2 Polisi dan 1 PNS Dinkes Aceh diciduk saat pesta sabu

Media Online merdeka.com
2018-04-13

Dua anggota Polisi dan satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditangkap pihak Dirnarkoba Polda Aceh saat sedang pesta sabu di Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh.
BERITA TERKAIT

Penyamaran berhasil, polisi tangkap pengedar ratusan pil koplo di Kukar

Amnesty International Indonesia kembali desak pemerintah hapus hukuman mati

Dikejar polisi, pengedar narkoba lompat dari lantai 3 Hotel Angkasa

Ketiga tersangka tersebut adalah berinisial G (53) PNS di Dinas Kesehatan Aceh dan oknum polisi masing-masing U (33) dan H (35). Ketiganya saat ini sudah ditahan di Mapolda Aceh untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Misbahul Munauwar mengatakan, penangkapan ketiga tersangka ini berawal dari laporan dari masyarakat. Kemudian petugas langsung melakukan penyelidikan dan berhasil membekuk tersangka, Selasa (3/4) sekira pukul 10.30 Wib saat sedang menggunakan sabu.

"Ini berdasarkan laporan masyarakat dan petugas langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap tersangka," kata Misbahul, Kamis (12/4) di Mapolda Aceh.

Adapun barang bukti yang berhasil disita bersama tersangka berupa 1 paket sabu seberat 0,17 gram, alat penghisap beserta kaca pirek dan beberapa unit handphone milik tersangka.

Bagi anggota Polri, sebut Misbahul, selain dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tetang Narkotika, bila terbukti nantinya juga akan dijerat dengan PP Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberhentian anggota Polri dengan tidak hormat.

"Yaitu pasal 12 ayat 1 huruf a, pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap," jelasnya.

Sedangkan untuk PNS yang ikut dibekuk sedang pesta sabu bersama dua anggota Polri juga dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ketiganya saat ini ditahan di Mapolda Aceh untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. [ded]

http://www.merdeka.com/peristiwa/2-polisi-dan-1-pns-dinkes-aceh-diciduk-saat-pesta-sabu.html



Original Post

Merasa putusan atas PKPI janggal, KPU akan laporkan hakim PTUN ke KY

Media Online merdeka.com
2018-04-13

Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru saja menggelar konferensi pers terkait pernyataan sikap atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memenangkan gugatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai partai politik peserta pemilu 2019.
BERITA TERKAIT

Hendropriyono pilih mundur dari Ketua Umum PKPI

Ketua KPU kecewa PTUN kabulkan gugatan PKPI

PTUN menangkan PKPI, KPU gelar rapat pleno

Dalam konferensi persnya, Ketua KPU RI Arief Budiman menyatakan bahwa, akan melaksanakan putusan PTUN untuk menetapkan PKPI sebagai parpol peserta pemilu 2019.

"Setelah menerima salinan, mempelajari, memutuskan untuk melaksanakan putusan PTUN tersebut paling lama 3 hari," ucap Arief, dalam konferensi pers, di Gedung KPU Pusat, Jl Imam Bonjol,Jakarta Pusat, Kamis (13/4/2018).

Penetapan itu akan dilaksanakan bersamaan dengan pengambilan nomor urut PKPI sebagai parpol peserta pemilu 2019 lewat rapat pleno terbuka, pada besok hari, Jumat (13/4/2018).

"KPU akan melakukan rapat pleno terbuka. (Untuk pengambilan) nomor urut partai politik. Sebagaimana dimaksud untuk PKPI," ujar Arief.

Namun, karena KPU merasa terdapat beberapa hal yang harus ditindaklanjuti akibat adanya sesuatu yang kurang pas dalam putusan PTUN itu, maka untuk menindaklanjuti, KPU tidak tinggal diam dan melakukan konsultasi dengan Komisi Yudisial (KY).

Menurut Arief, pihak KY pun merasa bahwa persoalan ini perlu diprioritaskan. "Atas hasil konsultasi dengan KY, KPU berencana dengan waktu yang tidak lama, akan membuat laporan pelanggaran kode etik perilaku hakim," ujarnya.

"Satu hal yang perlu diketahui, KY memandang bahwa kasus ini, laporan ini perlu mendapat prioritas, karena jadi perhatian publik dan dia bekeja dalam tahapan yang sangat ketat, jadi ini bakal ditindaklanjuti," sambungnya.

Selain itu, dalam proses hukum yang berbeda, KPU juga mempertimbangkan untuk melakukan peninjauan kembali (PK).

"KPU juga melakukan pertimbangan hasil analisis, pencermatan, apabila nanti diperlukan, akan melakukan upaya peninjauan kembali atas putusan tersebut," kata Arief.

Reporter: Yunizafira Putri

Sumber: Liputan6.com [ded]

http://www.merdeka.com/politik/merasa-putusan-atas-pkpi-janggal-kpu-akan-laporkan-hakim-ptun-ke-ky.html



Original Post

Masinton Putusan Bank Century Wujudkan Kepastian Hukum

Media Online republika.co.id
2018-04-13

Masinton sarankan kasus Bank Century dilimpahkan ke kepolisian atau Kejaksaan AgungREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan praperadilan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait kasus Bank Century merupakan upaya mewujudkan kepastian hukum.

"Praperadilan ini mengupayakan adanya kepastian hukum karena dalam vonis yang sudah inkrah Budi Mulya bersama-sama yang lain sejak tahun 2015, hingga saat ini tidak jelas kelanjutannya," kata Masinton dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema "Putusan PN Jaksel soal Century, Bisakah Budiono Tersangka?" di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/4).

Dia mengatakan kasus yang ditangani KPK harus memiliki kepastian dan keadilan hukum sehingga kalau seorang dibilang bersalah maka harus dibilang bersalah. Menurut dia, kalau kasus tersebut tidak bisa dilanjutkan maka lebih baik perkaranya dilimpahkan ke kepolisian dan Kejaksaan Agung yang memiliki kewenangan.

"Memang penanganan kasus di KPK tidak profesional, kalau ditanya Komisi III DPR selalu muter-muter dan bilangnya selalu pengumpulan bahan keterangan untuk kasus besar namun kalau kasus kecil penanganannya cepat," ujarnya.

Dia menegaskan putusan praperadilan itu menjadi tamparan keras bagi KPK agar seorang yang telah ditetapkan menjadi tersangka, kasus hukumnya harus segera diproses dan jangan ditunda-tunda. Menurut dia, KPK memang tidak memiliki kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) namun institusi itu bisa melimpahkan kasus yang tidak mampu ditanganinya kepada kepolisian ataupun Kejaksaan Agung.

"KPK bisa melimpahkan ke institusi penegak hukum lain kalau dia tidak mampu dan jangan ditunda-tunda," katanya.

Mantan anggota Panitia Khusus Bank Century DPR RI Mukhamad Misbakhun pada saat itu setelah DPR menginisiasi Hak Angket mengenai "bailout" Bank Century, diputuskan ada opsi C bahwa ada pelanggaran terhadap proses "bailout" mulai dari penetapan sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Ia mengatakan untuk menjalan keputusan PN Jaksel terkait penetapan tersangka Mantan Wakil Presiden Boediono hanya menunggu keberanian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sudah ranah KPK, tinggal keberanian, kalau tidak punya keberanian minimal punya keinginan, kalau tidak punya keinginan kita wasallam lagi, insya Allah kita memberantas korupsi dengan penuh gagah berani, Insya Allah," kata Misbakhun.

Dia tidak ingin memperpanjang polemik soal Bank Century karena saat ini domainnya adalah bukan domain politik, tapi domainnya penegak hukum. Dia meyakini dalam putusan Hakim PN Jaksel itu sudah sesuai dengan prosedur hukum sehingga kalau kita belajar putusan hakim adalah sebuah norma hukum yang harus diikuti.

Sebelumnya, PN Jakarta Selatan mengeluarkan putusan gugatan praperadilan nomor 24/Pid.Prap/2018/PN Jakarta Selatan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

Gugatan ini terkait dengan penghentian penyidikan terkait peran Boediono dalam kasus korupsi dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan pemberian "bailout" untuk Bank Century.

Dalam putusan PN Jakarta Selatan, yang dibacakan oleh Hakim Tunggal Efendi Muhtar, salah satu amar putusannya berbunyi "Memerintahkan termohon (KPK) untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century, dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliawan D. Hadad, Raden Pardede, dan kawan-kawan sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya, atau melimpahkannya kepada kepolisian, dan atau kejaksaan, untuk dilanjutkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat".

Dalam pertimbangannya, hakim meminta KPK selaku pihak termohon, sebagai penegak hukum harus bersikap adil dan melanjutkan pemeriksaan dan penuntutan.

Selain itu, hakim juga menilai bahwa KPK harus memproses nama-nama yang terdapat dalam dakwaan apapun risikonya sebagai konsekuensi logis KPK kepada masyarakat bahwa dalam penindakan dilarang melanggar prinsip-prinsip dan asas-asas dalam teori hukum pidana.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/04/12/p72kj6330-masinton-putusan-bank-century-wujudkan-kepastian-hukum



Original Post

KPU Bakal Ajukan PK Putusan PTUN tentang PKPI ke MA

Media Online Cnnindonesia.com
2018-04-13

Jakarta, CNN Indonesia Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bakal mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan permohonan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan pihaknya bakal menganalisis hasil putusan PTUN terlebih dahulu sebelum mengajukan peninjauan kembali.

Sebelumnya, PTUN mengabulkan gugatan PKPI yang berarti PKPI berhak mengikuti peserta Pemilu 2019.

"Apabila nanti hasil analisis, eksaminasi, dan pencermatan lebih dalam oleh kita, KPU juga akan melakukan upaya peninjauan kembali terhadap putusan tersebut," kata Arief saat konferensi pers di kantor KPU, Jakarta, Kamis (12/4).

Arief merasa ada kejanggalan dalam putusan PTUN yang mengabulkan permohonan PKPI. Namun, Arief enggan merincinya kepada media. Menurutnya, tidak elok apabila KPU menilai bagaimana PTUN mengambil putusan.

Arief hanya menegaskan bahwa pihaknya telah menjabarkan seluruh data dan dokumen terkait proses seleksi partai politik yang dilakukan KPU selama proses persidangan.

Data dan dokumen yang dipaparkan dalam persidangan, lanjut Arief, merupakan hasil proses dari tahap pendaftaran, penelitian, verifikasi, hingga penetapan partai politik yang memenuhi syarat.

"Kami merasa ada sesuatu yang kurang pas diputuskan dalam putusan ini. Tapi kami menghormati putusan. Kami jalankan putusannya," kata Arief.

Sebelumnya PTUN mengabulkan gugatan PKPI. Dalam putusannya, PTUN memerintahkan KPU untuk menyertakan PKPI sebagai peserta Pemilu 2019 bersama belasan partai politik lainnya.

Ketua KPU Arief Budiman lalu mengatakan pihaknya pasti menjalankan putusan PTUN tersebut. KPU, kata Arief, akan melakukan rapat pleno terbuka untuk menetapkan PKPI sebagai partai peserta pemilu 2019 pada Jumat (13/4).

Di samping itu, KPU juga akan mengadakan rapat pleno terbuka dengan agenda pemberian nomor urut kepada PKPI di hari yang sama. (end)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180413010440-32-290470/kpu-bakal-ajukan-pk-putusan-ptun-tentang-pkpi-ke-ma



Original Post

KPU Akan Laporkan Hakim PTUN ke Komisi Yudisial

Media Online Cnnindonesia.com
2018-04-13

Jakarta, CNN Indonesia Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana melaporkan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas dugaan pelanggaran kode etik ke Komisi Yudisial dalam waktu dekat.

Rencana tersebut tak lepas dari putusan PTUN yang mengabulkan gugatan PKPI sehingga KPU harus menyertakan PKPI sebagai peserta Pemilu 2019.

"KPU berencana membuat laporan dugaan pelanggaran kode etik perilaku hakim dalam sengketa Pemilu di PTUN," kata Ketua KPU Arief Budiman saat konferensi pers di kantor KPU, Jakarta, Kamis (12/4).

Sebelum mengajukan laporan, KPU bakal berkonsultasi kepada Komisi Yudisial terlebih dahulu. KPU, kata Arief, merasa ada beberapa hal yang harus dibahas lebih dalam terkait putusan PTUN yang mengabulkan gugatan PKPI.

"Karena dirasa tidak sebagaimana pendapat yang dimiliki KPU," katanya.

Sebelumnya Arief juga menyatakan bakal mengajukan peninjauan kembali putusan PTUN ke Mahkamah Agung. Rencana itu pun muncul lantaran KPU merasa ada yang janggal dari putusan PTUN.

Komisioner KPU Hasyim Asy\'ari lalu menegaskan bahwa pengajuan laporan dugaan pelangaran kode etik ke KY dan peninjauan kembali ke MA merupakan dua hal yang berbeda.

Kedua langkah tersebut akan dilakukan KPU tanpa bergantung satu sama lain.

Apabila KPU batal melaporkan dugaan etik Hakim PTUN ke KY, bukan berarti pengajuan peninjauan kembali ke MK turut batal. Begitu pun sebaliknya.

"Ini terpisah. Kalau yang ke KY itu kan khusus terkait kode etik dan perilaku hakim. Kalau PK itu kan upaya hukum," katanya.

Di sisi lain, kata Hasyim, KPU juga akan melaksanakan putusan PTUN, yakni dengan menetapkan PKPI sebagai peserta Pemilu 2019.

PKPI pun akan diberikan nomor urut seperti halnya belasan partai politik lain yang telah ditetapkan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2019.

Wiranto Bertemu PTUN

Di sisi lain, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto diketahui sempat bertemu dengan Ketua Kamar Peradilan PTUN.

Pertemuan itu terjadi kala Wiranto menghelat rapat koordinasi khusus (rakorsus) mengenai penyelenggaraan Pemilu di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (27/3).

Wiranto mengaku ia ingin PTUN segera menyelesaikan proses hukum partai politik yang tidak lolos menjadi peserta pemilu. Di antaranya PKPI dan Partai Islam Damai Aman (Idaman).

"Jangan sampai nanti, tanpa ada sinkronisasi dan koordinasi masalah waktu, bisa-bisa kelabakan nanti menyiapkan administrasi baru," kata Wiranto.

Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta lalu mengkritisi langkah Wiranto tersebut. Menurut Kaka, Wiranto tidak etis jika mengundang pihak penegak hukum dalam rakorsus penyelenggaraan pemilu.

"Tidak etis karena kekuasaan kehakiman harus bebas dari kekuasaan apapun, juga kekuasaan politik," kata Kaka melalui pesan singkat, Rabu (28/3). (end)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180413015432-32-290472/kpu-akan-laporkan-hakim-ptun-ke-komisi-yudisial



Original Post

KPU Akan Laporkan Hakim PTUN dan Pertimbangkan PK Putusan Terkait PKPI

Media Online okezonecom
2018-04-13

JAKARTA - Meski menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang meloloskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menjadi peserta Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menganggap ada ganjal dengan putusan tersebut. Karena itulah, KPU mempertimbangkan akan mengambil dua langkah hukum atas putusan tersebut.

Dua langkah hukum yang dipertimbangkan akan dilakukan KPU, di antaranya melaporkan hakim PTUN ke Komisi Yudisial (KY) atas dugaan pelanggaran kode etik. Kemudian, mempertimbangkan pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) atas putusan PTUN tersebut.

"KPU berencana dalam waktu yang tidak terlalu lama akan membuat laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam proses sengketa pemilu di PTUN. Kami berharap ada analisis dan eksaminasi yang nanti bisa dipakai oleh KPU untuk mengambil sikap yang diperlukan kemudian," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (12/4/2018).

"KPU juga mempertimbangkan apabila nanti hasil analisis dan hasil eksaminasi, pencermatan lebih dalam oleh kita, KPU mempertimbangkan bilamana diperlukan akan melakukan upaya PK terhadap putusan tersebut," sambung Arief.

Sementara itu, Komisioner KPU Hasyim Asy\'ari mengatakan, pihaknya belum tahu kapan akan melakukan dua langkah hukum tersebut. Pasalnya, itu tengah dikaji lebih mendalam oleh KPU. "Kita pelajari dulu ya tentang pengaduan atau laporan ke KY. Baru konsultasi (ke KY), belum laporan. (PK) kami pelajari dulu. Sebab PK itu upaya hukum luar biasa, dan juga harus ada novum, harus ada bukti baru," ujar Hasyim.

(Baca juga: )

Hasyim menuturkan, dua langkah hukum yang akan diambil KPU dilakukan dengan mekanisme terpisah. Untuk dugaan pelanggaran kode etik hakim PTUN, KPU telah mengkonsultasikannya dengan KY dan dalam waktu dekat akan segera melaporkannya. Sementara untuk pengajuan PK, KPU akan mencari bukti baru sebagai dasar pengajuan upaya hukum tersebut.

"Ini terpisah. Kalau yang di KY urusannya perilaku hakim. Kalau PK itu nanti. Yang namanya mau ajukan PK kan harus ada alat bukti baru. Maka itu harus dipelajari dulu," jelasnya.

PTUN mengabulkan gugatan PKPI atas keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menolak partai itu sebagai Peserta Pemilu 2019. PKPI kini lolos jadi peserta pemilu.

Mulanya, partai pimpinan Abdullah Mahmud Hendropriyono itu dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU untuk ikut pesta demokrasi lantaran dinilai tidak mampu melengkapi beberapa persyaratan. Akhirnya, PKPI melayangkan gugatan ke Bawaslu atas keputusan KPU tersebut, namun kalah dalam sidang. Tidak terima atas putusan Bawaslu tersebut, PKPI kemudian mengajukan banding ke PTUN dan majelis hakim memutuskan PKPI layak menjadi peserta pemilu.

(qlh)

http://index.okezone.com/read/2018/04/13/337/1886024/kpu-akan-laporkan-hakim-ptun-dan-pertimbangkan-pk-putusan-terkait-pkpi



Original Post

Sebelum Kecelakaan, Setnov Disebut Dikawal Politikus Golkar

Media Online Cnnindonesia.com
2018-04-13

Jakarta, CNN Indonesia Terdakwa kasus perintangan penyidikankorupsi e-KTP Fredrich Yunadi menyebut mantan Ketua DPRSetya Novanto (SN) dikawal oleh politikus Partai Golkar Aziz Sumual dan ajudannya, Reza Pahlevi, sebelum terjadi kecelakaan mobil, 16 November 2017.

"Iya waktu dari DPR Samual ngawal dari belakang," ungkap dia, di Gedung Tipikor Jakarta, Kamis (12/4).

Sementara, Setnov diketahui bersama bekas jurnalis Metro TV Hilman Mattauch di dalam mobil. Setelah kecelakaan, Reza dan Samual turun dari mobil yang mengawal dari belakang.

Reza, kata Fredrich, mencari rumah sakit terdekat dari kawasan Permata Hijau bersama tukang ojek yang kemudian menyarankannya dua pilihan, yakni Rumah Sakit Permata Hijau dan RS Pertamina.

"Dia tanya tukang ojek, \'tolong dong RS paling deket sini mana?\' Katanya ada dua, RS Medika Permata Hijau dan RS Pertamina. Pertamina 3 km dari sini tapi Medika 1 km dari sini ya sudah antar saya," cerita Fredrich.

Fredrich juga mengaku tahu bahwa Reza sempat membopong Setnov hingga ke lampu merah. Sementara Fredrich bilang dirinya sedang di rumah sakit.

"Saya tidak tahu menahu, waktu di RS saya baru ditelepon bapak SN (Setya Novanto) masuk rumah sakit, kenapa? katanya mau ke KPK," ujar Fredrich.

Pada Rabu (15/11/2017), KPK datang ke rumah Setnov untuk menjemputnya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP. Namun, Novanto tak dirumah. KPK kemudian memintanya menyerahkan diri.

Keesokan harinya, Novanto mengalami insiden lalu lintas untuk kemudian dibawa ke RS Medika Permata Hijau.

Fredrich bersama dokter Bimanesh Sutarjo disangkakan pasal 21 undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 karena dinilai merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Dia dan Bimanesh disebut merekayasa agar Setnov dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau pada pertengahan November 2017 untuk menghindari pemeriksaan penyidik KPK.

CNNIndonesia.combelum mendapatkan keterangan dari Aziz Sumual terkait kesakasian Fredrich tersebut. (arh)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180412144003-12-290339/sebelum-kecelakaan-setnov-disebut-dikawal-politikus-golkar



Original Post

Kalah Tender, Ponakan Novanto Minta Kerjaan Ke Andi Narogong

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-4-13

Kalah Tender, Ponakan Novanto Minta Kerjaan Ke Andi Narogong

ANDI Agustinus alias Andi Narogong mengaku tidak pernah menyuruh keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo untuk mengantarkan uang proyek e-KTP Elektronik untuk anggota DPR.

Pengusaha yang telah divonis bersalah dalam kasus korupsi e-KTP ini mengatakan baru bertemu Irvanto setelah perusahaannya, PT Murakabi Sejahtera kalah dalam tender proyek e-KTP.

"Tidak pernah Yang Mulia. Pertemuan dengan pak Irvanto dan Pak Setya Novanto hanya setelah dia kalah, Murakabi ini kalah, Murakabi meminta pekerjaan, minta tolong. Tolong dong omongin masalah pekerjaan," kata Andi saat bersaksi untuk terdakwa Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Pengakuan itu berlawanan dengan keterangan Setya Novanto ketika diperiksa sebagai terdakwa kasus korupsi e-KTP. Novanto menyampaikan, Irvanto merupakan kurir yang diutus Narogong untuk memberikan uang ke DPR.

Hakim Anwar lantas meminta meminta klarifikasi dari Andi mengenai pengakuan Novanto itu. "Katanya Saudara memerintah dia (Irvanto) sebagai kurir untuk nganter duit ke DPR?" tanya hakim.

Andi menjelaskan tidak pernah melakukan pertemuan khusus dengan Irvanto, untuk membahas pembagian uang ke anggota DPR. Dia menyebut, pembahasan uang hanya dibicarakan dirinya dengan Novanto

dan bekas Ketua Komisi II DPR, Chairuman Harahap.

"Saya tidak kenal orang-orang yang lain-lain, saya hanya kenal pada Pak SN dan Pak Chairuman yang ketemu dengan saya," tandas Andi.

Sebelumnya, Setya Novanto mengatakan keponakannya Irvanto Hendra Pambudi diminta menjadi kurir uang diduga hasil korupsi oleh pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong. "Jadi mengatakan bahwa ada beberapa yang memang diminta oleh Saudara Andi mengantar (uang)," ungkap Novanto pada sidang 12 Maret 2018.

Menurut Novanto, kepon-aknnya bersedia mengantar-antar uang bukan tanpa alasan. Andi menjanjikan pekerjaan kepada Irvanto apabila ia mau menjadi kurir.

Novanto tahu berapa jumlah uang yang diantar. Ia sudah menyerahkan datanya kepada penyidik KPK.

Dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP, sejumlah pihak sudah disidangkan dan akhirnya divonis bersalah. Irman, bekas Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri divonis 7 tahun penjara. Sugiharto, bekas Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri dihukum 5 tahun penjara. Sedangkan Andi Narogong 8 tahun penjara.

Sidang Novanto dan Anang masih berlangsung. Jaksa penuntut umum KPK menuntut Novanto dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Adapun perkara Anang masih tahap pemeriksaan keterangan saksi-saksi.

byu





Original Post

Duh, Usakti Tak Juga Jadi Negeri

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-4-13

Duh, Usakti Tak Juga Jadi Negeri

Menristekdikti Ditagih

UNIVERSITAS Trisakti (Usakti) menagih janji Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ke-menristekdikti) yang akan menjadikan kampus tersebut Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) Otonom.

Janji pemerintah tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) tahun 2016 yang memperkuat status Usakti sebagai aset milik negara.

"Kami bingung dengan langkah Menristekdikti terhadap kampus ini. PK dari MA tegas menyatakan Usakti sebagai aset negara, tapi keputusan untuk menjadikan kampus ini sebagai PTN justru berlarut-larut," ungkap dosen dan sekaligus Wali Amanat Usakti Advendi Simangunsong, Rabu (11/4) lalu.

Dia menuturkan, langkah Menristekdikti menempatkan Ali Ghufron Mukti, Dirjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Pjs Rektor Usakti juga tidak memberikan titik terang. Sejak menjabat November tahun

2016, Gufron praktis tidak melakukan kebijakan yang mengarah pada pelaksanaan putusan PK dari MA.

Sebenarnya, kata Advendi, jika Kemenristekdikti berniat mengurus status Usakti, hal itu bisa diselesaikan dalam waktu singkat, tidak sampai bertahun-tahun. "Asal ada kemauan dari kementerian, bikin rancangan dua hari juga bisa," katanya.

Advendi menceritakan, ketika Kemenristekdikti menyatakan masuk ke dalam Usakti, saat itu tengah dalam proses pemilihan rektor. Namun proses tersebut dihentikan lantaran Kemenristekdikti berjanji akan mengurus kelembagaan Usakti terlebih dulu. Kemenristekdikti lalu mengangkat Pjs dari kementerian untuk menjabat rektor dan mengurusi status kelembagaan Usakti.

Tapi janji tersebut sampai saat ini makin jauh untuk terealisasi. Yang terjadi. Pjs Rektor malah memecah belah kampus dengan memberhentikan orang-orang yang dianggap menentang, dan memperpanjang masa bakti orang-orang mendukung keberadaannya.

jon





Original Post

Penetapan Tersangka Kudu Ada 2 Alat Bukti

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-4-13

Penetapan Tersangka Kudu Ada 2 Alat Bukti

Ingatkan KPK Soal Kasus Century

PUTUSAN Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa (10/4) dinilai di luar kebiasaan putusan pengadilan pada umumnya. Hal ini dinyatakan Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Mia Lubis kepada wartawan di Jakarta.

Putusan perkara praperadilan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) itu memerintahkan KPK untuk melanjutkan penanganan kasus korupsi Bank Century sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

"Belum pernah ada keputusan seperti itu. Objek praperadilan itu terkait sah tidaknya

penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Perkara ini sudah putus, mengapa justru memerintahkan lagi KPK melakukan penyidikan baru," katanya.

Meski demikian. Mia tetap meminta semua pihak menghormati putusan pengadilan tersebut. "Kita semua harus menghormati putusan pengadilan dan semoga putusan itu tetap mengacu pada asas keadilan, penegakan hukum dan kemanfaatan," harapnya

Mia berharap, putusan pengadilan ini tidak membuat KPK dengan serta merta menetapkan tersangka seseorang tanpa didasari alat bukti yang cukup. Ia sepakat apabila ditemukan alat bukti yang cukup, siapapun itu harus diusut tuntas melalui tahapan-tahapan penyidikan yang benar.

"Tapi kalau tidak ditemukan minimal dua alat bukti yang sah, maka baik KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan tidak boleh menetapkan seseorang menjadi tersangka. Karena dalam menegakkan hukum harus fair dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan di luar hukum itu sendiri," pintanya.

JON





Original Post

Jangan Lindungi Para Jaksa Bermasalah Di Minahasa Utara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-4-13

Jangan Lindungi Para Jaksa Bermasalah Di Minahasa Utara

Kantor Prasetyo Digeruruk Massa

Ratusan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Minahasa (Gema Minahasa) mendatangi Gedung Kejaksaan Agung, di Jakarta, kemarin.

MEREKA mendesak Jaksa Agung HM Prasetyo segera menindak tegas jaksanya di daerah, karena tidak kunjung mentersangkakan Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan berserta kroni-. kroninya dalam dugaan korupsi proyek Pemecah Ombak.

Koordinator Gema Minahasa Reynold Mandagi menyampaikan, mereka menduga aparat penegak hukum di daerah kucing-kucingan dan tebang pilih dalam pengusutan korupsi Bupati.

"Aparat penegak hukum seolah lemah .yahwat dan tidak kunjung Menetapkan Bupati sebagai tersangka dalam dugaan korupsi Pengadaan Proyek Pemecah Ombak, yang menimbulkan kerugian negara hingga Rp 8,8 miliar," tuturnya.

Dengan membawa baliho besar bergambar Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh yang sedang bertemu dengan Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan, dan foto Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bertemu dengan putranya Bupati Vonnie, para pendemo mengingatkan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung agar tidak melempem membongkar kasus ini, lantaran sesama kader Partai Nasdem.

"Sudah tiga kali terjadi pergantian Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara yang menangani kasus ini, namun tidak juga diusut tuntas. Bahkan, Vonnie yang kini berpindah Partai Politik ke Nasional Demokrat (Nasdem) diduga kuat mencari perlindungan dan menghentikan kasusnya lewat Jaksa Agung HM Prasetyo," tutur Reynold.

Gema Minahasa menyampaikan sejumlah tuntutannya kepada Kejaksaan Agung. Pertama, mendesak Kejaksaan Agung mengusut tuntas kasus korupsi proyek Pemecah Ombak di Minahasa Utara.

"Dengan menetapkan Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan sebagai tersangka," ujar Reynold.

Kedua, menuntut Direktur Penanggulangan Bencana BNPB Pusat yakni Junjunan Tambunan segera ditahan, karena diduga terlibat kasus ini. "Sebab, Junjunan juga sudah dijadikan tersangka oleh Kejati Sulut," katanya.

Ketiga, menuntut keterlibatan bekas Kapolres Manado Kombes Pol Rio Permana untuk segera ditetapkan sebagai tersangka. "Diajuga sebagai salah seorang otak tindak pidana korupsi bersama Bupati Vonnie Anneke

Panambunan," katanya.

Keempat, meminta Jaksa Agung HM Prasetyo agar berhenti bermain-main dan jangan mempolitisasi kasus korupsi. "Buktikan, Jaksa Agung HM Prasetyo tidak menghentikan kasus ini. Buktikan,dengan menetapkan Bupati Minahasa Utara sebagai tersangka dan melakukan penahanan dan penjarakan," tuturnya.

Utusan demonstran diterima pihak Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Puspenkum) Fransiskus dan Agung di ruang pertemuan. Fransiskus menanyakan motif dan tujuan demonstrasi Gema Minahasa. "Mengapa yang didesak ke Kejaksaan Agung? Apa motif dan tujuannya?" ujar Fransiskus.

Reynold memaparkan, persoalan ini sudah bertahun-tahun diusut oleh Kejaksaan di Sulawesi Utara. Selain itu, proses persidangan terus berlangsung, namun fakta-fakta serta bukti-bukti di persidangan yang menyebut Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan dan Kombes Pol Rio Permana, tidak ditangani oleh jaksa.

"Malah terkesan disengaja tidak diusut, tidak dijamah sampai ke sana. Ini sangat aneh. Sudah tiga kali loh pergantian Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, dan kasus ini tarik ulur terus, tak dituntaskan," ujarnya.

jon





Original Post

PKPI Terima Nomor Urut Peserta Pemilu 2019 dari KPU

Media Cetak Kompas Halaman 2
2018-4-13

PKPI Terima Nomor Urut Peserta Pemilu 2019 dari KPU

Komisi Pemilihan Umum akhirnya memutuskan untuk menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta yang memutuskan bahwa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai peserta Pemilihan Umum 2019. KPU akan menyerahkan penetapan PKPI sebagai peserta pemilu dan penetapan nomor urutnya pada Jumat ini Hal itu tersurat pada surat undangan KPU kepada Dewan Pimpinan Pusat PKPI yang dikirimkan Kamis (12/4/2018). Sekretaris Jenderal PKPI Imam Anshori Saleh di Jakarta, Kamis kemarin, mengatakan, hanya ada dua agenda dalam surat undangan yang mereka terima, yaitu penetapan partainya sebagai peserta pemilu dan penetapan nomor . urut

(MHD)





Original Post

Sidang Lanjutan Anang

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-4-13

Sidang Lanjutan Anang

Dedy Priyono, Andi Narogong, dan Vidi Gunawan (dari kiri) menjadi saksi sidang terdakwa dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik Anang Sugiana Sudihardjo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (12/4/2018). Jaksa Penuntut Umum menghadirkan empat saksi, yakni Andi Narogong, Dedy Priyono, Vidi Gunawan, serta mantan Staf Ditjen Dukcapil Kemendagri Yosef Sumartono untuk mendalami peran terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik.

KOMPAS ALIF ICHWAN





Original Post

Pengacara Siapkan Kamar

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-4-13

Pengacara Siapkan Kamar

Sebelum Setya Novanto mengalami kecelakaan lalu lintas di kawasan Permata Hijau. Jakarta, pengacara mengecek kamar di rumah sakit di sekitar kawasan itu.

JAKARTA, KOMPAS - Kuasa hukum memeriksa fasilitas dan kesiapan kamar Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta, untuk merawat Setya Novanto. Pengecekan dilakukan Kamis (16/11/2017) pukul 18.00, sekitar sejam sebelum Novanto mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Permata Berlian, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Salah satu pengacara dari kantor Yunadi and Associates, Ahmad Rudiansyah, membenarkan ada pengecekan itu di dalam persidangan lanjutan kasus merintangi penyidikan terhadap Setya Novanto dalam dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) oleh penegak hukum yang didakwakan kepada Fredrich Yunadi, mantan pengacara Novanto.

Persidangan yang dipimpin Hakim Saifuddin Zuhri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (12/4/2018), tersebut, menghadirkan Rudiansyah dan Kepala Bidang Pelayanan Medik RS Medika Permata Hijau Dokter Francia Anggraeni.

Pada Kamis (16/11/2017), Rudiansyah diminta Fredrich untuk mengecek fasilitas RS Medika Permata Hijau. Namun, ia mengaku tidak tahu untuk siapa kamar RS itu diperuntukkan.

"Saya pikir itu untuk pimpinan saya (Fredrich), sebab setahu saya dia juga memiliki penyakit jantung sehingga saya tidak banyak bertanya. Saya mengecek kamar di RS, tetapi tidak tahu kamar itu untuk siapa dan kapan akan ditempati," ujarnya menjawab pertanyaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Roy Riadi.

Setelah sampai di RS, Rudiansyah menghubungi dokter Alia. Pelaksana Tugas Manajer

Pelayanan Medik RS Medika Permata Hijau. Alia ternyata sudah dihubungi Fredrich mengenai rencana kedatangan Novanto. Fredrich juga sudah menghubungi dokter Bimanesh Sutardjo, yang menyebutkan Novanto akan masuk ke RS Medika Permata Hijau dengan diagnosis hipertensi.

"Saya naik ke lantai tiga bersama dokter Alia. Lalu saya periksa dan foto-foto karena saya harus memberikan laporan kepada pimpinan saya Saya sempat bertanya apakah ada ruangan yang lebih besar dari yang ditunjukkan kepada saya. Dokter Alia menjawab, memang ada ruangan yang lebih besar karena merupakan kamar VVIP, tetapi ruangan itu sedang direnovasi," kata Rudiansyah.

Rudiansyah membantah dugaan jaksa bahwa dia mengetahui Novanto yang akan masuk ke rumah sakit Menurut Rudiansyah, dia menduga kamar itu disiapkan untuk Fredrich.

Pada hari yang sama saat Novanto mengalami kecelakaan. Rudi mengaku sedang ada di rumah. Ia melihat pemberitaan mengenai kecelakaan Novanto melalui media massa. Baru pada Jumat (17/11/2017), ia dikontak Fredrich dan diminta mendampingi Novanto di rumah sakit Pada Jumat Novanto dipindahkan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta

"Saya datang untuk mendampingi Pak Novanto karena Pak Fredrich mengatakan dirinya tak ada yang membantu pada 16 November saat kecelakaan terjadi," katanya

Saksi lainnya, Francia, mendengarkan keterangan dari Alia mengenai penyiapan ruangan bagi Novanto. "Dokter Alia mengatakan, memang ada pe-

ngecekan ruangan bagi Novanto sebelum kecelakaan terjadi dan itu atas permintaan pengacara Novanto.

Sebelumnya dokter Bimanesh juga mengontak dokter Alia bahwa pasiennya. Novanto, akan masuk ke rumah sakit. Dokter Alia merasa tidak enak menolak permintaan dokter Bimanesh itu karena posisi dokter Bimanesh yang senior di rumah sakit kami," ujar Francia

Pemberian uang

Kemarin, empat saksi juga dihadirkan dalam persidangan terpisah untuk terdakwa Anang Sugiana Sudihardjo, Direktur Utama PT Quadra Solution. Empat saksi itu adalah Andi Agustinus alias Andi Narogong, Dedi Prijono, Vidi Gunawan, dan Yosep Supartono.

Yosep menerangkan, dirinya pernah menerima uang 200.000 dollar Amerika Serikat dari Ahmad Fauzi, staf Anang.

"Waktu itu malam-malam, sekitar pukul 22.00 atau pukul 23.00, pintu rumah saya diketuk. Saya juga tidak tahu kalau itu namanya Pak Fauzi. Dia hanya mengatakan ada titipan buat Pak Sugiharto (mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian dalam Negeri)," kata Yosef.

Andi juga membenarkan pemberian uang 3,5 juta dollar AS dari PT Quadra Solution ke rekening PT Biomorf pimpinan Johanes Marliem lalu dikirim lagi ke rekening Made Oka Ma-sagung di Singapura Uang itu selanjutnya dikirimkan untuk keperluan anggota DPR Pada pemberian kedua sebesar 3,5 juta dollar AS, uang itu dikirimkan langsung kepada Made Oka tanpa melalui Marliem.

(REK)





Original Post

Banyak Pintu untuk Ikut Pemilu

Media Cetak Kompas Halaman 6
2018-4-13

Banyak Pintu untuk Ikut Pemilu

Jumlah partai politik peserta Pemilu 2019 bertambah kembali. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia menjadi partai terakhir yang diputuskan bisa ikut pemilu.

Dengan demikian, peserta pemilu legislatif mendatang menjadi 20 parpol, terdiri atas 16 parpol peserta pemilu nasional dan 4 partai lokal di Aceh. Ternyata banyak jalan yang bisa ditempuh oleh pengurus partai agar bisa menjadi peserta pemilu.

Sebanyak 14 partai tingkat nasional dan 4 partai lokal menjadi peserta Pemilu 2019 sesuai putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 17 Februari lalu. Di tingkat nasional, ada 10 parpol yang kini memiliki wakil di DPR dan empat partai baru. Partai Bulan Bintang (PBB) dan PKPI tak dinyatakan lolos oleh KPU. Namun, PBB bisa menjadi peserta pemilu berkat putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), awal Maret lalu. PKPI yang juga dinyatakan tidak lolos oleh Bawaslu menggugat putusan KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Rabu (11/4/2018), PTUN memutuskan, memerintahkan KPU untuk menerbitkan surat keputusan menjadikan PKPI sebagai peserta Pemilu 2019.

Pasal 471 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memungkinkan PKPI mengajukan gugatan ke PTUN, setelah ada putusan Bawaslu. Ayat (7) Pasal 471 UU itu menegaskan, Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Dengan demikian, Bawaslu dan KPU tak bisa mempersoalkan putusan PTUN Jakarta melalui mekanisme banding atau kasasi. Bahkan, Ayat (8) menyebutkan, KPU hanya memiliki waktu tiga hari kerja untuk menindaklanjuti putusan PTUN itu. Dengan logika hukum ini, PKPI seharusnya akan memiliki nomor 20 sebagai peserta Pemilu 2019.

Putusan PTUN Jakarta yang mengabulkan permohonan PKPI memperlihatkan pada khalayak bahwa ada banyak pintu untuk menjadi peserta pemilu, setidak-tidaknya ada tiga pintu. Pertama, melalui penetapan KPU, kedua oleh Bawaslu, dan ketiga melalui putusan PTUN. Namun, putusan PTUN yang meloloskan partai menjadi peserta pemilu, yang sebelumnya ditolak KPU dan Bawaslu, menyiratkan ketidakpercayaan kepada penyelenggara pemilu. KPU dan Bawaslu adalah penyelenggara pemilu.

Ketika putusan KPU tentang peserta pemilu bisa dimentahkan Bawaslu dan PTUN, kredibilitas penyelenggara pemilu bisa dipertanyakan masyarakat, terutama saat melakukan verifikasi faktual parpol. Kredibilitas penyelenggara pemilu kian dipertanyakan warga saat putusan Bawaslu, yang juga bertumpu pada putusan KPU sebelumnya, dibatalkan oleh PTUN.

Di sisi lain, publik juga bisa mempertanyakan kesiapan partai dalam mengikuti tahapan pemilu. PKPI dan PBB menjadi partai yang semula tidak diloloskan KPU, tetapi menjadi peserta pemilu melalui "pintu lain". Kedua partai itu pada akhirnya juga tak lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

Pemilu memang kontestasi perebutan kekuasaan. Namun, kontestasi itu harus diiringi kesiapan yang baik oleh penyelenggara dan peserta pemilu sehingga tak perlu ada kegaduhan setiap kali menjelang pelaksanaan pemilu.

REDAKSI





Original Post

Pembatalan Calon Kepala Daerah Tersangka

Media Cetak Kompas Halaman 7
2018-4-13

Pembatalan Calon Kepala Daerah Tersangka

Dalam pilkada serentak 2018 ini publik dikejutkan oleh adanya tujuh calon kepala daerah yang ditetapkan status hukumnya sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Persoalan ini memantik perhatian publik karena pemerintah dan KPU mengabaikan peristiwa ini dan tak membatalkan calon kepala daerah yang berstatus tersangka. Mereka tetap dibiarkan melenggang mengikuti proses pilkada kendati saat ini mereka berada dalam tahanan KPK.

Alasan utama yang disampaikan oleh pemerintah melalui Menko Polhukam dan Mendagri serta KPU, jumlah tersangkanya masih sedikit dan belum dianggap memengaruhi situasi sosial, ekonomi, dan politik di Tanah Air. Benarkah alasan demikian dan bagaimanakah sebaiknya menyikapinya dari aspek hukum tata negara?

Alasan tak tepat

Alasan yang disampaikan pemerintah dan KPU dari aspek moral tak dapat dibenarkan. Sebab, secara filosofis tujuan penyelenggaraan pilkada adalah untuk melahirkan pemimpin politik daerah yang bermoral dan berintegritas. Itulah sebabnya pilkada tidak dipilih oleh DPRD, tetapi dipilih langsung oleh rakyat

Tugas penyelenggara (KPU) dan pemerintah adalah memfasilitasinya dengan aneka peraturan pilkada agar dapat memfilter calon-calon tidak bermoral dan berintegritas masuk dalam bursa pencalonan. Namun, realitasnya dua norma hukum pilkada, yakni UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Kepala Daerah, membolehkan calon kepala daerah berstatus tersangka mengikuti semua proses dan tahapan pilkada.

Norma dalam ketentuan Pasal 43 Ayat (1) dan Pasal 54 Ayat (1) UU No 10/2016 hanya mengatur soal larangan menarik calon sejak disahkan sebagai calon oleh KPU dan larangan pembatalan calon kepala daerah kecuali karena meninggal, bukan karena melakukan tindak pidana kejahatan tertentu. Sementara berdasarkan ketentu-

an Pasal 78 Ayat (1) Huruf e Peraturan KPU No 3/2017 menegaskan bahwa pembatal-an/penggantian pasangan calon dalam pilkada jika dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dua norma pengaturan pilkada ini jelas tidak responsif atas realitas sosiologis masyarakat yang menjadikan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Karena itu, seharusnya kedua norma pilkada ini sejak semula didesain untuk dapat membatalkan pencalonan kepala daerah yang berstatus hukum tersangka dalam kasus korupsi. Karena kejahatan korupsi dikategorikan luar biasa, maka harus ditempuh juga cara-cara progresif untuk membatalkan calon kepala daerah yang bersastus tersangka.

Solusi progresif

Tindakan tegas dan berani seharusnya ditunjukkan oleh pemerintah secara progresif. Sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat 0) UUD 1945, pemerintah melalui presiden diberi otoritas mengeluarkan instrumen pamungkas berupa peraturan pemerintah pengganti UU (perppu). Salah satu prasyarat dikeluarkannya perppu adalah adanya kondisi darurat

Penafsiran kondisi darurat sangatlah bersifat subyektif dari pemerintah. Sebab, jika harus menunggu revisi terhadap UU No 10/2016 butuh waktu lama, sementara pilkada saat ini tengah menapaki tahapan kampanye dan hari pemungutan suara pada 27 Juni 2018. Dari aspek doktrin hukum ketatanegaraan darurat (Staats Noo-drecht). instrumen perppu yang dikeluarkan pemerintah memang subyektif, sedangkan yang menilai secara obyektif adalah DPR saat hendak menyetujui perppu sebagai pengganti UU.

Argumentasi subyektivitas dikeluarkannya perppu tentang pembatalan calon berstatus tersangka oleh presiden sepanjang sesuai dengan nilai moralitas dapat dibenarkan secara hukum. Sebab, menurut Ronald Dwarkin dalam The Moral Reading of The Constitution (1999), substansi materi hukum adalah moralitas. Karena itu, tindakan

menafsirkan hukum berdasarkan nilai-nilai kebajikan merupakan imperatif hukum dan moral sekaligus.

Oleh karena itu, alasan pemerintah tidak akan mengeluarkan perppu untuk membatalkan calon yang berstatus hukum tersangka korupsi-lantaran jumlahnya masih sedikit, belum sampai separuh dari 171 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada 2018-adalah alasan yang tak sepatutnya dilakukan. Sebab, nilai moralitas tak ditentukan oleh sedikit atau banyaknya pelaku kejahatan.

Urgensi perppu

Di sinilah relevansinya untuk mengaitkan perlunya perppu pembatalan calon kepala daerah yang berstatus tersangka sebagai bagian dari upaya sistemik pemerintah berkomitmen memberantas korupsi dan menyatakan darurat terhadap korupsi. Sebaliknya, jika pemerintah tak mengeluarkan perppu dan lebih memilih memerintahkan KPU melakukan revisi terhadap Peraturan KPU No 3/2017, dari aspek hierarki peraturan perundang-undangan-berdasarkan ketentuan UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perun-dang-Undangan-posisi Peraturan KPU berada di bawah UU. Sementara UU No 10/ 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah membolehkan calon kepalaber-status hukum tersangka tetap mengikuti proses pilkada.

Maka, KPU baru dapat merevisi Peraturan KPU No 3/2017 jika UU No 10/2016 terlebih dahulu telah diubah melalui perppu oleh presiden. Dengan demikian, kehadiran perppu pengganti UU No 0/2016 harus dilakukan terlebih dahulu, barulah KPU melakukan revisi terhadap Peraturan KPU No 3/2017 dan menyesuaikannya dengan perppu.

Lebih dari itu, urgensitas perppu pembatalan calon kepala daerah berstatus tersangka ini merupakan upaya pemerintah menyelamatkan Pilkada 2018 dari penyakit ganas korupsi sekaligus memangkas secara sistemik agar tak ada celah hukum bagi para calon kepala daerah koruptor dapat berkompetisi dalam pilkada.

Agus Riewanto





Original Post

Pelemahan Terjadi pada Akademisi

Media Cetak Kompas Halaman 13
2018-4-13

Pelemahan Terjadi pada Akademisi

kriminalisasi pada akademisi terjadi. Hal itu bisa meng akibatkan para ilmuwan takut berinovasi dan mema parkan kajian. Perlu perlindungan terhadap mereka.

JAKARTA, KOMPAS - Keterlibatan peneliti dalam proyek pemerintah kerap bersinggungan dengan urusan administrasi. Itu berujung pada pemidanaan peneliti saat ada penyimpangan pemakaian dana proyek itu.

Selain itu, pelemahan pada akademisi pun terjadi. Contohnya, gugatan perdata pada ahli kehutanan Institut Pertanian Bogor atas kesaksiannya di pengadilan. Saksi ahli seharusnya tak bisa digugat balik atas kesaksian di pengadilan.

Agar kejadian tersebut tak terulang di kemudian hari, perlu ada penambahan pasal pada draf Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Iptek. Rancangan UU itu sedang dibahas di Panitia Khusus DPR

Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Humas Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Ardi Matuhi, Kamis (12/4/2018), di Jakarta, menyatakan, usulan tentang perlindungan peneliti ini telah diajukan BPPT pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Agustus 2017. Pihak BPPT ikut membahas Revisi UU Sisnas Iptek yang diadakan Panitia Khusus DPR

Usulan perlindungan peneliti tertuang dalam Ayat 1 Pasal 48 RUU Sisnas Iptek. Isinya menyebut sumber daya iptek mendapat perlindungan dalam melaksanakan penelitian, pengembangan, dan -pengkajian iptek sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.

"Hal itu untuk memberikan jaminan sistem perlindungan sejalan dengan sistem iptek," ujarnya. Pihaknya tak ingin melepaskan pada sistem perlindungan yang belum tentu sesuai filosofi sistem iptek.

Jadi, sepanjang peneliti tidak memperkaya diri dan tak melakukan kesengajaan, mereka seharusnya dibebaskan dari tuntutan hukum. Jadi, mereka melakukan itu dalam konteks ilmiah. Dengan demikian, mereka bebas berkarya dan berkreasi untuk kemajuan bangsa.

Mereka seharusnya mendapat perlindungan maksimal. "Sayang sekali kalau mereka takut mengekspresikan kepakarannya dan mengungkapkan hasil risetnya karena ada ancaman pidana," kata Ardi.

Mereka harus dapat tetap mendapat kebebasan akademis untuk menyatakan pendapatnya sesuai keahliannya, tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Di lingkungan BPPT ada dua peneliti ditahan karena terseret proyek bermasalah. Mereka terjebak proses administrasi yang tidak mereka pahami.

Saksi ahli

Sementara itu, ahli kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Basuki Wasis, digugat perdata oleh terpidana kasus korupsi izin usaha pertambangan dan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam di Pengadilan Negeri Cibinong. "Ia digugat karena dianggap

memberikan keterangan tak tepat dan tak sesuai keahliannya," kata Maqdir Ismail, kuasa hukum Nur Alam, kemarin.

Sebelumnya, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (12/4), Wasis yang dihadirkan sebagai saksi ahli oleh jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut izin usaha pertambangan nikel yang diterbitkan secara ilegal oleh Nur Alam bagi PT Anugrah Harisma Barakah di Pulau Kabaena, Sultra. Itu menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian negara Rp 2,7 triliun. Kerusakan lingkungan ditemukan di areal hutan di Pulau Kabaena yang dibuka bagi tambang nikel seluas 357,2 hektar.

Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan pidana 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan kepada Gubernur (nonaktif) Sulawesi Tenggara Nur Alam.

"Saya sebagai akademisi diminta KPK ke KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) lewat Fakultas Kehutanan IPB untuk meneliti dampak tambang," kata Wasis. Ia sudah melakukan verifikasi di lapangan dan menghitung kerugian sesuai keahliannya

Pihak KPK akan memberikan pendampingan hukum pada Basuki Wasis. "Aturannya, saksi dan ahli tak bisa digugat karena keterangan yang diberikannya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

(YUN/AIK/IAN)





Original Post

KPK Ada Calon Bohong Soal Harta

Media Cetak Republika Halaman 5
2018-4-13

KPK Ada Calon Bohong Soal Harta

KPK akan

memverifikasi LH KPN yang dilaporkan calon.

SURABAYA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Pandjaitan menyebut ada calon kepala daerah yang membuat laporan harta kekayaan tidak sesuai dengan apa yang dimilikinya. Basaria mencontohkan, ada calon kepala daerah yang melaporkan harta kekayaannya kurang dari harta yang dimiliki sebenarnya.

"Ada yang dilaporkan Rp 10 miliar ternyata kekayaannya Rp 15 miliar atau Rp 20 miliar. Biasanya para pejawat karena takut selama menjabat terlihat ada penambahan yang luar biasa," ujar Basaria di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (12/4).

Basaria menambahkan, selain berbohong dengan melaporkan jumlah harta kekayaan kurang dari harta yang dimiliki, ada juga calon yang justru melaporkan harta kekayaan melebihi apa yang dimilikinya. KPK menduga, modus seperti ini untuk mempermudah praktik korupsi. Jadi, ketika terjadi penambahan harta kekayaan secara signifikan, tidak terendus aparat penegak hukum.

"Laporkannya Rp 10 miliar, ternyata yang dimiliki adalah Rp 4 miliar. Modus-modus yang dilakukan ini akan diverifikasi oleh KPK. Khususnya nanti kalau sudah benar-benar terpilih menjadi kepala daerah,"

kata Basaria.

KPK mengingatkan pentingnya bagi para calon kepala daerah yang berkontestasi di pilkada serentak 2018 untuk membuat Laporan Karta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Menurut dia, laporan tersebut merupakan salah satu upaya pemberantasan korupsi lewat transparansi. Laporan tersebut juga menurutnya sebagai alat kontrol bagi diri sendiri.

"Karena nanti akan tahu kalau sekarang kekayaannya ada Rp 10 miliar, nanti satu tahun kemudian kalau sampai Rp 30 miliar atau Rp 40 miliar, silakan bertanya kepada diri sendiri. Apakah ini berasal dari yang halal atau bukan? Bukan tidak boleh karena bisa saja mendapat warisan dari orang tua," kata Basaria.

Direktur PP LHKPN KPK Cahya Hardiyanto Harefa juga mengakui ada calon kepala daerah yang mengisi LHKPN tidak sesuai dengan harta kekayaan yang dimiliki. Menurut Cahya, kejujuran dari setiap calon terkait LHKPN sangat dibutuhkan. Padahal, KPK berharap setiap calon melaporkan kekayaannya dengan jujur.

Menurut Cahya, melaporkan LHKPN merupakan salah satu bentuk pencegahan calon kepala daerah untuk korupsi. Sebab, calon harus bertanggungjawab atas laporan yang diberikannya. "Dia tahu harus melaporkan tentunya dia harus bertanggung jawab, isinya betul, mencarinya juga betul, mengumpulkan hartanya juga betul dengan cara-cara yang diperbolehkan oleh aturan-aturan yang ada. Sehingga muncul di dalam dirinya sendiri, saya enggak mau korupsi,

saya enggak mau mengumpulkan harta dengan cara-cara yang tidak baik," ujar Cahya.

Paslon Jatim

KPU Provinsi Jawa Timur membacakan LHKPN calon gubernur dan wakil gubernur yang akan berkontestasi pada Pilgub Jatim 2018. Laporan dibacakan pada acara deklarasi LHKPN calon kepala daerah se-Jawa Timur yang diselenggarakan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (12/4).

Ketua KPU Jatim Eko Sasmito saat membacakan LHKPN mengungkapkan, calon gubernur Jatim nomor urut satu, Khofifah Indar Parawansa, menjadi calon terkaya yang berkontestasi pada Pilgub Jatim 2018. Total harta kekayaan Khofifah yang dilaporkan hampir mencapai Rp 24 miliar. "Total kekayaan Khofifah Indar Parawansa yang dilaporkan sebesar Rp 23,5 miliar," kata Eko di hadapan calon kepala daerah se-Jatim.

Kemudian, pemilik harta kekayaan tertinggi kedua adalah calon gubernur nomor urut dua, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Harta kekayaan Gus Ipul menembus angka Rp 17,5 miliar. Selanjutnya, harta kekayaan calon wakil gubernur Jawa Timur sesuai LHKPN berada di bawah para kandidat Cagub Jatim. Kekayaan cawagub Jatim nomor urut satu, Emil Elestianto Dardak berada di angka Rp 8,2 miliar. Sementara, kekayaan calon wakil gubernur nomor urut dua, Puti Guntur Soekarno, menjadi yang paling sedikit di antara calon kepala daerah lainnya yang berkompetisi pada Pilgub Jatim 2018. Harta

kekayaan Puti sesuai LHKPN hanya Rp 1,8 miliar.

Selain mengumumkan harta kekayaan pasangan calon di Pilgub Jatim, KPU dan KPK menggelar pendidikan antikorupsi untuk seluruh calon kepala daerah se-Jawa Timur. Acara ini dihadiri 108 calon pimpinan daerah dari 18 kabupaten/kota yang menggelar pilkada serentak 2018. Hadir pula dalam acara tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, jajaran Polda Jatim, serta jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Provinsi Jatim merupakan provinsi yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi pada 2017. Berdasarkan data ICW, sebanyak 68 kasus korupsi dilakukan di Jatim dan telah merugikan negara hingga Rp 90,2 miliar.

Staf Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah menyampaikan, Provinsi Jawa Barat dan Sumatra Utara menempati urutan kedua dan ketiga dengan jumlah kasus berturut-turut sebanyak 42 dan 40 kasus korupsi. Kendati demikian, meskipun Jatim menempati urutan pertama jumlah kasus korupsi, kasus korupsi di Jawa Barat justru memiliki nilai kerugian negara yang paling besar hingga mencapai Rp 647 miliar.

"Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan nilai kerugian negara paling besar, yaitu Rp 647 miliar. Kasus korupsi dengan nilai kerugian negara paling besar di Jawa Barat adalah kasus dugaan korupsi pencairan kredit fiktif di Bank Jabar (BJB) Syariah yang melibatkan Yocie Gusman,".

kata Wana. ed agus raharjo

DADANG KURNIA





Original Post

Pemasungan Nalar Kritis di Segala Lini

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2018-4-13

Pemasungan Nalar Kritis di Segala Lini

KEBEBASAN berpendapat dan berekspresi di negeri ini dilindungi Undang-Undang Dasar 1945. Tapi ancaman terhadap kebebasan berpendapat terus terjadi. Berikut ini di antaranya

Demo di Tempo

Sekelompok orang dari Front Pembela Islam mendemo kantor majalah Tempo pada Maret lalu. Mereka menuding karikatur Tempo yang dimuat sebulan sebelumnya menghina pemimpin mereka, Rizieq Syihab. Karikatur itu menggambarkan seorang pria bersorban yang meminta maaf kepada seorang perempuan karena tidak jadi pulang.

Festival Belok Kiri

Acara diskusi budaya dan sejarah pada Maret 2016 ini awalnya akan digelar di Taman Ismail Marzuki. Namun sekelompok orang mendemo mereka dengan tuduhan acara ini berbau komunis, sehingga acara dipindahkan ke kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Polisi juga tidak memberikan izin acara.

Prita Mulyasari

Kasus Prita pada 2009 menyita perhatian publik ketika ia dilaporkan Rumah Sakit Omni International ke polisi. Prita dituduh melakukan pencemaran nama, hanya karena mengeluhkan layanan rumah sakit itu ke kerabat yang kemudian tersebar. Prita divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Tangerang, namun kemudian Mahkamah Agung malah memutus Prita mendapat masa percobaan selama satu tahun. Belakangan, dalam peninjauan kembali, MA kembali membebaskan Prita dari semua dakwaan.

Monang Tambunan

Pada 26 Januari 2004, Monang berorasi di depan Istana Negara dalam unjuk rasa 100 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ini meneriakkan nama SBY diikuti kata umpatan. Monang lalu dipenjara enam bulan karena dianggap menghina presiden.

tempo i indri mauLIDAR





Original Post

Penerbitan Paspor Joko Tjandra Diduga Melanggar Hukum

Media Cetak Koran Tempo Halaman 26
2018-4-13

Penerbitan Paspor Joko Tjandra Diduga Melanggar Hukum

PAPUA NUGINI Komisi OmbudsmanPapuaNugini menemukan 18 pelanggaran dalam penerbitan status kewarganegaraan dan paspor Joko Tjandra, pengusaha Indonesia yang buron. Ombudsman mendesak kewarganegaraan yang diberikan kepada seorang buron adalah melanggar hukum dan harus dicabut.

Ombudsman menyebutkan, Menteri Luar Negeri dan Imigrasi saat itu, Ano Pala, memberikan status kewarganegaraan kepada Joko Tjandra meskipun tahu dia tidak memenuhi syarat konstitusional, misalnya harus berada di negara itu selama delapan tahun. Lembaga pengawas pemerintah menilai, Pala mengabaikan saran badan intelijen nasional atau National Intelligence Organization, polisi, dan Interpol bahwa Joko adalah buron.

Joko Soegiarto Tjandra merupakan pengusaha Indonesia yang terseret dalam skandal Bank Bali. Melalui PT Era Giat Prima, Joko melakukan cessie atau hak tagih dalam eksekusi pencairan dana senilai Rp 546 miliar. Mahkamah Agung pada 2009 memvonis Joko bersalah dengan pidana penjara selama 2 tahun. Belum sempat dieksekusi, Joko kabur dan ditetapkan buron. Lama tak terdengar, Joko pada 2012 diberikan kewarganegaraan dan paspor Papua Nugini.

Ombudsman juga

menemukan . kejanggalan lainnya. Paspor dikeluarkan pada Mei 2012 saat Joko baru mengajukan permohonan tiga hari. Dia kemudian mengubah namanya menjadi Joe Chan.

Anggota parlemen dari kalangan oposisi, Kerenga Kua, tidak terkejut atas temuan Ombudsman. "Temuan itu sudah diketahui pemerintah sejak lama," kata jaksa agung saat Joko diberi kewarganegaraan ini. Saat menjabat, Kua berupaya mendapatkan persetujuan kabinet untuk menyelidiki terbitnya paspor Joko agar bisa dicabut. Tapi dia frustrasi atas sikap dan birokrasi pemerintah.

Adapun Pala membantah jika dikatakan melanggar administrasi dalam penerbitan paspor Joko. Dia mengatakan peran menteri adalah membuat keputusan, bukan proses. "Proses ini melalui semua prosedur dalam sistem pemerintahan di bawah undang-undang. Saya melaksanakan proses itu," ujar dia. .

ABC NEWS | RADIO HEW ZEALAND | SUKMA LOPPIES





Original Post

Kasus Kredit Bank Mandiri: Bos PT CSI Divonis 4 Tahun

Media Online jpnn.com
2018-04-13

jpnn.com, JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memutuskan Direktur Utama PT Central Stell Indonesia (PT CSI) Erika Widiyanti dan anak buahnya, Mulyadi Supardi bersalah dalam kasus penyalahgunaan kredit PT Bank Mandiri. Pengadilan juga memutuskan uang pengganti kerugian negara dibebankan kepada PT CSI.

Erika Widiawati divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Sementara karyawan PT CSI Mulyadi Supardi dikenakan hukuman kurungan 5 tahun 6 bulan dan denda Rp 200 juta atau kurungan 3 bulan.

Kuasa hukum kedua terdakwa M Adiwira Setiawan mengatakan, dalam putusan tersebut PN Jakpus juga membebankan kerugian negara kepada PT CSI.

Sehingga secara otomatis komisaris dan seluruh pemegang saham PT CSI turut bertanggung jawab dalam kasus ini.

"Uang pengganti kerugian negara sebesar kurang lebih Rp 201 miliar dibebankan kepada PT CSI. Berdasarkan amar putusan pengadilan tersebut, otomatis seluruh pemegang saham yang menerima aliran dana harus dimintai pertanggungjawaban pidananya," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (12/4).

Kata dia, uang kredit pinjaman kepada Bank Mandiri sebesar Rp 550 miliar di tahun 2011 itu juga disetujui oleh komisaris dan para pemegang saham PT CSI.

Kasus ini bermula ketika PT CSI, perusahaan yang bergerak di bidang peleburan besi bekas menjadi besi beton dan besi ulir untuk bahan bangunan yang didirikan pada 2005, mendapatkan fasilitas kredit dari salah satu bank BUMN selama tahun 2011 hingga 2014. Adapun kredit PT CSI dari bank itu pada 2011 mencapai ratusan miliar rupiah.

"Total kredit sekitar Rp 500 miliar," ujar Direktur Penyidikan pada Jampidsus Warih Sadono beberapa waktu lalu.

https://www.jpnn.com/news/kasus-kredit-bank-mandiri-bos-pt-csi-divonis-4-tahun



Original Post

KY Independensi Hakim Harus Dibatasi Akuntabilitas

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-4-13

KY Independensi Hakim Harus Dibatasi Akuntabilitas

NERACA

Jakarta - Komisi Yudisial (KY) menegaskan bahwa independensi atau kemandirian hakim bukanlah kebebasan mutlak sehingga harus dibatasi dengan akuntabilitas.

"Independensi bukan kebebasan mutlak tanpa batasan karena jika itu dibiarkan, maka akan berpotensi terjadinya kekuasaan kehakiman yang sewenang-wenang," kata juru bicara KY Farid Wajdi melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu (11/4).

Hal itu dikatakan Farid ketika memberikan tanggapan mengenai putusan praperadilan terkait penyidikan dan penetapan tersangka baru kasus Bank Century yang turut menyeret nama Boediono."KY berharap para hakim tidak hanya menegakkan prinsip independensi atau kemandiriannya dalam melaksanakan tugas, tapi juga menegakkan prinsip akuntabilitas," kata Farid.

Lebih lanjut Farid mengatakan, akuntabilitas peradilan sangat diperlukan supaya independensi tidak disalahgunakan."Sesungguhnya akuntabilitas merupakan pelengkap independensi untuk mencegah tirani yudisial," kata Farid menambahkan.

Farid mengimbau supaya masyarakat dan pihak yang berkepentingan tidak melihat putusan hakim sebagai ancaman terhadap independensi, melainkan sebagai cara untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap hakim dan peradilan. "Prinsipnya hakim boleh menafsirkan hukum, tetapi ndak boleh menyimpang dari aturan, apalagi hukum pidana berkaitan dengan hak asasi manusia maka hakim harus berhati-hati dalam memutus dan penuh tanggung jawab," ujar Farid.

Lalu, Komisi Yudisial (KY) tidak dapat menilai putusan praperadilan terkait penyidikan dan penetapan tersangka baru kasus Bank Century."Secara prinsip KY tidak dapat menilai salah atau benarnya satu putusan karena hal ini merupakan ranah kemandirian atau independensi hakim," ujar Farid.

Karena terkait dengan independensi hakim, maka baik KY maupun MA dikatakan Farid tidak dapat menilai salah satau benarnya satu putusan."Secara prosedural hukum, yang dapat memperbaiki atau melakukan koreksi suatu putusan adalah upaya hukum sesuai mekanisme yang telah diakomodasi sistem hukum," kata Farid.

Namun bila terkait dengan dugaan pelanggaran etik hakim. Farid mengatakan KY akan menjadikan hal itu sebagai satu prioritas untuk dikaji, sekaligus memastikan terbukti atau tidaknya dugaan pelanggaran etik oleh hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut

Sebelumnya pada Selasa (10/4), Hakim Tunggal Effendy Muchtar memerintahkan KPK untuk tetap melanjutkan kasus dugaan tindak pidana korupsi Bank Century sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Hakim Effendy juga memerintahkan KPK untuk menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan berdasarkan surat dakwaan.

ant





Original Post

KPK Minta Komitmen Pemda Berantas Korupsi

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-4-13

KPK Minta Komitmen Pemda Berantas Korupsi

Bandarlampung - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo meminta komitmen pemerintah daerah (Pemda) dan ketua DPRD se-Lampung untuk memberantas korupsi secara terintegrasi di daerahnya masing-masing.

neraca

"Keinginan untuk pemberantasan korupsi harus dari hati yang paling dalam, jika ingin berubah, memperbaiki tata kelola dan akuntabilitas. Agar sesuatunya berjalan dengan lebih baik," kata dia saat acara Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Lampung di lingkungan pemerintah daerah se-Lampung di Balai Keratun Komplek Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Rabu (11/4).

Penandatanganan komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi dilakukan seluruh bupati/wali kota dan ketua DPRD se-Lampung. Acara itu juga disaksikan Men-dagriTjahjo Kumolo, Kepala BPKP, Pjs Gubernur Lampung Didik Suprayitno, Ketua DPRD Dedi Aprizal, Kapolda Irjen Pol Suntana dan Kajati Susilo Yustinis.

Agus mengatakan penandatanganan komitmen itu dilakukan sebagai salah satu upaya KPK untuk terus memaksimalkan program pencegahan korupsi yang membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak. Termasuk pemerintah daerah yang harus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Ia menyebutkan, bebe-

rapa bidang yang menjadi perhatian KPK meliputi perbaikan sistem tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, pengelolaan pelaporan harta kekayaan pejabat publik, pengelolaan pelaporan gratifikasi, penanaman nilai-nilai anti korupsi melalui pendidikan dan kampanye serta melakukan kajian dan studi untuk memonitor sistem administrasi negara dalam berbagai bidang.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menjelaskan, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang menjadi sorotan dan perhatian KPK diantaranya perencanaan dan pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, penguatan inspektorat daerah, pengawalan dana tata kelola sumber daya alam.

Bidang lain yang disoroti adalah penguatan sistem integritas pemerintahan melalui implementasi sistem pengendalian gratifikasi dan pelaporan Laporan Harta Kekayaan .Penyelenggara Negara. "Perbaikan pengelolaan sumber daya manusia dan penerapan tambahan penghasilan pegawai juga menjadi perhatian dalam upaya pencegahan korupsi," ujar dia

Sehubungan dengan hal itu. Agus mengimbau para pimpinan daerah dan penyelenggara negara di

Provinsi Lampung untuk bersama-sama berupaya meningkatkan komitmen anti korupsi dengan melakukan tata kelola pemerintah berjalan dengan bersih, transparan dan akuntabel. "KPK akan terus mendorong pemerintah daerah di Provinsi Lampung untuk, menjalankan rekomendasi dan memantau keberlangsungan rencana aksi. KPK juga berharap masyarakat bisa ikut melakukan pen-

gawasan dengan efektif dan tidak permisif pada tindak pidana korupsi sekecil apapun," kata dia.

Mendagri Tjahjo Kumolo meminta kepada seluruh kepala daerah dan anggota DPRD untuk benar-benar menghentikan praktik korupsi dalam setiap tahapan pembahasan penyusunan anggaran. "Perencanaan anggaran harus tepat waktu, APBD harus tepat guna dan juga tepat sasaran," ujar dia.

Agar aspek perencanaan dan penganggaran konsisten, kata Tjahjo, diperlukan sistem e-planning dan e-budgeting. "Dilakukannya e-planing dan e-budgeting untuk terciptanya sebuah kondisi yang ideal, termasuk dokumen perenca-naannya yang bersih, tidak ada duplikasi program, adanya kejelasan mengenai struktur kinerjanya dengan baik, konsistensi antar dokumen, dan perencanaan

yang berorientasi pada sasaran output yang jelas," kata dia.

Tjahjo mengimbau kepada seluruh kepala daerah khususnya di Provinsi Lampung tentang kehati-hatian-nya terhadap tiga sektor, yakni infrastruktur, kesehatan dan pendidikar. "Hati-hati dan cermati kepada SKPD dan DPRD provinsi maupun kabupaten/kota di Lampung terhadap ketiga hal tersebut," kata dia.

ant





Original Post

Antarmitra AAenangi AAerek Pure Baby

Media Cetak Harian Kontan Halaman 21
2018-4-13

Antarmitra AAenangi AAerek Pure Baby

JAKARTA. PT Antarmitra Sembada bisa sedikit bernafas lega. Pasalnya, gugatan mereka terhadap Komisi Banding Merek perihal merek Pure Baby diterima oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (PN Jakpus). Antarmitra pun bisa langsung mendapatkan sertifikat merek Pure Baby dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah ada putusan ini.

Dalam pertimbangannya, Ketua Majelis Hakim Endah Deti Pertiwi mengatakan, Antarmitra bisa membuktikan dalil-dalilnya bahwa merek Pure Baby tidak memiliki kesamaan dengan merek yang sudah ada sebelumnya. "Sehingga secara keseluruhan, me-

rek penggugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek sebelumnya yang pernah ada," ungkapnya dalam sidang putusan, Kamis (12/4). Atas dasar pertimbangan itu, hakim menyatakan, putusan Komisi Banding Merek yang menolak merek ini pada Mei 2015 harus dibatalkan.

Kuasa hukum Antarmitra Raddy Raditya Djatnika mengapresiasi putusan ini. "Kami siap menghadapi kasasi jika Komisi Banding Merek melakukan upaya hukum lanjutan," katanya Selain merek Pure Baby, Antarmitra juga mendaftarkan merek Pure Mom dan Pure Baby Kids ke Ditjen KI.

Sinar Putri Suci Utami





Original Post

Molucca Gugat Pelita Cengkareng Lagi

Media Cetak Harian Kontan Halaman 21
2018-4-13

Molucca Gugat Pelita Cengkareng Lagi

Molucca Holding berjanji akan menghadirkan kreditur lain ke persidangan

JAKARTA. Tak puas dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang menolak permohonan penundaan kewajibanpembayaran utang (PKPU) atas PT Pelita Cengkareng Paper, Molucca Holding S.a.r.l kembali mengajukan permohonan PKPU atas perusahaan yang sama

Berdasarkan informasi yang diterima KONTAN dari PN Jakpus, pendaftaran PKPU kedua Molucca diajukan sehari setelah putusan dibacakan yakni 10 April 2018. Bertindak sebagai penggugat, Molluca diwakili oleh Rizal Rustam dari firma hukum Is-

mak Advocaten.

Kuasa hukum Molucca Muhammad Ismak mengatakan telah mendaftarkan permohonan baru terhadap Pelita Cengkareng. Sayang, ia masih pelit membeberkan detail perbedaan isi gugatan baru dengan yang sebelumnya

Infomasi yang KONTAN dapat, permohonan baru ini. Molucca akan menghadirkan kreditur lain di pengadilan. "Kami mencoba memenuhi apa yang menurut putusan sebelumnya belum dipenuhi, terutama kehadiran kreditur lain sebagai syarat mutlak terpenuhinya permohonan PKPU," ujar Ismak kepada KONTAN, Kamis (12/4).

Punya kreditur lain

Kendati begitu, Ismak enggan menyebut nama kreditur lain yang dimaksud. Termasuk kemungkinan mereka adalah kreditur yang sama dengan permohonan sebelumnya atau kreditur baru. "Kita lihat nanti, belum bisa beritahu," tambah Ismak.

Permohonan PKPU Molucca ke Pelita Cengkareng sebelumnya harus kandas, pasca 9 April lalu, majelis hakim, menolaknya Penolakan lantaran tidak adanya kreditur lain yang dihadirkan Molucca dalam persidangan. Dengan begitu permohonan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana pasal 222 ayat (1) UU

37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Padahal, dalam berkas permohonan, Molucca berdalil Pelita Cengkareng memiliki utang di Bank Mandiri, Bank ICBC, dan Bank Standard Chartered (Stanchart).

Atas permohonan tersebut, kuasa hukum Pelita Cengkareng Hotman P. Hutapea mengatakan siap untuk menghadapi permohonan PKPU yang kedua kalinya. "Siap lawan," tuturnya singkat.

Permohonan PKPU ini menjadi upaya Molucca menagih utang Pelita Cengkareng Rp 423 miliar. Tagihan ini dari pengalihan utang Pelita Cengkareng di Bank Permata Tbk pada 5 Mei 2017 lalu.

Sinar Putri Suci Utami





Original Post

KPU akan Tetapkan PKPI Sebagai Peserta Pemilu 2019

Media Online metrotvnews.com
2018-04-13

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menjadi peserta pemilu. Keputusan ini mengikuti putusan PTUN Jakarta.

"Setelah menerima salinan, mempelajari membaca dan melakukan rapat pleno memutuskan untuk melaksanakan putusan PTUN tersebut dalam waktu sebagaimana disebutkan," Kata Ketua Komisioner KPU RI Arief Rahman saat konferensi pers di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis 12 April 2018.





Pengesahan dilakukan karena PTUN Jakarta menerima gugatan yang dilayangkan PKPI. Arief menyebut, PTUN memutuskan pengesahan peserta pemilu dilakukan paling lama tiga hari.

Arief menyebut, KPU akan menggelar rapat pleno untuk membahas proses penetapan PKPI sebagai peserta pemilu. Dalam tahapannya, PKPI akan ditetapkan sebagai peserta pemilu terlebih dulu. Setelah itu, PKPI akan mendapatkan nomor urut peserta pemilu.

Sudah ditentukan waktunya KPU akan melakukan rapat pleno penetapan partai politik peserta pemilu 2019 dilanjutkan penetapan nomor urut parpol pemilu 2019 sebagaimana dimaksud putusan PTUN tersebut untuk partai PKPI," kata Arief.

Sebelumnya, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mematuhi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). KPU diperintahkan segera menerbitkan surat keputusan sebagai peserta Pemilu 2019 buat PKPI.

PKPI akan menunggu keputusan yang diambil KPU. Ia ingin PKPI segera memperoleh nomor urut peserta Pemilu 2019. Partai besutan AM Hendropriyono itu sempat gagal menjadi peserta Pemilu 2019 karena tak lolos verifikasi faktual KPU.

Gugatannya di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI juga dimentahkan. Kemudian, mereka kembali melayangkan gugatan ke PTUN. Alhasil, gugatan itu diterima.

(DRI)

http://news.metrotvnews.com/politik/GNlAOeVb-kpu-akan-tetapkan-pkpi-sebagai-peserta-pemilu-2019



Original Post

Polda DIY Ungkap Dugaan Korupsi di Lingkup Kemendikbud

Media Online republika.co.id
2018-04-13

Jumlah kerugian negara mencapai lebih dari Rp 21 miliar.REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Dirreskrimsus Polda DIY, Kombes Pol Gatot Budi Utomo mengungkapkan, ada dugaan tindak korupsi salah satu lembaga Kemendikbud yang ada di Yogyakarta. Hal Itu dikuatkan dengan penyelidikan dan penyidikan Polda DIY selama kurun waktu 2015 dan 2016.

"Dugaan kasus korupsi dana uang persediaan dan tambahan uang persediaan untuk belanja barang operasional dan nonoperasional," kata Gatot, Kamis (12/4).

Ia menerangkan, Polda DIY sudah mendapatkan informasi dan sudah menerima hasil audit perhitungan kerugian negara dari instansi yang berwenang. Tidak main-main, jumlah kerugian negara mencapai lebih dari Rp 21 miliar.

"Rp 21 miliar lebih hasil perhitungan kerugian negara," ujar Gatot.

Untuk itu, Polda DIY akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan status tersangka. Sayangnya, Gatot belum mau menginformasikan siapa-siapa tersangka yang terlibat tindak pidana korupsi tersebut.

"Kementeriannya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lembaganya yang ada di sini (Yogyakarta)," kata Gatot.

Terkait itu, ia menuturkan, Polda DIY akan melakukan penyitaan-penyitaan terhadap instansi terkait. Hal itu mengingat kerugian negara yang sangat besar dan selama ini belum ada kerugian yang sebesar itu (di Polda DIY).

"Kami akan mengusahakan bagaimana mengembalikan, kita akan sita aset-asetnya, di mana-mana kita akan cari, hasilnya akan kita sampaikan," ujar Gatot.

Ia menambahkan, modus operandi yang dilakukan 50:50 yaitu ada kegiatan dan ada yang fiktif. Pasalnya, pada laporan pertanggung jawaban tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan.

Kabid Humas Polda DIY, AKBP Yulianto menambahkan, kasus ini merupakan laporan yang cukup lama. Ia turut menjelaskan modus operandi setengah fiktif setengah ada yang dilakukan pelaku.

"Misalnya, tidak ada kegiatan tapi per waktunya ada, itu namanya fiktif, bisa pula ada kegiatan tapi mungkin ada mark up atau seperti apa," kata Yulianto.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/04/13/p73js2335-polda-diy-ungkap-dugaan-korupsi-di-lingkup-kemendikbud



Original Post

Abubakar Ditahan di Rutan Guntur

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 1
2018-4-13

Abubakar Ditahan di Rutan Guntur

Pemkab Bandung Barat Menjamin, Pelayanan Tidak Terganggu

JAKARTA, (PR).-

Komisi Pemberantasan Korupsi secara resmi

menahan Bupati Bandung Barat Abubakar untuk 20

hari ke depan, Kamis (12/4/2018). Ia diduga terlibat

dalam kasus tindak pidana korupsi pemberian hadiah

atau janji yang melibatkan tiga pejabat di Kabupaten

Bandung Barat. Kemarin, Pemkab Bandung Barat

menggelar rapat koordinasi untuk memastikan bahwa

pelayanan publik tetap berjalan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Abubakar tiba ke Gedung KPK, Rabu (11/4/2018) pukul 22.04. Pada pukul 23.00, ia langsung menjalani pemeriksaan hingga pukul 3.00, Kamis (12/4/2018). Setelah diperkenankan beristirahat selama enam jam, Abubakar kembali menjalani pemeriksaan pada pukul 9.00 hingga pukul 17.20.

Seusai pemeriksaan, ia langsung dibawa ke Rumah Tahanan Guntur, Jakarta. Keluar dari Gedung KPK, Abubakar telah mengenakan rompi jingga. Ia bergegas menuju mobil tahanan KPK tanpa berucap sepatah kata pun.

Beberapa jam sebelumnya, komisi antirasywah telah menahan tiga pejabat Kabupaten Bandung Barat yang juga terlibat dalam kasus tersebut. Mereka adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Adijoto, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Weti Lembanawati, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Asep Hikayat.

"KPK tidak akan menjelaskan mengenai proses dan materi pemeriksaankarena prosesnya masih berlangsung. Kami perlu menyampaikan, dari tujuh orang yang tertangkap tangan, empat oTang di antaranya -termasuk bupati- dinyatakan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Sementara, tiga orang lagi telah kami bebaskan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (12/4/2018).

Tiga orang yang disebut Febri masing-masing adalah IL (salah seorang kepala bidang di Badan Kepegawaian), CA (staf di Disperindag), dan YUS (staf di Bappeda).

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam penindakan di Kabupaten Bandung Barat, tim KPK menemukan barang bukti berupa uang total Rp 435 juta. Diduga, uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan pencalonan Elin Suharliah, istri Abubakar, sebagai Bupati Bandung Barat periode 2018-2023.

Kemarin, Hasan, anak kedua Abubakar, menuturkan bahwa ayahnya tengah menjalani pengobatan rutin yang memerlukan penanganan khusus. Oleh karena itu, pihak keluarga berharap, KPK dapat mengabulkan permohonan penangguhan penahanan. "Bila tetap ditahan, mungkinkah KPK bisa memenuhi hak ayah saya dalam pengobatan? Selama ini, ayah saya mendapat pengobatan dari dokter di Singapura dan Rumah Sakit St Borromeus," ujarnya.

Ia enggan mengomentari kasus hukum yang menjerat sang ayah. Hasan hanya berharap, ayahnya dapat menjalani proses hukum meski masih menjalani proses pengobatan secara rutin.

Kemarin, tim KPK menggeledah tiga lokasi di Kabupaten Bandung Barat, yakni rumah bupati, rumah Kepala Dinas Perindustrian dan Perda-

gangan Weti Lembanawati, dan Kantor Pemkab Bandung Barat (salah satunya Kantor Bappeda). Hingga semalam, pukul 22.00, penggeledahan secara tertutup itu masih berlangsung.

Berdasarkan pantauan "PR", petugas KPK mulai masuk ke Kompleks Pemkab Bandung Barat pada pukul 17.30. Mereka memasuki ruang kerja bupati di lantai 3 Gedung Sekretariat Daerah, dilanjutkan ke Kantor Bappeda di lantai 4 Gedung C.

Pada pukul 20.00, dua pegawai negeri memasuki Kantor Bappeda, tetapi 20 menit kemudian mereka keluar. Di tengah penggeledahan ini, tampak pula IL, kepala salah satu subbagian di Badan Kepegawaian, yang sempat diamankan KPK.

Rumah Kadisperindag Weti Lembanawati di Desa Pasirha-lang, Kecamatan Cisarua juga tak luput dari penggeledahan. Informasi dari warga sekitar menyebutkan, petugas KPK mulai masuk pada pukul 19.00.

Penggeledahan juga berlangsung di rumah bupati di Jalan Mutiara, Desa/Kecamatan Lembang.

Rapat koordinasi

Kemarin, Pemkab Bandung Barat menggelar rapat koordinasi untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan. Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat Aseng Junaedi mengungkapkan, ia mengumpulkan para pejabat di lingkungan Pemkab Bandung Barat, termasuk para camat. Salah satu materi yang dibicarakan dalam pertemuan itu adalah merumuskan pengganti tiga kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang kini kosong.

"Jangan sampai karena adanya kasus ini, pelayanan publik jadi terhambat. Itu intinya," kata Aseng. Dalam rapat tersebut, ia meminta para pejabat di lingkungan pemkab bersikap kooperatif jika dimintai keterangan oleh KPK untuk pen-

dalaman kasus tersebut.

Wakil Bupati Bandung Barat Yayat T Soemitra memastikan, pemkab akan memberikan bantuan hukum kepada Abubakar dan tiga pejabat yang diamankan KPK. "Biasanya, KPK juga selalu menawarkan untuk pendampingan hukum," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, ia memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat serta roda pemerintahan tetap berjalan normal. Menurut dia, penetapan tersangka terhadap bupati dan beberapa pejabat bisa sajaberubah, bergantung pada hasil pemeriksaan.

Ia menuturkan, hingga kini, keputusan dan kebijakan soal pemerintahan masih menjadi kewenangan Bupati Abubakar. "Posisi saya masih tetap wakil bupati dan beliau (Abubakar) sebagai bupati. Kitatunggu dulu dan melihat perkembangannya. Kami juga sangat prihatin atas kejadian ini," ujar Yayat.

Prihatin

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengaku prihatin dan menyayangkan kasus hukum kembali membelit kepala

daerah di Jabar. Seperti diketahui, belum lama ini, kasus serupa menjerat Bupati Subang Imas Aryumningsih.

Ia mengaku sempat ber- harap, kasus Imas menjadi yang terakhir di Jabar. Pada kenyataannya, ada susulan kasus di Bandung Barat. "Saya serahkan ke penegak hukum. Semoga tidak terjadi lagi di Jabar. Saya berharap, sampai akhir jabatan saya nanti, tidak ada lagi (kasus hukum yang menjerat kepala daerah di Jabar)," katanya di sela-sela pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan yang berlangsung di kawasan Dago, Kabupaten Bandung, Kamis (12/4/2018).

Heryawan kembali mengingatkan semua kepala daerah di Jabar agar menghindari tindakan penyalahgunaan anggaran. Pejabat jangan pernah melakukan penggelembungan anggaran, menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun atau terlibat dalam praktik rasywah. "Jangan ada tindakan menyimpang," ucapnya.

(Cecep Wi jaya Sari/Novianti Nurolli- ah/Puga Hilal Bayhaqie)





Original Post

Polda DIY Telusuri Korupsi Rp21 Miliar

Media Cetak Media Indonesia Halaman 12
2018-4-13

Polda DIY Telusuri Korupsi Rp21 Miliar

KEPOLISIAN Daerah DI Yogyakarta terus melangkah menelusuri kasus dugaan korupsi besar di wilayahnya. "Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp21 miliar. Ini kerugian terbesar yang pernah kami selidiki di Yogyakarta," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DI Yogyakarta Komisaris Besar Gatot Budi Utomo, kemarin.

Dugaan korupsi terjadi di salah satu unit kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kantornya berada di Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Penyelidikan dan penyidikan sudah dilakukan sejak satu tahun terakhir.

Kasus penilapan uang negara itu berasal dari pos dana persediaan dan tambahan uang persediaan untuk belanja barang operasioanl dan non-

operasional. Dana dikucurkan pada tahun anggaran 2015-2016. "Modus operandinya adalah sebagian pekerjaan fiktif. Laporan pertanggungjawabannya dibuat tidak sesuai dengan pelaksanaan," lanjut Gatot.

Mengingat kerugian negara cukup besar, kepolisian akan segera melakukan penelusuran aset untuk mengembalikan kerugian negara tersebut. "Kami akan berusaha mengembalikan kerugian negara. Kami akan sita aset-aset, dimana pun akan kami kejar," janji Gatot.

Kemarin, Kejaksaan Negeri Brebes, Jawa Tengah, menahan Alifudin, Kepala Desa Cipelem, Kecamatan Bulukumba. Ia diduga terlibat kasus korupsi penggunaan dana desa tahun anggaran 2016.

Kepala Kejaksaan Negeri Brebes, Transiswara Adhi, membenarkan penahanan sang kepala desa.

"Penyidikan dilakukan Polres Brebes dan berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap sehingga tersangka diserahkan hari ini."

Afiudin dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Brebes. "Sebentar lagi akan kami limpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi di Semarang," ujar Adhi.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Brebes, Arie Chandra Dinata Noor, menambahkan dalam kasus dana desa ini negara dirugikan Rp281 juta. Anggaran yang dikorupsi berasal dari dana desa yang dikucurkan pada 2016, yang totalnya mencapai Rp882 juta.

"Penindakan terhadap kepala desa, kami lakukan untuk menimbulkan efek jera. Sebenarnya dalam soal dana desa, kami sudah melakukan pendampingan dan sosialisasi," lanjutnya.

(AU/JI/N-2)





Original Post

Unkris Mewisuda 657 Lulusan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 22
2018-4-13

Unkris Mewisuda 657 Lulusan

UNIVERSITAS Krisnadwipayana (Unkris) mewisuda 657 lulusan yang terdiri dari program sarjana, magister, dan dok-toral, kemarin.

Dengan bertempat di Pendopo Unkris di Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, wisuda tersebut dihadiri Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifly Hasan, hakim agung Gayus Lumbuun sebagai Ketua Pembina Yayasan Unkris, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani, Rektor Unkris Abdul Rivai, dan Ketua Yayasan Unkris Iman Santoso.

Dalam sambutannya, Rektor Unkris Abdul Rivai mengatakan tanggung jawab Unkris sebagai institusi pendidikan ialah mencerdaskan bangsa. Dia berpesan kepada para lulusan Unkris mengenai pentingnya peran kewirau sahaan dan skill entrepeneurship seba gai bekal mereka.

"Kewirausahaan kuncinya mengejar kesempatan untuk mewujudkan perbaikan," ujarnya.

Ia menambahkan, seorang wirausaha sanggup menciptakan kesempatan, mendongkrak produktivitas, dan meningkatkan kualitas produk meskipun sumber daya yang tersedia terbatas.

(lnd/H-1)





Original Post

Kasus Bank Century, Nadia Mulya: Bapak Saya Dikorbankan

Media Online jpnn.com
2018-04-13

jpnn.com, JAKARTA - KPK didesak untuk menindaklanjuti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terkait praperadilan kasus bailout Bank Century, yang memintaBoediono dijadikan tersangka.

Kamis (12/4) Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendatangi Gedung Merah Putih. Dia datang bersama anak dan istri Budi Mulya, Anne Mulya juga Nadia Mulya.

Boyamin menjelaskan, kedatangannya bersama keluarga Budi Mulya tidak lain untuk menyampaikan surat permintaan agar KPK segera menindaklanjuti putusan PN Jaksel bernomor 4/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel tersebut.

"Saya ke sini menyampaikan surat permintaan untuk dilaksanakan putusan itu," ungkap dia kemarin. Tujuannya tidak lain supaya kasus bailout Bank Century yang lama tidak terdengar perkembangannya dituntaskan oleh lembaga antirasuah.

Berdasar putusan Budi Mulya, Boyamin yakin betul bukan hanya satu orang yang seharusnya dipidana dalam kasus bailout Bank Century. Sebab, sejak awal KPK menyebut bahwa mantan deputi gubernur Bank Indonesia (BI) itu melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan pihak lain.

"Mestinya minimal ada dua orang. Ternyata satu orang," kata dia. Karena itu, dirinya mempertanyakan pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Dengan sejumlah barang bukti, saksi-saksi, berbagai dokumen, serta putusan Budi Mulya, sambung Boyamin, seharusnya KPK bisa memproses nama-nama lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Apalagi setelah PN Jaksel membacakan putusan praperadilan yang dia ajukan.

"Mestinya (KPK) langsung jalan. Sehari, dua hari. Itu tinggal membuat sprindik dan penetapan tersangka baru," bebernya.

https://www.jpnn.com/news/kasus-bank-century-nadia-mulya-bapak-saya-dikorbankan



Original Post

Kasus Kredit Macet Bank Mandiri, Dirut PT CSI Divonis 4 Tahun Bui

Media Online okezonecom
2018-04-13

JAKARTA - Direktur Utama PT Central Stell Indonesia (PT CSI) Erika Widiyanti dan anak buahnya, Mulyadi Supardi bersalah dalam kasus penyalahgunaan kredit PT Bank Mandiri. Pengadilan juga memutuskan uang pengganti kerugian negara dibebankan kepada PT CSI. Hal tersebut diputuskan dalam persidangan yang digelat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Dalam vonis yang dijatuhkan majelis hakim, Erika Widiawati divonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta. Sementara karyawan PT CSI Mulyadi Supardi dikenakan hukuman kurungan 5 tahun 6 bulan dan denda Rp200 juta atau kurungan 3 bulan.

Terkait hal tersebut, kuasa hukum kedua terdakwa, M Adiwira Setiawan mengatakan, dalam putusan tersebut PN Jakpus juga membebankan kerugian negara kepada PT CSI. Sehingga secara otomatis komisaris dan seluruh pemegang saham PT CSI turut bertanggung jawab dalam kasus ini.

"Uang pengganti kerugian negara sebesar kurang lebih Rp201 miliar dibebankan kepada PT CSI. Berdasarkan amar putusan pengadilan tersebut, otomatis seluruh pemegang saham yang menerima aliran dana harus dimintai pertanggungjawaban pidananya," kata Adiwira dalam keterangannya, Kamis 12 April 2018.

( )

Uang kredit pinjaman kepada Bank Mandiri, kata Adiwira, sebesar Rp550 miliar di tahun 2011 itu juga disetujui oleh komisaris dan para pemegang saham PT CSI.

Untuk diketahui, kasus tersebut bermula ketika PT CSI, perusahaan yang bergerak di bidang peleburan besi bekas menjadi besi beton dan besi ulir untuk bahan bangunan yang didirikan pada 2005, mendapatkan fasilitas kredit dari salah satu bank BUMN selama tahun 2011 hingga 2014. Adapun kredit PT CSI dari bank itu pada 2011 mencapai ratusan miliar rupiah. "Total kredit sekitar Rp 500 miliar," ujar Direktur Penyidikan pada Jampidsus Warih Sadono beberapa waktu lalu.

Pihak Kejagung menilai PT CSI dalam mengajukan permohonan kredit kepada bank tersebut dengan menggunakan data dan laporan keuangan tidak akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Kapuspenkum Kejagung M Rum, PT CSI menyajikan laporan keuangan tidak secara seutuhnya, tidak menyajikan neraca keuangan dengan sebenarnya, yakni berupa arus kas, besaran utang kepada pemegang saham, serta adanya informasi pembayaran dividen dan pembayaran utang kepada pemegang saham. Dalam melakukan pengungkapan kasus ini, penyidik telah memeriksa 23 saksi.

(aky)

http://index.okezone.com/read/2018/04/13/337/1886061/kasus-kredit-macet-bank-mandiri-dirut-pt-csi-divonis-4-tahun-bui



Original Post

Mantan Pengacara Setya Novanto Akan Bawa Aneka Bakpao ke Sidang

Media Online Bisnis.com
2018-04-13

Terdakwa kasus merintangi penyidikan kasus KTP Elektronik, Fredrich Yunadi menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (15/3/2018). - ANTARA/Sigid Kurniawan JAKARTA - Fredrich Yunadi mengaku sebal terus-terusan disebut pengacara bakpao. Dia berencana membawa bakpao dengan berbagai ukuran ke sidangnya.

"Nanti sidang selanjutnya saya bawakan bakpao dari yang paling kecil sampai yang paling besar," katanya dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (12/4/2018). Sebutan bakpao melekat pada Fredrich sejak ia menyebut kliennya yang saat itu mengalami kecelakaan, Setya Novanto, mengalami luka di jidat segede bakpao.

Sejak saat itu bermunculan meme mengenai luka Setya sebesar bakpao, yang saat itu masih berstatus tersangka kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Fredrich akhirnya dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena dituding merintangi penyidikan kasus e-KTP.

Rencana Fredrich membawa bakpao dengan berbagai varian ke sidangnya disampaikan seusai mencecar saksi Kepala Bagian Pelayanan Medik Rumah Sakit Medika Permata Hijau dokter Francia Anggraini.

Fredrich awalnya protes karena menurutnya Francia sok tahu soal luka yang diderita Setya akibat kecelakaan.

"Tadi kan saksi ditanya penuntut umum katanya tahu lukanya sebesar bakpao. Tapi apa saksi tahu ada yang segini?" ujar Fredrich sambil menunjukkan piring putih.

Piring yang dilapisi plastik tipis itu ternyata berisi sebuah bakpao bulat dengan garis tengah sekitar 5 sentimeter.

"Ini saksi tahu bakpao ini ada yang segini?" kata Fredrich.

Tanya Bakpao

Francia terdiam. Ketua majelis hakim, Syaifuddin Zuhri, menilai pertanyaan Fredrich tidak sesuai dengan kapasitas saksi. Sebab, saksi yang dihadirkan adalah saksi fakta, bukan saksi ahli.

"Itu bertanya pendapat, saksi ini hanya mendengar," ucap hakim.

Fredrich berkukuh agar Francia menjawab. "Apa bakpao yang dimaksud seperti ini?" tuturnya sambil mengangkat piringnya lagi.

Francia mengalah. Dia mengaku memang selalu berpikir bakpao itu ukurannya besar.

"Kalau kami ngomongin bakpao, pasti indikasinya besar, Pak," ujarnya.

"Jadi, menurut saksi, bakpao harus sebesar bola? Jadi ini bukan bakpao?" ucap Fredrich.

Hakim Syaifuddin ingin mengakhiri perdebatan itu. Dia bilang saksi hanya mengetahui benjol bakpao dari pemberitaan media.

"Saksi hanya mendengar itu di berita. Jadi sesuai yang dilihat berita saja," tuturnya.

Ucapan hakim tak menghentikan Fredrich. Fredrich mengatakan dalam berita hanya disebutkan luka yang diderita Setya seperti bakpao, bukan sebesar bakpao.

"Saya tidak bilang bakpaonya yang bakpao super, Pak, tapi bakpao seperti ini," katanya sambil mengangkat bakpaonya yang tadi.

Menurut Fredrich Yunadi, orang Surabaya seperti dirinya mengenal bakpao dengan banyak ukuran. Bahkan Fredrich bilang ada ukuran bakpao yang lebih kecil dari yang dia bawa.

"Nanti sidang selanjutnya saya bawakan bakpao dari yang paling kecil sampai yang paling besar," ucapnya.

Sumber Tempo

http://kabar24.bisnis.com/read/20180413/16/783891/mantan-pengacara-setya-novanto-akan-bawa-aneka-bakpao-ke-sidang



Original Post

Media