Park Geun Hye Divonis 24 Tahun

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 2
2018-4-7

Park Geun Hye Divonis 24 Tahun

KORUPSI MANTAN PRESIDEN KORSEL

Oleh Happy Amanda Amalia

Proses persidangan yang berlangsung lebih dari 10 bulan itu pun menyoroti hubungan gelap antara para pengusaha besar dan politik di Korsel, yang mana berakhir dengan Park dinyatakan bersalah atas berbagai tuduhan kejahatan, termasuk penyuapan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Sementara pengganti Park, Presiden Moon Jae In, menggambarkan hukuman tersebut sebaga peristiwa yang memilukan bagi bangsa dan sang mantan pemimpin itu sendiri.

"Para terdakwa menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat - penguasa sejati negara ini - untuk menimbulkan kekacauan dalam pemerintahan nasional," ujar Hakim Kim Se-yoon, yang memberikan putusan.

Park (66 tahun) dinyatakan bersalah karena menerima atau meminta uang lebih dari US$ 20 juta dari konglomerat, berbagi dokumen rahasia ne-

gara, memasukkan para seniman yang mengkritik kebijakannya ke dalam daftar hitam, dan memecat pejabat yang menentang penyalahgunaan kekuasaannya.

Terlepas dari semua kejahatan ini, pihak terdakwa menyangkal semua tuduhan yang ditujukan terhadapnya. Dia tidak menunjukkan penyesalan serta menunjukkan sikap yang tidak dapat dipahami dengan menyalahkan Choi dan para pejabat lainnya," kata Kim. Pernyataannya merujuk pada teman dekat sekaligus orang kepercayaan Park, Choi Soon Sil.

Putusan pengadilan. Jumat itu pun disambut dengan berbagai reaksi mulai dari kemarahan publik dan kesedihan beberapa ratus pendukung Park yang berkumpul di luar gedung pengadilan.

Banyak pengunjuk rasa yang duduk atau berbaring di jalan sambi] menan-

gis, sementara lainnya membentuk aksi demonstrasi menyerukan pembebasannya. "Hari ini, aturan hukum di negara ini sudah mati," pungkas Han Geun Hyung (27 tahun), salah satu pendukung Park.

Park sendiri tidak berada di pengadilan untuk menghadiri putusan yang disiarkan langsung di televisi, pada Jumat Dia bahkan telah memboikot sebagian besar jalannya sidang sebagai bentuk protes karena di tahan di dalam penjara.

Sebaliknya dia diberitahu tentang nasibnya di pusat penahanan Seoul, di mana dia duduk di ruang penerima tamu dengan pengacaranya menunggu hasil putusan. Demikian dilaporkan kantor berita Yonhap.

Usai mendapat putusan pengadilan maka Park memiliki waktu tujuh hari untuk mengajukan banding.

Seperti diberitakan, skandal korupsi yang merebak luas pada tahun lalu telah mendorong munculnya aksi protes jalanan besar-besaran terhadap Park di seluruh negeri.

Hakim Kim mengungkapkan bahwa dirinya harus menjatuhkan hukuman yang berat untuk mencegah peristiwa serupa yang tidak menguntungkan terjadi lagi.

Istana kepresidenan Blue House menyampaikan pernyataan usai putusan hakim "Setiap orang pasti memiliki perasaan yang berbeda mengenai mantan Presiden Park Geun-hye. Tapi angin suram brembus melalui hati kita semua hari ini. Ini adalah peristiwa yang memilukan bagi bangsa dan juga bagi kehidupan seseorang. Sebuah sejarah yang tidak diingat pasti akan berulang. Kami tidak akan melupakan hari ini."

Tercatat, Park menjadi mantan pemimpin Korea Selatan ketiga yang dihukum atas tuduhan melakukan kejahatan setelah tidak menjabat. Seedangkan dua orang sebelumnya adalah Chun Doo Hwan dan Roh Tae Woo yang terbukti bersalah atas pengkhianatan dan korupsi pada 1990-an.

Analis dari lembaga think-tank, Hankook Research, Jeong Han Wool mengatakan, mantan pemimpin Chun dan Roh menerima pengampunan dari presiden setelah keduanya menghabiskan hukuman masing-masing sekitar 2 tahun di dalam penjara - hak istimewa yang mungkin dihindari Park selama bertahun-tahun.

"Mengingat sikapnya dan kemarahan publik atas skandal buruknya maka akan sulit untuk menciptakan lingkungan politik yang mendukung pembebasannya dalam waktu dekat," ujar Jeong kepada AFP.

Sedangkan pengganti Park dari haluan kiri, Moon yang berkuasa sebagian besar karena reaksi publik terhadap Park dan partai konservatifnya, menepis harapan adanya pengampunan di bawah pemerintahan saat ini. Demikian kata Jeong.

Chun Sang Chin, profesor sosiologi dari Sogang University, Seoul, menyebutkan putusan itu juga bisa menjadi berita buruk bagi pendahulu Park, Lee Myung-bak, yang berada dalam tahanan ketika jaksa menyelidiki berbagai tuduhan korupsi yang melibatkan dirinya dan kerabatnya.

"bii adalah berita bagus bagi orang-orang yang turun ke jalan dengan menyalakan lilin, namun ini mimpi buruk bagi Lee Myung-bak," kata Chun kepada AFF

(afp)





Original Post

Administrasi Perkara di Pengadilan Bisa via Online

Media Cetak Harian Kontan Halaman 2
2018-4-7

Administrasi Perkara di Pengadilan Bisa via Online

Lobi

JAKARTA. Perkembangan teknologi informasi yang pesat juga berdampak pada tata cara penanganan kasus di pengadilan. Mahkamah Agung (MA) membolehkan para pihak yang berperkara di meja hijau untuk menyampaikan dokumen-dokumen terkait secara online.

Kemudahan ini tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. "Kami ingin memudahkan penanganan perkara. Apalagi, kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan butuh penanganan kasus yang cepat," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah dalam keterangan tertulis, Jumat (6/4).

Perma tersebut akan memberikan kemudahan bagi siapapun untuk mengajukan tuntutan hak, baik gugatan maupun permohonan, tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Serangkaian proses sidang, mulai penerimaan gugatan atau permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, sampai penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata, agama, tata usaha negara, bisa menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Sinar Putri Suci Utami





Original Post

Tinggalkan Penjara, Puigdemont Minta Dialog dengan Madrid

Media Online republika.co.id
2018-04-07

Puigdemont, diberikan jaminan setelah hakim putuskan dia tidak dapat diekstradisiREPUBLIKA.CO.ID, BERLIN--- Mantan Presiden Katalan, Carles Puigdemont, meminta Spanyol untuk membatalkan upayanya mengadili para pemimpin separatis. Hal ini ia sampaikan saat keluar dari penjara di Jerman. Puigdemont mendesak Madrid untuk berdialog dengan mereka.

Puigdemont, diberikan jaminan setelah hakim Jerman memutuskan dia tidak dapat diekstradisi atas tuduhan pemberontakan. Puigdemont disambut oleh pendukung sambil mengibarkan bendera Katalan. Dia menyerukan pembebasan segera semua rekannya di penjara-penjara Spanyol.

"Sungguh memalukan bagi Eropa untuk memiliki tahanan politik. Akhirnya waktu untuk dialog telah tiba," kata Puigdemont.

Hakim pada Kamis menolak permintaan Spanyol untuk mengekstradisi Puigdemont yangmenghadapi tuduhan pemberontakan. Mereka menetapkan jaminan sebesar 75 ribu euro. Hakim mengatakan Puigdemont tidak menimbulkan risiko penerbangan yang serius.

Pengacara Jerman Puigdemont, Wolfgang Schomburg, mengatakan ia akan melanjutkan perjuangan hukum agar hakim juga mengesampingkan ekstradisiPuigdemont terkait tuduhan penggelapan uang publik.

Karena Spanyol menghormati putusan pengadilan Jerman, maka Puigdemont kemungkinan akan bebas dari tuduhan pemberontakan, yang dapat membuatnya dihukum 25 tahun penjara.

Sebelumnya, kementerian luar negeri Jerman mendesak anggota parlemen Katalan untuk membentuk pemerintah daerah baru sesegera mungkin. Jerman mengatakan ini adalah prasyarat untuk membuat kemajuan pada penyelesaian politik dengan Madrid.

http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/eropa/18/04/07/p6s1hj335-tinggalkan-penjara-puigdemont-minta-dialog-dengan-madrid



Original Post

Pelarangan Jadi Bentuk Sanksi Politik

Media Cetak Kompas Halaman 2
2018-4-7

Pelarangan Jadi Bentuk Sanksi Politik

Komitmen politik dari DPR dan pemerintah jadi kunci untuk meloloskan aturan yang melarang mantan narapidana perkara korupsi jadi caleg.

JAKARTA, KOMPAS - Pelarangan mantan narapidana perkara korupsi untuk menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2019, jadi bagian dari sanksi politik di luar sanksi hukum yang mereka terima. Namun, komitmen politik yang kuat, dibutuhkan untuk menerapkan aturan yang diharapkan bisa memberi efek gentar kepada politisi dan pemangku jabatan publik saat akan korupsi.

Komisi Pemilihan Umum sudah memasukkan norma pela-

rangan bagi mantan narapidana korupsi untuk jadi caleg, dalam draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pencalonan Anggota Legislatif. Naskah yang sudah diuji publik Kamis (5/4) itu, pekan depan akan dibahas bersama Komisi II DPR dan pemerintah.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/4/2018) menyatakan mendukung rencana KPU ini. Aturan itu akan memberi efek gentar bagi pejabat untuk korupsi karena akan mematikan karier politik mereka. Kombinasi antara pemidanaan, pemiskinan, serta penghentian karier di jabatan publik bagi koruptor akan berdampak positif.

Penolakan dan uji materi

Namun, masih ada dua tahap yang harus dilalui KPU untuk meloloskan PKPU yang melarang mantan narapidana korupsi jadi caleg. Draf PKPU itu masih harus dibahas dalam rapat konsultasi bersama DPR dan Pemerintah. Jika kemudian disah-

kan juga terbuka peluang PKPU itu akan diuji materi.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, PKPU yang dianggap bertentangan dengan UU 7/2017 bisa diuji ke Mahkamah Agung. Pengajuan bisa dilakukan Bawaslu ataupun pihak yang dirugikan oleh PKPU itu.

Sejauh ini, sudah ada suara penolakan dari DPR ataupun parpol atas pengaturan ini dengan sejumlah alasan. Di antaranya, UU No 7/2017 dinilai tidak mengatur hal itu.

Selain itu, juga ada yang merujuk pada pertimbangan hakim konstitusi pada Putusan MK Nomor 71/PUU-XTV/2016 di pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam pertimbangan disebutkan, pembatasan hak politik hanya dapat dilakukan dengan undang-undang.

Anggota KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, meyakini, fraksi-fraksi di DPR sebenarnya setuju dengan gagasan ini.

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, mengusulkan agar tidak dianggap berten-

tangan dengan UU No 7/2017 ataupun putusan MK, KPU bisa menggeser pengaturan tentang pelarangan mantan narapidana korupsi untuk jadi caleg. Pembatasan tidak dilakukan terhadap individu yang mencalonkan diri, tetapi pada pasal dalam draf PKPU yang menyatakan partai politik tidak boleh mencalonkan seseorang yang pernah jadi terpidana korupsi.

KPU, kata" Donal, juga bisa menyandarkan landasan mencegah mantan narapidana korupsi untuk jadi caleg, dengan merujuk Pasal 169 Huruf d UU No 7/2017 yang menyebutkan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden; "tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya".

"Ada norma yang berbeda untuk jadi calon anggota legislatif dengan calon presiden. Padahal, ini pengisian jabatan lembaga negara yang setara," kata Donal. (GAL/AGE/APA/MHD)

klik.kompas.id/suararakyat

(GAL/AGE/APA/MHD)





Original Post

Caleg Berintegritas

Media Cetak Kompas Halaman 7
2018-4-7

Caleg Berintegritas

Komisi Pemilihan Umum mengusulkan, bekas narapidana perkara korupsi dilarang mencalonkan diri pada Pemilihan Umum Legislatif 2019. Selain itu, KPU juga mengusulkan agar mereka yang ingin jadi calon anggota legislatif harus menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Kedua usulan ini nantinya akan ditambahkan sebagai ketentuan baru dalam peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan anggota legislatif. KPU beralasan bahwa pengaturan ini bertujuan agar masyarakat dapat memilih calon anggota parlemen yang bersih dan punya rekam jejak yang baik.

Rencana KPU melarang narapidana korupsi mendaftar sebagai caleg dan keharusan pelaporan kekayaan sebagai syarat pencalonan dalam Pemilu 2019 layak diapresiasi. Regulasi ini diharapkan dapat mendorong Pemilu 2019 yang lebih demokratis dan berintegritas.

Larangan mengenai bekas narapidana korupsi jadi caleg dan pelaporan kekayaan dapat dikatakan sebuah terobosan karena ketentuan tersebut tidak diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 240 Huruf g UU Pemilu hanya mensyaratkan caleg tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan bekas terpidana. Aturan ini tentunya berbeda dengan periode sebelumnya, yaitu tahun 2013, di mana KPU membolehkan bekas narapidana perkara korupsi ikut dalam Pemilu 2014. Akibatnya, sejumlah eks narapidana korupsi kemudian mendaftarkan diri jadi caleg. Sungguh ironis, ternyata masih ada bekas terpidana korupsi yang akhirnya terpilih menjadi wakil rakyat

Keberadaan caleg tidak berintegritas tentu saja akan menambah masalah bagi parlemen-baik di pusat maupun di daerah-di kemudian hari. Muncul kekhawatiran keberadaan bekas koruptor dalam parlemen hanya akan menu-

larkan bibit korupsi kepada anggota legislatif lainnya atau bahkan mengulang praktik korupsi yang pernah ia lakukan.

Tidak dapat dimungkiri citra parlemen selama ini tercoreng akibat sejumlah perkara korupsi yang melibatkan anggotanya. Pada 2014, Indonesia Corruption Wacth (ICW) menemukan sedikitnya 59 anggota dewan terpilih (DPR DPRD, DPD) periode 2014-2019 yang tersangkut perkara korupsi. Data Kementerian Dalam Negeri tahun 2014 menyebutkan, terdapat 3.169 anggota DPRD se-Indonesia pernah tersangkut perkara korupsi selama kurun 2004-2014. Peristiwa terbaru adalah ketika KPK menetapkan tersangka korupsi secara massal terhadap 38 anggota DPRD Sumatera Utara dan 19 anggota DPRD Kota Malang. Masuknya eks koruptor sebagai anggota legislatif tentu saja akan semakin menguatkan ketidakpercayaan rakyat terhadap parlemen.

Pelaporan kekayaan

Pada sisi lain, keharusan menyerahkan laporan kekayaan pada awal pencalonan juga diharapkan dapat meminimalkan rendahnya pelaporan kekayaan para anggota legislatif yang kelak terpilih. Sudah rahasia umum jika sudah terpilih biasanya banyak anggota legislatif yang malas bahkan tak mau melaporkan kekayaannya kepada KPK.

Hal ini dibuktikan dari data KPK tahun 2016 yang menyebutkan baru 62,75 persen dari 545 anggota DPR periode 2014-2019 yang menyerahkan LHKPN. Selebihnya, 37,25 persen atau 203 wakil rakyat belum melaporkan kekayaan mereka. Tidak hanya DPR, sebanyak 9.676 anggota DPRD di seluruh Indonesia juga belum menyetorkan LHKPN.

Padahal, pelaporan kekayaan merupakan salah satu bentuk komitmen antikorupsi setiap pejabat publik, termasuk anggota legislatif. Apalagi kewajiban pelaporan kekayaan anggota Dewan merupakan mandat dari UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 5 Ayat 3 regulasi tersebut menegaskan, anggota DPR/DPRD selaku pe-

nyelenggara negara wajib melaporkan kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat

Hanya saja, jadi atau tidaknya aturan melarang eks narapidana korupsi mendaftar dan pelaporan kekayaan dapat diakomodasi dalam peraturan KPU sangat bergantung pada keberanian KPU sendiri. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU berhak membuat aturan pelaksanaan pemilu sepanjang tidak bertentangan dengan UU Pe-milu. Dalam kondisi tertentu terobosan hukum bisa saja dilakukan KPU untuk memastikan bahwa pemilu dapat berjalan secara demokratis dan berintegritas.

Untuk memastikan caleg yang ikut pemilu adalah figur berintegritas, akan sangat baik jika dalam PKPU juga diperluas larangan mendaftarkan diri sebagai caleg tidak saja bagi bekas narapidana korupsi, tetapi juga terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana perkara korupsi. Bahkan, untuk mencegah figur bermasalah mendaftar, KPU dapat menambahkan syarat pencalonan berupa adanya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri setempat Kedua syarat ini lazim digunakan dalam seleksi calon pegawai negeri sipil dan calon pejabat publik lainnya.

Menghadirkan caleg berintegritas seharusnya juga didukung partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 sebagai bentuk komitmen mereka terhadap upaya pemberantasan korupsi. Selama ini parpol sering mengabaikan aspek integritas kader-kadernya yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Mereka lebih mengutamakan caleg yang loyal dan punya kemampuan finansial daripada figur yang punya rekam jejak dan integritas yang baik.

Jika Pemilu 2019 diikuti oleh caleg yang berintegritas atau minim masalah hukum, tentu saja publik akan punya harapan bahwa anggota legislatif yang terpilih nantinya mau bekerja sungguh-sungguh dalam memperjuangkan kepentingan rakyat Jika semua caleg yang terpilih tidak lagi diragukan integritasnya, tentu saja citra parlemen akan semakin baik di mata publik.

Emerson Yuntho





Original Post

Mantan Wali Kota Batu Dituntut 8 Tahun

Media Cetak Kompas Halaman 20
2018-4-7

Mantan Wali Kota Batu Dituntut 8 Tahun

SURABAYA - Mantan Wali Kota Batu Edy Rumpoko (57) dituntut hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 600 juta, subsider 6 bulan, dalam persidangan dugaan korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jumat (6/3/2018). Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Iskandar Marwanto, juga menuntut agar majelis hakim mencabut hak dipilih menjadi pejabat publik terdakwa selama 5 tahun sejak dihukum. Dalam surat dakwaan jaksa menyebutkan, Edy yang kena operasi tangkap tangan KPK pada 26 September 2017 di Batu telah menerima suap berupa mobil Toyota New Alphard senilai Rp 1,6 miliar dan uang Rp 295 juta diberikan dua tahap oleh pengusaha Piliphus Djap. Philipus Djap telah dihukum 2 tahun pada 22 Januari 2018.

(ETA)





Original Post

Aris Budiman Kembali Kritisi KPK - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-04-07

Jakarta - Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aris Budiman mengungkap sejumlah hal yang terjadi di internal lembaga antikorupsi tesebut. Salah satunya, Aris menyebut pengusutan kasus e-KTP sempat mandek selama dua tahun.

Aris menuturkan, saat mengisi posisi sebagai Direktur Penyidikan pada 2015, KPK sudah dua tahun menangani kasus e-KTP. Gelar perkara yang dilakukan antara Direktorat Penyidikan dan Direktorat Penuntutan pun seolah jalan di tempat.

"Saya masuk tanggal 16 September 2015, perkara sudah berjalan dua tahun, hampir dua tahun. Pak Pardi (Supardi) yang baru dilantik tadi (sebagai Direktur Penuntutan) berulang kali kami gelar, itu tidak jalan," ungkap Aris di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/4).

Penanganan kasus ini baru berjalan efektif setelah Direktorat Penuntutan masuk dalam tim penyidik. Hingga saat ini, KPK sudah menjerat delapan orang sebagai tersangka. Sebagian dari mereka, yakni dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto serta pengusaha Andi Narogong sudah divonis bersalah dan menjalani hukuman atas perkara yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut. Sementara mantan Ketua DPR, Setya Novanto dan Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo masih menjalani proses persidangan. Sedangkan, tiga tersangka lainnya, yakni politikus Golkar Markus Nari, keponakan Novanto Irvanto Hendra Pambudi serta pengusaha Made Oka Masagung masih dalam tahap penyidikan.

"Setelah kami masukkan penyidik yang dari Diri (Direktorat Penuntutan) Pak Pardi meminta kepada saya supaya masukkan penyidik dari penuntut, lalu saya masukkan. Dan semuanya, Anda lihat seperti sekarang ini," kata Aris.

Dikatakan, mandeknya penanganan kasus ini lantaran tim penyidik saat itu berkutat pada proses pelaksanaan proyek e-KTP yang menelan anggaran Rp 5,8 triliun. Tim penyidik saat itu, kata dia, tidak pernah menyentuh proses perencanaan. Padahal, megakorupsi ini terjadi dari proses perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan proyek.

"Yang pertama, pak Dirtut (Direktur Penuntutan) ngomong ke saya dengan semua jaksa peneliti bahwa perkara itu berfokus kepada pelaksanaan proyek, tidak pernah masuk, jarang masuk pada perencanaan," katanya.

Selain itu, kata Aris, KPK tidak pernah memeriksa Johannes Marliem maupun menggeledah kantor milik Johannes, Biomorf Lone Mauritius. Padahal, Johannes dan Biomorf memiliki peran penting dalam sengkarut kasus e-KTP.

Nama Johannes Marliem disebut sebagai salah satu pihak yang turut terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek senilai Rp 5,8 triliun. Perusahaan Biormof yang dipimpin Marliem turut menggarap proyek e-KTP sebagai pemasok Automated Fingerprint Identification System (AFIS) merek L-1.

Tak hanya itu, Johannes juga disebut sebagai pihak yang menyediakan dana untuk dibagikan kepada sejumlah anggota DPR, termasuk Novanto. Bahkan, Johannes yang meninggal dunia di Amerika Serikat beberapa waktu lalu memberikan jam tangan Richard Mille senilai US$ 135.000 kepada Novanto.

Aris mengakui pernyataannya ini akan berimplikasi hukum. Namun, Aris memastikan KPK memang tidak pernah memeriksa Johannes Marliem.

"Johannes Marliem tidak pernah diperiksa. Anda bisa cek, ini ucapan saya bisa berisiko hukum bagi saya," tegasnya.

Tak hanya itu, Aris menyatakan KPK juga tidak pernah menggeledah kantor Biomorf milik Johannes. Padahal, kata Aris, surat perintah penggeledahan sudah dikeluarkan pihaknya.

"Perusahaan Johannes Marliem yang namanya Biomorf tidak pernah digeledah. Padahal sudah dimintakan surat penetapan penggeledahan," katanya.

Aris mengaku heran dengan sikap lembaga antikorupsi. Menurut Aris, seorang penyidik seharusnya memiliki sikap yang sama dalam menangani setiap perkara. Aris pun membandingkan dengan perkara salah satu pejabat Mahkamah Agung (MA) yang ditangani KPK. Dikatakan, hanya dalam tempo dua jam setelah gelar perkara, ruang kerja pejabat tersebut langsung digeledah.

"Karakter seseorang harusnya sama. Ada yang namanya kognitif dan afektif. Itu pelajaran psikologi kepolisian sedikit. Itu linear, harusnya kita berperilaku sama. Kantor Polri, penegak hukum, digeledah. Kenapa satu lembaga ini (Biomorf) tidak digeledah? Ada apa? Itu pertanyaan-pertanyaan bagi saya semuanya, dari jilid satu. Begitu saja, terima kasih," katanya.

Aris mengungkapkan berbagai kejanggalan dalam penanganan kasus e-KTP ini usai Pimpinan KPK melantik Brigjen Firli sebagai Deputi Penindakan di Aula Gedung KPK, Jumat (6/4). Tak hanya soal e-KTP, dengan raut wajah penuh emosi, Aris Budiman juga meluapkan emosinya kepada sejumlah pihak di internal KPK.

Salah satu hal yang diungkap Aris mengenai surat elektronik atau email internal KPK yang diterimanya pada Jumat (6/4) pagi ini. Email tersebut mengenai proses perekrutan penyidik. Aris mengaku kecewa lantaran dalam email tersebut, salah seorang penyidik yang akan kembali ke KPK justru dituduh sebagai kuda troya.

"Hari ini saya terima email penerimaan pegawai, salah satu Kasatgas saya, saya minta kembali menjadi penyidik di KPK. Dan dia adalah penyidik yang baik. Termasuk penerimaan beliau, dan di dalam KPK dikembangkan seolah-olah ini seperti kuda troya," kata Aris.

Kuda troya merupakan istilah untuk menyebut musuh dalam selimut. Aris mengaku membalas email tersebut dengan menyatakan dirinya sebagai kuda troya bagi oknum di KPK.

"Dan saya balas email itu. Saya katakan bahwa saya adalah kuda troya bagi oknum-oknum yang manfaatkan kesucian KPK untuk kepentingan pribadi," tegasnya.

http://www.beritasatu.com/satu/486960-aris-budiman-kembali-kritisi-kpk.html



Original Post

Pukulan Buat Spanyol Usai Jerman Tolak Ekstradisi Puigdemont

Media Online Cnnindonesia.com
2018-04-07

Jakarta, CNN Indonesia Pengadilan Jerman menolak untuk mengekstradisi mantan Presiden Catalonia Carles Puigdemont atas tuduhan pemberontakan. Keputusan ini menjadi pukulan besar bagi Spanyol dan pemerintah Perdana Menteri Mariano Rajoy.

"Konsekuensinya sangat besar," kata Josep Ramoneda, seorang filsuf Katalan dan analis politik.

"Ini kemunduran serius bagi peradilan dan khususnya bagi Rajoy, dan dorongan untuk gerakan pro-kemerdekaan," ujar Josep dikutip AFP, Sabtu (7/4).

Spanyol bulan lalu mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Puigdemont atas tuduhan pemberontakan, pelanggaran, dan penyalahgunaan dana publik untuk perannya dalam upaya pemisahan diri Catalonia yang gagal Oktober lalu.

Puigdemont, yang telah tinggal di pengasingan di Belgia sejak saat itu, kemudian ditangkap ketika ia melakukan perjalanan ke Jerman.

Kemudian pada hari Kamis, pengadilan Jerman membebaskannya dengan jaminan dan mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengirimnya kembali ke Spanyol atas tuduhan pemberontakan.

Para hakim menilai, mengekstradisi Puigdemontmerupakantindakanilegal. Pengadilan beralasan Puigdemont tidak secara pribadi terlibat dalam kekerasan selama referendum kemerdekaan Catalan.

Hal itu membuat tindakan Puigdemont tidak dapat dihukum berdasarkan hukum Jerman. Para hakim mengatakan dalam sebuah pernyataan, menolak argumen jaksa bahwa tuduhan pemberontakan di Spanyol cukup mirip dengan undang-undang pengkhianatan Jerman.

Adapun penangkapan Puigdemont di Jerman menimbulkan demonstrasi di Catalonia, Minggu malam lalu. Mereka menentang penangkapan Puigdemont dalam aksi yang berujung pada bentrokan dengan polisi.

Di luar kantor pemerintahan pusat, polisi antihuru-hara memukuli demonstran yang mengibarkan bendera Catalonia. Sekitar 100 orang terluka di seluruh penjuru wilayah, termasuk 23 anggota kepolisian Spanyol. Sementara itu, sembilan warga ditangkap.

Gelombang protes itu menyusul keputusan Mahkamah Agung Spanyol pada Jumat, yang menyatakan 25 pemimpin Catalan, termasuk Puigdemont, akan disidang atas dugaan pemberontakan, penggelapan atau penentangan terhadap pemerintah, terkait referendum kemerdekaan Oktober lalu. (osc)

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20180407010201-134-289006/pukulan-buat-spanyol-usai-jerman-tolak-ekstradisi-puigdemont



Original Post

KPK Mesti Blakblakan Ungkap Kasus KTP-E

Media Cetak Media Indonesia Halaman 1
2018-4-7

KPK Mesti Blakblakan Ungkap Kasus KTP-E

Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman kecewa lembaga antirasywah tidak pernah memeriksa Johannes Marliem

SEKONYONG-KONYONG Aris Budiman mengajak awak media yang meliput pelantikan Brigjen Firli sebagai Deputi Bidang Penindakan KPK dan Supardi sebagai Direktur Penuntutan KPK, kemarin, merapat ke aula.

Dengan raut muka tegang. Direktur Penyidikan KPK itu membeberkan sejumlah persoalan terkait dengan lembaga antirasywah tersebut.

"Biar (kalian) tahu kelakuan di dalam (KPK). Ngumpul semuanya," ajak Aris kepada para wartawan yang bergegas mengikutinya.

Sejurus kemudian Aris menceritakan salah satu ketidakberesan KPK ketika menangani kasus korupsi jumbo proyek KTP-E. Aris menyatakan Supardi pernah bercerita kepadanya bahwa perkara KTP-E yang merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun itu hanya fokus pada pelaksanaan proyek, tetapi tidak masuk ke perencanaan.

"Yang kedua, Johannes Mar-liem itu tidak pernah diperiksa. Yang ketiga, perusahaan Johannes Marliem yang namanya Biomorf Lone LLC juga tidak pernah digeledah, padahal sudah dimintakan surat penetapan penggeledahan," kata Aris.

Aris lalu membandingkan kasus KTP-E yang menelan dana APBN sebesar Rp5,9 triliun dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan seorang pejabat di Mahkamah Agung (MA).

"(Gelar perkara) seorang pejabat MA selesai pukul 18.00 WIB, pukul 20.00 langsung digeledah. Kantor Polri dan kantor hukum digeledah. Kenapa satu lembaga ini (Biomorf) tidak? Ada apa? Itu semua pertanyaan," ujar Aris seraya buru-buru meninggalkan kerumunan wartawan.

Proses terbuka

Saat menanggapi nyanyian sumbang Aris itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjanjikan segera membahasnya agar tidak berujung fitnah.

"Nanti kami bahas," jawab

Basaria kepada Media Indonesia.

Juru bicara KPK Febri Dian-syah menambahkan, pihaknya telah menangani perkara KTP-E sesuai prosedur. Hal itu termasuk dengan menggeledah kantor Biomorf di AS.

"Aspek hukum acaranya berbeda dengan di Indonesia. Jadi, kami melibatkan FBI," ungkap Febri.

KPK mengonfirmasikan kematian Johannes Marliem pada Jumat (11/8/2017). Johannes merupakan saksi penting untuk membongkar kasus korupsi KTP-E. Kepada media, Johannes mengaku menyimpan rekaman pertemuan dengan para perancang proyek KTP-E.

"Kantor Polri dan kantor hukum digeledah. Kenapa satu lembaga ini (Biomorf) tidak? Ada apa?

Aris Budiman

Direktur Penyidikan KPK

Dalam dakwaan penuntut umum KPK kepada terdakwa Irman dan Sugiharto, Johanes Marliem disebut menerima US$14,88 juta dan Rp25,24 miliar terkait dengan proyek itu.

Febri melanjutkan persidangan kasus KTP-E juga masih bergulir dengan terdakwa mantan Ketua DPR Setya Novanto. "Proses pemeriksaan tergantung penyidik. Saya pikir sudah terbuka. Misalnya, apa yang disita, ada ribuan alat bukti. Kita lihat ada putusan Irman, Sugiharto, dan Andi Agustinus. Tuntutan terhadap Setya Novanto juga bisa dilihat alat buktinya."

Menurut mantan Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji, pernyataan Aris bisa dituntaskan dengan ketegasan pimpinan lembaga antirasywah.

"Bagaimana pimpinan (KPK) menyikapi dan menyelesaikannya secara tuntas lalu semua pihak mematuhi keputusan pimpinan," tandas Indriyanto.

Putri Anisa Yuliani/ (Cah/Ant/X3)





Original Post

Lima Anggota DPRD Malang Resmi Jadi Tahanan KPK

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-4-7

Lima Anggota DPRD Malang Resmi Jadi Tahanan KPK

KOMISI Pemberantasan Korupsi menambah jumlah tahanan dalam korupsi berjemaah di Kota Malang. Kemarin, lima anggota DPRD Malang menyusul rekan-rekannya menjadi tahanan setelah menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta.

"Terhadap lima anggota DPRD Kota Malang ditahan untuk 20 hari pertama di dua rutan yang berbeda," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, kemarin.

Mereka ialah Sulik Lestyo-wati, Abdul Hakim, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi, dan Tri Yudiani. Total sudah 19 orang yang ditahan dalam pengembangan kasus suap pembahasan APBD Perubahan Pemkot Malang tahun anggaran 2015 itu sebanyak 18 di antaranya merupakan anggota DPRD Kota Malang, sedangkan 1 tersangka lain merupakan Wali Kota Malang Mochamad Anton.

Para anggota DPRD Malang itu diduga menerima jatah pembagian fee atas pembahasan APBD-P itu. Uang diduga sejumlah Rp600 juta dibagikan lewat mantan Ketua DPRD Kota Malang Moch Arief Wicaksono yang terlebih dahulu menerima pembayaran dari Kepala Dinas Pekerjaan

Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang Jarot Edy. Sulistyono yang telah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Moh Anton disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No 31 Tahun ,1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ko-rupsi/o Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, ke-18 anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Di tempat terpisah, mantan Wali Kota Baru, Jawa Timur, Edy Rumpoko dituntut hukuman selama delapan tahun kurungan penjara dan denda Rp600 juta subsider enam bulan dalam persidangan dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, kemarin.

Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Iskandar Marwanto, dalam persidangan itu, mengatakan terdakwa secara sah telah melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001/uncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Meminta majelis hakim menyatakan terbukti bersalah dan menuntut terdakwa dengan hukuman delapan tahun penjara," kata jaksa Iskandar.

Dalam tuntutan itu, JPU juga menuntun terdakwa untuk dicabut hak dipilihnya menjadi pejabat publik selama lima tahun sejak dihukum. Seusai persidangan, penasihat hukum terdakwa, Mustofa, mengatakan bakal mempersiapkan diri dalam pleidoi, pekan depan.

(Ant/P4)





Original Post

Polri Tegaskan Profesional

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-4-7

Polri Tegaskan Profesional

MUI minta kasus Sukmawati diselesaikan secara musyawarah.

JAKARTA - Mabes Polri menegaskan akan menangani secara profesional terkait sejumlah laporan polisi terhadap putri presiden pertama Sukarno, Sukmawati Soekarnoputri. Sebelumnya, Sukmawati dilaporkan setelah membacakan puisi berjudul "Ibu Indonesia" yang memunculkan kontroversi.

"Kita ikuti saja, Polri profesional, mengambil keterangan dan memeriksa beberapa saksi terkait," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto di Jakarta, Jumat (6/4).

Setyo memastikan penyidik kepolisian akan menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap Sukmawati. Setyo juga menyebutkan, Sukmawati cukup proaktif karena menyampaikan permohonan maaf dan mengaku khilaf kepada umat Islam melalui media massa.

Pada Jumat (6/4), ribuan orang dari sekelompok umat Islam yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni (PA) 212 menggelar aksi di depan

Bareskrim Polri, Jumat (6/4). Dalam tuntutannya ketika bertemu perwakilan dari Bareskrim, pimpinan PA 212 meminta kasus penghinaan agama Islam oleh Sukmawati harus tetap dilanjutkan, walaupun dia telah meminta maaf.

"Permintaan maaf tidak boleh jadi penghalang tegaknya hukum di Indonesia. Secara pribadi iya kami memaafkan, tapi ini negara hukum maka Sukmawati harus diproses secara hukum," kata Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif.

Slamet menegaskan, buat apa ada polisi kalau semua kejahatan selesai dengan permintaan maaf. Karena itu, ia menegaskan, hukum tetaplah hukum, harus ditegakkan, walaupun pelakunya telah meminta maaf atas kejahatan yang telah ia lakukan.

Kepada Bareskrim, pimpinan PA 212 meminta jangan menegakkan hukum berat sebelah. Ketika kelompok umat Islam yang dituduh menyebarkan hoaks dan ajaran kebencian kepada pemerintah, polisi begitu sigap memeriksa dan menahan. Bahkan dengan berproses sangat cepat.

Namun, kata dia, ketika kelompok yang antiumat Islam menghina agama Islam, polisi terkesan lamban bertindak. Sebagaimana yang terjadi kepada Ustaz Alfian Tanjung dan Jonru.

"Oleh karena itu, kami meminta proses pemeriksaan dan penahanan Sukmawati ini harus cepat seperti

memproses aktivis Islam. Kalau aktivis Islam cepat sekali dipanggilnya, udah dipanggil nggak pulang-pulang lagi," ujarnya.

Karena itu, untuk kasus Sukmawati yang ia anggap telah lengkap unsur pidana penghinaan agama Islam, jangan diperlama. "Segera panggil,, proses dan jangan dikasih pulang, segera dipenjarakan," kata dia.

PA 212 mengingatkan kepada polisi, jangan sampai polisi memulai kegaduhan dengan membiarkan kasus Sukmawati ini. Menurut Slamet, kasus Ahok kemarin harus menjadi pelajaran. Ketika aparat dan pemerintah melambankan proses kasus Ahok, sehingga kegaduhan terus berlanjut.

Sementara, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zai-nut Tauhid mengatakan bahwa Ketua Umum MUI KH Maruf Amin memang tidak pernah memerintahkan untuk mencabut pengaduan masyarakat terkait kasus puisi Sukmawati tersebut Namun, ia mengatakan, Kiai Maruf hanya berharap atau mengimbau jika mungkin tidak perlu melanjutkan proses hukum atas kasus itu. Melainkan, dicarikan solusi yang lebih maslahat, baik itu melalui musyawarah maupun dialog. Hal itu, menurut dia, demi menjaga persatuan dan kedamaian, serta agar tidak menimbulkan huru-hara dan konflik.

Zainut mengatakan, Sukmawati

sudah memberikan klarifikasi terkait puisi yang dibacakannya. Karena ada beberapa diksi atau pilihan kata yang menimbulkan kontroversi dan multiinterpretasi di masyarakat.

Kepada MUI, Sukmawati mengatakan bahwa ia tidak memiliki sedikit pun niat untuk menghina atau me-nistakan agama Islam. Zainut mengatakan, Sukmawati menyampaikan sebagai seorang budayawan dan seniman, yang tidak hanya mewakili dirinya, melainkan juga masyarakat non-Muslim dan yang lain yang memang mereka tidak secara utuh memahami syariat Islam. Menurut Zainut, Sukmawati juga mengakui penyesalannya secara lahir batin dan meminta maaf.

Ia mengatakan, MUI mempersilakan proses hukum jika itu yang dikehendaki oleh pihak pelapor. Namun, menurut dia, MUI mengimbau agar masalah terkait puisi Sukmawati bisa diselesaikan dengan musyawarah. Ia mengajak masyarakat untuk mengedepankan semangat tabayun demi menjaga kemaslahatan. Apalagi, kata dia, negara ini akan menghadapi agenda besar di tahun politik, yakni pemilihan umum. Jika kegaduhan terus timbul, ia mengatakan, hal itu akan mengganggu agenda nasional. Zainut menambahkan, Kiai Maruf tidak memiliki kepentingan pribadi atas kasus Sukmawati tersebut.

antara ed muhammad hafil

AMRI AMRULLAH/ KIKI SAKINAH





Original Post

KPK Belum Tahu E-mail yang Dipersoalkan Aris Budiman - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-04-07

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku belum mengetahui duduk persoalan mengenai Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Aris Budiman yang meluapkan emosinya.

Diketahui, usai pelantikan Deputi Penindakan dan Direktur Penuntutan Jumat (6/4), Aris Budiman mengaku kecewa dengan sejumlah pihak di internal lembaga antikorupsi. Salah satunya mengenai surat elektronik atau e-mail internal KPK yang diterima Aris pada Jumat (6/4) pagi. E-mail tersebut mengenai proses perekrutan penyidik. Aris mengaku kecewa lantaran dalam e-mail tersebut, salah seorang Kasatgasnya yang akan kembali ke KPK justru dituduh sebagai kuda troya atau musuh dalam selimut.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengaku belum mengetahui surat elektronik yang dipersoalkan Aris.

"Kalau soal e-mail, saya dari tadi mengikuti acara pelantikan, jadi belum sempat baca e-mail, nanti saya cek apa sebenarnya yang terjadi," kata Febri saat dikonfirmasi usai pelantikan Deputi Penindakan dan Direktur Penuntutan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/4).

Meski demikian, Febri mengakui, di internal KPK, terdapat proses diskusi melalui surat elektronik. Setiap pegawai bisa saling mengirim pesan melalui surat elektronik tersebut. Untuk itu, Febri berharap Aris bisa menyampaikan secara terang persoalannya ke internal KPK. Menurut Febri, perbedaan pendapat dalam satu lembaga merupakan hal yang wajar dan tak perlu diributkan.

Selain mengenai surat elektronik internal pegawai, Aris juga mengungkapkan mengenai proses penyidikan kasus e-KTP. Dikatakan, KPK tidak pernah memeriksa almarhum Johannes Marliem maupun menggeledah perusahaan Johannes Marliem, Biomorf Lone Mauritius. Padahal, Johannes dan perusahaannya memiliki peran penting dalam megakorupsi e-KTP.

Mengenai hal ini, Febri menjelaskan tim penyidik KPK sempat mendatangi Amerika Serikat yang menjadi negara domisili Johannes untuk mengumpulkan informasi terkait kasus tersebut. Namun, lantaran terdapat perbedaan mengenai hukum acara, tim penyidik KPK menjalin kerja sama dengan FBI untuk proses pengumpulan barang bukti terkait Johannes Marliem dan Biomorf.

"Dulu pernah ada tim yang ke Amerika, dan karena wilayahnya di Amerika berbeda aspek hukum acaranya dengan Indonesia. Makanya kami kerja sama dengan FBI," kata Febri.

Dari proses kerja sama tersebut dan penyidikan yang dilakukan, KPK dapat mengungkap megakorupsi yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun tersebut. Sejauh ini terdapat tiga orang yang telah divonis bersalah, yakni dua mantan pejabat Kemdagri Irman dan Sugiharto serta pengusaha Andi Narogong. Tak hanya itu, KPK juga menjerat mantan Ketua DPR, Setya Novanto yang saat ini akan menghadapi vonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Proses pemeriksaan dilakukan bertahap tergantung penyidik. Spesifiknya apa saya kira sudah terbuka, misal apa saja yang disita, ada ribuan alat bukti, kita lihat ada putusan Irman, Sugiharto, Andi Agustinus, dan di proses sidang ini di tuntutan Novanto juga bisa dilihat alat bukti tersebut," tegasnya.

http://www.beritasatu.com/satu/486967-kpk-belum-tahu-email-yang-dipersoalkan-aris-budiman.html



Original Post

Kasus Danny Pomanto, MA Wajib Koreksi Putusan PTTUN Makassar - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-04-07

Jakarta - Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar yang membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Makassar terkait penetapan Moh Ramdan Pomanto-Indira Mulyasari sebagai calon wali kota dan wakil wali kota, salah besar. Keputusan yang lahir dari gugatan yang diajukan Munafri Arippudin-A Rahmatika Dewi dinilai sebagai kekeliruan.

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menegaskan PTTUN tidak bisa memeriksa perkara tentang sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada). Menurut dia, lembaga peradilan itu hanya bisa memeriksa perkara yang timbul dari terbitnya keputusan KPU.

"Hanya itu yang bisa diperiksa. Di luar itu tidak bisa," ujar Margarito saat bebricara Diskusi Publik bertajuk "Mahkamah Agung di Pusaran Pilwalko Makassar", di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (6/4).

Margarito menjelaskan, perkara yang digugat ini bukan terkait terbitnya keputusan KPU, melainkan tindakan-tindakan dari pemerintahan daerah. KPU, kata dia, tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk tindakan pemerintahan daerah.

"Bagaimana bisa TUN periksa (perkara ini-red), tindakan hukum bagaimana," ujar dia.

Dia menegaskan, putusan PTTUN yang mengabulkan gugatan para penggugat dianggap salah besar. Oleh karena itu, kata dia, Mahkamah Agung (MA) wajib memeriksa dan mengoreksi putusan yang dianggap keliru tersebut cukup berdasarkan fakta hukum.

"Jangan ke kiri jangan ke kanan, lurus saja bertumpu saja pada fakta hukum," tegas Margarito.

Guru Besar Hukum dari Universitas Muslim Makassar, Laode Husain juga berharap Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi di Tanah Air dapat mengambil keputusan secara adil terhadap pengajuan kasasi oleh Panwas Kota Makassar.

Pada bagian lain, Laode Husain mengkhawatirkan adanya kecenderungan pemaksaan calon tunggal dalam Pilkada. "Pemaksaan calon tunggal itu akan cenderung untuk kembali kepada sistem otoriter. Karena itu, kita perlu mencegahnya," kata Laode.

Di tempat yang sama, Ketua Pendiri National and Character Building Institute (NCBI), Juliaman Saragih menilai keputusan PTUN bukan keputusan administrasi Pilkada tapi sudah menjadi keputusan politik lokal. "Jadi saya mendukung jika PTUN Makassar dibawah ke MA," kata Juliaman.

"Persoalannya, bagaimana kepercayaan terhadap keputusan MA. Artinya, apakah MA menjadi tempat kita bersandar dalam mencari keadilan khususnya bagi kepentingan Pilwako Makassar, itu kita tunggu hasilnya," kata Juliaman.

Sementara itu, Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rahmat Bagja menilai pada prinsipnya lembaganya akan mengikuti putusan peradilan termasuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang mengabulkan gugatan paslon wali kota dan wakil wali kota Makassar, Munafri Arippudin-A Rahmatika Dewi dengan catatan putusan tersebut mengacu pada sengketa Pilkada.

"Tapi yang diuji di sini SK KPU kan, sehingga temen-temen KPU melakukan kasasi kepada MA, dan itu hak temen-temen KPU," ujar Rahmat.

Rahmat mengaku pihaknya masih menunggu hasil putusan kasasi yang diajukan KPU Daerah Makassar ke MA. Dia berharap, MA sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini.

Menurut dia, pihaknya mendukung langkah KPU yang mengajukan memori kasasi tersebut. Sebab, dalam perkara ini, Bawaslu sendiri tidak berhak mengajukan kasasi.

"Yang berhak adalah temen-temen KPU, karena yang diuji adalah SK-nya KPU, bukan putusan sengketa Bawaslu," ucapnya.

Dia menambahkan, terkait pendapat pakar hukum tata negara, Maragarito Kamis yang menyebut PTTUN tak berwenang memeriksa perkara ini, Rahmat menyatakan, pada prinsipnya perkara sengketa pilkada yang administratif hanya bisa diperiksa oleh Panwas setempat.

Menurutnya, hal ini sesuai dengan pasal 71 ayat 3 Undang-undang Pilkada untuk menguji ada atau tidaknya pelanggaran administrasi yang dimaksud. "Sampai sekarang kan panwas belum ada laporan itu. Yang masuk ranah sengketa ini yang kemudian agak salah (diperiksa PTTUN). Tapi kami harapkan MA selaku kuasa kehakiman tertinggi dapat memberikan perhatian terhadap masalah ini," pungkasnya.

http://www.beritasatu.com/satu/486965-kasus-danny-pomanto-ma-wajib-koreksi-putusan-pttun-makassar.html



Original Post

Eks Pejabat Bakamla Mulai Mendekam di Lapas Sukamiskin - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-04-07

Jakarta - Mantan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) Nofel Hasan mulai mendekam di Lapas Klas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Jumat (6/4).

Dia dijebloskan ke Lapas khusus koruptor ini oleh Jaksa Eksekutor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah perkara suap pengadaan satelit monitoring di Bakamla yang menjerat Nofel berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

"Jaksa eksekutor pada KPK hari ini melakukan eksekusi terhadap terpidana korupsi atas nama Nofel Hasan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (6/4).

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 4 tahun pidana penjara dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan terhadap Nofel.

Pengadilan memutuskan Nofel terbukti secara sah dan meyakinkan telah menerima suap sebesar 104.500 dolar Singapura dari Direktur PT Melati Technofo Indonesia dan PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah terkait pengadaan satelit monitoring di Bakamla. Perusahaan itu merupakan pemenang lelang dalam proyek pengadaan satelit monitoring di Bakamla.

Vonis terhadap Nofel ini lebih ringan daripada tuntutan JPU pada KPK yang menuntutnya dihukum 5 tahun pidama penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.

http://www.beritasatu.com/satu/486961-eks-pejabat-bakamla-mulai-mendekam-di-lapas-sukamiskin.html



Original Post

KPK Harus Jelaskan Tersangka Tak Ditahan

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 11
2018-4-7

KPK Harus Jelaskan Tersangka Tak Ditahan

JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi harus menjelaskan mengenai status tersangka pada kasus dugaan korupsi yang tidak menjalani penahanan. "KPK harus memberikan contoh baik," katanya, di Jakarta, Jumat (6/4/2018), seperti dilansir Kantor Berita Antara. Desmond mengkritisi langkah KPK yang belum menahan beberapa tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi yang telah berjalan cukup lama. Bahkan, langkah penyidik KPK itu dinilai sebagai tindakan penyanderaan". "Apa yang dilakukan KPK menetapkan tersangka tetapi didiamkan itu penyanderaan," tuturnya. Sementara itu, pengamat hukum Suparji Ahmad menjelaskan, persoalan aparat hukum termasuk KPK yang tidak menahan tersangka dugaan korupsi kerap menimbulkan polemik. Padahal, penyidik memiliki kewenangan alasan objektif dan subjektif seperti khawatir melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan melakukan kembali tindak pidana. Namun ahli hukum Universitas Al Azhar Jakarta itu menuturkan, sebaiknya KPK segera memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang tersangkanya telah ditetapkan.

(IW)





Original Post

Lula Harus Menyerah, Zuma Masih Hearing

Media Cetak Jawa Pos Halaman 7
2018-4-7

Lula Harus Menyerah, Zuma Masih Hearing

DUA presiden lain yang juga terindikasi korupsi segera menyusul Park Geun-hye ke penjara. Kemarin (6/4) Mahkamah Agung (MA) Brasil memberikan waktu kepada Luiz Inacio Lula da Silva sampai pukul 17.00 waktu setempat (03.00 WIB) untuk menyerahkan diri. Jika tidak, MA akan menerbitkan surat perintah penangkapan kepada sang mantan presiden. Sementara itu, di Afrika Selatan (Afsel), Jacob Zuma menjalani sidang pertama.

"Kami memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyerahkan diri dengan sukarela karena dia,adalah mantan presiden," kata hakim federal Sergio Moro seperti dikutip BBC. Kamis (5/4) MA menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada tokoh 72 tahun itu setelah terbukti terlibat dalam skandal korupsi

Car Wash. Lula menganggap vonis tersebut berbau politik karena saat ini dirinya unggul dalam polling pemilu.

Sejak vonis dibacakan, para pendukung Lula berunjuk rasa. Dua ribu warga menggelar aksi protes di kampung halaman Lula di Sao Bernardodo Campo. Mereka mendesak pemerintah membebaskan Lula.

Sementara itu, mantan Presiden Afsel Jacob Zuma menghadiri hearing perdana kasus dugaan korupsi yang melibatkannya kemarin. Politikus 75 tahun tersebut didakwa terlibat dalam rekayasa transaksi jual beli senjata sebesar USD 2,5 miliar (sekitar Rp 34,4 triliun). Di hadapan massa pendukungnya, Zuma menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah. "Kebenaran akan terungkap," katanya seperti dikutip Reuters.

(hep/cl0/dos)





Original Post

Eddy Rumpoko Dituntut Delapan Tahun

Media Cetak Jawa Pos Halaman 10
2018-4-7

Eddy Rumpoko Dituntut Delapan Tahun

Hak Memilih dan Dipilih Dicabut

SIDOARJO laksa penuntut umum (JPU) KPK menuntut mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dengan hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider enam bulan kurungan. Tuntutan yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya kemarin (6/4) tersebut berdasar dakwaan pasal 12A atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 54 ayat 1 KUHP;o pasal 64 ayat 1 KUHP.

Jaksa juga menuntut hak memilih dan dipilih Eddy dalam berpolitik dicabut selama lima tahun ke depan.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai H.R. Unggul, jaksa Ronald Worotikan menyatakan, berdasar fakta sidang, Eddy terbukti menerima suap dari pengusaha Filipus Djap untuk pengerjaan proyek di Pemkot Batu. Eddy menerima

mobil Alphard yang dalam setiap percakapan telepon disebut "si hitam" dan uang Rp 500 juta yang disebut "undangan" dari Filipus.

Sebagai imbal balik, Eddy memerintah Edi Setiawan sebagai kepala Unit Lelang Pengadaan (ULP) Pemkot Batu untuk membantu memenangkan perusahaan Filip, PT Dailbana Prima, dalam pengadaan mebel dan seragam ASN dengan/ee 10 persen. Alphard itu senilai Rp 1,3 miliar, sedangkan uang Rp 300 juta digunakan untuk melunasi mobil tersebut dan Rp 200 juta diberikan

secara tunai yang akhirnya terciduk KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di rumah dinas.

Setelah sidang, Ronald mengungkapkan, salah satu yang memberatkan dalam tuntutan, Eddy tidak pernah berterus terang. Padahal, kata dia, saksi Edi Setiawan dan Filipus telah membenarkan adanya arahan dari Eddy agar PT Dailbana Prima dimenangkan dalam lelang.

"Yang memberatkan, Eddy tidak mengakui perbuatannya secara berterus terang selama persidangan," katanya.

Sementara itu, kuasa hukum Eddy, Mustofa Abidin, menyatakan tidak kaget atas tuntutan yang dianggapnya berat itu karena sudah mempertimbangkannya. Menurut dia, JPU tidak memperhatikan secara saksama banyaknya fakta lain di luar dakwaan dalam sidang.

Salah satunya, fakta bahwa Eddy tidak mengetahui secara persis lelang pengadaan barang di Pemkot Batu. Sebab, seluruhnya melalui ULP. Dia mengungkapkan, kliennya hanya mendapat laporan secara umum.

"Terutama menyangkut fakta terdakwa tidak punya kemampuan untuk pengadaan di Pemkot Batu," ucapnya.

Kini Eddy dan para kuasa hukumnya mempersiapkan pleidoi atau pembelaan atas tuntutan tersebut. Mereka membutuhkan waktu dua pekan. Rencananya, sidang pleidoi dilaksanakan 17 April mendatang.

Di sisi lain, 138 orang kemarin memadati ruang sidang Candra, tempat Eddy menjalani sidang. Mereka yang menamakan diri Paguyuban Pelaku Niaga Sipil (PNS) Alun-Alun Batu ingin memberikan dukungan kepada mantan wali kota yang sedang menjadi terdakwa tersebut. Setelah sidang, mereka menggelar aksi tanda tangan masal di spanduk yang terbentang di halaman pengadilan sebagai bentuk dukungan.

"Aksi simpatik ini kami lakukan untuk mendukung bapak, terlepas salah atau tidak. Sebagai sahabat, kami ingin selalu ada dalam setiap kesempatan, saat suka maupun sukanya bapak," terang korlap aksi Puspita Herdy Sari.

(gas/c5/diq)





Original Post

Alumni 212 Kok Cuekin Bos Ulama

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2018-4-7

Alumni 212 Kok Cuekin Bos Ulama

SAMAKAN SUKMA DENGAN AHOK

SARAN Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin agar tidak memperpanjang kasus Sukmawati Soekarnoputri sepertinya dicuekin Persaudaraan Alumni 212. Ribuan massa tetap menggeruduk Bareskrim Mabes Polri, mendesak proses hukum terhadap putri Bung Karno itu dipercepat. Hebohnya kasus Sukmawati mirip dengan Ahok.

Bertajuk Aksi Bela Islam 64, kemarin, massa aksi menuntut kepolisian menangkap Sukmawati. Ribuan massa menggelar demonstrasi di Gedung Bareskrim Polri dari siang hingga sore. Massa bergerak dari Masjid Istiqlal seusai salat Jumat. Aksi ini dimotori oleh Alumni 212. Di dalamnya, ada nama Ketua FPI Ahmad Sobri, Pengacara PA 212 Eggi Sudjana, pengacara Nur Sukma dan Koordinator Aksi Bela Islam 64 Deddy S.

Perwakilan massa sempat melakukan dialog tertutup dengan Kasubdit II Ditti-pidum Bareskrim Polri, Kombes Joko

Purwanto. Pertemuan berlangsung sekitar satu jam dan berakhir pada pukul 16.15 WIB. "Kami ingatkan jangan sampai kegaduhan di negara kita terulang lagi. Kalau sampai ini kasus tidak diproses tidak menutup kemungkinan kasus Ahok terulang lagi, tidak menutup kemungkinan kami akan datang lebih besar lagi," tegas Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif, seusai melakukan mediasi antara perwakilan massa aksi dengan kepolisian di Bareskrim Polri.

Reaksi massa ini mirip-mirip dengan keseleo lidah yang dilakukan Ahok menjelang Pilkada DKI Jakarta. Ahok dituding melakukan penistaan agama. Bareskrim Mabes Polri didemo agar segera memproses eks bupati Belitung Timur itu. Singkat cerita, Ahok terbukti menista Agama Islam dan kini masih dibui.

Slamet mengingatkan kepolisian kasus Sukmawati bukan kasus ringan. Ini masuk ke ranah dugaan penistaan agama. "Kami mengingatkan kepolisian kasus ini bukan kasus yang sepele. Bukan kasus yang kecil. Bukan kasus yang sembarangan se-

hingga perlu ada ketegasan dari kepolisian," katanya. "Secara pribadi, kami maafkan (Sukma), tapi proses hukum tidak boleh berhenti, harus segera dipanggil," imbuhnya.

Aksi itu dipicu oleh puisi berjudul "Ibu Indonesia" karya Sukmawati. Puisi dibacakan di acara peragaan busana "Sekarayu Sriwedari" untuk memperingati 29 tahun perancang Anne Avantie berkarya di Indonesia Fashion Week, 29 Maret lalu.

Menjadi polemik, karena Sukmawati memasukkan kata-kata berbau Islam seperti azan, cadar hingga syariat Islam. Tapi dia sudah meminta maaf ke publik. Konferensi persnya digelar Rabu (4/3). Tidak hanya itu, Sukmawati juga telah sowan ke kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI). Permintaan maaf Sukma direspons positif Ketum MUI Maruf Amin. Menurut Maruf, tak ada niatan Sukma menghina Islam. "Nah itu memang pada umumnya pikiran-pikiran kalangan seniman, budayawan yang biasanya mengekspresikan pikirannya itu secara bebas," kata Maruf seusai bertemu Sukma, Kamis (5/4).

Maruf meminta umat Islam memaafkan. "Kami mengajak seluruh umat Islam bisa menerima permohonan maaf beliau. Karena beliau ini

seorang muslimah, kita bangun kembali ukhuwa islamiah dan bersama bangsa membangun wahdaniah itu harapan kami MUI," ucapnya Sejumlah upaya sudah dilakukan MUI. Mulai dari rencana melakukan mediasi dengan pihak yang mempolisikan Sukmawati. Setidaknya, sudah ada 10 pelapor yang merasa dirugikan atas puisi tersebut. "Kalau bisa kami inginkan menghentikan upaya untuk mengadukan persoalan ke pihak pengadilan, Bareskrim dan membangun keutuhan bangsa dan negara," ungkap Maaruf.

Namun, saran Bos MUI sepertinya nggak berpengaruh. Kemarin, ribuan massa tetap menggeruduk Bareskrim Mabes Polri mendesak polemik itu diusut tuntas. Saran Maruf dicuekin. Kesan dicuekin itu tampak ketika ahli hukum Dewan Pimpinan MUI, Abdul Chair Ramadhan berorasi di hadapan massa aksi. "Untuk tidak menghiraukan seruan Ketua MUI Maruf Amin. Saya ahli hukum MUI, saya tidak terima. Saya siap berhadapan dengan siapapun," kata Abdul.

Abdul mengatakan, pernyataan Maruf tidak bernilai di hadapan hukum, sehingga kepolisian dan masyarakat tidak perlu menghiraukannya. "Pernyataan Ketua MUI Maruf Amin tidak bernilai, tidak berharga di muka

hukum," tegasnya.

Pun demikian dengan Humas PA 212, Novel Bamukmin. "Saya menghargai Ketua MUI, namun Ketua MUI harus adil juga dong membela mereka yang dikriminalisasi yaitu ulama dan aktivis yang membela agamanya," ujar Novel dalam keterangannya kepada wartawan, kemarin.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto memastikan pihaknya akan menangani profesional laporan atas Sukmawati yang sudah masuk ke kepolisian. "Secara profesional kami tetap akan mencari keterangan semua yang terkait dengan fakta yang dia lakukan," ujar Setyo di Kompleks Mabes Polri, kemarin.

Polisi akan mulai dengan meminta keterangan saksi, para ahli, termasuk pelapor dan terlapor. Dari keterangan tersebut akan dilihat apakah puisi yang dibacakan Sukmawati memenuhi unsur pidana atau tidak. Dan selama proses penyelidikan, dipastikan terbuka ruang untuk restorative justice atau penyelesaian perkara di luar pengadilan. "Beliau ada upaya proaktif dengan meminta maaf. Jadi kita tunggu saja pemeriksaannya," kata Setyo. Namun, jika tak ada titik temu untuk restorative justice, proses hukum akan diteruskan.

bsh





Original Post

Rektor IAIN Pontianak Dijebloskan Ke Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-4-7

Rektor IAIN Pontianak Dijebloskan Ke Penjara

Korupsi Pengadaan Mebel

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Pontianak menjebloskan Rektor IAIN Pontianak Hamka Siregar ke penjara. Terpidana korupsi pengadaan mebel rusun mahasiswa itu mulai menjalani masa hukuman sejak kemarin.

Eksekusi terhadap Hamka dilakukan setelah Kejari Pontianak menerima salinan putusan Pengadilan Tipikor Pontianak. Hamka memutuskan tak banding atas vonis 1 tahun 4 bulan penjara yang dijatuhkan hakim

"Salinan putusan inkrah dari pengadilan sudah kita terima," kata Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Pontianak, Juliantoro

"Yang bersangkutan tidak kita tangkap. Tetapi kooperatif datang untuk menjalani putusan pengadilan didampingi penasihat hukumnya," ujar Juliantoro.

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Pontianak menyatakan Hamka terbukti bersalah dalam perkara korupsi pengadaan mebel.

"Dalam perkara ini terdakwa tidak menikmati uang tersebut, tetapi dinilai lalai dan melakukan pembiaran, sehingga aki-

bat perbuatannya telah menguntungkan orang lain, dan telah merugikan negara," kata ketua majelis hakim Haryanta membacakan pertimbangan putusan.

Selain menjatuhkan hukuman pidana 16 bulan penjara, majelis hakim juga mengenakan denda Rp50 juta kepada Hamka.

Vonis ini lebih rendah dibanding tuntutan jaksa yang meminta Hamka dihukum 2 tahun penjara dan membayar denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan.

Dalam perkara ini. Hamka didakwa korupsi pengadaan mebel di rumah susun khusus mahasiswa IAIN Pontianak tahun 2012. Anggaran pengadaan mebel Rp2 miliar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengadaan itu merugikan negara Rp525 juta. Hamka pun dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian negara itu.

Kasus ini juga menjerat Dulhadi (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Fahrizandi (Panitia Lelang). Keduanya divonis masing-masing 1 tahun penjara. Mereka memutuskan menerima hukuman ini.

byu





Original Post

Jaksa Tuntut Walikota Batu Divonis 8 Tahun Hak Politik Dicabut

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-4-7

Jaksa Tuntut Walikota Batu Divonis 8 Tahun Hak Politik Dicabut

Perkara Suap Mobil Alphard

JAKSA Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Walikota Batu, Eddy Rumpoko dipenjara 8 tahun dan denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa juga meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan politik terhadap Eddy Rumpoko.

"Meminta majelis mencabut hak politik terdakwa Eddy Rumpoko selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok," tuntut Jaksa KPK Ronald Ferdinand Worontika di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Jaksa menilai Eddy Rumpoko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menerima suap berupa mobil Toyota New Alphard senilai Rp 1,6 miliar dari pengusaha Filipus Djap, uang Rp95 juta dan Rp2OOjuta.

Sebagai gantinya, Eddy Rumpoko menjanjikan akan memberikan proyek-proyek atau paket pekerjaan yang bersumber pada APBD Pemkot Batu kepada Filipus.

Eddy memenuhi janjinya dengan memberikan proyek kepada dua perusahaan Filipus PT I),nih.ni,i Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa.

Filipus memenangkan lelang tujuh proyek pengadaan barang Pemkot Batu tahun 2016 dengan total proyek senilai Rp 11 miliar.

Selanjutnya pada 2017, Filipus kembali memenangkan proyek pengadaan pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin untuk pengadaan mebelair Rp5,26 miliar dan

pengadaan pekerjaan pakaian dinas dan atributnya senilai Rpl ,44 miliar.

Dalam proyek pengadaan mebelair. Eddy Rumpoko melalui Ketua Kelompok Kerja Badan Layanan Pengadaan Pemkot Batu, Edi Setiawan memintai fee 10 persen.

Menurut jaksa, perbuatan Eddy Rumpoko memenuhi unsur Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam merumuskan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal yang memberatkan terdakwa, yakni perbuatan terdakwa dinilai tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat memberantas korupsi. Selain itu terdakwa telah menciderai amanat rakyat yang memilihnya dan tidak berterus terang selama persidangan. "Sementara hal meringankan yaitu terdakwa tidak pernah dihukum dan sopan selama persidangan," kata jaksa.

Menanggapi tuntutan ini, Eddy Rumpoko dan tim penasihat hukumnya meminta waktu untuk menyusun nota pembelaan atau pledoi yang akan dibacakan pada sidang berikutnya.

"Nanti kita akan berikan persepsi lain tentang fakta persidangan. Hal itu karena ada beberapa fakta persidangan yang tidak dimasukkan dalam tuntutan itu, dan JPU terkesan tetap menggunakan dakwaannya," kata Mustofa, anggota tim penasihat hukum Eddy Rumpoko.

byu





Original Post

Apa Iya Kasus Saracen Rekayasa?

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 12
2018-4-7

Apa Iya Kasus Saracen Rekayasa?

Kasus ujaran kebencian yang dialamatkan kepada kelompok Saracen sebagai penyebar ujaran kebencian dan isu suku, agama, ras antara golongan (SARA), ternyata tak terbukti. Netizen kritik kepolisian yang menangani kasus ini.

ADALAH Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Provinsi Riau, yang telah memutus kasus tersebut, kemarin. Hakim Riska, satu dari tiga hakim majelis saat membacakan vonis terhadap Jasriadi menegaskan, opini yang telah terbentuk di masyarakat yang menyebut kelompok Saracen tidak terbukti.

Hakim Riska menegaskan, Jasriadi yang mengelola laman Saracen tidak terbukti mengunggah ujaran kebencian dan tidak menerima aliran dana ratusan juta rupiah.

"Terdakwa Jasriadi tidak terbukti menerima uang ratusan juta rupiah maupun membuat akun-akun anonim sebanyak 800 ribu," kata Hakim Riska membacakan putusan.

Putusan pengadilan itu membuat banyak warganet menyudutkan polisi dan menuduh sebagai pihak yang membuat hoaks.

Di laman komentarrepublika.co.id. user dengan nama Warmadi Sugriat mengatakan, pemberitaannya heboh sampai-sampai Presiden pun ikut berkomentar dan getem-getem ingin menjebloskan ke penjara dan akhirnya tidak terbukti terhadap apa yg dituduhkan, terus piye iki. kok tidak ada pemberitaannya terkait putusan ini.

UserTrai Onis ikut membalas komentar diatas. "Lah tms piye ki? berarti saracen penebar kebencian itu hoax temyata?," katanya.

Komentar Syamsul Komar lebih tandas lagi. "Ga terbukti kan. jadi siapa tuh yang fitnah saracen?"

Di twitter, netizen juga mayoritas mengkritik kepolisian. Akun @IwanXmaestro menganggap Saracen cuma kambing hitam rupanya. Woi lempeng woi, hoax-hoax baee.

Sindiran lebih tajam dilontarkan akun @Hairulsidqil. "Namanya juga di bikin sendiri, tangkap sendiri, dilepas sendiri, heboh sendiri," kritiknya.

Akun @Imanakh mengatakan, hakim memutus perkara berdasarkan bukti di persidangan. Harusnya institusi Polri malu dengan putusan pengadilan ini, karena sangat memaksakan perkaranya dgn bungkus saracen.

Akun @Romy Yudi. "Sudah kadung heboh dulu. Kapolri tampil ngotot. Presiden ikut komen, temyata Hoax."

Akun @Jubahsulam sudah menduga jika kasus ini rekayasa. "Emang udah diduga sebelumnya. Kasus rekayasa untuk menyudutkan kelompok oposisi."

Senada,akun @Almaktubl mempertanyakan biang hoax. "Wah gawat nih. terus siapa yang biang hoax nih," tanya dia.

Sekalipun banyak yang mengkritik.ada juga akun yang mendukung, seperti Tanu Kunadi. Dia mempertanyakan putusan hakim.

"Lucu terbukti menggunakan identitas orang lain malsu KTP terbukti tapi tidak menyebarkan kebencian sara lha terus malsu KTP dan menggunakan identitas orang lain untuk apa?," tanyanya.

"Perlu di pertanyakan kredibel hakim. Hukumannya gak lebih lama dri maling ayam," sindir akun @ GoEksplolerSumba.

Seperti diberitakan. Kasus Saracen mencuat pada Agustus 2017. Saat itu, Jasriadi ditangkap Mabes Polri di kediamannya. Jalan Kasa, Kota Pekanbaru. Dia ditangkap setelah sebelumnya Polri menangkap dua orang lainnya; Sri Rahayu Ningsih dan Muhammad Tonong.

Mereka disebut sebagai satu sindikat yang sama sebagai penyebar kebencian dan SARA. Jasriadi disebut sebagai ketua sindikat, juga dituduh menerima aliran dana hingga ratusan juta rupiah dari pihak tertentu.

Namun, ketika kasus bergulir ke Kejaksaan, dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum (JPU) sama sekali tidak menyebut Jasriadi mengunggah ujaran kebencian, SARA, dan menerima aliran dana. JPU Kejaksaan Negeri Pekanbaru hanya mendakwa Jasriadi melakukan akses ilegal terhadap akun Facebook Sri Rahayu Ningsih, yang telah divonis satu tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Cianjur Jawa Barat.

Jasriadi juga didakwa melakukan pemalsuan identitas diri. Dalam perkara manipulasi data ini, JPU sebelumnya menuduh terdakwa Jasriadi melakukan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk atas nama Suami lalu mengubah nama saksi Suami menggunakan aplikasi fhotoshop menjadi Saracen. Namun, hakim menyatakan dakwaan itu tidak terbukti.

ren





Original Post

Media