Penanganan Kasus Korupsi di Kejagung Mengecewakan

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-04-09

RMOL. Pengusutan dan penanganan berbagai kasus korupsi di Kejaksaan Agung (Kejagung) mengecewakan. Selain vonis yang rendah kepada para koruptor, pemberantasan korupsi oleh institusi Adhiyaksa itu dianggap tak mampu memberikan efek jera bagi koruptor.Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, membandingkan penanganan kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan di Kejagung.

Dari jumlah sumber daya, kata dia, seharusnya Kejagung lebih progresif melakukan pemberantasan korupsi. Namun, faktanya, meskipun KPK tidak sebesar Kejagung, lembaga anti rasuah itu lebih banyak menghukum tinggi koruptor.

"Kami kecewa dengan banyaknya perkara korupsi yang ditangani Kejagung yang berujung pada vonis rendah," jelas dia kepada redaksi, Minggu malam (8/4).

Menurut Boyamin, hal itu bisa juga dibuktikan dari banyaknya laporan dugaan tindak pidana korupsi yang masuk ke Kejagung, namun tidak diusut. Bahkan, dirinya sendiri sudah cukup banyak melaporkan kasus dugaan tindak pidana korupsi ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung, tetapi sering mandek pengusutannya.

"Bahkan didiamkan, atau malah di-lego," ujarnya.

Menurut Boyamin, agar memberikan efek jera, sebaiknya tuntutan jaksa kepada terdakwa korupsi di atas angka delapan tahun. "Mereka kan sudah jelas-jelas merampok uang rakyat," katanya.

Justru, lanjut dia, dengan vonis perkara korupsi yang rendah, akan membuat korupsi kian subur dan bahkan kian keranjingan melakukan korupsi. "Masak pelaku korupsi hanya divonis sama dengan pelaku kejahatan pidana umum, seperti maling," katanya.

Padahal, lanjutnya, kerugian bagi negara atas perbuatan tindak pidana korupsi sungguh luar biasa dampaknya, sehingga tidak bisa disamakan dengan sekelas tindak pidana umum.

Saat ditanya terkait vonis terhadap eks Direktur Utama PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) Suherimanto yang perkaranya ditangani Kejagung dan hanya divonis dua tahun 4 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Boyamin juga mengaku kecewa dengan putusan itu.

"Itu harusnya dituntut delapan tahun sekalian, bukannya 3,5 tahun penjara," kata Boyamin.

Seperti diketahui, Suherimanto dituntut oleh jaksa penuntut umum atas perkara dugaan korupsi pengadaan kapal Anchor Handling Tug Supply (AHTS) pada 2011 dengan 3,5 tahun penjara, potong masa tahanan.

Demikian pula dengan terdakwa kasus korupsi pengelolaan swakelola banjir di Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Pusat, Pahala Tua yang hanya dijatuhi empat tahun penjara, lebih rendah dari tuntutan penuntut umum tujuh tahun penjara.

Karena itu, Boyamin mendesak agar permasalahan tersebut dievaluasi, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.

"Publik curiga loh, masa setiap perkara korupsi dari Kejaksaan Agung selalu divonis rendah. Ini harus segera dievaluasi, ini menyangkut dengan trust publik. Sayang saja lembaga kejaksaan jika tidak dipercaya lagi oleh masyarakat," pungkasnya. [sam]

http://hukum.rmol.co/read/2018/04/09/334501/Penanganan-Kasus-Korupsi-di-Kejagung-Mengecewakan-



Original Post

Eks Presiden Lula Jalani Hukuman

Media Cetak Kompas Halaman 1
2018-4-9

Eks Presiden Lula Jalani Hukuman

CURITIBA, MINGGU - Ikon kelompok kiri dan mantan Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, Minggu (8/4/2018), memulai hari pertamanya di penjara untuk menjalani hukuman selama 12 tahun. Ia menyerahkan diri kepada polisi, Sabtu waktu setempat, setelah satu hari berlindung di gedung serikat pekerja baja di kota tempat tinggalnya, Sao Bernardo do Campo, dekat Sao Paulo.

Setelah menolak permohonan bandingnya, Mahkamah Agung (MA) Brasil memberi tenggat kepada Lula untuk menyerahkan diri dan menjalani hukuman, Jumat sore. Lula keluar dari gedung serikat pekerja baja, menerobos kumpulan pendukungnya, dan menyerahkan diri kepada polisi. Ia dibawa polisi dengan mobil sebelum diterbangkan dengan helikopter ke Curitiba, Brasil selatan, kota tempat Lula diadili dan divonis, untuk menjalani hukuman di sana.

Sebelum, menyerahkan diri, Lula sempat berpidato di hadapan pendukung partainya, Partai Pekerja. Ia menyatakan akan menyerahkan diri meski bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan menyebut dakwaan suap pada dirinya bermotif politik. "Saya tidak berdiri di atas hukum," kata Lula, presiden pertama Brasil dari kelas pekerja. "Andai saya tidak percaya hukum, saya tentu tidak akan membentuk partai politik, (dan) saya akan memulai revolusi"

Lula menjadi mantan presiden pertama Brasil yang dijerat kasus korupsi. Ia dipenjara di markas kepolisian federal di Curitiba. Dalam kasus-kasus sebelumnya, kekuasaan presiden Brasil berakhir karena pemakzulan, kudeta, dan bunuh diri.

Meski Lula sudah dinyatakan bersalah dan dipenjara, popularitasnya tetap tinggi. Ketika helikopter yang membawa Lula mendarat di atap penjara, para pendukung Lula segera menembakkan kembang api. Polisi membalas dengan menembakkan gas air mata.

Lula kini meringkuk di sel yang berukuran 15 meter persegi sambil menunggu enam sidang kasus korupsi lainnya. Namun,

kondisi sel Lula dikabarkan "mewah" karena tersedia toilet dan kamar mandi privat lengkap dengan air panas. Kondisi sel Lula ini jauh di atas standar penjara Brasil yang terkenal buruk, penuh kekerasan, dan padat.

Hukuman penjara menjadi akhir dari kejayaan Lula setelah ia terjungkal akibat operasi pencucian uang "Car Wash". Ia bersalah karena menerima suap berbentuk apartemen mewah dari perusahaan konstruksi. Dari hasil penyelidikan kepolisian, terjaring sejumlah politikus ternama, pejabat tinggi, dan para pengusaha terkaya di Brasil.

Ini menjadi skandal korupsi terbesar sepanjang sejarah Amerika Latin. Selama empat tahun terakhir, hampir setiap pekan polisi menahan politisi dan pengusaha yang terlibat kasus ini. Penyidik menemukan

ada skema besar di mana perusahaan konstruksi membentuk kartel yang membagikan kontrak dari perusahaan minyak negara Petrobras dan membayar miliaran dollar AS dalam bentuk suap untuk politisi dan pengusaha

Permainan politik

Sejak pertama dituding terlibat kasus ini, Lula menyatakan dirinya tidak bersalah. Pendukungnya pun berpandangan begitu. Bahkan, pendukungnya curiga ini semua hanya permainan politik agar Lula tidak mencalonkan diri lagi dalam pemilihan presiden, Oktober mendatang.

Di mata pendukungnya, Lula adalah pahlawan yang mengakhiri pemerintah militer diktator selama 1964-1985. Saat ia menjadi presiden selama dua periode dari 2003 hingga 2011, pertumbuhan ekonomi Brasil kuat, dan

kesenjangan berkurang karena ia ambisius menjalankan program sosialnya.

Kasus Lula, seperti halnya yang terjadi di Venezuela, menurut pengamat politik Amerika Latin dari London School of Economics Fracisco Panizza, menunjukkan gerakan kiri Amerika Latin kerap berakhir dengan "kisah sedih", seperti korupsi, para pemimpinnya dipenjara, atau krisis ekonomi.

Peter Hakim dari lembaga kajian di Washington, AS, Inter-American Dialogue, yakin Lula akan tetap didukung rakyat, terutama rakyat miskin, karena Lula, sebagai presiden pertama dari kelas pekerja, mengombinasikan kebijakan ekonomi yang ramah pada usaha dengan berbagai program kesejahteraan sosial. Kebijakan ini berhasil membantu puluhan juta rakyat miskin mendapat hidup yang lebih baik.

(REUTERS/AFP/AP/LUK)





Original Post

Calon Kepala Daerah sebagai Tersangka

Media Cetak Kompas Halaman 6
2018-4-9

Calon Kepala Daerah sebagai Tersangka

Sampai akhir Maret 2018 terdapat lima calon kepala daerah yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka karena diduga melaku kan tindak pidana korupsi. Mereka adalah calon gubernur NTT, calon gubernur Lampung, calon gubernur Sulawesi Tenggara, calon bupati Subang, dan calon bupati Jombang.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, kelima calon kepala daerah tersebut tidak dapat mengundurkan diri karena tidak ada syarat pengunduran diri yang dipenuhi. Karena itu, dua alternatif solusi ditawarkan oleh sejumlah kalangan. Pertama, meminta Presiden membuat dan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang isinya memperbaiki UU yang ada sehingga siapa saja calon kepala daerah yang menjadi tersangka wajib mengundurkan diri dan partai berhak mengajukan calon pengganti.

Perppu dan aturan pencalonan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memastikan pemerintah tidak setuju membuat dan mengeluarkan perppu, dan sebagai gantinya meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) merevisi Peraturan KPU tentang Pencalonan. Solusi kedua ini ditolak KPU karena merasa tidak memiliki dasar hukum untuk membuat peraturan seperti itu. Intinya, KPU tetap berpendirian sesuai dengan UU. Dengan demikian, calon kepala daerah yang menjadi tersangka tetap dapat melakukan kampanye, bahkan dapat saja terpilih seperti yang pernah terjadi pada kasus Wah Kota Tomohon dan Bupati Buton.

Pada Pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 1988, calon presiden dari Partai Demokrat, Gary Hart, diprediksi oleh para ahli yang melakukan jajak pendapat akan memenangi pemilihan presiden. Menawarkan program yang menarik perhatian publik AS dan berpenampilan seperti mantan Presiden John F Kennedy, Gary Hart dinilai banyak kalangan memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi. Pemungutan suara tinggal beberapa bulan lagi.

Akan tetapi, pada suatu hari tabloid Amerika Serikat memuat foto yang meng-gemparkan, yaitu seorang perempuan dengan pakaian renang (kalau tidak salah, Donna Rice) duduk di atas pangkuan calon presiden dari Demokrat tersebut di depan kolam renang.

Walaupun tidak ada hukum yang dilanggar oleh Gary Hart dengan memangku

perempuan tersebut (karena suka sama suka, tanpa paksaan), keesokan harinya Gary Hart mengundurkan diri sebagai calon presiden. Mengapa dia mengundurkan diri, padahal tidak ada hukum yang dilanggar?

Jawabannya sederhana, tetapi menentukan. Sang calon tidak akan terpilih karena mayoritas pemilih AS tidak menghendaki calon presiden yang sudah mempunyai istri, tetapi berselingkuh dengan perempuan lain. Para pemilih AS tidak menghendaki calon presiden yang womanizing (suka main perempuan). Pemilih AS memang unik dalam haj keluarga; menghendaki presiden yang mencintai istri dan keluarganya serta pada hari Minggu presiden dan keluarganya ke gereja.

Karena AS adalah negara hukum, baik pemerintahannya maupun masyarakatnya-5 dari 10 warga v -negara Amerika adalah sarjana hukum, negara yang memiliki pengacara yang paling banyak di dunia-maka para pemilih tidak akan memilih calon presiden (calon senator, calon anggota DPR, calon gubernur, dan calon wali kota) yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh instansi penegak hukum. Karakteristik seperti ini berlaku, baik untuk calon presiden dari Partai Demokrat maupun dari Partai Republik.

Calon yang menjadi tersangka mengundurkan diri bukan karena mereka sangat bermoral dan memegang teguh etika (perilaku politisi cenderung sama saja di seluruh dunia), melainkan karena calon tersebut berkeyakinan tidak akan terpilih. Sekali lagi karena mayoritas pemilih tidak menghendaki calon yang tidak pantas dari segi keluarga dan tidak menaati hukum.

Alternatif solusi hukum memang lemah karena salah satu prinsip negara hukum (nile of law) adalah due process of law, seperti presumption of innocence. Seseorang dianggap telah melanggar hukum jika pengadilan memutuskan yang bersangkutan terbukti bersalah dengan meyakinkan dan amar putusan pengadilan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Bagaikan aktor yang taat hukum, para politisi dengan segera melalui pengacaranya akan menggunakan ketentuan ini. Para politisi cenderung menaati hukum jika sesuai dengan kepentingannya

Hukum cenderung dipahami dalam konteks kepentingan politisi yang bersangkutan. KPU juga tidak bisa menyebarluaskan informasi bahwa calon kepala daerah tertentu telah ditetapkan KPK sebagai tersangka karena tersangka belum tentu bersalah. Jika menyebarluaskan informasi seperti itu, para anggota KPU akan diadukan kepada KPK sebagai melanggar kode etik penyelenggara pemilu, yaitu tidak menghormati hukum.

Solusi yang paling ideal, tetapi mungkin sukar dilaksanakan untuk konteks Indonesia dewasa ini adalah pihak ketiga melakukan kampanye untuk menyebarluaskan informasi soal calon kepala daerah yang telah ditetapkan KPU sebagai ter-

sangka karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan pihak ketiga (the third party) adalah antara lain pemantau pemilu, berbagai organisasi masyarakat sipil yang melaksanakan pendidikan pemilih, dan media massa

Pesan yang hendak disampaikan pihak ketiga ini bukan informasi tentang calon yang melanggar hukum, melainkan informasi tentang calon kepala daerah yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana korupsi pada kasus atau proyek tertentu.

Pemilih cerdas

Dua kesulitan melaksanakan solusi ini. Kesulitan pertama, pemantau pemilu ataupun organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pendidikan pemilih dewasa ini kian sedikit, baik karena sudah tidak ada donor yang menyediakan dana maupun semakin sedikit warga negara yang tertarik terlibat dalam pemantauan pemilu ataupun pendidikan pemilih.

Kesulitan kedua berkaitan dengan kesadaran dan kepedulian pemilih akan integritas, kompetensi, dan kepemimpinan sang calon. Sebagian pemilih menyerupai pemilih di Tomohon dan Buton yang memilih calon yang menjadi tersangka. Keterpilihan calon yang menjadi tersangka sangat mungkin karena kriteria keterpilihan calon kepala daerah bukan mayoritas (50 persen + 1), bukan pula suara terbanyak yang minimal mencapai 30 persen, melainkan mencapai jumlah suara lebih banyak daripada jumlah suara dari setiap pasangan calon lain.

Barangkali deskripsi tentang "kadar kedaulatan pemilih" mungkin dapat menggambarkan kesadaran dan kepedulian pemilih Indonesia Pertama, warga negara Indonesia (WNI) yang berhak memilih, tetapi terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang ditetapkan KPU. Jumlah WNI berhak memilih yang tidak terdaftar sangat kecil. Derajat cakupan WNI yang terdaftar pada DPT diperkirakan sudah

mencapai 95 persen.

Kedua, WNI berhak memilih, terdaftar dalam DPT dan menggunakan hak pilihnya Berdasarkan pemilu anggota DPR pada tahun 2014, jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilihnya hanya 75,11 persen. Sebanyak 24,89 persen pemilih terdaftar tidak menggunakan hak pilihnya. Pilkada yang mencapai prestasi terendah dalam penggunaan hak pilih adalah pemilihan wali kota Medan pada 2016 yang hanya mencapai 26 persen.

Ketiga, jumlah WNI terdaftar,- menggunakan hak pilih, dan suaranya sah. Pada Pemilu Presiden 2014, jumlah surat suara tidak sah mencapai 1,02 persen (1.379.690 suara). Jumlah surat suara tidak sah pada pemilu anggota DPR tahun 2014 mencapai 10,77 persen (15.076.606 suara). Jumlah surat suara tidak sah pada pemilu anggota DPR lebih besar daripada pemilu presiden.

Keempat, pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih secara sah, tetapi memberikan suara secara cerdas. Sukar untuk mengetahui secara pasti jumlah pemilih yang memberikan suara secara cerdas.

Memberikan suara secara cerdas adalah memberikan suara berdasarkan pertimbangan tentang integritas, kompetensi, dan kepemimpinan politik dan administrasi sang calon. Pemilih cerdas seperti ini akan membandingkan pasangan calon dari tiga kriteria itu. Dia akan memilih pasangan calon yang terbaik dari tiga kriteria itu, dan dia akan memilih untuk tidak memilih jika tidak ada pasangan calon yang memenuhi ketiga kriteria tersebut

Pemilih cerdas niscaya tidak akan memberikan suara karena uang (jual-beli suara) atau karena "serangan fajar". Pemilih cerdas tidak akan memberikan suara hanya berdasarkan tradisi dan tidak akan memberikan suara semata-mata karena kekaguman pada pasangan calon, tetapi tanpa dasar atau bukti. Pemilih cerdas tidak akan memberikan suara semata-mata karena pertimbangan suku, agama, ras ataupun jenis kelamin. Pemilih cerdas tidak akan memberikan suara karena ujaran kebencian SARA atau informasi bohong (hoaks).

Berdasarkan derajat kedaulatan pemilih di atas, dapat disimpulkan betapa tantangannya sungguh berat Karena keterbatasan sumber daya (dana) dan aktivis, seyogianya ketiga provinsi dan dua kabupaten (daerah yang memiliki calon sebagai tersangka) itu dijadikan sebagai fokus atau prioritas.

Betapapun sukar dan berat kampanye dalam bentuk pendidikan pemilih ini perlu dilakukan agar menjadi preseden positif pada masa yang akan datang (baca agar pada masa yang akan datang setiap calon yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum akan mengundurkan diri bukan karena hukum, melainkan tidak akan dipilih oleh pemilih).

Guru Besar Perbandingan Politik pada FISIP Universitas Airlangga; A nGgota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

Ramlan Surbakti





Original Post

Perpres TKA Rawan Digugat ke Mahkamah Agung

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 1
2018-4-9

Perpres TKA Rawan Digugat ke Mahkamah Agung

NERACA

Jakarta- Kalangan pekerj a yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) meminta pemerintah agar membatalkan aturan baru, Perpres No 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), karena rawan rawan digugat ke Mahkamah Agung (MA).

Presiden KSPI Said Iqbal khawatir, Perpres ini akan berdampak pada tidak terserapnya tenaga kerja lokal sehubungan dengan masuknya investasi. Ini seiring masuknya investasi juga diikuti dengan masuknya buruh-buruh kasar (unskill workers), diantaranya dari China.

"Jangankan ada Perpres, tidak ada Perpres saja buruh China datang membanjiri Indonesia, di mana hal ini melanggar UU No 13/2003 dan UUD 1945. Apalagi dengan adanya Perpres yang mempermudah TKA (tenaga ker-

ja asing)," ujar Said dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (7/4).

Menurut dia, hasil survei LSI, salah satu isu yang berpotensi menurunkan elektabilitas Presiden Jokowi adalah tenaga kerja asing. Keluarnya Perpres ini dikhawatirkan bisa membuat tingkat kepercayaan rakyat kepada Jokowi kian turun.

Dia menilai, saat ini peraturan mengenai tenaga kerja asing sudah sangat mudah. Seperti tidak adanya kebebasan bebas visa un-tuknegara-negara tertentu dan dihilangkannya kewajiban bisa berbahasa Indonesia

Di sisi lain, UU No 13 Tahun 2003 tegas melarang pekerja asing unskill bekerja di Indonesia, kecuali yang memiliki keterampilan seperti tenaga ahli mesin teknologi tinggi, ahli hukum internasional, akuntansi internasional, dan lain-lain. Itu pun wajib dipersyaratkan harus bisa berbahasa Indonesia, satu orang TKA didampingi 10 orang pekerja lokal, terjadi

transfer of knowledge dan transfer ofjob.

"Apa yang dilakukan pemerintah dengan mempermudah izin adalah pengingkaran dan mencederai konstitusi dan berpotensi presiden melanggar UUD 1945," ujarnya. Karena itu, Said menegaskan jika KSPI menuntutpemer-intah mencabut Perpres No 20 Tahun 2018, karena mengancam tenaga kerja lokal yang akan kehilangan kesempatan kerja. Selain itu, TKA yang masuk harus skill workers. Sementara yang tidak memi liki keahlian dil arang masuk.

Secara terpisah, Sekjen OPSI Timboel Siregar mengatakan, kemudahan perizinan tenaga kerja asing (TKA) melalui Peraturan PresidenNomor20Tahun2018di-anggap memberi celah bagi pekerja asing ilegal di Indonesia. Pasalnya, dalam ketentuan pasal 22 beleid itu menyebut bahwa TKA dapat menggunakan visa terbatas (vitas) dan izin tinggal sementara (itas) untuk bekerja di Indonesia.

Artinya, menurut dia, pekerja asing bisa bekerja di Indonesia hanya bermodal dokumen yang tidak diterbitkan di Indonesia. Sebab, sesuai pasal 20 beleid itu, permohonan vitas dan itas bisa dilakukan di perwakilan Indonesia di luar negeri yang merupakan perpanjangan tangan Imigrasi.

Penggunaan vitas dan itas ini memiliki implikasi negatif. Pertama, kini usaha perseorangan bisa menggunakan TKA hanya dengan bermodal visa terbatas. Padahal, menurut UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hanya "badan usaha saja yang boleh mem-ima izin untuk menggunakan pekerja asing.

Artinya, kini terdapat dua pintu masuknya TKA yaitu Kementerian Ketenagakerjaan untuk penggunaan pekerja asing yang diajukan badan usaha dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi pekerja asing perseorangan. Selain bertentangan dengan konstitusi,

masuknya TKA dari dua pintu ini bisa bikin pekerja asing ilegal hilir mudik di Indonesia.

"Jika pengawasan lemah, pintu TKA dibuka gampang. Maka TKA asing ilegal akan banyak," ujar Timboel seperti dikutip CNNIn-donesia.com, pekan lalu.

Apalagi, pengawasan semakin sulit lantaran itas kini memiliki batas waktu dua tahun dari sebelumnya 30 hari saja. Dengan kata lain, ada potensi pekerjaan yang seharusnya bisa dilakukan oleh kompetensi lokal malah dilakukan oleh TKA.

Timboel juga menyoroti pasal 22 Perpres itu, pasal itu menyebut TKA bisa menggunakan jenis visa tinggal sementara (vitas) sebagai izin bekerja untuk hal-hal yang bersifat mendadak.

Karena bertentangan dengan konstitusi, menurut dia, Perpres permudahan izin TKA tersebut rawan untuk digugat ke Mahkamah Agung (MA).

MOHAR/FBA.





Original Post

Ir. RUSBAN TARRAS

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-4-9

Ir. RUSBAN TARRAS

SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

No. 344 Pdl G 2017PN JM Sel

IKLAN





Original Post

SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-4-9

SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

No. 344 Pdt G. 2017(PN JM Sel

RINTO SUSENO

IKLAN





Original Post

Bendahara Dinkes Talaud Dihukum 3 Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-4-9

Bendahara Dinkes Talaud Dihukum 3 Tahun Penjara

Perkara Korupsi Dana Kesehatan

PENGADILAN Tipikor Manado menjatuhkan vonis 3 tahun penjara kepada Selma, Bendahara Dinas Kesehatan (Dinkes) Kepulauan Talaud.

Ia terbukti melakukan korupsi dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2012.

"Tak hanya hukuman penjara, terdakwa juga didenda Rp50 juta subsider dua bulan penjara," kata Juru Bicara Pengadilan Tipikor Manado, Vincentinus Banar.

Selma juga dihukum membayar uang pengganti kerugian negara Rp803,9 juta. "Jika tidak dilunasi, akan ditambahkan hukuman satu bulan penjara," kata Banar.

Majelis hakim menilai perbuatan Selma memenuhi unsur dakwaan subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang diubah dengan UU 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selma dan tim penasihat hukumnya belum menentukan sikap ada vonis yang dijatuhkan hakim. Mereka meminta waktu tujuh hari untuk pikir-pikir.

Begitu pula dengan jaksa penuntut umum. Pasalnya, vonis hakim jauh di bawah tuntutan JPU, yakni 7 tahun penjara.

Dalam penyidikan kasus ini, Kejaksaan Negeri Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud menetapkan Selma sebagai tersangka korupsi dana Jamkesmas, Jampersal dan BOK tahun 2012. Saat itu. Dinas Kesehatan menganggarkan dana Rp3,l miliar.

Dana itu seharusnya disalurkan kepada 19 puskesmas se-Kabupaten Talaud. Di antaranya Puskesmas Salibabu, Lirung, Pulutan, Rainis, Lobbo, Damau, Mianggas, Tarahan, Dapatan, Gemeh, Ka-ratung, Kolongan, Moronge, Mangaran, Melonguane, Tule, Beo, Essung, dan Sambura.

Selma juga mencicilan penyaluran dana itu. Dari anggaran Rp3,l miliar. Selma tak menyalurkan dana Jamkesmas dan Jampersal Rp498 juta. Sementara dana BOK yang dikucurkan Rp395 juta. Akibatnya, puskesmas-puskesmas kekurangan anggaran untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Uang tak disalurkan itu, oleh Selma digunakan untuk kepentingan pribadi. "Terdakwa telah mengambil sebagian dana dengan total Rp893 juta untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri atau orang lain," demikian dakwaan JPU Kejari Melonguane.

byu





Original Post

Pejabat Dinas PU Ungkap Ada Uang Pelicin Untuk DPRD

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-4-9

Pejabat Dinas PU Ungkap Ada Uang Pelicin Untuk DPRD

Perkara Korupsi Proyek Jembatan

TIGA terdakwa kasus korupsi proyek jembatan Brawijaya menyebut ada uang pelicin untuk DPRD Kota Kediri Rp600 juta. Uang itu untuk memuluskan persetujuan anggaran proyek Rp71 miliar.

Hal itu diungkap dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. "Menurut Nur Iman Satryo Widodo (pejabat pembuat komitmen) ada dana rekomendasi dewan sejumlah Rp 600 juta," kata ketua tim jaksa penuntut umum (JPU) Abdul Rasyid.

Saat proses lelang proyek jembatan Brawijaya, Nur Iman berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Kediri, Kasenan. Nur Iman menanyakan apakah ada dana yang disiapkan untuk DPRD. Kasenan bilang,sudah dianggarkan dan sudah ada yang mengurusnya.

"Kasenan juga akui anggaran dana untuk dewan Rp600 juta," terang Rasyid yang juga Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Kediri itu.

Para terdakwa dengan detil menerangkan alur pengiriman dana tersebut. Yaitu melalui Rudi Wahono dari PT Surya Graha Semesta (SGS) yang dilakukan bertahap sebanyak tiga kali.

Pertama dilakukan pada 8 Agustus 2011. Hal itu juga tercatat dalam buku kas keluar (BKK) PT SGS kepada kode DW. Nilainya RplOO juta. "Adapun untuk kiriman kedua pada 22 Agustus 2011, senilai Rp250 juta," urigkap Rasyid.

Dari pengakuan itu juga terungkap pengiriman yang ketiga. Kali ini melalui Sekretaris Kota Kediri, Agus Wahyudi.

Rudi menyerahkan Rp250

juta kepada Kasenan. Oleh Kasenan diteruskan ke Agus Wahyudi agar disampaikan ke DPRD.

Namun, Agus Wahyudi, saat diperiksa sebagai saksi di persidangan ini membantah pernah memberikan uang kepada DPRD terkait proyek jembatan Brawijaya, la berdalih uang Rp250 juta yang diterima dari Kasenan untuk bisnis jual-beli mobi dan keris.

Dalam kesaksiannya, Kasenan tak menyebut siapa pihak DPRD yang menerima uang pelicin proyek jembatan Brawijaya. Jaksa menduga uang diterima pimpinan.

"Kemungkinan pimpinannya, karena semua anggota dewan rata-rata melakukan mosi tidak percaya atas penye-tujuan anggaran proyek ini," kata Rasyid.

Mengenai dugaan keterlibatan pimpinan DPRD menerima suap, Rasyid menyerahkannya kepada penyidik Polda Jawa Timur.

"Kewenangan Polda dalam menetapkan mereka sebagai tersangka. Tapi saya kira mereka (penyidik-red) juga tidak tinggal diam melihat ketera-ngan-keterangan terdakwa ini," ujar Rasyid.

Kasus korupsi proyek jembatan Brawijaya menyeret tiga pejabat Pemkot Kediri. Mereka adalah Kasenan (Kepala Dinas PU), Wijanto (Ketua Panitia Lelang) dan Nur Iman Satryo Widodo (PPK).

Awalnya, proyek ini hanya digarap single-year dengan alokasi anggaran Rpl ,7 miliar. Namun terjadi perubahan men- jadi multi-years. Anggarannya membengkak jadi Rp71 miliar. Adapun nilai proyek sebagaimana kontrak dengan PT SGS Rp66 miliar.

byu





Original Post

KPK Usut Dugaan Suap Putusan Praperadilan Bupati Jepara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-4-9

KPK Usut Dugaan Suap Putusan Praperadilan Bupati Jepara

Periksa Panitera Pengadilan Negeri Semarang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan suap putusan praperadilan Bupati Jepara, Jawa Tengah, Achmad Marzuqi.

"Ada penyidik yang masih bekerja di Semarang," ungkap juru bicara KPK Febri Dian-syah. Tim yang diterjunkan mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak serta barang bukti dugaan suap.

Febri tak bersedia mengungkapkan proses penyelidikan yang tengah dilakukan lembaga antirasuah. "Belum bisa disampaikan hasilnya," tandasnya.

Penyidik KPK diketahui memeriksa sejumlah pihak terkait dugaan suap ini. Salah satunya Ali Nur Yahya, Panitera Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Pemeriksaan Ali dilakukan di Markas Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang pada 4 April 2018 lalu. Wakil Kepala Polrestabes Semarang,

Ajun Komisaris Besar Enrico Silalahi mengatakan pihaknya memfasilitasi penyidik KPK dalam melakukan pemeriksaan.

"Ada permohonan untuk meminjam ruangan selama dua hari. Pemeriksaan dilakukan di ruang Reskrim," bebernya. Berdasarkan surat KPK, peminjaman ruangan unuk dua hari, 4-5 April 2018.

Enrico tak tahu siapa saja pihak yang diperiksa. "Kami tidak tahu, yang jelas penyidik KPK ada di sini. Mereka hanya pinjam tempat untuk pemeriksaan," sebutnya.

Informasi yang dikumpulkan, kasus yang tengah diusut KPK berkaitan dengan putusan hakim tunggai PN Semarang, Lasito yang mengabulkan guga-

tan praperadilan Bupati Jepara Achmad Marzuqi.

Marzuqi mengajukan gugatan praperadilan lantaran Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus korupsi bantuan keuangan untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2011-2012.

Hakim tunggal Lasito mengabulkan gugatan Marzuqi dan menyatakan surat penetapan tersangka tidak sah. Lasito menilai, penyidik kejaksaan tidak memiliki bukti kuat dalam penyidikan kasus Marzuqi.

"Menerima permohonan pemohon (Marzuqi). Menyatakan surat perintah penyidikan atas nama pemohon sebagai tersangka tidak sah," kata Lasito membacakan putusan praperadilan. Senin 13 November 2017.

Putusan ini mengundang kecurigaan., Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Lasito ke Badan Pe-

ngawasan (Bawas) Mahkamah Agung (MA). Bawas lalu menurunkan tim ke Semarang untuk memeriksa Lasito. Namun hingga kini hasilnya belum diumumkan.

"Saya laporkan hakim ke Bawas MA karena ada dua putusan praperadilan yang berbeda dan bertolak belakang," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman.

Kasus dugaan korupsi penyaluran dana bantuan PPP diusut Kejati Jateng sejak 2016. Belakangan, kejaksaan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan tak cukup bukti.

MAKI mengajukan gugatan praperadilan atas penerbitan SP3 itu. Gugatan ini dikabulkan PN Semarang. Kejaksaan diminta membuka kembali penyidikan terhadap Marzuqi.

Pada 2(f Juli 2017, Kejati Jateng menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik)

nomor 1092/O.3/Fd. 1/07/2017. Dalam sprindik itu dicantumkan Marzuqi sebagai tersangka.

Penetapan Marzuqi sebagai tersangka berdasarkan keterangan keterangan saksi dan bukti surat. Kejaksaan juga mengacu kepada putusan perkara Bendahara DPC PPP Jepara Zainal Abidin. Ia divonis bersalah melakukan korupsi dana bantuan dari Pemkab Jepara.

Dana bantuan itu bukan digunakan untuk menunjang operasional partai.Tapi dipakai untuk keperluan pribadi serta dibagi-bagikan sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) pengurus DPC PPP Jepara.

Namun menurut Lasito dalam putusan praperadilan, bukti-bukti yang dimiliki kejaksaan tak kuat. "Saksi dan bukti surat yang disampaikan termohon tersebut belum bisa menggambarkan perbuatan pidana yang dilakukan pemohon," nilai Lasito.

GPG





Original Post

Menyerah, Eks Presiden Brazil Dijebloskan Ke Penjara Mewah

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 10
2018-4-9

Menyerah, Eks Presiden Brazil Dijebloskan Ke Penjara Mewah

Bekas Presiden Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tiba di penjara Curitiba, Sabtu mafam (7/4). Dia akan menjalani vonis 12 tahun atas kasus korupsi. Curitiba merupakan penjara mewah dalam standar Brazil, karena ada kamar mandi pribadi dengan air hangat dan toilet.

MENDARAT di bandara Curitiba, Lula disambut pendukungnya dengan menyalakan kembang api. Polisi antihuru-hara mencoba mengendalikan demonstran dengan menembakkan gas air mata. Delapan orang terluka dalam bentrok, termasuk satu yang terkena tembakan peluru karet.

Ini merupakan kekacauan terakhir dalam empat hari terakhir, setelah masyarakat mempertanyakan apakah Lula dari Partai Pekerja itu akan dijebloskan ke penjara atau tidak.

Sebelumnya, Lula berkumpul dengan ribuan pendukungnya Jumat (6/4) di markas serikat pekerja baja. Ribuan pendukung

Lula melarangnya menyerahkan diri ke polisi. Ketika Lula mencoba meninggalkan kompleks itu Sabtu pagi melalui gerbang, ratusan pendukung mengepung kendaraan yang berteriak "jangan menyerah" dan "jangan kembali," yang memaksa kendaraannya untuk mundur dari gerbang.

"Saya percaya pada keadilan," kata Lula. "Saya akan membuktikan bahwa saya tidak

bersalah," lanjutnya.

Berbicara kepada pendukungnya dari sebuah monumen peringatan untuk mendiang istrinya, Marisa Leticia Lula da Silva, dia mengatakan penangkapannya bermotif politik dan sejarah akan membuktikan bahwa dia tidak bersalah.

"Saya menyerahkan diri ke pihak berwenang dengan sukarela," tegas Lula.

"Jika kejahatan yang saya lakukan adalah membawa makanan dan pendidikan kepada orang miskin, maka saya berharap saya akan terus menjadi penjahat terbesar di negara ini."

Meski terjerat kasus, popularitas Lula masih memimpin dalam jajak pendapat untuk pemilihan umum presiden Oktober mendatang. Lula. yang memerintah Brazil dari 2003 hingga 2011,

dianggap sebagai kandidat terdepan dalam pemilihan bulan Oktober ini. Namun putusan pengadilan tidak mengabulkan permintaannya untuk tetap bebas dan bertarung dalam pemilu.

"Mimpi mereka adalah agar saya tidak lagi ikut pemilu memimpin negara ini, impian mereka yang lain adalah melihat foto saya di penjara," ujar Lula.

"Semakin banyak hari yang saya habiskan di penjara, semakin banyak "Lula yang akan muncul di negara ini," sambungnya.

Setelah .negosiasi bersama pendukungnya, petang harinya, Lula menuju polisi yang telah menunggunya. Dengan mobil polisi dia dibawa ke Bandara Sao Paolo untuk diterbangkan ke Curitiba.

Lula mengajukan banding. Karena bandingnya ditolak. Lula melarikan diri dan berkumpul dengan pendukungnya sebagai bentuk protes di markas serikat pekerja baja.

Lula dinyatakan bersalah karena terbukti menerima apartemen mewah sebagai bentuk suap dari sebuah perusahaan konstruksi. Lula mengaku tuduhan yang dilayangkan kepadanya telah direkayasa.

Reutere/AFP/DAY





Original Post

Lula Akhirnya Jalani Hukuman 12 Tahun Penjara

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 2
2018-4-9

Lula Akhirnya Jalani Hukuman 12 Tahun Penjara

CURITIBA - Mantan presiden dan tokoh sayap kiri Brasil, Luiz Inacio Lula da silva , pada Minggu (8/4) mulai menjalani hukuman 12 tahun penjara atas kejahatan korupsi. Selnya berada di markas kepolisian federal di kota Curitiba.

Hari pertama Lula di penjara menandai kejatuhan tokoh yang pernah menjasi salah satu politikus paling terkenal di dunia tersebut. Lula menjadi mantan presiden pertama di Brasil yang terbukti korupsi d.an harus mendekam penjara.

Presiden-presiden Brasil terakhir kerap tersandung masalah. Ada yang dimakzulkan, ada yang digulingkan lewat kudeta, dan ada yang bunuh diri.

Kediaman baru Lula sekarang adalah ruangan seluas 15 meter persegi di kantor polisi tersebut, di kota tempat penyelidikan "Cuci Mobil" atas Lula berasal.

Nama tersebut diberikan sebagai tempat para agen pertama kali membongkar operasi pencucian uang skala

kecil. Namun "Cuci Mobil" kemudian menjadi salah satu contoh terbesar di Brasil bagi penyelidikan kejahatan seperti itu.

Sebab targetnya adalah para politikus terkemuka, yang sebagian juga merupakan pebisnis terkaya. Penyelidikan ini kemudian mengguncang seluruh Amerika Latin.

Hasil perburuan terbesar "Cuci Mobil" adalah Lula, setelah tahun lalu terbukti bersalah menerima suap berupa sebuah apartemen mewah dari sebuah perusahaan konstruksi. Lula, yang hingga saat-saat terakhir menolak untuk dipenjara, menyebut dakwaan terhadap dirinya adalah rekayasa.

Mantan presiden yang menjabat dua kali masa jabatan itu tiba dengan menumpang helikopter kepolisian di atas atap markas kepolisian tersebut. Sabtu (7/4) malam waktu setempat

Begitu heli tersebut mendarat para demonstran di luar gedung menyalakan kembang-kembang api. Polisi antihuru-hara merespons dengan

tembakan gas air mata sehingga udara di sekitarnya menjadi kabur dengan ledakan dan asap. Delapan orang dilaporkan cedera ringan, termasuk satu orang yang terkena tembakan peluru karet

Ketegangan di balik pemenjaraan Lula ini berlangsung empat hari lamanya. Publik sempat bertanya-tanya apakah pendiri Partai Pekerja itu akhirnya harus mendekam di balik bui.

Lula sendiri masih unggul jauh dalam jajak-jajak pendapat untuk pemilihan presiden Oktober 2018. Ia berupaya menunda pemenjaraan terhadap dirinya lewat upaya banding maraton di Mahkamah Agung Brasilia pada Rabu (4/4).

Begitu banding itu ditolak, Lula bersitegang dengan otoritas di kota kelahirannya Sao Bernardo do Campo. di pinggiran kota Sao Paulo.

la menolak perintah untuk menyerahkan diri pada Jumat (6/4), dengan dukungan ribuan pendukung di gedung serikat pekerja baja di kota terse-

but. Pada Sabtu waktu setempat, Lula setuju untuk ditahan, tapi dihalangi oleh para pendukungnya.

Akhirnya, dengan dikelilingi para pengawal, Lula menembus barisan pendukung untuk masuk ke mobil polisi dan dibawa ke bandara Sao Paulo untuk menuju Curitiba.

Sel penjaranya terbilang sangat baik menurut standar Brasil, sebab dilengkapi toilet dan pancuran air panas pribadi.

Begitu mengetahui kondisinya, para! pendukung turun ke jalan di Brasilia, Rio de Janeiro, Sao Paulo, dan kota-! kota lainnya. Para pendukungnya menangisi tokoh yang dipandang sebagai! pembebas puluhan juta rakyat Brasi? dari kemiskinan dan atas kedekatannya dengan para pemilih.

Oleh karena Lula hampir dipastikan, keluar dari gelanggang pilpres, pertarungannya sekarang menjadi sangat terbuka. Lula sebelummnya unggul lebih dari dua kali lipat skor yangl diraih rival-rival terdekatnya,

(afp/sn)





Original Post

Matsunaga Gandeng Kepolisian

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-4-9

Matsunaga Gandeng Kepolisian

PRODUK PALSU

JAKARTA - Perusahaan asal Jepang Matsunaga Manufacturing Co. lid menggaet aparat penegak hukum untuk menarik produk palsu stabilizer bermerek sama yang beredar di Indonesia.

Pelaporan ke kepolisian tersebut merupakan buntut dari maraknya pemalsuan merek. Lagipula, Matsunaga Manufacturing Co. Ltd telah dikukuhkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung sebagai pemilik satu-satunya yang sah atas merek Matsunaga.

Perkara tersebut merupakan kemenangan Matsunaga Manufacturing melawan pengusaha Indonesia Lie Senihian yang memproduksi stabilizer bermerek Promatsuna-ga. Merek Promatsunaga telah dinyatakan batal secara hukum hingga di tingkat kasasi.

Kuasa hukum Matsunaga Manufacturing (pelapor) Michel Rako menyebutkan bahwa pihaknya tidak tinggal diam dengan aksi pemalsuan oleh usahawan lokal di Indonesia.

Pelapor menemukan adanya beberapa toko online yang menjual alat stabilizer bermerek Matsunaga. Padahal, pelapor tidak merasa pernah bekerja sama dengan toko online tersebut untuk memasarkan merek Matsunaga di Indonesia.

"Kami melaporkan Berkah Online Shop (terlapor) ke kepolisian dengan dugaan memalsukan stabilizer bermerek Matsunaga," katanya kepada Bisnis, Minggu (8/4).

Dasar pelaporan tindak pidana pemalsuan merek dagang tersebut, lanjut dia, diatur dalam Pasal 100 UU No.20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Matsunaga melaporkan kejadian itu di Bareskrim pada 16 Maret lalu. Pelapor menyerahkan barang bukti berupa

dua unit stabilizer merek Matsunaga, satu bundel surat sertifikat merek No A13916 tertanggal 13. Januari 2017, dan satu bundel surat permintaan pendaftaran merek.

"Kami meminta pihak kepolisian melakukan penyidikan dan penyelidikan sesuai prosedur hukum yang berlaku," tuturnya.

Perkara ini bermula dari keterangan saksi yang menemukan adanya produk stabilizer dengan merek Matsunaga di Berkah Online Shop. Alat listrik itu dibanderol Rp250.OOO per unit. Padahal, harga asli Matsunaga hasil produksi Jepang mencapai Rp 1,5 juta per unit.

Sebelumnya, Matsunaga Manufactring juga meminta polisi untuk menarik seluruh stabilizer bermerek Promatsunaga yang menyerupai merek pelapor. Matsunaga Manufacturing menang dalam kasasi yang diajukan oleh pengusaha lokal pemilik Promatsunaga, Lie Senihian.

Michel Rako mengatakan bahwa putusan kasasi telah menunjukkan kubu lie terbukti mendompleng ketenaran produk Matsunaga.

Berdasarkan data Ke-paniteraan Mahkamah Agung, perkara kasasi yang diajukan oleh lie Senihian No. 972 K/Pdt. Sus-HKI/2017 diketok oleh majelis hakim agung pada 12 September 2017.

Sejalan dengan penolakan kasasi lie Senihian ini, maka putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 47/Pdt.Sus-HKI/ Merek/2016/PN PnJkt. Pst telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

Kuasa hukum lie Senihian, Gunawan dari kantor hukum Gunawan Partners mengatakan bahwa pihaknya masih berkukuh menjadi pencipta dan pemilik merek dagang Promatsunaga di Indonesia.

(Deliana Pradhita Sari)





Original Post

DPR KPK Harus Jelaskan Tersangka Tidak Ditahan

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-4-9

DPR KPK Harus Jelaskan Tersangka Tidak Ditahan

NERACA

Jakarta - Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Desmond J Mahesa menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menjelaskan mengenai status tersangka pada kasus dugaan korupsi yang ndak menjalani penahanan."KPK harus memberikan contoh baik," kata Desmond saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (6/4).

Desmond mengkritisi langkah KPK yang belum menahan beberapa tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi yang telah berjalan cukup lama. Bahkan langkah penyidik KPK yang belum menahan terhadap seorang tersangka yang dituduh terlibat korupsi sebagai tindakan "penyanderaan"."Apa yang dilakukan KPK menetapkan tersangka tapi didiamkan itu penyanderaan," tutur politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.

Desmond mengingatkan penyidik KPK harus mengedepankan kehati-hatian saat menetapkan tersangka kasus korupsi sehingga tidak menimbulkan tuduhan lembaga antirasuah itu "masuk angin" atau tidak beres.

Pengamat hukum Prof Suparji Ahmad menjelaskan persoalan aparat hukum termasuk KPK yang tidak menahan tersangka dugaan korupsi kerap menimbulkan polemik.

Suparji menilai penyidik memiliki kewenangan alasan objektif dan subjektif seperti khawatir melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan melakukan kembali tindak pidana Namun ahli hukum Universitas Al Azhar J a karta itu menuturkan sebaiknya KPK segara memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang telah ditetapkan ter-sangka."Seharusnya segera ada proses hukum yang pasti jangan sampai berlat-Iarut," ungkap Suparji.

Senada Desmond, Suparji menekankan KPK harus mengklarifikasi kepada publik terkait alasan objektif penyidik tidak menahan tersangka yang telah lama ditetapkan. Hal itu, men,urut Suparji, agar tidak ada kecurigaan dan spekulasi masyarakat terhadap kinerja KPK dalam menangani perkara korupsi

Diketahui, penyidik KPK telah menetapkan tersangka terhadap mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost lino sebagai tersangka dugaan korupsi hampir 2,5 tahun namun belum muncul kemajuan pada penyidikan. Bahkan penyidik KPK tidak melakukan upaya penahanan terhadap RJ lino yang diduga terlibat korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC) oleh PT Pelindo II pada 2010.

lino terindikasi menyalahgunakan wewenang dengan menunjuk langsung HDHM dari China dalam pengadaan tiga unit QCC. Pengadaan QCC tahun 2010 diadakan di Pontianak, Palembang, dan Lampung. Proyek pengadaan QCC itu sekitar RplOO miliar.

Sama halnya, KPK juga belum menahan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode 2005-2014 Emirsyah Satar (ESA) yang telah ditetapkan tersangka sejak Januari 2017. Emirsyah diduga menerima suap terkait pengadaan mesin Rolls-royce untuk pesawat Airbus milik Garuda Indonesia,

ant/mohar





Original Post

DPR Dorong Pendidikan Antikorupsi Masuk Pelajaran Khusus

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-4-9

DPR Dorong Pendidikan Antikorupsi Masuk Pelajaran Khusus

NERACA

Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mendorong pendidikan antikorupsi dimasukkan dalam mata pelajaran khusus di sekolah guna menyiapkan generasi muda berintegritas.

"Saya punya pandangan, sebaiknya pendidikan anti korupsi juga dimasukan dalam mata pelaran khusus. Entah itu muatan lokal ataupun kegiatan ekstrakurikuler. Sehingga generasi muda kita terdidik intelektualitasnya untuk ikut memerangi korupsi," kata Bambang Soesatyo saat menerima Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) di ruang kena Pimpinan DPR, Jakarta, Kamis (5/4), seperti dalam siaran persnya.

Selain itu, lanjut dia, untuk menyiapkan generasi muda yang lebih tangguh dan lebih berintegritas. Pria yang biasa disapa Bamsoet ini me-

nyebutkan, politik biaya tinggi dalam demokrasi Indonesia telah menjadi salah satu pemicu korupsi di berbagai sektor. Oleh karena itu, sistem demokrasi pemilihan langsung yangmenyebabkan politik biaya tinggi din ilain u a perlu dikaji alang.

"Saya berpandangan, untuk menekan politik biaya tinggi mungkin perlu dikaji lebih dalam pemilihan KepalaDaerah dikembalikan kepada DPRD. KPK maupun aparat hukum lain juga akan lebih mudah mengawasinya. Selain mengurangi beban biaya politik, pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD sama sekali tak bertentangan dengan prinsip demokrasi yang kita anut," kata Bamsoet

Mengenai eksistensi GMPK di bawah kepemimpinan Bibit Samad Rianto, tambah dia, dapat memberikan nafas baru bagi pemberdayaan masyarakat dalam memerangi dan mencegah bahaya

korupsi."Sebagai sosok yang pernah menjadi Komisioner KPK pada 2007-2011, kapabilitas dan integritas Bibit Samad Rianto dalam memerangi korupsi tak perlu diragukan lagi," ujar dia.

Sementara menanggapi pentingnya pendidikan antikorupsi, Bibit menjelaskan GMPK sudah melakukan berbagai kerja sama dengan perguruan tinggi maupun oraganisasi kemasyarakatan dan instasi swasta untuk memberikan training anti korupsi.

"Ke depannya tentu akan kita tingkatkan kembali berbagai kerja sama tersebut Di Kementerian PAN-RB, kami juga bekerjasama membuat zona integritas wilayah bebas korupsi," papar Bibit

Kehadiran GMPK sejak awal memang ditujukan untuk menggugah masyarakat madani, aparatur pemerintahan dan dunia usaha memberantas korupsi sebagai ger-

akan moral masyarakat

Sejak dideklarasikan pada25November2013di Jakarta, GMPK telah meneliti dan mengevaluasi permasalahan tindak pidana korupsi di setiap lapisan kehidupan masyarakat Selain itu GMPK juga merumuskan solusi kerawanan dam akar masalah penyebab korupsi. Langkah ini dilihat Bamsoet sebagai sebuah langkah maju dalam perlawanan terhadap korupsi. Pemberantasan korupsi diingatkan Bamsoet tak hanya sekadar dengan upaya represif saja, namun juga adanya kesadaran kolektif bangsa yang melibatkan segenap komponen bangsa. Poli risi Golkar yang pernah menjadi Ketua Komisi III ini berharap GMPK dapat terlibat dalam pembuatan Rancangan Undang-undang. "Saya kira GMPK bisa melakukan berbagai kerja sama dengan DPR agar berbagai hasil penelitan bisa disinkronkan.

ant





Original Post

Bikin Listrik, China Maunya Pake Tenaga Kerja Sendiri

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 13
2018-4-9

Bikin Listrik, China Maunya Pake Tenaga Kerja Sendiri

Revisi Perpres TKA Picu Polemik

Serikat buruh dan asosiasi UMKM mengritik Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Tenaga Kerja (TKA) Asing. Regulasi tersebut dinilai memiliki banyak kelemahan. Antara lain, kesempatan kerja masyarakat semakin kecil.

SEKRETARIS Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar memaparkan kelemahan Perpres Nomor 20 tahun 2018 tentang TKA. Pertama, isi regulasi menabrak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Pada pasal 10 Perpres TKA disebutkan pemberi kerja TKA tidak wajib memiliki Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) untuk (posisi) pemegang saham, pegawai diplomatik, dan jenis pekerjaan pemerintah yang membutuhkan TKA. Padahal, pasal 43 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebut pemberi kerja harus mendapatkan persetujuan RPTKA," tegas Timboel kepada, Rakyat Merdeka, pada akhir pekan.

Dengan aturan itu. lanjut Timboel, artinya TKA bisa kerja tanpa izin lagi. Dampaknya buat negara, kompensasi pendapatan dalam bentuk Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP) 100 dolar per orang per bulan, kini rentan lenyap.

Kedua, ketentuan pada pasal 6 ayat 1 Perpres, yang isinya membolehkan TKA yang sedang bekerja boleh dipekerjakan di perusahaan lain dalam posisi yang sama.

"Ketentuan ini berpotensi menutup ruang pekerja profesional Indonesia menduduki jabatan tertentu. Karena TKA boleh bekerja di beberapa perusahaan," terangnya.

Ketiga, pasal 22 Perpres yang menyeburkan TKA bisa menggunakan jenis visa tinggal sementara (vitas) sebagai izin bekerja untuk hal-hal yang bersifat

mendadak. Vitas izinnya akan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Timboel, jika mengaku pada UU Ketenagakerjaan, izin kerja izin hanya boleh diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Keme-naker).

"Dengan kata lain, sekarang persetujuan TKA masuk ke Indonesia bisa melalui dua pintu yakni lewat Kemenaker dan Kemenkumham," paparnya.

Timboel menambahkan, pihaknya sedang mempelajari lebih dalam Perpres TKA. Pihaknya berencana mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA).

"Alasan pemerintah merelak-sasi izin TKA demi investasi alasan klasik. Kalau mau ubah banyak aturan, seharusnya undang-undangnya saja yang direvisi," cetusnya.

Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mengkritik tidak adanya pengawasan terhadap perubahan dalam Perpres TKA.

"Izin kini banyak di tangan Kemenkumham. Masalahnya di dalam Perpres tidak dijelaskan secara rinci siapa yang nantinya mengawasi jika terjadi gempuran tenaga kerja asing ke Indonesia," kata Ikhsan dalam siaran persnya, kemarin.

Ikhsan mengatakan, jika tujuan Perpres untuk memudahkan investasi dengan harapan terbuka banyak lapangan pekerjaan, sebenarnya peran itu bisa dipercayakan kepada UMKM.

"UMKM itu kan sektor yang paling banyak memberikan

lapangan pekerjaan, seharusnya porsinya digenjot," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai, polemik Perpres TKA muncul karena salah penafsiran.

"Secara substansial tidak berubah. Yang berubah hanya mengenai waktu pengurusan. Tidak tepat jika khawatir TKA ambil tenaga lokal, karena kenyataan di lapangan pake TKA kan mahal," kata Hariyadi.

Diajnenerangkan, untuk mensukseskan rencana bisnis, investor tentu ingin membawa orang-orang kepercayaannya, terutama terkait masalah teknis.

Hariyadi mencotohkan, investasi China pada pembangkit listrik. Mereka menawarkan biaya pembangunan yang murah. Namun dengan catatan, satu paket dengan tenaga kerjanya. Mereka beralasan para tenaga kerjanya sudah terbiasa menjalankan sistem yang digunakan dan bisa bekerja dengan cepat. Menurutnya, kemudahan yang diberikan pemerintah akan mendorong pertumbuhan investasi.

"Kita harus berterima kasih ke pemerintah yang mau merespons dengan cepat kesulitan investor dalam mendatangkan tenaga kerjanya yang selama ini prosedurnya ribet," katanya.

Saat dikonfirmasi mengenai polemik tersebut, sejumlah pejabat terkait di Kemenaker yang dihubungi Rakyat Merdeka, enggan memberikan komentarnya.

Sebelumnya, Menaker Hanif Dhakiri meminta masyarakat tidak resah. Menurutnya, kemudahan untuk TKA hanya untuk kompentansi yang belum bisa dipenuhi tenaga kerja lokal. "Dalam pasal 4 disebutkan setiap pemberi kerja TKA wajib mengutamakan tenaga kerja Indonesia," imbuhnya.

KPJ





Original Post

DPRD Dilibatkan Lagi Usulkan Pokir APBD

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 19
2018-4-9

DPRD Dilibatkan Lagi Usulkan Pokir APBD

Hubungan Eksekutif-Legislatif Harmonis?

Politisi Kebun Sirih

dilibatkan lagi

menyampaikan pokok

pikiran alias pokir

dalam Rancangan APBD

DKI Jakarta. Semua

usulan tersebut dinilai

berdasarkan manfaatnya

kepada keluarga dan

masyarakat.

DI era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memimpin Jakarta, pokir ini ditolak karena dianggap titipan proyek. "Kalau saya melihatnya semua ide dan gagasan itu dinilai dengan seberapa besar memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jakarta.

Apa pun idenya, yang penting bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan keluarga. Anies tidak ingin program-program dalam APBD dipikirkan hanya agar dapat menggunakan anggaran.

"Kalau pembangunan hanya untuk semata-mata karena kita punya uang, lalu kita membangun, nah itu kita pertanyakan," ujar Anies.

Istilah pokir digunakan untuk menyebut kewajiban anggota

legislatif menjaring aspirasi dari masyarakat. Aspirasi itu kemudian akan ditindaklajuti para wakil rakyat ke eksekutif saat perancangan APBD.

Masalah pokir pernah mencuat ketika ada polemik pembahasan rancangan pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) DKI 2015. Antara lain penyebabnya, keputusan Basuki Tjahaja Purnama ketika itu yang tak lagi mengakomodir pokir DPRD dalam draf RAPBD.

Hal ini yang membuat marah anggota DPRD DKI. Mereka menilai Ahok telah melanggar peraturan. Antara lain pokir yang dianggap titipan proyek ialah pengadaan uninterruptible power supply (UPS) senilai Rp 11 triliun dalam APBD 2015.

Anggota Fraksi Gerindra

DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan, dulu pokir DPRD DKI Jakarta sering dianggap sebagai proyek titipan. "Dulu kalau bicara pokok pikiran adalah titipan proyek. Sekarang saya mau sampaikan yang dimaksud pokir itu bukan titipan proyek DPRD." ujarnya.

Dia pun memuji hubungan eksekutif dengan legislatif pada era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

"Ini adalah era hubungan eksekutif dan legislatif mulai harmonis," ujarnya.

Menanggapi istilah pokir itu. Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis UchokKhadaffi mengatakan, para pelaku tindak pidana korupsi masih sering menggunakan kata sandi dalam

melancarkan aksinya. Salah satu istilah yang dipakai adalah uang pokir.

"Terakhir kasus di Kebume dan suap anggota DPRD Kota Malang juga menggunakan istilah tersebut dalam memperlancar pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015," katanya.

Menurutnya, istilah sandi yang digunakan para koruptor dimaksudkan untuk menge-labuhi pihak-pihak lain, terutama KPK. Ketika mereka harus berkomunikasi dengan alat komunikasi telepon (suara maupun teks). Kata-kata tersebut yang dipilih untuk menyamarkan atau menggantikan kata uang suap, ini respons begitu efektifnya penggunaan cara penyadapan KPK selama ini.

mra





Original Post

Setelah Dikritik, Proyek Waduk Rorotan Segera Dilanjutkan Pembangunannya

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 19
2018-4-9

Setelah Dikritik, Proyek Waduk Rorotan Segera Dilanjutkan Pembangunannya

SETELAH dikritik berbagai kalangan, khususnya politisi Kebun Sirih, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikafi menuntaskan proyek pembangunan Waduk Rorotan, Cakung. Jakarta Timur.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengaku sudah memerintahkan jajarannya untuk segera dilanjutkan pembangunannya. "Saya sudah berkoordinasi dengan pak Sekda (red-Saefullah) untuk segera menuntaskankannya," tegas Sandiaga di Balaikota .

Politisi Partai Gerindra ini mengaku telah mendapat laporan terkait mangkraknya pembangunan Waduk Rorotan Cakung ini.

"Saya juga telah meminta untuk mempelajari permasalahannya.

Dan saya tekankan pembangunan harus dilanjutkan," ucapnya.

Sandiaga menjelaskan, pembangunan waduk merupakan salah satu upaya meminimalisir bencana banjir Ibukota. Misalnya saja Waduk Rorotan keda-lamannya delapan meter dan luas mencapai 25 hektar. Ini artinya jutaan kubik air dapat tertampung di waduk ini. Tidak hanya itu.dengan beroperasinya waduk ini setidaknya dampak banjir di tiga wilayah yaitu Cakung. Rorotan, dan Cilincing bisa diminimalisir.

Seperti diketahui, pembangunan Waduk Rorotan Cakung terbengkalai hampir sekitar tiga tahun. Waduk yang telah hampir selesai dan menelan biaya puluhan miliar terhenti pembangunannya. Akibat adanya klaim

dari beberapa pihak yang merasa memiliki hak atas lahan milik Pemprov DKI tersebut.

Dalam proses hukum, putusan Mahkamah Agung (MA) menyebutkan, lahan seluas 25 hektar (Ha) yang digunakan untuk membangun Waduk Rorotan Cakung itu adalah milik Pemprov DKI Jakarta.

"Sebelumnya memang Komisi A merekomendasikan untuk menghentikan sementara pembangunan. Setelah adanya warga yang mengklaim atas lahan itu. Tapi setelah adanya putusan MA seharusnya pembangunan waduk bisa dilanjutkan dong," tandas Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI William Yani.

Untuk itu, lanjutnya, tidak ada ajasan untuk menghentikan pembangunan waduk tersebut.

Sebab, waduk itu sangat dibutuhkan warga untuk pengendalian banjir.

"Warga sudah bosan, banjir terus, maka diperlukan waduk tersebut," ujarnya.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Teguh Hen-darwan mengakui, pembangunan Waduk Rorotan Cakung baru mencapai 85 persen.

Dia menjelaskan, lahan yang digunakan untuk pembangunan waduk merupakan kewajiban pengembang, yakni PGC dan Mitra Sindo. Namun dari total kewajiban 25 Ha baru terpenuhi seluas 20 Ha. " Sisanya masih dalam proses," ucap Teguh.

Saat ini pihaknya belum dapat melanjutkan pembangunan waduk tersebut karena masih menunggu penyelesaian ad-

ministrasi Badan Aset DKI. Setelah sebelumnya ada warga atas nama Sutiman menggugat tanah itu.

Tidak hanya itu, lanjutnya, belum dilanjutkannya pemban-gunanan karena di atas lahan masih terpasang plang milik Polda Metro Jaya yang bertulisan Dalam Pengawasan.

"Kami saat ini menunggu penyelesaian administrasi atas tanah itu." tandasnya.

Teguh mengungkapkan, pembangunan Waduk Rorotan Cakung ini bertujuan untuk mengurangi banjir di tiga wilayah, yakni wilayah Cakung, Cilincing, Rorotan.

"Waduk tersebut cukup besar untuk menampung air dengan kedalaman delapan meter," kata Teguh.

mra





Original Post

Tunggu Putusan Pengadilan

Media Cetak Jawa Pos Halaman 4
2018-4-9

Tunggu Putusan Pengadilan

MENANGGAPI keluhan Bapak Tan Johan Sutanto di Pembaca Menulis edisi 1 April yang berju dul Deposito 29 Tahun Dinyatakan Hangus, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada BCA. Kami informasikan bahwa permasalahan ter-

sebut masih dalam pemeriksaan

di Pengadilan Negeri Surabaya.

Untuk tindak lanjutnya, kami

menunggu putusan pengadilan

yang berkekuatan hukum tetap.

DWINARINl,

Senior VP Biro Humas

PT BCA Tbk

DWINARINl





Original Post

Lula da Silva Menyerah

Media Cetak Jawa Pos Halaman 7
2018-4-9

Lula da Silva Menyerah

BRASILIA Luiz Inacio Lula da Silva akhirnya mengakhiri perla-wanannya. Mantan presiden Brasil itu menyerahkan diri ke polisi Sabtu (7/4). Dia memilih untuk menjalani hukuman 12 tahun penjara yang dijatuhkan Mahkamah Agung (MA). Kamis (5/4) MA memvonis Lula terbukti terlibat skandal korupsi Car Wash.

"Saya akan mematuhi perintah pengadilan. Saya tidak kebal hukum, jika tidak percaya kepada hukum, saya tidak akan membuat partai politik. Saya akan memulai revolusi, ujar Lula kepada para pendukungnya beberapa jam sebelum menyerahkan diri. Lula tetap bersikukuh ndak bersalah. Sejak vonis dijatuhkan hakim, Lula mencari perlindungan di gedung Serikat Pekerja Baja di Sao Paulo. MA sempat memberikan perpanjangan waktu hingga Jumat (6/4) pukul 17.00 kepada Lula untuk menyerahkan diri. Tapi, hingga waktu tersebut terlewati, Lula terus bertahan. Entah apa yang membuat pemi-

kirannya akhirnya berubah.

"Mereka yang menganiaya saya bisa berbuat apa saja. Tapi, mereka tidak akan pernah memenjarakan mimpi kita," ujar Lula dalam sebuah rekaman video ke pendukungnya sebagaimana dilansir Reuters.

Presiden ke-35 Brasil itu dibawa polisi dengan menggunakan mobil SUV hitam. Dia kemudian diterbangkan ke Kota Curitiba menuju kantor pusat kepolisian federal untuk menjalani hukuman. Sebelum deadline, polisi sempat berusaha datang untuk menjemput Lula. Tapi, mereka tidak bisa masuk karena dihalangi para pendukung Lula.

Setelah Lula menyerah pun, para pendukungnya tetap tidak terima. Di depan kantor pusat kepolisian federal di Curitiba, mereka bentrok dengan polisi. Gas air mata dan peluru karet akhirnya digunakan untuk membubarkan massa. Setidaknya delapan orang terluka dalam peristiwa tersebut

(sha/c4/pri)





Original Post

38 LEGISLATOR SUMATERA UTARA TERSANGKA

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 25
2018-4-9

38 LEGISLATOR SUMATERA UTARA TERSANGKA

KOMISI Pemberantasan Korupsi menetapkan 38 anggota Dewan Perwakilan Kak-yat Daerah ProvinsiSumatera Utara sebagai tersangka kasus dugaan suap pembahasan anggaran tahun 2012-2015. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan para legislator provinsi itu diduga menerima suap dari bekas Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, senilai Kp 300-350juta. "Ini tindak pidana korupsi yang dilakukan secara massal," kata Agus, Selasa pekan lalu.

Pada 2015, KPK menetapkan lima pemimpin DPRD sebagai tersangka. Setahun

kemudian, tujuh ketua fraksi dibawa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan. Mereka divonis ernpat-enam tahun penjara. Duit suap dari Gatot Pujo bertujuan agar DPRD menyetujui anggaran perubahan tahun 2013-2014. Gatot Pujo telah dihukum empat tahun bui.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan para pemangku kebijakan di daerah agar berhati-hati dalam penyusunan anggaran. "Sedikit ada penyimpangan, pasti terbongkar," ujarnya.

REDAKSI





Original Post

MENGUAP ITU SEHAT.

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 20
2018-4-9

MENGUAP ITU SEHAT.

Terdakwa kasus suap pemberian izin lokasi perkebunan di Kutai Kartanegara, Bupati (nonaktif) Rita Widyasari, mendengarkan keterangan saksi pada sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa pekan lalu.

ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA





Original Post

COKELAT DI KEBUN SAWIT. LORENG DI LADANG TAMBANG

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 30
2018-4-9

COKELAT DI KEBUN SAWIT. LORENG DI LADANG TAMBANG

Sengketa perusahaan tambang di Kalimantan Selatan melibatkan aparat keamanan dan militer. Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam dituduh memakai tangan gubernur untuk melumpuhkan usaha lawannya. Ada Gatot Nurmantyo.

FOTO Effendy Tios berdiri berdampingan dengan Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Syafruddin terpacak di dinding kantor PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Syafruddin mengenakan seragam polisi, sedangkan Effendy memakai batik lengan panjang. Tak tersunggingsenyumdibibir mereka. Sebagaimana Syafruddin, air muka Effendy tak beriak.

Dicetak rangkap, potret tersebut dipasang di dua ruang pertemuan. Satu digantung di ruang rapat lantai dasar kantor SILO. Satu lagi dipajang di ruang rapat yang lebih luas di lantai dua gedung itu.

Foto itu merekam hubungan Effendy dan Syafruddin. Di SILO, Effendy menjabat wakil direktur utama sekaligus pemilik sebagian saham perusahaan itu. la pernah meminta tolong Syafruddin menengahi konflik SILO dengan pengusaha tambang Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.

Setelah Lebaran tahun lalu, Effendy dan Syamsuddin bertemu di rumah dinas Syafruddin di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Menurut Effendy, dalam pertemuan tersebut Syamsuddin mengutarakan sejumlah permintaan agar tambang grup SILO di Pulau Laut, Kotabaru, Kalimantan Selatan, bisa beroperasi. Di antaranya, kata Effendy, Syamsuddin meminta sebuah helikopter senilai Rp 200 miliar. "Pokoknya minta bagilah. Kayak preman begitu," ujar Effendy, Senin pekan lalu.

Grup SILO adalah salah satu pemilik konsesi batu bara di Pulau Laut. Lewat tiga anak usahanya, yakni PT Sebuku Tanjung Coal, PT Sebuku Batubai Coal, dan PT Sebuku Sejaka Coal, SILO menguasai 22 ribu hektare lahan. Meski sudah mengantongi izin sejak 2010, perusahaan itu baru merencanakan beroperasi pada tahun lalu.

Pada 2010, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengkaji kandungan batu bara di Pulau Laut. Satgas memperkirakan cadangan batu bara di dalam perut pulau di sebelah timur Ka-

limantan Selatan itu mencapai 100 juta metrik ton. Cadangan ini bisa ditambang selama 40-50 tahun ke depan.

Di Pulau Laut, lahan SILO bersebelahan dengan kebun PT Multi Sarana Agro Mandiri (MSAM) milik Syamsuddin melalui Jhonlin Group. Berkongsi dengan PT Inhutani II, MSAM mendapat izin perkebunan sawit seluas 11.500 hektare pada 2013 dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Dari luas itu, sekitar 2.000 hektare lahan MSAM beririsan dengan lahan SILO. Inilah pangkal perseteruan SILO dengan Syamsuddin.

Awal tahun lalu, keberadaan SILO mulai dipersoalkan sekelompok orang. Pada Maret dan Mei 2017, lembaga swadaya masyarakat Komite Aksi Penyelamat Kotabaru (Kapak) menuntut Bupati Kotabaru M. Sayed Jafar Al-Idrus meninjau ulang izin grup SILO. Alasannya, Pulau Laut dianggap tidak memiliki daya dukung sebagai kawasan pertambangan.

Effendy Tios kemudian memanggil pentolan Kapak ke kantornya. Menurut Effendy, dari aktivis Kapak tersebut dia tahu bahwa unjuk rasa itu digerakkan Andi Syamsuddin. Effendy juga menuding ada yang menghasut nelayan agar menolak kehadiran tambang. "Orang ini mau mengusir kami," ujar Effendy.

Di Kalimantan Selatan, Syamsuddin termasyhur sebagai pengusaha tambang yang kerap berseteru dengan pengusaha lain. Sejumlah pemilik tambang masuk penjara setelah berkonflik dengan Syamsuddin. Lelaki asal Batulicin, Kalimantan Selatan, itu pemilik PT Jhonlin Baratama, salah satu kontraktor tambang terbesar di sana. Syamsuddin juga dikenal sebagai kerabat Gubernur Kalimantan Selatan SahbirinNoor.

Inilah yang mendorong Effendy meminta bantuan Komisaris Jenderal Syafruddin untuk mempertemukannya dengan Syamsuddin setelah Lebaran tahun lalu. Sejumlah pengusaha dan politikus yang mengenal Syamsuddin mengatakan lelaki 41 tahun itu akrab dengan sejumlah pejabat kepolisian. Salah satunya Syafruddin. Kedekatan keduanya terekam dalam sebuah foto yang diperoleh Tempo. Pada sebuah momen, keduanya berfoto di dalam pesawat jet pribadi.

Syafruddin membantah pernah mempertemukan Effendy dan Syamsuddin. Menurut Syafruddin, persoalan tambang tak ada urusan dengan kepolisian. "Bohong itu. Saya tak pernah mediasi-media-si," kata Syafruddin, Selasa pekan lalu, di Yogyakarta.

Andi Syamsuddin mengakui pernah bertemu dengan Effendy. Tapi ia menampik kabar pernah meminta helikopter kepada Effendy. "Saya pernah dengar Effendy ngomong saya minta helikopter. Itu fitnah. Kalau dia berani omong seperti itu, bakal saya tuntut dia," ujar Syamsuddin.

Effendy pulang dari rumah dinas Syafruddin dengan hati masygul. Setelah pertemuan itu, konfliknya dengan Syamsuddin malah melebar.

Pada pertengahan tahun lalu, MSAM mulai menanami kebunnya dengan sawit, termasuk di lahan yang tumpang-tindih. SILO keberatan karena menganggap area tersebut masuk wilayah konsesinya. "Mereka menanam kelapa sawit dengan dikawal pasukan Brimob Polri," kata Effendy.

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Brigadir Jenderal Rachmat Mulyana mengatakan polisi memang pernah menjaga perkebunan milik Andi Syamsuddin. Tapi Rachmat membantah kabar bahwa ia membekingi perusahaan Syamsuddin. "Siapa pun yang meminta pengawalan kami layani sesuai dengan

prosedur," ujar Rachmat pada Kamis pekan lalu.

Keterlibatan polisi saat penanaman sawit membuat SILO meradang. Grup usaha itu lalu mencari cantolan ke tentara. Pada September tahun lalu, bekas Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Soenarko, diangkat sebagai Direktur Utama SILO, menggantikan Effendy Tios, yang turun jabatan menjadi wakil direktur utama. "Pak Effendy kan agak nganu kalau perintah-perintah tentara," kata Soenarko.

Selama ini, Effendy selalu tampil di depan layar. Tapi sesungguhnya SILO per-

nah berafiliasi dengan Grup Salim, yang dimiliki taipan Anthoni Salim. Pada 2015, Gallant Venture Ltd, salah satu kapal usaha Salim, dilaporkan melepas saham tak langsung SILO sebanyak 29,4 persen se-nilai US$ 12,59juta. Kepada Tempo, orang dalam SILO mengatakan perusahaan itu masih dimiliki Grup Salim dan Agung Sedayu Group.

Tempo menghubungi Corporate Secretary PT Indofood Sukses Makmur, Stefanus Indrayana, untuk mengklarifikasi kepemilikan Salim di SILO. Indofood salah satu anak usaha Salim. Setelah berdiskusi dengan kalangan internal Grup Salim, Stefanus menyarankan Tempo langsung menghubungi Soenarko.

Soenarko menyatakan tidak mengetahui kepemilikan saham Salim di perusahaan itu karena aksi korporasi tersebut dilakukan sebelum ia bergabung ke SILO pada 2017. "Saya kurang memahami hal itu," ujarnya.

Soenarko malah mengatakan Effendy Tios adalah sahabat Sugianto Kusuma alias Aguan, pemilik Agung Sedayu Group. Tempo berusaha meminta klarifikasi dari pihak Agung Sedayu. Kresna Wasedanto, yangdikenal sebagai kuasa hukum Agung Sedayu, menyatakan dia bukan lagi pengacara perusahaan ini.

Menurut Soenarko, ia masuk ke SILO karena diminta Gatot Nurmantyo, yang saat itu masih menjabat Panglima Tentara Nasional Indonesia. Suatu waktu, kata Soenarko, Gatot bercerita bahwa ada perusahaan yang dizalimi pemerintah daerah. "Ya sudah, kalau perusahaan ini benar, saya siap," kata Soenarko menceritakan percakapannya dengan Gatot.

Kedatangan Soenarko bersamaan dengan ditekennya kerja sama SILO dengan Koperasi Kopassus, Koperasi Kostrad, dan Koperasi Komando Daerah Militer V! Mulawarman. Menurut Soenarko, keterlibatan koperasi tentara dalam pengelolaan tambang semata-mata untuk menopang kesejahteraan prajurit.

Soenarko mengatakan tak ada aturan yang dilanggar dalam kerja sama koperasi tentara dengan perusahaan swasta. "Koperasi kan memiliki unit usaha," ujar lulusan Akademi Militer 1978 ini.

Kongsi tersebut membuat tentara ber-

hadap hadapan langsung dengan polisi di area yang disengketakan. Soenarko menugasi pasukan Kopassus membuat jalan dan membangun mes. Personel Kopassus juga dilibatkan dalam kegiatan operasi intelijen. "Pembangunan sipil kan ringan. Yang paling hebat itu tentara," kata Soenarko.

Ketika berkunjung ke kantor Tempo, Selasa dua pekan lalu, Gatot Nurmantyo menyanggah berperan dalam kerja sama koperasi TNI dan grup SILO. Ihwal Soenarko, ia mengatakan pensiunan jenderal bintang dua tersebut punya hak bergabung dengan perusahaan swasta karena status pensiunnya itu. Walau begitu, Gatot menyebutkan, "Koperasi bisa bekerja sama dengan apa pun."

Kepala Polda Kalimantan Selatan Rachmat Mulyana mengakui situasi di perbatasan lahan MSAM dengan grup SILO sempat memanas menjelang akhir 2017. Rachmat mendengar adanya pasukan TNI Angkatan Darat di konsesi tambang milik grup SILO. Setelah sempat ada gesekan di lapangan, Rachmat menginstruksikan anak buahnya lebih berhati-hati dalam melayani jasa pengawalan. "Bila diminta jasa pengamanan, harus ditinjau dulu," ujar Rachmat.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Mohamad Sabrar Padilah mengatakan kerja sama itu tidak dijalin oleh

koperasi TNI. "Kalau dengan koperasi kesatuan, silakan ditanyakan ke sana," ujar Sabrar.

Namun kongsi tersebut seumur jagung. Pada 4 Desember 2017, Presiden Joko Widodo mencopot Gatot Nurmantyo dan menunjuk Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai penggantinya. Pergantian itu berimbas pada hubungan grup SILO dengan koperasi tentara.

Soenarko menuturkan, pemimpin TNI kemudian memerintahkan pasukan ditarik dari kawasan tambang. Perintah penarikan itu hanya berselang tiga hari setelah pelantikan Hadi. Soenarko memperoleh laporan tersebut dari juniornya di Kopassus. "Ketua koperasi memberi tahu saya ada perintah tarik," kata Soenarko.

Setelah tak ada dukungan dari tentara, keapesan SILO berlanjut. Pemerintah Kalimantan Selatan tak kunjung mengeluarkan rekomendasi izin pinjam pakai kawasan hutan. Maka pada Desember itu SILO menghentikan operasi perusahaannya. Soenarko pun mencari jalan untuk menghidupkan perusahaannya.

Pada 21 Desember 2017, Soenarko menyurati Presiden Jokowi. la mengadukan hambatan yang dialami perusahaannya. Dalam suratnya, ia menyebutkan ada indikasi seorang kerabat gubernur berniat menguasai lahan kebun dan tambang.

"Pengusaha ini mampu mengendalikan keputusan birokrat di pemerintah Kalimantan Selatan," tulis Soenarko.

Surat itu direspons sekretariat kepresidenan, yang lalu mengarahkan Soenarko ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Soenarko pun menjelaskan masalah yang merundung perusahaannya kepada petinggi Kementerian Energi. Ia juga mendatangi Kementerian Dalam Negeri.

Ikhtiar SILO menemui jalan buntu. Pada 26 Januari lalu, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor malah mencabut izin tambang tiga anak usaha grup SILO. Sahbirin mengatakan pencabutan tersebut dilakukan karena adanya desakan masyarakat. "Itu atas dasar aspirasi masyarakat dan kajian lingkungan," ujar Sahbirin.

SILO lalu menggandeng kantor pengacara Yusril Ihza Mahendra untuk menggugat pencabutan izin tersebut. Sidang perdana digelar pada 15 Maret lalu. SILO menganggap pencabutan itu melanggar prosedur karena tak pernah diberi surat peringatan.

Ada memang surat peringatan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Selatan yang mempersoalkan izin lingkungan, tapi menurut SILO hal itu sudah beres dengan keluarnya status dear and dean pada 2010. SILO kemudian mengecek izin lingkungan yang dipersoalkan. Ketika pengecekan berlangsung, Gubernur Sahbirin Noor justru menarik izin tambang SILO.

Menganggapnya janggal, SILO menuding pencabutan izin itu sebagai cara Andi Syamsuddin untuk mencaplok lahan tambang perusahaan ini melalui tangan Gubernur Sahbirin, kerabatnya. "Jangan bilang dia minta bagian, tapi dia ingin merampas," ujar Soenarko.

Syamsuddin membantah berada di balik pencabutan ini. "Salah kaprah itu. Kenapa saya yang dituding?" katanya.

WAYAN AGUS PURNOMO/ RAYMUNOUS RIKANG





Original Post

SETELAH SATGAS TAK ADA LAGI

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 36
2018-4-9

SETELAH SATGAS TAK ADA LAGI

Porak-parik sejak awal, izin tambang PT SILO sempat diinvestigasi Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum bentukan Susilo

Bambang Yudhoyono. Berisi banyak temuan, kajian Satuan Tugas

tak dipakai Gubernur Sahbirin.

RIBUT-RIBUTizintam-bang PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) bukan baru terjadi belakangan ini. Jauh sebelum Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mencabut izin tambang tiga perusahaan di bawah PT SI1.0 pada Januari 2018, kejanggalan i/.in grup usaha itu di Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru, tersiar sampaijakarta.

Delapan tahun lalu, Satuan Tugas Pemberantasan Matia Hukum yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat menyelidiki penerbitan izin usaha pertambangan lima perusahaan pada 2010. Perusahaan itu PT Sebuku Batubai Coal, PT Sebuku Tanjung Coal, dan PT Sebuku Sejaka (loal, yang menambang batu bara, serta PT Banjar Asri dan PT Ikatrio Sentosa, yang mengeruk bijih besi.

PT Sebuku Batubai Coal, PT Sebuku Tanjung Coal, dan PT Sebuku Sejaka Coal adalah tiga perusahaan di bawah naungan SILO yang dicabut izinnya oleh Sahbirin pada Januari lalu. Sedangkan PT Banjar Asri dan PT Ikatrio Sentosa terafiliasi ke grup SILO melalui direktur utamanya, Effendy Tios, yang juga Wakil Direktur Utama PT SILO.

Satgas yang dipimpin Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan waktu itu, Kuntoro Mangkusubroto, sampai turun ke Kalimantan Selatan. "Banyak laporan dari warga soal sengketa lahan di sana," kata bekas anggota Satgas, Yunus Husein. Yunus, yang juga mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Ke-

uangan, mengatakan timnya sempat menginvestigasi izin tambang lima perusahaan itu. Sebelumnya, Satgas menerima laporan tentang obral izin tambang menjelang pemilihan kepala daerah serta maraknya sengketa kepemilikan tambang. "Ada Haji Isam sebagai tokoh penting dalam isu tersebut," ujar Yunus, merujuk pada pengusaha tambang Andi Syamsuddin Arsyad.

Menurut kajian Satgas, izin untuk perusahaan tambang tersebut berpotensi melanggar sejumlah aturan. Ketika izin diberikan pada 20 April 2009, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 30 Tahun 2004 tentang Larangan Aktivitas Tambang Batu Bara di Pulau Laut masih berlaku. Peraturan Pulau Laut bebas tambang itu baru dicabut pada 30Juni 2010, berselang lebih dari setahun sejak izin terbit.

Larangan menambang di Pulau Laut diperkuat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam regulasi itu disebutkan bahwa pulau kecil adalah pulau yang luasnya tak lebih dari 2.000 kilometer persegi. Nah, berdasarkan pengukuran oleh kelompok Jaringan Advokasi Tambang, luas Pulau Laut hanya 1.955,93 kilometer persegi. Adapun versi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotabaru, luasnya 2.080 kilometer persegi.

Konsekuensinya, menurut undang-undang itu, tak boleh ada penambangan di Pulau Laut. Bahkan, bukan hanya penambangan mineral atau minyak dan gas, penambangan pasir pun dilarang di pulau kecil seperti Pulau Laut. Satgas juga curiga dokumen analisis me-

ngenai dampak lingkungan (amdal) disusun terburu-buru. Sejak kerangka acuan amdal diajukan perusahaan hingga terbit rekomendasi kelayakan lingkungan, waktu yang dihabiskan hanya 50 hari. Sepanjang proses pemeriksaan dokumen, pakar memberikan masukan yang sama persis pada lima dokumen amdal yang mereka kaji pada waktu yang berbeda.

Dugaan penyimpangan pun terjadi pada pemanfaatan status lahan. Menteri Kehutanan (saat itu) Malam Sambat Kaban pernah mengeluarkan surat keputusan bernomor SK.435/Menhut-II/2OO9 tentang penunjukan kawasan hutan di Kalimantan Selatan. Pemerintah, dalam keputusan itu, menetapkan hutan di Pulau Laut masuk kualifikasi suaka alam, hutan lindung, dan hutan produksi. Ma-

salahnya, sebagian besar konsesi tambang di Pulau Laut berada di zona kawasan hutan tersebut.

Satgas merekomendasikan pelarangan aktivitas tambang di kawasan hutan lindung, suaka alam, dan hutan produksi. Meski begitu, mereka memberikan catatan bahwa izin tambang masih bisa diterbitkan secara selektif asalkan tak menggali tambang secara terbuka. Persoalannya, kebanyakan penambangan batu bara digarap dengan pola terbuka sehingga berpotensi mengubah fungsi kawasan hutan. "Konsesi tambangnya juga banyak yang tumpang-tindih," kata Yunus.

Yunus mengungkapkan, Satgasmenyo-dorkan sejumlah rekomendasi di akhir investigasi, meski waktu kerjanya mepet. Salah satunya mengkaji ulang dokumen amdal. Dila hasil kajian menunjukkan ekosistem tak mampu mendukung, izin pertambangan harus dibatalkan.

Setelah Satgas melakukan kajian, SILO memang berupaya mengurus izin lingkungan. Hasilnya, grup usaha itu men-

dapat surat rekomendasi izin lingkungan dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kotabaru pada 2013. Setelah itu, SILO bersengketa dengan PT Multi Sarana Agro Mandiri (MSAM), perusahaan kelapa sawit milik Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam. Pangkal soalnya, sekitar 2.000 hektare lahan milik SILO tumpang-tindih dengan lahan MSAM, yang baru mendapat izin berkebun pada 2013.

Sewindu setelah kajian Satgas rampung, baru rekomendasinya dilaksanakan pemerintah daerah. Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mencabut izin tiga perusahaan SILO pada 26Januari 2018. Tapi, dalam semua surat keputusan pencabutan, Sahbirin memakai alasan lain untuk membatalkan izin SILO, yakni protes masyarakat terhadap aktivitas tambang, bukan temuan Satgas. "Saya mencabut karena mendengar aspirasi masyarakat dan berdasarkan kajian lingkungan," ujar Sahbirin.

Sejak izinnya dicabut, aktivitas di kantor SILO di Pulau Laut tampak lengang.

Tak ada penanda bahwa perusahaan tersebut bakal menggali deposit batu bara senilai Rp 151 triliun yang terkandung di perut Pulau Laut. Di depan gerbang, cuma ada spanduk yang mengumumkan kerja sama SILO dengan koperasi Tentara Nasional Indonesia. Rabu tiga pekan lalu, di gerbang itu cuma ada dua petugas keamanan. "Manajemen tak bisa menerima wawancara," kata salah seorang petugas.

Kepala Biro Hukum Pemerintah Kalimantan Selatan Akhmad Fydayeen menjelaskan bahwa alasan Sahbirin mencabut izin tambang Silo bukan semata-mata desakan masyarakat. Menurut dia, Gubernur juga memperhatikan kajian akademis tentang dampak lingkungan.

Isi kajian dampak akademis, antara lain, menyatakan Pulau Laut tak punya cadangan air tanah. Dalam beberapa musim terakhir, menurut Fydayeen, warga Pulau Laut acap mengalami krisis air saat kemarau. Masih menurut kajian akademis versi pemerintah Kalimantan Selatan, lokasi tambang SII.O berada di area yang kondisi air tanahnya mustahil menjadi tempat penambangan. "Belum ada tambang saja sudah sulit air, apalagi ada tambang," tutur Fydayeen.

Selain itu, menurut Fydayeen, SILO tak memperbarui dokumen amdal dan izin lingkungan yang terbit pada 2013. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, SILO wajib memutakhirkan dokumen itu karena dalam jangka waktu tiga tahun tak pernah merealisasi rencana kegiatan pertambangan. "Kepala Dinas Lingkungan Hidup sudah tiga kali bersurat untuk mengimbau pembaruan itu," ujarnya.

Direktur Utama PT SI LO Soenarko mengatakan perusahaannya tak pernah menerima surat apa pun dari pemerintah. "Tahu-tahu langsungdicabut," ujarnya.

Ihwal sejumlah dugaan pelanggaran, termasuk dari temuan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Soenarko mengatakan SILO cuma lamban dalam merealisasi penambangan. "Beberapa tahun belakangan harga batu bara anjlok," katanya. "Jika dianggap sebagai kesalahan, salah kami cuma lambat."

RAYMUNDUS RIKANG





Original Post

TRANSAKSI MENCURIGAKAN AGEN PERJALANAN

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 66
2018-4-9

TRANSAKSI MENCURIGAKAN AGEN PERJALANAN

Seorang pejabat Bea dan Cukai diduga memiliki rekening tak wajar dengan transaksi bernilai puluhan miliar rupiah. Sebagian besar ditengarai disamarkan melalui perusahaan biro perjalanan keluarga.

BERKAS laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan setebal dua ratus lembar itu diterima Bagian Pengaduan Komisi Pemberantasan Korupsi pada awal pekan lalu. Isinya memuat laporan transaksi tak wajar Agus Djoko Prasetyo, Kepala Subdirektorat Penyidikan Bea dan Cukai Kepulauan Riau.

Bagi Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, informasi tentang rekening mencurigakan salah satu pejabat pabean itu bisa menjadi amunisi haru bagi lembaganya yang memprioritaskan penyelamatan keuangan negara dari sektor bea dan cukai. Adapun ihwal materi laporannya. Saut memilih tidak berkomentar. "Agar tidak mengganggu prosesnya nanti," ujarnya Rabu pekan lalu.

Dari dokumen yang diperoleh Tempo, laporan yang masuk ke komisi antikorupsi tersebut memuat rekening mencurigakan terkait dengan Agus Djoko dalam kapasitasnya sebagai pegawai Bea dan Cukai pada 2006-2011. Laporan itu menyebutkan rekening Agus tak sesuai dengan profil karena salah satunya tidak sebanding dengan pendapatannya yang pada periode tersebut tak sampai Rp 15 juta per bulan. Pangkat Agus ketika itu penata Ille.

Selama kurun tersehut, rekening pribadi Agus menerima aliran dana Rp 2,7 miliar. Ketika itu, ia menjabat Kepala Seksi Barang Hasil Penindakan dan Kepala Seksi Penindakan II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dua posisi ini berada di bawah Direktorat Penindakan dan Penyidikan. Agus juga sempat menjabat Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

Bukan hanya tak sesuai dengan profil, menurut laporan tersebut, duit di rekening pribadi Agus Djoko itu diduga dari setoran tunai dan kiriman pihak swasta yang bidang usahanya berkaitan dengan impor, otomotif, travel, emas, dan perdagangan.

Salah satu pengirimnya yang disebut dalam laporan itu adalah Sugianto, yang tercatat sebagai Direktur Prakarsa 81. Sebanyak Ki rekening perusahaan ini juga menampung puluhan miliar rupiah duit dari belasan importir. Tiga dari Ki rekening tersebut tercatat pernah menyetor ke rekening istri Agus, Venny Anugerah Sari, dan Wahyu Puji Kristanto, adjk Agus.

Selama periode yang sama, Sugianto juga tercatat pernah menyetorkan duit belasan miliar rupiah ke rekening pegawai Bea dan Cukai lainnya, Ahmad Dedi. Pria yang tahun lalu masih tercatat sebagai Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai JawaTimur II ini sudah membantah tuduhan tersebut. "Saya tidak pernah menerima uang dari pengusaha melalui siapa pun," ujar Dedi.

Kedekatan Agus dan Dedi sudah terjalin sejak mereka sama-sama belajar di Po-liteknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Mereka angkatan keenam sejak Jurusan Bea-Cukai STAN terbentuk. Setelah lulus pada 1993, Agus langsung masuk sebagai pegawai Bea dan Cukai. "Betul yang bersangkutan satu angkatan dengan Ahmad Dedi," ucap Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sumiyati.

Agus juga membenarkan bahwa ia kenal baik dengan Ahmad Dedi. "Iya, kami seangkatan, memangnya kenapa?" kata pria kelahiran Surabaya yang kini merupakan pejabat eselon Illa Bea dan Cukai tersebut. Dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ke KPK pada 10 Oktober 2016, Agus Djoko tercatat mengantongi kekayaan Rp 5,11 miliar.

Seperti tertera di akta notaris, PT Prakarsa 81 beralamat di Jalan Utan Kayu Nomor 48, Jakarta Timur. Tempo sempat menelusuri alamat tersebut untuk mengkonfirmasi kepada Sugianto tentang hubungan perusahaannya dengan para pejabat Bea dan Cukai. Ternyata PT Prakarsa 81 tak berkantor di sana. Tempat itu lokasi gedung pertemuan dan kantor notaris. Sesuai dengan kartu tanda penduduk dan surat izin mengemudi, Sugianto juga mencantumkan alamat yang sama dengan PT Prakarsa 81.

Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuanganjuga sedang mengklarifikasi tentang temuan akta perusahaan PT Prakarsa 81 yang diduga berkaitan dengan Agus Djoko dan Ahmad Dedi. "Kami mendalami tentang informasi tersebut, tapi memang belum selesai," ucap Sumiyati.

Agus Djoko membantah pernah menerima setoran dari para importir melalui rekening pribadinya. Ia juga mengatakan tak pernah menerima setoran dari Sugianto atau PT Prakarsa 81. Lulusan magister hukum Universitas Lampung ini mempersilakan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan membuktikan tuduhan tersebut. "Itu semua tak benar. Saya tidak pernah mengetahui nama-nama itu," katanya ketika dihubungi Tempo pada Jumat pekan lalu.

SEBUAH banner terlihat mencolok di Jalan Kedung Cowek arah Jembatan Suramadu, Surabaya. Menempel di dinding pembatas rumah toko, banner itu menawarkan tiket murah untuk perjalanan domestik dan internasional dengan harga grosir. Di samping banner berlatar warna oranye-ku-

ning-biru itu, berdiri dua rumah toko yang digabung menjadi satu dengan ornamen kayu di bagian atasnya. Persis di bagian tengah ornamen terdapat tulisan "Graha Thera". Saat Tempo mendatangi lokasi itu, hanya satu ruko yang terbuka, yang menjadi kantor PT Thera Buana.

Salah satu penjaga loket mengatakan tak tahu saat ditanya identitas pemilik perusahaan ini. Namun sehari-hari mereka mengaku dikontrol oleh Wahyu Puji, yang tak lain adalah adik Agus Djoko Prasetyo. Di situs perusahaan itu tertulis sejumlah rekening penampung dana atas nama Wahyu Puji. "Pak Wahyu saat ini di Banjarmasin," ujar petugas perempuan yang tak mau menyebutkan namanya.

Sekitar 25 meter di sebelah selatan ruko tersebut terdapat warung Giras 47 yang berjualan minuman dan makanan ringan. Seorang wanita paruh baya pemilik warung mengatakan, sebelum menempati ruko itu, Thera Buana menyewa rumah milik kakaknya yang juga beralamat di Jalan Kedung Cowek. "Waktu itu 2010. Yang punya Pak Agus, pegawai Bea dan Cukai," tutur pemilik warung tersebut.

Perusahaan biro perjalanan yang dikelola Wahyu Puji dan istri Agus Djoko, Venny Anugerah Sari, itu memang berdiri sejak 2010. Nama Thera Buana tercantum sebagai salah satu penerima uang dari Sugianto, Direktur PT Prakarsa 81. Berdasarkan dokumen yang diperoleh Tempo, ada 33 rekening yang terkait dengan Thera Buana. Selama 2012-2016, dana masuk sebesar Rp 750,1 miliar dan dana keluar Rp 749,0 miliar.

Dana masuk teridentifikasi berasal dari pihak terkait dengan Agus Djoko dan pihak lain yang profilnya sebagai swasta dengan bidang usaha bervariasi. Sedangkan transaksi dana keluar teridentifikasi mengalir ke perusahaan maskapai penerbangan, rekening pihak terkait, dan pengeluaran lain tidak terkait dengan biro travel.

Atas dana masuk tersebut, menurut laporan itu, dilakukan pemilahan berdasarkan profil lawan transaksi, nominal transaksi, jenis transaksi, pola transaksi, dan underlying transaction. Ujungnya diketahui total dana yang masuk berasal dari sesama kerabat Agus Djoko sebesar Rp 251,1 miliar. Sedangkan sisanya, Rp 482,9 miliar, diklasifikasikan sebagai transaksi usaha.

Dari dana sebesar Rp 482,9 miliar tersebut, Rp 417,5 miliar di antaranya mengalir ke perusahaan penerbangan nasional

dan internasional. Laporan itu menyebutkan ada perbandingan antara total penerimaan dan gross margin keuntungan The-ra Buana, yakni sebesar Rp 65 miliar atau 13,55 persen. Di sisi lain, berdasarkan data publik, diketahui gross margin untuk usaha travel kurang dari 5 persen. "Dengan demikian, perkiraan gross margin Thera Bua-

na tidak wajar atau menyimpang dari profil keuntungan usaha biro perjalanan wisata pada umumnya," tulis laporan tersebut.

Dari pengembangan lebih lanjut atas ke-tidakwajaran itu, seperti mengutip laporan tersebut, ditemukan transaksi usaha Thera Buana bercampur transaksi lain. Disebutkan juga dalam laporan bahwa transaksi itu diduga merupakan suap atau grati-fikasi kepada Agus Djoko. Dugaan ini berdasarkan penelusuran dana masuk transaksi tersebut melalui setoran tunai tanpa menggunakan buku tabungan atau hanya

melalui anjungan tunai mandiri (ATM) dengan jumlah yang besar.

Salah satu pengirimnya teridentifikasi pengusaha ekspedisi yang namanya sempat disebut-sebut dalam kasus Meru Sulas- tyono. Pada 2013, penyidik Dadan Reserse Kriminal Kepolisian RI menangkap Meru karena diduga menerima suap dari importir. Mahkamah Agung sudah memvonis Meru ( tahun 6bulan penjara.

Menurut dokumen yang diperoleh Tempo, beberapa pihak pengirim dana ke Thera Buana juga memiliki transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profilnya sebagai biro perjalanan. Mayoritas pengirim dana bergerak di bidang usaha distributor produk kecantikan dan importir. Beberapa agen Thera Buana lainnya juga tercatat sebagai karyawan di toko emas.

Berdasarkan penelitian tersebut, jumlah uang yang diduga sebagai transaksi suap atau gratifikasi yang disamarkan sebesar Rp 40 miliar. Modus transaksinya mela-

lui pencucian uang. Caranya dengan mencampurkan transaksi usaha dan dugaan gratinkasi tersebut. "Atas setiap dana masuk dinyatakan sebagai transaksi penjualan tiket atau paket usaha," ujar salah seorang penegak hukum.

Seorang pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengatakan Sugianto ataupun perusahaan biro perjalanan tadi diduga sebagai perantara pemberian dana un-

tuk Agus Djoko guna membantu meloloskan barang impor bermasalah.

Modusnya, menurut dia, meloloskan jenis dan jumlah barang dalam kontainer yang tidak sesuai dengan dokumen pemberitahuan impor barang, memberitahukan harga barang impor lebih rendah sehingga pembayaran pajak impornya menjadi rendah, serta membantu memasukkan barang larangan dan yang dibatasi im-

portasinya. "Dia membantu tidak hanya di tempatnya bertugas, tapi juga di berbagai lokasi. Mereka ini jaringan," ucapnya.

Agus Djoko membenarkan bahwa Thera Buana merupakan perusahaan biro perjalanan yang dikelola keluarganya. Namun ia membantah kabar bahwa perusahaan itu telah menerima setoran dari para importir. "Itu semua tidak benar," katanya.

LINDA TRIANITA/SYAILENDRAPERSADA.





Original Post

TERSEBAB TARIK-ULUR REGULASI

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 82
2018-4-9

TERSEBAB TARIK-ULUR REGULASI

Pemerintah akan memaksa perusahaan berbasis aplikasi online menjadi perusahaan transportasi. Karena regulasi yang berubah-ubah.

PERTEMUAN Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dengan pengurus Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) di kantor Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, berlangsung tegang. Pada pertemuan Selasa siang pekan lalu itu, pengurus Organda mendesak Budi Karya menegakkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017.

Organda menilai Kementerian terkesan mengulur pemberlakuan aturan tersebut. Organisasi itu juga meminta pemerintah mencabut segala hal yang bertentangan dengan peraturan ini. Direkturjenderal Angkutan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi, yang mendampingi Mente-

ri, mengatakan beberapa pengurus Organda menyampaikan tuntutannya dengan nada tinggi. "Kalau ke saya bolehlah. Tapi kalau ke Pak Menteri? Ini pejabat negara," ujarnya seusai pertemuan itu.

Dalam persamuhan tersebut. Menteri Budi Karya belum bisa memenuhi tuntutan Organda. Dia beralasan regulasi yang terbit tahun lalu itu tak segera bisa dieksekusi. Dalam waktu dekat, Budi Karya mengatakan perusahaan aplikasi bakal diatur menjadi perusahaan transportasi agar kementeriannya bisa melegalkan dan mengatur operasional angkutan berbasis online. "Kami harus tegas dan memilih perusahaan transportasi yang diberlakukan," katanya.

Di mata pengurus Organda, kebijakan itu terbilang telat. Menurut Sekretaris Jen-

deral Organda Ateng Haryono, Organda mengusulkan tentang hal itu sejak tiga tahun lalu. "Kalau sekarang baru diwacanakan, telat," ujarnya.

Pemerintah menerbitkan regulasi transportasi online ketika bisnis jasa pemesanan angkutan yang memanfaatkan teknologi informasi mulai booming di Tanah Air. Pada Maret 2016, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Pemerintah mengkategorikan angkutan online sebagai angkutan sewa khusus. Setahun berse-

lang, peraturan tersebut direvisi.

Dalam perjalanannya, aturan ini dibatalkan Mahkamah Agung karena digugat sejumlah pengemudi taksi berbasis aplikasi online. Pemerintah lantas menerbitkan aturan regulasi baru, yakni Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017. Beberapa poin yang direvisi di antaranya mengenai penetapan tarif batas atas dan bawah, argometer, wilayah operasi, kuota armada, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, sertifikat registrasi uji tipe, dan peran aplikator.

Menteri Budi Karya meyakinkan aturan itu yang akan melegalkan bisnis perusahaan aplikasi melayani jasa taksi online. Berdasarkan aturan itu, armada taksi online wajib lulus uji kendaraan berkala, dengan surat tanda nomor kendaraan berbadan hukum. Badan hukum ini dapat berbentuk koperasi yang memiliki izin sebagai penyelenggara Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

Pemerintah melalui Gubernur dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta nantinya menetapkan kuota dan wilayah operasi pengemudi. Jika wilayah operasi danjumlah kendaraan tidak dibatasi, menurut Budi Karya, bisa menyebabkan jumlah pengemudi melebihi permintaan.

Membeludaknya jumlah mitra pengemudi menyebabkan persaingan memperoleh penumpang makin ketat. "Sekarang sopir kesulitan mendapat sekian ratus ribu rupiah sehari. Untuk mencapainya, dia harus kerja sampai malam," kata Menteri Budi Karya.

Pada Maret lalu, Menteri Koordinator Ke-maritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta perusahaan aplikator menyetop sementara rekrutmen mitra pengemudi. Selama moratorium, Kementerian Perhubungan memaksa armada taksi online memperbaiki persyaratan seperti uji kir dan penggunaan surat izin mengemudi umum. "Kami memberikan kir gratis dan ongkos subsidi untuk SIM," Budi Karya menambahkan.

Sebaliknya, Aliansi Nasional Driver Online sendiri meminta aturan itu dicabut. Rabu dua pekan lalu, mereka berunjuk rasa meminta bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Sehari sebelumnya, gabungan pengemudi ojek online menggelar demo serupa dan perwakilannya diterima Presiden di Istana Jakarta. Saat itu, gabungan pengemudi angkutan roda dua berbasis aplikasi meminta payung hukum baru yang melegalkan sepeda motor sebagai

angkutan umum. Mereka juga berharap tarif dasar perjalanan ojek online tak terlampau murah.

Aliansi pengemudi taksi online diterima Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Moeldoko juga mengumpulkan manajemen perusahaan aplikasi. Hadir pula Menteri Budi Karya serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Rapat memutuskan akan diterbitkan aturan baru untuk menambah status perusahaan aplikasi, seperti Grab dan Go-Jek, menjadi perusahaan angkutan online. "Tadi sudah bersepakat, aplikator itu dijadikan perusahaan jasa angkutan, di samping aplikator," ucap Moeldoko, Rabu dua pekan lalu.

Menteri Budi Karya berencana mengatur taksi online di Indonesia seperti di Inggris. Di Inggris, Uber dikenai peraturan yang sama dengan perusahaan taksi konvensional, misalnya mempekerjakan pengemudi profesional yang sesuai dengan aturan te-

mereka butuhkan saat bepergian di kota kami," kata pelaksana tugas Direktur Perizinan dan Peraturan Transport for London, Helen Chapman, seperti dikutip Tech-Crunch.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi menilai perubahan status badan hukum perusahaan aplikasi menjadi penyedia angkutan akan memperjelas relasi antara penumpang, pengemudi, dan operator. "Perlu banyak masukan agar regulasi baru mudah dieksekusi dan sesuai dengan jenis bisnis digital."

Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengatakan sedang mengkaji penambahan status Grab menjadi perusahaan transportasi. Ia menambahkan, pendapatan pengemudi tak hanya berdasarkan tarif, tapi juga volume. "Penemunya unsur penumpang, pengemudi, dan kompetisi," ujarnya seusai pertemuan di Kantor Staf Presiden.

naga kerja. Uber wajib memenuhi upah minimum, cuti, dan tunjangan bagi pengemudi. Sebelumnya, pengemudi Uber hanya berstatus pekerja independen.

Otoritas transportasi London (Transport for London) memaksa Uber membatasi jam kerja pengemudi dan memberlakukan hari libur. Di satu sisi, otoritas memperketat perekrutan pengemudi baru dengan mewajibkan sopir lulus uji kemampuan bahasa Inggris secara lisan dan tertulis. Otoritas juga mengatur kriteria emisi kendaraan dan menyediakan asuransi.

Untuk melindungi penumpang, setiap operator angkutan di London wajib melaporkan data detail pengemudi dan kendaraannya. "Ini menunjukkan komitmen untuk memberi mereka jaminan yang

Chief Corporate Affairs Go-Jek Nila Ma-rita meminta pemerintah mengkaji ulang keputusan perubahan entitas perusahaan. Sebab, perubahan bisa berdampak pada mobilitas masyarakat serta kesejahteraan mitra pengemudi dan pelaku ekonomi kecil. "Perlu kajian mendalam agar tidak berdampak negatif sistemik terhadap tingkat pengangguran di Indonesia."

PUTRI ADITYOWATI/ KHAIRUL ANAM/YOHANES PASKALIS





Original Post

VONIS MATI GODFATHER KOTA TAMBANG

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 86
2018-4-9

VONIS MATI GODFATHER KOTA TAMBANG

Cina menghukum mati seorang godfather Kota Tambang. Langkah keras Xi Jinping dalam memberangus koruptor.

ZHANG Zhongsheng, mantan Wakil Wali Kota Lyuliang dan dijuluki "Godfather" di wilayahnya, menjadi pejabat pemerintah pertama yang dihukum mati karena kasus korupsi di bawah pemerintahan Presiden Cina Xi Jinping. Media Inggris, The Times, menyebut pemberian hukuman paling keras ini sebagai sinyal dari Beijing bahwa tak ada batas hukuman bagi pejabat korup.

Hakim Pengadilan Menengah Rakyat Linfen dalam putusannya pada Rabu pekan lalu menyatakan Zhang bersalah menerima suap 1,04 miliar yuan atau sekitar Rp 2,2 triliun. Suap itu ia terima selama 1997-2013 saat menjabat Bupati Kabupaten Zhongyang dan kemudian Wakil Wali Kota Lyuliang. Sogokan itu sebagai imbalan un-

tuk memuluskan pengusaha mendapatkan kontrak yang menguntungkan, termasuk di sektor pertambangan batu bara.

Besarnya suap yang diterima Zhang, yang menjadi pegawai negeri selama 40 tahun, membuat hakim terperenyak. Pengadilan dalam putusannya menyatakan jumlah suapnya "sangat besar", terutama dalam dua kasus. "Dua dari 18 kasus penyuapan menyangkut lebih dari Rp 437 miliar dan Rp 193 miliar," begitu menurut pengadilan soal putusan kasus ini. Menurut pengadilan, Zhang juga belum mengembalikan uang suap ini.

Hakim menggambarkan Zhang "sangat rakus" dan "menghina aturan dan hukum" serta tidak bisa menahan diri, bahkan di tengah-tengah gerakan antikorupsi nasional yang gencar dikampanyekan Presiden Xi.

Hakim menyimpulkan bahwa Zhang pantas mendapat hukuman paling berat karena "kerugian besar yang ia timbulkan kepada bangsa dan masyarakat". Pengadilan juga memerintahkan semua asetnya disita.

Besarnya uang suap Zhang ini sangat kontras dengan situasi ekonomi daerah yang dipimpinnya. Lyuliang terletak di Dataran Tinggi Huangtu yang berdebu. Dulu daerah ini menjadi pangkalan Tentara Merah selama Perang Dunia Kedua. Namun, hampir 70 tahun sejak Partai Komunis mengambil alih kekuasaan di Cina, Lyuliang masih tertinggal dari daerah lain.

Menurut China News, 1,346 desa dan 480 ribu penduduk daerah ini diklasifikasikan sebagai "miskin" oleh pemerintah pusat. Padahal Lyuliang adalah kota tambang dengan cadangan batu bara yang kaya. Hal ini memicu investasi besar-besaran para pengusaha selama dekade terakhir dan membuat beberapa pemilik tambang men-jadijutawan.

Cina telah lama menjalankan hukuman mati tapi berapa jumlahnya masih rahasia negara. Menurut catatan Cornell Center on the Death Penalty Worldwide, data paling awal mengenai hukuman mati adalah pada 2007. Pada tahun itu diperkirakan Negeri Panda telah mengeksekusi 6.500 orang untuk berbagai kasus pidana. Setiap tahun, ribuan orang dalam berbagai kasus pidana telah dieksekusi.

Namun untuk kasus korupsi dan kejahatan ekonomi jumlahnya tak banyak. Zhang Zhongsheng bukan pejabat pertama yang dihukum mati dalam satu dekade ini, tapi ia yang pertama divonis di masa pemerintahan Xi Jinping, sejak 2012. Sebelumnya ada dua pejabat Cina yang divonis mati mantan Wakil Wali Kota Hangzhou.XuMai-yong, dan mantan Wakil Wali Kota Suzhou, Jiang Renjie. Keduanya divonis mati dalam sidangJuli2011.

Namun undang-undang sebelumnya kurang jelas menyebutkan siapa yang layak dihukum mati karena korupsi. Otoritas hukum Cina mempertegas ancaman hukuman mati bagi para koruptor sejak April 2016 dengan menyatakan bahwa hukuman itu berlaku bagi pejabat dengan nilai korupsi di atas Rp 6,5 miliar.

Shanxi, yang ada di bagian utara Cina, menjadi sasaran kampanye Xi sejak 2013 karena maraknya praktik korupsi di sana. Majalah keuangan Caixln pernah melakukan investigasi selama tiga bulan terhadap praktik korupsi di Lyuliang pada 2014. Hasilnya, beberapa pengusaha daerah meng-

klaim telah menghabiskan Rp 2 miliar per tahun untuk menyuap pejabat yang, seperti Zhang, mengendalikan tambang dan dapat menutupnya jika dianggap tidak aman. Sepak terjang Zhang mulai diselidiki polisi pada 2015 dan akhirnya ditangkap setahun kemudian.

Dalam lima tahun terakhir, sekitar 1,34 juta pejabat berpangkat rendah telah dihukum di bawah Presiden Xi. Jumlah itu diprediksi bertambah signifikan dengan lahirnya lembaga antikorupsi baru bernama Komisi Pengawas Nasional. Badan baru ini dimasukkan ke konstitusi pada Ahad pekan lalu dan akan menggantikan fungsi Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin (CCDI).

Menurut South China Morning Post, Komisi Pengawas Nasional punya kekuatan besar dan luas karena posisinya di atas Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Berbeda dengan pendahulunya, yang hanya mengawasi 90 juta anggota partai, Komisi akan diberi jangkauan lebih luas ke para manajer perusahaan milik negara, rumah sakit, lembaga pendidikan dan budaya, organisasi olahraga, bahkan pemerintah desa dan lembaga penelitian.

Komisi juga akan memiliki sejumlah kewenangan yang sebelumnya dimiliki Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin. Misalkan, lembaga itu bisa menahan orang tanpa sangkaan, menginterogasi, menahan tersangka, membekukan aset, dan melacak tempat tinggalnya. Para tahanannya juga bisa dibatasi dalam hal berhubungan dengan pengacara. Namun sejumlah kewenangan ini mengundang kritik dari masyarakat sipil dan praktisi hak asasi manusia karena mereka khawatir akan adanya po-

tensi penyalahgunaan kekuasaan.

Wakil Ketua Kongres Rakyat Nasional, Li Jianguo, mengatakan kepada para anggota parlemen yang bersidang di Beijing bahwa rancangan undang-undang yang memperluas kewenangan Komisi itu bertujuan meningkatkan kepemimpinan partai dalam kampanye antikorupsi. "Dalam menghadapi situasi yang sulit dan kompleks, lembaga pengawas yang ada jelas tidak dapat memenuhi tuntutan perang melawan korupsi dan kampanye untuk membersihkan partai," katanya.

Deputi Sekretaris Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin, Xiao Pei, punya pandangan serupa dan menyebut regulasi baru itu "juga akan menambah kepercayaan diri dan kepercayaan masyarakat terhadap partai".

Kebijakan keras Xi Jinping di bidang antikorupsi menuai banyak tafsir soal motif di baliknya. Willy Wo-Lap Lam, penulis Chinese Politics in the Era ofXi, mengatakan perang melawan korupsi memang harus dilakukan sekarang atau tidak sama sekali. "Jika korupsi tingkat tinggi berlanjut, orang-orang akan bangkit dan menggulingkan partai," ujarnya, seperti dilansir NPR.

Namun Willy menilai Xi menggunakan kampanye antirasuah ini untuk menyingkirkan tokoh-tokoh kunci dari faksi-faksi yang bertikai di dalam Partai Komunis Cina, yaitu faksi Shanghai yang dipimpin oleh mantan presiden Jiang Zemin dan faksi Liga Pemuda yang dipimpin mantan presiden Hu Jintao. "Xi Jinping telah berhasil membangun faksi sendiri, faksi Xi Jinping, yang sekarang telah menyingkirkan dua faksi lainnya dan menjadi faksi terbesar," kata Willy.

Willy percaya Xi telah menjadi pemimpin Cina terkuat setelah Mao Zedong dan menggunakan kampanye antikorupsi sebagai alat Machiavellian untuk menghilangkan pesaing potensialnya.

Direktur pelaksana badan riset Gavekal Dragonomics, Arthur Kroeber, tak setuju dengan pandangan Willy. "Saya pikir bukti yang kami miliki adalah bahwa itu bukan tujuannya," ucapnya, seperti dikutip NPR. "Tujuan Xi jauh lebih luas. Dia ingin menciptakan sebuah sistem yang akan bertahan setelah dia. Dalam arti itu, dia adalah anggota elite Cina yang memiliki sentuhan misi tentang negara secara keseluruhan."

ABDUL MANAN





Original Post

Larangan itu Terlalu Genit

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-4-9

Larangan itu Terlalu Genit

Narapidana korupsi sudah menebus kesalahannya dengan menjalani hukuman. Dengan demikian, biarkan masyarakat yang menilai setiap caleg.

WACANA Komisi Pemilihan Umum menggodok aturan baru (PKPU) yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) dinilai berlebihan. Sejatinya semua pihak bisa menghormati UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang notabene tidak membatasi hal tersebut.

Dalam realitasnya, para narapidana kasus korupsi juga sudah menebus kesalahannya dengan menjalani hukuman. Dengan demikian, biarkan masyarakat yang menilai setiap caleg ketimbang membatasi dengan aturan tertentu.

Ketua DPP Bidang Media dan Komunikasi Publik Partai NasDem Willy Aditya mengatakan NasDem tidak sepakat dengan larangan terhadap caleg mantan narapidana korupsi seperti yang diwacanakan KPU. "Larangan itu, kan terlalu genit. Kalau memang itu aspirasi dari teman-teman yang lain, ya boleh. Tetapi harus dipahami bahwa kita tetap harus taat pada UU. Kenapa? Karena UU jelas tidak membatasi itu," tegas Willy di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, persoalan akan berbeda apabila hak politik seseorang dicabut sesuai putusan peradilan. Artinya, pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana oleh pengadilan patut dihormati.

Ada dua hal yang sedianya dapat dilakukan ketimbang membuat aturan pelarangan tersebut. Pertama, proses law enforcement atau penegakan hukum yang diperketat. Kedua, proses rekrutmen caleg dengan memberikan pemahaman untuk tidak melakukan pelbagai hal di luar jalur hukum.

Sebagai contoh, sambung dia, Partai NasDem dari awal sudah mengantisipasi persoalan tersebut. NasDem menjalin kerja sama dengan instansi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK agar diberikan bimbingan teknis kepada kader bakal calon anggota legislatif.

"Dalam kerja sama itu, kita juga tanda tangan di atas meterai sebelum mereka (caleg) maju. Jadi, ada pakta integritas yang berkekuatan hukum untuk kemudian mereka tidak melakukan tindakan pelanggaran itu," ujarnya.

Layak apresiasi

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menilai rencana itu layak diapresiasi. Regulasi itu diharapkan dapat mendorong Pemilu 2019 lebih demokratis dan berintegritas. Ia melihat hal itu juga sejalan dengan dasar dibentuknya UU Pemilu yang menyebutkan diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas. "Ini demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien," katanya.

Titi juga mendukung adanya kewajiban para caleg menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sebagai syarat administrasi. "Itu pengaturan yang sangat baik. Karena anggota legislatif haruslah orang-orang yang berintegritas serta bisa menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat dengan sebaik-baiknya," tandasnya.

Larangan tersebut, imbuhnya, dapat dikatakan sebagai terobosan karena ketentuan itu tidak diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal 240 huruf g UU Pemilu hanya mensyaratkan caleg tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan bekas terpidana.

"Pemilih dalam risiko besar apabila KPU tidak melakukan terobosan dalam menghadapi banyaknya calon yang ditetapkan tersangka. Kemungkinan terpilihnya tersangka atau calon yang bermasalah hukum sangat besar," ucap Titi.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sum-ampow menyatakan PKPU itu berpotensi melanggar hak asasi manusia. Pasalnya, ketika seorang narapidana sudah menghadapi vonis pengadilan dan sudah menjalani hukuman, hak politiknya bisa dipulihkan. Ia mengusulkan agar hak politik mantan narapidana korupsi cukup dibatasi dalam kurun waktu tertentu.

(Pol/P-2/ GOLDA EKSA )





Original Post

Eks Presiden Brasil Menyerahkan Diri

Media Cetak Media Indonesia Halaman 14
2018-4-9

Eks Presiden Brasil Menyerahkan Diri

MANTAN Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva diterbangkan pada Sabtu (7/4) menuju sel penjara di Curitiba untuk memulai hukuman 12 tahun karena korupsi.

Lula, 72 tahun, berangkat dengan pesawat baling-baling tunggal dari Bandara Sao Paulo ke Curitiba, tempat dia akan dipenjara di markas polisi federal.

Ikon dari sayap kiri tersebut akhirnya menyerah setelah ketegangan yang panjang dengan pihak berwenang di kota asalnya. Sao Bernardo do Campo, dekat Sao Paulo, dalam upaya membebaskannya dari hukuman penjara.

Dikelilingi ribuan pendukung di gedung serikat pekerja logam di Sao Bernardo do Campo, Lula dengan berani mengabaikan perintah untuk menyerahkan diri pada Jumat (6/4).

Pada Sabtu, dia setuju menyerahkan diri, tetapi dalam suasana kacau yang mendapati dirinya dihadang pendukungnya, dan kerumunan massa mengendarai mobilnya lalu berteriak, "Jangan menyerah, tinggallah di sini Lula!"

Akhirnya, dengan dikelilingi pengawal, Lula berjalan melewati kerumunan pendukung, kemudian masuk ke kendaraan polisi, yang membawanya ke markas polisi, la kemudian dipindahkan ke helikopter untuk mencapai Bandara Sao Paulo.

Negosiasi alot

Pada Sabtu (7/4), Lula sedang menegosiasikan syarat-syarat penangkapannya dan tetap bersembunyi di balik kerumunan pendukungnya.

Dengan benteng ribuan pendukungnya itu, dia berdiam di gedung serikat pekerja metal di Sao Bernardo do Campo, dekat Sao Paulo.

Politisi dari Partai Pekerja Lula me-

ngatakan para pengacaranya sedang bernegosiasi. "Ada diskusi antara polisi dan pengacara mantan presiden dan partai ini mengikutinya. Idenya ialah menghindari hakim memerintahkan penangkapan," kata anggota Kongres Carlos Zarattini.

Pengacara Lula mengajukan banding atas perintah penangkapan Lula pada Jumat malam ke Mahkamah Agung setelah permohonan serupa di pengadilan lain gagal pada hari sebelumnya.

Masih adanya negosiasi tentu meningkatkan kebuntuan antara Lula dan Hakim Sergio Moro, yang memimpin penyelidikan antikorupsi usaha raksasa Car Wash Brasil dan memerintahkan penangkapan.

Kendati demikian, kedua pihak menghindari konfrontasi langsung dengan otoritas setempat.

Pihak berwenang menegaskan Lula tidak dianggap sebagai buron. "Lula tidak mematuhi perintah pengadilan, tapi semua orang tahu di mana dia berada. Dia tidak bersembunyi atau dalam pelarian," kata juru bicara Moro.

(AFP/Arv/I-2/ Carlos Zarattini)





Original Post

Media