PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-4-2

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

ERMAN ARIFIN

IKLAN





Original Post

Kejaksaan Terima Pelimpahan Tersangka Dari Polda Sumut

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-4-2

Kejaksaan Terima Pelimpahan Tersangka Dari Polda Sumut

Kasus Korupsi Alkes RS Tarutung

KEJAKSAAN Tinggi Sumatera Utara telah membentuk tim jaksa penuntut umum guna menangani kasus korupsi pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana di Rumah Sakit Umum Swadana Tarutung.

Dalam kasus tersebut, dana yang digelontorkan pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) senilai Rp2,l miliar Tahun Anggaran 2012.

Kepa\a*$ksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Sumanggar Siagian mengatakan, tim jaksa kasus korupsi yang merugikan keuangan negara itu diketuai Jaksa Polim Siregar.

Tiga tersangka kasus korupsi alat kesehatan (alkes) itti yakni Hotman Sihombing selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Rudi Siregar Ketua Panitia,dan Wilson JPRitongan sebagai Sekretaris Panitia.

"Jaksa dari Kejati Sumut, saat ini tengah menyusun surat dakwaan kasus korupsi tersebut," ujar Sumanggar di Kejati Sumut, kemarin.

Dia menyebutkan, setelah dakwaan itu rampung dikerjakan, maka secepatnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tin-

dak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan untuk disidangkan.

"Ketiga tersangka itu, merupakan pelimpahan berkas perkara tahap kedua dari penyidik Krimsus Polda Sumut kepada Penuntut Umum Tipikor Kejati Sumut," ucapnya.

Sumanggar mengatakan, tersangka korupsi alkses dan KB itu telah dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I A Tanjung dusta Medan sejak 8 Maret 2018.

Penahanan tersangka tersebut, guna kepentingan penyidikan dan berkas perkara mereka dianggap lengkap atau P-21 oleh pihak Kejati Sumut.

Berkas perkara ketiga tersangka kasus korupsi itu, sudah beberapa kali bolak-balik dan dikembalikan ke penyidik Polda Sumut untuk disempurnakan.

Sedangkan, satu orang tersangka lainnya berinisial SH, Kuasa Pengguna Anggaran belum dilimpahkan oleh penyidik kepada penuntut umum.

Kasus korupsi alkes dan KB di RSU Swadana Tarutung, Sumatera Utara itu, terungkap berdasarkan hasil temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut,

byu





Original Post

Calo Pengadaan Spanduk Pilgub Dibui Lima Tahun

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-4-2

Calo Pengadaan Spanduk Pilgub Dibui Lima Tahun

Perkara Korupsi Bawaslu Jatim

MAHKAMAH Agung (MA) menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada kepada Muhammad Khusaini alias Anang Khusaini, calo proyek pengadaan spanduk Pilgub JawaTimur 2013.

Selain menghukum pidana kurungan, majelis hakim tingkat kasasi juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200 juta subsider kurungan selama 6 bulan.

Majelis menilai Khusaini terbukti melanggar Pasal 2 ayat (I) juncto Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Menyatakan terdakwa Muhammad Khusaini alias Anang Khusaini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut." putusa majelis hakim yang dipimpin Salman Luthan dengan anggota Syamsul Rakan Chaniago dan MS Lumme.

Dalam putusannya, majelis hakim MA menyatakan me-

nolak permohonan kasasi jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Surabaya

Sebelumnya, JPU menuntut Khusaini dihukum 8,5 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti merugikan negara sebesar Rp627 5 10.000 sebagaimana hasil penghitungan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur.

Menurut jaksa. Khusaini terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Namun majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya hanya menghukum Khusaini dipenjara I tahun dan denda Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan.

Jaksa kemudian banding. Pengadilan Tinggi Surabaya menambah masa hukuman Khusaini menjadi 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider kurungan selama 4 bulan. Merasa tidak puasjaksa mengajukan kasasi.

byu





Original Post

Hakim Perintahkan KPK Usut Pejabat Yang Terlibat Suap

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-4-2

Hakim Perintahkan KPK Usut Pejabat Yang Terlibat Suap

KASUS suap uang ketok ini terjadi pada periode 2013-2015. Sejak Januari 2018. KPK membuka penyelidikan baru terhadap anggota dan bekas anggota DPRD Sumut yang menerima suap.

Juru bicara KPK Febri Dian-syah membenarkan pihaknya membuka penyelidikan baru kasus suap di era Gubernur Gatot Pujo Nugroho.

"Memang ada jadwal permintaan keterangan pada sejumlah anggota DPRD di Sumut. Itu proses pengembangan perkara sebelumnya," katanya.

Pemeriksaan terhadap anggota dan bekas anggota DPRD Sumut ini merupakan gelombang ketiga. Pemeriksaan gelombang pertama tahun 2015.

Hasilnya, empat anggota dewan ditetapkan sebagai. Mereka adalah Ketua DPRD Ajib Shah (Fraksi Golkar), bekas Ketua DPRD Saleh Bangun (Fraksi Demokrat), bekas Wakil Ketua DPRD Chaidir Ritonga (Fraksi Golkar), Sigit Pramono Asri (Fraksi PKS) dan Kamaluddin Harahap.

Pengadilan Tipikor Jakarta pada 15 Juni 2016 menyatakan mereka bersalah menerima suap. Ajib Shah divonis 4 tahun penjara. Saleh 4 tahun penjara. Sigit 4,5 tahun penjara dan Chaidir 4,5 tahun penjara.

Adapun Kamaluddin divonis satu pekan sebelumnya. Ia divonis 4 tahun 8 bulan penjara. Mereka terbukti menerima suap

dari Gatot untuk persetujuan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD 2012, persetujuan perubahan APBD 2013-, perubahan APBD 2014, perubahan APBD 2015 dan pembatalan hak interpelasi 2015.

Pada pemeriksaan gelombang kedua, KPK menetapkan tujuh anggota dewan sebagai tersangka kasus uang ketok ini. Mereka bekas Wakil Ketua DPRD M Affan (Fraksi PDIP), Bustami (Fraksi PPP), Zulkifli Husein (Fraksi PAN). Parluhutan Siregar (Fraksi PAN), Wakil KetuaDPRD Zulkifli Effendi Siregar (Fraksi Hanura), Budiman Nadapdap (PDIP) dan Guntur Manurung (Fraksi Demokrat).

Mereka juga telah diadili dan

dinyatakan bersalah menerima suap. Sama seperti rekan mereka yang lebih dulu diseret ke pengadilan. Affan cs divonis berkisar 4 tahun penjara hingga 4.5 tahun penjara. Mereka kompak menyatakan tak mengajukan banding.

Gatot pun ikut diadili dalam kasus ini. Ia dinyatakan bersalah menyuap anggota DPRD Sumut periode-2009-2014 dan 2014-2019. Gatot memberikan uang tujuh kali dengan jumlah total Rp61,8 miliar.

Dalam putusannya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan yang mengadili perkara Gatot memerintah jaksa penuntut umum (JPU) KPK memproses pemberi dan penerima suap yang

belum terjamah.

Pejabat Pemprov Sumut yang terlibat memberikan suap kepada anggota dewan adalah Randiman Tarigan (Sekretaris DPRD), M Ali Nafiah, (Bendahara DPRD), Nurdin Lubis (Sekretaris Daerah), Baharuddin Siagian (Kepala Biro Keuangan), Ahmad Fuad Lubis (Kepala Biro Keuangan), M Fitriyus (Asisten IV), Hasban Ritonga (Sekretaris Daerah), dan Pan-dapotan Siregar (Kepala Badan Kepegawaian Daerah).

Hakim dalam putusannya juga menyebut anggota dewan yang menerima suap. Salah satunya, Evi Diana, istri Tengku Erry Nuradi, Gubernur Sumut saat ini.

gpg





Original Post

MA Dimintajernih Memutus Kasasi KPU Makassar

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-4-2

MA Dimintajernih Memutus Kasasi KPU Makassar

MAKASSAR - Mahkamah Agung diminta jernih dalam memutus kasasi yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pada Rabu (21/3) lalu, PTUN memutuskan mengabulkan gugatan penggugat agar KPU Makassar segera mencabut keputusan terkait pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulya-sari sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota Makassar. KPU Kota Makassar pun mengajukan kasasi atas putusan tersebut.

"Jika keputusan MA tidak jernih, bisa terkesan KPU dipaksa untuk membatalkan penetapan pasangan calon. Sebab, sebelumnya tidak pernah dipersoalkan. Jadi, pasal yang yang dituduhkan bahwa ada pelanggaran adminsit-rasi, bukanlah sengketa pemilihan," ujar pakar hukum tata negara dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Amirudin Umar, Ahad (1/4) menanggapi putusan PTUN.

Guru besar Unhas ini menilai, hakim PTUN Makassar salah mengonstruksi hukum. Sebab, gugatan yang diajukan bukan sengketa PTUN, tetapi masuk

kategori pelanggaran admistrasi pemilihan. Hakim juga terlalu menyederhanakan pelanggaran sebagaimana Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun

2016tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam pasal itu diatur bahwa kepala daerah (gubernur, wakil gubernur, bupati/wali kota) dilarang menggunakan kewenangan melaksanakan program dan kegiatan yang merugikan calon lain dalam jangka waktu enam bulan sebelum penetapan.

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun

2017pasal 89 butir kedua pun mengatur tentang pejawat yang dilarang menggunakan kewenangan untuk keuntungan pemilihan dalamjangka waktu enam bulan.

"Nah, mengacu pada aturan itu, kalau disebut pejawat kan setelah ditetapkan. Kalau sebelum ditetapkan, ya bukan pejawat. Jadi, kalau yang digugat SK penetapan KPU tentang pasangan calon, itu sangat aneh, apalagi pasangan lain tidak merasa dirugikan dan juga tidak ada pengaduan atas penetapan."

Pada 12 Februari 2018, KPU Kota Makassar menetapkan dua pasangan calon wali kpta dan calon wakil wali kota

Makassar. Pertama, pejawat Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulya-sari Paramastuti yang maju lewat jalur perseorangan dengan dukungan 117.492 KTP dari 65.354 KTP yang disyaratkan. Adapun pasangan kedua adalah Munafri Arifuddin-Rahmatika Dewi yang diusung koalisi gemuk 10 partai politik dengan jumlah kursi 47 dari 50 kursi DPRD. Munafri Arifuddin merupakan menantu Aksa Mahmud, pendiri dan pemimpin Grup Bisnis Bosowa.

Guru besar hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Laode Husain, berpandangan, keputusan KPU Kota Makassar dalam menetapkan dua pasangan calon sudah benar dan seharusnya tidak bisa digugat. Karena itu, ketika PTUN memutuskan sesuatu yang keliru terkait pasangan calon ini, KPU sangat berhak melakukan kasasi ke MA.

Laode menilai, PTUN salah dalam penerapan hukum karena kebijakan wali kota yang digugat tak terkait dengan pemilihan. "Dan sebelum penetapan, wali kota berhak melaksanakan program yang sudah dicanangkan pemerintahannya. Tidak ada yang salah," kata Laode.

antara ed eh ismail





Original Post

Surat Edaran MA Didukung

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-4-2

Surat Edaran MA Didukung

ARIF SATRIO NUGROHO

Tersangka berstatus buron tak bisa ajukan praperadilan.

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO). Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) pun mendukung langkah MA tersebut.

"Terutama untuk melengkapi keti-daksempurnaan pengaturan hukum acara praperadilan. Selain itu surat edaran tersebut dibutuhkan untuk menetapkan status orang-orang yang dalam keadaan buron namun berupaya untuk mengajukan perlawanan hukum di Pengadilan," ujar Direktur Eksekutif ICJR Anggara, Ahad (1/4).

Secara umum dalam surat edaran ini, MA menegaskan bahwa orang yang dalam keadaan buron tidak dapat mengajukan praperadilan. Begitu juga apabila permohonan itu diajukan oleh penasihat hukum atau keluarganya maka permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

ICJR mendorong hukum acara praperadilan tetap harus dibentuk karena masih banyak kekosongan hukum yang terjadi dalam praperadilan. "Kekosongan hukum ini harus diisi mengingat lembaga praperadilan me-

rupakan pranata penting untuk menjamin hak-hak tersangka dalam sistem peradilan pidana," ujar Anggara.

Di samping itu, ICJR juga mengingatkan bahwa pascadisahkannya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, lembaga pra-padilan tidak lagi kompatibel dalam pengaturan jangka waktunya, khususnya terkait dengan upaya paksa. Karena itu, ICJR mengingatkan potensi besar penyalahgunaan hukum terhadap anak-anak yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana jika hu-

kum acara praperadilan tidak segera dibenahi.

"Pengaturan secara paripurna hukum acara praperadilan diperlukan mengingat banyaknya ketentuan baru yang dapat dianggap sebagai bagian dari upaya paksa namun tidak memiliki mekanisme pengawasan terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum," kata Anggara menutup.

MA mengeluarkan surat edaran larangan tersangka hukum yang masuk dalam DPO alias buron untuk menga-

jukan praperadilan. Larangan tersebut tertulis dalam Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2018 tertanggal 23 Maret 2018.

Dalam surat edaran tersebut tertulis, "Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan."

Dalam surat edaran tersebut, hakim juga harus menjatuhkan putusan bahwa perkara tidak dapat diputuskan bila praperadilan diajukan keluarga atau kuasa hukum tersangka buron. Lalu pihak tersangka juga tidak bisa mengajukan langkah hukum terkait putusan itu.

Adapun surat edaran itu ditujukan kepada ketua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Surat edaran tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali.

Dengan demikian, jika permohonan praperadilan tetap diajukan oleh penasihat hukum dari buron, hakim pun tidak bisa menerimanya. "Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum," seperti yang tertera dalam surat edaran tersebut.

Juru bicara MA, Suhadi, ketika dikonfirmasi Republika membenarkan surat tersebut. Menurut dia, larangan itu untuk menindaklanjuti adanya buron yang kerap mengajukan praperadilan. Padahal, statusnya adalah buron yang secara sadar artinya telah berupaya menghindari proses hukum. "Maka perlu adanya kepastian hukum diwujudkan lewat larangan ini," kata

dia.

ed muhammad hafil/ ARIF SATRIO NUGROHO





Original Post

Gatot Ingatkan Kasus AW-101

Media Cetak Republika Halaman 3
2018-4-2

Gatot Ingatkan Kasus AW-101

MUHAMMAD IQBAL. RONGGO ASTUNGKORO

JAKARTA - Mantan panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo memiliki satu pesan penting kepada institusi TNI. Ia mengingatkan TNI, terutama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, agar proaktif menuntaskan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara (AU) Tahun Anggaran 2016-2017. Hal itu Gatot sampaikan saat bersila-turahim ke kantor pusat PT Republika Media Mandiri, Jakarta, pekan lalu.

Saat dikonfirmasi, Gatot kembali mengingatkan, kasus korupsi pengadaan helikopter angkut AVV-101 merupakan insubordinasi, yaitu perlawanan atau pemberontakan terhadap atasan dalam hubungan dinas. Sebab, pengadaan helikopter yang dikembangkan secara joint venture antara Westland Helicopters di Inggris dan Agusta di Italia itu sudah dilarang oleh Presiden Joko Widodo.

Larangan itu disampaikan Presiden pada Desember 2015. Sebagai tindak lanjut. Sekretaris Kabinet Pramono Anung sudah membuat surat perintah penghentian pengadaan.

Mulanya, helikopter ditujukan untuk kategori VVIP. Namun, spesifikasinya belakangan diubah menjadi

helikopter angkut. Pada 9 Februari 2017, helikopter angkut AW-101 ter-nyata sudah terparkir di hanggar Skad-ron Teknik 021, Lanud Halim Perda-nakusuma, Jakarta Timur. "Saya sebagai panglima TNI juga ikut bersalah," ujar Gatot.

Kemudian, mantan panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau biasa disingkat Kostrad itu mengaku berusaha membongkar keterlibatan oknum prajurit TNI AU. Ia bahkan melibatkan elemen masyarakat sipil dalam menginvestigasi kasus tersebut. Kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun diinisiasi oleh Gatot.

Hasilnya terbukti. Sejauh ini, Polisi Militer (POM) TNI dan KPK sudah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus korupsi pengadaan helikopter angkut AW-101. Mereka adalah Direktur PT Dira tama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh, Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kolonel Kal FTS SE, pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa Marsekal Madya TNI FA, pejabat pemegang kas atau pekas Letkol Administrasi WW, Pembantu Letnan Dua SS, dan asisten perencanaan kepala staf Angkatan Udara MarsdaTNI SB. KPK juga sudah memeriksa mantan KSAU Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna pada awal Januari lalu.

Lebih lanjut, dia mengaku pernah ditanyakan secara langsung oleh Presiden perihal potensi kerugian negara dalam kasus tersebut. Ia mengatakan, kerugian minimal mencapai Rp 150 miliar. Presiden sendiri menilai kerugian sekitar Rp 200 miliar. Sedangkan, menurut KPK, kasus korupsi itu diketahui menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 224 miliar. "Presiden memerintahkan untuk mengejar dan saya sudah mengejar begitu jauhnya," ujar Gatot.

"Sekarang panglima TNI sekarang dong. Presiden perintahkan kepada panglima TNI yang kebetulan saat itu Gatot. Jadi, panglima TNI sekarang pun punya kewajiban untuk mengejar itu karena itu adalah perintah Presiden selaku penguasa TNI Angkatan Laut, Udara, dan Darat," ujarnya lagi.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI M Sabrar Fadhilah menyatakan, pihaknya mendukung pengungkapan dugaan korupsi pengadaan helikopter AW-101. Pada akhirnya nanti, TNI akan menghargai hasil pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ya, pada prinsipnya mendukung, bukan siap mengusut, karena sekarang kan masih saksi saja Pak AS (Agus Supriatna)," ungkap Sabrar saat dihubungi Republika, Ahad (1/4).

ed muhammad hafil/ MUHAMMAD IQBAL/RONGGO ASTUNGKORO





Original Post

Soal Ahok, Pemerintah Dinilai Langgar UU

Media Cetak Republika Halaman 3
2018-4-2

Soal Ahok, Pemerintah Dinilai Langgar UU

ARIF SATRIO NUGROHO. UMAR MUKHTAR

Ahok tak dipindahkan ke lapas karena alasan keamanan.

JAKARTA - Pakar hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Asep Warlan Yusuf menyatakan, pemerintah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan karena tidak memindahkan terpidana kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke lembaga pemasyarakatan (Lapas).

"Sesungguhnya kalau sudah inkrah, dan PK (peninjauan kembali) ditolak, artinya tidak ada lagi alasan untuk tidak menempatkan di lapas. Ini pelanggaran betul terhadap UU Pemasyarakatan," kata dia kepada Republika, Ahad (1/4).

Menurut Asep, masa penahanan Ahok di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob seharusnya tidak mengurangi hukuman penjara Ahok. Penghitungan hukuman terhadap terpidana semestinya dimulai saat ditempatkan di lapas sebagai tempat

pembinaan narapidana.

"Ketika narapidana tidak ditempatkan di lapas, hemat saya harusnya tidak dihitung karena itu kan masa penahanan. Masa penahanan berbeda dengan masa pembinaan," ujar dia.

Asep juga menerangkan, kejaksaan mempunyai tugas mengeksekusi putusan pengadilan terhadap Ahok. Terlebih, PK yang diajukan oleh mantan gubernur DKI Jakarta itu telah ditolak Mahkamah Agung melalui majelis hakim yang dipimpin Artidjo Alkostar.

Setelah kejaksaan mengeksekusi, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan bertugas menempatkan terpidana ke lapas. Ditjen ini menentukan lapas yang akan dihuni terpidana.

"Jaksa yang mengeksekusi putusan pengadilan, tetapi yang menempatkannya ke lapas adalah Dirjen Pemasyarakatan. Jadi, terpidana itu ditempatkan di mana tergantung dirjen ini. Kalau di Mako Brimob ini kan rutan, bukan lembaga pembinaan bagi seorang terpidana. Ini melanggar undang-undang," katanya.

Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Nasir Djamil, menyatakan, ter-

pidana kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok wajib dipindahkan dari Rutan Mako Brimob Depok ke lapas. Langkah itu sekaligus untuk meyakinkan publik bahwa Presiden Joko Widodo konsisten menegakkan hukum.

"Menempatkan Ahok tetap di Rutan Mako Brimob tidak sesuai tujuan pemidanaan. Bukan kita tidak percaya dengan petugas di Rutan Mako Brimob, tetapi pemindahan itu dalam rangka meyakinkan publik bahwa Presiden konsisten dengan menghadirkan penegakan hukum yang berintegritas," kata dia.

Sebelumnya, Kabag Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Ade Kusmanto mengatakan, meski PK Basuki atau akrab disapa Ahok ditolak, yang bersangkutan masih akan menjalani pidananya di Mako Bromob. Tidak dipindahkannya Ahok ke lapas menilik Permenkum-ham Nomor 01.PR.07.03 Tahun 2007 tentang Tempat Tahanan pada Markas Kepolisian RI Tertentu Sebagai Cabang Rumah Tahanan.

"Sehingga Ahok dapat menjalani pidananya di Mako Brimob karena Mako Brimob juga telah ditetapkan sebagai salah satu cabang rumah ta-

hanan dari Rutan Salemba oleh Menkumham, seperti cabang rutan BNN," ujar Ade, Jumat (30/3).

Ade Kusmanto menjelaskan, so-rang terpidana di bawah pidana lima tahun ke bawah bisa menjalani hukuman di rumah tahanan dan cabang rutan. Dengan hukuman Ahok yang di bawah lima tahun, dia bisa ditempatkan di cabang rutan seperti Mako Brimob.

Di sisi lain, kondisi lapas di Indonesia yang telah penuh terpidana membuat Kemenkumham memberikan opsi agar Ahok bisa ditahan di luar lapas, seperti Mako Brimob. "Apalagi, saat ini semua lapas dan rutan mayoritas overcrowd."

Ade juga menyebutkan, Kemenkumham melihat adanya potensi kegaduhan jika Ahok, sapaan Basuki, ditempatkan di lapas. Oleh karena itu, meski peninjauan kembali atas vonis dua tahun penjara terhadap Ahok ditolak, yang bersangkutan tetap akan menjalani pidana di Mako Brimob.

"Mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Rutan Cipinang atau di lapas, maka Pak Ahok ditempatkan di Mako Brimob. Pertimbangannya seperti itu," ujar Ade.

ed muhammad hafil/ ARIF SATRIO NUGROHO/UMAR MUKHTAR





Original Post

Hakim MA, Jernihlah!

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 8
2018-4-2

Hakim MA, Jernihlah!

Putuskan Kasasi KPUD Kota Makassar

KASUS sengketa Pilkada Kota Makassar masih belum tuntas. KPUD Kota Makassar mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan Pasca Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar yang menggugurkan pasangan calon incumbent Walikota-Wakil Walikota Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari sebagai peserta pilkada.

Hari ini, rencananya, MA akan memutus kasasi dari KPUD Kota Makassar. Sebagai gerbang terakhir mencari keadilan, MA diminta, jernih memutus kasasi dari penyelenggara Pemilu Kota Makassar itu.

"Hakim MA harus jernih melihat kontruksi hukum yang terjadi antara sengketa pemilihan dengan pelanggaran administrasi pemilihan. Jika keputusan MA tidak jernih, ini bisa terkesan KPUD dipaksa untuk batalkan penetapan pasangan calon. Sebab sebelumnya tidak pernah dipersoalkan. Jadi, pasal yang dituduhkan bahwa ada pelanggaran adminstrasi, bukanlah sengketa pemilihan," ujar pakar hukum tata negara dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Amirudin Umar, kemarin.

Guru besar Unhas ini menilai, hakim PPTUN Makassar salah mengkonstruksi hukum. Sebab guagatan diajukan bukan sengketa PTUN, tapi masuk kategori pelanggaran admistrasi pemilihan. Hakim juga terlalu menyederhanakan pelanggaran sebagaimana Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Di situ diatur, kepala daerah (gubernur, wagub, bupati dan walikota) dilarang menggunakan kewenangan melaksanakan program dan kegiatan yang merugikan calon lain dalam jangka waktu enam bulan sebelum penetapan. Jung to Peraturan KPU No 15 Tahun 2017 Pasal 89 ity diatur ten- -tang petahan dilarang menggunakan kewenangan untuk keuntungan pemilihan dalam jangka waktu enam bulan

"Nah, mengacu pada aturan itu, kalau disebut petahana

kan setelah ditetapkan. Kalau sebelum ditetapkan bukan petahana, yang bersangkutan adalah pejabat yang melaksanakan program. Jadi kalau yang digugat SK Penetapan KPU tentang pasangan calon, itu sangat aneh apalgi pasangan lain tidak merasa dirugikan dan tidak ada pengaduan atas penetapan," papar Amiruddin.

Seharusnya, tegasnya, dasar gugatan itu pada pelanggaran, bukan sebagai sengketa. Jadi, hakim PPTUN salah mengkon-struksikan faktor-faktor dan hukumnya atau pelanggaran sebagai sengketa. Akibatnya, putusan itu keliru.

Diketahui,PTTUN Kota Makassar memerintahkan KPUD menggugurkan pasangan calon Walikota-Wakil Walikota incumbent Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari sebagai peserta pilkada. Pencalonan Ramdhan Pomanto-Indira digugat Paslon Walikota-Wakil Walikota Makassar Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi.

Pasangan incumbent ini digugat karena diduga menyalahi Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada serta Peraturan KPU (PKPU) nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pilkada.

Dalam aturan itu disebutkan, kepala daerah dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon enam bulan sebelum penetapan pasangan calon.

Gugatan itu didasari beberapa dugaan pelanggaran dilakukan Ramdhan Pomanto sebagai petahana Walikota Makassar. Antara lain, membagikan telepon genggam kepada paraKketua RT/RW serta penerbitan SK tentang pengangkatan tenaga kontrak.

Selain itu, pasangan Ramdhan-lndira dianggap menggunakan tagline Dua 1 Kali Tambah Baik, yang merupakan tagline Pemerintah kota (Pemkot) Makassar berdasarkan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

SSl





Original Post

Larang Buron Ajukan Praperadilan, MA Dikasih Jempol

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-4-2

Larang Buron Ajukan Praperadilan, MA Dikasih Jempol

INSTITUTE for Criminal Justice Reform (ICJR) mengapresiasi terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung no. 1 tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO).

Apalagi selama ini ada kekosongan hukum terkait hak-hak tersangka yang sedang melakukan diri atau berstatus buron.

Direktur Eksekutif ICJR, Anggara Suwahju menuturkan, secara umum dalam surat edaran tersebut. Mahkamah Agung menegaskan bahwa orang yang dalam keadaan buron tidak dapat mengajukan praperadilan. Begitu juga apabila permohonan itu diajukan oleh penasihat hukum atau keluarganya maka permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

"ICJR mendukung dan mengapresiasi langkah Mahkamah Agung menerbitkan SEMA no. 1 tahun 2018 tersebut, terutama untuk melengkapi ketidaksempurnaan pengaturan hukum acara praperadilan." katanya, kemarin.

Selain itu SEMA tersebut dibutuhkan untuk menetapkan status orang-orang yang dalam keadaan buron namun berupaya untuk mengajukan perlawanan hukum di pengadilan.

Meski demikian. Anggara mengingatkan, hukum acara praperadilan tetap harus dibentuk, mengingat masih banyaknya kekosongan hukum yang terjadi dalam praperadilan. "Kekosongan hukum ini harus diisi mengingat lembaga praperadilan merupakan pranata penting untuk menjamin hak-hak tersangka da-

lam sistem peradilan pidana," ujarnya.

Dia menambahkan, bahwa pasca disahkannya (JU no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, lembaga prapadilan tidak lagi kompati-bel dalam pengaturan jangka waktunya, khususnya terkait dengan upaya paksa.

Karena itu ICJR mengingatkan potensi besar penyalahgunaan hukum terhadap anak-anak yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana jika hukum acara praperadilan tidak segera dibenahi.

"Pengaturan secara paripurna hukum acara praperadilan diperlukan mengingat banyaknya ketentuan baru yang dapat dianggap sebagai bagian dari upaya paksa namun tidak memiliki mekanisme pengawasan terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum," tandasnya. Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan larangan pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang (DPO). Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung no. 1 tahun 2018 tertanggal 23 Maret 2018.

Larangan itu ditujukan untuk menyikapi kecenderungan tersangka dalam status DPO mengajukan praperadilan. Namun, situasi itu belum diatur perundang-undangan sehingga perlu adanya kepastian hukum melalui larangan ini.

"Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan," demikian bunyi surat edaran MA tersebut.

osp





Original Post

Jatam Ungkap Dokumen Izin Tambang Bermasalah

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-4-2

Jatam Ungkap Dokumen Izin Tambang Bermasalah

Bicara Kasus Korupsi Kerusakan Alam

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) membeberkan sejumlah dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dalam dokumen itu, tertera adanya penghancuran dan pengrusakan alam atas kewenangan berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat.

KOORDINATOR Jaringan Avokasi Tambang Kalimantan Timur (Jatam Kaltim), Pradarma Rupang membeberkan, sebanyak 415 IUP bermasalah telah diterbitkan Pemda Kutai Kartanegara.

Pradarma menyampaikan. Jatam Kalimantan Timur pun membuat Legal Review sebagai tindak lanjut melakukan advokasi keterbukaan informasi di bidang pertambangan batubarH sepanjang 2014 - 2017 -

Paling tidak, jelasnya, ada delapan poin temuan yang dilakukan Jatam Kaltim. "Beberapa temuan penting yang muncul adalah, pertama, sebanyak 415 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara di Kutai Kartanegara tersebut, setelah dianalisis lu-

asnya mencapai 2,7 juta hektare atau setara 34 persen luas Kabupaten Kutai Kartanegara," tutur Pradarma.

Legal review di urutan kedua, lanjut dia, ditemukan IUP yang melebihi batasan luas dalam Undang-undang Minerba, yaitu IUP yang diberikan Rita kepada PT Muller Kalteng. "Luasnya mencapai 300.362 hektar atau empat kali lipat luas Kota Samarinda. ungkap Pradarma.-

Ketiga, terdapat IUP-IUP yang dikeluarkan di luar masa Jabatan Pejabat Bupati Kutai Kartanegara. Di urutan keempat, lanjutnya lagi .sepanjang 2009-2017 terdapat 415 IUP Minerba yang dikeluarkan oleh tiga pejabat bupati dan bupati.

Pradarma membeberkan.

Bupati Rita Widyasari diduga mengobral 259 IUP selama ia berkuasa, diikuti oleh Sulaiman Gafur sebanyak 105 IUP hanya dalam setahun berkuasa, dan Pejabat Bupati Sjachruddin mengeluarkan sebanyak 48 IUP.

Poin review selanjutnya, jika dilakukan persentase luas IUP yang keluarkan Rita semasa menjadi bupati, telah mencapai 25, 6 persen dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

"Keenam, ditemukan juga 66 Izin usaha Pertambangan Minerba yang berada di kawasan hutan tanpa kejelasan izin pendukung," ungkapnya lagi. I Review ketujuh, telah ditemukan adanya indikasi menutup-nutupi informasi. "Karena banyak Informasi sensitif tentang data perusahaan, profil pemilik dan pemegang saham perusahaan tambang di Kukar ditutup dengan spidol hitam dengan sengaja. Begitu juga Komisi Informasi Provinsi Kaltim yang

kala itu juga tidak membuka data tersebut," ujarnya.

Kedelapan, dalam review juga dipaparkan. IUP Batubara yang dikeluarkan Rita melalui kolusi demi melanggengkan penguasan dinasti politiknya. "IUP PT Alam Jaya Bara Pratama atau AJBP diberikan kepada Silvi Agustina dan Endri Erawan. Endri adalah kakak ipar Rita, dan Silvi adalah kakak kandungnya." ujarnya.

Selain itu, diungkapkan Pradarma, IUP ini juga diberikan kepada ibunya Rita yaitu Hj Day ang Kartini. Terdapat tiga IUPyang mencatat nama Dayang, yaitu di Perusahaan Tambang PT Beringin Jaya Abadi (BJA). PT Sinar Kumala Naga (SKN)dan PT Lembuswana Perkasa (LPy.

Tak berhenti di situ, lanjut dia, IUP lain diberikan Rita kepada Roni Fauzan, yang merupakan sepupunya yang menjadi Komisaris di PT Sinar Kumala Naga (SKN).

Terkait fakta-fakta itu, anggota Tim Koordinasi Supervisi

Mineral Batubara Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsup Minerba KPK) Epa Kartika menyampaikan akan mendalami lebih lanjut informasi dan data tersebut.

"Akan didalami bagaimana kasus kerusakan lingkungan akan berkontribusi bagi tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan KPK saat ini." ujarnya.

Sebagaimana diketahui, sidang terdakwa korupsi Rita Wi dyasari sedang berlangsung maraton di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Terkait hal ini. Anggota Jatam Nasional Ahmad Saini menambahkan, laporan temuan Jatam ini dapat memperkuat temuajiJK,PK. terutama terkait ditemukannya 27 Izin Lingkungan dan AMDAL Pertambangan Batubara yang dijadikan sumber korupsi Rita.

"KPK menyebut kerugian negara mencapai Rp 448 miliar rupiah dari berbagai aliran uang, termasuk dari penerbitan izin lingkungan tersebut," ujarnya.

jon





Original Post

Kabur tapi Melawan

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-4-2

Kabur tapi Melawan

Sejumlah tersangka kasus korupsi dan pidana umum masih menempuh upaya hukum praperadilan meski berstatus buron atau masuk daftar pencarian orang. Mereka mengajukan gugatan terhadap penetapan status tersangkanya melalui keluarga ataupun kuasa hukumnya. Kini, Mahkamah Agung melarang hakim-hakimnya menerima gugatan dari para tersangka dengan label buron tersebut.

La Nyalla Mahmud Mattalitti

Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur ini masuk daftar pencarian orang kasus dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2011-2014 yang ditelusun Kejaksaan Agung pada 29 Maret 2016. Namun Pengadilan Negeri Surabaya justru memenangkan praperadilan La Nyalla dalam kasus tersebut pada 12 Apnl 2016. Bahkan, ketika kejaksaan menetapkan ulang status tersangka La Nyalla pada 25 Apnl 2016. PN Surabaya kembali menggugurkan status tersangka buron tersebut pada 23 Mei 2016.

Miryam Haryani

Mantan anggota Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat ini ditetapkan sebagai buron oleh Kepolisian berdasarkan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 27 April 2017. Pada saat itu KPK telah memanggil Miryam berulang kali untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka keterangan palsu. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetap meneruskan proses praperadilan yang diajukan tim kuasa hukum Miryam meski berujung pada penolakan gugatan, 23 Mei 2017.

Jafar Abdul Gaffar

Anggota legislatif Kota Samarinda ini menjadi-buron Badan Reserse Knminal Markas Besar Kepolisian dalam kasus korupsi penetapan tarif tenaga kerja bongkar-muat pelabuhan, 20 April 2017. Tapi dia tetap mengajukan upaya praperadilan di PN Jakarta Pusat pada 5 Mei 2017. Proses hukum ini tetap berjalan. Hakim tunggal Marulak Purba akhirnya menjatuhkan putusan penolakan gugatan.

Setya Novanto

KPK juga meminta polisi menetapkan mantan Ketua DPR tersebut sebagai buron setelah berulang kali mangkir dari panggilan pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik. 16 November 2017. Namun hakim PN Jakarta Selatan tetap meneruskan proses praperadilan yang diajukan Setya melalui kuasa hukumnya sejak 9 November 2017. Bahkan hakim tunggal Sarpin Rizaldi mengabulkan gugatan Setya dengan putusan pengguguran status tersangka.

SUMBER DtOUH TEMPO

FRANSISCO ROSARIANS





Original Post

MA Persulit Upaya Hukum Para Buron

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-4-2

MA Persulit Upaya Hukum Para Buron

Aturan larangan pengajuan kasasi dan peninjauan kembali sedang dikaji.

Fransisco Rosarians

francisco@tempo. co. id

JAKARTA - Mahkamah Agung tengah mengkaji aturan baru untuk mempersulit upaya hukum bagi tersangka atau terdakwa yang melarikan diri alias buron. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA, Abdullah, mengatakan tim internal lembaga tertinggi peradilan itu sedang mendalami aturan formal dan implementasi hukum tentang kemungkinan melarang buron mengajukan kasasi dan peninjauan kembali.

"Seseorang yang berhadapan dengan hukum memperoleh hak untuk menempuh segala upaya hukum. Namun, dengan melarikan diri, dia menunjukkan sikap tak hormat terhadap proses hukum," kata Abdullah saat dihubungi kemarin.

Sejumlah tersangka memang kerap menempuh upaya hukum di tengah pelarian-nya. Di antaranya adalah mantan buron kasus korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik, Setya Novanto, yang mengajukan praperadilan. Hakim kemudian mengabulkan gugatan Setya pada 29 September 2017. Selain itu. ada Miryam Haryani sebagai terpidana kasus kesaksian palsu yang menempuh upaya praperadilan ketika berstatus buron.

Perlawanan para buron tidak hanya dilakukan melalui praperadilan. Sejumlah buron kasus besar juga tercatat masih bisa mengajukan upaya hukum pidana luar biasa meski masih dalam pelarian. Terdakwa kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Djoko Tjandra, mengajukan PK meski sudah melarikan diri ke Papua Nugini pada 2009. Bahkan MA pernah mengabulkan PK dengan

TEMPOWAM SUKAMTO

membebaskan buron BLBI, Sudjiono Timan, yang telah melarikan diri lebih dari 10 tahun, pada Agustus 2013. "Masih ada yang 1 harus disesuaikan dan dikaji," kata Abdullah.

Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali meneken surat edaran MA (SEMA) yang ditujukan kepada seluruh ketua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, 23 Maret lalu. SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tersebut berisi larangan kepada hakim untuk menerima permohonan atau pengajuan praperadilan atas nama tersangka yang

berstatus buron atau masuk daftar pencarian orang. SEMA juga mewajibkan hakim menjatuhkan putusan penolakan praperadilan jika keluarga atau kuasa hukum para buron berkukuh.

Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Dio Ashar Wicaksana, menilai SEMA itu memberi kepastian hukum atas adanya bolong aturan tentang praperadilan. Tapi, menurut dia, aturan tersebut belum sempurna karena masih meninggalkan kekosongan aturan dalam proses praperadilan. "(Perlu aturan) Ja-

ngan sampai materi yang masuk pembuktian fakta dan materiil kasus diputus di praperadilan," kata dia.

Direktur Pelaksana Institute for Criminal Justice Reform, Erasmus Napitupulu, juga mengatakan aturan praperadilan masih menyisakan banyak kekosongan hukum. Dia menilai, selain SEMA, perlu ada pembentukan hukum acara praperadilan yang menjadi acuan terhadap seluruh permohonan hukum. "Ini penting juga untuk menjamin hak-hak tersangka dalam sistem peradilan pidana," kata dia.

Fransisco Rosarians





Original Post

Rencana KPU Melarang Pencalonan Napi Korupsi Didukung

Media Cetak Koran Tempo Halaman 9
2018-4-2

Rencana KPU Melarang Pencalonan Napi Korupsi Didukung

Efri Ritonga

ucok.r@tempo.co.id

JAKARTA - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Fariz Fahrian, mendukung rencana Komisi Pemilihan Umum melarang mantan narapidana kasus korupsi mengikuti pemilihan anggota legislatif 2019. Larangan tersebut akan ditetapkan melalui peraturan KPU.

"Caleg yang berintegritas tentu tidak boleh terlibat kasus korupsi di masa lalu," kata dia, kemarin.

Sebelumnya, KPU menyatakan akan melarang bekas narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif. Larangan itu

bakal ditambahkan sebagai pasal baru dalam peraturan KPU tentang pencalonan anggota legislatif dalam Pemilu 2019. Selain bagi bekas narapidana korupsi, pencalonan terlarang bagi bekas narapidana narkoba dan pelecehan seksual.

Anggota KPU, Hasjim Asyari, berujar sebenarnya aturan itu sudah ada dalam Pasal 240 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota.

Pasal itu menyebutkan, calon legislator tidak pernah dipidana penjara berdasar-

kan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih. Kecuali, calon legislator menyampaikan kepada publik bahwa pernah menjadi terpidana. KPU ingin menegaskan aturan itu dengan memasukkannya, ke PKPU Pencalonan.

Menurut Fariz, penegasan aturan tersebut memang perlu dilakukan agar tidak ada lagi mantan narapidana korupsi yang menyiasati peraturan KPU. "Karena banyak terpidana yang dijerat di bawah 5 tahun yang bisa mencalonkan diri menjadi anggota legislatif," kata dia.

Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan rencana melarang mantan narapidana korupsi

tidak bertentangan dengan undang-undang atau konstitusi. "Bahkan, rencana tersebut merupakan wujud komitmen untuk menjaga pemilu berintegritas," ujar dia.

Sebelumnya, anggota KPU, Ilham Saputra, mengungkapkan larangan terhadap mantan narapidana korupsi akan dibahas dalam rapat pleno kemarin. KPU juga membahas sejumlah aturan dalam empat rancangan draf PKPU yang sedang digodok. Empat rancangan itu adalah PKPU Kampanye, Dana Kampanye, Pencalonan, dan Logistik Pemilu. Ia menuturkan, rencana pelarangan itu akan dikonsultasikan ke DPR dalam rapat dengar pendapat, hari ini dan besok.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nashidik, meminta KPU memperjelas definisi pelarangan

lebih dulu. "Pelarangan ini pengertiannya apa? Dicabut atau ditunda?" kata dia saat dihubungi Tempo, kemarin. Sebab, dia mengimbuhkan, KPU tidak berwenang mencabut hak politik seseorang.

Adapun Ketua Bidang Komunikasi dan Opini Publik Partai Bulan Bintang,

Alexander David Pranata Boer, menilai rencana KPU tersebut kejam. Alasannya, bekas narapidana korupsi telah menjalani masa hukuman. "Boleh dong nyalon, dia kan sudah menjalani hukuman? Kok, dihukum lagi oleh KPU?"

AJI NUGROHO / CAESAR AKBAR / M. JULNIS FIRMANSYAH / IMUM HAMDI





Original Post

Buron DilarangAjukan Praperadilan

Media Cetak Harian Kontan Halaman 20
2018-4-2

Buron DilarangAjukan Praperadilan

JAKARTA. Mahkamah Agung menutup celah bagi tersangka yang menjadi buron atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) mengajukan gugatan praperadilan atas tuduhan hukum yang dyeratkan ke mereka

Lewat Surat Edaran Mahkamah Agung No 1/ 2018 tertanggal 23 Maret 2018 yang ditujukan kepada para ketua pengadilan tinggi dan pengadilan negeri menyebutkan, pertama, tersangka melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang (DPO), tak dapat ajukan peradilan.

Kedua, bila gugatan praperadilan tetap diajukan, baik itu melalui penasihat hukum atau keluarga, MA memerintahkan kepada para hakim untuk menolak permohonan tersebut. Ketiga; putusan penolakan gugatan praperadilan tersebut tidak bisa dibanding atau diajukan kasasi.

Ketua MA Hatta Ali dalam pertimbangan surat edarannya mengatakan, kebijakan tersebut dibuat demi menciptakan kepastian hukum. "Dalam praktik peradilan akhir-akhir ini, ada kecenderungan permohonan praperadilan diajukan tersangka yang dalam status DPO, tapi hal tersebut belum diatur dalam peraturan perundang- undangan," katanya seperti dikutip KONTAN dari surat edaran tersebut, Minggu (1/4).

Peneliti Pusat Studi Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Hifdzil Alim mengatakan, terbitnya surat edaran MA tersebut bagus, terutama dalam upaya pemberantasan korup-

si. Kebijakan tersebut juga bisa melancarkan proses penegakan hukum dan mencegah upaya kabur dari jeratan hukum, sebagaimana pernah dilakukan oleh Setya Novanto dicegah. "Ini benar- benar terobosan, sebelumnya, semua boleh mengajukan walau dia tidak ada atau kabur," katanya

Meski bagus, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) minta MA tidak hanya berhenti di situ saja. Khusus untuk para koruptor yang menjalani sidang in absentia, ICJR juga minta MA membuat rambu- rambu khusus kepada

para hakimnya dalam menyidangkan perkara tersebut.

Direktur Eksekutif ICJR Anggara minta MA juga menerbitkan edaran yang melarang hakimnya menyidangkan koruptor secara in absentia. "Harusnya itu tidak boleh disidangkan, dia (koruptor) wajib datang dalam sidang karena mereka harus menghadapi sangkaan," ujar dia

Agar kebijakan hakim ser-gam, menurut Anggara harus ada rambu- rambu sebagai patokan para hakim. "Jika perlu harus ada perubahan Undang-Undang (UU)," kat dia.

Agus Triyono/ Tane H





Original Post

Tuntutan Papa Setnov Dinilai Belum Sebanding Korupsi dan Sandiwaranya

Media Cetak Harian Kontan Halaman 20
2018-4-2

Tuntutan Papa Setnov Dinilai Belum Sebanding Korupsi dan Sandiwaranya

Banyak hal yang sebenarnya bisa digunakan oleh jaksa penuntut umum untuk mengajukan tuntutan hukuman pidana berat kepada Setya Novanto, termasuk upaya akrobat hukum yang dilakukannya

SETYA Novanto tampaknya tengah dalam mimpi buruknya. Papa Setnov begitu ia kini acap disebut bahkan terancam menghabiskan masa tuanya dalam kerang- keng.

Pekan lalu, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang tuntutan korupsi proyek E- KTP menuntut

Papa Setnov dengan hukuman penjara selama 16 tahun serta denda Rp 1 miliar atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya dalam proyek e-KTP.

Selain tuntutan penjara, jaksa juga menuntut Setnov, panggilan akrab Setya Novanto untuk membayar uang pengganti sebesar US$ 7,4 juta yang dia peroleh dalam kasus mega korupsi tesebut. Jaksa juga menuntut hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk mencabut hak politik Setnov selama 5 tahun setelah dia menyelesaikan hukuman pidananya

Jaksa Penuntut Umum yang diketuai oleh Abdul Basir menyatakan, tuntutan hukuman tersebut diajukan karena jaksa menemukan cukup bukti bahwa Setnov terlibat dalam kasus megakorupsi yang telah merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun.

Menurut Jaksa, Setnov juga terbukti secara sengaja maupun tidak sengaja telah mengintervensi proses

penganggaran dalam proyek e-KTP.

Jaksa juga menilai, Setnov terbukti menerima uang dari korupsi proyek e- KTP. Uang tersebut diterima tidak langsung tapi melalui orang lain. Pertama, sebesar US$ 3,5 juta dari Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, Direktur PT Murakabi Sejahtera selaku peserta lelang proyek e-KTP. Kedua, sebesar US$ 3,8 juta yang secara bertahap diterima dari Made Oka Masagung, pemilik OEM Investment yang didugamen-jadi penampung dana untuk Setnov.

Walau tuntutan hukuman pidana yang diajukan jaksa kepada Setnov tersebut tinggi, toh masih ada saja pihak yang belum puas dengan itu semua. Pasalnya, jika merunut Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat.l ke-1 KUHP yang dikenakan pada mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut, Setnov bisa dituntut

dengan pidana penjara selama 20 tahun.

Usep S Anyar, Direktur Eksekutif Populi Center mengatakan, banyak alasan yang bisa digunakan oleh jaksa untuk mengajukan tuntutan hukum maksimal ke Papa Setnov. Alasan pertama, korupsi dilakukannya cukup besar. Kedua, korupsi dilakukan saat menjabat jadi anggota DPR. Ketiga, penetapan tersangka dilakukan saat Papa Setnov menjadi ketua DPR.

Keempat, akrobat dan sandiwara hukum yang dilakukan rn baik saat melakukan drama kecelakaan mobil agar dia bisa terhindar dari pemeriksaan KPK dan pura- pura sakit saat sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi beberapa waktu lalu agar jaksa penuntut umum menunda pembacaan dakwaannya.

"Dengan alasan- alasan; tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat tinggi seperti

Setya, yang wewenangnya sebagai Ketua DPR itu luar biasa mengatasnamakan rakyat, sepatutnya memang dia harus dituntut maksimal sesuai undang-undang kita, tidak ada alasan lain," katanya, Minggu (1/4).

Usep khawatir, tuntutan penjara yang hanya 16 tahun

tersebut nantinya hukuman yang dijatuhkan kepada Setya Novanto saat sidang vonis nantinya akan lebih rendah.

Hifdzil Alim, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM memilih untuk tetap optimis. Walau tuntutan yang diajukan jaksa hanya 16

tahun penjara, Hifdzil yakin hakim akan memberikan hukuman kepada Setnov semaksimal mungkin sesuai dengan harapan masyarakat. "Menurut saya, majelis hakim pasti akan memperhatikan fakta sidang dan keinginan masyarakat," kata dia optimistis.

Tane Hadiyantono





Original Post

Maybank Menggugat BAM Sovereign

Media Cetak Harian Kontan Halaman 21
2018-4-2

Maybank Menggugat BAM Sovereign

Maybank minta ganti rugi materil dan immateril senilai Rp 2,5 triliun

JAKARTA. PT Bank Maybank Indonesia Tbk melayangkan gugatan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau yang sering disebut BANI Sovereign. Badan arbitrase yang berkantor di Plaza Sovereign, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan juga sering disebut sebagai BANI baru.

Gugatan perdata diajukan Maybank pada tanggal 9 Maret 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan terdaftar dengan nomor 229/Pdt. G/2018/PBJKT.SEL.

Maybank menggugat BANI baru terkait penyelesaian sengketa perjanjian jual beli saham PT Wahana Otomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) dengan PT Reliance Capital Management.

Kasus ini bermula dengan ketidakpuasan Maybank atas penyelesaian sengketa perjanjian jual beli saham WOM Finance dengan Reliance Capital. Penyelesaian dilakukan di BAN! Sovereign, menurut kli-am Maybank, seharusnya pe-

nyelesain dilakukan oleh BANI lama atau BANI Mampang yang beralamat di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

"Intinya perbuatan melawan hukum adalah para tergugat memakai nama BANI untuk mendapatkan uang honor arbiter, telah berkonspirasi merekayasa alasan dan membuat

pengakuan bohong dan sepihak dan tidak benar," ujar kuasa hukum Maybank Noor Akhmad Riyadhi dalam berkas gugatan yang didapat KONTAN, Minggu (1/4).

Dalam kasus ini, Maybank menunjuk kuasa hukum Noor Akhmad Riyadhi dan Refikha dari kantor hukum Hotman Paris Partners.

Noor menuding, BANI So-

vereign telah merekayasa atau membuat isi surat yang berisi seolah-olah Maybank menunjuk BANI Sovereign sebagai pilihan yurisdiksi untuk menyelesaikan sengeketa jual beli saham WOM Finance antara Maybank dan Reliance.

Maybank menerima surat yang menyatakan Reliance mendaftarkan sengketa jual beli saham pada BANI Sovereign pada 8 Desember 2017.

BANI yang legal

Karena itu, dalam perkara ini selain menggugat BANI Sovereign, Maybank juga menggugat sembilan pihak lain, termasuk PT Reliance Capital Management sebagai tergugat 8.

Dalam gugatannya Maybank memohon ganti rugi ke seluruh tergugat dengan nilai total mencapai Rp 2,5 triliun dengan bunga 6% pertahun hingga dibayar lunas.

Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum Maybank mengatakan, ada sejumlah kejanggalan penunjukan BANI Sovereign sebagai tempat

penyelesaian sengketa jual beli WOM Finance.

Pertama, perjanjian jual beli saham WOM Finance antara Maybank dan Reliance disepakati tahun 2016, namun BANI Sovereign baru muncul pada Januari 2017.

Kedua, BANI Sovereign memiliki konflik kepentingan karena Toni Budidjaja (tergugat 10) yang merupakan arbiter BANI Sovereign adalah adik dari bos Reliance Anton Budidjaja sehingga sangat jelas kepentingannya. "Kami tak mengakui keberadaan BANI Sovereign," ujar Hotman.

Atas gugatan itu, Dewan Pengawas Perkumpulan BANI sekaligus kuasa hukum BANI Sovereign Anita Kolopaking menyatakan Perkumpulan BANI atau BANI Sovereign adalah BANI yang legal.

"Kami adalah BANI yang jelas, yakni telah berbadan hukum, bahkan, dalam putusan Pengadilan Jakarta Selatan (PN Jaksel) disebutkan bahwa BANI Mampang tidak sah dan keberadaan BANI Sovereign yang legal," katanya kepada KONTAN.

Anggar Septiadi





Original Post

Kongkalikong Hukum

Media Cetak Harian Kontan Halaman 23
2018-4-2

Kongkalikong Hukum

Banyak keanehan hukum di negeri ini membuat sebagian orang tetap nyaman meski berstatus tersangka, bahkan terdakwa. Jika melihat bagaimana proses pemeriksaan tersangka atau sidang terdakwa di pengadilan, meski berseragam oranye dengan tanda tahanan, tampak mereka masih bisa melambaikan tangan, bahkan sering terlihat tersenyum lebar di hadapan kamera.

Jangan heran juga jika melihat di beberapa kesempatan di sidang tindak pidana korupsi, seorang yang didakwa menilep uang negara ratusan miliar sampai triliunan, tersenyum sambil melambaikan tangan, bahkan kadang menunjukkan jemarinya dengan bentuk V abas victory atau kemenangan. Mereka sepertinya masih yakin mendapat keadilan atas dakwaan terhadapnya

Bagi yang punya modal besar atau berduit dalam bahasa lain, jeratan hukum bukan hal yang perlu ditakutkan. Ketika ada tanda-tanda bakal dibidik aparat penegak hukum, mereka sudah ancang-ancang menunjuk tim pengacara terkenal dan terkena] mahal. Saat mulai berstatus tersangka atau terdakwa, tim pengacara sudah siap dengan opini bahkan kliennya hanyalah korban.

Perilaku seperti itu bukan tanpa

sebab. Hukum di negeri ini belum membuat orang yang bersalah menjadi jen. Mungkin aturannya sudah keras dan benar, tapi tidak jarang dibuat bercabang dan kurang tegas, sehingga selalu ada celah untuk membenarkan argumentasi yang friendly terhadap para tersangka, terdakwa, bahkan terpidana Ramuan itu semakin klop jika bertemu aparat penegak hukum yang berintegritas rendah.

Langkah Mahkamah Agung (MA) memutuskan tersangka yang masih buron tidak bisa mengajukan praperadilan barangkali bagian dari membangun kepastian hukum, sekaligus mendorong integritas para hakim. Sebab, sebelumnya, kerap dijumpai para tersangka bisa mengajukan praperadilan padahal berstatus buron. Celakanya, meski saat diproses sudah banyak yang melihat ada kejanggalan, hasilnya malah mereka memetik kemenangan.

Surat Edaran MA Nomor 1/2018 ini mungkin semakin membatasi kongkalikong dalam proses peradilan, terutama antara hakim dan para terdakwa. Tapi, surat itu menjadi kurang bergigi jika tidak disertai tindakan tegas terhadap praktik para hakim yang masih tenang saja membuat keputusan aneh dengan dasar hukum bercabang. Meski jumlah hakim ini tidak banyak, mereka inilah yang membuat hukum di negeri ini menjadi bahan tertawaan.

Bagus Marsudi





Original Post

Eks Terpidana Korupsi tidak Layak Dicalonkan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 2
2018-4-2

Eks Terpidana Korupsi tidak Layak Dicalonkan

KPU harus mengajukan revisi WJ No 7/2017 tentang Pemilu. Tanpa revisi, mantan terpidana korupsi masih bisa melenggang dalam Pile? 2019.

WACANA Komisi Pemilihan Umum yang akan melarang mantan terpidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif, baik di DPR maupun DPRD kabupaten/kota, mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai mantan koruptor tak lagi layak menduduki jabatan apa pun.

"Mereka secara istilah kasar sudah menjadi sampah sosial, sampah di masyarakat. Untuk apa ditokohkan lagi?" katanya saat dihubungi kemarin.

Namun, melarang mantan koruptor ikut pencalegan tak semudah nemba-likkan telapak tangan.

Mahfud mengatakan KPU harus menempuh jalan revisi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jika ingin melarang mantan narapidana kasus koruptor menjadi calon legislatif. "Harus melalui revisi UU atau membentuk UU baru," jelasnya.

Menurut dia, tanpa langkah revisi itu, haram hukumnya bagi KPU untuk melarang mantan koruptor menjadi calon legislatif.

Dalam UU No 7/2017 Pasal 240 ayat 1 huruf g disebutkan, setiap orang bisa mencalonkan diri dalam pemilihan anggota DPD, DPR, dan DPRD jika tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

"Aturan KPU berpedoman pada UU. Selama UU masih ada maka tidak bisa melarang mantan koruptor untuk nya-leg," pungkas Mahfud.

Sebelumnya, KPU menggulirkan wacana akan membuat peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait dengan pelarangan mantan terpidana korupsi untuk dapat menjadi calon legislatif baik di DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabSpawstfkSta.

"Ada wacalEFagar mantan terpidana korupsi tidak bisa lagi menjadi calon (legislatif), ini masih wacana. Karena PKPU, pencalonannya sedang kita rancang," kata komisioner KPU Ilham Saputra.

Ilham menjelaskan wacana persyaratan tambahan dalam PKPU itu muncul karena adanya usul dari LSM dan masyarakat sipil agar koruptor tidak lagi bisa ikut dalam pencalonan pileg. Tujuannya masyarakat mendapatkan calon yang lebih baik jika dibandingkan dengan orang yang pernah terjerat oleh kasus korupsi {Media Indonesia, 1/4).

KPU tidak buru-buru

Dalam menanggapi wacana tersebut, anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Baidowi yang akrab disapa Awi menegaskan KPU harus mengikuti prosedur hu-

kum yang berlaku jika ingin melarang mantan narapidana korupsi maju menjadi calon legislatif dalam pemilu.

Pasalnya, kata Awi, UU Pemilu harus direvisi terlebih dahulu. "Begitu prosedur hukumnya," tandas Wakil Sekjen PPP itu.

Dia pun mengingatkan agar KPU tidak buru-buru membuat PKPU mengenai hal itu karena akan bertentangan dengan UU Pemilu. "Kami mengingatkan KPU untuk tidak membuat norma yang bertentangan dan melampaui UU 7/2017," terangnya.

Senada, Dirjen Otonomi Daerah Soni Soemarsono menyatakan dirinya tidak masalah dengan wacana itu selama tidak bertentangan dengan UU Pemilu. Namun, menurutnya, terdapat persoalan terkait dengan hak mantan narapidana korupsi yang sudah menjalani masa hukumannya.

"Persoalannya, sebagai mantan (narapidana korupsi) tentu sudah menjalani hukuman dan berhak untuk kembali hidup bermasyarakat dengan hak-hak yang melekatnya. Bila memang demikian, harusnya dalam putusan pengadilan ditambahkan dicabut hak politiknya untuk dicalonkan sebagai (anggota) DPR/ DPRD," pungkas Soni. (Dro/X-4)

PUTRI ANISA YULIANI





Original Post

Tersangka yang Masuk DPO Harus Ikuti Proses Hukum

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-4-2

Tersangka yang Masuk DPO Harus Ikuti Proses Hukum

MAHKAMAH Agung (MA) melarang tersangka yang melarikan diri atau masuk daftar pencarian orang (DPO) mengajukan praperadilan. Hal itu termaktub dalam Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018.

Dalam surat itu MA melihat ada kecenderungan tersangka DPO mengajukan praperadilan. Hal tersebut rupanya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, MA menerbitkan SEMA itu sebagai petunjuk bagi pengadilan untuk menangani permohonan dari tersangka DPO. MA menekankan tersangka yang menjadi DPO tidak dapat mengajukan permohonan praperadilan.

"Jika permohonan praperadilan tersebut dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya, hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima," kata Ketua MA Muhammad Hatta Ali dalam SEMA tertanggal Jumat, 23 Maret 2018.

Kebijakan MA itu berlaku final dan tidak dapat diajukan upaya hukum lain. Surat itu pun dikirimkan kepada para ketua pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.

Suhadi, juru bicara MA, mengatakan aturan ini kelanjutan dari SEMA Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dalam Perkara Pidana. Aturan itu melarang seorang yang masuk DPO mengajukan PK. "Dengan demikian, kalau DPO ya kalau mau proses hukum, jangan menghindari hukum," jelas Suriadi kepada Medcom. id, kemarin.

Menurut dia, aturan itu dikeluarkan dalam rangka reformasi hukum. MA mencegah kemungkinan seseorang yang melarikan diri memberikan kuasa kepada orang lain untuk menggunakan haknya, sedangkan dirinya tengah menghindari hukum. "SEMA Nomor 1 Tahun 2018 ini dikeluarkan dalam rangka reformasi hukum," tegas Suhadi.

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara mengapresiasi keberadaan SEMA tersebut. "ICJR mendukung dan mengapresiasi langkah MA menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tersebut, terutama untuk melengkapi ketidaksem-purnaan pengaturan hukum acara praperadilan," katanya.

Ia menambahkan SEMA tersebut dibutuhkan untuk menetapkan status orang-orang yang dalam keadaan buron, tapi berupaya untuk mengajukan perlawanan hukum di pengadilan

Kendati memberi apresiasi atas terbitnya SEMA tersebut, ICJR mengingatkan bahwa hukum cara praperadilan tetap harus dibentuk. Pasarnya, masih banyaknya kekosongan hukum yang terjadi dalam praperadilan.

Menurut dia, banyaknya ketentuan baru yang dapat dianggap sebagai bagian dari upaya paksa tidak memiliki mekanisme pengawasan terhadap upaya tersebut yang dilakukan aparat penegak hukum.

"Kekosongan hukum ini harus diisi, mengingat lembaga praperadilan merupakan pranata penting untuk menjamin hak-hak tersangka dalam sistem peradilan pidana," tegas dia

(P-3)





Original Post

Berlari Mengejar Target 2019

Media Cetak Jawa Pos Halaman 4
2018-4-2

Berlari Mengejar Target 2019

BADAN Peningkatan

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan

Air Minum (BPPSPAM) masih seumur

jagung. Dibentuk melalui Perpres No

90/2016. Tugas utamanya adalah

membantu pemerintah pusat

dan pemerintah daerah

meningkatkan kualitas

penyediaan air minum.

Berikut obrolan

wartawan Jawa Pos FOLLY AKBAR dengan kepala BPPSPAM.

Pada 2014, Bank Dunia menyatakan I bahwa 780 juta orang tidak memiliki J akses air bersih. Sebanyak 80 juta di fl antaranya penduduk Indonesia. Saat ini pemerintah menargetkan pencapaian 100 persen akses air | minum aman pada 2019. Bagaimana perkembangannya?

Saat ini cakupan pelayanan masih di kisaran 74 persen. Ini yang harus kita kejar sisanya. Untuk mencapai ke sana, dananya besar, Rp 253 triliun. Pemerintah hanya bisa Rp 60 triliun. Sisanya, kita mencari sumber lain dengan investor. Dengan pembatasan. Dia tidak (mengurus, Red) keseluruhan, hanya unit produksi.

Dengan kendala anggaran seperti itu, apa target 100 persen masih | bisa terpenuhi pada 2019?

Kalau arahan dari Kementerian PUPR, kita harus bisa. Masih ada waktu dua tahun lagi.

Dari hasil penilaian kinerja tahun 2017 terhadap 378 PDAM se-Indone sia, BPPSPAM menemukananya 53 persen PDAM yang masuk kategori sehat. Sebanyak 29 persen

berkinerja kurang sehat dan 18 persen PDAM masih sakit. Apa yang dilakukan untuk menyehatkan PDAM?

Yang masalah kurang sehat itu ada banyak aspeknya. Mulai operasional, keuangan, sampai SDM. Salah satu dari kekurangan kita ya masalah keuangan itu. Yang sehat pun ada masalah di sana. Untuk mengubah dari yang kurang sehat jadi sehat akan keluar rekomendasi. Itu kita tindak lanjuti.

Mahkamah Konstitusi membatalkan UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air pada 2015. Tahun lalu Mahkamah Agung melalui Putusan No 31Pdl 201 7 bn liku nj memerintahkan untuk menghentikan swastanisasi air di Jakarta. Bagaimana dampaknya?

Kita kembali ke UU lama (UU No 11 /1974 tentang Pengairan, Red). Sudah keluarlah aturan baru, "PP No 121/2015 tentang Pe-ngusahaan Sumber Daya Air. Di situ menjamin keberpihakan negara untuk masyarakat. Di situ pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan air baku menjadi air minum. Intinya, pelayanan air minum tetap berlangsung sejalan dengan peraturan yang telah berubah.

(*/cl7/pri)





Original Post

PENINJAUAN KEMBALI AHOK KANDAS

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 22
2018-4-2

PENINJAUAN KEMBALI AHOK KANDAS

UPAYA hukum luar biasa bekas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, atas kasus penistaan agama yang menjeratnya kandas di Mahkamah Agung. Majelis hakim agung yang dipimpin Artidjo Alkostar dengan anggota Salman Luthan dan Sumardiyatmo menolak permohonan peninjauan kembali Basuki pada sidang putusan Senin pekan lalu. "Majelis menolak alasan PK yang diajukan Ahok," ujar Suhadi, juru bicara MA, Senin pekan lalu.

Menurut Suhadi, biasanya terpidana mengajukan permohonan PK ke MA karena tiga alasan, yakni keadaan baru atau novum, ada putusan yang bertolak belakang dalam hal perkara yang sama, serta kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Namun Suhadi enggan menjelaskan lebih lanjut alasan penolakan itu.

Basuki mengajukan upaya PK melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 2 Februari lalu. Ia menilai terdapat kekhilafan hakim saat menjatuhkan vonis dua tahun penjara kepadanya.

Adapun penolakan dilakukan antara lain karena hakim menilai tidak ada novum, tak ada pertentangan di antara hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memutus perkara Basuki, dan tidak ditemukan kekhilafan majelis hakim.

Kuasa hukum Basukijosehna Agatha Syukur, mengatakan akan menanggapi putusan itu jika sudah mendapat pemberitahuan resmi dari MA. "Saya belum tahu isinya seperti apa," ucapnya.

REDAKSI





Original Post

NUR ALAM DIVONIS 12TAHUN BUI

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 23
2018-4-2

NUR ALAM DIVONIS 12TAHUN BUI

MAJELIS hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis bekas Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, dengan hukuman 12 tahun penjara. Nur Alam juga diwajibkan membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp 2,7 miliar.

"Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata ketua majelis hakim Diah Siti Basariah saat membacakan

amar putusan, Kabu pekan lalu.

Menurut hakim, Nur Alam terbukti merugikan negara sebesar Rp 1,5 triliun. Perbuatan melawan hukum tersebut telah memperkaya Nur Alam sebesar Rp 2,7 miliar dan korporasi, yakni PT Billy Indonesia, sebesar Rp t 1,5 triliun. Nur Alam juga dinilai terbukti menerima grati-fikasi Rp 40,2 miliar dari Rich-corp International Ltd. Uang dari Richcorp itu ada kaitan dengan perizinan yang dikeluarkan terhadap PT AHB. Nur Alam melawan putusan ini. "Saya meminta banding," katanya.

REDAKSI





Original Post

MERDU-SUMBANG NYANYIAN SETYA

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 26
2018-4-2

MERDU-SUMBANG NYANYIAN SETYA

Kesaksian Setya Novanto belum cukup untuk menyeret politikus lain jadi tersangka korupsi KTP elektronik. Ia selayaknya blakblakan saja.

SETYA Novanto sebaiknya berhenti berlagak pilon atau bermain sandiwara. Berpura-pura memiliki bukti keterlibatan politikus lain dalam perkara korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (t-/TP)-atau sebaliknya menyembunyikan fakta penting keterlibatan mereka-hanya akan merugikan diri sendiri. Jika benar-benar memiliki bukti tersebut, seharusnya mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu segera menyerahkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika tidak, ia tidak boleh mengada-ada.

Kesaksian Setya dua pekan lalu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyebut nama mantan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani dan mantan Wakil Ketua DPK Pramono Anung cukup mengejutkan, meski tidak cukup kuat untuk menyeret mereka sebagai tersangka. Pasalnya, Setya hanya mendengar ihwal pembagian suap masing-masing US$ 500 ribu buat dua petinggi PDIP ini dari saksi lain Made Oka Masagung. Begitu Oka, Puan, dan Pramono ramai-ramai membantah, kandas-lah tudingan Setya.

Sebagai tokoh utama di balik bancakan duit pengadaan KTP elektronik senilai Kp 5,7 triliun, jelas Setya menyimpan banyak informasi. Dia bisa bercerita kepada penyidik KPK soal peran semua politikus lain di Senayan dalam skandal bagi-bagi rezeki haram itu. Ketimbang berfokus pada informasi soal siapa menerima berapa, Setya bisa membuat perkara korupsi ini jadi lebih terang-bende-rang dengan membeberkan siapa berperan bagaimana. Berdasarkan kesaksian itu, KPK bisa mengembangkan perkara ini dan menetapkan tersangka baru.

Sayangnya, sejauh ini Setya masih belum sepenuhnya terbuka. Dia memang sudah melaporkan sejumlah nama anggota DPR

lain, seperti politikus Hanura, Miryam S. Haryani, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai penerima suap e-KTP. Sejak Januari lalu, dia sudah mengirimkan lima surat kepada penyidik KPK, berisi pelbagai informasi yang ia ketahui, termasuk mengenai dugaan keterlibatan Puan dan Pramono. Namun semuanya tidak berisi informasi baru.

Karena itu, sulit untuk tidak menduga bahwa motif utama nyanyian Setya sebenarnya bernuansa politik. Dengan menyebut nama-nama politikus lain tapi tidak menyorongkan bukti autentik yang kuat secara hukum, Setya sebenarnya dari balik terali besi tengah bernegosiasi dengan lawan dan sekutu politiknya. Dengan menjadikan sidangnya sebagai panggung politik dan memicu kehebohan dari pengakuan-pengakuannya, Setya boleh jadi berharap mendapat imbalan tertentu. Jika dugaan itu benar, hakim selayaknya memperberat hukuman Setya. Saat ini dia hanya dituntut hukuman 16 tahun penjara.

Jika benar-benar ingin menjadi justice collaborator, langkah pertama yang harus Setya lakukan adalah mengakui semua kesalahan. Setya harus jujur menyatakan bahwa dialah otak di balik megakorupsi ini. Diajuga harus mengakui bahwa dia telah mencuri sedikitnya Rp 71 miliar dari proyek ini, dan tak sekadar menerima jam tangan merek Richard Mille seharga Rp 1,3 miliar. Hanya jika ada pengakuan semacam itu permohonan keringanan hukuman Setya layak dipertimbangkan.

Di sisi lain, KPK tentu tak bisa hanya mengandalkan nyanyian Setya. Berbagai informasi yang sudah ada di tangan penyidik harus terus dikembangkan. Berbekal itu, semua politikus yang terlibat dalam skandal ini harus diseret ke meja hijau.

REDAKSI





Original Post

Sengketa Merek Mendominasi

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-4-2

Sengketa Merek Mendominasi

PERKARA DI PENGADILAN

JAKARTA - Sepanjang tahun ini, perkara merek

dinilai paling banyak disengketakan dibandingkan

dengan hak kekayaan intelektual (HKI) lainnya di

pengadilan negeri di Tanah Air.

Yanuarius Vlodeoqo yanuahus.vi(xleoqo®bisnis.com

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dihimpun Bisnis dari Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat, Makassar, Surabaya, dan Semarang, ada sekitar 10 perkara merek yang mendominasi dalam persidangan perdata.

Jakarta Pusat paling banyak menggelar persidangan HKI pada 2018 ini, dengan 8 perkara merek dan 1 hak cipta.

Selanjutnya, Pengadilan Negeri Surabaya telah menggelar persidangan HKI untuk 1 perkara merek perkara dan 2 perkara paten. Sementara itu, PN Makassar menggelar 3 persidangan perkara hak cipta, dan PN Semarang dengan 1 perkara merek.

Sengketa merek juga menjadi perkara yang paling banyak pada perdata HKI selama 2017, yakni sebanyak 63 perkara dari total 94 perkara yang mencakup merek, paten, dan hak cipta.

PN Jakarta Pusat tetap terbanyak mengadakan perkara merek dengan jumlah mencapai 57 sidang, disusul PN Surabaya dengan 5 perkara

merek, dan PN Semarang dengan 1 perkara merek.

Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Ari Juliano Gema mengatakan bahwa tidak heran apabila perkara merek paling banyak disengketakan dibandingkan dengan HKI lainnya.

Pasalnya, lanjut dia, merek adalah komponen yang paling utama yang harus dimiliki sebuah perusahaan untuk mempromosikan produk-produknya kepada masyarakat luas.

"Pengadilankan, salah satu cara dalam penyelesaian sengketa. Kalau tidak ingin ke pengadilan bisa dengan cara membeli merek yang sudah dimiliki oleh pemilik merek sebelumnya," kata dia kepada Bisnis, belum lama ini.

Menurut dia, untuk sengketa merek yang sudah sampai ke pengadilan, hakim bisa memenangkan merek tertentu apabila penggugat bisa membuktikan mereknya terkenal atau tidak dengan memenuhi unsur sebagai merek terkenal seperti yang tertuang dalam UU No. 20/2016 tentang Merek.

Beberapa unsur yang harus dipenuhi sebagai merek terkenal, antara lain, merek telah didaftarkan di sejumlah negara. Selanjutnya, perusahaan telah menginvestasi uangnya dalam jumlah besar untuk memproduksi merek. Selain itu, perusahaan juga telah mempromosikan produknya di sejumlah negara.

"Semua warga Indonesia boleh mendaftarkan merek, selama prinsipnya

siapa paling cepat mendaftarkannya. Saat didaftarkan di DJKI, tergantung lagi apakah si pemeriksa melihat ada merek lain yang serupa atau tidak sebelumnya dinyatakan lolos," ujarnya.

MEREK LOKAL

Direktur Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Fathurrahman mengatakan bahwa sejauh ini merek yang digugat di pengadilan negeri adalah merek lokal.

"Malu juga karena berdampak [pada] ketidakpercayaan dari pengusaha luar negeri untuk menjual produknya di Indonesia karena mereknya memiliki kesamaan dengan merek dalam negeri," kata Fathurrahman.

Menurutnya, pengusaha semestinya bisa menggunakan jasa konsultan untuk memastikan apakah merek yang akan didaftarkannya di DJKI sudah terdaftar atau belum.

Dia mengakui bahwa butuh waktu banyak untuk bisa menyadarkan masyarakat Indonesia agar tidak membuat merek serupa yang telah ada dan terdaftar sebelumnya terlebih dahulu.

Di sisi lain, kalangan advokat Hak Kekayaan Intelektual meminta pengklasifikasian kelas merek dirinci lebih detail lagi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pengacara dari kantor hukum Ra-ditya Djanitka Associates, Raddy Raditya Djanitka mengatakan bahwa pebisnis seringkali menghadapi persoalan saat proses pendaftaran merek sehingga sering disengketakan di pengadilan niaga.

"Jadi begini, kalau jenis barang sama tetapi namanya beda, ya tetap tidak bisa karena barangnya sama ada di kategori kelas yang sama. Barang yang terdaftar itu tidak boleh memiliki persamaan di tiga unsur yaitu merek

atau nama, fungsi barang dan kategori kelas," kata Raddy kepada Bisnis.

Dia mencontohkan ada pengusaha yang tidak bisa mendaftar produk obat-obatan untuk hewan, temyata dalam klasifikasi kelasnya masuk di kelas obat-obatan pestisida dan manusia.

Pasalnya, imbuh dia, hal itu yang seringkali membuat bingung kalangan pengusaha karena merek yang didaftarkan berbeda dengan fungsi barang dan kemudian ditolak oleh komisi banding.

"Pengusaha selanjutnya mengajukan keberatan dengan mengeluarkan biaya Rpl juta lalu mendaftar lagi ke pengadilan sebanyak Rp2 juta lagi jika mereknya ingin lolos tercantum di DJKI. Kalau tidak lolos, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan biaya Rp6 juta," ujarnya.

Untuk kasus yang tidak jauh berbeda, advokat dari kantor hukum KK Advocates Wardaya menceritakan bahwa ada kliennya produsen baju operasi atau klasifikasi kelas alat kesehatan asal Jepang yang hendak mendaftarkan mereknya ke DJKI, tetapi ternyata ada merek yang sama berada di klasifikasi obat-obatan pestisida.

"Jadi kami kuasa hukum diminta untuk mengecek merek itu. Kami sudah minta klien kami untuk mempertimbangkan menggugat ke pengadilan karena merek [lawan] sama, tetapi di kelas barang adalah obat pestisida dan itu merugikan kliennya," kata Wardaya kepada Bisnis.

Menurut dia, apabila merek kliennya didaftarkan ke DJKI tentunya berdampak pada menurunnya kepercayaan dari masyarakat karena produk kliennya masuk kategori kelas obat-obatan pestisida.

Selain itu, lanjutnya, masyarakat bisa menjadi takut menggunakan produk tersebut karena ada kemiripan dengan merek obat pestisida.

YANUARIUS VIEDIEGO





Original Post

KPPU Beberkan Alasan Denda Tak Dibayar Pelanggar Usaha Rp159 Miliar

Media Online okezonecom
2018-04-02

TANGERANG SELATAN - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membeberkan alasan mengapa sejumlah terlapor pelanggar persaingan usaha belum juga membayar denda usai vonis yang dijatuhkan pengadilan.

Sejak awal berdirinya KPPU pada tahun 2000, hingga tahun 2017, tercatat ada sekira Rp493 miliar denda yang sudah ditetapkan inkracht. Sedangkan yang telah masuk ke dalam kas negara mencapai Rp334 miliar.

Sementara sisanya Rp159 miliar tak kunjung dibayarkan oleh para terlapor yang sudah divonis bersalah karena melanggar ketentuan persaingan usaha. Para pelakunya, sebagian besar memanfaatkan adanya kelemahan kewenangan yang dimiliki KPPU, seperti dalam bidang eksekusi dan piutang.

"Kalau yang kita lihat, tadikan hambatan yang kita hadapi dalam proses eksekusi dan piutang. Pertama, memang permohonan eksekusi kita tidak efektif, karena memang kita tidak mempunyai data tentang barang bergerak dan tidak bergerak dari terlapor. Kedua, memang beberapa kasus kita itu kan antara sejak putusan kita hingga sampai Mahkamah Agung (MA), jangka waktunya cukup lama," kata Direktur Penindakan KPPU Gopprera Panggabean di Kawasan Serpong, Minggu 1 April 2018 malam.

  Fit and Proper Test Komisioner KPPU" href="https:economy.okezone.com/read/2018/03/20/320/1875206/komisi-vi-fit-and-proper-test-komisioner-kppu">Komisi VI Fit and Proper Test Komisioner KPPU

Beberapa alasan itu, menurut Panggabean, seringkali dimanfaatkan oleh para terlapor untuk mengabaikan pembayaran denda. Dia mencontohkan, waktu yang panjang antara putusan KPPU hingga MA, membuat perusahaan-perusahan kecil yang berperkara lebih dulu menghilang sebelum muncul putusan dari MA.

"Macam-macam hambatannya, terkadang perusahaan kecil-kecil itu sudah menghilang sebelum keluar putusan MA, ada yang pelaku usahanya perorangan ternyata sudah keburu meninggal dunia, ada juga yang sifatnya persekongkolan tender, jadi mereka pasang badan saja enggak mau membayar denda itu," imbuhnya.

 

Total sisa denda yang belum dibayarkan sebesar Rp159 miliar. Jumlah itu berasal dari rincian 78 tuntutan kasus pelanggaran, dengan 273 terlapor. Oleh karenanya, diharapkan Panggabean, Amandemen Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha segera terealisasi di DPR RI.

"Kami sangat berharap, amandemen UU Nomor 5 bisa menguatkan KPPU, sehingga pengawasan kita bisa maksimal," pungkas Panggabean.

(dni)

http://index.okezone.com/read/2018/04/02/320/1880797/kppu-beberkan-alasan-denda-tak-dibayar-pelanggar-usaha-rp159-miliar



Original Post

KPK Pelajari Kasus Novanto Bercita Rasa TPPU

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-4-2

KPK Pelajari Kasus Novanto Bercita Rasa TPPU

NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi KTP-elektronik (KTP-e) yang menjerat Setya Novanto bercita rasa pencucian uang.

"Pada prinsipnya, semua yangmuncul di fakta persidangan itu kami pelajari dan yang relevan akan kami dala-mi," kata luru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis (29/3).

Menurut Febri, KPK bisa melakukan pengembangan terhadap perbuatan lain yang diduga dilakukan terdakwa Setya Novanto apakah yang terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau perbuatan lain."Pengembangan dapat juga dilakukan sepanjang ada buktinya terhadap aktor-aktor lain dalam kasus KTP-elektronik karena KPK tidak akan berhenti dengan penetapan tersangka yang kemarin kami lakukan untuk dua orang Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung, kami duga masih ada pelaku lain dalam kasus KTP elektronik," tutur dia.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menegaskan bahwa perkara dugaan tindak pidana korupsi KTP elektronik yang menjerat Setya Novanto bercita rasa pencucian uang."Di persidangan ini juga dibeberkan fakta metode baru dalam mengalirkan uang hasil kejahatan dari luar negeri tanpa melalui sistem perbankan nasional sehingga akan terhindar dari deteksi otoritas pengawas keuangan di Indonesia, untuk itu tidak berlebihan rasanya kalau penuntut umum menyimpulkan inilah perkara korupsi yang bercita rasa tindak pidana pencucian uang,"kataKetuatimJPUKPK Irene Putri dalam sidang pembacaan surat tuntutan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (29/3).

Aliran uang itu dalam persidangan terungkap berasal dari berbagai tempat penukaran mata uang asing (money changer).

Selain itu, menurut jaksa,

perkara tersebut menarikper-hatian publik karena kepribadian Setnov."Penuntut u-mum juga menyadari perkara ini begitu menarik perhatian tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri hal ini dikarenakan pelaku yang diajukan ke muka persidangan adalah seorang politisi yang punya pengaruh kuat, pelobi ulung," jelas Irene.

Meski nama Setnov kerap disebut-sebut dalam berbagai skandal korupsi sebelumnya, ia selalu lolos."Serta santun meski dilihat dari pendekatan kriminologi karak-terisktik pelaku white collar crime kebanyakan mereka dikenal sebagai orang baik, supel, pintar bersosiasliasi, sehingga tidak mengherankan perjalanan uang haram dalam perkara ini harus demikian berliku melintasi 6 negara yakni Indonesia, Amerika Serikat, Mauritius, India, Singapura dan Hong Kong," tegas Irene.

Apalagi objek perkara ini menyangkut hak asasi setiap warga negara yakni mengenai identitas diri setiap W-NI."Namun, kenyataannya dengan mata telanjang kita melihat bagaimana tujuan penerapan KTP-e belum tercapai dikarenakan perencaan dan pembahasan anggaran dicampuri kepentingan bisnis dari pengusaha dan anggota DPR yang dengan pengaruh politik mengintervensi proses penganggaran dan pengadaan barang dan jasa, inilah yang disebut political corruption," jelas Irene.

Ia pun mencuplik syair lagu penyanyi RnB asal Amerika Serikat tahun 1970-an Billy Joel yang berjudul "HonestyVPenuntut umum ingin menyampaikan Honesty is hardly ever heard and mostly what I need from you, kejujuran adalahhal yangpal-ing sulit didengar tapi sesungguhnya itulah yang kuingin-kan dari dirimu," ungkap Irene

Dalam perkara ini, Setya Novanto dituntut 16 tahun penjara ditambah denda Rpl miliar subsider 6 bulan kurungan dan pembayaran uang pengganti sejumlah 7,435 juta dolar AS.

ant/mohar





Original Post

Pedagang Pasar Kemiri Muka Resah

Media Cetak Media Indonesia Halaman 21
2018-4-2

Pedagang Pasar Kemiri Muka Resah

SENGKETA lahan Pasar Kemiri Muka antara PT Petamburan Jaya Raya (PJR) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok sudah berkekuatan hukum tetap. Mahkaman Agung menolak kasasi Pemkot D£pok. Nasib 1.082 pedagang di sana tinggal menunggu waktu untuk pindah atau digusur sebagai konsekuensi pelaksanaan (eksekusi) putusan Mahkamah Agung.

Dalam sengketa lahan itu Pemkot Depok kalah tiga kosong. Di pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Pemkot Depok kalah. Di tingkat banding pengadilan tinggi (PT) kembali kalah. Pemkot Depok lalu mengajukan

kasasi ke Mahkamah Agung. Hasilnya pada akhir 2017 justru menguatkan PT PJR sebagai pemilik lahan yang saat ini berdiri Pasar Kemiri Muka di Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji.

Terkait dengan eksekusi lahan, Kepala Tata Usaha Pasar Kemiri Muka, Rio, mengatakan pedagang akan mempertahankan lapak mereka yang khawatir akan digusur sewaktu-waktu oleh Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok.

"Intensitas kewaspadaan pedagang tinggi. Mereka tidak ingin kehilangan lapaknya, sudah diperlihatkan pedagang Pasar Kemiri Muka sejak Sabtu (31/3)," kata Rio, kemarin.

Di pintu masuk pasar terbentang spanduk bertuliskan

penolakan pengosongan dan penggusuran pedagang. Sejumlah spanduk senada juga terlihat di jalan sejajar rel kereta api. Jalan Siliwangi, Jalan Nusantara, dan flyover Arif Rahman Hakim.

Roi mengatakan prinsipnya sebanyak 1.082 pedagang tidak boleh berpindah ketika si objek (perkara) kalah ketika keputusan Mahkamah Agung menguatkan putusan PT dan PTUN Bandung. Roi mengakui proses hukum pasar Kemiri Muka belum berkekuatan hukum tetap (inkracht) setelah pemkot kalah dalam kasasi di MA. Ada satu celah hukum lagi yakni peninjauan kembali (PK) jika memang Pemkot Depok memiliki bukti baru. Jika tidak ada upaya PK, berarti

sudah inkracht.

Sesungguhnya permasalahan sengketa lahan Pasar Kemiri Muka, ungkap Rio, telah diadukan para pedagang kepada Komisi B DPRD Kota Depok. Tujuannya agar anggota dewan membantu menyelesaikan kasus sengketa lahan yang mengancam mata pencarian para pedagang.

"Mereka meminta DPRD mengimbau pengadilan untuk menunda atau menghentikan rencana pengosongan terhadap 1.082 pedagang kios, los, dan tenda di lahan pasar sengketa," tuturnya.

Selain itu, para pedagang Pasar Kemiri Muka juga telah mengirimkan surat kepada Pengadilan Negeri Kota Depok pada Jumat (30/3) pekan lalu.

Dalam surat itu para pedagang meminta penundaan eksekusi lahan Pasar Kemiri Muka dan memohon hal itu untuk dipertimbangkan.

Ruri, salah satu koordinator pedagang di sana, bertekad akan memasang badan. Ratusan pedagang juga siap menolak kedatangan alat berat yang akan meratakan kios-kios di sana. Mereka tidak ingin dipindah dari tempat usaha selama ini.

Mengenai kapan eksekusi atau pengosongan lahan dilakukan, menurut Humas PN Kota Depok Teguh Arifianto, waktunya belum diketahui. Akan tetapi, imbuhnya, hal itu pasti akan dijalankan jika putusan sudah berkekuatan hukum tetap.

(KG/J-2)





Original Post

KAMUS DAN KASUS

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 78
2018-4-2

KAMUS DAN KASUS

PADA Juni 2011, The New York Times memuat artikel "Justices Turning More Frequently to Dictionary, and Not Just for Big Words". Artikel itu menyoroti adanya peningkatan tren penggunaan kamus oleh hakim di ruang pengadilan di Amerika Serikat. Artikel itu juga mengutip hasil sebuah studi di The Marquette Law Review yang menemukan bahwa hakim telah menggunakan kamus untuk mendefinisikan 295 kata atau frasa dalam 225 pendapat selama 10 tahun terakhir.

Di Indonesia belum terbaca ada penelitian yang sama, tapi itu bukan berarti fenomena yang sama tidak terjadi. Ruang pengadilan tidak steril dari penggunaan kamus. Dalam kasus-kasus hukum, baik dalam proses pemeriksaan di kepolisian maupun di ruang pengadilan, kamus digunakan secara langsung atau tidak langsung. Kamus digunakan secara langsung oleh penegak hukum atau secara tidak langsung melalui keterangan ahli bahasa.

Keterlibatan bahasawan dalam kasus hukum dimungkinkan dalam dua hal. Pertama, sebagai juru bahasa (interpreter) untuk terdakwa atau saksi yang tidak memahami bahasa Indonesia, seperti dinyatakan dalam Pasal 177 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kedua, sebagai ahli bahasa yang keterangannya diperlukan untuk membuat terang suatu perkara. Keterangan ahli bahasa merupakan bagian dari alat bukti yang sah seturut Pasal 184 KUHAP.

Dalam beberapa kasus, ahli bahasa kerap ditanyai tentang pengertian umum dari "kata-kata kunci" dalam rumusan pasal yang disangkakan dalam suatu kasus hukum, seperti penghinaan atau pencemaran. Dalam konteks itu, ahli bahasa dapat memberikan keterangan dengan merujuk pada definisi yang dicatat dalam kamus karena sifatnya yang lebih umum. Dalam kasus lain, jaksa atau hakim langsung merujuk pada kamus untuk menerangkan kata atau istilah tertentu yang digunakan dalam pertimbangan penuntutan atau putusan hukum.

Untuk konteks Indonesia, kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) oleh Pri-ta Mulyasari dapat diajukan sebagai contoh penggunaan kamus dalam konteks hukum. Dalam Putusan Nomor 1269/PID. B/2OO9/PN.TNG berkaitan dengan kasus Prita, majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (OB/) untuk menerangkan kata distribusi dan transmisi dari Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Hakim mempertimbangkan "bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-

tiga, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, terbitan Balai Pustaka tahun 2007, yang dimaksud dengan distribusi antara lain adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau tempat, sedangkan yang dimaksud dengan transmisi adalah antara lain pengiriman (penerusan) dan sebagainya dari seseorang kepada orang lain".

Sementara itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 822 K/ Pid.Sus/2010 tentang kasasi dalam kasus yang sama memuat definisi kata kritik dari Kamus Terharu Bahasa Indonesia yang diterbitkan Reality Publisher pada 2008. Menurut kamus tersebut, kata kritik adalah "kecaman yang sering kali disertai dengan pertimbangan baik buruk dan jalan keluar". Kemudian majelis hakim menyatakan bahwa "sejalan dengan pengertian kritik menurut Kamus Bahasa Indonesia, dalam kehidupan sehari-hari kata kritik selalu dibarengi dengan kata saran". Definisi itu penting karena menjadi bahan pertimbangan majelis hakim untuk menilai bahwa "Majelis Hakim (Judex Facti) salah menafsirkan unsur pidana dalam dakwaan Kesatu sebagaimana telah dinyatakan terbukti dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi. Bahwa putusan tersebut mengandung kekeliruan karena Majelis Hakim (Judex Facti) telah salah menafsirkan unsur yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa sebagai kritik dan untuk kepentingan umum".

Penggunaan dua kamus yang berbeda dalam kasus yang sama, meskipun digunakan untuk merujuk pada hal yang berbeda, menarik untuk dicermati. Majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang menggunakan KBB1, mengapa majelis hakim Mahkamah Agung menggunakan kamus lain? KBB1 dianggap sebagai kamus yang "otoritatif karena banyak hal, maka penggunaan kamus lain dalam konteks tertentu perlu dicermati. Dugaan dapat diajukan bahwa hal itu dilakukan karena dua kamus tersebut mendefinisikan kata kritik secara berbeda atau tidak persis sama.

Apakah hal seperti itu boleh dilakukan? Ini layak untuk didiskusikan. Di Amerika Serikat, tren penggunaan kamus di ruang pengadilan memicu perdebatan. Fenomena itu menjadi tantangan untuk kedua pihak. Pekamus ditantang untuk lebih cermat dan tepat merumuskan makna kata yang ditun-jangoleh korpus penggunaan kata dalam beragam konteks. Pengguna, dalam hal ini aparat hukum, perlu mempertimbangkan kamus mana dan dalam konteks apa dapat digunakan.

I PENELITI DI BALAI BAHASA JAWA BARAT

ASEPRAHMATHIDAYAT





Original Post

NYANYIAN SETENGAH HATI SETYA

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 72
2018-4-2

NYANYIAN SETENGAH HATI SETYA

DUDUK dengan posisi tegak di kursi pesakitan sejak persidangan dimulai. Setya Novanto khusyuk menyimak pembacaan tuntutan perkaranya oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis pekan lalu. Sesekali terdakwa kasus megakorupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTF) itu menggerak-gerakkan kakinya dan menundukkan kepala.

Dua jam berselang, Setya baru merebahkan punggungnya di sandaran kursi, tak lama setelah jaksa membacakan penggalan tuntutan yang memuat permohonannya sebagai justice collaborator. Lima kali mengajukan upaya ini ke KPK sejak Januari lalu, Setya baru mendapatkan jawaban permohonannya itu saat sidang pembacaan tuntutan. "Terdakwa belum memenuhi kua\lfikas\justice collaborator" kata jaksa KPK, Abdul Basir, saat membacakan berkas tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.

Menurut jaksa, perbuatan dan keterangan bekas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu belum memenuhi ketentuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang whistleblower dan justice collaborator. Setya, misalnya, dianggap belum signifikan membongkar kejahatan proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu. Jaksa juga menilai Setya belum membuka pelaku besar lain perkara e-KTP dan belum mengembalikan seluruh hasil kejahatannya.

Bekas Ketua Umum Partai Golkar itu mengajukan permohonanjusfireco//abora/oragar KPK memberikan tuntutan ringan kepadanya. Tapi komisi antikorupsi berkata lain. Menurut jaksa, hal yang meringankan Setya hanya karena ia belum pernah dihukum, bersikap sopan di persidangan, dan menyesali perbuatannya.

Menurut jaksa, fakta persidangan menunjukkan hal-hal yang memberatkan dan membuktikan tuduhan kepada Setya. Dalam tuntutannya, jaksa menyebutkan Setya terbukti mengintervensi pembahasan anggaran dan pengadaan hingga mendapatkan keuntungan dari proyek senilai Rp 5,9 triliun itu. Jaksa berkesimpulan fakta persidangan menunjukkan Setya telah memperoleh US$ 1,8 juta dan US$ 2 juta serta Sin$ 383 ribu dari proyek e-KTP.

Karena perbuatan Setya itu, jaksa menyatakan timbul dampak yang merugikan masyarakat sampai saat ini menyangkut data kependudukan. "Terdakwa juga tidak bersikap kooperatif, baik selama penyidikan maupun persidangan," ujar salah satu jaksa KPK saat bergiliran membacakan berkas tuntutan.

Di ujung pembacaan berkas tuntutan yang berlangsung sekitar empat jam, jaksa meminta majelis hakim yang dipimpin Yanto menghukum Setya 16 tahun penjara. Jaksa juga mengajukan tuntutan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik po-

litikusdolkaritu.

Setya tak menyangka bakal dituntut hukuman seberat itu. "Terus terang saya sebagai manusia biasa sangat kaget mendapat tuntutan yang begitu berat ini," katanya.

KEINGINAN Setya Novanto menjadi jus- firecol/flfooraforsesungguhnya sudah muncul dua pekan setelah ia ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 17 November 2017. Kepada tim pengacaranya, Setya menyampaikan keinginannya itu dalam beberapa kesempatan saat bertemu dengan mereka di ruang tahanan gedung KPK di bilangan Kuningan,Jakarta Selatan. "Saat itu baru sebatas obrolan," ujar Maqdir Ismail, salah satu pengacara Setya.

Demi mengejar hukuman ringan ini, Setya mengajukan permohonan sebagai justice collaborator. Ia baru secara resmi mengajukan permohonan itu pada awal Januari lalu. Setya menulis sendiri draf naskahnya dan menyerahkannya langsung saat diperiksa penyidik KPK.

Surat permohonan menjadi kolaborator itu berisi beberapa poin penting. Pertama, Setya meminta agar hukuman yang bakal ditimpakan kepadanya bisa lebih ringan. Kedua, KPK menjamin keamanan istri dan anak-anaknya. Ketiga, Setya berjanji memberikan nama-nama anggota Dewan penerima uang e-KTP.

Dalam empat halaman surat permohonan itu, Setya baru mengungkap namanama penerima suap proyek kartu tanda penduduk elektronik di Kementerian Dalam Negeri pada 2010-2011 dari DPR persis seperti yang disebutkan dalam dakwaan di pengadilan. Misalnya legislator Partai Hanura, Miryam S. Haryani, dan Gubernur Jawa Tengah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ganjar Pranowo. Dalam beberapa kesempatan, Miryam dan Ganjar sudah membantah tuduhan itu.

Karena tidak mendapat tanggapan dari KPK, Setya kembali mengajukan permohonan serupa. Kali ini ia menuliskan dua penerima baru. Dalam permohonan itu, menurut Maqdir, Setya menulis dua posi-

si baru di DPR yang diduga menerima duit proyek e-KTP. "Di permohonan itu baru disampaikan salah satu ketua fraksi dan pemimpin DPR," ucap Maqdir.

Setya belum menulis jelas dua nama yang dimaksud karena tim pengacaranya memberi masukan bahwa kesaksian Setya terbilang belum kuat. Ini karena tidak ada saksi yang mengetahui penyerahan uang itu. Kepada tim pengacaranya, Setya mengatakan mengetahui nama-nama itu dari dua orang dekatnya, Made Oka Masagung dan Andi Narogong, ketika mereka berkunjung ke rumahnya di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan, pada Oktober 2012. "Ada konflik batin untuk menyebut atau tak menyebut nama," ujar Maqdir.

Setya baru menyebutkan secara jelas dua nama baru itu dalam permohonan jus- tice collaboralor pada 20 Februari lalu. Dalam permohonannya itu, ia menuliskan salah satu ketua fraksi di DPR yang ia maksud adalah Puan Maharani, kini Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Saat pembahasan proyek e-KTP bergulir pada 2009-2012, Puan adalah Ketua Fraksi PDI Perjuangan. Adapun pemimpin DPR yang dimaksud Setya adalah Pramono Anung, kini Sekretaris Kabinet. "Dua nama itu memang disebut tegas pada permohonan justice collaborator 20 Februari," kata Maqdir.

Permohonan itu disampaikan Setya sehari setelah Muhammad Nazaruddin memberikan kesaksian di persidangannya. Menurut Nazar, yang ketika itu anggota DPR dari Fraksi Demokrat, koordinator Badan Anggaran Komisi Pemerintahan DPR, Mus-tokoweni Murdi, pernah bercerita kepadanya bahwa semua pemimpin fraksi DPR mendapat bagian duit e-KTP. Politikus Golkar yang meninggal pada Juni 2010 itu, menurut Nazar, orang yang membagikan duit e-KTP ke DPR. "Menurut laporan Bu Musto-ko, semua terealisasi," ujar bekas Bendahara Umum Partai Demokrat itu.

Kendati dalam permohonannya sudah tegas menyebutkan nama-nama penerima, Setya tak kunjung mendapatkan jawaban dari KPK soal justice collaborator ini. Karena tak kunjung mendapatkan respons, Setya mengungkap dua nama itu saat diperiksa sebagai terdakwa dalam persidangan perkaranya, Kamis dua pekan lalu. "Itu un-

tuk Puan Maharani US$ 500 ribu dan Pramono Anung US$ 500 ribu," kata Setya, yang mengaku mendapat informasi itu dari Made Oka Masagung di rumahnya di Jalan Wijaya. Menurut Setya, ada Andi Narogong juga ketika itu.

Dalam persidangan kasusnya, Andi-yang sudah divonis 8 tahun penjara dalam proyek e-KTP-sempat memberi kesaksian bahwa ia pernah diundang Setya ke rumahnya untuk dipertemukan dengan Oka. Andi menyebutkan waktunya sekitar November 2012. Menurut Andi, Setya ketika itu mengatakan Oka yang akan mengurus fee proyek e-KTP untuk DPR. "Pak Novanto mengatakan Pak Oka Masagung yang akan mengurusi/*" ke DPR karena punya jaringan luas," ujarnya.

KPK sudah menetapkan Made Oka Masagung sebagai tersangka karena diduga menjadi perantara jatah proyeke-KTPbagi Setya melalui dua perusahaannya di Singapura. Total dana yang diterima Oka yang kemudian diteruskan kepada Setya sebesar US$ 3,8 juta. "MOM (Made Oka Masagung) diduga juga menjadi perantara fee untuk anggota DPR sebesar 5 persen dari proyek e-KTP," kata Ketua KPK Agus Rahardjo.

Melalui pengacaranya, Bambang Hartono, Made Oka Masagung membantah pernah memberi tahu Setya soal pemberian uang kepada Puan Maharani dan Pramono Anung pada Oktober 2012. "Pernyataan itu tidak benar karena Pak Made (Oka) tak per-

nah ke rumah Setya Novanto pada Oktober 2012," ujar Bambang.

Puan Maharani mengatakan tidak pernah menerima uang terkait dengan proyek KTP elektronik. "Selama menjadi ketua fraksi, saya tidak pernah membahas e-KTP," kata Puan, Jumat dua pekan lalu. Pramono Anung pun membantah "nyanyian" Setya di persidangan. "Saya itu enggak pernah ngomong satu kata pun yang berurusan dengan e-KTP," ucapnya.

Terhadap permohonan Setya, KPK memiliki alasan tak mengabulkannya. Syarat utama menjadi just ice collaborator, kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Setya harus mengakui kejahatannya lebih dulu bahwa ia menerima uang dan merupakan otak dari korupsi ini. Sampai sidang tuntutannya, Setya membantah menerima aliran duit e-KTP. Dia memang mengaku sudah mengembalikan Rp 5 miliar ke KPK, tapi duit itu ia sebut sebagai pengganti uang yang dibagi-bagikan kepada anggota DPR. "Jadi jangan setengah hati," ujar Febri.

Atas pengakuan Setya yang menyebut nama-nama penerima dana, menurut Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, lembaganya akan menjadikan informasi itu sebagai petunjuk awal. Kelemahannya, kata dia, Setya mengatakan hal itu bukan dalam kapasitasnya sebagai orang yang membagi-bagikan uang kepada orang-orang yang ia sebut. "Keterangan itu juga perlu diwaspadai KPK karena Setya me-

nyebutkan beberapa naina tapi dia sendiri tidak mengakuinya," ujarSyarif.

Seorang penegak hukum di KPK mengatakan sejak awal pengakuan Setya itu tidak ada gunanya bagi pengusutan korupsi e-KTP. Semua itu, kata dia, merupakan siasat Setya agar hukumannya ringan. Apalagi, menurut sumber ini, Setya tak pernah menuangkannya dalam berita acara pemeriksaan perkaranya atau saat diperiksa untuk tersangka e-KTP lainnya. "Informasi yang dia sampaikan itu juga dari orang lain," ucapnya.

Maqdir Ismail menyadari pengakuan kliennya itu lemah karena bersandar pada pernyataan oiang lain. Kesaksian testimu-nium de auditu semacam ini, kata dia, bukan alat bukti, melainkan hanya sebuah petunjuk. Maqdir meminta KPK tetap menindaklanjuti pengakuan Setya itu. "Risiko pengakuan ini sangat besar karena tidak ada perlindungan KPK," tutur Maqdir. "Yang juga penting, dia mengungkapkan bahwa ada nama lain yang selama ini belum pernah terungkap."

Kendati sudah mendapat penolakan jaksa, Setya tetap akan memperjuangkan permohonannya di sidang berikutnya. Ia berjanji mengungkap detail-detail kasus itu. "Nanti lihat saja di sidang pembacaan pleidoi," ujarnya.

SYAILENDRA PERSADA/ANTON APRIANTO/ANDITA RAHMA/CAESAR AKBAR/VINDRY FLORENTIN/AHMAD FAIZ





Original Post

Panas Dingin PDI P-Demokrat

Media Cetak Sindo Weekly Halaman 16
2018-4-2

Panas Dingin PDI P-Demokrat

Hubungan Partai Demokrat-PDI Perjuangan terganggu akibat kasus KTP elektronik. Namun, tidak menutup peluang untuk berkoalisi di Pemilu 2019.

SETYA Novanto sempat tertunduk ketika jaksa penuntut umum (JPU) menuntut hukuman 16 tahun penjara dalam sidang korupsi KTP elektronik (KTP-el) di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kepada majelis hakim, mantan Ketua DPR itu menyatakan akan membuat nota pembelaan yang akan diba-cakannya pada sidang berikutnya. "Kami mohon waktu seminggu kepada majelis hakim untuk menyusun pembelaan," kata Firman Wijaya, pengacara Setya Novanto, Kamis pekan lalu.

Selain pidana penjara, jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menuntut Setya Novanto dengan denda Rpi miliar atau kurungan selama 6 bulan, membayar kerugian negara US$7,3 J uta . serta pencabutan hak politik selama 5 tahun. Meskipun begitu, sebenarnya bukan tuntutan hukuman ini yang membuat sidang korupsi KTP-el menjadi booming.

Saat diperiksa sebagai terdakwa beberapa hari sebelumnya, Setnov mengungkapkan bahwa duit korupsi KTP-el juga mengalir ke kader-kader PDI Perjuangan. Tidak main-main, yang disebutnya adalah Puan Maharani dan Pramono Anung, dua petinggi Banteng Moncong Putih yang paling dekat dengan Megawati Soekarnoputri.

Tak pelak, pernyataan bekas bos Partai Golkar membuat geger. PDI Perjuangan yang merasa "dikerjai" langsung membelokkan tudingan ke Partai Demokrat. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah

kadernya korupsi dan menuntut partai besutan SBY itu bertanggung jawab atas kasus KTP-el. Sebaliknya, Demokrat menuding PDI Perjuangan cuci tangan atas dugaan korupsi yang dilakukan kadernya.

Perang pernyataan antara kedua kader dan petinggi parpol pun tak terhindarkan selama beberapa hari. Inilah yang membuat banyak kalangan beranggapan perang ini mengancam wacana koalisi Demokrat-PDI Perjuangan untuk mengusung Jokowi. "Ya, sangat mengganggu. Kita kan harus saling menghargai. Koalisi itu harus saling menghargai," kata Syarif Hasan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, membenarkan.

Hubungan Demokrat dengan PDI Perjuangan sejatinya memang lebih banyak panasnya ketimbang ademnya. Bukan raha-

sia lagi, ada kenangan kelabu antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Tatkala Mega menjadi presiden, beredar isu bahwa SBY yang kala itu menjabat sebagai menkopolkam akan mencalonkan diri sebagai presiden dalam Pilpres 2004. Isu yang berembus tersebut diperkuat dengan kemunculan SBY dalam iklan di televisi untuk sosialisasi pemilu. Kubu Megawati merespons langkah SBY dengan membatasi ruang geraknya.

Sudi Silalahi, orang dekat SBY yang saat itu menjabat Sesmenko Polkam, mengungkapkan bahwa SBY merasa dikucilkan Megawati karena tak dilibatkan dalam pembahasan Peraturan Pemerintah Kampanye Pejabat Tinggi Negara. Taufiq Kiemas menyebut SBY sebagai jenderal berkelakuan anak kecil.

SBY sempat mengirimkan surat kepada Megawati terkait posisinya sebagai menteri. Lantaran tidak direspons, ia mengirim surat kedua yang isinya pengunduran dirinya sebagai menkopolkam pada 11 Maret 2004. Selang dua hari berikutnya, SBY berkampanye di Banyuwangi untuk Partai Demokrat.

Cerita selanjutnya, SBY memang benar-benar mencalonkan diri sebagai presiden, bahkan memenangkan Pilpres 2004. Inilah yang dianggap cikal bakal permusuhan "abadi" PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. PDI Perjuangan menganggap SBY sebagai pengkhianat. Sejak itulah, kedua partai

KOALISI WARNA-WARNI CALON PRESIDEN

PARTAI apa mencalonkan siapa sudah tampak sedikit terang. Kendati demikian, koalisi yang terbangun masih cair sehingga bisa berubah.

PELUANG KOALISI

Syarat pencalonan capres adalah minimal 25% perolehan suara nasional atau minimal 20% perolehan kursi DPR, yaitu 112 kursi.

CatatanTiga poros koalisi terbentuk dengan syarat Demokrat bisa menggandeng PAN dan PKB.PAN secara tradisional adalah partner koalisi Demokrat sejak Pilpres 2004. Namun, bila dilihat dari konstelasi Pilpres 2014 dan Pilgub DKI Jakarta 2017, PAN sangat mungkin bergabung pada poros Gerindra.PKB akan masuk poros koalisi yang mengusung mengakomodasi Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden.

Sudah menyatakan

mengusung Jokowi sebagai

calon presiden

PDI Perjuangan 109 kursi /18,95% Golkar 91 kursi/ 14,75%

ppp 39 kursi / 6,53%

NasDem 35 kursi DPR / 6,72% Hanura 16kursi DPR/5,26%

Total 290 kursi /

52,21% suara nasional

Hampir pasti mengusung

Prabowo sebagai calon

presiden

Gerindra 73 kursi/ 11,81% PKS 40 kursi/6,79% Total 113 kursi/

18,6% suara nasional

Kemungkinan mengusung AHY

Demokrat 61 kursi/10,19% PKB 47 kursi/ 9,04% PAN 49 kursi/ 7,59% Total 157 kursi/

26,82% suara nasional

hampir selalu dalam posisi saling berhadapan.

Selama masa 10 tahun pemerintahan SBY, PDI Perjuangan memilih menjadi oposisi. Banteng dengan gigih mengkritik kebijakan pemerintah, dari isu toleransi hingga bahan bakar minyak. Dalam situasi yang terbalik setelah PDI Perjuangan yang mengusung )oko Widodo memenangkan Pilpres 2014, Demokrat juga bersikap sama.

Meskipun tidak pernah secara tegas menyatakan sebagai oposisi pemerintahan jokowi, untuk membedakan diri dari poros Gerindra-PKS, kader-kader Demokrat kerap berseberangan dengan kader-kader PDI Perjuangan yang terkadang memicu ketegangan antara kedua partai. Sidang korupsi KTP-el dua pekan lalu kembali memanaskan hubungan PDI Perjuangan-Demokrat. Suhu panas ini muncul justru ketika kedua partai konon sedang mencoba menjalin kemesraan demi kemenangan di Pemilu 2019.

Kedodoran

Lalu, mungkinkah Demokrat dan PDI Perjuangan berada dalam satu kubu menghadapi Pilpres 2019 dengan melihat aspek kesejarahan itu? Menurut Airlanga Pribadi, pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, peluang bergabungnya PDI Perjuangan-Demokrat mencoba membedakan hubungan Demokrat-PDI Perjuangan dengan Megawati-SBY. Menurutnya, peluang Demokrat mendukung Jokowi cukup terbuka.

Meskipun terjadi ketegangan antara Megawati dan SBY, harus diingat ada eksistensi jokowi sebagai penengah. Menurut Airlangga, ketegangan hubungan dua mantan presiden itu bisa dimediasi Jokowi. Ini juga bisa dibaca dari komunikasi politik Jokowi dengan Demokrat. "Demi kepentingan menuju dua periode kepemimpinan Jokowi, hal itu bisa terjadi," ujar Airlangga kepada SINDO Weekly, Kamis pekan lalu.

Karena ada faktor Jokowi itu pula, lanjut Airlangga, peluang terjadinya koalisi PDI Perjuangan dengan Demokrat lebih besar ketimbang dengan Gerindra, misalnya yang hampir pasti akan mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Demokrat dinilai lebih nyaman berkoalisi dengan Jokowi atau alternatif nama lain daripada bergandengan dengan Prabowo.

"Sampai saat ini, belum ada preseden-nya koalisi antara PD dan Gerindra atau SBY dan Prabowo. Selain itu, aliansi dua jenderal yang sama-sama punya power agak sulit ter-

jadi," katanya.

Airlangga juga meyakini bahwa peluang terbentuknya poros ketiga relatif kecil. Demokrat akan menempatkan target koalisi dengan Jokowi sebagai prioritas karena un-

tuk membentuk poros baru tidak mudah. "Kalau kondisi saat ini, kemungkinannya masih lebih tinggi berkoalisi dengan Jokowi," kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unair itu.

Pendapat Airlangga tidak berlebihan karena memang tidak mudah membentuk poros baru. Saat ini, dari 10 parpol pemilik kursi di DPR, tinggal lima parpol yang belum menyatakan capres yang akan diusung. Lima parpol lain sudah menegaskan akan mengusung Jokowi dengan kekuatan 290 kursi parlemen.

Selain Demokrat, ada Gerindra, PKS, PAN, dan PKB yang masih wait and see. Melihat konstelasi politik 2014 dan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017, kemungkinan besar Gerindra-PKS akan bergabung dengan modal 113 kursi, melebihi syarat pencalonan presiden 112 kursi DPR. Bila Demokrat ingin membentuk poros ketiga, Demokrat harus bisa merangkul PKB dan PAN. Kendati kedua parpol merupakan pen-

dukung pemerintahan SBY selama berkuasa, ada perubahan sikap yang terjadi, khususnya PAN sejak bergantinya pucuk pimpinan partai dari Hatta Rajasa yang juga besan SBY kepada Zulkifli Hasan. Pada Pilpres 2014, PAN memilih bergabung dengan koalisi pengusung Prabowo. Begitu juga di Pilgub DKI Jakarta 2017, PAN bergabung dengan Gerindra yang mengusung Anies Baswedan. Sementara sikap resmi Demokrat di dua momentum itu memilih netral.

Kendala lain, poros Demokrat-PAN-PKB tidak memiliki figur kuat sebagai capresyang rli ki al 11111 .ism .1 sejajar atau setidaknya tidak terpaut jauh dengan Jokowi dan Prabowo. Dari hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga lima bulan terakhir, AHY memang selalu ada dalam pilihan calon pemilih.

Sayang, elektabilitas rising star Demokrat itu tak pernah sampai 5% (lihat data grafik). Begitu pula dengan Muhaimin Iskandar dan Zulkifli Hasan. Kendati cukup populer, elektabilitas keduanya tak bisa dibilang bagus. Alih-alih menang, elektabilitas koalisi ini boleh jadi malah paling buncit.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Nurpati mengatakan bahwa

Demokrat sampai saat ini belum membuat keputusan apa pun terkait Pilpres 2019. Memang, dia mengaku bahwa Demokrat getol menjalin komunikasi dengan Jokowi. Namun, ini tidak berarti bahwa Demokrat sudah menjatuhkan pilihan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Ada sejumlah hal yang mesti dipertimbangkan karena pilpres 2019 dilaksanakan berbarengan dengan pemilihan anggota legislatif.

Partai Demokrat, kata Andi, harus bisa menyerap apa yang dirasakan masyarakat luas. Kinerja pemerintah yang kedodoran di sejumlah aspek seperti ekonomi dan penegakan hukum tidak boleh tidak mesti dijadikan pertimbangan bila Demokrat tak ingin ditinggalkan pemilihnya. "Elektabilitas juga kami pertimbangkan. Untuk ukuran petahana, elektabilitas Pak Jokowi tidak bisa

dibilang bagus. Stagnan malah cenderung menurun," tutur Andi saat dihubungi SINDO Weekly.

Sebagai parpol yang memiliki lebih io% kursi parlemen, Demokrat punya kesempatan bergabung dengan poros koalisi PDI Perjuangan, koalisi Gerindra, atau membangun koalisi sendiri. Karena itu, Demokrat intensif menjalin komunikasi dengan parpol-parpol lain hingga pada saatnya diambil keputusan yang tepat.

"Kami belum memunculkan nama, termasuk Mas AHY. Namun, wajar bila Demokrat yang punya kursi io% mendorong kadernya. Apalagi, survei internal kami menempatkan elektabilitas Mas AHY paling tinggi untuk posisi wapres. Untuk capres ada di lima besarlah," ungkapnya.

MUHIBUDIN KAMALI





Original Post

Media