Ketua MPR Percaya Ketua MK Baru Lebih Baik

Media Online metrotvnews.com
2018-04-03

Jakarta: Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yakin Mahkamah Konstitusi akan lebih saat dipimpin Hakim Anwar Usman. Pria yang biasa dipanggil Zulhas ini mengakui kompetensi Anwar.

"Saya kenal betul beliau (Anwar) luar dalam dan saya meyakini beliau mampu melaksanakan tugas dengan baik," kata Zulhas saat ditemui di sidang pelantikan Anwar Usman di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin, 2 April 2018.





Zulhas menambahkan, dengan Aswanto sebagai wakil dari Anwar akan menjadi komposisi yang baik bagi reformasi birokrasi di Mahkamah Konstitusi. Jelang tahun politik, Ketua Umum PAN itu meyakini MK bisa menyelesaikan sengketa Pilkada yang akan datang.

Baca: Kalla Percayakan MK kepada Anwar Usman

"Dalam demokrasi milih bupati gubernur seperti biasa lima tahunan. Oleh karena itu pilkada beda calon, merah putih kita sama jaga persatuan, dan bila ada sengketa saya yakin MK mampu menyelesaikan," kata Zulhas.

Dalam kesempatan itu tak lupa Zulhas mengucapkan selamat kepada Anwar. Dia berpesan dan mendoakan agar Anwar sukses memimpin MK ke depan.

"Selamat untuk pak Anwar, kita doakan untuk beliau sukses memimpin MK untuk periode mendatang,"

Baca: Hamdan Zoelva Sebut Anwar Usman Sosok Tulus

Anwar Usman terpilih sebagai Ketua MK dalam sidang pleno Rapat Permusyawaratan Hakim (RHP) melalui mekanisme voting. Ia menang selisih satu suara dengan hakim lainnya Suhartoyo.

Begitu juga dengan wakilnya, hakim Aswanto. Dia menang selisih satu suara dengan kandidat hakim lainnya yaitu Saldi Isra.

Terpilihnya Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi ini merupakan pertama bagi hakim MK yang berasal dari Mahkamah Agung (MA).

(DMR)

http://news.metrotvnews.com/hukum/dN6EG2QK-ketua-mpr-percaya-ketua-mk-baru-lebih-baik



Original Post

KPU Siapkan Aturan agar Parpol Tak Usung Caleg Koruptor

Media Online jpnn.com
2018-04-03

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah menggodok aturan yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif (caleg). Penyelenggara pemilu itu juga akan mewajibkan caleg menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) saat mendaftar.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, aturan itu sebagai respons terhadap fenomena yang berkembang pada saat pencalonan di pemilihan kepala daerah (pilkada). Sebab, ada bakal calon kepala daerah yang setelah resmi didaftarkan ternyata menyandang status tersangka.

Bahkan, beberapa di antaranya kemudian ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi (tipikor). "Atas fakta tersebut KPU berupaya melakukan pencegahan dari proses awal pencalonan," kata Arief di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/4).

Terkait LHKPN, kata Arief, selama ini yang diwajibkan hanya calon kepala daerah. Namun, KPU juga akan menerapkan hal serupa kepada caleg.

"Maka dalam pileg (pemilu legislatif, red) nanti kami akan sertakan itu," kata dia.

Arief menegaskan, KPU akan menyaring bakal caleg sehingga bisa menghasilkan caleg yang tidak yang bersentuhan dengan kasus tindak pidana korupsi. "Makanya kami masukkan juga syarat itu," tegas Arief.

Namun, ujar dia, KPU masih mematangkan aturannya. "Dan, nanti akan kami bicarakan dalam uji publik," ujarnya.

Yang jelas, kata dia, dalam draf peratuan KPU (PKPU) sudah disebutkan bahwa mantan narapidana kasus korupsi tidak diperbolehkan mendaftar. Menurutnya, kewajiban caleg menyetor LHKPN itu merupakan usulan KPU.

https://www.jpnn.com/news/kpu-siapkan-aturan-agar-parpol-tak-usung-caleg-koruptor



Original Post

KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tersangka Suap Malang

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-04-03

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap enam orang tersangka kasus suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Malang Tahun Anggaran 2015.Jurubicara KPK, Febri Diansyah mengungkapkan bahwa penjadwalan ulang tersebut lantaran ketidakhadiran enam orang tersangka itu dalam jadwal pemeriksaan sebelumnya.

"Dalam minggu ini akan dijadwalkan pemeriksaan kembali, ada sekitar enam tersangka yang belum hadir," ujarnya kepada wartawan di Gedung KPK Jakarta, Senin (2/4)

Febri menambahkan, pihaknya berharap keenam orang tersebut dapat kooperatif dengan cara tidak mangkir kembali.

"Kami harap semuanya bisa hadir nanti di pemerikaaan minggu ini," tukasnya.

Keenam orang tersebut adalah Sahrawi, Abdul Hakim, Imam Fauzu, Sulik Lestyowati, Syaiful Rusdi dan Tri Yudiani.

Kasus tersebut dimulai saat Anton selaku Wali Kota Malang diduga memberi hadiah atau janji kepada Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 terkait pembahasan ABPD-P Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

Atas perbuatannya tersebut, Wali Kota Malang yang diduga sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, 18 Anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [sam]

http://hukum.rmol.co/read/2018/04/03/333616/KPK-Jadwal-Ulang-Pemeriksaan-Tersangka-Suap-Malang-



Original Post

Sosok Pemimpin Baru

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-4-3

Sosok Pemimpin Baru

Sembilan hakim konstitusi menuntaskan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2018-2020. Mantan Ketua MK Anef Hidayat yang mendapat sorotan, tak masuk daftar calon karena terganjal larangan menjabat lebih dari dua periode. Namun sosok yang terpilih pun belum memberikan kepuasan bagi masyarakat Mereka adalah

Ketua MK Anwar Usman

Hakim pilihan Mahkamah Agung.

Dilantik pada 2011. menggantikan Arsyad Sanusi yang

mundur setelah diterpa isu keterlibatan kerabatnya dalam

sengketa pemilihan kepala daerah Bengkulu Selatan. Pernah menjadi guru honorer di Sekolah Dasar Kalibaru.

Jakarta.

Asisten Hakim Agung periode 1997-2003. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung periode 2003-

2006.

Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak 2005. LHKPN terakhir 18 Maret 2011. Total kekayaan terakhir Rp 3.9 miliar. Memiliki 17 aset warisan dan 8 aset perolehan pribadi. Memiliki 5 buah kendaraan, terdiri atas 1 sepeda motor dan

4 mobil pribadi.

Wakil Ketua MK Aswanto

Hakim pilihan Dewan Perwakilan Rakyat

Dilantik pada 2014.

Guru besar hukum pidana Universitas Hasanuddin.

Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi

Selatan 2007.

Ketua Ombudsman Makassar periode 2008-2010. Tim Seleksi Dewan Etik Mahkamah Konstitusi 2013. LHKPN tak ditemukan. Komisi Pemberantasan Korupsi

belum memberikan konfirmasi apakah Aswanto belum

pernah melapor atau berkasnya tersimpan dengan data

tertentu.

FRANSISCO ROSARIANS





Original Post

Komitmen Antikorupsi Ketua MK Baru Diragukan

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-4-3

Komitmen Antikorupsi Ketua MK Baru Diragukan

Anwar Usman dan Aswanto terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua MK.

Fransisco Rosarians

francisco@tempo. co. id

JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2018-2020, Anwar Usman, diminta menunjukkan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Peneliti dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Ara-dila Caesar, menilai mantan hakim agama tersebut belum memenuhi syarat untuk memimpin lembaga penegak konstitusi yang butuh sosok bersih dan berintegritas.

"Kami sedikit menyayangkan Anwar Usman yang terpilih. Apalagi kalau poin utamanya adalah pembenahan Mahkamah Konstitusi," kata Aradila kepada Tempo, kemarin. "Dia terakhir lapor LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara) tahun 2011."

Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi menjadi sorotan setelah sejumlah pemimpin lembaga tersebut terjerat kasus etik hingga korupsi. MarwahMahkamahKonsti-tusi pertama kali turun saat Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap mantan Ketua MK Akil Mochtar dalam kasus suap sengketa hasil pemilihan kepala daerah, September 2013.

KPK kembali menangkap mantan hakim konstitusi Patrialis Akbar dalam kasus suap penanganan uji materi Undang-Undang Kesehatan Hewan, Januari 2017. Selain itu, mantan

Ketua MK Arief Hidayat terlilit sejumlah kasus etik. Dua di antaranya terbukti hingga berbuah sanksi ringan, yaitu teguran lisan dalam kasus katebelece ke Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyo Pramono dan kasus lobi anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta,

"Saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia apabila ada kekurangan dalam menjalankan amanah," kata Arief Hidayat.

Dalam pemilihan kemarin, Anwar Usman meraih 5 suara, mengalahkan

hakim konstitusi Suhartoyo yang meraup 4 suara. Porsi suara yangsama terjadi saat hakim konstitusi Aswanto memenangi kursi Wakil Ketua MK dari pesaingnya, hakim konstitusi Saldi Isra. Anwar adalah hakim konstitusi pilihan Mahkamah Agung untuk menggantikan mantan hakim konstitusi Arsyad Sanusi yang mundur karena kerabatnya diduga terlibat dalam pengurusan perkara sengketa pilkada Bengkulu Selatan, April 2011.

Berdasarkan data

LHKPN, Anwar, yang pernah menjabat Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah

Agung, memang belum pernah memperbarui laporan kekayaannya yang masih tertulis senilai total Rp 3,9 miliar. "Agak berat jika tanggung jawab ketua MK jatuh ke Anwar Usman," kata Aradila.

Anwar berjanji akan sangat berhati-hati dalam bersikap, bertutur, dan bertingkah laku. Dia mengatakan selama menjabat akan berupaya menjaga konstitusi dengan berpegang pada hukum dan kepentingan orang banyak. "Seorang hakim memang harus menjaga kemuliaan dirinya dan jabatannya." kata dia.

Hakim konstitusi Maria

Farida Indrati mengatakan pemimpin MK yang baru harus bersih dari kepentingan pribadi dan golongan. Dia menilai kepercayaan kepada MK sudah sangat turun sehingga ada pemohon uji materi yang sampai menarik berkas karena menilai hakim terbelah. "Kepada ketua yang baru, saya tekankan kepentingan lembaga. Pada akhir masa jabatan saya empat bulan lagi, terdapat rasa kecewa dan bimbang ketika kepercayaan kepada

MK dipertanyakan," kata dia.

Meski demi kian, sej umlah pemimpin lembaga yang turut hadir dalam pelantikan Anwar dan Aswanto optimistis. Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, dan mantan Ketua MK Hamdan Zoelva percaya bahwa kedua pemimpin MK itu mampu menjaga marwah lembaga.

IMAM HAMDI





Original Post

Perawat Diperintah Pura-pura Pasang Infus Di Lengan Novanto

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-4-3

Perawat Diperintah Pura-pura Pasang Infus Di Lengan Novanto

Perkara Merintangi Penyidikan E-KTP

SETYA Novanto meminta kepalanya diperban dan diberi obat merah saat dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau (RS MPH) usai kecelakaan mobil.

Supervisor Keperawatan RS MPH Indri Astuti mengaku ditunjuk Pelaksana Tugas Manajer Pelayanan Medik, dokter Alia untuk menangani Novanto.

"Saya tanya siapa (pasiennya)? Setya Novanto, kata dokter Alia. Saya tanya, aman enggak? Menurut dokter Alia aman, karena direktur sudah tahu. Saya tanya aman enggak karena saya nonton di TV Setnov itu koruptor," tutur Indri di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/4).

Ia bersaksi untuk perkara dr Bimanesh Sutarjo, terdakwa kasus merintangi penyidikan E-KTP.

Indri yang sudah bersiap pulang6menyanggupi permintaan Alia. "Biasanya pasien itu diantar perawat, tapi ini tidak. Jadi saya berpikir ini pasiennya. Makanya saya arahkan ke kamar 323," jelas Indri.

Bimanesh memberi perintah agar memasang oksigen. Suster Nurul lalu mengambil tabung oksigen. "Nurul keluar ambil ambil selang, kemudian Supervisor (Nana) yang masuk. Nana yang pasang selang oksigen. Baru dokter Bima periksa pasiennya. Pas dibuka wajahnya (Novanto) besot-besot,

luka lecet. Selimutnya sudah dibuka," tutur Indri.

Bimanesh keluar ruang perawatan. Di konter perawat, ia meminta agar pura-pura memasang infus di tangan Novanto. Jarum infus hanya ditempelkan.

Sebelum memasang infus, Indri lebih dulu memeriksa rekam jantung dan tensi Novanto. "Kemudian pasien itu tiba-tiba bilang, kapan saya di perban. Agak membentak. Biasanya itu sesuai instruksi dokter dan dokter Bimanesh belum beri perintah," sebut Indri.

Indri mengonsultasikan permintaan Novanto kepada Bimanesh. "Dok, itu diperban mukanya? Ya udah diperban aja. Demi kenyamanan pasien," kata Indri menirukan ucapan Bimanesh.

"Pas saya bersihkan luka. Saya terkejut karena pasien minta obat merah. Rumah sakit enggak ada obat merah Pak. Saya rada ketus," jawab Indri.

Indri menuturkan, luka yang ada di dahi dan siku Setnov sebenarnya tidak perlu diperban. Namun, dia tetap melakukannya karena permintaan pasien sudah disetujui Bimanesh.

"Pas saya pasang perban itu di TV sudah ramai soal kecelakaan dan sekitar jam setengah 8 sampai jam 8 ruangan jadi ramai. Ada polisi dan banyak orang tidak saya kenal. Dokter bima waktu itu sudah tidak ada," tutur Indri.

byu





Original Post

Walikota Tegal Dituntut 7 Tahun Penjara, Bekas Politisi Nasdem 9 Tahun

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-4-3

Walikota Tegal Dituntut 7 Tahun Penjara, Bekas Politisi Nasdem 9 Tahun

JAKSA Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap Walikota Tegal nonaktif Siti Mashita Soeparno terbukti menerima suap Rp7,l miliar.

"Menuntut majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi sebagaimana dakwaan pertama," kata Jaksa Fitrah Nurcahyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (2/4).

Jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan kepada Mashita.

Tak hanya itu, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap Mashita berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik.

"Menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik selama 4 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana," kata Fitrah.

Kemarin, jaksa KPK juga membacakan tuntutan terhadap Amir Mirza Hutagalung, orang dekat Mashita. Jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan vonis 9 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan kepada bekas Ketua Nasdem Brebes itu.

Menurut jaksa, Amir turut campur dalam urusan pemerintahan Kota Tegal. Ia juga terlibat memenangkan sejumlah perusahaan dalam tender

proyek di Kota Tegal.

Mashita dan Amir terbukti menerima suap dari Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal, Cahyo Supriyadi; Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal, Sugiyanto; dan kontraktor Sadat Fariz.

Dalam perkara ini, Mashita dan Amir didakwa menerima Rp8,8 miliar terkait jual-beli jabatan di RSUD Kardinal dan proyek-proyek Pemkot Tegal kurun 2016-2017. Namun, dalam persidangan, jaksa hanya mampu membuktikan Masitha dan Amir menerima suapRp7,l miliar.

Salah satu pihak yang menyuap Mashita adalah Wakil Direktur RSUD Kardinah, Cahyo Supardi. Suap diberikan Amir Mirza Hutagalung, dan asisten pribadinya, Sri Murti.

Cahyo Supardi menyuap Mashita Rp 2,9 miliar. Uangnya berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan RSUD Kardinah.

Akibat perbuatannya, Mashita dikenakan dua dakwaan. Pertama Pasal 12 huruf B juncto Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ke-1 KUHP. Dakwaan kedua melanggar Pasal 11 peraturan yang sama.

Kasus suap ini terbongkar setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa, 29 Agustus 2017.

byu





Original Post

Di Percakapan WA Fayakhun Sebut USD 300 Ribu Untuk Munas Golkar

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-4-3

Di Percakapan WA Fayakhun Sebut USD 300 Ribu Untuk Munas Golkar

ANGGOTA Komisi I DPR Fayakhun Andriadi meminta uang 300 ribu dolar Amerika untuk keperluan Musyawarah Nasiona] (Munas) Partai Golkar. Uang lalu ditransfer ke rekening di luar negeri.

Hal itu terungkap dalam persidangan perkara suap proyek Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Dalam persidangan itu, jaksa penuntut umum (JPU) KPK membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Erwin Arief, Managing Director PT Rohde Schwarz. Juga menampilkan percakapan Erwin dengan Fayakhun via aplikasi

WhatsApp (WA).

Di percakapan WA tanggal 4 Mei 2016, Fayakhun menulis pesan kepada Erwin mengenai rencana pengiriman uang. Ia meminta agar uang dikirim sebelum Munas Golkar.

"Bro, kalau dikirim Senin, maka masuk di tempat saya Kamis atau Jumat depan. Padahal. Jumat depan sudah Munas Golkar,"Fayakhun menulis pesan ke Erwin.

Dilanjutkan, "Apa bisa dipecah yang cash di sini 300 ribu, sisanya di JP Morgan? 300 ribu-nya diperlukan segera untuk petinggi-petingginyadulu. Umatnya menyusul minggu depan.

JPU KPK lalu mengonfirmasi

percakapan itu kepada Erwin. "Terkait Munas Partai Golkar tersebut Saudara Fayakhun membutuhkan dana makanya Fayakhun agar dicairkan terlebih dahulu 300 ribu dolar AS untuk diberikan petinggi Partai Golkar, sedangkan sisanya untuk umatnya atau pejabat partai kelas bawah bisa ditransfer ke rekening JP Morgan. Ini benar?"tanya Jaksa Kiki Ahmad Yani. "Iya benar.jawab Erwin.

"Kalau menurut Fayakhun, transfer hari Senin masuk ke akunnya hari Jumat. Sedangkan, mereka membutuhkan hari Jumat .jadi permintaan Fayakhun sebelum hari Senin sudah dilakukan (transfer),"jelas Erwin.

Erwin mengatakan uang itu disediakan Fahmi Dar-mawansyah, pemilik PT Melati Technofo Indonesia dan PT Merial Esa yang akan menggarap proyek satellite monitoring dan drone Bakamla.

Fahmi pun dihadirkan di persidangan untuk dikonfrontasi mengenai transfer uang ke Fayakhun. "Waktu itu benar dijanjikan anggaran Bakamla itu sebesar Rp 1 22 triliun dan diminta (Fayakhun) adalah sebesar 1 persen jadi satu persen itu sebesar Rpl 2 miliar. Betul?"tanya jaksa KPK. "Iya,"jawab Fahmi.

"Pengirimannya itu benar tidak direalisasikan ke Fayakhun ini?"lanjut jaksa.

"Adami tuh yang tahu persis,"jawab Fahmi. Adami yang dimaksud Fahmi adalah Muhammad Adami Okta, keponakan Fahmi yang juga bagian operasional PT Merial Esa.

Jaksa KPK lalu memperlihatkan bukti transfer uang ke rekening di luar negeri.

"Tapi kan saksi bilang ada. Bisa saya perlihatkan ke saksi ya ada 4 pengiriman ya yang ke Guangzhou (China) itu 100 ribu dolar AS, 200 ribu dolar AS lalu ke Belgia ya JP Morgan itu 100 ribu dolar AS dan 500 ribu dolar ASTtanya jaksa KPK.

"Saudara Dami waktu itu bilang sudah dikirim."jawab Fahmi,

gpg





Original Post

Mantan Ketua DPD

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-4-3

Mantan Ketua DPD

Partai Nasdem Brebes Amir Mirza Hutagalung (kanan) bergegas usai menjalani sidang kasus dugaan suap Wali Kota Tegal sebesar Rp 8.8 miliar dengan agenda pembacaan tuntutan, di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, kemarin. Jaksa Penuntut Umum dari KPK menuntut Amir Mirza dengan hukuman sembilan tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan

ANTARA/REKOTOMO





Original Post

Gerindra Minta Anies Wujudkan Janji Pipanisasi Air Bersih

Media Online republika.co.id
2018-04-03

Anies Baswedan diminta merealisasikan janji pipanisasi air bersih.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta meminta Anies Baswedan merealisasikan janji pipanisasi air bersih. Fraksi pengusung Anies-Sandi di Pilkada DKI itu berharap janji tersebut segera tertunai lantaran warga di permukiman tertentu sampai ini belum teraliri air bersih.

"Pembangunan jaringan pipa air bersih ke permukiman yang belum mendapatkan akses air bersih, khususnya di wilayah utara Jakarta harus segera direalisasikan," kata Sekretaris Fraksi Gerindra Fajar Sidik di gedung DPRD DKI, Senin (2/4).

Pernyataan itu disampaikan sebagai pandangan resmi dari Fraksi Gerindra atas paparan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Pemprov DKI 2017-2022.

Saat kampanye Pilkada DKI, Anies memang menjanjikan pipanisasi air bersih langsung di hadapan warga saat berkampanye di Kampung Godang, Kalideres, Jakarta Barat. Penyediaan air bersih mendesak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan paling penting bagi manusia tersebut.

Warga Kampung Godang meminta Anies menyelesaikan masalah ketersediaan air bersih yang susah didapat. Selama ini mereka harus membeli air bersih di pedagang air yang harganya dinilai cukup memberatkan. Bahkan, untuk membeli air bersih mereka tak jarang harus mengantre sejak pagi buta.

Menanggapi keluhan warga, Anies mengatakan, penyediaan air bersih di Ibu Kota memang masih perlu dibenahi. Dia berjanji melakukan percepatan pipanisasi air bersih dengan memrioritaskan perluasan cakupan dan ketersediaan air bersih untuk seluruh warga Jakarta.

"Salah satu prioritas kami adalah pemasangan air secara gratis. Kita akan melakukan pemasangan PAM gratis di rumah-rumah kecil," kata Anies pada 26 Desember 2016.

Anies mengatakan, kendati pemerintah saat itu menggratiskan pemasangan pipa PAM, namun belum semuanya mendapat akses tersebut. Hal itu terlihat dari persentase jumlah penduduk terlayani yang tak beranjak di angka 60 persen sejak 2012.

Dia menargetkan, peningkatan dua kali lipat jumlah pelanggan dari 2015. Ia akan memprioritaskan kampung-kampung yang secara sosioekonomi lemah, terutama rumah-rumah berukuran di bawah 150 meter persegi.

Khusus untuk rumah yang ukurannya lebih kecil atau di bawah 70 meter persegi, akan diberi subsidi 80 persen untuk pembayaran langganan air. "Jadi kalau rumahnya sederhana, warga cukup membayar 20 persen saja, sisanya akan dibayar oleh pemerintah," ujar dia.

Anies akan memrioritaskan pemasangan air bersih di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Kedua kawasan itulah yang dikeluhkan warga memiliki aksesbilitas air bersih yang rendah. "Kita ingin pipanisasi itu berjalan dan merata di wilayah Jakarta karena kalau membeli air itu mahal, bukan?" katanya.

Gerindra juga meminta agar Anies menjalankan putusan Mahkamah Agung Nomor 31/Pdt/2017 terkait pengelolaan air di Jakarta oleh swasta (Palyja dan Aetra) agar dikembalikan sepenuhnya ke PAM Jaya (negara) demi keadilan dan kejesahteraan masyarakat.

Terkait hal tersebut, Anies memastikan akan menaati putusan MA terkait larangan swastanisasi pengelolaan air. Anies memastikan, putusan MA itu akan dilaksanakan Pemprov DKI sepenuhnya.

"Kita yang namanya warga negara apalagi penyelenggara negara harus menaati semua putusan Mahkamah Agung, kita akan taati," kata dia.

Menurutnya, putusan MA wajib ditaati semua pihak dan wajib dilaksanakan terlebih oleh penyelenggara negara. Sebab, putusan itu bersifat mengikat. Artinya, Pemprov DKI harus menjalankan sesuai amar putusan yang ada.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/18/04/03/p6knq8354-gerindra-minta-anies-wujudkan-janji-pipanisasi-air-bersih



Original Post

Anwar Tidak Benar Ada Pengelompokan

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-4-3

Anwar Tidak Benar Ada Pengelompokan

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Senin (2/4/2018), dilantik sebagai Ketua MK menggantikan Arief Hidayat Ia tercatat sebagai hakim konstitusi pertama usulan Mahkamah Agung (MA) yang menjabat ketua MK. Ketua MK sebelumnya berasal dari hakim konstitusi yang diusulkan Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat.

Selama proses pemilihan dan pelantikan ketua MK, Anwar mengaku tak sempat memegang telepon genggam. "Seharian dari pagi bunyi terus, tetapi saya belum sempat angkat" jawab Anwar saat ditanya siapa yang telah memberi ucapan selamat

Berikut petikan wawancara dengan Anwar sesaat setelah dia dilantik menjadi Ketua MK.

Dalam 2,5 tahun masa jabatan. MK akan dibawa ke mana?

Insya Allah saya akan meneruskan apa yang dibangun oleh Prof Arief Hidayat (mantan Ketua MK). Ada beberapa agenda yang belum terlaksana akan diteruskan.

Beberapa bulan terukhir, kepercayaan publik menurun. Apa yang akan dilakukan untuk memperbaikinya?

Sebenarnya itu tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Dikatakan tadi kaitan dengan putusan Dewan Etik (terhadap Arief Hidayat). Itu sebenarnya tak ada kaitan langsung dengan masalah putusan dalam perkara apa pun karena tiap-tiap hakim sembilan orang ada independensinya.

Sebelum kasus putusan etik terhadap Pak Arief, ada kasus pidana terhadap Patrialis Akbar (saat itu hakim konstitusi) dan sebelumnya lagi Aki/ Mochtar. Bagaimana memperbaiki kepercayaan publik terhadap institusi dan putusan MK?

Insya Allah, mudah-mudahan itu peristiwa terakhir. Karni akan berusaha sekuat tenaga Di MK, untuk pegawai ada biro pengawasan. Khusus untuk hakim ada dewan etik.

Hakim konstitusi Maria Farida saat pleno pemilihan ketua MK menyampaikan, sempat merasa kecewa melihat timbul ketidakpercayaan sebagian orang terhadap MK, bahkan ada yang menarik permohonan karena tidak percaya kepada MK dan dugaan hakim terbelah. Bagaimana tanggapan Bapak?

Ada yang bilang begitu, tetapi itu dikaitkan dengan putusan perkara Ada yang posisi hakim lima-empat lalu ada yang enam-tiga Artinya, kalau dibelah bahwa ada pengelompokan (hakim) itu tak benar. Saya sendiri (saat jadi Wakil Ketua MK) dan ketua (saat itu Arief Hidayat) juga pernah beda pendapat terkait perkara. Kebetulan saja orang melihat ada perkara ini kelompok lima dan empat. Itu bukan pola perbedaan yang permanen. Insya Allah saya akan hilangkan pandangan itu.

Bagaimana relasi MK dan MA di bawah pimpinan Bapak? Apakah juga sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Ketua MA Hatta Ali?

Setiap institusi ada tugas masing-masing. Saya dari dulu kena] dengan beliau (Hatta Ali) karena saya berasal dari MA. Komunikasi dalam arti pertemanan biasa saja Dalam hal independensi, itu masing-masing karena MA punya tugas sendiri dan MK juga sama Tidak bisa saling mencampuri.

(GAL)





Original Post

MK Perlu Lebih Progresif

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-4-3

MK Perlu Lebih Progresif

Turunnya kepercayaan publik dan sejumlah putusan yang cenderung konservatif menjadi tantangan dua pemimpin Mahkamah Konstitusi yang baru. Anwar Usman dan Aswanto.

JAKARTA, KOMPAS - Anwar Usman dan Aswanto pada Senin (2/4/2018) dilantik sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2018-2020. Mereka diharapkan membuat MK mampu menjawab tantangan turunnya kepercayaan publik sekaligus kembali mengeluarkan putusan progresif. MK juga dituntut lebih bisa menjawab tantangan kenegaraan yang meningkat menjelang berlangsung Pemilihan Kepala Daerah 2018 dan Pemilihan Umum 2019.

Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta sejumlah menteri dan pimpinan lembaga tinggi negara turut menghadiri acara pelantikan Anwar yang menggantikan Arief Hidayat serta Aswanto yang menggantikan Anwar.

Seusai pelantikan. Anwar menyatakan akan meningkatkan hal yang sudah baik saat periode kepemimpinan Arief. "Saya tahu bagaimana beliau membangun birokrasi di MK. Itu jadi bahan bagi kami berdua membawa MK ke depan. Semakin meningkat di berbagai bidang," katanya.

Dia juga menilai, perlu dipisahkan antara kinerja Arief dalam membangun MK dan putusan dewan etik terhadap Arief. Saat menjabat Ketua MK, Arief dua kali dijatuhi sanksi berupa teguran lisan oleh Dewan Etik MK karena melanggar etik ringan pada 2016 dan 2018 (Kompas, 29/3/2018).

Hamdan Zoelva, mantan Ketua MK, yakin Anwar akan membawa perubahan positif di MK.

Sementara itu. mantan Ketua MK Mahfud MD berharap MK bisa menjawab tantangan terpu-ruknya kepercayaan masyarakat karena ada kasus pelanggaran etik ataupun kasus hukum yang menyebabkan hakim konstitusi masuk penjara.

Tahun 2017, hakim konstitusi (saat itu) Patrialis Akbar divonis hukuman 8 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta karena menerima suap terkait dengan pengurusan uji materi Undang-Un-

dang Peternakan di MK. Sebelumnya, pada Oktober 2013, Ketua MK (saat itu) Akil Mochtar juga ditangkap KPK karena menerima suap terkait penanganan sengketa pilkada di MK.

Mahfud juga berharap duet Amvar-Aswanto bisa memperbaiki kualitas putusan MK. "Dirasakan kualitas putusan itu belum begitu menggigit Kurang progresif. Di beberapa putusan agak terasa konservatif. Orang luar, seperti saya, merasakan itu. Maka, pendalaman akademik itu harus lebih ditingkatkan oleh para hakim konstitusi." katanya.

Ketua Konstitusi Demokrasi Inisiatif Veri Junaidi mengatakan, putusan MK yang progresif juga bisa diukur dari sejauh mana

putusan itu bisa menjawab tantangan hukum dan kenegaraan serta kebutuhan publik "Putusan MK terkait pengujian undang-undang sering lambat Saat momentum selesai, baru ada putusan sehingga tidak cukup menguntungkan pencari keadilan," ujarnya.

Sementara itu, hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna mengatakan, kewibawaan MK te-cermin dari putusan. Putusan MK akan tampak bernas jika berpegang teguh pada prinsip independensi dan akuntabilitas yudisial. Kedua hal itu hanya bisa muncul jika ada integritas dan kapabilitas. Integritas hanya bisa terpenuhi jika dalam diri seseorang ada keinginan kuat untuk

terus memperbaiki lembaga dan pribadi.

Pemungutan suara

Pemilihan ketua MK periode 2018-2020 berlangsung dua tahap. Pada Senin pagi, sembilan hakim konstitusi menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH), tetapi tak tercapai aklamasi. Karena itu, pemilihan diteruskan dengan rapat pleno terbuka untuk pemungutan suara.

Dari sembilan hakim konstitusi, delapan hakim yang punya hak dipilih dan memilih ialah Anwar Usman, Maria Farida In-drati, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Aswanto. .Arief hanya punya

hak memilih dan tak bisa kembali dipilih untuk jadi ketua MK. Ini karena Arief sudah dua kali dipilih menjadi ketua MK.

Dalam pemungutan suara memilih ketua, Anwar Usman mendapat 5 suara, sedangkan Suhartoyo mendapat 4 suara. Setelah itu, hakim konstitusi kembali menggelar RPH untuk memilih wakil ketua MK. Karena tak tercapai aklamasi, kembali dilakukan pemungutan suara. Aswanto mendapat 5 suara, sedangkan Saldi Isra mendapat 4 suara.

Saat berbicara dalam rangkaian proses pemilihan ketua baru MK, Arief meminta maaf kepada masyarakat jika dianggap punya kekurangan saat menjadi Ketua MK.

(GAL)





Original Post

Kondisi Made Oka Dipertanyakan

Media Cetak Kompas Halaman 4
2018-4-3

Kondisi Made Oka Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS - Pengusaha yang mejadi tersangka perkara dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik. Made Oka Masagung. kembali mangkir dari pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Oka disebut masih dirawat di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dan perlu istirahat selama sepekan sampai Selasa (3/4/2018).

"Untuk itu, tersangka MOM (Made Oka Masagung) akan dijadwalkan kembali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Rabu (4 4 2018). Hal itu sesuai surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional bahwa MOM perlu istirahat sampai dengan 3 April 2018," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin (2/4/2018).

Sesuai jadwal penyidik, Oka semestinya diperiksa pada 29 Maret 2018, tetapi kuasa hukumnya menyerahkan surat keterangan sakit Penjadwalan ulang pun dilakukan pada Senin kemana Namun, ternyata kondisinya tidak kunjung membaik dan dinyatakan masih butuh istirahat. Dari surat keterangan sakit yang diterima penyidik, dokter yang menangani Oka adalah ahli neurologi. Jusuf Misbach.

Jusuf Misbach pernah menangani mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Syaukani Hasan Rais (almarhum), terpidana perkara korupsi pembangunan bandara di Kutai Kartanegara. Saat itu, Misbach mendiagnosa yang bersangkutan mengalami kerusakan saraf yang parah sehingga tidak dapat lagi berkomunikasi.

Atas dasar kemanusiaan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia saat itu, Patrialis Akbar, mengajukan grasi untuk Syaukani kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sementara itu, pada sidang suap Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dengan terdakwa pengusaha Herry Susanto Gun di

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Selasa (27/3/2018), terungkap ada uang sebesar Rp 5 miliar yang disiapkan untuk Patrialis Akbar selaku Men-kumham untuk membebaskan Syaukani yang merupakan ayah Rita Uang tersebut diberikan Herry pada 5 Agustus 2010 kepada Rita untuk diserahkan kepada Patrialis. Pada 17 Agustus 2010, Syaukani menerima grasi.

Pendapat dokter lain

Secara terpisah, peneliti Indonesia Corruption Watch

GCW), Lalola Easter, menjelaskan, KPK perlu menyediakan pendapat dokter lain dalam proses penegakan hukum. Keberadaan dokter dari KPK untuk memberikan pendapat kedua dibutuhkan apabila memang ada kekhawatiran diagnosis dokter yang merawat tersangka diragukan.

Hal ini pernah dilakukan saat penanganan perkara kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik dengan tersangka Setya Novanto. Novanto berulang kali mangkir dengan berbagai alasan, mulai dari kesibukan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, sakit jantung, hingga mengalami kecelakaan lalu lintas.

Namun, setelah melalui proses meminta pendapat kedua, baik dari dokter KPK hingga dokter yang ditunjuk resmi oleh Ikatan Dokter Indonesia ODD, Novanto dinyatakan cukup sehat untuk diperiksa sehingga yang bersangkutan kemudian.dipindahkan ke rumah tahanan.

Akan tetapi, penyidik juga harus mempertimbangkan waktunya "Kalau dalam jangka waktu yang parut, masih bisa diberikan kelonggaran. Tapi, kalau sudah tiga kali dipanggil, bisa dipanggil paksa Untuk langkah antisipatif, dokter KPK bisa diturunkan untuk melihat dan memberikan pendapat Jika hasilnya berbeda bisa jadi diskresi untuk penyidik," ujar Lola

(IAN)





Original Post

Mantan Napi Korupsi Diusulkan Dilarang

Media Cetak Kompas Halaman 4
2018-4-3

Mantan Napi Korupsi Diusulkan Dilarang

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemilihan Umum mengusulkan agar mantan terpidana perkara korupsi dilarang mencalonkan diri pada Pemilihan Umum Legislatif 2019. KPU juga mengusulkan agar mereka yang ingin jadi calon anggota legislatif harus menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara.

Usulan ini merupakan respons KPU atas adanya harapan agar caleg tidak pernah korupsi dan mengurangi potensi mereka untuk korupsi ketika menjabat

Namun, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg dan kewajiban caleg menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara CLHKPN) tidak diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Oleh karena itu, KPU ingin minta tanggapan dari Komisi II DPR saat rapat konsultasi membahas rancangan peraturan KPU tentang

hal itu. KPU juga ingin meminta masukan dari masyarakat saat uji publik rancangan peraturan KPU tersebut "Nanti kita lihat masukan dari DPR dan juga saat uji publik," ujar Arief, Senin (2/4/2018), di Jakarta

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, usulan KPU itu perlu dikaji mendalam oleh DPR "Calon anggota legislatif memang seharusnya jadi teladan, tetapi jangan juga hak konstitusional seseorang dirugikan," katanya.

Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengingatkan, rancangan peraturan KPU tidak bisa bertentangan dengan isi UU No 7/2017. Jika peraturan KPU dikeluarkan tanpa mengubah isi undang-undang di atasnya, peraturan KPU itu bisa dibatalkan karena tidak kuat landasan hukumnya.

Pasal 240 huruf (g) UU No 7/2017 hanya menyatakan, syarat calon anggota legislatif adalah tidak pernah dipidana penjara ber-

dasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana

Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, menjadi tanggungjawab partai untuk merekrut calon anggota legislatif yang berintegritas dan tidak semata punya elektabilitas tinggi. Namun, hak seseorang untuk berpolitik dan mencalonkan diri tak boleh dibatasi. "Risikonya biar kembali ke partai," ujarnya.

Sanksi debat

Dalam rancangan peraturan KPU tentang kampanye pemilu yang dikonsultasikan KPU ke Komisi II DPR, Senin, KPU mewajibkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (ca-

wapres) mengikuti debat Debat akan digelar lima kali selama masa kampanye. Dua kali debat diikuti para capres, dua lainnya diikuti cawapres, serta satu lagi diikuti capres dan cawapres.

"Jika capres/cawapres tidak hadir, KPU akan memberikan sanksi," kata anggota KPU, Wahyu Setiawan.

Sanksi dimaksud adalah capres/cawapres yang tidak hadir akan diumumkan kepada publik. Selain itu, iklan kampanye calon yang difasilitasi oleh KPU akan dihentikan. Namun, sanksi ini tidak akan dijatuhkan jika capres/cawapres tidak bisa mengikuti debat dengan alasan sedang menunaikan ibadah, seperti ibadah haji, dan alasan kesehatan.

Menurut Wahyu, sanksi dibuat karena jika calon tidak hadir debat, yang dirugikan adalah calon pemilih. Sebab, melalui debat, mereka bisa memperoleh informasi tentang para capres dan cawapres.

(APA, AGE)





Original Post

Fraksi-fraksi Soroti Layanan Air Bersih

Media Cetak Koran Tempo Halaman 28
2018-4-3

Fraksi-fraksi Soroti Layanan Air Bersih

JAKARTA - Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menyoroti masih banyaknya warga Jakarta yang belum memperoleh layanan air bersih. Pemerintah DKI diminta memperhatikan pengadaan layanan tersebut lewat penambahan sambungan pipa bagi warga Ibu Kota. Ketua Fraksi NasDem Bestari Barus mencontohkan ada warga Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta

Pusat, yang belum memperoleh layanan itu selama 32 tahun. Dia menyampaikannya dalam pandangan fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DKI 2017-2022 di gedung DPRD, kemarin.

"Pengadaan air bersih untuk warga Jakarta secara berkeadilan juga patut menjadi perhatian Saudara Gubernur untuk dituangkan dan menjadi kepastian

selama kurun waktu masa jabatan," tutur dia.

Bestari juga . berharap Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta (PAM Jaya) bekerja lebih efisien dan mengatasi masalah penyediaan air bersih lebih efektif. Dia mengingatkan, masih banyak penduduk yang belum memperoleh fasihtas air pipa dan mengakibatkan pemanfaatan air bawah tanah semakin tidak terkendali.

Sekretaris Fraksi Gerin-

dra Fajar Sidik meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar melaksanakan putusan Mahkamah Agung untuk menghentikan kontrak swastanisasi air Jakarta. "Pengelolaan air di Jakarta oleh swasta (Palyja dan Aetra) agar dikembalikan sepenuhnya pada PAM Jaya demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat," ujar dia.

Selain itu, Fajar meminta pemerintah DKI melalui

PAM Jaya segera merealisasi pembangunan jaringan pipa air bersih bagi warga yang belum menikmati layanan air bersih. "Khususnya di wilayah utara Jakarta," ujar dia.

Ketua Fraksi Demokrat-PAN Taufiqurrahman menuturkan pelayanan air perpipaan saat ini baru mencapai 60 persen. Menurut dia, diperlukan adanya penggabungan antara PAM Jaya dan Perusahaan Daerah Pengelolaan Air

Limbah DKI Jakarta (PAL Jaya) agar pengelolaan air bersih dan limbah di Ibu Kota menjadi satu pintu. "Diharapkan bisa menjadi solusi kurangnya sumber air baku di Jakarta," tutur dia.

Anies menyatakan akan mempelajari masukan dari fraksi-fraksi tersebut. Adapun untuk pelaksanaan putusan Mahkamah, dia hanya berujar singkat, "Ya, kami jalankan saja."

Gangsar Parikesit/IRSYAN HASYIM





Original Post

Tahun Politik Menanti Anwar Usman

Media Cetak Republika Halaman 1
2018-4-3

Tahun Politik Menanti Anwar Usman

JAKARTA - Anwar Usman terpilih sebagai ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Arief Hidayat, kemarin. Anwar yang dipilih para hakim konstitusi itu bakal menjabat sebagai ketua lembaga pengawal konstitusi di tengah hiruk pikuk tahun politik sepanjang 2018 hingga 2019 nanti.

Anwar mendapatkan lima suara dari total sembilan suara para hakim konstitusi dalam pemilihan di gedung MK pada Senin (2/4). Sembilan pemilih tersebut yaitu Arief Hidayat,

Anwar Usman, Maria Farida, Wahiduddin Adams, Aswanto, I Gede Pasek Palguna, Su-hartoyo, Manahan Sitompul, dan Saldi Isra. Anwar akan menjabat sebagai ketua MK untuk periode 2018-2020.

Anwar hanya unggul satu suara dari Suhartoyo yang mendulang empat suara. Sementara, enam hakim lainnya yang menjadi calon sama-sama tidak mendapatkan suara. "Sama-sama sudah kita lihat hasilnya. Yang Mulia Hakim Anwar Usman terpilih menjadi ketua MK 2018-2020," kata Anwar yang juga

bertindak sebagai pimpinan rapat pleno MK. Anwar Usman langsung dilantik di gedung MK, kemarin.

Sejak 2015 lalu, Anwar menjabat sebagai wakil ketua MK di bawah Arief Hidayat. Anwar yang sudah berusia 61 tahun adalah hakim yang berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia menempuh pendidikan S-i di Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta pada 1984.

Sebelum menjadi hakim MK, Anwar pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Atambua pada 1989,

sebagai asisten hakim agung pada 1997- 2003, kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung selama 2003-2006, hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada 2005, kepala Biro Kepegawaian di Pengadilan Tinggi Jakarta pada 2005-2011, dan menjadi hakim konstitusi sejak 2011.

Pelantikan Anwar Usman di gedung MK disaksikan langsung Wakil Presiden Jusuf Kalla. Jusuf Kalla menekankan bahwa hakim konstitusi memiliki tugas yang cukup banyak pada tahun politik.

Sebab, di lembaga tersebutlah persoalan sengketa dalam pilkada serentak 2018 ataupun Pemilu 2019 nantinya diselesaikan. Meski begitu, Jusuf Kalla optimistis hakim konstitusi dapat menyelesaikan sengketa pemilu dan pilkada dengan baik. "Kalau dalam pemilu, pilkada kan kalau ada yang keberatan diselesaikan di MK, jadi tentu sangat banyak pekerjaannya. Saya yakin bahwa hakim MK pasti dapat menyelesaikannya," kata Jusuf Kalla di gedung MK, kemarin.

Jusuf Kalla menambahkan, tugas hakim konstitusi pada tahun politik sedianya tak seberat sebelumnya. Sebab, sudah terdapat aturan ambang batas pengajuan perkara pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah yang memiliki selisih suara antara 0,5 persen sampai 2 persen.

Dalam Pasal 158 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dijelaskan bahwa untuk provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan dua juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar dua persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU provinsi.

Sementara provinsi dengan jumlah penduduk dua juta hingga enam juta, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU provinsi. "Sudah ada aturannya,

hanya yang di atas satu persen perbedaannya. Jadi, saya kira (tugas MK) tidak sulit lagi dibandingkan dulu," ujar Jusuf Kalla.

Selepas terpilih, Anwar mengatakan, ia terpilih sebagai ketua MK yang baru atas kehendak Allah SWT. Anwar berharap di bawah kepemimpinannya, MK tetap utuh seperti sebelum-sebelumnya. Ia berharap bersama delapan hakim konstitusi lainnya tetap saling mendukung demi terwujudnya keadilan konstitusi di Indonesia. "Saya ingin kami (hakim-hakim MK) tetap utuh," kata Anwar.

Sedangkan, mantan ketua MK Hamdan Zoelva menyebut Anwar Usmati harus dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada lembaga yang dipimpinnya. KetuaMKperiode 2013-2015 itu mengatakan cukup mengenal sosok Anwar sebagai sesama hakim.

Hamdan menilai, Anwar memiliki integritas, ketulusan dalam bekerja, dan rendah hati. "Harapan saya agar (Anwar) mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada MK," kata Hamdan di gedung MK, Senin

(2/4).

Hamdan menyebut, MK akan menghadapi fase yang cukup panas setidaknya dalam dua tahun ke depan terkait pelaksanaan pilkada serentak 2018 serta Pileg dan Pilpres 2019. Sehubungan itu, menurut Hamdan, akan banyak pihak yang akan mengharapkan pengayoman MK. "Tahun politik dan akan panas. Saya harap ketua dan wakil ketua MK yang baru bisa membawa MK mengatasi

segala masalah," ujar Hamdan.

Selain itu, kepada Ketua MK Anwar Usman dan Wakil Ketua MK Aswanto, Hamdan berpesan agar rnuruah MK benar-benar dijaga. Ia meminta semua hakim konstitusi menjaga independensi dan tak berpihak supaya semua keputusan MK dihormati oleh siapa pun.

MK sebelumnya sempat diguncang sejumlah skandal. Di antaranya adalah penangkapan Ketua MK Akil Mochtar yang kedapatan menerima suap terkait putusan perkara sengketa pilkada pada 2013 lalu. Setelah itu, pada 2017 lalu giliran Hakim Konstitusi Patrialis Akbar yang ditangkap KPK sehubungan pengurusan perkara uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sementara, Arief Hidayat yang digantikan Anwar Usman juga belakangan didesak mundur berbagai pihak terkait pelanggaran etika yang ia lakukan. Arief diketahui telah dua kali dijatuhi sanksi oleh Dewan Etik MK. Pertama, sanksi dijatuhkan karena Arief mengirimkan katebelece kepada pejabat Kejaksaan Agung supaya membina kerabatnya yang menjadi jaksa pada 2016.

Kedua, pada 16 Januari lalu, Dewan Etik MKjuga menjatuhkan sanksi kepada Arief berupa teguran lisan karena terbukti bertemu dengan sejumlah anggota Komisi III DPR pada November 2017. Pertemuan itu dilakukan menjelang uji kelayakan dan kepatutan yang bakal dijalani Arief di DPR agar terpilih lagi sebagai hakim konstitusi.

edfitnyan zamzami/FEBRIAN FACHRI/RIZKY JARAMAYA





Original Post

DIJAGA PETUGAS

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-4-3

DIJAGA PETUGAS

Terdakwa kasus suap proyek infrastruktur yang merupakan mantan bupati Batubara OK Arya Zulkarnain Ikiri) dan mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang IPUPRI Batubara Helman Herdady (kedua kanan) dijaga petugas kepolisian seusai sidang dengan agenda pembacaan tuntutan, di Pengadilan Tipikor Medan, Sumatra Utara, Senin 12/4). OK Arya Zulkarnain dituntut delapan tahun penjara dan Helman Herdady tujuh tahun penjara dalam kasus suap proyek pembangunan infrastruktur 2017.

IRSAN MULYADI/ANTARA





Original Post

KPK akan Kembali Panggil Zumi Zola

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-4-3

KPK akan Kembali Panggil Zumi Zola

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil kembali Gubernur Jambi Zumi Zola untuk diperiksa sebagai tersangka pada pekan depan.

"Tadi, penasihat hukum Zumi Zola telah datang ke KPK dan mengajukan penundaan pemerik-

saan. Kami akan panggil kembali sebagai tersangka dalam waktu dekat, kemungkinan pekan depan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (2A).

Menurut Febri, alasan ketidakhadiran Zumi karena surat panggilan belum diterima politisi PAN tersebut.

"KPK sudah mengirimkan surat 26 Maret 2018 lalu ke rumah dinas yang bersangkutan dan sudah ada yang menerima di sana," ungkap Febri.

Sebelumnya, KPK juga telah

memanggil Zumi sebagai tersangka pada 15 Februari 2018 lalu. Saat itu. politisi PAN itu memilih irit bicara.

KPK telah menetapkan Zumi Zola dan Kepala Bidang Bina Marga PUPR Jambi Arfan sebagai tersangka tindak pidana korupsi gratifikasi terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun 20K-2017 pada 2 Februari 2018 Namun, sampai saat ini KPK belum melakukan penahanan terhadap

Zumi.

antara ed nashih nashrullah





Original Post

Penempatan Ahok Tanggung Jawab Ditjenpas

Media Cetak Republika Halaman 3
2018-4-3

Penempatan Ahok Tanggung Jawab Ditjenpas

JAKARTA - Terpidana Kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih ditempatkan di Rumah Tahanan (Rutan) Brimob, Depok. Terkait hal itu, Kejaksaan Agung (Kejakgung) menyatakan, pemindahan dan penempatan Ahok berada di tangan Lambaga Permasyarakatan (Lapas) Cipinang yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Noor Rachmad mengatakan, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah melakukan eksekusi sejak Ahok divonis dua tahun. "Pak Ahok itu sudah dieksekusi Kejaksaan Negeri Jakut sejak dulu itu," ujar Noor Rachmad saat dihubungi Republika, Senin (2/4).

Ahok divonis dua tahun penjara dalam perkara penodaan agama. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto dalam persidangan yang digelar di Auditorium Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa 9 Mei 2017. Ahok sudah diputuskan untuk mendekam di LP Cipinang.

Namun, Ahok hingga saat ini masih mendekam di Rutan Brimob. Mengenai hal tersebut, menurut Noor Rachmad, kejaksaan sudah tidak memiliki wewenang. "Itu kan yang melakukan pihak Lapas Cipinang, jadi itu wewenangnya pihak lapas," kata Noor Rachmad.

Noor mengatakan, pemindahan Ahok ke LP Cipinang sudah menjadi tanggungjawab Lapas Cipinang. Ahok sempat mengajukan peninjauan kembali (PK) vonisnya kepada Mahkamah Agung (MA). Namun, PK tersebut ditolak MA.

Meski PK Ahok ditolak, Ditjen Permasyarakatan Kemenkumham telah menyatakan Ahok masih akan menjalani pidananya di Rutan Brimob. Tidak dipindahkannya Ahok ke lapas menilik Permenkumham Nomor 01.PR.07.03 Tahun 2007 tentang Tempat Tahanan Pada Markas Kepolisian RI Tertentu Sebagai Cabang Rumah Tahanan.

Koordinator Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Kapitra Ampera pun menyampaikan, Ahok seharusnya dipindahkan dari tempat penahanannya sekarang di tahanan Markas Korps Brimob ke Lapas Cipinang.

Dengan ditolaknya PK oleh MA, artinya putusan hukum terhadap Ahok makin kuat. Namun, Ahok masih belum dipindahkan ke LP Cipinang. "Demi kesamaan dan keadilan, harus dipindahkan ke lapas," ujar Kapitra, Senin (2/4).

Pakar hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Asep Warlan Yusuf menyatakan, aparat telah melanggar UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan karena tidak menempatkan Ahok di lapas. "Sesungguhnya kalau sudah inkrah dan PK ditolak, artinya tidak ada lagi alasan untuk tidak menempatkan di lapas. Ini pelanggaran betul terhadap UU Pemasyarakatan," kata dia.

Menurut Asep, masa penahanan Ahok di Rutan Brimob seharusnya tidak mengurangi hukuman penjara Ahok. Penghitungan hukuman terhadap terpidana semestinya dimulai saat ditempatkan di lapas sebagai tempat pembinaan narapidana.

"Ketika narapidana tidak ditempatkan di lapas, hemat saya, harusnya tidak dihitung karena itu Aran masa penahanan. Masa penahanan berbeda dengan masa pembinaan," ujar dia lagi.

Asep juga menerangkan, kejaksaan mempunyai tugas mengeksekusi putusan pengadilan terhadap Ahok. Terlebih, PK yang diajukan oleh mantan gubernur DKI Jakarta itu telah ditolak Mahkamah Agung melalui majelis hakim yang dipimpin Artidjo Alkostar.

Setelah kejaksaan mengeksekusi, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan bertugas menempatkan terpidana ke lapas. Ditjen ini menentukan lapas mana yang akan dihuni oleh terpidana.

ed muhammad hafil/ ARIF SATRIO NUGROHO





Original Post

Siti Masitixa Terancam Kehilangan Hak Politik

Media Cetak Kompas Halaman 21
2018-4-3

Siti Masitixa Terancam Kehilangan Hak Politik

SEMARANG - Wali Kota

Tegal (nonaktiO Siti Ma-sitha Soeparno terancam kehilangan hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilu selama empat tahun. Jaksa penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai hal itu sebagai pembelajaran politik karena suap yang melibatkan Siti terkait dengan penggalangan dana untuk pemenangan Pilkada 2018. Tuntutan tambahan itu dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (2/4/2018). Jaksa meminta hakim menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa juga menuntut agar hakim menjatuhkan vonis 9 tahun penjara kepada Amir Mirza Hutagalung, orang kepercayaan Siti, di* tambah denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan. Siti dan Amir sedianya akan maju dalam Pilkada Kota Tegal 2018 sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tegal. "Jaksa menuntut pengadilan mencabut hak politik dalam pemilu setelah selesai menjalani hukuman pidana," tutur jaksa penuntut pada KPK, Fitrah Rohcahyanto.

(GRE)





Original Post

Parpol Tolak Mantan Napi Koruptor Nyaleg

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-4-3

Parpol Tolak Mantan Napi Koruptor Nyaleg

Oleh Imam Suhartadi

JAKARTA - Partai Golkar (PG) mendukung rencana dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuat Peraturan KPU (PKPU) yang melarang mantan narapidana bisa menjadi calon anggota legislatif (caleg). Namun aturan itu tidak boleh melanggar undang-undang (UU) yang berlaku.

"Kami prinsipnya tidak masalah. Golkar mendukung. Tapi harus lihat aturannya, apa memang bisa atau tidak," kata Ketua Fraksi PG di DPR Mel-kias Marcus Mekeng di Jakarta, Senin (2/4).

Sebelumnya, KPU akan melarang bekas narapidana korupsi, narkoba dan pelecehan seksual maju menjadi anggota legislatif, dan akan ditambahkan sebagai pasal baru dalam PKPU tentang pencalonan anggota legislatif dalam pemilu 2019. Aturan itu bertujuan agar masyarakat dapat pemimpin dan wakil yang bersih.

Ia menjelaskan dalam UU Pemilu yang berlaku sekarang adalah yang tidak boleh Caleg jika hukumannya lima tahun lebih. Sementara jika kurang dari lima tahun masih diperbolehkan. Pihaknya belum tahu yang mana yang mau diatur KPU.

"Aturannya seperti itu. Kalau mau yang hukumannya di atas lima tahun, harus ubah UU dulu. Kapan ubah UU-nya, sementara pemilu sudah dekat," kata Mekeng yang masih menjabat Ketua Komisi XI DPR ini.

Sebagai seruan moral, kata dia, niat dari KPU itu sangat diapresiasi. Partai politik (parpol) termasuk Golkar mempunyai tanggung jawab agar melahirkan caleg yang bersih. Namun ketentuan UU juga tidak boleh membatasi hak asasi setiap orang. Yang hukumannya

dibawah lima tahun harus tetap diberi ruang menjadi Caleg.

"Bukan kita tidak dukung melahirkan Caleg berintegritas, tapi kan UU-nya masih membolehkan. Kalau mau ubah dulu UU-nya supaya memang bebas dari mantan narapidana sebagai Caleg," ujar Mekeng.

Dia berharap KPU harus cermat dan detail membuat aturan jika memang ketentuan itu akan digunakan. Hal itu untuk mencegah gugatan dari para pihak yang merasa dirugikan. "Kami dukung sejauh dasar hukumnya kuat," tutup Mekeng.

Di tempat terpisah, Partai Nasdem menilai, mantan narapidana kasus korupsi sepanjang tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan seharusnya memiliki kedudukan politik yang sama di masyarakat

"Nasdem tidak sepakat Kami berpandangan itu terlalu diskriminatif karena hak wargane-gara dijamin Undang-Undang Dasar," kata Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP Partai Nasdem Willy Aditya, di Jakarta, Senin (2/4).

Menurutnya, seorang mantan narapidana kasus korupsi sekalipun, berhak untuk menjadi calon legislator (caleg). Apalagi dalam perjalanan hukumnya, yang bersangkutan sudah menjalani hukuman sesuai dengan yang diperintahkan pengadilan.

"Mereka sudah melakukan penebusan dosa itu dengan

menjadi tahanan. Sebagai Parpol dan institusi negara harus memiliki dan memberikan hak yang sama," ucap Willy.

Ketika mantan narapidana korupsi maju, lanjut dia, tinggal melihat persepsi masyarakat itu sendiri jika di wilayahnya ada calon anggota legislatif yang berlatar belakang mantan narapidana kasus korupsi.

Nasdem berpandangan, biarlah masyarakat yang bisa memberikan pilihan apakah calon tersebut memang layak untuk menjadi wakilnya atau tidak.

"Terlepas masyarakat memiliki image atau persepsi, biarkan. Mereka toh sudah menebus itu dengan masa tahanan mereka. Nasdem berpandangan mereka tetap boleh berkonstetasi. Kalau mereka divonis untuk pencabutan hak politik, itu urusan pengadilan, urusan hukum. Kita taat pada aturan dan hukum," katanya.

Tak Melebihi Wewenang

KPU diminta tidak melebihi wewenang yang ditetapkan dalam tata pelaksanaan Pemilu 2019. Pelaksanaan Pemilu sudah ditetapkan oleh UU 7/2017 tentang Pemilu.

"Maka jadikan UU tersebut sebagai dasar dalam membuat PKPU. Bukan wewenang KPU untuk membuat tafsir sendiri dan kemudian membuat aturan sendiri. KPU dalam hal ini hanya berkapasitas sebagai pelaksana UU," ujar Ketua DPP Gerindra Nizar Zahro, Senin (2/4).

Rencana KPU yang akan melarang mantan narapidana menjadi caleg, menurutnya sangat kuat sekali kesan bahwa KPU hanya ingin bermain sensasi. KPU, kata dia, hanya ingin dipuji dan disanjung sebagai lembaga yang pro pemberantasan korupsi.

Sebaiknya, kata dia, KPU menyiapkan Pemilu yang berkualitas, jujur, adil, terbuka dan tidak memihak. Sebab, hal itu merupakan tugas utama KPU.

"Jangan seperti Pemilu 2014 dimana ada anggapan bahwa KPU tidak profesional. Soal caleg biarlah itu menjadi domain partai politik. Setiap parpol pasti ingin menang. Dan untuk" meraih kemenangan pasti akan menyiapkan caleg-caleg yarig berkualitas, merakyat, bersih) dan berintegritas," katanya.

Nizar menegaskan, KPU tidaR perlu masuk ke ranah yg menjadi wewenang parpol. Termasuk soal pencalegan bagi caleg yang pernah berstatus sebagai narapidana, dalam Pasal 240 UU 7/2017 menyatakan syarat caleg tidak pernah divonis karena meh akukan tindak pidana dengan hukuman 5 tahun ke atas.

Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendasarkan semua Peraturan KPU (PKPU) berdasarkan UU khususnya terkait aturan larangan mantan narapidana tindak pidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

"Saya kira KPU pasti mendasarkan semua aturannya berdasarkan UU. Tidak mungkin mereka mau mengeluarkan aturan yang bertentangan atau berbeda dengan UU," kata Amali di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/4).

Dia menjelaskan, terkait kondisi di lapangan yang saat ini menghendaki adanya larangan mantan narapidana korupsi ikut Pemilu Legislatif (Pileg), dilakukan saat adanya perubahan UU Pemilu.

Menurut dia, tidak bisa di tengah jalan PKPU menyesuaikan dengan kejadian atas kasus-kasus tertentu sehingga hal itu tidak mungkin dilakukan penyelenggara pemilu.

"Semua parpol akan mendasarkan seleksi caleg pada Undang-Undang karena kalau itu dilarang pasti tidak akan dilakukan namun sepanjang tidak dilarang maka parpol tidak akan melakukan hal yang bertentangan," ujarnya

(bl/ant/ Imam Suhartadi )





Original Post

Berharap pada Duet Baru

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-4-3

Berharap pada Duet Baru

PEMILIHAN KETUA MK

JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih Anwar Usman dan Wakil Ketua MK terpilih Aswanto menghadapi ujian awal terkait dengan potensi sengketa hasil pemilihan kepala daerah serentak 2018.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (.MK) Arief Hidayat menuturkan lembaga itu berpengalaman menangani perkara perselisihan hasil pilkada serentak pada 2015 dan 2017. Kendati demikian, pilkada di 171 daerah tahun ini menjadi lebih strategis karena bakal diikuti oleh 80% pemilih Indonesia.

"Keberhasilan pilkada akan menjadi tolok ukur menangani Pemilu 2019 iang dilaksanakan serentak antara memilih anggota legislatif dan presiden," ujarnya di sela-sela Rapat Pleno Hakim di Jakarta, Senin (2/4).

Arief menilai pesta demokrasi 5 tahunan menjadi proses alamiah biasa untuk mengisi jabatan-jabatan publik. Namun, Hakim Konstitusi ini mewanti-wanti kepada lembaga penyelenggara pemilu untuk lebih ekstrawaspada dan hati-hati agar hasil pilkada tidak selalu berujung perkara di MK.

Hakim Konstitusi 1 Dewa Gede Palguna mengingatkan bahwa kewenangan MK menangani sengketa hasil pilkada bersifat sementara. Nantinya, otoritas perkara hasil pilkada akan diserahkan kepada badan peradilan khusus sebagaimana termaktub dalam UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Sembari menunggu pembentukan lembaga itu. Palguna memastikan MK siap memutus perkara hasil pilkada 2018 dengan berpegang pada prinsip independensi dan akuntabilitas yudisial. Dia mengajak delapan koleganya untuk tetap kompak dan bekerja tulus guna menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan.

Dalam Rapat Pleno Hakim, Anwar Usman terpilih sebagai Ketua MK periode 2018-2020 dan Aswanto terpilih sebagai Wakil Ketua MK untuk masa jabatan yang sama. Keduanya terpilih lewat mekanisme voting lantaran tidak dicapai kata sepakat dalam tahap musyawarah mufakat.

Anwar mengalahkan Hakim Konstitusi Suhartoyo dengan suara 5 berbanding 4 suara. Terpilihnya Anwar membuat kursi Wakil Ketua MK periode 2016-2018 kosong sehingga kemudian digelar pemilihan orang nomor 2 di lembaga itu. Hasilnya, Hakim Konstitusi Aswanto unggul dari koleganya, Saldi Isra, dengan perbandingan suara 54.

Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mengharapkan wajah baru Ketua dan Wakil Ketua MK dapat membuat lembaga itu kembali disegani dan berwibawa di mata masyarakat.

Dia percaya sembilan hakim konstitusi memiliki integritas dan jiwa kenegarawanan sebagaimana ketentuan UUD 1945.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan berharap pengganti Arief Hidayat bisa melakukan tugas dengan amanah dan sukses memimpin Mahkamah Konstitusi pada periode 2018-2020.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sempat rusak saat dipimpin Akil Mochtar yang terjerat korupsi. Arief Hidayat pun integritasnya diragukan karena masalah etika.

"Saya kenal betul [Anwar Usman) luar dalam, sahabat lama. Jadi saya meyakini [dial mampu melaksanakan tugas dengan baik," katanya.

Dia pun meminta agar Anwar Usman diberikan kepercayaan penuh dalam menjalankan tugasnya. Sehingga, Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai kepentingan nasional.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva memiliki banyak harapan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto.

"Hal yang terpenting kita harapkan tetap menjaga marwah dan kewibawaan MK [Mahkamah Konstitusi], independen, tidak memihak dan pu-tusan-putusannya dihormati dengan baik," katanya setelah pembacaan sumpah oleh kedua pimpinan MK yang baru tersebut, Senin (2/4).

Hamdan menyebut, keduanya menjabat hakim konstitusi dengan latar belakanghakim Mahkamah Agung dan akademisi. Hal tersebut menurutnya komposisi yang bagus untuk memimpin MK apa lagi dalam menghadapi tahun politik.

"Apa lagi memasuki tahun politik 2018 dan 2019, tahun-tahun yang panas dan semua akan mengharapkan pengayoman dari MK." ujarnya.

(LINGGA S WIANGGA /SAMDYSARA SARAGIH)





Original Post

DITUNTUT 7 TAHUN PENJARA

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-4-3

DITUNTUT 7 TAHUN PENJARA

Wali Kota Nonaktif Tegal Siti Masitha (Mri) berdiskusi dengan para penasehat hukumnya saat menjalani sidang kasus dugaan suap sebesar Rp8,8 miliar dengan agenda pembacaan tuntutan, di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, Senin (2/4). Jaksa Penuntut Umum dari KPK menuntut Siti Masitha dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan.

ANTARA/R REKOTOMO





Original Post

KPU akan Wajibkan Caleg Serahkan LHKPN

Media Cetak Media Indonesia Halaman 4
2018-4-3

KPU akan Wajibkan Caleg Serahkan LHKPN

KPU akan melakukan tindakan preventif dalam proses pencalonan anggota legislatif agar tidak ada calon yang merupakan narapidana dan mantan narapidana korupsi mengajukan diri dalam pencalonan. Hal itu sebagai pembelajaran atas kasus-kasus yang terjadi selama proses pencalonan di Pilkada 2018.

"Kejadian ini (calon yang jadi tersangka korupsi) membuat KPU memandang ada hal yang bisa dilakukan sebagai bagian dari pencegahan terjadinya hal seperti ini terulang kembali. Jadi KPU sekarang

sedang dalam proses penyusunan draf PKPU tentang pencalonan untuk pileg dan pilpres," ucap Ketua KPU Arief Budiman di Kantor KPU RI, Jakarta, kemarin.

Seluruh calon anggota legislatif diharuskan menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Sebelumnya persyaratan itu hanya diwajibkan pada saat pilkada. "Kita akan minta hal itu (caleg serahkan LHKPN) supaya nanti semua bisa mawas diri mencalonkan maupun dicalonkan," lanjut dia.

Di sisi lain, Ketua Komisi II

DPR Zainuddin Amali meyakini KPU mendasarkan semua peraturan KPU (PKPU) pada UU, khususnya terkait dengan aturan larangan mantan narapidana tindak pidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

"Saya kira KPU pasti mendasarkan semua aturannya pada UU. Tidak mungkin mereka mau mengeluarkan aturan yang bertentangan atau berbeda dengan UU," kata Amali di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Sola kondisi di lapangan yang saat ini menghendaki

adanya larangan mantan narapidana korupsi ikut pemilu legislatif, sambung Amali, akan dilakukan saat adanya perubahan UU Pemilu.

Menurut dia, tidak bisa di tengah jalan PKPU menyesuaikan dengan kejadian atas kasus-kasus tertentu sehingga hal itu tidak mungkin dilakukan penyelenggara pemilu.

"Semua parpol akan mendasarkan seleksi caleg pada UU. Kalau itu dilarang, pasti tidak akan dilakukan. Namun, sepanjang tidak dilarang, parpol tidak akan melakukan hal yang bertentangan," ujarnya.

Amali menambahkan semua keputusan dikembalikan kepada parpol yang bersangkutan, apakah akan mempertaruhkan reputasi meskipun di UU tidak dilarang.

Di sisi lain, KPK mendukung wacana mantan narapidana kasus korupsi dilarang maju sebagai calon anggota legislatif. Itu penting mencegah seorang terpidana korupsi kembali menduduki jabatan politik.

"Kami memandang norma tersebut penting," tegas juru bicara KPK Febri Diansyah, kemarin.

(Ric/MTVN/Ant/P-3)





Original Post

Dua Kali Ditolak, MAKI Tetap Layangkan Praper

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-4-3

Dua Kali Ditolak, MAKI Tetap Layangkan Praper

MESKIPUN putusan kasasi Budi Mulya telah berusia tiga tahun, pengusutan kasus dana talangan Bank Century terkesan lamban. Faktanya, KPK baru menyeret Budi Mulya hingga memiliki keputusan hukuman tetap. Ia kemudian divonis 15 tahun penjara di tingkat MA.

Atas alasan tersebut, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) kembali melayangkan gugatan praperadilan (praper) kasus itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu adalah gugatan ketiga MAKI atas kasus yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp6,7 triliun. Gugatan dilayangkan tiga minggu lalu.

"Inti gugatan MAKI ialah mendorong dan memaksa KPK segera menetapkan tersangka baru perkara korupsi Bank Century karena tidak ada kemajuan yang berarti. Lemot dan lelet," ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman.

Boyamin menambahkan KPK semestinya segera mengembangkan pengusutan perkara dari hasil t putusan Budi. Putus-an hakim secara gamblang telah menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Ia menyebut di antaranya Gubernur Bank Indonesia (BI) saat itu Boediono, mantan Deputi Gubernur BI Muliaman Hadad, dan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Raden Pardede.

Boyamin menyayangkan jawaban tim hukum komisi antikorupsi yang dipimpin Kepala

Biro Hukum KPK Setiadi di dalam persidangan. Pasalnya, jawabannya masih terkesan normatif dengan alasan penyidik KPK masih membutuhkan pendalaman.

"Jawaban masih standar dengan alasan masih pendalaman. Sama seperti gugatan pertama dan kedua. Tampaknya masih butuh dua atau tiga kali digugat untuk memaksa KPK menetapkan tersangka baru kasus Century."

Ia menambahkan, pada per sidangan lanjutan yang digelar besok, mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier akan dihadirkan sebagai saksi ahli guna memperkuat gugatan. "MAKI akan mengajukan gugatan setiap 3 bulan sekali dan kalau perlu 100 kali demi memaksa KPK segera menetapkan tersangka baru perkara korupsi Century," imbuhnya.

Ia mengatakan, hingga saat ini KPK belum pernah menindaklanjuti putusan kasasi Mahkamah Agung itu dengan cara menetapkan tersangka orang-orang yang diduga terlibat.

"MAKI yakin kasus Century telah dihentikan KPK dan sudah seharusnya KPK digugat praperadilan untuk memaksa KPK melanjutkan kasus Century," katanya.

Sebelumnya pada 2016, PN Jakarta Selatan pernah menolak sepenuhnya permohonan pemohon LSM MAKI karena bukti yang dihadirkan tidak sesuai pokok perkara. Demikian juga pada 2015, majelis hakum menolak gugatan MAKI.

(Pol/Wj/P-1)





Original Post

Eksekusi Mati di Depan Umum Salahi Aturan Hukum

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-4-3

Eksekusi Mati di Depan Umum Salahi Aturan Hukum

MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasonna Hamonangan Laoly, dengan tegas menyatakan dirinya tidak sepakat jika bandar narkoba dihukum mati di depan umum. Pasalnya, aturan hukum di Indonesia belum mengatur sejauh itu.

Hal tersebut diungkapkan Yasonna seusai membuka Simposium Nasional bertema Revitalisasi hukum pidana adat dan kriminologi kontemporer di Hotel Inna Muara, Padang, Sumatra Barat, kemarin. Ia menegaskan seorang terpidana yang telah diputus bersalah pun memiliki hak yang harus tetap dihargai.

"Kalau ada orang yang mengajukan haknya itu harus dipenuhi karena hukuman mati kan berat, maka seluruh hak dari terdakwa dan terpidana harus betul-betul diberikan secara penuh," kata

Yasonna.

Pernyataan itu dilontarkan Menkum dan HAM menanggapi ujaran anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi, dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kejaksaan Agung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, (28/3). Ketika itu, politikusasal PKS tersebut meminta bandar narkoba dihukum mati di depan publik sebagai bentuk pembelajaran.

Soal wacana ini, Yasonna dengan tegas menyatakan ketidaksetujuannya. Dia mencontohkan bahwa sebelum dieksekusi hukuman mati, terpidana memiliki hak seperti mendapatkan grasi hingga mengajukan peninjauan kembali atas kasusnya.

"Eksekusi mati harus dilakukan sesuai aturan hukum berlaku. Jadi harus menunggu dulu grasi atau peninjauan kembali (PK), tiddk begitu saja

dihukum mati," tandasnya.

Dia mengungkapkan, untuk hukum pidana bagi pelaku kasus narkoba, saat ini sudah ada solusi. Misalnya, bagi para pengguna harus direhabilitasi agar bisa lepas dari kecanduan terhadap narkoba dan hukum ini diusahakan menyasar semua kalangan.

"Jadi jangan artis saja yang direhabilitasi, masyarakat juga harus (mendapatkannya) karena pemerintah setiap tahun telah menyediakan anggaran untuk rehabilitasi," imbuhnya.

Narkoba saat ini jadi masalah serius dihadapi bangsa Indonesia karena terus berkembang dari segi modus peredaran maupun jenis narko-tikanya. Bahkan penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan (rutan) di Tanah Air, hampir 50 % di antaranya terkait narkoba.

(YH/P-4)





Original Post

Perawat RS MPH Beberkan Drama Setya Novanto

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-4-3

Perawat RS MPH Beberkan Drama Setya Novanto

Tiba di RS MPH dalam keadaan tidak sadar setelah kecelakaan, Novanto justru mengejutkan perawat dengan meminta diperban.

Putri Anisa Yuliani

putrioniso@imediaindonesio.com

SAKSI Indri Astuti, perawat yang merawat terdakwa kasus korupsi KTP-E Setya Novanto di Rumah Sakit Media Permata Hijau terisak saat memberi kesaksian di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Ia bersaksi untuk terdakwa Bimanesh Sutarjo yang merupakan dokter yang merawat Novanto setelah kecelakaan.

Isak tangis Indri yang hadir menjadi saksi dari Jaksa Penuntut Umum KPK disebabkan saat melakukan instruksi dari Bimanesh yang tak sesuai hati nuraninya. Ia pun dengan rinci menyebutkan rentetan drama yang dialaminya ketika merawat Novanto.

Tiba di RS MPH dalam keadaan tidak sadar setelah kecelakaan, Novanto justru mengejutkan perawat yang memberi tindakan medis kepadanya dengan meminta diperban. Terkejutnya Indri disebabkan selama pemeriksaan awal begitu masuk ruang rawat, Novanto selalu diam ketika perawat meminta izin uxituk memberi tindakan medis.

"Saat saya masuk ruangan lagi untuk mengecek pasien setelah mengembalikan alat tensi ke konter perawat di lantai itu, saya kaget tiba-tiba pasien tanya dengan nada agak membentak kapan saya diperban?. lalu saya menjawab,

nanti tunggu dokter berkunjung." kata Indri.

Menurut Indri, Bimanesh yang merawat Novanto pun mengiyakan permintaan Novanto untuk diperban. Padahal luka Novanto menurut Indri hanya lecet yang bahkan tidak mengeluarkan darah. Bimanesh beralasan pemasangan perban demi kenyamanan pasien.

Padahal luka Novanto hanya lecet yang bahkan tidak mengeluarkan darah.

"Saat saya pakaikan salep sebelum pasang perban, tiba-tiba dia minta obat merah. Saya jawab di RS sudah tidak ada obat merah Pak," kata Indri.

Ulah Novanto ternyata belum selesai hingga di situ. Indri menuturkan saat dirinya hendak memasang infus, dirinya kesulitan menemukan pembuluh darah vena Novanto karena ukurannya kecil. Ia pun memukul-mukul pergelangan Novanto secara ringan, namun seketika itu pula dalam keadaan memejamkan mata, tangan Novanto menghentak dengan kencang untuk melepas tangan Indri.

Setelah itu ia memutuskan

untuk mengupayakan mempercepat proses pemasangan infus agar terhindar berlama-lama berinteraksi dengan Novanto. Ia memilih memasang infus menggunakan jarum untuk anak-anak yang berwarna kuning.

Hanya ditempel

Sedangkan dalam kesaksiannya untuk Bimanesh, Indri juga mengungkapkan beberapa kejanggalan. Salah satu yang diingatnya ialah ketika sang dokter menginstruksikan kepadanya untuk hanya menempel infus ke tangan terdakwa kasus korupsi KTP-E itu.

"Saat pasien baru sampai ruang rawat dan dipindahkan dari brankar instalasi gawat darurat ke brankar ruang rawat, dokter Bima sempat bilang infus ditempel saja. Lalu saya kaget," kata Indri.

Selain hanya meminta in-fusan ditempel, kejanggalan yang dilihat saksi dilakukan oleh Bimanesh selanjutnya adalah Bimanesh diketahui oleh saksi menulis injeksi infus pada catatan harian dokter untuk Novanto. Padahal saat itu infus belum dipasang oleh perawat.

Bimanesh pun langsung membantah kesaksian Indri tersebut. "Saya tidak pernah intruksikan infus ditempel," ungkapnya dalam sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, kemarin.

(P-4)





Original Post

Selain Buron, Larang si "Sakit" Praperadilan

Media Cetak Jawa Pos Halaman 4
2018-4-3

Selain Buron, Larang si "Sakit" Praperadilan

INI terobosan setengah melegakan. Hatta Ali, ketua Mahkamah Agung (MA), patut diapresiasi ketika mengeluarkan surat edaran (SE) yang melarang tersangka buron atau dalam pencarian orang (DPO) mengajukan praperadilan. Kalau nekat, menurut SEMA No 1 /2018 itu, praperadilan yang tak diajukan sendiri oleh si tersangka itu dinyatakan "tidak dapat diterima. Dan, tak ada banding untuk putusan itu.

SEMA yang ditujukan ke ketua pengadilan tinggi dan ketua pengadilan negeri itu memenuhi ukuran akal sehat. Seseorang yang buron, betapa pun dia merasa tak bersalalvperlu memenuhi kewajiban hukumnya dulu. Yakni, menghadiri panggilan aparat yang berwenang untuk diperiksa. Bila tidak, sangat pantas bila si buron tidak dilayani hak hukumnya.

Mengajukan komplain atas pemeriksaan atau penahanan lewat praperadilan merupakan hak tersangka. Namun, bila si tersangka mbalelo terhadap perintah hukum, pelayanan itu layak ditunda sampai dia menyerahkan diri atau ditangkap.

Sebagai "aturan main" internal di peradilan di bawah MA, SEMA terbukti efektif. Tak terdengar ada hakim yang berani menyimpang. "Improvisasi" lewat SEMA berguna untuk mengisi kekosongan atau ketidakjelasan hukum. Pertimbangan SEMA No 1/2018 itu juga menyebut "belum diatur dalam peraturan perundang-undangan"

Masih ada celah yang perlu ditutup, yakni bagaimana bila si tersangka sedang dirawat di rumah sakit? Sering merebak kecurigaan bahwa tersangka sengaja menghindarkan diri dari proses hukum (pemeriksaan, penahanan, atau pelimpahan perkara) dengan menyatakan diri sakit

Kasus lika-liku rumitnya menghadirkan Setya Novanto, yang sempat DPO dan masuk RS, ke hadapan hukum bisa jadi pelajaran penting. Kini kasus Setnov itu ditindak dengan pidana menghalangi proses hukum (obstruction of justice).

Untuk menutup segala celah tersebut, perlu ditegaskan, praperadilan wajib dihadiri tersangka pengaju praperadilan. Tak bisa hanya lewat surat kuasa. Kehadiran fisik itu penting. Kalau dia sakit, praperadilan juga tak perlu diterima sampai dia sehat dan bisa menghadapi proses hukum.

Kita melihat sering tersangka terkesan mengulur-ulur waktu, termasuk lewat "sakit" Sambil "sakit" dia menunggu putusan praperadilan. Bukankah Setnov pernah mengajukan praperadilan sambil "sakit" saat dakwaan korupsinya akan dilimpahkan ke pengadilan. Dan, setelah praperadilannya menang, eh dia sembuh.

Tak boleh ada yang main-main dengan hukum. Wajibkan tersangka hadir ketika praperadilan diajukan. Bukankah praperadilan demi memperjuangkan nasib si tersangka juga?

REDAKSI





Original Post

Koruptor Dilarang Menjadi Caleg?

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 11
2018-4-3

Koruptor Dilarang Menjadi Caleg?

KPU Masih Membahas Peraturan Terkait Pencalonan Caleg di Pemilu 2019

JAKARTA, (PR).-

Komisi Pemilihan Umum akan

mengeluarkan aturan larangan bagi

mantan narapidana kasus korupsi

atau koruptor maju menjadi caleg.

Ketua KPU Arief Budiman

menjelaskan, aturan tersebut

berdasarkan atas banyaknya calon

peserta pilkada yang berstatus

tersangka.

"Itu kan merespons apa yang berkembang saat pencalonan pilkada. Setelah dicalonkan dan ditetapkan banyak yang diduga korupsi. Beberapa calon kemudian ditetapkan sebagai tersangka," katanya, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/4/2018).

Arief menjelaskan bahwa salah satu alasan usulan peraturan tersebut adalah upaya pencegahan tindak

korupsi yang dilakukan kepala daerah. KPU menginginkan agar calon yang akan maju, baik di pilkada maupun pileg, tidak ada yang tersentuh kasus-kasus korupsi.

"Pencegahan atas tindak pidana korupsi itu tidak terjadi. Kemudian ya kita mau menyediakan, menyajikan calon-calon yang memang tidak tersentuh dengan kasus-kasus korupsi makanya kita masukkan juga syarat itu," ujarnya, seperti dilansir detik.com.

Arief menambahkan, aturan tersebut masih dalam pembahasan yang akan diajukan dalam rapat konsultasi. Usulan tersebut juga akan dibahas bersama kelompok masyarakat. Tetapi ini kan masih masuk proses pembahasan dan masih usulan yang akan diajukan dalam rapat konsultasi. Kita pun juga akan bicarakan ini dalam uji publik dengan kelompok masyarakat. Kita lihat hasilnya nanti seperti apa," tuturnya.

Sebelumnya, KPU tengah membahas Peraturan KPU terkait dengan

pencalonan calon legislatif di Pemilu 2019. Nantinya KPU akan mengeluarkan aturan larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi atau koruptor maju menjadi calon legislatif. "Nanti akan kita masukkan juga aturan, yang sebenarnya di UU tidak ada, mantan narapidana kasus korupsi dilarang nyaleg, di PKPU pencalonan calon legislatif mau kita masukkan," ujar Komisioner KPU Hasyim Asyari, di kantor KPU, belum lama ini.

Berdasarkan UU

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali meyakini bahwa KPU mendasarkan semua Peraturan KPU (PKPU) sesuai dengan UU, khususnya terkait dengan aturan larangan mantan narapidana tindak pidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

"Saya kira KPU pasti mendasarkan semua aturannya berdasarkan UU. Tidak mungkin mereka mau mengeluarkan aturan yang berten-

tangan atau berbeda dengan UU," katanya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/4/2018) seperti dilansir Kantor Berita Antara.

Dia menjelaskan, terkait dengan kondisi di lapangan yang saat ini menghendaki adanya larangan mantan narapidana korupsi ikut pileg, dilakukan saat adanya perubahan UU Pemilu.

Menurutnya, tidak bisa di tengah jalan PKPU menyesuaikan dengan kejadian atas kasus-kasus tertentu sehingga hal itu tidak mungkin dilakukan penyelenggara pemilu.

"Semua parpol akan mendasarkan seleksi calon pada undang-undang karena kalau itu dilarang pasti tidak akan dilakukan. Sepanjang tidak dilarang parpol tidak akan melakukan hal yang bertentangan," ujarnya.

Zainudin Amali mengatakan, semua keputusan dikembalikan kepada parpol yang bersangkutan, apakah akan mempertaruhkan reputasinya meskipun di UU tidak di larang.

(Ivan W)





Original Post

Registrasi Ulang Memiliki Risiko

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 16
2018-4-3

Registrasi Ulang Memiliki Risiko

Pembatasan SIM Card seperti "Obat Penenang"

BANDUNG, (PR).-

Peraturan pembatasan penggunaan

kartu seluler (SIM caref) dinilai tidak

efektif dan akan menimbulkan

masalah baru. Kebijakan tersebut

diprediksi hanya akan berfungsi

seperti "obat penenang".

Demikian diungkapkan information technology (IT) Security Expert Lembaga Riset Telematika Sharing Vision, Budi Sulistyo, di Bandung, Senin (2/4/2018). Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Nomor 21 Tahun 2017, satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) hanya bisa digunakan untuk maksimal tiga kartu seluler. "Kebijakan pembatasan SIM card seakan-akan memang meredam masalah, tapi sebutulnva malah akan menimbulkan masalah baru," katanya.

Salah satu celah terbesar, menurut dia, adalah Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga (NIK-KK) yang sudah banyak tersebar dengan berbagai cara dari berbagai sumber. Ia menilai, orang yang memang berniat untuk menyalahgunakan kartu seluler bisa dengan mudah menggunakan NIK-KK orang lain.

"Pembatasan SIM card tanpa dibarengi sistem autentikasi NIK yang benar selanjutnya akan menyuburkan risiko baru, yaitu pencurian identitas NIK-KK yang semakin masif," tuturnya.

Kondisi itu, menurut dia, dimungkinkan karena NIK-KK akan menjadi semakin dicari. Pasalnva, {ranya dengan modal NIK-KK penjahat dapat mendaftarkan SIM card baru. "Langkah yang benar adalah segera bangun sistem autentikasi dengan KTP elektronik untuk setiap pembelian starter pack baru," tuturnya.

Setiap pembeli kartu perdana (starter-pack), menurut dia, haras menunjukkan KTP elektronik dan penjual harus bisa memeriksa keaslian KTP elektronik dan juga kesesuaian antara data pembeli dengan KTP tersebut Ia mengatakan, pemeriksaan bisa dengan pindai sidik jari atau setidaknya dengan memeriksa kesesuaian

foto. "Di Singapura, dulu pembeli harus menunjukkan paspor," ujarnya. Di Arab Saudi, menurut dia, empat tahun yang lalu starter-pack masih bisa diperoleh dengan bebas, tapi tahun lalu sudah harus menunjukkan paspor juga. Sementara di Eropa, pembeli harus mengajukan permohonan terlebih dahulu dan jika disetujui kartunya baru akan dikirim beberapa hari kemudian ke alamat orang bersangkutan.

Demo

Sementara itu, kemarin massa .yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Cel-luler Indonesia (KNCI) menggelar

demonstrasi di depan kantor Ke-menkominfo) dan Istana Negara. Aksi serupa juga digelar sekitar 500 pemilik outlet pulsa Jawa Barat (Jabar) di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung.

Ketua KNCI Jabar, Finnan Zidan, mengatakan, mereka menuntut pemerintah mencabut kebijakan pembatasan penggunaan SIM card tersebut. Menurut dia, kebijakan tersebut merugikan sekitar 20.000 pemilik outlet pulsa di Jabar.

"Margin rang peling besar adalah dari penjualan kartu perdana. Kalau SIM card dibatasi, 5 juta orang di seluruh Indonesia akan kehilangan peng-

hasilan dan 800.000 outlet terancam tutup," ujarma.

Menurut dia, penurunan omzet pemilik outlet pulsa di Jabar bisa anjlok sampai 70%. Bahkan, ia juga mengalami kerugian karena banyak kartu perdananya \ r ang diblokir akibat tidak registrasi ulang. Nilainya mencapai Rp 28 juta.

"Kerugian Rp 28 juta itu baru dari kartu perdana. Belum dari kerugian data. Kami akan menuntut dan terus menggelar aksi sampai ke Mahkamah Agung dan presiden sampai aturan tersebut dicabut," katanya.

(Ai Rika Rachmawati, Novianti Nurulliah)





Original Post

Protes Kasta, Tujuh Orang Tewas Di India

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-04-03

RMOL. Tujuh orang tewas di tengah-tengah protes keras yang melibatkan puluhan ribu pengunjuk rasa dari komunitas Dalit yang terjadi di sejumlah wilayah di seluruh India.Mereka turun ke jalan untuk memprotes perintah Mahkamah Agung yang mereka katakan melemahkan undang-undang yang dirancang untuk melindungi masyarakat kasta yang lebih rendah.

Akibat protes tersebut, layanan kereta api telah terpengaruh dan beberapa jalan utama telah diblokir di sejumlah negara bagian.

Pemerintah federal telah meminta pengadilan untuk meninjau kembali keputusannya.

Dalam putusannya, pengadilan mengatakan bahwa Kasta Terdaftar dan Suku Terjadwal (Pencegahan Kekejaman), yang dikenal sebagai UU SC / ST, telah "disalahgunakan" di masa lalu.

Menurut data statistik, kekerasan kasta terus menjadi masalah di negara ini. Lebih dari 40.000 kejahatan terhadap kasta lebih rendah dilaporkan pada tahun 2016 saja.

Para pemimpin Dalit mengatakan, putusan itu membuat mereka merasa "rentan".

"Undang-undang SC / ST memastikan perlindungan Dalit di India dengan membuat diskriminasi terhadap komunitas kami pelanggaran yang dapat dihukum. Dengan perintah Mahkamah Agung yang baru ini, kewajiban hukum ini telah berakhir. Kami semua sedih dan terkejut," kata KP Choudhary, sekretaris jenderal asosiasi India untuk kasta yang lebih rendah.

Di negara bagian Madhya Pradesh, pejabat polisi senior mengatakan kepada BBC Hindi bahwa enam orang telah meninggal.

Larangan dikenakan pada pertemuan-pertemuan besar setelah para pengunjuk rasa memblokir jalur kereta api dan membakar kendaraan. Jam malam telah diberlakukan di beberapa bagian negara bagian.

Satu orang juga tewas di negara bagian Rajasthan di utara. [mel]

http://dunia.rmol.co/read/2018/04/03/333633/Protes-Kasta,-Tujuh-Orang-Tewas-Di-India-



Original Post

DPRD Tagih Janji Anies Setop Swastanisasi Air

Media Online Cnnindonesia.com
2018-04-03

Jakarta, CNN Indonesia Sebanyak empat fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menagih janji Gubernur Anies Baswedan soal swastanisasi air. Penghentian swastanisasi air adalah salah satu agenda yang dilontarkan Anies ketika masa kampanye.

Empat fraksi itu adalah Fraksi Gerindra, Fraksi NasDem, Fraksi Demokrat-Partai Amanat Nasional, dan Fraksi PDI Perjuangan. Mereka menyampaikan pandangan umumnya terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2018-2022. Merekat tidak cuma menyinggung pengelolaan sumber daya air, tetapi juga soal air limbah dan sampah.

Fraksi Gerindra langsung menagih janji Gubernur Anies Baswedan buat memutus kontrak pengelolaan air oleh pihak swasta, yakni PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Dasarnya adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 31KPdt/2017 terbit pada Oktober tahun lalu.

"Kami meminta gubernur agar segera mengeksekusi putusan MA terkait pengelolaan air di Jakarta oleh swasta agar dikembalikan sepenuhnya ke negara, PDAM Jaya, demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat," kata anggota Gerindra Fadjar Sidik, Selasa (2/4).

Fadjar mengatakan Fraksi Gerindra juga menuntut percepatan pembangunan jaringan pipa air bersih ke pemukiman belum mendapatkan akses air bersih, khususnya di wilayah utara Jakarta.

"Harus segera direalisasikan," ujar Fajar.

Hal serupa juga disampaikan fraksi NasDem. Menurut Ketua NasDem DKI Bestari Barus, kurang dari 50 persen warga Jakarta yang bisa menikmati air bersih. Penyebabnya menurut dia karena belum maksimalnya konsentrasi Pemprov DKI menyangkut pengadaan air bersih.

Bestari menyebut NasDem menginginkan PDAM Jaya sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) di bidang pelayanan air minum, lebih efektif mengentaskan permasalahan air bersih bagi seluruh warga Jakarta. Apalagi penurunan permukaan tanah semakin tidak terkendali karena pemanfaatan air bawah tanah yang berlebihan.

"Sebagai contoh, Kelurahan Kebon Kosong yang selama 32 tahun belum mendapatkan pelayanan sambungan air bersih, mengingat mereka juga telah membayar pajak selama 32 tahun untuk pembangunan infrastruktur sumber air yang normal," kata Bestari.

Sedangkan Fraksi Partai Demokrat-Partai Amanat Nasional (PAN) menilai perlu dilakukan penggabungan antara PDAM Jaya dengan PD PAL Jaya. Tujuannya supaya operasional pengelolaan air bersih dan limbah di Jakarta semakin efektif dengan sistem satu pintu dan tagihan pengguna tunggal (users single billing).

"Dengan pengelolaan air bersih dan limbah yang ada dalam satu pintu, diharapkan bisa menjadi solusi kurangnya sumber air baku di Jakarta dan menjadi pola recycling terpadu," kata Ketua Fraksi Demokrat-PAN Taufiqurrahman.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan supaya penyedotan tinja dan air limbah rumah tangga di lingkungan padat, kumuh, dan miskin biayanya digratiskan atau ditanggung oleh APBD, khususnya PD PAL JAYA. PDIP juga menuntut normalisasi 13 sungai dilanjutkan, termasuk pembangunan sodetan kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur.

(ryo)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180402204936-20-287729/dprd-tagih-janji-anies-setop-swastanisasi-air



Original Post

PR Anwar Usman di Tahun Politik: Transparan dan MK Bebas Korupsi

Media Online Detikcom
2018-04-03

Jakarta -
Anwar Usman terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) masa jabatan 2018-2020 yang merupakan tahun politik. Anwar pun memiliki sejumlah pekerjaan rumah untuk memperbaiki MK.

Anwar dipilih melalui voting dan terpilih sebagai Ketua MK, menggantikan Arief Hidayat. Sementara Aswanto terpilih menjadi Wakil Ketua MK.

Duo ini memiliki tantangan tersendiri karena terpilih di tahun politik. Keduanya diharapkan bisa lebih transparan dan membuat MK terbebas dari korupsi. Seperti diketahui, MK pernah beberapa kali terjerat kasus korupsi, mulai dari eks Ketua MK Akil Mochtar hingga Patrialis Akbar yang ditangkap KPK karena kasus suap terkait putusan judical review.

"Tanpa adanya harapan bahwa hakim konstitusi berniat untuk memperbaiki diri dan institusinya, tentu marwah Mahkamah akan kian terpuruk. Harapan publik hanya akan tercipta apabila pimpinan MK yang baru mau berbenah dan tidak meninggalkan jejak kerusakan masa lalu," demikian pernyataan tertulis dari Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Senin (2/4/2018).

Anwar merupakan Hakim Konstitusi dari unsur Mahkamah Agung (MA). Anwar akan jadi Ketua MK sejak tahun ini hingga 2020. Anwar mengalahkan hakim konstitusi Suhartoyo dengan perolehan suara 5 lawan 4. Voting dilakukan pada Senin (2/4/2018) di ruang panel 2, Gedung MK.

Ada pun tantangan Anwar dan Aswanto yang diharapkan dapat memperbaiki citra MK berdasarkan kajian PUSaKO adalah sebagai berikut:

Era Transparansi

Ketua dan Wakil Ketua MK yang baru diharapkan mampu membangun peradilan yang transparan. Misalnya, agar dapat diketahui kinerja para hakim maka perlu dicantumkan dalam putusan MK siapa yang menjadi hakim drafter.

Hal ini menjadi alat ukur penting untuk melihat kinerja hakim konstitusi di masa depan. Apalagi diketahui, bahwa jamaknya dalam peradilan-peradilan judicial review posisi hakim drafter diketahui.

Transparansi lain yang perlu diciptakan di MK adalah estimasi jadwal persidangan. Para pencari keadilan mestinya mendapatkan gambaran sampai kapan paling maksimal perkaranya disidangkan. Usulan ini berkaitan dengan proses pengujian UU, sengketa kewenangan antar lembaga negara di MK (mungkin juga bisa diterapkan para perkara pembubaran partai dan pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden melanggar konstitusi-perkara ini belum pernah di sidangkan). Padahal dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum dan pilkada, MK dapat menerapkan batas waktu maksimal penyelesaian perkara.

Antikorupsi

Setelah tertangkapnya Patrialis Akbar (sebelumnya Akil Mokhtar), MK berencana membenahi peradilan tersebut dengan mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan masukan kepada MK agar terciptanya perbaikan. Namun MK sendiri perlu melakukan upaya maksimal yang dapat diperlihatkan kepada publik bahwa MK telah melakukan sesuatu untuk pembenahan lembaga.

Misalnya, membangun disiplin hakim untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Pimpinan MK yang baru tentu perlu memberikan contoh agar permasalahan LHKPN ini tidak menimbulkan citra negatif terhadap para pengadil konstitusi.

Selain itu, wujud antikorupsi tersebut harus pula dilakukan dengan membatasi potensi terciptanya transaksi perkara. Dalam beberapa kasus, seperti hilangnya berkas perkara, terjadi transaksi yang melibatkan pegawai MK, dan masuknya pihak-pihak di luar MK untuk mempengaruhi hakim, memperlihatkan bahwa sistem perlindungan diri MK sangat lemah. Sementara itu tidak terlihat upaya membangun sistem yang maksimal agar pertahanan antikorupsi kian baik di MK.

Walaupun harus diakui dibandingkan peradilan lain, MK jauh lebih baik, namun karena dampak putusan MK sangat besar maka kelemahan sekecil apapun dapat menyebabkan malapetaka konstitusional yang luar biasa.

Menjaga Marwah

Kelemahan MK saat ini adalah hilangnya marwah. Hal itu disebabkan tindakan-tindakan hakim konstitusi yang kerap luput menjaga marwah. Pertemuan-pertemuan dengan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan pelanggaran etik dapat dengan mudah terjadi, bahkan dalam perkara tertentu menjadi tindak pidana korupsi.

MK perlu membangun konsep baru dalam melindungi marwahnya. Meskipun telah memiliki standar etik, ada baiknya MK memperjelaskan mana yang patut dan tidak patut, boleh dan tidak boleh, seharusnya dan tidak seharusnya, dan lain-lain yang dapat menjaga marwah mahkamah.

Kelemahan Masa Lalu Jadi Cambuk Perbaikan

Siapapun yang terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah yang mulia ini perlu menciptakan asa baru. Pimpinan baru harus membuktikan bahwa perspektif negatif terhadap kinerja mereka di masa yang datang hanyalah asumsi tidak berdasar. Kelemahan-kelemahan masa lalu patut dijadikan cambuk perbaikan di masa depan agar MK tidak terpuruk.

Anwar sendiri sudah berbicara soal tantangannya sebagai Ketua MK di tahun politik. Menghadapi tahun politik yang jatuh pada 2018 dan 2019 itu, Anwar mengaku berserah kepada Tuhan.

"Insyaallah, kita kembalikan semua kepada allah. Makanya tadi saya bilang innalillahi. Kalau kita serahkan kepada Allah, dan Tuhan tidak akan memberikan cobaan tidak akan memberikan pekerjaan yang di luar kemampuan hambanya. Insyaallah (bisa)," ujar Anwar.
(elz/fjp)

https://news.detik.com/berita/d-3950201/pr-anwar-usman-di-tahun-politik-transparan-dan-mk-bebas-korupsi



Original Post

BP MPR Rumusan GBHN Dibagi Dua

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-4-3

BP MPR Rumusan GBHN Dibagi Dua

NERACA

Semarang - Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyebutkan rumusan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) akan dibagi dua, yakni haluan negara dan haluan pemerintahan. "Kami sudah mulai membuat rumusan. Bahkan, minggu ini sudah membuat sistematika, terutama mengenai haluan negara yang menjadi kewajiban MPR," kata Ketua BP MPR RI Bambang Sadono di Semarang, Sabtu (31/3).

Hal tersebut diungkapkan Bambang yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Tengah itu saat "Sosialisasi Empat Pilar MPR RI".

Menurut dia, rumusan yang dulunya berbentuk GBHN akan dipecah jadi dua karena ada perbedaan pendapat di kalangan fraksi ketika sebagian mengusulkan agar rumusan GBHN ditetapkan dalam Ketetapan MPR."Ketika sebagian mengusulkan agar ditetapkan dalam Tap MP, ada yang tidak setuju, terutama Partai Demokrat yang pengennya ditetapkan dalam undang-undang. Supaya tetap jalan, dipecah jadi dua," ujar dia.

Haluan negara yang ditetapkan dalam Tap MPR, kata dia, bersifat jangka panjang, sementara haluan pembangunan atau sistem perencanaan pembangunan dituangkan dalam ITU dengan periode lima tahunan. ladi, kata dia, di bawah haluan negara nanti ada haluan pembangunan dalam bentuk UU yang akan ditetapkan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, sementara haluan negara kewajibannya MPR.

"Ini memang jalan keluar yang dipilih supaya tidak ada perbedaan pendapat, semua fraksi sudah setuju," kata mantan Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tersebut

Kemudian Bambang optimistis pembahasan rumusan haluan negara bisa diselesaikan pada Agustus 2018 dan sekarang ini BP MPR bersama lembaga pengkajian terus melakukan rapat untuk membuat sistematika."Ini sudah rapat terus dari BP MPR dan lembaga pengkajian. Kalau dari kami enggak ada masalah, optimis. Pekerjaan kami kan di ranah teknokrasi dan administrasi," kata sosok kelahiran Blora, 30 Januari 1957 itu.

Haluan pembangunan, kata dia, mengikat pemerintah, sementara haluan negara mengikat seluruhnya, mulai DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya/Haluan negara ditetapkan MPR untuk yang besar-besar dan bersifat jangka panjang.Berdasarkan itu (haluan negara), mereka membuat haluan pembangunan yang bersifat lima tahunan," ujar dia.

Rencananya, haluan negara akan dirumuskan MPR untuk 25 tahunan, sebab MPR ingin merencanakan untuk bisa melihat potret Indonesia setelah 100 tahun sesuai dengan visi Indonesia 2O45."Kalau dari kami optimistis rampung sesuai target Yang saya ragukan itu politiknya bisa apa enggak. Tetapi, pekerjaan kami tidak secara politik mendesak fraksi siap apa tidak siap. Kami di teknisnya menyiapkan," kata Bambang,

ant/mohar





Original Post

KPK Kembali Panggil Zumi Zola Pekan Depan

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-4-3

KPK Kembali Panggil Zumi Zola Pekan Depan

NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil kembali Gubernur Iambi Zumi Zola untuk diperiksa sebagai tersangka pada pekan depan. "Tadi, penasihat hukum Zumi Zola telah datang ke KPK dan mengajukan penundaan pemeriksaan. Kami akan panggil kembali sebagai tersangka dalam waktu dekat, kemungkinan minggu depan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (2/4).

Menurut Febri, alasan ketidakhadiran Zumi dikarenakan surat panggilan belum diterima politisi PAN tersebuL"KPK sudah mengirimkan surat 26 Maret 2018 lalu ke rumah dinas yangbersangku tandan sudah ada yang menerima di sana," ungkap Febri.

Sebelumnya, KPK juga telah memanggil Zumi sebagai tersangka pada 15 Februari 20181alu.Saatitu, politisi PAN itu memilih irit bicara sesuai diperiksa KPK.

KPK telah menetap-

kan Zumi Zola bersama Kepala Bidang Bina Marga PUPRProvinsiJambiArfan sebagai tersangka tindak pidana korupsi menerima graufikasi terkait proyek-proyekdi Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2014-2017 pada2Februari20i8. Namun, sampai saat ini KPKbelum melakukan penahanan terhadap politisi PAN tersebut

Gratifikasi yang diduga diterima Zumi dan Arfan adalah Rp6 miliar. Tersangka Zumi baik bersama dengan Arfan maupun sendiri diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi dan penerimaan lain dalam kurun jabatannya sebagai Gubernur Jambi periode 2016-2021 sejumlah sekitar Rp6 miliar. KPK pun saatinisedangmendalami dugaan pemberian uang kepada Zumi dan Arfan terkait proyek-proyek di Pemprov Jambi tersebut.

Zumi dan Arfan di-sangkakan pasal 12 B atau pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20

tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal 12 B mengatur mengenai Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidabna denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rpl miliar.

Selain itu, tersangka Arfan selaku Kabid Bina-margaDinasPUPRprovin-si Jambi serta sebagai pejabat pembuat Komitmen merangkap Pit Kepala Dinas PUPR provinsi Jambi diduga menerima hadi-ahataujanjiterkaitproyek-proyek di Dinas PUPR provinsi Jambi tahun 2014-2017 dan penerimaan lain.

Kasus ini adalah pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) K-PK pada 29 November 2017 lalu terhadap Pit Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Pit Kepala Dinas Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Arfan, dan Asisten" Daerah Bidang Hl Provinsi Jambi Saifudin dan anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriono.

KPK menetapkan Supriono sebagai tersangka penerima suap, sedangkan pemberi suap adalah Erwan, Arfan dan Saifuddin. Artinya, Arfan ditetapkan sebagai tersangka untuk dua kasus yang berbeda.

Total uang yang diamankan dalam OTT itu adalah Rp4,7 miliar. Pemberian uang itu adalah agar anggota DPRD Provinsi Jambi bersedia hadir untuk pengesahan RAPB-D Provinsi Iambi Tahun Anggaran 2018 karena para anggota DPRD itu berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan RAPBD 2018karenatidakada jaminan dari pihak Pemprov.

Untuk memuluskan proses pengesahan tersebut, diduga telah disepakati pencarian uang yang disebut "uang ketok". Pencarian uang dilakukan

pihak SWaSta

ant/mohar





Original Post

Sengketa Pilkada Kota Makassar

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-4-3

Sengketa Pilkada Kota Makassar

MA DIMINTA JERNIH MEMUTUS KASASI KPU MAKASSAR

Jakarta Mahkamah Agung (MA) sebagai gerbang terakhir mencari keadilan, diminta jernih dalam memutus kasasi yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang pada Rabu 21 Maret 2018 lalu memutuskan mengabulkan gugatan penggugat, agar KPU Makassar segera mencabut keputusan terkait pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar. KPU Kota Makassar sendiri telah mengajukan kasasi.

NERACA

"Hakim MAharusjernih melihat kontruksi hukum yang terjadi antara sengketa pemilihan tata usaha negara pemilihan dengan pelanggaran administrasi pemili-uhan. Jika keputusan MA tidak jernih bisa terkean KPU dipaksa unyuk batalkan penetapan pasangan calon. Sebab sebelumnya tidak pernah dipersoalkan . Jadi pasal yang yang dituduhkan bahwa ada pelanggaran ad-minsitrasi, bukanlah sengketa pemilihan," ujar pakar hukum tata negara dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Amirudin Umar, Minggu (1/4) menanggapi putusan PTUN.

Guru besar Unhas ini menilai, hakim PTUN Makassar salah mengkonstruksi hukum, sebab guagatan yang diajukan bukan sengketa PTUN, tapi masukkat-egori pelanggaran admis-trasi pemilihan. Hakim juga terlalu menyederhanakan pelanggaran sebagaimana Pasal 71 ayat (3) UU No 10 tahun 2016 tentang Pemi-

lihan Kepala Daerah. Di situ diatur bahwa kepala daerah (gubernur, wagub, bupati/walikota) dilarang menggunakan kewenangan melaksanakan program dan kegiatan yang merugikan calon lain dalam jangka waktu enam bulan sebelum penetapan. Jung to Peraturan KPU No 15 tahun 2017 Pasal 89 (2) diatur tentang petahan dilarang menggunakan kewenangan untuk keuntungan pemilihan dalamjangka waktu enam bulan.

"Nah, mengacu pada aturan itu, kalau disebut peta-hana kan setelah ditetapkan. Kalau sebelum ditetapkan bukan petahana, yang bersangkutan adalah peja-batyangmelaksanakan program. Jadi kalau yang digugat SK Penatpan KPU tentang pasangan calon, itu sangat aneh apalgi pasangan lain tidak meras dirugikan dan juga tidak ada pe-ngaduan atas penetapan . Karena itu KPU tetapkan dua hal, pertama syarat calon dan kedua syarat pencalonan," papar Amiruddin.

Dia menegaskan lagi, seharusnya dasar gugatan itu pada pelanggaran, bukan sebagai sengketa. Jadi, hakim PTUN salah meng-konstruksikan faktor-faktor dan hukumnya (pelanggaran sebagai sengketa). Akibatnya, putusan PTUN otomatis keliru.

"Karena itu saya memohon hakim MA jernih melihat konstruksi hukum yang terjadi. Masyarakat Kota Makassar menunggu putusan MA yang adil. Jika kepu-

tusan MA sama dengan putusan PTUN yang keliru, Pilkada hanya akan diikuti satu pasangan yang akan melawan kotakkosong. Dan ini secara demokratis tidak memberi pendidikan politik yang baik, karena masyarakat tidak diberi altematif pemilihan , padahal Indonesia sudah menjadi negara demokrasi terbesar keempat di dunia," ujar Amiruddin.

Seperti diketahui, pada 12 Februari 2018, KPU Kota

Makassar menetapkan dua pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar. Pertama, petahana Moh Ramdhan Danny Po-manto-Indira Mulyasari Paramastuti (DLAmi) yang maju lewat jalur perseorangan, dengan dukungan 117.492 KTP, dari 65.354 KTP yang disyaratkan. Pasangan kedua, Munafri Arifuddin-Rahmatika Dewi, yang diusung koalisi gemuk 10 partai politik dengan jumlah kursi 4? dari 50 kur-

si DPRD. Munafri Arifuddin adalah menantu Aksa Mahmud, pendiri dan pemimpin Grup Bisnis Bosowa.

Putusan KPU Sudah Bonar

Pandangan Ami,. udin diamini guru besar FH Universitas Muslim h.donesia (UMI) Makassar, Laode Husain. Menurutnyam, keputusan KPU Kota Makassar dalam menetapkan dua pasangan calon sudah benar dan seharusnya tidak bisa digugat,

mohar





Original Post

Kembalikan Marwah MK

Media Cetak Jawa Pos Halaman 1
2018-4-3

Kembalikan Marwah MK

Gantikan Arief Hidayat, Anwar Jadi Ketua MK

JAKARTA Dua kali pelanggaran etik Arief Hidayat saat menjabat ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menurunkan kepercayaan publik pada lembaga penguji undang-undang itu

Anwar Usman yang kemarin terpilih sebagai ketua MK punya beban untuk mengembalikan kepercayaan tersebut.

Dalam pemilihan yang dilakukan sembilan hakim MK kemarin, Anwar mendapat lima suara. Empat suara diraih Suhartoyo.

Pada pemilihan wakil ketua MK, komposisinya pun serupa, 54. lima suara untuk Aswanto. Empat suara lainya untuk Saldi Isra.

Anwar dan Aswanto kemarin sore langsung mengambil sumpah di ruang sidang pleno. Prosesi itu dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR Zulkifli Hasan, dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Anwar dan Aswanto akan memimpin MK selama 2 tahun 6 bulan, 2018-2020.

Jusuf Kalla menilai, tantangan yang dihadapi MK saat ini cukup besar. Itu terkait pelaksanaan pilkada serentak yang mencapai 171 pada tahun ini. Juga, pemilu tahun depan. "Jadi, akan ada banyak perkara," ucapnya.

Selain masalah pilkada dan pemilu, JK juga berpesan agar MK menjaga undang-undang yang dibuat supaya tetap sesuai dengan UUD 1945. Jadi, dibutuhkan keahlian dan hubungan yang baik serta pengetahuan yang cukup. "Tetapi, saya yakin

karena ketua dan wakil ketua ini terpilih dengan baik, maka hal itu bisa terjaga," paparnya.

Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva menuturkan secara pribadi kenal dengan Anwar. Dia menyebut sosok Anwar sebagai seorang yang mau mendengar dan tulus dalam menjalankan tugas. Dia mengingatkan bahwa periode Anwar itu akan dihadapkan pada pilkada dan pilpres.

"Sekarang ini, 2018 Ini, pilkada lebih dari 100. Ada pemilihan presiden (2019), kemungkinan berujung di MK. Penting sekali MKmemperkuat infrastrukturnya, memperkuat kesiapannya dalam rangka itu di bawah nauangan dari ketua," ujar Hamdan.

Dalam penjelasannya setelah terpilih, Anwar menegaskan komitmennya untuk memperkuat kepercayaan publik. "Akan kami wujudkan untuk bisa memberikan kepercayaan kepada mereka bahwa selama ini sudah on the track" ujar Anwar.

Terkait kekhawatiran publik bahwa dirinya dekat dengan Arief yang pernah kena masalah etik, Anwar menyatakan hal itu bukanlah satu masalah. "Jadi begini, dipisahkan antara masalah apa yang saya sampaikan tadi dengan masalah etik itu. Itu kan urusannya dewan etik,"

ujar Anwar.

Mengenai dugaan kubu-kubuan di dalam rubuh MK, Anwar menepisnya. Dia menuturkan bahwa dalam beberapa perkara, dirinya juga pernah berbeda dengan Arief. "Saya dengan Pak Ketua Prof Arief sering beda pendapat. Saya dissenting atau beliau yang dissenting, begitu yang lain-lain," kata dia.

Wakil Ketua MK Aswanto menambahkan, hasil pemilihan suara 54 itu pun tidak bisa dianggap sebagai pola atau kubu-kubuan. Dia menyebutkan, semua itu bergantung pada independensi setiap hakim konstitusi.

"Kadang-kadang kami di sini bersama si ini lima. Nanti yang ini pindah lagi ke sini itu biasa. Itu polarisasi yang menggambarkan independensi masing-masing hakim," kata Aswanto.

Terpilihnya Anwar sebagai ketua MK menjadi sejarah tersendiri. Sebab, itu adalah kali pertama unsur dari Mahkamah Agung terpilih jadi ketua. Sejak 2003, yang menjadi ketua MK selalu dari unsur DPR. Kecuali pada 2013-2015, ketika Hamdan Zoelva yang merupakan unsur pemerintah memenangi pemilihan. Sebagai catatan, hakim MK yang berjumlah sembilan orang berasal dari pemerintah, DPR, dan MA.

(jun lum clO/ang)





Original Post

Berita Populer: Prabowo Kapok, Pengakuan Perawat Novanto, dan Egy Maulana Berseragam Benfica

Media Online kompascom
2018-04-03

1. Prabowo Kapok dengan Elite Indonesia

Ketua Umum Partai GerindraPrabowo Subianto menilai, kelompok elite di Indonesia bertanggung jawab besar atas perekonomian Indonesia saat ini. Menurut dia, akibat ulah para elite di Indonesia, kini perekonomian tak berpihak kepada rakyat kecil.

Sebab, Prabowo menilai, para elitelah yang ada di dalam lingkaran pengambilan kebijakan di Indonesia.

Prabowo menilai, mulai dari elite di pemerintahan, partai politik, hingga para pengusaha dan cendekiawan turut bertanggung jawab atas terbangunnya sistem perekonomian neoliberal di Indonesia.

"Terutama elite, kita terus terang saja minta ampun, deh. Gue sudah kapok sama elite Indonesia," kata Prabowo dalam pidatonya di acara kampanye calon gubernur-wakil gubernur Jawa Barat Sudrajat-Ahmad Syaikhu di Depok, Minggu (1/4/2018).

Ia menyadari, dirinya bagian dari elite lantaran ia adalah pemimpin partai politik. Dulu, ia pun menyadari merupakan bagian dari elite TNI karena pernah menjabat Panglima Komando Strategis Angkatan Darat.

Namun, ia mengaku sudah bertobat dan tak lagi memercayai sistem ekonomi liberal. Karena itu, Prabowo menyatakan, dirinya hadir sebagai elite politik yang memerangi sistem ekonomi liberal.

Baca selanjutnya:

2. Perawat RS DibentakSetya Novanto yang Minta Kepalanya Diperban

/ABBA GABRILLIN Setya Novanto duduk di kursi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (29/3/2018).Perawat Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Indri Astuti, bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (2/4/2018).

Dalam persidangan, Indri menceritakan pengalamannya saat diminta merawat pasien atas nama Setya Novanto pada 16 November 2017 lalu. Menurut Indri, awalnya dia mencoba mengajak Setya Novanto untuk berkomunikasi.

Namun, Setya Novanto hanya memejamkan mata dan tidak merespons pertanyaan yang diajukan. Begitu juga saat Indri membuka kancing baju dan melakukan perekaman jantung.

Namun, Indri tiba-tiba dikejutkan dengan kata-kata Novanto yang disampaikan dengan nada tinggi.

"Sebelum saya keluar kamar, pasien itu bilang, \'Kapan saya diperban?\'. Saya kaget, langsung balik badan karena nada suaranya seperti itu. Dia agak membentak," kata Indri kepada majelis hakim.

Baca selanjutnya:

3. Egy Maulana Akan Segera Berseragam Benfica

ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTO Pesepak bola timnas Indonesia U-19 Egy Maulana (kanan) berebut bola dengan pesepak bola timnas Jepang U-19 Kawai Ayumu (kiri) dalam laga persahabatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Minggu (25/3/2018). Indonesia kalah dari Jepang dengan skor akhir 1-4.Belum melakukan debut dengan Lechia Gdansk, Egy Maulana Vikri akan segera dipinjamkan ke Portugal untuk membela Benfica.

Lechia terpaksa meminjamkan Egy ke klub lain karena klub tersebut saat ini terancam degradasi ke kasta kedua Liga Polandia.

"Pemain berusia 17 tahun tersebut akan bergabung dengan tim yunior Benfica. Namun, Benfica memiliki opsi untuk membelinya jika dia tampil bagus," demikian dikutip Bolasport.com dari Record.

Egy menandatangani kontrak dengan Lechia pada 11 Maret 2018 dengan durasi kontrak selama tiga tahun. Namun, pemain asal Medan ini baru bisa bermain pada musim 2018-2019.

Saat ini, Lechia berada di urutan ke-15 klasemen sementara Liga Polandia. Hingga pekan ke-29, mereka menelan 13 kekalahan, 10 hasil imbang dan hanya meraih 6 kemenangan.

Baca selengkapnya:

4. WhatsApp Bakal Beri Pengumuman Saat Pengguna Ganti Nomor

Ist Ilustrasi WhatsAppAplikasi pesan instan paling populer, Whatsapp diketahui akan segera memiliki fitur baru. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengirim pemberitahuan kepada teman-teman dalam kontaknya, saat berganti nomor ponsel.

Fitur notifikasi ganti nomor ponsel ini diketahui masih dalam tahap uji coba. Untuk mencobanya, pengguna harus mengunduh WhatsApp untuk Android beta versi 2.18.97.

Pengguna beta iOS belum bisa menjajalnya. Dikutip Kompas.com dari Express.co.uk, Senin (2/3/2018), fitur ini nantinya akan memudahkan pengguna untuk melakukan migrasi informasi dari akun lama ke akun baru, baik itu grup, akun maupun informasi lainnya.

Kemudian, pengguna juga nantinya bisa memilih kepada siapa saja notifikasi ini akan dikirim. Bisa pada semua kontak, pada kontak yang baru saja chat, atau hanya pada orang-orang tertentu sesuai keinginan.

Cara untuk menggunakan fitur ini sangat mudah. Seperti yang disebutkan di awal, pertama-tama pengguna harus meng-update WhatsApp Android versi Beta ke versi 2.18.97.

Jika sudah ter-update, pengguna bisa memilih menu WhatsApp setting pada bagian pojok kanan atas, dan menekan menu Account. Setelah itu, masukkan nomor ponsel lama dan baru, kemudian pilih Next.

Baca selengkapnya:

5. Permohonan MaafArief Hidayat Setelah Tak Jabat Ketua MK...

ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo saat dilantik di Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/3). Presiden melantik Arief Hidayat menjadi hakim konstitusi periode 2018-2023 setelah terpilih sebagai hakim konstitusi perwakilan DPR. Hakim konstitusi Arief Hidayat menyampaikan permohonan maaf setelah ia tak lagi menjabat ketua Mahkamah Konstitusi ( MK). Permohonan maaf itu ia sampaikan saat diberikan waktu bicara sesaat sebelum pemungutan suara atau voting ketua baru MK dilakukan.

"Secara terbuka saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia," ujar Arief Hidayat di Gedung MK, Senin (2/4/2018). Arief memohon maaf atas berbagai kekurangannya selama menjabat ketua MK sejak 2015 lalu.

Ia sudah dua kali menjabat Ketua MK, yakni pada periode 2015-2017 dan 2017-2019. Lantaran hal itu, ia tidak lagi memiliki hak dipilih kembali sebagai ketua MK.

Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Ayat 3a UU MK dan Pasal 2 Ayat 6 PMK Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK.

Seperti diketahui, selama masa jabatannya, Arief banyak dilaporkan ke Dewan Etik MK atas dugaan pelanggaran kode etik. Meski begitu, mantan Ketua MK Mahfud MD memuji Arief karena telah berupaya memulihkan kepercayaan rakyat kepada MK setelah lembaga tersebut diterjang isu korupsi.

Kasus korupsi pernah terjadi di tubuh MK terkait pilkada, yakni kasus dugaan suap ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Akil Mochtar.

Menurut Arief, MK masih punya banyak tantangan dan perkerjaan rumah, misalnya bersiap diri menangani gugatan hasil Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

http://nasional.kompas.com/read/2018/04/03/07350801/berita-populer-prabowo-kapok-pengakuan-perawat-novanto-dan-egy-maulana



Original Post

9 Poin Menarik dari Kesaksian Perawat dan Sekuriti soal Setya NovantoHalaman 1

Media Online kompascom
2018-04-03

JAKARTA, - Kasus dugaan menghalangi penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Ketua DPR,Setya Novanto, semakin jelas terungkap di persidangan.

Satu per satu saksi mulai dari dokter, perawat, hingga petugas sekuriti Rumah Sakit Medika Permata Hijau mengungkap dugaan skenario itu kepada majelis hakim. Ini terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (2/4/2018).

Kali ini, saksi yang dihadirkan adalah dokter Francia Anggreni dan dua orang perawat, Indri Astuti dan Nurul Rahmah Nuari. Sementara, dua orang lainnya adalah petugas sekuriti, Abdul Aziz dan Mansur.

Berikut sembilan poin menarik yang disampaikan para saksi:

1. Setya Novanto bentak perawat, minta kepalanya diperban

Dalam persidangan, Indri Astuti menceritakan pengalamannya saat diminta merawat pasien atas nama Setya Novanto pada 16 November 2017 lalu.

Menurut Indri, awalnya dia mencoba mengajak Novanto untuk berkomunikasi. Namun, Novanto hanya memejamkan mata dan tidak merespons pertanyaan yang diajukan.

Begitu juga saat Indri membuka kancing baju dan melakukan perekaman jantung. Namun, Indri tiba-tiba dikejutkan dengan kata-kata Novanto yang disampaikan dengan nada tinggi.

"Sebelum saya keluar kamar, pasien itu bilang, \'Kapan saya diperban?\'. Saya kaget, langsung balik badan karena nada suaranya seperti itu. Dia agak membentak," kata Indri kepada majelis hakim.

( )

Menurut Indri, saat itu dia tidak langsung menuruti permintan Novanto. Indri selanjutnya menanyakan kepada dokter Bimanesh Sutarjo mengenai permintaan pasien untuk memasang perban.

Sebab, menurut Indri, kebutuhan pemasangan perban atau tidak, bergantung kepada perintah dokter. Menurut dia, tidak semua luka harus ditutup dengan perban.

2. Setya Novanto minta obat merah

Indri merasa kebingungan ketika Novanto meminta obat merah. Selain memang obat tersebut tidak tersedia, Indri menilai, tidak ada luka terbuka yang perlu diobati menggunakan obat merah.

Menurut Indri, awalnya Setya Novanto sambil emosi meminta agar luka kecil di keningnya diperban. Padahal, menurut Indri, luka semacam itu tidak perlu menggunakan perban.

Indri semakin kebingungan saat Novanto meminta obat merah. Sebab, tidak ada luka terbuka yang mengeluarkan darah. Luka di kening dan di siku tangan kiri Novanto hanya berupa luka lecet biasa.

( )

http://nasional.kompas.com/read/2018/04/03/07194581/9-poin-menarik-dari-kesaksian-perawat-dan-sekuriti-soal-setya-novanto



Original Post

Wali Kota Tegal Dituntut Tujuh Tahun

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-4-3

Wali Kota Tegal Dituntut Tujuh Tahun

WALI Kota nonaktif Tegal, Siti Masitha, dituntut tujuh tahun penjara dalam kasus dugaan suap berkaitan dengan jabat-annya sebagai orang nomor satu di daerah tersebut. Selain hukuman badan, jaksa penuntut umum, Fitroh Rohcahyanto, juga meminta hakim menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp200 juta serta pencabutan hak politik Siti Masitha untuk dipilih maupun memilih selama empat tahun. "Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-

Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata [PU Fitroh dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin.

Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan Siti Masitha terbukti menerima uang sekitar Rp500 juta. Uang suap terse- but diberikan mantan Wakil Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal, Cahyo Supriyadi, serta seorang pengusaha Sadat Fariz, melalui mantan Ketua Partai NasDem Brebes Amir Mirza Hutagalung yang merupakan orang dekat terdakwa.

Atas dugaan suap yang diterima itu, Siti sudah mengem-

balikan sebesar Rp8S juta ke penuntut umum.

Dalam perkara yang sama itu, Amir Mirza Hutagalung juga menjalani tuntutan. Bakal calon Wali Kota Tegal yang akan mendampingi Siti Masitha dalam pilkada itu dituntut sembilan tahun penjara plus membayar denda sebesar Rp300 juta.

Di Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga terus mendalami dugaan transfer uang dolar AS kepada Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra, yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap terkait pelaksanaan peng-

adaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Kendari Tahun 2017-2018.

Terkait hal itu, KPK memeriksa dua saksi untuk tersangka Adriatma, yakni pemilik Porto Valas Matthew Theodore dan admin pembukuan Porto Valas Eka Sari Kartini. "Materi pemeriksaan penyidik mendalami kebenaran terkait dugaan pemberian dari tersangka Has-mun Hamzah, Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara, kepada tersangka Adriatma yang ditransfer dalam bentuk dolar," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, kemarin.

(Ant/P-4)





Original Post

Bupati Nonaktif Batubara Dituntut 8 Tahun Penjara

Media Cetak Media Indonesia Halaman 13
2018-4-3

Bupati Nonaktif Batubara Dituntut 8 Tahun Penjara

JAKSA penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati nonaktif Kabupaten Batubara, Sumatra Utara, Orang Kaya (OK) Arya Zulkarnain dengan hukuman delapan tahun penjara. OK Arya didakwa telah menerima suap dalam proyek pengadaan barang dengan total mencapai Rp8 miliar.

Dalam sidang yangdiketuai Wahyu Prasetyo Wibowo dengan agenda pembacaan tuntutan itu, jaksa KPK Wawan Yunarwanto juga meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada

terdakwa OK Arya untuk membayar denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan.

"Kami memohon majelis hakim yang mulia agar menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OK Arya Zulkarnain, berupa hukuman pidana penjara selama delapan tahun, dikurangi selama terdakwa I, OK Arya Zulkarnain, berada di tahanan. Dan memohon terdakwa OK Arya Zulkarnain, tetap di dalam tahanan, ditambah pidana denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan," kata jaksa Wawan di Penga-

dilan Tipikor Medan, kemarin.

Di saat yang bersamaan, terdakwa lainnya dalam perkara ini, yakni Helman Herdady yang menjabat Kepala Dinas PUPR Kabupaten Batubara, dituntut hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan oleh jaksa KPK.

Dalam sidang terpisah, terdakwa lainnya, yakni Sujendi Tarsono alias Ayen yang berperan sebagai perantara suap, dituntut hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa KPK selan-

jutnya meminta agar majelis hakim memerintahkannya membayar uang pengganti Rp6.295.035.000. "Jika tidak dibayar, harta bendanya akan disita dan dilelang. Apabila hasil lelang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti itu, dia harus menjalani pidana penjara selama dua tahun," ujar jaksa Wawan.

Jaksa menilai terdakwa OK Arya Zulkarnain dan Helman Herdady dan terdakwa Sujendi Tarsono alias Ayen telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

(PS/N-1)





Original Post

Duet Ketua dan Wakil Ketua MK Dinilai Ideal

Media Online metrotvnews.com
2018-04-03

Jakarta: Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menilai Anwar Usman dan Aswanto merupakan duet ideal. Ketua MK dan Wakil Ketua MK baru itu disebut saling melengkapi.

"Satu dari MA (Mahkamah Agung), satu akademisi, ini komposisi yang bagus memimpin MK," kata Hamdan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 2 April 2018.





Anwar Usman bergabung sebagai hakim konstitusi pada 2011. Ia mengucapkan sumpah di hadapan Presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, Anwar menggantikan hakim konstitusi HM Arsyad Sanusi.

Sebelum bergabung dengan lembaga konstitusi, Anwar aktif di Mahkamah Agung. Ia tercatat sebagai Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Periode 2006-2011.

Baca: Kalla Percayakan MK kepada Anwar Usman

Sementara itu, Wakil Ketua MK anyar Aswanto merupakan guru besar ilmu pidana di Universitas Hasanuddin. Aswanto kerap bersentuhan dengan MK karena sering diminta menjadi pembicara dalam pelbagai kegiatan.

Hamdan optimistis dengan kapasitas dua hakim konstitusi itu. Ia menyarankan dua hakim itu tetap menjaga marwah dan kewibawaan MK.

"Independen, tidak memihak dan putusannya dihormati dengan baik, apalagi memasuki tahun politik, 2018 dan 2019. Tahun-tahun panas dan semua akan mengharapkan pengayoman MK," jelas Hamdan.

Baca: Wapres Sebut Tantangan MK tak Sesulit Dulu

MK dinilai memiliki peran krusial dalam beberapa agenda politik ke depan. Ia pun berharap, Anwar bisa mengatasi semua perkara yang dibawa ke MK.

"Harapan saya, dengan bimbingan dari Ketua MK, bisa mengatasi segalam masalah yang mungkin nanti dibawa ke MK," jelas pria asal Bima itu.
(DMR)

http://news.metrotvnews.com/hukum/4KZ4m6Wb-duet-ketua-dan-wakil-ketua-mk-dinilai-ideal



Original Post

DPR Tetapkan Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI Baru di Rapat Paripurna

Media Online okezonecom
2018-04-03

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan menetapkan sebagai Gubernur BI terpilih pada rapat paripurna hari ini, Selasa (3/4/2018).

Selain penetapan Gubernur BI, rapat paripurna juga akan menetapkan Dody Budi Waluyo sebagai Deputi Gubernur BI terpilih, jabatan yang diemban Perry sebelumnya.

Dalam rapat paripurna masa persidangan IV tahun 2017-2018 ini akan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, DPR RI. Rapat pun diagendakan mulai pada pukul 10.00 WIB.

  Perry Warjiyo, Anak Petani yang Jadi Gubernur BI

Sebelumnya, kedua pejabat BI terpilih ini telah melakukan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dengan Komisi XI. Dody diuji pada Selasa 27 Maret 2018, bersama dua calon lainnya yakni Wiwiek Sisto Widayat, dan Doddy Zulverdi. Sementara Perry diuji pada Rabu 28 Maret 2018.

Hasil dari uji kelayakan dan kepatutan itu pun dibahas dalam rapat internal Komisi XI usai menguji Perry. Sehingga, berdasarkan hasil musyawarah 36 anggota Komisi XI yang terdiri dari 10 fraksi memilih Perry sebagai Gubernur BI sedangkan Dody sebagai Deputi Gubernur BI.

Dalam agenda yang didapatkan Okezone, Agus Martowardojo, Gubernur BI saat ini, juga akan hadir dalam rapat tersebut. Agus sendiri akan menyelesaikan masa baktinya pada Mei 2018 mendatang.

  Kisah Perry Warjiyo, Anak Petani yang Jadi Bos Bank Indonesia

Tak sendiri, Agus juga hadir bersama anggota Dewan Gubernur BI dalam rapat tersebut. Menyaksikan penetapan kedua pejabat baru BI tersebut.

Sekadar informasi, rapat paripurna hari ini, juga diagendakan membahas 3 hal lainnya. Rapat akan membahas penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2017 oleh BPK RI, Laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil fit and proper test KAP pemeriksa laporan keuangan BPK RI, serta Penetapan Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial Mahkamah Agung tahun 2017.

(dni)

http://index.okezone.com/read/2018/04/03/20/1881303/dpr-tetapkan-perry-warjiyo-sebagai-gubernur-bi-baru-di-rapat-paripurna



Original Post

Pekan Depan Eksekusi Pasar Kemiri Muka

Media Cetak Media Indonesia Halaman 21
2018-4-3

Pekan Depan Eksekusi Pasar Kemiri Muka

JURU sita Pengadilan Negeri Kota Depok akan melaksanakan eksekusi lahan Pasar Kemiri Muka di Kecamatan Beji, Kota Depok, Kamis (19/4). Pihak Eengadilan Negeri Kota Depok tengah menyiapkan sejumlah traktor untuk merobohkan 1.082 kios di lahan sengketa seluas 2,6 hektare itu.

Yang dilakukan pengadilan secara yuridis sudah sesuai dengan aturan. Lahan Pasar Kemiri Muka yang disengketakan antara Pemkot Depok dan PT PJR telah dimenangi melalui proses hukurri.

Juru bicara Pengadilan Negeri Kota Depok Teguh Ari-fiano mengatakaan lahan Pasar Kemiri Muka dieksekusi 19 April. Pada kesempatan itu pihaknya akan membacakan surat keputusan pengadilan.

Ia mengatakan nanti seluruh bangunan yang ada dalam area Pasar Kemiri Muka,

seperti Kantor Unit Pelaksana Teknis Pasar (UPTP), Unit Pengelolaan Sampah (UPS), dan 1.082 kios dan los dirobohkan dengan alat berat hingga rata dengan tanah.

"Dalam pelaksanaan eksekusi nanti, seluruh bangunan dirobohkan. Bersih, rata dengan tanah," ujar Teguh Arifiano kepada Media Indonesia di Gedung Pengadilan Negeri Kota Depok, kemarin.

Menurut Teguh, eksekusi pengosongan lahan Pasar Kemiri Muka yang ditempati 1.082 pedagang berjualan harus dilaksanakan. Putusan sudah final dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Teguh menjelaskan apa yang dilakukan pengadilan secara yuridis sudah sesuai dengan aturan. Lahan Pasar Kemiri Muka yang disengketakan antara Pemerintah Kota Depok dan PT Petamburan Jaya Raya (PJR) telah dimenangi melalui proses hukum oleh PT PJR. Seluruh proses tersebut dimenangi PT PJR.

Di tingkat pengadilan tata usaha negara (PTUN) menang, di tingkat banding pengadilan tinggi (PT) juga menang. Begini juga di pengadilan kasasi Mahkamah Agung (MA) hingga pengadilan peninjauan kembali (PK), PT PJR tetap memenangi pertarungan lawan Pemkot Depok dengan skor kemenangan empat kosong.

(KG/J-2)





Original Post

Dugaan Korupsi Underpass Bandara Soeta

Media Cetak Media Indonesia Halaman 21
2018-4-3

Dugaan Korupsi Underpass Bandara Soeta

DUGAAN korupsi pembangunan underpass atau terowongan Jalan Perimeter Selatan Bandara Soekarno-Hatta, terus diselidiki Dittipikor Bareskrim Polri.

Wadir Tipikor Bareskrim Polri, Kombes Erwanto Kurniadi mengatakan saat ini timnya masih mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan saksi terkait dugaan korupsi pembangunan underpass tersebut. "Masih lidik atas dugaan korupsi pembangunan itu. Kami sangat berhati-hati menangani kasus ini," ujarnya, kemarin.

Kehati-hatian itu yang membuat kasus ini terkesan dilupakan. Menurutnya, tidak bisa dilakukan sembarangan dan serbacepat. Pihaknya masih mengumpulkan fakta-fakta. Dia meminta semua pihak bersabar menunggu hasil penyidikan yang dilakukan pihaknya. Robohnya tembok jembatan tersebut hingga menelan korban jiwa, membuat aparat penegak hukum mencurigai adanya penyelewengan anggaran dalam pembangunannya. Jembatan yang diresmikan Januari lalu itu digunakan untuk jalur cepat bandara Soekarno-Hatta. Namun, belum lama diresmikan dan dioperasikan, dindingjembatan runtuh hingga menimpa dua karyawan bandar udara itu. Satu di antaranya meninggal dunia.

(Sru/J-2)





Original Post

Terungkapnya Tipu-tipu Novanto: Infus Anak sampai Kencing Berdiri

Media Online Detikcom
2018-04-03

Jakarta -
Drama kecelakaan Setya Novanto tak habis-habis dibongkar jaksa KPK. Kali ini, praktik tipu-tipu Novanto dikupas tuntas oleh perawat RS Medika Permata Hijau.

Adalah Indri Astuti yang dihadirkan jaksa KPK dalam sidang lanjutan perkara dugaan perintangan penyidikan Novanto dengan terdakwa dr Bimanesh Sutarjo. Menurut Indri, banyak kejanggalan yang terjadi ketika Novanto tiba di rumah sakit itu pada 16 November 2017.

Di tanggal itu, KPK tengah mencari Novanto ketika tiba-tiba ada kabar kecelakaan yang dialami Novanto. Mobil Fortuner yang ditumpangi Novanto saat itu disebut menabrak tiang dan menyebabkan Novanto harus dirawat di rumah sakit.

Indri yang saat itu sebenarnya sudah berniat pulang diminta untuk kembali bekerja. Meski sempat khawatir lantaran pasien yang akan ditanganinya adalah Novanto, Indri tetap bekerja dengan jaminan dari Bimanesh.

"Dokter Bima nanya ke saya, \'lu takut ya?\', saya bilang iya. Dia bilang \'sudah tenang saja, kalau ada apa-apa Kombes Pol Bimanesh yang bertanggung jawab\'," kata Indri saat bersaksi dalam sidang perkara perintangan penyidikan dengan terdakwa dr Bimanesh Sutarjo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (2/4/2018).

Kemudian Indri menyebut Novanto datang ke RS diantar seorang sopir dan petugas keamanan rumah sakit. Dia mengaku tidak melihat wajah Novanto yang terbaring di brankar lantaran wajahnya ditutupi, tak jelas apa maksudnya.

Menurut Indri, Novanto saat itu langsung dibawa ke ruang inap VIP di lantai 3. Dia sempat melihat luka lecet di dahi kiri serta tangan kiri Novanto.

Sejurus kemudian, Bimanesh meminta Indri untuk menempelkan infus ke tangan Novanto. Namun, Indri tidak langsung melakukannya karena Bimanesh keluar ruangan.

Lalu Indri mengecek detak jantung Novanto serta memeriksa tensi. Saat akan memeriksa tensi, Bimanesh kembali masuk ke ruangan dan mengambil alih pekerjaan Indri.

"Diambil alih oleh dr Bimanesh, dan dr Bimanesh berkata ke pasien, tensinya 180 per 110 tapi pasien tetap diam saja," ucap Indri.

Saat itulah, Indri baru menyadari adanya benjolan di dahi Novanto yang menurutnya hanya sebesar kukunya. Padahal, menurutnya, benjolan itu sebelumnya tidak ada.

Indri pun sempat kaget ketika akan meninggalkan ruangan karena Novanto berteriak padanya agar memasangkan perban di kepalanya. Indri juga terkejut ketika Novanto meminta obat merah padanya padahal tidak ada darah yang keluar dari luka Novanto.

Selain itu, Indri juga mengungkapkan tentang infus anak-anak yang dipasangkan ke Novanto. Indri mengaku memasangkan infus anak-anak itu karena tidak menemukan pembuluh darah Novanto.

"Saya mau pasang infus di tangan kanan. Karena pembuluh darah tidak kelihatan, saya mau pasang di pergelangan tangan, sebelumnya saya pasang alat, namun tidak kelihatan (pembuluh darah) saya coba pukul dengan tiga jari. Saat pukulan kedua saya terkejut karena tangannya itu (mengangkat), kayaknya marah," kata Indri.

Indri mengaku telah meminta izin pada Novanto untuk memasang infus, tetapi gerakan-gerakan Novanto membuatnya bingung. Dia kemudian mengambil keputusan untuk memasang jarum infus anak kepada Novanto. Jarum infus untuk anak itu menurutnya memang tersedia di dalam kamar.

"Dengan keputusan saya sendiri karena pembuluh darah tidak kelihatan, tapi saat saya sentuh sekali dapat, saya menggunakan yang kuning itu jarum untuk anak-anak," ucap Indri.

"Alasan Anda apa pakai itu?" tanya hakim.

"Pertama saya dikejutkan dengan tangan dia. Saya pikir bapak ini marah. Saya makin nggak berani. Saya membuat tindakan sekali tusuk saya dapat, karena (pembuluhnya) tidak kelihatan, saya pakai perabaan, saya raba ada saya tusuk dapat," ujar Indri.

Kejanggalan lainnya disebut Indri terjadi ketika keesokan harinya ingin mengecek kondisi Novanto. Saat itu pagi pukul 06.00 WIB, Indri berniat mengecek tensi Novanto.

Namun saat masuk ke kamar, Indri mendapati Novanto masih tidur sehingga dia memutuskan untuk kembali lagi 5 menit kemudian. Saat akan kembali ke kamar itu, Indri membuka pintu perlahan karena takut Novanto masih tidur. Namun dia malah mendapati Novanto sedang berdiri dan kencing di samping tempat tidur.

"Saya kembali lagi ke situ, saya lihat bapak itu sudah berdiri tegak sedang buang air kecil. Dia berdiri tegak, kencing di urinal," ucap Indri.

"Nggak di toilet?" tanya hakim.

"Nggak. Dia di sisi kiri tempat tidur," jawab Indri.

"Begitu saya masuk, mungkin si bapak ini nggak mendengar karena saya buka pintu memang pelan-pelan karena saya pikir masih tidur dan tidak mau membangunkan. Saya lihat saya langsung bilang, \'Pak, saya bantuin.\' Si bapak itu kaget, kayak naik badannya gitu. Setelah itu, dia merebahkan badannya dengan susah payah, padahal sudah bisa berdiri," imbuh Indri.

Indri kemudian memeriksa tensi Novanto. Setelah selesai memeriksa, Indri keluar dari ruangan dan menunggu pergantian jam perawat.


(dhn/elz)

https://news.detik.com/berita/d-3950252/terungkapnya-tipu-tipu-novanto-infus-anak-sampai-kencing-berdiri



Original Post

Media