IDW Itu Preseden Buruk bagi Demokrasi - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-04-11

Jakarta - Ketua Indonesia Democracy Watch (IDW), Maruli Tua Silaban menilai Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang membatalkan penetapan pasangan calon M Ramdhan \'Danny\' Pomanto-Indira Mulyasari di Pilkada Kota Makassar telah menjadi preseden buruk dalam sejarah perjalanan demokrasi di Indonesia. Maruli menilai putusan PTTUN tersebut keliru.

Sebagaimana diketahui, PTTUN mengabulkan gugatan yang diajukan oleh tim kuasa hukum pasangan calon Walikota dan wakil walikota Makassar, Munafri Ariffudin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu). Dalam putusannya, PTTUN memerintahkan KPUD Makassar untuk membatalkan penetapan paslon Danny-Indira. Danny Pomanto merupakan calon incumbent Walikota Makassar.

"Jika paslon tersebut dinyatakan gugur dan tidak berhak untuk ikut sebagai paslon atas penerapan hukum peradilan TUN yang keliru akan memunculkan kartel politik dan menjadi preseden buruk dalam sejarah perjalanan demokrasi di Indonesia," ujar Maruli saat diskusi bertajuk "Tolak Pemaksaan Lawan Kotak Kosong, Dukung Pilkada Bersih kota Makassar" di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Selasa (10/4).

Selain Maruli, diskusi tersebut juga dihadiri oleh Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Amiruddin Ilmar, dan Pengamat Politik Ray Rangkuti.

Maruli menilai putusan PTTUN keliru karena peradilan TUN tidak berwenang menangani perkara yang tak ada hubungannya dengan pelanggaran administrasi Pilkada. Menurut dia, gugatan terhadap Paslon Danny-Indira sesungguhmya tidak perlu ada.

Pasalnya, Danny-Indira sedang melaksanakan kebijakan umum pemerintahan daerah kota Makassar yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sesungguhnya diatur dalam Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2014-2019.

"Jika semangatnya untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi secara murni, pasangan Ramdhan Pomanto-Indira yang digugat di PTTUN seharusnya tidak perlu muncul," terang dia.

Maruli mengatakan, karena melaksanakan kebijakan umum pemerintah kota Makassar seperti RPJMD sebagaimana diatur dalam Perda nomor 5 tahun 2014-2019, maka kebijakan tersebut tak bisa disangkutpautkan dengan kontestasi Pilkada. Terlebih, soal pembatalan paslon hanya bisa dilakukan oleh lembaga pengawas pemilu melalui sidang ajudikasi.

"Jadi, langkah KPU setempat yang melakukan upaya hukum lanjutan berupa pengajuan memori kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dianggap tepat. Langkah itu bagian dari proses demokrasi yang jujur dan adil," tandas dia.

Sementara Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Amiruddin Ilmar menilai putusan PTTUN salah alamat. Pasalnya, apa yang digugat adalah pelanggaran Pilkada, bukan sengketa. Menurut dia, MA perlu menggugurkan putusan PTTUN.

"Ini masuk kategori pelanggaran, bukan kategori sengketa. Kalau ini masuk kategori pelanggaran, dan kepentingan sengketa dijadikan dasar putusan, maka menurut saya kewenangan hakim MA untuk memutuskan atau menggugurkan keputusan dari pada PTTUN itu," imbuh dia.

Aminuddin berharap, hakim MA harus jeli dalam membedakan masalah pelanggaran dan masalah sengketa. Tugas PTTUN, kata dia adalah mengadili masalah sengketa tentang haknya yang dikebiri oleh pihak-pihak tertentu, bukanlah masalah pelanggaran, apalagi masalah administrasi Pilkada.

"Pemilihan Walikota Makassar ini harus berjalan aman, damai dan tertib, tidak menimbulkan silang sengketa antara para pendukung. Untuk itu, kita harapkan ada keputusan yang dikeluarkan oleh hakim MA betul-betul sesuai dengan sisi fakta kepentingan, dan juga pada sisi kewenangan yang dimiliki. Lembaga yang menyelesaikan sengketa Pemilu itu sendiri, kalau tidak ini akan menjadi preseden buruk untuk pelaksanaan pemilihan, dan ini betul-betul dicermati sehingga tidak terjadi ke depan," pungkas dia.

http://www.beritasatu.com/satu/487559-idw-itu-preseden-buruk-bagi-demokrasi.html



Original Post

Boediono Diusulkan Tersangka Sudah Sejak Dulu

Media Online inilah.com
2018-04-11

INILAHCOM, Jakarta - Nama mantan Wakil Presiden Boediono sudah diusulkan sejak dulu menjadi tersangka oleh Pansus Angket Century kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nama Boediono dan pejabat Bank Indonesia lainnya dinilai sudah terbukti melakukan kesalahan dalam melakukan bailout bank Century.

"Sebenarnya kalau kita lihat dari hasil tim angket Century terus ditindaklanjuti dengan timwas, itu sudah merekomendasi cukup banyak nama-nama yang harus bertanggung jawab atas pengucuran kredit terhadap bank Century itu yang sebesar Rp6.7 triliun," kata Ahmad Yani, mantan anggota tim 9 Century kepada INILAHCOM, Selasa (10/4/2018).

Ahmad Yani yang juga merupakan mantan anggota pansus angket Century ini menambahkan, dirinya bersama Pansus Angket Century waktu itu sudah menemukan bukti-bukti, pihak mana saja yang terlibat dalam bailout Century.

"Dari Bank Indonesia itu Pak Boediono ini, kita ada kok rekaman-rekamannya siapa yang hubungannya, banyak kok namanya, karena terungkap semua, siapa yang getol bailout bank Century itu," tuturnya.

Seperti diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui putusan Praperadilan memerintahkan KPK untuk menetapkan tersangka baru kasus Century. Hakim Effendi Mukhtar memerintahkan KPK menetapkan tersangka kepada Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Budi Mulya.

Adapun didalam surat dakwaan, Budi Mulya didakwa bersama-sama Boediono selaku Gubernur BI, Miranda Swaray Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior BI, Siti Chalimah Fadjrijah Deputi Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah, Alm Budi Rochadi Deputi Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan dan Robert Tantular serta Hermanus Hasan Muslim dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) ke Bank Century.

Budi Mulya sendiri divonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidair 5 bulan kurungan. Namun di tingkat kasasi, Budi Mulya divonis 15 tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA). ton

http://nasional.inilah.com/read/detail/2448783/boediono-diusulkan-tersangka-sudah-sejak-dulu



Original Post

LPSK Bersedia Advokasi Saksi Ahli Basuki Wasis

Media Cetak Koran Tempo Halaman 9
2018-4-11

LPSK Bersedia Advokasi Saksi Ahli Basuki Wasis

Komisi Pemberantasan Korupsi mengawal gugatan perdata Nur Alam.

JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempersilakan ahli ilmu pertanahan Institut Pertanian Bogor, Basuki Wasis, untuk melapor atau meminta bantuan advokasi. Hal ini berkaitan dengan keputusan terpidana kasus korupsi izin usaha pertambangan dan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, yang menggugat perdata Basuki ke Pengadilan Negeri Cibinong. "Saksi ahli itu tak bisa digugat atau dilaporkan balik atas keterangannya di pengadilan," kata Wakil Ketua LPSK, Lili Pintauli Siregar, kepada Tempo kemarin. "Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, ada tambahan yang juga bisa dilindungi,

yaitu saksi ahli dan pelaku yang bekerja sama."

Basuki memberikan keterangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sebagai saksi ahli dalam persidangan Nur Alam, 14 Februari lalu. Dalam persidangan terse-but.iamembeberkanhitung-an kerugian negara yang didasarkan pada kerusakan tanah dan lingkungan hidup di Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana sebesar Rp 2,7 triliun. Kerusakan terjadi karena Nur Alam terbukti memberikan izin ilegal kepada PT Anugerah Harisma Barakah yang kemudian membuka area tambang di wilayah itu.

Berdasarkan kesaksian Basuki, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi kemudian menuntut Nur Alam untuk menjalani hukuman penjara 18 tahun.

Jaksa KPK juga mengakumulasi seluruh kerugian negara, termasuk perhitungan Basuki, dengan total Rp 4,3 triliun. Namun majelis hakim Tipikor Jakarta hanya menjatuhkan vonis kepada Nur Alam penjara 12 tahun, denda Rp 1 miliar, uang pengganti Rp 2,7 miliar, dan pencabutan hak politik.

Menurut Lili, LPSK akan berkoordinasi dengan KPK dan PN Cibinong untuk melihat gugatan perdata terhadap Basuki. Dia menilai, KPK harus memaparkan alasan dan bukti tentang kompetensi dan kualitas kesaksian Basuki kepada pengadilan. Hal ini berguna untuk menilai bahwa perkara perdata tersebut tanpa dasar dan harus dihentikan.

Kuasa hukum Nur Alam, Maqdir Ismail, mengklaim tak tahudetail perkembangan perkara perdata ini. Menurut dia, gugatan itu dilayangkan karena kesaksian Basuki dinilai tanpa dasar. Dia menilai Basuki tak memiliki kompetensi

dan bukti penghitungan detail kerugian negara yang terjadi dari kasus kliennya. "Kami ingin seluruh saksi ahli itu jangan asal berpendapat, karena ini menyangkut nasib orang lain," kata Maqdir.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, mengatakan lembaganya tak akan diam terhadap upaya kriminalisasi saksi ahli oleh para terpidana korupsi. Dia menga-

takan pimpinan KPK akan meminta biro hukum lembaga antirasuah tersebut untuk memantau dan mengambil langkah terhadap proses hukum di Pengadilan Negeri Cibinong. "Kami harus turun tangan," kata Saut.

Kelompok Masyarakat Sipil juga mendorong j amin-an perlindungan terhadap Basuki. Menurut staf Walhi Riau, Devi Indriyani, Nur

Alam seharusnya menggugat KPK jika keberatan dengan dasar pertimbangan kerugian negara yang berujung penetapan tuntutan pidana. Dia menilai, Basuki dan timnya sah menghitung kerugian ekologis. "Penghitungan ini semata sebagai penguat terjadinya kerugian akibat tindak pidana korupsi Nur Alam," kata Devi.

Fransisco Rosarians





Original Post

Jaksa Penuntut Wajib Banding Atasjasriadi

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-4-11

Jaksa Penuntut Wajib Banding Atasjasriadi

JAKARTA - Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan.jaksa penuntut wajib melakukan banding atas vonis terhadap tersangka kasus Saracen, Jasriadi.

Pasalnya, menurut Prasetyo, vonis 10 bulan yang diterima Jasriadi dari Pengadilan Negeri

Pekanbaru Riau dinilai terlalu rendah.

"Banding, banding, jadi kalau putusan pengadilan ternyata di bawah tuntutan jaksa itu wajib hukumnya untuk mengajukan banding." ujar Prasetyo di Sasana Pradana Kejaksaan Agung. Jakarta, Selasa (IOM).

Tuntutan untuk Jasriadi, kata Prasetyo, adalah dua tahun. Namun, vonis yang dijatuhkan majelis hakim hanya sepuluh bulan dengan pasal akses ilegal. "Pengadilan vonis sepuluh bulan

itu kurang dari separuh," ujar dia.

Majelis hakim PN Pekanbaru, Riau, menyatakan Jasriadi terbukti melanggar Pasal 46 ayat 12) yo pasal 30 ayat (2) undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik.

Jaksa penuntut umum pun menyatakan banding dengan putusan tersebut,

anisaino nugroho ed nashih nashrullah





Original Post

KORUPSI GARUDA

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-4-11

KORUPSI GARUDA

Direktur utama PT Mugi Rekso Abadi, Maulana Indraguna Sutowo berjalan usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa HOM). Maulana diperiksa sebagai saksi terkait tindak pidana korupsi pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls Royce P.L.C pada PT Garuda Indonesia Ipersero) Tbk.

IMAN FIRMANSYAH/REPUBLIKA





Original Post

PAN Pecat Zumi Zola

Media Cetak Republika Halaman 3
2018-4-11

PAN Pecat Zumi Zola

JAKARTA - Partai Amanat Nasional mengaku telah memberhentikan Zumi Zola dari keanggotaannya sebagai kader partai sejak lama. Keputusan itu menyusul penetapan Gubernur Jambi tersebut sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

"Ya, otomatis kalau itu sudah jauh hari, pakai ditanya lagi. Udah lama," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasiona] (PAN) Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/4).

Belajar dari kasus tersebut, Zulkifli berpesan kepada seluruh kader PAN untuk menjauhi perilaku korupsi. "Saya kira ini pelajaran penting dan jangan sampai terulang lagi bagi kader PAN lainnya," katanya.

Senada dengan Zulkifli, Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan membenarkan pemecatan Zumi. "Ya, sebetulnya tidak hanya Zumi Zola saja, seluruh kader partai yang kemudian bermasalah secara hukum, apalagi menyangkut hal-hal yang tipidsus (tindak pidana khusus) ini otomatis AD/ART partai mengatur seperti itu," ujarnya. Taufik mengimbau kepada kader PAN untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

KPK melakukan penahanan terhadap Gubernur Jambi Zumi Zola. Zumi ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK di Kaveling C-i, Jakarta. "ZZ ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di Kaveling C-i," ungkap Juru Bicara Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin

(9/4)-

Setelah melakukan pemeriksaan selama kurang lebih sembilan jam, Zumi keluar dari Gedung Merah Putih KPK dengan menggunakan rompi berwarna oranye pada pukul 18.47 WIB. Dia tak berbicara saat ditanya terkait kasusnya oleh awak media. Zumi hanya diam dan terus berjalan menuju mobil yang telah disiapkan KPK.

Sebelumnya, pihak Zumi mengatakan akan mematuhi keputusan KPK jika memang hari ini dilakukan penahanan terhadapnya. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Zumi, Handika Honggowongso. "Kalau hari ini harus menjalani penahanan, kami akan patuh," kata Handika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/4).

Handika berharap perkara yang menjerat kliennya itu segera dilakukan pemberkasan. Dengan begitu, sidang dapat segera dilaksanakan. Di dalam sidang nanti, kata dia, akan teruji sejauh mana dakwaan terhadap Zumi dapat terbukti atau tidak.

"Kami berharap semoga segera dilakukan pemberkasan sehingga bisa disidangkan. Untuk menguji sejauh mana dakwaan terbukti atau tidak sehingga segera ada kepastian hukumnya," kata dia.

Menurut Handika, pihaknya menaati hukum dengan hadirnya Zumi memenuhi panggilan yang diluncurkan oleh lembaga antirasuah itu. Ia pun menyebutkan, ungkapan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi.

"Kalau pun hari ini (Senin) harus menjalani penahanan, kami mengucapkan terima kasih karena telah diberi kesempatan memberi klarifikasi. Hak-hak kami sudah dipenuhi KPK," kata dia.

Pada 2 Februari 2018 lalu, KPK menetapkan Zumi Zola bersama Kepala Bidang Bina Marga PUPR Provinsi Jambi Arfan sebagai tersangka tindak pidana korupsi menerima gratifikasi terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2014-2017.

Tersangka Zumi, baik bersama dengan Arfan maupun sendiri, diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi dan penerimaan lain.

Gratifikasi diterima dalam kurun jabatannya sebagai gubernur Jambi periode 2016-2021 sejumlah sekitar Rp 6 miliar. KPK pun saat ini sedang mendalami dugaan pemberian uang kepada Zumi dan Arfan terkait proyek-proyek di Pemprov Jambi tersebut.

Kasus ini adalah pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 29 November 2017 lalu terhadap Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Pit Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Arfan, Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saifudin, dan anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriono. Total uang yang diamankan dalam OTT itu adalah Rp 4,7 miliar.

Pemberian uang itu adalah agar anggota DPRD Provinsi Jambi bersedia hadir untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

Hal ini karena para anggota DPRD tersebut berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan RAPBD 2018 karena tidak ada jaminan dari pihak pemprov.

Untuk memuluskan proses pengesahan tersebut, diduga telah disepakati pencarian uang yang disebut sebagai uang ketok.

febrianto adi saputro/ ronggo astungkoro ed nashih nashrullah





Original Post

PN Jaksel Minta KPK Kembali Mengusut

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-4-11

PN Jaksel Minta KPK Kembali Mengusut

JAKARTA, KOMPAS - Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Effendi Muhtar, dalam putusan praperadilannya, memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi melanjutkan proses hukum kasus Bank Century. Proses hukum semestinya dilakukan terhadap sejumlah nama yang tercantum dalam dakwaan untuk mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya.

Achmad Guntur dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (10/4/2018), di Jakarta, mengatakan, praperadilan itu dimohon oleh Masyarakat Antikorupsi Indonesia

"Dalam putusan itu, memerintahkan termohon (KPK) melaku-

kan proses hukum selanjutnya sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan terkait kasus Bank Century. Bisa melakukan penyidikan diikuti penetapan tersangka atau melimpahkan ke kepolisian atau kejaksaan," papar Guntur tentang putusan Hakim Effendi Muhtar yang dibacakan pada Senin (9/4).

Pada 6 Maret 2014, Budi Mulya mulai diadili dengan dakwaan, bersama Boediono selaku Gubernur BI, Miranda Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior BI, Siti Fadjrijah selaku Deputi Gubernur BI, dan Budi Rochadi selaku Deputi Gubernur BI, terlibat dalam pemberian Fasihtas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP)

untuk Bank Century.

Sementara Hartadi Sarwono selaku Deputi Gubernur BI, Muliaman Hadad selaku Deputi Gubernur BI, dan Ardhayadi Mitro-atmodjo selaku Deputi Gubernur BI dianggap bersama-sama Budi Mulya terlibat dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Selanjutnya, pada 2015, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar terhadap Budi Mulya. Budi Mulya dinyatakan terbukti berbuat melawan hukum saat menyetujui pemberian FPJP kepada Bank Century.

MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

yang menghukum Budi Mulya dengan pidana 12 tahun penjara. Sebelumnya, pengadilan Tipikor Jakarta memidana Budi dengan pidana 10 tahun penjara (Kompas, 9/4/2015).

Juru Bicara KPK Febri DiaA-syah menyatakan, KPK meni-hormati dan akan mempelajari putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut

"Kami akan melihat sejauh mana bisa diimplementasikan karena amar putusan tersebut relatif baru dalam sejumlah putusan praperadilan yang ada. Secara prinsip, KPK tetap berkomitmen mengungkap kasus apa pun sepanjang buktinya cukup," kata Febri.

(IAN)





Original Post

Menunggu Terobosan KPU

Media Cetak Kompas Halaman 5
2018-4-11

Menunggu Terobosan KPU

Ada celah yang dapat dimanfaatkan Komisi Pemilihan Umum untuk melarang mantan terpidana korupsi jadi caleg pada Pemilu 2019. Terobosan mesti diambil guna menjaga kualitas demokrasi.

Korupsi yang diduga dilakukan bersama-sama oleh sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota menjadi catatan hitam di awal tahun 2018 ini. Fenomena ini antara lain terlihat dari langkah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumatera Utara serta 19 anggota DPRD Kota Malang menjadi tersangka korupsi.

Korupsi yang dilakukan wakil rakyat sejatinya bukan barang baru. Sejak KPK berdiri pada 2002, ada 194 anggota legislatif, baik itu DPR, DPRD, maupun DPD yang telah diproses hukum KPK.

Untuk anggota legislatif periode 2014-2019 dari berbagai tingkatan, berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch, setidaknya ada 59 orang yang diproses hukum karena korupsi. Sementara Kementerian Dalam Negeri pada 2014 mencatat, ada 3.169 anggota DPRD se-Indonesia yang pernah tersangkut perkara korupsi selama 2004-2014. Korupsi massal oleh anggota legislatif adalah masalah serius. Usulan dari Komisi Pemilihan Umum untuk melarang mantan terpidana perkara korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) di Pemilu 2019 menjadi terobosan untuk membenahi kualitas demokrasi.

Namun, usulan yang rencananya dimasukkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan Anggota Legislatif itu terhambat masalah dasar hukum. Pemerintah dan sejumlah partai politik di DPR cenderung menolak usulan tersebut. Alasannya, usulan KPU itu tidak diatur di Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal 240 Huruf (g) UU Pemilu hanya menyatakan, syarat caleg adalah tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah eks terpidana.

DPR dan pemerintah juga mengacu putusan Mahkamah Konstitusi pada 2015 yang memperbolehkan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Akan tetapi, Putusan MK Nomor 80/PUU-XIII/2015 itu sebenarnya diterapkan dalam konteks pilkada, bukan pemilu.

Namun, anggota KPU periode 2012-2017, Hadar Nafis Gumay, berpandangan berbeda. Dalam acara bincang Satu Meja di Kom-

pas TV, Senin (9/4/2018), yang dipandu Pemimpin Redaksi Kompas Budiman Tanuredjo, Hadar mengatakan, pembenahan tidak akan kunjung terjadi jika sudut pandang legalistik yang kaku terus menjadi tolak ukur.

Pembicara lain dalam acara ini adalah mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Johan, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Ja-weng, serta Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Celah

Menurut Hadar, ada celah dan preseden yang dapat menjadi landasan KPU untuk memasukkan klausul melarang mantan narapidana perkara korupsi menjadi caleg dalam PKPU tentang Pencalonan Anggota Legislatif. Pertama, putusan MK pada 2016 yang menyatakan bahwa rapat konsultasi antara KPU dan DPR dalam penyusunan PKPU adalah wajib, tetapi hasilnya tidak lagi mengikat seperti dulu.

Terkait hal itu, Hadar mendorong-KPU berani melakukan terobosan meski minim dukungan dari partai politik dan pemerintah. Konsekuensi PKPU dibawa ke Mahkamah Agung memang terbuka. Namun,-setidaknya telah ada upaya menggunakan celah legalistik yang ada

Hadar mencontohkan sejumlah PKPU yang dikeluarkan saat

ia masih menjabat komisioner KPU, yang sebenarnya tak ada di UU. Hal itu misalnya, saat KPU melarang partai politik ikut pemilu jika tidak memenuhi syarat caleg perempuan sebanyak 30 persen. Padahal, UU tak mengatur norma itu. Norma itu baru dimunculkan di PKPU. "Artinya, ada ruang bagi KPU untuk berimprovisasi lewat PKPU," katanya.

Celah lain yang bisa dimanfaatkan KPU adalah peraturan tentang syarat calon presiden dan/ktau wakil presiden dalam UU Pemilu. Terdapat diskriminasi aturan antara syarat pencalonan anggota legislatif dan capres-cawapres. Pasal 169 Huruf (d) UU Pemilu mencantumkan, salah satu persyaratan menjadi capres atau cawapres adalah tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.

Huruf (p) selanjutnya juga mengatur, capres/cawapres tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Pasal 169 itu dapat dijadikan celah dan preseden untuk memunculkan larangan serupa terhadap caleg. "Capres saja dilarang jika pernah terpidana, bagaimana dengan caleg?" tanya Hadar.

Djohermansyah Johan menambahkan, korupsi adalah kejahatan luar biasa yang membutuhkan penanganan luar biasa. Maka, seharusnya, tidak ada tempat bagi mantan terpidana korupsi menjadi unsur pimpinan. "Jadi memang sudah saatnya ada ketegasan. Buat saja PKPU-nya. Kalau ditolak di DPR, ya sudah, biar urusannya di MA." katanya.

Solusi lain yang dapat ditempuh adalah memperketat aturan tentang pencabutan hak politik terpidana korupsi. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, jaksa belakangan ini mulai gencar meminta ada pencabutan hak politik dalam tuntutan terhadap pejabat publik yang didakwa melakukan korupsi.

"Mereka sudah mengkhianati kepercayaan rakyat tetapi masih ingin kembali jadi pemimpin. Kita bisa saja berdiskusi panjang soal hak asasi manusia dan proses pemasyarakatan yang sudah berjalan. Namun di atas itu, ada kepentingan rakyat yang harus kita lindungi," kata Febri.

Menurut Robert Endi Jaweng, terobosan memang dibutuhkan untuk memberi efek jera.

Terkait hal itu, hingga hari ini, KPU tetap berkukuh untuk menerbitkan aturan yang melarang mantan terpidana korupsi menjadi caleg.

Menurut rencana, rapat konsultasi antara KPU dengan pemerintah dan Komisi II DPR pembuatan PKPU tentang Pencalonan Anggota Legislatif akan diadakan pekan depan. Di rapat itu, adu terjadi adu argumentasi.

Namun, KPU tidak perlu ragu membuat terobosan ketika kualitas demokrasi dan kesejahteraan rakyat menjadi taruhannya.

(AGNES THEODORA)





Original Post

Empat orang di Thailand dipenjara 33 tahun terkait pengeboman 2013

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-04-11

Bangkok (ANTARA News) - Mahkamah Agung Thailand pada Selasa mengukuhkan hukuman penjara 33 tahun dan empat bulan bagi empat pria, yang dinyatakan bersalah melakukan pengeboman di luar sebuah salon kecantikan di Jalan Ramkhamhaeng, Bangkok, pada 26 Mei 2013.

Keempat orang itu adalah tiga warga Pattani, yaitu Affaham Sa-a (usia 28 tahun), Kamphi Latae dan Ibroheng Vaemae, dan satu warga provinsi Narathiwat, Idris Sapator, yang juga berusia 28 tahun.

Mereka dinyatakan bersalah meletakkan sebuah bom di tempat pengumpulan sampah di luar salon kecantikan August pada 26 Mei malam tahun 2013, menurut laporan media Thailand, Bangkok Post.

Ledakan bom itu melukai tujuh orang dan menimbulkan kerusakan senilai 402.000 baht (sekitar Rp177 juta) pada beberapa warung dan bangunan.

Baca juga: Sedikitnya 16 orang tewas, 30 cedera dalam kecelakaan di Thailand

Baca juga: Kebakaran bus tewaskan 20 pekerja perantau Myanmar di Thailand

Hukuman yang dikeluarkan Mahkamah Agung itu merupakan perubahan dari hukuman penjara seumur hidup serta denda 90 baht karena pengakuan mereka dianggap berguna.

Pada 30 Juni 2016, Pengadilan Banding menyatakan mereka bersalah menggunakan bahan peledak untuk membunuh orang-orang dan menjatuhkan hukuman penjara 33 tahun dan empat bulan, juga mempertahankan denda.

Mahkamah Agung mengukuhkan putusan Pengadilan Banding dan memerintahkan agar keempat pria tersebut memberikan ganti rugi kepada pihak-pihak yang terkena dampak ledakan, demikian Xinhua.Pewarta: Tia MutiasariEditor: Gilang GaliarthaCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/700341/empat-orang-di-thailand-dipenjara-33-tahun-terkait-pengeboman-2013



Original Post

Mendagri Tunjuk Pit Gubernur Jambi

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-4-11

Mendagri Tunjuk Pit Gubernur Jambi

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah menunjuk Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar sebagai Pelaksana Tugas (Pit) Gubernur Jambi pascapena-hanan Gubernur Jambi Zumi Zola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sore ini Wakil Gubernur Jambi ditunjuk Mendagri atas nama Pemerintah pusat, sebagai Pit Gubernur Jambi," ujar Tjahjo Kumolo melalui pesan singkatnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/4).

Tjahjo mengatakan, penunjukan Fachrori Umar sebagai Pit Gubernur Jambi adalah untuk mengisi kekosongan pemerintahan di Provinsi Jambi. Sebab, Gubernur Jambi Zumi Zola sudah berhalangan memimpin pemerintahan di provinsi itu sehari-hari.

Dia mengatakan, penyera-

han surat keputusan penunjukan pelaksana tugas Gubernur Jambi akan diserahkan Sekjen Kementerian Dalam Negeri.

Pada Senin, KPK menahan Gubernur Jambi Zumi Zola yang sebelumnya telah ditetapkan tersangka tindak pidana korupsi menerima gratifikasi terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2014-2017.

"Zumi Zola ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di Kavling C-l Kuningan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (9/4).

Sebelum ditahan, KPK memeriksa Zumi sebagai tersangka dalam kasus suap tersebut. KPK menetapkan Zumi Zola bersama Kepala Bidang Bina Marga PUPR Provinsi Jambi Arfan sebagai tersangka tindak pidana korupsi sejak 2 Februari 2018.

Zumi Zola diduga menerima

gratifikasi terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2014-2017 sebesar Rp6 miliar.

Wakil Gubernur Jambi Dr H Fachrori Umar, Selasa (10/4), menyatakan aktifitas dan roda pemerintahan Provinsi Jambi tetap berjalan seperti biasa dan meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap fokus bekerja sesuai tupoksi dalam menyelesaikan visi-misi Jambi Tuntas 2021.

"Saya mengajak seluruh Forkopimda Jambi untuk terus bersinergi membangun Jambi. Roda pemerintahan harus tetap berjalan dan pembangunan pun hendaknya tidak terhenti kendati Gubernur Jambi ditahan. Mari kita sama-sama menjamin terlaksananya pembangunan Jambi sesuai program yang telah dicanangkan," kata Wagub Jambi terkait penahanan Zumi Zola oleh KPK pada Senin (9/4).

(bl/sp)





Original Post

KPK Siap Patuhi Putusan PN Jakarta Selatan

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-4-11

KPK Siap Patuhi Putusan PN Jakarta Selatan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mematuhi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengenai praperadilan terkait pengusutan kasus dugaan korupsi atas pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) pada Bank Century. Untuk itu, KPK bakal mengusut dan mempertajam bukti-bukti untuk meningkatkan status para pihak yang terlibat ke tahap penyidikan, termasuk mantan wakil presiden Boediono.

"Pertama sebagai institusi penegak hukum kami hormati putusan pengadilan tersebut. Setelah itu tentu kami lebih lanjut apa yang menjadi kewajiban KPK bagaimana pelaksanaan kewajiban itu sepanjang sesuai hukum acara yang berlaku," kata Jubir KPK. Febri Diansyah saat dikonfirmasi. Selasa (10/4).

Diketahui, Hakim PN Jakarta Selatan mengabulkan praperadilan terkait kasus Bank Century yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kepada KPK Dalam putusan yang dibacakan pada Senin (9/4) itu, hakim menerima gugatan MAKI terkait permohonan kepada KPK agar menindaklanjuti

perkara Bank Century.

Dalam gugatannya MAKI mendalilkan KPK telah berlarut-larut menangani kasus Bank Century karena tidak segera menetapkan tersangka baru setelah putusan Budi Mulya. KPK juga dianggap telah menghentikan penyidikan kasus Century secara tidak sah. Dalam amar putusannya, Hakim Efendi Muhtar menyatakan untuk mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian.

Hakim juga memerintahkan termohon, yakni KPK untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan.

Kemudian melanjutkannya dengan pendakwaan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat atau melimpahkannya kepada kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam proses

persidangan di PN Tipikor Jakpus.

"Memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk," kata hakim Effendi Mukhtar dalam putusan praperadilan sebagaimana diterangkan pejabat Humas PN Jaksel, Achmad Guntur di kantornya, Selasa (10/4).

Diketahui, dalam perkara Century, KPK baru menyeret bekas Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya ke penjara. Padahal, terdapat nama-nama lain yang disebut terlibat dalam kasus korupsi pemberian FPJP Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik di dalam persidangan. Namun, hingga saat ini, KPK belum juga menjerat pihak lain yang disebut dalam putusan perkara Budi Mulya yang dihukum pengadilan dengan hukuman selama 15 tahun penjara.

Sementara dalam dakwaan Jaksa KPK di tingkat pertama Budi Mulya selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang FV Pengelolaan Moneter dan Devisa didakwa memperkaya diri sebesar Rp 1 miliar dari pemberian FPJP Bank Century dan atas penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Tak hanya itu. Budi Mulya juga didakwa memperkaya pemegang saham Bank Century, Hesham Talaat Mohamed Besheer Alwarraq dan Ralat Ali Rizvi, sebesar Rp, 3,115 miliar.

Perbuatan Budi dinilai telah memperkaya PT Bank Century sebesar Rp 1.581 miliar dan Komisaris PT Bank Century Robert Tantular sebesar Rp 2,753 miliar. Budi Mulya juga diduga menyalahgunakan wewenang secara bersama-sama dengan pejabat Bank Indonesia lainnya dalam dugaan korupsi pemberian FPJP Century, yakni Boediono selaku Gubernur BI, Miranda S Goeltom selaku Deputi Senior BI. Siti Fadjriah selaku Deputi Gubernur Bidang VI, Budi Rochadi selaku Deputi Gubernur Bidang VII, Robert Tantular, dan Harmanus H Muslim.

(bI)





Original Post

Bos KPK Disodori Buah Simalakama

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2018-4-11

Bos KPK Disodori Buah Simalakama

Disuruh Hakim Tersangkakan Boediono Cs

Kabar menghebohkan datang dari PN Jaksel. Hakim Effendi Muhktar memerintahkan KPK mengusut kembali kasus Century dan segera mentersangkakan Boediono Cs. Seperti disodori buah simalakama, KPK serba salah kalau tak patuhi putusan ini.

PUTUSAN hakim ini tertera dalam putusan gugatan praperadilan yang dilayangkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang dibacakan hakim PN Jaksel Effendi Mukhtar Senin (9/4) lalu.

Dalam putusan. Hakim Effendi memerintahkan KPK sebagai termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century.

"Dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap

Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede, dan kawan-kawan," ujar Hakim Effendi dalam rekaman yang diterima Rakyat Merdeka, kemarin.

Selain menetapkan tersangka, KPK juga diperintahkan untuk melanjutkannya dengan pendakwaan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. "Atau melimpahkannya kepada Kepolisian atau Kejaksaan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan

di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat," sambung hakim Effendi.

Koordinator MAKI Boyamin Sai-man menyebut akan segera meminta salinan resmi putusan agar bisa segera diserahkan kepada KPK sebagai dasar menetapkan tersangka baru. Salinan putusan juga akan dikirim kepada DPR untuk mengawasi pelaksanaannya. "Tidak ada alasan lagi KPK untuk tidak menetapkan tersangka baru dalam kasus Century," ujar Boyamin kepada Rakyat Merdeka.

Untuk diketahui, MAKI mengajukan gugatan praperadilan kasus Bank Century Nomor 24 / Pid.Prap/2018 / Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. MAJCI mendalilkan KPK yang berlarut-larut menangani kasus Century karena tidak segera menetapkan tersangka baru setelah vonis Budi Mulya. KPK dianggap telah menghentikan penyidikan kasus Century secara tidak sah.

Sementara, Jubir KPK Febri Diansyah menyatakan, pihaknya menghormati putusan itu. KPK, lanjutnya, akan mempelajari putusan itu. "Kami melihat sejauh mana bisa diimplementasikan karena amar putusan tersebur relatif baru dalam sejumlah putusan praperadilan yang ada," ujarnya, kemarin.

Febri memastikan KPK akan terus mengusut kasus ini. Sepanjang, alat buktinya cukup. "Prinsip dasarnya, KPK berkomitmen mengungkap kasus apapun sepanjang terdapat bukti yang cukup," tandasnya.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang juga menghargai putusan itu. Menurutnya, putusan ini berguna untuk menjalankan fungsi chek and balance dan koreksi terhadap komisi pimpinan

Agus Rahardjo cs itu.

Saut memastikan, tanpa putusan itu pun, KPK tetap mengusut kasus Century. "Sebenarnya nggak mesti karena putusan itu baru, KPK melanjutkan atau menghentikan kasus. Langkah waktu dekat tidak beda atau tidak ada yang khusus karena dari sejak lama KPK juga terus melangkah," tegas Saut.

Menurutnya, penyidik sudah punya gambaran pihak-pihak yang dianggap memiliki peran signifikan dalam kasus ini. "Penyidik dan penuntut pastilah lebih paham formil materiilnya kasus Century, siapa berbuat apa, termasuk upaya membuktikan kick back-nya seperti apa, dan lain-lain," bebernya. "Nanti kita lihat lagi sejauh dimana KPK melangkah," tandas Saut.

Namun sutusan itu seperti jadi buah simalakama untuk KPK. Di satu sisi, KPK kesulitan mengusut kasus ini lantaran saksi-saksi kasus ini sudah banyak yang meninggal. Dalam konferensi pers awal tahun 2017, Saut malah menyatakan, komisinya tak mau memaksakan penyelesaian kasus itu bila memang tak ada bukti.

Saut mengingatkan, KPK adalah lembaga hukum, bukan politik. "Yang jelas kami berlima bukan politisi. Kami tetap hati-hati. Kalau sampai kiamat juga tidak bisa dibuktikan ya kamijuga tidak bisa dipaksakan untuk buktikan itu," ujar Saut.

Malah, Saut bilang, KPK ke depan akan lebih fokus pada detail pencegahan. "Selama tidak detail jadi pintu masuk. Mereka (korupsi) tidak pernah berkurang," imbuhnya.

Sebelumnya, pada akhir 2016, sempat tersiar kabar bahwa KPK menghentikan pengusutan kasus itu. Namun, para pimpinan buru-buru menepisnya. Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menyebut, belum ada dua alat bukti yang cukup

untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus itu. Kendalanya, kasus itu sudah berlangsung lampau. "Sebetulnya yang paling utama itu kecukupan bukti-bukti. Karena itu memang sudah agak lama jadi memang harus diperhatikan dengan seksama, dipelajari dengan lebih teliti," ujarnya, Kamis (15/9/2016).

Diketahui, dalam kasus Bank Century, KPK baru menjerat Budi Mulia yang perkaranya telah dibuktikan dalam persidangan. Putusan kasasi MA memperberat hukuman terhadap Budi dari 12 tahun penjara menjadi 15 tahun penjara. Namun, hingga kini, KPK belum juga menindaklanjuti putusan MA yang menyebut pihak lain yang terlibat kasus ini.

Di sisi lain, masyarakat terus mendesak pengusutan kasus ini. Dengan adanya putusan pengadilan ini, harapan masyarakat agar KPK mengusut kasus ini menjadi lebih membumbung.

Pengamat Hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar menyebut, jika ada perintah pengadilan, KPK sebagai penegak hukum wajib menjalankan perintah pengadilan.

"Ini simalakama. Jika KPK tidak melaksanakannya, KPK sudah melakukan pembangkangan hukum. KPK sebagai lembaga independen tidak bisa semaunya, dan harus tunduk pada perintah hukum," ujar Fickar, semalam.

Awal tahun ini, Ketua KPK Agus Rahardjo obral janji, KPK bakal melanjutkan kasus dana talangan Bank Century. Agus berjanji akan mengembangkan kasus ini dengan menjerat pihak lain yang disebutkan putusan Pengadilan turut bersama-sama eks Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengelolaan Moneter, Budi Mulya yang divonis 12 tahun penjara.

Malah, Agus sesumbar, saat ini KPK sedang mengkaji pihak lain yang akan dijadikan tersangka selanjutnya "Kita

sudah melakukan ada satu orang kan. Kalau yang lain tinggal tunggu giliran. Kita akan kaji lagi, tapi hari ini kita masih disibukkan pada hal-hal yang tidak semuanya tidak bisa kita sentuh karena ada prioritas penyidik," jelasnya.

Untuk menuntaskan kasus-kasus mangkrak itu, Agus berencana akan menambah jumlah Satuan Tugas (Satgas). Selain menambah personil, Agus berencana merampingkan struktur tim Satgas. "Mudah-mudahan nanti kita akan perbanyak Satgas kita, yang tadinya isinya lebih dari 10 orang bisa diperkecil sehingga bisa bergerak ke lebih banyak tempat," tandasnya.

Namun, janji KPK ini dianggap hanya omdo alias omong doang. Sebab, tiap awal tahun, KPK obral janji serupa "Itu "penyakitnya", sudah tahu, tidak perlu ditanya lagi," ujar Pakar Hukum Pidana Prof. Romli Artasasmita

Untuk diingat, dalam rapat kerja bersama Komisi lil DPR di kompleks parlemen, Rabu, 18 Januari 2017, Ketua KPK Agus Rahardjo juga pernah menyatakan bakal menuntaskan kasus-kasus mangku. "Kasus seperti Century, Pelindo, Sumber Waras akan diselesaikan," ujar Agus Rahardjo saat itu "Kami merencanakan akan segera diselesaikan utang itu." Nyatanya, ketiga kasus itu tetap jalan di tempat hingga tahun 2017 berakhir. KPK lagi-lagi mengklaim belum punya cukup bukti untuk menentukan siapa pihak yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Prof. Romli pun ragu, KPK bakal menuntaskan kasus-kasus itu. Apalagi, mengembalikan uang negara dari kasus-kasus tersebut. "Karena yang rakyat tunggu-tunggu adalah uang negara kembali untuk biaya kesehatan, pendidikan dan perumahan rakyat, bukan sebanyak-banyaknya orang dibui," sindirnya.

okt





Original Post

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 2
2018-4-11

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

IKLAN





Original Post

Hakim Nilai Dakwaan Primair Tidak Terbukti, Jaksa Ajukan Banding

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-4-11

Hakim Nilai Dakwaan Primair Tidak Terbukti, Jaksa Ajukan Banding

Perkara Korupsi Dana Bantuan Desa

JAKSA penuntu umum Kejaksaan Negeri Tabanan mengajukan banding atas vonis Pengadilan Tipikor Denpasar yang menghukum ringan I Made Susila Putra. Bendesa Adat Candikuning itu hanya dihukum 2 tahun penjara dalam perkara korupsi dana bantuan desa.

"Saya ajukan banding," tegas JPU Rai Joniartha usai sidang pembacaan putusan kemarin. Ia menilai putusan majelis hakim yang diketuai Angeliky Day dengan anggota Esthar Oktavi dan Miptahul Halis jauh dari rasa keadilan.

Sebelumnya Rai Joniartha menuntut Susila Putra dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Perbuatan Susila Putra dianggap memenuhi dakwaan primair Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU 31 Tahun 1999 tentang Korupsi yang diubah dengan UU 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Namun majelis hakim tak sepakat dengan jaksa. Menurut majelis hakim. Susila Putra hanya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Lantaran itu, hukuman yang dijatuhkan pun ringan.

Rai Joniartha mengungkapkan penasihat hukum Susila Putra sempat hendak mengembalikan kerugian negara Rp200 juta. "Itu kata-kata akan, tanpa memperlihatkan fisik dana

Rp200 juta. Jadi saya tidak mau terjebak di sini. Beda halnya dengan secara jelas bentuk fisik dana pengembalian itu ada dan dibawa sebelum tuntutan. Kan tuntutan tidak semudah itu diubah. Tapi harus melewati beberapa mekanisme, seperti gelar perkara dengan pimpinan, serta pertimbangan dalam fakta persidangan," katanya.

Dalam perkara ini, majelis hakim menyatakan terdakwa I Made Susila Putra tidak terbukti dalam dakwaan primair dan membebaskannya dari jerat hukum.

"Mengadili, menyatakan terdakwa I Made Susila tidak terbukti secara sah dan meya-kinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer," kata ketua majelis hakim Angeliky Day membacakan amar putusan.

Majelis hakim melanjutkan, terdakwa 1 Made Susila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

"Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama dua tahun penjara, denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan dan dibebankan membayar uang pengganti Rp200 juta subsider enam bulan kurungan," putus majelis hakim,

byu





Original Post

SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 10
2018-4-11

SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

IKLAN





Original Post

Banding atas Vonis Jasriadi Harga Mati

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-4-11

Banding atas Vonis Jasriadi Harga Mati

JAKSA Agung, HM Prasetyo, menginstruksikan jaksa penuntut umum untuk mengajukan banding atas vonis terhadap terdakwa kasus ujaran kebencian Jasriadi. Baginya, tidak ada pilihan lain, kecuali banding, karena vonis yang dijatuhkan hakim amat jauh dari tuntutan jaksa.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Saracen itu divonis 10 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau. Vonis ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa yang mengajukan hukuman hingga 2 tahun penjara.

"Banding. Jadi kalau putusan pengadilan ternyata jauh di bawah tuntutan jaksa itu wajib hukumnya bagi JPU untuk mengajukan banding," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, kemarin.

Apabila pengadilan menjatuhkan hukuman minimal 2/3 dari tuntutan jaksa, lanjut Prasetyo, upaya hukum lanjutan seperti banding tidak diperlukan. Namun, jika ternyata amar putusan menyebutkan hanya separuh apalagi kurang dari tuntutan, otomatis pihaknya perlu mengajukan banding.

Majelis hakim PN Pekanbaru memutuskan Jasriadi melakukan akses ilegal ke akun Facebook orang lain. Ia melanggar Pasal 30 ayat (1) dan (2) dan Pasal 32 sena Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Infor-

masi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena menggunakan dan mengubah sandi akun Facebook Sri Rahayu Ningsih selaku anggota tim Saracen.

Meskipun demikian, majelis hakim menyatakan Jasriadi tidak terbukti melakukan tindakan menyebar hoaks dan berita berbau SARA. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Polisi Mohammad Iqbal mengakui, Jasriadi tidak ditersangka-kan dengan pasal ujaran kebencian, namun jaksa akan tetap mengajukan banding.

"Jasriadi dinyatakan jelas bersalah dalam kasus sesuai dengan persang-kaannya. Namun, jaksa banding karena tidak puas dengan vonis," tegas Iqbal, (8/4).

Total, ada enam tersangka yang resmi dinyatakan bersalah sebelum Ketua Saracen Jasriadi divonis. Mereka adalah Rofl Yatsman, Faizal Tonong, Sri Rahayu, Harsono Abdullah, dan Asma Dewi divonis dalam kasus ujaran kebencian.

Rofl Yatsman dihukum 15 bulan penjara dalam kasus SARA, Faizal divonis 18 bulan, Sri Rahayu 12 bulan, Harsono 2 tahun 8 bulan, dan Asma Dewi 6 bulan penjara. Terakhir, hakim PN Pekanbaru, Riau, baru saja menetapkan hukuman untuk Ketua Saracen Jasriadi dalam kasus illegal access dan pemalsuan identitas.

(Gol/P-4)





Original Post

Tolak Berkolusi, Kadis Kukar Jadi Staf

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-4-11

Tolak Berkolusi, Kadis Kukar Jadi Staf

MANTAN Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Kartanegara Suriansyah mengatakan anggota Tim 11 selaku tim pemenangan Rita Widyasari meminta bagian dari pengadaan barang dan jasa yang ditujukan untuk Rita.

"Memang waktu kami di Dinas Transmigrasi atau Peternakan, Junaidi yaitu sekretaris tim pemenangan Bu Rita menemui kami, dia menyampaikan agar kegiatan pengadaan barang dan jasa supaya diberikan kepada beliau," kata Suriansyah dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Suriansyah bersaksi untuk Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari yang didakwa menerima gratifikasi senilai Rp469,465 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek pada berbagai dinas di Kabupaten Kukar selama 2010-2017.

Rita juga didakwa menerima suap Rp6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit

Golden Prima Hery Susanto Gun alias Abun sebagai imbalan pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kukar.

Namun, Suriansyah mengaku tidak memenuhi permintaan Junaidi tersebut. "Saya tidak mau menuruti. Saya minta tetap sesuai mekanisme, saya tidak melakukan tindak lanjut apa-apa, tapi, beliau menugasi orang tertentu untuk menemui kontraktor atau pelaksana kegiatan. Hanya itu yang saya tahu. Saya tidak tahu berapa persentasenya," ungkap Suriansyah.

JPU KPK lalu membacakan BAP Suriansyah. "Di bawah nilai proyek pemenang proyek saat saya menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja pada 2012 ialah sebesar 5% dari nilai proyek dari Rp2 miliar sekian sama dengan Rp408 juta, uang tersebut diserahkan kepada orang-orang Tim 11 lewat Junaidi yang setahu saya

orang suruhan Rita Widyasari. Jika fee tidak diberikan, tahun depan tidak akan diberikan pekerjaan lagi, apakah benar," tanya jaksa.

"Pada 2013 pembangunan gedung kantor utama dan tanah supaya kantor bisa bertahan, nilainya Rpll,7 miliar," kata Suriansyah pula.

"Pada 2013 apa sama yang Anda dengar pemotongan 5%," tanya jaksa.

"Sama," jawab Suriansyah.

Ia mengaku tidak pernah mengonfirmasi hal tersebut ke Rita. "Saya tidak berani. Bu Rita tidak pernah minta, cuma Pak Junaidi yang minta," jelas Suriansyah.

Karena penolakan itu, Suriansyah dimutasi dan menjadi staf. "Saya jadi staf ahli. Maret 2014," ujar Suriansyah.

Istri Suriansyah pun diberhentikan dari fakultas keguruan salah satu kampus.

(Ant/P-3)





Original Post

Tahun Korupsi Politik

Media Cetak Media Indonesia Halaman 8
2018-4-11

Tahun Korupsi Politik

Reza Syawawi

Peneliti Hukum dan Kebijakan Transparency International Indonesia

TAHUN 2018 dan 2019 akan menjadi perhelatan politik panjang dalam sejarah demokrasi RI. Penyelenggaraan pilkada pada 2018 sekaligus akan menyongsong pemilu untuk memilih presiden/wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD pada 2019.

Suksesi politik ini agaknya cukup mengkhawatirkan di tengah arus korupsi politik yang semakin menguat. Dalam waktu kurang dari dua bulan saja pada 2018, KPK telah melakukan penangkapan (OTT) setidaknya terhadap tujuh kepala daerah.

Kasusnya cukup beragam, mulai suap-menyuap dalam proyek/ pengadaan yang cukup dominan (4 kasus), jual beli jabatan (1 kasus), pengesahan RAPBD (1 kasus), hingga perizinan (1 kasus). Selain kepala daerah, kasus korupsi di daerah juga tak lepas dari peran DPRD.

Jika menyelisik ke belakang, pada 2017 tidak kurang 19 OTT yang telah dilakukan KPK, dengan sebagian besar (11 kasus) terkait dengan kepala daerah, birokrasi di daerah, anggota DPRD, dan pebisnis. Mayoritas kasus itu terkait dengan pengadaan/proyek pemerintahyinfrastrukrur, modus lainnya berupa jual beli jabatan, penyalahgunaan anggaran, suap penyertaan modal daerah, hingga suap yang terkait dengan pengawasan DPRD terhadap kepala daerah (anggaran).

Kondisi itu cukup mencerminkan bahwa korupsi dalam pengelolaan keuangan negara/daerah masih menjadi bancakan bagi kepala daerah, anggota DPR/D, birokrat, dan pebisnis korup. Potensi korupsi itu tentu semakin besar men-j elang perhelatan tahun politik, khususnya kebutuhan pendanaan politik. Sementara itu, dari sisi sistem penganggaran dan pengadaan memang masih bermasalah.

Problem klasik

Korupsi di pengadaan dan penganggaran sebetulnya tergolong korupsi yang konvensional sebab sejak dulu korupsi di sektor ini juga sudah ada. Perubahan-perubahan dalam tata kelola pengadaan baik dari segi regulasi dan kelembagaan dinilai belum cukup efektif mengurangi penyimpangan.

Ada beberapa hal yang patut menjadi catatan, pertama, korupsi di sektor pengadaan terbilang cukup mudah. Sebab secara anggaran sudah tersedia, atau dalam beberapa kasus korupsi pengadaan terjadi praktik ijon. Hasilnya sejak dari proses perencanaan, pengadaan itu telah terjadi praktik korupsi baik dari sisi munculnya item pengadaan/ proyek tertentu maupun dari segi nominal (mark-up).

Dalam banyak kasus korupsi di sektor pengadaan, relasi bisnis-politik ditengarai sebagai penyebab utama. Relasi ini dibangun atas dasar kepentingan yang saling menguntungkan, dan dalam konteks tertentu pebisnis juga merangkap sebagai politikus.

Baik regulasi politik maupun pengadaan sebetulnya tidak me-

nyentuh praktik penyimpangan semacam ini. Klausul tentang pengaturan konflik kepentingan dalam ranah pengadaan antara kepentingan bisnis dan politik tidak diatur secara komprehensif sehingga menimbulkan celah untuk disalahgunakan.

Dari aspek pidana memang sudah ada pengaturan dalam UU Tipikor bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang turut serta dalam pemboron-gan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugasi untuk mengurus atau mengawasinya (Pasal 12 huruf 1). Namun, hal itu tentu akan diungkap ketika sudah ada peristiwa pidana. Padahal, semestinya ini bisa dicegah jika ada ketentuan dalam regulasi pengadaan maupun aturan kode etik (termasuk konflik kepentingan) pejabat publik yang memitigasi terjadinya praktik korupsi.

Kedua, instrumen kelembagaan pengadaan dan pengawasan yang tidak efektif. Keberadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai satu-satunya lembaga yang mengurus pengadaan tidak diberikan kewenangan yang memadai untuk melakukan pengawasan.

LKPP hanya diberi mandat sebagai regulator, dalam beberapa hal hanya menjadi tempat berkonsultasi. LKPP mengeluarkan daftar blacklist, tetapi tidak wajib dipatuhi kementerianflembaga/ pemda (K/L/P). LKPP mengeluarkan rekomendasi, tetapi bisa saja dikesampingkan. Sebagai contoh konkret dalam kasus korupsi proyek KTP-E hal itu terjadi, rekomendasi LKPP diabaikan Kementerian Dalam Negeri.

Kemudian instrumen pengawasan pengadaan di K/L/P hampir bisa dipastikan tidak berjalan efektif. Sebab inspektorat sebagai satu-satunya unit pengawasan internal sebagian besar tidak memiliki kompetensi mengawasi korupsi di sektor pengadaan. Akibatnya, temuan penyimpangan dalam pengadaan hanya akan muncul ketika terjadi penangkapan (suap), proyek terbengkalai/ tidak sesuai dengan perencanaan, atau setidaknya muncul dalam hasil audit BPK.

Selain itu, mekanisme pengawasan publik juga perlu didesain. Pelibatan publik dalam proses pengadaan perlu diakomodasi sejak proses perencanaan hingga selesainya pengerjaan proyek/peng-adaan. Tidak hanya dalam bentuk seremonial, tetapi ada jaminan regulasi dan petunjuk teknis yang lebih detail dan konkret.

Gencarnya penangkapan yang dilakukan KPK belakangan ini seharusnya menjadi warning bagi pemerintah bahwa ada akar persoalan yang belum diselesaikan dalam proses pengadaan. Apalagi, ini terjadi di tengah tahun politik yang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sementara itu, di sisi lain pemerintah sedang menggenjot pembangunan proyek infrastruktur di berbagai daerah.

Reza Syawawi





Original Post

Demokrat Tegaskan Tak Terpengaruh Kasus Boediono

Media Online inilah.com
2018-04-11

INILAHCOM, Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus bailout Century.

Salah satu nama yang disebut yaitu mantan Wakil Presiden Boediono era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, putusan PN Jakarta Selatan yang memerintahkan agar mantan pejabat Bank Indonesia termasuk Boediono menjadi tersangka tidak berpengaruh ke Demokrat.

"Tidak ada pengaruhnya," ujarnya kepada INILAHCOM, Selasa (10/4/2018).

Diketahui, Boediono sudah pernah dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus ini. Boediono diminta keterangan terkait proses bailout Century yang akhirnya merugikan negara sebesar Rp6.7 triliun.

Dalam kasus ini baru terdapat satu terdakwa yaitu mantan Deputi BI Budi Mulya. Budi Mulya sudah divonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidair 5 bulan kurungan. Namun di tingkat kasasi, Budi Mulya divonis 15 tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA). ton

http://nasional.inilah.com/read/detail/2448786/demokrat-tegaskan-tak-terpengaruh-kasus-boediono



Original Post

Data Bukti Korupsi Century Sudah Dipegang KPK

Media Online inilah.com
2018-04-11

INILAHCOM, Jakarta - Pansus Angket Century di DPR sudah menyerahkan seluruh hasil temuan mereka terkait korupsi Century kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dengan adanya putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kasus Century semakin terang benderang.

"Kalau menurut saya, baca aja, kita udah menyerahkan semua bukti nama itu ke KPK, kita bawa kok rombongan pada waktu itu. Kita bawa semua, nama-nama itu tercantun semua, dari Bank Indonesianya siapa, terus dari KSSK siapa, itu kan banyak, beranekaragam tindak pidana yang dilakukan, pidana perbankan yang merubah surat Gubernur Bank Indonesia sedemikian rupa, cuma sayangnya tidak tuntas diusut itu," kata mantan anggota Pansus Angket Century, Ahmad Yani kepada INILAHCOM, Selasa (10/4/2018).

Mantan anggota Komisi III DPR itu menambahkan, kali ini KPK harus betul-betul serius mengusut bailout Century yang telah merugikan negara Rp6,7 triliun.

"Kalau udah keputusan ini, ini kan perintah pengadilan, harus dilaksanakan," ujarnya.

Seperti diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui putusan Praperadilan memerintahkan KPK untuk menetapkan tersangka baru kasus Century. Hakim Effendi Mukhtar memerintahkan KPK menetapkan tersangka kepada Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Budi Mulya.

Adapun didalam surat dakwaan, Budi Mulya didakwa bersama-sama Boediono selaku Gubernur BI, Miranda Swaray Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior BI, Siti Chalimah Fadjrijah Deputi Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah, Alm Budi Rochadi Deputi Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan dan Robert Tantular serta Hermanus Hasan Muslim dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) ke Bank Century.

Budi Mulya sendiri divonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidair 5 bulan kurungan. Namun di tingkat kasasi, Budi Mulya divonis 15 tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA). ton

http://nasional.inilah.com/read/detail/2448785/data-bukti-korupsi-century-sudah-dipegang-kpk



Original Post

KPK Akan Melanjutkan Kasus Bank Century

Media Cetak Harian Kontan Halaman 21
2018-4-11

KPK Akan Melanjutkan Kasus Bank Century

JAKARTA. Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) memenangkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terkait kasus dugaan korupsi dana talangan Bank Century.

Dengan kemenangan itu, maka PN Jaksel memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka baru dalam kasus Bank Century. Atas putusan ini, KPK berjaryi akan menindaklanjuti.

Namun Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, sebelum menindaklanjuti putusan PN Jaksel, KPK harus mencermati terlebih dahulu salinan putusan praperadilan tersebut. "Kami menghormati putusan pengadilan tersebut dan kami akan melakukan

apa yang menjadi kewajiban kami," ujarnya, Selasa (10/4).

Menurutnya, KPK akan mengikuti apa yang diperintahkan PN Jaksel sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berlaku. Dengan dikabulkannya gugatan praperadilan yang diajukan oleh MAKI lawan KPK dalam kasus korupsi Century, maka tidak ada alasan lagi bagi KPK untuk tidak menetapkan tersangka baru dalam perkara ini. Pasalnya, ada beberapa orang yang terindikasi tersangkut kasus tersebut dan pernah disebutkan dalam dakwaan Budi Mulya.

Anggar Septiadi





Original Post

Respons KPK soal Perintah Pengadilan untuk Jerat Boediono

Media Online jpnn.com
2018-04-11

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang memerintahkan lembaga antirasuah itu menjerat mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono sebagai tersangka kasus bailout Bank Century. Namun, KPK belum bisa mengeksekusi putusan itu dengan alasan harus mempelajarinya terlebih dahulu.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, komisi yang kini dipimpin Agus Rahardjo itu akan mempelajari putusan itu dan melihat sejauh mana bisa diimplementasikan. "Karena amar putusan tersebut relatif baru dalam sejumlah putusan praperadilan yang ada," ujarnya seperti diberitakan JawaPos.com.

Febri menegaskan, KPK pada dasarnya berkomitmen membongkar dan menyeret semua pihak yang diduga melakukan korupsi kasus bailout untuk Bank Century. Namun, KPK akan melakukan proses verifikasi bukti-bukti yang ada agar hasil penyidikannya tidak kandas di pengadilan.

"Pada prinsip dasarnya, KPK berkomitmen mengungkap kasus apa pun sepanjang terdapat bukti yang cukup," tegas Febri.

Sebelumnya PN Jaksel memutus permohonan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) terkait tindak lanjut KPK atas putusan Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Budi Mulya yang kini menjadi terpidana kasus Century. Humas PN Jaksel Achmad Guntur mengungkapkan, berdasar putusan itu maka majelis hakim memerintahkan KPK segera menetapkan tersangka baru kasus Century, termasuk Boediono.

Berdasar putusan itu, majelis hakim tunggal PN Jaksel Effendi Mukhtar memerintahkan KPK selaku termohon untuk melakukan proses hukum kasus Century dalam bentuk penyidikan dan penetapan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk. Nama-nama itu ikut disebut dalam surat dakwaan terhadap Budi Mulya yang telah terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp 7,4 triliun yang berasal dari pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) BI sebesar Rp 689,894 miliar dan bailout untuk Bank Century sebesar Rp 6,762 triliun.

Dalam perkara itu, pengadilan telah menjatuhkan vonis bersalah kepada Budi Mulya. Pengadilan Tipikor Jakarta mengganjar mantan Deputi Gubernur BI itu dengan hukuman 10 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan.

Baca juga: Ayah Nadia Mulya Divonis 10 Tahun Penjara

https://www.jpnn.com/news/respons-kpk-soal-perintah-pengadilan-untuk-jerat-boediono



Original Post

MA Sebaiknya Berbenah Diri

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-4-11

MA Sebaiknya Berbenah Diri

Ketinggalan Dari Mahkamah Konstitusi

Kalangan aktivis menilai Mahkamah Agung (MA) sudah jauh ketinggalan dibanding Mahkamah Konstitusi (MK). Di antaranya soal persidangan uji materi di MA yang masih dilaksanakan secara tertutup.

SELAIN itu, MA juga dikritik lantaran mengenakan biaya bagi masyarakat yang melakukan permohonan uji materi.

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S. Langkun meminta MA agar mengoreksi diri, khususnya terkait dengan mekanisme persidangan uji materi peraturan di bawah undang-undang.

Selama ini, MA masih melangsungkan proses persidangan uji materi peraturan dibawah undang-undang secara tertutup. Padahal, di Mahkamah Konstitusi sidang uji materi digelar terbuka*. "Kami mintapersidang 1 " an uji materi di MA- dig*lar terbuka," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Menurut Tama, tidak terbukanya sidang uji materi peraturan dibawah undang-undang membuat proses sidangnya sulit untuk diawasi oleh masyarakat. Bahkan, bukan hanya masyarakat yang kesulitan mengawasi proses persidangan di MA.

Namun, Komisi Yudisial (K Y) yang notabene lembaga pengawas hakim juga akan kesulitan. "Bukan hanya kita yang bingung tetapi saya yakin KY pun bingung kalau dia (sidang MA) tertutup," katanya.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako), Feri Amsari, menyebutkan bukan tidak mungkin akaii*terjadi kongkalikong di balik keputusan MA karena sidang uji materi di MA yang tertutup. Masyarakat hanya

mengatahui keputusan MA setelah majelis hakim mengambil keputusan atas suatu perkara. Padahal, proses persidangan sangat penting untuk mengetahui fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

"Begitu peradilan itu dibuka, fakta-fakta di pengadilan dibuka, lalu MA menyadari fakta-fakta itu, namun temyata MA berbeda memutuskan perkara itu, maka pihak-pihak akan mempertanyakan keputusan mahkamah," sebutnya.

Feri juga menyoroti adanya biaya yang dikenakan bagi masyarakat yang mencari keadilan di MA. Menurutnya masalah ini harus mendapat perhatian dari segala pihak. Apa lagi beredar informasi bahwa biaya uji materi akan naik menjadi Rp5 juta. Tak semua orang sanggup membayar biaya uji materi hingga sebanyak itu.

"Misalnya tadi isu yang disampaikan bahwa MA sekarang

sedang mengajukan rancangan peraturan MA (Perma) terkait perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU. Jumlahnya luar biasa. Rp5 juta," ungkapnya.

Feri mengusulkan agar MA berkaca dengan MK yang tidak membebani biaya perkara kepada para pencari keadilan. Apalagi masyarakat yang akan menguji kebanyakan dari kelas menengah ke bawah.

"Banyak korban peraturan dibawah undang-undang adalah masyarakat menengah ke bawah. Bagaimana mau mengajukan perkara ke Jakarta kalau biayanya saja sudah berat, Rp5 juta. Sekarang saja Rpl juta sudah ngebebani masyarakat. Sementara MK tidak ada biayanya," terangnya.

Sementara itu, bekas hakim agung Gayus Lumbuun mendorong perubahan di tubuh Mahkamah Agung (MA) terkait transparansi kepada masyarakat.

Gayus mengaku, saat masih menjadi hakim agung,dia selalu mendorong dilakukannya evaluasi kepada seluruh hakim.

"MA memang perlu selalu diawasi, baik oleh masyarakat maupun oleh kami yang di dalam. Saya purnabakti sebulan lalu, tapi semangat saya menjaga MA tidak pernah berhenti," katanya. Dirinya mengusulkan perlu ada evaluasi seluruh hakim di Indonesia.

Menurut Gayus, Indonesia tak perlu mengganti hakim-hakim-nya. Hanya saja perlu adanya pen-disiplinan syarat untuk menjadi seorang hakim agung dan ketua pengadilan. "Saya usulkan agar hanya pimpinan saja agar bisa memotivasi ke bawah. Lalu apa ukuran dua. Yang satu persyaratan administrasi. Apakah hakim agung kita sudah memenuhi? Saya bilang ada 5 bahkan pimpinan, tiga tidak cukup syarat." ujarnya.

osp





Original Post

Boediono Terancam Jadi Tersangka

Media Cetak Jawa Pos Halaman 1
2018-4-11

Boediono Terancam Jadi Tersangka

JAKARTA - Kasus bailout Bank Century pada 2008-2009 silam kembali memanas. Mantan Wakil Presiden Boediono dan beberapa pejabat yang saat itu terkait dalam pengucuran dana Rp 6,7 triliun untuk Bank Century tersebut terancam menjadi tersangka.

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Effendi Mukhtar telah memerintah KPK untuk menetapkan Boediono (saat itu gubernur Bank Indonesia/BI) sebagai tersangka

Bukan hanya Boediono. Dalam putusannya, Effendi juga menyebut nama Muliaman Hadad (saat itu deputi gubernur BI) serta Raden Pardede (saat itu sekretaris Komite Stabilitas Sistem Ke-uangan/KSSK) untuk ditetapkan pula sebagai tersangka.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, KPK menghormati putusan PN Jaksel yang dilansir kemarin (10/4) tersebut. "Berikutnya, KPK akan mempelajari putusan itu," ujarnya kemarin.

Putusan PN Jaksel tersebut merupakan hasil gugatan pra-. peradilan Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman terhadap KPK. Boyamin menggugat KPK lantaran dinilai tidak kunjung mengembangkan perkara bailout Bank Century.

Febri mengakui, putusan praperadilan itu relatif baru. Dengan

begitu, KPK tetap harus mempelajari apa saja poin penting yang didalilkan hakim dalam putusan tersebut "Prinsip dasarnya, KPK berkomitmen mengungkap kasus apa pun sepanjang terdapat bukti yang cukup," terangnya

Di tempat terpisah, Boyamin mengungkapkan; selain Boediono, putusan perkara bernomor 24/Pid.Prap/2018 PN Jaksel itu memang juga memerintah KPK untuk menetapkan Muliaman Hadad, Raden Pardede, dan kawan-kawan sebagai tersangka. "Kami sudah enam kali mengajukan praperadilan Century. Dua kali sebelum vonis Budi Mulya dan empat kali setelah vonis," ungkap Boyamin.

Saat bailout Bank Century, Budi Mulya menjabat deputi gubernur BI bidang moneter. Pengadilan Tipikor Jakarta pada 2014 memvonis Budi dengan pidana 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 5

bulan kurungan. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menambah hukuman Budi menjadi 12 tahun penjara. Bahkan, April 2015, majelis kasasi Mahkamah Agung memperberat vonis itu menjadi 15 tahun.

Sementara itu, tadi malam Jawa Pos berusaha meminta konfirmasi kepada nama-nama yang disebut dalam putusan PN Jaksel tersebut Salah satunya Muliaman Hadad yang kini menjadi duta besar Indonesia di Swiss.

Sayang, mantan ketua dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu tak merespons pesan WhatsApp, padahal akun-nya sedang online. Telepon juga tidak diangkat.

Adapun Raden Pardede, dia sempat mengangkat telepon dari Jawa Pos. Namun, dia hanya bilang, "Halo" kemudian menutup teleponnya. Kejadian itu berulang hingga dua kali.

(tyo/ syn/rin/c5/owi)





Original Post

Kemendag Segera Rilis Permendag Penundaan Implementasi Angkutan Laut dan Asuransi Nasional

Media Online Bisnis.com
2018-04-11

Kapal berlabuh di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. - JIBI/Nurul Hidayat MEDAN Kementerian Perdagangan segera merilis Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang tertentu.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan menyebutkan kendati terdapat revisi, peraturan tersebut tidak jauh berbeda dari peraturan pendahulunya, yang pada intinya mengatur penundaan implementasi penggunaan angkutan laut dalam negeri untuk mengangkut komoditas ekspor atau impor tertentu."Intinya, penggunaan kapal nasional itu diundur 2 tahun, menjadi 1 Mei 2020. Sementara itu, untuk asuransi nasional diberikan masa transisi sampai 3 bulan menjadi Agustus 2018, tapi menunggu peraturan menterinya diundangkan. Peraturan ini tetap sama dengan Permendag nomor 48/2018 hanya menunda, menunda 2 tahun," katanya kepada Bisnis di Medan, Selasa (10/4/2018).

Menurut Oke, saat ini peraturan baru tersebut sedang menunggu penomoran untuk bisa segera diundangkan dan selanjutnya diumumkan atau disebarluaskan kepada masyarakat. latar belakang revisi peraturan ini adalah kesiapan sejumlah pihak terkait dalam implementasi pengangkutan komoditas ekspor maupun impor menggunakan angkutan laut dalam negeri.

Salah satunya adalah kesiapan para pemilik kapal yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners Association (INSA) untuk menyediakan kapal dengan ukuran dan ketentuan yang pas serta tarif angkut kompetitif.

Adapun pemberian waktu dua tahun ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh pihak terkait untuk duduk bersama, berdiskusi dan menyusun peta jalan sehingga ada kepastian bagi semua pihak.

"Pengusaha kapal mengatakan \'Kalau saya invest kapal kalau tidak dimanfaatkan bagaimana?\' Sebaliknya, \'Ini mau dimanfaatkan tetapi kapalnya belum siap seperti apa.\' Nah, seperti itu, sehingga kami berikan waktu dua tahun dalam arti harus menyusun roadmap bersama, khususnya dari INSA, kesiapan kapal," tambahnya.

Adapun untuk pelaksanaannya nanti, kata Oke, mungkin bisa dilakukan secara bertahap seperti memulai pengiriman menggunakan kapal nasional ke negara tujuan ekspor terdekat terlebih dahulu dengan menggunakan kapal yang ada sembari menanti berakhirnya kesepakatan antara eksportir dengan perusahaan pengangkutan yang ada saat ini.

Menurutnya, berdasarkan perkembangan yang ada, hal lain yang menjadi pengganjal dalam implementasi peraturan ini adalah tingkat kompetisi biaya angkut yang diterapkan oleh pemilik kapal nasional. Hal ini dipicu oleh sejumlah faktor, termasuk adanya sejumlah pungutan pajak seperti PPN dan PPh.

Untuk bisa mewujudkan implementasi peraturan ini, INSA disebut membutuhkan dukungan dari pemerintah seperti peninjauan kembali regulasi yang ada, dorongan bagi perbankan dari segi pembiayaan, serta diskusi dengan pihak eksportir terkait hal-hal yang dibutuhkan.

http://industri.bisnis.com/read/20180411/12/782844/kemendag-segera-rilis-permendag-penundaan-implementasi-angkutan-laut-dan-asuransi-nasional



Original Post

Kejagung-TNI Kerja Sama Pelatihan Intelijen

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-4-11

Kejagung-TNI Kerja Sama Pelatihan Intelijen

Jakarta Kejaksaan Agung (Kejagung)-Tentara Nasional Indonesia (TNI) menandatangani nota kesepahaman di antaranya mengenai pelatihan intelijen dan pertukaran informasi intelijen untuk kepentingan penegak hukum.

neraca

"Termasuk juga pendidikan dan latihan terkait penegakan hukum, dukungan dan bantuan personel TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan serta pimpinan Kejaksaan, Koordinasi teknis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum, dan Penugasan Oditur di Kejaksaan RI dan penugasan Jaksa sebagai supervisor di Oditurat lenderal TNI," kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta, Selasa (10/4).

Dalam acara penandatangan kesepahaman! itu dihadiri oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjan-to serta Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkat Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara, serta Wakil Jaksa Agung RI, Arminsyah beserta sejumlah jaksa agung muda (JAM).

Ia menambahkan melalui pendidikan dan latihan terkait penegakan hukum yang melibatkan bersama para Jaksa dan Oditur Militer sebagai bagian dari nota kesepahaman ini, maka Kejaksaan dan TNI dapat secara bersama-sama mengidentifikasi, menganalisis dan mencari solusi atas berbagai masalah teknis maupun persoalan yuridis dalam proses dan praktik penegakan hukum di lingkungan kedua lembaga yang tidak mustahil saling beririsan dan memerlukan penanganan bersama.

Begitu pula halnya terkait pelatihan dan pertukaran informasi intelijen untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan negara, didasarkan pada realitas objektif bahwa baik TNI maupun Kejaksaan RI, yang saat ini dapat dinyatakan sebagai organisasi yang memiliki instrumen jaringan intelijen yang telah teruji mampu menyuplai dan menyajikan analisa data, telaah dan kajian intelijen yang bernilai strategis dan aktual guna dapat dijadikan sebagai info dasar dan info aktual untuk membuat perkiraan keadaan jangka pendek, jangka menengah dan jangkapanjangkepadapim-pinan.

Karena itu, pelatihan intelijen maupun pertukaran informasi antara lain untuk kepentingan keamanan negara dan penegakan hukum, merupakan langkah penting yang perlu dilakukan untuk semakin saling mengisi, melengkapi, mendukung dan memperkuat komunitas jaringan intelijen yang canggih, berkualitas, tajam,jeli, akurat dante-percaya.

"Sehingga semua produknya dapat menjadi ba-han berharga bagi pimpinan dalam merumuskan kebijakan, menentukan pilihan cara bertindak dan membuat keputusan," ujar dia.

Melalui kerja sama koordinasi terkaitpelaksanaan tugas dan fungsi penegakan

hukum yang dibuat ini, maka hal itu juga akan menjadi sebuah pijakan kuat adanya hubungan kemitraan yang harmonis yang akan terhindar dari sekat perbedaan, dikotomi dan disparitas perlakuan sipil-militer, ketika suatu saat menghadapi penanganan perkara koneksitas yang dilakukan bersama-sama oleh anggota militer dengan warga sipil yangmasing-masing tunduk pada lingkungan peradilan yang berbeda.

"Dalam hal demikian, koordinasi teknis antara JaksadanOditurMilitersan-

gat diperlukan untuk menentukan kompetensi absolut peradilan mana yang dianggap berwenang mengadili perkaranya, apakah lingkungan peradilan militer atau peradilan umum," kata dia.

Koordinasi teknis antara Jaksa dan Oditur Militer ini adalah juga merupakan mandat regulasi dari penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan bahwa Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung

jawab kepada Jaksa Agung RI selaku Penuntut Umum tertinggi di Negara RI melalui Panglima TNI. Hal ini semakin menegaskan akan perlunya kerja sama, koordinasi teknis dan sinergitas antara institusi Kejaksaan dengan TNI, agar proses penanganan perkara dan pelaksanaan penuntutan dapat berjalan secara efektif, efisien, tepat dan benar.

"Akan halnya terkait penugasan Oditur Militer dalam implementasi sebagai akses untuk menjembatani terselenggaranya kesepahaman kerja sama, maka di-

harapkan akan dapat menambah pengetahuan, praktik, wawasan dan pengalaman bagi para Oditur yangdi tugaskan, baikdalam hal penguasaan teknis maupun pemahaman yuridis mengingat intensitas dan variasi perkara di Kejaksaan yang tentunya Iebil anyak dan beragam," papar dia.

Terutama terkait ""nanganan perkara tindak pidana korupsi dan jenis serta varian baru tindak pidana serius seperti, narkoba, TPPU, terorisme, dan kejahatan terhadap keamanan negara.

ant





Original Post

Ada Internal KPK yang Coba Halangi Kasus Century?

Media Online inilah.com
2018-04-11

INILAHCOM, Jakarta - Mantan anggota pansus angket Century, Ahmad Yani menyambut baik putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memerintahkan KPK untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus bailout Century.

Namun lanjut dia, harus dilakukan evaluasi mengenai kinerja KPK selama ini dalam mengusut kasus yang merugikan negara senilai Rp6,7 triliun itu.

"Disamping itu, harus diaudit juga kinerja KPK selama ini. Saya kan sudah berulang kali menyatakan, kalau dikemudian hari dinyatakan ditemukan, berarti ada obstruction of justice di lingkungan KPK sendiri, yang menghalang-halangi kasus ini tentunya didalam KPK. Karena KPK yang punya otoritas untuk menetapkan orang tersangka atau tidak tersangka," ungkap Yani kepada INILAHCOM, Selasa (10/4/2018).

Mantan anggota Komisi III DPR itu menambahkan, sebaiknya para mantan pimpinan KPK jilid 3 juga dimintai keterangan perihal kasus Century yang baru menetapkan dua tersangka.

"Udah sejak dulu, makanya harus dipanggil, termasuk Abraham Samad, dan lain sebagainya pimpinan KPK jilid 3. Karena waktu fit and proper mereka itu, salah satu janji mereka itu ingin menuntaskan kasus bank Century. Ternyata kan sampai berakhir kepemimpinan mereka tidak tuntas, hanya yang jadi tersangka dua orang, yang masuk pengadilan satu orang, dan itu pun hanya gara-gara menerima gratifikasi 1 miliar, bukan masuk objek bagaimana memutuskan bailout itu sendiri," tuturnya.

Seperti diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui putusan Praperadilan memerintahkan KPK untuk menetapkan tersangka baru kasus Century. Hakim Effendi Mukhtar memerintahkan KPK menetapkan tersangka kepada Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Budi Mulya.

Adapun didalam surat dakwaan, Budi Mulya didakwa bersama-sama Boediono selaku Gubernur BI, Miranda Swaray Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior BI, Siti Chalimah Fadjrijah Deputi Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah, Alm Budi Rochadi Deputi Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan dan Robert Tantular serta Hermanus Hasan Muslim dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) ke Bank Century.

Budi Mulya sendiri divonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidair 5 bulan kurungan. Namun di tingkat kasasi, Budi Mulya divonis 15 tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA). ton

http://nasional.inilah.com/read/detail/2448787/ada-internal-kpk-yang-coba-halangi-kasus-century



Original Post

PTTUN Batalkan Paslon Danny-Indira Jadi Preseden Buruk - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-04-11

Jakarta - Ketua Indonesia Democracy Watch (IDW), Maruli Tua Silaban menilai Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang membatalkan penetapan pasangan calon M Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari (Danny-Indira) di Pemilihan Wali Kota Makassar telah menjadi preseden buruk dalam sejarah perjalanan demokrasi di Indonesia. Dia menilai putusan tersebut keliru.

Sebelumnya, PTTUN mengabulkan gugatan yang diajukan tim kuasa hukum pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, Munafri Ariffudin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu). Dalam putusannya, PTTUN memerintahkan KPUD Makassar untuk membatalkan penetapan paslon Danny-Indira. Danny Pomanto merupakan calon petahana.

"Jika paslon tersebut dinyatakan gugur dan tidak berhak untuk ikut sebagai paslon atas penerapan hukum peradilan TUN yang keliru akan memunculkan kartel politik dan menjadi preseden buruk dalam sejarah perjalanan demokrasi di Indonesia," ujar Maruli dalam diskusi bertajuk "Tolak Pemaksaan Lawan Kotak Kosong, Dukung Pilkada Bersih kota Makassar" di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (10/4).

Selain Maruli, diskusi tersebut dihadiri guru besar ilmu hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Amiruddin Ilmar dan pengamat politik, Ray Rangkuti.

Maruli menilai putusan PTTUN keliru karena peradilan TUN tidak berwenang menangani perkara yang tak ada hubungannya dengan pelanggaran administrasi pilkada. Menurutnya, gugatan terhadap Paslon Danny-Indira sesungguhmya tidak perlu ada. Pasalnya, Danny-Indira sedang melaksanakan kebijakan umum Pemerintah Kota Makassar yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diatur lewat peraturan daerah.

"Jika semangatnya untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi secara murni, pasangan Ramdhan Pomanto-Indira yang digugat di PTTUN seharusnya tidak perlu muncul," katanya.

Maruli mengatakan, karena melaksanakan kebijakan umum Pemerintah Kota Makassar seperti RPJMD, maka kebijakan tersebut tak bisa disangkutpautkan dengan kontestasi pilkada. Terlebih, pembatalan paslon hanya bisa dilakukan oleh lembaga pengawas pemilu melalui sidang adjudikasi.

"Jadi, langkah KPU setempat yang melakukan upaya hukum lanjutan berupa pengajuan memori kasasi ke Mahkamah Agung (MA) merupakan langkag tepat. Langkah itu bagian dari proses demokrasi yang jujur dan adil," katanya.

Sementara itu, Amiruddin Ilmar menilai putusan PTTUN salah alamat. Pasalnya, hal yang digugat adalah pelanggaran pilkada, bukan sengketa. Menurutnya, MA perlu menggugurkan putusan PTTUN.

"Ini masuk kategori pelanggaran, bukan kategori sengketa. Kalau ini masuk kategori pelanggaran, dan kepentingan sengketa dijadikan dasar putusan, maka menurut saya kewenangan hakim MA untuk memutuskan atau menggugurkan keputusan dari pada PTTUN itu," katanya.

Aminuddin berharap, hakim MA jeli untuk membedakan masalah pelanggaran dan masalah sengketa. Tugas PTTUN, kata dia adalah mengadili masalah sengketa tentang hak yang dikebiri oleh pihak-pihak tertentu, bukan masalah pelanggaran, apalagi masalah administrasi pilkada.

http://www.beritasatu.com/satu/487559-pttun-batalkan-paslon-dannyindira-jadi-preseden-buruk.html



Original Post

Media