan dalam negeri. Upaya itu melibatkan rekan Setnov, Made Oka Masagung, dan keponakan Setnov, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. Keduanya saat ini berstatus tersangka kasus e-KTP.

Nah, menurut Yunus, pendistribusian uang yang menggunakan pola transaksi dengan melibatkan banyak pihak itu diduga sudah direncanakan. Sebab, modus yang disebut perjumpaan utang {multilateralsettingoff) itu biasanya hanya melibatkan dua pihak, yakni satu debitor dan satu kreditor. "Saya melihat transaksi ini melibatkan empat pihak," ucapnya.

Empat pihak yang dimaksud adalah dua debitor dan kreditor dalam negeri serta dua kreditor dan debitor luar negeri, tepatnya Singapura. Pola itu, kata Yunus, terbilang rumit karena dilakukan dengan cara tidak lazim. "Transaksi ini diduga direncanakan, bukan karena terjadi begitu saja. Baik waktu menerima transaksi atau sumber dana maupun untuk menyembunyikan asal usul sumber dana itu."

Selain Yunus, jaksa KPK kemarin menghadirkan empat ahli lain. Mereka adalah Ardiansyah (ahli komputer), Suaedi (ahli penghitungan kerugian keuangan negara), Bob Hardian (ahli teknologi komputer), dan Riawan Tjandra (ahli hukum tata negara). Keempatnya memberikan keterangan sesuai dengan keahlian masing-masing.

(tyo/c9/fat)





Original Post

Dana Sumbangan WHO pun Diselewengkan

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 2
2018-3-13

Dana Sumbangan WHO pun Diselewengkan

BANDUNG, (PR).-

Dana untuk balita gizi buruk dan dana obat kaki gajah untuk 1,2 juta orang di Subang dikorupsi. Tak hanya itu, dana sumbangan dari World Health Organization (WHO) untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) senilai Rp 1 miliar juga disalahgunakan.

Hal itu terungkap dalam sidang kasus penyelewengan dana APBD Subang tahun anggaran 2014, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Senin (12/3/2018).

Dalam kasus dengan terdakwa Suhendi, mantan Bendahara Dinas Kesehatan Kabu-

paten Subang tersebut, negara mengalami kerugian hingga Rp 7,2 miliar.

Dalam sidang tersebut, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Subang mendatangkan 9 orang saksi, 2 di antaranya mantan Bupati Subang Ojang Sohandi dan mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Budi Subiantoro, yang sebelumnya divonis 4 tahun atas kasus penyelewengan dana Jamkesmas Subang 2014.

Dalam kesaksiannya, Budi menyebutkan, dana operasional untuk Dinas Kesehatan Subang tahun anggaran 2014 mengalami defisit atau kehilangan dana. Dirinya sempat

didatangi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Subang yang menyatakan jika anggaran untuk Dinkes sudah habis. "Saya tanya kenapa kok bisa? Jawaban (BPKAD), ada pengeluaran per bulan," katanya.

Padahal, menurut dia, biasanya uang pengeluaran operasional sistemnya tiga bulan sekali. Budi kemudian menanyakan kepada Suhendi (Bendahara Pengeluaran Dinkes Subang saat itu). Setelah dikalkulasikan keluar nilai Rp 5,4 miliar yang digunakan untuk operasional Bupati Subang (Ojang).

Dana itu diambil dari kas untuk biaya operasional Dinas

Kesehatan. Bahkan, dana untuk pengobatan kaki gajah 1,2 juta orang warga Subang juga habis. Kemudian dana untuk bayi gizi buruk pun di selewengkan.

Dari keterangan Suhendi, dana operasional untuk Dinkes Subang sudah defisit sejak tahun 2011. Sejak saat itu sistem anggaran dilakukan dengan sistem gali lubang tutup lubang, di mana anggaran 2012 dibayarkan untuk 2011 dan begitu seterusnya sampai 2014. "Defisit dari 2010-2011, 2014 hancur-hancumya," ujarnya.

Budi kemudian melapor ke Sekda dan Bupati Subang Ojang. Bupati Ojang pun lang-

sung melakukan pemeriksaan. Di hadapan sekda, BPKAD, serta Dinkes ada temuan Rp 11 miliar. Karena tidak ada uang untuk kegiatan di Dinkes, lanjutnya, untuk honor penyuluh- an dan kegiatan pengobatan kaki gajah menggunakan dana JKN sumbangan dari WHO sebesar Rp 1 miliar.

Disinggung soal dana operasional untuk Bupati Ojang, dari informasi yang diterima Budi, uang tersebut dipakai untuk pembuatan garasi mobil dan sila milik Ojang. Hingga berita ini diturunkan, sidang masih berlangsung. Saksi Ojang masih belum dipanggil dan dimintai keterangan.

(Yedi Supriadi)





Original Post

OTT KPK Sasar Insan Peradilan, MA Merasa Kecolongan

Media Online jpnn.com
2018-03-13

jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) merasa kebobolan dengan adanya hakim dan panitera di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK). Padahal, Badan Pengawas (Bawas) MA sudah berupaya menutup celah-celah bagi insan untuk berbuat menyimpang.

Juru Bicara MA Suhadi mengatakan, sebenarnya lembaga peradilan tertinggi itu sudah mengeluarkan aturan untuk menekan potensi rasuah dalam penanganan perkara. Yakni Peraturan MA (Perma) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan di Lembaga Peradilan.

"Kecolongan berarti. Kan kami memegang kemudian dicolong orang sepertinya. Ini kan sudah melekat pembinaan Perma Nomor 8 itu, jadi diminta kepada semua yang mempunyai jabatan itu agar membina anak buahnya," kata Suhadi kepada wartawan di Jakarta, Senin (12/3) malam.

Selama ini, kata Suhadi, sudah ada regulasi dalam bentuk Perma yang mengatur pencegahan korupsi di lingkungan dunia peradilan. Selain Perma tentang pengawasan, ada pula mengenai disiplin hakim, tanggung jawab atasan langsung, hingga whistle blowing atau pelaporan pelanggaran.

Bahkan, ada maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 guna mempertegas tentang regulasi disiplin hakim. Setiap pimpinan lembaga peradilan pun diwajibkan turun ke bawah untuk melakukan pembinaan.

"Pengadilan tinggi hampir semua sudah dikunjungi oleh ketua Mahkamah Agung dan pimpinan-pimpinan lain. Kemudian lakukan pembinaan tatap muka, apa persoalan di bawah coba diinventarisasi, jelaskan dan sebagainya. Tapi ini (OTT KPK terhadap insan peradilan, red) masih terjadi kan?" ucapnya heran.(ipp/jpc)SHARES

https://www.jpnn.com/news/ott-kpk-sasar-insan-peradilan-ma-merasa-kecolongan



Original Post

Terjaring OTT KPK, Bu Panitera Mirip Orang Kesurupan

Media Online jpnn.com
2018-03-13

jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) membenarkan adanya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap hakim dan panitera Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Juru Bicara MA Suhadi mengaku sudah memperoleh laporan tentang OTT itu dari ketua PN Tangerang.



"Saya dapat informasi dari ketuanya itu (OTT, red) benar terjadi, tadi sore sekitar pukul 16.30 WIB," ungkap Juru Bicara MA Suhadi seperti diberitakan JawaPos.com, Senin (12/3).

Suhadi menjelaskan, mulanya ada dua orang yang terjaring OTT KPK. "Si pemberi dan penerima. Panitera penggantinya satu dan pemberi," tuturnya.

Hanya saja, Suhadi enggan membeber membeber perkara di PN Tangerang yang diduga dimainkan untuk suap. "Itu masih kami cari tahu, apakah terkait masalah pidana atau perdata. Karena saat dicek ke ketua PN, dia sedang sidang," sebutnya.

Menurutnya, panitera pengganti PN Tangerang yang terjaring OTT KPK adalah seorang perempuan. Suhadi menyebur oknum panitera itu sempat berteriak mirip orang kesurupan.

"Jadi paniteranya juga menyampaikan kayak orang kesurupan. Dia teriak nama orang lain," jelasnya.(ipp/JPC)SHARES

https://www.jpnn.com/news/terjaring-ott-kpk-bu-panitera-mirip-orang-kesurupan



Original Post

Setya Novanto Akui Ada Pembagian Uang untuk Keponakannya

Media Online liputan6com
2018-03-13

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Ketua DPR Setya Novanto mengakui ada pembagian uang untuk keponakannya Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dari pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

"Saudara Andi menyampaikan, dia telah melakukan pengiriman-pengiriman uang kepada pihak-pihak di antaranya disebutkan saya juga menyuruh kepada saudara Irvanto," kata Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin 12 Maret 2018.

Pada sidang kemarin, dua saksi yaitu Marketing PT Inti Valuta Money Changer, Riswan alias Iwan Barala dan anak buah Irvanto bernama Muhammad Nur alias Ahmad juga mengakui ada pengantaran uang kepada Irvanto hingga US$ 3,5 juta.

"Saya dalam akhir-akhir ini mencoba untuk mendekati Irvanto melalui keluarga, dan mengatakan bahwa ada beberapa yang memang diminta oleh saudara Andi (Narogong) untuk mengantar," ungkap Setya Novanto seperti dilansir Antara.

Menurut dia, Irvanto dijanjikan pekerjaan di konsorsium. Informasi itu juga sudah disampaikannya kepada penyidik KPK.

"Dan yang mengantarkan itu adalah Irvanto dijanjikan pekerjaan konsorsium untuk diminta membantu mengantar-ngantar, jumlah uang dari saudara Andi yang menyampaikan kepada saya dan itu sudah saya sampaikan ke pihak penuntut umum melalui penyidik," kata Setya Novanto.

"Sebaiknya dalam pemeriksaan terdakwa, dibuka saja supaya masyarakat tahu, dibuka saja catatan-catatan kepada terdakwa," ujar ketua majelis hakim Yanto.

"Yang Mulia, saya baru tahu ketika sebelum ditahan, ada yang menyampaikan dari keluarga kepada saya. Jadi petunjuk sebagai kurir untuk antar-antar," ungkap Setya Novanto.

Saksikan video pilihan di bawah ini

Namun, Setya Novanto menampik jika dirinya melibatkan keponakannya dalam kasus E-KTP yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 2,3 miliar.

1 dari 2 halamanDitahanKPK sendiri telah menahan keponakanSetya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. Dia ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

"(Ditahan) di Rutan Guntur selama 20 hari pertama," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (9/3/2018).

Irvanto yang selesai menjalani pemeriksaan pukul 18.58 WIB keluar dengan mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye.

Saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh awak media, mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera itu hanya bungkam dan langsung masuk ke mobil tahanan.

Sebelumnya, KPK menetapkan keponakanSetya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi dan pengusaha Made Oka Masagung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. KPK menduga Irvanto menampung uang dari keuntungan proyek e-KTP.

"IHP (Irvanto Hendra Pambudi) diduga menerima US$ 3,5 juta pada periode 19 Januari hingga 19 Februari 2012 yang diperuntukkan kepadaSetya Novantosecara berlapis melewati sejumlah negara," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 28 Februari 2018.

http://news.liputan6.com/read/3367226/setya-novanto-akui-ada-pembagian-uang-untuk-keponakannya



Original Post

KPK Diminta Menahan Diri

Media Cetak Media Indonesia Halaman 1
2018-3-13

KPK Diminta Menahan Diri

Pemerintah khawatir situasi perpolitikan di daerah tidak kondusif setelah KPK menetapkan sejumlah peserta pilkada menjadi tersangka.

Christian Dior Simbolon

dior@mediaindonesio.com

UNTUK menjaga kelancaran pemilihan kepala daerah tahun ini, pemerintah berharap KPK menahan diri dengan menunda pengumuman tersangka baru kasus korupsi yang menyeret para calon kepala daerah. Menko Polhukam Wiranto

mengemukakan hal itu seusai rapat koordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan kementerian terkait di Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin.

"Kalau mereka sudah ditetapkan sebagai pasangan calon untuk menghadapi pilkada, kami hanya mohon ditunda dulu penyelidikan, penyidikan, dan pengajuan sebagai saksi maupun tersangka," kata Wiranto.

Langkah KPK menetapkan tersangka itu akan memengaruhi pelaksanaan pemilu di daerah. Dia khawatir suasana perpolitikan di daerah menjadi tidak kondusif karena komisi antirasywah menetapkan salah satu pasangan peserta pilkada menjadi tersangka.

"Hal ini akan memengaruhi perolehan suara. Kalau sudah ditentukan sebagai pasangan calon, mereka bukan pribadi lagi, me-

lainkan milik para pemilih, milik partai pendukung, dan milik orang banyak. Intinya jangan sampai ada langkah yang justru mengganggu pemilu yang kita harapkan sukses, aman,.dan tertib," ujar Wiranto.

Ketua KPU Arief Budiman menga kui pihaknya akan menemui pimpinan KPK untuk membahas tindak lanjut permintaan penundaan proses hukum terhadap para calon kepala daerah yang terindikasi korupsi tersebut.

"Nanti detailnya kami ketemu lagi. Terakhir kami ketemu (KPK) saat rapat di Komisi II (DPR). KPU tidak akan mengganggu kewenangan lembaga lain. Kepentingan KPU sebenarnya menginformasikan hal terkini tentang kondisi pasangan calon agar masyarakat ketika menggunakan hak pilihnya tahu betul semua risikonya," ungkap Arief.

Arief menambahkan penetapan

tersangka"kasus korupsi dari kalangan calon kepala daerah oleh KPK tidak mengganggu tahapan pilkada. "Tersangka kasus korupsi bisa saja memenangi pilkada. Dulu ada tersangka menang lalu menjadi terpidana dan tidak memenuhi syarat, ya diberhentikan. KPU harus menginformasikan kepada pemilih sesuai kenyataan."

Sebelumnya, Selasa (6/3), Ketua KPK Agus Rahardjo memaparkan kepada media telah menerima dari PPATK 368 laporan dugaan korupsi calon kepala daerah. Dari 368 laporan itu, baik KPK maupun PPATK telah menganalisis bahwa 34 calon kepala daerah terindikasi melakukan korupsi. KPK akan mengusut itu dengan hampir seluruhnya berpotensi menjadi ter sangka {Media Indonesia, 12/3).

Bahkan, kemarin, Agus kembali menegaskan pernyataannya bahwa KPK akan mengumumkan

tersangka baru kasu6 korupsi pada pekan ini. "Harapan kami beberapa orang tersebut ditersangkakan minggu ini."

Tangkap panitera

Sementara itu, kemarin, KPK menangkap panitera pengganti di Pengadilan Negeri Tangerang. Banten, melalui operasi tangkap tangan (OTT). Selain itu, KPK juga menangkap enam orang termasuk hakim, pengacara, dan pihak beperkara yang diduga terlibat suap sengketa perdata.

"KPK berkoordinasi dengan penegak hukum lain di Tangerang. Kini, mereka tengah menjalani pemeriksaan awal. Untuk memastikan proses hukum selanjutnya, kami akan menyampaikan informasi rinci setelah selesai penyelidikan. Besok (hari ini) disampaikan informasinya," kata Agus Rahardjo.

(Cah/Ant/X-3)





Original Post

Marak Kepala Daerah Korupsi, Ketua DPR Janji Perkuat KPK

Media Online liputan6com
2018-03-13

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan lembaganya akan terus mendukung penguatan KPK agar bisa bekerja secara profesional. Hal ini, kata dia, menyusul banyaknya kepala daerah dan calon kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

Bamsoet mengatakan bentuk penguatan DPR terhadap Pimpinan Agus Rahardjo itu baik dari segi legislasi ataupun anggaran. Dia ingin agar KPK semakin kuat dan profesional dalam memberantas korupsi di Indonesia.

"Pekerjaan KPK belum selesai. Apalagi dengan modus korupsi yang lebih canggih serta semakin masif. DPR akan selalu mendukung penguatan KPK, baik dari segi legislasi maupun anggaran," jelas Bambang Soesatyo saat menghadiri acara KPK Mendengar, Senin (12/3/2018).

Mantan Ketua Komisi III DPR RI itu juga mengingatkan agar KPK memperbaiki sistem, sehingga lebih mengedepankan tindakan pencegahan dibanding penindakan.

Menurut dia, dengan meningkatkan tindakan pencegahan dan pengawasan, KPK akan semakin dipercaya publik serta dapat meninggalkan legacy yang besar bagi bangsa dan negara.

"KPK harus terus meningkatkan profesionalitas dan transparansi, berdasarkan sistem dan standar yang baku, serta ditopang manajemen dengan kaidah good governance," kata Politikus Golkar itu.

Selain Bambang Soesatyo, acara KPK Mendengar ini juga dihadiri oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Arif Hidayat, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Ketua Ombudsman Amzulian Rifai, Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir, Wakil Ketua Mahkamah Agung Syafrifuddin, Sekjen Komisi Yudisial Danang Wijayanto, Sekjen Komnas HAM Tasdiyanto, Kabareskrim Mabes Polri Komjen (Pol) Ari Dono Sukmanto, dan Jampidsus Adi Toegarisman.

Tidak kunjung jera, lagi-lagi Bupati tertangkap dalam operasi tangkap tangan KPK. Minggu siang, 11 Februari 2018, KPK menangkap Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur, Marianus Sae, terkait suap dalam sejumlah proyek.

1 dari 2 halaman6 Pejabat Dicokok KPKSepanjang 2018, sudah ada enam pejabat daerah yang dicokok KPK dalam operasi tangap tangan (OTT). Pejabat daerah pertama yang tertangkap tangan di awal tahun ini adalah, Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif.Bupati Hulu Sungai Tengah dicokok KPK setelah diduga menerima uang suap sebesar Rp1 miliar berkaitan dengan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Damanhuri Barabai, Kalimantan Selatan.

Kedua, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko. Politikus Golkar itu ditangkap karena diduga terlibat dalam kasus suap perizinan dan pengurusan jabatan di Kabupaten Jombang. Selang beberapa minggu kemudian, lembaga antirasuah itu menangkap Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur, Marianus Sae.

Nyono dan Marianus diduga melakukan korupsi untuk maju di Pilkada 2018 karena ongkos untuk maju menjadi pejabat daerah lagi cukup mahal.

Kemudian, Bupati Subang Imas Aryumningsih ditangkap tangan oleh KPK. Politikus Golkar tersebut diduga menerima suap terkait pengurusan perizinan proyek di Kabupaten Subang. Padahal, Imas sudah terdaftar di KPUD sebagai calon Bupati petahana yang akan maju di Pilbup Subang didampingi oleh Sutarno sebagai wakilnya. Pasangan tersebut sudah mendapatkan nomor urut dua dan diusung koalisi Partai Golkar dan PKB.

Selanjutnya, Bupati Lampung Tengah, Mustafa yang ditangkap tangan karena diduga terlibat kasus dugaan suap pemulusan persetujuan pinjaman daerah APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2018.

Mustafa diduga menyuap pimpinan DPRD Lampung Tengah untuk mendapatkan persetujuan agar mendapatkan pinjaman dari PT SMI sebesar Rp300 miliar.

Terakhir, Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra, dan Calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Asrun, yang merupakan bapak dari Adriatma Dwi Putra. Keduanya ditangkap tangan karena diduga terjerat kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemprov Kendari. Adriatma diduga meminta uang suap Rp 2,8 miliar untuk kepentingan kampanye sang ayah, Asrun yang mengikuti kontestasi Pilkada 2018.

http://news.liputan6.com/read/3366791/marak-kepala-daerah-korupsi-ketua-dpr-janji-perkuat-kpk



Original Post

Kode Miras yang Memabukkan Senayan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-3-13

Kode Miras yang Memabukkan Senayan

BANYAK jalan menuju Roma. Banyak jurus pula menggarong uang megaproyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E), yakni dengan kode nama-nama minuman keras.

Kode itu digunakan tersangka kasus korupsi pengadaan KTP-E, Irvanto. Dia menggunakan kode untuk pembagian uang bagi mantan Ketua DPR Setya Novanto serta beberapa pihak lain yang terlibat dalam pengadaan KTP-E.

Hal itu terungkap dalam sidang kas.us korupsi KTP-E dengan terdakwa Setya Novanto yang juga paman Irvanto.

Ahmad Nur, pegawai di PT Murakabi Sejahtera perusahaan milikIrvanto, menyaksikan setelah mendapat seluruh uang yang diangkut dari money changer PT Inti Valuta Asing, Irvanto mencoret-coret lembaran kertas yang akan diletakkan di tiap ransel berisi uang dengan mata uang dolar Amerika Serikat.

"Awalnya kode yang diberikan ialah Senayan dan beberapa warna seperti merah, kuning, dan biru," kata Ahmad saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Namun, tak lama kode itu diganti dengan kode namanama minuman keras. "Merah diganti McGuire, kuning diganti Chivas Regal, dan biru untuk Vodka," lanjutnya.

Ahmad yang bekerja sebagai kurir di perusahaan Irvanto mengatakan atas pengantaran uang tersebut ia diberi uang Rp20 juta. Ia mengaku tak merasa kaget dengan pemberian uang tersebut karena sebelumnya telah dijanjikan untuk diberi sepeda motor.

Meski demikian, Ahmad

mengaku tak menaruh curiga soal asal muasal uang dolar yang diminta Irvanto untuk diambil dari pegawai PT Inti Valuta Asing, Riswan alias Iwan, tersebut.

Ia juga tak tahu-menahu siapa saja orang yang dimaksud dengan kode-kode dan diberi uang oleh Irvanto. "Saya tidak tahu soal itu. Pak Irvan juga tidak kasih tahu saya," ujarnya.

Diketahui dari kesaksian Ahmad, ia diminta Irvanto mengambil uang sejumlah US$2 juta (Rp27,5 miliar/ kurs.13.700) secara bertahap sebanyak tiga kali.

Sebelumnya, sempat terungkap soal kode-kode yang digunakan untuk pembagian jatah proyek KTP-E di DPR. Kode tersebut untuk fraksi-fraksi yang menerima uang panas itu.

Partai Golkar dengan kode kuning bakal diberi RplSO miliar, Partai Demokrat dengan kode biru Rpl50 miliar, dan PDIP dengan kode merah Rp80 miliar.

Kemudian, Marzuki Ali dengan kode MA akan diberikan uang Rp20 miliar; Anas Urbaningrum dengan kode AU akan diberikan uang Rp20 miliar; Chairuman Harahap dengan kode CH akan diberikan Rp20 miliar; serta partai-partai lainnya sejumlah Rp80 miliar.

Mantan Ketua DPR Setya , Novanto mengakui bahwa dirinya mendengar dari Andy Narogong bahwa keponakannya, Irvanto, telah mengirimkan uang kepada beberapa pihak.

"Dalam perkembangan terakhir, saya ingat mendengar dari Andy bahwa Irvanto mengirimkan uang kepada beberapa pihak," ujarnya dalam sidang lanjutan kasus korupsi KTP-E itu.

(Putri Anisa Yuliani/X-4)





Original Post

Transaksi Irvanto Masuk Pencucian Uang

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-3-13

Transaksi Irvanto Masuk Pencucian Uang

Uang US$3,5 juta didapatkan Irvanto saat masih menjabat sebagai direktur PTMurakabi Sejahtera yang ikut dalam tender proyek pengadaan KTP-E.

Putri Anisa Yuliani

putri@medloindonesio.com

MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, terindikasi sebagai tindak pidana pencucian uang.

"Modus-modus yang disampaikan itu mengindentifikasi-kan sebagai bagian dari menyamarkan harta yang dipakai melalui beberapa transaksi," kata Yunus di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Yunus memberikan keterangan selaku ahli dari jaksa penuntut umum KPK untuk perkara dengan terdakwa No-

vanto yang didakwa merugikan keuangan negara hingga Rp2,3 triliun dari total anggaran proyek KTP-E Rp5,9 triliun.

Dalam sidang-sidang sebelumnya, para saksi mengungkapkan ada uang US$3,5 juta yang didapatkan Irvanto saat masih menjabat sebagai direktur PT Murakabi Sejahtera yang ikut dalam tender proyek KTP- E. Cara memperoleh uang itu ialah melalui sistem barter, yaitu Irvanto mendatangi money changer untuk menukarkan uang dolar Amerika dari luar negeri menjadi dolar Amerika yang diterima di dalam negeri.

Petugas money changer itu lalu menghubungi rekan-rekannya money changer di Indonesia maupun luar negeri

Hanya 7,4 juta keping KTP-E yang teraktivasi dari 150 juta yang diproduksi konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).

untuk selanjutnya ditransfer ke setiap money changer di luar negeri dan di Indonesia tanpa perlu uang itu melintasi batas negara.

Transaksi yang terjadi pada Desember 2011 sampai Februari 2012 itu salah satunya berasal dari rekening PT Biomorf Mauritius di Mauritius.

"Mauritius termasuk high risk country dalam rangka pencucian uang, penggunaan money changer juga suspi-

cious (mencurigakan). Bank-bank asing tidak mau mengirim uang ke rekening money changer. Jadi banyak pemilik money changer membuat rekening atas nama pemiliknya, apalagi ini ada transaksi tunai yang susah dilacak, menghindari rezim pencucian uang. Jadi ada indikasi ingin menutupi sesuatu," jelas Yunus.

Yunus menambahkan skema yang digunakan Irvanto itu mulitaleral setting dengan adanya kreditor di luar negeri dan ada perusahaan debitur di luar negeri, yaitu Biomorf Mauritius yang membayar uang ke dalam negeri dan diterima debitur yang mengajukan uang ke luar negeri dan kreditur yang menerima uang dari Biomorof.

Hanya 74,4 juta

Saksi lain yang dihadirkan ialah dosen Fakultas Ilmu Komunikasi (Fasilkom) Universitas Indonesia Bob Hardian. Syahbuddin. Menurutnya,

hanya 7,4 juta keping KTP-E yang teraktivasi dari 150 juta yang diproduksi konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).

"Tujuan verifikasi dan aktivasi untuk memastikan a-pakah data yang dimasukkan ke KTP-E sudah benar atau tidak. Memastikan apakah orang yang menerima benar yang bersangkutan. Waktu aktivasi dan verifikasi yang bersangkutan harus datang untuk mengecek sidik jari di KTP-E-nya. Tetapi proses ini tidak dilakukan. Jadi dari 150 juta keping lebih, yang diakti-vasi dan diverifikasi cuma 7,4 juta," kata Bob.

Bob ialah salah satu peserta uji petik KTP-E sekaligus pendamping dalam pengerjaan proyek tersebut. Bob menjadi saksi untuk terdakwa Novanto.

"Dengan menjadikan iris sebagai identifikasi penung-galan, itu terbuka celah duplikasi KTP-E. Di satu sisi melakukan duplikasi dengan iris, sedangkan data dalam cip itu finger print, ada dua perbedaan mendasar di sini."

Menurut Bob, data yang diambil dari masyarakat ialah sidik jari yang direkam dalam automated finger print identification system, tetapi yang diperiksa terlebih dulu ialah iris.

(P-l)





Original Post

Panitera PN Jaksel Divonis 4 Tahun

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-3-13

Panitera PN Jaksel Divonis 4 Tahun

Tarmizi terbukti menerima suap senilai Rp425 juta, fasilitas penginapan dan transportasi senilai Rp9,5juta dari pengusaha.

Putri Anisa Yuliani

putri@mediaindonesio. com

PANITERA Pengganti PN Jakarta Selatan Tarmizi divonis empat tahun penjara plus denda Rp200 juta subsider satu bulan kurungan karena terbukti menerima suap senilai Rp425 juta, fasilitas penginapan dan transportasi senilai Rp9,5 juta dari pengusaha.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Tarmizi secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tarmizi dengan pidana

penjara selama empat tahun ditambah pidana denda Rp200 juta dengan ketentuan bila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan," kata Ketua Majelis Hakim Ni Made Sudani di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Vonis itu lebih rendah ketimbang tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang meminta agar Tarmizi divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan berdasarkan dakwaan pertama dari Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 64 ayat

1 KUHP.

"Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program

pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi. Hal yang meringankan, sopan, berterus terang, belum pernah dihukum, merasa bersalah, sangat menyesali perbuatan, berjanji tidak mengulangi perbuatan," kata Hakim Agus Salim.

Terbukti

Majelis hakim yang terdiri atas Ni Made Sudani, Rustiyono, Mochamad Arifin, Sigit Herman Binaji dan Agus Salim menilai Tarmizi terbukti menerima uang senilai Rp425 juta dan fasilitas penginapan serta transportasi senilai Rp9,5 juta.

Tujuannya agar Tarmizi dapat menjadi penghubung dan memberikan akses kepada pihak yang berperkara agar majelis

hakim menolak gugatan yang diajukan Eastern Jason Fabrication Services (EJFS) Pte Ltd dan mengabulkan gugatan rekon-pensi serta mengabulkan sita jaminan jaminan PT Aqua Marine Divindo Inspection (AMDI) selaku pihak tergugat/pihak penggugat rekonpensi.

PT EFJS menggugat PT AMDI untuk membayar ganti rugi akibat wanprestasi sebesar US$7,603,198,45 dan SS131.070.50. PT AMDI lalu mengajukan gugatan balik (rekonpensi) kepada PT EJFS sebesar US$4,995,011,57.

Terhadap gugatan itu, Direktur Utama PT AMDI Yunus Nafik menunjuk Akhmad Zaini sebagai kuasa hukum. Setelah beberapa kali sidang. Zaini menemui Tarmizi dan minta tolong untuk menyampaikan kepada ketua majelis hakim yaitu Djoko Indiarto supaya perkara gugatan wanprestasi dibantu.

Lalu Tarmizi mengatakan akan disampaikan kepada majelis hakim.

Pada 20 Juni 2017, Zaini mentransfer uang sejumlah Rp25 juta kepada Tarmizi melalui rekening office boy PN Jaksel Tedy Junaedi.

Tarmizi lalu meminta Tedy untuk membayar keperluan Tarmizi. Pada 16 Juli 2017, Zaini memesankan kamar untuk menginap bagi rombongan keluarga Tarmizi di Hotel Garden Palace Surabaya dan memberikan fasilitas lain berupa hotel/ vila di Kota Batu, Malang senilai Rp9,5 juta.

Zaini di hotel itu meminta Tarmizi agar mengabulkan tiga paket permohonan PT AMDI yaitu gugatan PT EJFS ditolak, gugat rekonpensi PT AMDI diterima, dan sita jaminan PT AMDI diterima. Permintaan itu disanggupi Tarmizi dengan meminta imbalan Rp750 juta.

(P-l)





Original Post

KPK Sita Motor dan Mobil Mewah Bupati HST

Media Cetak Media Indonesia Halaman 13
2018-3-13

KPK Sita Motor dan Mobil Mewah Bupati HST

Gaya hidup mewahyang ditunjukkan Bupati Hulu Sungai Tengah dengan mengoleksi kendaraan mewah menunjukkan ketidakpekaan pejabat negara terhadap tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

Denny Susanto

dennysusanto@medioindonesio.com

TIM penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita koleksi mobil mewah dan motor gede milik Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Abdul Latif, yang kini menjadi tahanan KPK terkait kasus suap

proyek Rumah Sakit Damanhuri, Kota Barabai. Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin masih menunggu masuknya berkas untuk persidangan bupati yang juga Ketua Partai Berkarya Kalimantan Selatan tersebut.

"Untuk persidangan kasus Bupati HST, kita masih menunggu berkas dari KPK, jadi belum terjadwal," turur Dana Hanura, Hakim PN Tipikor Banjarmasin, Senin (12/3). Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati HST Abdul Latif bersama Ketua Kadinda setempat dan empat orang lainnya ditangkap KPK di dua lokasi berbeda, yakni di Barabai, Hulu Sungai Tengah, dan Surabaya beberapa waktu lalu.

Penangkapan ini berkaitan dengan suap proyek RSUD Damanhuri Kota Barabai dengan nilai miliaran rupiah. Kemarin, tim penyidik KPK menyita delapan mobil mewah dan delapan motor gede milik Bupati non-

aktif Kabupaten HST. Aset Bupati HST berupa mobil mewah merk Hummer, Alphard, Land Cruiser, Lexus, Jaguar, Ducati, dan Rubicqn, serta motor merk Harley Davidson dan trail.

Petugas KPK tidak memberikan pernyataan apa pun saat mobil mewah milik bupati nonaktif dikeluarkan dari rumah dinas Jalan Bhakti Kota Barabai. "Setahu kami sudah lebih satu bulan mobil milik bupati non aktif disegel dan baru hari ini disita oleh KPK," ungkap Taufik, satu warga di Barabai.

Proses penyitaan puluhan mobil mewah tersebut menarik perhatian warga Bumi Muraka-ta yang sedang berolahraga di lapangan Dwi Warna Kota Barabai. Sebelumnya, barang bukti yang disegel KPK terkait dugaan kasus korupsi yang menyeret Latif sebanyak 25 unit mobil dan 8 unit motor.

Untuk penyitaan kali ini petu-

gas KPK menyita delapan unit ambulans Cinta Banua jenis Daihatsu Grand Max dan dua unit mobil partai Toyota Hiace. Sebelum di bawa ke Kota Banjarmasin dan selanjutnya ke Jakarta, petugas KPK mengisi BBM ke SPBU terdekat dengan pengawalan ketat petugas Polres Hulu Sungai Tengah.

Untuk kendaraan roda empat dibawa langsung petugas KPK, sedangkan kendaraan roda dua diangkut menggunakan truk khusus. Sebagian barang bukti tersebut diamankan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Banjarmasin dan sebagain lagi akan dibawa langsung ke Jakarta.

Proses hukum Bupati HST non aktif masih menjalani tahap pemeriksaan karena berkasnya belum P21. Abdul Latif ditangkap KPK pada operasi tangkap tangan pada 4 Januari 2018.

Suap raperda

Pada kesempatan tersebut, Dana Hanura juga mengungkapkan untuk perkara lain yang ditangani PN Tipikor Banjarmasin ialah perkara suap penyusunan raperda penyertaan modal untuk PDAM Bandarmasih Banjarmasin.

Perkara ini dibagi dalam dua bagian, yakni pada bagian pertama hakim telah menjatuhkan vonis penjara terhadap Dirut PDAM Bandarmasih, Muslih, dan Manager Keuangan PDAM Bandarmasih, Trensis.

Di bagian kedua ini PN Tipikor Banjarmasin menyidangkan terdakwa pimpinan DPRD Banjarmasin. "Pekan ini sidang masuk agenda pemeriksaan saksi Wakil Wali Kota Banjarmasin," tambah Dana. Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hermansyah, disebut-sebut terlibat dalam ide fee pada proyek PDAM Bandarmasih.

(N-1)





Original Post

Panitera Terjaring OTT, MA Akui Kecolongan

Media Online metrotvnews.com
2018-03-13

Jakarta: Mahkamah Agung (MA) menyesalkan penangkapan seorang panitera pengganti di Pengadilan Negeri Tangerang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MA mengaku, kecolongan dengan penangkapan tersebut.

"Ya jelas dong, apalagi kita baru laporan tahunan. Tapi ya ini terjadi," kata Juru Bicara MA Hakim Agung Suhadi saat dikonfirmasi Medcom.id, Jakarta, Senin malam, 12 Maret 2018.





Suhadi terkesan geram karena masih adan panitera yang mencoba-coba terlibat dalam praktik kotor tersebut. Dia mengaku belum tahu apakah penangkapan ini bentuk kerjasama antara lembaganya dengan KPK.

"Katanya sudah intensif, ada bentuk regu khusus tapi ternyata, apakah ini bentuk kerjasama dengan MA," pungkas Suhadi.

KPK menangkap salah satu panitera pengganti di Pengadilan Negeri Tangerang dan pihak penyuap. Keduanya sudah dibawa ke markas antirasuah untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dari informasi awal, mereka yang ditangkap diduga terlibat transaksi suap terkait penanganan perkara perdata yang ditengah ditangani berjalan di Pengadilan Negeri Tangerang
(SCI)

http://news.metrotvnews.com/hukum/VNx3pBdK-panitera-terjaring-ott-ma-akui-kecolongan



Original Post

KPK OTT Pejabat PN Tangerang

Media Online rri.co.id
2018-03-13

KBRN, Jakarta: KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang panitera pengganti (PP) di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.

"Memang ada kegiatan tim KPK berkoordiansi dengan APH (Aparat Penegak Hukum) lain di Tangerang," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (12/3/2018).

Menurut Agus, ada sejumlah pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

"Untuk sementara ada sejumlah orang diamankan dan dilakukan pemeriksaan awal," tambah Agus.

KPK masih akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang diamankan tersebut dalam 1x24 jam.

"Selengkapnya besok akan disampaikan informasinya," ungkap Agus. (Antara/AKS)

http://rri.co.id/post/berita/501302/nasional/kpk_ott_pejabat_pn_tangerang.html



Original Post

Panitera PN Jaksel Divonis 4 Tahun

Media Cetak Jawa Pos Halaman 12
2018-3-13

Panitera PN Jaksel Divonis 4 Tahun

Terbukti Terima Uang dari Pengacara

JAKARTA Satu lagi aparatur lembaga kehakiman terbukti melakukan korupsi. Panitera pengganti PN Jaksel Tarmizi divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (12/3). Tarmizi divonis empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider satu bulan kurungan.

Tarmizi yang biasanya bertugas sebagai perangkat persidangan terlihat pasrah saat mendengar ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Ni Made Sudani membacakan putusan tersebut "Menjatuhkan pidana pada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama empat tahun penjara," kata Ni Made Sudani dalam amar putusannya.

Vonis tersebut lebih ringan jika dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut

umum (JPU) KPK yang dibacakan Februari lalu. Yakni, enam tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan.

Tarmizi dinyatakan bersalah oleh hakim terkait kasus suap putusan perkara perdata yang disidang di PN Jaksel tahun lalu. Tarmizi dianggap terbukti menerima suap Rp 425 juta dari advokat Akmad Zaini selaku kuasa hukum PT Aqua Marine Divindo, Sidoarjo. Selain uang, Tarmizi dianggap menerima fasilitas menginap di hotel dan vila serta mendapat jatah transportasi sampai dibelikan oleh-oleh saat berlibur di Surabaya dan Malang.

Dalam surat tuntutan jaksa, uang tersebut diberikan agar Tarmizi dapat menghubungkan pihak PT Aqua Marine dengan hakim yang menyidangkan perkara itu. Dalil tersebut kemarin menjadi pertimbangan hakim dalam amar putusannya. Pemberian suap juga bertujuan untuk memengaruhi hakim.

(ryo/c6/agm)





Original Post

Jatibaru Ditutup Pakai Ingub

Media Cetak Jawa Pos Halaman 21
2018-3-13

Jatibaru Ditutup Pakai Ingub

Wali koto Jakarta Pusat mengoordinasi semua kegiatan penataan kawasan Tanah Abang yang dilaksanakan perangkat daerah terkait.

Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan DKI bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap PKL untuk melakukan usahanya dengan tertib di kawasan Tanah Abang.

Kepala Dinas Perhubungan DKI bertanggung jawab terhadap ketersediaan layanan shuttle bus, melaksanakan pengaturan ojek online dan ojek pangkalan sehingga tersentralisasi di tempat yang disediakan, melaksanakan pengawasan terhadap angkutan umum agar berhenti di tempat yang disediakan, serta menempatkan petugas pengaturan lalu lintas sehingga lalu lintas lancar.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI bertanggung jawab terhadap kebersihan lokasi dan pemantauan kualitas udara di kawasan Tanah Abang.

Kepala Dinas Bina Marga DKI bertanggung jawab terhadap prasarana jalan di kawasan Tanah Abang.

Kepala Satpol PP DKI bertanggung jawab melakukan penertiban terhadap PKL yang melakukan usahanya di sepanjang trotoar kawasan Tanah Abang

Direktur utama PT Transportasi Jakarta bertanggung jawab terhadap ketersediaan layanan shuttle bus dan berkoordinasi dengan dishub.

Polisi Periksa Biro Hukum DKI 5 Jam

KEBAYORAN BARU Polda Metro Jaya terus mengusut laporan penutupan Ialan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kemarin (12/3), pejabat Biro Hukum DKI dari subbagian peraturan perundang-undangan bidang pembangunan dan lingkungan hidup dihadirkan sebagai saksi.

Pejabat yang mewakili Biro Hukum DKI adalah Rizka Okie Wibowo. Berdasar pantauan Jawa Pos, Okie tiba di gedung ditreskrimsus pada pukul 10.10. Tidak ada kalimat yang keluar dari mulutnya saat memasuki ruang pemeriksaan Subdit Satuan VTipikor Polda Metro Jaya. Setelah keluar pada pukul 15.29, kepada media, dia mengaku diberi 27 pertanyaan oleh penyidik selama diperiksa sekitar 5 jam

Dalam pemeriksaan tersebut, Okie hanya membawa draf instruksi gubernur (ingub) yang menjadi landasan penutupan Jalan Jatibaru. "Tadi, saat pemeriksaan, ditanyakan bagaimana prosedur pembuatan ingub dan ingub itu ditujukan untuk siapa saja," jelasnya. Ingub yang dimaksud Okie adalah Ingub Nomor 17 Tahun 2008. Ingub tersebut memuat tentang penataan kawasan Tanah Abang

(selengkapnya liliat grafis).

Terdapat tujuh instansi yang memperoleh ingub tersebut. Yakni, Pemkot Jakarta Pusat, dinas koperasi UMKM dan perdagangan, dinas perhubungan (dishub), dinas lingkungan hidup, dinas bina marga, satpol PP, serta PT Transportasi Jakarta.

Menurut Okie, penutupan Jalan Jatibaru yang diberlakukan sejak 22 Desember 2017 itu hanya berlandasan ingub tersebut Tidak ada peraturan daerah (perda) atau peraturan gubernur (pergub). "Baru

ingub sama kajian dari kami selaku Biro Hukum DKI," tuturnya. Namun, dia menyebutkan bahwa penutupan jalan itu harus diatur dalam peraturan lainnya. "Seharusnya peraturan gubernur. Iya, bukan hanya ingub," tambahnya.

Dia mengatakan ndak tahu adakah pemberian izin dari Ditlantas Polda Metro Jaya terkait kebijakan tersebut. "Yang saya tahu, sebelumnya, dishub menyampaikan surat izin kepada Kapolda Metro Jaya untuk menutup jalan," paparnya.

Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Ferdy Irawan menegaskan, penyidik sejatinya tidak hanya memeriksa Biro Hukum DKI, tetapi j uga pihak Ditjen Perhubungan Darat (Hubdar) Kementerian Perhubungan. Sayang, perwakilan instansi tersebut tidak datang. Pihaknya memastikan akan mengagendakan pemanggilan kembali. "Ditunggu saja," ucapnya.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombespol Halim Pagarra menyatakan, dirinya masih

menunggu pemprovmerealisasikan rekomendasi yang diberikan lembaganya. Dia bersikukuh meminta agar Jalan Jatibaru kembali dibuka untuk akses transportasi. "Komunikasi tetap komunikasi. Tapi, kan ini rekomendasinya mungkin belum. Apa ya, saya juga belum tanyakan bagaimana kemauan beliau (Gubernur DKI Anies Baswedan, Red)," terangnya Dia meminta permasalahan Jalan Jatibaru diselesaikan melalui forum

lalu lintas. Dengan begitu, semua stakelwlderbisa mengetahui solusi terbaik untuk menyelesaikan polemik Jalan Jatibaru. "Jadi, beliau (Gubernur DKI Anies Baswedan) bilang ini hanya sementara. Itu saja," tandasnya.

Gubernur DKI Anies Baswedan beberapa kali menegaskan bahwa persoalan Jalan Jatibaru bukan sekadar membuka tutup jalan. Penutupan area itu merupakan salah satu bagian

dari-konsep penataan Tanah Abang tahap pertama. Sesuai rencana pemprov, penataan dilakukan hingga tiga tahap. Anies menilai permintaan beberapa pihak yang ingin jalan tersebut kembali dibuka belum mendesak. "Kalau misalnya (Jalan Jatibaru) harus dibuka, apa yang membedakan jika dibandingkan dengan bulan lalu, kan nggak ada yang beda," tegasnya.

(sam/co2/fai)





Original Post

20 Petani Penggarap Dihukum Dua Bulan Penjara

Media Cetak Media Indonesia Halaman 25
2018-3-13

20 Petani Penggarap Dihukum Dua Bulan Penjara

PULUHAN ibu dan perempuan dari Kampung Tegal-lega. Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Cianjur, Jawa Barat, kemarin. Mereka memprotes penangkapan 20 pria dari kampungnya atas tuduhan penyerobotan tanah milik sebuah perusahaan.

"Kami tidak pernah menyerobot lahan itu, karena kami sudah menggarapnya secara turun temurun sejak puluhan tahun lalu," kata Ade Musyanti, ibu yang suaminya Cecep Rohimin, ikut ditangkap.

Para ibu juga bertekad akan terus menginap di kantor kejaksaan, menuntut suami mereka dibebaskan. Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Cianjur, Yadi Cahyadi, mengatakan pihaknya menahan 20 warga karena menyerobot tanah milik PT Tirta Sentosa. "Kami melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Cianjur untuk menahan para terpidana selama 2 bulan."

(BB/N-2)





Original Post

Seni Rupa pada Topeng

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 18
2018-3-13

Seni Rupa pada Topeng

MENGUSUNG tema "Neo Asia Neo Japon", sejumlah seniman Jepang menggelar pameran seni rupa bersama. Kegiatan yang digelar dalam rangka Japan-Indonesia International Friendship Exhibition itu berlangsung di Galeri 212 Institut Seni Budaya Indonesia, Jalan Buahbatu, Kota Bandung. Digelar 6-10 Maret 2018, pameran ini menampilkan karya utama, yaitu seni rupa pada topeng karya seniman Yasushi Mizutani.

KURATOR pameran, Agus Cahyana mengatakan, topeng noh merupakan bukti berlanjutnya seni tradisi yang tetap terjaga dan terus diwariskan kepada tiap generasi di Jepang. Penghargaan terhadap nilai tradisi yang mengemuka lewat bentuk topeng noh telah menjadi inspirasi bagi banyak karya seni kontemporer di Jepang.

Tidak hanya terbatas pada karya seni patung, tetapi telah memengaruhi berbagai produk budaya populer di Jepang, seperti animasi, manga, atau karya-karya populer lainnya.

Pameran topeng noh dari Mizutani menampilkan 23 karya dengan berbagai karakter wajah yang berbeda. Karakter wajah yang khas menjadikan simbol kekuatan budaya tradisi Jepang mengandung nilai-nilai kearifan dan makna yang mendalam. Keluhuran budaya tradisi topeng noh membuat topeng ini begitu istimewa karena tidak semua orang bisa membuat topeng noh. "Pameran ini setidaknya memberikan

pencerahan mengenai cara memperlakukan seni tradisional yang tetap dijadikan sarana untuk pembelajaran nilai kearifan yang terkandung di dalamnya. Selain itu, menjadi salah satu dasar untuk mengembangkan karya seni di masa sekarang. Dengan demikian, karya seni tidak hanya berkutat di wilayah kepuasan estetik dan kesenangan akan keindahan, tetapi juga menghadirkan spirit budaya tradisi yang akan diwariskan pada generasi berikutnya," ucap Agus.

Menurut Agus, di Indonesia tradisi penggunaan topeng untuk pertunjukan sudah ada sejak lama, misalnya di Bali, Cirebon, Dayak, dan Papua. Keberagaman bentuk, karakter, dan fungsi topeng di Indonesia hanya sebatas dikagumi sebagai warisan budaya yang layak untuk dijadikan tanda mata dari satu wilayah. Masih jarang yang menjadikan topeng sebagai sarana pewarisan nilai kearifan lokal dan dijadikan acuan untuk memunculkan identitas seni yang unggul.

Agus berharap pameran ini dapat memunculkan kesadaran mengenai pentingnya melestarikan, mempelajari, dan mengembangkan warisan budaya seni rupa yang selalu dapat menyesuaikan dengan semangat zamannya. Tentu saja tanpa kehilangan fungsinya sebagai sarana pewarisan nilai-nilai budaya luhur.

Sementara kurator dari Jepang, Izumi Mizuta mengatakan, topeng noh yang diproduksi Mizutani memiliki pesan kuat, yaitu peninjauan kembali kecantikan tradisional di Jepang. Karya yang ditampilkan merupakan gagasan asli Jepang. Proses pembuatan topeng Noh merupakan peninjauan kembali dari seni tradisional Jepang.

"Mizutani merupakan lulusan Departemen Seni Patung Tokyo. Dia memulai sebagai seniman kontemporer. Namun, saat berusia 44 tahun, ia mulai kreatif meng-

. garap seni tradisional Jepang, topeng noh. Alasan dia mengubah gaya seni adalah karena ruh yang terdapat pada topeng noh," ujar Mizuta.

Salah satu topeng noh karya Mizutani yang dipamerkan adalah "Okina". Dalam bahasa Indonesia, okina berarti topeng pria tua yang mewakili kedamaian. Topeng ini dibuat tersenyum bijaksana dengan janggut putih panjang dan kerutan di dahi. Dalam tradisi Jepang, biasanya okina hadir saat tahun baru dan digunakan untuk berdoa yang baik-baik, misalnya untuk perdamaian, keamanan, dan panen.

Sosok perempuan hadir dalam "Manbi". Topeng ini ditampilkan dalam bentuk perempuan yang sedang tersenyum. Mata sipitnya dihiasi garis mata berwarna hitam dan bibitnya dipulas merah. Wajah topeng "Manbi" mengingatkan pada sosok-sosok perempuan tradisional di Jepang.

Karya Mizutani tak hanya menampilkan wajah yang baik. Dia juga membuat topeng noh dalam sosok seram. Salah satunya topeng berjudul "Oobeshimi" yang merupakan topeng dewa galak. Topeng ini menampilkan wajah seorang pria yang sedang menyeringai lebar. Mata dan alis-nya naik sehingga dahinya berkerut, seolah sedang marah.

Ada pula topeng berjudul "Hannya" yang menampilkan sosok setan bertanduk. Topeng berwarna krem ini dihiasi helai-helai rambut tipis dan gigi taring yang muncul dari sela-sela bibir lebar. Dalam budaya Jepang, sebenarnya hannya bukanlah sosok setan, tetapi Tuhan yang galak".

Regenerasi

Selain karya Mizutani, terdapat pula karya dari seniman Jepang yang lain. Karya ini terdiri atas 11 karya seniman muda, 12 karya mahasiswa, dan 7 karya seni-

man yang masih SMA di Jepang. Hal ini menunjukkan regenerasi bidang seni rupa di Negeri Matahari Terbit itu berjalan dinamis.

Kendati tidak dilengkapi keterangan medium dan ukuran karya, tetapi karya para seniman muda ini hadir dalam berbagai ide. Misalnya Shuji Kawano yang menampilkan karya fotografi berjudul "A Fragment of City". Karya ini memperlihatkan salah satu bagian kota di Jepang yang riuh dengan pertokoan penuh lampu menyala.

Dalam bentuk lukisan, ada karya Fuyu-mi Yamamori yang berjudul The Person of Fortune Telling". Sesuai dengan judulnya, lukisan ini memperlihatkan sosok perempuan yang membaca nasib manusia lewat garis tangan. Dengan sengaja, Yamamori melukis objek yang sedang memperlihatkan garis-garis tangannya.

Kembali dalam bentuk fotografi, ada karya Naotoshi Saeki. Karya berjudul The Bird of Mejiro on Japanese Cherry Tree" itu memperlihatkan seekor burung kecil yang sedang bertengger di batang pohon ceri dengan bunga berwarna putih. Mata burung waspada. Uniknya, foto ini hadir dalam komposisi warna yang pas, yakni bulu burung berwarna hijau di antara limbunan bunga berwarna putih.

Dari kelompok mahasiswa, ada karya Shinpei Kuroda. Karya dalam bentuk fotografi ini berjudul "Metropolitan Tokyo". Dalam format lansekap, Kuroda memotret suasana malam di Kota Tokyo yang gemerlap dari lampu-lampu pencakar langit. Kuroda berhasil menghadirkan padatnya Kota Tokyo dalam rimba gedung-gedung bertingkat.

Perupa Oota Aoi membuat gambar dalam bentuk karakter manga. Karya berjudul "Wanwan Star" ini memperlihatkan seorang siswi berseragam sekolah

yang sedang jongkok dan bermain dengan anjing piaraannya. Yang membuat gambar ini menarik adalah keberanian Aoi bermain-main dengan aneka warna. Dia membubuhkan ungu sebagai latar gam- bamya, kemudian merah muda, merah, biru, dan putih pada objek gambarnya.

(Windy Eka Pramudya/"PR")





Original Post

Media