Ketua DPRD Sumut Ditanya soal 38 Dewan Tersangka Kasus Gatot Pujo

Media Online okezonecom
2018-04-10

JAKARTA \' Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penyelidikan lebih dalam terkait aliran uang yang mengalir ke anggota DPRD Sumatera Utara dalam kasus dugaan suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

"Penyidik terus mendalami dugaan penerimaan dari Gubernur Sumut Gatot Puji Nugroho pada saat itu yang diduga mengalir kepada sejumlah anggota DPRD," papar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/4/2018).

Ia juga menyebut penyelidikan kasus suap oleh Gatot Pujo Nugroho ini sangatlah panjang, terutama dalam mencari anggota DPRD yang diduga memiliki peran penting dalam proses tindak pidana itu.

"Kita proses adalah anggota DPRD yang diduga memiliki peran aktif dalam proses tersebut," papar Febri.

(Baca: )



Sementara salah satu saksi yang diperiksa oleh KPK yakni Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman mengatakan bahwa hal-hal yang ditanyakan mengenai apakah mengenal 38 orang yang sudah menjadi tersangka.

"Ditanya cuma kenal enggak sama ini, kenal enggak sama ini, itu saja pertanyaannya. Kenal sama yang 38 itu ditanyalah. Ada yang kenal, ada yang enggak kenal," paparnya.

Ia juga menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui adanya kasus suap yang menyerat para anggota DPRD Sumut ini. Sebab, dia baru satu tahun ini menjabat sebagai ketua DPRD.

"Ketua DPRD kan baru satu tahun ini saya. Itu kan kejadiannya 2012 sampai 2000 sekian. Sudah lama itu," terangnya.

(Baca: )



Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan 38 orang sebagai tersangka baru dalam kasus suap interpelasi dan penetapan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012\'2013 oleh mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho.

Adapun ke-38 anggota DPRD Sumut itu yakni Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar, Muhammad Faisal, Abul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser, dan Dermawan Sembiring.

Kemudian ada Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando, Tunggul Siagian, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah, dan Tahan Manahan Panggabean.

Atas perbuatan tersebut, mereka disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

(han)

http://index.okezone.com/read/2018/04/09/340/1884364/ketua-dprd-sumut-ditanya-soal-38-dewan-tersangka-kasus-gatot-pujo



Original Post

Saksi Zumi Zola Diminta Kooperatif

Media Online metrotvnews.com
2018-04-10

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para saksi tersangka Gubernur Jambi Zumi Zola bersikap kooperatif. Para saksi diharapkan tidak mangkir saat dipanggil dan menghormati proses hukum yang berjalan di lembaga Antikorupsi.

"Jadi kami harap di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya yang bersangkutan dan para saksi lain yang kami panggil juga beriskap kooperatif menjelaskan apa adanya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 9 April 2018.





Zumi Zola hari ini resmi ditahan penyidik KPK setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka. Penahanan, kata Febri dilakukan karena KPK telah mengantongi bukti dan alasan yang cukup untuk menahan Zumi Zola.

Oleh karenanya, politikus PAN itu diminta menghormati proses penyidikan. Menurut Febri, sikap Zumi Zola selama menjalani pemeriksaan akan jadi pertimbangan pihaknya menjatuhkan tuntutan ringan.

"Akan kita pertimbangkan, tentu nantinya sebagai alasan yang meringankan atau pun alasan yang memberatkan kalau yang terjadi sebaliknya," ujarnya.

Febri belum bisa memastikan jadwal pemeriksaan lanjutan Zumi Zola. Yang jelas, lanjut dia, penyidik akan terus melakukan pemetaan lebih detail kasus dugaan suap dan gratifikasi atas sejumlah proyek di Pemprov Jambi.

"Nanti saksi-saksi juga akan kita periksa beberapa hasil penggeledahan akan kita cross check juga agar semakin utuh untuk memetakan dugaan penerimaan gratifikasi yang dilkaukan oleh tersangka ZZ ini," pungkasnya.

Gubernur Jambi Zumi Zola bersama dengan Plt Kadis PUPR Jambi Arfan ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi atas proyek-proyek di Pemprov Jambi senilai Rp6 miliar. Zumi Zola dan Arfan diduga kuatmemalaksejumlah pengusaha dengan dalil izin sejumlah proyek di Pemprov Jambi.

Uang gratifikasi yang diterima dari sejumlah proyek itu disiapkan Zumi Zola sebagaiuang ketokagar DPRD Jambi memuluskan APBD Jambi tahun anggaran 2018.

Atas perbuatannya, Zumi Zola dan Arfan disangkakan pasal 12 huruf B Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(HUS)

http://news.metrotvnews.com/hukum/VNx7BMDK-saksi-zumi-zola-diminta-kooperatif



Original Post

Penyidik KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Anak Buah Surya Paloh

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-04-10

RMOL . Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Nasdem Donny Imam Priambodo (DIP).Sedianya, penyidik KPK telah memanggil politisi Nasdem itu untuk menjadi saksi bagi tersangka kasus suap Bakamla Fayakhun Andriadi. Fayakhun adalah anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar.

Namun, Donny tidak datang dalam jadwal pemeriksaan yang telah dijadwalkan, Senin. Jurubicara KPK Febri Diansyah mengatakan Donny sedang dinas di luar kota sehingga tidak dapat menghadiri panggilan penyidik.

"Yang bersangkutan sedang ada dinas di luar kota, pemeriksaan akan dijadwalkan ulang," ujarnya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/4).

Febri menambahkan penyidik KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap anak buah Surya Paloh itu pada Jumat depan.

"Akan dijadwalkan Jumat 14 April," tukasnya.

Fayakhun ditetapkan sebagai tersangka pada kasus Bakamla oleh komisi antirasuah pada 14 Februari 2018 yang lalu. Ia pun sudah resmi menjadi tahanan KPK sejak 28 Maret 2018

Dirinya diduga menerima suap berupa hadiah atau janji yang terkait dengan jabatannya. Hadiah tersebut diduga merupakan fee atas jasa Fayakhun memuluskan anggaran pengadaan satelit monitoring di Bakamla pada APBN-P tahun anggaran 2016.

Fayakhun disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau (b) atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. [rus]

http://nusantara.rmol.co/read/2018/04/10/334632/Penyidik-KPK-Jadwal-Ulang-Pemeriksaan-Anak-Buah-Surya-Paloh-



Original Post

Kondisi Novanto Stabil Setelah Kecelakaan

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-4-10

Kondisi Novanto Stabil Setelah Kecelakaan

JAKARTA, KOMPAS - Setya Novanto, mantan Ketua DPR, dinyatakan tak perlu menjalani rawat inap setelah kecelakaan di kawasan Permata Hijau. Kebayoran Lama. Jakarta Selatan, 16 November 2017. Hal ini diungkapkan oleh Nadia Husein, dokter ahli syaraf di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, saat diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (9/4/2018), dalam sidang dengan terdakwa dokter Bimanesh Sutardjo.

Nadia merupakan dokter yang memeriksa cedera kepala Novanto sesudah kecelakaan. Selain Nadia, jaksa juga menghadirkan dokter ahli bedah Djoko Sanjoto, dokter spesialis jantung Mohammad Toyibi, dan Hilman Mattauch yang bertindak sebagai sopir Novanto saat kecelakaan terjadi.

Nadia mengatakan, saat itu Novanto mengeluhkan sakit kepala dan mengaku pingsan setelah mobilnya menabrak. Nadia pun melakukan pengujian terkait kemungkinan cedera kepala ringan. Ia menambahkan komunikasi dengan Novanto saat itu berjalan lancar.

"Dia bilang pingsan, tapi dia ingat apa yang dialami. Orang pingsan, kan, tidak tahu kalau dia pingsan. Apa tetap bisa dikategorikan cedera kepala?" tanya jaksa KPK Roy Riadi.

"Apa yang disampaikan yang bersangkutan merupakan subyektivitas yang dirasakannya. Jadi, dari keterangan itu tetap masuk dalam ranah cedera kepala ringan untuk dibuktikan secara obyektif dengan pemeriksaan penunjang," jelas Nadia.

"Apa bisa dipulangkan (saat Novanto selesai diperiksa)?" tanya Roy yang dijawab bisa oleh Nadia. Bahkan dokter yang sudah 8 tahun bertugas di I\S Medika Permata Hijau ini menambahkan pemeriksaan computerized tomography scan (CT-scan) tidak mendesak dilakukan merujuk pada kondisi fisik Novanto.

Tidak konsisten

Dalam sidang yang sama, hakim dan jaksa sempat menegur Hilman karena keterangannya mengenai kronologi kecelakaan Novanto cenderung tidak konsisten. Hilman mengaku mencari keberadaan Novanto di rumahnya di Jalan Wijaya XIII, Pondok Indah, dan di Apartemen Dharmawangsa. Akhirnya, Hilman bertemu Novanto pada 16 November 2017 di ruang kerja Novanto di Gedung DPR setelah mengontak ajudan Reza PahlevL

Hilman sedianya akan mewawancara Novanto, tetapi temyata Novanto bersedia diwawancara di studio televisi tempat Hilman bekerja. Dalam perjalanan menuju studio, Hilman tiba-tiba diminta untuk mewawancara Novanto langsung melalui sambungan telepon. Sambil tetap mengemudikan mobil dan sesekali berhenti, Hilman mewawancara Novanto hingga akhirnya kecelakaan terjadi.

Awalnya, Hilman menyampaikan mobil yang dikendarainya menabrak pohon lalu menghantam tiang lampu. Namun, ketika dikonfirmasi ulung oleh jaksa, Hilman justru berkelit dan mengaku yang ia tahu mobilnya sudah dalam posisi di atas trotoar.

(IAN)





Original Post

KPKTahan ZumiZola

Media Cetak Republika Halaman 3
2018-4-10

KPKTahan ZumiZola

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (9/4), akhirnya menahan Gubernur Jambi Zumi Zola. Dia ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK di Kavling C-i, Jakarta.

"ZZ (Zumi Zola) ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di Kavling C-i," ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin.

Setelah melakukan pemeriksaan selama kurang lebih sembilan jam, Zumi keluar dari Gedung Merah Putih KPK dengan menggunakan rompi berwarna oranye pada pukul 18.47 WIB. Ia tak berbicara saat ditanya terkait kasusnya oleh awak media. Zumi hanya diam dan terus berjalan menuju mobil yang telah disiapkan KPK.

Sebelum ditahan, penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap Zumi. "Penyidik memeriksa ZZ sebagai tersangka terkait kasus gratifikasi proyek di Jambi," kata Febri Diansyah.

Zumi tiba di gedung KPK sekitar pukul 09.55 WIB. Ia pun tak banyak memberikan komentar terkait pemeriksaannya.

"Terima kasih," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu singkat.

Sebelumnya, pihak Zumi mengatakan akan mematuhi keputusan KPK jika memang akan menahannya. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Zumi, Handika Honggowongso.

"Kalau hari ini harus menjalani penahanan, kami akan patuh," kata Handika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/4)-

Pada 2 Februari 2018 lalu, KPK menetapkan Zumi Zola bersama Kepala Bidang Bina Marga PUPR Provinsi Jambi Arfan sebagai tersangka tindak pidana korupsi menerima gratifikasi terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2014-2017.

Tersangka Zumi, baik bersama dengan Arfan maupun sendiri, diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi dan penerimaan lain dalam kurun jabatannya sebagai gubernur Jambi periode 2016-2021 sejumlah sekitar Rp 6 miliar. KPK pun saat ini sedang mendalami dugaan pemberian uang kepada Zumi dan Arfan terkait proyek-proyek di Pemprov Jambi tersebut.

Kasus ini adalah pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 29 November 2017 lalu terhadap Pelaksana Tugas (Pit) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Pit Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Arfan, dan Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saifudin, dan anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Suprio-no. Total uang yang diamankan dalam OTT itu adalah Rp 4,7 miliar.

Zumi Zola menjadi kepala daerah keempat yang ditetapkan menjadi tersangka pada 2018 ini. Sebelum Zumi, KPK telah lebih dulu menetapkan tersangka kepada Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan, dan Bupati Kebumen Yahya Fuad.

RONGGO ASTUNGKORO/ ed muhammad hafit





Original Post

Larangan Napi Nyaleg Rawan Digugat

Media Cetak Republika Halaman 5
2018-4-10

Larangan Napi Nyaleg Rawan Digugat

FAUZIAH MURSID

DIAN ERIKA NUGRAHENY

Ketua DPR menyebut KPU ingin terkenal seperti KPK.

JAKARTA - Pakar hukum tata negara Mahfud MD menilai, peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) bertentangan dengan hukum kalau menyertakan aturan larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon anggota legislatif. Menurut Mahfud, PKPU pencalonan yang akan dikonsultasikan KPU dengan Komisi II DPR berpeluang besar untuk diperkarakan di Mahkamah Agung (MA).

"Iya itu bisa dianggap itu bertentangan dengan hukum dan dapat diabaikan atau diperkarakan. Perkaranya dengan JR (judicial review) ke MA," ujar Mahfud di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/4).

Mahfud mengaku sependapat dengan gagasan norma yang melarang mantan narapidana korupsi maju sebagai caleg. Namun, semestinya aturan bukan dibuat oleh KPU di tingkat PKPU, melainkan setingkat undang-undang. Padahal, kata Mahfud, UU tidak melarang mantan narapidana korupsi maju sebagai caleg.

"Larang jadi caleg itu bagus dan benar, tetapi kalau KPU yang melarang itu salah karena menurut UUD memberi hak asasi atau memberikan hak asasi dan mencabutnya harus dengan UU tidak bisa dengan PKPU," ujar mantan ketua MK tersebut. Untuk itu, sebaiknya pengaturan larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai caleg diproses oleh pemerintah dan DPR.

"Kalau itu bagus diproses saja kepada pemerintah dan DPR agar dibuat ketentuan khusus seperti itu atau lebih baik UU," kata Mahfud. Dalam draf PKPU pencalonan yang akan dikonsultasikan KPU dengan Komisi II DPR diketahui tetap menyertakan norma larangan mantan narapidana korupsi nyaleg.

Ketua DPR Bambang Soesatyo tetap meminta draf PKPU tidak bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurut dia, salah satu poin yang dipersoalkan, yakni aturan larangan mantan narapidana mencalonkan menjadi anggota legislatif. "Menurut saya, apa pun yang dihasilkan harus mengacu pada UU, Aran kita ada UU Pemilu, ada UU Politik dan seterusnya. Artinya, sejauh tidak bertentangan dengan UU, ya go ahead aja," ujar Bambang.

Bambang mengatakan, jika KPU bersikukuh mengatur norma larangan mantan narapidana maju sebagai

calon anggota legislatif maka akan bertentangan dengan UU. Karena yang berhak mencabut hak politik seseorang adalah pengadilan. Bambang justru mempertanyakan sikap teguh KPU mempertahankan norma larangan tersebut. "Namun, mungkin KPU ingin terkenal seperti KPK ya monggo saja. Ini Aran soal bagaimana menaikkan raring lembaga. Mungkin ingin bermimpi dan terkenal dan didukung rakyat," kata politikus Golkar tersebut

Terpisah, Ketua DPD Oesman Sapta Odang juga meminta KPU mengembalikan aturannya sesuai dengan ketentuan UU. Menurut dia, tidak tepat jika ada aturan PKPU berbeda dari UU saat tahapan pelaksanaan pilkada dan pemilu sudah berjalan. "Ikut aja UU dulu nanti kalau mau ubah nanti setelah ada perubahan UU," kata pria yang akrab disapa OSO tersebut.

Begitu pun juga wacana aturan yang melarang partai politik untuk mengusulkan calon anggota legislatif dengan latar belakang mantan narapidana. Menurut dia, aturan tersebut juga tidak diatur di UU Pemilu ataupun UU Parpol. Soal pencalonan anggota legislatif, lanjut dia, menjadi kebijakan setiap partai politik masing-masing.

KPU tetap memasukkan draf larangan narapidana menjadi caleg dalam PKPU. Bahkan, Ketua KPU Arief Budiman mengaku optimistis usulan larangan calon anggota legislatif dari

mantan narapidana korupsi bisa diterima oleh semua pihak.

Menurut Arief, hingga saat ini tidak ada perubahan dalam aturan yang tertuang dalam rancangan peraturan KPU (PKPU) pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota itu. "Sementara drafnya seperti itu. Ini bukan soal memperjuangkan ya. Sebab semua orang pasti setuju jika pemilu tambah baik. Kami percaya semua (pihak) ingin pemilu lebih baik," ujar Arief.

KPU sedianya akan membahas draf PKPU terkait larangan narapidana nyaleg dengan Komisi II DPR pada Senin (9/4). Namun, pembahasan antara Komisi II DPR, KPU, Ba-waslu, dan pemerintah belum menyentuh pada aturan larangan narapidana nyaleg. Pembahasan PKPU baru terkait soal dana kampanye dan partai baru. Pembahasan draf PKPU yang sudah disusun KPU akan dilanjutkan pekan depan.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Ab-han menilai usulan KPU tentang larangan caleg dari mantan narapidana korupsi merupakan peringatan bagi parpol dalam menyusun formasi pengajuan caleg dalam Pemilu 2019. Namun, Bawaslu mengingatkan pada KPU agar aturan yang diusulkan sejalan dengan peraturan yang ada di atasnya, yakni UU tentang Pemilu.

FAUZIAH MURSID/DIAN ERIKA NUGRAHENY/ ed agus raharjo





Original Post

Menuntaskan Pembangunan Waduk Rorotan

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 4
2018-4-10

Menuntaskan Pembangunan Waduk Rorotan

HUJAN dengan intensitas tinggi masih acap kali menggukur Kota Jakarta. Itu berarti ancaman risiko genangan air atau bahkan banjir masih bisa saja terjadi di wilayah-wilayah yang memang secara topografi memang rawan bencana. Ter-

masuk pula di wilayah yang karena kerawanannya tetapi masih minim fasilitas infrastruktur pencegahannya.

Dalam kaitan ini, kami pdu menyoroti pembangunan Waduk Rorotan Cakung. Pasalnya, pembangunan waduk ini terbengkalai hampir tiga tahun.

Kami berharap pembangunan Waduk Rorotan Cakung yang kini mangkrak, untuk segera bisa dilanjutkan dan diselesaikan. Padahal,

pembangunan waduk ini awalnya ditujukan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir bencana banjir di Ibukota.

Apalagi, status kepemilikan lahan untuk waduk itu sudah ditetapkan Mahkamah Agung milik Pemprov DKI, meski sebelumnya sempat digugat warga. Jadi, tidak ada alasan untuk melanjutkan pembangunan waduk tersebut

Dari desain yang dimunculkan. Waduk Rorotan Cakung ini akan

memiliki kedalaman 8 meter dan luas mencapai 25 hektare. Maka, waduk ini memiliki kapasitas daya tampung air hingga jutaan kubik.

Tidak hanya itu, dengan beroperasinya waduk ini maka nantinya potensi risiko banjir di tiga wilayah yaitu Cakung, Rorotan dan Cilincing bisa diminimalisir.

Dani Afandi

Jakarta

Dani Afandi





Original Post

Dua Tersangka Korupsi Kapal Ditahan

Media Cetak Kompas Halaman 27
2018-4-10

Dua Tersangka Korupsi Kapal Ditahan

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Senin (9/4/2018), menetapkan tiga tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kapal cepat untuk Kabupaten Kepulauan Seribu tahun 2016. Mereka adalah pelaksana pengadaan H dan JW serta pejabat pembuat komitmen N. Tersangka H dan JW ditahan 20 hari di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur, karena dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Kepala Kejari Jakarta Utara Robert M Tacoy menjelaskan, kasus ini adalah pengadaan satu kapal bupati dan tiga kapal penumpang senilai Rp 13 miliar. Penyidikan jaksa mendapati pemahalan harga dan beberapa komponen kapal tidak sesuai spesifikasi. "Itu merugikan keuangan negara Rp 2,5 miliar," ujar Robert

(JOG)





Original Post

Sidang Uji Materil Tertutup Tuai Kritik, Ini Penjelasan MA

Media Online kompascom
2018-04-10

JAKARTA, - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mengkritikMahkamah Agung (MA) karena masih mengelar sidang uji materil peraturan di bawah undang-undang secara tertutup. Hal ini dikhawatirkan rawan penyalahgunaan.

MA lantas merespon kritikan itu dengan memberikan penjelasan terkait gelaran sidang uji materil yang tidak menghadirkan saksi atau ahli secara langsung di depan hakim agung.

"MA itu pengadilan tingkat kasasi, itu yang pertama. MA itu pengadilan judex juris, oleh sebab itu sebagai judex juris hanya memeriksa berkas, tidak memeriksa prinsipal secara langsung, itu prinsipnya," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah kepada Kompas.com, Jakarta, Senin (9/4/2018).

(Baca juga: )

Menurut Abdullah, bila MA berupaya menghadirkan para pihak yang berperkara di sidang, sementara itu tidak ada di dalam peraturan perundangan-undangan, maka berlawanan dengan prinsip MA sebagai judex juris.

Ia tidak setuju bila MA sepenuhnya tertutup, sebab ucap Abdullah, menurut UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sidang pada saat putusan digelar terbuka. Hanya saja pada saat proses pemeriksaan, karena prinsip judex juris, maka MA hanya mengadili berkas saja.

Meski tidak ada tatap muka hakim dan pihak yang berperkara, namun menurut Abdullah, para pihak diberi keleluasaan untuk memberikan jawaban dan tanggapan dengan menyertakan keterangan ahli atau pendapat ahli.

"Disitulah yang dipersamakan dan dianggap sama dengan para pihak itu hadir. Toh para pihak yang hadir untuk menyampaikan pendapatnya kan?," kata Abdullah.

(Baca juga: )

Sebelumnya, berbagai lembaga swadaya masyarakat meminta MA untuk mengoreksi diri dan lebih transparan terkait sidang uji materil lantaran masih digelar secara tertutup.

"Faktanya di MA tidak ada pemanggilan pihak-pihak untuk mendengarkan apa sih alasannya ( uji materi), fakta apa yang membenarkan dalil-dalil pemohon," ujar Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Feri Amsari dalam acara diskusi di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), kemarin.

Sejak 2004-2017, MA telah menangani 431 perkara uji materil peraturan di bawah undang-undang. Namun hingga kini banyak putusan MA dinilai tidak menjawab persoalan di masyarakat karena sidangnya digelar tertutup.

Aturan terkait uji materil di MA diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil.

Menurut Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Bayu Dwi Anggono, Perma Nomor 1 Tahun 2011 tidak mengatur suatu mekanisme yang melibatkan banyak pihak dalam sidang uji materil di MA.

Di tempat yang sama, Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur mengatakan, dengan tertutupnya sidang uji materil di MA, maka masyarakat tidak bisa memantau proses persidangan.

(Baca juga: )

Sementara itu Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Tama Satya Langkun meminta MA untuk mengoreksi diri dan melakukan perubahan untuk lebih terbuka kepada publik.

Caranya yakni dengan membuat aturan agar MA membuka mekanisme sidang uji materil yang selama ini sudah dijalankan.
Kompas TV Namun, hingga kini penolakan peninjauan kembali kasus penodaan agama Ahok belum dijelaskan.

http://nasional.kompas.com/read/2018/04/10/06043291/sidang-uji-materil-tertutup-tuai-kritik-ini-penjelasan-ma



Original Post

Dinamika Pilkada 2018 Semakin Memanas

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 2
2018-4-10

Dinamika Pilkada 2018 Semakin Memanas

Oleh Airlangga, CEO Strategic Assessment

Dua bulan memasuki tahap kampanye pada Pilkada serentak 2018, persoalan daftar pemilih masih menjadi permasalahan yang hingga kini belum terselesaikan, termasuk di dalamnya perekaman kartu identitas elektronik. Persoalan tersebut tampaknya terjadi karena kurang update nya data penduduk, misalnya pemilih yang sudah meninggal dunia, tapi belum dicoret oleh petugas pemutakhiran data pemilih. Tingkat profesional yang tinggi tentunya dibutuhkan bagi penyelenggara Pilkada di daerah guna tercipta data pemilih yang valid agar persoalan tersebut tidak menjadi hambatan yang berarti bagi pen-tahapan Pilkada 2018 selanjutnya. Penyiapan daftar pemilih merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pilkada, karena daftar pemilih rawan dimanipulasi untuk kemenangan Pilkada baik oleh Paslon dan pendukungnya maupun oleh penyelenggara Pilkada. Ketidakvalidan DPT(Daftar Pemilih Tetap) berpotensi menimbulkan konflik, gugatan hukum dan bahkan rendahnya kualitas hasil Pilkada terkait ba-

nyaknya kepentingan berbagai pihak. Yang lebih memprihatinkan adanya penemuan oleh Panwaslu di beberapa daerah jumlah DPS (Daftar Pemilih Sementara) melebihi jumlah warga desanya. Hal ini memungkinkan adanya upaya pengelembungan daftar pemilih untuk diarahkan memilih Paslon (pasangan calon, red) tertentu ataupun hanya kesalahan teknis penyelenggara Pilkada dan kemungkinan Disdukcapil setempat kurang konsisten mencatat data penduduknya. Oleh karena itu, tidak menimbulkan kegaduhan dalam tahapan berikutnya. Untuk mengantisipasi kesalahan DPT maka KPU diharapkan melakukan sosialisasi dan Bimtek DPS perbaikan secara optimal.

Di sisi lain, perekaman KTP-el masih menjadi kendala dalam penetapan daftar pemilih Pilkada mengingat belum tuntasnya perekaman KTP-el di seluruh Indonesia. Wilayah Papua merupakan daerah yang paling rendah tingkat perekaman KTP-el, terkait berbagai kendala teknis dan sosial budaya. Masalah perekaman KTP-el tersebut akan mengganggu dalam pelaksanaan pemilihan sena da-

pat memicu konflik antara pemilih dan penyelenggara.

Sementara itu, perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) Paslon merupakan bentuk kasus tindak pidana Pemilu (Tipilu), dan jika tidak segera ditindaklanjuti oleh Panwaslu ataupun Gakumdu serta Adhyaksa Command Center dikhawatirkan menimbulkan keresahan dan kecurigaan antar pendukung Paslon yang dapat memicu permusuhan dan aksi anarkis.

Sementara itu, berbagai pelanggaran masih ditemukan di beberapa daerah di antaranya terkait kasus hukum yang menimpa calon kepala daerah, pembagian uang yang dianggap sebagai money politics, penggunaan fasilitas negara dalam kampanye dialogis, maupun penyelenggara Pilkada yang ikut serta menjadi partisipan salah satu pasangan calon tertentu. Sejumlan pelanggaran tersebut perlu diupayakan penyelesaiannya, terutama oleh pihak pengawas dan aparat penegak hukum terpadu agar tercipta pelaksanaan Pilkada yang bersih, kredibel, dan bermartabat sebagai edukasi politik bagi masyarakat

Di sisi lain, terkait dengan masalahbanyaknyagugatan kepada KPU oleh para Paslon ke PT TUN, perlu disikapi secara cermat oleh KPU, sehingga j ika diyakini pi -hak KPU yang benar, maka upaya hukum untuk mengajukan kasasi ke MA perludilakukan, demi keadilan dalam penyelenggaraan Pilkada

Beberapa Paslon kepala daerah hingga kini terus aktif melakukan sosialisasi visi dan misi guna menggalang dukungan masyarakat. Kegiatan tersebut sejalan dengan tahapan Pilkada serentak 2018 yang tengah memasuki masa kampanye untukmemperebutkan suara masyarakat dengan berlomba-lomba meningkatkan strateginya untuk menyejahterakan masyarakat dan membangun daerahnya masing-masing. Pelaksanaan kegiatan poli tik pada tahap kampanye tentunya didukung oleh beberapa partai politik pendukung masing-masing Paslon dengan mengoptimalkan mesin partai agar dapat berjalan maksimal dalam menarik simpati masyarakat guna mendulang suara sebanyak-banyaknya.

Para Paslon kepala daerah

terus aktif melakukan kampanye melalui berbagai kegiatan dan strateginya masing-masing. Kunjungan ke daerah-daerah atau roadshow masih dinilai efektif untukmenarikdukungan, namun memerlukan waktu dan energi yang cukup mengingat luasnya daerah. Dalam kampanyenya secara umum diwarnai dengan menyampaikan visi dan misinya serta janji-janji politik jika dirinya terpilih sebagai kepala daerah.

Selain itu, sosialisasi program masing-masing Paslon juga dikemas dengan berbagai kegiatan yang dapat bersentuhan langsung dengan tataran grassroots, misalnya pelaksanaan bakti sosial dengan memanfaatkan pemeriksaan kesehatan maupun kegiatan lain yang dinilai lebih efisien dan lebih tepat sasaran.

Sementara itu, adanya Paslon yang melakukan kampanye negatif cenderung mencela buruknya kinerja gubernur lama, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan ketersinggungan yang memicu permusuhan antar Paslon maupun pendukungnya. Semestinya para Paslon melalukan kampanye secara santun dan damai.

Airlangga





Original Post

MA Diharapkan Objektif Memutus Perkara Pilkada Makassar

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-4-10

MA Diharapkan Objektif Memutus Perkara Pilkada Makassar

NERACA

Makassar - Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) diharapkan memutus perkara sengketa Pilkada Makassar secara ojektif yang kini menjadi sorotan publik, hal ini dapat berimplikasi pada hilangnya rasa keadilan serta penegakan hukum di Indonesia.

"Kita berharap proses demokrasi di Makassar berkualitas dan fair sesuai tahapan, tetapi temyata berproses hukum. Mudah-mudahan MA memutus betul sesuai dengan nilai hukum demi keadilan dan ketuhanan Yang Maha Esa," ujar pengamat hukum Unhas, Sakka Pati di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (8/4).

Dalam diskusi politik serial bertajuk Mungkinkah MA Reken Putusan Panwaslu?, Sakka mengatakan meski adanya dugaan kekeliruan dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), semoga bisa diluruskan MA dalam kasus ini.

Karena sebelumnya, PT TUN yang menerima gugatan pasangan Munafri Ari fuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Ci-cu) atas penetapan KPU Makassar kepada Petahana Moh Ramdhan Pomanto (DIAmi) sebagai calon, sehingga diperkarakan di tingkat Panwaslu Makassar. "Mudah-mudah MA bisa meluruskan masalah ini demi Makassar agar semua berjalan kondusif, sebab berdasarkan gugatan banding yang diajukan ke PT TUN, pokok perkara melenceng dari gugatan, namun tetap dimenangkan hingga KPU Makassar banding," beber dia.

Berdasarkan gugatan yang diajukan pemohon kuasa hukum App-Cicu, seperti dugaan pelanggaran wewenang yakni pengadaan ponsel bagi Ketua RT dan RW, penambahan honorer serta tagline Dua Kali Tambah Baik, enam bulan sebelum pencalonan, kata dia, salah subtansi, sebab dua dari poin itu sudah menjadi program pemerintah.

"Dua poin itu kan jauh sebelumnya masuk di RPJMD

Pemkot Makassar dan jelas arahnya, sementara tagline dijadikan perkara itu bukan subtansi. Mudah-mudah putusan itu berdasar pada memori kasasi," papar dia.

Mengenai potensi ad.inya gerakan massif masyarakat hingga berujung pada kerusuhan karena tidak terima calonnya dipatahkan ditengah jalan, kata Dosen Unhas ini, itu bisa saja berpeluang hanya saja itu sangat tidak diharapkan.

Sementara Humas Panwaslu Makassar, Mohammad Maulana menjelaskan, dari uga poin gugatan diajukan pemohon telah dikaji secara spesifik baik secara epsep-sional maupun pertimbangan lain, sehingga diputuskan tidak ada pelanggaran.

"Panwaslu menilai setelah dilakukan kajian atas delik pelanggaran itu, tidak ditemukan lalu dinyatakan tidak ada pelanggaran, sehingga penetapan KPU Makassar sudah tepat. Keputusan yang diambil bersifat mengikat dan harus dijalankan KPU," jelas dia.

Selain itu, lanjut dia, putusan Panwaslu seharusnya dijalankan KPU Makassar sebagai dasar menjalankan Pilkada. Bagaimana mungkin putusan PT TUN selanjutnya menjadi kerancuan membatalkan putusan KPU, padahal putusan Panwaslu kedudukannya mengikat.

Pengamat sekaligus Pakar Kepemiluan, Mappina-wang, dalam diskusi ini menjelaskan bahwa muaranya ada dua, kalau MA menerima banding KPU Makassar dengan memori kasasi, maka demokrasi akan tetap berjalan sesuai dengan tahapannya, bila sebaliknya maka proses hukum akan panjang.

"Kalau seandainya memori kasasi banding ditolak MA maka KPU Makassar akan mendiskualifikasi pasangan DIAmi, tim hukum pasangan ini tentu melakukan upaya hukum lalu menggugat ke Panwaslu hingga pada akhirnya proses hukum jalan sampai waktu pemilihan. Bila diterima maka berjalan sesuai tahapan," jelas dia.

ant





Original Post

Hilman Mattauch Ungkap Kronologi Kecelakaan Mobil Setnov

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-4-10

Hilman Mattauch Ungkap Kronologi Kecelakaan Mobil Setnov

NERACA

Jakarta - Mantan jurnalis Metro TV Hilman Mattauch mengungkapkan kronologi kecelakaan mobilyangia kendarai dan ditumpangi mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) pada 16 November 2017.

"Ada Reza (Pahlevi) dan Pak SN (Setya Novanto). Reza sebelah kiri, saya menyetir, SN di belakang kiri, dia dibaris kedua sebelah kiri di belakang Reza, kadang bergeser ke tengah," kata Hilman dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (9/4).

Hilman bersaksi untuk dokter RS Medika Permata Hijau dokter Bimanesh Sutarjo yang didakwa bekerja sama dengan advokat Fredrich Yunadi untuk menghindarkan ketua DPR Setya Novanto diperiksa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi KTP elektronik."Saya dan Reza pakai (seatbelt). SN tidak karena saya lihat dia

telepon terus, sudah saya ingatkan tapi dia pindah-pindah kursi. Dia saya jemput di samping gedung Sekjen DPR," tambah Hilman.

Penjemputan itu dilakukan sekitar pukul 17.00 WIB. Mobil pun mengarah ke kantor Metro TV melewati hotel Mulia lalu menuju "fly over" atau jalan layang Permata Hijau ke arah Kedoya, Jakarta Barat "Saat itu hujan besar, karena mace t saya le wat altematif di Permata Hijau. Saat itu jam 6 kurang, jalanan agak tersendat, setelah itu sepanjang jalan SN banyak terima telepon," ungkap Hilman.

Hilman pun mengaku kerap ditelepon kantornya yang menanyakan posisi Setnov. "Saya menyetir sambil menelepon, tidak pakai headset," tambah Hilman.

Karena macet, Hilman pun menawarkan kepada Setnov untuk "live by phone" dengan Metro TV, tapi Setnov menolak karena takut wawancara itu diplintir."Saat itu saya

arahkan ke perumahan Permata Hijau dulu karena mau live by phone. Saya lurus lalu berhenti dan wawancara sebentar, jadi saya menghadap ke belakang saat itu sudah lewatpukull8.00,"ungkap Hilman.

Wawancara dilakukan sekitar 10-15 menit, lalu kantornya pun kembali menelpon Hilman saat sedang menyetir."Lalu SN menepuk pundak bertanya Lama tidak di Metro TV? Terus kantor menelepon, dia tanya lagi, terus tiba-tiba kejadian itu, sasis, radiator kena, kaca pecah, posisi mesinmati," ungkap Hilman.

Menurut Hilman, ia dan Reza tidak luka tapi Reza harus membopong Setnov. "Reza marah-marah. SN dibopong Reza ke arah lampu merah. Saya muntah dan pusing. SN dibopong masih begini juga yang mulia. Saya berusaha minta maaf karena Reza marah-marah. Saya turun dari pintunya Reza karena di pintu saya ada kali," ungkap Hilman.

Setelah membawa keluar Setnov, Rezapun kembali lagi ke mobil."Saya tidak tahu SN digeletakkan di mana, yang saya tahu Reza balik lagi mengambil barang terus pergi lagi lalu kantor telepon dan warga ada yang kasih minum karena itu banyak yang nonton," jelas Hilman.

Ia pun menelepon derek asuransi lalu ada seorang tukang ojek "online" atau daring yang datang menghampirinya dan menawarkan jasa untukmen-gantar ke rumah sakit. "Saya telepon kantor mengatakan kalau Pak SN di Medika Permata Hijau, lalu saya pake ojek itu ke kantor dan saya ditanya-tanya. Saya shock yang kepikiran asuransi, lalu telepon keluarga juga," tambah Hilman.

la pun mengaku tidak sempat menengok Setnov di rumah sakit."Saya langsung ke kantor, saya dapat perintah balik ke kantor ya saya langsung ke kantor, dan sampai sekarang tidak pernah ketemu SN," ungkap Hilman.

ant





Original Post

PN Jaksel Perintahkan KPK Lanjutkan Penyidikan Century

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-4-10

PN Jaksel Perintahkan KPK Lanjutkan Penyidikan Century

NERACA

Jakarta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menetapkan tersangka baru dalam kasus dana talan- gan/bailout Bank Century setelah mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MA-KI).

"Atas dikabulkannya gugatan praperadilan yg diajukan MAM lawan KPK dalam kasus korups Cen-

tury,maka ticiakadaalasaii lagi KPK untuk tidak menetapkan Tersangka baru dalam kasus Century," kata Koordinator LSM MAM Boyamin Saiman di Jakarta, Senin (9/4).

Kemudian dia juga menyebutkan mereka yang layak menjadi tersangka baru yakni semua nama yang disebut dalam dakwaan Budi Mulya, yakni. Boediono, Muliaman D Hadad, Hartadi, Miranda Gultom, Raden Pardede dan lain-lain."Kami akan segera minta salinan resmi Putusan dan akan menyerahkan kepada KPK untuk dasar menetapkan tersangka baru dan kepada DPR untukmengawasi pelaksanaannya oleh KPK," ujar dia

Praperadilan Nomor 24 / Pid.Prap/2018 / Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, MAM mendalil-

kan KPK yang berlarut-larut menangani kasus Century karena tidak segera menetapkan tersangka baru setelah vonis Budi Mulya. KPK dianggap telah menghentikan penyidikan kasus Century secara tidak sah. KPKselama ini hanya berdalih masih mendalami dan analisis kasus century dan tidak mau disebut telah menghentikan penyidikan.

Hakim tunggal Efendi Muhtar dalam amar putusannya, menyebutkan menolak eksepsi termohon (KPK) untuk seluruh-nya."Mengabulkan Permohonan Praperadilan pemohon untuk sebagian," kata Boyamin mengutip pernyataan hakim tunggal perkara itu.

Memerintahkan i termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan

hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk.

"Dan melanjutkannya dengan pendakwaan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat atau melimpahkannya kepada Kepolisian atau Kejaksaan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, kata dia.

"Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya dan membebankan biaya perkara kepada termohon sebesar nihil," tambah dia

ant





Original Post

Bawaslu Tak Masalah Bekas Koruptor Nyaleg

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-4-10

Bawaslu Tak Masalah Bekas Koruptor Nyaleg

Anggap KPU Langgar Undang Undang

RENCANA KPU yang mengharamkan caleg eks napi korupsi tidak hanya dapat penolakan sejumlah partai politik. Bawaslu juga ikut menolak gagasan KPU tersebut. Nah lho dua lembaga pemilu malah tidak kompak.

Aturan soal larangan caleg dari bekas koruptor dicantumkan KPU dalam draf PKPU untuk Pemilu 2019. Sayangnya niat baik KPU ini mendapatkan penolakan dari banyak pihak.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dengan tegas menolak gagasan KPU tersebut. "Kami Bawaslu sangat tidak setuju terhadap pendapat tersebut. Kami semua sebagai warga negara mempunyai hak memilih atau hak untuk dipilih. Itu sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar," tutur Fritz, ditemui di kantor Bawaslu. Jakarta, kemarin.

Menurut dia, pembatasan hak tersebut hanya boleh terhadap dua hal, pertama aturan di undang-undang dan kedua, sebuah putusan di pengadilan. Dari sisi hukum tata negara, kata dia. Mahkamah Konstitusi (MK) sudah pernah mengeluarkan putusan terpidana korupsi dapat menjadi calon legislatif apabila dia mengakui dan melakukan pengumuman secara terbuka.

Bahkan, MK sudah menge-

luarkan dua putusan mengenai hal tersebut. Pertama, putusan bernomor 51/PUU-XIV/20I6 dan 42/PUU-XII/2015 terkait pengujian Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Sementara itu dari sisi hukum pidana, pada saat seseorang sudah menjalani hukuman seharusnya sudah menjalani masa rehabilitasi. Sehingga statusnya sudah sama dengan orang pada umumnya.

"Selama itu tidak diatur oleh undang-undang tidak boleh seorang pejabat atau sebuah lembaga negara membatasi hak tersebut. Selama itu tidak diatur oleh dua hal tersebut jangan coba-coba dibatasi," kata dia.

Karena tidak adanya aturan yang melarang, maka gagasan KPU tersebut bertentangan dengan undang-undang. "Karena undang-undang tidak mengatur, tetapi apakah KPU dapat membatalkan? Berarti putusan MK- dianggap apa sebuah putusan pengadilan atau tidak," katanya.

Ketua KPU Arief Budiman menuturkan, dalam membuat aturan pihaknya memperhatikan masukan dari pemerintah. DPR, masyarakat dan organisasi di luar pemerintah. Sehingga membuat adanya perbedaan pendapat dan tidak mungkin satu suara. Pasti ada berbagai macam perspektifnya.

hen





Original Post

Larangan Eks Napi Jadi Caleg, Ketua DPR: KPU Ingin Tenar

Media Online metrotvnews.com
2018-04-10

Jakarta: Ketua DPR Bambang Soesatyo tak sepakat rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi maju sebagai calon legislatif. Menurut Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, KPU ingin punya panggung mengusulkan aturan ini.

"Mungkin KPU ingin tenar seperti KPK, ya monggo saja," kata Bamsoet di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 9 April 2018.





Bamsoet menuding KPU sedang mencoba menaikkan popularitas lembaganya dan mendapat simpati publik di tengah hingar bingar penangkapan calon kepala daerah akhir-akhir ini.

"Kawan-kawan di KPU mencoba menaikkan ratingnya. Mungkin ingin bermimpi terkenal dan didukung oleh rakyat, ya monggo silakan," ujar Bambang.

Bamsoet mengatakan pencabutan hak politik seseorang tak bisa diatur hanya sebatas peraturan lembaga seperti Peraturan KPU (PKPU). Rujukannya harus kembali pada aturan undnag-undang.

"Sebetulnya kalau kita mengacu pada UU itu kan sudah diatur semua, apakah keputusan pengadilan seseorang itu bisa dicabut hak politiknya melalui unsur pengadilan," ungkapnya.

Sebelumnya, KPU bakal membahas rencana larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg dalam rancangan PKPU. Sejumlah aturan juga tengah dituangkan dalam empat draf PKPU.

Empat rancangan PKPU itu antara lain kampanye, dana kampanye, pencalonan, dan logistik pemilu. Larangan mantan narapidana maju sebagai caleg ini berasal dari usulan sejumlah pihak. Aturan itu akan dikonsultasikan ke DPR dalam rapat dengar pendapat yang digelar Senin, 2 April 2018 dan Selasa, 3 April 2018.
(HUS)

http://news.metrotvnews.com/politik/gNQnELVb-larangan-eks-napi-jadi-caleg-ketua-dpr-kpu-ingin-tenar



Original Post

Belum Pegang Putusan Kasasi, Jaksa Tak Berani Eksekusi Anggota DPRD

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-4-10

Belum Pegang Putusan Kasasi, Jaksa Tak Berani Eksekusi Anggota DPRD

TERPIDANA kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Mustagfir Sabry alias Moses belum juga dijebloskan. Kejaksaan berdalih belum menerima salinan putusan kasasi perkara anggota Komisi C DPRD Kota Makassar itu.

"Kita tunggu. Kalau sudah ada salinan putusan kami akan eksekusi segera," kata Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Makassar.

Juru bicara Pengadilan Tipikor Makassar, Bambang Nur Cahyono mengatakan, putusan kasasi perkara Moses sudah diterima dari MA. Pihaknya segera menyerahkan salinan kepada kejaksaan setelah proses administrasi di kepaniteraan

Menurut dia, kejaksaan sudah bisa melakukan eksekusi terhadap terpidana berdasarkan petikan putusan yang sudah diterima dari pengadilan.

Dalam putusan kasasi, MA menyatakan membatalkan vonis bebas Pengadilan Tipikor Makassar terhadap Moses. MA menyatakan Moses terbukti melalaikan korupsi dana bansos.

Lantaran itu. Moses dijatuhi hukuman penjara lima tahun, denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti Rp230 juta subsider 1 tahun kurungan.

Dalam perkara ini, Moses

didakwa melakukan korupsi dana bansos tahun 2008. Modusnya mengajukan tiga proposal permohonan bantuan dana untuk kegiatan organisasi kemasyarakatan (ormas).

Permohonan ini dikabulkan Pemkot Makassar yang kemudian mengucurkan dana bantuan. Padahal, ormas yang mengajukan permohonan bantuan dana itu fiktif.

Modus ini dilakukan bersama Mujiburrahman dan Kahar. Mujiburrahman meraup Rp 1 miliar atas pengajukan permohonan bantuan dana 9 ormas fiktif. Sedangkan Kahar Rp35O juta dari pengajukan permohonan bantuan dana 4 ormas fiktif.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan ada 202 penerima dana bansos fiktif. BPK menyimpulkan dana bansos yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Rp26 miliar. Sedangkan yang merugikan negara karena penerimanya fiktif mencapai Rp8,8 miliar.

Moses pun diseret ke meja hijau. Ia didakwa melakukan korupsi secara bersama-sama. Melanggar Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

byu





Original Post

Equanimity Minta Hakim Batalkan Surat Penyitaan Bareskrim

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-4-10

Equanimity Minta Hakim Batalkan Surat Penyitaan Bareskrim

PEMILIK super yacht Equanimity Cayman mengajukan gugatan praperadilan atas penyitaan yang dilakukan Bareskrim Polri.

Dalam sidang perdana praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Andi F Simangunsong, kuasa hukum Equanimity menilai penyitaan itu tidak sah.

Menurut Andi, berdasarkan dokumen penyitaan, kapal mewah iu terkait tindak pidana korupsi di Malaysia dan tindak pidana pencucian uang di Amerika Serikat.

Bareskrim melakukan penyitaan karena ada permintaan dari FBI. Andi menilai, tindakan Bareskrim bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Mengacu kepada beleid tersebut, ada beberapa syarat untuk melakukan penyitaan. Yakni ada kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan pidana di AS. Atau, ada permintaan tertulis dari pemerintah AS kepada pemerintah Indonesia termasuk permohonan sita ke pengadilan harus diajukan Kapolri atau Jaksa Agung.

"Dalam perkara ini, penyitaan atas obyek sita dilakukan tanpa memenuhi seluruh persyaratan tersebut," nilai Andi. Dalihnya surat penyitaan diterbitkan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim, bukan Kapolri.

Andi juga mempersoalkan Dittipideksus yang tidak mem-

berikan penyitaan yacht kepada Equanimity. "Penyitaan tidak sah karena termohon tidak memberitahukan perihal penyitaan kepada pemohon," katanya.

Lantaran itu, ia meminta hakim membatalkan surat penyitaan Nomor SP.Sita/41/Il/ RES2.3/2018/Dit Tipideksus tertanggal 26 Februari 2018.

Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Komisaris Besar Daniel TM Silitongan menegaskan penyitaan yacht itu sudah sesuai prosedur.

"Kita lakukan semua itu mulai dari penerbitan laporan polisi, penyelidikan sampai pada peningkatan sidik, dan melengkapi administrasi penyelidikan dan izin untuk sita ke pengadilan sebagai norma yang ada," paparnya.

Akibat adanya gugatan prap-eradilan, menurut Daniel, menghampat penyerahan yacht kepada FBI.

Yacht Equanimity diamankan Bareskrim saat berada di perairan Tanjung Benoa, Bali pada 28 Februari 2018. Kapal seharga Rp3,5 triliun itu memasuki perairan Indonesia sejak November 2017 dan sempat berlayar ke Sorong, Raja Ampat, Maluku, NTB, NTT, dan Bali, dan Maluku.

Nakhoda Kapten Rolf sengaja mematikan sistem GPS kapal untuk menghindari pelacakan FBI. Kapal yang terdaftar di Kepulauan Cayman ini diduga hasil pencucian uang yang dilakukan Jho Low dari kasus korupsi I Malaysian Development Berhad (IM DB).

BYU





Original Post

Zumi Zola Sangat Identik Dengan Partai Amanat Nasional

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-4-10

Zumi Zola Sangat Identik Dengan Partai Amanat Nasional

KASUS suap pengesahan APBD Provinsi Jambi 2018 menyeret sejumlah pentolan Partai Amanat Nasional (PAN). Mulai dari Ketua DPW PAN Provinsi Jambi Zumi Zola, Ketua Harian DPW PAN Jambi Supriono, hingga Ketua Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) Jambi Geni Waseso Segoro.

Perolehan partai berlambang matahari terbit pada pemilu mendatang bisa jeblok gara-gara kasus ini. Pada Pemilu 2014 lalu, PAN memperoleh satu kursi DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi. Kursi DPR itu ditempati Ahmad Bakri.

Untuk Pemilu 2019, partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu menargetkan meraih dua kursi dari Jambi. Target ini sulit tercapai jika para pentolan partai berlogo matahari itu terkena kasus.

Kursi yang ada justru terancam melayang lantaran citra

PAN semakin memburuk. "Jika Zumi Zola terseret dalam kasus tersebut, maka PAN dipastikan hancur," kata pengamat politik dari Idea Institute. Jafar Akhmad.

Menurut Jafar, di mata masyarakat Zumi Zola identik dengan PAN. Ia bisa dianggap simbol PAN di Jambi. "Zumi Zola sangat populer dan selalu dikaitkan dengan PAN," ujarnya.

Ketua Presidium Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Indonesia, Akhiruddin Mahjuddin berpendapat senada. "Perkara hukum yang melibatkan pimpinan partai bisa berdampak kepada elektabilitas partai," katanya.

Akhiruddin mencontohkan kasus korupsi proyek Hambalang yang merontokkan citra Partai Demokrat jelang Pemilu 2014. Kasus itu menyeret dua pentolan partai berlambang bintang

mercy itu Anas Urbaningrum dan M Nazaruddin. Efeknya, perolehan suara Partai Demokrat terjun bebas.

Anggota DPR dari Dapil Jambi Ahmad Bakri enggan berkomentar kemungkinan hilangnya kursi PAN pada Pemilu 2019. Mengenai kasus yang menjerat sejumlah elite PAN Jambi, Bakri berujar, "Biarkan proses hukum berjalan."

Bakri sendiri pernah berurusan dengan KPK. Anggota Komisi V DPR itu beberapa kali dipanggil dan diperiksa terkait kasus kasus suap program aspirasi DPR di Balai Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) IX Maluku-Maluku Utara. Bakri diduga ikut menempatkan program aspirasinya di wilayah itu.

Pada persidangan kasus ini di Pengadilan Tipikor Jakarta, Damayanti Wisnu Putranti.anggota Komisi V dari Fraksi PDIP

mengungkapkan, pernah melihat dokumen usulan program aspirasi di BPJN IX.

"Waktu pertemuan dengan Pak Amran Mustary, Kepala Balai di Hotel Ambhara, saya diperlihatkan dokumen rekap usulan program aspirasi hasil kunker RAPBN Tahun Anggaran 2016 yang berisi judul proyek, nilainya, nama anggota dan kodenya. Semua anggota dapat program aspirasi. Yang saya lihat dalam dokumen itu untuk wilayah Maluku-Maluku Utara," ungkap Damayanti.

Pimpinan Komisi V yang mengusulkan program di BBPJN IX adalah Ketua Fary Djemi Francis (F-Gerindra) kode PI, 15 M; Wakil Ketua Lazarus (F-PDIP) kode P2, 359 M; Michael Wattimena (F-Demokrat) kode P4, 52 M; dan Yudi Widiana (F-PKS) kode P5, 144.9 M.

Kemudian ketua kelompok fraksi (kapoksi) Andi Taufan Tiro (F-PAN), 170 M, kode 5E; Musa Zainuddin (F-PKB), 250 M, kode 6B; dan Fauzi H Amro (F-Hanura), 49 M, kode 10A.

Sementara anggota yang juga menjatah proyek di BPJN IX adalah Budi Supriyanto (F-PG), 50 M, kode 2D; Umar Arsal (F-Demokrat), 30 M, kode 4A; Ahmad Bakri (F-PAN), 10 M, kode 5B; Damayanti (F-PDIP), 41 M.kode IE; Rendy Lamajido (F-PDIP), 40 M, kode IH; dan Sukur Nababan (F-PDIP),40 M, kode IB.

Damayanti lalu menjelaskan kode-kode di dokumen yang pernah diperlihatkan Amran kepadanya. Kode P berarti pimpinan komisi. Kode M kependekan dari miliar. Kode angka menunjukkan nomor fraksi. Sedangkan kode abjad di belakang angka adalah nama anggota DPR.

gpg





Original Post

SUNARTO. SH

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 10
2018-4-10

SUNARTO. SH

RELAAS PEMBERITAAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA KEPADA TERLAWAN I

IKLAN





Original Post

SUNARTO.SH

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 10
2018-4-10

SUNARTO.SH

RELAAS PEMBERITAUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA KEPADA TERLAWAN II

IKLAN





Original Post

Masuk Penjara, Lula da Silva Tetap Capres Brazil Terpopuler

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 10
2018-4-10

Masuk Penjara, Lula da Silva Tetap Capres Brazil Terpopuler

Tokoh sayap kiri dan bekas presiden Brazil yang popularitasnya masih moncer Luiz Inacio Lula da Silva menjalani hari pertama dari hukuman 12 tahun penjara karena korupsi. Minggu (8/4). Pria berusia 72 tahun, menjabat dua periode sebagai kepala negara antara 2003 dan 2010, dijebloskan ke penjara Curitiba pada Sabtu malam. Lula tercatat sebagai bekas presiden pertama Brazil yang dipenjara.

SEJAK Perang Dunia II, presiden Brazil sering berakhir oleh kudeta dan bahkan bunuh diri - tetapi Lula adalah orang pertama yang telah dihukum dan dipenjarakan. Dia dinyatakan bersalah tahun lalu karena menerima apartemen mewah sebagai suap dari sebuah perusahaan konstruksi.

Dia bersikeras tidak bersalah dan mengatakan hukuman ini adalah cara menghentikannya dia ikut pemilihan presiden Oktober. Sebab, popularitasnya yang moncer membuat lawan takut dia bakal menang lagi.

Pengadilan Brazil telah menolak permohonan banding Lula. Tapi mungkin ada kejutan

di depan.dengan perkembangan hukum dalam sidang Rabu. Mahkamah Agung dikabarkan dapat meninjau kembali undang-undang tentang penahanan selama banding.

"Di Brazil, apa pun bisa terjadi perubahan bisa berjalan cepat, jadi dia (Lula) bisa menghabiskan sepekan di penjara dan kemudian hakim dari Mahkamah Agung dapat mengirimnya ke tahanan rumah, misalnya," kata Oliver Stuenkel, analis dari Getulio Vargas Foundation.

"Telah lama kami hidup dalam ketidakpastian, jadi sangat sulit meramalkan apa yang akan terjadi." imbuhnya.

Meski dijerat kasus, enam bulan menjelang pilpres popularitas Lula paling tinggi, taruhannya tinggi.

"Dari penjara, dia akan terus menggunakan pengaruhnya dan

dia juga bisa mengeksploitasi dirinya telah menjadi korban." kata Andre Cesar, konsultan politik Hold.

Penahanan Lula memicu unjuk rasa tidak hanya di Brazil,

tapi para kelompok sayap kiri di Kuba dan Venezuela juga menggelar protes bahwa penahanan Lula bermotifkan politik.

Rumah Baru

Sel Lula terletak di gedung polisi federal yang lokasinya merupakan basis operasi memerangi korupsi yang disebut "Car Wash".

Di antara banyak yang menyukai Lula. tak sedikit yang tidak simpati padanya.

Warga banyak berdatang ke penjara untuk berfoto di depannya. Mereka menyebut penjara itu, rumah Lula.

"Biarkan Lula tinggal di sana dalam waktu lama, dra- layak mefidarjatkahnya," kata pebisnis MauroCelli(49).

Rumah baru Lula sungguh nyaman dibandingkan standar penjara di Brazil yang padat penghuni. Luasnya sekitar 15 meter persegi. Ada toilet pribadi dan shower air hangat. Diajuga bisa menonton televisi di ruangannya.

afp/mel





Original Post

Hentikan Korupsi Ketuk Palu

Media Cetak Media Indonesia Halaman 1
2018-4-10

Hentikan Korupsi Ketuk Palu

Akar masalah korupsi dinilai terletak pada parpol mahalnya biaya politik, dan permisifnya masyarakat pada korupsi

Fetry Wuryasti fetry@medioindonesa.com

KOMJSI Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan Gubernur Jambi Zumi Zola seusai menjalani pemeriksaan sekitar 8 jam sebagai tersangka dalam kasus penerimaan gratifikasi terkait dengan proyek-proyek di Dinas PU-Pera Provinsi Jambi 2014-2017.

Penahanan Zumi Zola itu diharapkan menjadi momentum untuk menghentikan budaya ketuk palu terkait dengan pengesahan anggaran penerimaan dan belanja daerah. Selama ini hal tersebut banyak terjadi dan menjerat pemda dan DPRD dalam berbagai kasus korupsi.

Dalam kaitan itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan kepala daerah semestinya memiliki ketegasan dan sikap dominan, baik terhadap birokrasi maupun DPRD.

"Ketegasan sikap kepala daerah menjadi kunci, termasuk tegas untuk mengatakan tidak kepada berbagai praktik penyelewengan," ujar Robert saat dihubungi, kemarin.

Sesungguhnya, tambah Robert, menuruHFU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, dalam proses pembahasan APBD, kepala daerah sebenarnya tidak harus menuruti DPRD bila DPRD sudah memberi sinyal untuk menyandera proses pembahasan persetujuan rancangan APBD. Kepada daerah bisa kembali menggunakan pagu anggaran tahun sebelumnya dan menghindari skema ketuk palu.

"Namun, yang sering terjadi kepala daerah cenderung tidak menggunakan modal UU ini dan malah mau bernegosiasi dengan DPRD. Pada proses ini kemungkinan selalu terjadi tawar-menawar," kata Robert..

Senada, peneliti Hukum Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan

Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, mengatakan kasus suap seperti Zumi Zola harus dipandang dari bobroknya sistem politik Indonesia.

"Akar masalahnya ada pada parpol, mahalnya biaya politik, dan permisifnya masyarakat pada korupsi. Ketiga masalah ini terus memicu terjadinya korupsi politik," ujar Donal, kemarin.

Menurut Donal, hal itu tidak bisa disederhanakan hanya pada sudut pandang posisi kepala daerah bertemu dengan DPRD. Hal tersebut hanya turunan persoalan dari korupsi politik.

Ditahan

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan KPK menahan Zumi Zola selama 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di Kaveling C-l Kuningan.

Sebelumnya, KPK menetapkan

Zumi Zola bersama Kepala Bidang Bina Marga PU-Pera Provinsi Jambi Arfan sebagai tersangka tindak pidana korupsi menerima gratifikasi terkait dengan proyek-proyek di Dinas PU-Pera Provinsi Jambi 2014-2017 pada 2 Februari 2018.

Gratifikasi yang diduga diterima Zumi dan Arfan ialah Rp6 miliar. Tersangka Zumi baik bersama dengan Arfan maupun sendiri diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan proyek-proyek di Jambi dan penerimaan lain dalam masa jabatannya sebagai Gubernur Jambi periode 2016-2021 sejumlah sekitar Rp6 miliar.

KPK saat ini mendalami dugaan pemberian uang kepada Zumi dan Arfan terkait dengan proyek-proyek di Pemprov Jambi. Zumi dan Arfan disangkakan Pasal 12 B atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat

1 ke-1 KUHP.

Pasal 12 B mengatur setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhu-

bungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan tugasnya dengan ancaman penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun.

(Ant/X-6)





Original Post

KPK Wanti-Wanti 428 Calon Kepala Daerah

Media Cetak Media Indonesia Halaman 4
2018-4-10

KPK Wanti-Wanti 428 Calon Kepala Daerah

Komisi

Pemberantasan Korupsi tidak hanya aktif menindak, tetapi juga terus menggalang pencegahan dini di daerah.

Putri Anisa Yuliani

putri@mediaindonesia.com

KOMISI Pemberantasan Korupsi bersama dengan kepolisian dan kejaksaan memberikan pembekalan kepada 428 calon kepala daerah yang ada di 15 provinsi. Para kepala daerah diharapkan tidak terlibat kasus korupsi.

Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, hingga kini tercatat ada 90 kepala daerah dan 122 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi.

"Kita memberikan pembekalan mengenai aspek-aspek antikorupsi agar ketika terpilih tidak bernasib sama atau tidak melakukan hal yang sama dengan sejumlah kepala daerah yang sudah terjerat kasus korupsi," kata Febri di Jakarta, kemarin.

Febri mengatakan dalam pembekalan yang akan berlangsung 5 April hingga 8 Mei, pihaknya menjelaskan aturan tentang korupsi. Dengan begitu, tidak ada alasan bagi kepala daerah menerima fee, hadiah, termasuk menyalahgunakan wewenang dalam menjalankan tugas.

"Dulu terima fee hal biasa. Kalau sekarang, tidak boleh ketika jadi penyelenggara karena bisa masuk gratifikasi, suap, atau bentuk-bentuk tindak pidana korupsi lainnya," ujarnya.

Dia mengatakan 15 provinsi yang mengikuti pembekalan gelombang pertama ialah Bangka Belitung, Sumatra Se-

latan, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatra Utara, Maluku, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Jawa Tengah.

Pembekalan tersebut digelar secara bergantian selama satu bulan sebelum pelaksanaan pilkada serentak 27 Juni 2018. Febri menuturkan 15 provinsi itu dipilih berdasarkan kajian dan analisis yang dilakukan tim pencegahan KPK.

Salah satunya, kata dia, lantaran terdapat program-program pencegahan korupsi yang sudah berjalan di daerah tersebut. "Harus ditindaklanjuti dan komitmen itu harus sejak awal ditanamkan kepada calon kepala daerah," papar Febri.

Sesuai sistem

Menteri Dalam Negeri Tjah-jo Kumolo seusai melantik Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Sumarsono di Kantor Gubernur Sulsel, kemarin, mengatakan calon kepala daerah yang tersangkut masalah hukum tetap mengikuti sistem yang sudah ada. "Ya, aturan dan sistemnya sudah ada. Pengawasan akan dilakukan aparat penegak hukum dari KPK dan kejaksaan serta media massa," ucap Tjahjo.

Saat ditanya, bagaimana jika calon kepala daerah yang berstatus tersangka terpilih dalam pilkada, Tjahjo secara tegas mengatakan akan berpatokan pada undang-undang. "Kalau belum berkekuatan hukum tetap, ya dia ikut berproses. Tahun kemarin ada kok, ditahan tetapi menang mutlak. Kami lantik, tapi begitu sudah ada putusan pengadilan, terbukti bersalah, ya kita ganti."

Dalam menyikapi hal itu, imbuhnya, hendaknya tetap berpegang pada asas praduga tidak bersalah. "Yang pasti, saya sudah sering ingatkan harus menghindari area korupsi," tegas Tjahjo.

(LN/P-2)





Original Post

DISKUSI TENTANG MA

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-4-10

DISKUSI TENTANG MA

(Dari kiri) Peneliti ICW Tama S Langkun, Ketua YLBHI Muhammad Isnur, mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun, dan peneliti hukum Universitas Andalas Pusako Feri Amsari berbicara dalam diskusi dengan tema Apa yang menyebabkan Mahkamah Agung enggan terbuka dan meringankan beban berperkara?, di Kantor ICW, Jakarta, kemarin.

MI/GINO F HADI





Original Post

Kondisi Novanto Baik saat Masuk RS

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-4-10

Kondisi Novanto Baik saat Masuk RS

Toyibi bersaksi untuk dokter Bimanesh yang didakwa bekerja sama dengan advokat Fredrich Yunadi untuk menghindarkan Novanto diperiksa dalam perkara KTP-E.

Putri Anisa Yuliani

putri@medioindonesia.com

DOKTER spesialis jantung Rumah Sakit (RS) Medika Permata Hijau Mohamad Toyibi menilai mantan Ketua DPR Setya Novanto tidak dalam kondisi darurat saat dibawa ke rumah sakit tersebut.

"Saya periksa pasien di lantai 3 pada 17 November 2017 kemudian saya periksa pasien ini tidak ada masalah pada jantungnya. Dilihat dari EKG (elektrokardiogram)-nya tidak ada kegawatan pasien SN (Setya Novanto). EKG-nya baik, jadi bukan kondisi darurat," kata Toyibi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Toyibi bersaksi untuk dokter RS Medika Permata Hijau dokter Bimanesh Sutarjo yang didakwa bekerja sama dengan

advokat Fredrich Yunadi untuk menghindarkan Ketua DPR Setya Novanto diperiksa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi KTP elektronik.

"Saat diperiksa, kondisinya cuma ada luka lecet, kalau tidak salah, di kening kiri," ungkap Toyibi yang memeriksa Novanto sehari setelah Setnov masuk ke rumah sakit.

Saat itu perban Setnov pun tampak hanya menempel. Dalam sidang Senin (2/4), perawat Indri Astuti pernah bersaksi bahwa Novanto meminta da-hinya diperban meski luka lecet itu dinilainya tidak perlu diperban.

"Waktu saya lihat, lukanya terbuka. Ada perban, tapi menyingkap-, perbannya bukan seperti betulan, tapi seperti ditempel. Yang saya lihat begitu. Tidak ada benjolan," ung-

Setya Novanto sempat menemui Hilman sebelum kecelakaan. Keduanya bertemu di Gedung DPR.

kap dokter Toyibi.

Toyibi lalu membuka baju Setnov dan memeriksa dadanya. Ia pun berpendapat dada Setnov mulus, tidak ada masalah.

"Dinding jantung kita sangat kuat. Jadi, jarang sekali terjadi kalau kecelakaan lalu luka terkena di jantung, kecuali ada luka tusuk, dan tidak ada luka biru. Jantungnya pun baik meski sudah pasang ring."

Bertemu

Selain kesaksian dokter Toyibi, mantan wartawan televisi Hilman Mattauch juga menjadi saksi untuk Novanto. Ternyata Novanto sempat menemui Hilman sebelum kecelakaan. Keduanya bertemu di Gedung DPR.

Hilman yang dihadirkan sebagai saksi untuk tersangka Bimanesh Sutarjo mengatakan awalnya ia dan wartawan di tempatnya bekerja diperintahkan mengklarifikasi kaburnya Novanto dari kejaran KPK. Novanto sempat berkelit sebelum ditahan.

"Berdasarkan penugasan dari kantor, semua wartawan diminta mencari Novanto," kata Hilman.

Menurut Hilman, pada 15 November malam atau sehari sebelum kecelakaan, ia dan wartawan lain berada di depan kediaman Novanto, Jalan

Wijaya. Saat itu, petugas KPK tengah menggeledah rumah Novanto.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu ternyata tak ada di rumahnya. Hilman kemudian mencari Novanto di kediamannya yang lain di Pondok Indah dan Dharmawangsa. Pencarian malam itu berakhir nihil. Novanto tak ditemukan.

Keesokan harinya, Hilman kembali mencari Novanto. Sekitar pukul 11.00 WIB, Hilman mencoba ke DPP Partai Golkar di kawasan Slipi, Jakarta Barat.

Sekitar pukul 17.00 WIB, Reza Pahlevi, ajudan Novanto, merespons telepon Hilman. Ia. meminta Reza menyerahkan telepon selulernya kepada Novanto. "Saya bilang, Setya Novanto butuh klarifikasi atas kejadian yang kemarin. Lalu dia bilang mau ditemui di DPR," ucap Hilman.

(P-l)





Original Post

Tajamnya Hukum di Korsel dan Brasil

Media Cetak Media Indonesia Halaman 16
2018-4-10

Tajamnya Hukum di Korsel dan Brasil

HUKUM terasa tajam ke atas di Korea Selatan (Korsel) dan Brasil. Di Negeri Ginseng, Presiden Park Geun-hye (2014-2018), setelah ditahan satu tahun, pekan silam divonis 24 tahun penjara. Di Brasil, Presiden Luiz Ina-cio Lula da Silva memulai hari-hari pertamanya menikmati bui untuk waktu 12 tahun ke depan.

Keduanya menjadi orang rantai karena korupsi. Keduanya semula dinilai sebagai politikus penuh harapan. Namun, puncak kekuasaan mengem-paskan mereka menjadi pemimpin yang tak lulus ujian.

Rasywah memang menjadi musuh utama di banyak negara. Korea Selatan, yang kini tumbuh sebagai negeri maju, salah satunya karena keras terhadap koruptor. Park Geun-hye, misalnya, perempuan pertama yang menjadi presiden di Korea Selatan, dipaksa mundur Maret tahun lalu karena skandal korupsi dan kolusi dengan sahabat lamanya, Choi Soon-il. Keduanya masing-masing mengantongi US$6,5 juta dari perusahaan raksasa Lotte Group dan Samsung.

Park, kelahiran 2 Januari 1952, dilantik sebagai presiden Korea Selatan pada 2013. Putri tertua mantan Presiden Korea Selatan Park Chung-hee itu menjadi harapan publik karena semangatnya yang tinggi memberantas korupsi. Sang ayah yang berkuasa 18 tahun (1961-1979) dikenal sebagai diktator yang merintis jalan kemajuan negeri itu. Karena itu, bagi kaum konservatif, naiknya putri Park menjadi presiden ialah obat rindu akan kepemimpinan sang jenderal yang dinilai penuh prestasi.

Terlebih Park Geun-hye, sebelum menjadi presiden, juga politikus berkelas, termasuk membangun Kota Sejong. Wajar jika rakyat menaruh harapan besar padanya. Keluarganya memang tak menjadi beban, tapi justru persahabatannya yang kelewat batas dengan Choi Soon-il, sahabat lamanya, menjadi bencana.

Choi dinilai orang luar istana yang mengatur segala urusan Park. Kolusi serupa itulah yang akhirnya menenggelamkan karier politik Park yang dirintisnya dengan susah payah setelah sang ayah tewas ditembak. Pengacara Park tengah mempertimbangkan banding. Namun, bagi pengadilan Korsel yang dikenal keras pada koruptor, banding bisa tak berarti apa-apa.

Di Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva (berkuasa 2003-2011) ialah pendiri Partai Pekerja, yang ketika menjadi presiden mampu membawa negerinya menuju perbaikan. Ekonomi tumbuh meyakinkan dan kesenjangan ekonomi mampu dipersempit lajunya. Tokoh kelahiran 27 Oktober 1945 itu pun dinilai sebagai pemimpin yang mengakhiri pemerintahan diktator militer selama 20 tahun.

Namun, ternyata, di balik catatan sejumlah prestasi, tersimpan bau busuk kelancungan. la terlibat skandal korupsi yang membuat para pendukungnya tak percaya. Ia menerima apartemen mewah dari perusahaan konstruksi. Bersamaan dengan Lula, terungkap pula sejumlah politikus, orang-orang besar, dan pengusaha kaya dalam skandal korupsi yang disebut-sebut terbesar di Brasil. Ada permainan kartel di dalamnya yang melibatkan sejumlah tokoh penting.

Sama seperti Park Geun-hye, Da Silva juga menolak dengan keras terlibat korupsi. Karena itu, ia pun mengajukan banding. Namun, ketika bandingnya ditolak, Mahkamah Agung Brasil memintanya untuk segera menyerahkan diri. Di tengah histeria para pendukungnya, ia pun menerobos kerumunan massa untuk menyerahkan diri kepada polisi. Terukirlah dalam sejarah politik di Brasil, Da Silva sebagai bekas presiden yang pertama diadili dan masuk penjara karena korupsi.

Dua mantan presiden di Korea Selatan dan Brasil yang kemudian masuk bui, dengan hukuman penjara yang cukup lama, ialah pelajaran berharga buat para pemimpin negara. Di Indonesia, demokrasi tengah dikotori politik uang, dan malangnya seperti tak ada tanda-tanda bisa dibersihkan. Politik akhirnya seperti identik mengantarkan para aktor utamanya ke penjara.

Di negeri ini kekuasaan tengah dikejar dan direbut dengan segala cara. Tak peduli SARA, tak peduli dana dari mana asal usulnya. Kita pun mendengar beberapa nama, yang kita tahu bukan pengusaha, bukan dari keluarga yang punya riwayat kaya, tapi uangnya konon amatlah banyaknya. Publik yang mendengar pun merespons biasa karena politik memang butuh banyak uang. Masyarakat juga kian tak peduli pada korupsi. Tahun politik pun dimaknai berhamburan-nya uang.

Di Indonesia, Komisi Pemberantasan Kqrupsi seperti tak pernah berhenti memenjarakan koruptor. Namun, terasa ada beberapa nama dalam kasus-kasus besar yang belum tersentuh. Bekas Presiden Korsel dan Brasil yang baru masuk bui mestinya bisa menjadi suntikan keberanian KPK dan institusi penegak hukum lain, bahwa hukum bisa benar-benar tajam ke atas dan ke segala arah.

Pancasila akan terus diluruhkan tanpa ketajaman hukum kepada . mereka yang diberi amanah memimpin negara tapi justru menghancurkannya.

Djadjat Sudradjat





Original Post

Pelunasan BPIH Dapat Dilakukan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 23
2018-4-10

Pelunasan BPIH Dapat Dilakukan

KEPUTUSAN Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk 2018 sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Dengan demikian, pelunasan biaya haji untuk jemaah reguler sudah dapat dilakukan. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Nizar Ali mengatakan, pelunasan biaya penyelenggaraan haji dapat dilakukan pada April ini. "Belum, tetapi April sudah bisa," ujar Nizar di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, jadwal pelunasan biaya haji bagi jemaah haji reguler tertunda karena Kementerian Agama masihmenunggu Keputusan Presiden tentang BPIH yang belum ditandatangani. Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Kementerian Agama menetapkan BPIH sebesar Rp35 juta bagi jemaah haji. Jumlah tersebut naik sekitar Rp345 ribu setelah pemerintah Arab Saudi memberlakukan penambahan pajak penambahan nilai (PPN) sebesar 5%.

Sementara itu, terkait dengan umrah, pihaknya membentuk satuan tugas (satgas) bersama untuk mengatasi masalah agen travel umrah yang bermasalah. Dia menuturkan satgas dibentuk bersama dengan kepolisian dan kejaksaan serta kementerian lain untuk menindaklanjuti laporan ribuan jemaah yang gagal berangkat melaksanakan ibadah umrah karena ulah travel, salah satunya ABU Tours. "Kita inventaris dan petakan jemaah yang menjadi korban ini dalam beberapa golongan," ujarnya.

Menurut dia, ada empat golongan jemaah, yaitu pertama, jemaah yang sudah harus berangkat meski dengan tambahan biaya. Kedua, jemaah yang menuntut harus berangkat tanpa bersedia mengeluarkan biaya tambahan. Ketiga, jemaah yang meminta uang setoran dikembalikan. Keempat, jemaah tidak menurut pengembalian uang setoran mereka. "Golongan kedua dan ketiga ini kami masih proses," ujar Nizar.

Dia mengatakan proses hukum atas laporan jemaah tersebut sedang berjalan sehingga Kementerian Agama pun harus menunggu putusan pengadilan terkait dengan pengembalian uang j emaah karena beberapa akun milik ABU Tours sudah diblokir. "Kita tunggu karena ini agak rumit," ucap Nizar.

Nizar menegaskan, meskipun izin biro perjalanan tersebut dicabut, hal itu tidak menggugurkan tanggung jawab biro perjalanan untuk mengembalikan uang jemaah.

(Ind/H-S)





Original Post

MENGUJI KEBERANIAN KPK Memeriksa Puan Dan Pramono

Media Cetak Forum Keadilan Halaman 14
2018-4-10

MENGUJI KEBERANIAN KPK Memeriksa Puan Dan Pramono

Akhir-akhir ini citra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memudar. Sebabnya hingga akhir pekan lalu Iembaga ini belum memeriksa Puan IVIaharani dan Pranomo Anung, dua menteri Presiden Joko Widodo yang disebut-sebut menerima uang proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E).

Tiga politisi dari partai besar, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Girindra, dan Partai Demokat, secara kompak mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan keterlibatan nama-nama yang disebutkan oleh terdakwa kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto (Setnov), dalam per-

sidangan pada Kamis 22 Maret 2018.

"KPK jangan piih kasih, semua nama yang disebut harus dibuktikan. Harus diungkap baik itu parpol pendukung pemerintah atau oposisi," kata Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian kepada wartawan usai mengisi diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 24 Maret 2018.

Ketua Bidang Hukum DPP Partai Gerindra Habiburokhman menganggap keterangan Setya Novanto dalam sidang lanjutan dugaan kasus korupsi e-KTP tidak bisa diabaikan. Menurutnya, meski keterangan Setnov mengutip pernyataan orang lain, tetapi dia jelas menyebutkan pihak-pihak yang diduga menerima aliran dana korupsi tersebut. "Kalau ada yang menyebut keterangan itu hanya berdasarkan katanya-katanya, saya pikir itu pihak yang membaca undang-undang zaman old (zaman dulu)," ujar Habiburokhman dalam diskusi bertajuk Nyanyian Ngeri Setnov di kawasan Cikini, Jakarta

Pusat, Sabtu 24 Maret 2018.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Floy Suryo meminta agar KPK untuk menindaklanjuti pengakuan mantan ketua umum Partai Golkar tersebut. Sehingga, hukum atau pemberantasan korupsi tidak tampak tumpul ke atas. "Seharusnya (menindaklanjuti). Hukum tajam juga ke atas, tidak hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas," tegas Roy Suryo, saat dihubungi melalui pesan singkat, Jumat 23 Maret 2018.

Apalagi, menurut Roy, pengakuan seseorang dalam ruangan sidang di bawah sumpah menututnya kepercayaannya masing-masing. Maka seyogiyanya lembaga antirasuah tersebut sangat mempertimbangkan untuk menindaklanjuti pengakuan Setnov. "Kita sudah sering mendengar, bahwa pengakuan seseorang dalam ruangan sidang itu disumpah kepada TUhan. Jadi harus ada tindakan dari KPK," tutup Roy.

Anggota Komisi IH DPR RI, Nasir Djamil, juga meminta KPK harus memeriksa Puan Maharani dan Pramono Anung yang namanya disebut oleh Setnov dalam persidangan Tipikor.

Bahkan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang biasanya membela KPK, belakangan ikut tak sabar. ICW juga mendesak KPK agar segera memeriksa Puan dan Pramono terkait dengan kesaksian Setya Novanto, yang menyebut dua politikus PDIP itu menerima masing-masing

US$500 ribu dari proyek e-KTP.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz pada Jumat 23 Maret 2018 menganggap kesaksian Setya Novanto dalam persidangan wajib ditelusuri KPK karena merupakan fakta baru yang ha-rus diuji kebenarannya. "Jadi posisi ICW itu, itu informasi awal yang harus diuji kebenarannya. Bagaimana cara mengujinya, KPK harus menelusuri informasi itu untuk mencari tahu apakah informasi itu benar atau tidak, itu yang paling penting," kata Donald.

Selain memeriksa Puan dan Pramono, lanjut Donald, penyidik KPK juga harus mengorek keterangan dari kolega Setya Novanto, Made Oka Masagung, salah tersangka baru e-KTP. Ini karena kesaksian Setnov soal pemberian uang ke Puan dan Pramono berasal dari Oka. Tapi yang harus ditelusuri dari Made Oka dulu, itu prinsipnya," kata dia.

Donal menyebut munculnya nama Puan dan Pramono dalam persidangan terdakwa korupsi proyek e-KTP itu menandakan babak baru dalam korupsi proyek e-KTP mengingat kedua tokoh itu belum pernah disebut dalam sidang sebelumnya. .

Maqdir Ismail, kuasa hukum Setya Novanto, bahkan menantang KPK untuk membuktikan keterlibatan Puan dan Pramono dalam kasus korupsi yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu. Menurut Maqdir, KPK memi-

liki penyidik dan penuntut umum untuk mencari bukti-bukti lainnya atas kesaksian Setnov. "Sekarang tugas KPK yang buktikan (keterlibatan Puan Maharani dan Pramono Anung). Kan mereka ada penyidik dan penuntut umum," kata Maqdir.

Menurut Maqdir, kliennya sudah menyerahkan daftar nama para pihak yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi e-KTP kepada penyidik KPK maupun majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Penyerahan daftar nama-nama itu sebagai bagian penga- JMBHJUatice collaborator. "Sepanjang yang saya ketahui, semua sudah disampaikan Pak Setya Novanto," tuturnya.

Dari Yogyakarta, peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) UGM Hifdzil Alim meminta KPK tidak boleh berhenti menelusuri adanya tuduhan keterlibatan politikus PDIP Pramono Anung dan Puan Maharani dalam kasus tersebut, sebagaimana diungkapkan terdakwa Setya Novanto di persidangan kasus korupsi KTP el. "Dalam hal ini, memeriksa Puan dan Pramono menjadi hal yang mesti dilakukan," ujarnya pada persi, Minggu 25 Maret 2018.

Ia menilai, justru dengan menindaklanjuti temuan itu sebagai cara untuk membuktikan apakah pernyataan Novanto itu betul atau tidak, atas keterlibatan Puan dan Pramono. Kendati demikian, Hifzil mengingatkan KPK untik tetap berhati-hati dalam memproses penyebutan nama-nama tersebut.

Jangan sampai juga, dia menerangkan, KPK dinilai politis dalam memeriksa pernyataan mantan ketua Umum Golkar itu. "KPK harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan pemeriksaan yang dilakukannya tidak dicap politis. Misalnya, memeriksa semua nama yang diduga menerima uang korupsi KTP-elektronik," ujar Hifdzil.

Banyak lagi Sebelumnya, terdakwa kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) Setya Novanto saat sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (22/3/2018) menyebut ada uang hasil korupsi yang juga mengalir kepada dua politikus PDI Perjuangan, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung. Menurut Novanto, keduanya masing-masing mendapatkan 500 ribu dollar Amerika Serikat

Dewan Pakar Ikatan Cendekian Muslim Indonesia (ICMI) Pusat Anton Tabah Digdoyo, ikut pula bicara. Dalam keterangannya kepada pers, Anton Tabah menganggap KPK kini tidak memiliki alasan apapun untuk tidak sesegera mungkin memeriksa ketiga nama yang disebut Novanto tersebut. "UUD 1945 pasal. 1 tegas, Indonesia negara hukum berarti NKRI ini dibangun berdiri tegak diatas hukum dengan supreme of law, equality before the law, dan prosess of law" sebutnya.

"Hukum harus di atas segalanya tanpa membeda-bedakan perlakuan, diproses seadil-adilnya, secepat-cepatnya dan se-inurah-murahnya," sambung Anton yang tengah terbaring sakit.

Atas dasar itulah, sambungnya, Puan Maharani, Ganjar Pranowo dan Pramono Anung agar rakyat tidak menuduh KPK bergerak lambat, lemah dan tidak adil. "Juga untuk mencegah rakyat bertindak sendiri-sendiri dengan melakukan hukum jalanan karena tidak puas dengan kinerja KPK yang selama ini terkesan melindungi orang-orang tersebut," tegas Anton.

Berbagai desakan kepada KPK tersebut memang dipicu oleh Setya Novanto. Dalam lanjutan sidang perkara korupsi KTP elektronik, hari Kamis 22 Maret 2018, terdakwa bekas Ketua DPR itu mengaku mendengar ada uang yang diserahkan kepada Puan Maharani dan Pramono Anung, masing-masing US$ 500.000 atau sekitar Rp 6,8 miliar.

Namun Setya Novanto menyatakan ti-

dak mengetahui sendiri kejadian itu. Ia hanya mendengarnya dari pengusaha Made Oka Masagung dan Andi Narogong menemuinya di rumahnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP di DPR, sementara Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat itu adalah anggota DPR.

Padahal dalam dakwaan jaksa tak ada nama Puan Maharani dan Pramono Anung sebagai penerima aliran dana korupsi e-KTP. Namun memang sudah terdengar suara-suara yang menyebut keterlibatan Puan.

Selain menyebut Puan dan Pramono, bekas Ketua Umum Partai Golkar itu juga menyebut mantan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR di antaranya Melchias Marcus Mekeng, Tamsil Linrung, dan Oily Dondokambey turut mendapat jatah sebesar US$500 ribu dari proyek pengadaan e-KTP ini.

Setya Novanto mengaku mendapat laporan soal pemberian uang itu dari Andi Agustinus alias Andi Narogong. Uang untuk Mekeng, Tamsil, dan Oily diserahkan oleh keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi. "Untuk kepentingan pimpinan Banggar sudah sampaikan juga ke Melchias Mekeng US$500 ribu, Tamsil Linrung US$500 ribu. Oily Dondokambey US$500 ribu, di antaranya melalui Irvanto," kata Setya Novanto.

Setya Novanto mengaku sempat ragu dengan laporan Andi Narogong terkait

penyerahan sejumlah uang ke anggota dewan. Dia pun mengonfirmasi langsung kepada Chairumart terkait pemberian uang dari Andi dan dibenarkan oleh politikus Golkar tersebut. "Saya terus terang saja Andi sampaikan waktu itu agak ragu. Tapi pada suatu hari saya ketemu Chairuman. Betul enggak penerimaan dari Andi, ya sudah diselesaikan US$200 ribu, terus Ganjar, ada untuk Ganjar. Ini yang disampaikan ke saya," tutur Setnov.

Dalam dakwaan mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, nama-nama yang disebut Setya Novanto tersebut muncul sebagai pihak yang diuntungkan dalam proyek e-KTP.

Mekeng didiga menerima US$1,4 juta, Oily US$1,2 juta, Tamsil US$700 ribu, Chairuman US$584 ribu dan Rp26 miliar, serta Ganjar US$520 ribu. Namun, mereka telah membantah menerima uang dari proyek e-KTP saat dihadirkan dalam sidang sebelumnya.

Ganjar dalam beberapa kesempatan membantah telah menerima uang dari proyek e-KTP. Ia juga sudah beberapa kali diperiksa baik di sidang maupun sebagai saksi di KPK

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kris-tiyanto membantah adanya aliran dana proyek e-KTP ke politikus PDIP, Pramono Anung dan Puan Maharani. Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi keterangan Setya Novanto saat diperiksa sebagai terdakwa pada sidang korupsi e- KTP hari ini. "Kami bukan dalam posisi

desainer (saat kasus berlangsung), kami bukan penguasa. Dengan demikian atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setya Novanto, kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tersebut," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Kamis, 22 Maret 2018.

Bagi Hasto saat ini ada upaya yang mencoba membawa persoalan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab PDIP. Padahal, menurut Hasto, posisi politik PDIP selama 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, berada di luar pemerintahan. Tidak ada representasi menteri PDI Perjuangan di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu selama 10 tahun.

"Kami menjadi oposisi. Di dalam beberapa keputusan strategis yang dilakukan melalui voting, praktis PDI Perjuangan selalu dikalahkan, misal penolakan impor beras, penolakan UU Penanaman Modal dan UU Free Trade Zone," ujar Hasto

Hasto menambahkan saat itu tidak ada posisi politik yang terlalu kuat bagi politikus PDIP terkait dengan kebijakan e-KTP.

Politikus PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari pun mengaku kaget dengan pemberitaan tersebut. "Ini mengagetkan, saya meragukan statement tersebut," kata Eva saat dikonfirmasi media massa, Kamis 22 Maret 2018.

Berbagai tuduhan yang mengarah ke-

pada Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) tersebut menurutnya harus dibuktikan. Sebab di dalam banyak kasus, anggota Komisi XI tersebut menilai banyak orang yang hanya mengklaim dengan alasan tertentu. "Karena banyak kasus, ada orang ambil dengan klaim-klaim untuk X, Y, Z sebagai alasan. Pimpinan partai atau fraksi rawan di-klaim-klaim," imbuhnya.

Pramono pun tegas membantah. Menurut Pramono, selama menjabat sebagai Wakil Ketua DPR periode 2009-2014, ia hanya membawahi dan mengkoordinasikan Komisi IV hingga Komisi VII. Ia menegaskan, sama sekali tak berhubungan dengan Komisi II serta Badan Anggaran.

"Kalau ada orang yang memberi, itu lo-gikanya, itu kan berkaitan dengan kewenangan, jabatan, kedudukan. Nah, dalam hal ini saya itu ga pernah ngomong satu kata pun yang berkaitan, berurusan dengan KTP-el," ujar Pramono Anung di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis 22 Maret 2018.

Sudah tentu Puan Maharani membantah menerima dana korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) seperti tuduhan Setya Novanto, terdakwa korupsi proyek e-KTP. "Apa yang disampaikan beliau itu tidak benar dan tidak ada dasarnya," kata Puan di kantornya, Jakarta, Jumat, 23 Maret 2018.

Pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, kemarin, Setya Novanto

menyebut Puan Maharani menerima dana US$ 500 ribu. Selain Puan, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung disebut Setya menerima dana aliran proyek e-KTP. Menurut Setya, duit itu diberikan pengusaha Made Oka Masagung.

Puan merasa tak pernah membahas proyek e-KTP saat menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat. "Sama sekali enggak pernah. Saya enggak bicara c-KTP," katanya. Bagi Puan kesaksian Setya Novanto seharusnya dilandasi fakta, terlebih lagi pernyataan itu diucapkan dalam persidangan. "Bukan katanya-katanya," ujar dia.

Bagaimana sikap Presiden Joko Widodo. Presiden menanggapi tudingan keterlibatan dua menterinya dalam kasus korupsi proyek KTP elektronik. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menko PMK Puan Maharani disebut-sebut terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto turut menerima aliran dana korupsi proyek KTP-el.

Presiden pun mempersilakan dua pembantunya tersebut diproses secara hukum jika memang terbukti terlibat dalam kasus korupsi itu. "Negara kita ini negara hukum. Jadi, kalau ada bukti hukum, ada fakta-fakta hukum, ya diproses saja," kata Jokowi di gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat 23 Maret 2018.

Menurut Joko Widodo, jika memang terbukti terlibat, semua pihak harus berani bertanggungjawab. "Dan semua memang harus berani bertanggung jawab. Dengan catatan tadi, ada fakta-fakta hukum, ada bukti-bukti hukum yang kuat," ucap dia.

Lantas apa jawaban KPK Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, KPK sedang mempelajari informasi yang diberikan terdakwa kasus dugaan korupsi KTP-el Setya Novanto. Saut menuturkan, hasil kajian dari penyidik KPK itu akan menentukan pemanggilan kedua orang yang disebut Novanto, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung.

Dia pun meminta semua pihak bersabar menunggu terkait peran nama-nama tersebut. "Kami pelajari dulu sejauh apa peran nama yang disebut-sebut itu. Biarkan waktu yang dimiliki penyidik untuk melihatnya lebih dahulu," tutur Saut kepada wartawan Minggu Maret 2018.

HAMDANI





Original Post

Kami Akan Analisis Dulu Fakta Sidang

Media Cetak Forum Keadilan Halaman 18
2018-4-10

Kami Akan Analisis Dulu Fakta Sidang

Febri Diansyah; Juru Bicara KPK

Nyanyian syahdu Setya Novanto di sidang kasus KTP elektronik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu sudah tak terdengar lagi. Nyanyian pria yang karib disapa Setnov itu merupakan perwujudan dari janjinya yang mau buka suara soal siapa saja elit negara yang bergandengan tangan dengan dirinya memakan uang haram korupsi e-KTP. Simak penjelasan Jubir KPK Febri Diansyah kepada wartawan termasuk FORUM.

Apa saja langkah yang akan dilakukan KPK terkait penyebutan mana Puan Maharani dan Pramono Anung oleh Setya Novanto?

Langkah KPK mendalami informasi tersebut akan dilakukan dengan menganalisis fakta-fakta persidangan Setya Novanto dan putusan majelis hakim. KPK membutuhkan waktu untuk mendalami keterangan Novanto tersebut.

Mengapa?

Sebab, KPK tidak bisa hanya bergantung kepada keterangan Novanto semata. KPK tidak langsung mempercayai keterangan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. KPK tetap mendalami keterangan itu dengan mengumpulkan informasi dari

para saksi dan sejumlah bukti.

Selain Ku?

Langkah KPK mendalami dugaan aliran dana e-KTP ke Puan dan Pramono juga bisa dilakukan dalam proses penyidikan terhadap 2 tersangka kasus ini, Made Oka Masagung dan Iryanto Hendra Pambudi Cahyo.

Apakah KPK akan terpengaruh arus politik saat Ini?

KPK tidak akan terpengaruh oleh faktor politik meski Puan dan Pramono merupakan pejabat di lingkaran istana kepresidenan. Untuk meminimalisir hal tersebut (pengaruh politik), kami pastikan KPK, dalam melaksanakan tugas, semata dalam koridor

hukum saja.

Bagaimana dengan kesaksian SN?

KPK akan mempelajari kesaksian Setya Novanto dalam persidangan serta membandingkannya dengan kesaksian dan bukti lainnya. Sebab, KPK tidak bisa bergantung pada keterangan satu pihak saja. Kami akan lihat kesesuaiannya dengan bukti yang lain. Dan yang kedua, jika dibutuhkan tentu akan kita perdalam lagi pada Setya Novanto apa saja fakta-fakta yang dia ketahui.

Ada anggapan KPK dalam menegakkan hukum tebang pilih. Tanggapannya?

KPK tidak akan tebang pilih dalam mengusut kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Termasuk kepada dua orang pejabat pemerintah, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung Jika memang

nantinya dua politisi PDIP itu terbukti menerima uang hasil dugaan korupsi e-KTP, maka kami tak segan-segan menindaklanjutinya.

Selain pengakuan SN apakah KPK menguji fakta lain? Fakta persidangan kemarin sedang dipelajari oleh tim jaksa bersama penyidik. Kafena terdakwa masih mengatakan mendengar dari orang lain, maka tentu informasinya perlu di-cross check dengan saksi dan bukti lain. Agar lebih clear nantinya, kami akan analisis dulu fakta

sidang untuk kepentingan tuntutan. Nanti kita tunggu juga

bagaimana putusan hakim agar lebih komprehensif membaca fakta-fakta persidangan ini karena Itu kita tunggu putusan pengadilan ini.

REDAKSI





Original Post

a KPK Bubarkan Saja Karena Penuh Sensasi"

Media Cetak Forum Keadilan Halaman 21
2018-4-10

a KPK Bubarkan Saja Karena Penuh Sensasi"

H. KRH. Henry Yosodiningrat, SH;

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan

Hubungan Partai Demokrat dan PDIP kembali panas. Pemicunya, nyanyian terdakwa Setya Novanto di dalam persidangan kasus korupsi e-KTP yang menyebut dua politikus PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung terima duit senilai USD 500

ribu.Tak terima dituding, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto malah menyindir Demokrat sebagai partai penguasa yang wajib bertanggungjawab dalam proyek e-KTP. Demokrat pun geram, lewat sang sekjen, Hinca Panjaitan, menyebut pernyataan Hasto dangkal. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Panjaitan membalas pernyataan dari \ Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Per-juangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang

menyalahkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kasus korupsi e-KTP. Menurutnya, pernyataan Hasto tidak memiliki argumen yang kuat dan mengada-ada.

"Sulit dipercaya pernyataan itu keluar dari sebuah Partai Politik yang tengah berkuasa sekarang ini, karena argumentasinya dangkal, lemah dan mengada-ada. Betapa tidak? Sekjen PDIP mengatakan bahwa kader-kader dari sebuah partai yang beroposisi pasti tak melakukan korupsi," kata Hinca dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/3/2018).

Hinca mengatakan, pernyataan Hasto tidak bijak dan salah alamat. Sebab, pernyataan itu diucapkan setalah terdakwa kasus e-KTP Setya Novanto menyebut dua kadernya, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung, diduga menerima dana korupsi tersebut. "Pernyataan Sekjen PDIP yang langsung menyalahkan kebijakan dan program e-KTP lantaran kader-kadernya ada yang diduga terlibat korupsi e-KTP, ibarat mencuci tangan yang kotor dan kemudian airnya disiram-kan ke orang lain," ungkapnya.

"PDIP yang langsung menyalahkan pemerintahan Presiden SBY, dan mendiskreditkan Paitai Demokrat, juga salah alamat. Bukan Partai Demokrat ataupun kadernya yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung, tetapi Setya Novanto (mantan Ketum Partai Golkar). Kalau membantah dan | mengatakan kadernya I tidak terlibat, banta-i$ hannya harusnya kepada Setya Novanto dan KPK," lanjutnya.

Anggota Komisi III DPR ini mengerti, bahwa partai harus membela kader-kadernya. Namun tambah dia, pembelaan itu tidak boleh dilakukan 9ecara membabi buta. "Apalagi jika dengan menggunakan tangan-tangan kekuasaan menghalang-halangi penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh para penegak hukum," tuturnya.

Saat ini, kata Hinca, PDIP tengah diuji dalam upaya pemberantasan korupsi. Dia pun membiarkan masyarakat menilai sendiri upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ataupun PDIP terkait pemberantasan korupsi. "Apakah PDIP sungguh mendukung upaya pemberantasan korupsi, baik ketika ada kader-kadernya yang kena jerat penegak hukum maupun tidak," tandasnya.

Nyanyian sang papa minta saham itu juga membuat politisi PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat angkat bicara. Menurutnya Pernyataan itu tidak mempunyai nilai apa apa. Pernyataan itu merupakan Tistimonium de auditu "pernyataan berdasarkan keterangan orang lain", ungkapnya kepada FORUM.

Untuk menelisik lebih jauh bagaimana kelanjutan tanggapan terkait nyanyian Setya Novanto tersebut, berikut wawancara Abdul Farid dari FORUM dengan Anggota DPR RI, H. KRH. Henry Yosodiningrat, S.H. dari Fraksi PDI Perjuangan pada Kamis 5 April pekan lalu. Berikut Nukilannya;

Dalam persidangan df hari Kamis (22/3/2018) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dengan agenda pemeriksaan Setya Novanto sebagai terdakwa. Saat Itu mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengungkapkan sejumlah nama politisi PDI Perjuangan yang menerima uang suap proyek KTP elektronik. Politisi Itu diantaranya Puan Maharani dan Pramono Anung masing-masing menerima 500 ribu dolar Amerika atau sekitar 6,8 milliar rupiah. Apa komentar Anda, bisa dijelaskan?

Menurut saya pernyataan itu tidak mempunyai nilai apa apa. Pernyataan tersebut tidak mempunya nilai karena pernyataan itu merupakan Testimonium de auditu "pernyataan berdasarkan keterangan orang lain". (Mantan pengacara kondang itu meragukan kebenaran pernyataan mantan ketua DPR Setya Novanto itu, terlebih lagi orang lain yang dimaksudnya secara tegas menyatakan

bahwa apa yang dinyatakan Setnov itu tidak bernar.)

Publik saya rasa sudah mengetahui bahwa Made Oka sebelumnya menyatakan, pernyataan mantan Ketua DPR Setya Novanto soal adanya aliran dana ke Puan Maharani dan Pramono Anung tidak benar. Dari berbagai media massa diberitakan bahwa pengacara Made Oka, Bambang Hartono, menyampaikan saat mendampingi kliennya usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (26/3/2018). Bambang membantah pernyataan Setnov di muka pengadilan minggu yang lalu itu tidak benar

Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami keterangan Setya Novanto tentang dugaan aliran dana terkait dengan proyek e-KTP yang diterima oleh Puan Maharani dan Pramono Anung. Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara KPK Febri Dlansyah. Febri menjelaskan sudah saya cek ke timnya, Tim JPU di Sidang Novanto akan menyusun tuntutan terlebih dahulu. Pengembangan fakta-fakta sidang nanti kita lihat setelah putusan pengadilan," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, pada Jumat (23/3/2018) lalu. Apa tanggapan Anda?

Terkait pernyataan Setnov itu kan sudah jelas dibantan oleh orang orang yang disebut menyerahkan uang uang itu. Mereka menyatakan tidak tidak pernah menyerahkan uang dimaksud baik kepada Mas Pramono Anung maupun kepada Mbak Puan. Begini ya, katakanlah "orang itu menyatakan benar pernah menyerahkan uang dimaksud kepada Mas Pram dan Mbak Puan", keterangan itu juga belum merupakan alat bukti (masih berdiri sendiri) shg masih harus di uji kebenarannya.

Apa pendapat Anda tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal pengusutan kasus dugaan korupsi e-KTP dan apa saran serta hlmbauanya agar proses Ini bisa berjalan sesuai dengan koridor hukum. Bisa Anda Jelaskan?

Kalau dari pengamatan saya, sebetulnya ini adalah bentuk frustrasi terakhir KPK. Kenapa saya demikian? Sebab, sebetulnya sudah tidak ada sensasi yang bisa dibuat KPK untuk mengendalikan kredibilitasnya. (Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Lampung II itu meragukan kinerja komisi anti rasua itu. Henry menduga, bahwa KPK yakin Setya Novanto mengerti banyak hal tekait

kasus dugaan korupsi dalam pengadaan proyek e-KTP.) Ternyata setelah saya amati, aliran dana ektp kepada Setya Novanto saja KPK tidak bisa membuktikanya.

Akhirnya timbul kecurigaan saya, Setya Novanto diajak kompromi untuk meringankan semua kasusnya. Hal yang sama dilakukan terhadap narapidana Nazaruddin. Persis seperti ketika Nazar ditutup 162 kasusnya demi kesaksian demi kesaksian. Ketua Granat itu menyatakan, inilah yang terjadi, bom terakhir disasar ke fung-sionari PDI Perjuangan diantara nama nama yang disasar KPK itu adalah Puan Maharani, Pramono Anung. Sementara jauh sebelum nama Puan dan Pramono disebut sudah ada nama nama dari PDI Pejuangan diungkap oleh KPK yaitu Ganjar Pranowo, Yasona Laoly, Arief dan Olly serta Mekeng dari Golkar.

Saya balik bertanya, bagaiman akhir semua ini? Kemana partai penguasa? Bukankah Partai Demokrat adalah pemilik . proyek ini? Kenapa nama Ibas hilang? Menurut Pria kelahiran Lampung itu, itulah masalah didalam KPK saat ini, KPK mencoba merayu Setya Novanto seperti KPK melakukan kepada Nazar yaitu tentu dengan syarat kasus PD dan SBY tetap hilang. KPK harus segera di evaluasi, kalau menurut saya bubarkan saja. Kita belum tau sensasi apa yang akan dilakukan oleh KPK berikutnya. Setelah PDI Perjuangan, bisa bisa Presiden Jokowi jadi alat sensasi mereka selanjutnya. Mantan pengacara seniot itu kembali menegaskan bahwa, percaya deh, KPK ini hanya cari sensasi! Untuk popularitas sendiri bukan untuk kebaikan bangsa dan negara.

Saling tuding antara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristryanto dengan sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan. Pemicunya, nyanyian terdakwa Setya Novanto di dalam persidangan kasus korupsi e-KTP yang menyebut dua politikus PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung terima duit senilal USD 500 ribu.Tak terima dituding, Sekjen PDIP Hasto Kristryanto malah menyindir Demokrat sebagai partai penguasa yang wajib bertanggung Jawab dalam proyek e-KTP. Demokrat pun geram, lewat sang sekjen, Hinca Panjaitan, menyebut pernyataan Hasto dangkal. Apa komentar Anda, bisa dijelaskan?

Untuk hal itu Saya tidak mengikuti bagaimana duduk persoalannya dalam masalah itu.

H. KRH. Henry Yosodiningrat, SH/REDAKSI





Original Post

Keterangan SN di Bidang Sebagai Bukti Petunjuk

Media Cetak Forum Keadilan Halaman 26
2018-4-10

Keterangan SN di Bidang Sebagai Bukti Petunjuk

Setya Novanto merupakan sosok politisi ulung dengan berbagai kelebihan, meski memiliki permasalahan etika. Novanto memiliki kemampuan hebat dalam mengakses dana serta handal dalam membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan pihak pemerintah. Sebagai Ketua DPR, Novanto dipandang sebagai sosok yang pintar melakukan lobi politik. Kelebihan itulah yang akhirnya membuat daya jangkau Novanto dalam memperluas jaringan menjadi sangat mudah.

Kepiawaian Novanto ini tentu masih sangat dibutuhkan kawan-kawannya di parlemen sehingga kemungkinan besar, aliran dukungan untuk Novanto masih akan tetap mengalir sekalipun Novanto tengah terlibat kasus korupsi besar. Berikut ini wawancara Sofyan Hadi dengan praktisi hukum Rivai Kusumanegara, Kamis 5 April 2018. Nukilannya

Menurut Anda penyebutan nama puan dan pramono apakah berdampak hukum bagi keduanya?

Penyebutan nama seseorang yang diduga melakukan tindak pidana oleh seorang saksi saja belum memiliki dampak hukum karena dalam sistem hukum kita dikenal azas Unus Testis Nullus Testis yang artinya keterangan seorang saksi belum dapat dikategorikan alat bukti saksi, minimal harus dua orang saksi. Selain itu, alat bukti pun minimal harus dua, jadi penyidik harus mencari alat bukti lainnya

yang dikenal dalam hukum acara pidana kita seperti surat, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan petunjuk. Jadi sekalipun telah diperoleh dua saksi, maka harus dicari lagi alat bukti lainnya. Itu semua untuk meyakinkan Hakim, sehingga peradilan tidak keliru menghukum seseorang.

Jadi menurut Anda selain pengakuan dari SN penyidik juga membutuhkan alat bukti lainnya?

Penyidik perlu menggali alat-alat bukti lainnya dan tidak bisa mendasarkan pada keterangan seorang saksi saja. Dalam sistem hukum di negara manapun tidak bisa menghukum seseorang hanya mendasarkan pada keterangan seorang saksi saja karena itu bisa menjadi fitnah. Namun penyidik bisa menggali alat-alat bukti lainnya dari keterangan atau alur cerita yang diterangkan seorang saksi tersebut. Misalnya ternyata ada saksi lainnya yang dianggap mengetahui maka saksi tersebut bisa dipanggil untuk dimintai keterangannya. Juga ada pertemuan beberapa pihak maka dicari rekaman CCTV-nya atau ada transfer bank maka dicari transaksinya d BI atau PPATK. Kalau semua alat bukti yang ditemukan menguatkan keterangan seorang saksi tersebut dan alat bukti dimaksud cukup dan shahih sesuai penjelasan sy di atas, maka penyidik bisa meningkatkan ke tahap penyidikan dan menentukan tersangkanya. Demikian lebih kurang proses kasus pidana berjalan. Ada azas-azas yg harus dipatuhi agar tidak terjadi peradilan sesat dan Hakim bisa teryakinkan.

Apakah pernyataan SN bisa ditindaklanjuti oleh penyidik?

Tentunya bisa dan penyidik berkewajiban mendalaminya. Namun seperti yang saya jelaskan di atas bahwa masih diperlukan alat-alat bukti yang menguatkan dugaan tindak pidana dan untuk itu penyidik harus bekerja keras untuk mencarinya. Jikalau alat-alat bukti lainnya tidak ditemukan maka

proses perkara tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Namun sebaliknya, jika alat-alat bukti yang ditemukan cukup dan memadai maka perkara bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan.

Berarti penyidik wajib menggali kembali keterangan SN di persidangan?

Keterangan di sidang hanya sebagai bukti petunjuk dan karenanya penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut dalam proses penyelidikan yang dituangkan dalam BAP. Kemudian dari gambaran kasus yang diterangkan saksi, penyidik membuat rencana

penyelidikan dengan memetakan kemungkinan alat-alat bukti bisa diperoleh. Itu pun bisa saja tidak berhasil, sehingga penyidik akan mengevaluasi dan merumuskan kembali rencana kerjanya. Jadi di sini profesionalisme dan kegigihan penyidik sangat diharapkan. Dari gambaran ini juga kita bisa mengetahui jika pekerjaan penyidik itu tidak mudah. Mereka harus gigih, fokus, teliti dan inovatif, bahkan terkadang insting juga diperlukan. Kita tidak bisa memburu-buru dan biarkan penyidik bekerja profesional dan obyektif.

Kemudian apa dampak hukum apabila pengakuan SN tidak terbukti?

Jika tidak terbukti dalam arti peristiwa yang diterangkan tidak pernah ada atau merupakan kebohongan semata maka saksi tersebut bisa dikenai tuduhan memberi keterangan palsu dalam persidangan yang memiliki ancaman pidana. Namun jika tidak terbukti dalam arti peristiwa tersebut benar terjadi namun penyidik tidak bisa menemukan alat-alat bukti yang memadai misalnya karena alat bukti sudah musnah atau sulit diperoleh karena waktu peristiwa sudah lampau maka saksi tersebut tidak berdampak hukum apa-apa. Karena tidak adil jika keterbatasan penyidik menemukan alat bukti menjadi resiko bagi pelapor atau saksi yang menerangkan terjadinya peristiwa pidana. Sebagai contoh, setiap hari masyarakat melaporkan terjadinya tindak pidana ke kepolisian. Lalu dalam prosesnya penyidik tidak dapat menemukan alat-alat bukti yang dibutuhkan. Kemudian karena penyidikan terhenti maka pelapor dituntut pidana karena seolah memberikan laporan palsu. Tentunya keadaan tersebut tidak dapat dibenarkan dan karenanya berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung telah memberikan kaidah hukum yang melindungi pelapor beriktikad baik. Apalagi di Indonesia mengenal Justice Collaborator (pelaku yang bekerjasama) yang diantaranya memberi perlindungan hukum bagi pelaku yang bekerjasama dengan mendasarkan pada ketentuan undang-undang di Indonesia.

Sebagai praktisi hukum Anda melihat kasus Ini apakah mumi

perkara korupsi atau kental aroma politik?

Saya tidak mau menduga-duga dan biarkan proses dan waktu yang akan menjawabnya. Sekarang baiknya kita mendukung proses penyelidikan berjalan dan biarkan penyidik bekerja secara profesional dan obyektif. Proses hukum harus berjalan independen dan tidak boleh dipengaruhi kepentingan politik. Jika kita menginginkan hukum berwibawa maka harus dijauhkan dari kepentingan politik sesaat. Kita perlu mendorong hukum sebagai panglima sesuai cita-cita founding fathers yang merumuskan Indonesia sebagai negara hukum (Rechtstaats) dan bukan negara kekuasaan (Machtstaats).

Menurut Anda sejauh ini apakah KPK "pilih kasih" dim melakukan penegakan hukum?

Saya melihatnya dengan positive thinking saja karena faktanya penyidik KPK jumlahnya terbatas tapi laporan yang masuk begitu banyak. Sehingga secara manajemen harus menentukan prioritas perkara dan idealnya didasarkan pada kemudahan perolahan alat-alat bukti dan bukan karena opini atau desakan publik. Dalam negara demokrasi pelaksanaan penegakan hukum dapat diawasi publik, tapi bukan berarti publik bisa mengintervensi atau mempengaruhi proses penegakan hukum.

Penegakan hukum harus berjalan obyektif dan etika ini perlu dipahami masyarakat. Kalau ingin disempurnakan, maka bagi perkara-perkara yang tidak kunjung diselesaikan idealnya terbuka peluang pengujian pra peradilan bagi tahap penyelidikan. Sehingga masyarakat bisa menguji secara hukum jika laporan dugaan korupsi tidak diajukan ke persidangan.

Sejauh ini hukum positif di Indonesia hanya membuka pengujian bagi proses penyidikan, sedang untuk penyelidikan tidak ada ruang pengujiannya. Tapi jika penyelidikan bisa diuji maka Pemerintah perlu menyiapkan sarana prasarananya dulu seperti menambah jumlah penyidik KPK dengan mengkaji jumlah pengaduan yang masuk. Itu pun berpengaruh pada alokasi anggaran bagi kebutuhan KPK. Mungkin ke depan soal pengujian mandeknya penyelidikan bisa diatur

undang-undang. Itu bisa dirumuskan seiring penyusunan rancangan KUHAP yang sedang berjalan.

Anda mengatakan Jika kita menginginkan hukum berwibawa maka harus dijauhkan dari kepentingan politik sesaat. Faktanya kasus hukum khususnya yang melibatkan pimpinan parpol sarat dengan politik. Tanggapan Anda?

Mungkin perlu dibedakan antara mempolitisasi sebuah kasus hukum dengan melakukan intervensi politik terhadap kasus hukum yang berjalan. Jika terdapat kasus pidana yang dilakukan petinggi politik lalu keadaan itu dimanfaatkan lawan-lawan politiknya, hemat saya itu sah-sah saja dan merupakan konsekwensi logis. Yang menjadi persoalan jika kasus tersebut diintervensi oleh lawan-lawan politiknya dengan memperberat hukuman atau mendakwakan sesuatu yang bukan tanggungjawabnya. Dalam kaitan tersebut penegak hukum harus berjalan obyektif dengan mendasarkan pada alat-alat bukti yang diperoleh. Penegak hukum harus berani menepis variabel-variabel non hukum yang coba mempengaruhinya. Percayalah bahwa obyektifitas dan profesionalisme penegak hukum itu pada akhirnya akan dihargai semua pihak.

Menurut Anda dalam kasus e KTP siapa yang paling dirugikan selain keuangan negara?

Tentunya yang paling dirugikan adalah rakyat karena APBN itu bersumber dari pajak rakyat. Rakyat telah bekerja keras dan sebagian penghasilannya diserahkan kepada pemerintah dalam bentuk pajak. Namun pajak yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat ternyata diselewengkan bagi kepentingan pribadi-pribadi tertentu. Disamping itu, misi e-KTP yang seyogyanya, baik bagi sistem informasi dan data pelayanan masyarakat menjadi terkendala atau setidaknya terlambat, padahal di banyak belahan dunia sistem data tersebut sudah diapikasikan dan terus dikembangkan. Di era sekarang ini sistem informasi menjadi tolak ukur pembangunan dan kemajuan sebuah negara, sedang di

Indonesia masih jalan di tempat bahkan tersendat-sendat.

Apakah layak seorang ketua DPR dituntut 16 tahun penjara?

Soal berat ringannya tuntutan yang diajukan Jaksa tentunya dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa. Dalam kaitan ini kita harus

menghargai tuntutan yang diajukan Jaksa sebagai perwakilan negara. Jika terdakwa keberatan maka hal itu bisa dituangkan dalam surat pembelaan atau pleidooi yang tentunya nanti akan dipertimbangkan Hakim sebagai pemutus dan mewakili Yudikatif. Jika Jaksa atau terdakwa keberatan terhadap putusan pengadilan, maka masih terdapat upaya hukum banding dan kasasi untuk diuji kembali. Artinya, kita hormati dan ikuti proses hukum yang berjalan, sekaligus memberi tantangan pada para penegak hukum terkait untuk membuktikan bahwa hukum menjadi panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Apa pendapat Anda para politikus gemar korupsi?

Korupsi di Indonesia sudah seperti penyakit akut yang menular antar generasi, pelakunya terdiri dari berbagai kalangan ada oknum politisi, oknum birokrat, oknum pengusaha, oknum masyarakat bahkan juga oknum penegak hukum. Ini harus kita perangi bersama dan terhadap siapapun. Kalau negara ini terbebas dari korupsi saya yakin akan dapat lari kencang meninggalkan negara-negara lain. Pemberantasan korupsi juga bagian dari membangun mental dan karakter bangsa, sehingga upaya ini harus didukung semua pihak. Tantangan bangsa ke depan akan semakin berat dan banyak, sehingga pemberantasan korupsi merupakan program mendesak yang harus segera dituntaskan. Pelaksanaannya tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, namun juga pencegahan dan pembangunan sistem yang mempersempit ruang bagi pelaku korupsi.

Untuk kasus TPPU apakah bisa diterapkan dalam kasus SN ini?

Saya tidak mengikuti kasus Setya Novanto secara detail sehingga tidak bisa melakukan penilaian kasusnya. Namun pada prinsipnya perkara korupsi bisa diperluas dengan penuntutan pencucian uang sepanjang diperoleh alat-alat bukti yang memadai. Kasus korupsi merupakan kejahatan awalnya, sedang pencucian uang adalah bagaimana pelaku mengaburkan hasil

kejahatannya seolah-olah menjadi penghasilan yang sah.

Terakhir apa solusi untuk kasus SN Ini?

Kita beri kepercayaan kepada penegak hukum terkait untuk menuntaskan perkara dengan sebaik-baiknya, dengan harapan dari kasus ini diperoleh pelajaran dan manfaat bagi bangsa ini ke depan. Penegakan hukum saat ini bukan hanya bicara mencapai keadilan dan kepastian hukum tapi juga kemanfaatan. Publik dan media dipersilahkan mengikuti perkara ini agar dapat dipastikan berjalan obyektif dan profesional tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Dari penanganan kasus ini diharapkan tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Saatnya para penegak hukum membuktikan bahwa hukum adalah panglima dan menjadi pedoman bagi kehidupan bernegara dan berbangsa di Indonesia sesuai cita-cita founding fathers yang merumuskan Indonesia sebagai negara hukum (Rechtstaats) dan bukan negara kekuasaan (Machtstaats).

Rivai Kusumanegara





Original Post

Suap Berujung 12 tahun

Media Cetak Forum Keadilan Halaman 32
2018-4-10

Suap Berujung 12 tahun

Vonis

Nur Alam divonis hakm dengan hukuman 12 tahun penjara. Langsung mengajukan banding.

Persidangan kasus korupsi yang melibatkan Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara Nur Alam memasuki babak akhir. Rabu dua pekan lalu, Nur Alam menghadapi sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Dalam sidang sebelumnya. Jaksa menuntutnya dengan 18 tahun penjara.

Vonis hakim rupanya lebih rendah dari tuntutan jaksa. Ia divonis 12 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tipikor, ia juga diwajibkan membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Nur Alam juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 2,7 miliar.

"Mengadili, menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," ujar ketua majelis hakim Diah Siti Basariah saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dalam pertimbangan, hakim menilai perbuatan Nur Alam tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Namun, Nur Alam berlaku sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum. Nur Alam juga masih memiliki tanggungan keluarga.

Kemudian, hakim mempertimbangkan Nur Alam yang mendapat banyak peng-haragaan sebagai prestasi sewaktu menjadi gubernur. Menurut hakim, Nur Alam terbukti menyalahgunakan wewenang selaku gubernur dalam memberikan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. Kemudian, Persetujuan Peningkatan IUI Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB).

Nur Alam terbukti merugikan negara sebesar Rp 1,5 triliun. Menurut hakim, perbuatan melawan hukum tersebut telah memperkaya dirinya sebesar Rp 2,7 miliar. Kemudian, memperkaya korpo-

rasi, yakni PT Billy Indonesia sebesar Rp 1,5 triliun. Selain itu, Nur Alam dinilai terbukti menerima gratifikasi Rp 40,2 miliar dari Richcorp International Ltd.

Uang dari Richcorp itu ada kaitan dengan perizinan yang dikeluarkan terhadap PT AHB. Adapun, hasil penjualan nikel oleh PT AHB dijual pada Richcorp International. Karena bukan dari sumber yang sah, maka uang" tersebut harus dianggap sebagai suap.

Kasus yang menjerat Nur Alam berawal sejak tahun 2009. Ketika itu ia memerintahkan anak buahnya Ikhsan Rifani mencarikan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Atas permintaan itu, Ikhsan Rifani menyampaikan ada perusahaan pertambangan PT Anugerah Harisma Barakah.

Kemudian Nur Alam disebut jaksa meminta Ikhsan Rifani untuk menyerahkan dokumen PT Anugerah Harisma Barakah kepada Widdi Aswindi di .Jakarta. Adapun Widdi Aswindi merupakan konsultan pemenangan saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara.

Nur Alam menyetujui mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. Hingga akhirnya, Nur Alam mengeluarkan surat izin Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma

Barakah (AHB).

Walaupun belum ada persetujuan dari Kementerian ESDM terkait IUP Eksplorasi Pertambangan yang diajukan PT AHB, Nur Alam menerbitkan surat gubernur tentang persetujuan izin pertambangan eksplorasi. Padahal, penerbitan IUP yang dilakukan sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang maka IUP harus diberhentikan sementara.

Setelah itu, Ikhsan Rifani menemui Kabid Pertambangan umum pada Dinas ESDM Prov Sultra Burhanuddin. Adapun draft surat PT Anugerah Harisma Barakah dibuat Burhanudin dan Kam-rullah selaku Kepala Seksi Bahan Galian Mineral pada Dinas ESDM Sultra.

Isi surat dimaksud pada pokoknya memohon pencadangan wilayah pertambangan 3.024 Ha kepada Nur Alam selaku Gubernur Sultra yang mana lokasi dimohonkan PT Anugerah Harisma Barakah sebagian berada di lokasi yang sama dengan lokasi kontrak karya PT International Nickel Indonesia pada blok Malapulu di Pulau Kabaena.

Dari dokumen itu, Burhanuddin membuat surat permohonan IUP eksplorasi atas nama IT AHB. Rifani membawa surat permohonan tersebut untuk ditandatangani oleh Direktur Utama PT AHB,

M Yasin Setiawan Putra.

Draf surat permohonan itu mencantumkan tanggal mundur (backdated), yakni tanggal 28 November 2008. Nur Alam bersama Burhanuddin dan Widdi Aswindi sepakat soal pencadangan wilayah, IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi kepada PT AHB dengan melanggar prosedur.

Adapun kerugian terkait kerusakan tanah dan lingkungan yang diakibatkan pertambangan PT AHB di Kabupaten Buton dan Bombana itu mencapai Rp 2,7 triliun. Jumlah itu dihitung oleh ahli kerusakan tanah dan lingkungan hidup, Basuki Wasis.

Berdasar hasil audit penghitungan kerugian negara, ditemukan kerugian sebesar Rpl,5 triliun. Di sisi lain, keuntungan Nur Alam adalah pemberian Rp 1 miliar untuk membayar pelunasan satu unit mobil BMW Z4 tipe 2.3 warna hitam. Ada juga pembelian sebidang tanah berikut bangunan di Komplek Perumahan Premier Estate Blok 1/9 seharga Rp 1,7 miliar.

Tak hanya itu, Nur Alam juga menerima gratifikasi dari dari Richcorp International Ltd. Modusnya, Nur Alam bertemu Kepala Cabang Bank Mandiri Jakarta Pertamina, Syahrial Imbar. Ia menyampaikan ingin berinvestasi di Axa Mandiri. Setelah disepakati, sekitar September-Oktober 2010, rekening Axa Mandiri Financial Service diterima uang sebesar 2,4 juta dollar AS.

Uang itu ditransfer secara bertahap dari rekening Chinatrust Commercial Bank Hongkong, atas nama Richcorp International. Uang 2,4 juta dollar AS tersebut kemudian dibelikan polis asuransi di Asuransi Mandiri Rencana Sejahtera Plus. Adapun kelebihan uang pembayaran premi sebesar Rp 2,3 miliar, diminta Nur Alam untuk dikirim ke rekening pribadinya. Kemudian, pada 2,9 November 2010 rekening Axa Mandiri Financial Services menerima kembali 2 juta dollar AS dari Richcorp International.

Uang itu dipakai untuk membuat dua polis asuransi. Kelebihan pembayaran sebesar Rp 7,9 miliar diminta untuk dikirim ke rekening Bank Mandiri milik Nur Alam. Selanjutnya, pada 15 Februari 2012, Nur Alam mengajukan pembatalan tiga polis asuransi yang dibuatnya.

Pencairan ketiga polis asuransi senilai

Rp 30,4 miliar dikirim ke rekening penampungan Bank Mandiri Cabang Kendari Masjid Agung. Sebelum mencairkan uang tersebut, Nur Alam meminta Roby Adrian Pondiu membuka rekening di Bank Mandiri Cabang Kendari Masjid Agung. Rekening dibuat atas nama PT Sultra Timbel Mas Abadi. Perusahaan itu sengaja dibuat atas perintah Nur Alam. Rekening perusahaan itu kemudian dipakai menampung pencairan polis asuransi.

Dalam perkara ini, Nur Alam dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU nomor 31 tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Nur Alam juga dikenakan Pasal 12 B UU nomor 31 tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dalam proses persidangan, jaksa KPK mengonfirmasi Nur Alam yang diduga memakai duit hasil korupsi untuk mem-

beli sebidang tanah berikut bangunan di Komplek Perumahan Premier Estate Blok 1/9, senilai Rp 1,7 miliar dengan memakai Ridho Insana, seorang pegawai negeri sipil (PNS) di bawah Sekretariat Daerah Sulawesi Tenggara. Soal itu, Nur Alam menampiknya.

Terkait mobil BMW Z4 di rumah dinas Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam menyebut mobil itu milik Ridho Insana yang disimpan di rumah dinas. Ia mengenal Ridho sebelum menjabat gubernur Sultra melalui ayahnya yang saat itu menjabat Kanwil di Kendari, Sultra.

Dalam perkara itu, jaksa menuntut Nur Alam dengan penjara 18 tahun dan denda Rp 1 miliar serta subsider 1 tahun kurungan. Tak sependapat dengan Jaksa, Hakim mengkorting tuntutan menjadi vonis 12 tahun penjara.

Menanggapi vonis itu, Nur Alam mengajukan banding. Upaya banding itu langsung dilontarkan Nur Alam tanpa berkonsultasi dengan penasehat hukum. Ia tidak terima dihukum 12 tahun penjara. Selain itu, pembelaan pribadi dan penasihat hukumnya juga ditolak oleh majelis hakim. "Saya menyatakan langsung handing. Semoga Yang Mulia dapat memahami rasa keadilan yang patut dipertimbangkan pada saya," ujar Nur Alam,

afkhar





Original Post

Hak Politik Bunda Sitha Terancam Dicabut

Media Cetak Forum Keadilan Halaman 36
2018-4-10

Hak Politik Bunda Sitha Terancam Dicabut

Tuntutan

Hak politik Siti Masitha disoal. Walikota Tegal nonaktif itu dituntut pidana 7 tahun penjara dan pencabutan hak politik. Ia dinilai terbukti berbuat rasuah.

Karir politik Siti Masitha Soeparno terancam tamat. Walikota Tegal nonaktif itu dituntut Jaksa Penuntut Umum KPK dengan pidana penjara tujuh tahun dan hak politiknya dicabut.

Tuntutan itu disampaikan JPU KPK dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin pekan lalu. Tak hanya itu, wanita yang akrab disapa Bunda Sitha itu juga diharuskan membayar denda Rp 200 juta subsidair enam bulan penjara. Sitha dinilai terbukti bersalah menerima uang suap ketika menjabat Walikota Tegal.

Jaksa menjelaskan tuntutan itu sudah sesuai Pasal 12 huruf B, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah kedalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 64 KUHP. "Terdakwa turut menikmati suap sekitar Rp 500 juta," kata JPU KPK, Fitroh Rochcahyanto di hadapan ketua majelis hakim, Antonius Widjantono.

Uang suap berasal dari para saksi, seperti Cahyo Supriyadi, Sugiyanto, Sri Murni, dan Sadat Fariz. Uang diberikan melalui Amir Mirza Hutagalung. Belakangan diketahui bahwa Amir merupakan orang kepercayaan Sitha dan merepresentasikan dirinya sebagai Walikota Tegal.

Amir Mirza Hutagalung, mantan Ketua NasDem Brebes dituding kerap merepresentasikan dirinya sebagai Walikota Tegal. Pada sidang terpisah, Amir Mirza dituntut pidana lebih tinggi. Ia dituntut, pidana 9 tahun dan denda Rp .SOO juta atau setara 6 bulan kurungan.

Sitha didakwa menerima suap dalam jual beli jabatan di RS Kardinah dan berbagai proyek lainnya di Pemkot Tegal. Jaksa Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), Joko Hermawan, dalam dakwaannya menilai, Putri mantan Direktur

Utama PT Garuda Indonesia, Soeparno itu menerima suap hingga Rp 8,8 miliar. Uang didapat dari pengangkatan pegawai di RS Kardinah serta dalam berbagai proyek lainnya.

"Patut diduga bahwa terdakwa mengetahui. Penerimaan terdakwa bertentangan dengan kewajiban Siti Masitha tentang penyelenggaran negara yang bersih dari KKN," kata Joko membacakan dakwaan.

Dalam beberapa kesempatan, Sitha mengklaim dirinya korban dari perbuatan Amir Mirza. Namun politisi Golkar itu tidak melanjutkan pembelaannya, sehingga sejauh ini tidak diketahui makna dari ucapan itu.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, total uang suap yang diterima Sitha dan Amir Mirza mencapai Rp 5,1 miliar. Uang tersebut akan digunakan untuk maju dalam Pilkada Kota Tega] tahun 2018. Sitha diketahui akan kembali maju menjadi Walikota Tegal dengan didampingi Amir sebagai Wakil Walikota Tegal.

Uang Rp 5,1 miliar tersebut didapat dari dua proyek yang kini sudah ditangani penyidik KPK, yaitu suap pengelo-

laan pelayanan dana kesehatan berjumlah Rp 1,6 miliar dan Rp 3,5 miliar diduga uang suap yang berasal dari fee proyek di Pemkot Tegal. Uang tersebut mereka terima dari Januari hingga Agustus 2017. Namun, saat operasi tangkap tangan yang dilakukan, penyidik KPK hanya menemukan uang cash sebesar Rp 200 juta, dan Rp 100 juta dalam bentuk rekening. "Jadi total keseluruhan uang yang disita KPK berjumlah Rp 300 juta," kata Basaria.

Keterlibatan Sitha dalam dugaan korupsi ini sempat mengejutkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Politisi PDI Perjuangan ini mengaku kenal baik dengan Sitha. Tjahjo mengaku sedih dan prihatin, terlebih keduanya baru saja bertemu di Rakor Wanita Golkar sebelum penangkapan terjadi.

Dengan kejadian itu, ia pun mengimbau kepada semua pihak, agar lebih memahami area yang ramah akan korupsi. "Instropeksi bagi semuanya, khususnya saya untuk lebih memahami terkait area rawan korupsi," kata Tjahjo.

Wakil Walikota Tegal, Nursoleh mengaku mendapat kabar penangkapan Shita ketika sedang menghadiri acara

lauching maskot Pilkada 2018 di Semarang. Acara peluncuran maskot Pilkada 2018 digelar KPU Jawa Tengah di Lawang Sewu Semarang. Nursoleh meninggalkan lokasi acara setelah acara inti selesai.

Siti Masitha bersama dengan Wakil Walikota Muhammad Nur Sholeh merupakan kepala daerah kota Tegal hasil pemilihan tahun 2013 lalu. Ia dilantik pada 23 Maret 2014 menggantikan Danai Jaya yang sebelumnya ditangkap juga oleh KPK karena korupsi pelaksanaan tukar guling (ruilslag) tanah.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Sitha merupakan Walikota Tegal ketiga yang sudah ditangkap terkait korupsi. Selain dia dan Ikmal Jaya, ada M Zakir. Zakir merupakan Walikota Tegal dua periode berturut-turut, 1990-1995 dan 1995-2000 itu tersangkut korupsi di

banyak kasus. Beberapa di antaranya, kasus proyek ganti rugi tanah Polsek Tegal Selatan (1997-1998), proyek dasaw-isma (1998-1999), dan proyek penanggulangan dampak kekeringan serta masalah ketenagakerjaan (1997-1998) hingga merugikan negara sebesar Rp73,3 juta.

Kasus tersebut ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Tegal pada 2000. Pengadilan Negeri Tegal menjatuhkan vonis dua tahun penjara dan denda Rp 15 juta, subsider lima bulan serta mengembalikan uang Negara sebesar Rp73,3 juta.

Sementara Ikmal Jaya yang menjabat periode 2009-2014 merugikan negara senilai Rp 23 miliar. Pada 2015, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang menjatuhkan hukuman lima tahun penjara yang kemudian diperberat menjadi delapan tahun penjara.

Sitha sendiri selain dikenal cantik dan cerdas, kerap disebut sebagai kutu locat karena sikapnya yang tidak betah pada satu partai politik. Sebelum dilantik menjadi walikota, Sitha mendaftar sebagai caleg di Pemilu 2014. Bunda Sitha mengajukan diri sebagai bakal calon anggota DPR dari Partai NasDem.

Dalam dokumen daftar riwayat hidupnya, Sitha menuliskan soal riwayat per* juangannya. Banyak kegiatan dia yang terkait dengan sector kesehatan. Mulai dari penyuluhan kanker mulut rahim, penyuluhan bahaya merokok, pengobatan gratis, hingga seminar-seminar kedokteran.

Tak hanya itu, Sitha pun diketahui memiliki riwayat pendidikan yang cukup memukau. Dia adalah lulusan School of Hotel Administration, Cornell University, Amerika Serikat. Sitha juga menempuh pendidikan di Steigenberger Hotelfach- Bchule, Bad Reichenhall, Muenchen, Jerman. Dia pun menempuh pendidikan sekolah menengahnya di Belanda, Bangkok, dan Palembang. Sekolah dasarnya, selain di Palembang, dia tempuh di Frankfurt, Jerman.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan keprihatinannya karena banyak kader Golkar yang terseret kasus korupsi. Airlangga bersama kepala daerah dari Golkar pun melakukan pembaruan pakta integritas di hadapan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. "Operasi-operasi belakangan ini sangat merisaukan. Berbagai peristiwa itu membuat kitaprihatin dan dari hati yang terdalam, Partai Golkar menyesali terjadinya segala macam persoalan tersebut," ujar Airlangga..

Untuk mengantisipasi adanya kader partai yang tersandung korupsi, termasuk operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK, Airlangga berjanji akan menciptakan pemerintah yang bersih

dan berwibawa. Saat ini Airlangga juga merangkap jabatan sebagai Menteri Perindustrian di kabinet Presiden .Joko Widodo.

"Ini adalah waktu kita untuk mendorong dan memberi teladan dan berdiri di garis depan untuk menciptakan pemerintah yang bersih, kuat, dan berwibawa. Itulah harapan dari partai kita. Pemerintahan yang bersih, kuat, dan berwibawa," tutur dia.

Selain Shita, kepala daerah dari Golkar yang terkena OTT KPK, yakni Bupati Subang Imas Aryumningsih dan Bupati Jombang Nyono Suhadi Wihan-doko.

Bersama Airlangga, sejumlah kepala daerah dari Golkar ikut menandatangani pakta integritas yang diperbarui. Sejumlah kepala daerah yang hadir dalam acara tersebut adalah Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Pit Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, dan Gubernur-Wagub Kalsel Sahhirin Noor-Rudy Resnawan. "Pakta integritas yang diperbarui .ikan memberikan komitmen dalam pilkada ini ataupun dalam menjabat sebagai pimpinan daerah apabila terkena kasus langsung diminta mengundurkan diri," terang Airlangga,

zainul arifin siregar





Original Post

OK Alya Sebut Tuntutan KPK Terlalu Berat

Media Cetak Forum Keadilan Halaman 40
2018-4-10

OK Alya Sebut Tuntutan KPK Terlalu Berat

Tuntutan

Bupati Batubara nonaktif, OK Arya Zulkarnain, dituntut 8 tahun penjara karena menerima suap Rp 8 miliar. Permohonannya menjadi JC ditolak.

OK Arya Zulkarnain lesuh duduk di kursi pesakitan. Aura wajahnya memancarkan penyesalan. Bupati Batubara nonaktif ini acap menunduk, seolah ingin menyembunyikan kesedihan. Permohonannya menjadi Justice Collabolator (JC) tak dikabulkan. KPK menolaknya karena dinilai tidak memenuhi persyaratan.

OK Arya semakin nelangsa dengan tuntutan pidana yang diajukan jaksa KIK. Ia dituntut delapan tahun penjara, denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan. "Menuntut, meminta kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini supaya menjatuhkan hukuman kepada terdakwa OK Arya Zulkarnaen selama 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan," tegas jaksa KPK, Wawan Yunarmanto, di Pengadilan Tipikor Medan, Senin pekan lalu.

Selain hukuman badan, KPK juga menuntut OK Arya membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 6,265 miliar. "Jika uang pengganti tidak dibayar, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk negara. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan kurungan penjara selama 2 tahun," ucap Wawan.

Jaksa KPK menyatakan OK Arya terbukti melakukan korupsi sebagai penerima uang suap sebesar Rp 8,055 miliar dari para kontraktor untuk memuluskan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara Tahun 2017. Kasus suap ini melibatkan Kadis PUPR Batubara, Helman Herdady. Per-

antara penerima suap itu adalah Sujendi Tarsono alias Ayen, pengusaha showroom Ada Jadi Mobil.

Untuk terdakwa Helman Herdady, jaksa KPK menuntut keduanya masing-masing 7 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Sedangkan Ayen dituntut selama 6 tahun penjara, denda Rp 300 juta subsider f bulan kurungan. Ayen sendiri telah mengembalikan uang suap sekitar Rp 450 juta kepada KPK yang diterimanya dari kontraktor. Dengan perincian Rp 300 juta merupakan uang sisa yang dipegangnya untuk OK Arya, sedangkan Rp 150 juta dari kantongnya sendiri.

"Ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan korupsi bersama-sama sesuai dengan Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana," pungkas

Wawan.

Menanggapi tuntutan tersebut, ketua majelis hakim Wahyu Setyo Wibowo memberikan waktu kepada ketiga terdakwa beserta penasehat hukumnya untuk membuat pembelaan (pledoi) selama 10 hari. "Sidang ditunda," sebut hakim mengetuk palu.

Usai sidang, jaksa KPK, Wawan Yunarmanto sempat memaparkan fakta-fakta yang terungkap. Penerimaan uang suap dilakukan melalui Sujendi Tarsono alias Ayen. Namun, pada waktu proses awal, sebelum Ayen menerima, sudah ada kesepakatan antara OK Arya, Helman, Ayen dan Maringan Situmorang selaku koordinator para kontraktor. "Sebelum Ayen menerima (uang), sudah terjadi kesepakatan sebelumnya," kata Wawan.

Disinggung kenapa tuntutan Maringan lebih rendah dari tiga terdakwa yang baru dituntut ini, Wawan menjawab bahwa masing-masing mempunyai karakteristik sendiri dan tak bisa

disamakan ratakan. Masing-masing mempunyai pembuktian sendiri, dasar pemberatan sendiri dan peringanan sendiri. "Jadi tak bisa disama ratakan. Semua sudah berdasarkan pada hal-hal yang muncul dalam fakta persidangan. Jadi gak ada rendah ataupun tinggi. Itulah yang kemudian dasar kami menentukan tuntutan. Ini murni fakta persidangan," jawabnya.

Wawan menjelaskan bahwa Maringan sebagai (koordinator) pemberi (suap). Sedangkan Ayen sebagai penerima. "Hukuman pemben maksimal 4 tahun. Sedangkan Ayen yang bersama-sama dengan penerima lain (OK Arya dan Hel-man Herdadi) ancaman hukumannya maksimal 20 tahun dan dikenakan Pasal 12," jelasnya.

Untuk rekanan lain yang turut memberi suap ke OK Arya, Wawan mengaku akan melihat hasil putusan majelis hakim nantinya. Selain itu, Wawan menegaskan Justice Collabolator (JC) yang diajukan OK Arya ditolak. "JC (OK Arya) belum memenuhi syarat. Kalau Helman tak mengajukan JC," tegasnya.

Untuk efektivitas persidangan, jaksa KPK menggabungkan berkas ketiga terdakwa. "Masing-masing ini mempunyai barang bukti sendiri sehingga kita menentukan barang bukti untuk perkara OK dan barang bukti untuk perkara Helman. Gak mungkin kita jadikan satu karena nomornya berbeda dan jenisnya juga ada yang berbeda maupun yang sama," terangnya.

Sementara itu, OK Arya melalui penasehat hukumnya. Hadi Budi menyatakan tuntutan KPK terlalu tinggi. Namun, dia mengingatkan bahwa tidak semua tuntutan penuntut umum itu benar. "Nanti kami sampaikan pembelaan. Tuntutan penuntut umum terlalu berat. Menurut kami, OK sudah banyak membantu penyidik," pungkas Hadi.

Penasehat hukum Ayen, Julisman Adnan mengapresiasi kliennya yang jujur dan terus terang di persidangan. Ia menyebut dari awal, pihaknya memang berencana untuk buka-bukaan dan tidak ada yang ditutupi. "Kita juga apresiasi klien kita telah mengembalikan barang bukti (ke KPK)," sebutnya.

Sebelumnya, dua pemberi suap. Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar divonis masing-masing dua tahun penjara denda Rp 100 juta. Vonis ini lebih

rendah dari tuntutan jaksa KPK yang menuntut keduanya 3 tahun penjara.

Dalam dakwaan disebutkan OK Arya menerima hadiah atau janji uang sebesar Rp 8,055 miliar melalui Helman Herdady dan Ayen yang berasal dari para kontraktor yakni Maringan Situmorang, Manga-pul Butar-Butar alias Apul, Sucipto alias Abun, Parlindungan Hutagalung alias Parlin dan Syaiful Azhar. Sedangkan Helman menerima uang Rp 80 juta dari Syaiful Azhar. Sementara Ayen menerima sebesar Rp 8,355 miliar yang bersumber dari para kontraktor untuk diberikan kepada OK Arya. Dari uang suap itu, Ayen mendapat, keuntungan Rp 300 juta, sisanya diberikan kepada OK Arya.

Praktik suap berawal pada tahun 2016. Saat itu, OK Arya melalui Ayen menawarkan kepada Maringan Situmorang untuk mengerjakan tiga proyek rehabilitasi jembatan Sei Tanjung, Oam-bus Laut I dan Gambus Laut II. Atas permintaan OK Arya, Ayen juga menawarkan untuk proyek tahun 2017 meskipun belum ada usulan kegiatan proyek tahun tersebut dengan syarat memberikan fee 10 persen dari nilai kontrak.

Sebelum usulan anggaran disahkan, OK Arya ternyata telah membuat daftar nama calon kontraktor yang akan mengerjakan proyek tahun 2017. Nama para kontraktor itu diserahkan OK Arya ke Ayen dan menyuruh disampaikan ke Maringan agar mengkoordinir penyerahan fee.

Maringan Situmorang lalu bersedia dan meminta proyek pembangunan jembatan Sei Magung Kecamatan Medang Deras dengan pagu anggaran Rp 12,3 miliar lebih. Serta pembangunan jembatan Sentang di perbatasan Kelurahan Labuhan Ruku sebesar Rp 32,6 miliar yang dianggarkan Dinas PUPR Tahun Anggaran (TA) 2017.

Pada proyek tahun 2016, OK Arya menerima fee Rp 1,5 miliar dengan rincian, Maringan Situmorang memberikan Rp 1 miliar untuk kompensasi pengaturan rehabilitasi jembatan Gambus Laut I dan Gambus II serta jembatan Sei Tanjung. Sementara Parlindungan Hutagalung menyerahkan Rp 500 juta untuk proyek pembangunan rigid. Kemudian, tahun 2017, OK Arya menerima fee Rp 6,555 miliar yang dititip melalui Ayen. Uang tersebut berasal dari Maringan Situmorang Rp 3,8 miliar untuk proyek Jembatan Sei Magung dan Sentang. Mangapul Butarbutar memberikan Rp 1,7 miliar untuk proyek lanjutan peningkatan ruas jalan Simpang Empat Timbangan dan jalan Lima Puluh. Selanjutnya Parlindungan Hutagalung Rp 500 juta untuk proyek lanjutan peningkatan ruas jalan Kwala Sikasim, Sucipto memberikan Rp 235 juta untuk proyek peningkatan di beberapa ruas jalan. Terakhir, Syaiful Azhar memberikan Rp 320 juta pengerjaan proyek peningkatan jalan Labuhan Ruku menuju Masjid Lama Kecamatan Talawi.

ZAINUL ARIFIN SIREGAR





Original Post

PN Jakut Gelar Sidang Putusan Cerai Ahok-Veronica

Media Cetak Forum Keadilan Halaman 42
2018-4-10

PN Jakut Gelar Sidang Putusan Cerai Ahok-Veronica

Rabu, 04 April 2018 Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok resmi bercerai dengan istrinya, Veronica Tan, dan ia mendapat hak pengasuhan anak mereka. Hal itu itu ditetapkan melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Dalam sidang yang dipenuhi oleh wartawan berbagai media itu, Ketua Majelis Hakim Sutaji menyatakan majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena

perceraian dengan segala akibat hukumnya," kata Sutaj

Fakta hukum persidangan membuktikan bahwa telah terjadi perselingkuhan antara Veronica dengan seorang pria yang disebutnya sebagai good friend."Majelis hakim berkesimpulan pernikahan mereka yang sudah dilakukan secara Katolik pada 20 September 1997 dinyatakan putus," cetus hakim.

Hakim pula menuturkan bahwa proses mediasi tidak berjalan lantaran Veronica tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menunjuk wakil dalam sidang cerai ini. "Tergugat dalam hal ini telah melepaskan haknya dalam persidangan."

REDAKSI





Original Post

Karen Tercebur di Blok Baker

Media Cetak Forum Keadilan Halaman 54
2018-4-10

Karen Tercebur di Blok Baker

Korupsi

Mantan Dirut Pertamina jadi tersangka. Buntut dari akuisisi saham terhadap ROC Oil Ltd.

Nama Karen Galaila Agustiawan mantan Dirut Pertamina kerap hilir mudik dalam setiap pemberitaan. Maklum Karen merupakan salah satu direksi di pabrik minyak milik negara. Namun setelah dirinya tidak lagi menjabat sebagai dirut. Ia mengundurkan diri disaat Pertamina kesulitan keuangan.

Tiba-tiba nama Karen muncul sebagai tersangka kasus investasi di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia sejak bulan lalu.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, M Rum mengatakan penetapan tersangka itu berdasarkan surat nomor Tap-13/F.2/Fd.l/03/2018 yang diteken Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) 22 Maret 2018. "Bersama dia, Kejagung jugamenetapkan Chief Legal Councel and Compliance GP dan bekas Direktur Keuangan FS sebagai tersangka," kata Rum.

Penetapan GP atau Genades Panjaitan sebagai tersangka berdasarkan surat Direktur Penyidikan JAM Pidsus nomor Tap-14/F.2/Fd. 1/03/2018 tanggal 22 Maret 2018. Sementara bekas Direktur Keuangan Pertamina Frederik Siahaan (FS) berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus Nomor Tap-15/F.2/ Fd. 1/03/2018 tangga] yang sama.

Bekas Manager Merger Acquisition (MA) Direktorat Hulu Pertamina, Bayu Kristanto (BK) lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat Direktur Penyidikan JAM Pidsus nomor Tap-06/F.2/ Fd.1/01/2018 tertanggal 23 Januari 2018.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Karen sempat diperiksa penyidik gedung

bundar Kejagung pada 2 Oktober 2017 dan 14 Februari 2018. Pada pemeriksaan terakhir. Rum mengungkapkan, "Karen Agustiawan menerangkan mengenai proses keputusan terkait dengan proyek untuk lapangan minyak di Blok Basker Manta Gummy Australia."

Bersamaan dengan Karen, penyidik juga memeriksa Humayun Bosha, bekas Komisaris Pertamina. Ia menerangkan mengenai mekanisme pemberian izin kepada direksi untuk melakukan investasi di Blok BMG.

Kasus ini terjadi pada 2009. Pertamina melalui anak perusahaannya, IT Pertamina Hulu Energi (PHE) melakukan akuisisi saham sebesar 10 persen terhadap ROC Oil Ltd, yang menggarap Blok BMG. Perjanjian dengan ROC Oil atau Agreement for Sale and Purchase -BMG Project diteken pada 27 Mei 2009. Nilai transaksinya US$31,917,228.

Akibat akuisisi itu, Pertamina harus menanggung biaya-biaya yang timbul lainnya (cash call) dari Blok BMG sebesar AUS$ 26.808.244. Dengan dana yang sudah dikeluarkan setara Rp 568 miliar

itu, Pertamina berharap Blok BMG bisa memproduksi minyak sebanyak 812 barrel per hari.

Ternyata Blok BMG hanya dapat bisa menghasilkan minyak mentah untuk PHE Australia Pte Ltd rata-rata sebesar 252 barel per hari. Pada 5 November 2010, Blok BMG ditutup, setelah ROC Oil memutuskan penghentian produksi minyak mentah. Alasannya, blok ini tidak ekonomis jika diteruskan produksi.

Investasi yang sudah dilakukan Perta- mina tidak memberikan manfaat maupun keuntungan dalam menambah cadangan dan produksi minyak nasional.

Hasil penyidikan Kejagung menemukan dugaan penyimpangan dalam proses pengusulan investasi di Blok BMG. Pengambilan keputusan investasi tanpa didukung feasibility study atau kajian kelayakan hingga tahap final clue dilligence atau kajian lengkap mutakhir. Diduga direksi mengambil keputusan tanpa persetujuan Dewan Komisaris.

Akibatnya, muncul kerugian keuangan negara cq Pertamina sebesar US$-31.492.851 dan AUS$ 26.808.244 atau

setara Rp568.066.000.000.

Kerutan dalam Kerja Sama Operasi (KSO) juga dialami Fl 1 PLN Batu Bara. Anak perusahaan PLN itu menjalin kerja sama penambangan batu bara di Muara Enim, Sumatera Selatan dengan PT Tan-sri Madjid Energi (TME).

PT PLN Batu Bara telah menggelontorkan dana investasi Rp 447 miliar. Namun kualitas batu bara yang diperoleh di bawah standar sehingga tak bisa digunakan sebagai bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Kasus ini pun diusut Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pemilik PT TME Kokos Leo Liem dan bekas Dirut PLN Batu Bara Khairil Wahyuni ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Keduanya lalu dijebloskan ke rutan Kejaksaan Agung awal Maret 2018.

Saat ini, penyidik kejaksaan tengah menelusuri aliran duit Rp477 miliar yang diterima PTTansri Madjid Energi (TME) dari kerja sama operasi penambangan batu bara. "Kita telusuri ke mana uangnya," kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati DKI, Sarjono Turin yang kini dipromosikan menjadi Koordinator di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung.

Untuk menyediakan bahan bakar PLTU, PLN Batu Bara bekerja sama dengan PT TME, yang sudah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara di Muara Enim. Nilai kontraknya Rp 1,85 triliun.Kontrak diteken tahun 2012 silam. Sebagai uang muka PLN Batu Bara menggelontorkan Rp 30 miliar. Selanjutnya PLN Batu Bara mengucurkan Rp 447 miliar secara bertahap.

"Uang sudah dicairkan, tapi tidak ada progress proyek. Lahannya masih kebun karet," sebut Turin. Temuan itu diperoleh setelah tim penyidik meninjau lokasi penambangan PT TME di Muara Enim.

PT TME mengklaim memiliki lahan konsesi tambang batu bara seluas 9 ribu hektar di empat kecamatan. "Ternyata sebagian besar masih milik masyarakat. Hanya 10 hektar yang sudah dibebaskan," ungkap Turin.

Lahan milik PT TME itu pun disita untuk menutupi kerugian negara. Turin menyebutkan kerugian negara mencapai Rp 477 miliar. "Total lost," tandasnya.

Kesimpulan sementara itu didapat setelah penyidik melakukan gelar perkara bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kejaksaan masih menunggu perhitungan

final kerugian negara dari BPKP. Ketika dikonfirmasi mengenai kasus yang men-jeratny;i, Kokos enggan berkomentar. "Ini kasus lama," katanya ketika digiring ke mobil tahanan.

Sedangkan Khairil mengaku mencairkan dana kerja sama operasi penambangan batu bara dengan IT TME karena ada kajian dnri Sucofindo.

Kajian Sucofindo menyimpulkan kandungan batu bara di lokasi penambangan PT Taran Madjid Energi di Muara Enim memenuhi syarat untuk bahan bakar PLTU.

Dalam penyidikan kasus ini, penyidik Kejati DKI telah memeriksa pihak Sucofindo. Diduga hasil kajian Sucofindo itu palsu. "Pihak Sucofindo menyatakan tidak pernah memberikan analisis report untukPT TME," tandas Turin.

Turin menegaskan, kedua tersangka diduga melakukan perbuatan melanggar hukum dalam kontrak kerja sama ini. "Pencairan dana kerja sama juga tidak sesuai SOP (standar operasi dan prosedur) yang ditetapkan PLN," sebut Turin.

Kokos dan Khiiiril dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

sofyan hadi





Original Post

Uang Jamaah Wajib Dikembalikan

Media Cetak Forum Keadilan Halaman 57
2018-4-10

Uang Jamaah Wajib Dikembalikan

Meski kasus pidananya masih bergulir dan ditangani oleh Kepolisian, namun sejumlah agen bergerak cepat dengan mengajukan gugatan ke PKPU. Kamis, 5 April 2018, Hakim ketua Pengadilan Niaga Makassar menerima tuntutan pemohon di sidang kasus dugaan penyalahgunaan dana jamaah umrah yang dilakukan Chief Executive Officer (CEO) PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours) yakni Muhammad Hamzah Mamba.

Hakim mengatakan, kasus yang hampir serupa dengan biro perjalanan ibadah First Travel ini masih menunggu putusan perkara untuk pengembalian uang jamaah umrah korban penipuan.

Ridwan Makar, kuasa hukum pihak pemohon yang terdiri dari sembilan agen, menyatakan sangat mengapresiasi putusan tersebut "Kami sangat mengapresiasi putusan Pengadilan Niaga. Yang jelas terbaca dan mengabulkan seluruh pemohon yang diajukan pemohon dan menetapkan PT Abu Tours sebagai badan hukum dalam masa PKPU (penundaan kewajiban pembayaran utang) 45 hari," ucap Ridwan.

Hingga kini, jelas Ridwan, berdasarkan putusan hakim, para

jamaah kemudian akan diberangkatkan dengan dua opsi tawaran. "Dua opsi diberangkatkan, ada kepastian, dikembalikan uang. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan, bisa diperpanjang dalam tenggat waktu 27 hari," bebernya.

Dalam putusan PKPU tersebut telah didapati kesepakatan bersama, sehingga pengadilan terus melakukan upaya lanjutan ke depannya. "Dengan batas waktu yang telah ditetapkan maka akan dirembukkan kembali hasilnya," jelas dia.

Sidang PKPU Abu Tours hari ini sendiri menghadirkan sembilan agen yang dengan total jamaah sedikitnya 3.000 orang. Mereka kemudian menuntut PT Abu Tours mengembalikan anggaran jamaah sekira Rpl,4 triliun.

Hingga kini berdasarkan audit yang dilakukan Kementerian Agama, pihak Abu Tours diyakini tidak bisa mengembalikan dana milik 80.000 lebih jamaah. Pihak kepolisian pun melakukan penyitaan terhadap aset CEO Hamzah Mamba guna mengembalikan uang para jamaah,

REDAKSI





Original Post

Diduga Korupsi Rp 520 Juta, Eks Kades di NTB Ditahan

Media Cetak Forum Keadilan Halaman 63
2018-4-10

Diduga Korupsi Rp 520 Juta, Eks Kades di NTB Ditahan

Jumat, 06 April 2018 Kejaksaan Negeri Dompu NTB menahan mantan Kepala Desa Doro Peti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Amrullah. Ia diduga melakukan tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2015-2016 yang merugikan negara sebesar Rp 520 juta.

Aksi memperkayai diri sendiri itu dilakukan Amrullah saat menjabat sebagai kepala desa dua tahun yang lalu. Saat itu, Amrullah tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada warga desa saat menggelar rapat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dengan warga. Hingga pada akhirnya warga melaporkannya kepada kejaksaan.

Anggaran yang diselewengkan tersebut, merupakan anggaran dari program pembangunan desa yang tidak dijalankan. Dan anggaran yang tidak termasuk dalam item pekerjaan yang SPJ nya dibuat secara fiktif.

"Kemarin sudah kita tahan, dan saat ini telah kita titipkan di Lapas Dompu. Dalam waktu 20 hari ke depan, insya allah akan kita limpahkan ke Kejati NTB," kata Kasi Pidsus Kejaksaan Dompu, Deddy Deli-yanto.

REDAKSI





Original Post

Aksi Protes Kasta Rendah di India, 8 Orang Tewas

Media Cetak Forum Keadilan Halaman 74
2018-4-10

Aksi Protes Kasta Rendah di India, 8 Orang Tewas

Selasa, 3 April 2018. New Delhi-Seti-daknya delapan orang tewas di India ketika kelompok Hindu berkasta rendah hari Senin (2/4) memimpin protes-protes disertai kekerasan terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) atas Undang-Undang SC/ST. Demikian VOA, Selasa (3/4).

Undang-Undang SC/ST adalah sebuah UU 1989 yang melindungi kasta rendah di India dari diskriminasi kasta, namun UU tersebut mereka klaim diperlemah oleh MA.

Di beberapa negara bagian utara dan tengah, puluhan ribu pengunjuk rasa kasta rendah Dalit menyerukan pemogokan nasional, dan memblokir lalu lintas, berjongkok di rel kereta api, menyerang kendaraan dan melempar batu ke arah polisi. Pasar-pasar dan sekolah-sekolah ditutup di banyak kota. Ribuan meneriakkan slogan-slogan di ibu kota New Delhi.

Menurut polisi, sebagian besar korban tewas dalam bentrokan terjadi di negara bagian Madhya Pradesh. Layanan internet dihentikan di banyak tempat untuk mencegah protes agar tidak menjalar. Tentara bersiaga di beberapa negara bagian dengan populasi kasta rendah yang besar seperti Pun-jab.

Dalit, kasta yang paling bawah dari hirarki kasta Hindu, menjadi marah oleh keputusan pengadilan tinggi baru-baru ini yang langsung memenjarakan seseorang yang ditangkap dan dituduh melakukan kejahatan terkait kasta dan membatasi secara ketat kemungkinan pembebasan dengan jaminan.

UU ketat itii diberlakukan untuk melindungi masyarakat yang terpinggirkan dari diskriminasi. Namun hal itu memicu kekhawatiran bahwa UU itu akan disalahgunakan, pengadilan mengatakan penangkapan hanya boleh dilakukan setelah dilakukan penyelidikan. Pengadilan mencatat sekitar 15 persen dari keluhan yang diajukan tahun 2015 adalah palsu.

Kelompok-kelompok kasta rendah khawatir keputusan itu akan membuat mereka dihadapkan pada lebih banyak pelecehan, mereka juga mengeluh bahwa penyelenggaraan UU ity buruk dan tingkat

penghukuman rendah. Warga Dalit berjumlah sekitar 200 juta orang dari penduduk India sebanyak 1,2 miliar.

Pemerintah menyerukan agar masyarakat tenang dan mengatakan pihaknya sedang mengkaji kembali keputusan itu.

REDAKSI





Original Post

Media