Anggota DPRD Sumatera Utara Diduga Terima Suap Rp 350 Juta

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-4-4

Anggota DPRD Sumatera Utara Diduga Terima Suap Rp 350 Juta

Fee diserahkan untuk memuluskan anggaran tahun 2012-2015 dan pembatalan hak interpelasi.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam pembahasan anggaran pemerintah provinsi tahun 2012-2015. Setiap anggota legislatif daerah periode 2009-2014 dan 2014-2019 tersebut diduga menerima suap dari bekas Gu-bemur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho senilai Rp 300-350 juta.

"Kasus ini menunjukkan bagaimana sebuah kasus atau tindak pidana korupsi itu dilakukan secara massal." kata Ketua KPK Agus Rahardjo, kemarin.

Penetapan 38 anggota DPRD Sumatera Utara ini merupakan penyidikan tahap ketiga dalam kasus penerimaan suap tersebut. KPK pertama kali menetapkan lima pemimpin DPRD Sumatera Utara sebagai tersangka pada 2015. Setahun kemudian, KPK menyeret tujuh ketua fraksi di DPRD Sumatera Utara ke kursi pesakitan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan. Kini, 12 unsur pimpinan DPRD tersebut telah mendekam di penjara dengan besar vonis 4-6 tahun kurungan.

Pertama kali, menurut

Agus, Pujo menyiapkan uang dari sejumlah satuan dinas pemerintah provinsi sebagai fee kepada anggota DPRD agar menyetujui laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2012-2014. Kemudian, Pujo kembali menyiapkan uang suap agar DPRD Sumatera Utara menyetujui APBD Perubahan tahun 2013 dan 2014. Suap juga diberikan agar terjadi pengesahan APBD Sumatera Utara tahun 2014 dan 2015.

"Terakhir, terkait dengan penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada 2015," ujar Agus.

Pujo telah dihukum 4 tahun

penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan pada 9 Maret 2017. Dia sempat mengajukan upaya banding. Tapi Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menjatuhkan hukuman yang sama dengan Pengadilan Tipikor Medan pada Mei 2017.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengapresiasi upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK dengan menuntaskan semua pelaku yang terlibat dalam korupsi di Sumatera Utara. Menurut dia, penetapan tersangka ini menunjukkan adanya pola korupsi yang menjalar ke seluruh tingkat, yaitu pimpinan dan anggota. Kondisi legislatif dan eksekutif daerah

yang seperti ini menjadi keprihatinan besar. "Semoga tak akan terulang," kata dia.

Hal serupajuga disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mengklaim telah berulang kali mengingatkan kepala daerah tak terjebak pada godaan korupsi dalam perencanaan dan pembahasan anggaran. Menurut dia .seluruh proses yang berkaitan dengan anggaran harus berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Segala upya jalan pintas sangat berisiko berujung pada proses hukum. "Area itu pasti dicermati KPK, kejaksaan, dan Badan Pemeriksa Keuangan," kata Tjahjo.

TAUFIQ SIDDIQ / Fransisco Rosarians





Original Post

KPK dan Pencegahan Korupsi

Media Cetak Koran Tempo Halaman 11
2018-4-4

KPK dan Pencegahan Korupsi

Kepatuhan hukum masyarakat Indonesia masih rendah sehingga pencegahan korupsi mutlak dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh. Pencegahan itu tidak hanya dilakukan di instansi pemerintah, swasta, dan pendidikan, tapi harus juga diawali dari keluarga. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi harus melakukan koordinasi, supervisi, dan pemantauan selain penindakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Tugas pokok tersebut merupakan bentuk penguatan eksistensi KPK sekaligus obat mujarab untuk meminimalkan penyakit menular korupsi yang sudah sempat mewabah di seluruh aspek kehidupan.

Sesungguhnya, KPK telah melakukan gebrakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilancarkan secara berkelanjutan, terhadap setiap orang yang melakukan korupsi tanpa pandang bulu, meskipun nilai korupsinya di bawah Rp 1 miliar. Semua itu bertujuan untuk membuat para koruptor dan para calon koruptor kapok untuk melakukan perbuatan tercela tersebut. Ini sekaligus mendorong penegak hukum lain, seperti polisi dan jaksa, untuk gencar memberantas korupsi juga.

Tapi tetap saja para koruptor tidak jera, bahkan korupsi semakin menjamur di mana-mana. Mereka pun digiring ke pengadilan dan akhirnya penjara kelebihan kapasitas. Hal ini membuat pemerintah rugi besar karena membangun penginapan gratis dan me-

nanggung makanan para tahanan yang semakin meningkat jumlahnya di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan.

Di majalah Dandapala terbitan Mahkamah Agung edisi September-Oktober 2007, Wakil KPK Laode M. Syarif menyampaikan pendapatnya mengenai OTT. Menurut dia, "Penindakan melalui OTT yang dilakukan secara konsisten merupakan salah satu upaya pencegahan terbaik." Ini seperti yang dilakukan negara-negara Skandinavia, seperti Denmark, Swedia, dan Norwegia, yang indeks persepsi korupsinya masih rendah, seperti juga Indonesia. Indeks negara kita pada 2017 masih sama seperti tahun sebelumnya, yakni 37, dalam skala 0-100 dengan 0 paling korup dan 100 paling bersih.

Agar mendapat simpati dan dukungan penuh dari masyarakat, KPK harus secara komprehensif menjalankan tugas pokoknya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Ini perlu agar tidak ada pihak lain yang mengutak-atik tugas pokok KPK.

KPK kini sedang merambah ke tugas pokok lain, seperti koordinasi, supervisi, pencegahan,

dan pemantauan. Namun ultimum remedium (pemberian sanksi hukum sebagai jalan terakhir) harus tetap dijalankan secara konsisten karena hal tersebut merupakan salah satu upaya yang paling efektif untuk mencegah dan menghentikan korupsi.

Untuk mendapat dukungan yang luas dalam menghadapi masalah pemberantasan korupsi, KPK harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan pengacara). Sebab, KPK tidak mungkin bisa berjalan sendirian.

Supaya tidak ada kesan "menyapu lantai tapi sapunya kotor", KPK juga harus bersih luar-dalam terlebih dulu. Jika ada rencana agar KPK perlu diawasi oleh tim independen, tak perlulah meradang. Sebab, hal itu merupakan bentuk akuntabilitas dan kepercayaan publik kepada lembaga antirasuah ini.

Tidak ada istilah terlambat bagi KPK. Kini, lembaga itu secara perlahan tapi pasti sedang menyusun strategi melakukan pencegahan korupsi di 10 provinsi. Hal ini pantas kita acungi jempol. Untuk itu, KPK dapat berkoordinasi dengan semua kepala

daerah dan penegak hukum. Melalui koordinasi ini, akan diketahui mengapa masih terjadi tindak pidana korupsi di instansi masing-masing ketika sistem pengelolaan keuangan sudah dibangun dengan baik, bahkan undang-undang sudah disempurnakan sesuai dengan perkembangan zaman.

Namun, ujung-ujungnya, faktor penyebab masih merajalelanya korupsi itu terpulang kepada orangnya (oknumnya), yakni

integritas moral yang masih rendah. Hal ini membuat posisi KPK dilematis dalam mencari solusi terbaik untuk mengatasi integritas moral yang sukar disembuhkan itu. Ini pula yang mendorong KPK senantiasa melakukan OTT terhadap para pejabat korup.

Sekalipun pakta integritas sangat diperlukan sebagai salah satu instrumen dan komitmen untuk melakukan pencegahan korupsi, yang penting diperhatikan adalah keadilan moral harus dapat dijaga dan dipertahankan. Yang bisa menjaga dan mempertahankannya adalah masing-masing pribadi melalui kuasa Tuhan.

Yang bisa dilakukan pemerintah adalah mendukung penuh program pencegahan korupsi oleh KPK. Hukuman lebih keras harus diterapkan kepada para koruptor. "Pemiskinan" harus dilakukan dengan menyita harta yang dikorupsi dan memburu sampai jauh harta yang mereka sembunyikan.

DOSEN PASCASARJANA UNIVERSITAS ESA UNGGUL JAKARTA

BINSAR M. GULTOM





Original Post

KPK 38 Anggota DPRD Sumut Jadi Tersangka

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-4-4

KPK 38 Anggota DPRD Sumut Jadi Tersangka

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumatra Utara (Sumut) periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 sebagai tersangka. Mereka diduga menerima hadiah atau janji dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

"Setelah melakukan proses pengumpulan informasi, data, dan mencermati fakta persidangan dalam perkara tersebut, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyidikan dengan 38 orang anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan/-atau 2014-2019 sebagai tersangka," ungkap Ketua KPK Agus Raharjo dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (3/4).

Agus menerangkan, 38 orang tersangka itu diduga menerima hadiah atau janji dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Gatot sendiri telah divonis bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi Medan pada 9 Maret 2017 lalu dengan pidana penjara empat tahun dan denda Rp 250 juta subsider enam bulan.

Tang bersangkutan kemudian mengajukan banding. Putusan banding pada Mei 2017 menguatkan putusan KPK. Pada Juli 2017, jaksa eksekutor KPK telah mengeksekusi yang bersangkutan ke Lapas Sukamiskin," kata Agus.

Menurut Agus, hadiah atau janji tersebut diberikan oleh Gatot terkait dengan beberapa hal. Setidaknya ada empat hal yang disebutkan oleh Agus. Pertama, persetujuan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Pemerintah Provinsi Sumut tahun anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut. Kedua, persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Sumut tahun anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut. Ketiga, pengesahan APBD Provinsi Sumut tahun anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut. Terakhir, penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.

KPK menemukan fakta baru bahwa 38 anggota DPRD Sumut yang menjadi tersangka menerima uang imbalan sekitar Rp 300 juta-Rp 350 juta. "Penyidik mendapat-

kan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik," ujar Agus.

Ke-38 orang tersangka itu adalah Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nur-zal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar, Muhammad Faisal, DTM Abul Hasan Maturidi Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, dan Rahmianna Delima Pulungan.

Selanjutnya Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elie-ser Verawati Munthe, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan Sarumaha, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando Tanuray Kaban, Tunggul Siagian. Kemudian Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Ele-zaro Duha, Musdalifah, dan Tahan Manahan Panggabean.

Penahanan

KPK memperpanjang masa tahanan bupati Hulu Sungai Tengah (HST) nonaktif Abdul Latif (ALA). Bupati yang juga merupakan pengusaha itu ditambah masa tahanannya selama 30 hari. "ALA, Bupati HST perpanjangan penahanan 30 hari dari 5 April 2018 sampai dengan 4 Mei 2018," ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (3/4).

KPK telah menyita 16 kendaraan Abdul Latief. Kendaraan-kendaraan itu disita karena diduga terkait dengan tindak pidana korupsi. Semua kendaraan tersebut dibawa ke Jakarta sejak Senin (12/3) lalu. Kendaraan yang disita, yakni dua mobil Rubicon, dua mobil Hummer, satu mobil Cadilac Escalade, satu mobil Vellfire, satu . mobil BMW Sport, dan satu mobil Lexus SUV.

Abdul Latif mengklaim, kendaraan yang disita KPK tak terkait dengan kasusnya. Namun, dia menyerahkan proses klarifikasi dan kofirmasi terkait itu pada KPK. "Aku menjabat dari 2016, kalau pembelian sebelum tahun 2016, ya logikanya seperti apa. Ya pastilah (tidak terkait dengan kasusnya). Menurut saya begitu," ujar Abdul.

ronggo astungkoro ed agus raharjo





Original Post

Komisi III akan Temui MA

Media Cetak Republika Halaman 3
2018-4-4

Komisi III akan Temui MA

JAKARTA - Menjelang sidang putusan pailit agen perjalanan umrah First Travel yang akan digelar pada 16 April mendatang, Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan mengatakan, Komisi III DPR akan segera menemui Mahkamah Agung (MA) untuk membicarakan hal tersebut. Ia menegaskan, pertemuan tersebut bukan merupakan upaya intervensi terhadap pengadilan.

"Apa yang dilakukan tadi itu (pembentukan pansus) kan politik, ya, bukan upaya hukum. Upaya politik itu apa yang kita bisa lakukan, upaya hukum itu kan berjalan sesuai dengan mekanisme hukum yang ada," kata Trimedya seusai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan korban First Travel di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/4).

Ia berharap agar kepentingan umat tersebut bisa dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik. Apalagi, lanjut Trimedya, 8 dari 10 fraksi mendukung untuk segera dibentuk panitia khusus (pansus). "Itu kan positif saja. Kalau semua semangat, visinya sama," ujar politikus PDI Perjuangan tersebut.

Trimedya mengatakan, dirinya akan segera mengirimkan surat kepada pimpinan DPR untuk segera membentuk pansus sebelum masa sidang berakhir pada 28 April 2018 mendatang.

Sebelumnya, kuasa hukum korban First Travel, Riesqi Rahmadiansyah, menjelaskan, ada tiga konsep pailit, yaitu kreditor konkuren, kreditor separatis, dan kreditor preferen. Riesqi mewanti-wanti kliennya untuk tidak menerima putusan pailit. Sebab, menurut dia, itu akan merugikan jamaah.

"Jamaah ini termasuk kreditor konkuren. Setelah kita hitung-hitung kasar, jamaah hanya akan mendapatkan 2 miliar rupiah dibagi 63 ribu orang, sedangkan mereka khawatir hanya akan mendapatkan 50 ribu rupiah (per orang)," ujarnya.

Riesqi menegaskan, jika pansus terbentuk, calon jamaah siap mendukung penuh pansus tersebut. "Kalau memang nanti pansus berdiri, kami siap membantu pansus dan kami akan support pansus 100 persen," kata Riesqi.

Ia mengungkapkan, dengan adanya pansus tersebut, pihaknya akan merasa terbantu, pasalnya para calon jamaah yang gaga] diberangkatkan memiliki bukti yang menjelaskan keterlibatan adanya oknum. "Saya enggak bisa sebut namanya, tetapi ada yang terlibat dan saya juga sudah menyerahkan bukti tersebut ke Fraksi PDI Perjuangan," katanya.

Ia pun bertekad, jika pansus telah dibentuk, ia siap membuka semua bukti yang mereka punya, termasuk siapa saja pihak yang terlibat. Selain itu, dirinya mengaku memiliki data bahwa ternyata pemilik First Travel masih memiliki dana 500 miliar rupiah.

"Itu yang dia ucapkan secara sadar dan pribadi, dan juga memang kalau saya melihat jika nanti pailit terjadi pada tanggal 16 (April) itu kan untuk pailit First Travel, tapi saya yakin dan semua jamaah juga yakin Aniessa dan Andika masih memiliki uang," ujarnya lagi.

ed muhammad hafil/ FEBRIANTO ADI SAPUTRO





Original Post

Atas Nama Keamanan

Media Cetak Republika Halaman 17
2018-4-4

Atas Nama Keamanan

Terpidana kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama, sepertinya tetap akan mendekam di Mako Brimob selama menjalani hukumannya. Dia tidak akan dipindah ke lembaga pemasyarakatan (lapas), meski banyak pihak mendorong hal tersebut. Kabag HumasDirektorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM iKemenkumham], Ade Kusmanto, mengatakan, meski PK Ahok ditolak yang bersangkutan masih akan menjalani pidananya di Mako Bromob. Tidak dipindahkannya Ahok ke lapas menilik Permenkumham Nomor 01.PR.07.03 Tahun 2007 tentang Tempat Tahanan pada Markas Kepolisian RI Tertentu Sebagai Cabang Rumah Tahanan.

"Sehingga, Ahok dapat menjalani pidananya di Mako Briimob. Karena Mako Brimob juga telah ditetapkan sebagai salah satu cabang rumah

tahanan dari Rutan Salemba oleh Menkumham, seperti cabang rutan BNN," ujar Ade, Jumat (30/3).

Ade Kusmanto menjelaskan, sorang terpidana di bawah pidana lima tahun bisa menjalani hukuman di rumah tanahan (rutan! dan cabang rutan. Dengan hukuman Ahok yang di bawah lima tahun maka dia bisa ditempatkan di cabang rutan seperti Mako Brimob.

Ade juga menyebut bahwa Kemenkumham melihat potensi kegaduhan jika Ahok ditempatkan di lapas. Sehingga, meski peninjauan kembali Ahok ditolak, yang bersangkutan tetap akan menjalani pidana di Mako Brimob.

"Mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Rutan Cipinang atau di lapas maka Pak Ahok ditempatkan di Mako

Brimob. Pertimbangannya seperti itu," ujar Ade, Jumat (30/3).

Ade menjelaskan, kasus ini memang membuat masyarakat menjadi panas antara mereka yang pro dan kontra terhadap Ahok. Ketika mantan gubernur DKI Jakarta tersebut pertama kali ditempatkan di Rutan Cipinang pun terjadi gesekan yang membahayakan keamanan masyarakat. Untuk itu, penempatan Ahok di Mako Brimob dianggap paling ideal.

Di sisi lain, kondisi lapas di Indonesia yang telah penuh terpidana membuat Kemenkumham memberikan opsi agar Ahok bisa ditahan di luar lapas, seperti Mako Brimob.

"Apalagi, saat ini semua lapas dan Rutan mayoritas overcrowding," ujarnya.

Sementara, Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan, penempatan

Ahok di Rutan Mako Brimob dilakukan demi alasan keamanan. "Di Mako, karena alasan keamanan," ujarnya.

Yasonna menjelaskan, kasus yang menjerat Ahok menjadi perhatian banyak orang dan dapat memancing emosi berbagai pihak. Berbagai ancaman yang ditujukan kepada Ahok pun juga menjadi salah satu pertimbangan untuk menempatkan Ahok di Rutan Mako Brimob. "Ancaman ke beliau itu, paling tidak verbal itu sangat verbal, baik di //Youtube//atau di apa," katanya.

Ia mengatakan, jika Ahok ditempatkan di Lapas Cipinang, juga terdapat dua kelompok. Ada yang pendukung dan kelompok anti-Ahok. Mereka dikhawatirkan dapat terlibat keributan. Tak hanya itu, lapas Cipinang juga menampung narapidana teroris. Sehingga, keamanan Ahok pun dikhawatirkan apabila ditempatkan di lapas itu.

Sedangkan Jaksa Agung M Prasetyo menegaskan, tugas jaksa pada Kejari Jakarta Utara untuk

mengeksekusi Ahok sudah selesai. Pihak Lapas Cipinang yang memutuskan Ahok dititipkan di Rutan Mako Brimob untuk menjalani pidana penjara atas kasus penodaan agama.

"Tugas jaksa Kejari Jakarta Utara adalah untuk eksekusi ke pihak LP Cipinang. Tapi, Kalapas Cipinang dengan pertimbangan keamanan (memutuskan) menempatkan Ahok menjalani pidana di Rutan Mako Brimob. Semua atas putusan pihak lapas. Jaksa sudah melakukan tugasnya," kata Prasetyo.

Dari laporan yang diterima Prasetyo, pihak lapas mempertimbangkan kondisi keamanan. Keputusan itu merupakan kewenangan pihak lapas. Namun, Prasetyo belum mendapat laporan mengenai alasan keamanan yang dimaksud pihak lapas.

"Kami mengikuti saja mereka yang memutuskan (lokasi) lapas karena penempatan terpidana sepenuhnya kewenangan dari lapas,"

ujarnya.

ed muhammad hafil/OLEH DEBBIE SUTRISNO





Original Post

AgarSama di Depan Hukum

Media Cetak Republika Halaman 17
2018-4-4

AgarSama di Depan Hukum

Pemerintah dinilai melanggar undang-undang.

Sudah 11 bulan Basuki Tjahaja Purnama, mantan gubernur DKI Jakarta, yang menjadi terpidana kasus penodaan agama, divonis bersalah oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Dwiarso Budi Santiarto. Pria yang akrab disapa Ahok itu pun hams menjalani hukuman penjara selama dua tahun.

Ahok dan kuasa hukumnya pada saat itu tidak mengajukan banding atau menerima putusan hakim. Artinya, status hukum Ahok sudah tetap atau inkrah. Sesuai aturan, seharusnya Ahok dieksekusi ke lembaga pemasyarakatan (lapas). Namun, pada waktu itu atas alasan keamanan, Ahok dipindahkan ke Rumah Tahanan (Rutan) Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Hingga saat ini, Ahok masih juga mendekam di Rutan Brimob. Dia tak pernah dipindahkan, baik oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) selaku eksekutor maupun pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sekali lagi, status hukum Ahok sudah tetap, apalagi peninjauan

kembali (PK) Ahok belum lama ini juga ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).

Hal ini dinilai bisa menjadi preseden buruk kesamaan di hadapan hukum. Sebab, Ahok yang sudah berstatus terpidana masih saja ditempatkan di Rutan Brimob. Apalagi, publik belum melupakan kasus Gayus Tambunan yang saat itu ditahan di Rutan Brimob, tapi bisa keluar masuk penjara seenaknya.

Terkait hal tersebut, pakar hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf, menyatakan pemerintah melanggar UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan karena tidak menjebloskan terpidana kasus penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, ke lapas. "Sesungguhnya kalau sudah inkrah, dan PK (peninjauan kembali) ditolak, artinya tidak ada lagi alasan untuk tidak menempatkan di lapas. Ini pelanggaran betul terhadap UU Pemasyarakatan," kata dia kepada Republika, Ahad (1/4).

Menurut Asep, masa penahanan di Rutan Mako Brimob seharusnya tidak mengurangi hukuman penjara Ahok. Penghitungan hukuman terhadap terpidana semestinya dimulai saat ditempatkan di lapas sebagai tempat pembinaan narapidana.

"Ketika narapidana tidak ditempatkan di lapas, hemat saya harusnya tidak dihitung, karena itu kan masa penahanan. Masa penahanan berbeda dengan masa pembinaan," kata dia.

Asep juga menerangkan, pihak kejaksaan

mempunyai tugas untuk mengeksekusi putusan pengadilan Ahok. Terlebih, PK yang diajukan oleh mantan gubernur DKI Jakarta itu telah ditolak MA melalui majelis hakim yang dipimpin Artidjo Alkostar.

Setelah Kejaksaan mengeksekusi, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan bertugas menempatkan terpidana ke Lapas. Ditjen ini menentukan Lapas mana yang akan dihuni oleh terpidana.

"Jaksa yang mengeksekusi putusan pengadilan, tapi yang menempatkannya ke lapas adalah Dirjen Pemasyarakatan. Jadi, terpidana itu ditempatkan di mana tergantung ditjen ini. Kalau di Mako Brimob ini kan rutan, bukan lembaga pembinaan bagi seorang terpidana. Ini melanggar undang-undang," katanya.

Asep juga menuturkan, DPR perlu mengingatkan pemerintah soal penahanan Ahok. "Hemat saya, seharusnya DPR RI mengingatkan Presiden untuk tidak melanggar Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, bahwa seorang narapidana itu harus berada di lapas, bukan tempat lain. Kalau ada apa-apa, misalnya kabur atau diserang orang, siapa yang bertanggungjawab saat di rutan," kata dia.

Pengamat hukum pidana dari UII Yogyakarta, M Mudzakkir, juga mengkritisi masalah ini. Dia menjelaskan, penempatan Ahok kelapas seharusnya sudah dilakukan langsung setelah keputusan diterima.

"Semestinya, jaksa melakukan eksekusi lalu serahkan ke lapas untuk melaksanakan putusan pengadilan. Di sana, status Ahok berubah menjadi anak binaan," ujarnya.

Proses tersebut tidak bisa diganggu gugat atas alasan apa pun, termasuk ketakutan akan kondisi lapas yang dirasa tidak aman untuk Ahok. Apabila memang lapas tertentu dianggap tidak aman, sudah sepatutnya lembaga itu-dikosongkan dan semua binaan ditempatkan ke Mako Brimob. Atau, pihak terkait mencari lapas yang paling aman di Indonesia dan lebih berada di terpencil, seperti Nusakambangan.

Mudzakkir mempertanyakan kepada kejaksaan, Kemenkumham serta lembaga di bawahnya terkaitkeputusan mereka itu. "Ahok

diperlakukan yang sama seharusnya," ucapnya.

Anggota komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil menyatakan, dipindahkannya Ahok ke lapas merupakan upaya meyakinkan publik bahwa Presiden Joko Widodo konsisten menegakkan hukum. "Menempatkan Ahok tetap di Rutan Mako Brimob tidak sesuai tujuan pemidanaan. Bukan kita tidak percaya dengan petugas di Rutan Mako Brimob, tapi pemindahan itu dalam rangka meyakinkan publik bahwa Presiden konsisten dengan menghadirkan penegakan hukum yang berintegritas," kata Nasir.

Menurut Nasir, publik sangat sulit memercayai program Nawacita Presiden Jokowi soal penegakan hukum, bila Ahok masih tetap berada di Rutan Mako Brimob. Demi keadilan dan kemanfaatan hukum, kata dia, Ahok wajib dipindahkan ke Lapas.

Kuasa hukum Ahok, I Wayan Sidarta, sebelumnya pernah mengatakan keputusan .eksekusi kliennya sudah tetap. Dia memastikan, Ahok akan menjalani sisa masa hukuman di rutan Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, hingga selesai.

Menurut Wayan, keputusan untuk tetap menahan Ahok di Mako Brimob sudah tepat. Sebab, kata dia, potensi keamanan sudah menjadi pertimbangan awal Ahok tidak ditahan di Lembaga Permasyarakatan Kelas I Cipinang.

Dia mengatakan, sejak dipindahkan dari Cipinang ke Mako Brimob pada 9 Mei lalu, informasi dan data intelijen menyatakan terdapat potensi Ahok terancam jika ditempatkan dengan tahanan lain di Cipinang.

"Bisa jadi informasi dan data dulu itu dijadikan pedoman," ujarnya.

Wayan berharap keputusan Lapas Cipinang akan berlaku hingga Ahok selesai menjalani masa hukuman dua tahun yang dijatuhkan hakim PN Jakarta Timur.

Apalagi, kata Wayan, Ahok tidak punya potensi melakukan perbuatan kriminal.

"Kecuali napi melakukan kesalahan fatal baru ada pemindahan. Kalau tidak ada masalah, apalagi orang seperti Ahok ini ten punya kemampuan lebih yang mungkin berguna di

sana," kata dia.

ed muhammad hafil/ OLEH UMAR MUKHTAR/ARIF SATRIO NUGROHO





Original Post

MUSIM PENCALEGAN TELAH TIBA

Media Cetak Republika Halaman 24
2018-4-4

MUSIM PENCALEGAN TELAH TIBA

KPU akan mengusulkan aturan yang melarang para mantan narapidana korupsi maju sebagai caleg.

Tinggal setahun menjelang Pemilu 2019 se-mua partai politik peserta pemilu mulai sibuk menyiapkan siapa-siapa saja yang akan masuk dalam datar calon sementara (DCS) anggota legislatif. Pada Juli nanti nama-nama itu harus sudah dikirim ke KPU/ KPUD. Dalam hari-hari terakhir ini mereka masih. terus melakukan seleksi, bahkan sudah ada yang melakukan pembekalan dan wawancara para bakal calegnya.

Partai Amanat Nasional DKI, misalnya, bulan lalu sudah melakukan pembekalan bagi para bakal calegnya yang akan maju untuk DPRD dan juga untuk DPR melalui daerah pemilihan DKI. Partai Solidaritas Indonesia yang untuk kali pertama sebagai peserta pemilu, akan melakukan seleksi wawancara gelombang kedua bagi sejumlah bakal calegnya yang akan maju untuk kursi DPR pada bulan ini.

Dengan sudah semakin dekatnya tahapan pendaftaran bakal caleg, semestinya KPU segera menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan anggota DPR/DPRD/ DPD. Aturan ini akan menjadi "kitab" bagi parpol-parpol peserta pemilu dalam menyusun daftar nama bakal caleg yang disiapkan untuk duduk di lembaga legislatif hasil Pemilu 2019. Apa saja syarat menjadi caleg/calon DPD dan lain-lain menurut UU Pemilu, semuanya diturunkan oleh KPU dalam sebuah peraturan yang segera bisa dipahami oleh bakal caleg/calon DPD.

Ada sejumlah isu yang perlu diatur terkait pencalegan, seperti bagaimana jika caleg yang sudah masuk dalam daftar calon tersangkut kasus hukum (operasi tangkap tangan) oleh KPK dan kemudian menjadi tersangka. Apa status calegnya dicabut atau tidak? Isu yang lain, misalnya bagaimana soal pencalonan perempuan? Terutama penempatan nomor urut dalam daftar calon.

Soal status caleg yang menjadi tersangka memang perlu segera dibuat aturan main yang keras. Meskipun memegang asas praduga tak bersalah, namun alangkah tidak eloknya bila di dalam daftar caleg terdapat seorang tersangka perbuatan melanggar hukum. Apalagi, statusnya sebagai tersangka untuk kasus korupsi yang ditangani KPK.

Masyarakat sudah seharusnya disodorkan daftar caleg yang memiliki integritas dan tidak sedang tersangkut kasus hukum.

Caleg bersih

Kabarnya KPU sudah menyiapkan rancangan untuk menggugurkan caleg yang sedang tersangkut kasus hukum pada saat tahapan Pemilu 2019 berlangsung. Ini tentu saja patut diapresiasi bahkan didorong agar wacana tersebut dapat dimasukkan dalam PKPU tentang pencalonan. Perlu pula dipikirkan apakah caleg yang sudah digugurkan itu dapat digantikan dengan orang lain yang juga diwajibkan mengikuti proses pencalegan.

Di situlah perlunya peran parpol peserta pemilu dalam menyusun daftar caleg dengan sangat ketat. Ini karena parpol adalah satu-satunya pintu masuk dalam proses pencalonan. Periksalah dengan teliti rekam jejak bakal cajeg yang akan diajukan, terutama bagi mereka yang masuk melalui pendfataran jalur terbuka. Jangan sampai menampung orang-orang "bermasalah" yang hanya mencari pelarian menghindari jerat hukum. Dengan kata lain, parpol-parpol jangan sampai "kecolongan" mencalegkan orang yang memiliki potensi menjadi tersangka kasus korupsi.

"Itu (penyusunan daftar bakal caleg) menjadi tanggungjawab parpol, sebab satu-satunya pintu untuk maju sebagai anggota DPR-DPRD adalah parpol," kata anggota KPU Hasyim Asyari kepada wartawan beberapa waktu lalu. Oleh karenanyalah dia mengimbau agar parpol melakukan seleksi yang juga melibatkan masyarakat untuk mengetahui rekam jejak sang bakal caleg. Masyarakat juga diminta berperan serta dalam melaporkan caleg-caleg bermasalah yang sudah diumumkan oleh KPU agar bisa dikoreksi oleh parpol yang bersangkutan.

Ketua KPU Arief Budiman juga mengingatkan parpol harus hati-hati dalam memilih bakal caleg. "Jangan sampai sudah dicalonkan, di tengah jalan malah nanti ditangkap KPK, " katanya kepada wartawan, Senin (19/3).

Terkait dengan tindak pidana korupsi, KPU akan mengusulkan aturan yang melarang para mantan narapidana korupsi maju sebagai caleg dalam PKPU pencalonan. Menurut Hasjim, aturan tentang larangan ini memang tidak ada dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Namun, wacana larangan ini dianggap perlu dimasukkan dalam PKPU.

Hasyim mengatakan, KPU berpendapat tindak pidana korupsi mengandung unsur penyalahgunaan wewenang. "Koruptor itu pasti menyalahgunakan wewenang. Orang yang sudah menyalahgunakan wewenang

berarti sudah berkhianat kepada jabatannya, negaranya dan sumpah jabatannya. Maka dia tidak layak menduduki jabatan kenegaraan lagi," ucapnya.

Wacana tersebut dapat dikatakan merupakan langkah maju dari KPU. Tujuannya tentu saja untuk mencari bakal caleg yang bersih dari orang-orang yang pernah "merampok" uang rakyat. Bukan rahasia lagi ada sejumlah anggota Dewan yang dulunya narapidana kasus korupsi, namun sekarang mendapat kursi terhormat sebagai wakil rakyat. Bila wacana ini terwujud, maka hal ini juga akan menjadi sejarah baru dalam pemilu di Indonesia.

"Kalau ada penolakan, ini berarti termasuk bagian yang tidak mau bersih. Dengan adanya aturan ini, berarti parpol harus selektif memilih bakal calegnya," kata Hasyim.

Sekali lagi, dalam hal ini diperlukan komitmen kuat dari para petinggi partai untuk ikut mewujudkan bakal caleg yang bersih dari kasus-kasus hukum dan menjadikan lembaga legislatif sebagai lembaga yang bebas dari keberadaan mantan narapiana korupsi. Bukan sebaliknya, malah berupaya untuk menggagalkan wacana dari KPU tersebut.

Pencalonan perempuan

Terkait pencalonan perempuan, sebagaimana pernah ditulis di sini, KPU harus membikin aturan yang tegas pula sehingga kebijakan afirmasi terhadap kuota 30 persen perempuan di parlemen bisa terpenuhi. Termasuk di dalamnya adalah penempatan nomor urut paling atas sekurang-kurangnya 30 persen dari total daerah pemilihan (dapil).

Soal afirmasi ini, ada baiknya KPU mempertahankan PKPU Nomor 7 Tahun 2013 yang mengatur proses pencalonan pada Pemilu 2014 lalu. Terlebih lagi kebijakan afirmasi perempuan dalam UU Pemilu yang baru tidak berubah sama sekali.

Dalam PKPU itu parpol peserta pemilu harus memenuhi persyaratan berupa pemenuhan jumlah dan persentase keterwakilan perempuan sedikitnya 30 persen untuk setiap dapil. Persyaratan lainnya yakni penempatan sekurang-kurangnya satu orang bakal calon perempuan dari setiap tiga bakal calon. Bila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka partai politik bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat pengajuan daftar Jjakal calon pada suatu daerah pemilihan.

PKPU itu juga menegaskan, parpol yang tidak memenuhi persyaratan tersebut di sebuah dapil maka tidak berhak mengajukan bakal calegnya dalam pemilu di dapil tersebut. Namun, partai yang bersangkutan tetap disertakan dalam pemilu untuk pengumpulan suara yang nantinya digabungkan untuk menghitung perolehan suara secara nasio-

nal.

Aturan tegas itu akhirnya memang memaksa partai-partai peserta pemilu untuk membuat pencalonan di tiap dapil memenuhi sedikitnya 30 persen perempuan. Dengan demikian jumlah caleg perempuan secara nasional pun bisa terpenuhi sekurang-kurangnya 30 persen. Ini tentu saja akan berpengaruh terhadap peluang keterpilihan perempuan yang semakin besar juga.

Tak ada alasan bagi parpol untuk mengatakan persyaratan sedikitnya memuat 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar bakal caleg cukup berat. Apalagi bila keberatan pemenuhan persyaratan tersebut disebut-sebut akan ditemui di daerah-daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Sebab, persyaratan minimal tersebut juga sudah digunakan dalam pemilu lalu. Kalau parpol-parpol itu serius, semestinya mereka tak lagi menganggap berat persyaratan tersebut. Ini adalah bentuk tanggungjawab parpol dalam kaderisasi perempuan.

Sejak diberlakukannya UU Pemilu pada 2003 sebagai acuan untuk Pemilu 2004, sebenarnya cukup bagi parpol untuk melakukan konsolidasi terkait 30 persen keterwakilan perempuan di kepengurusan parpol pusat maupun daerah. Bila parpol sudah bisa menerapkannya, fnaka tak berat untuk memuat sedikitnya 30 persen perempuan dalam daftar bakal caleg.

Saatnya sekarang menunggu komitmen parpol peserta pemilu untuk menjalankan amanat undang-undang. Kalau mereka tak ingin melanggarnya, maka tak ada alasan untuk tidak memuat sedikitnya 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar bakal caleg yang diajukan untuk pemilu mendatang - di pusat maupun daerah. Parpol seharusnya memberi contoh kepada rakyat bahwa mereka patuh terhadap undang-undang.

Andalkan parpol tak mampu memuat sekurangnya 30 persen keterwakilan perempuan, maka sebetulnya dapat dikatakan parpol tersebut telah gagal dalam melakukan kaderisasi di kalangan perempuan. Tidak terpenuhinya 30 persen keterwakilan perem--puan dalam kepengurusan parpol di daerah-daerah mencerminkan selama ini parpol hanya bersikap pragmatis dan tak mau repot-repot menjaring perempuan sebagai kader aktif partai. Atau, jangan-jangan komitmen partai terhadap pencalonan perempuan memang cuma setengah hati.

Peningkatan keterwakilan perempuan hasil Pemilu 2019 nanti tentunya tidak hanya tergantung pada PKPU yang tegas dalam pencalegan perempuan. Ini juga sangat terkait dengan sistem pemilu yang digunakan. Dengan sistem proporsional terbuka maka perempuan yang menjadi caleg harus bekerja lebih keras lagi. Sebab, "lawan" yang dihadapi tak hanya dari parpol lain, tapi juga dari dalam partai sendiri yang memiiki akses terhadap elite partai dan kekuatan modal.

Penetapan sistem proporsional terbuka dalam UU Pemilu harus diakui tidak mendorong proses kaderisasi yang sehat dalam partai politik. Bila yang digunakan adalah proporsional tertutup maka akan banyak kader terbaik partai yang telah bekerja dan berkontribusi membangun basis partai, bakal terpilih masuk dalam lembaga legislatif. Mereka akan dapat diutamakan untuk ditempatkan di nomor urut "jadi".

Oleh karenanya, dengan sistem proporsional terbuka, diperlukan komitmen yang kuat dari petinggi partai untuk menempatkan kader-kader terbaiknya di nomor urut 1. Sebab, berdasarkan pengalaman empirik, penempatan nomor urut atas ikut memengaruhi keterpilihan seorang caleg.

OLEH NURUL SHAMAMI





Original Post

SYARAT PENCALEGAN DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA

Media Cetak Republika Halaman 25
2018-4-4

SYARAT PENCALEGAN DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA

WNI telah berusia 21 tahun atau lebih.

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bertempat tinggal di wilayah NKRI.

Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam Bahasa Indonesia.

Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sekolah lain yang sederajat.

Setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (limal tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Terdaftar sebagai pemilih.

Bersedia bekerja penuh waktu.

Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

Bersedia tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaries, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, hak, dan wewenang sebagai anggota DPR. DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bersedia tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada BUMN/BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

Menjadi anggota parpol peserta pemilu.

Dicalonkan hanya di 1 (satu] lembaga perwakilan.

Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Sumber; UU Nomor 7 Tahwi 2017 lemano, Pimilu IPmal 2*01





Original Post

Asisten Bupati Rita Disebut Terima Kiriman Uang Ratusan Juta

Media Online Cnnindonesia.com
2018-04-04

Jakarta, CNN Indonesia Dalam sidang lanjutan kasus suap Bupati Nonaktif Kutai Kartanegara Rita Widyasari, terungkap fakta mengenai peran sang asisten, Joni Ringgo, yang kerap menerima kiriman uang dalam jumlah besar. Menurut saksi, dia tidak tahu ke mana larinya duit itu setelah diberikan.

Pernyataan itu meluncur dari kesaksian seorang mantan pegawai perusahaan konstruksi PT Citra Gading Asritama (CGA), Marsuji. Dia membeberkan hal itu ketika dikonfirmasi oleh jaksa penuntut umum dalam sidang lanjutan.

"Seingat saya pernah tapi nilainya saya tidak ingat persis," kata Marsuji Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (3/4).

Jaksa lantas membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) milik Marsuji berisi waktu dan besaran uang diberikan kepada Joni. Namun, Marsuji mengaku tak mengingat pasti.

"Sekitar Rp100-Rp200 juta, bervariasi jumlahnya," jawab Marsuji.

"Lebih dari sekali berarti?" tanya Jaksa.

"Seingat saya lebih dari sekali, tapi jumlahnya tak ingat," jawab Marsuji.

"Di BAP saudara disebutkan pemberian uang puluhan hingga ratusan juta," kata jaksa.

"Iya pak," kata Marsuji.

Walau uang itu diberikan kepada Joni, Marsuji menyatakan tidak pernah ada perintah buat memberikan duit itu langsung kepada Rita. Dia juga mengaku tak pernah tahu bakal diapakan uang itu.

"Tidak ada serahkan ke bu Rita. Walau di pengajuan ada OPS RT. Pak Ichsan tidak menyerahkan langsung ke bu Rita, hanya ke pak Khai (Khairudin) saja," ujar Marsuji.

Sebelumnya, Marsuji juga mengaku pernah menyiapkan uang untuk Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB) Khairudin.

Khairudin adalah terdakwa kasus suap dan gratifikasi sebesar Rp469 miliar bersama-sama Rita.

Dalam persidangan, Marsuji mengaku sempat menyiapkan uang sekitar Rp1 miliar atas perintah Direktur Utama PT CGA, Ichsan Suaidi.

Dalam perkara ini, Rita dan Khairudin didakwa dengan pasal 12 B UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rita juga dijerat dengan pasal 12 huruf b UU 20/2001 tentang Tipikor juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. (ayp/ayp)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180403155119-12-287949/asisten-bupati-rita-disebut-terima-kiriman-uang-ratusan-juta



Original Post

Uang Mengalir ke Anggota DPRD Kukar

Media Cetak Kompas Halaman 2
2018-4-4

Uang Mengalir ke Anggota DPRD Kukar

Uang dari FT Citra Gading Asritama, salah satu perusahaan yang menyuap Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari, mengalir ke anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Ada sekitar Rp 1,8 miliar yang diberikan kepada dua anggota DPRD Kukar yang diduga berkaitan dengan proyek infrastruktur di kawasan tersebut. Hal ini terungkap saat sidang suap untuk Rita di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (3/4/2018). Keterangan ini disampaikan mantan anggota staf administrasi pemasaran PT Citra Gading Asritama, Marsudi, yang dihadirkan sebagai saksi pada kesempatan ini. Uang itu, menurut Marsudi, diserahkan kepada Ketua DPRD Kukar Salehuddin dan salah satu anggota DPRD Kukar, Junaidi.

(IAN)





Original Post

KPK Akan Periksa Gubernur Zumi Zola Pekan Ini

Media Online okezonecom
2018-04-04

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan ajan memanggil kembali Gubernur Jambi Zumi Zola dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah serta janji terkait sejumlah proyek di Provinsi Jambi.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan bahwa pemeriksaan Zumi Zola kemungkinan akan dilakukan pekan ini. Sebelumnya, lembaga antirasuah memanggi Zumi Zola pada Senin 2 April 2018.

"Kan ada pemeriksaan lagi kalau enggak salah minggu ini," ujar Agus di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 3 April 2018.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menekankan, pada pemanggilan berikutnya Politikus PAN itu harus bersikap kooperatif dalam menjalani proses hukum yang membelenggunya.

"Agar proses ini juga bisa segera selesai," ucap Febri.

Di sisi lain, Febri menegaskan pihaknya tak mau ambil pusing dengan dalil pihak Zumi Zola yang mangkir dari pemeriksaan karena belum menerima surat panggilan penyidik. Dia mengatakan, surat panggilan yang dikirimkan penyidik telah diterima pihak Zumi Zola.

"Yang pasti KPK sudah menyampaikan ke rumah dinas Gubernur dan sudah diterima oleh salah satu petugas di sana," kata Febri.

Zumi Zola mangkir pemanggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Namun, melalui pengacaranya, Zumi Zola menampik mangkir. Pasalnya, surat pemanggilan KPK belum sampai ke tangan Zumi Zola.

Penetapan tersangka Zumi Zola merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Jambi, tahun 2018. Dalam hal ini, KPK menyangka Zumi telah menerima gratifikasi berupa hadiah dan uang sebesar Rp6 miliar.

Selain Zumi, lembaga antikorupsi juga menetapkan Pelaksana T‎ugas (Plt) Kadis PUPR Jambi, Arfan pada kasus dugaan penerimaan hadiah serta janji terkait sejumlah proyek di Provinsi Jambi. Mereka berdua diduga bersama-sama telah menerima hadiah atau janji.

Dalam perkara ini, KPK sekaligus menjerat Arfan dengan dua kasus. Sebelumnya, Arfan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengesahan APBD.

Atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi itu, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(muf)

http://index.okezone.com/read/2018/04/04/337/1881760/kpk-akan-periksa-gubernur-zumi-zola-pekan-ini



Original Post

Menguji Keterangan Sumbang Novanto

Media Cetak Kompas Halaman 5
2018-4-4

Menguji Keterangan Sumbang Novanto

Sejumlah kisah yang dilakukan Setya Novanto untuk lepas dari jerat hukum dalam kasus korupsi KTP-el membuat beberapa keterangannya di pengadilan terdengar sumbang. Namun, keterangannya itu tetap harus ditelusuri kebenarannya.

Setya Novanto kembali membuat gempar saat diperiksa sebagai terdakwa perkara suap proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, 22 Maret lala

Saat itu, Novanto menyebut dua nama baru sebagai penerima uang dalam proyek itu. Mereka ialah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Mereka juga elite di PDI-P.

Novanto menyatakan, nama Puan dan Pramono disebut pengusaha Made Oka Masagung dalam pertemuan di rumahnya, tahun 2012. Oka menyebutkan, Puan yang saat itu Ketua Fraksi PDI-P di DPR dan Pramono yang menjabat Wakil Ketua DPR menerima masing-masing 500.000 dollar AS.

Selain Puan dan Pramono, Novanto juga menyebutkan, uang masing-masing 500.000 dollar AS juga diterima sejumlah anggota DPR periode 2009-2014. Mereka adalah Chairuman Harahap, Tamsil Linrung, Melchias Me-keng, Mirwan Amir, Ganjar Pranowo, Arif Wibowo, Olly Dondokambey, dan Jafar Hafsah.

Sebagai orang yang didakwa terlibat, Novanto diduga mengetahui bagaimana korupsi dalam proyek KTP-el. Namun, rekam jejaknya, terutama terkait sejumlah cara yang telah dilakukannya untuk lepas dari jerat hukum di kasus ini, seperti pura-pura sakit atau kecelakaan, membuat keterangannya terkait Puan dan Pramono terdengar sumbang.

Apalagi sebelum memberikan keterangan itu, Novanto mengajukan permohonan untuk menjadi justice collaborator (JC) atau pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum guna mengungkap pihak lain yang terlibat dalam kejahatannya. Jadi, ada kemungkinan, keterangannya itu bagian dari upayanya supaya bisa menjadi JC agar hukuman berat tidak dijatuhkan atasnya.

Indikasi ke arah itu dilihat pula oleh pengajar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta, Abdul Fickar Hadjar. "Sebab, begitu pengadilan dirinya dimulai, dia terlihat mencari celah-celah pembelaan yang lain karena hampir semua saksi memberatkan dia," katanya dalam acara Satu Meja dengan tajuk "Lagi, Novanto Bernyanyi" di Kompas-TV, Senin (2/4/2018).

Selain Fickar, hadir pula sebagai narasumber, Ketua DPP

Atu MEJA

PDI-P Andreas Hugo Pariera, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan, dan pengacara Novanto, Firman Wijaya.

Fickar juga mengingatkan, Novanto tak melihat langsung pemberian uang kepada Puan dan Pramono. Jadi, selama tidak ada saksi atau bukti lain yang memperkuat pernyataan Novanto, pernyataannya tak ada artinya.

Sementara Made Oka Masagung di luar pengadilan membantah keterangan Novanto bahwa dirinya memberikan uang kepada Puan dan Pramono." Dia bahkan bersedia dikonfrontasi dengan Novanto terkait hal itu. (Kompas, 27/3/2018)

Hal lain yang juga aneh menurut Fickar, Novanto tak mengaku melakukan korupsi. "Ketika ingin jadi JC, dia seharusnya mengaku lebih dulu sebagai pelaku, baru dia membuka fakta," katanya.

Namun, Firman Wijaya meyakinkan, keterangan Novanto di pengadilan merupakan bentuk kesung-guhannya menjadi JC Novanto disebutnya sudah berperan menjadi JC saat diperiksa KPK untuk sejumlah tersangka lain dalam perkara KTP-el. Kondisi ini membuat Firman kecewa dengan tingginya tuntutan jaksa untuk Novanto. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, 29 Maret lalu, Novanto dituntut dengan pidana penjara selama 16 tahun. Ia juga diminta membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Jaksa juga minta majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti 7,435 juta dollar AS dan mencabut hak politik Novanto selama lima tahun setelah menjalani masa pidana

Nuansa politis

Dengan tidak adanya nilai hukum dari keterangan Novanto, apalagi Oka telah membantahnya, Pareira menilai keterangan Novanto lebih sarat nuansa politisnya. Dampak dari keterangan itu, muncul opini negatif dari publik terhadap Puan, Pramono, dan PDI-P.

Nyanyian Novanto itu juga sempat menimbulkan gesekan antara PDI-P dan Partai Demokrat. Gesekan itu terjadi setelah Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut saat proyek KTP-el bergulir, PDI-P tidak menjadi bagian dari penguasa sehingga persoalan korupsi yang muncul dari proyek itu tanggung jawab dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Menanggapi hal ini, Demokrat yang dipimpin Yudho-

yono meminta persoalan KTP-el tetap menjadi persoalan hukum, tidak dipolitisasi.

Kasus KTP-el memang sering kali ditarik masuk ke ranah politik. Dengan Pilkada 2018 yang kurang dari 3 bulan lagi dan Pemilu 2019 yang hanya sekitar satu tahun ke depan, bukan tidak mungkin pengusutan kasus KTP-el yang kini terus berjalan kembali dipolitisasi.

Ditelusuri

Terlepas dari potensi politisasi yang mungkin terjadi, hukum harus tetap ditegakkan. Keterangan Novanto, meski terdengar sumbang, tetap harus dicek kebenarannya "Harus ada penyelidikan dari keterangan yang di-

lempar Novanto. Fakta itu awalnya dari informasi yang lalu dikonfirmasi," kata Fickar.

Hal senada disampaikan Hinca Panjaitan. "Menjadi tugas dan tanggung jawab KPK untuk menelusuri informasi yang disampaikan- Novanto di pengadilan," katanya.

Penelusuran itu baik untuk pihak-pihak yang disebut Novanto supaya jika informasi itu tak benar, nama baik mereka bisa dipulihkan. Penelusuran ini juga untuk membersihkan partai dari persoalan korupsi KTP-el.

Namun, Pareira mengingatkan KPK tetap harus berpijak pada fakta-fakta hukum. Pasalnya, persoalan KTP-el rentan dipolitisasi.

(A PONCO ANGGORO)





Original Post

Berharap pada Pimpinan MK

Media Cetak Kompas Halaman 6
2018-4-4

Berharap pada Pimpinan MK

Mahkamah Konstitusi mempunyai pimpinan baru, Senin (2/4/2018). Nama Anwar Usman dan Aswanto sebagai Ketua dan Wakil Ketua MK memang belum menjanjikan.

Anwar Usman merupakan hakim karier yang pernah menjadi Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung (MA), hakim tinggi, dan Wakil Ketua MK saat dipimpin Arief Hidayat Aswanto, Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Hasanuddin, Makassar, selama ini berkecimpung dalam bidang penyelenggaraan pemilu dan pengawasan. Ia adalah hakim konstitusi dari pilihan DPR

Harus diakui, belum ada catatan atau pengakuan cemerlang dari masyarakat yang mengiringi kedua pemimpin MK periode 2018-2020 itu. Masa jabatan keduanya adalah selama dua tahun enam bulan, sesuai Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20H tentang Perubahan atas UU No 24/2003 tentang MK. Mereka bisa dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan. Namun, Aswanto akan mengakhiri tugasnya sebagai hakim konstitusi pada Maret 2019. Dia bisa saja dipilih kembali.

Sebagai pimpinan MK, inilah waktu bagi Anwar dan Aswanto untuk membuktikan bahwa MK, yang semakin kurang dipercayai rakyat sejak tahun 2013 setelah Ketua MK (saat itu) Akil Mochtar ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi, masih dapat diandalkan masyarakat MK harus lebih berani menunjukkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan atau kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum tata negara sehingga kepercayaan masyarakat pun pulih. Selama ini putusan MK acap kali dinilai "bermain aman" atau terlambat sehingga di masyarakat sudah berkembang polemik atau pro-kontra.

Padahal, selain menguji UU terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, MK juga berwenang menangani sengketa wewenang lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil pemilu, atau menilai pendapat DPR jika presiden dan/atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran hukum. Jika MK terlambat memberikan putusan dan rakyat bisa "menemukan" sendiri penyelesaian persoalannya terkait ketatanegaraan, dapat dipastikan kepercayaan masyarakat kepada MK akan merosot

Menurut Ketua Konstitusi Demokrasi Inisiatif Veri Junaidi, putusan MK terkaitpengujian UU sering lambat- Saat momentum selesai, baru ada putusan MK sehingga tidak cukup menguntungkan pencari keadilan (Kompas, 3/4/2018). Kondisi ini kian tidak menyenangkan pencari keadilan, jika putusan MKjuga diwarnai perilaku hakim konstitusi yang kurang etis, seperti yang dilaporkan terhadap mantan Ketua MK Arief Hidayat

Dengan pengalamannya terlibat penyelenggaraan pemilu sejak 2004, Aswanto bisa memunculkan putusan yang progresif memenuhi rasa keadilan masyarakat, jikalau nanti ada sengketa hasil Pilkada 2018 yang meliputi 171 daerah. Apalagi, Aswanto tidak hanya menjadi pengawas pemilu, ia juga pernah menjadi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan, Tenaga Ahli Pimpinan DPRD Sulawesi Barat, dan Ketua Ombudsman Makassar. Jangan sampai putusan MK menyeret ke jurang kegelapan, seperti menimpa Akil Mochtar dan Patrialis Akbar tahun 2017. Kewibawaan MK tecermin dari putusannya.





Original Post

Manufaktur Pascakrisis

Media Cetak Kompas Halaman 6
2018-4-4

Manufaktur Pascakrisis

Andry Satrio Nugroho

Peneliti /nstituie/or Development o/Economics (Indef)

Tahun ini, Indonesia akan menyambut 20 tahun Reformasi yang menandai berakhirnya krisis finansial Asia 1997/1998 yang telah merontokkan sendi-sendi perekonomian.

Dalam perjalanannya, perekonomian Indonesia hari ini berada pada kondisi stabil. Tingkat inflasi terkendali dengan capaian tahun lalu 3,6 persen, sejalan dengan prediksi bank sentral. Posisi cadangan devisa tertinggi sepanjang sejarah, 132 miliar doUar AS. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sudah berada di rentang 6.300-6.500. Utang, meski jumlahnya meningkat, rasionya masih 29,2 persen, jauh dari ambang batas yang ditetapkan pemerintah, 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Indonesia juga mencatatkan prestasi pada aspek investasi. Lembaga-lembaga internasional, seperti Moodys, JCR, RI, SP, dan Fitch, secara berturut-turut memberi predikat layak investasi kepada Indonesia. Peringkat kemudahan berinvestasi (ease of doing business) naik dari peringkat ke-120 menjadi ke-72. Laporan terbaru dari survei US News, Indonesia peringkat kedua negara yang layak investasi, mengalahkan Singapura dan Malaysia

Indonesia juga sudah masuk ke dalam jajaran negara-negara dengan skala perekonomian 1 triliun dollar AS (One Trillion Dollar Club). Prediksi Forum Ekonomi Dunia (WEF, 2017) selama tiga tahun ke depan (2017-2019), Indonesia akan menjadi penyumbang terbesar kelima pertumbuhan ekonomi dunia. Diukur dari PDB keseimbangan kemampuan berbelanja (PPP), saat ini Indonesia peringkat ke-8 dunia, diprediksi pada 2050, asumsi business as usual, Indonesia mungkin akan berada pada posisi keempat dunia.

Sejumlah prestasi yang telah diraih menyisakan pertanyaan, mengapa ekonomi Indonesia terasa tak mampu melaju ken-

cang? Hingga saat ini, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan cenderung menurun. Pada periode Susilo Bambang Yudhoyono-Boe-diono stagnan 6 persen, saat ini, periode Jokowi-Jusuf Kalla stagnan 5 persen. Padahal, negara berkembang ASEAN, seperti Vietnam dan Filipina, melaju kencang di atas 6 persen. Ekonomi Indonesia berada pada pertumbuhan alamiah (natural growth) dan ini tak cukup sebagai modal menjadi negara berpendapatan tinggi.

Melihat pada masa Orde Baru, kita perlu melakukan introspeksi, peninjauan kembali atas satu prestasi yang tak mampu direplikasi pemerintahan hari ini, yaitu capaian sektor manufaktur yang gemilang saat itu. Sektor manufaktur merupakan sektor yang berkontribusi paling besar terhadap perekonomian nasional. Sayangnya, kinerja sektor tersebut hari ini tidak lebih baik dibandingkan dengan masa Orde Baru. Maka tak mengherankan, pertumbuhan ekonomi pun tak mampu berlari seperti tiga dekade Orde Baru dengan rata-rata pertumbuhan hingga sebesar 7 persen per tahun.

Performa manufaktur turun

Kontras ketika melihat pertumbuhan manufaktur hari ini dibandingkan masa Orde Baru. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2004, setelah mencapai pertumbuhan tertinggi setelah krisis sebesar 6,38 persen-di atas pertumbuhan ekonomi 5,03 persen-pertumbuhan manufaktur anjlok pada tahun berikutnya menjadi 4,6 persen, di bawah pertumbuhan ekonomi 5,69 persen. Sampai hari ini, performa manufaktur tak lebih dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Performa manufaktur yang di bawah pertumbuhan ekonomi tak hanya berdampak pada ketidakmampuan mendongkrak perekonomian nasional, kontribusinya terhadap perekonomian nasional pun semakin berkurang. Inilah yang disebut dengan deindustrialisasi. Kontribusi manufaktur terhadap ekonomi terus menurun sejak pascakrisis pada 2001. Pada tahun tersebut, kontribusi manufaktur tertinggi sepanjang sejarah sebesar 29,05 persen terhadap PDB. Hari ini, kontribusi manufaktur terhadap PDB kita merosot hingga hanya sebesar 20,16 persen.

Kecepatan deindustrialisasi kita lebih cepat dibandingkan negara Asia Tenggara lain yang umumnya memiliki kontribusi manufaktur terhadap perekonomiannya lebih kecil daripada Indonesia. Data Bank Dunia menunjukkan, rata-rata deindustrialisasi Indonesia terhadap PDB 2009-2016 mencapai 3,6 persen, sedangkan Thailand yang kontribusi industrinya di atas Indonesia hanya turun 1,4 persen, dan Malaysia yang kontribusi industri pengolahannya di bawah Indonesia turun 2,4 persen di bawah Indonesia

Deindustrialisasi memang terjadi di beberapa negara, tetapi kasus Indonesia setelah pascakrisis bisa dikategorikan sebagai deindustrialisasi prematur. Artinya, peran manufaktur untuk menggenjot perekonomian tidak mampu meraih titik optimum layaknya negara-negara industri lain di atas 30 persen sebelum masuk pada gelombang deindustrialisasi.

Ada dua hal yang mampu menggambarkan ini merupakan masalah serius. Pertama, kemampuan manufaktur menyerap tenaga kerja Sektor manufaktur teruji di beberapa negara sebagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja lebih besar daripada sektor lain. Namun, di saat kontribusi tenaga kerja di pertanian turun setiap tahun, manufaktur hanya memiliki kontribusi 14,1 persen. Justru perdagangan (23,3 persen) dan jasa kemasyarakatan (16,9 persen) yang mendominasi tenaga kerja paling besar di Indonesia

Deindustrialisasi berakibat pada turunnya kemampuan sektor ini untuk menyerap tenaga kerja Pascakrisis, rata-rata tambahan sektor industri tiap tahun hanya 71.190 penduduk, sementara sektor perdagangan dua kali lipat mencapai 144.497 penduduk per tahun dan jasa kemasyarakatan 122.890 penduduk per tahun.

Kedua, minimnya manfaat efek pengganda (multiplier effect) yang dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Dibandingkan dengan jasa, manufaktur memiliki efek pengganda jauh lebih besar. Mulai dari tergeraknya sektor-sektor industri di dalamnya yang mampu memenuhi kebutuhan domestik dan luar negeri melalui ekspor, terserapnya tenaga kerja melalui penciptaan lapangan pekerjaan pendukung industri, hingga meningkatnya penerimaan negara dan daerah.

Deindustrialisasi terencana

Indonesia perlu keluar dari zona nyaman yang terlalu mengandalkan industri berbahan baku sumber daya alam dan mulai memikirkan untuk beralih ke industri dengan nilai tambah besar dan dibutuhkan dunia saat ini- Malaysia setelah krisis berani melakukan diversifikasi industri dari produksi berbahan baku mentah menjadi industri berbasis teknologi seperti semikonduktor dan peralatan elektronik lain. Proton sebagai mobil nasional Malaysia juga lahir dan berkembang pascakrisis. Apa yang dilakukan Malaysia saat itu direplikasi oleh Vietnam saat ini dengan mengembangkan kebijakan substitusi impor dengan tujuan ekspor yang mana produk yang dikembangkan adalah perangkat elektronik. Alhasil, kini industri pabrikasi semikonduktor global ternama berbondong-bondong ke Vietnam dan memasarkannya secara global. Vietnam hari ini mampu menguasai rantai produksi semikonduktor global.

Reindustrialisasi perlu terus digemakan, khususnya setelah 20 tahun krisis 1997/1998 di mana kinerja industri Indonesia belum mencatatkan prestasi signifikan seperti masa Orde Baru. Reindustrialisasi bisa berangkat dari membangun visi industri Indonesia ke depan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pada 2019 industri manufaktur ditargetkan berkontribusi terhadap perekonomian hingga 21,6 persen. Ini artinya reindustrialisasi sudah menjadi target awal pemerintahan Jokowi.

Namun, lagi-lagi Indonesia masih me-nyasar pada rencana pengembangan industri yang kurang strategis. Pengembangan industri padat karya di tengah makin mahalnya upah buruh dan otomatisasi industri bukanlah suatu jawaban terhadap persoalan pelik Industri.

Ke depan, Indonesia perlu mengembangkan manufaktur berbasis teknologi atau industri padat riset yang dibutuhkan di dunia saat ini. Jika tak mampu mengembangkan dari awal, liberalisasi industri melalui substitusi impor berbasis ekspor layaknya Malaysia dan Vietnam patut dicoba Semua demi mengejar pertumbuhan manufaktur yang lebih kencang di masa yang akan datang.

Andry Satrio Nugroho





Original Post

Kasta Dalit Memberontak

Media Cetak Kompas Halaman 9
2018-4-4

Kasta Dalit Memberontak

Jaminan perlindungan yang diharapkan dari aturan hukum pudar akibat putusan Mahkamah Agung. Frustrasi dengan perlakuan diskriminatif dan kekerasan membuat Dalit turun ke jalan.

NEW DELHI, SENIN - Warga kasta terendah di India, Dalit, kembali turun ke jalan untuk memprotes perlakuan diskriminatif yang mereka terima, Senin (2/4/2018). Gelombang protes itu berbuntut bentrokan dengan polisi dan mengakibatkan sedikitnya tujuh orang tewas.

Markas polisi dibakar dan jalur kereta api diblokir setelah Mahkamah Agung memutuskan pelarangan penangkapan para tersangka pelaku diskriminasi terhadap warga dari kasta Dalit, 20 Maret lalu. Gejolak kekerasan meluas hingga ke sejumlah kota, seperti Rajasthan, Uttar Pradesh, Jharkhand, Punjab, dan Bihar.

Menteri Dalam Negeri India Rajnath Singh menjelaskan, pe-

merintahan Perdana Menteri India Narendra Modi sudah memberikan petisi peninjauan kembali atas putusan MA itu. Mereka meminta MA mengubah putusan yang memicu aksi protes itu.

Putusan MA menyebutkan, ketentuan hukum yang akan mengatur penahanan terhadap mereka yang memperlakukan kasta Dalit dengan diskriminatif dan tindak kekerasan harus disertai dengan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat peme- rintah terkait Putusan MA juga melarang penahanan mereka yang dituding sebagai pelaku.

Dalit merupakan kasta terendah di India dan kerap memperoleh perlakuan diskriminatif, segregasi, boikot sosial, dan tindak

kekerasan lain. Warga Dalit bahkan dilarang berkontak secara fisik atau sosial dengan warga dari kasta yang lebih tinggi. Bahkan bayangan tubuh mereka saja tidak boleh sampai terlihat berdekatan dengan bayangan tubuh orang dari kasta lain. Populasi warga Dalit besar, mencapai se-perenjpat atau 200 juta jiwa dari total jumlah populasi India, yaitu 1,3 miliar jiwa.

Pekerjaan rendahan

Akibat sistem kasta Hindu itu pula, warga Dalit terpaksa mencari penghasilan dari pekerjaan rendahan dan yang dianggap kotor oleh kasta yang lain, seperti membersihkan toilet, menguliti hewan mati, dan mengurus pe-

makaman. Mereka juga tidak diperbolehkan masuk ke kuil untuk beribadah dan tidak boleh belajar teks-teks agama

Perlakuan diskriminatif terhadap Dalit sudah tak bisa ditoleransi dan harus dilawan. Mantan menteri di Uttar Pradesh dan politisi dari Dalit, Mayawati Das, mendukung aksi protes itu karena tindak kekerasan terhadap Dalit tak bisa dibiarkan. Hingga akhir 2016, sekitar 90 persen dari 145.000 kasus terkait Dalit masih menunggu proses sidang. Sampai saat ini belum ada tindak lanjut

Aturan hukum menjadi harapan warga Dalit mendapat jaminan keamanan. Aturan khusus bagi warga masyarakat yang mengalami marjinalisasi yang disah-

kan pada 1989, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, dibuat untuk melindungi kelompok masyarakat seperti Dalit yang mengalami pelecehan dan kekerasan. Namun, para pemimpin Dalit menyesalkan aturan hukum itu justru seperti tidak berguna karena meningkatkan ancaman serangan dan kekerasan terhadap warga kasta Dalit

Pekan lalu, ada seorang pemuda Dalit yang sehari-hari bekerja sebagai petani di Gujarat dipukuli habis-habisan hanya karena memelihara seekor kuda. Bagi masyarakat India, kuda merupakan simbol kekuatan, kekuasaan, dan kesejahteraan, serta status sosial.

(REUTERS/AFP/AP/LUK)





Original Post

PDIP Minta Pembangunan Waduk Rorotan Dituntaskan

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-04-04

RMOL. Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Yani mendesak pembangunan Waduk Rorotan Cakung, Jakarta Timur, dituntaskan.Bukan tanpa sebab, menurut dia, pembangunan waduk itu hingga kini belum selesai. Padahal, waduk yang berfungsi sebagai pengendali banjir itu sudah dikerjakan sejak tiga tahun lalu. Apalagi Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan lahan seluas 25 hektare itu milik Pemprov DKI Jakarta.

"Komisi A memang pernah merekomendasikan penghentian pembangunan. Sebab, ada warga yang mengklaim memiliki lahan itu. Tapi setelah ada putusan MA seharusnya pembangunan dilanjutkan," kata Wiliam, Selasa (3/4).

Politikus PDI Perjuangan ini heran Pemprov DKI lamban menuntaskan pembangunan. Padahal Waduk Rorotan Cakung bermanfaat untuk warga yang sudah bosan kebanjiran.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Teguh Hendarwan mengakui pembangunan Waduk Rorotan Cakung belum selesai. Ia mengungkapkan pembangunan waduk itu merupakan kewajiban pihak swasta, PGC, dan Mitra Sindo. Dari total kewajiban 25 hektare baru terpenuhi seluas 20 hektare. Sisanya masih dalam proses," kata Teguh.

Pihaknya belum bisa melanjutkan pembangunan karena masih menunggu penyelesaian administrasi Badan Aset DKI. Selain itu di atas lahan masih terpasang plang milik Polda Metro Jaya yang bertulisan \'Dalam Pengawasan\'. Sebab, lahan itu pernah sengketa dengan warga atas nama Sutiman.

Teguh mengungkapkan, Waduk Rorotan Cakung berfungsi untuk mengurangi banjir di tiga wilayah. Yakni Cakung, Cilincing dan Rorotan.

"Waduk tersebut cukup besar untuk menampung air dengan kedalaman 8 meter," kata Teguh.

Seperti diketahui, pembangunan Waduk Rorotan Cakung terbengkalai hampir tiga tahun. Pembangunan mangkrak karena ada warga mengklaim memiliki hak atas lahan Pemprov DKI tersebut.

Kepemilikan lahan itu tertulis di Badan Pengelola Keuangan Pemda DKI tertanggal 9 Januari 2012 yang menyatakan bahwa rawa yang terletak di Jalan Kayu Tinggi/Tambun Rengas yang dikenal dengan Rawarorotan, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur seluas 25 hektare merupakan aset Pemda DKI Jakarta dan dicatat dengan Nomor Inventaris 11.05.11.00.00.00.000.1996-01.07.02.01.00011.

Surat pernyataan Pemda DKI dikuatkan Putusan Mahkamah Agung Perkara No. 1158/ K/Pdt/2017 tertanggal 17 Juli 2017 antara Sutiman Bin Ayub melawan Gubernur Kepala Daerah DKI. Dalam Putusan tersebut Majelis Hakim menolak permohonan Kasasi Sutiman Cs.

Revitalisasi areal rawa seluas 25 hektare menjadi waduk tersebut merupakan realisasi dari SIPPT no 075/ 5.7/ 31/-1.711.534/ 2016 tertanggal 18 November 2016 yang disahkan Badan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta kepada PT Mitra Sindo Makmur sebagai pengembang Perumahan Jakarta Garden City. [sam]

http://nusantara.rmol.co/read/2018/04/04/333777/PDIP-Minta-Pembangunan-Waduk-Rorotan-Dituntaskan-



Original Post

KPK Dalami Dugaan Aliran Dana Pengusaha Di Kasus Suap Sumut

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-04-04

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami adanya dugaan peran pengusaha dalam kasus suap yang menyeret 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumatera Utara.Ketua KPK, Agus Rahardjo mengungkapkan sejauh ini pihaknya masih mendalami uang sejumlah uang suap yang diterima 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut.

Tidak menutup kemungkinan, uang suap tersebut bersumber dari pengusaha.

"Nanti akan kita dalami (Apakah ada uang pengusaha), sejauh ini baru ditemukan uang senilai Rp300 juta," ujarnya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/4).

Sebelumnya KPK resmi menetapkan 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut sebagai tersangka.

Mereka diduga menerima suap Rp300 hingga Rp350 juta dari mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.

Atas perbuatannya tersebut, 38 Anggota DPRD Provinsi sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) ke (1) KUH Pidana. [nes]

http://hukum.rmol.co/read/2018/04/04/333773/KPK-Dalami-Dugaan-Aliran-Dana-Pengusaha-Di-Kasus-Suap-Sumut-



Original Post

KPK "Bingung" Temukan Calon Direktur Penyidikan

Media Online jurnalnasional.com
2018-04-04

Gedung KPK RI (foto: Jurnas)

Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya belum menemukan calon yang tepat untuk mengisi posisi Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK. Hal itu diketahui dari hasil seleksi peserta yang telah dilakukan.Sebelumnya, diketahui beberapa nama yang melamar jadi Direktur Penyidikan KPK. Mereka yang mendaftar berasal dari internal KPK dan Polri. Adapun dari unsur Polri yakni Kombes Edy Supriyadi, Staf SDM Mabes Polri Kombes Andy Hartoyo, dan Kasubdit IV Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri Kombes Djoko Poerwanto.Para pelamar tersebut kemudian mengikuti proses seleksi untuk posisi Dirdik KPK akan menggantikan Brigadir Jenderal Aris Budiman . Dikatakan Agus, dari nama-nama yang mendaftar dan mengikuti seleksi posisi Dirdik KPK, tidak ada yang sesuai dengan kompetensi yang diinginkan lembaganya. "Tidak ada yang sesuai dengan kompetensi yang kita inginkan. Iya baik dari internal maupun polisi," kata Agus Rahardjo di kantornya, Jakarta, Selasa (3/4/2018).Terkait hal itu, KPK akan melakukan seleksi ulang.Dikatakan Agus, pihaknya bakal membuka kembali seleksi posisi Dirdik KPK. Agus berharap nama-nama yang didaftarkan memiliki kompetensi sesuai standar KPK dan latar belakang yang baik."(Calon) Dirdik-nya mungkin bisa dilakukan pengulangan, karena kami belum menemukan.Ya paling tidak kompetensi ya cukup, background check-nya juga," tutur Agus.Berbeda dengan Dirdik,lembaga antikorupsi sejauh inimasih membahas tiga nama calon Deputi Penindakan KPK yang sudah lolos hingga tahap wawancara dengan pimpinan KPK. Ketiga nama itu yakni Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Brigjen Firli, Direktur Eksekusi dan Eksaminasi Pidana Khusus Kejaksaan Agung Wisnu Baroto, dan jaksa Witono. Agus pun belum mau mengungkapkan siapa yang akan dipilih pimpinan KPK dari ketiga nama itu. "Ya tunggu aja, belum-belum," tandas Agus.

http://www.jurnas.com/artikel/31746/KPK-Bingung-Temukan--Calon-Direktur-Penyidikan/



Original Post

Kejaksaan Jerman Minta Puigdemont Diekstradisi

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 2
2018-4-4

Kejaksaan Jerman Minta Puigdemont Diekstradisi

Oleh Happy Amanda Amalia

BERLIN - Kejaksaan Jerman pada Selasa (3/4) telah meminta pengadilan untuk mengeluarkan perintah ekstradisi terhadap mantan presiden Catalan Carles Puigdemont. Dia dituduh melakukan pemberontakan menyusul penangkapannya di Jerman pada bulan lalu.

Permintaan ekstradisi tersebut datang setelah aksi demonstrasi yang dilakukan para pendukung kemerdekaan pada akhir pekan di Berlin dan Catalan, Spanyol. Mereka menyerukan agar Puigdemont segera dibebaskan.

"Kantor kejaksaan negara bagian SchJeswig-Holstein mengajukan permohonan surat perintah ekstradisi terhadap mantan presiden Catalan Carles Puigdemont, dari pengadilan tinggi wilayah," bunyi pernyataan.

Namun belum diketahui secara pasti, kapan pengadilan akan memutuskan ekstradisi Puigdemont

Seperti diberitakan, Puigdemont ditangkap oleh polisi Jerman pada 25 Maret 2018 ketika sedang melakukan perjalanan dari Finlandia menuju Belgia - di mana dia telah tinggal di pengasingan sejak usulan kemerdekaan Catalan gagal dicapai pada Oktober tahun lalu.

Penahanan tersebut dilakukan selang dua hari setelah seorang hakim Spanyol mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Puigdemont dan para pemimpin separatis buron lainnya di Eropa.

Mereka kemudian diperintahkan untuk diadili atas tuduhan melakukan pemberontakan, penyalahgunaan dana publik dan tidak menaati negara karena telah menyelenggarakan referendum kemerdekaan Catalan pada tahun lalu, yang dianggap ilegal oleh

Madrid.

Penangkapan Puigdemont itu pun memicu lonjakan ketegangan di dalam negeri dan gelombang protes di wilayah timur laut Spanyol yang makmur.

Di sisi lain, pengadilan di Jerman telah memerintahkan Puigdemont untuk tetap ditahan di bagian utara kota Neumuenster, sementara pihak berwenang pengadilan mempertimbangkan permintaan Spanyol agar dia diserahkan. Mereka memiliki waktu 60 hari untuk membuat keputusan.

Media-media Jerman melaporkan, permintaan ekstradisi tersebut dipe-fumit dengan adanya fakta bahwa aksi pemberontakan dianggap bukan sebuah kejahatan menurut hukum Jerman. Sedangkan menurut hukum Spanyol, tindakan melakukan pemberontakan bisa dijatuhkan hukuman maksimal 30 tahun penjara.

Akan tetapi menurut kantor kejaksaan, setelan melakukan peninjauan intensif maka pihaknya menyimpulkan bahwa tuduhan pemberontakan itu pada dasarnya berisi tuduhan menyerukan referendum yang tidak konstitusional - terlepas adanya perkiraan terjadi kerusuhan hebat - sehingga sesuai dengan tuduhan Jerman sebagai bentuk pengkhianatan.

"Kesesuaian kata demi kata antara kode-kode kejahatan Jerman dan Spanyol tidak diperlukan secara hukum," bunyi pernyataan dari kantor

kejaksaan.

Sedangkan pengacara Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas mengaku akan terkejut jika para jaksa Jerman tidak mendesak dilakukannya ekstradisi. Nasib kliennya pun kini berada di pengadilan.

"Kasus ini memiliki kepentingan luar biasa, baik dari sisi implikasi politiknya dan semua pelanggaran hak-hak dasar yang akan kami buktikan telah dilakukan oleh negara bagian Spanyol," ujar dia kepada radio Catalan, Racl, seraya menyebut Puigdemont kini dianggap sebagai tahanan politik.

Pengadilan tinggi wilayah rae-mastika telah menerima permintaan ekstradisi, tapi permintaan itu belum ditentukan karena masih menantikan keputusan yang diterapkan.

Selain itu, pengadilan yang lebih tinggi harus terlebih dahulu memutuskan apakah ada dasar-dasar hukum untuk menempatkan Puigdemont dalam tahanan pra-ekstradisi dengan meninjau permintaan tertulis dari Spanyol. Kemudian mereka akan memutuskan tawaran ekstradisi itu sendiri.

Puigdemont sendiri dapat mengajukan banding atas perintah ekstradisi ke pengadilan federal Jerman, yang mana target tersebut sedang diupayakan oleh para pengacaranya.

Sebelumnya, Puigdemont telah mengajukan banding di Mahkamah Agung (MA) Spanyol atas keputusan untuk mengadilinya. Dia beralasan tuduhan pemberontakan yang dijatuhkan kepadanya tidak dapat dibenarkan.

Dalam permohonan banding setebal 85 halaman, yang dilihat AFP, pada Senin (2/4), dia meminta tindakan Mahkamah Agung Spanyol dinyatakan tidak berlaku dalam 10 hari setelah Hakim Pablo Llarena mengatakan 25 pemimpin separatis Catalan - termasuk Puigdemont - akan dituntut atas usulan pemisahan diri dari kawasan tersebut

(afp)/ Happy Amanda Amalia





Original Post

Bupati Kukar tak Pernah Paraf Bukti Setoran

Media Online metrotvnews.com
2018-04-04

Jakarta: Bupati non-aktif Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari tidak pernah paraf bukti setoran ke rekeningnya. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Teller Bank Mandiri Tenggarong, Refki saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Paraf dari saya dan seizin Bu Rita sebagai tanda bukti setoran," kata Refki di Pengadilan Tipikor, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2018.





Refki mengatakan, paraf yang ditulisnya hanya berupa hurufRserupa dengan nama awal Rita. Dia melanjutkan, terdapat 63 transaksi yang dilakukan oleh Rita di Bank Mandiri. "Setiap transaksi besar-besar nilainya," ungkap Refki.

Refki mengungkapkan, Rita selalu menyetor uang melalui layanan pick up service. Penyerahan uang untuk disetorkan ke Bank Mandiri dilakukan di Pendopo.

"Rita telepon ada setoran lalu disuruh ke rumahnya. Dihitung berapa jumlahnya selalu di pendopo," kata Refki.

Refki melakukan hal tersebut lantaran Rita terdaftar sebagai nasabah prioritas. Dia mengaku sungkan untuk menanyakan asal uang dari Rita.

"Tidak berani untuk bertanya soal nasabah, apalagi beliau merupakan bupati. Meski ada kewajiban untuk bertanya," ujar Refki.

Rita dan Khairudin didakwa menerima uang Rp469 miliar. Uang itu diterima Rita terkait perizinan pelaksana proyek pada dinas-dinas di Kabupaten Kukar.

Terkait penerimaan gratifikasi, Rita dan Khairudin didakwa melanggar Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.
(AGA)

http://news.metrotvnews.com/hukum/yKX9yJ9N-bupati-kukar-tak-pernah-paraf-bukti-setoran



Original Post

KSBSI Minta Hakim Eksaminasi 5 Putusan Pengadilan

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-04-04

RMOL. Lima putusan Pengadilan soal logo SBSI MP, dianggap merugikan organisasi KSBSI maupun anggotanya secara materi dan imateriil organisasi KSBSI maupun anggota.Presiden KSBSI Mudhofir Khamid meminta para hakim, baik PHI maupun MA untuk melakukan eksaminasi terhadap putusan tersebut.

Kelima putusan Pengadilan tersebut diantaranya pertama, putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakpus Nomor 01/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013/PN. Niaga. Jkt. Pst, tanggal 1 Mei 2013. Selanjutnya, putusan MA Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013, tanggal 9 Desember 2013. Dan ketiga, putusan MA Nomor 24 PK/Pdt.Sus-HKI/2015, tanggal 18 Juni 2015, Putusan MA Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015, tanggal 27 Juli 2015, dan Putusan MA Nomor 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016, tanggal 5 Oktober 2016.

"Kami minta agar bisa menjatuhkan sanksi terhadap hakim-hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus 5 perkara tersebut. Serta berikan solusi atas permasalahan 5 putusan tersebut," tegas Mudhofir, dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Rabu (4/4).

Dijelaskannya, Pengurus DEN KSBSI yakni Mudhofir Khamid selaku Presiden DEN KSBSI, Eduard P Marpaung sebagai Sekjend DEN KSBSI, dan Parulian Sianturi sebagai Deputy Presiden DEN KSBSI, adalah sebuah organisasi buruh yang berdiri sejak tahun 1992.

Dan pada tahub 2003 KSBSI berubah menjadi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera. Pada tahun 2012 Muchtar Pakpahan mengundurkan diri dan keluar dari KSBSI lalu mendirikan Serikat Buruh yang bernama Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dan menggunakan logo, nama, Mars SBSI, Tridarma SBSI yang digunakan oleh KSBSI.

"Secara organisasi KSBSI didirikan sejak tahun 1992 adalah bukan organisasi milik pribadi tetapi milik kolektif yang diperuntukkan untuk perjuangan buruh Indonesia khususnya anggota KSBSI dan buruh pada umumnya dan tidak satupun para pendiri mengklaim bahwa SBSI yang didirikan tahun 1992 adalah milik pribadi," jelas Mudhofir.

Namun, kata dia, pada perjalanan Muchtar Pakpahan melakukan gugatan terkait logo hingga ada beberapa perkara yang sudah di putus oleh Pengadilan. Isinya saling berbeda di Peradilan yang sama, artinya para hakim yang memutus perkara tersebut dinilai tidak memiliki pertimbangan yang sama sehingga hilangnya nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

"Sangat jelas dalam perkara No. 35 di PTUN Jakarta amar putusannya bahwa KSBSI dan SBSI MP memiliki logo yang berbeda. Sementara putusan MA No. 378/2015 pun tidak ada kejelasan logo mana yang dikatakan milik Muchtar Pakpahan," jelasnya.

Mereka juga mengancam jika para hakim baik PHI maupun MA tidak menghiraukan/melihat putusan-putusan yang lain, maka KSBSI bakal akan terus menerus menggelar aksi turun ke jalan ke MA. [sam]

http://hukum.rmol.co/read/2018/04/04/333792/KSBSI-Minta-Hakim-Eksaminasi-5-Putusan-Pengadilan-



Original Post

KPK Umumkan Penetapan Tersangka 38 Legislator Sumut

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-4-4

KPK Umumkan Penetapan Tersangka 38 Legislator Sumut

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penetapan tersangka terhadap 38 anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014 dan 2014-2019, Selasa (3/4). Para legislator ini diduga telah menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho terkait fungsi dan kewenangan mereka sebagai wakil rakyat

Penetapan tersangka terhadap puluhan legislator Sumut ini merupakan pengembangan dari kasus suap yang telah menyeret Gatot dan pimpinan serta mantan pimpinan DPRD Sumut

"Setelah melakukan proses pengumpulan informasi, data dan mencermati fakta-fakta persidangan dalam perkara tersebut, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyidikan dengan 38 orang anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka," kata Ketua KPK,

Agus Rahardjo dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/4).

38 anggota DPRD Sumut yang telah menyandang status tersangka itu, yakni Rijal Sirait Rinawati Sianturi, Rosrynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar, Muhammad Faisal, Abdul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut lingga, Syafrida Fitrie, Rahmania Delima Pulungan, Arifin Nainggolan, Mustofawi-yah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi.

Kemudian terdapat nama Tohonan Silalahi, Murni Elieser, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando, Tunggul Siagian, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah, dan Tahan

Manahan Panggabean.

Agus menyatakan, para anggota DPRD Sumut ini diduga telah menerima suap terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014, persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut tahun 2013 dan 2014. Selain itu, para legislator ini juga menerima suap terkait pengesahan APBD Sumut tahun 2014 dan 2015.

"Serta penolak penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Sumut pada tahun 2015," kata Agus.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, 38 anggota DPRD Sumut ini disangkakan melanggar Psal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(bl/sp)





Original Post

Bupati Batubara Dituntut 8 Tahun Penjara, Kepala Dinas PUPR7 Tahun

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-4-4

Bupati Batubara Dituntut 8 Tahun Penjara, Kepala Dinas PUPR7 Tahun

Perkara Suap Proyek Infrastruktur

JAKSA penuntut umum KPK menuntut Bupati Batubara nonaktif OK Arya Zulkarnain dijatuhi hukuman 8 tahun penjara.

Arya yang menjadi terdakwa I dianggap terbukti menerima suap dari kontraktor yang menggarap proyek Pemkab Batubara.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Medan kemarin, jaksa juga menuntut Arya dikenakan denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan atas perbuatannya.

Kemudian, membayar uang pengganti Rp6.295.035.000. Jika tidak dibayar, harta benda Arya akan disita dan dilelang. Apabila hasil lelang belum mencukupi. Arya harus menjalani pidana penjara selama dua tahun.

Sementara terhadap terdakwa II, Helman Herdady. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PLJPR) Batubara, jaksa menuntut hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan.

Menurut jaksa. Arya dan Helman terbukti melanggar Pasal 12 Huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat I KUHP.

"Menuntut agar majelis hakim Pengadilan Tipikor memutuskan menyatakan terdakwa 1 dan terdakwa II terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama," ujar Jaksa Wawan Yunarwanto.

Sujendi Tarsono alias Ayen, perantara pemberian suap kepada Bupati Batubara juga menjalani sidang pembacaan tuntutan kemarin.

Ayen dituntut dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan.

Dalam perkara ini, Ary a dan Helman didakwa melakukan atau turut serta menerima hadiah atau janji untuk melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. M

Mereka telah menerima suap dari sejumlah kontraktor rekanan Pemkab Batubara. Kontraktor yang mendapat proyek infrastruktur lalu menyetor uang melalui Ayen.

Pada sidang sebelumnya, sejumlah kontraktor mengaku menyerahkan uang suap untuk Arya lewat Ayen. pemilik showroom di Medan.

Untuk menyamarkan transaksi ini, mereka menggunakan kode "beli mobil. Ayen lalu menyuruh kontraktor datang ke kantornya untuk penyerahan uang.

byu





Original Post

Kontraktor Wajib Setor 13,5 Persen Buat Bupati Kukar

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-4-4

Kontraktor Wajib Setor 13,5 Persen Buat Bupati Kukar

PALU HAKIM

Perkara Gratifikasi Rp 469 Miliar

PT Citra Gading Asritama (CGA) harus menyetor minimal 13.5 persen dari nilai proyek untuk Bupati Kutai Kartanegara (Kukar). Setoran yang diistilahkan material pusat (matpusj itu diserahkan setelah menang proyek.

Pengakuan itu disampaikan Direktur Utama PT CGA Ichsan Suaidi saat bersaksi dalam sidang perkara gratihkasi dan suap Bupati Kukar Kita Widyasari dan Khairuddin di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Menurut Ichsan, persentase setoran itu bisa berubah tergantung besarnya proyek yang dikerjakan PT CGA. "Saya mengiyakan saja." katanya. Setoran untuk Rita diserahkan melalui Khairuddin.

Marsudi, bekas staf administrasi pemasaran PT CGA membenarkan setoran itu. Ia terlibat penyerahan uang Rpl ,7 miliar kepada Khairuddin.

Awalnya, ia menerima kiriman Rpl miliar dari Tjatur Soewandono, staf keuangan PT CGA di kantor pusat.

"Disuruh siapkan kirim uang ke Tenggarong. Besoknya saya cairkan dibantu staf saya, Mbak Ida," tutur Marsudi.

Khairuddin kemudian bertandang ke kantor PT CGA di Tenggarong untuk bertemu Ichsan. "Pak KIlairudin dan Pak Ichsan ngobrol di ruangan,saya di belakang siapkan uang Rp I

miliar itu," kata Marsudi.

Ichsan menyuruh Marsudi membawa uang itu ke mobil Khairuddin yang diparkir di depan kantor.

Sementara uang Rp700 juta diserahkan di rumah Khairudin di kawasan Mang-kurawang,Tenggarong. "(Di) rumah dua kali seingat saya. Kalau di rumah menyerahkan langsung jumlah seingat saya Rp 500 juta dan Rp 200 juta, tapi waktunya tidak ingat," aku Marsudi.

Marsudi menyebutkan saat itu PT CGA sedang mengerjakan sejumlah proyek di Kukar, termasuk pembangunan SMA Negeri Unggulan 3 Tenggarong.

Dalam surat dakwaan jaksa disebutkan Rita menerima Rp49,5 miliar secara bertahap dari Ichsan terkait pengerjaan proyek tahun 2010 hingga 2012.

Proyek yang digarap PT CGA adalah pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Parikesit, pembangunan Jalan Tabang tahap lil Baru, pembangunan SMA Negeri Unggulan 3 Tenggarong, proyek lanjutan se-menisasi Kota Bangun-Liang Ilir, proyek Kembang J anggut Kelekat Tenggarong. proyek irigasi Jonggon dan Pembangunan Royal World Plaza Tenggarong.

byu





Original Post

Demokrat Belum Tentukan Pilihan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 8
2018-4-4

Demokrat Belum Tentukan Pilihan

Pasca JR Saragih Mundur

PARTAI Demokrat menegaskan belum menentukan sikap terkait situasi politik di Pilkada Sumatera Utara (Sumut). Padahal, JR Saragih kadung mendorong para simpatisan dan relawannya melimpahkan suara ke pasangan Djarot Sai-ful-Hidayat- Sinar Sitorus.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyampaikan, sikap resmi partai Demokrat terkait Pilkada Sumut baru akan diumumkan besok atau lusa pada pekan ini. Hasilnya bisa beragam, mulai dari bersikap netral atau justru mendukung salah satu pas lon

"Setelah Pak JR ini tidak berhasil untuk maju (di pilkada Sumut), Partai Demokrat dalam satu dua tiga hari ini akan menentukan sikap untuk ikut atau tidak ikut, atau mendukung siapa," ujarnya kemarin di Jakarta.

Meski tak ada lagi kader internal yang maju, Hinca menuturkan, partai Demokrat akan tetap menjadikan Sumut sebagai fokus pemenangan partai politik. Pasalnya, partai berlambang mercy punya rencana untuk menghadapi Pemilu 2019 di kawasan Sumut.

"Sumut ini salah satu lumbung suara terbesar di luar Pulau Jawa sebelah barat dan Partai Demokrat di Sumut menduduki rangking ketiga, kami punya konsentrasi penuh untuk Sumut dalam rangka mempersiapkan 2018 juga 2019. Jadi kami serius untuk ini dan mohon waktu satu-tiga hari ini kami umumkan," tandasnya.

Diketahui, paslon usungan Demokrat, JR Saragih-Ance Selian, telah gugur dari Pilgub Sumut karena tidak mau melakukan kasasi atas putusan PTTUN Medan. Artinya, tinggal dua paslon bertarung di

Pilkada Sumut yakni Djarot Saiful Hidayat - S. Sitorus "versus" Edy Rachmayadi-Musa Rajekshah.

Hasil survei Media Survei Nasional (Median) di awal Februari menunjukan, ada suara sebesar 10,5 persen untuk paslon JR Saragih- Ance Selian. Tapi, suara potensial ini dipastikan kini terombang-ambing karena paslon usungan-nya mundur dari kontestasi.

JR Saragih sebelumya juga sudah meminta pendukungnya mengalihkan suara kepada Dja-rot-Sihar. Tapi sayangnya, ini barulah sebatas sikap pribadi.

Sementara, calon gubernur Sumatera Utara Djarot Saiful Hidayat mengaku girang jika pernyataan JR Saragih bisa teralisasikan. Apalagi, Saragih sudah ikhlas setelah dua kali dinyatakan gugur sebagai calon gubernur Sumatra Utara.

"Pertama, beliau legowo (ikhlas) untuk tidak ikut Pemilihan Gubernur Sumatera Utara, dan kedua, beliau memberikan dukungan kepada pasangan Djoss (Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus)," ujar politisi PDIP ini kemarin di Sumut.

Dia mengimbau seluruh relawan dan simpatisan PDIP dan PPP di masing-masing wilayah untuk merangkul dan membuka diri serta berkomunikasi dan bersinergi dengan relawan JR Saragih. Upaya itu diharapkan dapat benar-benar bisa merebut hati masyarakat.

Apalabila tambahan dukungan dari JR Saragih bisa teralisasikan. Djarot merasa kian optimis mampu memenangkan perebutan kursi orang nomor satu di Sumatra Utara. "Ini dukungan moral kepada kami sehingga kami lebih bersemangat lagi untuk berjuang memenangkan pilkada di Sumut," tandasnya.

ssl





Original Post

DPRD Sumut Terima Fee Rp300Juta-Rp350Juta

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-4-4

DPRD Sumut Terima Fee Rp300Juta-Rp350Juta

Korupsi massal tersebut berlangsung dalam empat kali urusanyang berkaitan dengan tugas dan kewenangan DPRD.

KOMISI Pemberantasan Jo rupsi resmi menetapkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumatra Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi karena menerima hadiah berkenaan dengan fungsi dan kewenangan sebagai wakil rakyat.

"Setelah melakukan proses pengumpulan informasi, data, dan mencermati fakta persidangan dalam kasus tersebut, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyidikan dengan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Agus menyatakan 38 anggota DPRD tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatra Utara Gatot Puji Nugroho. Pertama, kata Agus, terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014.

Kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014. Selanjutnya, ketiga terkait dengan pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015. Adapun yang keempat, terkait dengan penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD pada 2015.

Agus mengungkapkan penyidik mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi,

surat, dan barang elektronik, bahwa 38 tersangka itu diduga menerima fee masing-masing mulai Rp300 juta sampai Rp350 juta dari Gatot Pujo Nugroho sehubungan dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD.

Ancaman pidana

Atas perbuatan tersebut, ke-38 tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 dan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ke-38 orang itu ialah Ri-jal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar, Muhammad Faisal, DTM

Abul Hasan Maturidi Biller Pasaribu, Richard Eddy Mar-saut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan.

Selain itu, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawati Munthe, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan Sarumaha, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Su-ando Tanuray Kaban, dan Tunggul Siagian.

Kemudian, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pa-siruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah, dan Tahan Manahan Panggabean.

Sementara itu, Gatot Pujo Nugroho dalam kasus itu atau di luar sangkaan lainnya telah

divonis bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Medan pada 9 Maret 2017. Gatot divonis 4 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan.

"Yang bersangkutan kemudian mengajukan banding. Putusan banding pada Mei 2017 menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Pada Juli 2017 jaksa eksekutor pada KPK telah mengeksekusi yang bersangkutan ke LP Sukamiskin Bandung untuk menjalani hukuman penjara," jelas Agus.

Berkenaan dengan korupsi massal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Sumatra Utara Wagirin Arman mengatakan pihaknya akan mengantisipasi semaksimal mungkin agar penetapan 38 tersangka itu tidak mengganggu kinerja dewan. (Ant/P-2)

RlCHALDO Y HARIANDJA





Original Post

Suap ke Rita Pakai Kode BPT

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-4-4

Suap ke Rita Pakai Kode BPT

Untuk suap dan gratifikasi Rita dituliskan dengan BPT dan RT. Sementara untuk Khairudin ditulis dengan kode KHOF.

MANTAN pegawai perusahaan konstruksi PT Citra Gading Asritama (CGA), Marsuji, mengungkapkan kode pos anggaran dalam rencana anggaran pelaksanaan (RAP) yang dibuat kantor pusat PT CGA untuk menyuap Bupati Kutai Kertanegara nonaktif, Rita Widyasari, dan Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB), {Chairuddin yang merupakan orang dekat Rita.

Dalam persidangan lanjutan kasus suap dan gratifikasi de-

ngan terdakwa Rita Widyasari dan Khairuddin, Marsuji mengungkapkan bahwa kode pengeluaran untuk suap dan gratifikasi Rita dituliskan dengan tiga huruf yakni BPT dan dua huruf RT. Sementara kode pengeluaran untuk suap Khairudin ditulis dengan KHOr.

"Iya betul. Kode BPT untuk Bupati Rita, RT juga untuk Bu Rita. Kalau KHOI untuk Pak Khairuddin," ujar saksi di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, kemarin.

Marsuji yang dihadirkan sebagai saksi dari JPU KPK menambahkan bahwa uang suap

diberikan saat proyek yang dimenangkan PT CGA di Kutai Kartanegara sudah mencapai tahap pengerjaan. Ia mengungkapkan seluruh rencana dan persetujuan uang untuk tanda terima kasih pemenangan proyek berasal dari Direktur Utama PT CGA, Ichsan Suaidi.

Dalam keterangannya kemudian, Ichsan Suaidi juga mengakui perbuatannya menyuap Rita Widyasari melalui terdakwa lainnya yakni Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB), Khairuddin. Suap yang diungkapkannya itu merupakan bentuk terima kasih karena PT CGA kerap dimenangkan dalam tender proyek pembangunan di Kukar.

"Ya ada untuk bupati melalui Pak Khairuddin. Itu (uang terima kasih) sudah tradisi, bergulir begitu saja. Tapi, 99% asumsi saya benar bahwa kalau

tahun ini dapat proyek, tapi tidak kasih ke DPRD, nanti tahun depan tidak bisa dapat lagi," kata Ichsan dalam lanjutan sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, kemarin.

Ichsan menambahkan uang terima kasih itu juga disertakan dalam anggaran proyek dengan kode biaya opsional. Dalam BAP-nya, ia merinci bahwa ada 1% untuk kepala dinas atau kepala badan, 1% untuk kuasa pengguna anggaran (KPA) sekretaris dinas yang ditunjuk, 1% panitia pengadaan, bupati 10%, dan kepada peserta tender sebanyak 3,5%.

Ada sejumlah proyek yang dikerjakan Ichsan di Kutai Kertanegara, di antaranya pematangan lahan PON senilai Rp208 miliar, proyek jalan kelekat tambang Rp1S miliar, Rp286 miliar, dan Rp21S miliar, Proyek RSUD Parikesit Rp385 miliar.

Membantah

Dalam kesempatan yang sama, terdakwa kasus suap dan gratifikasi Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari dan Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB), Khairuddin, membantah seluruh keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK, Marsuji.

Rita membantah telan menerima uang yang diberikan PT CGA sebagai bentuk terima kasih atas pemenangan proyek konstruksi di wilayah yang dipimpinnya selama hampir dua periode itu. "Tidak benar itu ada kode BPT, RT, dan saya menerima uang untuk fee proyek," kata Rita.

Khairuddin pun membantah keterangan saksi Marsuji yang menyebut menjadi perantara untuk menyalurkan uang kepada Rita. (P-4)

Putri Anisa Yuliani





Original Post

Menanti Tuah UU Uang Kartal Melawan Korupsi

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 10
2018-4-4

Menanti Tuah UU Uang Kartal Melawan Korupsi

Thomas Mote Fitri Sartlna Dewi redaksi@bisnis.com

Upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan tindak I pidana pencucian uang terus digencarkan. Salah satunya melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal (RUU PTUK).

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kia-gus Ahmad Badaruddin mengatakan pihaknya akhirnya menyelesaikan

kajian teknis dan telah mengajukan draf RUU pembatasan transaksi uang kartal atau tunai ke DPR. Proses kajian sendiri telah memakan waktu yang cukup lama yaitu sejak 2011.

"Saat ini RUU PTUK sudah masuk dalam daftar prioritas pada prolegnas [program legislasi nasional]. Kami berdoa tahun ini bisa selesai," ujarnya.

Dengan adanya aturan pembatasan transaksi uang kartal atau tunai akan memudahkan aparat penegak hukum, termasuk PPATK dan lembaga pengawasan lain dalam melacak transaksi.

Ini sekaligus untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap korupsi, tindak pidana pencucian • uang (TPPU) maupun tindak pidana pendanaan terorisme.

Menurut data statistik yang dirilis PPATK selama periode 2011 sampai dengan 2016, hasil analisis yang disampaikan ke penyidik sebanyak 2.273 kasus.

Dari jumlah tersebut, kasus korupsi mendominasi yaitu sebanyak 1.166 kasus dan kasus penyuapan sebanyak 59 kasus. Jumlahnya meningkat sig-

nifikan dibandingkan dengan sebelum pemberlakuan Undang-undang TPPU No.8/2010.

Sementara itu, usulan batas transaksi tunai yang diusulkan dalam draf tersebut sebesar RplOO juta. Namun, dia menyatakan ketentuan batas transaksi masih bergantung pada pembahasan lebih lanjut besama DPR.

"Misalnya sudah disepakati batasannya RplOO juta, kemudian ada orang yang melakukan transaksi lebih dari RplOO juta maka orang tersebut sudah melakukan pelanggaran,"

paparnya.

Selain bertujuan untuk mencegah korupsi, penyuapan, gratifikasi, pendanaan terorisme dan TPPU, keberadaan aturan pembatasan transaksi uang tunai juga memiliki keuntungan lain yakni membiasakan masyarakat dengan transaksi nontunai.

Dengan adanya peraturan tersebut, pemerintah juga bisa menghemat anggaran karena negara tidak perlu mencetak banyak uang, sehingga impor tuhan baku pembuatan uang kertas pun berkurang.

Thomas Mote / Fitri Sartlna Dewi





Original Post

Berkas Perkara Direktur CLP Dilimpahkan Ke Penuntutan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-4-4

Berkas Perkara Direktur CLP Dilimpahkan Ke Penuntutan

Kasus Korupsi Pembangunan BJB Tower

Kejaksaan Agung merampungkan penyidikan terhadap Tri Wiyasa, Direktur PT Comradindo Lintasnusa Perkasa (CLP). Tersangka korupsi pembangunan Bank Jabar Banten (BJB) Tower itu akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Bandung.

"Berkas perkara atas nama tersangka T sudah lengkap," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, M Adi Toegaris-man ketika dikonfirmasi.

"Sudah dilimpahkan lahap dua yaitu berkas perkara, barang bukti dan tersangka ke Kejaksaan Negeri Bandung. Penahanannya sudah dipindah ke ratan Kejari Bandung," kata Adi.

Kejari Bandung akan bertindak sebagai jaksa penuntut umum perkara Tri Wiyasa. Setelah menerima pelimpahan perkara dari Kejagung, jaksa penuntut umum punya waktu 14 hari untuk menyusun dakwaan lalu mendaftarkan perkara ke pengadilan.

Sebelumnya, Tri Wiyasa telah ditahan di rutan Kejagung sejak 17 Januari 2018. Penahanan dilakukan karena penyidik gedung bundar telah memiliki bukti kuat keterlibatan adik Wakil Ketua DPRD DKI Tri Wicaksana itu.

Salah satu buktinya putusan perkara kasasi Wawan

Indrawan, bekas Kepala Divisi Umum BJB. Dalam putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap itu. Mahkamah Agung (MA) menyatakan Wawan terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama dan dihukum 8 tahun penjara.

"Merujuk putusan kasasi terhadap terpidana Wawan, penyidik meyakini bahwa penyidikan dugaan korupsi ini sudah benar. Kami tidak diam dan memeriksa kembali proses persidangan terpidana Wawan hingga berkeyakinan bahwa tersangka (Tri Wiyasa) terlibat dalam kasus itu," kata Adi.

Mengenai penahanan tersangka, bekas Jaksa Agung Muda Intelijen itu beralasan untuk mempercepat proses penyidikan, dan mencegah pelaku melarikan diri.

Kasus korupsi ini bermula dari rencana BJB memiliki kantor cabang di Jakarta. Mereka pun membuka penawaran. PT Sadini Arianda lalu menawarkan lahan di Jalan Gatot

Subroto Kavling 93, Pancoran, Jakarta Selatan.

Tawaran ini ditolak. Belakangan, muncul Comradindo Lintasnusa Perkasa yang menawarkan gedung T-Tower dengan status kepemilikan strata titel. Gedung bergaya artdeco itu

akan dibangun di lokasi tanah yang pernah ditawarkan PT Sadini Arianda.

Comradindo menawarkan pemasangan logo BJB di gedung yang akan dibangun jika bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pemesanan 14

dari 27 lantai. Sehingga gedung itu akan bernama BJB Tower.

Tanpa izin dari direksi, Wawan melakukan negosiasi dengan Tri Wiyasa selaku Direktur Comradindo mengenai pemesanan ruang kantor di T-ibwer. Disepakati harganya Rp494 miliar. Setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen, jumlahnya menjadi Rp543,4 miliar.

Disepakati pula, BJB akan melakukan pembayaran uang muka 40 persen yakni Rp 217,23 miliar atas pemesanan itu. Sisanya akan dilunasi dengan cara dicicil selama 12 bulan. Cicilan per bulannya Rp27,17 miliar.

Wawan lalu menerbitkan memo pembayaran uang muka pada 12 November 2012 tanpa seizin direksi. Hal yang sama dilakukan untuk pembayaran cicilan bulan pertama hingga bulan ketiga.

Belakangan diketahui tanah yang akan dibangun gedung T-Tower masih bermasalah. Akibatnya pembangunan gedung tersendat.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) transaksi BJB-Comradindo itu merugikan negara Rp271.7 miliar.

GPG





Original Post

Si Anak Petani Diminta Sigap Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 18
2018-4-4

Si Anak Petani Diminta Sigap Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Resmi Jadi Bos Baru Bank Sentral

Dalam Rapat Paripurna kemarin, DPR memuluskan langkah Perry Warjiyo menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk masa jabatan 2018-2023.

RAPAT Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPR Taufik Kurniawan ini berlangsung hikmat dan lancar. Rapat ini juga dihadiri oleh Gubernur BI Agus Martowardojo dan formasi lengkap para Deputi Gubernur.

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi XI DPR Hafisz Thohir menyampaikan, penetapan Gubernur BI Terpilih Perry Warjiyo tersebut memang berdasarkan surat usulan yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami di Komisi XI DPR memutuskan secara musyawarah mufakat menetapkan Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI dan Dody Budi Waluyo sebagai Deputi Gubernur BI 2018-2023," ucapnya di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Hafisz berpesan, baik Gubernur maupun Deputi Gubernur BI yang terpilih, sebaiknya mampu menjaga stabilitas perekonomian nasional dalam menghadapi potensi gejolak ekonomi global. Dan agar kondisi perekonomian terjaga ada kebijakan moneter yang dititikberatkan pada upaya untuk memelihara stabilitas rupiah.

"Kami berharap Gubernur dan Deputi Gubernur BI terpilih dapat meningkatkan koordinasi dengan pemerintah, OJK, dan DPR terkait dengan kebijakan BI di bidang moneter, makro-prudensial, dan sistem pembayaran dengan tetap menjaga independensi BI," jelasnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini berujar, agar seluruh kebijakan BI ke depan dapat memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia.

Ketua Komisi XI DPR Melchi-as Markus Mekeng menuturkan, lembaganya sepakat memilih Perry dan Dody, lantaran keduanya dianggap memiliki rekam jejak yang mumpuni. Tak hanya itu, keduanya pernah bekerja

bersama di bidang moneter.

"Dody pernah menjadi bawahan Perry. Menurut hemat saya, ini satu kombinasi teamwork yang bagus," tuturnya.

Selanjutnya, Mahkamah Agung (MA) akan melantik Dody sebagai Deputi Gubernur BI pada pertengahan April ini. Sedangkan Perry Warjiyo akan dilantik sebagai Gubernur BI pada 23 Mei 2018.

Sebelumnya, dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Perry Warjiyo yang lahir di Sukoharjo, 25 Februari 1959 lalu ini, berkomitmen bakal menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.

Perry yang sudah berkarier , di BI selama 34 tahun lalu itu menjelaskan, sejak periode 2015 proses perbaikan ekonomi Indonesia terus berlangsung. Tahun lalu ekonomi nasional tercapai 5,07 persen dan tahun ini ditargetkan 5,1-5,5 persen. Ia bilang, cadangan devisa nasional sekarang masih di kisaran 128 miliar dolar AS masih cukup untuk menjaga ketahanan ekonomi dan menjaga nilai tukar rupiah.

"Untuk mendorong pertumbuhan kredit yang masih rendah, kami akan berkoordinasi dengan pemerintah. Kemudian BI juga akan melonggarkan kebijakan makropnidensial untuk kredit otomotif dan perumahan," tuturnya.

Selain tantangan dari dalam negeri, ada juga dari luar negeri. Seperti sejumlah negara maju yang melakukan proteksionisme yang menyebabkan ketidakpastian pada ekonomi dan keuangan global. "Proteksionisme ini turut mempengaruhi ketidakpastian global di samping harga minyak, dan ini jadi tantangan yang akan disikapi BI," imbuh Perry.

Perry juga menyampaikan, saat memulai karier, ia merupakan anak desa dan berasal dari keluarga petani. "Saya adalah orang desa, berasal dari keluarga petani. Lima tahun lalu, saya

duduk di sini untuk pemilihan Deputi Gubernur BI. Tiga kali saya tidak berhasil, tapi akhirnya kami belajar komunikasi politik yang baik. Alhamdulillah saya menjalankan mandat dan proaktif dorong pertumbuhan ekonomi nasional," cerita Perry.

Selama di BI, sambung Perry, banyak hal yang sudah dilakukan olehnya untuk Indonesia. Begitu banyak yang sudah dibaktikan tak hanya untuk ekonomi nasional tapi juga untuk internasional.

"Sejak saat itu, ini jadi bekal kami untuk mengabdi. Jika ini jadi amanah (Gubernur BI) saya akan tunaikan secara amanah dan berdedikasi tidak hanya untuk BI tapi juga untuk Indonesia dan kita bersama," ucapnya.

Jaga Independensi

Pengamat Perbankan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Paul Sutaryono menuturkan. Perry Warjiyo memang telah memenuhi segala syarat menggantikan Agus DW Martowardojo sebagai Gubernur BI. Perry

dinilainya sangat menguasai masalah moneter, dan tidak memiliki cacat hukum.

"Saat ini, kondisi instrumen fiskal untuk kebijakan ekonomi sudah terbatas. Apalagi melihat situasi ekonomi global sekarang, sulit kalau hanya mengandalkan intrumen fiskal. Sehingga harus segera dipadukan dengan kebijakan moneter yang sejalan dan searah dengan instrumen fiskal yang telah dibuat oleh pemerintah," tuturnya kepada Rakyat Merdeka.

Langkah itu, lanjut Paul, dilakukan agar pertumbuhan ekonomi terus terjaga bahkan bertambah. Tak lupa, ia mengingatkan, agar Perry juga tetap berpegang pada independensi dan transparansinya. . Dari sektor perbankan. Ketua Himpunan Bank-bank Negara (Himbara) Maryono menilai, keputusan Komisi XI DPR sudah sangat tepat menetapkan Perry. Dia dinilai sosok yang mumpuni untuk memimpin dan menjalankan fungsi bank sen-

tral nasional ke depan sebagai regulator moneter dan makro-prudensial.

"Perry selama ini punya track record (rekam jejak) yang baik, sehingga harapannya bisa menstabilkan nilai rupiah"dan inflasi. Selanjutnya, terpilihnya Perry, diharapkan segera membuat terobosan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan industri bank, khususnya mendongkrak pertumbuhan kredit bank," sarannya.

Ke depan Maryono melihat, tantangan Perry bukan hanya mengatasi tekanan kebijakan ekonomi global yang akhir-akhir ini berdampak besar ke Indonesia. Perry juga dihadapkan pada tantangan lain, yaitu mengatasi pesatnya perkembangan perusahaan teknologi berbasis layanan keuangan {financial technology! fintech).

"Semoga ini disikapi dengan membuat terobosan untuk memfasilitasi perkembangan fintech yang begitu cepat," tukasnya.

dwi





Original Post

Tersangka Suap Jabatan Pemkab Jombang Segera Disidang

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-4-4

Tersangka Suap Jabatan Pemkab Jombang Segera Disidang

NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan terhadap satu tersangka tindak pidana korupsi suap terkait perizinan dan pengurusan penempatan jabatan di Pemkab Jombang.

"Penyidikhari ini telah melimpahkan barang bukti dan tersangka Inna Silestyowati, Pit Kadis Kesehatan Pemkab Jombang kepada penuntut umum atau tahap dua," kata Juru Bicara KPKFebri Diansyah di Jakarta, Selasa (3/4).

Ia menyatakan mulai Selasa (3/4) akan dilakukan penahanan terhadap Inna oleh Penuntut llmum selama 20 hari ke depan di Rutan Klas IIA Perempuan Surabaya sehubungan dengan per-

karanya yang akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya."Di tahapan penyidikan sebelumnya telah diperiksa sekurangnya total 29 saksi untuk tersangka Inna Silestyowati," ucap Febri.

Unsur saksi antara lain asisten I Pemkab Jombang, Kepala BKKBN, anggota DPRD Kabupaten Jombang Periode 2014-2019, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, dan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.

Selanjutnya, Pit Kepala Puskesmas Pulorejo Puskesmas Pulorejo, Kepala Puskesmas Bareng, Kepala Puskesmas Puskesmas Perak Kabupaten

Jombang, Kepala Puskesmas Bandar Kedung Mulyo, Pit Kepala Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jombang, pensiunan PNS Pemda Jombang, Direktur Rumah Sakit Rumah Sakit Jombang, dokter Rumah Sakit Bedah Surya Darma-Husada, dan pegawai Bank Jawa Timur Kabupaten Jombang.

KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus itu, yakni diduga sebagai pemberi Inna Silestyowati dan diduga sebagai penerima Bupati Jombang 2013-2018 Nyo-no Suharli Wihandoko Uang yang diserahkan Inna Silestyowati kepada NyonoSuharli Wihandoko diduga berasal dari kutipan jasa pelayanan kesehatan atau dana kapitasi dari 34 Puskesmas di Jombang yang dikumpulkan

sejak Juni 2017 sekitar total Rp434 juta

Dengan pembagian 1 persen untuk Paguyuban Puskesmas se-Jombang, 1 persen untuk Kepala Dinas Kesehatan, dan 5 persen untuk Bupati. Dengan pembagian 1 persen untuk Paguyuban Puskesmas se-Jombang, 1 persen untuk Kepala Dinas Kesehatan, dan 5 persen untuk Bupati.

Atas dana yang terkumpul tersebut, Inna Silestyowati telah menyerahkan kepada Nyono Suharli Wihandoko sebesar Rp200 juta pada Desember 2017. Selain itu, Inna Silestyowati juga membantu penerbitan izin operasional sebuah rumah sakit swasta di Jombang dan meminta pungutan liar (pungli) terkait izin.*

ant/mohar





Original Post

KPK 38 Anggota DPRD Sumut Resmi Ditetapkan Tersangka

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-4-4

KPK 38 Anggota DPRD Sumut Resmi Ditetapkan Tersangka

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019.

NERACA

"Setelah melakukan proses pengumpulan informasi, data, dan mencermati fakta persidangan dalam perkara tersebut, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyidikan dengan 38 orang anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 sebagai tersangka," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/4).

Agus menyatakan 38 anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho. Pertama, kata Agus, terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut "Kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut," ucap Agus.

Selanjutnya, ketiga terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggar-an2014dan2015olehDPRD Provinsi Sumut. "Terakhir, terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh

DPRD Provinsi Sumut pada 2015," ungkap Agus.

Agus mengungkapkan penyidik mendapatkan fakta-fakta yangdidukungden-gan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 38 tersangka itu diduga menerima "fee" masing-masing antara Rp300 juta sampai Rp350 juta dari Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut.

Atas perbuatannya, 38 tersangka tersebut disang-kakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 seba-gaimanadiubahdenganUU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ke-38 orang tersangka itu adalah Rijal Sirait, Rina-wati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar, Muhammad Faisal, DTM Abul Hasan Maturidi Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan.

Selanjutnya Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, So-par Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawati Munthe,

Dermawan Sembiring, Ar-lene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan Sarumaha, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando Tanuray Kaban, Tunggul Siagian.

Kemudian Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiai-sah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah dan Tahan Manahan Panggabean.

Sementara itu, terhadap Gatot Pujo Nugroho dalam kasus ini atau di luar sang-

kaan lainnya telah divonis bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Medan pada 9 Maret 2017 dengan pidana penjara 4 tahun dan denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Tang bersangkutan kemudian mengajukan banding, putusan banding pada Mei 2017menguatkan putusan pengadilan. Pada Juli 2017, Jaksa eksekutor pada KPK telah mengeksekusi yang bersangkutan ke Lapas Sukamiskin Bandung untuk menjalani pidananya," ucap Agus.

Sebelumnya, Status tersangka yang dikenakan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada sejumlah anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara diyakini tidak mengganggu kinerjalemba-ga legislatif itu.

Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman mengatakan, pihaknya telah menerima pemberitahuan mengenai status tersangka itu dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Secara kelembagaan, pihaknya telah mengarsipkan surat dari KPK yang berisi pencantu-

man status tersangka dan penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) atas dugaan suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho tersebut.

Dari analisa beberapa hari ini, termasuk dengan mengacu profesionalisme setiap anggota DPV Sumut, pihaknya berkeyakinan tidak ada kinerja yang terganggu."Saya yakin, ti-dak mengganggu kinerja. Kita tetap menjalankan fungsi secara kelembagaan," kata dia di Medan, Senin (2/4).

ant





Original Post

Terbelit Empat Kasus Dugaan Suap

Media Cetak Jawa Pos Halaman 3
2018-4-4

Terbelit Empat Kasus Dugaan Suap

KPK Umumkan 38 Anggota DPRD Sumut Tersangka

JAKARTA Kasus dugaan korupsi dalam bentuk suap yang melibatkan 38 anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) semakin terang. Selasa (3/4) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa puluhan anggota DPRD itu terlibat dalam empat kasus sekaligus. Seluruhnya terjadi pada medio 2012 sampai 2014. Dari kasus itu, masing-masing anggota DPRD Sumut yang terlibat menerima suap Rp 300 juta sampai Rp 350 juta.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan, uang suap diperoleh dari Gatot Pujo Nugroho ketika masih menjabat gubernur Sumut. "Penyidik mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik," ujarnya.

Atas tindakan tersebut, 38 anggota DPRD Sumut itu dijerat beberapa pasal. Yakni pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Agus juga mengungkapkan empat kasus yang membuat puluhan anggota DPRD Sumut itu terseret kasus dugaan korupsi. Kasus pertama yang melibatkan mereka adalah dugaan suap untuk persetujuan laporan pertang-

gungjawaban Pemprov Sumut tahun anggaran 2012 sampai 2014. Kemudian, mereka juga diduga menerima suap untuk persetujuan perubahan APBD Sumut tahun anggaran 2013 dan 2014.

Selain itu, puluhan anggota DPRD Sumut yang menjabat selama dua periode diduga menerima suap untuk pengesahan APBD Sumut tahun anggaran 2014 dan 2015. Terakhir mereka diduga menerima suap untuk penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Sumut tiga tahun lalu.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan. Gatot sebagai pemberi suap sudah divonis bersalah. Saat ini yang bersangkutan tengah menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. "Dengan pidana penjara empat tahun dan denda Rp 250 juta subsider enam bulan," jelas dia.

Dalam kasus suap mantan Gu-bemur Sumut Gatot Pujo Nugroho, penetapan tersangka anggota DPRD sebagai tersangka sudah tiga kali dilakukan oleh KPK. Tahap pertama dilakukan pada 2015. Saat itu, KPK menetapkan lima pimpinan DPRD Sumut periode 2009-2014 sebagai tersangka.

Penetapan tersangka anggota DPRD selanjutnya dilakukan pada 2016. Saat itu, jumlahnya tujuh orang anggota legislatif. "Keduabelas orang itu kini sedang menjalani pidana masing-masing," tutur Agus.

syn/bal/c19/fat)





Original Post

38 Anggota DPRD Jadi Tersangka

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 11
2018-4-4

38 Anggota DPRD Jadi Tersangka

Kasus Suap yang Melibatkan Eks Gubernur Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho

JAKARTA, (PR).-

Sebanyak 38 anggota dan mantan

anggota DPRD Provinsi Sumatra Utara

ditetapkan oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi sebagai

tersangka dugaan tindak pidana

korupsi memberi atau menerima

hadiah terkait fungsi dan

kewenangannya.

Korupsi massal itu terungkap setelah pengembangan terhadap perkara kasus suap yang melibatkan eks Gubernur Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho. Anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 itu diduga menerima suap berupa hadiah atau janji dari Gatot terkait fungsi dan kewenangan mereka sebagai anggota dewan di periode tersebut.

Ketua KPK Agus Rahardjo saat konferensi pers di gedung KPK, Selasa (3/4/2018) mengatakan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyidikan terhadap ke 38 anggota dewan itu.

"Setelah melakukan proses pengumpulan informasi, bukti, dan mencermati fakta persidangan dalam perkara tersebut, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyidikan terhadap 38 anggota DPRD Sumut sebagai tersangka," tuturnya.

Terima "fee"

Agus menjelaskan, 38 anggota DPRD Sumut tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari Gatot. Diduga pemberian hadiah atau janji itu terkait empat hal, yaitu persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut tahun anggaran 2012-2014 oleh DPRD Sumut.

Serta, persetujuan APBD-P Provinsi Sumut tahun anggaran 2013-2014 oleh DPRD Sumut. Kemudian pengesahan APBD Provinsi Sumut tahun anggaran 2014-2015 oleh DPRD Sumut. Serta, penolakan hak interpelasi oleh DPRD Sumut pada 2015.

"Indikasi penerimaannya adalah penyidik mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 38 tersangka itu diduga menerima/ee masing-masing antara Rp 300 juta-Rp 350 juta dari Gatot Pujo Nugroho," katanya.

Atas perbuatannya, 38 anggota dewan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) ke-i KUHP.

Sedangkan terhadap Gatot dalam kasus itu (di luar sangkaan lainnya) telah divonis bersalah berdasarkan Putusan PN Tipikor Medan per tanggal 9 Maret 2017 dengan pidana penjara 4 tahun dan denda Rp 250 juta.

Agus menuturkan, penetapan 38 anggota dewan itu merupakan tahap ketiga dalam pengembangan perkara Gatot. Sebelumnya, KPK memproses 12 unsur pimpinan dan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 dalam dua tahap.

Dia menilai, terlihatnya 38 anggota dewan menunjukkan masih masifhya korupsi dengan memanfaatkan fungsi dan kewenangan. "Fungsi dan kewenangan legislatif membuka terjadinya kongkalikong antara eksekutif dan legislatif untuk mengamankan kepentingan masing-masing. Atau mengambil manfaat untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya," ujarnya

(Ira Vera Tika)





Original Post

DPR Tetapkan Perry sebagai Gubernur BI

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 17
2018-4-4

DPR Tetapkan Perry sebagai Gubernur BI

JAKARTA, (PR).-

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi menetapkan Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2018-2023. Penetapan yang dilakukan melalui rapat paripurna ini juga resmi menetapkan Dody Budi Waluyo sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (3/4/2018) dipimpin oleh Ketua DPR Taufik Kurniawan, serta dihadiri Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo.

Seusai acara, Perry memaparkan, salah satu prioritas di bawah kepemimpinannya adalah melanjutkan pendalaman pasar keuangan, sebagai alternatif pendanaan dari swasta serta mengurangi beban fiskal pemerintah untuk pembangunan.

"Kami bersama dengan OJK dan Kementerian Keuangan fokus bersama bagaimana pasar keuangan membangun pembiayaan infrastruktur," katanya.

Perry menambahkan, dengan pendalaman tersebut, pihak swasta diharapkan bisa lebih mudah memperoleh utang dari instrumen di pasar modal. Hal itu juga untuk memberi kompensasi jika permintaan kredit dari perbankan belum terpenuhi.

Pada kesempatan itu, Pern mengatakan, dirinya berterima kasih pada Presiden Joko Widodo yang telah mengajukan dirinya sebagai calon tunggal. Diajuga mengapresiasi Agus Martowardojo yang telah menjalankan tugas dengan baik dan meraih banyak capaian kinerja.

Pern- mengatakan, dirinya akan meneruskan langkah kepemimpinan Agus Martowardojo dalam menjaga stabilitas makroekonomi, mengendalikan inflasi, dan nilai tukar rupiah. "Kami juga berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti yang selama ini telah dilakukan BI," ujar dia.

Diajuga berjanji untuk memperkuat koordinasi antara BI, pemerintah, DPR, dan OJK dalam memajukan ekonomi Indonesia. "Ini semua harus dilakukan bersama untuk memajukan ekonomi nasional," kata Perry.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI Hafisz Thohir meminta agar Gubernur BI terpilih dapat menjaga stabilitas perekonomian nasional. Hal itu terutama dalam menghadapi adanya potensi gejolak ekonomi global.

Menurut Hafisz, Gubernur BI terpilih harus menjaga kebijakan moneter yang menitikberatkan stabilitas rupiah. Kebijakan BI juga diharapkan dapat memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia.

Untuk selanjutnya Deputi Gubernur BI Doddy akan dilantik oleh Mahkamah Agung tanggal 15 April 2018. Sementara pelantikan Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI akan dilakukan.tanggal 23 Mei 2018

(Tia Dwitiani Komalasari)





Original Post

Media