Saat Fredrich Yunadi Dikira Sopir Nouanto

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-4-6

Saat Fredrich Yunadi Dikira Sopir Nouanto

Petugas satpam RS Permata Hijau Medika. Abdul Aziz, menyangka pria berpakaian safari uang turun dari mobil adalah sopir pribadi Setya Novanto. Pria itu adalah pengacara Novanto, Fredrich Yunadi. uang melunasi tagihan perawatan Novanto,

Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, tidak henti mengundang perhatian pengunjung sidang. Persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, yang biasanya sepi dan terkesan angker, berubah. Suasana yang memancing tawa mewarnai ruang sidang utama di gedung yang terletak di Jalan Bungur, Jakarta Pusat Pada persidangan yang digelar Kamis (5/4/2018), jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan beberapa saksi yang sama seperti untuk terdakwa dokter Bimanesh Sutarjo yang sudah dilaksanakan pada Senin (2/4). Mereka adalah perawat Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Indri Astuti; petugas satpam Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Abdul .Aziz; dan anak buah Yunadi. Achmad Ru-dyansyah.

Gelak tawa nyaris pecah saat Yunadi mendadak berang ketika mendengarkan .Aziz bersaksi. Seperti dalam persidangan Bimanesh, Aziz kembali menjelaskan bahwa dirinya sempat menyangka Yunadi adalah sopir pribadi Novanto. Pasalnya, Yunadi merupakan orang yang pertama kali turun dari mobil dan mengenakan setelan safari layaknya petugas keamanan atau sopir pribadi

"Saya kira sopir yang keluar. Yang minta tolong biasanya, kan. sopir turun duluan dari mobil," jelas Aziz saat ditanya oleh jaksa KPK dalam persidangan.

Jawaban Aziz pun sontak membuat Yunadi kesal. Ia meminta kepada hakim agar Aziz diperiksa dengan menggunakan alat deteksi kebohongan.

"Saya mohon izin, karena saksi sudah terang-terangan

bohong. Mohon diizinkan gunakan lie detector dan sumpah pocong. Masa katanya saya sopir, Pak," ujar Yunadi kepada Ketua Majelis Hakim Syaifuddin Zuhri.

Menyimak respons Yunadi dalam persidangan, menyegarkan kembali ingatan ketika Novanto dirawat di Permata Hijau Medika setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di kawasan Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2017).

Siapa yang tidak ingat dengan pernyataan Yunadi seusai membesuk Novanto di rumah sakit bahwa kepala kliennya cedera akibat terbentur saat kecelakaan sehingga benjol sebesar bakpao? Atau pernyataannya dalam se-

buah wawancara di media sosial bahwa dia menyukai kemewahan beberapa waktu silam.

Dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi terhadap terdakwa dokter Bimanesh, Senin (2/4), Yunadi diungkapkan sebagai pihak yang melunasi tagihan perawatan Novanto di RS Medika Permata Hijau sebelum dipindahkan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jumat (17/11/2017). Hal ini dikonfirmasi anak buah Yunadi, Achmad Rudyansyah. Dalam sidang Senin lalu itu, Kepala Bidang Pelayanan Medis RS Medika Permata Hijau Francia Anggraeni mengatakan, kabar Novanto hendak dirawat sudah beredar sejak Kamis siang.

Diingatkan hakim

Dalam persidangan, Yunadi pun keberatan saat diingatkan oleh jaksa untuk bersikap forma) saat diberi kesempatan untuk bertanya kepada saksi. Awalnya, jaksa KPK, Syaifuddin, memberikan kesempatan kepada Yunadi untuk menanggapi kesaksian Indri.

Yunadi pun bertanya menggunakan kata ganti situ untuk Indri. "Izin, Yang Mulia, kami keberatan dengan terdakwa yang selalu menyebut situ kepada saksi. Tolong bisa gunakan bahasa Indonesia yang benar." pinta Jaksa Takdir Sunan kepada hakim sambil menginterupsi Yunadi yang sedang bertanya

Tanpa menunggu hakim

menjawab protes jaksa, Yunadi bereaksi. "Eh, bahasa Indonesia saya ini lebih bagus dari Anda. Saya sekolahnya lebih tinggi. Ini apa mau berhadapan secara pribadi dengan saya? Saya belum selesai bertanya. Jangan cari gara-gara terus sama saya," jawab Yunadi dengan nada tinggi.

Hakim pun berusaha menengahi. "Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, terdakwa jangan panggil saksi dengan sebutan situ. Cukup sebut dengan saksi saja," kata Syaifuddin. Yunadi pun meminta maaf.

Persidangan perkara merintangi penyidikan KPK terhadap Novanto, terdakwa perkara korupsi peYigadaan kartu tanda penduduk elektronik, ini pun berlanjut.

(RIANA A IBRAHIM)





Original Post

Eks Presiden Brasil Jalani Vonis 12 Tahun Bui

Media Cetak Koran Tempo Halaman 2
2018-4-6

Eks Presiden Brasil Jalani Vonis 12 Tahun Bui

BRASIL - Mantan Presiden Brasil, Lula Da Silva, harus menjalani hukuman 12 tahun penjara setelah Mahkamah Agung menolak banding yang diajukannya" kemarin.

Dilansir Reuters, suara penentu diambil oleh hakim Rosa Weber yang menolak permohonan Lula untuk menghindari hukuman penjara.

Weber menjadi satu-satunya hakim agung yang belum menentukan pilihan, dan suaranya membuat mantan presiden itu mesti menjalani hukuman mulai pekan depan.

Da Silva terbukti bersalah menerima suap berupa apartemen tepi pantai. Suap tersebut didapat dari sebuah perusahaan konstruksi yang

berharap dapat memenangi tender.

Sempat mengajukan banding pada Januari lalu, Da Silva malah harus menerima hukuman lebih berat dari vonis sebelumnya, yaitu 9,5 tahun.

Dengan vonis MA ini, dipastikan Da Silva tidak akan ikut dalam pemilu presiden yang digelar Oktober tahun ini

Lula masih jadi politikus paling populer di Brasil, meski sudah diputus bersalah menerima suap dan menanti sidang enam kasus korupsi lainnya. Dia memuncaki semua survei pemilihan presiden pada Oktober ini.

Putusan ini merupakan pukulan telak bagi kehidupan politik presiden kelas pekerja Brasil yang mulai berkarier sebagai pekerja pabrik ini. Skandal korupsinya mengguncang kelompok mapan politik dan terutama Partai Pekerja, yang berkuasa sejak . 2003 hingga pertengahan

2016.

REUTERS/BBC/SITA PLANASARI AQUADINI





Original Post

Mereka yang Dituduh Korupsi

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-4-6

Mereka yang Dituduh Korupsi

Kejaksaan Agung menetapkan empat tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi investasi PT Pertamina di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009. Penyidik Kejaksaan mengklaim, kesepakatan-investasi tersebut telah menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 568 miliar.

Budi Kristanto Mantan Manager of Merger Acquisition (MA) Direktorat Hulu PT Pertamina Ditetapkan sebagai tersangka pada 23 Januari 2018.

Karen Galaila Agustia wan Mantan Direktur Utama PT Pertamina

Menjadi tersangka sejak 22 Maret 2018.

Pernah menjadi saksi kasus dugaan korupsi pengadaan mobil listrik yang dibiayai tiga badan usaha milik negara, yaitu PT Pertamina, Perusahaan Gas Negara, dan Bank Rakyat Indonesia. Diperiksa di Kejaksaan Agung pada Maret 2017.

Menjadi saksi kasus dugaan korupsi penjualan aset PT Pertamina.

Dia diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar Kepolisian RI, Juli 2017.

Genades Panjaitan Mantan Legal Counsel and Compliance

Ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Maret 2018.

Frederik Siahaan

Mantan Direktur Keuangan

Ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Maret 2018.

DEWI NURITA /FRANSISCO





Original Post

Pengadilan Wajibkan ABU Tours Kembalikan Duit Anggota Jemaah

Media Cetak Koran Tempo Halaman 9
2018-4-6

Pengadilan Wajibkan ABU Tours Kembalikan Duit Anggota Jemaah

Polisi masih memburu aset ABU Tours.

MAKASSAR - Majelis hakim Pengadilan Niaga Makassar mewajibkan PT Amanah Bersama Ummat (ABU Tours) mengembalikan kerugian calon anggota jemaah umrah. Keputusan itu dibacakan oleh ketua majelis hakim Budiansyah bersama dua anggotanya, Bambang Nur Cahyono dan Rita, di Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin.

Sembilan agen serta 1.282 calon anggota jemaah umrah menggugat ABU

Tours karena perusahaan jasa perjalanan umrah itu tidak memenuhi kewajiban untuk memberangkatkan para calon anggota jemaah umrah ke Arab Saudi. Mereka merasa tertipu karena sudah memenuhi kewajiban pembayaran seperti yang diminta ABU Tours. Nilai kerugian yang dialami 1.282 calon anggota jemaah umrah sekitar Rp 18 miliar, sedangkan nilai kerugian agen atau perantara ABU Tours mencapai Rp 29 miliar. Total ganti rugi yang mesti dibayarkan adalah Rp 47 miliar.

"Permohonan yang diajukan pemohon itu meme-

nuhi unsur lantaran ABU Tours tak bisa memenuhi kewajibannya ke para anggota jemaah dan agen,"kata Budiansyah, saat membacakan putusan.

Pengadilan memberi kesempatan kepada ABU Tours untuk mengembalikan dana tersebut selama 45 hari terhitung sejak pembacaan putusan. Bila pada batas waktu tersebut belum bisa memenuhi kewajibannya, ABU Tours akan diberi kesempatan lagi selama 270 hari. Namun, jika perusahaan milik Muhammad Hamzah Mamba itu tetap tidak bisa memenuhinya, perusahaan akan dipailitkan alias dinyatakan bangkrut.

Kuasa hukum penggugat,

Ridwan Bakar, mengaku gembira atas putusan pengadilan itu. "Kami apresiasi keputusan hakim yang mengabulkan seluruh gugatan pemohon," ucap dia. Ridwan berharap ABU Tours bisa segera melunasi seluruh utangnya.

Menurut Ridwan, ada dua opsi yang bisa dilakukan ABU Tours. Pertama, mengembalikan dana. Kedua adalah memberangkatkan jemaah. "Kalaupun mau diberangkatkan, maka harus jelas kapan kepastiannya. Begitu juga jika kembalikan dananya," ujarnya.

Seorang calon anggota jemaah umrah, Irma,menga-ku puas atas putusan pengadilan. "Saya berharap uang

Rp 22,5 juta yang telah saya setor dikembalikan," ucap dia.

Sementara itu, kepolisian terus mengejar aset ABU Tours. Kepolisian telah menyita sebagian aset yang ada di Makassar. Selanjutnya, kepolisian memburu aset lain yang ada di luar Makassar, terutama di Jakarta. Hamzah telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 23 Maret lalu. Ia disangkakan menipu 86.720 calon anggota jemaah umrah. Total kerugian jemaah itu diperkirakan mencapai Rp 1,8 triliun.

Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan,

Inspektur Jenderal Umar Septono, mengatakan polisi sedang mengumpulkan aset-aset milik Hamzah di berbagai daerah. "Masih terus berproses," ujarnya. . Rabu lalu, polisi mendatangi salah satu rumah milik Hamzah di Jalan Bukti Cinere, Perumahan Kartika Residence, Cinere, Depok, Jawa Barat. "Kami akan menyita rumah beserta isinya, termasuk satu mobil yang terparkir dalam garasi," kata anggota tim Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan, Komisaris Ahmad Nurhadi.

Agung Sedayu/ DIDIT HARIYADI /ADE RIDWAN YANDWIPUTRA





Original Post

Akhiri Karier Politik Koruptor

Media Cetak Kompas Halaman 1
2018-4-6

Akhiri Karier Politik Koruptor

Guna menumbuhkan rasa takut melakukan korupsi, politisi yang terbukti korupsi mesti diakhiri karier politiknya. Pada saat yang sama, biaya politik juga harus terus dikurangi.

JAKARTA, KOMPAS - Kesadaran partai politik untuk mendemo-kiatisasi organisasi serta merekrut kader dan calon pengisi jabatan publik sangat menentukan masa depan pemberantasan korupsi dan masa depan bangsa Indonesia secara umum. Terkait hal itu, partai politik perlu dengan tegas mengakhiri karier po-. litik politisi yang terbukti korupsi untuk memberikan penggentar-an sekaligus menunjukkan komitmennya kepada publik.

"Partai harus menjadi jujur serta menolak korupsi. Ini berarti anggota partai yang terlibat korupsi harus diakhiri karier politiknya. Tidak pantas orang yang sudah pernah terlibat korupsi lalu mendapat jabatan politik apa pun," kata pengajar Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Franz Magnis-Suseno, di Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Langkah tegas, lanjut Magnis, perlu diikuti dengan dukungan pendanaan operasional partai oleh negara guna mengurangi tingginya biaya politik. Mahalnya biaya untuk menjadi politisi menjadi salah satu sebab korupsi di lingkungan politisi.

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif menambahkan, pada saat yang sama, juga perlu penyadaran dalam partai politik bahwa menjadi politisi bukan mata pencarian.

Regulasi

Saat ini. pemerintah telah setuju untuk menaikkan bantuan keuangan bagi partai politik dari semula Rp 108 menjadi Rp 1.000 untuk setiap satu suara yang diperoleh pada pemilu legislatif. Sebagian politisi yang menjadi

terpidana perkara korupsi juga sudah dicabut hak politiknya. Namun, belum banyak putusan yang berisi pencabutan hak politik dan pencabutan itu umumnya juga berlaku untuk waktu tertentu.

Guna menciptakan iklim politik yang makin bersih dari korupsi, Komisi Pemilihan Umum juga tetap akan mendorong ketentuan untuk melarang mantan narapidana perkara korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu

2019. Kebijakan itu akan dilakukan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, dalam mengusulkan kebijakan ini, KPU tetap juga akan mempertimbangkan berbagai masukan yang diajukan dalam uji publik Hal yang dipertimbangkan, termasuk usulan agar klausul larangan itu tidak dimasukkan dalam pasal yang mengatur syarat calon, tetapi pada pasal pengusulan di partai politik, yakni dengan menyatakan parpol tidak boleh mengusulkan calon anggota le-

gislatif atas narapidana korupsi. "Semua masukan kami kaji," katanya.

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyampaikan, partainya secara prinsip sepakat dengan wacana untuk memperketat aturan mengenai penetapan calon pada Pemilu 2019.

Namun, berhubung konstitusi telah menjamin hak setiap warga negara untuk dipilih dan memilih, larangan kepada mantan narapidana perkara korupsi untuk menjadi caleg jangan sampai mencabut hak seseorang

untuk berpolitik. Oleh karena itu, sebagai jalan keluar, UU dapat mensyaratkan adanya jeda waktu bagi mantan narapidana perkara korupsi yang ingin jadi caleg.

Contohnya, lanjut Riza, mantan napi korupsi dapat menjadi caleg setelah lima sampai 10 tahun bebas dari hukuman pidana. Tujuannya supaya pengaruh dan jaringan yang bersangkutan tidak besar lagi. Kita tak boleh sembarangan mematikan hak politik seseorang," katanya.

UU No 7/2017 belum melarang eks narapidana korupsi untuk ja-

di caleg. Pasal 240 Huruf (g) UU No 7/2017 hanya menyatakan, syarat caleg adalah tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara hina tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan eks terpidana.

Lebih selektif

Sejumlah partai berjanji akan lebih selektif menyeleksi caleg

yang bertarung pada Pemilu 2019. Koordinator Bidang Kepartaian DPP Partai Golkar Ibnu Munzir, mengatakan, rekam jejak para caleg akan diteliti, dan tidak tertutup kemungkinan mereka yang terindikasi korupsi tidak akan diterima menjadi caleg.

Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengatakan, masuk tidaknya seseorang menjadi caleg dari PKB harus melalui uji kepatutan dan kelayakan. Melalui uji itu, akan didalami rekam jejak caleg dan komitmennya untuk tidak

korupsi jika terpilih.

Namun, lanjut Ibnu dan Daniel, upaya yang dilakukan partai politik ini belum cukup. Sering kali anggota legislatif terjerat korupsi karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan saat pemilu.

Untuk itu, mereka mendesak ada sistem pengawasan yang lebih ketat saat pemilu guna mencegah politik uang dalam pemilu. Harus ada hukuman tegas kepada para pelaku politik uang agar orang takut melakukannya.

(GAL/AGE/APA/MHD/HAR)





Original Post

KPK Panggil Ulang 6 Anggota DPRD Malang Terkait Kasus Suap

Media Online Cnnindonesia.com
2018-04-06

Jakarta, CNN Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan kepada enam anggota DPRD Kota Malang. Enam anggota dewan ini diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi suap pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

"Hari ini direncanakan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap 6 tersangka dalam kasus di Malang," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Kamis (4/4).

Febri menerangkan lima anggota dewan dipanggil ulang lantaran sebelumnya tidak memenuhi panggilan KPK. Sementara satu anggota dewan memang baru dijadwalkan pemeriksaan hari ini.

"Karena sebelumnya sudah dipanggil secara patut dan tidak datang, maka kami ingatkan agar para tersangka memenuhi kewajiban hukumnya untuk datang di pemeriksaan hari ini," terang Febri.

Lima orang yang bakal diperiksa hari ini adalah Ketua DPRD Kota Malang Abdul Hakim dan sejumlah anggota dewan yakni Sulik Lestyowati, Syaiful Rusdi, Imam Fauzi, Tri Yudiani dan Sahrawi.

KPK telah menetapkan 19 tersangka dalam kasus suap terkait dengan pembahasan APBD-P Kota Malang Tahun 2015. Mereka adalah Wali Kota Malang periode 2013-2018, Moch. Anton,dua pimpinan DPRD Kota Malang dan 16 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.

Adapun anggota dewan yang sudah ditahan adalah Slamet (SAL) dari Fraksi Gerindra, Wakil Ketua DPRD Malang HM Zainuddin (MZN) dari Fraksi PKB dan Mohan Katelu (MKU) dari Fraksi PAN. Kemudian KPK juga menahan Suprapto (SPT) dari Fraksi PDIP, dan Wakil Ketua DPRD Malang, Wiwik Hendri Astuti (WHA) dari Fraksi Partai Demokrat.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka lantaran menerima aliran dana korupsidari Wakil Ketua DPRD Malang Moch Anton Wicaksono dan Eks Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Kota Malang Jarot Edy Sulistyono.

Jarot sebelumnya memberikan uang sebesar Rp600 juta kepada Anton. Uang tersebut kemudian dibagikan kepada para anggota DPRD.

Selaku tersangka penerima suap, para anggota dewan disangka melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahu 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. (wis)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180405111439-12-288455/kpk-panggil-ulang-6-anggota-dprd-malang-terkait-kasus-suap



Original Post

Amnesty Internasional Minta Ahok dan Eks Gafatar Dibebaskan

Media Online Cnnindonesia.com
2018-04-06

Jakarta, CNN Indonesia Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid meminta agar Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang tesandung kasus penistaan agama segera dibebaskan tanpa syarat. Usman juga meminta pihak otoritas membebaskan tiga eks pemimpin Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Ahmad Mushaddeq, Mahful Muis Tumanurung, dan Andri Cahya.

Mereka semua, sebut Usman, dipenjara hanya karena memberikan pandangan dan pendapat yang kebebasannya sudah dijamin dalam undang-undang. Karena itu, ia meminta agar pemerintah membebaskan keempat orang ini.

"Otoritas di Indonesia harus segera membebaskan tanpa syarat Ahok dan ketiga eks pemimpin Gafatar," kata Usman di Kantor Amnesty International Indonesia, Menteng, Jakarta, Kamis (5/4).

Hamid kemudian menyesalkan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak Peninjauan Kembali (PK) Ahok. Ia menyebut MA melewatkan kesempatan untuk mengakhiri proses hukum yang tidak adil yang dijalani oleh Ahok.

"MA kehilangan kesempatan untuk memperbaiki hukuman yang tidak adil dan memastikan perlindungan atas kemerdekaan berpendapat dan berkeyakinan di Indonesia," ucap Usman.

Karena itu, untuk dapat mengakhiri ketidakadilan hukum yang dijalani oleh Ahok, Usman meminta agar pihak-pihak otoritas di Indonesia dapat melakukan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran terhadap peradilan yang adil.

Lebih lanjut Usman menyebut pemerintah harus meninjau kembali pasal-pasal penodaan agama. Ia menyebut pasal-pasal ini dapat melemahkan kemerdekaan dan hak berpendapat dan beragama.

"Praktik pemenjaraan dengan vonis penodaan agama, tidak adil dan melanggar kewajiban HAM Indonesia dalam hukum internasional. Kami minta mencabut pasal-pasal penodaan agama yang diskriminatif di seluruh perangkat perundang-undangan," kata Usman.

Dari tahun 2005 sampai 2014, Usman menyebut ada 106 orang yang tersandung pasal Undang-Undang nomor 1/PNPS Tahun 1995 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama serta Pasal 156 KUHP. Usman menyebut Ahok merupakan pejabat publik dengan pangkat paling tinggi yang dipidana dengan pasal penistaan agama.

Di tahun 2017, Usman menambahkan, terdapat 11 orang yang dipidana pasal penistaan agama. Ada kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, dan kasus Gafatar yang menyeret ketiga pemimpinnya, Ahmad Mushaddeq, Mahful Muis Tumanurung, dan Andri Cahya. (osc)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180406011010-20-288708/amnesty-internasional-minta-ahok-dan-eks-gafatar-dibebaskan



Original Post

10.000 Orang Akan Turun Minta Sukmawati Ditahan

Media Online inilah.com
2018-04-06

INILAHCOM, Jakarta - Aksi Bela Islam bakal kembali digelar Jumat (6/4/2018) untuk menuntut ditangkap dan penjarakan Sukmawati Soekarnoputri atas puisi kontroversinya.

Juru Bicara Aksi, Dedy S kepada INILAHCOM mengatakan, sebanyak 10 ribu umat bakal hadir dalam aksi besok yang dipusatkan di Bareskrim Mabes Polri, Gambir.

"Sekitar 10 ribu umat dari Jabodetabek dan daerah-daerah lain juga akan ikut serta," katanya saat dihubungi, Kamis (6/4/2018) malam.

Aksi nanti, kata Dedy bakal meminta kepolisian untuk mengusut secara adil laporan yang masuk terhadap Sukmawati. "Kita minta proses hukum tetap berlanjut, periksa, penahanan," ungkapnya.

Terkait permintaan maaf yang sudah dilayangkan Sukmawati kata Dedy, tak akan bisa menghentikan proses hukum yang sudah berjalan.

"Seperti ahok kan, Maaf itu tdk menghilangkan unsur pidana lo," tegasnya.

Seruan aksi bela Islam dengan tuntutan menangkap Sukmawati atas dugaan penistaan agama bakal digelar di Bareskrim Mabes Polri, Gambir, Jakarta Pusat selepas Shalat Jumat.

Ribuan bahkan puluhan ribu massa diprediksi bakal ikut aksi yang disebut mirip dengan kasus Ahok beberapa tahun lalu.jat

http://nasional.inilah.com/read/detail/2447764/10000-orang-akan-turun-minta-sukmawati-ditahan



Original Post

10 Ribu Umat Siap Dukung Polri

Media Online inilah.com
2018-04-06

INILAHCOM, Jakarta - Rencana Aksi Bela Islam pada Jumat (6/4/2018) merupakan seruan aksi dukungan kepada kepolisian, selain tuntutan penegakan hukum kepada Sukmawati.

Juru Bicara Aksi, Dedy S menyebut, sebanyak 10 ribu umat yang akan kumpul nanti meminta polisi tak takut dengan latar belakang Sukmawati.

"Kita memberikan suport ke polri untuk memproses ini, bu sukma inikan anak proklamator, Adik bekas presiden. Takutnya ada sedikit hambatan psikologis kepolisian untuk memproses, kita suport," katanya kepada INILAHCOM, Kamis (5/4/2018).

Oleh sebab itu, aksi nanti kata Dedy, ingin menegaskan bahwa umat, berada dibelakang kepolisian untuk mengusut tuntas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Sukmawati. "Jangan sampai ada Ahok kedua," tegasnya.

Sehingga, kepolisian tidak perlu ada perasaan canggung apalagi takut dalam mengusut kasus ini.

Seruan aksi bela Islam dengan tuntutan menangkap Sukmawati atas dugaan penistaan agama bakal digelar di Bareskrim Mabes Polri, Gambir, Jakarta Pusat selepas Shalat Jumat.

Ribuan bahkan puluhan ribu massa diprediksi bakal ikut aksi yang disebut mirip dengan kasus Ahok beberapa tahun lalu.jat

http://nasional.inilah.com/read/detail/2447765/10-ribu-umat-siap-dukung-polri



Original Post

Aksi Bela Islam, FUIB Pilih Colling Down

Media Online inilah.com
2018-04-06

INILAHCOM, Jakarta - Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) memastikan tak akan ikut turun dalam aksi umat mendorong penegakan hukum terhadap kasus Sukmawati Soekarnoputri.

Koordinator Lapangan FUIB, Rahmat Hirman menyebut, pihaknya bakal memilih jalan lain sebelum ikut turun ke jalan bersama umat lain.

"Besok kita diganti sama yang lain kita cooling down dulu," katanya kepada INILAHCOM, Kamis (5/4/2018).

Rahmat menganggap, proses penegakan hukum terhadap Sukmawati melalui laporan kepolisian oleh FUIB dan elemen umat Islam lainnya siang tadi masih terlalu dini jika langsung didesak untuk diselesaikan.

"Logikanya kita baru lapor masa mau langsung nuntut," ungkapnya.

Siang tadi, FUIB secara resmi melaporkan Sukmawati ke Bareskrim Mabes Polri. Puisi Sukmawati berjudul Ibu Indonesia yang dianggap menghina agama tidak bisa selesai hanya dengan maaf.

Sebab sebagai negara hukum, proses hukum tidak bisa serta merta gugur dengan permintaan maaf.

Jumat (6/4/2018) besok, seruan aksi bela Islam dengan tuntutan menangkap Sukmawati atas dugaan penistaan agama bakal digelar di Bareskrim Mabes Polri, Gambir, Jakarta Pusat selepas Shalat Jumat.

Ribuan bahkan puluhan ribu massa diprediksi bakal ikut aksi yang disebut mirip dengan kasus Ahok beberapa tahun lalu.jat

http://nasional.inilah.com/read/detail/2447763/aksi-bela-islam-fuib-pilih-colling-down



Original Post

"Agak Aneh, PK Ahok Diputus dalam 19 Hari Saja, Pak Antasari 122 Hari"

Media Online kompascom
2018-04-06

JAKARTA, - Kuasa hukum mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama aliasAhok, Fifi Lety Indra mempertanyakan alasan Mahkamah Agung (MA) yang cepat memutus peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Ahok.

Fifi mengatakan, sangat aneh ketika MA beralasan, cepatnya putusan PK Ahok karena kasus Ahok menyita perhatian. Harusnya, kata Fifi, MA tidak membedakan kasus Ahok dengan kasus lain.

"PK Pak Ahok diputus cepat karena dianggap penting. Penting apanya? Harusnya hukum diperlakukan sama, semua orang sama dimata hukum, ini prinsip. Bagaimana MA bisa keluarkan statment itu kalau ini dianggap penting, berarti ada perlakuan khusus dong," ujar Fifi saat diskusi di Kantor Amnesty International Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/4/2018).

Fifi membandingkan durasi putusan PK Ahok dan PK mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar.

Fifi mengatakan, tidak ada keanehan saat PK Ahok dan PK Antasari didaftarkan ke PN. Ketidakwajaran terlihat ketika pelimpahan dari pengadilan negeri ke MA. PK Ahok dilimpahkan ke MA dengan durasi 9 hari, sedangkan PK Antasari sekitar 38 hari.

"Ini yang agak aneh, jadi dalam 19 hari saja sudah diputus, sementara kasus Pak Antasari 122 hari baru diputus," ujar Fifi.

Ahok mengajukan PK pada 2 Februari, adapun sidang pertama digelar pada 26 Februari. Pada 26 Maret, MA mengeluarkan putusan yang isinya menolak PK Ahok. Penolakan itu karena majelis hakim menolak seluruh alasan PK yang diajukan Ahok.

http://megapolitan.kompas.com/read/2018/04/06/05311051/agak-aneh-pk-ahok-diputus-dalam-19-hari-saja-pak-antasari-122-hari



Original Post

Situ dan sumpah pocong di sidang Fredrich Yunadi

Media Online beritagar.id
2018-04-06

Sidang dugaan menghalangi penyidikan KPK dalam kasus e-KTP selalu mengundang perbincangan karena ulah eks pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi. Sidang pernah diwarnai dengan ancaman boikot, telunjuk dengan posisi miring di dahi, dan kini tentang "situ"serta sumpah pocong.

Pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (5/4/2018), terdakwa Fredrich Yunadi ditegur hakim karena memanggil saksi perawat RS Medika Permata Hijau, Indri Astuti dengan sebutan "situ".

"Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, terdakwa jangan panggil saksi dengan sebutan \'situ\'. Cukup sebut dengan saksi saja," ujar ketua majelis hakim Syaifudin Zuhri melalui Kompas.com. Teguran hakim itu ditanggapi Fredrich dengan meminta maaf.

Meski sudah diingatkan hakim, Fredrich masih saja keceplosan dan memanggil saksi dengan sebutan "situ". Kali ini, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengajukan keberatan.

"Izin, Yang Mulia, kami keberatan dengan terdakwa yang selalu menyebut \'situ\' kepada saksi. Tolong gunakan bahasa Indonesia yang benar," ujar jaksa M Takdir Suhan.

Keberatan jaksa itu membuat Fredrich menjadi emosi. Mantan pengacara Setya Novanto itu menilai jaksa KPK sengaja ingin menyerangnya secara personal.

"Eh, Bahasa Indonesia saya lebih bagus dari Anda, saya sekolahnya lebih tinggi. Ini apa mau berhadapan secara pribadi dengan saya?" Kata Fredrich.

Lema situ sebenarnya sudah masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam konteks bahasa percakapan, situ berarti engkau atau kamu. Kata situ hanya dipakai dalam situasi akrab dan tidak resmi.

Hakim Syaifudin mencoba menenangkan Fredrich dan jaksa. Ia pun mengulangi teguran agar Fredrich tidak memanggil saksi dengan sebutan situ.

Tak hanya panggilan "situ", ulah Fredrich pun menjadi sorotan ketika meminta hakim melakukan sumpah pocong terhadap saksi. Menurut Fredrich, keterangan saksi selalu berbeda dengan isi Berita Acara Pemeriksaannya (BAP).

"Kalau saksi begini pakai lie detector atau kalau perlu saksi disumpah pocong Yang Mulia," ujar Fredrich Yunadi dikutip Detikcom. Majelis hakim tidak menanggapi permintaan nyeleneh Fredrich.

Fredrich diduga merekayasa agar Setya Novanto dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Ia dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan maksimal hukuman 12 tahun.

KPK juga menetapkan dokter Bimanesh Sutarjo sebagai tersangka. Dokter spesialis penyakit dalam ini, bersama Fredrich, diduga merekayasa data medis. Adapun Novanto, jaksa telah menuntut 16 tahun penjara dan dicabut hak politiknya selama lima tahun setelah menjalani masa pidana.

https://beritagar.id/artikel/berita/situ-dan-sumpah-pocong-di-sidang-fredrich-yunadi?content=all



Original Post

Belajar dari Kasus Cacing Ikan Kalerigan

Media Cetak Kompas Halaman 6
2018-4-6

Belajar dari Kasus Cacing Ikan Kalerigan

C

Guru Resor Teknologi Pangan IPB

Berbagai negara memberikan anjuran kepada warganya untuk mengonsumsi ikan dan produk turunannya, termasuk makerel kalengan. Anjuran ini dilakukan karena penelitian menunjukkan bahwa konsumsi ikan memberikan manfaat yang besar, jauh lebih besar dibandingkan potensi risiko kesehatan yang mungkin ditimbulkannya.

Risiko kesehatan ini umumnya berkaitan dengan cemaran pada ikan; baik cemaran fisik, kimia ataupun biologi. Cemaran fisik berupa materi asing yang dapat membuat ikan menjadi tidak layak konsumsi. Cemaran kimia pada ikan dapat berupa senyawa anorganik (arsen, cadmium, timbal, merkuri, selenium), senyawa organik (dioksin, insektisida) serta berbagai senyawa lain. seperti nitrosamine, antibiotika dan hormon. Sementara cemaran biologi dapat berupa bakteri patogen, virus, dan parasit

Parasit dan standar keamanan pangan

Keberadaan parasit pada ikan merupakan bagian normal ekosistem sebagian besar perairan. Lebih 50 jenis parasit pada ikan telah diidentifikasi. Beberapa jenis parasit pada ikan dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius, jika tertelan dalam kondisi hidup, atau jika mampu bertahan hidup pada saluran pencernaan manusia yang mengonsumsi ikan mentah tanpa melalui proses penanganan dan pengolahan yang tepat Dalam kondisi hidup, cacing dapat menempel di dinding esophagus, lambung, atau usus dan menyebabkan penyakit ani-sakiasis.

Jadi, risiko anisakiasis ini berhubungan dengan konsumsi ikan dalam kondisi segar dan mentah, yang mengandung cacing atau telur cacing anisakis. Karena itu, cara terbaik mencegah penyakit anisakiasis adalah dengan menghindari makan ikan segar dan mentah atau kurang matang.

Keamanan pangan merupakan hal yang sangat penting. Karena itu, pengendalian parasit pada ikan untuk mengurangi risikonya terhadap kesehatan terus dilakukan.

Lembaga standar pangan internasional, CODEX Alimenta-rius Commission (CAC), telah mengembangkan panduan penanganan dan pengolahan sebagai upaya manajemen risiko, khususnya untuk meminimalkan risiko berkaitan dengan parasit tersebut Salah satu panduan CAC ini adalah Code of Practice For Fish and Fishery Products (CAC/RCP 52-2003). Industri perikanan dan pengolahan ikan komersial perlu mempraktikkan panduan ini dengan disiplin dan bertanggung jawab untuk meminimalkan risiko parasit

Namun, karena keberadaan parasit pada ikan ini merupakan bagian normal dari ekosistem sebagian besar perairan, walaupun manajemen risiko dilakukan dengan ketat oleh nelayan, pengumpul dan industri, sulit dijamin bahwa produk ikan tidak akan mengandung parasit Karena alasan itu, berdasarkan hasil kajian risiko, CODEX Alimen-tarius Commission telah menetapkan batas toleransi keberadaan parasit pada beberapa produk ikan.

Pada (i) Standard for Quick Frozen Blocks of Fish Fillet, Minced Fish Flesh and Mixtures of Fillets and Minced Fish Flesh (CODEX STAN 165-1989), (ii) Standard for Quick Frozen Fish Fillets (CODEX STAN 190 -1995), dan Cni) Standard for Smoked Fish, Smoke-Flawured Fish and Smoke-Dried Fish (CODEX STAN 311-2013) batas to-lerasinya adalah dua parasit per kilogram daging ikan yang dapat dimakan. Untuk ikan yang dikonsumsi dalam bentuk mentah juga dipersyaratkan supaya dibekukan terlebih dulu untuk membunuh parasit, yang harus dilakukan pada (paling tidak) suhu minus 20 derajat celsius se-

lama tujuh hari atau pada suhu (paling tidak) minus 35 derajat celsius selama sekitar 20 jam (CAC/RCP 52-2003).

Ikan mentah yang dipasarkan untuk dimasak lebih lanjut, baik secara komersial (misalnya untuk proses pengalengan) maupun rumah tangga, tidak dipersyaratkan untuk dibekukan karena nantinya akan dipanaskan. Pemanasan sampai pusat daging ikan mencapai suhu 70 derajat celsius selama dua menit akan membunuh parasit Proses pemasakan umumnya menggunakan suhu lebih tinggi dari 70 derajat celsius. Pengalengan (umurnya dilakukan pada suhu 115-121 derajat celsius, selama 60-150 menit) jelas akan efektif membunuh parasit

Jika parasit sudah terbunuh karena pembekuan ataupun pemanasan, tidak lagi punya risiko terhadap kesehatan, kecuali kemungkinan kecil terjadi alergi pada, orang yang sensitif. Akan menjadi permasalahan estetika, mengurangi whotesomeness, dan/atau filthy (menjijikkan) jika bahan bakunya tidak memenuhi persyaratan, khususnya jika mengandung lebih dari dua parasit per kilogram.

Kasus di Indonesia

Di Indonesia, kasus parasit ini menjadi "viral" ketika BPOM mengumumkan temuan cacing pada ikan makerel kalengan. Upaya BPOM untuk melakukan pengawasan ketat perlu diberi apresiasi. Walaupun tidak merupakan permasalahan keamanan pangan, cacing pada makerel kalengan dianggap oleh BPOM merupakan cacat mutu yang tak dibenarkan sehingga perlu diambil langkah manajemen risiko, berupa penarikan produk

Standar Nasional Indonesia (SND untuk sarden dan makerel dalam kemasan kaleng (SNI 82222016) sebetulnya tidak ada persyaratan mengenai cacing parasit ini. Namun, SNI tersebut menyatakan bahan baku ikan

yang diolah, baik dalam bentuk segar maupun beku, harus memenuhi persyaratan. Persyaratan bahan baku yang ada adalah SNT ikan segar (SNT 27292013) dan ikan beku (SNI 41102014). Pada kedua SNI tersebut ternyata tidak memberikan toleransi terhadap keberadaan parasit pada ikan sama sekali, di mana dipersyaratkan bahwa kandungan parasit cacing adalah nol (0). SNI ini diduga merupakan salah satu landasan BPOM untuk menyatakan bahwa produk tersebut cacat mutu sehingga perlu ditarik.

Ada dua pelajaran penting yang dapat diambil dari kasus ini. Pertama, mengenai achievability suatu standar. Persyaratan kandungan parasit harus nol perlu diperdebatkan kembali. Karena parasit merupakan fenomena ekosistem normal, keberadaannya pada ikan adalah lumrah; asalkan sesuai dengan standar toleransi yang ada (misalnya, 2 parasit per kg ikan yang dapat dimakan; sesuai dengan CODEX STAN 165-1989; 190-1995, dan 311-2013).

Penetapan standar yang terlalu ketat dapat berakibat tidak tercapainya tujuan dari penetapan standar itu; atau jika dipaksakan akan menyebabkan (i) terlalu banyak produk pangan (ikan) terbuang, atau (ii) biaya produksi menjadi terlalu mahal. Dalam hal penetapan standar yang berkenaan dengan fenomena alam, perlu ditetapkan adanya toleransi dengan pendekatan ALARA {as low as reasonably achie\able). Lebih lanjut, sebagai negara anggota CAC dan khususnya dalam konteks perdagangan internasional, penetapan standar lebih ketat daripada standar CODEX perlu dilengkapi dengan analisis risiko yang memadai. Karena alasan tersebut di atas, peninjauan kembali SNI yang berkaitan dengan parasit ikan ini perlu dilakukan.

Kedua, mengenai pentingnya komunikasi risiko. Indonesia menggunakan pendekatan analisis risiko dalam manajemen ke-

amanan pangannya, yang terdiri dari kajian risiko, manajemen risiko dan komunikasi risiko. Setiap langkah manajemen risiko seyogiakan dilandasi kajian risiko dan disertai rancangan komunikasi risiko yang baik. Komunikasi risiko yang baik akan meningkatkan peluang tercapainya tujuan manajemen risiko, tanpa menimbulkan kehebohan dan biaya yang tidak perla

Purwiyatno Hariyadi





Original Post

Banding Ditolak, Lala Bisa Dipenjara 12 Tahun

Media Cetak Kompas Halaman 10
2018-4-6

Banding Ditolak, Lala Bisa Dipenjara 12 Tahun

Mantan Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, kemungkinan segera menjalani hukuman 12 tahun penjara setelah Mahkamah Agung (MA), Kamis (5/4/2018), menolak permohonannya untuk menunda penghukuman. Sebanyak 11 hakim berunding lebih dari 10 jam untuk memutuskan hal ini. Beberapa hari lalu, pengadilan banding mengukuhkan hukuman 12 tahun penjara bagi Lula. Lula meminta MA menangguhkan pemenjaraannya. Dalam kasus ini, mantan presiden dua periode itu dihukum karena kasus korupsi. Kendati sudah diadili dan dinyatakan bersalah, popularitas Lula tetap tinggi. Publik pendukungnya berpendapat, Lula sengaja dijebloskan agar tak bisa ikut pemilu pada. Oktober mendatang.

(AFP/RET)





Original Post

MA Pastikan Proses PK Ahok Sesuai Prosedur

Media Online Detikcom
2018-04-06

Jakarta -
Pengacara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Fifi Lety Indra menilai proses hukum Peninjauan Kembali (PK) kliennya tak wajar karena diputus terlalu cepat. Mahkamah Agung (MA) menilai proses PK Ahok sudah sesuai prosedur.

"Itu tergantung majelisnya. MA mengharuskan, baik kasasi atau PK tak boleh lebih dari 3 bulan harus putus, apakah 1, 2, atau 3 hari," ujar Juru Bicara MA, Suhadi saat dihubungi, Kamis (5/4/2018) malam.

Menurut Suhadi, waktu putusan terhadap sebuah perkara tergantung dari majelis hakimnya. Suhadi menambahkan, sebuah perkara ada yang bisa diputuskan dalam waktu singkat.

"Kalau di MA itu 1, 2 hari. Jadi tergantung majelisnya," tutur Suhadi.

Sebelumnya, Fifi menilai PK Ahok tak wajar karena diputus terlalu cepat. Fifi lalu membandingkan PK Ahok dengan PK eks pimpinan KPK Antasari Azhar.

"Kami membandingkan putusan PK Ahok dengan putusan Antasari. Kita bikin skema pendaftaran pak Ahok 2 Februari 2018. Lalu Antasari 15 Februari 2011. Ini sama-sama 22 hari ada sidang, itu sama cocok itu wajar sama-sama 22 hari. Begitu sampai selesai sidang itu dilimpahkan berkasnya dari PN ke MA itu kasus Ahok 9 hari. Sedangkan kasus Pak Antasari 38 hari baru dilimpahkan ini yang agak aneh. Dalam waktu 19 hari saja itu sudah diputus. Sementara kasus pak Antasari 122 hari baru diputus," kata Fifi di kantor Amnesty International, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (5/4).

PK Ahok dengan nomor perkara Nomor 11 PK/PID/2018 ditolak pada Senin, 26 Maret 2018. Tiga hakim, yakni hakim Artidjo Alkostar, Salman Lurhan, dan Margiatmo, bulat menolak PK Ahok tersebut.

Ahok pun harus menjalani masa tahanan hingga satu tahun ke depan. Dia sebelumnya dihukum 2 tahun penjara karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama atas pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.
(dkp/fdu)

https://news.detik.com/berita/d-3956256/ma-pastikan-proses-pk-ahok-sesuai-prosedur



Original Post

KPK Ikut Cari Buronan Korupsi Bandara Hang Nadim

Media Online Cnnindonesia.com
2018-04-06

Jakarta, CNN Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan turut membantu mencari seorang buronan, Agus Mulyana. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan Agus adalah terdakwa kasus korupsi pengadaan listrik di Bandara Internasional Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau.

"Korsupdak KPK akan membantu pencarian Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam Tindak Pidana Korupsi (TPK) pengadaan fasilitas listrik di Bandara Hang Nadim," kata Febri di Gedung KPK Jakarta, Kamis (5/4).

Menurut Febri peran KPK dalam memburu Agus Mulyana adalah bagian dari supervisi dan koordinasi di Kepuluan Riau, dengan Polda Kepri dan Kejaksaan Tinggi Kepri.

"Untuk optimalisasi penanganan perkara, dalam rangka menjalankan fungsi trigger mechanism (mekanisme pemicu), KPK akan mendukung pencarian keterangan ahli, asset tracing (pelacakan aset), hingga bantuan pencarian buron," ujar Febri.

Agus adalah Direktur Utama CV Indhiang Kuring, perusahaan pemenang proyek pengadaan listrik di Bandara Internasional Hang Nadim. Dia terbukti bersalah dalam kasus dugaan penggelapan genset dan lampu landasan pacu.

Kasus ini merugikan negara hingga Rp5,3 miliar lebih, dari total anggaran Rp10 miliar. Pengadilan Tipikor setempat sudah melaksanakan persidangan dengan sistem in absentia atau sidang tanpa terdakwa.

"Salah satu kasus yang telah inkrah, namun belum dapat dilakukan eksekusi karena terpidana masuk DPO," kata Febri.

Berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Agus divonis penjara empat tahun kurungan dengan denda Rp150 juta. (ayp)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180405162811-12-288583/kpk-ikut-cari-buronan-korupsi-bandara-hang-nadim



Original Post

KPU dan Bawaslu Beda Soal Syarat Caleg

Media Cetak Media Indonesia Halaman 4
2018-4-6

KPU dan Bawaslu Beda Soal Syarat Caleg

ANGGOTA Bawaslu Fritz Edward Siregar menolak usulan pelarangan mantan koruptor untuk maju sebagai caleg di Pileg 2019. Dirinya mengedepankan konsep kesetaraan.

"Kenapa tidak diperbolehkan untuk pileg? Kan untuk dalam kesetaraan ya mantan napi boleh di pilkada. Karena itu di pileg itu boleh," ujarnya saat ditemui seusai uji publik rancangan Peraturan KPU Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, di Kantor KPU, Jakarta, kemarin.

Menurutnya tidak semua mantan napi kehilangan hak dipilih. Untuk napi yang tidak kehilangan hak pilihnya, seharusnya KPU tidak mencabut hak tersebut.

"Kita mendukung setiap orang yang hak pilihnya tidak dicabut, ya silakan jadi calon. Kan maksud saya, dia telah menjalani hukumannya dan putusan pengadilan tidak mencabut itu. Saya

kira boleh-boleh saja," imbuhnya.

Namun, KPU punya pandangan berbeda. Komisoner KPU Ilham Saputra memandang korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa dan sistemik. Untuk itu, perlu perlakuan khusus agar masyarakat tidak kembali disuguhkan dengan pilihan yang kemudian dapat merusak penyelenggaraan negara tersebut.

"Buat kita kan yang namanya anggota DPR itu kan penyelenggara negara, sehingga untuk melaksanakan penyelenggaraan negara yang baik dan bersih kita harus antisipasi dari pencalonannya. Bahwa kemudian harus diatur bagaimana bahwa koruptor itu kan dinyatakan bahwa dia itu kejahatan yang luar biasa dan juga dia bisa berpotensi untuk kemudian menjadikan penyelenggaraan negara yang tidak baik," jelas Ilham.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donald Fariz memberi solusi jika nantinya usulan KPU melarang mantan

narapidana korupsi menjadi peserta pileg dimentahkan DPR. Menurutnya, usulan tersebut bisa dibalikkan kepada partai.

Solusinya, usulan yang tadinya termaktub dalam persyaratan bagi perorangan dalam Pasal 8 ayat 1 huruf j rancangan PKPU terkait pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tersebut dipindahkan ke Pasal 7 yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi partai politik dalam menjaring bakal calon.

"Kita naikkan ke bagian kedua, persyaratan bakal calon. Jadi dia meng-ad- dress pada partai hingga kemudian partai meregulasi (persyaratan melarang mantan koruptor)," terang Donald.

Donald yakin jika parpol tidak akan menolak usulan tersebut. Donald menyatakan ujung dari pemindahan ketentuan tersebut dalam pasal di PKPU tetap akan membuahkan hasil yang sama.

(Ric/P-1)





Original Post

Peta Dukungan Berubah

Media Cetak Kompas Halaman 22
2018-4-6

Peta Dukungan Berubah

Kegagalan pasangan calon gubernur-wakil gubernur Sumatera Utara. JR Saragih-Ance Selian, untuk lolos sebagai peserta Pilgub 2018 mengubah peta dukungan politik secara signifikan.

MEDAN, KOMPAS - Peta dukungan pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 berubah setelah pasangan JR Saragih-Ance Selian tidak lolos sebagai peserta pilkada Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah kini berduel dengan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. Politik identitas dinilai akan menjadi faktor kuat yang memengaruhi pilihan rakyat

Peta dukungan nyata berubah setelah. JR Saragih mengajak pendukungnya beralih ke Djarot-Sihar. "JR Saragih telah mengalihkan dukungan kepada Djarot- Sihar, tetapi itu secara pribadi JR Saragih. Partai Demokrat belum memutuskan akan mendukung yang mana. Pekan ini kami akan umumkan dukungan," kata Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Demokrat Sumut Heri Zulkarnain, Kamis (5/4/2018).

JR Saragih-Ance Selian yang sebelumnya didaftarkan Partai Demokrat, PKB, dan PKPI itu dinyatakan KPU Sumut tidak memenuhi syarat karena legalisasi salinan ijazah SMA Saragih dinilai palsu. Saragih-Ance telah menggugat KPU Sumut ke Ba-waslu Sumut dan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Namun, hasilnya tidak sesuai harapan mereka. JR Saragih yang Bupati Simalungun dua periode itu telah menyatakan tidak akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Dengan demikian, Pilgub Sumut dipastikan hanya diikuti pasangan Edy-Musa yang diusung Gerindra, PKS, PAN, Golkar, Nasdem, dan Hanura (60 kursi dari 100 kursi di DPRD Sumut), serta pasangan Djarot-Sihar yang diusung PDI Per-

juangan dan PPP (20 kursi).

Menurut Heri, suara JR Saragih dan basis Partai Demokrat di Sumut kini menjadi penentu Pilgub Sumut "Hasil survei internal kami, elektabilitas dua pasangan calon yang ada sekarang berimbang, masing-masing sekitar 30 persen. Suara Partai Demokrat akan menentukan kemenangan mereka," kata Heri.

Pengajar FISIP Universitas Muhammadiyah Sumut Arifin Saleh Siregar, mengatakan, identitas SARA masih sangat menentukan pUihan masyarakat Beralihnya para calon pemilih Saragih kepada Djarot-Sihar diyakini tak hanya dipengaruhi ajakan Saragih, tetapi lebih dipengaruhi alasan kedekatan identitas.

Basis suara JR Saragih di daerah pegunungan Toba dan pantai barat Sumatera. Basis suaranya

juga beririsan dengan Djarot-Sihar karena dukungan Sihar juga berasal dari wilayah tersebut Dengan tidak lolosnya JR Saragih sebagai calon, basis suara pegunungan Toba diperkirakan dikuasai Djarot-Sihar.

Di Surabaya, dua pasangan kandidat Pilgub Jatim harus mengikuti tiga debat terbuka yang disiapkan KPU Jatim. Untuk debat terbuka pertama, Selasa (10/4/2018), tema yang diusung kesejahteraan rakyat

Anggota KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro, Kamis di Surabaya, mengatakan, debat terbuka kedua berlangsung 8 Mei 2018 atau hampir sebulan setelah yang pertama. Debat terbuka ketiga pada 23 Juni 2018, empat hari menjelang pemungutan suara.

Tujuan debat terbuka, dalam kepentingan KPU, agar masya-

rakat yang berhak pilih dapat mengetahui kemampuan penguasaan masalah. Diharapkan pemilih menggunakan hak politiknya dalam pemungutan suara," kata Gogot. Adapun debat terbuka itu disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi yang terikat kerja sama dengan KPU.

Untuk debat terbuka pertama, KPU Jatim berencana menghadirkan empat panelis. Mereka ialah Fauzan dari Universitas Muhammadiyah Malang, Nunuk Nuswardani (Universitas Trunojoyo), Abdul Chalik (UIN Sunan Ampel), dan pegiat antikorupsi Luthfi, Kurniawan.

Pilgub Jatim juga diikuti dua pasangan. Nomor urut 1 pasangan Khofifah Indar Parawan-sa-Emil E Dardak. Nomor urut 2 pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno.

(NSA/BRO)





Original Post

Penetapan Status Karen Diklaim Sesuai Prosedur

Media Cetak Republika Halaman 3
2018-4-6

Penetapan Status Karen Diklaim Sesuai Prosedur

JAKARTA - Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Adi Toegarisman, menegaskan, penetapan mantan direktur utama PT Pertamina (Persero) Karen Galaila Agustiawan (KGA) dan tiga petinggi Pertamina lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi investasi perusahaan di Blok Bas-ker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009 sesuai prosedur. Dugaan korupsi ini merugikan keuangan negara sampai Rp 568 miliar.

Menurut Adi, terdapat dua alat bukti yang membuat pihaknya menetapkan Karen dan yang lain jadi tersangka. Memang yang pertama ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini adalah mantan manager merger acquisition (MA) Direktorat Hulu PT Pertamina (Persero), BK.

"Selain kita mencari peristiwa pidana atau diduga pidana, kita juga didapat saat itu dua alat bukti permulaan yang berkaitan itu kita

tergambar siapa yang bisa dipertanggungjawabkan. Salah satunya mantan direktur utama Pertamina itu," kata dia, Kamis (5/4).

Kendati demikian, dalam kesempatan itu ia mengaku belum bisa membeberkan apa peran Karen dalam kasus ini. Pasalnya, karena kasus masih dalam tahap penyidikan, kejaksaan masih fokus agar kasus segera masuk tahap penuntutan.

Kejaksaan pun menyatakan akan segera menjadwalkan pemeriksaan terhadap Karen. Namun, terkait kapan waktunya, ia pun belum bisa memastikan, begitu pula apa yang akan digali dari Karen dalam pemeriksaan tersebut.

"Ini proses penyidikan gak bisa terbuka. Intinya (pemeriksaan Karen) dalam rangka cari alat bukti. Dalam penyidikan se-betulanya sudah alat bukti permulaan," ujar dia.

Adi menambahkan, tersangka lain bisa saja muncul dalam proses kasus ini. Karena itu, pihaknya hingga kini masih terus

melakukan penyidikan. "Dalam perjalanan, ini dari fakta hukum sekiranya nanti kita bisa temukan pihak lain, tentu akan kita tindak lanjuti," ucap dia.

Kejakgung menetapkan Karen Galaila Agustiawan sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi investasi perusahaan di Blok Basker Manta Gummy (BGM) Australia tahun 2009. Kasus itu diduga merugikan negara hingga Rp 568 miliar. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung M Rum menyatakan, penetapan Karen sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penetapan tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tanggal 22 Maret 2018. Kejaksaan juga menetapkan Chief Legal Councel and Compliance PT Pertamina Genades Panjaitan sebagai tersangka. Tersangka lain, yakni mantan direktur keuangan PT Pertamina Frederik Siahaan. Kejaksaan menjerat mereka menggunakan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 UU No

31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-i KUHP.

Kejaksaan sebelumnya menetapkan BK, mantan manager Merger Acquisition Direktorat Hulu PT Pertamina sebagai tersangka. Kasus itu berawal pada 2009, ketika PT Pertamina (Persero) melakukan akuisisi (investasi nonrutin) berupa pembelian sebagian aset milik ROC Oil Company Ltd di lapangan Basker Mania Gummy (BMG) Australia berdasarkan Agreement for Sale and Purchase-BMG Project tanggal 27 Mei 2009.

Dalam pelaksanaanya, ada dugaan penyimpangan dalam pengusulan investasi yang tidak sesuai dengan pedoman investasi dalam pengambilan keputusan investasi tanpa adanya studi kelayakan berupa kajian secara lengkap atau final due dilligence dan tanpa adanya persetujuan dari dewan komisaris.

ed muhammad hafil

ARIF SATRIO NUGROHO





Original Post

DKPP Ingatkan KPU

Media Cetak Republika Halaman 5
2018-4-6

DKPP Ingatkan KPU

KPU menyebut, ada dua UU sebagai dasar larangan narapidana nyaleg.

JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait putusan Mahkamah Konstitusi tentang mantan narapidana diizinkan ikut pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal itu disampaikan Harjono menanggapi rencana KPU yang akan melarang mantan terpidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum anggota badan legislatif pada 2019.

"Soal (larangan KPU) itu biar diatur oleh ketentuan undang-undangnya saja (UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu). Mau kita katakan kalau itu aib, sehingga tidak boleh lagi, ya silakan saja. Tapi ingat, pernah ada putusan MK tentang itu," kata Harjono di Gedung KPU RI Jakarta, Kamis (5/4).

Putusan MK No 4/PUU-VII/ 2009 menghapus pasal dalam UU Pilkada saat itu, yang memuat larangan bagi bekas narapidana untuk maju dalam gelaran pemilihan

umum kepala daerah. MK berpendapat mantan narapidana yang telah menjalani hukuman dan mengakui kesalahannya kepada publik, berstatus sama, seperti warga sipil lain, serta memiliki hak politik yang sama.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, para mantan koruptor banyak yang mengulang tindak pidana serupa. Karena itu, KPU menegaskan, tetap akan memperjuangkan aturan larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg).

"Mantan koruptor tentunya bermasalah dan banyak koruptor yang mengulang tindak pidana (serupa)," ujar Ilham. Dia menambahkan, KPU memandang aturan larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg perlu diterapkan. Menurut Ilham, KPU ingin para kontestan pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah orang- orang yang bersih.

Komisioner KPU yang lain Hasyim Asyari mengatakan, pihaknya tetap membuka kemungkinan mengkaji kembali dasar-dasar hukum yang menjadi rujukan aturan larangan caleg dari mantan narapidana korupsi. Menurut Hasyim, dasar hukum dari larangan tersebut tidak hanya merujuk kepada satu aturan undang-undang. Hasyim juga tidak menampik ada sejurnlah aturan perundangan lain yang bisa

dijadikan rujukan atas rumusan usulan larangan caleg dari mantan narapidana korupsi. "Rujukan itu Ikan tidak hanya satu undang-undang, (nanti) bisa lebih dari satu undang-undang. Misalnya, bisa merujuk aturan syarat calon presiden," lanjut Hasyim.

Aturan syarat calon presiden yang dimaksud tertuang dalam pasal 169 huruf (d) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, yakni Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Selain UU Pemilu soal calon presiden, KPU juga mendasarkan larangan narapidana nyaleg pada UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Hasyim menegaskan, KPU tetap pada sikap semula yang akan mengajukan usulan larangan mantan narapidana korupsi mendaftar sebagai caleg. Menurut Hasyim, KPU tidak hanya melayani parpol atau peserta pemilu. "KPU juga melayani masyarakat atau pemilih. Padahal, salah satu layanan yang baik adalah hadirnya calon-calon yang bersih dan agar para pemilih punya (banyak) pilihan calon pemimpin bersih," tegas Hasyim.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menyarankan aturan yang melarang narapidana

korupsi menjadi caleg sebaiknya dimasukkan dalam syarat pengajuan bakal caleg oleh parpol. Dengan demikian, menurut ICW penyaringan bakal caleg menjadi tanggungjawab parpol.

"Kami tentu mendukung wacana ini, tetapi sebaiknya geser saja (pasalnya) supaya tidak menjadi polemik," ungkap Donal saat uji publik rancangan Peraturan KPU (PKPU) Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/4).

Donal menjelaskan, pergeseran itu merujuk kepada aturan yang ada dalam pasal 8 ayat 1 huruf (i) rancangan PKPU tersebut. Aturan itu berbunyi, "Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi."

Melihat aturan tersebut, Donal berpandangan bahwa aturan ini langsung tertuju kepada personal atau pribadi masing-masing individu (bakal caleg). Supaya tidak menghambat individu secara langsung, ICW menyarankan aturan tersebut digeser ke pasal sebelumnya, yakni pasal 7 rancangan PKPU Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota.

antara ed agus raharjo

DIANERIKANUGRAHENY





Original Post

Terpopuler: Data Facebook Bocor hingga Saling Bantah Ratna Sarumpaet

Media Online kompascom
2018-04-06

JAKARTA, - Data pribadi pemilik akun Facebook dari Indonesia dipastikan bocor. Percakapan pengguna melalui Facebook Messenger pun tidak aman.

Temuan tersebut terungkap dalam artikel Kompas.com, Kamis (5/4/2018) kemarin. Artikel tersebut menjadi salah satuberita terpopuler, selain artikel-artikel lain berikut ini.

Sidang Fredrich Yunadi

Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, tersinggung ketika jaksa keberatan atas sikapnya dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Hal itu terjadi ketika sidang menggelar pemeriksaan terhadap saksi. Fredrich beberapa kali menyebut saksi dengan sebutan "situ". Hal itu membuat jaksa melayangkan keberatannya kepada hakim.

Keberatan jaksa itu memancing emosi Fredrich. Ia menilai jaksa KPK sengaja ingin menyerangnya secara personal.

"Eh, Bahasa Indonesia saya lebih bagus dari Anda, saya sekolahnya lebih tinggi. Ini apa mau berhadapan secara pribadi dengan saya?" Kata Fredrich.

Ketua majelis hakim Syaifudin Zuhri kemudian mencoba menenangkan suasana dan hakim kembali meminta Fredrich untuk bersikap lebih sopan.

Baca "".

Saling bantah Ratna Sarumpaet

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membantah klaim Ratna Sarumpaet soal pengembalian mobilnya yang sempat diderek oleh petugas Dinas Perhubungan DKI.

Baik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maupun Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah. Anies membantah telah menerima telepon dari Ratna yang mengadukan penderekan mobilnya.

Adapun Andri mengaku tidak pernah mendapat telepon dari Anies ataupun staf Anies terkait masalah ini. Andri juga tidak mendapat perintah dari Anies mengantar mobil Ratna yang telah diderek petugas Dishub sebelumnya.

Baca selengkapnya dalam artikel ""

Perpres naker asing

Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan baru soal tenaga kerja asing. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing itu untuk mempermudah tenaga kerja asing masuk ke Indonesia yang berujung pada peningkatan investasi dan perbaikan ekonomi nasional.

Dalam perpres ini disebutkan, setiap pemberi kerja TKA yang menggunakan TKA harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang disahkan menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Namun, pemberi kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA untuk mempekerjakan orang asing pemegang saham yang menjabat anggota direksi atau anggota dewan komisaris pada pemberi kerja TKA, pegawai diplomatik dan konsuler pada perwakilan negara asing, atau TKA pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah.

Baca juga "".

Data Facebook bocor

Kasus pencurian data Facebook oleh Cambridge Analytica ternyata juga menyasar data pribadi orang-orang Indonesia. Sebanyak 1 juta data pribadi pengguna Indonesia bocor karenanya.

Hal itu diungkapkan oleh Facebook setelah pengungkapan skandal kebocoran data tersebut pada Maret lalu. Setelah kejadian itu, Facebook mencari tahu data apa saja yang digunakan Cambridge Analytica, yang merupakan konsultan kampanye pemenangan Donald Trump di Pemilu AS.

Facebook telah berbicara tentang hal ini dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Indonesia tengah menganalisis masalah ini dan akan mengambil langkah berupa pemberian sanksi ataupun denda kepada Facebook jika terbukti lalai.

Adapun Facebook akan melakukan enam langkah untuk mengatasi masalah tersebut.

Baca juga:

-

-

http://nasional.kompas.com/read/2018/04/06/06373721/terpopuler-data-facebook-bocor-hingga-saling-bantah-ratna-sarumpaet



Original Post

Kejagung Garap Kakap Nih

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2018-4-6

Kejagung Garap Kakap Nih

TERSANGKAKAN KAREN

KEJAKSAAN Agung mulai menggarap tersangka korupsi kelas kakap. Korps adhyaksa itu menetapkan eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan sebagai tersangka kasus investasi Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia

Penetapan tersangka Karen sudah diteken JAM Pidsus pada 22 Maret 2018 berdasarkan surat nomor Tap-13/F.2/Fd.l/03/20i8. Namun, baru diumumkan Kapuspenkum Kejagung M. Rum, Rabu (4/4) lalu.

"Penyidik telah melakukan pemanggilan secara patut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan menetapkan tersangka inisial KGA, pekerjaan mantan Direktur Utama PT.

Pertamina," ujar M. Rum.

Karen diduga merugikan negara Rp568 miliar dalam proyek investasi PT Pertamina (Persero) di Blok Basker Manta Gummy (BMG) tahun 2009. Rum menyatakan, kasus bermula saat Pertamina melakukan investasi non-rutin berupa akuisisi 10 persen hak partisipasi (participating interest/Pi) milik ROC Oil Ltd di Blok Migas Basker Manta Gummy (BMG), Australia

Akuisisi dilakukan anak usaha Pertamina, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Untuk menguasai 10 persen PI tersebut. Pertamina pun

menandatangani kontrak Agreement for Sale and Purchase-BMG Project pada 27 Mei 2009. Dari kontrak itu, Rum mengungkapkan, Pertamina mengeluarkan dana USD 31,5 juta serta biaya-biaya yang timbul lainnya (cash call) sejumlah 26,8 juta dolar Australia.

Dengan dana yang sudah dikeluarkan setara Rp568 miliar itu. Pertamina berharap Blok BMG bisa memproduksi minyak sebanyak 812 barrel per hari. Ternyata Blok BMG hanya dapat bisa menghasilkan minyak mentah untuk PHE Australia Pte Ltd rata-rata sebesar 252 barel per hari. Pada 5 November 2010, Blok BMG ditutup, setelah ROC Oil memutuskan penghentian produksi minyak mentah. Alasannya, blok ini tidak ekonomis jika diteruskan produksi.

Investasi yang sudah dilakukan Pertamina tidak memberikan manfaat maupun keuntungan dalam menambah cadangan dan produksi minyak nasional.

Hasil penyidikan Kejagung menemukan dugaan penyimpangan dalam proses pengusulan investasi di Blok BMG.

Pengambilan keputusan investasi tanpa didukung feasibility study atau kajian kelayakan hingga tahap final due dilligence atau kajian lengkap mutakhir. Diduga direksi mengambil keputusan tanpa persetujuan Dewan Komisaris. Akibatnya, muncul kerugian keuangan negara cq Pertamina sebesar US$31,492,851 dan AUS$ 26.808.244 atau setara Rp568.066.000.000

Selain Karen, penyidik juga telah menetapkan dua pejabat Pertamina lainnya sebagai tersangka lainnya. Keduanya adalah GP selaku Chief Legal Councel and Compliance PT Pertamina dan FS yang menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina saat kasus berlangsung.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Karen sempat diperiksa penyidik gedung bundar Kejagung pada 2 Oktober 2017 dan 14 Februari 2018. Dia sudah dicegah sejak masih sebagai saksi. Bersamaan dengan Karen, penyidik

juga memeriksa Humayun Bosha, bekas Komisaris Pertamina. Ia menerangkan mengenai mekanisme pemberian izin kepada direksi untuk melakukan investasi di Blok BMG. Total, dalam kasus ini Kejagung sudah memeriksa 67 saksi dalam kasus ini.

Bekas Manager Merger Acquisition (MA) Direktorat Hulu Pertamina, Bayu Kristanto (BK) lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat Direktur Penyidikan JAM Pidsus nomor Tap-06/F.2/ Fd. 1/01/2018 tertanggal 23 Januari 2018.

Jampidsus Adi Toegarisman memastikan, pihaknya sudah mengantongi bukti permulaan untuk menjerat Karen sebagai tersangka. "Bahwa ketika proses akuisisi itu ada hal yang menyimpang atau bertentangan dengan hukum prosesnya," ujar dia, kemarin.

Misalnya saja, dalam proses itu, penelitian tidak dilakukan secara tuntas. Tetapi, pembelian asetnya dilaksanakan. Penyimpangan lainnya, tanpa persetujuan dari Dewan Komisaris, proses itu tetap dilakukan. "Dan kenyataannya, dalam proses ini tak menghasilkan apa-apa. Bahkan, perusahaan yang semula informasinya di Australia, kini sudah tak ada," ujarnya.

Namun, Adi belum bisa membeberkan peran Karen dalam kasus ini. Yang pasti, penyidik akan menjadwalkan untuk memeriksa Karen. Diperkirakan, pekan depan.

"Bila ditanya perannya, saya tidak bisa terbuka karena ini masih dalam proses penyidikan," ujarnya. Yang pasti, Jampidsus menyatakan, tak tertutup kemungkinan bakal ada tersangka lain dalam kasus ini.

Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito menyebut. Pertamina akan memberi bantuan hukum bagi Karen.

"Itu prosedur yang berlaku, setiap mantan karyawan dan pejabat mendapat bantuan hukum, kami terapkan asas praduga tak bersalah," ujarnya, kemarin.

Pertamina akan memberikan bantuan hukum hingga putusan pengadilan dinyatakan berkekuatan hukum tetap.

okt





Original Post

Kejagung Telusuri Keterlibatan Swasta

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-4-6

Kejagung Telusuri Keterlibatan Swasta

KASUS KORUPSI PERTAMINA

JAKARTA - Kejaksaan Agung tenis menelusuri keterlibatan pihak swasta terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi investasi PT Pertamina (Persero) di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada 2019.

Hingga kini, Kejagung telah menetapkan empat orang tersangka dari unsur pemerintah yang terlibat dengan investasi BUMN Migas tersebut.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Adi Toegarisman mengemukakan bahwa Kejagung masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi sekaligus mencari alat bukti untuk mendapatkan tersangka baru dari unsur swasta pada perkara yang telah merugikan keuangan negara hingga Rp568 miliar tersebut.

"Kami masih dalam proses penyidikan dan masih melakukan pendalaman untuk mencari alat bukti yang ada sesuai dengan KUHAP. Selain itu, kami juga masih memeriksa pihak-pihak terkait dan mencari alat bukti supaya tim kami bisa menyelesaikan penyelidikan agar ditingkatkan ke sidang," tuturnya, Kamis (5/4).

Kejagung sebelumnya telah menetapkan mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Galaila Agustiawan sebagai tersangka baru.

Selain Karen, Kejagung juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Chief Legal Councel and Compliance PT Pertamina Genades Panjaitan dan Direktur Keuangan PT Pertamina Ferederick Siahaan.

Sebelum ketiganya menjadi tersangka, Kejagung sudah lebih dulu menetapkan satu orang tersangka pada kasus tersebut dengan inisial BK yang merupakan mantan Manager Merger Acquisition (MA) pada Direktorat Hulu PT Pertamina.

"Jadi kenyataannya dalam pelaksanaan investasi ini jatuhnya kan tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan, perusahaan yang informasi sebelumnya ada di Australia sekarang sudah tidak ada lagi di Australia," kata Adi.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi itu berawal pada 2009 ketika PT Pertamina (Persero) melakukan akuisisi (Investasi Non-Rutin) berupa pembelian sebagian aset [Interest Participating/ lP) milik ROC Oil Company Ltd. di lapangan Basker Manta Gummy Australia berdasarkan Agreement for Sale and Purchase-BMG Project tanggal 27 Mei 2009.

Dalam pelaksanaanya, ditemui adanya dugaan penyimpangan dalam pengusulan investasi yang tidak sesuai dengan pedoman investasi dalam pengambilan keputusan investasi tanpa adanya feasibility study berupa kajian secara lengkap (akhir) atau final due dilligence dan tanpa adanya persetujuan dari dewan komisaris.

Selain itu, investasi yang dilakukan juga tanpa persetujuan dari Dewan Komisaris yang mengakibatkan peruntukan dan penggunaan dana sejumlah US$31,5 juta serta biaya-biaya yang timbul lainnya sejumlah US$26,8 juta tidak memberikan manfaat ataupun keuntungan kepada PT Pertamina (Persero) dalam rangka penambahan cadangan dan produksi minyak

nasional.

(Sholahudin Al Ayyubi)





Original Post

BACA Kalah Banding

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-4-6

BACA Kalah Banding

JAKARTA - Upaya banding yang dilakukan oleh

PT Gilang Citra Perdana dalam perkara gugatan

perbuatan melawan hukum terhadap PT Bank

Capital Indonesia Tbk. akhirnya berbuah manis.

Dalam putusannya, majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 26 Maret 2018 yang terlampir dalam halaman putusan MA tertanggal 2 April 2018, menerima permohonan banding PT Gilang Citra Perdana.

Dengan demikian, pengadilan tinggi turut menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada pembanding. "Menerima permohonan banding dari pembanding atau semula penggugat, menguatkan putusan PN Jaksel 22 Agustus 2017 No. 894/Pdt.G/2016/PN. JkLSel," kata Ketua Hakim Chaidir didampingi hakim anggota Achmad Suhaidi dan I Nyoman Adi Juliasa dalam amar putusan yang dikutip Bisnis, Kamis (5/4).

Keputusan pengadilan tinggi yang memeriksa banding tersebut mengabulkan permohonan banding PT

Citra Gilang Perdana yang bermula dari gugatan bernomor perkara 894/ Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel dan terdaftar pada 21 Desember 2016.

PT Citra Gilang Perdana menggugat PT Bank Capital Indonesia Tbk. (BACA) atas penetapan lelang dua bidang tanah dan bangunan SHGB No. 612/Pecatu seluas 710 m 2 dan 1.422 m 2 dengan akta jual beli No. 04/2011 pada tanggal 26 Januari 2011 di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

kemudian menggelar sejumlah sidang, mulai dari sidang pertama pada Kamis 26 Januari 2017 hingga pembacaan putusan pada Selasa 22 Agustus 2017. Putusan akhir adalah menolak gugatan penggugat.

Namun, Okie Rehardi Lukita sebagai Direktur Perusahaan PT Citra Gilang Perdana mengajukan banding ke MA pada Selasa 5 September 2017.

Pengadilan Tinggi dalam putusannya menerima permohonan banding setelah menimbang bahwa majelis hakim PN Jakarta Selatan membiarkan PT Bank Capital Indonesia Tbk. melakukan eksekusi hak tanggungan tanpa penetapan pengadilan terlebih dahulu.

Sementara itu, putusan PN Jaksel tertanggal 22 Agustus 2017 No. 894/ Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel dapat dipertahankan dan harus dikuatkan karena pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama diambil-alih sepenuhnya dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini tingkat banding.

EKSEPSI

PT Bank Capital Indonesia Tbk. dalam eksepsi memaparkan bahwa dalam pembayaran kredit, penggugat lalai dan tidak memenuhi kewajibannya untuk bayar utang kepada tergugat sehingga

masuk dalam kategori kredit macet.

Bank Capital Indonesia menggangap eksekusi hak tanggungan atas 2 bidang tanah bukan perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdata.

Perkara ini bermula ketika PT Citra Gilang Perdana mengajukan fasilitas perbankan ke PT Bank Capital Indonesia Tbk. dengan jaminan tanah dan bangunan seluas 710 m 2 dan 1.422 m 2 dan disepakati dalam perjanjian fasilitas perbankan pada 28 Januari 2013.

Seiring dengan berjalannya waktu, Citra Gilang Perdana mengalami penurunan penerimaan dan memohon kepada Bank Capital Indonesia untuk memperpanjang waktu pelunasan dan disetujui.

Namun, justru PT Bank Capital Indonesia Tbk. melayangkan surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan pra lelang eksekusi hak tanggungan kedua tanah milik Gilang Citra Perdana No. 189/ DOC/BLS/XI/2016 pada 1 November 2016 dan penetapan jadwal lelang.

PT Gilang Citra Perdana menilai ada unsur perbuatan melawan hukum karena tidak pernah menerima secara resmi penetapan pengadilan mengenai eksekusi hak tanggungan objek SHGB seluas 710 rn 2 dan dan seluas 1.422 m 2 . 0

Yanuarius Viodeoqo





Original Post

Fredrich Ditegur Hakim Karena Berlaku Tak Sopan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-4-6

Fredrich Ditegur Hakim Karena Berlaku Tak Sopan

Perkara Merintangi Penyidikan E-KTP

BEKAS pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, berdebat dengan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di persidangan. Jaksa menilai Fredrich tak sopan menyebut saksi dengan kata isitut.

Panggilan itu digunakan Fredrich ketika diberi kesempatan bertanya kepada saksi Indri Astuti, perawat Rumah Sakit Medika Permata Hijau (RS MPH).

Majelis hakim menegur Fredrich agar memilih kata yang lebih sopan untuk saksi. Fredrich pun meminta maaf. Tapi dia mengulangi menyebut saksi dengan kata isituT. Jaksa pun keberatan.

"Izin, Yang Mulia, kami keberatan dengan terdakwa yang selalu menyebut situ kepada saksi. Tolong gunakan bahasa Indonesia yang benar," pinta jaksa Takdir Sunan.

Fredrich emosi. Ia menilai jaksa sengaja menyerangnya secara personal. "Bahasa Indonesia saya lebih bagus dari Anda. Saya sekolahnya lebih tinggi. Ini apa mau berhadapan secara pribadi dengan saya?" ketus Fredrich.

Fredrich juga sempat tak bisa menahan emosi saat bertanya kepada Indri. Ia mulanya mengajukan pertanyaan kepada Indri, namun, tiba-tiba jaksa Takdir memotong pertanyaan tersebut.

Menurut jaksa. Fredrich seharusnya membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) saksi

sebelum meminta konfirmasi. "Saya belum selesai bertanya. Anda ngerti bahasa Indonesia apa tidak? Jangan cari gara-gara terus sama saya," kata Fredrich kepada jaksa.

Fredrich mengatakan pertanyaan kepada saksi tidak soal yang ada di BAP. Hakim akhirnya menengahi perdebatan Fredrich dengan jaksa.

Ketika diberi kesempatan menanggapi. Fredrich menuding Indri berbohong soal luka ringan yang dialami Novanto. Fredrich tak terima Indri menyebut luka Novanto hanya sebesar kuku jari. Bahkan, Fredrich meminta majelis hakim untuk menggunakan alat lie detector kepada saksi Indri.

"Saya bilang Pak ada luka. Saya dengan rekan saya Nurul oleskan sendiri luka di siku bagian dalam. Benjolan yang sebesar kuku saya pun saya oleskan Betadine," Indri menjelaskan.

"Baik kalau keterangan saksi seperti itu. Izin Yang Mulia mungkin saksi ini bisa diperiksa menggunakan lie detector atau kalau enggak sumpah pocong saja," pinta Fredrich. Namun hakim mengacuhkan permintaan ini.

Dalam perkara ini, Fredrich melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengacara.

byu





Original Post

Laporan Uang Sudah Diserahkan Ke Novanto

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-4-6

Laporan Uang Sudah Diserahkan Ke Novanto

Perkara Korupsi E-KTP

Dirjen Dukcapil Dapat

BEKAS Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Irman, mengungkapkan peran bekas Direktur Utama PT Quadra Solutions, Anang Sugiana Sudihardjo dalam proyek e-KTP.

Menurut Irman, Anang memiliki peran yang cukup aktif dalam melaksanakan proyek bernilai Rp5,9 triliun tersebut. Bahkan, dia menyebut, Anang anggota Konsorsium PNRI yang paling berpengaruh dari pelaksanaan proyek itu.

"Pada waktu pelaksanaan, saya terus teras terang Yang Mulia, terdakwa ini adalah anggota konsorsium yang paling aktif karena kalau bukan dia, mungkin agak sulit terlaksana (proyek) e-KTP." ujar Irman saat menjadi saksi untuk terdakwa Anang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (5/4).

Kendati demikian. Irman tidak tahu penyerahan uang proyek e-KTP dari Anang. Dia mengaku baru menerima informasi penyerahan uang dari Sugiharto, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

"Uang itu baru saya mengetahuinya setelah mendapat laporan dari Sugiharto. Pada akhir Desember 2011 atau awal Januari 2012. Sugiharto lapor sama saya bahwa Pak Anang sudah menyerahkan uang sama Andi (Narogong). Jumlahnya tidak disebut sama saya, hanya untuk termin I JI.

dan III," papar Irman.

Irman melanjutkan. Sugiharto juga telah menyampaikan adanya penyerahan uang terkait e-KTP kepada bekas Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Setya Novanto. Hal itu juga diketahuinya dari laporan Sugiharto.

"Kemudian beberapa hari setelah itu Pak Giharto lapor lagi pada saya,Pak, Andi juga sudah lapor kepada saya. Kata Pak Giharto bahwa memang sudah diterima dari Anang dan uang itu sudah diserahkan ke SN itu termin 1,2, dan 3," ucap Irman.

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Anang Sugiana Sudihardjo telah melakukan korupsi proyek e-KTP bersama dengan sejumlah pihak.

Dari korupsi itu, Anang memperkaya PT Quadra Solutions sebesar Rp79 miliar dan menguntungkan korporasi lainnya yang terlibat dalam proyek e-KTP.

Sejumlah korporasi itu masuk dalam konsorsium PNRI. Mereka di antaranya, dua Pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, bekas Sekjen Kemendagri, Diah Anggareni. Kemudian, Setya Novanto dan sejumlah anggota DPR periode 2009-2014, serta pengusaha yang diduga sebagai pengatur tender proyek e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong. Mereka diperkaya lewat perbuatan korupsi Anang Sugiana Sudihardjo.

byu





Original Post

KPK Lantik Brigjen Firli Sebagai Deputi Penindakan Hari Ini

Media Online okezonecom
2018-04-06

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, akan melantik Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Brigjen Firli sebagai Deputi Penindakan KPK, pengganti Heru Winarko. Proses pelantikan ini merupakan hasil tes seleksi secara terbuka yang dilakukan oleh lembaga antirasuah.

Selain Deputi Penindakan, KPK juga diagendakan melantik pejabat yang akan mengisi kursi Direktur Penuntutan. Namun, sosok itu masih dirahasiakan.

"Rencana sekitar pukul 14.00 WIB dilakukan pelantikan terhadap dua pejabat KPK (Deputi Penindakan dan Direktur Penuntutan)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Jumat (6/4/2018).

Prosesi pelantikan ini sendiri diselenggarakan di Gedung Merah Putih KPK. Sejumlah lembaga negara penegak hukum pun diundang untuk menyaksikan proses ini. Antaranya, Polri, Kejaksaan Agung dan Badan Nakotika Nasional (BNN).

( )

Penujukan dua pejabat itu sendiri langsung diputuskan oleh pimpinan KPK. Dalam perjalanannya, KPK memang lelang jabatan untuk posisi Deputi Penindakan, setelah Heru Winarko dipercaya menjabat Kepala BNN.

Proses lelang jabatan itu sendiri dilakukan mulai dari tahap seleksi pertama di proses pendaftaran, setelah itu proses administrasi, dan seleksi tahap akhir.

Lembaga antikorupsi mengklaim bahwa seluruh proses seleksi untuk jabatan itu dibuka secara transparan untuk masyarakat guna melibatkan partisipasi dalam mencari sosok yang pantas mengisi jabatan itu.

Dalam proses "perebutan" kursi Deputi Penindakan KPK, setidaknya ada tiga nama yang mengikuti tes tahap akhir. Mereka adalah, Brigjen Firli yang merupakan perwakilan Polri.

Sedangkan dua orang lagi berasal dari Kejaksaan Agung yakni, Wisnu Baroto yang merupakan mantan Jaksa Penuntut Umum KPK serta Witono mantan Kepala Kejaksaan Negeri Malang.

Beberapa aktivis antikorupsi dan organisasi kemasyarakatan sempat menyuarakan keberatannya terkait pemilihan Deputi Penindakan KPK. Namun, pada akhirnya, keputusan harus diambil.

Disisi lain, KPK memiliki secercah harapan terhadap sosok Deputi Penindakan yang baru dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia.

KPK, kata berharap sosok Deputi Penindakan yang baru mampu membawa KPK jauh lebih kuat lagi dalam hal penindakan di kasus-kasus korupsi. Mengingat, sambung Febri, posisi tersebut merupakan salah satu jabatan strategis penting untuk memberantas praktik korupsi.

"Karena tugas penindakan ini kan salah satu pilar utama dari kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK selain tugas pencegahan. Kalau pencegahan kan deputinya sudah ada sampai dengan saat ini," papar Febri.

Sementara itu, Brigjen Firli sudah memastikan bahwa dirinya yang akan mengisi posisi tersebut. Hal itu diungkapkannya, setelah mendapatkan kabar dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang menerima pesan dari KPK, soal posisi Deputi Penindakan.

"Tadi malam saya diberi kabar oleh bapak Kapolri bahwa KPK sudah memilih untuk calon Deputi Penindakan KPK, dan yang terpilih adalah saya sendiri dari NTB," kata Brigjen Firli terpisah.

Proses seleksi Direktur Penyidikan (Dirdik) terancam diulang

Disisi lain, untuk posisi Dirdik, KPK membuka peluang akan kembali melakukan seleksi ulang. Pasalnya, dari nama-nama yang ada, lembaga antirasuah belum menemukan sosok ideal untuk mengisi posisi yang sebelumnya dijabat oleh Brigjen Aris Budiman itu.

Adapun calon Dirdik pengganti Brigjen Aris Budiman itu sendiri merupakan perwakilan dari Polri. Antara lain, Kombes Edy Supriyadi, Staf SDM Mabes Polri Kombes Andy Hartoyo dan Kasubdit IV Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri Kombes Djoko Poerwanto.

Sebelumnya
1 / 2

http://index.okezone.com/read/2018/04/06/337/1882878/kpk-lantik-brigjen-firli-sebagai-deputi-penindakan-hari-ini



Original Post

Pasar Kemirimuka Segera Dieksekusi

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 6
2018-4-6

Pasar Kemirimuka Segera Dieksekusi

DEPOK, (PR).-

Pengadilan Negeri Depok memastikan eksekusi penggusuran Pasar Kemirimuka berlangsung pada Kamis (19/4/2018). Sementara itu, para pedagang segera mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga atas eksekusi tersebut.

Juru Bicara PN Depok Teguh Arifiano menuturkan, eksekusi tersebut merupakan tugas yang didelegasikan PN Bogor (Cibinong ) kepada Depok. "Karena perkara terdahulu, kan, ikutnya di Bogor, makanya, kami hanya menjalankan eksekusi delegasi," ujarnya di Gedung PN Depok, Kali-mulya Cilodong, Kamis (5/4/2018).

Dia menambahkan, pengadilan sudah berkoordinasi dengan Polresta Depok terkait dengan pengamanan eksekusi. Teguh menyatakan, persoalan dampak sosial tidak menjadi alasan penundaan eksekusi. "Karena eksekusi hanya bisa ditunda kalau ada (gugatan) perlawanan pihak ketiga (derden verzet)," ucapnya.

Upaya hukum tersebut diajukan oleh pihak yang dalam perkara terdahulu tak masuk dalam gugatan.

Teguh menegaskan, hanya alasan yuridis yang bisa menunda eksekusi. Demikian pula dengan opsi upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (PK). "PK juga tidak menunda eksekusi," katanya. . Teguh mempersilakan bila para pedagang ingin mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga.

Pedagang bisa membawa bukti-bukti permulaan seperti sertifikat sebagai dalil pengajuan gugatan tersebut. Dia menegaskan, persoalan yuridis tak bisa dikaitkan dengan dampak sosial berupa pedagang yang kehilangan mata pencaharian.

Pengadilan juga hanya bisa menunda eksekusi saat momen tertentu seperti Ramadan dan peringatan hari besar keagamaan lainnya.

Sementara itu, koordinator Solidaritas Pedagang Pasar Kemirimuka Karno Su-mardo menyatakan, para pedagang segera mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga ke PN Depok. "Kita sedang menyiapkan berkas gugatan," ucapnya saat dihubungi, Kamis sore.

Menurut dia, pengajuan gugatan bukan

hanya untuk menunda eksekusi, tetapi juga untuk membatalkan eksekusi. "Apabila permohonan pihak ketiga ditolak baru kita demo besar-besaran di pengadilan," ujarnya. Saat ini, lanjut Karno, para pedagang sudah bersiaga di kawasan pasar. Namun, para pedagang belum mendapat surat perintah pengosongan area pasar dari pemkot.

Aksi dukungan

Sementara dari Kabupaten Pangandaran wartawan Kabar Priangan Agus Kusnadi melaporkan, ribuan warga yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Pembangunan Kabupaten Pangandaran (MPPP) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran. Kedatangan ribuan warga untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Pangandaran menuju pariwisata yang mendunia.

Warga yang tergabung dalam wadah MPPP menyatakan siap menjadi garda terdepan dalam mendukung program pembangunan dan penataan objek wisata Pa ngandaran.

(Bambang Arifianto)





Original Post

Petugas Keamanan Medika PH Ungkap Kondisi Novanto Sadar Usai Kecelakaan

Media Online rri.co.id
2018-04-06

KBRN, Jakarta: Abdul Aziz petugas keamanan di RS Medika Permata Hijau menyatakan kondisi Setya Novanto dalam kondisi sadar saat dibawa ke RS Medika Permata Hijau setelah mengalami kecelakaan lalu lintas.

"Sadar, posisinya berbaring di dalam mobil," kata Aziz di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Aziz menjadi saksi dalam sidang merintangi penyidikan perkara korupsi KTP-e dengan terdakwa Fredrich Yunadi.

Dalam perkara ini, Fredrich didakwa bekerja sama untuk menghindarkan Ketua DPR Setya Novanto untuk diperiksa KPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi KTP-e.

Saat kejadian masuknya Novanto di RS Medika Permata Hijau itu, Aziz menyatakan sedang bertugas di lobi.

"Waktu itu ada yang minta tolong mas \'minta tolong ada yang kecelakaan\' minta tolong dibantu. Ya saya langsung tolong pasiennya. Langsung ke mobil terus saya buka pintu sebelah kanan bagian belakang," kata Aziz.

Selanjutnya, Aziz pun bersama seorang petugas keamanan lainnya membantu untuk mengangkat Novanto yang terbaring di dalam mobil itu ke atas brankar (tempat tidur dorong rumah sakit).

"Saya waktu itu mau arahkan ke IGD lantas dari situ perawat IGD bilang langsung ke lantai 3," ungkap Aziz.

Namun, ia mengaku tidak mengetahui siapa perawat IGD yang menyuruhnya membawa Novanto langsung dibawa ke ruang perawatan lantai 3 itu.

"Laki-laki, saya lupa waktu karena waktu itu kan cepat. Langsung ke ruang perawatan di sana ada Pak Bimanesh, ada perawatnya. Perawatnya dua orang tidak ingat siapa," ucap Aziz.

Fredrich didakwa pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi. (Antara/AKS)

http://rri.co.id/post/berita/511150/nasional/petugas_keamanan_medika_ph_ungkap_kondisi_novanto_sadar_usai_kecelakaan.html



Original Post

Akademisi Larangan Napi Jadi Caleg Jangan Digeneralisasi

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-4-6

Akademisi Larangan Napi Jadi Caleg Jangan Digeneralisasi

NERACA

Semarang - Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono menyatakan larangan narapidana menjadi calon legislator tidak boleh menggeneralisasi mereka atau menganggap sama semua napi.

Tidak boleh dan tidak bisa di-gebyah uyah (digeneralisasi) terhadap semua napi," kata Teguh Yuwono di Semarang, Kamis pagi (5/4), ketika merespons boleh atau tidak napi menjadi caleg.

Teguh mempertanyakan apa makna lembaga pemasyarakatan kalau napi karena kasus ringan, kemudian pernah menjalani hukuman, lantas kehilangan hak dan kewajiban politiknya, yakni dipilih dan memilih. Alumnus

Flinders University Aus-traliaitumenegaskanbah-wa napi adalah warga negara yang punya hak "universal suffrage" (hak pilih universal), kecuali hak itu dicabut oleh pengadilan. "Yang dilarang harusnya napi koruptor dan napi kriminal berat dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun," ujar dia.

Dengan demiki an, menurut Teguh, tidak bisa hak memilih dan dipilih napi dicabut semua. Itu melanggar teori "universal suffrage" dalam pemilihan umum (pemilu) dan demokrasi. Dalam teori politik lanjut dia, tidak dikenal "criminal democracy" (demokrasi kriminal) karena istilah ini diinggriskan saja. Pasalnya, demokrasi itu positif, tidak bisa digabungkan dengan istilah negatif. "Itu contradictioin terminis 1 (istilah yang kontradiktif) namanya," kata Teguh.

la menganalogikan seseorang yang baru berumur 20 tahun menabrak orang di tol, kemudian yang bersangkutan dipen-jara."Karena dia jadi napi,

apakah harus dicabut hak memilih dan dipilihnya?" tanya dia.

Ditegaskan pula bahwa tidak bisa hak memilih dan dipilih napi dicabut semua karena hal itu melanggar teori "universal suffrage" dalam pemilu dan demokrasi."Jadi, ha-rus dipilah-pilah napinya. Makanya, hakim tidak pernah menvonis semua napi dengan cabut hak memilih dan dipilih. Yang dicabut, ya, napi-napi tertentu saja," kata Teguh.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung terkait rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan membuat Peraturan KPU (PKPU) melarang calon anggota legislatifberstatus mantan narapidana korupsi."Pada prinsipnya, kami mendukung peraturan yang melarang, misalnya caleg yang terkait tindak pidana korupsi itu. Bahkan dulu rasanya saya juga pernah menyampaikan itu sebelum ada ide dari KPU," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung

KPK, Jakarta, Selasa (3/4).

Lebih lanjut, Agus me- . nyatakan lembaganya merencanakan berdiskusi dengan KPK soal peraturan tersebuL"Nanti kami coba diskusi dengan KPU, dukungan apa yang dibutuhkan sehingga kami misalkan bisa menyuarakan bersama-sama mengenai pentingnya negara ini dikelola oleh baik eksekutif maupun legislatifnya orang-orang yang integritasnya baik" ucap Agus.

Ia pun mengungkapkan bahwa pihaknya juga sebelumnya telah berdiskusi mengenai hal itu dengan pimpinan KPUsaatsa-ma-sama menghadiri acara di Surabaya."Sebetulnya kami sudah diskusi tetapi kami akan perdal am lagi diskusi itu yang memungkinkan KPK memberikan dukungan karena kalau temyata kami mendukungnya pada waktu dan pada kesempatan yang salah mungkin juga tidak akan berkembang, jadi kami akan dikoordinasikan dengan KPU," turur dia.

ant





Original Post

Saksi Sebut Komisi II Intervensi Proyek KTP-e

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-4-6

Saksi Sebut Komisi II Intervensi Proyek KTP-e

Jakarta - Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman menyebutkan terdapat intervensi dari Komisi II DPR RI saat itu dalam proyek KTP-eleketronilc (KTP-e).

NERACA

"Sebenarnya saya berusaha tidak ikut, namun karena ada dalam perjalanannya ada beberapa intervensi misalnya, yang saya tidak sangka," kata Irman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) lakarta, Kamis (5/4).

Irman menjadi saksi dalam sidang perkara korupsi KTP-e dengan terdakwa mantan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Su-giana Sudihardjo.

Ketua Majelis Hakim Franky Tambuwun pun mengklarifikasi seperti apa intervensi dari Komisi II DPR tersebut

"Kami kan hanya menyiapkan anggaran tetapi waktu saya dipanggil oleh Ketua Komisi II Burhanuddin Napitupulu. Waktu itu dia bilang akan dukung saya dipanggil tolong diceritakan apa manfaat KTP-e saya ceritakan ini bagus sekali, saya dukung tetapi saya juga akan ajak kawan-kawan untuk dukung namun untuk mendukung perlu perhatian, saya sudah paham waktu itu perhatian itu perlu uang," tutur dia.

Irman pun mengatakan saat itu kepada Burhanuddin bahwa jika masalah uang dirinya tidak mampu. "Saya bukan akan membebani Pak Irman saya setuju cukup bekerja keras untuk suksesnya KTP-e, masalah

itu hanya yang penting Pak Irman tahu nanti siapa yang akan mempresentasikan ada orangnya, namanya Andi," kata Irman menirukan suara Burhanuddin saat itu.

"Apakah saudara ada merekomendasilan perusahaan tertentu yang akan per-ludikawaldalam proyekKTP-e?"," tanya Hakim Franky.

"Kan ada intervensi kemudian yang akan mempresentasikan anggarannya Andi, nah hubungan dengan ini saya pernah oleh Ibu Dirjen menyampaikan un-tukmengawal tiga konsorsium yang dikoordinasikan oleh Andi," jawab Irman merujuk pada pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

"Tiga konsorsium itu siapa yang disampaikan ke saudara perlu dikawal?," tanya Hakim Franky kembali.

"Ibu Sekjen menyampaikan bersama saya di depan Sugiharto. Konsorsium Murakabi, PNRI, dan Astra Graphia," kata Irman.

Adapun yang dimaksud Ibu Sekjen adalan mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni. Sedangkan Sugiharto merupakan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

Lalu, Irman menyatakan Andi Agustinus alias Andi Narogong sempat marah karena Anang Sugiana Sudihardjo tidak bisa me-

nyetor kembali uang dana KTP-elektronik (KTP-e). "Sekitar Juli 2012, Pak Giharto lapor sama saya bahwa bahwa Anang tidak bisa lagi menyetor kepada Andi. Saya diminta untuk bertemu bertiga dengan Pak Giharto, Pak Anang, dan Pak Andi," kata Irman.

Selanjutnya, Ketua Majelis Hakim Franky Tambuwun mengklarifikasi kepada Irman apakah kenal dan melakukan pertemuan dengan Setya Novanto.

Irman pun menyatakan kenal dengan Novanto dan

juga permah bertemu di Hotel Grand Melia Jakarta bersama dengan Sugiharto, Diah Anggraeni, Andi Agustinus, dan Se tyaNovanto pada Februari 2010.

"Atas inisiatif siapa?," tanya Hakim Franky.

"Itu betul-betul ide Pak Andi karena waktu Andi datang ke ruang kerja saya, saya panggil Pak Giharto, Andi menawarkan bagaimana kalau Paklrman PakGiharto saya temukan dengan Pak SN, untuk apa saya bilang, "Pak Irman tidak tahu nih kunci anggaran ada di Pak

SN. Komisi II itu nurut saja sama Pak SN". Kalau gitu saya bilangsaya diskusi dengan Pak Giharto. Kata Pak Giharto kalau untuk kelancaran ya tidak apa-apa kita hadir saja di Grand Melia," tutur dia.

PT Quadra Solution merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pelaksana proyek KTP-elektronik (KTP-e) yang terdiri dari Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Su-

cofindo, dan PT Sandipala Artha Putra. Realisasi biaya atas pekerjaan barang yang dilakukan oleh PT Quadra Solution dalam pelaksanaan proyek KTP-e adalah Rp 1,87 triliun dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp79,039 miliar.

Atas perbuatannya, Anang didakwa b .warkan pasal2ayat(l)ataspasal 3 UU Ho. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ant





Original Post

SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 10
2018-4-6

SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

JURUSITA PENGGANTI

IKLAN





Original Post

Dolar AS Naik Respon Meredanya Perang Dagang

Media Online inilah.com
2018-04-06

INILAHCOM, New York - Dolar AS memperpanjang kenaikan terhadap rival utamanya, termasuk mata uang yang dianggap sebagai aset haven pada Kamis (5/4/2018). Kekhawatiran tentang perang perdagangan mulai mereda.

Investor juga mencermati potensi kenaikan klaim pengangguran pertama kali dan defisit perdagangan yang meluas. Indeks Dolar AS Dollar AS, DXY, 0,37% yang mengukur greenback terhadap enam rival utama, naik 0,4% menjadi 90,444, memantul kembali dari kerugian hari Rabu dan mencapai sekitar lima minggu tertinggi. Dollar AS BUJX WSJ yang lebih luas, -0,04% naik 0,4% menjadi 84,20.

Dolar menguat terhadap yen Jepang USDJPY, -0,29% naik ke tertinggi sejak akhir Februari dan membeli 107,47 dibandingkan 106,77 pada akhir Rabu di New York.

Versus Swiss franc USDCHF, -0,1245% dolar naik menjadi 0,9640 franc dari 0,9609, menyentuh tertinggi dalam lebih dari 10 minggu, menurut FactSet.

Pasangan dolar AS-Kanada USDCAD, 0,1960% sedikit lebih lemah, diperdagangkan pada level terendah lima minggu, dengan greenback membeli C $ 1,2760, versus C $ 1,2770.

Euro EURUSD, 0,0572% sementara itu tergelincir lebih rendah, membeli $ 1,2234 dari $ 1,2278. GBP poundsterling Inggris, -0,0071% juga lebih lemah, mengambil $ 1,3999 dari $ 1,4079.

Di tempat lain, USDBRL riil Brasil, -0,0209% awalnya diperkuat setelah Mahkamah Agung negara memutuskan bahwa mantan Presiden Luiz Incio Lula da Silva harus memulai masa hukuman penjara untuk keyakinan korupsi sebelumnya.

Lula telah mengajukan banding atas hukumannya untuk mencalonkan diri lagi dalam pemilihan umum bulan Oktober. Namun, yang nyata mengupas kenaikannya karena sesi berjalan. Dengan dolar terakhir membeli 3,3408 nyata, dibandingkan dengan 3,3299 Rabu malam di New York.

Juga di pasar negara berkembang, lira Turki USDTRY, 0,1505% mencapai terendah baru sepanjang waktu terhadap dolar AS pada hari Rabu, menurut FactSet, karena dolar menguat lebih dari 1% terhadap mata uang.

Defisit neraca transaksi berjalan yang besar, fundamental ekonomi yang buruk, dan ketergantungan yang tinggi terhadap modal asing membuat lira sangat tidak menarik untuk saat ini, kata pelaku pasar. Satu dolar terakhir dibeli 4,0498 lira, naik dari 3,9994 Rabu malam di New York.

Pada hari Rabu, sentimen seputar perdagangan tampak sangat berbeda setelah China mengumumkan akan menampar tarif atas produk AS senilai $ 50 miliar sebagai pembalasan terhadap tindakan AS yang serupa.

Nomor klaim Kamis mendahului data non-pertanian payrolls hari Jumat, yang dapat menginformasikan pandangan pasar tentang tindakan Federal Reserve di masa mendatang. Peluangnya jika normalisasi kebijakan dan pengetatan suku bunga kegiatannya dapat meningkat seiring berjalannya tahun.

Di Eropa, indeks pembelian manajer untuk bulan Maret lebih lunak dan meleset dari perkiraan konsensus di Jerman, Prancis, dan Inggris, yang mengarah ke pelemahan euro dan sterling.

Brad Bechtel, managing director FX di Jefferies mengatakan mengingat data Eropa yang lamban, euro dan pound telah bertahan dengan sangat baik. "Terasa seperti waktu dolar yang dibenci akan segera datang. Gendongan itu tidak dapat dihindari sekarang dan semakin meningkat, ekonomi AS sedang melakukan hal besar, perang perdagangan tit-for-tat sedang memoderasi dan mungkin menjadi baik-baik saja dan kita bisa melihat transaksi mata uang sebagai bagian dari negosiasi perdagangan bilateral. Semua sangat menarik untuk bull dolar."

Namun, meskipun perbaikan dalam pasangan dolar-yen, yang dianggap sebagai pengukur ketidakpastian di pasar. Sebab yen dianggap sebagai aset haven bagi perkembangan di sekitar spats perdagangan tidak dapat diprediksi dan bisa "terus memegang kendali atas sentimen pasar. Yen bisa merelokasi data dan bank sentral ke peran bawahan," tulis Marc Ostwald, ahli strategi global di ADM Investor Services International seperti mengutip marketwatch.com.

Klaim pengangguran pertama kali untuk pekan yang berakhir 31 Maret datang di 242.000, dibandingkan dengan perkiraan konsensus MarketWatch 225.000, mencapai tertinggi tiga bulan.

Defisit perdagangan Februari melonjak ke tertinggi sejak Oktober 2008 di US$57,6 miliar, melampaui estimasi US$57,4 miliar. Namun, lompatan itu dikaitkan dengan pembayaran royalti satu kali yang dilakukan oleh NBC, penyiar untuk hak atas Olimpiade Musim Dingin di Korea Selatan, daripada faktor yang lebih mendasar.

Saham AS berakhir lebih tinggi pada hari Kamis, dengan kedua Dow Jones Industrial Average DJIA, 0,99% dan S & P 500 SPX, 0,69% memperpanjang reli sesi akhir dari Rabu.

Hasil Treasury juga sedikit lebih tinggi, dengan catatan 10 tahun TMUBMUSD10Y, 0,91% terakhir menghasilkan 2,835%, naik 5 basis poin.

http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/2447797/dolar-as-naik-respon-meredanya-perang-dagang



Original Post

Mantan Sekretaris MA Nurhadi daiam Kasus Suap Pengajuan Peninjauan Kembali Lippo Group

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-4-6

Mantan Sekretaris MA Nurhadi daiam Kasus Suap Pengajuan Peninjauan Kembali Lippo Group

22 Desember 2011

Nurhadi dilantik menjadi Sekretaris Mahkamah Agung (MA).

20 April 2016

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Panitera/sekretaris PN Jakpus Edy Nasution dan pegawai PT Arta Pratama Anugerah. Nurhadi diperiksa sebagai saksi.

21 April 2016

Ruang kerja dan kediaman Nurhadi digeledah KPK.

27 April 2016

KPK menyita uang rupiah dan lima mata uang asing senilai Rp1,7 miliar dari kediaman Nurhadi.

24 April 2016

Nurhadi diperiksa sebagai saksi

untuk tersangka Doddy Ariyanto

Supeno.

20 Met 2016.

Nurhadi mangkir dari pemeriksaan.30 Mei 2016

Nurhadi menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta.3 Juni 2016

KPK kembali memeriksa Nurhadi sebagai saksi untuk tersangka Doddy Aryanto Supeno.

22 Juli 2016

KPK meneken surat perintah penyelidikan (sprinlidik) terhadap Nurhadi.

15 Agustus 2016 Pada persidangan tipikor Nurhadi mengakui mantan petinggi Lippo, Edi Sindoro, pernah meminta bantuan untuk mengurus peninjauan kembali suatu perkara.20 Agustus 2016 Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan KPK masih belum menemukan bukti cukup kuat untuk menetapkan Nurhadi sebagai tersangka.

6 Oktober 2016

Nurhadi diperiksa selama 9 jam.

dokomuntasi MI





Original Post

KPK Lamban Usut Nurhadi

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-4-6

KPK Lamban Usut Nurhadi

PENANGANAN beberapa kasus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berjalan lambat. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri, berharap hal itu bukan karena ada tekanan dan intervensi politik.

"Kami berharap penanganan kasus yang lambat tidak karena KPK diintervensi dan takut menghadapi aktor politik di balik tersangka," kata Febri di Jakarta, kemarin.

Ia menuturkan ada beberapa yang penanganannya sangat lambat, seperti kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, mantan Dirut PT Pelindo II Richard Joost (RJ) Lino, dan mantan Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar.

Dalam kasus Nurhadi, hingga kini belum ada kemajuan sama sekali. Padahal, kata Febri, KPK bisa mengembangkan kasusnya itu melalui pengungkapan peran Nurhadi dalam vonis mantan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution. Edy Nasution sudah divonis 5,5 tahun penjara karena menerima suap dari mantan Presiden Komisaris Lippo Group, Eddy Sindoro. "Iya, seharusnya bisa dan mudah," ujarnya.

Lambatnya penyelidikan kasus tersebut, imbuh Febri, juga karena hingga kini KPK belum berhasil menghadirkan ajudan Nurhadi untuk dimintai keterangan.

Menurut Hendri, ajudan Nurhadi menyaksikan proses suap-menyuap yang terjadi dan melibatkan majikannya itu. "Mungkin hal ini disebabkan oleh ada pihak lain seperti ajudan Nurhadi dari kepolisian yang belum kunjung bisa diperiksa KPK," ungkap Febri.

Hambatan itu muncul karena adanya birokrasi rumit di tubuh kepolisian. "Iya mungkin begitu," katanya.

Lebih lanjut, Febri menuturkan bahwa penuntasan kasus-kasus lama di KPK penting agar publik tidak curiga bahwa lembaga itu tebang pilih dalam menangani kasus. "Kalau terus terkatung, jangan salahkan bila publik curiga kepada KPK," tukasnya.

Maksimalkan MoU

Penuntasan kasus korupsi di tubuh MA juga bisa digali dengan memaksimalkan nota kesepahaman (MoU) antara kepolisian dan MA. Hal itu juga menunjukkan keseriusan KPK dalam penegakan hukum sekaligus pembersihan mafia peradilan..

Pada awal kasus itu terungkap, Nurhadi telah bolak-balik dipanggil. Penggeledahan rumahnya di Jakarta pun ditemukan uang Rpl,7 miliar yang di-. duga hasil suap. Namun, hingga kini Nurhadi belum kunjung ditetapkan menjadi tersangka.

Nurhadi diduga terlibat dalam kasus suap antara mantan Presiden Komisaris Lippo Group, Eddy Sindoro (ESI) dan mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution. Dalam amar putusan (vonis) Edy, disebutkan ada keterlibatan Nurhadi dalam kasus itu. Sementara itu. Eddy Sindoro hingga saat ini masih buron.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menegaskan pihaknya tidak pilih kasih dalam menetapkan dan menahan siapa pun yang terjerat kasus dugaan korupsi. Semuanya dilaksanakan di atas koridor hukum.

Menurut dia, KPK terus bekerja demi menekan kerugian negara akibat korupsi. "KPK tidak ada pilih kasih. Semua tersangka sama," kata Laode kepada Media Indonesia di Jakarta, 25 Maret lalu.

(P-2)





Original Post

KETERANGAN SAKSI

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-4-6

KETERANGAN SAKSI

Terdakwa kasus merintangi penyidikan kasus korupsi KTP elektronik Fredrich Yunadi (kanan) menyimak keterangan saksi pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum KPK.

ANTARA/DHEMAS WIYANTO





Original Post

Novanto Pegang Kunci Anggaran KTP-E

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-4-6

Novanto Pegang Kunci Anggaran KTP-E

MANTAN Dirjen Dukcapil Ke-mendagri Irman mengaku kenal dengan mantan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto. Irman bahkan pernah mene-

mui Novanto di Hotel Grand Melia Jakarta bersama dengan Sugiharto, Diah Anggraeni, dan Andi Agustinus, pada Februari 2010 untuk memuluskan proyek KTP-E.

Hal itu terungkap saat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Franky Tambuwun mengklarifikasi sejumlah hal

kepada Irman. Irman yang juga terpidana kasus korupsi KTP-E bersaksi untuk terdakwa Anang Sugiana Sudihardjo, kemarin.

"Atas inisiatif siapa?" tanya hakim Franky.

"Itu betul-betul ide Pak Andi karena waktu Andi datang ke ruang kerja saya, saya panggil

Pak Sugiharto. Andi menawarkan bagaimana kalau Pak Irman, Pak Sugiharto saya temukan dengan SN. Untuk apa saya bilang. Pak Irman tidak tahu nih kunci anggaran ada di SN. Komisi II itu nurut saja sama Pak SN," urai Irman.

"Kalau begitu saya bilang saya diskusi dengan Pak Sugiharto. Kata Pak Sugiharto, kalau untuk kelancaran, ya tidak apa-apa kita hadir saja di Grand Melia," lanjut dia.

Andi Agustinus alias Andi

Narogong merupakan perpanjangan tangan Novanto dalam proyek KTP-E. Andi membuat tiga konsorsium, yakni Konsorsium PNRI, Konsorsium Astragraphia, dan Konsorsium Murakabi Sejahtera.

Konsorsium PNRI telah ditentukan menjadi pemenang lelang sejak awal. Konsorsium lain dibentuk sebagai pendamping proses lelang.

Sebagai informasi, PT Quadra Solution yang dipimpin Anang Sugiana merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium PNRI.

Irman menambahkan terdapat pertemuan kembali dengan Novanto di ruang kerja Novanto di Gedung DPR membicarakan kembali masalah anggaran proyek KTP-E.

"Ada pertemuan lagi di ruang kerja SN atas inisiatif Andi. Saya dihubungi Andi. Kalau di

Grand Melia hanya dukungan dari SN untuk anggaran. Andi yang kedua kalinya mengajak saya untuk ke ruang kerja SN untuk memastikan bagaimana anggarannya sudah ada atau belum," ungkap Irman.

"Apa jawaban dari Setya Novanto?" tanya Franky.

"Jawaban SN, ya sedang dikoordinasikan. Terus pada waktu saya mau pamit dia bilang ya sedang dikoordinasikan nanti perkembangannya bagaimana hubungi saja Andi," beber Irman.

Paling aktif

Irman menambahkan Anang merupakan orang yang paling aktif dalam pelaksanaan proyek KTP-E. "Pada waktu pelaksanaan, terus terang terdakwa ini ialah anggota konsorsium yang paling aktif karena kalau bukan dia

mungkin agak sulit terlaksana KTP-E," katanya.

Lebih jauh Irman mengatakan, Sugiharto memang melaporkan bahwa ada penyerahan uang KTP-E untuk Setya Novanto.

Sementara itu, mantan Sekjen Kementefian Dalam Negeri Diah Anggraeni dalam kesaksiannya mengaku pernah menerima Anang di ruang rapat Sekjen Kemendagri.

"Jadi, pada saat itu kami dipanggil Mendagri (Gamawan Fauzi). Yang sebenarnya yang dipanggil awal ialah Pak Irman selaku dirjen. Sebenarnya rapat itu yang pimpin ialah Irman karena kepentingannya KTP-E. Kami tidak tahu mengenai KTP-E tetapi karena salah fungsi kami sekjen itu menerima tugas dari Mendagri lalu kami dipanggil beliau tanggal 18 Desember."

(Ant/P-3)





Original Post

Saksi Sebut Benjolan di Jidat Muncul secara Tiba-Tiba

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-4-6

Saksi Sebut Benjolan di Jidat Muncul secara Tiba-Tiba

PERAWAT Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Indri Astuti, menyebut benjolan di jidat mantan Ketua DPR Setya Novanto muncul secara tiba-tiba. Menurutnya, benjol tersebut belum ada ketika Novanto baru masuk ke Ruang VIP Nomor 323 karena sebelumnya mengalami kecelakaan mobil. "Saat pertama masuk ruangan untuk mengantar pasien, (benjolan) tidak ada. Lalu kedua kali saat ingin pasang oksigen dan tensi, benjolan itu ada. Sebesar kelereng, Pak, bukan sebesar bakpao," kata Indri di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, kemarin.

Ia bersaksi dalam sidang lanjutan kasus merintangi pemeriksaan KPK atas terdakwa Fredrich Yunadi. Fredrich merupakan mantan pengacara Setya Novanto yang juga terdakwa kasus megakorupsi KTP-E.

Melihat kejanggalan tersebut, Indri langsung bertanya kepada dokter Bimanesh yang merawat Novanto. Bimanesh saat ini menyandang status yang sama dengan Fredrich. "Saya tanya ke dokter Bimanesh. Dok, kok ada benjol, ya. Terus beliau jawab, ya nanti diperiksa," beber Indri.

Mobil Fortuner warna hitam dengan pelat nomor B 1732 ZLO mengalami kecelakaan pada 16 November silam. Di dalam mobil tersebut, terdapat Novanto serta Hilman Mattauch, bekas kontributor televisi, dan ajudan Novanto, yaitu Ajun Komisaris Reza.

Novanto lalu dilarikan ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Namun, teka-teki yang menyelimuti peristiwa tersebut. Pasarnya, Novanto sempat menghilang pascadidatangi KPK di rumahnya 15 November 2017.

Misteri itu perlahan-lahan terkuak di persidangan. Indri mengungkapkan Fredrich ikut mengecek fasilitas kamar rawat Novanto di lantai tiga ruang VIP. Menurut dia, terdakwa tiba sekitar pukul 18.00. Sementara itu, Novanto tiba sekitar pukul 19.00 ke RS Medika Permata Hijau.

"Bapak itu sudah membawa dan menyerahkan data hasil pemeriksaan dari rumah sakit sebelumnya," lanjut Indri.

Fredrich membantah semua keterangan saksi. "Saya membantah keterangan infus hanya ditempel. Menurut saya, saat saya tiba, infus sudah ada dan saya lihat sudah dipasang," ujar Fredrich.

Ia juga geram lantaran Indri mengaku tidak melihat luka di dada sebelah kiri Novanto. "Supaya saksi bisa disumpah pocong Pak Hakim," ucapnya

(Put/P-3)





Original Post

Klarifikasi BCA atas Keluhan Johan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 9
2018-4-6

Klarifikasi BCA atas Keluhan Johan

SEHUBUNGAN dengan keluhan Bapak Johan yang disampaikan melalui surat pembaca Media Indonesia pada 20 Maret 2018 berjudul Tiga Deposito Ibu Saya tidak Diakui BCA, perkenankan kami menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kepercayaan yang telah diberikan kepada PT Bank Central Asia Tbk. Dapat kami informasikan bahwa saat ini

permasalahan tersebut masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Surabaya. Untuk tindak lanjutnya, kami menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Demikian disampaikan, terima kasih.

Biro Hubungan Masyarakat

PT Bank Central Asia Tbk

Biro Hubungan Masyarakat





Original Post

Caleg Berintegritas

Media Cetak Media Indonesia Halaman 9
2018-4-6

Caleg Berintegritas

ADA keulamaan yang mesti dimiliki seorang calon anggota legislatif, yaitu berintegritas dan jauh dari perbuatan tercela. Integritas itu mutlak dimiliki karena setelah terpilih sebagai anggota dewan, ia diharapkan hanya memperjuangkan aspirasi rakyat.

Satu-satunya pintu masuk untuk menjadi caleg ialai melalui partai politik. Pada umumnya partai politik merekrut caleg yang pintar dan punya rekam jejak mumpuni, misalnya aktivis. Tidak sedikit pula yang dicalonkan karena punya modal sosial dan finansial.

Akan tetapi, mengharapkan partai politik merekrut caleg berintegritas masih sebatas harapan. Faktanya, tidak sedikit di antara mereka, setelah menyandang status sebagai anggota dewan yang terhormat, malah menjadi penghuni jeruji besi alias dibui karena korupsi.

Harus tegas dikatakan bahwa rusaknya citra dewan tidak hanya ditentukan kecerdasan para anggotanya yang minim, tetapi lebih pada kemerosotan tabiat. Anggota yang pintar-pintar juga banyak, tetapi yang pintar-pintar itu tidak semuanya memiliki tabiat yang baik. Bahkan, dalam sejumlah kasus korupsi, kemerosotan

citra DPR dari pusat sampai daerah justru dilahirkan dari orang-orang pintar.

Para caleg seharusnya memiliki nilai lebih dari kebanyakan warga masyarakat. Karena itu, patut diacungi dua jempol bagi partai politik yang tegas tidak memberi tempat kepada sosok bermasalah untuk di-

calonkan. Sebab, bagaimana bisa bicara kepentingan rakyat jika suka korupsi, melanggar HAM, dan membuat janji yang tidak mungkin dipenuhi.

Syarat-syarat caleg yang baik mestinya secara rinci diatur dalam perundang-undangan sehingga bisa dijadikan pedoman oleh partai politik dalam merekrut caleg. Jika tidak rinci diatur dalam perundang-undangan, sudah selayaknya diatur secara terang benderang dalam peraturan pelaksanaannya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas membuat peraturan pelaksanaan tersebut.

Saat ini KPU berkeinginan menambahkan syarat menjadi caleg untuk dimasukkan peraturan KPU (PKPU). Padahal, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mencantumkan 16 syarat menjadi caleg. Pasal 240 ayat (1) huruf g menyebutkan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

KPU ingin menafsirkan sendiri ketentuan caleg mantan terpidana

dengan melarang mantan terpidana korupsi, narkoba, dan pelecehan seksual terhadap anak maju sebagai caleg. Mestinya KPU tidak perlu lagi memberikan tafsiran sendiri karena ketentuan caleg mantan terpidana itu sudah lolos dari uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Keinginan KPU itu menuai pro dan kontra. Pihak yang pro berargumentasi bahwa anggota legislatif haruslah orang-orang yang berintegritas serta bisa menjalankan tugas sebagai wakil rakyat dengan sebaik-baiknya. Pihak yang kontra menyatakan bahwa PKPU tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang membolehkan mantan terpidana menjadi caleg.

Alangkah eloknya jika KPU berkonsentrasi menyelenggarakan pilkada yang saat ini sedang berproses dan fokus melaksanakan Pemilu 2019. Tidak perlulah KPU membuat polemik yang hanya menguras tenaga.

Sudah saatnya partai politik diberi kepercayaan penuh untuk merekrut caleg yang berintegritas. Jika caleg yang direkrut itu tidak berintegritas, pasti rakyat tidak memilihnya.

Kepercayaan yang diberikan kepada partai politik itu harus disertai dengan mengedukasi masyarakat agar cerdas memilih. Karena itulah, KPU berkewajiban membuka rekam jejak para caleg yang disodorkan parpol.

Banyak cara elegan dalam menjaring caleg berintegritas yang jauh dari perbuatan tercela tanpa menerobos undang-undang.

REDAKSI





Original Post

HUKUMAN PENJARA LULA

Media Cetak Media Indonesia Halaman 15
2018-4-6

HUKUMAN PENJARA LULA

Mantan Presiden Brasil Luiz Incio Lula da Silva mengeringkan wajahnya pada sebuah pertemuan partai di Circo Voador di Rio de Janeiro, Brasil, (2/4). Mahkamah Agung Brasil telah memutuskan, Luiz Incio Lula da Silva harus menjalani hukuman penjara saat mengajukan banding atas kasus korupsi yang dituduhkan terhadapnya.

AFP/MAURO PEMENTEL





Original Post

Lula Hadapi Hukuman Penjara

Media Cetak Media Indonesia Halaman 15
2018-4-6

Lula Hadapi Hukuman Penjara

MANTAN Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva terancam di penjara setelah Mahkamah Agung menolak tawarannya untuk melakukan banding dan menunda hukuman 12 tahun penjara karena korupsi.

Menyusul keputusan pengadilan yang melarang Lula untuk tetap bebas sambil menunggu banding baru, hakim antikorupsi Brasil Sergio . Moro diharapkan dapat segera mengeluarkan perintah bagi mantan presiden itu untuk dipenjara.

Akan tetapi, masih belum jelas kapan tepatnya pelaksanaan hukuman ini akan terjadi. Namun, para ahli hukum mengatakan waktunya tidak akan lebih dari beberapa hari lagi. Mungkin di awal pekan depan.

Ke-11 hakim berunding selama lebih dari 10 jam sejak Rabu (4/4) hingga Kamis (5/4) atas permintaan Lula untuk menghindari pergi ke penjara ketika dia mengajukan permohonan baru.

Adapun, Ketua Pengadilan Carmen Lucia mengatakan, penundaan pemberian hukuman itu dapat menyebabkan impunitas.

Persidangan Lula ini tidak hanya membuat hakim terbagi dua, tetapi juga masyarakat Brasil.

Di sayap kanan, Lula dianggap sebagai wajah korupsi yang menyapu elite politik negara.

Penahanannya telah lama menjadi tujuan jaksa yang menjalankan penyelidikan antikorupsi Brasil, Car Wash.

Adapun di sayap kiri, Lula dianggap penyelamat karena

berkat aturan Lula pada 2003-2010, Brasil dapat menggunakan kekayaannya untuk mengangkat puluhan juta rakyat Brasil keluar dari rantai kemiskinan.

Bagi mereka, seluruh kasus korupsi yang ditujukan ke Lula merupakan tipuan yang dibuat pengadilan dengan memberikan tokoh politik utama yang dituduh korupsi di partai sayap kanan, termasuk Presiden Mi-

chel Temer saat ini, perjalanan yang lebih mudah menuju tampuk kekuasaan.

"Hari yang menyedihkan untuk demokrasi dan untuk Brasil," ujar Gleisi Hoffmann, yang mengepalai Partai Buruh.

Dinyatakan bersalah

Lula dijatuhi hukuman penjara 12 tahun lebih satu bulan setelah dinyatakan bersalah tahun lalu karena menerima

apartemen di tepi pantai sebagai suap dari perusahaan konstruksi besar yang mencari kontrak pemerintah.

Dia mengajukan banding ke pengadilan yang lebih rendah, tetapi kalah.

Berdasarkan undang-undang saat ini, itu berarti dia harus segera di penjara, bahkan saat sedang melakukan banding lebih lanjut di dua pengadilan yang lebih tinggi.

Namun, Lula mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung untuk habeas corpus, yang dapat memungkinkan dia untuk tetap bebas selama banding. Ini berpotensi membuatnya keluar dari penjara untuk waktu yang lama.

di sisi lain, perundingan Mahkamah Agung pada kasus sensitif berlangsung di bawah tekanan sosial dan politik yang luar biasa.

(AFP/Arv/I-2)





Original Post

MA Rilis Perma Baru, Administrasi Perkara Bisa Dilakukan "Online"

Media Online kompascom
2018-04-06

JAKARTA, -Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah mengatakan,perma tersebut merupakan upaya Mahkamah Agung dalam merespons aspirasi masyarakat terkait modernisasi penyelenggaraan peradilan.

" Perma tersebut sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang sulit dijangkau dengan waktu yang cepat," ujar Abdullah dalam keterangan resminya, Kamis (5/4/2018).

Ia menjelaskan, perma tersebut akan memberikan kemudahan bagi siapa pun untuk mengajukan tuntutan hak, baik gugatan maupun permohonan tanpa harus datang langsung ke pengadilan.

(Baca juga: )

Beberapa ketentuan yang diatur, seperti pengaturan administrasi perkara secara elektronik berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara. Selain itu, layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh advokat maupun perorangan yang terdaftar.

Pembayaran biaya perkara juga dapat dilakukan melalui transfer ke rekening pengadilan. Lalu, panggilan pihak berperkara juga bisa disampaikan secara elektronik dan berbagai norma baru lainnya.

"Keuntungan yang dapat dirasakan oleh masyarakat antara lain, dapat mempercepat waktu proses perkara, mengurangi biaya proses perkara, memberikan pembelajaran bagi aparatur pengadilan dan masyarakat untuk mengubah mindset dan culture set-nya," kata Abdullah.

(Baca juga: )

Selain itu, peraturan ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan integritas pembinaan dan pengawasan kepada aparatur pengadilan.

"Serta mempersempit dan meniadakan kemungkinan terjadinya penyimpangan perilaku dan pelanggaran kode etik serta Pedoman Perilaku seluruh aparatur pengadilan," ujar Abdullah.
Kompas TV Hanya 20 persen dari rekomendasi KY yang dijalankan oleh MA.

http://nasional.kompas.com/read/2018/04/06/07335681/ma-rilis-perma-baru-administrasi-perkara-bisa-dilakukan-online



Original Post

Korban First Travel Desak Jaksa Tuntut Ganti Rugi

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 8
2018-4-6

Korban First Travel Desak Jaksa Tuntut Ganti Rugi

DEPOK, (PR).-

Sejumlan calon jemaah umrah korban dugaan penipuan First Travel mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Kota Depok, Kalimulya, Cilodong, Kamis (5/4/2018). Mereka mendesak jaksa menuntut majelis hakim agar memutuskan para korban mendapat ganti rugi.

Para korban mendatangi kantor kejari sekitar pukul 10.00. Mereka berkumpul di depan pintu masuk dan melantunkan selawat. Mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan "Hakim dan Jaksa Awas Uang Panas Duit Umrah Jamaah".

Kuasa hukum korban, Riesqi Rahma-diansyah berharap Kejari Depok bisa mengakomodasi keinginan para korban.

"Setiap tuntutan jaksa kayak gini bunyinya, menyatakan bersalah, menuntut pidana selama, segera ditahan, tetapi tidak pernah ada tuntutan yang menyatakan mengganti kerugian korban sejumlah berapa," ucapnya, Kamis siang.

Dia meyakini, para terdakwa masih memiliki harta yang bisa digunakan untuk membayar kerugian calon jemaah umrah yang gagal berangkat.

Menurut dia, persoalan ganti rugi dalam tuntutan jaksa pernah diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi. "Hal ini pernah diterapkan dalam tindak pidana korupsi mengganti kerugian negara, tetapi hanya negara yang dikedepankan, sekarang ini kerugian ada di masyarakat," ucapnya.

Riesqi menyatakan, jangan sampai jaksa dalam tuntutannya memasukkan aset disita negara. "Kita belajar dari kasus (penipuan investasi) Pandawa. Di

kasus Pandawa aset dikembalikan ke negara. Akhirnya jadi duit negara dong," ujar Riesqi. Akibatnya, korban tak mendapat ganti rugi dari aset yang disita.

Riesqi pun mendorong pemerintah memiliki political will atau keinginan guna membantu korban mendapat ganti rugi dan masih bisa berangkat umrah. "Kami memiliki bukti-bukti pembayaran. Kami rasa itu cukup untuk membuktikan kerugian material kami," ujarnya.

Selama 37 tahun KUHAP diterapkan, lanjutnya, tak pernah ada skema ganti rugi untuk korban diterapkan. Untuk itu, Riesqi meminta Kejari Depok mau berdialog dengan korban terkait aspirasinya tersebut.

Pengembalian

Hal senada disampaikan kolega Riesqi, Wirananda Goemilang. Menurut dia, landasan hukum pengembalian ganti

rugi korban sudah tercantum dalam Pasal 98 sampai 100 KUHAP. "Masalah penggantian kerugian karena di KUHAP juga diatur bahwa jaksa tidak punya hanya kewenangan tuntutan pidana, tetapi perdata," ujarnya.

Dalam sidang kasus penipuan jemaah umrah First Travel di Pengadilan Negeri Depok, Senin (26/2/2018), penasihat hukum terdakwa meminta Kepala Kejaksaan Negeri dan Ketua PN Depok menjual barang-barang mewah kliennya yang disita untuk mengganti kerugian para korban.

Dalam persidangan dengan agenda pembacaan eksepsi atau pembelaan tiga terdakwa bos First Travel yakni Andika Surachman (32), Anniesa Desvitasari Hasibuan (31), dan Siti Nurhaida Hasibuan (27), penasihat hukum mengajukan surat kepada Kejari Sufari dan Kepala PN Depok Sobandi dengan tembusan ke majelis hakim.

"Inti suratnya, kami mohon kepada kepada Pak Kejari, Ketua PN cq majelis hakim demi kepentingan para jemaah agar dapat menjual aset-aset milik terdakwa berupa mobil, ada sepuluh (mobil), terutama mobil mewah, saya tahu kejaksaan tidak punya (biaya) merawat," kata Puji Wijayanto selaku penasihat hukum terdakwa.

Selain mobil mewah, terdakwa juga meminta rumah yang telah disita ikut dijual. Menanggapi hal tersebut, tim jaksa penuntut umum yang dipimpin Heri Jerman menilai tidak semua aset kedudukan atau statusnya atas nama ter dakwa.

(Bambang Arifianto)





Original Post

Kemarin, ribuan notaris terancam tak dapat SK hingga Salman Khan divonis penjara

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-04-06

Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah topik menjadi pemberitaan terpopuler di Antara News pada Kamis (5/4) kemarin, antara lain ribuan notaris terancam tidak terima SK pengangkatan, Andi Narogong marah terkait KTP-e, hingga kemenangan Liverpool atas City pada leg pertama perempatfinal Liga Champions.

Ribuan notaris terancam tidak terima SK pengangkatan

Sekitar 5.000 notaris terancam tidak mendapatkan surat keputusan pengangkatan sebagai notaris pascakeluarnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris.

"Seharusnya sebanyak lima ribu notaris yang sudah mengikuti Ujian Kode Etik Notaris (UKEN) mendapatkan SK, namun adanya permenkumham membuat tidak bisa mendapatkan SK," kata inisiator Forum Komunikasi Calon Notaris Indonesia, Yendrik Ershad kepada Antara di Jakarta, Kamis.

Saksi: Andi marah terkait setoran dana KTP-e

Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman menyatakan Andi Agustinus alias Andi Narogong sempat marah karena Anang Sugiana Sudihardjo tidak bisa menyetor kembali uang dana KTP-elektronik (KTP-e).

Anang Sugiana diduga berperan dalam penyerahan uang terhadap Setya Novanto dan sejumlah anggota DPR RI melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong terkait dengan proyek KTP-e.

"Sekitar Juli 2012, Pak Giharto lapor sama saya bahwa bahwa Anang tidak bisa lagi menyetor kepada Andi. Saya diminta untuk bertemu bertiga dengan Pak Giharto, Pak Anang, dan Pak Andi," kata Irman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Pengadilan India penjarakan Salman Khan selama lima tahun

Pengadilan India memenjarakan bintang Bollywood Salman Khan selama lima tahun karena membunuh hewan yang terancam punah saat berburu.

"Pengadilan menjatuhkan hukuman lima tahun penjara dan denda 10.000 rupee (sekitar Rp2,11 juta) kepada Salman Khan," kata pengacara penuntut Mahipal Bishnoi di luar pengadilan di kota Mahipal Bishnoi di Rajasthan, Kamis, seperti dikutip dari AFP.

Seorang tewas akibat kecelakaan bus tol Ngawi-Kertosono

Seorang warga tewas dan beberapa lainnya mengalami luka-luka akibat kecelakaan yang melibatkan bus pariwisata dengan truk tronton bermuatan minyak goreng kemasan di Jalan Tol Ngawi-Kertosono KM 586-600, tepatnya di Desa Kasreman, Kecamatan Geneng, Ngawi, Jatim, Kamis.

Korban tewas adalah Abeh (52) warga Rembang, Jawa Tengah, yang merupakan kernet dari bus pariwisata PO Subur Jaya.

Kanit Kecelakaan Lalu Lintas, Polres Ngawi Iptu Cipto menyatakan belum diketahui pasti penyebab kecelakaan tersebut. Hingga kini Satuan Lalu Lintas Polres Ngawi masih melakukan olah TK dan penyelidikan lebih lanjut.

IDI : Terawan memiliki hak dapatkan pembelaan

Pihak Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mempersilahkan Mayjen TNI dr Terawan Agus Putranto membela diri atas sanksi etik yang dikenakan kepadanya. Ketua Umum PB IDI, Prof. Ilham Oetama Marsis, SpOG mengatakan IDI menyediakan bantuan hukum.

"Pemberian sanksi etik adalah ranah dari MKEK. Tapi sesuai dengan ketentuan organisasi (AD/ART PB IDI), maka dokter Terawan memiliki hak untuk mendapat pembelaan dari Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota (BHP2A) PB IDI di dalam forum yang disediakan khusus untuk itu," kata dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.

MasterChef Inggris klarifikasi soal "rendang renyah"

Perwakilan dari kontes memasak MasterChef Inggris mengatakan juri Gregg Wallace tidak menyarankan ayam rendang harus renyah setelah komentar juri mengenai masakan itu memunculkan kontroversi. Dalam kontes itu, peserta kelahiran Malaysia, Zaleha Kadir Olpin, menyiapkan ayam rendang demham nasi lemak, namun dia dieliminasi dari kompetisi setelah juri Wallace dan John Torode mengkritik makanannya.

"Saya suka rasa rendang, ada rasa manis kelapa. Tapi kulit ayamnya tidak garing. Jadinya tidak bisa dimakan dan semua sausnya menempel di kulit jadi saya tidak bisa memakannya," kata Wallace di acara itu.

Guardiola akui sulit bikin gol balasan, sesali gol pertama Liverpool

Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, menyesali gol pertama Liverpool yang disebabkan kesalahan pemainnya sendiri, saat The Reds menaklukkan Citizen 3-0 pada perempatfinal pertama Liga Champions, Kamis dini hari WIB. Guardiola juga mengakui timnya kesulitan mencetak gol balasan kendati berupaya bangkit pada babak kedua.

"Itu adalah kesalahan untuk gol pertama, mereka mencetak gol kedua yang fantastis. Di babak kedua kami bereaksi dan kami bermain dengan baik," kata Guardiola dilansir UEFA seusai laga.Pewarta: Alviansyah PasaribuEditor: MonalisaCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/698998/kemarin-ribuan-notaris-terancam-tak-dapat-sk-hingga-salman-khan-divonis-penjara



Original Post

Vonis Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa

Media Cetak Jawa Pos Halaman 10
2018-4-6

Vonis Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa

LIMA pengurus Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Ponorogo menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo kemarin (5/4). Mereka, antara lain, Direktur Bisnis LPDB Warso Widanarto, Kepala Divisi Syahrudin, dan pegawai Rachmat Budianto. Dua lainnya, Zaki Faituszamani dan Al Darukiah, berperan sebagai tim monitoring evaluasi proses kredit di lembaga tersebut

Darukiah dan Zaki menjalani sidang vonis lebih dulu. Majelis hakim yang diketuai Dede Suryaman menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap keduanya. Sementara itu, tiga terdakwa lain -Warso, Syahrudin, dan Rachmad- divonis 1 tahun 10 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Vonis itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang sebelumnya menuntut 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan. "Yang meringankan, terdapat kesenjangan ketentuan dalam terdakwa menjalankan tugasnya sehingga kesalahan yang timbul tidak hanya dibebankan kepada terdakwa," kata hakim Dede saat membacakan putusan.

(gas/c22/diq)





Original Post

Lula da Silva Diminta Jalani Hukuman

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 12
2018-4-6

Lula da Silva Diminta Jalani Hukuman

BRASILIA Mahkamah Agung Brasil memutuskan, mantan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva akan menjalani hukuman penjara saat dia mengajukan banding atas tuduhan korupsi, pada Kamis (5/4/2018). Lula menghadapi ancaman 12 tahun penjara dengan dakwaan menerima suap, tetapi dia telah meminta untuk tetap bebas selama proses bandingnya dilakukan. Lula mengklaim tuduhan itu bermotif politik dan dirancang untuk mencegah dia mencalonkan diri sebagai presiden pada Oktober mendatang. Polling menunjukkan dia bisa menjadi kandidat utama yang terpilih dalam pemilihan presiden yang akan datang. Seperti dilansir BBC, mantan presiden yang berusia 72 tahun kemungkinan akan tetap bebas sampai dokumen untuk penangkapannya selesai. Lula menjabat sebagai presiden dari 2003 sampai 2011. Sebanyak 20.000 orang berdemo di Sao Paulo pada Selasa (3/4/2018) meminta pemenjaraannya segera dilaksanakan. Sementara itu, pendukungnya juga bersatu dalam jumlah besar melakukan demonstrasi tandingan.

(UP)





Original Post

Media