Farhat Abbas Minta Nia Daniaty Ikhlaskan Rumah Senilai Rp20 Miliar

Media Online okezonecom
2018-04-05

JAKARTA - Farhat Abbas resmi berdamai dengan . Menurut kabar yang beredar, mereka sepakat untuk membagi dua rumah yang jadi objek sengketa bernilai Rp20 miliar di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Tekad Farhat Abbas, Penjarakan Vicky Prasetyo Sebelum Menikah

Saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Farhat Abbas memang membenarkan. Namun, dia belum dapat berbicara banyak lantaran masih menunggu keputusan pengadilan.

"Rumah itu kan harusnya nanti dijual, tapi Nia enggak mau. Jadinya menunggu keputusan pengadilan turun dulu," ujar Farhat di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Rabu 4 April 2018 malam.

Diketahui, Farhat Abbas memenangkan gugatan harta gana gini atas Nia Daniaty. Rumah senilai Rp20 miliar yang jadi objek sengketa di kawasan Kemang, Jakarta Selatan resmi jatuh ke tangan Farhat berdasar hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Farhat Abbas Minta Vicky Prasetyo Ditangkap Sebelum Bulan Madu

Dengan dimenangkannya rumah yang jadi objek sengketa, pun meminta Nia Daniaty untuk mengikhlaskan harta gana gini tersebut. Menurut pengakuan Farhat, dirinya telah mengkomunikasikan hal itu dengan sang mantan istri.

"Saya minta Nia untuk ikhlas dengan kemenangan saya, dan saya pun ikhlas dan mengaggap Nia adalah ibu dari anak saya," tutur dia.

"Saya minta doa, semoga kita semua dibukakan pintu rahmat rezeki selalu. Dihilangkan dendam, kebencian, dan segalanya. Bukan berarti ingin balik kembali, tapi membina silaturahmi dan hubungan kekeluargaan sebagai sesama manusia," pungkasnya.

(edi)

http://index.okezone.com/read/2018/04/05/33/1882276/farhat-abbas-minta-nia-daniaty-ikhlaskan-rumah-senilai-rp20-miliar



Original Post

MA Tegaskan DPO tak Bisa Ajukan Praperadilan

Media Online republika.co.id
2018-04-05

Belakangan ada kecenderungan praperadilan diajukan oleh tersangka bersatatus DPO.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) menerbitan Surat Edaran MA (Sema) Nomor 1 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa seluruh tersangka yang melarikan diri sehingga masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO), dilarang mengajukan upaya praperadilan. "Ketentuan ini berlaku untuk seluruh tersangka DPO baik yang dinyatakan oleh Kepolisian, Kejaksaan, ataupun KPK," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah di Jakarta, Rabu (4/4).

Abdullah menjelaskan, tersangka DPO baru diperbolehkan mengajukan upaya hukum praperadilan setelah status DPO tersebut dicabut oleh pejabat yang berwenang. Larangan pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status DPO ini diterbitkan MA, karena dalam praktik peradilan beberapa waktu belakangan ini ada kecenderungan permohonan praperadilan diajukan oleh tersangka dalam status DPO.

"Dan ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan," ujar Abdullah.

Sema Nomor 1 Tahun 2018 ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengajuan praperadilan bagi tersangka dengan status DPO, tambah Abdullah. Lebih lanjut, Abdullah mengatakan, bahwa dalam surat edaran tersebut dinyatakan jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh kuasa hukum atau keluarga, maka hakim harus menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima.

"Terhadap putusan hakim tersebut, MA menyatakan tidak dapat diajukan upaya hukum lainnya," pungkas Abdullah.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/04/04/p6nv8t409-ma-tegaskan-dpo-tak-bisa-ajukan-praperadilan



Original Post

KPK Tahan Pengusaha Made Oka - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-04-05

Jakarta - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan pengusaha Made Oka Masagung, Rabu (4/4). Made Oka ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Made Oka terlihat keluar ruang pemeriksaan 20.01 WIB. Dia enggan berkomentar mengenai proses hukum yang dihadapinya, termasuk mengenai materi pemeriksaan yang dijalaninya hari ini, dan memilih langsung masuk ke mobil tahanan.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penahanan terhadap Made Oka dilakukan tim penyidik untuk kepentingan penyidikan. Dikatakan, Made Oka ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK setidaknya untuk 20 hari ke depan.

"Tadi saya cek ke penyidik proses penahanan sudah dilakukan jadi sudah ada surat perintah penahanan selama 20 hari ke depan," kata Febri saat dikonfirmasi.

Made Oka sempat tak dapat memenuhi panggilan penyidik lantaran dirawat di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (PON). Febri menyatakan, sebelum penahanan, tim dokter KPK sudah memeriksa kondisi kesehatan Made Oka.

Diakui Febri, kondisi kesehatan Made Oka sempat menurun saat akan ditahan. Namun, tim dokter memastikan kondisi kesehatan Made Oka dinilai dapat menjalani proses penahanan. Hal ini diperkuat dengan surat keterangan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.

"Jadi, kondisi hari ini terlihat sehat dan diperiksa dokter sehat dan dilakukan penahanan jadi proses formil dan administratif penahanan itu sudah dilakukan namun ada perubahan kondisi sesaat kemudian tersangka mengeluh sakit dan kami istirahatkan tadi," ucap Febri.

Meski demikian, Febri memastikan KPK akan mengerahkan tim dokter jika kondisi kesehatan Made Oka kembali menurun. KPK bahkan akan melakukan pembantaran jika tim dokter menyatakan Made Oka harus dirawat di rumah sakit.

"Kami akan pertimbangkan aspek lain sesuai hukum acara yang berlaku apakah akan dilakukan pembantaran atau tetap dilakukan penahanan tergantung pemeriksaan dokter," papar Febri.

Terkait dengan proses pemeriksaan terhadap Made Oka hari ini, Febri enggan membeberkan materi yang didalami tim penyidik. Namun, Febri mengakui salah satu hal yang didalami tim penyidik mengenai sejumlah aliran uang korupsi proyek e-KTP.

Termasuk aliran dana kepada sejumlah anggota DPR, termasuk mantan Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani serta mantan Wakil ketua DPR Pramono Anung seperti yang diungkapkan mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta beberapa waktu lalu.

"Secara spesifik kami tak dapat infonya karena itu masuk ranah teknis penyidikan jadi yang dapat kami sampaikan adalah dua hal, pertama terhadap tersangka diklarifikasi aliran dana karena di persidangan ada dugaan aliran dana. Kepada Setnov melalui MOM salah satunya. Kedua, fakta-fakta sidang yang muncul ketika terdakwa Setnov diproses di Pengadilan Tipikor," kata Febri.

http://www.beritasatu.com/satu/486627-kpk-tahan-pengusaha-made-oka.html



Original Post

KORUPSI KTP-E: Bantah Aliran Uang Ke Puan dan Pramono, KPK Tahan Made Oke Masagung?

Media Online Bisnis.com
2018-04-05

Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto (kiri) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (19/3). Sidang mantan ketua DPR itu beragenda mendengarkan keterangan saksi. ANTARA FOTO - Rivan Awal Lingga JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Made Oka Masagung, pengusaha sekaligus rekan Setya Novanto terkait tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E).

"Made Oka Masagung ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di Kavling C-1 Kuningan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (4/4/2018). Sebelumnya, KPK pada Rabu memeriksa Made Oka sebagai tersangka dalam kasus KTP-e.

Seusai menjalani pemeriksaan, Made tidak memberikan komentar apapun terkait penahanannya tersebut.

Made Oka dan Irvanto Hendra Pambudi yang merupakan keponakan Novanto telah ditetapkan sebagai tersangka baru korupsi proyek KTP-e pada 28 Februari 2018.

Irvanto Hendro Pambudi diduga sejak awal mengikuti proses pengadaan KTP-E dengan perusahaannya yaitu PT Murakabi Sejahtera dan ikut beberapa kali pertemuan di ruko Fatmawati bersama tim penyedia barang proyek KTP-E. Ia juga diduga telah mengetahui ada permintaan "fee" sebesar lima persen untuk mempermudah proses pengurusan anggaran KTP-e.

Irvanto diduga menerima total US$3,4 juta para periode 19 Januari-19 Februari 2012 yang diperuntukkan kepada Novanto secara berlapis dan melewati sejumlah negara.

Adapun Made Oka Masagung adalah pemilih PT Delta Energy, perusahaan SVP dalam bidang "investment company" di Singapura yang diduga menjadi perusahaan penampung dana.

Made Oka Masagung melalui kedua perusahaannya diduga menerima total US$3,8 juta sebagai peruntukan kepada Novanto yang terdiri atas US$1,8 juta melalui perusahaan OEM Investment Pte.Ltd dari Biomorf Mauritius dan melalui rekening PT Delta Energy sebesar US$2 juta.

Made Oka diduga menjadi perantara uang suap untuk anggota DPR sebesar lima persen dari proyek KTP-E Keduanya disangkakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber ANTARA

http://kabar24.bisnis.com/read/20180405/16/780355/korupsi-ktp-e-bantah-aliran-uang-ke-puan-dan-pramono-kpk-tahan-made-oke-masagung



Original Post

Dugaan Aliran Dana Ke Puan Dan Pramono Ditelisik Lewat Made Oka

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-04-05

RMOL. Dugaan aliran dana korupsi kartu tanda penduduk elektronik yang mengalir ke sejumlah pihak terus ditelisik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Termasuk, yang disebut mengalir ke dua Politisi PDIP, Puan Maharani dan Pramono Anung.Fakta-fakta yang mengalir di persidangan terdakwa Setya Novanto itu didalami KPK lewat pemeriksaan salah seorang tersangka KTP-El, Made Oka Masagung, Rabu (4/4). Pemeriksaan tersebut berujung penahanan terhadap bos PT OEM Investment itu.

"Fakta-fakta sidang yang muncul ketika terdakwa Novanto diproses pengadilan tipikor," kata Febri ditanya soal apa saja yang didalami dari Made Oka.

Tidak hanya dugaan aliran dana ke Puan dan Pramono, tim dari KPK juga menelisik aliran dana lain, termasuk ke mantan Ketua Umum Golkar sekaligus mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto dari pemeriksaan Made Oka.

"Secara spesifik kami tidak dapat infonya karena itu masuk ranah teknis penyidikan," demikian Febri.

Puan dan Pramono pertama kali disebut pada terdakwa Setya Novanto. Dalam sidang itu, Novanto menyebut keduanya menerima masing-masing USD500 ribu.

Tak hanya Puan dan Pramono, pada persidangan tersebut Novanto juga menyebut beberapa anggota legislatif lain ikut menerima aliran dana proyek KTP-el.

Mereka antara lain, mantan pimpinan Komisi II DPR Chairuman Harahap dan Ganjar Pranowo, Melchias Mekeng, Tamsil Linrung, dan Olly Dondokambey. Novanto mengaku mengetahui adanya aliran dana itu dari Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung saat keduanya berkunjung ke kediamannya.

Made Oka bersama dengan Novanto, Anang Sugiana, Andi Narogong, Irman serta Sugiharto telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi. Negara mengalami kerugian hingga Rp2,3 triliun dari megaproyek bernilai Rp5,8 triliun tersebut akibat perbuatan mereka.

Atas perbuatannya, Made Oka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Tipikor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [sam]

http://hukum.rmol.co/read/2018/04/05/333961/Dugaan-Aliran-Dana-Ke-Puan-Dan-Pramono-Ditelisik-Lewat-Made-Oka-



Original Post

Ada Perusahaan Terkait Setnov Garap Proyek di Kemenhub

Media Online Cnnindonesia.com
2018-04-05

Jakarta, CNN Indonesia Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono menyebut ada salah satu perusahaan peserta lelang proyek di Kemenhub yang terkait dengan mantan Ketua DPR Setya Novanto. Perusahaan itu bernama PT Satria Baruna Ocean.

"Berdasarkan info, perusahaan itu ada kaitannya dengan saudara Setya Novanto," ujar Tonny saat menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (4/4).

Tonny mengatakan PT Baruna saat itu ditunjuk langsung tanpa proses lelang untuk menggarap proyek pengerjaan alur pelayaran Sungai Kapuas, Kalimantan Tengah.

Meski demikian, menurutnya, perusahaan itu tetap wajib memenuhi syarat PP 64/2015 tentang kepelabuhan yang mengatur kewajiban perusahaan untuk investasi dan kajian analisis dampak lingkungan.

"Waktu mereka ajukan ke menteri pada dasarnya menteri setuju asal investasi penuh dan sesuai PP 64," katanya.

Tonny tak menjelaskan lebih lanjut keterkaitan PT Baruna dengan Setnov. Namun ia tak menampik bahwa ada sejumlah perusahaan di Kalimantan yang sudah ditempatkan untuk mengerjakan proyek.

"Ada rumor setiap proyek di-kavling," ucap Tonny.

Ia mengaku sudah mengingatkan pada peserta proyek untuk tetap mengikuti persyaratan agar memenangkan proses lelang. "Tapi kalau dia dekat pimpinan dan DPR gampang itu, Pak (menangnya)," imbuhnya.

Tonny sebelumnya didakwa menerima suap Rp2,3 miliar dari pengusaha Adiputra Kurniawan terkait pengerjaan pengerukan empat pelabuhan di sejumlah daerah. Selain suap, Tonny juga didakwa menerima gratifikasi uang miliaran rupiah. (osc)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180405013853-12-288363/ada-perusahaan-terkait-setnov-garap-proyek-di-kemenhub



Original Post

PT PKU Diduga Serobot Lahan Warga

Media Cetak Koran Tempo Halaman 9
2018-4-5

PT PKU Diduga Serobot Lahan Warga

KUTAI KARTANEGARA - PTPerke- bunan Kaltim Utama (PT PKU) I, anak perusahaan PT Toba Bara SejahtraTbk (TBS), diduga menyerobot ribuan hektare lahan warga. Perusahaan ini mengantongi hak guna usaha (HGU) lahan seluas 8.000 hektare di Kecamatan Muara Jawa, Sanga-sanga. dan Loa Janan, Kutai Kartanegara. Namun warga di tiga kecamatan itu menganggap sekitar

2.000 Hektare dari lahan itu merupakan milik warga.

Akmal Rabbani, salah satu pemilik lahan dan koordinator warga, mengatakan 2.000 hektare lahan itu dimiliki oleh 1.500 warga. Bahkan 40 persen lahan berstatus sertifikat hak milik. "HGU yang diterbitkan di atas lahan bersertifikat milik warga jelas merupakan pelanggaran,"ujar dia, saat ditemui di Desa Sungai

Nangka, Kecamatan Muara Jawa, Ahad lalu. "Karena itu, kami menuntut pengembalian lahan dan pemulihan kampung."

Manajer Kampanye Forest Watch Indonesia (FWI), Linda -Rosalina. mengatakan memang ada tumpang-tindih antara lahan konsesi dan lahan warga. Kelurahan Teluk Dalam. Kecamatan Muara Jawa, adalah wilayah yang paling banyak mengalami

tumpang-tindih. Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Merah Johansyah.mempersoalkan lambannya respons pemerintah mengenai persoalan konflik lahan tersebut. "Kami akan menindaklanjuti "ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional," ujar dia.

Direktur Utama PT PKU I, Suaidi Marasabessy, membantah keluar bahwa

perusahaan menyerobot lahan. Suaidi menjelaskan, awalnya. HGU merupakan milik Ganda Grup yang selanjutnya diambil alih oleh PT TBS sejak 2012. "Pada saat kami mengambil alih itu, hasil keputusan Mahkamah Agung mengatakan

SK HGU itu sah. Jadi, kalau kami dinyatakan merampas hak rakyat itu tidak benar," kata dia. Senin lalu.

PT TBS adalah salah satu perusahaan milik Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Sebelumnya. Luhut adalah pemilik saham mayoritas, namun ia menjual sebagian sahamnya sehingga tinggal sekitar 10 persen. Suaidi mengatakan Luhut sudah berpesan kepadanya supaya menghormati hak warga. "Tidak mungkin saya langgar," ujar dia.

SAPRI MAULANA





Original Post

Mantan Dirut Pertamina Ditetapkan Jadi Tersangka

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-4-5

Mantan Dirut Pertamina Ditetapkan Jadi Tersangka

JAKARTA, KOMPAS - Mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Unit Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Penetapan sebagai tersangka ini berkaitan dengan kasus korupsi terkait investasi perusahaan di Blok Basker Manta Gummy Australia tahun 2009.

Surat perintah penetapan tersangka untuk Karen bernomor Tap-13/F.2/Fdl/O3/2O18 ditandatangani Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Warih Sadono tertanggal 22 Maret 2018.

Selain Karen, korps Adhyaksa juga menetapkan dua tersangka lain dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp 568 miliar tersebut. Mereka adalah Chief Legal Counsel and Compliance PT Pertamina Genades Panjaitan dan mantan Direktur Keuangan PT Pertamina Frederik Siahaan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung M Rum, Rabu (4/4/2018) di Jakarta, mengatakan, ketiganya disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kasus ini berawal saat PT Pertamina mengakuisisi sebagian aset milik ROC Oil Company Ltd di lapangan Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada 2009. Namun, di kemudian hari, muncul dugaan penyimpangan dalam pengusulan investasi yang tidak sesuai dengan pedoman investasi. Semestinya, untuk mengakuisisi, perlu didahului dengan studi kelayakan dan kajian mendalam. "Yang ini tidak ada kajian, bahkan Dewan Komisaris tidak diminta persetujuannya," kata Rum.

Warih menyatakan, sudah ada 67 saksi yang diperiksa dalam perkara int Karen dan tersangka lain pun sudah dicegah bepergian ke luar negeri selama 6 bulan.

(IAN)





Original Post

Perkara KTP-el Berlanjut

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-4-5

Perkara KTP-el Berlanjut

KPK menahan pengusaha Made Oka Masagung setelah dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik. Perusahaan Setya Novanto juga mendapat proyek di Kemenhub.

JAKARTA, KOMPAS - Perkara korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik terus berlanjut Kali ini, pengusaha Made Oka Masagung ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk 20 hari ke depan.

Oka, yang dua kali mangkir dari panggilan penyidik KPK untuk pemeriksaan sebagai tersangka, diduga memiliki peran cukup sentral. Dia diduga membantu mantan Ketua DPR Setya Novanto, yang telah menjadi terdakwa dalam perkara yang sama, menyamarkan aliran dana proyek tersebut

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyampaikan hal ini di Jakarta, Rabu (4/4/2018). "Yang bersangkutan ditempatkan di rumah tahanan KPK kavling CI," ujar Febri.

Oka semestinya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Kamis (29/3). Namun, kuasa hukumnya mengirimkan surat

keterangan sakit Dalam surat tersebut. Oka disebut tengah dirawat di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta Penyidik pun menjadwalkan ulang untuk diperiksa pada Senin (2/4), tapi Oka masih sakit.

Oka merupakan rekan Novanto saat aktif di Kosgoro dan menyediakan rekening sejumlah perusahaannya untuk menampung aliran dana berkait proyek KTP-el (Kompas, 22/12/2017). Selama memberikan keterangan di persidangan perkara korupsi pengadaan KTP-el, Oka kerap mengaku lupa detail kejadian terkait perputaran uang hingga kronologi dirinya diminta membantu Novanto.

Status Oka dinaikkan dari saksi menjadi tersangka awal Maret 2018. Penetapannya sebagai tersangka bersama dengan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, keponakan Novanto yang juga Direktur PT Murakabi Sejahtera.

Berdasarkan fakta persidangan

dengan terdakwa Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Oka dan Irvanto mengelola perputaran uang dari proyek KTP elektronik. Jatah yang diduga untuk Novanto dikirim dari perusahaan Biomorf Mauritius milik Johannes Mar-liem disampaikan ke Oka dan Irvanto melalui perusahaan jasa penukaran valuta asing. Melalui Oka, uang yang sampai ke tangan Novanto sebesar 3,8 juta dollar Amerika Serikat Sementara dari Irvanto diketahui sebanyak 3,5 juta dollar AS.

Melalui kuasa hukumnya. Bambang Hartono, Oka pun membantah kesaksian Novanto bahwa dirinya juga ikut mengalirkan uang ke anggota DPR lain, seperti Puan Maharani dan Pramono Anung.

Proyek Kemenhub

Dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan terdakwa mantan Direktur

Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Antonius Tonny Budiono, terungkap ada perusahaan yang disebut berkaitan dengan Novanto diduga ikut mendapat jatah proyek di Kementerian Perhubungan. Namun, dalam proyek pengelolaan alur pelayaran untuk Sungai Kapuas di Kalimantan Tengah, perusahaan ini gagal mengerjakannya karena tidak memenuhi persyaratan.

Tonny menjadi terdakwa atas perkara dugaan suap untuk kepentingan pengerukan di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, dan gratifikasi yang mencapai Rp 20 miliar. "Terkait dengan proyek Kapuas Kalimantan Tengah, ada yang bisa dijelaskan?" tanya Ketua Majelis Hakim Syaifuddin Zuhri.

"Jadi, ada namanya PT Baruna Ocean. Dia mengajukan pengelolaan alur pelayaran Sungai Kapuas. Waktu mereka mengajukan ke menteri, ada jawaban menteri pada dasarnya setuju asal ada

catatan investasi penuh oleh PT Baruna Ocean, harus diserahkan kajian teknis administrasi sesuai PP 64 tentang perizinan," tutur Tonny.

"PT Baruna ini perusahaan siapa?" tanya Syaifuddin.

"Menurut info, ada kaitannya dengan saudara Setya Novanto," jawab Tonny.

Merujuk berkas yang dimiliki Tonny dan jaksa, perusahaan yang dimaksud adalah PT Satria Baruna Ocean. Pada Juh 2015, perusahaan, yang disebut Tonny menang tanpa lelang tersebut, hendak mengerjakan proyek pengelolaan alur pelayaran Sungai Kapuas di Kalimantan Tengah. Pengajuan itu sudah disetujui sepanjang mengikuti peraturan.

Namun faktanya, persyaratan seperti studi kelayakan dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) tidak segera diserahkan sehingga akhirnya pelaksanaan proyek di lapangan tertunda.

(IAN)





Original Post

Pemerintah Terapkan Jam Malam

Media Cetak Kompas Halaman 11
2018-4-5

Pemerintah Terapkan Jam Malam

NEW DELHI, RABU - Aksi protes kelompok masyarakat dari kasta terendah India, Dalit, masih berlangsung, bahkan memanas di sejumlah wilayah. Massa yang marah membakar dua rumah tokoh politik masyarakat Dalit Untuk meredakan situasi yang memanas, ratusan petugas keamanan ditugaskan berpatroli keliling kota memastikan ketentuan jam malam dipatuhi oleh masyarakat di Distrik Karauli, Negara Bagian Rajasthan, Rabu (4/4/2018).

Sekitar 5.000 warga Dalit turun ke jalan dan membakar dua rumah tokoh dari Dalit, yakni anggota parlemen negara bagian dan mantan anggota parlemen.

"Kami sudah menangkap para tersangka yang membakar kedua rumah dan melakukan kekerasan lain. Sudah kami berlakukan jam malam dan akan diturunkan 600-700 aparat keamanan tambahan," kata Abhimanyu Kumar dari Pemerintah Distrik KaraulL

Pembakaran rumah dan tindak kekerasan lain itu menyusul gelombang protes besar-besaran di sejumlah wilayah di India yang diikuti puluhan ribu warga Dalit, Senin lala Aksi protes berbuntut gejolak kekerasan itu muncul setelah Mahkamah Agung memutuskan melarang penahanan segera para tersangka pelaku kekerasan dan diskriminasi terhadap warga Dalit

Kekerasan itu menyebabkan sembilan orang tewas. Ajakan untuk turui\ ke jalan itu disebar-

kan oleh organisasi kelompok masyarakat Dalit kasta terendah di India yang selama ini kerap mengalami perlakuan tak adil dan kekerasan.

Di India, jumlah penduduk Dalit tak sedikit sekitar 200 juta dari 1,25 miliar jiwa total jumlah penduduk India. Karena ada di kasta terbawah, warga Dalit tidak boleh menikmati semua yang dinikmati oleh kasta-kasta di atasnya. Pekerjaan warga Dalit juga sebagian besar pekerjaan "kotor" yang tidak akan dilakukan kasta lain, seperti membersihkan toilet atau mengurus hewan mati.

Jelang pemilu

Aturan hukum menjadi harapan warga Dalit untuk mendapat jaminan perlindungan. Namun, putusanMA membuyarkan harapan mereka karena MA justru melemahkan hukum yang bisa melindungi masyarakat kasta rendah. MA, bulan lalu, tidak memperbolehkan penangkapan dan penahanan secara langsung para tersangka yang menyerang atau melakukan kekerasan pada warga Dalit dan kelompok masyarakat marjinal laia

Pada waktu itu, MA beralasan tujuan pelarangan itu adalah untuk mengantisipasi adanya kasus palsu. Masyarakat Dalit menilai alasan itu hanya buatan MA saja Kini, para pemimpin dan tokoh Dalit khawatir posisi warga Dalit akan semakin terancam.

Menjelang pemilihan yang di-

agendakan berlangsung sebelum 29 Mei mendatang, tindakan diskriminatif dan kekerasan menjadi isu politik. Partai Bharatiya Janata dari sayap kanan yang kini sedang berkuasa menuding partai-partai oposisi sengaja membuat suasana rusuh dengan memancing gelombang protes Dalit di sejumlah wilayah.

Untuk "mengambil hati" warga Dalit, pemerintahan Partai Bharatiya Janata mengaku telah menyampaikan petisi yang meminta MA untuk mencabut atau mengubah putusannya.

Harian Times of India menyebutkan Perdana Menteri India Narendra Modi mengingatkan bahwa pemerintahannya selalu memperjuangkan perdamaian dan kebersamaan, khususnya untuk kelompok masyarakat paling miskin di India. "Kita sudah berjalan sesuai ajaran Babasaheb Ambedkar (tokoh Dalit yang juga merumuskan konstitusi India)," kata Modi. Ini kali pertama Modi menyinggung isu sensitif ini secara langsung.

Untuk menenangkan massa, Menteri Dalam Negeri India Rajnath Singh mengumumkan kepada publik pengadilan tinggi bersedia mendengarkan kembali kasus yang sudah diputuskan di tingkat MA. "Saya memberikan jaminan kepada rakyat pemerintah justru mau memperkuat aturan hukum yang melindungi masyarakat termarjinalisasi," ujarnya

(AFP/LUK)





Original Post

Polisi

Media Cetak Kompas Halaman 11
2018-4-5

Polisi

India memukuli seorang warga Dalit yang turut dalam-unjuk rasa di Ahmadabad, India, Senin (2/4/2018). Kekerasan meletus di India menyusul unjuk rasa itu. Warga Dalit memprotes putusan Mahkamah Agung yang melemahkan perlindungan hukum untuk komunitas terpinggirkan.

AP PHOTO/AJIT SOLANKI





Original Post

Partai Politik Tidak Ada Terobosan

Media Cetak Kompas Halaman 1
2018-4-5

Partai Politik Tidak Ada Terobosan

JAKARTA, KOMPAS - Perekrutan calon anggota legislatif oleh partai politik menjadi pintu masuk untuk membenahi lingkungan politik agar tahan menghadapi godaan korupsi politik masif di lembaga legislatif dan eksekutif. Ironisnya, parpol tidak banyak berbenah dan membuat terobosan untuk membenahi sistem pencalegan.

Pada saat yang sama, wacana seperti yang direncanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melarang bekas narapidana perkara korupsi guna menjadi calon anggota legislatif mulai ditolak sejumlah anggota DPR karena dinilai tidak punya payung hukum.

Padahal, menurut anggota KPU Wahyu Setiawan di Gedung KPU di Jakarta, Rabu (4/4/2018), wacana yang telah diputuskan dalam rapat pleno KPU untuk dimasukkan dalam Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota Legislatif itu muncul karena KPU menyadari korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang punya daya rusak luar biasa pula. Pesan moral dari pengaturan itu adalah agar parpol bisa memilih kader terbaik yang layak dipilih masyarakat serta mengedukasi pemilih untuk memilih wakilnya yang punya rekam jejak bagus.

Pesan itu menjadi penting karena korupsi di lingkungan legislatif terussaja terulang de-

ngan modus yang relatif sama, seperti suap terkait pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam kasus ini, terakhir, KPK menetapkan 33 anggota dan bekas anggota DPRD Sumatera Utara sebagai tersangka.

Ketentuan bahwa caleg tidak pernah menjadi narapidana perkara korupsi memang tidak dicantumkan dalam syarat pencalonan yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 240 huruf (g) UU No 7/2017 hanya menyatakan, syarat caleg adalah tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan eks terpidana.

Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengingatkan, rancangan peraturan KPU tidak bisa bertentangan dengan isi UV No 7/2017. (Kompas, 3/4/2018)

Namun, menurut pendiri Constitutional and Electoral Reform Hadar Nafis Gumay, KPU tetap bisa memasukkan pengaturan bahwa bekas narapidana perkara korupsi tak dapat menjadi calon anggota legislatif dalam peraturan KPU. Ini karena kasus korupsi merupakan tindak pidana luar biasa yang berbeda dari pidana umum. "Hanya disayangkan sepertinya DPR menolak hal ini," kata Hadar.

Hari Kamis ini, KPU akan melakukan uji publik terkait peraturan KPU yang melarang bekas narapidana perkara korupsi untuk menjadi caleg. Dalam Pasal 8 Ayat 1 Huruf J draf Peraturan KPU itu disebutkan caleg "bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi".

Kewalahan

Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Pareira menuturkan, partai sebenarnya sudah berusaha melakukan perekrutan dengan memperhatikan rekam jejak para bakal calon anggota le-

gislatif. Bakal caleg yang bermasalah atau punya potensi masalah otomatis akan dicoret dan tidak mendapat tiket pencalonan.

Namun, Pareira mengakui, sebenarnya perekrutan yang ketat dan cermat terhadap bakal caleg tidak berlaku di semua tingkatan. Biasanya, perekrutan di tingkat pusat atau provinsi sedikit lebih teliti. Namun, tidak demikian di tingkat kabupaten/kota. "Saat penjaringan, kami wawancara para bakal caleg, kami tanyakan, apakah punya masalah atau tidak, potensi bermasalah atau tidak? Tapi, kan, tidak semua mau jujur dan terbuka, apalagi di tingkat kabupaten/kota," katanya.

Sementara partai, kata Pareira, kewalahan jika harus mengecek satu per satu potensi masalah hukum bakal calegnya. "Yang paling bagus, jika KPK melihat ada potensi, langsung beri tahu partai sebagai upaya pencegahan," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Reni Marlinawati mengatakan hal serupa Menurut dia, kader yang melakukan korupsi tidak semuanya memiliki rekam jejak yang buruk. Ada yang bersih dan berintegritas pada saat tahapan perekrutan. Namun, setelah berkecimpung di dunia politik, sistem yang ada menggiring mereka untuk ikut korupsi.

Sementara itu, partai sendiri tidak mungkin mengawasi setiap gerak-gerik kadernya. "Hal yang bisa dilakukan partai adalah tegas memecat kalau ada kader yang terbukti korupsi. Itu mekanisme dan komitmen dari partai," katanya.

(AGE/GAL/NDY/APA)





Original Post

Mantan Pit Sekda Jambi Dituntut 2,5 Tahun

Media Cetak Kompas Halaman 21
2018-4-5

Mantan Pit Sekda Jambi Dituntut 2,5 Tahun

JAMBI - Mantan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik dituntut hukuman pidana 2 tahun 6 bulan serta denda Rp 100 juta subsider kurungan 3 bulan terkait kasus dugaan korupsi pengesahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018. Dua pejabat lain, Asisten III Sekda Saifudin dan Pit Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Arfan, dituntut hukuman yang sama. Tuntutan dibacakan jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Trimul-yono, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi, Rabu (4/4/2018). Sidang dipimpin Majelis Hakim yang diketuai Badrun Zaini. Ketiga terdakwa terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK pada 29 November 2017, satu hari setelah pengesahan APBD dalam Rapat Paripurna DPRD Jambi.

(ITA)





Original Post

Saksi Sejarah Jakarta dan Kawasan Vital Negara

Media Cetak Kompas Halaman 27
2018-4-5

Saksi Sejarah Jakarta dan Kawasan Vital Negara

Sejarah DKI Jakarta tak lepas dari peran Kecamatan Gambir. Pada maa Hindia Belanda tahun 1920-1940, daerah ini pernah termasyhur sebagai pasar malam untuk memperingati hari lahir Ratu Belanda Wilhelmina. Pasar malam tersebut kemudian menjadi Pekan Raya Jakarta mulai

tahun 1968.

Dalam perkembangannya, Gambir menjadi tempat berdirinya bangunan bersejarah dan gedung-gedung

penting pemerintahan. Tahun 1962 berdiri Monumen Nasional di kecamatan ini. Selain itu, di kecamatan ini

berdiri juga Istana Merdeka, Museum Nasional, Galeri Nasional Indonesia, Balai Kota Provinsi OKI Jakarta, Bank

Indonesia. Mahkamah Agung RI, Kementerian Sekretariat Negara RI, dan Perpustakaan Nasional RI.

Nama Gambir identik pula dengan stasiun kereta api yang dibangun sekitar 1930 dan direnovasi

besar-besaran pada 1990. Stasiun kelas besar dengan empat jalur KA ini melayani perjalanan ke sejumlah

tujuan utama di Pulau Jawa serta perjalanan KRL.

(Krishna Panolih/Litbang Kompas)





Original Post

Black Box AirAsia Ditemukan, Jonan Kasih US$20 Ribu

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-4-5

Black Box AirAsia Ditemukan, Jonan Kasih US$20 Ribu

BEKAS Dirjen Perhubungan Laut, Anionius Tonny Budiono menyebut pernah menerima uang 20.000 dolar AS dari Ignasius Jonan. Saat itu Jonan masih menjabat Menteri Perhubungan.

"Kebetulan saya merapat di atas kapal. Karena itu pernyataan ketua KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) itu tercepat di dunia maka ada apresiasi dari pimpinan saya,saya diberikan sebesar 20 ribu dolar AS," aku Tonny di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Kemarin, Tonny menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa kasus suap perizinan di Ditjen Perhubungan Laut.

Sebelum menerima uang dari Jonan,Tonny menuturkan sempat diomeli oleh bekas Dirut PT Kereta Api Indonesia.

Tonny dianggap berlebihan lantaran mengerahkan banyak kapal untuk membantu pencarian kotak hitam (black box) pesawat AirAsia yang jatuh di Laut Jawa.

"Saya bekerja keras toh di maki-maki. Saya berdoa agar diberi kemudahan buat saya. Dalam waktu singkat (black

box) ditemukan," kata Tonny.

Dalam persidangan ini. Tonny juga mengakui pernah menerima duti dari bawahannya. Yakni dari Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Jonggung Sitorus, dan Mauritz Sibarani. Semua uang tersebut diterima dalam bentuk dolar. Ia juga menerima uang dari Abbas selaku Kepala UPP KINTAP

Dalam dakwaan, Tonny disebut menerima uang dari Jonggung Sitorus 10.000 dolar AS. Kemudian, Pada tahun 2017, Tonny menerima uang 10.000 dolar AS dari Mauritz Sibarani.

Pada akhir tahun 2016 dan pada tahun 2017, Terdakwa menerima uang dari Abbas yang merupakan Kepala UPP KINTAP dengan total sejumlah Rp300 juta.

Atas penerimaan suap itu. Tonny didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

byu





Original Post

Anggota Tim 11 Jadi Juru Tagih Fee Proyek

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-4-5

Anggota Tim 11 Jadi Juru Tagih Fee Proyek

ANGGOTA DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Junaidi mengungkapkan peran Tim 11 dalam mengumpulkan pundi-pundi uang untuk Bupati Rita Widyasari.

Junaidi yang menjadi anggota tim bertugas menagih uang fee dari kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek Pemkab Kukar. Ia mengisti-lahkan fee itu sebagai uang "terima kasih dari kontraktor proyek kepada Rita.

Awalnya, tugas menagih fee dilakukan anggota tim Andi Sabrin. Lantaran Sabrin dianggap tak melaksanakan tugasnya baik, ia diganti Rusdiansyah dan Junaidi.

" Ada pergantian tugas, Sabrin dinonaktifkan berdasarkan rapat Tim 11 yang pimpin Pak Khairuddin. Disampaikan Khairuddin bahwa Sabrin harus diganti karena tidak dipercaya lagi. Pak Rusdiansyah yang ganti. Saya diminta men-dampingi. Disetujui tim," tutur Junaidi ketika bersaksi untuk perkara korupsi Rita dan Khairuddin di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Sejak itu. Junaidi rutin menagih duit terima kasih atau fee dari pemenang tender proyek. Kontraktor yang mengerjakan proyek jalan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dipungut fee 11,5 persen dari nilai proyek.

Uang itu lalu dibagi-bagi. "Enam persen untuk Bupati sisanya untuk Dinas segala macam dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Tim 11 dapat 0.5 persen," beber Junaidi.

Junaidi menyerahkan jatah untuk Rita kepada Ibrahim, ajudan bupati. Ibrahim meneruskannya ke Joni Ringgo, ajudan lainnya.

Junaidi memastikan Rita sudah menerima uang. Sebab,

Joni selalu mengabarkan via Blackberry Massenger(BBM). "Dia (Joni) BBM. Sudah sampai. Kalau tidak pasti ada komplain dari Rita," katanya.

Ketika ditanya berapa jumlah uang yang pernah diserahkan kepada Rita, Junaidi tak ingat. Ia memperkirakan jumlahnya mencapai puluhan miliar.

Pada 2014, Junaidi berniat mundur dari Tim 11. Namun Rita ingin maju kembali dalam pemilihan bupati. Rita butuh dana untuk kampanye.

Junaidi tetap melakoni tugas menagih fee dari kontraktor proyek. "Uang itu banyak digunakan untuk operasional politik. Misalnya acara partai Rakerda (rapat kerja daerah) dan segala macam," sebut Junaidi.

Dalam surat dakwaan disebutkan, pada 2011 Rita menerima Rp286,28 miliar dari kontraktor proyek-proyek Dinas PU melalui Andi Sabrin.

Kurun 2010-2016, Rita menerima Rp7,061 miliar dari kontraktor proyek-proyek Dinas Perkebunan dan Kehutanan melalui Andi Sabrin dan Junaidi.

Kurun 2012-2016, Rita menerima Rp25,457 miliar dari kontraktor proyek-proyek Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Penyerahan uang lewat Andi Sabrin dan Junaidi.

Dalam perkara ini, Rita dan Khairuddin, Ketua Tim 11 didakwa menerima duit mencapai Rp469,4 miliar dari pengurusan izin-izin dan kontraktor proyek-proyek.

Selain itu. Rita didakwa menerima suap Rp6 miliar dari Hery Susanto Gun alias Abun terkait pemberian izin lahan perkebunan sawit PT Golden Sawit Prima di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman.

BYD





Original Post

Duit Pertamina Rp 568 Miliar Menguap, Karen Jadi Tersangka

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-4-5

Duit Pertamina Rp 568 Miliar Menguap, Karen Jadi Tersangka

Diam-diam Kejaksaan Agung menetapkan bekas Dirut Pertamina Karen Agustiawan sebagai tersangka kasus investasi di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia sejak bulan lalu.

STATUS Karen baru diumumkan kemarin. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung. M Rum mengatakan penetapan tersangka itu berdasarkan surat nomor Tap-13/R2/Fd. 1 /03/2018 yang diteken Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) 22 Maret 2018.

"Bersama dia, Kejagung juga menetapkan Chief Legal Councel and Compliance GP dan bekas Direktur Keuangan FS sebagai tersangka," kata Rum.

Penetapan GP atau Genades Panjaitan sebagai tersangka berdasarkan surat Direktur Penyidikan JAM Pidsus nomor Tap- 14/F.2/Fd. 1/03/2018 tanggal 22 Maret 2018.

Sementara bekas Direktur Keuangan Pertamina Frederik Siahaan (FS) berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus Nomor Tap-15/F2/ Fd.1/03/2018 tanggal yang sama.

Bekas Manager Merger Acquisition (MA) Direktorat Hulu Pertamina, Bayu Kristanto (BK) lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat Direktur Penyidikan JAM Pidsus nomor Tap-06/F.2/ Fd.1/01/2018 tertanggal 23 Januari 2018.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Karen sempat diperiksa penyidik gedung bundar Kejagung pada 2 Oktober 2017 dan 14 Februari 2018.

Pada pemeriksaan terakhir. Rum mengungkapkan, "Karen Agustiawan menerangkan mengenai proses keputusan terkait dengan proyek untuk lapangan minyak di Blok Basker Manta Gummy Australia."

Bersamaan dengan Karen, penyidik juga memeriksa Hu-mayun Bosha, bekas Komisaris

Pertamina. Ia menerangkan mengenai mekanisme pemberian izin kepada direksi untuk melakukan investasi di Blok BMG.

Kasus ini terjadi pada 2009. Pertamina melalui anak perusahaannya, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) melakukan akuisisi saham sebesar 10 persen terhadap ROC Oil Ltd, yang menggarap Blok BMG.

Perjanjian dengan ROC Oil

atau Agreement for Sale and Purchase -BMG Project diteken pada 27 Mei 2009. Nilai transaksinya US$31.917.228.

Akibat akuisisi itu. Pertamina harus menanggung biaya-biaya yang timbul lainnya (cash call) dari Blok BMG sebesar AUS$ 26.808.244.

Dengan dana yang sudah dikeluarkan setara Rp568 miliar itu, Pertamina berharap Blok BMG

bisa memproduksi minyak sebanyak 812 barrel per hari.

Ternyata Blok BMG hanya dapat bisa menghasilkan minyak mentah untuk PHE Australia Pte Ltd rata-rata sebesar 252 barel per hari. Pada 5 November 2010, Blok BMG ditutup, setelah ROC Oil memutuskan penghentian produksi minyak mentah. Alasannya, blok ini tidak ekonomis jika diteruskan produksi.

Investasi yang sudah dilakukan Pertamina tidak memberikan manfaat maupun keuntungan dalam menambah cadangan dan produksi minyak nasional.

Hasil penyidikan Kejagung menemukan dugaan penyimpangan dalam proses pengusulan investasi di Blok BMG. Pengambilan keputusan investasi tanpa didukung feasibility study atau kajian kelayakan hingga tahap final due dilligence atau kajian lengkap mutakhir. Diduga direksi mengambil keputusan tanpa persetujuan Dewan Komisaris.

Akibatnya, muncul kerugian keuangan negara cq Pertamina sebesar US$31,492,851 dan AUS$ 26.808.244 atau setara Rp568.066.000.000.

gpg





Original Post

Plang Sitaan Rumah Emirsyah Tertutup Rerimbunan Pohon

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 5
2018-4-5

Plang Sitaan Rumah Emirsyah Tertutup Rerimbunan Pohon

Penyidikan kasus dugaan suap pengadaan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia terus berlanjut. KPK menyita rumah milik tersangka bekas Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar di Pondok Indah, Jakarta Selatan.

RUMAH yang disita KPK ini, berada dj Jalan Pinang Merah II, Blok SK Nomor 7-8, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Letaknya berada di hook. Posisi pintu masuk berada di Jalan Taman Pinang Merah Timur. Pintu gerbang dalam keadaan tertutup rapat. Pos penjagaan yang menempel dengan gerbang masuk juga sepi dan gelap. Tidak terlihat aktivitas apapun di dalam rumah dua lantai itu. Kondisi di dalamnya juga gelap.

Di balik gerbang masuk, terparkir satu sepeda motor sport. Untuk memastikan ada tidaknya orang di rumah bercat krem itu, terdapat bel di dekat pintu masuk. Saat dipencet, seorang petugas keamanan bergegas membukakan pintu gerbang yang digembok dari dalam.

"Rumah ini sudah lama kosong. Pak Emirsyah lebih banyak tinggal di rumah satunya yang berada di Permata Hijau (Jaksel)," ujar Andi, petugas keamanan di rumah Emirsyah.

Rumah yang dibeli pada 2010 ini, masih tampak terawat dengan baik . Tidak terlihat sampah maupun kotoran berserakan di sekitar rumah yang dilapisi batu pualam itu.

Di lantai dua terdapat balkon yang cukup lebar untuk bersantai. Di tempat itu juga terdapat tenda yang tidak terlalu besar. "Setiap hari, rumah ada yang bersihkan walaupun tidak ditempati," ujar Andi.

Tidak jauh dari pintu masuk,

terpasang sebuah papan pengumuman penyitaan dari KPK. Namun, plang yang didominasi warna putih itu, tidak terlalu terlihat jelas dari luar karena tertutupi rerimbunan pohon yang banyak tumbuh di sekitar pekarangan. Saat dilihat lebih dekat, baru terlihat jelas tulisan di plang tersebut.

Isinya, Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan NomorSprin. Sita-02/01/01/2017, tanggal 16 Januari 2017, Tanah dan Bangunan di Jalan Pinang Merah II Blok SK Persil No 7-8, Pondok Pinang,Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Berdasarkan Buku Tanah Hak Milik No 6031 TELAH DISITA. DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERSANGKA EMIRSYAH SATAR. "Di Sita sejak sebulan lalu," ujar Andi kembali.

Saat penyitaan rumah tersebut oleh KPK, Andi mengaku terkejut karena ada belasan penyidik berdatangan dan menyampaikan akan menyita rumah dua lantai itu. Apalagi, kata dia, penyidik KPK saat itu bilang bahwa penyitaan rumah tersebut dilakukan karena saat pembelian ada kaitannya dengan kasus dugaan korupsi.

"Sepengetahuan saya, ini rumah warisan dari mertua Pak Emirsyah untuk adik istrinya (Sandrina). Jadi, tak ada urusan dengan kasus suap," tegasnya.

Pria yang mengenakan kaos warna terang im Mengatakan.,

adiknya Sandrina Abubakar sesekali datang untuk memeriksa keadaan rumah karena memang jarang ditempati "Hanya dicek sesekali, berantakan atau tidak," kata dia.

. Kendati demikian. Andi tidak bisa berbuat banyak karena sudah menjadi tugas penyidik KPK untuk melakukan penyitaan rumah milik bosnya.. "Tapi kalau tidak terbukti, ya, harus secepatnya dikembalikan ke pemiliknya," harap Andi.

Andi mengaku telah menjaga dan merawat rumah ini sejak tahun 2010. Sebelumnya, dia menjaga dan merawat rumah mertua Emirsyah.

"Pak Emir menempati rumah ini sejak tahun 2010 setelah

ayahanda istrinya meninggal dunia," ceritanya.

Andi mengaku sempat ikut membantu pindahan barang-barang dari rumah Emirsyah Satar di Permata Hijau ke tempat ini. "Di dalam rumah masih banyak barang milik mertua Pak Emirsyah. Mau dipindahkan kemana kalau disita?" tanyanya.

Salah seorang tetangga Emirsyah yang bernama Rusdi menceritakan. Emirsyah bersama ke-luargannya telah meninggalkan rumah tersebut sejak lama atau jauh hari.sebelum disita oleh KPK. "Keluarganya telah mengosongkan rumah sejak yang punya rumah (Emirsyah Satar) ditetapkan menjadi tersangka Januari 2017," ujar Rusdi.

Pria berumur 45 tahun ini mengatakan, rumah tersebut dibeli Emirsyah Satar dari penyanyi lis Sugianto pada 2010. Namun, ia tidak mengetahui pasti berapa harga rumah tersebut saat dibeli, tapi tidak lebih dari Rp 10 miliar sesuai dengan harga pasar di kawasan ini saat itu.

"Setelah beli. Pak Emir bersama keluarganya langsung tinggal di sini," tandasnya.

Menurut pria yang mengenakan kaos warna gelap ini, rumah tersebut tidak lagi ditempati setelah Emirsyah ditetapkan menjadi tersangka tahun lalu atas dugaan kasus menerima suap dari perusahaan Rolls Royce. "Tapi, masih ada satu orang yang menjaga rumah tersebut dan bersih-bersih rumah," ujarnya.

Bagaimana tanggapan Emirsyah Satar? Kuasa hukumnya. Luhut Pangaribuan membantah kliennya menerima suap dalam bentuk barang atau aset seni Iai 2 juta dolar yang tersebar di Singapura dan Indonesia. Sebab, kata dia. Emirsyah tidak mencari keuntungan pribadi dalam pan-gadaan mesin Rolls Royce.

"Proses (pengadaan mesin Rolls Royce untuk pesawat Airbus milik Garuda Indonesia) sesuai aturan," tegas Luhut beberapa waktu sebelumnya.

Luhut berkeyakinan, kliennya tidak melakukan kejahatan korupsi selama menjabat sebagai Dirut Garuda Indonesia periode 2005 hingga 2014. "Tidak pernah terima suap dari SS (Soetikno Soedarjo) sebagaimana diberitakan," tandasnya.

Kendati demikian, lanjut Luhut, pihaknya tetap meng- hormati kewenangan KPK dan akan mencari kebenaran materiil secara bersama terkait kasus tersebut.*

tif





Original Post

Kemendagri HormatiProses Hukum Calon Walikota Makassar

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 8
2018-4-5

Kemendagri HormatiProses Hukum Calon Walikota Makassar

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) akan menghormati proses hukum calon petahana Walikota Makassar M Ramdhan Danny Pomanto yang sedang berjalan. Saat ini, kasusnya sedang bergulir. KPUD Kota Makassar sedang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan penetapan pencalonan pasangan incumbent M Ramdhan Danny Pomanto-Indira Mulyasari.

Direktur Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Bahtiar berharap, semua pihak menghormati proses hukum ini.

Pemerintah, tidak bisa menilai proses hukum, karena itu ranah pihak yudikatif, dalam hal ini pengadilan. "Sesuai Undang-undang Pilkada, maka putusan PTUN bisa digugat kepada Mahkamah Agung (MA)," kata Bahtiar di Jakarta, kemarin.

Kepada pihak-pihak merasa dirugikan. Bahtiar mempersilakan memperkuat argumentasi dan dalil-dalilnya dalam memori kasasi yang diajukannya kepada MA. Dan.

putusan pengadilan mengikat kepada siapapun. "Lembaga peradilan adalah jalan penyelesaiannya. Apapun putusan MA nantinya wajib dilaksanakan dan ditaati semua pihak," harapnya.

Diketahui, KPUD Kota Makassar tengah menempuh upaya hukum berupa kasasi ke MA atas putusan PTUN Makassar yang mengabulkan gugatan calon Walikota-Wakil Walikota Makassar, Munafri

Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi dalam sidang putusan,

Rabu, 21 Maret 2018 lalu.

Hakim PTUN pun memerintahkan KPUD Kota Makassar untuk membatalkan penetapan pasangan incumbent yang ma-ju lewat jalur independen, M Ramdhan Danny Pomanto-Indira Mulyasari.

KPU Pusat melalui komi-sionemya. Ilham Saputra menegaskan, lembaganya tidak akan buru-buru melaksanakan putusan PTUN itu karena penetapan calon Walikota-Wakil Walikota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto-Indira Mulyasari belum bisa dicabut sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrahcht dari MA.

"Yang jelas, selama KPU melakukan kasasi, paslon tersebut masih bisa melakukan aktivitas normalnya," tegas Ilham.

Dua guru besar hukum tata negara dari Makassar menilai, PTUN Makassar keliru mengkonstruksi hukum gugatan terhadap pasangan Moh Ramdhan Danny Pomanto-Indira Mulyasari. Sebab gugatan diajukan bukan sengketa PTUN, tapi masuk kategori pelanggaran admistrasi pemilihan.

"Hakim MA harus jernih melihat kontruksi hukum antara sengketa pemilihan tata usaha negara pemilihan dengan pelanggaran administrasi pemilihan. Jika keputusan MA tidak jernih bisa terkesan KPU dipaksa untuk batalkan penetapan pasangan calon. Jadi, pasal yang dituduhkan bahwa ada pelanggaran ad-minsitrasi, bukanlah sengketa pemilihan," ujar pakar hukum tata negara dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Amirudin Umar.

edy





Original Post

Jangan Intervensi Kampus Terlalu Jauh

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-4-5

Jangan Intervensi Kampus Terlalu Jauh

PEMBERHENTIAN Wakil Rektor Universitas Trisakti (Usakti) yang dilakukan Menteri Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) dinilai sebagai intervensi yang terlalu jauh dan berlebihan. Pasalnya, penggantian wakil rektor cukup dilakukan melalui mekanisme kampus.

"Kalau namanya wakil rektor itu nanti diangkatnya oleh keputusan rektor, tapi harus pertimbangan senat. Misalnya rektor punya beberapa calon, maka dia mengkonsultasikannya kepada kami di Senat. Setelah itu nama-nama itu kami seleksi. Sekarang yang terjadi, tiba-tiba melalui keputusan menteri dan pejabat-pejabatnya," kata Sekretaris Senat Usakti, Dadan Umar Daihani. kemarin.

Dadan yang juga Guru Besar di Usakti ini mengatakan, akan lebih tepat jika Menristekdikti mengurusi kelembagaan Universitas Trisakti. Di mana saat ini pengelolaan Universitas Trisakti masih belum jelas.

Padahal keputusan Peninjauan Kembali (PK) yang dikeluarkan Mahkamah Agung (MA) memperkuat penetapan Menteri Keuangan bahwa Universitas Trisakti adalah merupakan Barang Milik Negara, bukan milik Yayasan Trisakti.

"Urgensinya itu di kelembagaan, bukan melakukan penggantian-penggantian yang sifatnya operasional dan justru menambah masalah baru. Yang dilakukan menteri kok malah menyerahkan pengelolaan Universitas Trisakti kepada yayasan, padahal ini aset negara," katanya lagi.

Dadan mengatakan, pada saat kelahirannya, Trisakti memang dibiayai oleh APBN. Namun setelah itu bisa menghidupi operasional kampus. Karena itu Trisakti ini seharusnya menjadi model bagi universitas negeri lainnya. "Trisakti ini asetnya milik negara, bukan swasta." tegasnya.

Sementara dalam sidang lanjutan gugatan atas Surat Ke-

putusan Menteri Riset. Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) tentang pemberhentian Yuswar Zainul Basri sebagai Wakil Rektor Universitas Trisakti kemarin hadir Johannes Gunawan, Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Menristekdikti sebagai saksi.

Dalam kesaksiannya,Johannes mengatakan, pemberhentian Yuswar telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dimana dalam Pasal 7 Ayat 1 disebutkan bahwa menteri bertanggung jawab pada pendidikan tinggi, termasuk pada perguruan tinggi swasta jika diperlukan.

Namun Gugum Ridho Putra, Kuasa Hukum Yuswar mengatakan kewenangan Menristekdikti tidak masuk sampai ke tingkat operasional perguruan tinggi. "Kalau masalah pembinaan Itu memang kewenangan menteri, karena menteri adalah regulator. Namun kalau sampai memecat wakil rektor, itu fungsi

pelaksana yang dijalankan. Menteri tidak bisa sampai menjadi pelaksana definitif, karena kewenangan pelaksana sudah diserahkan kepada internal melalui otonomi pendidikan tinggi." katanya.

Seperti diketahui. saat ini yang ditunjuk menjadi pejabat sementara Rektor Universitas Trisakti adalah Ali Ghufron Mukti, Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemristekdikti. Setelah pengangkatannya menjadi Pjs Rektor, tahun lalu Ali Ghufron lantas memecat Prof Yuswar yang akan pensiun pada 2019.

Ali Gufron mengakui, pemberhentian Yuswar tidak melibatkan Senat. Hal ini bertentangan dengan aturan di Universitas Trisakti, dimana pengangkatan dan pemberhentian wakil rektor harus melalui pertimbangan dan persetujuan Senat.

Akibat tindakan Ali Gufron itu, pada Desember 2017 lalu. Yuswar menggugat Menteri Riset.Teknologi dan Pendidikan

Tinggi karena mengeluarkan Kepmen Nomor 458/M/KPT. KP/2017 Tanggal 3 November 2017 tentang pemberhentian dirinya.

Selain Menristek Dikti, pria berusia 74 tahun itu juga menggugat pejabat sementara (Pjs) Rektor Universitas Trisakti, Ali Ghufron Mukti yang memberhentikan dirinya atas dasar Kepmen.

Yuswar merupakan salah seorang yang turut membesarkan Universitas Trisakti. Ia pertama kali menginjakkan kakinya di universitas tersebut pada 1971 dengan menjadi pengajar di Fakultas Ekonomi. Jika dihitung, hingga 2017 kemarin, ia telah mengabdi selama 46 tahun.

Saat ini, Yuswar hanya ingin nama baiknya dipulihkan dan dapat pensiun dengan tenang. "Saya juga mendukung Universitas Trisaksi ini menjadi perguruan tinggi negeri, sehingga bisa terkelola lebih baik," tuturnya.

JON





Original Post

Buronan DPO Tidak Bisa Ajukan Praperadilan

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 10
2018-4-5

Buronan DPO Tidak Bisa Ajukan Praperadilan

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menerbitan Surat Edaran MA (Sema) Nomor 1 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa seluruh tersangka yang melarikan diri sehingga masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO), dilarang mengajukan upaya praperadilan.

"Ketentuan ini berlaku untuk seluruh tersangka DPO baik yang dinyatakan oleh kepolisian, kejaksaan, ataupun KPK," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah di Jakarta, Rabu (4/4).

Abdullah menjelaskan, tersangka DPO baru diperbolehkan mengajukan upaya hukum praperadilan setelah status DPO tersebut dicabut oleh pejabat yang berwenang.

Larangan pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status DPO ini diterbitkan MA, karena dalam praktik

peradilan beberapa waktu belakangan ini ada kecenderungan permohonan praperadilan diajukan oleh tersangka dalam status DPO.

"Ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan," ujar Abdullah.

Sema Nomor 1 Tahun 2018 ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengajuan praperadilan bagi tersangka dengan status DPO, tambah Abdullah.

Lebih lanjut Abdullah mengatakan bahwa dalam surat edaran tersebut dinyatakan jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh kuasa hukum atau keluarga, maka hakim harus menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima.

Terhadap putusan hakim tersebut, MA menyatakan tidak dapat diajukan upaya hukum lainnya," pungkas Abdullah,

(ant)





Original Post

DPRD DKI Desak Pemprov DKI Selesaikan Waduk Rorotan

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 10
2018-4-5

DPRD DKI Desak Pemprov DKI Selesaikan Waduk Rorotan

Oleh Imam Suhartadi

JAKARTA - Sudah hampir tiga tahun, pembangunan Waduk Rorotan, Cakung, Jakarta Timur mangkrak. Pembangunan baru mencapai 85% dan belum dilanjutkan sama sekali. Padahal, keberadaan waduk tersebut sudah sangat dinanti-nantikan warga Cakung sebagai pengendali banjir di kawasan permukiman mereka.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI, William Yani, menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI harus segera menyelesaikan pembangunan Waduk Rorotan. Selain ditunggu-tunggu warga, juga sudah ada keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menguatkan lahan seluas 25 hektare (ha) untuk pembangunan Waduk Rorotan adalah milik Pemprov DKI.

"Jadi, tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan pembangunan tersebut Apalagi sudah ada putusan MA yang menguatkan lahan itu milik DKI," kata Yani di gedung DPRD DKI, Rabu (4/4).

Yani mengakui, Komisi A DPRD DKI sempat merekomendasikan untuk menghentikan pembangunan Waduk Rorotan. Dikarenakan masih

adanya beberapa warga yang mengklaim lahan tersebut. Namun, dengan mengantongi putusan MA tersebut, seharusnya pembangunan waduk dapat diteruskan. Makanya, dirinya merasa heran melihat Pemprov DKI lambat dalam menuntaskan pembangunan sarana pengendali banjir ini. Ketika dikonfirmasi. Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DK, Teguh Hendarwan mengakui pembangunan Waduk Rorotan Cakung baru mencapai 85 persen. Lahan yang digunakan merupakan kewajiban pengembang yaitu PGC dan Mitra Sindo. Dari total kewajiban 25 ha, yang baru dilakukan pembangunannya seluas 20 ha. "Jadi sisanya, lima hektare lagi masih proses," kata Teguh.

Teguh mengungkapkan, saat ini pihaknya belum dapat melanjutkan pembangunan waduk tersebut Dikarenakan masih menunggu penyelesaian administrasi Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI. Tidak hanya itu, belum dilanjutkannya pemba-ngunanan, juga lantaran di atas lahan masih terpasang plang milik Polda Metro Jaya yang bertulisan Dalam Pengawasan.

"Untuk melanjutkan proses pembangunan waduk ini, kami saat ini menunggu penyelesaian administrasi atas tanah itu," tukasnya.

Pembangunan Waduk Rorotan Cakung, tambahnya, dilakukan untuk mengurangi banjir di tiga wilayah. Yakni wilayah Cakung, Cilincing, Rorotan. Waduk tersebut cukup besar untuk menampung air dengan kedalaman 8 meter.

Ditempat terpisah, Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan, Naufal Firman Yusak, berjanji akan menindaklanjuti laporan mang-kraknya pembangunan Waduk Rorotan Cakung ini. "Segera saya lapor ke Gubernur. Karena penanganan banjir ini menjadi salah satu prioritas kami," kata Naufal.

Sekedar diketahui, pembangunan Waduk Rorotan Cakung terbengkalai hampir sekitar 3 tahun. Waduk yang telah hampir selesai dan menelan bi-

aya puluhan miliar dana pengembang terhenti. Akibat adanya klaim dari beberapa pihak yang merasa memiliki hak atas lahan milik Pemprov DKI tersebut

Kepemilikan lahan itu tertulis di Badan Pengelola Keuangan Pemda DKI tertanggal 9 Januari 2012 yang menyatakan bahwa Rawa yang terletak di Jalan Kayu Tinggi/Tambun Ren-gas yang dikenal dengan Rawarorotan, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur seluas lebih kurang 25 hektare (ha) merupakan aset Pemda DKI Jakarta dan dicatat dengan Nomor Inventaris 11.05.11.00.00.00.000.1996 - 01.07.02.01.00011.

Surat pernyataan Pemda DKI dikuatkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Perkara Nomor 1158/ K/ Pdt/2017 tertanggal 17 Juli 2017 antara Sutiman Bin Ayub melawan Gubernur Kepala Daerah DKI. Dalam Putusan tersebut Majelis Hakim menolak permohonan Kasasi Sutiman Cs.

Revitalisasi areal rawa seluas 25 ha menjadi waduk tersebut merupakan realisasi dari SIPPT nomor 075/ 5.7/ 31/ - 1.711.534/ 2016 tertanggal 18 November 2016 yang disahkan Badan Terpadu Satu Pintu (BTSP) DKI Jakarta kepada PT Mitra Sindo Makmur sebagai pengembang Perumahan Jakarta Garden City (JGC).

(bI)/ Oleh Imam Suhartadi)





Original Post

Kejagung Tetapkan Mantan Dirut Pertamina sebagai Tersangka

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-4-5

Kejagung Tetapkan Mantan Dirut Pertamina sebagai Tersangka

JAKARTA - Kejaksaan Agung menetapkan mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan (KGA), sebagai tersangka baru dalam dugaan korupsi investasi perusahaan tersebut di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009 yang merugikan keuangan negara Rp 568 miliar.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, M Rum membenarkan penetapan mantan Dirut Pertamina KGA tersebut berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Tap-13/F.2/ Fd.1/03/2018 tanggal 22 Maret 2018.

Selain itu. Kejagung juga menetapkan Chief Legal Councel and Compliance PT Pertamina (Persero), Genades Panjaitan (GP), sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak

Pidana Khusus Nomor Tap-14/F.2/Fd.l/03/2018 tanggal 22 Maret 2018, kata kapuspenkum.

Mantan Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Frederik Siahaan (FS) juga menjadi tersangka berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Tap-15/F.2/ Fd.1/03/2018 tanggal 22 Maret 2018.

Tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) kel KUHP. "Sampai sekarang sudah 67 saksi diperiksa oleh penyidik," kata Rum di Jakarta, Rabu (4/4).

Kejagung telah menetapkan tersangka BK, mantan Manager Merger Acquisition (MA) Direktorat Hulu PT. Pertamina

(Persero) berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor TAP-06/F.2/ Fd.1/01/2018 tanggal 23 Januari 2018.

Kasus itu berawal pada 2009 PT Pertamina (Persero) telah melakukan kegiatan akuisisi (Investasi Non-Rutin) berupa pembelian sebagian asset (Interest Participating/ IP) milik ROC Oil Company Ltd di lapangan Basker Manta Gummy (BMG) Australia berdasarkan "Agreement for Sale and Purchase-BMG Project" tanggal 27 Mei 2009.

Dalam pelaksanaanya ditemui adanya dugaan penyimpangan dalam pengusulan Investasi yang tidak sesuai dengan Pedoman Investasi dalam pengambilan keputusan investasi tanpa adanya kajian Kelayakan berupa kajian secara lengkap (akhir) atau Final Due Dilligence dan tanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris,

(ant)





Original Post

Sukmawati Saya Mohon Maaf kepada Umat Islam

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-4-5

Sukmawati Saya Mohon Maaf kepada Umat Islam

PROSES HUKUM TETAP BERJALAN

Oleh Imam Suhartadi

JAKARTA - Putri Proklamator Indonesia Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri menyampaikan permohonan maaf yang dalam kepada umat Islam atas puisinya yang berjudul Ibu Indonesia. Sukmawati menyadari puisinya telah memicu kontroversi, pro dan kontra di kalangan umat Islam.

"Dengan ini, dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf lahir dan batin kepada umat Islam Indonesia khususnya bagi yang merasa tersinggung dan berkeberatan dengan Puisi Ibu Indonesia," ujar Sukmawati saat konferensi pers di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Rabu (4/4).

Sukmawati menjelaskan bahwa puisi tersebut dibacanya pada saat acara 29 Tahun Anne Avan-tie Berkarya di ajang Indonesia Fashion Week 2018. Namun, ternyata puisi tersebut telah memantik reaksi dari sebagian kalangan umat Islam Indonesia.

"Puisi Ibu Indonesia yang saya bacakan adalah sesuai dengan tema dari acara pagelaran busana yakni cultural identity, yang mana semata mata adalah pandangan saya sebagai seniman dan budayawan dan murni merupakan karya sastra Indonesia," terang dia.

Sukmawati juga menegaskan, dirinya mewakili pribadi saat membawa dan membacakan puisi tersebut Dia juga mengakui tidak ada niat untuk menghina umat Islam Indonesia dengan Puisi Ibu Indonesia.

"Saya adalah seorang muslimah yang bersyukur dan bangga akan keislaman saya, putri seorang Proklamator Bung Karno yang dikenal juga sebagai tokoh Muhammadiyah dan juga tokoh yang mendapatkan gelar dari Nahdlatul Ulama sebagai Waliyul Amri Ad Dharuri Bi Assyaukah atau pemimpin pemerintahan di masa darurat

yang kebijakan kebijakannya mengikat secara de facto dengan kekuasaan penuh," kata dia.

Puisi Ibu Indonesia, kata Sukmawati ditulisnya sebagai bentuk dari upaya mengekspresikan diri melalui suara kebudayaan sesuai dengan tema acara. Sukmawati mengaku tergerak oleh cita-cita untuk semakin memahami masyarakat Islam Nusantara yang Berkemajuan sebagaimana cita cita Bung Karno. "Dalam hal ini, Islam bagi saya begitu agung, mulia dan indah," tandas dia

Lebih lanjut, dia mengatakan puisi itu juga merupakan bentuk penghormatan dirinya terhadap .Ibu Pertiwi Indonesia. Dia mengakui Indonesia merupakan bangsa yang begitu kaya dengan tradisi kebudayaan dalam susunan masyarakat yang begitu berbhineka namun tetap tunggal ika.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini meminta umat Islam Indonesia memaafkan Putri Proklamator Indonesia Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri.

Menurut Helmy, dengan permohonan maaf tersebut kontroversi puisi Sukmawati tidak perlu diteruskan ke ranah hukum.

"Persoalan ini tidak perlu dibawa ke ranah hukum lagi, apalagi Bu Sukmawati sudah menyampaikan permohonan maaf. Kita harus memaafkan-nya," ujar Helmy saat dihubungi Beritasatu.com, Rabu (4/4).

Sebagaimana diketahui, Puisi Sukmawati Soekarnoputri ber-

judul Ibu Indonesia akhirnya menuai pro-kontra di kalangan publik. Yang jadi sorotan di antaranya soal kata azan, cadar dan kidung. Publik menunjukkan reaksi setelah video Sukmawati membacakan puisi Ibu Indonesia beredar di media sosial. Video menunjukkan Sukmawati lagi baca puisi dalam acara 29 tahun Anne Avantie Berkarya di Indonesia Fashion Week 2018 yang dihelar di Jakarta Convention Center, Senayan beberapa waktu lalu.

Proses Hukum Berjalan

Pengacara atas nama Denny Adrian Kushidayat dan politisi Amron Asyhari menyampaikan, tidak akan mencabut laporan kasus dugaan penistaan agama, kendati Sukmawati Soekarnoputeri telah melakukan permintaan maaf terkait pembacaan puisi berjudul "bu Indonesia.

Ketua DPP Hanura Amron Asyhari menegaskan, tidak ada rencana mencabut laporan yang dibuatnya ke Polda Metro Jaya.

"Sama sekali tidak ada rencana untuk mencabut LP. Biarkan proses hukum terus berjalan. Kita hormati prosedur hukum yang berlakudi Indonesia," ujar Amron, Rabu (4/4).

Dikatakan, laporan yang dibuatnya bisa menjadi pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan hal yang sama. "Biarkan ini menjadi pembelajaran buat yang lain. Kerukunan juga ketenangan antar-umat beragama harus menjadi yang utama dan pertama di dalam berbangsa dan bernegara," ungkapnya.

Sementara itu, Denny menyampaikan tidak akan mencabut laporan yang dibuatnya terkait dugaan penistaan agama. Tidak akan saya cabut. Biar ini berproses sampai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," katanya.

Sebelumnya diberitakan, pengacara atas nama Denny Adrian Kushidayat dan politisi Amron Asyhari, melaporkan Sukmawati Soekarnoputeri terkait kasus dugaan penistaan agama, ke Sentra Pelayanan Kepolisian

Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, Selasa (3/4) kemarin. Laporan itu dibuat berkaitan dengan puisi, "Ibu Indonesia" yang dibacakan Sukmawati dalam even 29 Tahun Anne Avantie Berkarya.

Denny membuat laporan dengan nomor LP/1782/VI/2018/ PMJ/Dit. Reskrimum terkait Pasal 156 a KUHP tentang Penistaan Agama dan Pasal 16 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Sementara itu, Amron Asyhari membuat laporan terhadap Sukmawati terkait dugaan Penistaan Agama dengan nomor laporan LP/1785/IV/2018/PMJ/Dit. Reskrimum.

Penyidik Polda Metro Jaya, telah menerima dua laporan tentang kasus dugaan penistaan agama terkait puisi "Ibu Indonesia" yang dibacakan Sukmawati Soekarnoputeri dalam event 29 Tahun Anne Avantie Berkarya, di Jakarta. Penyidik bakal melakukan penyelidikan dengan memeriksa pelapor dan saksi ahli.

"Jadi adanya laporan dengan terlapor ibu Sukmawati, sudah ada dua LP (laporan) yang diterima di Polda Metro. Dengan adanya laporan itu, nanti kita akan melakukan penyelidikan, nanti kita akan menggali dari pelapor, dari saksi ahli apakah yang dilaporkan suatu tindak pidana atau bukan," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono, Rabu (4/4).

Dikatakan, selain akan menyelidiki kasus secara profesional, polisi juga membuka peluang agar penyelesaian kasus ini dilakukan secara bermusyawarah atau di luar pengadilan.

"Mengingat masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang bermusyawarah, berdialog, kita juga pihak kepolisian mengutamakan restorative justice. Artinya penyelesaian di luar pengadilan. Itu bisa kalau memang nanti mau dilakukan, kita bisa melakukan itu," ungkapnya.

(bI/ Oleh Imam Suhartadi)





Original Post

Duh, Waduk Rorotan Mangkrak Tiga Tahun

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 19
2018-4-5

Duh, Waduk Rorotan Mangkrak Tiga Tahun

Mangkraknya pembangunan Waduk Rorotan Cakung, Jakarta Timur, menjadi sorotan DPRD DKI. Sebab, sarana tersebut sangat penting untuk pengendalian banjir Ibukota.

APALAGI hampir tiga tahun pembangunan waduk tersebut terbengkalai. Ini menjadi tanda tanya besar. Padahal putusan Mahkamah Agung (MA) menyebutkan, lahan seluas 25 hektar (Ha) yang digunakan untuk membangun Waduk Rorotan Cakung itu adalah milik Pemprov DKI Jakarta.

"Sebelumnya memang Komisi A merekomendasikan untuk menghentikan sementara pembangunan. Setelah adanya warga yang mengklaim atas lahan itu. Tapi setelah adanya putusan MA seharusnya pembangunan waduk bisa dilanjutkan dong," tandas Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI, William Yani.

Untuk itu, lanjutnya, tidak ada alasan untuk menghentikan pembangunan waduk tersebut. Sebab, waduk itu sangat dibutuhkan warga

untuk pengendalian banjir.

"Warga sudah bosan, banjir terus, maka diperlukan waduk tersebut," ujarnya.

Saat dikonfirmasi mengenai itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Teguh Hen-darwan mengakui bahwa pembangunan Waduk Rorotan Cakung baru mencapai 85 persen.

Dia menjelaskan, lahan yang digunakan untuk pembangunan waduk merupakan kewajiban pengembang, yakni PGC dan Mitra Sindo. Namun dari total kewajiban 25 Ha baru terpenuhi seluas 20 Ha. " Sisanya masih dalam proses," ucap Teguh.

Saat ini pihaknya belum dapat melanjutkan pembangunan waduk tersebut karena masih menunggu penyelesaian administrasi Badan Aset DKI. Setelah sebelumnya ada warga atas nama

Sutiman menggugat tanah itu.

Tidak hanya itu, lanjutnya, belum dilanjutkannya pemban-gunanan karena di atas lahan masih terpasang plang milik Polda Metro Jaya yang bertulisan Dalam Pengawasan.

"Kami saat ini menunggu penyelesaian administrasi atas tanah itu," tandasnya.

Teguh mengungkapkan, pembangunan Waduk Rorotan Cakung ini bertujuan untuk mengurangi banjir di tiga wilayah, yakni wilayah Cakung, Cilincing, Rorotan. "Waduk tersebut cukup besar untuk menampung air dengan kedalaman delapan meter," kata Teguh.

Secara terpisah, anggota Tim Gubernur Percepatan Pembangunan, Naufal Firman Yusak berjanji akan menindaklanjuti laporan mangkraknya pembangunan Waduk Rorotan Cakung ini.

"Segera saya lapor ke gubernur. Karena penanganan banjir ini antara lain menjadi prioritas kami," ucapnya.

Seperti diketahui, pembangunan Waduk Rorotan Cakung terbengkalai hampir sekitar tiga tahun. Waduk yang telah hampir selesai dan menelan biaya puluhan miliar terhenti pembangunannya. Akibat adanya klaim dari beberapa pihak yang merasa memiliki hak atas lahan milik Pemprov DKI tersebut.

Kepemilikan lahan itu tertulis di Badan Pengelola Keuangan Pemda DKI tertanggal 9 Januari 2012 yang menyatakan bahwa Rawa yang terletak di Jalan Kayu Tinggi/Tambun Rengas yang dikenal dengan Raw-arorotan, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur

seluas sekitar 25 Ha merupakan aset Pemda DKI Jakarta dan dicatat dengan Nomor Inventaris 11.05.11.00.00.00.000.1996 -01.07.02.01.00011.

Surat pernyataan Pemda DKI dikuatkan Putusan Mahkamah Agung Perkara No. 1158/ Kl Pdt/2017 tertanggal 17 Juli 2017 antara Sutiman Bin Ayub melawan Gubernur Kepala Daerah DKI. Dalam Putusan tersebut Majelis Hakim menolak permohonan Kasasi Sutiman Cs.

Revitalisasi areal rawa seluas 25 Ha menjadi waduk tersebut merupakan realisasi dari SIPPT no 075/ 5.7/ 31/ - 1.711.534/ 2016 tertanggal 18 November 2016 yang disahkan Badan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta kepada PT Mitra Sindo Makmur sebagai pengembang Perumahan Jakarta Garden City.

mra





Original Post

Kejagung Kunci Karen Agustiawan

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-4-5

Kejagung Kunci Karen Agustiawan

JAKARTA - Kejaksaan Agung menetapkan mantan

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Galaila

Agustiawan sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan

tindak pidana korupsi investasi perusahaan di Blok Basker

Manta Gummy (BMG) Australia pada 2019 yang telah

merugikan keuangan negara mencapai Rp568 miliar.

Sholahudin Al Ayyubi

Penetapan Karen sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Direktur Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Tap- 13/F.2/Fd. 1/03/2018 tanggal 22 Maret 2018.

Sebelumnya Karen sempat diperiksa beberapa kali sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi investasi BUMN migas tersebut di Blok Basker Manta Gummy.

Selain Karen, Kejagung juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Chief Legal Councel and Compliance PT Pertamina (Persero) Genades Panjaitan dan Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Ferederick Siahaan.

Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus), Warih Sadono menjelaskan bahwa sebelum ketiganya ditetapkan sebagai tersangka, Kejaksaan juga telah bekerja sama dengan Dirjen Imigrasi untuk mencekal ketiga orang tersebut selama 6 bulan agar tidak melarikan diri ke luar negeri.

"Memang benar, ketiganya sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan sebelum ditetapkan sebagai tersangka kami juga sudah mencegah ketiga tersangka itu agar tidak melarikan diri ke luar negeri selama 6 bulan dan pencegahan ini akan kita perpanjang 6 bulan lagi jika dibutuhkan oleh tim penyidik untuk mempermudah penyidikan," tutur Warih, Rabu (4/4).

Genades Panjaitan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Tap-14/F.2/Fd.l/03/2018 tanggal 22 Maret 2018.

Sementara itu, Ferederick Siahaan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Tap-15/F.2/ Fd.1/03/2018 tanggal 22 Maret 2018.

Warih menjelaskan bahwa ketiga tersangka

Karen Galaila Agustiawan

itu telah dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Namun demikian, dia belum dapat memastikan kapan ketiga tersangka itu akan ditahan oleh tim penyidik. "Nanti tunggu sajalah (penahanannya)," katanya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, M. Rum menambahkan, Kejaksaan Agung sebelumnya juga telah menetapkan satu orang tersangka pada kasus tersebut dengan inisial BK yang merupakan mantan Manager Merger Acquisition (MA) pada Direktorat Hulu PT Pertamina (Persero) berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor TAP-06/F.2/ Fd.1/01/2018 tanggal 23 Januari 2018.

"Memang benar, yang bersangkutan [BK]

telah ditetapkan sebagai tersangka lebih dulu," ujarnya.

DUGAAN PENYIMPANGAN

Kasus dugaan tindak pidana korupsi itu berawal pada 2009 ketika PT Pertamina (Persero) melakukan akuisisi (Investasi Non-Rutin) berupa pembelian sebagian aset {Interest Participating/ IP) milik ROC Oil Company Ltd. di lapangan Basker Manta Gummy Australia berdasarkan Agreement for Sale and Purchase-BMG Project tanggal 27 Mei 2009.

Dalam pelaksanaanya, ditemui adanya dugaan penyimpangan dalam pengusulan investasi yang tidak sesuai dengan pedoman investasi dalam pengambilan keputusan investasi tanpa adanya feasibility study berupa kajian secara lengkap (akhir) atau final due dilligence dan tanpa adanya persetujuan dari dewan komisaris.

Selain itu, investasi yang dilakukan juga tanpa persetujuan dari Dewan Komisaris yang mengakibatkan peruntukan dan penggunaan dana sejumlah US$31,5 juta serta biaya-biaya yang timbul lainnya sejumlah US$26,8 juta tidak memberikan manfaat ataupun keuntungan kepada PT Pertamina (Persero) dalam rangka penambahan cadangan dan produksi minyak nasional.

Hal itu mengakibatkan peruntukan dan penggunaan dana sejumlah US$31,492,851 serta biaya-biaya yang timbul lainnya (cash call) sejumlah US$26,808,244 tidak memberikan manfaat ataupun keuntungan kepada Pertamina dalam rangka penambahan cadangan dan produksi minyak nasional yang mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. PT Pertamina (Persero) sebesar Rp568 miliar menurut perhitungan Akuntan Publik.

Sholahudin Al Ayyubi





Original Post

Petambak Siapkan Aduan ke Ombudsman

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 31
2018-4-5

Petambak Siapkan Aduan ke Ombudsman

JAKARTA - Petambak garam berencana mengadu pada Ombudsman Republik Indonesia soal PP impor garam industri yang dianggap bertentangan dengan peraturan di atasnya dan berpotensi merugikan petambak.

Pengalihan rekomendasi impor dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ke Kementerian Perindustrian yang diatur PP itu dinilai tidak sejalan dengan UU No. 7/2016 yang menegaskan rekomendasi impor komoditas pergaraman berada di tangan KKP.

Ketua Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG1 Jawa Barat Edi Ruswandi berpendapat UU No. 3/2014 yang menjadi payung hukum PP 9/2018 diartikan keliru dan kebablasan.

Selain itu, rekomendasi dari Kemenperin berpotensi membuat volume impor terlalu banyak sehingga berisiko terhadap penyerapan garam lokal.

"Minggu ini kami rencana mau adukan [ke Ombudsman]," katanya. Rabu (4/4).

Sebelumnya, anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih, berpendapat UU No. 3/2014 yang terbit lebih dulu

tidak bisa mereduksi UU No. 7/2016 yang dibentuk belakangan. Dengan demikian, impor garam tetap harus mengacu pada UU No.7/2016.

"Jika ingin mengatur, maka seharusnya yang diatur adalah bagaimana koordinasi KKP dengan Kemenperin dalam penerbitan rekomendasi oleh KKP, bukan dengan memindahkan kewenangan menerbitkan rekomendasi," katanya.

Ombudsman melihat PP 9/2018 terlalu rentan untuk diuji materi ke Mahkamah Agung karena tafsir yang tidak hati-hati tentang mandat jaminan kepastian ba-han baku.

UNTUK INDUSTRI

Terpisah, Presiden Joko Widodo mengatakan importasi garam tetap dilakukan untuk tetap menggerakkan industri manufaktur pengguna garam industri sebagai bahan baku, sementara kebutuhan industri berbeda dengan garam yang diproduksi di dalam negeri.

"Segmennya beda, kualitasnya beda, kalau tidak impor [garam] industri kita bisa terhenti," tuturnya seusai membuka

Industrial Summit 2018 di Jakarta Convention Center, Rabu (4/4).

Merujuk data Kementerian Perindustrian, kebutuhan garam industri nasional pada 2018 mencapai 3,7 juta ton. Kebutuhan garam akan didistribusikan ke sektor chlor alkali plant (CAP), untuk memenuhi permintaan industri kertas dan petrokimia sebesar 2,49 juta ton.

Selain itu, didistribusikan pula ke sektor farmasi dan kosmetik sebesar 6.846 ton, aneka pangan 535.000 ton.

Sisanya, bahan baku garam sebanyak 740.000 ton ke sejumlah industri, seperti industri pengasinan ikan, industri penyamakan kulit, hingga industri pakan ternak.

Melihat kebutuhan tersebut, Jokowi mengaku impor garam cukup realistis.

Menurutnya, meskipun konsumsi garam oleh industri hanya sebesar 2% dari total bahan baku yang dibutuhkan, barang ini begitu penting.

Jokowi juga mengaku terus memantau kondisi harga garam nasional. Dalam penelusurannya, harga garam rakyat di sejumlah daerah terpantau stabil dan

baik.

(Sri Mas Sari)





Original Post

Caleg Berintegritas

Media Cetak Media Indonesia Halaman 2
2018-4-5

Caleg Berintegritas

ADA keutamaan yang mesti dimiliki seorang calon anggota legislatif, yaitu berintegritas dan jauh dari perbuatan tercela. Integritas itu mutlak dimiliki karena setelah terpilih sebagai anggota dewan, ia diharapkan hanya memperjuangkan aspirasi rakyat.

Satu-satunya pintu masuk untuk menjadi caleg ialah melalui partai politik. Pada umumnya partai politik merekrut caleg yang pintar dan punya rekam jejak mumpuni, misalnya aktivis. Tidak sedikit pula yang dicalonkan karena punya modal sosial dan finansial.

Akan tetapi, mengharapkan partai politik merekrut caleg berintegritas masih sebatas harapan. Faktanya, tidak sedikit di antara mereka, setelah menyandang status sebagai anggota dewan yang terhormat, malah menjadi penghuni jeruji besi alias dibui karena korupsi.

Harus tegas dikatakan bahwa rusaknya citra dewan tidak hanya ditentukan kecerdasan para anggotanya yang minim, tetapi lebih pada kemerosotan tabiat. Anggota yang pintar-pintar juga banyak, tetapi yang pintar-pintar itu tidak semuanya memiliki tabiat yang baik. Bahkan, dalam sejumlah kasus korupsi, kemerosotan citra DPR dari pusat sampai daerah justru dilahirkan dari orang-orang pintar.

Para caleg seharusnya memiliki nilai lebih dari kebanyakan warga masyarakat. Karena itu, patut diacungi dua jempol bagi partai politik yang tegas tidak memberi tempat kepada sosok bermasalah untuk dicalonkan. Bagaimana bisa bicara kepentingan rakyat jika suka korupsi, melanggar HAM, dan membuat janji yang tidak mungkin dipenuhi?

Syarat-syarat caleg yang baik mestinya secara rinci diatur dalam perundang-undangan sehingga bisa dijadikan pedoman oleh partai politik dalam merekrut caleg. Jika tidak rinci diatur dalam perundang-undangan, sudah selayaknya diatur secara terang benderang dalam peraturan pelaksanaannya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas membuat peraturan pelaksanaan tersebut.

Saat ini KPU berkeinginan menambahkan syarat menjadi caleg untuk dimasukkan peraturan KPU (PKPU). Padahal, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mencantumkan 16 syarat menjadi caleg. Pasal 240 ayat (1) huruf g menyebutkan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

KPU ingin menafsirkan sendiri ketentuan caleg mantan terpidana dengan melarang mantan terpidana korupsi, narkoba, dan pelecehan seksual terhadap anak maju sebagai caleg. Mestinya KPU tidak perlu lagi memberikan tafsiran sendiri karena ketentuan caleg mantan terpidana itu sudah lolos dari uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Keinginan KPU itu menuai pro dan kontra. Pihak yang pro berargumentasi bahwa anggota legislatif haruslah orang-orang yang berintegritas serta bisa menjalankan tugas sebagai wakil rakyat dengan sebaik-baiknya. Pihak yang kontra menyatakan bahwa PKPU tidak boleh benentangan dengan undang-undang yang membolehkan mantan terpidana menjadi caleg.

Alangkah eloknya jika KPU berkonsentrasi menyelenggarakan pilkada yang saat ini sedang berproses dan fokus melaksanakan Pemilu 2019. Tidak perlulah KPU membuat polemik yang hanya menguras tenaga.

Sudah saatnya partai politik diberi kepercayaan penuh untuk merekrut caleg yang berintegritas. Jika caleg yang direkrut itu tidak berintegritas, pasti rakyat tidak memilihnya.

Kepercayaan yang diberikan kepada partai politik itu harus disertai dengan mengedukasi masyarakat agar cerdas memilih. Karena itulah, KPU berkewajiban membuka rekam jejak para caleg yang disodorkan parpol.

Banyak cara elegan dalam menjaring caleg berintegritas yang jauh dari perbuatan tercela tanpa menerobos undang-undang.

REDAKSI





Original Post

KPK-Polda Kepri Bahas 70 Kasus Korupsi

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-4-5

KPK-Polda Kepri Bahas 70 Kasus Korupsi

UNIT Koordinasi dan Supervisi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi penanganan perkara korupsi dengan Polda Kepulauan Riau, kemarin. Koordinasi dan supervisi tersebut merupakan bagian dari tugas KPK sebagaimana diamanatkan oleh UU.

"Seluruh penanganan perkara 2010-2018 kami bahas bersama. Jika ada kendala, dapat dibantu melalui fungsi koordinasi dan supervisi (korsup)," terang juru bicara KPK Febri Diansyah, kemarin.

Tim Korsup KPK diterima oleh Kapolda Kepri dan dilanjutkan dengan pertemuan dengan seluruh jajaran Direktorat Krimsus dan Polres Kepri. Febri menjelaskan, dalam kegiatan korsup tersebut dibahas kurang lebih hingga 70 kasus yang dibahas bersama. Dalam pembahasan itu mayoritas pembahasannya berjalan dengan lancar, tetapi terdapat lima kasus yang sedang ditangani yang mengalami kendala. Febri mengatakan ada satu kasus yang dibahas secara serius oleh KPK dan

Polda Kepri, yakni tindak pidana korupsi penerbitan surat hak guna bangun (HGB) atas nama PT Karimun Pinang Jaya (PT KPJ) di kantor BPN Batam.

Ia menambahkan. Tim Korsup Penindakan KPK dalam pertemuan itu telah memfasilitasi beberapa ahli dan menggelar supervisi terpadu di lokasi. "Kami apresiasi jajaran Polda Kepri yang cukup sering dan intens bekerja sama dengan KPK melalui fungsi korsup ini," terang Febri.

"Prinsip dasarnya, KPK menjalankan tugas yang diberikan UU sebagai trigger mechanism bagi penegakan hukum, khususnya penanganan kasus korupsi yang dtangani Polri atau Kejaksaan," pungkas Febri.

Bukan hanya di Kepulauan Riau, KPK juga terus memantau pencegahan tindak korupsi di Pemprov Sumatra Selatan. Seusai rapat koordinasi di Palembang, Sumsel, kemarin, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan tata kelola pemerintahan dan layanan publik bisa saja disalahgunakan sehingga haras diawasi.

"Kami ingin memperbaiki sistem dalam pelayanan publik, bahkan kami juga akan mengawasi perencanaan dan pengelolaan anggaran," ujar Saut.

Ia menambahkan pengelolaan pelaporan harta kekayaan pejabat publik akan menjadi perhatian utama KPK di Sumsel. Apalagi, para penyelenggara negara di daerah ini masih rendah kesadarannya dalam melaporkan harta kekayaannya.

Hal ini dapat dilihat dari jumlah angka partisipasi pejabat yang sudah melaporkan hartanya. Untuk tingkat eksekutif, baru 51,26% pejabat yang melaporkan LHKPN, sedangkan dari kubu legislatif baru 17,95%.

Dalam kesempatan itu, KPK mengimbau para pimpinan daerah dan penyelenggara negara di Sumsel untuk meningkatkan komitmen antikorupsi. Pihaknya juga mendorong pemerintah daerah untuk menjalankan rekomendasi KPK.

(Dro/Ant/P-4)





Original Post

Puisi Sukmawati Dinilai Politisi Hanura Lebih Parah dari Pidato Ahok

Media Online okezonecom
2018-04-05

JAKARTA - Ketua DPP Hanura Amron Asyhari menilai puisi Sukmawati Soekarnoputri lebih parah dibandingkan dengan pidato mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kepulauan Seribu. Dengan demikian, Sukmawati layak dilaporkan karena dianggap menistakan Agama Islam, sama seperti Ahok.

Amron menjelaskan, pidato Ahok yang menyadur Surat Almaidah Ayat 51 itu bersifat spontan atau tanpa disengaja sebelumnya. Berbeda dengan puisi Sukmawati yang dibacakan di Jakarta Convention Center (JCC) saat acara Fashion Week 2018, tentu telah dipersiapkan sebelumnya, bahkan dimungkinkan ada latihan terlebih dahulu.

"Terus terang ini lebih parah dari pada kasus Ahok, kalau Pak Ahok itu kan otodidak, dia responsif. Kalau puisi itukan sesuatu yang ditulis, dikarang, lalu dituangkan dalam bentuk tulisan, setelah itu dibacakan, artinya kan sudah terkonsep. Beda dengan kasus Ahok," ungkap Amron saat dikonfirmasi Okezone, Kamis (5/4/2018).

Namun begitu, Amron meyakini kasus yang melilit Sukmawati ini tidak akan serame kasus Ahok dengan menggelar aksi hingga berjilid-jilid. Bahkan, Amron selaku pelapor pun sepenuhnya mempercayakan kasus itu itu kepada polisi untuk memproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

"Saya rasa tidak, tidak serame kasus Ahok tetapi biar bagaimanapun juga umat Islam sekarang sudah dewasa kok umat yang bener-bener punya wawasan dan komitmen kok," terang Amron.

Amron merupakan salah satu orang yang turut melaporkan Sukmawati ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penistaan Agama. Ia menegaskan, laporan itu dibuat bukan atas nama partai Hanura melainkan inisiatif pribadi sebagai umat muslim yang merasa keberatan dengan puisi Sukmawati.

Amron juga menegaskan, tidak akan mencabut laporannya meski putri Soekarno itu telah menyesali perbuatannya dan resmi meminta maaf kepada umat Islam, bahkan sambil meneteskan air matanya. Menurut Amron, kasus itu harus berlanjut agar menjadi pelajaran bagi orang lain supaya berhati-hati dengan agama.

"Kalau secara manusia, saya sudah memaafkan, tetapi hukum itu tidak seperti itu, rusak hukum kalau seandainya semuanya selesai dengan kata permintaan maaf, jadi biarkan ini mengalir biarkan polisi melakukan lidik dan sidik," pungkas Amron.

 ( )

Sebelumnya, Rabu 4 April kemarin Sukmawati secara resmi menyampaikan permohonan maaf kepada umat Islam di seluruh Indonesia yang merasa tersinggung dengan puisinya. Sambil berderai air mata, ia mengaku tidak ada niat sedikitpun untuk menghina umat Islam di Indonesia.

(muf)

http://index.okezone.com/read/2018/04/05/337/1882321/puisi-sukmawati-dinilai-politisi-hanura-lebih-parah-dari-pidato-ahok



Original Post

Eks Dirjen Hubla Mengaku Khilaf Korupsi Rp2,3 Miliar

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-4-5

Eks Dirjen Hubla Mengaku Khilaf Korupsi Rp2,3 Miliar

Tonny mengaku jumlah suap yang diterimanya seharusnya lebih dari itu. Pasalnya, ada nama lainyang menerima nominal lebih banyak darinya. Padahal jabatan orang itu hanya eselon 4.

MANTANDirjenPerhubung-an Laut Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono, mengaku khilaf saat menerima suap dari mantan Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adi Putra Kurniawan. Dirinya mengaku bahwa ia sebenarnya selalu menolak niatan orang memanfaatkannya.

Hal itu dikatakan Tonny dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (4/4). Bahkan, dirinya mengaku pernah menolak upaya timbal-balik yang dilakukan anak mantan Presiden Soeharto, Bambang Trihatmodjo. "Saya selalu pantang sama yang na-

manya timbal-balik. Saya marah kalau dibilang (Adi Putra) ini ada timbal balik. Namun, kalau ini, saya akui kalau saya khilaf," kata Tonny.

Dalam perkara ini, ia didakwa menerima suap Rp2,3 miliar. Uang suap itu berkaitan dengan sejumlah proyek Kemenhub yang memuluskan PT Adi Putra menjadi pemenang tender. Tonny juga didakwa menerima setoran dan gratifikasi dari bawahan dan pihak swasta sejak dia menjabat staf ahli menteri.

Ketika tertangkap tangan oleh KPK, Tonny kedapatan memiliki uang berbagai pecahan yang disimpan dalam 33 ransel dengan total nominal Rp20 miliar. Soal ini, ia menyatakan uang itu merupakan tabungannya bersama mendiang istri yang berprofesi sebagai mantan guru.

Kecewa

Meskipun demikian, Tonny mengaku jumlah suap yang diterimanya seharusnya lebih dari itu. Hal itu dikatakannya setelah melihat berita acara pemeriksaan (BAP) Adi Putra Kurniawan yang menyuapnya.

Awalnya, Tonny menyatakan pada jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yadyn, bahwa praktik pemberian suap melalui ATM yang dilakukan Adi Putra merupakan praktik lama di Kementerian Perhubungan sesuai dengan kesaksian para saksi dalam persidangan sebelumnya.

"Saya tahu sejak penyelidikan (praktik pemberian ATM kepada pihak lain). Itu pun setelah saya buka-buka BAP Yongki, saya baru paham, saya baru tahu, makanya waktu pemeriksaan saya, nama saya di tengah, di atas diblok, di bawah diblok, saya bilang pak Hasan (penyidik KPK), boleh enggak saya lihat di atas saya siapa di bawah saya siapa?" kata Tonny.

Yongki menapakan nama lain Adi Putra Kurniawan (mantan Komisaris PT Adhiguna Keruktama) yang menyuap

Tonny. Dirinya menyatakan Penyidik KPK Hasan sempat menyarankan agar Tonny tidak membukanya. "(Penyidik KPK bilang), Pak Tonny maaf kalau nanti saya buka nanti Bapak kecewa. Benar begitu saya buka di BAP-nya, di atasnya itu lebih besar daripada saya sebagai seorang dirjen, saya kalah dari eselon 4. Saya eselon 1 tapi lebih kalah dari eselon 4," terang dia.

Jaksa Yadyn menanyakan apakah kedudukan memengaruhi besaran suap yang diberikan. "Apakah itu ada berdasar eselon penerimaannya, 4,3,2,1. atau seperti apa?" tTonny menyebut secara logika harusnya dirinya sebagai dirjen mendapat jatah lebih besar. "Logikanya saya harus lebih besar daripada eselon 4, tapi mungkin karena masalah proyek," tukas dia.

Atas perbuatannya itu, jaksa memberikan dakwaan pertama yang diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(P-4)





Original Post

Serapan Anggaran Dinas SDA DKI Disebut yang Terendah

Media Cetak Media Indonesia Halaman 11
2018-4-5

Serapan Anggaran Dinas SDA DKI Disebut yang Terendah

SERAPAN anggaran di Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta per triwulan 12018 dinyatakan paling rendah jika dibandingkan dengan kelompok satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan secara keseluruhan, total penyerapan anggaran pada triwulan pertama 2018 lebih tinggi daripada periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan data di situs Bappeda DKI Jakarta, serapan anggaran Dinas SDA per Rabu (4/4) itu baru mencapai Rp65 miliar, atau 1,99% dari total alokasi belanja langsung-tidak langsung Rp3,2 triliun.

"SKPD yang paling rendah capaiannya, padahal anggarannya besar adalah Dinas SDA. Di situ belum jalan. Siang ini ada rapat khusus soal itu," kata Anies di Gedung DPRD DKI, kemarin.

Penyerapan anggaran per akhir Maret 2018 di Dinas SDA tercatat baru mencapai 8,23%, atau sekitar Rp6 triliun. Capaian itu terpaut jauh dari target Wakil Gubernur Sandiaga Uno yang meminta serapan APBD DKI 2018 mencapai Rp20 triliun tiap triwulan.

Namun, Anies mengklaim capaian penyerapan justru lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan data Anies, pada periode yang sama 2017, serapannya justru lebih kecil, yakni sebesar 7,65%. Namun, progres penyerapan anggaran tahun lalu dilaporkan tidak terangkum di situs Bappeda.

"Dibandingkan tahun lalu ini lebih tinggi. Dibandingkan target, tidak," ujar Anies.

Anggaran di Dinas SDA antara lain digunakan untuk pembebasan lahan dan pengadaan alat berat. Anies menginstruksikan Dinas SDA untuk berhati-hati melakukan pembelian lahan agar terhindar dari masalah hukum atau sengketa.

Kepala Dinas SDA Teguh Hendrawan menyebut penyerapan anggaran Dinas SDA cenderung rendah pada Januari hingga pertengahan tahun. Proses pembelian lahan membutuhkan waktu yang panjang. Di antaranya mencakup verifikasi dan validasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebelum eksekusi.

"Ketika wilayahnya sudah dapat atau sudah lebih dulu divalidasi yang di Jakarta Timur, misalnya, ya kami bayar;" ujarnya.

Menurutnya, lebih baik penyerapan anggaran agak terlambat, tetapi dilakukan secara berhati-hati.

"Misalnya, kita lagi enak-enak nih verifikasi data, sosialisasi, validasi BPN, tiba-tiba ada gugatan hukum. Anda pilih mana? Makanya saya bilang kita harus clear-kan," ujar Teguh.

Sebelumnya, sorotan mengenai penyelesaian proyek di Dinas SDA sempat pula disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta William Yani. William menyoroti pembangunan Waduk Rorotan Cakung, Jakarta Timur, karena nyaris tiga tahun tidak kunjung selesai.

"Awalnya Komisi A memang merekomendasikan untuk menghentikan pembangunan karena adanya warga yang mengklaim lahan itu. Namun, setelah putusan MA, seharusnya proyek dilanjutkan kembali," kata William di Jakarta, Selasa (3/4).

Pria yang biasa disapa Willy itu menuturkan hampir tiga tahun pembangunan waduk tersebut tidak dilanjutkan, padahal putusan Mahkamah Agung (MA) akhirnya menguatkan kelanjutan proyek Waduk Rorotan seluas 25 hektare itu.

Willy menyatakan warga Rorotan berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera menyelesaikan pembangunan waduk agar menjadi solusi mengatasi banjir.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Teguh Hendarwan mengatakan kelanjutan pembangunan Waduk Rorotan menunggu penyelesaian administrasi Badan Aset DKI Ja-, karta.

(Nic/Ant/X-6)





Original Post

Tersangka Suap DPRD Sumut Mangkir ke Kantor

Media Cetak Media Indonesia Halaman 13
2018-4-5

Tersangka Suap DPRD Sumut Mangkir ke Kantor

DARI 38 politikus di Sumatra Utara yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 10 di antaranya masih berstatus anggota DPRD. Sampai kemarin, mereka juga belum ditahan.

Namun, status pesakitan itu sepertinya membuat mereka tidak lagi berkonsentrasi bekerja. Indikasinya, ke-10 politikus itu tidak pernah datang lagi ke Kantor DPRD Sumatra Utara.

Ke-10 anggota aktif itu ialah Rinawati Sianturi (Ha-nura), Faisal (Golkar), Arifin Nainggolan (Demokrat), Mustofawiyah Sitompul (Demokrat), Sopar Siburian (Demokrat), Analisman Zalukhu (PDIP), Tiaisah Ritonga (Demokrat), Helmiati (Golkar), Muslim Simbolon (PAN), dan Soni Firdaus (Ger-indra). Dari pantauan ke ruangan fraksi masing-masing, kemarin, tidak satu pun dari mereka yang datang.

"Saya belum tahu keberadaan mereka. Saya yakin mereka tidak datang ke kantor karena ada tugas lain yang juga mendesak," bela Ketua DPRD Sumatra Utara, Wagirin Arman, kemarin.

Ia meminta masyarakat tetap menghormati para anggota dewan tersebut meskipun mereka sudah berstatus tersangka.

Asas praduga harus diterapkan mengingat belum ada putusan pengadilan yang menyatakan mereka bersalah.

"Ini kan masih proses, jangan seolah-olah sudah ada putusan mereka bersalah, jangan. Saran saya buat mereka, tetap saja bekerja seperti biasa sebagai wakil rakyat," pungkasnya.

KPK telah menetapkan 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut sebagai tersangka dugaan menerima suap dari Gatot Pujo Nugroho yang saat itu menjabat Gubernur Sumatra Utara.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan setiap anggota dewan menerima suap ratusan juta rupiah.

Untuk mencegah terjadinya korupsi di sejumlah daerah, KPK juga terus melakukan pendampingan tata kelola pemerintahan daerah. Kemarin, giliran Sumatra Selatan yang didatangi.

KPK menggelar rapat koordinasi sena penandatanganan komitmen dan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi se-Sumatra Selatan di Palembang- Rapat melibatkan gubernur, bupati dan wali kota se-Sumsel, pimpinan DPRD, sekretaris daerah, dan inspektorat.

Dalam kegiatan itu KPK juga bersinergi dengan para pemangku kepentingan lain, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP).

Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan kunci utama keberhasilan pencegahan dan pembenahan tata kelola di pemerintahan daerah ialah komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.

"Bukan hanya kepala daerah, tapi juga dukungan dari perangkat daerah dan DPRD. Itu akan mendorong pembenahan tata kelola pemerintahan secara konsisten dan komprehensif."

(PS/DW/N-2)





Original Post

Kontroversi Napi di Rutan

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 22
2018-4-5

Kontroversi Napi di Rutan

BANYAK orang yang tidak mengetahui ada perbedaan lapas, dan rutan. Secara sepintas ini wajar karena,orang awam hanya melihat dari bangunan kedua lembaga tersebut. Baik lapas maupun rutan keduanya sama yaitu bangunan dengan tembok dan benteng tinggi dan hanya ada satu gerbang utama, kemudian diketahui bahwa kedua bangunan ini sama-sama berfungsi mengurung orang yang bermasalah dengan hukum.

Sejatinya kedua bangunaa ini memiliki fungsi berbeda. Lapas dipergunakan untuk tempat menjalani hukuman bagi seseorang yang sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan dan putusan pengadilan tersebut sudah punya kekuatan hukum yang tetap. Sementara itu, rutan menurut KUHAP dipergunakan untuk menahan seseorang yang tersangkut perkara pidana tetapi belum ada putusan pengadilan artinya perkaranya masih berproses di pengadilan. Manakala sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka seorang tahanan yang berada di rutan harus dieksekusi oleh jaksa untuk menjalani hukuman di lapas.

Hak

Dalam soal hak juga ada perbedaan, seorang napi berhak mendapatkan pembinaan dari lapas baik pembinaan rohani maupun bekal hidup selama di

lapas untuk bekal manakala napi tersebut telah bebas menjalani hukuman dan kembali kepada masyarakat. Lain halnya dengan seorang tahanan di rutan. Seorang tahanan tidak berhak mendapatkan pembinaan dari pihak rutan, yang ada adalah apa yang disebut hak pistole berupa memperbaiki fasilitas kamar tahanan atas biaya sendiri; hanya sayang ketentuan ini sudah dihapus dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan yang dalam Pasal 3 peraturan menteri ini dikatakan tahanan dilarang melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin... dsb.

Seorang napi yang menjalani hukumannya di lapas mendapatkan pembinaan sesuai dengan sepuluh prinsip pemasyarakatan, tujuannya adalah untuk resosialisasi. Sepuluh prinsip pemasyarakatan ini dijabarkan dalam berbagai aktivitas yang tujuannya untuk menyiapkan napi menjalani hukuman dan mempersiapkan kembali ke masyarakat sehingga tidak terjadi stigmatisasi ter-

hadap eks napi. Seorang napi dalam menjalani hukumannya memperoleh juga remisi, asimi-lasi atau pelepasan bersyarat. Remisi biasanya diberikan oleh pemerintah dalam momen tertentu misalnya remisi Lebaran, Natal, dan sebagainya atau dalam perayaan kemerdekaan. Sementara itu, pelepasan bersyarat atau asimilasi diberikan setelah napi menjalani 2/3 dari masa hukumannya dan berkelakuan baik. Pelepasan bersyarat dan asimilasi biasanya menempatkan napi dalam suatu institusi atau lembaga sebagai sarana adaptasi sebelum napi tersebut benar-benar bebas dari hukuman dan kembali kepada masyarakat untuk menjadi orang baik kembali.

Berhasil tidaknya suatu pembinaan di lapas akan terlihat dari besarnya angka residivis. Besarnya reconviction rate atau residivis menunjukkan ada yang salah dalam pembinaan di lapas atau ada problem mendasar dalam sistem peradilan pidana kita, artinya sistem peradilan pidana kita tidak berjalan dari mulai penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pembinaan di lapas, dan kalau ini terjadi maka sistem peradil-

an pidana memberikan andil untuk terjadinya kejahatan (faktor kriminogen)

Seorang tersangka dan terdakwa yang ditahan di rutan sebagaimana dikatakan di atas tidak memperoleh pembinaan akan tetapi negara tetap harus menjaga dan melindungi tersangka atau terdakwa dari tindakan-tindakan aparat penegak hukum yang menyalahi prinsip due process of law. Mereka harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mempertahankan diri melalui pengajuan bukti dan saksi atau waktu yang leluasa. Seorang tahanan atau terdakwa yang dituduh melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman yang berat harus diberikan akses hukum yang maksimal dan ini harus difasilitasi oleh negara.

Seorang tahanan yang sudah berubah status menjadi terpidana (napi) maka harus dipindahkan ke lapas tidak lagi berada di rutan sesuai dengan bunyi Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Tidak ada alasan lagi yang bisa diberikan untuk tidak menempatkan seorang napi berada di lapas, mengabaikan aturan ini pemerintah akan dianggap melanggar hukum khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang secara tegas

mengatakan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan.huk.urn tetap.

Dengan demikian, semestinya semua lembaga menghormati prinsip-prinsip dasar ber-hukum kita, terutama dalam sistem peradilan pidana persamaan di depan hukum itu merupakan prinsip yang harus dihormati dan dijunjung tinggi baik dalam norma maupun implementasi dalam norma tersebut. Lembaga penegakan hukum sedapat mungkin harus menghindari diskresi yang tidak perlu apalagi dengan alasan yang elementer. Prinsip persamaan di depan hukum dan prinsip berhukum yang baik harus menjadi dasar pijakan utama dalam menjalankan sistem peradilan pidana.

Sekiranya penempatan seorang napi di luar lapas itu karena alasan tertentu seperti alasan keamanan, maka cara lain dapat ditempuh dengan menempatkan napi tersebut dalam area napi kejahatan korupsi yang notabene penghuninya adalah napi yang berasal dari para penyelenggara negara yang mungkin kultur penjara berupa tindakan kekerasan kepada napi lain tidak pernah terjadi. Dengan demikian, kecurigaan masyarakat bahwa negara melakukan diskriminasi kepada seseorang atau kelompok tertentu akan terhapus.***

Edi Setiadi





Original Post

INDX Ajukan Kasasi ke AAA

Media Cetak Harian Kontan Halaman 21
2018-4-5

INDX Ajukan Kasasi ke AAA

JAKARTA. PT Tanah Laut Tbk (INDX) akan menempuh upaya kasasi. Upaya banding pengadilan pajak yang dilakukan anak usahanya yaitu PT Pelayaran Indx Lines (PIL) gagal. "PIL akan melakukan upaya hukum lainnya berupa kasasi atau Peninjauan Kembali atas putusan banding Pengadilan Pajak," kata Corporate Secretary Tanah Laut Agung Prihatin dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Rabu (4/4).

Dalam salinan putusan pengadilan pajak tertanggal 27 Maret 2018, diketahui upaya banding PIL terhadap Surat Ketetapan Pajak tidak dapat diterima

Upaya banding dilakukan oleh PIL terkait adanya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar-Pajak Pertambahan Nilai (SKPKB PPN) dari Kantor Pelayanan Pajak Setiabudi Dua untuk periode Oktober-Desember 2012, Januari-Desember 2013, dan Ja- nuari-Desenber 2014 dengan nilai total Rp 67,69 miliar.

Jika upaya ini gagal, maka PIL akan membayar nilai utang pajak tersebut.

Anggar Septiadi





Original Post

SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT Nomor 565. Pdl G 201 7 PN Jk! Brt

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 10
2018-4-5

SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT Nomor 565. Pdl G 201 7 PN Jk! Brt

RANDI SH.

IKLAN





Original Post

Caleg Berintegritas

Media Online metrotvnews.com
2018-04-05

ADA keutamaan yang mesti dimiliki seorang calon anggota legislatif, yaitu berintegritas dan jauh dari perbuatan tercela. Integritas itu mutlak dimiliki karena setelah terpilih sebagai anggota dewan, ia diharapkan hanya memperjuangkan aspirasi rakyat.

Satu-satunya pintu masuk untuk menjadi caleg ialah melalui partai politik. Pada umumnya partai politik merekrut caleg yang pintar dan punya rekam jejak mumpuni, misalnya aktivis. Tidak sedikit pula yang dicalonkan karena punya modal sosial dan finansial.





Akan tetapi, mengharapkan partai politik merekrut caleg berintegritas masih sebatas harapan. Faktanya, tidak sedikit di antara mereka, setelah menyandang status sebagai anggota dewan yang terhormat, malah menjadi penghuni jeruji besi alias dibui karena korupsi.

Harus tegas dikatakan bahwa rusaknya citra dewan tidak hanya ditentukan kecerdasan para anggotanya yang minim, tetapi lebih pada kemerosotan tabiat. Anggota yang pintar-pintar juga banyak, tetapi yang pintar-pintar itu tidak semuanya memiliki tabiat yang baik. Bahkan, dalam sejumlah kasus korupsi, kemerosotan citra DPR dari pusat sampai daerah justru dilahirkan dari orang-orang pintar.

Para caleg seharusnya memiliki nilai lebih dari kebanyakan warga masyarakat. Karena itu, patut diacungi dua jempol bagi partai politik yang tegas tidak memberi tempat kepada sosok bermasalah untuk dicalonkan. Sebab, bagaimana bisa bicara kepentingan rakyat jika suka korupsi, melanggar HAM, dan membuat janji yang tidak mungkin dipenuhi.

Syarat-syarat caleg yang baik mestinya secara rinci diatur dalam perundang-undangan sehingga bisa dijadikan pedoman oleh partai politik dalam merekrut caleg. Jika tidak rinci diatur dalam perundang-undangan, sudah selayaknya diatur secara terang benderang dalam peraturan pelaksanaannya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas membuat peraturan pelaksanaan tersebut.

Saat ini KPU berkeinginan menambahkan syarat menjadi caleg untuk dimasukkan peraturan KPU (PKPU). Padahal, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mencantumkan 16 syarat menjadi caleg. Pasal 240 ayat (1) huruf g menyebutkantidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana .

KPU ingin menafsirkan sendiri ketentuan caleg mantan terpidana dengan melarang mantan terpidana korupsi, narkoba, dan pelecehan seksual terhadap anak maju sebagai caleg. Mestinya KPU tidak perlu lagi memberikan tafsiran sendiri karena ketentuan caleg mantan terpidana itu sudah lolos dari uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Keinginan KPU itu menuai pro dan kontra. Pihak yang pro berargumentasi bahwa anggota legislatif haruslah orang-orang yang berintegritas serta bisa menjalankan tugas sebagai wakil rakyat dengan sebaik-baiknya. Pihak yang kontra menyatakan bahwa PKPU tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang membolehkan mantan terpidana menjadi caleg.

Alangkah eloknya jika KPU berkonsentrasi menyelenggarakan pilkada yang saat ini sedang berproses dan fokus melaksanakan Pemilu 2019. Tidak perlulah KPU membuat polemik yang hanya menguras tenaga.

Sudah saatnya partai politik diberi kepercayaan penuh untuk merekrut caleg yang berintegritas. Jika caleg yang direkrut itu tidak berintegritas, pasti rakyat tidak memilihnya.

Kepercayaan yang diberikan kepada partai politik itu harus disertai dengan mengedukasi masyarakat agar cerdas memilih. Karena itulah, KPU berkewajiban membuka rekam jejak para caleg yang disodorkan parpol.

Banyak cara elegan dalam menjaring caleg berintegritas yang jauh dari perbuatan tercela tanpa menerobos undang-undang.

http://news.metrotvnews.com/editorial-media-indonesia/PNgexzRk-caleg-berintegritas



Original Post

Karen Agustiawan terseret kasus korupsi investasi Pertamina

Media Online beritagar.id
2018-04-05

Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan, tersandung kasus dugaan korupsi investasi Blok Basker Gummy (BMG) Australia tahun 2009.

Rabu (4/4/2018), Karen ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung karena keterlibatannya diduga telah membuat negara mengalami kerugian hingga Rp568 miliar.

Mengutip ANTARA, kasus berawal ketika Pertamina melakukan akuisisi dalam bentuk investasi non-rutin berupa pembelian sebagian aset milik ROC Oil Company Ltd di lapangan BMG Australia.

Investasi itu dituangkan dalam Agreement for Sale and Purchase-BMG Project tertanggal 27 Mei 2009.

Keputusan investasi diduga terjadi tanpa adanya studi kelayakan berupa kajian lengkap (final due dilligence) dan tanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris.

Akibatnya, uang sejumlah US $31,49 juta serta biaya-biaya yang timbul lainnya sejumlah AUD 26,8 juta yang keluar selama proses tersebut tidak memberi manfaat pun keuntungan kepada Pertamina dalam rangka penambahan cadangan dan produksi minyak nasional.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, M. Rum mengatakan, bersamaan dengan Karen kejaksaan juga menetapkan chief Legal Councel and Compliance Pertamina, Genades Panjaitan, dan mantan Direktur Keuangan Pertamina, Frederik Siahaan, sebagai tersangka untuk kasus sama.

Ketiganya ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Tap-(14, 15, dan 16)/F.2/Fd.1/03/2018 tanggal 22 Maret 2018.

Penetapan tersangka adalah pengembangan kasus setelah pada 23 Januari 2018, Kejagung menetapkan mantan Manager Merger & Acquisition (M ) Direktorat Hulu Pertamina sebagai tersangka.

Keempatnya terancam melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Rum menambahkan, penyelidikan atas kasus ini masih dilanjutkan, sehingga ada potensi munculnya tersangka baru. Sejauh ini penyidik kejaksaan disebut sudah memeriksa 67 saksi.

Catatan The Jakarta Post, 8 Februari 2009, menyebut Karen menjabat sebagai Dirut Pertamina untuk periode 2009-2014. Ia diangkat Menteri BUMN saat itu, Sofyan Djalil, untuk menggantikan posisi Ari Soemarno.

Kariernya di Pertamina cukup cemerlang saat itu. Lulusan Teknik Fisika Fakultas Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (ITB) itu berhasil merombak manajemen Pertamina.

Pada 2010, wanita kelahiran Bandung, 19 Oktober 1958 ini berhasil membawa Pertamina melampaui target produksi dan lifting yang ditargetkan pemerintah.

Laba bersih Pertamina tercatat naik dari US $1,55 miliar pada 2009 menjadi US $2,77 miliar pada 2012.

Conoco Philips Algeria Ltd, anak perusahaan ConocoPhilips, juga berhasil dicaplok Pertamina di bawah kepemimpinan Karen.

Pada tahun 2011, Forbes memasukkan namanya sebagai perempuan Indonesia pertama yang masuk dalam Asia\'s 50 Power Businesswomen.

1 Oktober 2014, secara mengejutkan Karen mengundurkan diri. Mewakili Karen, Menteri BUMN saat itu, Dahlan Iskan, hanya menyebut ibu dari tiga anak ini ingin lebih fokus mengurus keluarganya.

Namun, melansir detikcom, dugaan lain pengunduran Karen disebut-sebut berkaitan dengan tidak diizinkannya Pertamina menaikkan harga elpiji 12 kilogram.

Setelah mengundurkan diri, Karen memutuskan untuk menjadi salah satu staf pengajar di salah satu kampus bergengsi di Amerika Serikat, Harvard University.

https://beritagar.id/artikel/berita/karen-agustiawan-terseret-kasus-korupsi-investasi-pertamina?content=all



Original Post

Syarat Baru Caleg

Media Cetak Media Indonesia Halaman 16
2018-4-5

Syarat Baru Caleg

KPU hari ini beragenda melakukan uji publik Rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota Legislatif bersama 15 partai peserta pemilu. Sepanjang yang muncul di ruang publik, ada tambahan syarat yang baru untuk menjadi caleg dalam rancangan peraturan KPU itu, yang bertujuan mulia, yaitu turut mencegah korupsi.

Pertama, caleg tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, caleg wajib melaporkan kekayaannya kepada KPK.

Keinginan KPU membuat persyaratan baru itu kiranya pertanda betapa KPU prihatin, begitu banyak wakil rakyat yang dijadikan tersangka oleh KPK. Karena itu, KPU bermaksud memperketat syarat menjadi caleg.

Undang-undang tidak mensyaratkan caleg melaporkan harta kekayaannya. Dalam hal pencalonan, ketentuan itu hanya diberlakukan untuk peserta pilkada. KPU kini berkeinginan agar laporan kekayaan menjadi salah satu syarat untuk menjadi caleg.

Saya pikir itu syarat yang bagus. Caleg pemula, misalnya, dengan sendirinya sejak dini diingatkan perihal harta kekayaannya sebelum menjadi pejabat publik dan hartanya kelak setelah menjadi penyelenggara negara. KPK dapat membacanya, tidakkah terjadi pertambahan harta yang tidak wajar?

Namun, saya skeptis DPR menerima persyaratan yang baru itu. Alasannya legal formal, caleg melaporkan harta tidak termaktub dalam undang-undang. Ketika dikonsultasikan dengan DPR, persyaratan itu kiranya cenderung ditolak DPR

KPU ingin lebih progresif dalam memandang terpidana. Caleg tidak pernah terpidana. Keinginan itu jelas lebih hebat daripada undang-undang yang mematok hukuman lima tahun.

Telah muncul suara yang tidak setuju dengan langkah progresif KPU itu. Ada yang mempertanyakan, tidakkah terpidana dilarang menjadi caleg bertentangan dengan hak konstitusional warga?

Keberatan lain, tidakkah KPU terlalu jauh masuk ke ranah kewenangan parpol dalam hal pencalegan? Itu urusan parpol. Bahwa ada parpol yang mencalonkan terhukum di bawah lima tahun, biarlah hal itu menjadi tanggung jawab partai yang bersangkutan kepada rakyat pemilih.

Sebetulnya dan senyatanya bukan hanya wakil rakyat yang banyak korupsi, tetapi juga banyak kepala daerah yang tertangkap oleh KPK. Seakan dua penyelenggara negara itu merupakan sasaran tetap KPK. Karena itu, wajarlah bila KPU selaku penyelenggara pemilu berupaya menjadikan faktor pencegahan korupsi sebagai syarat menjadi calon pejabat publik yang dipilih rakyat.

Sejujurnya harus dikatakan selintas sepertinya terjadi kerusakan dalam kita berdemokrasi. Penyelenggaraan pileg atau pilkada yang katanya jurdil (jujur dan adil) ternyata berkecenderungan memproduksi para koruptor. Kenapa?

Jawabnya klise yang kian ganas. Jual beli suara dalam kaitan patron-klien kian menjadi-jadi. Suka atau tidak suka, dinamika pemilu dengan politik uang senyatanya bukan mereda, malah kian parah. Karena itu, upaya pencegahan korupsi yang dilakukan KPU mestinya mendapat dukungan penuh.

Saur Hutaharat





Original Post

Hati-Hati Kelola Sampah untuk Listrik

Media Cetak Media Indonesia Halaman 23
2018-4-5

Hati-Hati Kelola Sampah untuk Listrik

Pengelolaan sampah untuk listrik

melalui teknologi insinerator dapat

berdampak buruk pada lingkungan

dan kesehatan masyarakat.

Putri Rosmalia Octaviyani putri@mediaindonesia.com

PEMERHATI lingkungan mengingatkan pemerintah pusat bahwa pengelolaan sampah untuk pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) bertentangan dengan semangat mengurangi dampak lingkungan dari sampah.

Itu juga bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung yang telah membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) No 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur PLTSa berbasis insine-rator. Uap pembakaran sampah di insinerator berpotensi menyebar kandungan berbahaya bagi masyarakat sekitar PLTSa.

Seperti disampaikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), dengan pembatalan perpres tersebut, pembangunan PLTSa dengan teknologi insinerator secara hukum tidak boleh dilakukan. Rencana pemerintah pusat dan daerah menangani sampah melalui teknologi insinerator ialah hal yang keliru karena dapat berdampak buruk pada lingkungan dan kesehatan masyarakat.

"Walhi mengingatkan ingatkan LHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan ESDM (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) untuk taati hukum," kata Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Eksekutif Nasional Walhi Khalisa Khalid, kemarin.

Menunimy a / banyak j .hal yangda pat dilakukan pemerintah daeran (pemda) trnfflWCTfglola sampff Begitu juga dengan pembangkit listrik, masih ada berbagai pilihan energi alternatif yang ramah lingkungan.

Hal senada disampaikan peneliti Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL)-Margaretha Quina. Ia mengatakan, bila yang didorong pemerintah pusat ialah pengembangan PLTSa termal atau dengan meng-

gunakan tenaga panas insinerator, hal itu merupakan langkah keliru. Pengelolaan dengan cara tersebut berisiko tinggi.

"Kalau (pemda) diminta mempercepat (pmbangunan) PLTSa termal, itu berbahaya," ujarnya.

Wacana pengelolaan sampah untuk PLTSa muncul dalam Rapat Koordinasi Nasional Kebijakan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa (3/4). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta pemda lebih proaktif dalam mengelola sampah.

Sampah di perkotaan yang dapat diolah menjadi listrik melalui PLTSa, ujarnya, merupakan bagian dari pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Namun, ujarnya, bila daerah berkenan membangun PLTSa, ia berharap pemda memberikan kelonggaran pada aturan tipping fee.

Gandeng asing

Sejumlah daerah selama ini mengelola sampah dengan berbagai cara. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman, DIY, hanya mengolah sampah residu atau yang benar-benar tidak dapat diolah lagi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Prambanan. Sebagian sampah yang masih bisa didaur ulang sudah dipisahkan.

Pemkab Lamongan, Jawa Timur, telah lebih dulu memanfaatkan sampah untuk PLTsa di TPA Tambakrigadung. Menurut Kepala Bagian Humasdan Protokoler Pem- ER Lamongig Jagus HencfSfen. Wnanfaaraifirmpah menjaxneVia-ga listrik dilakukan sejak dua tahun lalu.

Pemkab Sidorarjo, Jawa Timur, bahkan telah menggandeng perusahaan asing yang akan mengolah sampah di daerah itu untuk tenaga listrik. Untuk mewujudkan rencana itu, pemerintah setempat akan menyediakan lahan 10 hektare,

(AWYK/HS/AS/RF/BB/H-1)





Original Post

Media