Menolak Ditahan, Lula Da Silva Bersembunyi

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-04-08

RMOL. Mantan Presiden Brasil, Luis Inacio Lula da Silva menolak menyerahkan diri ke pihak berwenang. Dia memilih bersembunyi di gedung serikat buruh di kota asalnya, yang terletak di pinggiran Sao Paulo.Lula yang pernah memimpin Brazil selama dua periode itu diwajibkan pihak pengadilan menyerahkan diri untuk menjalani hukuman penjara 12 tahun karena divonis bersalah melakukan korupsi.

Di depan gedung persembunyian Lula, ribuan orang berkumpul untuk memberikan dukungan kepada Lula. Mereka akan turut menolak pihak penegak hukum mengambil Lula.

"Jika polisi federal datang ke sini untuk menangkap Lula sekarang, mereka tidak akan leluasa," ujar simpatisan Lula, Joao Xavier seperti diberitakan Reuters , Sabtu (7/4).

Permintaan mantan Presiden Lula da Silva untuk bisa bebas selama proses banding kasus korupsi berlangsung ditolak Mahkamah Agung (MA) Brazil.

Berdasarkan hasil voting, MA Brazil menolak hak habeas corpus yang diajukan Lula. Itu artinya, pria 72 tahun itu harus menjalani vonis hukuman 12 tahun penjara.

Lula yang pernah menjabat sebagai Presiden Brazil selama dua periode mendapat vonis penjara 10 tahun pada tahun 2017. Ia dianggap bersalah dalam kasus korupsi, pencucian uang dan memperjualbelikan pengaruh.

Lula sempat mengajukan banding. Namun, Lula kalah di pengadilan rendah dan hukumannya bertambah jadi 12 tahun.

Dia kemudian mengajukan banding lagi. Namun pengajuan banding ini menuai protes dari masyarakat Brazil. Mereka mendesak agar Silva tetap ditahan selama menunggu hasil banding kedua.

Vonis MA ini juga menyatakan bahwa Lula tidak bisa ikut dalam Pilpres 2018 yang digelar bulan Oktober. Padahal ,Lula merupakan capres favorit dan menduduki puncak survei sejumlah lembaga. [ian]

http://dunia.rmol.co/read/2018/04/08/334426/Menolak-Ditahan,-Lula-Da-Silva-Bersembunyi-



Original Post

Anak Eks Bupati Jember Dihukum Ringan, Jaksa Pertimbangkan Banding

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-4-8

Anak Eks Bupati Jember Dihukum Ringan, Jaksa Pertimbangkan Banding

Perkara Korupsi Dana Hibah PSSI

PENGADILAN Tipikor Surabaya memutus Diponegoro alias Popo terbukti bersalah dalam kasus korupsi dana hibah PSSI Jember Tahun Anggaran 201S. Meski demikian, anak bekas Bupati Jember itu hanya divonis ringan 1 tahun penjara.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jember Trimargono menegaskan, pihaknya masih pikir-pikir atas keputusan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Maklum, putusan hakim jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa.

Sebelumnya jaksa penuntut umum (JPU) meminta Popo dihukum 1 tahun 6 bulan dan denda Rp50 juta. Namun, dalam putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Popo divonis 1 tahun penjara dan denda sesuai tuntutan JPU, Rp 50 juta. "Kami diberi waktu seminggu untuk pikir-pikir," kata Trimargono.

Pikir-pikir yang dimaksud, jaksa akan mengkaji apakah akan banding atau cukup puas dengan putusan hakim. Diakuinya, jaksa hanya bisa menuntut terdakwa Popo dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara, meski yang bersangkutan telah mengembalikan kerugian negara Rp2,6 miliar.

Trimargono mengakui, tuntutan itu memang bisa disebut ringan. Namun, katanya, ada aturan tentang tuntu-

tan bagi terdakwa yang telah mengembalikan kerugian negara. "Artinya, kami sudah bekerja maksimal sesuai aturan," ujarnya.

Namun, ada hal yang perlu dikaji di internal jaksa. Mengingat, Popo pernah jadi DPO saat jaksa baru menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Terlebih, Popo sempat menghilang sampai jaksa mengusulkan sidang in absentia. Sebuah persidangan tanpa harus menghadirkan terdakwa di ruang sidang.

Vonis hakim tersebut rupanya juga berlaku sama bagi Ari Dwi Susanto, bekas bendahara PSSI Jember. Terdakwa Ari Dwi, sebelum nya ditetapkan tersangka karena ikut terlibat melakukan laporan pertanggungjawaban kegiatan fiktif.

Namun, dia berbeda cerita dengan Popo. Sebab, saat awal ditetapkan jadi tersangka, Ari Dwi langsung menjalani masa tahanan di Lapas Kelas II A Jember. "Saudara Ari Dwi juga diharuskan bayar denda Rp50 juta," imbuhnya.

Namun, sampai berita ini ditulis, Popo, masih ditahan di sel tahanan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Surabaya. Sebab, selama JPU masih menyatakan pikir-pikir. Artinya, kasus hukum Popo masih belum berkekuatan hukum tetap. Sehingga, Popo masih berstatus tahanan.

byu





Original Post

Eks Pejabat Bank Jatim Terima Divonis Tiga Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-4-8

Eks Pejabat Bank Jatim Terima Divonis Tiga Tahun Penjara

PALU HAKIM

Perkara Kredit Macet PT SGS

PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menjatuhkan vonis bersalah kepada empat terdakwa kasus kredit macet Bank Jawa Timur (Jatim).

Empat terdakwa itu adalah bekas Kepala Divisi Kredit Bank Jatim Wonggo Prayitno, belcas Kepala Subdivisi Kredit Bank Jatim Arya Lelana, bekas Kepala Bank Jatim Cabang Pembantu Bangil Harry Soemarno, dan bekas Asisten Relationship Manager Kantor Bank Jatim Iddo Laksono Hartanto.

Ketua majelis Pengadilan Tipikor Surabaya HR Unggul menyatakan keempatnya terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Undang Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasa Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun," putus Unggul.

Menanggapi vonis tersebut, terdakwa Wonggo dan Arya menyatakan menerima putusan itu. Sedangkan terdakwa Iddo dan Harry masih pikir-pikir.

"Kami masih punya waktu tujuh hari, akan banding atau tidak, kami konsultasikan terlebih dahulu," kata Ahmad Budi Santoso, pengacara Iddo dan Harry.

Sebagaimana diketahui, para terdakwa berperan dalam pemberian fasilitas kredit ke PT Surya Graha Semesta (SGS) yang menyalahi prosedur dan tak sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor 048/203/KEP/DIR/KRD ter-

tanggal 31 Desember 2010.

"Di mana pada proses pemberian penambahan plafon kredit standby loan kepada PT Surya Graha Semesta dari nilai awal Rp80 miliar jadi Rp 125 miliar," kata jaksa membacakan dakwaan.

Selain melanggar SK Direksi, pemberian kredit tersebut juga tidak sesuai dengan DER (Debt, Equity Ratio) dan dokumen SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) proyek.

Berdasarkan fakta, temyata PT Surya Graha Semesta tidak pernah mendapatkan proyek-proyek APBD. Namun mengajukan penambahan plafon kredit.

"Proses pemberian kredit pada PT Surya Graha Semesta tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan Menengah dan Korporasi. Perbuatan para terdakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 147 miliar yang terdiri dari Rp 120 miliar yang merupakan selisih antara nilai pencairan kredit delapan proyek yang terminnya dijadikan jaminan utama pada pemberian kredit PT Surya Graha Semesta," sebut jaksa.

Kasus kredit macet PT Surya Graha Semesta dilaporkan ke Mabes Polri pada 201 6 lalu. Dalam laporan yang dibuat LSM itu disebutkan, dugaan penyimpangan kredit standby loan atau dana cadangan yang disediakan Bank Jatim kepada PT Surya Graha Semesta dapat digunakan bila terjadi suatu musibah, atau hal yang tidak diinginkan oleh pihak kreditor dengan cara pembayaran revolving atau revolving loan.

byu





Original Post

KPK Telusuri Pembelian Rumah Di Cempaka Putih

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-4-8

KPK Telusuri Pembelian Rumah Di Cempaka Putih

Kasus Pencucian Uang Orang Dekat Akil Mochtar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan kasus pencucian uang Muhtar Ependy, orang dekat Akil Mochtar, bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

ISTRI Akil , Ratu Rita dipanggil untuk memberikan kesaksian mengenai penerimaan uang dari Muhtar. Namun Rita mangkir. iPemeriksaan saksi akan dijadwalkan ulang j ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah.

Selain Rita, penyidik lembaga antirasuah juga memanggil advokat Kamarussalam alias Polo. "Saksi dipanggil karena dianggap memiliki pengetahuan mengenai perkara ini," kata Febri.

Muhtar pernah mengajukan Polo untuk menjadi tim kuasa hukum Romi Herton dalam sengketa hasil pilkada Kota

Palembang. Muhtar menyebut Polo berpengalaman menangani perkara di MK.

Romi pernah menyerahkan uang Rp 15 miliar kepada Muhtar untuk memenangkan sengketa pilkada Kota Palembang di MK.

Polo pun sempat diperiksa sebagai saksi kasus suap yang dilakukan Romi dan istrinya, Ma-sitoh. Pada persidangan perkara Romi-Masyitoh di Pengadilan Tipikor Jakarta, 27 Januari 2014, Polo mengungkapkan,duit Rpl5 miliar dari Romi telah dibagi-bagikan untuk memenangkan sengketa di MK.

Informasi itu diperoleh Polo dari Muhtar. Akil sendiri, menurut info dari Muhtar, mendapat jatah Rp6 miliar. Uang itu lalu digunakan untuk membeli rumah di Cempaka Putih, Jakarta Pusat dan bibit ikan arwana.

"Sintua menitipkan kepada saya," kata Polo menirukan ucapan Muhtar mengenai penggunaan uang itu. Sintua adalah sebutan untuk Akil.

Untuk diketahui, Muhtar ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang karena diduga menyamarkan harta yang diperoleh dalam kasus korupsi yang melibatkan Akil.

"KPK menduga ME menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, atau mengubah bentuk atas harta kekayaan yang patut diketahui seba-

gai hasil tindak pidana korupsi," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam keterangan 9 Maret 2018.

Menurut Basaria, Muhtar diduga menerima titipan uang RplO miliar dan 500.000 dolar Amerika dari Bupati Empat Lawang Antoni Aljufri melalui istrinya Suzanna. Kemudian, menerima uang dari Walikota Palembang Romi Herton melalui istrinya Masitoh sebesar Rp 20 miliar secara bertahap.

Hasil penyelidikan KPK, dari total Rp 30 miliar yang diterima Muhtar, diduga baru Rpl7.5 mil-iar.yang diserahkan kepada Akil. Kemudian, pemberian melalui transfer kepada rekening CV Ratu Samagat milik istri Akil sebesar Rp3,8 miliar. Sementara sisanya Rp 134 miliar dikelola

oleh Muhtar untuk membeli sejumlah aset. Pembelian itu atas persetujuan Akil.

"ME membelanjakan uang Rp 13 J5 miliar berupa tanah dan bangunan. Kemudian, puluhan kendaraan roda empat dan belasan kendaraan roda dua atas nama orang lain," kata Basaria. ir Muhtar disangka melanggar Palsal 3*.dan asal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebelumnya, KPK menetapkan Muhtar sebagai tersangka pemberian keterangan palsu dan tersangka kasus suap pengurusan sengketa pilkada Kota Palembang dan Kabupaten Empat Lawang di MK.

gpg





Original Post

Sediakan "10 Pempek" Buat Akil Mochtar

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-4-8

Sediakan "10 Pempek" Buat Akil Mochtar

Ingin Menang Di MK

BUPATI Empat Lawang Budi Antoni Aljufri dan istrinya, Suzana, masing-masing divonis 4 tahun dan 2 tahun penjara. Keduanya juga didenda Rp 150 juta subsider dua bulan kurungan.

"Kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan memberikan keterangan yang tidak benar," kata ketua majelis hakim Muhammad Muchlis di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Vonis yang dijatuhkan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Budi sebelumnya dituntut 6 tahun dan 4 bulan penjara dengan denda Rp 200 juta dan subsider 2 bulan. Sedangkan Suzana dituntut

4 tahun kurungan dengan denda yang sama.

Hakim Muchlis mengatakan hal yang meringankan putusan lantaran keduanya merupakan korban pemerasan Akil Mochtar. Pasangan suami-istri itu juga masih memiliki tiga orang anak yang masih kecil.

Kasus yang menjerat Budi Antoni dan Suzana berawal dari kekalahan Budi dalam pemilihan Bupati Empat Lawang. Saat itu. Budi dan pasangannya, Syahril Hanafiah, memperoleh 62.975 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 2, Joncik Muhammad dan Ali Halimi, memperoleh 63.527 suara.

Tak terima dengan hasil terse-

but, Budi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mengajak istrinya ke Jakarta. Pasangan suami-istri tersebut kemudian dihubungi Muhtar Ependy, orang dekat Ketua MK Akil Mochtar. Muhtar menawarkan bantuan memenangkan sengketa di MK dengan bayaran sepuluh pempek. Ini merupakan sandi untuk uang Rp 10 miliar.

Budi menyanggupi tawaran tersebut. Ia menugaskan Suzana untuk mengantar uang tersebut kepada Wakil Pemimpin Bank Kalbar Cabang Jakarta untuk disimpan sebelum diserahkan kepada Akil. Setelah uang dikirim. Akil

menjatuhkan putusan sela agar dilakukan penghitungan ulang kotak suara di 38 tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Muara Pinang.

Sebelum menerbitkan putusan final atas sengketa hasil pilkada ini. Akil kembali minta tambahan uang Rp 5 miliar. Budi menyanggupi permintaan itu dan memberikan dalam bentuk 500 ribu dolar Amerika.

Akil lantas membatalkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU Kabupaten Empat Lawang. Pasangan Budi dan Syahril dinyatakan menang dengan peroleh 63.027 suara, mengungguli Joncik dan Ali, yang suaranya berkurang men-

jadi 62.051.

Selain menyuap Akil, Budi dan Suzana terbukti memberikan keterangan palsu dalam persidangan. Saat bersaksi di bawah sumpah dalam sidang Akil Mochtar pada 2014, baik Budi maupun Suzana menyatakan tak mengenal Muhtar Ependy. Mereka juga berbohong dengan menyatakan tidak pernah menyuap Akil.

Mereka melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Atas kesaksian palsu, mereka dijerat dengan Pasal 22 juncto Pasal 35 beleid yang sama.

GPG





Original Post

Bandar Narkoba Hidup Nyaman Dalam Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 7
2018-4-8

Bandar Narkoba Hidup Nyaman Dalam Penjara

Diungkap Orang Golkar

ANGGOTA Komisi III DPR Bambang Heri Purnama geregetan melihat perlakuan aparat terhadap para bandar narkoba. Dia menyebut, selama ini. para bandar terkesan diistimewakan. Saat di penjara pun, para bandar itu dapat hidup nyaman.

Kondisi ini. kata Bambang, kontras dengan tekad Presiden Jokowi yang menyatakan perang terhadap narkoba. Kalau para bandar bisa hidup nyaman di penjara, bagaimana mungkin bisa memberantas pererdaran narkoba di negeri ini. Bandar tersebut tidak akan kapok dengan ulahnya memperdagangkan barang haram tersebut.

"Saya heran, ada beberapa napi narkoba sangat senang untuk bolak-balik masuk LP (Lembaga Pemasyarakatan). Bahkan bisa tiga atau empat kali keluar masuk LP. Ini karena mereka nyaman hidup si sana." heran Bambang, kemarin.

"Kita lihat, parabandar lebih tenang hidupnya di dalam (penjara). Dia tertangkap dan kemudian bisa mengedarkan. Saya juga melihat barang-barang yang beredar itu banyak diedarkan dari dalam Lapas," sambung dia.

Untuk itu, dia meminta ke seluruh lembaga penegak hukum, baik Badan Narkotika Nasional (BNN) .Kepolisian, Kejaksaan, maupun Kementerian Hukum dan HAM, untuk memperketat pengawasan di dalam penjara. Tidak boleh lagi ada napi melakukan jual beli apalagi sampai mengendalikan peredaran narkoba dari balik jeruji. Aparat di bawah yang membiarkan atau memfasilitasi hal tersebut harus dihukum

berat.

Dia kemudian mendorong Kejaksaan Agung mempercepat pelaksanaan eksekusi mati bagi para bandar yang sudah divonis dengan kekuatan hukum tetap. Dengan.pelaksanaan hukuman mati tersebut, diharapkan para bandar tersebut tidak lagi bisa main-main. Para calon bandar pun akan berpikir dua kali untuk mengedarkan narkoba di negeri ini.

"Kami meminta agar persoalan ini tidak berkepanjangan. Oleh karenanya, perlu dievaluasi. Jika cara yang sebelumnya kurang rnenim-bulkan efek jera, hukuman mati harus tetap dilaksanakan. Seperti yang dilakukan negara-negara lain seperti Arab Saudi dan Malaysia," pungkasnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung M Prasetyo mengaku ada beberapa kendala yang membuat eksekusi mati terhadap para bandar narkoba ditunda sementara. Salah satunya karena adanya keinginan Pemerintah untuk menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB.

"Kita sedang berusaha untuk menjadi anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB. Kita sedang melakukan perbaikan ekonomi dan politik sementara mayoritas negara dunia sudah meniadakan hukuman mati," ucapnya.

Kendala lainnya, kata Prasetyo, adalah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan permohonan grasi tidak dibatasi waktu. Padahal, sebelum putusan MK diketok. grasi maksimal diajukan terpidana 1 tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap dikeluarkan,

kal





Original Post

Niat KPU Larang Eks Koruptor Nyaleg Ditolak Orang Senayan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 7
2018-4-8

Niat KPU Larang Eks Koruptor Nyaleg Ditolak Orang Senayan

Tak Diatur Undang-Undang

Maksud KPU mengeluarkan aturan larangan nyaleg bagi bekas terpidana korupsi ditentang Komisi II DPR. Komisi bidang Pemerintahan dan Pemilu itu beralasan, aturan tersebut tidak memiliki payung hukum di atasnya. Sebab, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak memuat atau memerintahkan pembuatan larangan tersebut.

"PERATURAN KPU (PKPU) ataupun Peraturan Bawaslu kan turunan dari Undang-Undang. Jadi, tidak bisa buat norma di luar Undang-Undang. Kalau Undang-Undang tidak melarang kan tidak mungkin dibuat norma tersendiri, berbeda dengan norma yang ada. Untuk semangatnya, oke, .say? setuju," kata Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali.

Komisi II DPR. lanjut dia, belum bisa merespons secara utuh mengenai larangan nyaleg bagi bekas terpidana korupsi. Pasalnya, hingga saat ini, pembahasan aturan main dalam Pemilu antara KPU dan Komisi II baru sampai mengenai kampa-

nye dan penataan dapil.

"Makanya, kami akan lihat dulu draf yang akan diajukan KPU seperti apa. Ini kan baru wacana yang berkembang di luar. Sementara, draf yang masuk dari KPU belum ada," terangnya.

Politisi Partai Golkar ini blak-blakan tidak sreg dengan larangan eks terpidana korupsi nyaleg. Dia menye.but, aturan tersebut rawan digugat balik karena di UU Pemilu tidak disebutkan larangan itu.

Kata Amali, ketimbang memicu kontroversi, ada baiknya persoalan pencalegan diserahkan kembali kepada aturan main di internal partai. "Jadi, parpol yang buat pagar seleksi

tentang hal-hal itu," ucapnya.

Dia pun menegaskan. Komisi II hanya akan menyetujui PKPU yang secara jelas tercantum dalam UU Pemilu. Alasannya, Komisi II tidak mungkin bisa membuat norma baru yang sebelumnya tidak diperintahkan Undang-Undang.

Bagi Amali, eks terpida korupsi punya hak sama untuk mencalonkan diri di Pemilu. Eks terpidana itu boleh nyalon selama tidak dilarang pengadilan.

"Kecuali ada putusan pengadilan yang nyatakan hak politiknya dicabut. Itu otomatis (tidak boleh nyaleg) karena dia sudah dicabut hak politiknya. Kah sudah ada beberapa putusan pengadilan. Tapi, itu pun juga ada limitasi waktunya misal 5 tahun atau berapa. Selama dicabut hak politiknya, partai pun kan tidak mungkin juga mencalonkan dia," pungkasnya.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePJ) Jeiny Sumam-pow juga tidak setuju dengan

niat KPU itu. Kata Jeirry, tidak adil jika para koruptor yang sudah menjalankan hukuman kemudian dilarang nyaleg. Padahal, setiap orang punya hak asasi manusia yang harus dihargai. Kalau sudah menjalani hukuman, semestinya hak politiknya bisa dipulihkan.

"Kan itu. salah satu esensi mengapa adanya hukuman. Diasumsikan bahwa setelah menjalani hukuman di rumah tahanan , seseorang akan mengalami perubahan sikap dan perilaku. Dia menjadi pribadi yang baru untuk hidup kembali dalam dan bersama masyarakat. Sehingga harus dipulihkan juga hak politiknya dalam Pemilu, untuk memilih dan dipilih," ucapnya.

Kata Jeirry, setiap orang boleh benci, marah, bahkan mengutuk kejahatan korupsinya. Tapi, jika seseorang telah menjalani hukuman sesuai putusan pengadilan atas kasus kejahatan korupsi, mestinya hak politik orang tersebut bisa dipulihkan.

Bisa juga pemulihan hak politik itu diatur dalam kurun waktu tertentu.

"Tapi, saya pikir, tak boleh dimatikan permanen hak politik seseorang. Sebab, hak politik itu adalah hak asasi yang tak boleh dimatikan atau diakhiri secara permanen," ucapnya.

Mengenai kemungkinan eks koruptor terpilih lagi dan lalu berkuasa, Jeirry menyerahkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dia yakin, rakyat bakal punya pertimbangan. Rakyat juga pasti tahu calon yang bersangkutan adalah bekas koruptor. Sebab, ada kewajiban untuk membuka identitas bekas terpidana kepada publik.

"Itu lah yang disebut dengan kampanye negatif. Masyarakat harus tahu bahwa orang tersebut di masa lalu pernah melakukan kejahatan korupsi. Atas dasar itu, biarlah rakyat menentukan apakah akan memilih yang bersangkutan atau tidak," katanya.

kal





Original Post

Da Silva Enggan Dipenjara

Media Cetak Republika Halaman 4
2018-4-8

Da Silva Enggan Dipenjara

BRASILIA - Mantan presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menentang hakim Mahkamah Agung yang memerintahkan untuk menyerahkan diri ke polisi, Jumat (6/4). Ia diperintahkan untuk mulai menjalani hukuman penjara selama 12 tahun atas kasus suap yang mungkin akan mengakhiri harapannya untuk mencalonkan kembali sebagai presiden.

Lula bersembunyi di dalam markas serikat buruh di Sao Paulo, dengan dikelilingi oleh ratusan pendukungnya. Sikap Lula ini menciptakan kebuntuan yang diperkirakan akan terus terjadi hingga akhir pekan.

Perundingan antara pembantu dekat Lula dengan polisi federal untuk mengatur penyerahan dirinya telah dilakukan pada Jumat (6/4) malam. Salah satu sumber anonim mengatakan, Lula tidak akan menyerahkan diri sebelum Sabtu (7/4).

Pemimpin Partai Buruh Gleisi Hoffmann menjelaskan, Lula akan mengambil bagian dalam misa pada Sabtu (7/4) pagi di markas besar serikat buruh untuk memperingati ulang tahun mendiang istrinya, Marisa. Hoffmann membantah laporan bahwa Lula sedang bernegosiasi mengenai penyerahan dirinya.

Polisi federal di Sao Paulo tidak memberitahu apakah mereka akan berusaha menjemput paksa mantan presiden itu ke tahanan. Langkah ini tentunya dapat memicu bentrokan sengit dengan para pendukungnya.

Tim kuasa hukum Lula mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan perintah penjara.Jumat (6/4) malam. Sebelumnya, Lula telah kehilangan permohonan pada menit terakhir di pengadilan banding. Para pengacara mengatakan, mereka terus mengajukan banding prosedural dan menggambarkan kasus tersebut sebagai upaya untuk menyingkirkan Lula dari pemilihan presiden.

Ratusan pendukung, termasuk pekerja, mahasiswa, dan aktivis HAM memenuhi jalan di luar markas besar serikat buruh. Mereka mengeluarkan pidato-pidato menantang yang menyebut kasus ini sebagai upaya perburuan politik. "Kami di sini untuk menunjukkan, para pekerja akan menolak serangan terhadap demokrasi," kata pemimpin serikat pekerja, Jorge Nazareno.

Pada tahun lalu, Lula dinyatakan bersalah karena menerima suap dari sebuah perusahaan rekayasa dengan imbalan bantuan kontrak dengan perusahaan minyak milik negara Petroleo Brasileiro SA. Mahkamah Agung Brasil, Kamis (5/4), menolak permohonan Lula untuk tetap bebas sampai proses banding selesai.

Putusan itu kemungkinan akan mengakhiri karier politiknya dalam pemilu Oktober mendatang. Sayap kiri Brasil akan tampil tanpa calon yang jelas untuk mendapatkan kembali kekuasaan dan menggantikan presiden yang kurang populer saat ini, Michel Temer.

Di bawah undang-undang pemilu Brasil, seorang kandidat dilarang mencalonkan diri selama delapan tahun setelah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan. Keputusan akhir akan dibuat oleh pengadilan pemilu jika Lula secara resmi mengajukan diri untuk menjadi kandidat.

Cassio Goncalves, seorang spesialis keselamatan kerja di markas besar serikat buruh, mengatakan, dia dan sesama anggota Partai Pekerja tidak mempertimbangkan alternatif kandidat lain dalam pencalonan presiden. "Kami tidak punya rencana lain. Rencana A, B, dan C adalah Lula, karena dia tidak bersalah. Dia akan menjadi presiden kita," ujar Goncalves.

reuters ed dewi mardiani/ FIRA NURSYAHBANI





Original Post

Nilai Putusan PKAhok Terlalu Cepat

Media Cetak Jawa Pos Halaman 23
2018-4-8

Nilai Putusan PKAhok Terlalu Cepat

GAMBIR Fifi Lety Indra, kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menilai Mahkamah Agung (MA) terburu-buru memutuskan penolakan pengajuan peninjauan kembali (PK) kliennya. PK kasus penistaan agama itu diputuskan hanya dalam kurun waktu 19 hari setelah PK Ahok dilimpahkan.

Kuasa hukum sekaligus adik kandung Ahok tersebut menjelaskan, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara menyerahkan berkas PK Ahok setebal 156 lembar ke MA pada Selasa (6/3). Sementara itu, hakim agung MA Artidjo Alkostar menyatakan menolak PK tersebut pada Senin (26/3). "Jadi, dalam 19 hari saja, sudah diputus. Ini cepat sekali," ujar .Fifi kemarin (7/4).

Fifi menilai putusan tersebut dirasa terlalu cepat dengan membandingkan PK yang diajukan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar. Dalam studi kasus tersebut, PK Antasari diputus MA dalam kurun waktu 122 hari setelah penyerahan berkas ke MA. "Durasi pelimpahan berkas PK dari pengadilan negeri ke MA hanya sembilan hari. Sementara itu, PK Antasari diajukan ke MA sekitar 38 hari setelah pengajuan," ujarnya.

Sebelumnya, Ahok melalui kuasa hukumnya mengajukan PK ke PN Jakarta Utara pada 2 Februari 2018. Dasar PK tersebut adalah pasal 263 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menilai adanya kekhilafan hakim yang nyata dalam memberi putusan kepada Ahok.

Hal itu didasari putusan vonis bersalah terdakwa Buni Yani. Dia terbukti bersalah karena mengunggah dan memotong bagian video pidato Ahok di Kepulauan Seribu. Buni Yani didakwa dengan pasal 32 ayat 1 ITU ITE sehingga harus menjalani hukuman penjara 1 tahun 6 bulan. Kami berkeyakinan bahwa seandainya video pidato Ahok tidak diedit dan disebarluaskan, tidak akan ada tuduhan penistaan agama. Sebab, waktu pidato di sana, dilihat banyak orang dan ulama. Tetapi, tidak ada yang protes," terangnya.

Sementara itu, Juru Bicara MA Suhadi menjelaskan bahwa putusan tersebut didasari hasil pemeriksaan PK dengan register Nomor 11 PK/Pid/2018. "Hakim menilai bahwa tidak terbukti adanya kekhilafan secara nyata dan pertentangan putusan yang dilakukan majelis hakim," ujar Suhadi,

(has co5 /ilo)





Original Post

Media