Bupati Bandung Barat tiba di Gedung KPK

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-04-12

Jakarta (ANTARA News) - Bupati Bandung Barat Abu Bakar yang telah ditetapkan sebagai tersangka telah tiba di gedung KPK Jakarta, Rabu malam pasca menjalani proses pengobatan di Rumah Sakit Boromeus Bandung.

Pantauan Antara, Abu Bakar tiba di gedung KPK sekitar pukul 22.45 WIB.

Abu Bakar yang mengenakan kemeja lengan panjang putih dan peci hitam itu tampak menggunakan tongkat saat memasuki gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan.

Ia tak memberikan komentar apa pun saat tiba di gedung lembaga antirasuah tersebut.

Sebelumnya, KPK baru saja mengumumkan Abu Bakar bersama bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap kepada Bupati Bandung Barat periode 2013-2018.

Diduga sebagai penerima, yakni Bupati Bandung Barat Abu Bakar, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Adityo.

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat Asep Hikayat.

Diduga, Bupati Bandung Barat meminta uang ke sejumlah Kepala Dinas untuk kepentingan pencalonan istrinya Elin Suharliah sebagai Bupati Bandung Barat 2018-2023.

Untuk mengumpulkan dana tersebut, Abu Bakar meminta bantuan Weti Lembanawati dan Adityo.

Sebelumnya, pada Selasa (10/4) pukul 17.00 WIB tim KPK telah tiba di rumah Bupati Bandung Barat untuk mengamankan yang bersangkutan.

Namun, yang bersangkutan memohon untuk tidak diamankan karena harus melakukan kemoterapi dan dalam kondisi yang tidak fit.

Atas dasar kemanusiaan, tim melakukan pemeriksaan di rumah Bupati dan melakukan koordinasi lanjutan dengan dokter Bupati.

Untuk kepentingan penyelidikan, tim meminta Bupati membuat surat pernyataan untuk datang ke kantor KPK setelah kemoterapi di Bandung.

Baca juga: KPK jelaskan kronologi kasus Bupati Bandung Barat

Baca juga: KPK tetapkan Bupati Bandung Barat tersangka suap


Bupati Kabupaten Bandung Barat Abu Bakar (ketiga kiri) memberikan keterangan kepada awak media di kediamannya di Lembang, Jawa Barat, Selasa (10/4/2018). Dalam keterangannya Abu Bakar membantah pemberitaan terkait penangkapan OTT dirinya oleh KPK. (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)
Pewarta: Benardy FerdiansyahEditor: Tasrief TarmiziCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/700678/bupati-bandung-barat-tiba-di-gedung-kpk



Original Post

KPK Pastikan Kasus Century Masih Tetap Dilanjutkan

Media Online inilah.com
2018-04-12

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan tanpa ada perintah dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, KPK akan tetap melanjutkan kasus ini.

KPK mengaku tidak dalam posisi menyetop kasus yang ikut menyeret nama mantan wapres Budiono itu.

"Jadi diminta tidak diminta sepertinya KPK tidak dalam posisi untuk menghentikan itu. Apalagi dalam putusan Budi Mulya tidak disebut. Ini hanya soal saya katakan, ini hanya soal bagaimana kita bisa mengerahkan resource KPK dengan cepat," katanya di Gedung KPK, Rabu (11/4/2018).

Saat ini kata Saut, persoalan ini akan dibahas di level pimpinan. Pimpinan KPK akan menelusuri konstruksi kasus ini.

"Jadi nanti kita lihat pimpinan akan melihat konstruksi kasusnya seperti apa. Kalau memang itu nanti sudah jelas tanpa putusan itu pun KPK punya kewajiban karena kita tidak punya wewenang untuk menghentikan itu. Kira-kira gitu. Kita tunggu saja nanti pimpinan akan rapat dan akan penyidik dan penuntut ya," jelasnya.

Sebelumnya, Hakim praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan KPK melakukan penyidikan lanjutan atas kasus skandal Bank Century. Hakim memerintahkan KPK menetapkan tersangka baru, yakni sejumlah nama eks pejabat Bank Indonesia (BI), termasuk mantan Gubernur BI Boediono.

"Memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya) atau melimpahkannnya kepada kepolisian dan atau kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat," kata hakim Effendi Mukhtar dalam putusan praperadilan sebagaimana diterangkan pejabat Humas PN Jaksel, Achmad Guntur di kantornya, Selasa (10/4/2018).jat

http://nasional.inilah.com/read/detail/2449026/kpk-pastikan-kasus-century-masih-tetap-dilanjutkan



Original Post

KPK Tetapkan Tujuh Tersangka OTT Bandung Barat

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-04-12

RMOL . Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tujuh orang tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Bandung Barat.Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengungkapkan ada enam orang yang diamankan dan dibawa ke Gedung KPK.

"KPK menggelar tangkap tangan dan mengamankan total enam orang di Bandung," kata dia di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (11/4).

Mereka adalah CA (Caca) staf di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat, IL (Ilham) Kepala Sub Bagian di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat, AHI (Asep Hikayat) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat, ADY (Adiyoto) Kepala Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat, YUS (Yusef) staf Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan WLW (Weti Lembanawati) KepaIa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat.

Sedianya, ada satu lagi tersangka yang seharusnya ikut diamankan oleh pihak KPK, dia adalah Bupati Bandung Barat Abu Bakar (ABB).

Namun karena sang bupati berdalih bahwa dia sedang sakit dan harus menjalani proses pengobatan, maka pihak KPK memberikan kelonggaran untuk melakukan pengobatan terlebih dahulu.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan tersangka diduga sebagai penerima ABB (Abu Bakar) Bupati Bandung Barat," tukasnya.

Diduga Bupati Bandung Barat meminta uang ke sejumlah Kepala Dinas untuk kepentingan pencalonan istrinya, Elin Suharliah sebagai Bupati Bandung Barat periode 2018-2023. Permintaan ini disampaikan dalam beberapa kali pertemuan antara Bupati dengan Kepala SKPD yang diadakan pada bulan Januari, Februari dan Maret. Hingga April, Bupati terus menagih permintaan uang ini salah satunya untuk melunasi pembayaran ke lembaga survei.

Untuk mengumpulkan dana tersebut. Abu Bakar meminta bantuan Weti Lembanawati dan Adiyoto. Weti Lembanawati dan Adiyoto bertugas untuk menagih ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai janji yang disepakati.

Sebagai pihak yang diduga pemberi Asep Hikayat disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan sebagai pihak yang diduga penerima Abu Bakar, Wati Lembanawati dan Adiyoto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [rus]

http://hukum.rmol.co/read/2018/04/12/334961/KPK-Tetapkan-Tujuh-Tersangka-OTT-Bandung-Barat-



Original Post

Disebut Intervensi Gugatan Parpol di PTUN, Ini Kata Wiranto

Media Online republika.co.id
2018-04-12

Wiranto mengakui undang Kepala Kamar PTUN yang merupakan pejabat Mahkamah Agung.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menilai, dugaan yang ditujukan pada dirinya terkait intervensi atas sidang perkara soal verifikasi partai politik di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) boleh-boleh saja. Namun, menurutnya, dugaan tersebut tidak perlu ada.

"Mengenai dugaan itu saya kira tidak perlu ada dugaan-dugaan seperti itu. Karena Kemenko Polhukam paham betul bahwa kita tidak mungkin mengintervensi proses verifikasi partai politik, untuk apa? Itu hak politik tiap warga negara, boleh-boleh saja mendirikan partai politik, syaratnya sudah jelas, tahapannya sudah jelas, ikuti saja itu," ujar Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (11/4).

Sebagai seseorang yang pernah mendirikan partai politik dan mengikuti proses verifikasi, kata Wiranto, ia juga pernah merasakan kegalauan yang diraaakan tokoh-tokoh politik yang mendirikan partai tapi tidak lolos verifikasi. Tapi, lanjut dia, kegalauan tersebut jangan kemudian ditimpakan pada pihak lain karena memang dalam rangka verifikasi itu hasilnya secara administrasi dan faktual.

Ia menjelaskan, untuk hal itu sudah ada tim yang cukup kuat untuk melakukan penelitian, sehingga hasilnya memang seperti itu. "Lah, kemudian kalau yang bersangkutan melakukan upaya-upaya hukum itu sah-sah saja dan tatkala upaya hukum itu sudah dijatuhkan, memang itu keputusan hukum yang sudah bagian dari proses penelitian yang cukup akurat," kata dia.

Terkait dengan kegiatan rapat koordinasi Kemenko Polhukam bersama dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum pada 28 Maret 2018 lalu, Wiranto menjelaskan, hal tersebut sah-sah saja dan memang harus dilakukan. Itu karena pemerintah ingin agar pemilu berjalan dengan aman, tertib, lancar dan sukses.

Ia merasa, hal itu bisa terjadi kalau segenap pemangku kepentingan yang berhubungan dengan pemilu itu bisa sinkron dan harmonis. "Saya mengundang waktu itu kan KPU juga kita undang, Bawaslu kita undang. Kemudian Kementerian Dalam Negeri saya undang, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, BIN, Kapolri, Panglima TNI, semuanya kita undang untuk ayo masing-masing kita sinkronkan ini, kita harmoniskan ini," jelasnya.

Untuk PTUN, Wiranto menuturkan, yang diundang bukanlah Ketua Pengadilan, melainkan Kepala Kamar PTUN yang merupakan pejabat Mahkamah Agung yang mengurusi masalah TUN. Sehingga, tidak ada urusan dengan pengadilannya, tapi dengan masalah-masalah yang menyangkut bagaimana agar semua kegiatan ini bisa sinkron, baik kegiatannya maupun waktunya.

"Itu tugas saya memang, dan itu bukan intervensi terhadap partai politik, tapi intervensi terhadap bagaimana kita bersama-sama untuk bisa melakukan penyelenggaraan pemilu dengan sasaran tadi yaitu aman, tertib, lancar, dan sukses," ujar Wiranto.

Kemudian, ia mengundang agar pihak yang menyampaikan dugaan tersebut untuk datang ke kantornya. "Lebih baik tidak usah duga-duga, datang ke kantor saya, bicara dengan Menko Polhukam. Kita dialogkan, nanti bisa jelas, ketimbang ada dugaan di medsos," kata Wiranto.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/04/11/p70w5h409-disebut-intervensi-gugatan-parpol-di-ptun-ini-kata-wiranto



Original Post

Bupati Bandung Barat Masuk Gedung KPK

Media Online republika.co.id
2018-04-12

Abu Bakar ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bupati Bandung Barat Abu Bakar, yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tiba di gedung KPK Jakarta, Rabu (11/4) malam pascamenjalani pengobatan di Rumah Sakit Borromeus Bandung, Jabar.

Abu Bakar tiba di gedung KPK, Rabu sekitar pukul 22.45 WIB. Abu Bakar, yang mengenakan kemeja lengan panjang putih dan peci hitam itu tampak menggunakan tongkat saat memasuki gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan.

Ia tak memberikan komentar apa pun saat tiba di gedung lembaga antirasuah tersebut. KPK baru saja mengumumkan Abu Bakar bersama bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap kepada Bupati Bandung Barat periode 2013-2018.

Diduga sebagai penerima yakni Bupati Bandung Barat Abu Bakar, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Adityo.

Sedangkan diduga sebagai pemberi yaitu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat Asep Hikayat.

Bupati Bandung Barat diduga meminta uang ke sejumlah kepala dinas untuk kepentingan pencalonan istrinya Elin Suharliah sebagai Bupati Bandung Barat 2018-2023. Untuk mengumpulkan dana tersebut, Abu Bakar meminta bantuan Weti Lembanawati dan Adityo.

Sebelumnya, pada Selasa (10/4) pukul 17.00 WIB tim KPK mendatangi rumah Bupati Bandung Barat untuk menangkapnya. Namun, Abu Bakar memohon untuk tidak ditangkap, karena harus melakukan kemoterapi dan dalam kondisi yang tidak fit.

Atas dasar kemanusiaan, tim melakukan pemeriksaan di rumah bupati dan melakukan koordinasi lanjutan dengan dokter bupati. Untuk kepentingan penyelidikan, tim meminta bupati membuat surat pernyataan datang ke kantor KPK setelah kemoterapi di Bandung.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/04/12/p718yk382-bupati-bandung-barat-masuk-gedung-kpk



Original Post

KPK Dibuat Heran Dengan Tingkah Bupati Bandung Barat

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-04-12

RMOL . Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang berhasil mencokok Bupati Bandung Barat Abu Bakar.Memang sedikit mengherankan, sehari sebelumnya KPK telah mengumumkan bahwa pihaknya melakukan operasi senyap yang berhasil menciduk tujuh orang tersangka termasuk Abu Bakar.

Baca: KPK Tetapkan Tujuh Tersangka OTT Bandung Barat

Namun publik dibuat bingung karena Abu Bakar malah membuat konfrensi pers yang menyatakan bahwa kedatangan KPK hanya untuk mengkonfirmasi suatu hal. Padahal, dia mengatakan pada pihak KPK bahwa dirinya tidak bisa ikut dibawa ke Gedung KPK karena sedang sakit.

"Pukul 17.00 WIB di hari yang sama, tim tiba di rumah Bupati Bandung Barat ABB (Abu Bakar), untuk mengamankan yang berasngkutan. Namun, yang bersangkutan memohon untuk tidak diamankan karena harus melakukan kemoterapi dan dalam kondisi yang tidak fit," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (11/4)

Atas dasar kemanusiaan, tim melakukan pemeriksaan di rumah bupati dan melakukan koordinasi lanjutan dengan dokter yang menangani Abu Bakar. Untuk kepentingan penyelidikan, tim meminta Abu Bakar membuat surat pernyataan untuk datang ke kantor KPK setelah kemoterapi di Bandung.

Pihak KPK dibuat heran dengan kelakuan Abu Bakar yang malah membuat acara konfrensi pers.

"Namun, yang bersangkutan malah memuat pernyataan pers malam harinya dan menyebut KPK hanya mengklarifikasi isu tertentu dan yang bersangkutan menyanggahnya," lanjutnya.

Lebih lanjut, Saut menjelaskan bahwa Rabu malam Abu Bakar dalam perjalanan menuju Gedung KPK.

"Malam ini, ABB datang atas kemauan sendiri setelah menerima surat keterangan dari dokter yang menyatakan dia dalam kondisi sehat untuk melakukan perjalanan ke luar kota," tukasnya.

Dalam tangkap tangan yang digelar, KPK mengumpulkan barang bukti sebesar Rp 435 juta.

Diduga Bupati Bandung Barat meminta uang ke sejumlah Kepala Dinas untuk kepentingan pencalonan istrinya, Elin Suharliah sebagai Bupati Bandung Barat periode 2018-2023. Permintaan ini disampaikan dalam beberapa kali pertemuan antara Bupati dengan Kepala SKPD yang diadakan pada bulan Januari, Februari dan Maret. Hingga April, Bupati terus menagih permintaan uang ini salah satunya untuk melunasi pembayaran ke lembaga survei.

Untuk mengumpulkan dana tersebut. Abu Bakar meminta bantuan Weti Lembanawati dan Adiyoto. Weti Lembanawati dan Adiyoto bertugas untuk menagih ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai janji yang disepakati.

Sebagai pihak yang diduga pemberi Asep Hikayat disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga penerima Abu Bakar, Wati Lembanawati dan Adiyoto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [rus]

http://hukum.rmol.co/read/2018/04/12/334974/KPK-Dibuat-Heran-Dengan-Tingkah-Bupati-Bandung-Barat-



Original Post

Mesir Vonis Mati 36 Penyerang Gereja Koptik

Media Cetak Koran Tempo Halaman 2
2018-4-12

Mesir Vonis Mati 36 Penyerang Gereja Koptik

KAIRO - Pengadilan militer Kairo. Mesir, memvonis mati 36 terdakwa atas keterlibatan mereka dalam serangan terhadap sejumlah gereja Kristen Koptik. Pengadilan menyatakan para terdakwa terlibat dalam sejumlah aksi pengeboman terhadap tiga gereja Koptik di Mesir.

Dilansir Reuters, serangan tersebut terjadi di gereja Katedral Koptik Kairo pada Desember 2016 yang menewaskan sedikitnya 25 orang. Aksi lainnya terjadi terhadap dua gereja di Alexandria dan Tanta pada April 2017 dan menewaskan lebih dari 45 orang.

Dalam aksi tersebut, kelompok teror Negara Islam Irak danSuriah (ISIS) mengklaim bertanggung jawab. Jaksa penuntut umum Nabil Sadek mengatakan bahwa beberapa terdakwa menapakan tokoh kunci dalam kepemimpinan ISIS di kawasan Mesir. Mereka disebut-sebut membentuk sel di Kairo dan Provinsi Qena untuk melancarkan serangan tersebut. Beberapa terdakwa juga dituduh menyerang sebuah pos pemeriksaan di gurun barat Mesir yang menewaskan sedikitnya delapan polisi pada 2017.

Sesuai dengan hukum di Mesir, putusan pengadilan untuk vonis mati harus dipertimbangkan oleh Mufti Besar Mesir-otoritas keagamaan tertinggi, di negara tersebut-meskipun putusannya tidak mengikat. Kristen Koptik merupakan suatu kelompok etnoreligius di Mesir. Pengadilan Mesir akan mengumumkan putusan tersebut pada 15 Mei mendatang.

REUTERS/ASHARQ AL AWSAT/SUKMA LOPPIES





Original Post

MAKI Versus KPK

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-4-12

MAKI Versus KPK

HAKIM tunggal praperadilan Effendi Mukhtar menerima sebagian gugatan perkumpulan Masyarakat Anti-Korupsi (MAKI) tentang penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus persetujuan fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) dan penempatan modal sementara (PMS) Bank Century.

Putusan kasasi terpidana Budi Mulya menyatakan adanya tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Boediono, Muliaman Hadad, Raden Pardede, dan kawan-kawan.

KPK telah menghentikan perkara kasus korupsi Bank Century karena tak pernah memberikan perkembangan penyelidikan dan penyidikan.

Penghentian kasus bisa terjadi saat penyidik sengaja mengulur waktu atau penuntut terus mengembalikan berkas, sehingga kasus masuk ke batas kedaluwarsa.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sejak uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat sudah menyatakan akan menghentikan penyidikan kasus Bank Century.

Penyidik telah menggelar pengumpulan bukti tertutup dan tak pernah disampaikan ke masyarakat.

KPK tidak pernah dan tak punya kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap kasus korupsi Bank Century.

Pendapat Saut bukan soal kasus Bank Century, melainkan penyelidikan yang sudah berlangsung sejak 2012.

Tuduhan penyidik dan penuntut bahwa KPK telah mengulur waktu hanyalah asumsi.

Jika ingin menggugat kerja penyidikan KPK yang tertutup seharusnya bukan ke praperadilan, melainkan ke Komisi Informasi Publik.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung tak serta-merta menjadi bukti dan dapat menetapkan status tersangka.

Penyidik membutuhkan waktu untuk membongkar kasus megakorupsi.

FRANSISCO ROSARIANS





Original Post

Putusan Praperadilan Kasus Century Janggal

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-4-12

Putusan Praperadilan Kasus Century Janggal

Masyarakat Anti-Korupsi menemui Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini.

JAKARTA - Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai putusan praperadilan yang diambil hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Effendi Mukhtar, telah melampaui kewenangan. Putusan yang dimaksudkan adalah gugatan praperadilan Masyarakat Anti-Korupsi (MAKI) terhadap penyidikan Komisi Pemberantasan Ko rupsi dalam kasus korupsi persetujuan fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) dan . penempatan modal sementara (PMS)

Bank Century. "Kompetensi praperadilan terbatas soal keabsahan upaya paksa yang dilakukan penyidik," kata Abdul, melalui pesan pendek, kemarin.

MAKI mengajukan gugatan praperadilan dengan klaim KPK telah menghentikan penyidikan kasus Bank Century. Dia mengklaim gugatan tersebut masuk dalam materi praperadilan dalam Pasal-77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghentian penyidikan dan penuntutan. Tuduhan ini didasarkan pada tak adanya penyidikan baru setelah diketoknya putusan kasasi terhadap terpidana kasus korupsi Bank Cen-

tury, Budi Mulya.

Menurut MAKI, dalam putusan kasasi tersebut, pengadilan secara jelas menyatakan Budi Mulya melakukan korupsi bersama-sama dengan sejumlah pejabat Bank Indonesia, yaitu mantan Wakil Presiden Boediono. Muliaman Hadad, Raden Pardede, dan lainnya. Hakim Effendi ternyata mengabulkan sebagian gugatan MAKI, yang kemudian meminta KPK segera menetapkan status tersangka dan menuntut Boediono serta pejabat lainnya.

Dalam pertimbangannya. Effendi mengatakan, KPK tak bisa menghentikan pe-

nyidikan atau penuntutan, sehinggaharusmemberikan kepastian hukum kepada orang-orang yang dikenakan juncto Pasal 55 KUHP tentang Pidana Bersama. Dia juga menilai prapera dilan berhakmenyi-dangkan setiap tindakan penyidik yang dinilai bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan hak asasi manusia. "Lanjutkan penyidikan dan penuntutan atau limpahkan ke kepolisian atau kejaksaan," kata Effendi.

Menurut Abdul, putusan tersebut tak harus dijalankan KPK karena bukan materi praperadilan. -Dia juga menilai KPK bisa mengajukan peninjauan

kembali terhadap putusan tersebut. "Putusannya tak mengikat dan tidak wajib," kata dia.

Wakil Presiden Jusuf Kadia juga menilai putusan Effendi tak biasa dan janggal. Menurut dia, tak pernah ada pengadilan yang bisa memerintahkan penetapan tersangka kepada lembaga penegak hukum. Meski demikian, dia meminta seluruh pihak menghormati apa pun putusan pengadilan. "Tapi harus jelas kenapa terjadi putusan demikian." ujar Kalla.

Koordinator MAKI. Bo-

yamin Saiman, mengataka*! organisasinya akan segera meminta KPKmenjalankan perintah praperadilan. Dia menilai KPK selama ini seolah mengulur waktu hingga kasus Bank Century kedaluwarsa. "Besok kami akan sampaikan (putusan praperadilan)," kata Boya-min.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, menya takanlem-baganya akan mempelajari terlebih dulu seluruh pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan itu". "Amar putusan tersebut relatif baru." ujar Febri.

IMAM HAMDI/VINDRY FLORENTIN/ FRANSISCO ROSARIANS





Original Post

Ketua Umum

Media Cetak Kompas Halaman 2
2018-4-12

Ketua Umum

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) AM Hendropriyono (tengah) digotong sejumlah kader partainya seusai menghadiri pembacaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta, Rabu (U/4/2018). PTUN memutuskan menerima gugatan PKPI dan menyatakan PKPI berhak menjadi peserta Pemilu 2019.

ANTARA /WIBOWO ARMANDO





Original Post

PKPI Menjadi Peserta Pemilu

Media Cetak Kompas Halaman 2
2018-4-12

PKPI Menjadi Peserta Pemilu

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara membuat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia jadi peserta Pemilu 2019. Sebanyak 20 parpol akan ikut Pemilu 2019.

JAKARTA, KOMPAS - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia menjadi partai ke-20 yang akan mengikuti Pemilu 2019. Ini terjadi setelah majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta yang diketuai Nas-rifal, dalam putusannya pada Rabu (11/4/2018), memerintahkan Komisi Pemilihan Umum menerbitkan surat keputusan penetapan PKPI menjadi partai politik peserta Pemilu 2019.

PKPI mengajukan gugatan ke PTUN atas putusan KPU yang pada Februari lalu menyatakan partai tersebut tak lolos verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu 2019. Gugatan ke PTUN ini dilakukan setelah sebelumnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak permohonan sengketa yang diajukan PKPI.

Selain meminta KPU menetapkan PKPI sebagai peserta Pemilu 2019, majelis hakim PTUN DKI Jakarta juga meminta KPU mencabut surat keputusannya yang menyatakan PKPI tak memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu.

Menurut Pasal 471 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, putusan PTUN tersebut bersifat final dan mengikat Selanjutnya, dalam Ayat (8) disebutkan, KPU wajib menindaklanjuti putusan PTUN tersebut paling lama dalam tiga hari kerja.

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah, kemarin, juga mengatakan, putusan PTUN bersifat final dan mengikat sehingga tak bisa dilakukan upaya hukum lanjutan. "Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2017 mengatur bahwa PTUN dalam penyelesaian administrasi kepesertaan dalam pemilu merupakan pengadilan yang pertama dan terakhir. Oleh karena itu, tak ada upaya hukum lanjutan bisa dilakukan atas putusan PTUN," ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman menyatakan

masih menunggu salinan putusan PTUN tersebut

Sekretaris Jenderal PKPI Imam Anshori Soleh menuturkan, sesaat setelah mendengar pembacaan putusan, mereka langsung menggelar rapat kerja nasional. Tadi sore kami langsung menggelar rakernas," ujarnya.

Dia mengatakan, rakernas bisa dilaksanakan dengan cepat karena mereka telah mengumpulkan para pengurus daerah ke Jakarta untuk mendengarkan pembacaan putusan. Pimpinan partai, menurut Imam, telah menyiapkan langkah jika partainya dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu atau sebaliknya.

"Kini, kami berkonsentrasi menyiapkan caleg-caleg yang akan diajukan sebagai peserta pemilu legislatif. Selain itu, untuk pilkada, kami sudah punya calon di beberapa daerah. Dengan adanya keputusan ini, kami memantapkan diri untuk memperoleh wakil eksekutif di daerah," katanya.

Imam membantah jika pimpinan partainya melakukan lobi-lobi terhadap pihak tertentu untuk memuluskan jalan mereka mengikuti Pemilu 2019. "Setahu saya tidak ada. Sejauh ini kalau Pak Ketua Umum (AM Hendropriyono) melakukan langkah-langkah, saya selalu diajak bicara. Selama ini tidak pernah menyinggung persoalan ini," katanya.

Bertambah

Pada 17 Februari lalu, KPU memutuskan ada 18 parpol yang menjadi peserta Pemilu 2019, terdiri dari 14 parpol nasional dan 4 parpol lokal Aceh.

Sebanyak 14 parpol nasional yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu terdiri dari 10 parpol lama yang ada di parlemen serta 4 parpol baru, yak-nUPartai Persatuan Indonesia, Partai Berkarya, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Ge-

rakan Perubahan Indonesia.

Saat itu, KPU menyatakan, dua partai peserta Pemilu 2014 yang tak punya kursi di DPR, yakni PKPI dan Partai Bulan Bintang (PBB), tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta Pemilu 2019.

Namun, awal Maret lalu, KPU menetapkan PBB sebagai partai peserta Pemilu 2019 setelah partai tersebut memenangi gugatan di Bawaslu. Kini, PKPI dinyatakan oleh PTUN untuk menjadi peserta pemilu.

Dengan demikian, ada 16 parpol nasional yang akan ikut Pemilu 2019. Jumlah ini lebih banyak jika dibandingkan dengan Pemilu 2014 yang diikuti 12 parpol nasional.

Pertimbangan

Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim PTUN DKI Jakarta menyatakan bahwa surat pernyataan oleh pengurus PKPI di kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menyatakan tidak sanggup melakukan verifikasi memang benar dibuat dan ditandatangani penggugat Namun, inisiatif yang muncul dari tergugat dinilai oleh majelis sebagai pelanggaran prinsip proporsionalitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu.

Sebelumnya, dalam pleno penetapan parpol peserta pemilu ertengahan Februari 2018, KPU menyatakan PKPI tidak lolos sebagai peserta pemilu karena tidak sanggup memenuhi persyaratan persentase kepengurusan dan keanggotaan di sekurang-kurangnya pada 75 persen kabupaten/kota Wilayah-wilayah yang tidak mampu memenuhi syarat itu adalah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selain itu, PKPI juga tidak mampu memenuhi sebaran kepengurusan sekurang-kurangnya 50 persen pada 75 persen jumlah kabupaten/kota di 34 provinsi.

(MHD/REK)





Original Post

Saksi Rita Minta Bagian 6,5 Persen

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-4-12

Saksi Rita Minta Bagian 6,5 Persen

JAKARTA, KOMPAS - Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari disebutkan meminta balas jasa 6,5-11 persen dari setiap proyek infrastruktur yang dijalankan oleh kontraktor di wilayahnya. Rita mengumpulkan fee itu lewat tim khusus yang disebut Tim 11.

Dari sidang lanjutan penerimaan gratifikasi dua terdakwa, yakni Rita dan Khairuddin, mantan anggota DPRD Kukar yang juga anggota staf Rita, Rabu (11/4/2018), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, tiga saksi menegaskan adanya permin-taan/ee. Tiga saksi itu Rudi Suryadinata, mantan pejabat di Dinas Pekerjaan Umum Kukar; Direktur PT Surya Mega Jaya Sarwa-nick; dan Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja, Aulia Rahman Basri.

Rudi mengatakan, ia mengenal Khairuddin saat menjadi anggota staf Bina Marga 2010. Ia ditawari jadi kepala seksi pengelolaan jalan. Khairuddin, yang dikenal orang dekat Rita, menghubungi dan menawari jabatan. Awalnya, Rudi ditawari menjadi kepala dinas pertambangan, tetapi ditolaknya. "Saya dipanggil ke Pendopo (Pendopo Kabupaten Kukar). Malam, sekitar 2011 akhir. Saya datang. Saya disuruh isi jabatan Kasi Jalan," ujarnya.

Khairuddin saat itu masih anggota DPRD, tetapi dikenal orang dekat Rita sehingga dalam beberapa hal bisa memanggil orang lain ke pendopo. Pada 2013-2016, Rudi diminta jadi Kepala Bidang Bina Marga. Pada jabatannya yang baru ini, Rudi menangani banyak proyek dan berkenalan dengan Junaidi, salah satu orang dekat Rita lainnya, yang juga anggota Tim 1L

"Pada 2013, saya dipanggil Pak Junaidi, Rusdiansyah di KNPI. Saya disuruh bantu kumpulkan dana dari fee proyek di Bina Marga Waktu itu mereka bilang total 6,5 persen. Saya komplain ke mereka karena kalau terlalu besar mengganggu pekerjaan. Akhirnya saya mau. Junaidi waktu itu Ketua Komisi II Kukar dan Ketua KNPI dan saya salah satu pengurus," ujarnya.

Jaksa pada KPK, Ahmad Burhanudin, menanyakan apa hubungan Junaidi dengan Khairuddin kepada Rudi. "Mereka bilang Tim 11. Katanya itu (permintaan,/ee) merupakan hasil keputusan Tim 11," kata Rudi seraya menyebutkan sejumlah nama sebagai anggota Tim U, yakni Khairuddin, Junaidi, Rusdiansyah, Andi Sabrin, Erwin, Jarkowi, dan Abrianto. Tim 11 itu merupakan tim khusus yang dibentuk untuk pemenangan Rita sebagai bupati.

Permintaan/ee 6,5 persen dari nilai kontrak itu dibagi jadi dua, yakni 6 persen untuk Rita dan 0,5 persen untuk Tim Jl. Uang dikumpulkan ke tangan Junaidi. Pemungutan,/ee dilakukan Rudi selama 2013-2015. Namun, ia mengaku tak hitung rinci penerimaan uang para kontraktor infrastruktur. Bahkan, ada juga fee khusus kepala dinas, pejabat pembuat komitmen, dan kuasa pengguna anggaran yang totalnya lebih dari 11 persen.

Saksi lain, Aulia Rahman Basri, membenarkan permintaan/ee. Saat pengadaan program obat dan kesehatan di RSUD yang dipimpinnya, ada kontrak senilai Rp 6,5 miliar. Salah satu anggota stafnya pernah dimintai 10-15 persen oleh Junaidi. Saat ditanya Ketua Majelis Hakim Sugianto, Rita menepis keterangan saksi. Khairuddin juga menepis tuduhan.

(REK)





Original Post

Pemilu Prokoruptor

Media Cetak Kompas Halaman 7
2018-4-12

Pemilu Prokoruptor

A pakah sistem politik yang

demokratis "ramah" de-ngan perilaku korup? Dalam kasus Indonesia, pertanyaan ini bisa dijawab dengan melihat cara pandang hukum dan perlakuan masyarakat terhadap perilaku dan pelaku korupsi.

Jika merujuk pada konstitusi, hanya ada empat jabatan yang jelas menyebutkan syarat tentang pentingnya memiliki nilai antikorupsi dan integritas, yaitu jabatan presiden/wakil presiden, anggota Komisi Yudisial (KY), hakim agung, dan hakim konstitusi

Seorang calon presiden/wakil presiden haruslah orang yang tidak pernah mengkhianati negara Kalau dalam masa jabatannya presiden/wakil presiden melanggar hukum-misal mengkhianati negara, korupsi, menyuap, dan tindak pidana berat lainnya-presiden/wakil dapat diberhentikan.

Begitu pula dengan anggota KY, hakim agung, dan hakim konstitusi sebagai jabatan yang berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman. Ada pesan tegas tentang pentingnya memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

Lalu apakah nilai antikorupsi ini juga berlaku terhadap jabatan publik atau jabatan politik lainnya?

Hukum pemilu

Selain presiden/wakil presiden, ada beberapa jabatan lain yang diisi melalui proses pemilu, yaitu kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Jika merujuk pada undang-undang, muncul anomali tentang prinsip antikorupsi dalam syarat untuk menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Padahal, dalam politik hukum pidana, korupsi dinilai sebagai kejahatan luar biasa, memenuhi kriteria sebagai kejahatan yang serius, dan terorganisasi sehingga ada regulasi dan kelembagaan khusus untuk memberantas kejahatan itu.

Hal yang sama berlaku bagi kejahatan-kejahatan sejenis, seperti penyalahgunaan obat dan narkotika, terorisme, perdagangan orang, dan seterusnya.

Lalu bagaimana hukum pemilu memperlakukan para koruptor?

Belakangan muncul beberapa inisiatif untuk memperketat persyaratan bagi para peserta pemilu, misalnya tentang larangan bagi bekas narapidana korupsi ikut serta dalam kontestasi pemilu, termasuk syarat tentang pelaporan LHKPN. Sepintas ide ini memiliki semangat cukup kuat guna merespons banyaknya pejabat publik yang terpilih melalui pemilu, tetapi berakhir dalam jeruji penjara karena korupsi

Namun, gagasan ini tidak sepenuhnya didukung oleh regulasi dan politik hukum pemilu. Di sinilah anomali itu muncul. Semua bermula dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan bekas narapidana (termasuk narapidana korupsi) ikut serta dalam proses pemilu kepala daerah (guber-nur/bupati/wali kota) hanya dengan syarat mengaku kepada publik bahwa dirinya adalah bekas terpidana

Imbas putusan Mahkamah Konstitusi ini berpengaruh terhadap penyusunan undang-undang tentang pemilu legislatif (UU Nomor 7 Tahun 2017). Bekas narapidana (termasuk narapidana korupsi) diperboleh-Ran mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana (Pasal 182 Huruf g, Pasal 240 Ayat 1 Huruf g). .

Artinya, politik hukum pidana korupsi tidak berdampak pada politik hukum pemilu. Korupsi yang dinilai sebagai kejahatan luar biasa bisa dikesampingkan cukup dengan pengakuan kepada publik.

Maka, masyarakat kembali disuguhi calon-calon pejabat publik dengan problem integritas. Pada situasi inilah korupsi politik secara terus-menerus mengalami metamorfosis sembari membangun impunitas politik. Sebab, sistem pemilu sebagai bagian dari sistem politik masih menjadi alat bagi para politisi korup untuk kembali menduduki jabatan publik.

Jangan pilih koruptor

Ada perkembangan pemidanaan terhadap pelaku korupsi yang tidak direspons secara baik oleh kekuasaan pembentuk undang-undang dan MK. Pencabutan hak politik koruptor me-

lalui putusan pengadilan khususnya terhadap jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilu seyogianya menjadi pertimbangan dalam penyusunan undang-undang pemilu dan proses uji materi di MK

Ada frase yang cukup epik terkait hal ini, "bahwa putusan untuk mencabut hak politik (hak untuk dipilih) ditujukan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terpilihnya kembali seseorang dalam jabatan publik yang selayaknya tidak berperilaku koruptif".

Untuk merespons situasi ini, ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti. Pertama terhadap semua pelaku korupsi yang sedang dalam proses hukum, khususnya bagi pejabat yang dipilih melalui prosesi pemilu, seyogianya dimintakan putusan untuk dicabut hak politiknya Ini adalah langkah yang paling mungkin dilakukan di tengah situasi politik hukum pemilu yang masih memberikan ruang bagi para koruptor.

Lindungi hak publik

Kedua, pembentuk UU (pemerintah dan DPR) dan MK ke depan harus melihat perkembangan pemidanaan ini dalam perspektif hak asasi publik yang harus dilindungi oleh negara, bukan hanya hak asasi pribadi koruptor sehingga politik hukum pemilu seharusnya berelasi dengan praktik pemidanaan terhadap pelaku korupsi

Ketiga, ketika regulasi pemilu masih memperbolehkan koruptor untuk mencalonkan diri dalam proses pemilu, penyelenggara pemilu perlu memastikan bahwa informasi tentang latar belakang calon pejabat publik yang korup tersebut harus langsung diketahui oleh publik. Sebab, penyelenggara pemilu juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak pilih publik agar tersalurkan dengan cara yang benar.

Terakhir, pilihannya dikembalikan kepada publik. Ketika publik mengetahui bahwa yang mencalonkan diri adalah bekas narapidana korupsi, pilihan itulah yang akan menggambarkan bagaimana respons publik pemilih terhadap perilaku dan pelaku korupsi

Kalau koruptor sampai memenangi kontestasi pemilu, itulah cermin dari perilaku politik publik.

Reza Syawawi





Original Post

Moratorium Hukuman Mati

Media Cetak Kompas Halaman 7
2018-4-12

Moratorium Hukuman Mati

Sulit membayangkan Indonesia akan berhasil menye- lamatkan 188 WNI yang kini masih terancam vonis mati di luar negeri jika Indonesia masih menerapkan hukuman yang disebut Albert Camus "pembunuhan paling terencana".

Langkah awal yang bisa dilakukan Indonesia adalah moratorium hukuman mati, yakni tidak mempraktikkan hukuman mati di negerinya sendiri. Dengan moratorium sebagai kebijakan dalam negeri, dasar kebijakan luar negeri Indonesia lebih kokoh ketika meminta negara lain tidak mengeksekusi mati WNI. Selain terhindar dari tuduhan menerapkan standar ganda, Indonesia akan mendapat dukungan meraih tujuan diplomasi anti-hu-kuman mati tersebut

Bagaimana memulainya? Moratorium mesti didasarkan pada kesadaran para pemimpin bahwa hukuman mati adalah hukuman yang tidak berperikemanusiaan, tidak adil, tidak beradab, dan kini juga mengancam jiwa warganya di negeri lain.

Moratorium bukan berarti menghapus hukuman mati dari peraturan perundang-undangan. Ia lebih bersifat menunda penerapan aturan dalam praktik. Menteri Hukum dan HAM Ya-sonna Laoly pernah memulainya pada 17 November 2015 ketika "meninjau ulang" hukuman mati atas warga Nias bernama Yus-man Telaumbanua melalui pendapat ahli radiologi forensik.

Kepolisian menilai Yusman berusia 19 tahun ketika pembunuhan itu terjadi, tetapi pengacara dari Kontras menemukan fakta bahwa dia masih berusia 16 tahun kala itu. Ia dibebaskan dari tahanan pada 17 Agustus 2017.

Jika Menkumham bisa memulai, petinggi pemerintah lain pun demikian Jaksa Agung dapat memulai dengan tidak memasukkan tuntutan hukuman mati. Hakim bisa dengan tak memenuhi tuntutan hukuman mati. Jika keduanya bersikeras, presiden dan wakil presiden dapat menimbang amnesti, abolisi, atau grasi sesuai UUD 1945.

Moratorium merupakan pilihan realistis yang Pemerintah Indonesia bisa lakukan saat ini karena hukuman mati masih menjadi metode penghukuman populer. Penghapusan langsung hukuman mati mungkin bisa dinilai kontraproduktif.

Moratorium adalah pintu masuk bagi penghapusan hukuman mati karena presiden dan wakil presiden dapat mendayagunakan kepemimpinannya dan meyakinkan bahwa moratorium berdasarkan kepemimpinan presidensial adalah pilihan realistis.

Sejarah penghapusan hukuman mati lebih sering datang dari kesadaran. dan keberanian pemimpin suatu negara menyadari kekeliruan masa lalu yang memberlakukan hukuman mati bukan untuk keadilan, melainkan demi melanggengkan kekuasaan.

Sejarah hukuman mati

Secara historis, baik kekuasaan prakolonial maupun kolonial menerapkan hukuman mati untuk melanggengkan kekuasaan. Mereka menghukum orang-orang yang dianggap "melawan penguasa kolonial" atau sekadar "salah menafsirkan perintah raja".

Di Aceh, dukungan terhadap hukuman mati tampaknya merujuk fakta historis kerajaan-kerajaan Islam, seperti Kerajaan Sultan Iskandar Muda yang mempraktikkan hukuman mati jauh sebelum kolonialis Belanda melakukan hal yang sama.

Praktik hukuman mati terus berlanjut di zaman pasca-kemer-dekaan, termasuk era Orde Baru, dan diterapkan juga kepada orang-orang yang dianggap "an-ti-penguasa" atau demi menjaga "stabilitas nasional".

Jadi, jelas tujuan hukuman mati adalah menciptakan ketakutan agar orang-orang tunduk pada kekuasaan. Dalam zaman apa pun, prakolonial, kolonial, hingga pascakolonial, metode eksekusi mati dilakukan dengan cara-cara yang tidak berperikemanusiaan, tidak adil, dan merendahkan martabat hidup manusia mulai dari tembak mati, diadu dengan harimau, hingga digantung di hadapan massa.

Di era Reformasi kebijakan pro-hukuman mati digencarkan dengan titik berat "perang melawan narkoba". Secara filosofis terjadi perubahan tujuan, bukan untuk melanggengkan kekuasaan, melainkan menyelamatkan generasi korban narkoba. Namun, tujuannya tak banyak berbeda, yaitu untuk menciptakan "ketakutan" atau "efek jera" bagi pengedar narkoba

Ini adalah kampanye salah alamat karena kenyataannya tidak

menimbulkan efek ketakutan dan efek jera. Biarkan angka yang berbicara. Kasus narkoba meningkat dari tahun ke tahun. Padahal, Juh 2016, Kejaksaan Agung mengeksekusi empat terpidana mati. Semuanya terkait kasus narkoba.

Lima bulan berselang, pada Desember, Badan Narkotika Nasional mengumumkan bahwa jumlah kasus narkoba meningkat dari total 638 kasus pada 2015 menjadi 807 pada 2016. Padahal, pemerintah mengeksekusi total 14 orang pada 2015.

Tahun 2016, Kejaksaan Agung mengeksekusi empat terpidana mati dan keputusan tersebut jelas gagal memberikan efek jera. Pada tahun berikutnya, 2017, angka kasus narkoba malah naik menjadi 46.573 dari total 807 pada 2016.

Artinya, terjadi peningkatan 57 kali lipat kasus narkoba tahun 2017. Di mana efek jeranya? Tidak ada. Hal ini yang harus dilihat semua pemimpin negara dalam mempertimbangkan langkah moratorium.

Selain kegagalan "kampanye efek jera", ada tren global penurunan hukuman mati pada tahun 2017. Hal ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk mulai moratorium 2018 ini.

Laporan tahunan Amnesty International "Death Sentences and Executions in 2017" menunjukkan bahwa tahun 2017 dunia turun menerapkan hukuman mati.

Amnesty International mencatat penurunan eksekusi mati global dari 1.032 pada 2016 menjadi 993 pada 2017. Jumlah hukuman mati yang dijatuhkan untuk terpidana juga turun pada 2017, dari 3.117 pada 2016 menjadi 2.59L

Indonesia juga menjadi bagian dari tren, global tersebut yang ditandai dengan menurunnya jumlah vonis mati di Indonesia dari 60 pada 2016 menjadi 47 pada 2017. Per Desember 2017, ada total 262 orang yang telah divonis mati di Indonesia

Indonesia menambah perkembangan global yang positif tersebut dengan tidak mengeksekusi mati dan menurunkan jumlah hukuman mati yang dijatuhkan bagi terpidana 2017.

Meski kontribusi ini terbilang belum signifikan, tetap harus diapresiasi. Indonesia dapat melakukan sesuatu yang lebih nyata

dan bukan dengan menunda eksekusi mati. Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, Kejaksaan Agung hanya menunggu "waktu yang tepat" untuk mengeksekusi mati gelombang keempat

Langkah tegas

Pemimpin Indonesia harus berani mengambil langkah tegas meninjau ulang efektivitas pelaksanaan hukuman mati Indonesia dapat mengikuti langkah Guinea dan Mongolia yang menghapus hukuman mati untuk seluruh kejahatan pada 2017.

Paling tidak Indonesia bisa mengambil langkah moratorium hukuman mati tahun 2018. Dalam moratorium tersebut, Indonesia bisa melakukan refleksi terhadap efektivitas hukuman mati dan relasinya terhadap keber-ulangan kejahatan di Indonesia, khususnya kasus narkoba

Selain kegagalan kampanye efek jera dan sudah bergesernya tujuan filosofis hukuman mati dari zaman prakolonial, kolonial, dan pra-kemerdekaan serta tren global mutakhir yang menunjukkan penurunan penggunaan hukuman mati, otoritas Indonesia juga harus mempertimbangkan sistem peradilan yang masih banyak bermasalah.

Kasus bebasnya Yusman Telaumbanua dari hukuman mati lewat proses peninjauan kembali (PK) pada Agustus 2017 merupakan pembelajaran yang berharga Polisi menyiksa Yusman untuk mengakui pembunuhan yang tidak dilakukannya Polisi juga merekayasa umur Yusman yang masih di bawah umur, 16 tahun saat pembunuhan tersebut terjadi, menjadi 19 tahun.

Moratorium bisa membantu diplomasi internasional Indonesia untuk membebaskan 188 WNI yang terjerat vonis mati di luar negeri.

Bagaimana mungkin Pemerintah Indonesia bisa meyakinkan negara lain untuk mengampuni warga negaranya jika pemimpinnya menolak permohonan grasi terpidana mati dan masih mempraktikkan hukuman tersebut di dalam negeri sendiri?

Jadi, sangat jelas bahwa moratorium adalah solusi jangka pendek yang bisa dilakukan Indonesia untuk menuju langkah yang lebih besar sesuai perkembangan zaman, yakni menghapuskan hukuman mati untuk semua kejahatan.

Usman Hamid





Original Post

Polisi Bekerja Sama Buru Distributor Metanol

Media Cetak Koran Tempo Halaman 29
2018-4-12

Polisi Bekerja Sama Buru Distributor Metanol

Markas Besar Polri memberi tenggat satu bulan.

JAKARTA - Penyidikan polisi dalam kasus minuman keras oplosan maut di Jakarta Selatan, juga Depok, kini mengarah ke peran pemasok metanol. Peran ini mencuat setelah hasil pemeriksaan sampel di laboratorium menemukan jejak cairan jenis alkohol itu dalam kematian sedikitnya 16 orang di dua wilayah itu.

Metanol diduga disuplai ke warung jamu milik Rizal Sopian, 44 tahun, di Jagakarsa. Rizal telah ditetapkan sebagai tersangka penjual racikan alkohol itu. "Kami sudah mengantongi identitas dan lokasi pemasok metanol tersebut," kata Kepala Kepolisian Resor Jakarta Selatan, Komisaris Besar Indra Jafar, kemarin.

Dia menuturkan, Rizal biasa memesan metanol lewat telepon. Tidak tertutup kemungkinan pesanan datang ke sumber yang sama dari warung atau wilayah lain. "Untuk itu, kami menjalin koordinasi. Kasus di Depok, Bekasi, Jakarta Timur, bisa saja distributornya satu," ujar Indra.

Sebelumnya, polisi menerima hasil pemeriksaan atas sampel minuman oplosan yang dijual Rizal. Di sana ditemukan dua zat berbahaya, yakni metanol (CH3OH) dan etanol

(C2H5OH). Ahli toksikologi dari Universitas Indonesia, Budiawan, mengatakan al-, kohol yang biasa terkandung dalam minuman keras adalah jenis etanol. Adapun metanol biasa digunakan sebagai bahan baku industri kimia.

Ada juga pemanfaatannya dalam pengolahan air limbah, yaitu untuk deni-trifikasi bakteri. "Mengkonsumsi di atas 10 persen sudah bisa menimbulkan gejala terbakar pada tubuh," katanya.

Gejalanya, Budiawan menambahkan, mual dan muntah. "Pada akhirnya dapat menyebabkan depre-

si sistem saraf pusat, kebutaan, -dan menyebabkan gangguan fungsi hati serta pernapasan."

Racikan yang sama diduga dikonsumsi oleh 157 orang lainnya di wilayah Kabupaten Bandung dan Sukabumi, Jawa Barat. Mereka seluruhnya berlabuh di ranjang rumah sakit, sedangkan 35 di antaranya meninggal dengan gejala yang sama.

Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Barat, Komisaris Besar Enggar Pareanom, mengatakan bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium terdapat zat metanol dalam

minuman keras oplosan ginseng yang ditenggak puluhan orang itu. Di wilayah ini, kadar metanol ditemukan sebesar sekitar 60 persen.

Enggar mengatakan, kepolisian setempat masih terus memburu kemungkinan jaringan pemasok dan peracik minuman itu.

"Kami juga masih mendalami distributornya siapa," katanya.

Wakil Kepala Polri, Komisaris Jenderal Syafruddin, malah meyakini kasus ini tak hanya terjadi di Jakarta dan Jawa Barat. Dia meminta seluruh jajaran polda secara nasional mengungkap hingga ting-

kat distributor. Ia memberi tenggat sebulan untuk pekerjaan itu, atau sebelum tibanya Ramadan.

"Bagi tersangka yang terlibat, tangkap. Jaksa pengadilan jangan main-main. Berikan putusan pengadilan yang maksimal," katanya.

ANDITA RAHMA/AMINUDDIN/ Inge Klara Safitri





Original Post

SAPA KADER

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-4-12

SAPA KADER

Ketua Umum PKPI AM Hendropriyono (tengah) digotong sejumlah kader partainya usai menghadiri pembacaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta, kemarin. PTUN memutuskan menerima gugatan PKPI dan berhak menjadi peserta Pemilu 2019.

ANTARA FOTO/WIBOWO ARMANDO/RN/NZ/18





Original Post

Duit Suap Dipakai Liburan, Bayar Rumah, Mobil Kartu Kredit

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-4-12

Duit Suap Dipakai Liburan, Bayar Rumah, Mobil Kartu Kredit

ANAK Kepala Pengadilan Tinggi Manado menggunakan uang suap dari anggota DPR Aditya Anugrah Moha untuk liburan ke Singapura.

Pengakuan itu disampaikan Ty as Susetyaningsih, anak Su-diwardono, Kepala PT Manado di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ia bersaksi untuk perkara suap Aditya.

Tyas menuturkan pernah menerima 500 dolar Amerika dari ayahnya. lSebelum saya berangkat (liburan), kebetulan saya ke Manado karena bapak (Sudiwardono) tempo hari di opname di rumah sakit tentara namanya saya lupa, di situ saya dikasih dolar Amerika," katanya.

Tyas mengingat pemberian uang itu seminggu sebelum Sudiwardono ditangkap KPK. Namun dia tak tahu jika uang itu diperoleh ayahnya dari dari Aditya. lYang saya tahu beliau kan orang tua, karena saya mau berlibur kan wajar kalau beliau ngasih," dalihnya.

Selain dolar Amerika, Tyas mengaku kerap menerima transfer uang dari ayahnya. Uang itu lalu dibayar membayar cicilan rumah, cicilan mobil dan tagihan kartu kredit.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tyas, disebutkan Sudiwardono setiap bulan mentransfer uang Rp58 juta untuk keperluan Tyas. Uang itu untuk membayar cicilan

rumah Rp 15 juta, cicilan mobil Rp9 juta, tagihan kartu kredit RplO juta dan biaya hidup istri Sudiwardono dan Tyas di Yogyakarta Rp24 juta.

Dalam perkara ini, Sudiwardono didakwa menerima suap 120.000 ribu dolar Singapura dari Aditya Moha atas membebaskan Marlina Moha Siagian. Marlina, ibu Aditya, mengajukan banding dalam perkara korupsi ketika menjabat Bupati Bolaang Mongondow.

Uang suap diberi bertahap. Tahap pertama, 80 ribu dolar Singapura sebagai kompensasi tidak ditahannya Marlina di tingkat banding. Sementara untuk menjatuhkan vonis perkara Marlina, Sudiwardono meminta tambahan 40 ribu dolar Singapura lagi.

Aditya telah menyerahkan 80 ribu dolar dan 30 ribu dolar Singapura. Sisanya 10 ribu dolar Singapura lagi akan diserahkan setelah Marlina diputus bebas.

Dalam perkara ini, Sudiwardono didakwa melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang Undang 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 KUHP.

Sedangkan Aditya melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 KUHP.

BYU





Original Post

Tim 11 Suruh Pejabat Dinas PU Jadi Pengepul "Fee" Dari Kontraktor

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-4-12

Tim 11 Suruh Pejabat Dinas PU Jadi Pengepul "Fee" Dari Kontraktor

KEPALA Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kutai Kartanegara Rudi Suryadinata mengaku disuruh Tim 11 mengumpulkan uang fee dari kontraktor untuk Bupati Rita Widyasari.

Anggota Tim 11 yang mengajukan permintaan itu Junaidi. Rudi menuturkan pada 2013 diminta menghadap Junaidi dan Rusdiansyah di kantor Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Di situ dia disuruh mengumumkan fee.

Rudi sempat keberatan dengan jika kontraktor diminta fee 11 persen. Namun akhirnya dia menuruti perintah Junaidi, ilnfo dari Pak Junaidi 6 persen untuk Ibu Rita," ujar Rudi ketika bersaksi dalam sidang perkara korupsi Rita di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Sedangkan Tim 11 meminta jatah fee 0,5 persen. Menurut Rudi, kontraktor kerap menyerahkan langsung fee kepada Junaidi. Lantaran itu dia tak tahu berapa uang sudah diserahkan untuk Rita.

Sarwanick, Direktur PT Surya Mega Jaya mengaku dimintai fee 1112,5 persen oleh Junaidi dari setiap proyek yang dimenangkan perusahaannya selama periode 2010-2015.

"Fee diserahkan kepada Rudi. "Junaidi menjelaskan bahwa itu (fee) adalah intruksi Rita," ungkapnya.

Sarwanick mengatakan peru-

sahaannya tidak akan mendapatkan proyek di Kabupaten Kukar jika tidak menyetor sejumlah uang.

Awalnya, Junaidi meminta fee 13 persen setelah dipotong pajak. Sarwanick pun menawar agar jumlahnya hanya

10 persen dan diserahkan setelah proyek selesai.

"Saya sanggupnya segitu dan bayarnya jangan diawal tapi diakhir setelah mendapat keuntungan, karena saya juga ada pinjaman dari bank," sebutnya.

Akibat adanya permintaan fee itu, menurut Sarwanick, keuntungan perusahaannya menjadi lebih kecil. Lantaran itu, ia pun menurunkan real cost proyek menjadi 70 persen. "Masih ada (untungnya) Pak," katanya.

Dalam perkara ini. Rita didakwa menerima uang Rp469,4 miliar dari penerbitan izin-izin dan pelaksanaan proyek di Kutai Kartanegara selama dua periode menjabat bupati.

Di surat dakwaan .jaksa KPK membeberkan Rita menerima Rp286 miliar dari 867 proyek Dinas Pekerjaan Umum. Uang fee proyek diterima lewat Tim

11 pemenangan Rita menjadi bupati.

Selain itu. Rita didakwa menerima suap Rp6 miliar dari Hery Susanto Gun alias Abun terkait penerbitan izin lawat sawit PT Golden Sawit Prima di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman.

byu





Original Post

Bupati Bandung Barat Dibawa Ke KPK Setelah Kemoterapi

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-4-12

Bupati Bandung Barat Dibawa Ke KPK Setelah Kemoterapi

Bupati Bandung Barat Abu Bakar ditetapkan sebagai tersangka suap. Usai menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Borromeus Bandung, Abu Bakar digiring ke KPK.

ABU Bakar sedianya ikut dicokok dalam operasi tangkap tangan (OTT) Selasa, 10 April 2018. "Yang bersangkutan memohon untuk tidak diamankan karena akan melakukan kemoterapi dan berada dalam kondisi tidak fit," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Atas dasar rasa kemanusiaan, KPK mengabulkan permohonan Abu Bakar. Abu Bakar diminta menandatangani surat pernyataan akan datang ke KPK setelah berobat.

"Namun yang bersangkutan malamnya malah menyanggah pernyataan KPK dan mengatakan KPK hanya melakukan klaim atas

penangkapannya," kata Saut.

Usai menjalani kemoterapi, Abu Bakar diboyong ke KPK untuk menjalani proses hukum. Abu Bakar digiring keluar Rumah Sakit Borromeus dengan kursi roda.

Dari laboratorium Stroke Unit-Intermediate Care di lantai 4 r Abu Bakar diturunkan dengan lift barang. Db(ctef memastikan kondisi Abu Bakar cukup sehat menempuh perjalanan ke Jakarta.

Dalam keterangan pers tadi malam, KPK mengumumkan Abu Bakar diduga menerima duit ratusan juta dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

untuk membiayai Elin Suharliah, istrinya yang menjadi calon Bupati Bandung Barat.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan dengan menetapkan beberapa orang sebagai tersangka. Sebagai pihak yang diduga menerima suap, ABB, Bupati Bandung Barat," kata Saut.

Abu Bakar beberapa kali menyampaikan permintaan uang dalam pertemuan dengan kepala SK,PD. Bahkan permintaannya itu disampaikan dalam tiga bulan berturut-turut. "Januari, Februari, Maret hingga April," ungkap Saut.

"Bupati meminta uang ke sejumlah kepala dinas untuk kepentingan pencalonan istinya, Elin, sebagai Bupati Bandung

Barat," lanjut Saut.

Diduga, setiap SKPD diminta menyetor Rp40 juta per bulan. Bupati terus menagih permintaan uang, salah satunya untuk melunasi pembayaran lembaga survei," beber Saut.

Pada Selasa, 10 April 2018, KPK memperoleh informasi ada penyerahan uang dari seorang Kepala Subbagian Badan Kepegawaian Daerah kepada staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan.,., , .,,.,. ,,,

KRK pun mencokok enam, orang yang terlibat penyerahan uang. Barang bukti yang ditemukan uang Rp35 juta. Dari pengembangan penyelidikan, KPK kembali memperoleh uang Rp400juta.

Abu Bakar ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Wati Lembanawati (WLW) serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Adiyoto (ADY). "WLW dan ADY bertugas menagih ke SKPD sesuai janji yang disepakati," kata Saut.

Ketiganya diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara Jfepala Badan Kepegawaian Daerah Asep Hidayat (AHI) ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Ia diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

GPG





Original Post

BAWA BUKU

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-4-12

BAWA BUKU

Bekas Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho (pakai batik) saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, kemarin. Gatot diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ferry Suando Tanuray Kaban atas kasus dugaan tindak pidana korupsi memberi/menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

MOHAMAD QORI/ RM





Original Post

Kenaikan Biaya Hambat Akses Pencari Keadilan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 5
2018-4-12

Kenaikan Biaya Hambat Akses Pencari Keadilan

PENGAMAT hukum dari Universitas Jember (Unej) Bayu Dwi Anggono menilai, kenaikan biaya perkara uji materiil di Mahkamah Agung (MA) dari Rp 1 juta menjadi Rp 5 juta akan menghambat akses para pencari keadilan.

Apalagi, kata dia, biaya uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga saat ini gratis, meskipun biasanya kasusnya lebih besar dibanding uji materiil di MA. Menurutnya, beberapa ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Pengganti Perma Nomor 1 Tahun 2011 itu. berpotensi menghambat akses para pencari keadilan, termasuk soal biaya perkara.

Selain soal biaya perkara, sambung Bayu, ada dua hal lain yang menghambat para pencari keadilan yang tercantum dalam Perma Nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (HUM). Yaitu, kewajiban penggugat perkara melampirkan keterangan ahli dan pendaftaran perkara harus langsung di MA melalui panitera MA.

Padahal, menurutnya, dalam Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2011. kata Bayu, permohonan selain disampaikan langsung ke MA, dapat juga disampaikan melalui pengadilan negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan hukum pemohon.

Ditambah lagi,dalam Perma

tersebut tidak diatur kemungkinan pengajuan permohonan elektronik dan pemeriksaan persidangan jarak jauh seperti di MK," kritiknya.

Dengan adanya aturan baru tersebut. Bayu menegaskan, publik perlu mengetahui aturan-aturan yang akan diberlakukan MA. Sebab, kata dia, menjadi keharusan setiap lembaga negara untuk mempublikasikan rancangan peraturan yang akan mereka bentuk.

"Apalagi, berkaitan dengan kepentingan rakyat. Seperti, biaya," sarannya.

Berdasarkan catatannya, kata Bayu, MA sudah seperempat abad menangani masalah hak uji materiil. Namun, dia menilai, belum ada putusan MA yang menghasilkan dampak positif signifikan bagi masyarakat. Dia mencontohkan, putusan MA terkait polemik taksi online yang justru tidak menyelesaikan masalah.

"Pemerintah sebagai regulator membuat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 tahun 2017 untuk mengatur ketertiban, namun ditolak," tandasnya.

Ujung dari penolakan tersebut, sambung Bayu, dalam bentuk uji materiil ke MA yang dilakukan oleh mitra pengemudi. Hasilnya, MA membatalkan beberapa ketentuan yang telah diatur dalam Permenhub tersebut.

"Pemerintah juga beralasan, tidak pernah diundang dalam persidangan. Jadi carut-marut taksi online itu," kritiknya.

Untuk itu. Bayu menyebut, kunci dari permasalahan di MA adalah kurangnya keterbukaan kepada masyarakat. Sebab, selama ini sidang bersifat tertutup dan membuat para pihak tak dapat memberikan argumentasi yang maksimal dan meyakinkan hakim.

"Lain halnya saat pengujian di MK yang dilakukan secara terbuka," tandasnya.

TIF





Original Post

Negara Harusnya Biayai Uji Materiil

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 5
2018-4-12

Negara Harusnya Biayai Uji Materiil

JURU Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi meminta kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemen-kmuh.mi i agar meninjau ulang usulan Mahkamah Agung (MA) yang akan menaikkan biaya uji materiil dari Rp 1 juta menjadi sebesar Rp 5 juta.

Sebab, kata dia, naiknya biaya tersebut akan sangat memberatkan para pencari keadilan yang selama ini banyak dialami warga kelas menengah bawah.

"Peraturan MA itu juga menyalahi asas peradilan murah dan terjangkau bagi masyarakat," ujar Farid, kemarin.

Menurut Farid, MA seharusnya lebih menekankan kepada keterbukaan informasi terkait sidang uji materiil di MA yang.

selama ini terkesan tertutup dan sulit diakses.

"Akibatnya, masyarakat banyak yang bertanya-tanya seperti apa proses persidangan uji materiil di MA," ujarnya.

Dengan dilakukan sidang terbuka, lanjut Farid, maka para pemohon akan bisa mengetahui secara pasti dan jelas alasan hakim menolak atau menerima perkara uji materi yang diajukan.

Selain itu. Farid juga menanyakan alasan MA menaikkan biaya perkara uji materi tersebut hingga mencapai 500 persen. "Apakah ini bertujuan untuk membatasi para pencari keadilan atau untuk menambah pendapatan negara?" tanyanya.

Bila ingin menambah pendapatan negara, tentu tidak patut dan salah alamat, justru kata Farid, seharusnya negara membantu para pencari keadilan dengan membiayai seluruh perkara uji materiil di MA.

"Apalagi, biaya uji materiil di MK gratis, tanpa dipungut biaya sepeser pun," ingatnya.

Untuk itu, Farid menilai, biaya perkara uji materiil sebesar Rp 1 juta yang selama ini telah diterapkan, sudah pas, sehingga tidak perlu lagi meminta dana yang lebih besar kepada para pencari keadilan.

TIF





Original Post

Nihilnya Pemantauan Masyarakat Buka Peluang Aksi Transaksional Uji Materiil

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 5
2018-4-12

Nihilnya Pemantauan Masyarakat Buka Peluang Aksi Transaksional Uji Materiil

UJI materiil di Mahkamah Agung (MA) telah berlangsung sejak tahun 1949 dan diatur kembali pada 1970. Namun, baru mulai muncul permohonan uji materiil sejak tahun 1993.

Uji materiil di MA berbeda dengan di Mahkamah Konstitusi (MK). Di mana, MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (UU) terhadap UU, seperti peraturan menteri (permen) atau peraturan daerah (perda).

Hal ini tertuang dalam Pasal 24A ayat [1] UUD 1945 yang diperkuat dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA.

Sedangkan MK menguji UU terhadap UUD 1945. Perbedaan lainnya, pendaftaran perkara uji materiil di MK bebas biaya, sedangkan di MA dibebankan biaya sebesar Rp 1 juta. Bahkan, akan dinaikkan sebesar Rp 5 juta per perkara.

Berdasarkan data dari Pusat Studi Konstitusi (Pusako) sejak 2004-2017, MA telah menangani 431 perkara uji materiil peraturan di bawah undang-undang. Namun hingga kini, banyak pu-

tusan MA dinilai tidak menjawab persoalan masyarakat karena sidangnya digelar tertutup.

Sedangkan di MK. sejak 2003 hingga 31 Desember 2017, se-

banyak 1.134 perkara uji materiil yang masuk ke lembaga penjaga konstitusi itu. Rinciannya, 1.007 putusan diunggah, 3.480 norma yang diuji, sebanyak 574 norma

yang diubah, baik pasal maupun ayat yang dicabut dengan total 234 undang-undang yang dimohonkan pengujian. Sidang uji materiil di MK ber-

sifat terbuka, sedangkan di MA tertutup. Direktur Pusako, Feri Amsari menilai, dalam melakukan persidangan uji materiil, hakim agung tidak melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait, sehingga MA tidak mendengarkan dalil-dalil pemohon.

"Uji materi di MA juga bersifat tertutup," ujar Feri.

Menurut Feri, nihilnya pemantauan yang dilakukan masyarakat karena sidang pemeriksaan yang berlangsung tertutup, membuka peluang terjadinya aksi transaksional dalam pelaksanaan uji materiil.

Menurutnya, dengan membuka proses persidangan, masyarakat bisa melakukan pemantauan terhadap berbagai fakta persidangan yang akan disandingkan dengan putusan MA. Jika nantinya putusan tersebut melenceng dari berbagai fakta yang ada, maka mekanisme koreksi dari publik dapat berjalan.

"Tapi kalau prosesnya tertutup, masyarakat cuma bisa mengetahui putusannya saja. Padahal, berbagai fakta persidangan sangat penting untuk diketahui." tandasnya.

TIF





Original Post

Pendaftar Uji Materiil Di MA Rata-rata Sebulan Cuma Tiga

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 5
2018-4-12

Pendaftar Uji Materiil Di MA Rata-rata Sebulan Cuma Tiga

Para pencari keadilan kini harus menguras kantong lebih dalam. Pasalnya, Mahkamah Agung (MA) berencana menaikkan biaya perkara uji materiil dari Rp 1 juta menjadi Rp 5 juta. Rencana tersebut sudah masuk dalam draf Peraturan MA (Perma) dan dikirimkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk diundangkan.

UJI materiil di MA berbeda dengan Mahkamah Konstitusi (MK). MK berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sedangkan MA menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi. Seperti, uji materi soal peraturan menteri (permen) atau peraturan daerah (perda) terhadap undang-undang. Untuk pendaftaran uji materiil di MK bebas biaya perkara, sedangkan di MA harus membayar Rp 1 juta.

Seperti apa prosedur pendaftaran uji materi di MA? Tempat pendaftaran uji materiil berada di lantai 5 Gedung MA di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Lokasinya berada di Ruang Direktorat Pranata Tata Usaha yang berada di Gedung Utama MA.

"Kalau mau daftar uji materiil, berkas harus lengkap biar secepatnya diproses," ujar salah satu petugas informasi yang enggan disebutkan namanya. Selasa (10/4).

Tidak mudah mengakses ruang-ruang yang berada di lembaga tertinggi peradilan itu. Setiap pengunjung harus terlebih dahulu mendaftar di meja reformasi yang berada di lantai satu dengan meninggalkan KTP. Tanda pengenal akan diganti dengan kartu akses khusus selama berada di lembaga tersebut. Setelah mendapat kartu khusus, pengunjung lantas diarahkan petugas ke lantai lima dengan

menggunakan lift yang tersedia di gedung tersebut.

Sebelum sampai lift, seluruh pengunjung harus melewati pintu dengan akses khusus. Hanya petugas dan pengunjung yang memiliki kartu pengenal khusus yang diperbolehkan masuk dan menaiki lift hingga lantai lima.

Di lantai ini, pengunjung bisa langsung memasuki Ruang Direktorat Pranata Tata Usaha yang letaknya tidak jauh dari lift. Pintunya dalam kondisi tertutup. Setelah diketuk beberapa kali, seorang petugas membuka pintu dan menyapa dengan ramah serta mempersilakan duduk di kursi yang tersedfa.

Tidak ada tanda khusus yang menjadi petunjuk bahwa meja tersebut digunakan sebagai tempat pendaftaran uji materiil. Sebab, hanya berupa meja warna gelap lengkap dengan dua kursi untuk pemohon. Mejanya berhimpitan dengan dengan ruang kerja staf bagian penelaah pa-jak.

"Kebetulan hari ini tidak ada yang daftar," ujar Heri, Kepala Seksi (Kasi) Penelaah Pajak MA sekaligus merangkap sebagai petugas penerima pendaftaran kepada Rakyat Merdeka, Selasa (10/4).

Setelah menerima pemohon, Heri lantas menanyakan kesiapan berkas-berkas yang diajukan pemohon. Berkas yang ditanyakan antara lain. Surat Permohonan Keberatan Hak Uji Meteriil (HUM) dalam bentuk

Compact Disk (CD) satu keping, surat kuasa (bila memakai kuasa), daftar bukti permohonan peraturan pemerintah (PP) atau peraturan daerah (Perda) yang dijadikan keberatan pemohon dan kaitannya dengan pertentangan dengan undang-undang di atasnya.

Selain itu, bukti-bukti pendukung yang dibuat dengan dua copy. "Kalau bisa datang agak pagi, bila ada kekurangan berkas bisa secepatnya dilengkapi saat itu juga," kata dia.

Untuk waktu pendaftaran uji materiil, lanjut Heri, mulai pukul 08.00 WIB-16.30 WIB. "Kalau hari Jumat lebih lama, sampai jam 5 sore," tandasnya.

Setelah seluruh berkas lengkap, lanjutnya, pemohon lantas membayar biaya perkara sebesar Rp 1 juta dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 50 ribu. "Untuk pembayaran Rp 1 juta transfer melalui bank, sedangkan Rp 50 ribu langsung ke Kepala Seksi (Kasi HUM)," ucapnya.

Soal kenaikan biaya perkara, Heri mengatakan, hal itu masih dalam pembahasan dan belum menjadi keputusan tetap. "Jadi, biaya perkara tetap Rp 1 juta," tandasnya.

Menurut Heri, tidak banyak warga yang mengajukan uji materiil ke MA, meskipun biayanya masih Rp 1 juta. "Rata-rata dalam sebulan hanya tiga perkara yang masuk," sebutnya.

Namun, ia tidak mengetahui secara pasti kapan perkara uji

materiil diputus hakim agung. Sebab, kata dia, hal itu sudah menjadi kewenangan hakim agung. "Yang pasti, kalau sudah keluar putusannya akan kami upload ke website MA," ucapnya.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah, pihaknya telah mengirimkan draf Perma terkait kenaikan biaya perkara uji materiil menjadi Rp 5 juta ke Kemenkumham sejak Desember 2017. Ketentuan biaya tersebut berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Uji Peraturan Perundang Undangan di bawah undang-undang.

"Saat-ini masih di Kemenkumham dan beliim di "undang 1 - undangkan, sehingga belum diberlakukan," ujar Abdullah.

Menurut Abdullah, rencana kenaikan biaya perkara uji materiil untuk kepentingan pengumuman hasil uji materiil kepada publik. "Diumumkan itu berbayar, kalau diumumkan di koran mesti bayar iklan. Kalau tidak diumumkan, siapa yang tahu." ucapnya.

Hal itu, berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (8) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA. Sementara, lanjut dia, MA memiliki anggaran terbatas, sehingga tidak mungkin untuk membayar penuh putusan yang harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah, bahkan di media masa.

Sebetulnya, kata Abdullah, biaya sebesar Rp 5 juta tidak bisa menutup segala keperluan pengumuman putusan di media

massa atau koran karena jumlahnya cukup banyak. "Putusan bisa puluhan atau bahkan ratusan halaman," sebutnya.

Lebih lanjut, menurutnya, biaya perkara uji materiil disertai dengan rincian biayanya sudah diaudit BPK. "Sebenarnya bisa saja putusan MA disampaikan di website MA, tapi hal itu dikhawatirkan tidak akan menjangkau masyarakat di daerah-daerah," sambungnya.

Terkait sidang uji materiil di MA yang tertutup, Abdullah beralasan, perkara yang ditangani MA cukup banyak, seperti "perkara kasasi dan pehinjauari Kembali (PK). Penanganan perkara tersebut, lanjut dia, cukup menyita waktu dalam penyelesaiannya sehingga menjadi kendala dan hambatan bagi MA untuk melakukan persidangan yang dihadiri oleh pihak-pihak.

"Juga memberi kesempatan menghadirkan saksi dan ahli dalam sidang terbuka untuk umum dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang."

Selain itu, menurutnya, posisi MA adalah pengadilan judex juris. Artinya, MA hanya memeriksa berkas, tidak memeriksa prinsipal secara langsung.

"Bila MA berupaya menghadirkan para pihak yang berperkara di sidang, sementara itu tidak ada di dalam peraturan perundangan -undangan, maka berlawanan dengan prinsip MA sebagai judex juris," dalilnya.

tif





Original Post

Wiranto Pastikan Tidak Cawe-cawe

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 6
2018-4-12

Wiranto Pastikan Tidak Cawe-cawe

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, tudingan bahwa dirinya terkait intervensi verifikasi partai politik di Pengadilan Tata Usaha Negara boleh-boleh saja. Namun, menurutnya, hal tersebut tidak perlu dilakukan karena sebagai Menko Polhukam dirinya paham betul apa yang dilakukan.

"Mengenai dugaan itu saya kira tidak perlu ada dugaan-dugaan seperti itu. Kemenko Polhukam paham betul bahwa kita tidak mungkin mengintervensi proses verifikasi partai politik, untuk apa?. Itu hak politik tiap warga negara, boleh-boleh saja mendirikan partai politik, syaratnya sudah jelas, tahapnnya sudah jelas, ikuti saja itu," ujar Wiranto kemarin.

Sebagai seseorang yang pernah mendirikan partai politik dan mengikuti proses verifikasi. Menko Polhukam mengaku bahwa dirinya juga pernah merasakan kegalauan tokoh-tokoh politik yang mendirikan partai tapi tidak lolos verifikasi.

Namun, menurutnya, kegalauan tersebut kemudian jangan ditimpakan pada pihak lain karena memang dalam rangka verifikasi itu hasilnya secara administrasi dan faktual.

Dikatakan, sudah ada tim yang cukup kuat untuk melakukan penelitian, sehingga hasilnya memang seperti itu.

"Lah kemudian kalau yang bersangkutan melakukan upaya-upaya hukum itu sah-sah saja dan tatkala upaya hukum itu sudah dijatuhkan memang itu keputusan hukum yang sudah bagian dari proses penelitian yang cukup akurat," kata Wiranto.

Terkait kegiatan rapat koordinasi Kemenko Polhukam bersama dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum pada 28 Maret 2018 lalu. Menko Polhukam mengatakan bahwa hal tersebut sah-sah saja dan memang harus dilakukan.

Karena pemerintah ingin agar pemilu berjalan dengan aman, tertib, lancar dan sukses. Menurutnya, hal itu bisa terjadi kalau segenap pemangku kepentingan yang berhubungan dengan pemilu itu bisa sinkron dan harmonis.

"Saya mengundang waktu itu kan KPU, Bawaslu kita undang. Kemudian Kementerian Dalam Negeri saya undang. Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, BIN, Kapolri, Panglima TNI, semuanya kita undang untuk ayo masing-masing kita sinkronkan ini, kita harmoni sku n ini," kata Wiranto.

Untuk Pengadilan TUN, Menko Polhukam menjelaskan bahwa yang diundang bukanlah Ketua Pengadilan melainkan Kepala Kamar Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan pejabat Mahkamah Agung yang mengurusi masalah

TUN.

DNU





Original Post

Nasib Boediono di KPK

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-4-12

Nasib Boediono di KPK

ARIF SATRIO NUGROHO. FAUZIAH MURSID

KPK tak wajib mematuhi putusan PN Jaksel.

JAKARTA - Bola panas penetapan mantan gubernur Bank Indonesia Boediono dan mantan petinggi BI lainnya sebagai tersangka akan berada di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini menyusul putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan praperadilan oleh MAKI (Masyarakat Anti Korupsi) dengan termohon pihak KPK untuk melanjutkan penyidikan skandal Bank Century.

"Terserah kepada KPK mereka harus memiliki fakta sendiri," ujar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H La-oly. Yasonna tak mau turut mendorong KPK untuk melanjutkan penyidikan kasus skandal Bank Century. "Itu penegakan hukum, silakan itu urusan penegak hukum," ujar Yasonna saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/4).

Mantan anggota Panitia Khusus Hak Angket Bank Century dari Fraksi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng menilai, penegak hukum harus bersikap adil memproses kasus Bank Century.

"Negara ini negara hukum, tentunya semua warga negara mesti taat pada putusan pengadilan. Saya menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum untuk bertindak adil kepada semua warga negara," ujar Mekeng saat dihubungi melalui pesan singkatnya, Rabu.

Karena itu, merujuk putusan PN Jaksel tersebut, KPK semestinya

menjalankan perintah PN Jaksel. Terlebih, dalam putusan tersebut, Hakim membeberkan bukti-bukti terkait kasus tersebut.

Mantan anggota Pansus Century dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menilai, keputusan saat ini berada di penegak hukum, yakni KPK. "Mengingat ini sudah masuk ranah hukum, biarlah penegak hukum bekerja. Tanpa ditekan-tekan tanpa diprovokasi. Biarlah keadilan tegak tanpa dinodai," ujar Hendrawan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terkait kasus dugaan korupsi dana talangan bailout Bank Century. Menurutnya, KPK berkomitmen mengungkap kasus apa pun.

"Tentu, kami hormati putusan pengadilan tersebut. Berikutnya, KPK akan mempelajari putusan itu," ungkap Febri melalui pesan singkat, Selasa (10/4).

Selain menghormati putusan, KPK juga akan melihat sejauh mana putusan tersebut dapat diimplementasikan dalam penanganan kasus itu. Febri menilai, amar putusan yang dikeluarkan pada Senin (9/4) lalu itu relatif baru jika dibandingkan dengan sejumlah putusan praperadilan yang ada.

Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Achmad Guntur menjelaskan, dalam pelaksanaan putusan ini, tidak ada mekanisme yang mengatur batasan waktu atau kewajiban KPK mematuhi putusan ini. "Kalau soal pelaksanaannya, tidak ada me-kanisme"berikutnya. Semua dikembalikan lagi ke penegak hukum, bisa dilaksanakan apa tidak," ujarnya.

Menurutnya, setiap penegak hukum punya ukuran dan bukti-bukti untuk melakukan penyidikan. Dia pun menyerahkan putusan ini apa-

kah akan ditindaklanjuti KPK atau dilakukan supervisi ke penegak hukum lainnya, seperti Polri dan kejaksaan.

Terkait hal ini, Polri enggan memberikan sikap lebih dalam. "Kita analisis dulu," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Polisi Mohammad Iqbal di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Rabu.

Polri, kata Iqbal, tidak bisa langsung melakukan upaya paksa dalam suatu proses hukum yang berlaku. Dalam kasus ini, dia menyatakan, Polri akan melakukan koordinasi terlebih dahulu.

Putusan aneh

Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menilai, keputusan tersebut agak aneh. Sebab, biasanya praperadilan ditujukan bagi perkara yang sedang berlangsung. Sedangkan, kasus Bank Century sudah cukup lama diperkarakan.

"Bagi saya agak aneh itu, jadi jarang ada keputusan seperti itu," ujar pria yang akrab disebut JK tersebut di Jakarta, Rabu.

JK mengatakan, dari kacamata orang awam, keputusan praperadilan ini berbeda dengan yang lainnya. JK meminta semua pihak menghormati proses hukum tersebut. Akan tetapi, dia meminta agar keputusan praperadilan ini bisa dijelaskan dengan baik kepada masyarakat. "Saya bukan ahli hukum, ya mudah-mudahan tentu ini semua harus hormati hukum. Tapi, harus jelas mengapa terjadi keputusan demikian," kata Jusuf Kalla.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo mengaku kaget atas putusan tersebut. Namun, dia enggan mengomentari persoalan perkara hukum Boediono yang tak lain adalah wakil

presiden era Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Demokrat berharap agar yang benar tetap benar dan yang tidak benar dikoreksi.

"Tapi, biarkanlah hukum yang menentukan," ujar Roy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

Namun, Roy menyebut, Boediono yang juga dosennya di Universitas Gadjah Mada (UGM) itu sebagai sosok yang lurus dan tulus. Diikutkannya Boediono dalam kasus tak lepas dari konsekuensi dari jabatannya sebagai gubernur BI.

Kasus skandal Bank Century kembali mencuat pascaputusan PN Jaksel bernomor 24/Pid.Pra/2Oi8-/PN.Jkt.sel dengan hakim tunggal. Effendi Mukhtar. Putusan tersebut memerintahkan KPK melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede, dan kawan-kawan sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya.

Sebelumnya, KPK mengeksekusi mantan deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya yang dihukum 15 tahun penjara dalam kasus ini. Dalam dakwaan Budi, disebutkan juga sejumlah pihak yang turut bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, tetapi belum ditindaklanjuti hingga kini.

Sejumlah nama tersebut, yaitu Boediono selaku gubernur BI, Miranda Swaray Goeltom selaku deputi gubernur senior BI, Siti Cha-limah Fadrijah selaku deputi gubernur Bidang VI Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah, Budi Rochadi selaku deputi gubernur Bidang VII Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR, dan Perkreditan. Namun, Siti Fadjriah dan Budi Rochadi telah meninggal dunia.

rizky jaramaya/ronggo astungkoro/umar mukhtar/ed/nashih nashrullah





Original Post

KORUPSI TRANSMART

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-4-12

KORUPSI TRANSMART

Walikota Cilegon nonaktif yang juga terdakwa kasus suap pembangunan Transmart Iman Ahyadi Ikananj didampingi pengacaranya Kelana (tengah) mencatat pernyataan koleganya sesama kader Partai Golkar Hendri (kiri) yang menjadi saksi kunci dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Serang. Banten, Rabu 111/4).

ASEP FATHURAHMA/ANTARA





Original Post

Ketua MPR dan DPR Kompak Serahkan Kasus Century ke KPK

Media Online Cnnindonesia.com
2018-04-12

Jakarta, CNN Indonesia Ketua MPR, Zulkifli Hasan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait kelanjutan kasus Bank Century.

Zulkifli menilai KPK merupakan satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan dan mendapatkan mandat untuk menindaklanjuti putusan tersebut.

"Kita serahkan kepada KPK aja lah itu, ini biarlah bagian dari KPK untuk melakukan tindak lanjut itu," kata dia di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/4).

Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengaku kaget dan menyatakan keprihatinannya atas putusan praperadilan PN Jakarta Selatan yang kembali membuka kasus Bank Century yang dinilai merugikan negara sebesar Rp7 triliun itu.

Pasalnya, Zulhas mengetahui bahwa kasus yang diduga melibatkan mantan wakil presiden Boediono tersebut sempat ditutup.

"Kan waktu itu saya jadi menteri, wapresnya pak Budiono, saya kira udah selesai waktu itu. Ternyata muncul lagi, tentu prihatin" kata dia.

Senada dengan Zulhas, Ketua DPR Bambang Soesatyo sepakat bahwa putusan PN Jakarta Selatan tersebut harus diserahkan ke KPK sebagai lembaga yang berwenang menindaklanjuti kasus itu sesuai perundang-undangan.

"Poin saya adalah menjaga suasana kondusif di DPR, bahwa kita serahkan sepenuhnya pada KPK untuk menindaklanjuti keputusan pengadilan itu," kata Bambang.

Bambang juga meminta kepada pihak pengadilan dan KPK agar tak menyelesaikan kasus ini dengan kegaduhan. Hal itu dimaksudkan agar agenda tahun politik di Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 tak terganggu dengan polemik tersebut.

Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menetapkan mantan Wakil Presiden Boediono sebagai tersangka dalam kasus korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan PT Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Perintah tersebut menjadi salah satu keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat mengabulkan gugatan praperadilan nomor 24/Pid.Prap/2018/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Senin (9/4).

Selain nama Boediono, PN Jaksel juga memerintahkan KPK untuk menetapkan empat nama lainnya sebagai tersangka, yakni Muliaman Darmansyah Hadad, Hartadi, Miranda Swaray Gutom, dan Raden Pardede. (end)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180412041947-32-290188/ketua-mpr-dan-dpr-kompak-serahkan-kasus-century-ke-kpk



Original Post

PKPI Menang di PTUN

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-4-12

PKPI Menang di PTUN

Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) AM Hendropriyono (tengah) didampingi kader partainya usai menghadiri pembacaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta, Rabu (11/4). PTUN memutuskan menerima gugatan PKPI dan berhak menjadi peserta Pemilu 2019.

ANTARA FOTO/WIBOWO ARMANDO/RN/NZ/18





Original Post

Wapres Nilai Putusan PN Jaksel Janggal

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-4-12

Wapres Nilai Putusan PN Jaksel Janggal

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu mengatakan putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait pengabulan gugatan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan kembali kasus skandal Bank Century, aneh dan tidak jelas.

"Bagi saya agak aneh juga, jarang ada keputusan seperti itu. Saya bukan ahli hukum, tapi tidak jelas lah, berbeda dengan yang biasa," kata Wapres Kalla kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (11/4).

Wapres menilai putusan PN Jaksel untuk meminta KPK kembali menetapkan tersangka baru adalah janggal, karena kasus tersebut sudah putus dengan mendakwa mantan Deputi FV Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya.

"Jarang ada keputusan seperti itu. Biasanya praperadilan itu ada perkara yang sedang berlangsung untuk kemudian (praperadilankan. Ini kan perkaranya sudah, katakanlah,

putus, kok diperkarakan?" kata Jusuf Kalla.

Meski menilai ada kejanggalan dibalik putusan PN Jaksel tersebut. Wapres Kalla meminta masyarakat untuk menghormati produk hukum asalkan putusan hukum tersebut jelas.

"Ya tentu semua harus menghormati hukum, tapi hukum harus jelas juga kenapa bisa terjadi keputusan demikian," katanya.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan praperadilan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait kasus korupsi Bank Century.

Tentu, kami hormati putusan pengadilan tersebut. Berikutnya, KPK akan mempelajari putusan itu dan melihat sejauh mana bisa diimplementasikan karena amar putusan itu relatif baru dalam sejumlah putusan praperadilan yang ada," kata Juru Bicara KPK Febri Dian syah di Jakarta, Rabu (11/4).

Prinsip dasarnya, kata dia,

KPK berkomitmen mengungkap kasus apapun sepanjang terdapat bukti yang cukup.

Di tempat terpisah, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mengatakan pihaknya menyerahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti putusan pengadilan yang memerintahkan agar mantan wakil presiden Boediono dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi bailout Bank Century.

Menurut Yasona, pihaknya menyerahkan urusan penegakan hukum kepada penegak hukum. Pemerintah tak men-campurinya. "Jadi terserah kepada KPK," kata Yasonna, Rabu (11/4).

Yasona menekankan Pemerintah meyakini bahwa KPK akan dan harus memiliki fakta sendiri atas kasus itu.

Anggota Fraksi PD dan mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga, Roy Suryo, meyakini masyarakat akan menggunakan akal sehatnya bila dianggap kasus itu akan menjatuhkan partainya,

(bl/ant)





Original Post

KPK Tindak Lanjuti Putusan Praperadilan

Media Cetak Jawa Pos Halaman 1
2018-4-12

KPK Tindak Lanjuti Putusan Praperadilan

Perintah Penetapan Boediono Jadi Tersangka

JAKARTA Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terkait praperadilan kasus bailout Bank Century menuai banyak

komentar. Sejumlah legislator DPR pun sudah menyuarakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti putusan tersebut

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Namun, lembaga antirasuah itu tidak mau bertindak gegabah. Me-

reka masih mempelajari amar putusan praperadilan bernomor 24/Pid Prap/2018/PN.JktSel tersebut

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memastikan bahwa instansinya tidak tinggal diam atas kelanjutan proses hukum kasus bailout Bank Century. Tidak ada yang berhenti dalam penanganan kasus itu. Bahkan, April tahun lalu KPK telah memetakan peran setiap orangyang disebut dalam putusan terhadap mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Budi Mulya. "Tinggal kami buat lebih lanjut. Kami masih pelajari putusan yang kemarin (Selasa, 10/4, Red)," ujarnya Rabu (11/4).

Menurut Saut, putusan yang dijatuhkan PN laksel dua hari lalu tidak lain bertitik tolak dari putusan terhadap Budi Mulya. "(Kasus) Budi Mulya di putusannya kan menyebut sepuluh nama."

Saut menjamin, tanpa putusan PN laksel pun, instansinya bakal berupaya mengungkap kasus itu sampai tuntas. "Nanti pimpinan akan melihat konstruksi kasusnya seperti apa. Kalau sudah jelas, tanpa putusan itu pun, KPK punya kewajiban," terang dia.

Ketua DPR Bambang Soesatyo ikut angkat bicara. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk menindaklanjuti putusan PN Jaksel sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan. Bambang juga memerintah Komisi HI DPR mendalami putusan praperadilan agar kasus tersebut bisa dituntaskan secara permanen. "Karena

sudah berlangsung cukup lama dan belum tuntas hingga kini," ujar legislator Partai Golkar itu.

Bamsoet -panggilan akrab Bambang Soesatyo- juga mengimbau semua pihak yang diduga terlibat untuk secara kooperatif dan jujur memberikan keterangan serta penjelasan kepada KPK. Tujuannya, kasus Bank Century dapat terungkap dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyatakan, permasalahan Bank Century sudah masuk ranah hukum. "Biar proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Kami hanya minta semua proses penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan," kata dia kepada Jawa Pos kemarin.

Soal nama Menteri Keuangan Sri Mulyani yang disebut-sebut dalam perkara itu, Hendrawan menyatakan, dalam kasus Century, Sri Mulyani termasuk yang paling kritis. Penegak hukum bisa mendalami sikap kritis menteri keuangan itu dalam notula-notula rapat.

Lantas, bagaimana respons Sri Mulyani? Mantan managing directorBank Dunia itu tampak santai ketika ditanya wartawan terkait potensi kelanjutan kasus Bank Century yang bisa menyeret namanya. "Saya serahkan ke KPK saja soal kasus itu," ujar dia, lantas memasuki mobil seusai rapat

dengan Komisi XI DPR kemarin.

Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Roy Suryo mengaku kaget dengan putusan praperadilan yang memerintah KPK menetapkan Boediono sebagai tersangka.

"Saya hanya menyampaikan kepada Pak Boediono agar tabah. Semua akan bisa dilewati," ujar dia kemarin.

Menurut pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar, putusan praperadilan tersebut sudah melampaui batas kewenangan. Fickar menjelaskan, kompetensi praperadilan hanya menyangkut keabsahan upaya paksa penyidik di lembaga penegak hukum. "Upaya paksa itu menangkap, menahan, menggeledah, dan menyita serta menyatakan seseorang sebagai tersangka."

Fickar menambahkan, kompetensi praperadilan lainnya ialah menyatakan keabsahan penetapan tersangka, penghentian penyidikan, serta memutus ganti rugi dan rehabilitasi. Ketentuan tersebut ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan diatur dalam pasal 77 sampai pasal 83 KUHAP.

Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi menyampaikan bahwa putusan pengadilan memang harus dilaksanakan. "Apa pun isinya putusan itu, kalau itu memang putusan pengadilan, konsekuensinya seperti itu (dilaksanakan, Red)," tegasnya.

(bay/him/syn/vir/ita/c9/agm)





Original Post

Menguji Penetapan Tersangka yang Tidak Adil

Media Cetak Jawa Pos Halaman 4
2018-4-12

Menguji Penetapan Tersangka yang Tidak Adil

PENGADILAN Negeri (PN) Jakarta Selatan Selasa (10/4) mengentak dunia hukum di tanah air. Amar putusan praperadilan memerintahkan penetapan Boediono sebagai tersangka sekaligus melanjutkan penyidikan kasus Bank Century.

Putusan itu fenomenal. Sebab, baru kali pertama pengadilan memerintah penyidik menetapkan tersangka.

Awasi Penetapan Tersangka

Putusan itu membongkar tembok ketidakterkontrolnya wewenang penyidik dalam penetapan tersangka. Selama ini ada dua kegelapan dalam penetapan tersangka. Pertama, dasar seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini sudah dijawab dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), baik prosedural maupun syarat substansi.

Kedua, mengapa seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan mengapa yang lain tidak. Pertanyaan yang kedua itu terjawab dengan praperadilan ini. Sudah terlalu Tama kita menahan sesak dada seraya bergumam "Saya berbuat dengan dia, tapi kok saya saja tersangkanya." "Kenapa dia saja tersangkanya, padahal berbuatnya dengan mereka, ada apa ini?" Ungkapan ketidakpercayaan pada penetapan tersangka lama sekali tersimpan dalam alam bawah sadar keadilan rakyat Sang penyidik pun merasa itu merupakan

otoritasnya untuk menersangkakan siapa bersama siapa dan cukup sampai siapa saja. Pengadilan pun banyak tidak dapat berbuat apa-apa ketika yang didakwa hanya tertentu, sementara yang lain tidak.

Rakyat kini memiliki pintu untuk mengontrol penetapan tersangka baru, dan hakim pun tidak hanya fasih menerima tersangka dari penuntut umum. Kalau dirasa tersangkanya kurang, hakim seharusnya secara aktif memerintahkan untuk menersangkakan pihak lain yang diabaikan.

Keadilan Tersangka

Objek praperadilan diatur dalam pasal 77 KUHAP juncto putusan MK No 21 /PUU-X1I/2014 untuk menguji (a) sah atau tidaknya penangkapan, penetapan tersangka, penyitaan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorangyangperkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Putusan itu merupakan perluasan atas pemaknaan dari pasal 77 huruf a sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Sebagaimana diketahui, putusan atas kasus bailout Bank Century dalam kasasi atas terdakwa Budi Mulya telah diputus 15 tahun. Sementara itu, atas para pihak yang memiliki peran sama dalam kasus

tersebut, proses penyidikannya belum beranjak. Jangankan disidangkan, ditersangkakan saja tidakoleh KPK. Putusan praperadilan itu merupakan "penemuan hukum" (re-chtvinding) atas kata "penghentian penyidikan" tidak saja diukur yang secara formal dengan penerbitan SP3. Penghentian cukup diartikan telah terjadi ketika ada satu pihak yang telah diproses bahkan sampai putusan kasasi, sementara ada pihak lain yang tidak ditingkatkan proses penyidikannya adalah bentuk dari "penghentian penyidikan" Penundaan proses di kala yang lain berlanjut adalah bentuk ketidakadilan dan ini tidak boleh lagi terjadi.

Lebih lagi, termohon praperadilan itu adalah KPKyang tidak memungkinkan menghentikan penyidikan melalui SP3. Namun, penghentian penyidikan itu bagi KPK cukup tecermin dari tidak melanjutkannya penyidikan dalam waktu yang

seharusnya juga sudah diselesaikan. Selama ini KPK banyak berlindung dalam dalih tidak cukup bukti, tidak sadar bahwa itu telah menimbulkan kesan tebang pilihnya dalam penegakan hukum.

Kepentingan Siapa

Pertanyaan lebih lanjut, siapa pihak yang diberi legal standing untuk memohon praperadilan atas pengujian penetapan tersangka itu sebagaimana palam pasal 77 ayat (1) huruf b menyatakan "atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan" Memaknai "yang berkepentingan" dalam praperadilan itu selama ini adalah diberikan kepada pelapor, dengan asumsi pihak yang berkepentingan biasanya adalah pelapor atas kerugian yang dideritanya. Kebetulan dalam putusan praperadilan ini adalah pihak Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAW) selaku LSM. Dengan demikian, sejauh ini pemohon praperadilan dalam menguji penghentian penyidikan ini adalah pelapor maupun masyarakat yang merasa berkepentinganya terugikan atas penghentian tersebut

Namun, ke depan untuk menjamin keadilan, praperadilan perlu diberikan haknya kepada seseorangyang diperlakukan tidak adil. Khususnya saat seseorang ditetapkan tersangka, sementara yang lain tidak. Bahkan,

jika tersangka tersebut telah menjalani proses pidana atau telah meninggal dunia, perlu juga pintu permohonan praperadilan tersebut diberikan kepada keluarganya si terpidana yang meninggal tersebut, ini memberikan hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum bagi rakyat

Perlu Regulasi

Terobosan hukum itu memecah gunung kebuntuan keadilan yang tak semua hakim mampu dan berani melakukannya. Termasuk untuk menirunya dalam perkara lebih lanjut. Apalagi, hukum civil law yang kita anut tidak menempatkan preseden sebagai dasar hukum yang mengikat, melainkan hukum tunduk pada aturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, adalah tugas pembentuk hukum (presiden dan DPR) untuk segera mengakomodasi terbitnya keadilan dalam penetapan tersangka. Bisa juga dengan kembali menguji ketentuan objek praperadilan dalam pasal 77 KUHAP, termasuk "sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penyitaan, penetapan tersangka dan/atau tidak ditetapkannya tersangka atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan.

Dekan Fakultas Hukum Unej

NURUL GHUFRON





Original Post

KPK Analisis Pihak Terkait Kasus Century

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 1
2018-4-12

KPK Analisis Pihak Terkait Kasus Century

Jakarta- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menegaskan, pihaknya sudah menganalisis pihak-pihak yang dinilai bertanggungjawab dalam kasus bail out Bank Century, menyusul perintah dari keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), pekan ini.

NERACA

"Sekitar April tahun lalu, tim penuntut umum KPK sudah buat ringkasan analisis tentang peran masing masing potensi pelaku," ujar Saut seperti dikutip laman CNNIndonesia.com, Rabu (11/4).

Menurut dia, hasil analisis itu nantinya akan diserahkan kepada pimpinan KPK dan kepada Deputi KPK lainnya. Analisis tersebut menjadi bahan masukan untuk menentukanorangyangdidugaja-di pelaku selanjutnya.

Ada atau pun tidak perintah praperadilan, dia memastikan bahwa KPK tetap memproses kasus tersebut Proses hukum akan dijalankan selama ada dukungan bukti. p Jadi tanpa putusan atau tuntutan siapapun, KPK masih tidak dalam posisi menutup kasus nya. Penyidik dan penuntut yang paham konstruksi kasusnya seperti ala, siapa berperan apa dan kick back-nya seperti apa," ujar Saut.

Dia menuturkan, KPK kerja tidak karena diminta oleh siapapun. KPK bekerja atas kekuatan bukti. Terlepas dari itu, dia mengaku masih butuh waktu untuk mengungkap kasus megakorupsi tersebut. KPK juga mempelajari putusan pengadilan sebelumnya sebagai bahan pengembangan kasus. "Itu perlu waktu. Kalau tidak ada juga itu putusan sebelumnya tinggal dikembangkan, dipelajari lebih lanjut seperti apa," tegas Saut

Dalam kasus ini, mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya divonis 15 tahun oleh Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi pada April 2015. Budi terbukti bersalah melakukan korupsi terkait pengucuran dana Rp600 miliar untuk Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) bagi PT Bank Century saatiru.sebelum pengucuran dana talangan negara.

Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) memerintahkan KPK untuk mene-

tapkan mantan Gubernur BI Bdse-bagai tersangka dalam kasus korupsi pemberian FPJP dan penetapan PT Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Perintah tersebut menjadi salah satu putusan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

Selain nama Bd, PN Jaksel ju-gamemerintahkanKPKuntukme-netapkan empat nama lainnya, yakni mantan Deputi Gubernur BI HAS, MH, dan MSG, serta bekas Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) RP, sebagai tersangka.

Bank Century yang sudah ber-ganti namadua kali yai tu BankMu-tiara, kemudian Bank J Trust Indonesia. Proses penyelamatan bank yang dimulai sejak 2008 silam itu sudah usai scjakbankini resmi lepas dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ke tangan investor Jepang, JTrust Co.,LTd pada 2014 lalu.

Saat penyelamatan Bank Century, Gubernur BI Bd saat itu dinilai merestui pemberian FPJP kepa -da Bank Centu ry sebesar Rp689,39 miliar dan ikut menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Dalam audit BPK 2009, lembaga auditor negara tersebut melihat sejumlah kejanggalan dalam proses penyelamatan Bank Century yang dilakukan BI. Salah satu yang krusial, yakni BI diduga melakukan perubahan aturan permodalan bank guna memuluskan Bank Century menerima FPJP.

PBI Nomor 10/26/PBI/2008 yang mensyaratkan bank hams memiliki rasio kecukupan modal (Capital to Adequaty Ratio/CAR) minimal 8% diubah menjadi PBI Nomor 10/30/2008 yang mensyaratkan CAR hanya perlu positif. Ketentuan CAR dibuat guna memastikan bank yang menerima FPJP sehat dan sanggup mengembalikan pinjamannya ke Bank In-

donesia. Namun, yang terjadi kondisi Bank Century justru memburuk.

Akhirnya, pada 29 November 2008, Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik. Penetapan tersebut hanya selang beberapa hari dari pemberian FPJP yang dilakukan BI pada tanggal 14, 17, dan 18 November 2008.

Gubernur BI (saat itu) menyebut pemberian FPJKsaat itu diperlukan karena krisis dunia yang dikhawatirkan berdampak sistemik ke ekonomi Indonesia Kegagalan satu institusi keuangan sekecil apapun, menurut dia, bisa menimbulkan dampak domino cukup luas.

"Negara lain juga berupaya menyelamatkan perekonomian dengan menjamin deposito di semua bank mereka. Tapi, pada saat itu, saya bersama teman-teman BI berpendapat instrumen utama untuk menangkal risiko sistemik adalah pemberian FPJP ke Bank Century," tutur Boediono pada 2013 seperti dikutip dari Antara.

Selain masalah FPJP, BPK juga menilai BI tak memberikan informasi yangsesungguhnyadanleng-kap terkait kondisi Bank Century.

Halinilahyangmembuatsunrikan modal yangharusdikeluarkan LPS bengkak hingga mencapai Rp6,7 triliun.

Kendati suntikan modal LPS di Bank Century mencapai Rp6,7 triliun, LPS pada akhirnya menjual Bank Century kepada JTrust seni- lai Rp4,41 triliun. Angka tersebut pun disebut sejumlah pihak terbilang mahal melihat harga per buku perseroan atau Price to Book Value (PBV) mencapai 3,5 kali.

Kasus Bank Century terakhir kali menyeret mantan Deputi Gu-bemur Bank Indonesia Budi Mulya yang divonis 15 tahun oleh Mahkamah Agung (MA) di ringkat kasasi pada April 2015. Budi Mulya terbukti sempat menerima pinjaman dari mantan pemilik Bank Century Robert Tantular senilai Rpl miliar. Pinjaman ini diduga membuat Budi Mulya memuluskan FPJP untuk bank tersebut.

Tidak Berwenang?

Secara terpisah, dosen hukum pidana di Universitas Trisakti Abdul Ficar Hadjar memandang perintah tersebut melampaui kewenangan praperadilan.

Sebab, seperti diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Aca-

ra Pidana, praperadilan hanya berwenang memutus terkait upaya paksa oleh penyidik, yakni menangkap, menahan, menggeledah, menyita, dan menyatakan seseorang sebagai tersangka. "Selain kewenangan tersebut, praperadilan tidak berwenang memerintahkan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka," ujarnya.

PN Jaksel sebelumnya mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) tentang pengusutan kasus pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Dalam putusannya, hakim memerintahkan KPKmenetapkan Gubernur BI dan sejumlah nama lain deputi gubernur BI saat itu sebagai tersangka. Menurut Ficar, putusan itu tak mengikat dan tak wajibuntukdiikutioleh KPK. "Bahkan menurut saya bisa diajukan Peninjauan Kembali (PK)," ujarnya.

Namun demikian, Ficar sepakat bahwa putusan yang memerintahkan KPK membuka kembali perkara Bank Century itu wajib dilaksanakan.

bari/mohar/fba





Original Post

Walikota Sukabumi Sarankan Agar Rubah RTRW

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 9
2018-4-12

Walikota Sukabumi Sarankan Agar Rubah RTRW

.NERACA

Sukabumi - Rencana eks Terminal Sudirman akan dijadikan hutan kota sampai saat ini belum terwujud. Padahal rencana itu sudah dimasukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) lima tahun kebelakang. Bahkan Walikota Sukabumi H. M.Muraz juga menyarankan agar usulan hutan kota tersebut bisa diganti dengan usulan lain, atau lahan tersebut dijual ke pihak swasta yangnan rinya un tuk kepentingan pembangunan lainya

"Makanya kalau membuat perencanaan tata ruang itu harus hati-hati. Apakah hutan kota itu cocok tidak di lokasi eks terminal, kalau tidak cepat mbah sekarang RTRW nya kan sudah lima tahun, jadi bisa dirubah," tutur Muraz, kemarin.

Harusnya, dilokasi tersebut dijadikan Central Business District (CBD) atau dijadikan modal pemda. Apalagi pusat pemerintah Kota Sukabumi akan pindah ke daerah Cibeureum, dan tanahnya sudah ada namun untuk pembangunan anggaranya belum ada. ladi kata Muraz, eks terminal itu bisa di ruislag (tukar guling) atau dijual ke pihak lain dan anggaranya bisa

; gunakan untuk membangun kantor pemda yang baru."Dalam aturanya boleh tidak ada yang melarang. Daripada buat hutan kota, mending kalau masyarakat mau menerima kalau tidak gimana," terangnya.

Makanya lanjut Muraz, karena RTRWini sudah berjalan lima tahun, un tuk itu segera dirubah saja, sehingga eks terminal bisa digunakan atau dijadikan ke sektor lain.RTRWnya bisa di rubah kan sudah lima tahun. Saya juga menhimbau agar dalam pembuatan perencanaan nantinya harus benar-benar hati-hati," tuturnya

Sementara itu Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Sukabumi Kurnia Ramdhani mengatakan, saat ini RTRW sedang dalam tahap revisi dan tahap peninjauan kembali (PK).Tapi kata dia, memang butuh perubahan, karena dengan dinamika yang terjadi di Kota Sukabumi selama ini. Terutama antisipasi adanya jalan tol dan double track kereta api."Harus dirubah, tapi kita tunggu hasil eval-

; uasi dulu," ujarnya.

Dani juga mengatakan, jika eks terminal yang be-

j rada di jalan A. Yani memang cocok untuk dijadikan CBD ataupun untuk kawasan ekonomi khusus

(KEK)."Ya, kita lihat saja nanti," pungkasnya.

arya/mohar





Original Post

KPPU Harap Hakim Indonesia Pahami Hukum Persaingan Usaha

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-4-12

KPPU Harap Hakim Indonesia Pahami Hukum Persaingan Usaha

NERACA

Batam - Sebagai lembaga yang menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pene-gakhukumpersainganusaha, KPPU memiliki kewajiban untuk memberikan pemahaman kepada para stakeholdemya, tidak terkecuali kepada para Hakim Pengadilan Negeri tempat dimana proses hukum lanjutan atas putusan KPPU diajukan oleh para Terlapor. Untuk itu, KPPU menggelar Lokakarya Hakim Pengadilan Negeri tentang Persaingan Usaha dengan mengundang perwakilan hakim dari seluruh Pengadilan Negeri di wilayah Kepulauan Riau.

Kegiatan yang diselenggarakan di Best Western Hotel, Batam tersebut dilaksanakan pada tanggal 2 dan 3 April 2018. Hadir sebagai pembicara dalam Lokakarya tersebutKe tua Kamar Perdata Yang Mulia Hakim Agung Soltoni Muhdolly, Ketua KPPU Syarkawi Rauf, Wakil Ketua KPPU Kamser Lumban-radja, dan Komisioner KPPU Sukarmi dan Munrokhim Misanam.

Lokakarya yang dibuka langsung oleh Y.M. Soltoni ini diselenggarakan untukmem-berikan penjelasan dan pemahaman kepada para hakim Pengadilan Negeri di wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau mengenai substansi Undang-undang Nomor 5 Tahan 1999 (UU No. 5 Tahun 1999) Tentang Larangan PraktekMonopolidan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peranan KPPU yang telah 17 tahun mengemban amanat UU No. 5Tahun 1999.

Dalam sambutannya Y.M Soltoni menyampaikan kepada peserta untuk dapat memperhatikan dengan baik ma-teri-materiyangdisampaikan oleh Narasumber, karena menurut beliau materi-materi yang disampaikan ini sangat penting dan berbeda dari ilmu hukum yang biasa dipela-jari."ilmu ini langka, berbeda, hukum lainnya hitam putih-nya terlihat, namun tidak demikian dengan hukum per-

saingan usaha, terdapat hal yang berbeda," tutur Muh-dolly dikutip dari laman resmi KPPU, Rabu (11/4).

Muhdolly juga berpesan agar peserta aktif bertanya dan mengeluarkan pendapat bila terdapat hal-hal yang tidak dimengerti atau memerlukan penjelasan lebih rinci.

Usai membuka acara, Y.M. Soltoni kemudian memberikan pemaparan materi mengenai peranan pengadilan dalam penegakan hukum persaingan usaha. Selain menyajikan materi-materi mengenai hukum persaingan usaha, peserta lokakarya pun di-ajak untuk menyelesaikan kasus-kasus persaingan usaha yang telah diputuskan oleh KPPU. Hal ini bertujuan agar peserta dapat berlatih bila nantinya dihadapkan pada kasus persaingan usaha yang diajukan keberatan di ringkat Pengadilan Negeri.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini, kemudian ditutup oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru yaitu Syafrullah Su-mar. Pada kesempatan tersebut, Syafrullah mengucapkan terimakasih kepada KPPU yang telah bersedia membagi ilmu kepada para Hakim Pengadilan Negeri. Syafrullah juga menyampaikan harapannya agar kegiatan ini dapat terus diselenggarakan, guna memberikan pemahaman kepada para hakim-hakim di Pengadilan Negeri lainnya.

Sekedar informasi, Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bertujuan untuk memelihara pasar agar kompetitif dan terhindar dari pengaruh kesepa-katandankonspirasiyangcen-derung mengurangi dan atau menghilangkan persaingan.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 pelanggaran terhadap Undang - undang tersebut secara garis besar dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan,

mohar





Original Post

KPK Panggil Kembali Pengusaha Adiguna Sutowo

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-4-12

KPK Panggil Kembali Pengusaha Adiguna Sutowo

NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil kembali pengusaha Adiguna Sutowo dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.- A.S. dan Rolls-Royce P.LC. pada PT Garuda Indonesia.

"Untuk kasus Garuda Indonesia, penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa Adiguna Sutowo untuk tersangka EmirsyahSatar," kata Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (11/4).

Selain Adiguna, KPK juga memanggil empat saksi lainnya untuk tersangka Emirsyah Satar, yaitu Direktur Teknik PT Citilink M. Aruan, Presi- dent Commissioner PT Samuel Sekuritas Indonesia Sunarta Herman Budiman, mantan EVP Engineering, Maintenance, and Information Systems PT Garuda Indonesia Su-

narko Kuntjoro, dan mantan Vice President Network PT Garuda Indonesia Risnandi.

Sedianya Adiguna yang merupakan pendiri sekaligus petinggi dari PT Mugi Rekso Abadi (MRA) itu akan diperiksa KPK pada hari Selasa (20/3). Namun, saat itu Adiguna berhalangan hadir karena kurang sehat.

Sebelumnya, KPK pada hari Selasa (10-4-2018) telah memeriksa Maulana Indraguna Sutowo yang juga anak dari Adiguna sebagai saksi untuk tersangka Emirsyah Satar.

Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi (MRA) sekaligus suami aktris Dian Sastrowardoyo memilih irit bicara seusai di-periksa."Saya apresiasi profesionalisme KPK, seperti tadi rekan saya sampaikan saya menghargai dan sebagai warga negara yangbaiksayamenghadiri panggilan yang ditentukan," kata Indra seusai diperiksa di Gedung KPK RI, Jakarta, Selasa (10/4).

KPK membutuhkan keterangan Indra terkait dengam mekanisme keuangan dan korporasi di PT MRA sehubungan dengan posisi tersangka Soetikno Soedarjo di PT MRA.

KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus itu, yakni mantan Direktur Utama PT Garu-dalndonesia2005s.d.2015 Emirsya Satar dan presiden komisaris PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo.

Emirsyah Satar dalam perkara ini diduga menerima suap 1,2 juta euro dan 180.000dolarASatauseni-lai total Rp20 miliar serta dalam bentukbarangseni-lai 2 juta dolar AS yang tersebar di Singapura dan Indonesia dari perusahaan manufaktur terkemuka asal Inggris, Rolls Royce dalam pembelian 50 mesin pesawat Airbus SAS pada periode 2005 s.d. 2014 pada PTGaruda Indonesia Tbk.

Pemberian suap itu dilakukan melalui seorang perantara Soetikno Soe-

darjo selaku "beneficial owner" dari Connaught International Pte. Ltd. yang berlokasi di Singapura. Soekono diketahui merupakan Presiden Komisaris PT Mugi Rekso Abadi (MRA), satu kelompok perusahaan di bidang media dan gaya hidup.

Rolls Royce sendiri oleh pengadilan di Inggris berdasarkan investigasi Serious Fraud Office (SFO) Inggris sudah dikenai denda sebanyak 671 juta pounsterling (sekitar Rp 11 triliun) karena melakukan pratik suap di beberapa negara antara lain Malaysia, Thailand, Cina, Brasil, Kazakhstan, Azerbaizan, Irak, dan Anggola.

KPK awalnya menerima laporan dari SFO dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura yang sedang menginvestigasi suap Rolls Royce di beberapa negara, SFO, dan CPIB pun mengonfirmasi hal itu ke KPK termasuk memberikan sejumlah alat bukti.

ant





Original Post

PKPI Siapkan Pendaftaran Caleg

Media Online republika.co.id
2018-04-12

PTUN menyatakan PKPI bisa menjadi peserta pemilu 2019.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Imam Anshori Saleh, mengatakan pihaknya menunggu KPU melakukan tindak lanjut atas putusan PTUN yang menyatakan parpolnya bisa mengikuti Pemilu 2019. Saat ini, PKPI sudah mempersiapkan pendaftaran bakal calon anggota legislatif (caleg) untuk pemilu mendatang.

"Tentu PKPI menyambut baik putusan PTUN dan menunggu SK KPU. Insyaallah kami siap untuk pencaleg-an," kata Imam lewat pesan singkat kepada Republika.co.id, Rabu (11/4) siang.

Dia mengatakan, jajaran pengurus PKPI di daerah sebenarnya sudah menyiapkan pendaftaran bakal caleg. Namun, pembahasan resmi baru dilakukan pada Rabu sore.

"Kami bahas dalam forum rapat kerja nasional (rakernas) PKPI," kata Imam.

Sementara itu, Ketua Umum PKPI, AM Hendropriyono, mengatakan pihaknya mendapatkan keadilan dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Rabu. PTUN menyatakan PKPI bisa mengikuti Pemilu 2019.

"PKPI akhirnya mendapatkan keadilan di lembaga peradilan yang terhormat. Dan kami akhirnya mendapatkan amanah baru. Ini merupakan tantangan baru bagi PKPI," ujar Hendropriyono kepada wartawan di PTUN, Jakarta Timur, Rabu.

Dia mengatakan, putusan itu akhirnya memberikan kesempatan kepada PKPI untuk menjadi peserta pemilu tahun depan. Karenaa itu, pihaknya meminta jajaran partai segera melakukan konsolidasi.

"Kita akan terus bergerak menang, setelah ini saya minta agar partai melakukan konsolidasi penuh untuk maju lebih sempurna," ujarnya.

Baca juga: PKPI Menang di PTUN, Ini Langkah KPU

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/04/12/p71k7b382-pkpi-siapkan-pendaftaran-caleg



Original Post

KORUPSI PROYEK SALURAN AIR

Media Cetak Media Indonesia Halaman 12
2018-4-12

KORUPSI PROYEK SALURAN AIR

Terdakwa pejabat pembuat komitmen, Suardi (kiri), dan terdakwa asisten teknis Dinas Kesehatan Tojo Unauna, Annaddarah Shopiah, memberikan keterangan dalam sidang kasus dugaan korupsi dana pembangunan saluran air pada RSU Wakai di Pengadilan Tipikor Palu, Sulawesi Tengah, kemarin.

REDAKSI





Original Post

Tanpa Zumi Zola, Birokrasi Jambi Normal

Media Cetak Media Indonesia Halaman 12
2018-4-12

Tanpa Zumi Zola, Birokrasi Jambi Normal

DUA hari tanpa Zumi Zola, birokrasi di Pemerintah Provinsi Jambi berjalan normal. Tidak ada gejolak apa pun yang terjadi di tubuh pemprov pascapenahanan Gubernur," ungkap Pelaksana Tugas Gubernur Jambi Fachrori Umar, kemarin.

Fachrori baru dua hari menduduki kursi barunya. Wakil Gubernur Jambi itu dilantik menjadi Pit pada Selasa (10/4).

"Insya Allah kondusif. Kondisi di Jambi sampai saat ini aman-aman saja, tidak terjadi gejolak-gejolak terkait masalah yang sedang menimpa Gubernur," tambahnya.

Berdasarkan pemantauan Media Indonesia, aktivitas aparatur sipil negara di sejumlah organisasi perangkat daerah, juga di lingkungan kantor gubernur, selama dua hari ini berjalan normal seperti biasanya. Para ASN tetap mengerjakan tugas masing-masing, datang pada waktunya dan meninggalkan kantor menjelang sore hari.

Kemarin, sidang kasus suap uang ketuk palu pengesahan rancangan APBD Jambi 2018, yang juga menjerat Zumi Zola, kembali bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi. Jaksa penuntut umum menghadirkan terdakwa Supriyono, Ketua Komisi HI DPRD, yang juga Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional.

Sidang perdana itu dipimpin hakim Badrun Zaini. Tim jaksa penuntut umum yang diketuai Iskandar Marwoto membacakan dakwaan. Iskandar menyatakan Supriyono bersama 16 anggota dan unsur pimpinan DPRD Jambi berperan penting sehingga terjadinya kasus suap ketuk palu. Belasan anggota dewan yang disebut-sebut dalam dakwaan, antara lain Ketua DPRD Cornelis Buston, para wakil ketua DPRD dan anggota DPRD.

"Supriyono dan belasan anggota dewan tersebut pada Oktober sampai November, secara langsung dan tidak langsung menerima hadiah atau janji berupa uang antara Rp88 juta hingga yang terbesar Rp800 juta. Uang disebahkan Pit Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Arfa, Pit Sekda Erwan Malik, dan Asisten III Sekda Saipudin," lanjut Iskandar.

Jaksa menambahkan patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan para anggota dewan agar menyetujui RAPBD 2018.

Dalam operasi tangkap tangan di Rumah Makan Ndut, Supriyono ditangkap saat menerima duit ratusan juta dari terdakwa Saipudin. Supriyono merupakan satu dari empat tersangka yang ditahan KPK dalam OTT di Jambi dan Jakarta, pada 28 November 2017.

Tiga tersangka lain ialah Erwan Malik, Ar-pan, dan Saipudin. Ketiganya sudah diadili lebih awal dan dituntut jaksa dengan hukum 2,5 tahun penjara.

(SL/N-2)





Original Post

Abubakar Cari Dana untuk Istri

Media Cetak Media Indonesia Halaman 12
2018-4-12

Abubakar Cari Dana untuk Istri

Bupati Bandung Barat itu diduga mengumpulkan uang dari.SKPD. KPK tetapkan empat orang sebagai tersangka.

Depi Gunawan depi@mediaindonesio. com

SEMPAT membantah dirinya ditangkap, Abubakar akhirnya tidak berdaya. Kemarin, ia dikawal ketat lima petugas Komisi Pemberantasan Korupsi seusai menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Borromeus, Kota Bandung, Jawa Barat.

Dengan mengenakan baju putih, masker putih, dan menggunakan kursi roda, Bupati Bandung Barat itu dibawa keluar rumah sakit, la pun menutup mulut rapat-rapat saat dimintai komentar oleh sejumlah wartawan.

Abubakar menjalani kemoterapi di lantai 4 Gedung Yosef, RS Borromeus, sekitar pukul 17.40 WIB. Dengan didampingi sejumlah petugas dari KPK dan kepolisian, ia keluar melalui pintu ruang Laboratorium Stroke-Intermediate Care.

Sampai tadi malam, istri Abubakar, Elin Suharliah, juga mengaku belum mendapat informasi keberadaan suaminya.

"Saya belum ada komunikasi dengan bapak. Saya enggak tahu bapak ke mana," ujarnya seusai mengikuti acara debat kandidat pilkada Kabupaten Bandung Barat di Hotel Masson Pine, Kotabaru, Padalarang.

Elin mencalonkan diri pada Pilkada Kabupaten Bandung Barat 2018 sebagai calon bupati. Ia berharap bisa menggantikan kedudukan suaminya yang menjadi bupati selama dua periode.

Saat ditanya soal kasus yang menjerat sang suami, Elin mengaku akan tetap mengikuti prosedur. "Kalau memang bapak dibawa KPK, saya akan mengikuti prosedur saja."

Terkait dengan pilkada, ia yakin kasus sang suami tidak akan memengaruhi hasil pilkada.

"Pilkada kan tidak ada kaitannya dengan kasus yang dialami bapak," tandasnya.

Empat tersangka

Tadi malam, KPK menetapkan mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung itu sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya. Ia terjerat tindak pidana korupsi suap.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan empat tersangka," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Abubakar diduga sebagai penerima. Tersangka lain ialah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Adityo.

Satu tersangka lain ialah Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Bandung Barat Asep Hikayat, yang diduga sebagai pemberi dana. KPK sudah me-

nyita uang sebesar Rp435 juta.

Saut mengungkapkan Bupati Bandung Barat itu meminta uang kepada sejumlah kepala dinas untuk kepentingan pencalonan istrinya, Elin Suharliah, sebagai Bupati Bandung Barat 2018-2023.

"Permintaan ini disampaikan dalam beberapa kali pertemuan antara bupati dan kepala SKPD yang diadakan pada Januari, Februari, dan Maret. Hingga April, bupati terus menagih permintaan uang, salah satunya untuk melunasi pembayaran ke lembaga survei," tambah Saut.

Untuk mengumpulkan dana, bapak tiga anak tersebut meminta bantuan Weti Lembanawati dan Adityo.

"WLW dan ADY bertugas un-

tuk menagih ke satuan kerja perangkat daerah," kata Saut.

Sebelumnya, juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan kondisi kesehatan Abubakar membuat pihaknya menunda penahanan. Tim memberi kesempatan ia menjalani kemoterapi.

"Atas dasar kemanusiaan tim mempertimbangkan untuk tidak membawa bupati malam tadi ke Jakarta. Tim meminta bupati membuat surat pernyataan," ujar Febri.

Sejak 2013 lalu, kondisi kesehatan Abubakar menurun. Ia sempat harus dirawat di luar negeri. Januari lalu, Abubakar juga dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan.

(Gol/YH/PS/N-2)





Original Post

Hakim Praperadilan Rampas Kewenangan KPK

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-4-12

Hakim Praperadilan Rampas Kewenangan KPK

PUTUSAN Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang meminta KPK mentersangkakan bekas Wakil Presiden Boediono dalam kasus Bank Century sudah melampaui wewenang yang diberikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hal ini dinyatakan Koor-dinatorTim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Seles-tinus. Seperti diketahui, kasus tersebut merupakan perkara gugatan Praperadilan No. 24/ Pid.Prap/2018/PN. JS. tertanggal 9 April 2018, yang memerintahkan KPK menetapkan bekas Wakil Presiden Boediono sebagai tersangka, dalam kasus korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Penetapan Bank Century sebagai Bank gagal berdampak sistemik.

Bahkan, lanjutnya, putusan itu telah merampas wewenang Penyidik KPK untuk menetapkan seseorang sebagai ter-

sangka.

Untuk diketahui, jelas Petrus, KUHAP secara limitatif telah memberikan wewenang sepenuhnya kepada Penyidik untuk mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dan Menetapkan seseorang sebagai Tersangka hanya berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, serta harus didukung dengan sekurang-kuranya dua alat bukti.

Keberadaan minimal dua alat bukti sebagai syarat dalam menentukan dan menetapkan seseorang menjadi tersangka itulah, paparnya, oleh Undang-Undang KUHAP dan UU KPK hanya diberikan kepada Penyelidik dan Penyidik di Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan sama sekali tidak kepada Hakim Praperadilan.

Dalam praktek Peradilan, kata Petrus, perluasan wewenang Hakim termasuk Hakim Praperadilan untuk mengisi kekosongan Hukum Acara,

tidak boleh dilakukan sewenang-wenang oleh Hakim.

"Karena Undang-Undang Mahkamah Agung RI telah memberikan wewenang itu kepada Ketua Mahkamah Agung (MA) dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Apalagi KPK tidak punya wewenang menghentikan penyidikan Tindak Pidana Korupsi," tegasnya.

Putusan Praperadilan Hakim Effendi Muktar, kata Petrus, secara tidak langsung telah mengintervensi wewenang Penyidik seluruh instansi penyidik, termasuk KPK yang oleh UU diberi wewenang berdasarkan pertimbangan subyektif untuk menentukan seseorang menjadi tersangka atau tidak.

Apalagi, jelasnya lagi. Hakim Praperadilan bukanlah penyelidik dan bukan penyi-

dik. Kewenangan menentukan seseorang menjadi tersangka atau tidak sepenuhnya menjadi wewenang dominus titis Penyidik, karena wewenang itu tidak pernah diberikan kepada instansi lain, termasuk Hakim Praperadilan untuk menentukan.

Lebih lanjut, kata dia. Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyalahgunakan wewenang Praperadilan dan bertindak melampaui wewenang dengan memperluas sendiri wewenangnya.

"Bahkan mengambil alih wewenang Ketua Mahkamah Agung (MA) terkait upayanya menciptakan Hukum Acara guna memperluas wewenang Praperadilan." ingat Petrus.

Adanya perluasan wewenang Praperadilan untuk mengeluarkan perintah kepada Penyidik KPK guna menetapkan status tersangka kepada bekas Wakil Presiden Budiono, masih menurut Petrus, jelas sebuah

penyalahgunaan wewenang berlebihan terhadap lembaga Praperadilan tanpa Hukum Acara yang mengaturnya secara jelas.

Mahkamah Agung (MA), pintanya, harus merespons sikap Hakim Effendi Muktar, Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan No. 24/ Pid.Prap/2018/PN. JS. karena telah mengintervesi wewenang Penyidik KPK dengan memperluas sendiri wewenang Praperadilan.

"Jika Hakim Effendi Muktar menganggap ada Kekosongan Hukum untuk mengontrol Penyidik KPK dalam kerja penyidikan, terhadap kekosongan Hukum Acara dimaksud, hanya boleh diatasi dengan menciptakan hukum baru, yaitu dengan UU atau dilakukan melalui Peraturan Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan pasal 79 UU Mahkamah Agung," pungkasnya.

TIF





Original Post

Sidang Lanjutan Hakim Suap

Media Cetak Harian Kontan Halaman 21
2018-4-12

Sidang Lanjutan Hakim Suap

Terdakwa kasus suap Hakim Pengadilan Tinggi Manado, Sudi Wardono (tengah) berjabat tangan dengan pendukungnya usai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (11/4). Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

ANTARA/Galih Pradipta





Original Post

KY Periksa Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Praperadilan Century

Media Online Detikcom
2018-04-12

Jakarta -
Komisi Yudisial (KY) angkat bicara terkait putusan praperadilan kasus Bank Century di PN Jaksel yang memerintahkan menersangkakan Boediono dkk. KY menyebut tidak dapat menilai benar atau tidaknya suatu putusan, tetapi hanya dapat melakukan pemeriksaan terhadap ada-tidaknya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan hakim di persidangan.

"Secara prinsip KY tidak dapat menilai salah atau benarnya putusan. Hal ini dikarenakan ranah tersebut merupakan ranah kemandirian atau independensi hakim. Dengan demikian siapapun termasuk MA dan KY tidak dapat menilai salah atau benarnya putusan tersebut," kata Jubir KY, Farid Wajdi dalam keterangannya, Kamis (12/4/2018).

Ia mengatakan secara prosedur hukum, yang dapat memperbaiki atau mengoreksi benar atau tidaknya suatu putusan merupakan upaya hukum usai putusan sesuai mekanisme yang ada. Meski tidak dapat menilai benar atau tidaknya suatu putusan, KY dapat memeriksa ada tidaknya dugaan pelanggaran etik.

"Jika berkaitan dengan dugaan pelanggaran etiknya, KY akan menjadikan sebagai prioritas untuk dikaji, sekaligus untuk memastikan terbukti atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut," kata Farid.

KY berharap para hakim melaksanakan prinsip independensi dan kemandirian hakim saat menangani perkara. Selain itu ia juga menegaskan akuntabilitas seorang hakim harus dilihat sebagai upaya menumbuhkan kepercayaan publik.

"KY berharap para hakim tidak hanya menegakkan prinsip independensi atau kemandiriannya dalam melaksanakan tugas, tapi juga menegakkan prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas putusan hakim jangan dilihat sebagai ancaman terhadap independensi melainkan lebih menumbuhkan kepercayaan publik terhadap hakim dan peradilan.

Sebelumnya diberitakan Hakim praperadilan dalam amar putusannya menerima sebagian permohonan gugatan MAKI. Hakim praperadilan memerintahkan KPK menetapkan tersangka baru, yakni sejumlah nama eks pejabat Bank Indonesia (BI), antara lain eks Gubernur BI Boediono, Muliaman D Hadad, dan Raden Pardede.

Dalam surat dakwaan, eks Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya didakwa bersama-sama sejumlah orang, yakni Boediono selaku Gubernur BI, Miranda Swaray Goeltom (Deputi Gubernur Senior BI), Siti Chalimah Fadjrijah (DG Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah), Alm Budi Rochadi (DG Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan), dan Robert Tantular serta Hermanus Hasan Muslim, terlibat dalam pemberian FPJP ke Bank Century.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menghukum Budi Mulya 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan. Sedangkan di tingkat kasasi, hukuman Budi Mulya diperberat menjadi 15 tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA).

Budi Mulya dinilai majelis hakim merugikan keuangan negara sebesar Rp 689,894 miliar dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan sebesar Rp 6,762 triliun dalam proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.
(yld/gbr)

https://news.detik.com/berita/d-3966924/ky-periksa-dugaan-pelanggaran-etik-hakim-praperadilan-century



Original Post

KPU masih belum Sahkan PKPI

Media Cetak Media Indonesia Halaman 4
2018-4-12

KPU masih belum Sahkan PKPI

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk menunggu salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta yang meloloskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

"Jadi prinsip KPU ialah menunggu dulu salinan putusannya. Amarnya seperti apa, nanti kita akan menentukan untuk menyikapi keputusan itu seperti apa," ucap Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta, tadi malam.

KPU, sambung dia, mengaku kecewa terhadap putusan tersebut. Pasalnya, KPU sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KPU juga sudah menyampaikan seluruh fakta dalam pembuktian di persidangan.

Adapun putusan PTUN bersifat final dan mengikat dan harus dilaksanakan paling lambat dalam kurun waktu 3 hari kerja terhitung sejak putusan diucapkan. "Seperti itulah adanya, tapi kan KPU harus menghormati hukum," tukas Arief.

Sebelumnya, Komisioner KPU Viryan mengatakan pihaknya harus mengelar pleno untuk menyikapi putusan PTUN. "Prinsipnya akan kita tindak lanjuti, (namun) masih harus kita plenokan. Sekarang belum diputuskan, tapi pasti sore hari (kemarin) akan kita putuskan," ucap Viryan.

Dirinya menyatakan opsi banding akan dipertimbangkan dalam pleno tersebut. Setelah resmi bersikap, KPU nanti akan menindaklanjuti penarikan

nomor jika, memang tidak ada banding. Namun, rupanya KPU memilih menunggu salinan putusan PTUN terlebih dahulu.

Sementara itu, PKPI meminta KPU mematuhi putusan PTUN yang memerintahkan agar segera menerbitkan surat keputusan sebagai peserta Pemilu 2019 buat PKPI. "Ya, karena putusan pengadilan itu mengikat," kata Sekjen PKPI Imam Anshori Saleh, kemarin.

Partai besutan AM Hendropriyono itu sempat gagal menjadi peserta Eemilu 2019 karena tak lolos verifikasi faktual KPU. Upaya gugatan ke Bawaslu juga dimentahkan. PKPI kemudian melayangkan gugatan ke PTUN dan ternyata diterima.

WakilPresiden Jusuf Kalla memberikan selamat kepada PKPI yang telah diputus berhak menjadi peserta Pemilu 2019. "Ya, mengucapkan selamat, berarti (partai) nomor (urut) 20 kan," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, kemarin.

Lolosnya PKPI menambah deretan partai pendukung Joko Widodo untuk Pilpres 2019. Kalla pun menyambut baik hal itu. "Ya tentu, hampir semua partai mendukung," tegas Kalla.

Sementara itu, Menko Pol-hukam Wiranto membantah mengintervensi PTUN seperti yang dituduh Ketua Umum Idaman Rhoma Irama. "Untuk apa? Itu hak politik tiap warga negara. Boleh-boleh saja mendirikan partai politik, syaratnya jelas, tahapannya jelas, ikuti saja."

(Ric/Gol/Gan/MTVN/P-3)





Original Post

PKPI MENANG DI PTUN

Media Cetak Media Indonesia Halaman 4
2018-4-12

PKPI MENANG DI PTUN

Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) AM Hendropriyono (tengah) didampingi kader partainya seusai menghadiri pembacaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta, kemarin. PTUN Jakarta mengabulkan gugatan PKPI terkait putusan KPU. Dengan putusan itu, PKPI bisa menjadi peserta Pemilu 2019.

REDAKSI





Original Post

Jokowi Fokus Tuntaskan Program Kerja

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-4-12

Jokowi Fokus Tuntaskan Program Kerja

Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan menanggapi kritikan kepada Presidenyang tidak berbasis data. Luhut menegaskan pemimpin itu harus memberikan optimisme.

Rudy Polycarpus

njdy@mediaindonesia.com

MULAI gencarnya isu-isu negatif yang mengarah kepada Presiden Joko Widodo jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 tidak membuat orang nomor satu Indonesia itu kehilangan konsentrasi dalam mengurus negara. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Jokowi tetap fokus menuntaskan program kerjanya sebelum 2019.

"Beliau fokus infrastruktur dan kemarin pertemuan S3 negara Afrika di Bali semua terkagum dengan progres infrastruktur Indonesia yang begitu besar," kata Luhut di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, kemarin.

Pernyataan tersebut diutarakan Luhut sehubungan dehgan pidato Jokowi yang berapi-api dalam acara Konvensi Nasional 2018 kelompok relawan Galang Kemajuan (GK), akhir pekan lalu. Baginya, pidato itu ibarat serangan balik atas berbagai pemberitaan miring terhadap

pribadi Jokowi ataupun pemerintah secara keseluruhan.

Banyak yang menuding Jokowi sebagai keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), juga mementingkan tenaga kerja asing. Pemerintahannya juga dikritik karena dianggap menumpuk utang. Begitu pula soal pembagian sertifikat tanah yang dinilai sebagian pihak sebagai pengibulan.

Atas hal tersebut, Luhut pun mengaku ikut geram. Ia lantas meminta masyarakat ataupun pejabat publik agar memberi kritik berdasarkan fakta dan

data yang valid.

"Yang mengklaim dirinya intelektual dan pejabat negara pakai data saja, jadi kita mendidik juga anak muda bangsa ini kalau berdiskusi atau mengkritik, basis datanya kuat, jangan enggak elok," sindir Luhut.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi berapi-api saat memberikan pidato dalam Konvensi Nasional Galang Kemajuan Center atau GK Center di Bogor, Jawa Barat. Ia memberi tanggapan atas pidato Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut Indonesia bubar pada 2030.

"Pemimpin itu harus tahan banting, harus kerja keras, harus berusaha, jangan berbicara pesimistis 2030 bubar. Pemimpin itu harus memberikan optimisme kepada rakyatnya, pemimpin itu harus memberikan semangat kepada rakyatnya, meskipun tantangannya berat, tantangannya tidak gampang," tandas Jokowi.

Cawapres

Di saat Presiden Jokowi terus bekerja, sejumlah nama terus mengemuka untuk menjadi calon wakil presiden yang digadang-gadang bakal mendampingi calon pertahana itu pada 2019. Bahkan, Wapres

Jusuf Kalla disebut-sebut ikut menyeleksi cawapres untuk Jokowi tersebut.

Hal itu mencuat setelah foto pertemuan JK dengan Ketua Wahid Institute Yenny Wahid dan mantan Ketua Mahkamah Agung Mahfud MD tersebar di media sosial, akhir pekan lalu. Namun, JK menampik bahwa pertemuan informal di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu, (8/4), itu untuk membicarakan Pilpres 2019.

"Enggak, enggak, saya enggak bicara itu (soal cawapres)," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin.

Kalla menyebut tak ada yang spesial dari pertemuan dengan kedua tokoh itu. Apalagi, Kalla juga berasal dari kalangan Nahdlathul Ulama, seperti Yenny dan Mahfud. Pertemuan itu, kata dia, hanya membahas sejumlah isu yang ada di lingkungan Nahdlathul Ulama.

"Bicara bagaimana ini memajukan NU dari sisi ekonomi," kata Kalla.

Dalam foto yang diunggah Yenny di akun Instagram-nya, terlihat Yenny dan Mahfud mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna cokelat. Yenny mengaku pertemuan itu hanya diskusi sembari minum teh.

(MTVN/P-4)





Original Post

Ungkap Aktor Intelektual Century

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-4-12

Ungkap Aktor Intelektual Century

KPK memastikan kasus korupsi Bank Century tidak berhenti pada Budi Mulya. KPK masih terus melakukan pendalaman.

RlCHALDO YH

richoldo@mediaindonesia.com

MANTAN Ketua Pansus Angket Bank Century Gayus Lumbuun menyambut baik putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan skandal Bank Century. Jika kasus itu diteruskan, akan terkuak aktor intelektual kasus Century.

Menurut Gayus, berdasarkan putusan sidang paripurna, 1 Desember 2009, secara aklamasi pansus mendukung penggunaan hak angket. Beberapa hal yang ditemukan pansus ialah temuan terhadap tidak wajarnya Bank Indonesia yang ketika itu dipimpin Gubernur Bank Indonesia Boediono dalam memberikan bailout kepada Bank Century.

"Saat itu pemberian bailout tidak memperhatikan syarat pencapaian capital adequacy ratio (CAR), permohonan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) yang wajib memiliki CAR atau penyediaan modal minimum sebesar 8% sesuai peraturan BI," kata Gayus.

Gayus mengatakan, saat itu per September 2008 Bank Century hanya mencapai 2,35% sehingga pada akhirnya Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal dan menimbulkan akibat yang luas di masyarakat. "Selaku mantan ketua pansus angket kasus Bank Century, saya menyambut baik putusan tersebut. Itu agar kerja pansus bisa mendapatkan fakta siapa yang bertanggung jawab terhadap kasus ini."

KPK pun memastikan kasus korupsi Bank Century tidak berhenti pada Budi Mulya. Sejak mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia itu divonis 10 tahun penjara serta denda RpSOO juta subsider 5

bulan kurungan pada 17 Juli 2014, KPK masih terus melakukan pendalaman. "Jadi, tanpa putusan atau tuntutan siapa pun, KPK masih tidak dalam posisi menutup kasusnya," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Jakarta, kemarin.

Saut mengatakan lembaga antirasywah pada prinsipnya tidak pernah menutup proses penyelidikan kasus Bank Century.

Namun, katanya, perlu kesabaran yang ekstra untuk mengungkap kasus yang merugikan negara sebesar Rp6,7 triliun itu. Penyidik membutuhkan waktu dalam meneliti konstruksi kasus, siapa saja yang berperan, dan apa keuntungan balik yang didapat.

Pada sidang praperadilan yang digelar Senin (9/4), hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Efendi Mukhtar mengabulkan gugatan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) kepada KPK.

Dalam putusannya, hakim meminta KPK menindaklanjuti perkara Bank Century termasuk menetapkan tersangka terhadap mantan Gubernur BI Boediono, Muliaman D Hadad, dan Raden Pardede. Nama-nama itu tertuang dalam surat dakwaan Budi Mulya.

Tidak jelas

Pandangan berbeda dilontarkan Wakil Presiden Jusuf Kalla. JK mengatakan putusan praperadilan PN Jakarta Selatan terkait dengan pengabulan gugatan agar KPK melanjutkan kembali kasus skandal Bank Century aneh dan tidak jelas.

"Bagi saya, itu agak aneh juga. Jarang ada keputusan seperti itu. Saya bukan ahli hukum, tapi tidak jelaslah, berbeda dengan yang biasa," kata JK.

(Gol/Nov/P-l)





Original Post

KUMPULKAN JATAH UNTUK RITA

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-4-12

KUMPULKAN JATAH UNTUK RITA

Terdakwa kasus dugaan gratifikasi dan suap pemberian izin lokasi perkebunan. Bupati nonaktif Kutai Kartanegara Rita Widyasari, menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Sidang mendengarkan keterangan saksi Rudi Suryadinata yang mengaku diberi tugas untuk mengumpulkan jatah sebesar 6,5% dari kontraktor untuk kemudian diberikan kepada Junaidi selaku tim pemenangan Rita.

REDAKSI





Original Post

JK Kaget Boediono Harus Tersangka

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2018-4-12

JK Kaget Boediono Harus Tersangka

KEPUTUSAN Hakim Effendi Mukhtar yang memerintahkan KPK mentersangkakan Boedino Cs dalam kasus Century, mengangetkan banyak orang. Wapres Jusuf Kalla, salah satunya. Dia menganggap aneh tapi nyata putusan hakim tersebut. "Saya belum baca keputusannya,

tapi bagi saya aneh juga itu. Jarang ada keputusan seperti itu, biasanya pra peradilan itu ada perkara yang sedang berlangaung kemudian di praperadilankan. Ini perkaranya di akhir putus, kok diperkarakan, bagaimana?" jawab JK keheranan saat ditanya wartawan di kantor

Wapres, Jakarta, kemarin.

JK menyatakan bukan ahli hukum, namun sepengetahuannya, belum ada model prapreadilan seperti itu. Menurutnya, putusan itu bukan putusan biasanya, dan tidak jelas.

"Jadi bagi saya, tidak jelas lah, berbeda dengan yang biasanya," ujar JK.

Sekalipun begitu, JK menegaskan siapapun harus menghormati putusan hukum, termasuk putusan praperadilan itu. "Yang jelas sih, tentu kita semua harus hormati hukum, tapi hukum juga harus jelas," pungkasnya.

Sebelumnya, PN Jaksel lewat sidang praperadilan dengan hakim tunggal Effendy Mukhtar memerintahkan KPK menetapkan mantan Wapres Boediono sebagai tersangka dalam kasus korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan PT Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Istilah topnya, bailout Bank Century.

Perintah tersebut, mengabulkan gugatan praperadilan nomor 24/Pid. Prap/2018/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Senin (9/4).

"Memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk

melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede, dan kawan-kawan," begitu salah satu putusan lengkap yang dibacakan Hakim Effendi Mukhtar.

Sebelum dipraperadilkan oleh MAKJ, kasus bailout Bank Century sudah sampai pada penetapan vonis 15 tahun penjara di tingkat kasasi pada April 2015, terhadap mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Budi Mulya.

Kaitan Boediono dalam kasus ini sering diungkap. Boediono memang memegang peran strategis di masa pemberian bailout Bank Century. Saat itu, ia menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, dan merestui pemberian FPJP kepada Bank Century sebesar Rp689,39 miliar dan ikut menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Singkat cerita, pada 29 November 2008, Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik. Penetapan tersebut hanya selang beberapa hari dari pemberian FPJP yang dilakukan BI pada tanggal 14, 17, dan 18 November 2008.

Bukan hanya Pak JK yang menilai aneh. Mahkamah Agung (MA) juga begitu. Kabiro Hukum dan Humas MA, Abdullah menyatakan peristiwa ini adalah hal baru. MA mengatakan putusan

berupa perintah penetapan tersangka tidak ada di objek praperadilan.

"Wewenang praperadilan dan beberapa perluasannya kan sudah jelas diatur di KU HAP dan terakhir ada putusan MK. Kemudian putusan yang baru itu, tidak termasuk dalam aturannya," ujar Kabiro Hukum dan Humas MA, Abdullah, kemarin.

Meski putusan berupa perintah penetapan tersangka di luar aturan KUHAP, ditegaskan Abdullah, MA tetap menghormati putusan tersebut. Abdullah mengatakan putusan merupakan bagian dari kewenangan hakim yang diatur UU.

"Persidangan itu sudah sesuai hukum acara pidana. Dan MA pada dasarnya tetap menghormati putusan hakim karena ini merupakan independensi hakim, apa pun putusannya," pungkasnya.

Para pengamat hukum lebih kaget lagi saat ditanya soal ini. Pengamat hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menegaskan, praperadilan tidak berwenang memutuskan termasuk memerintahkan menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Abdul mengatakan, putusan yang melebihi kewenangan, bersifat tidak mengikat dan tidak wajib diikuti. "Bahkan menurut saya bisa diajukan peninjauan kembali (PK)," ujar Abdul.

Hal senada dinyatakan pakar hukum

pidana Yenti Gamasih. Dijelaskan, perintah menetapkan tersangka tak masuk kewenangan hakim praperadilan sebagaimana diatur Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut Yenti, kewenangan menetapkan tersangka merupakan independensi penyidik yang tak bisa diintervensi siapapun. Hakim praperadilan seharusnya hanya memiliki kewenangan mengontrol proses hukum acara pidana berjalan sesuai prosedur atau tidak.

Sementara itu, KPK kembali menyampaikan sikap terkait kasus Century yang tak pernah ditutupnya.

"Sejak kasus Budi Mulya putus, KPK tidak pernah berhenti mendalami terus perkara ini. Jadi tanpa putusan maupun tuntutan siapa pun, KPK tidak dalam posisi menutup kasusnya," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, kemarin.

Kendati begitu, Saut menyadari dalam menangani suatu perkara memerlukan kehati-hatian dan waktu yang tidak cepat. Apalagi sampai menetapkan seseorang tersangka

Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang namanya juga keseret-seret dalam kasus ini, enggan berkomentar, la menyerahkan seluruh wewenang kepada KPK. "Saya menyerahkan ke KPK saja urusan itu," begitu jawabnya singkat, di Gedung DPR, kemarin.

bsh





Original Post

Tanpa Putusan Praperadilan, KPK Tetap Usut Kasus Bank Century

Media Online kompascom
2018-04-12

JAKARTA, - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Saut Situmorang mengungkapkan, sebelum keluarnya putusanpraperadilan dari hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, KPK terus melanjutkan upaya penuntasan skandal bailout Bank Century.

Dalam putusan itu, hakim mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi Bank Century.

Kemudian, hakim memerintahkan KPK selaku termohon menetapkan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono beserta pihak-pihak lainnya sebagai tersangka.

"Kemarin mereka kan bertitik tolak dari putusannya Budi Mulya itu. Di putusannya kan dia nyebut 10 nama. Jadi diminta atau tidak diminta sebenarnya KPK tetap (bergerak)" ujar Saut di gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/4/2018).

(Baca juga: )

Menurut Saut, pada April 2017 silam, KPK telah mengelompokkan peranan sejumlah nama tersebut dalam kasus tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

"April tahun kemarin, kita sudah mengelompokkan 10 orang ini peranannya seperti apa. Kemudian bagaimana kelanjutannya, ya nanti akan kita bahas di tingkat pimpinan," papar Saut.

Ia berharap penuntasan kasus ini bisa berjalan dengan baik. Jika telah menemukan temuan baru, maka KPK berhak mengusut kasus ini secara mendalam.

Sebelumnya, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menuturkan, KPK akan mempelajari lebih lanjut terkait putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

(Baca juga: )

Febri mengungkapkan, KPK akan melihat sejauh mana putusan tersebut bisa diimplementasikan. Sebab, ia melihat amar putusan tersebut relatif baru dalam sejumlah putusan praperadilan yang pernah ada.

"Amar putusan terseut relatif baru dalam sejumlah putusan praperadilan yang ada. Prinsip dasarnya, KPK berkomitmen mengungkap kasus apapun sepanjang terdapat bukti yang cukup," kata Febri.
Kompas TV MA masih mengkaji putusan yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Selatan, untuk menetapkan Boediono sebagai tersangka dalam kasus Bank Century.

http://nasional.kompas.com/read/2018/04/12/06402061/tanpa-putusan-praperadilan-kpk-tetap-usut-kasus-bank-century



Original Post

Boediono dkk diharap kooperatif hadapi kasus Century

Media Online merdeka.com
2018-04-12

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengharapkan pihak-pihak yang diduga terseret kasuskorupsi bailout Bank Century untuk bersikap kooperatif. Pernyataan Bamsoet ini merespons putusan praperadilan Pengadilan NegeriJakarta selatan (PN Jaksel) yang memerintahkan Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) segera menetapkan Boediono dan sejumlah nama lain sebagai tersangka dalam kasus Century.
BERITA TERKAIT

Cerita Antasari sebelum Rp 6,7 T mengucur ke Century

DPR sebut putusan kasus Century janggal: Kita akan panggil PN Jaksel

Ketua DPR minta penanganan kasus Bank Century tidak gaduh

"Mengimbau semua pihak yang diduga terlibat untuk secara kooperatif dan jujur dalam memberikan keterangan serta penjelasan kepada tim penyidik KPK, agar kasus tindak pidana Bank Century dapat terungkap dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Bamsoet, Rabu (11/4).

Terkait penyebutan nama-nama yang dianggap terlibat kasus Century seperti Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan yang disebut dalam putusan praperadilan PN Jaksel, Bamsoet menyerahkan persoalan itu ke KPK. Sebab, KPK menjadi pihak termohon dalam putusan itu.

"Menyerahkan sepenuhnya kepada KPK agar hal tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," tegas salah satu inisiator pengungkapan kasus Century itu.

Selain itu, Bamsoet juga meminta Komisi III DPR mendalami putusan PN Jaksel atas permohonan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) itu. "Agar Komisi III DPR mendalami keputusan pengadilan terkait Bank Century tersebut agar bisa dituntaskan secara permanen secara hukum karena sudah berlangsung cukup lama dan masih belum tuntas hingga kini," tegasnya.

Sebelumnya PN Jaksel dalam putusan praperadilan memerintahkan KPK menindaklanjuti vonis Mahkamah Agung (MA) atas Budi Mulya yang menjadi terdakwa perkara korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan bailout dari Bank Indonesia (BI) untuk Bank Century.

Putusan PN Jaksel itu memerintahkan KPK menjerat Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan yang disebutkan dalam dakwaan atas Budi Mulya, atau melimpahkannya kepada kepolisian/kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. [bal]

http://www.merdeka.com/peristiwa/boediono-dkk-diharap-kooperatif-hadapi-kasus-century.html



Original Post

Usai Kemoterapi, Bupati Bandung Barat Diperiksa KPK

Media Online Bisnis.com
2018-04-12

Bupati Kabupaten Bandung Barat Abu Bakar (tengah) saat tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (11 - 4). Dalam operasi tangkap tangan (OTT) tersebut KPK menetapkan empat orang tersangka, diantaranya Bupati Kabupaten Bandung Barat Abu Bakar, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati, Kepala Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Adiyoto, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat Asep Hikayat serta mengamankan barang buk JAKARTA - Bupati Bandung Barat Abu Bakar, yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tiba di gedung KPK Jakarta, Rabu (11/4/2018) malam pascamenjalani pengobatan di Rumah Sakit Borromeus Bandung, Jawa Barat.

Abu Bakar tiba di gedung KPK, Rabu sekitar pukul 22.45 WIB. Dia mengenakan kemeja lengan panjang putih dan peci hitam dan menggunakan tongkat saat memasuki gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. Ia tak memberikan komentar apa pun saat tiba di gedung lembaga antirasuah tersebut.

KPK mengumumkan Abu Bakar bersama bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap kepada Bupati Bandung Barat periode 2013-2018.

Diduga sebagai penerima yakni Bupati Bandung Barat Abu Bakar, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Adityo.

Sedangkan diduga sebagai pemberi yaitu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat Asep Hikayat.

Diduga, Bupati Bandung Barat meminta uang ke sejumlah kepala dinas untuk kepentingan pencalonan istrinya Elin Suharliah sebagai Bupati Bandung Barat 2018-2023.

Untuk mengumpulkan dana tersebut, Abu Bakar meminta bantuan Weti Lembanawati dan Adityo. Sebelumnya, pada Selasa (10/4/2018) pukul 17.00 WIB tim KPK mendatangi rumah Bupati Bandung Barat untuk menangkapnya.

Namun, Abu Bakar memohon untuk tidak ditangkap, karena harus melakukan kemoterapi dan dalam kondisi yang tidak fit. Atas dasar kemanusiaan, tim melakukan pemeriksaan di rumah bupati dan melakukan koordinasi lanjutan dengan dokter bupati.

Untuk kepentingan penyelidikan, tim meminta bupati membuat surat pernyataan untuk datang ke kantor KPK setelah kemoterapi di Bandung.

Sumber Antara

http://kabar24.bisnis.com/read/20180412/16/783379/usai-kemoterapi-bupati-bandung-barat-diperiksa-kpk



Original Post

Media