Setnov Ogah Ganti Uang Jam Mewah dan Minta Tabungannya Dibuka

Media Online Cnnindonesia.com
2018-04-14

Jakarta, CNN Indonesia Terdakwa kasuskorupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP)Setya Novanto (Setnov) meminta Majelis Hakim membuka pemblokiran seluruh asetnya.

Hal ini disampaikan Setnov saat membacakan nota pembelaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (13/4).

"Agar dapat dicabut pemblokirannya, karena berdasarkan fakta persidangan tidak ada kaitan langsung dengan perkara ini," kata Setnov.

Adapun aset yang diminta Setnov agar dibukakan blokirannya dalam bentuk tabungan, giro, deposito dan kendaraan. Kemudian dia juga meminta pembukaan blokir kendaraan serta properti.

"Baik itu yang atas nama saya sendiri, atas nama Istri saya, atas nama anak-anak saya yaitu Rheza Herwindo, Dwina Michaella, Gavriel Putranto dan Giovanno Farrel Novanto," ujar dia.

Setnov membeberkan bahwa asetnya yang dibuka untuk pembiayaan dua yayasan dan pesantren yang ia miliki. Nasib anak-anak pesantren bergantung kepada dirinya.

"Saya juga masih memiliki tanggungan anak-anak tidak mampu pada Yayasan Pesantren Al-Hidayah di Sukabumi dan Yayasan Yatim Mulia Nurbuwah di sawangan Depok, dukungan doa merekalah yang membuat saya tetap kuat menghadapi semua ini," ujar dia.

Terakhir, Setnov meminta agar Majelis Halim memertimbangkan statusnya sebagai seorang ayah. Setnov mengaku memiliki anak yang masih di bawah umur.

"Saya masih mempunyai tanggungan istri dan 2 orang anak yang masih duduk di bangku sekolah, khususnya anak saya Giovanno Farrel yang baru berusia 12 Tahun, yang masih sangat membutuh figur seorang ayah," terang dia.

Tidak Terima Didakwa Mengganti Uang Jam Mewah

Selain itu, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu tak terima diminta mengganti uang sebesar USD135 ribu.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Setnov mengganti uang tersebut karena diyakini menikmati uang hasil penjualan jam merk Richard Mille seri RM-011. Jam tersebut adalah barang pemberian pengusaha Andi Narogong.

"Tidak relevan apabila saya harus menanggung USD135 ribu sementara jam tangan tersebut sudah saya kembalikan kepada Andi Agustinus," kata Setnov di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (13/4).

Setnov mengaku tak pernah menampik pemberian jam tersebut. Namun ia menekankan bahwa jam tersebut sudah dikembalikan pada November 2016 kepada Agustinus.

Jam tersebut pun, lanjut Setnov, sudah diakui Andi dijual di kawasan Blok M dengan harga sekitar Rp1,050 miliar. Uang tersebut, kata Setnov yang mengutip BAP Andi, sudah dibagi kepada dua orang.

"Hasil penjualan jam sebesar Rp650 juta untuk saudara Andi dan Rp350 juta diberikan kepada Saudara Johannes Marliem melalui Raul," terang Setnov.

Diketahui jam senilai miliaran itu diberikan Andi sebagai hadiah ulang tahun untuk Setnov. Namun diakui Setnov jam tersebut sempat rusak sampai pada akhirnya dijual.

Pada pembacaan pleidoi hari ini, Setnov merasa diperlakukan tidak adil atas tuntutan 16 tahun penjara. Dia juga membantah sejumlah dakwaan dan kukuh menegaskan tak terlibat dalam bagi-bagi dana proyek e-KTP.

Dalam kasus ini, Setya Novanto didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (DAL)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180413201109-12-290685/setnov-ogah-ganti-uang-jam-mewah-dan-minta-tabungannya-dibuka



Original Post

Hakim PN Surabaya Dilaporkan ke Bawas MA Terkait Perkara Bos Pasar Turi

Media Online okezonecom
2018-04-14

JAKARTA - Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dilaporkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) atas dugaan bocornya amar putusan vonis bebas bos Pasar Turi, Henry Jacosity Gunawan ke publik.

"Diduga keras vonis bebas itu sudah bocor ke publik. Padahal, belum dibacakan," ujar Juru Bicara Organisasi Masyarakat Gerakan Putra Daerah (Ormas GPD), Wanto kepada awak media melalui keterangan tertulisnya, Jumat 13 April 2018.

Pengaduan tertulis itu disinyalir bersumber pada putusan majelis hakim yang diketuai Unggul Mukti Warso yang diduga telah bocor ke publik. Padahal, putusan perkara pidana Nomor 2575/Pid.B/ 2017/PN.Sby tersebut baru akan dibacakan pada Senin 16 April.

PN Surabaya sendiri selaku lembaga peradilan yang menyidangkan kasus perkara penipuan dan penggelapan yang menjerat Henry Jacosity Gunawan.

Pengaduan terhadap Hakim Unggul Mukti Warso bukan kali pertama, kata Wanto, ia juga pernah melaporkan hakim tersebut saat perkaranya mulai disidangkan di PN Surabaya. "Laporan kami yang pertama terkait netralitas majelis hakim dan perlakuan istimewa yang diberikan pada terdakwa Henry J Gunawan," ujarnya.

GPD turut melaporkan dugaan kesengajaan hakim pemeriksa perkara ini yang telah mengabaikan masa tahanan kota terdakwa Henry yang telah habis pada November 2017. "Ironisnya hakim tidak kembali memasukkan terdakwa Henry ke Rumah Tahanan Negara, ada apa? Padahal, sidang perkara ini juga dipantau Komisi Yudisial Penghubung Jatim," katanya.

Kepada Bawas MA, GPD meminta majelis hakim yang diketuai Unggul Mukti Warso segera diperiksa dan bila terbukti dijatuhkan sanksi berat.

Yugus Dwi Prasetyo, selaku Inspketur Wilayah Bawas MA sebagai pihak yang menerima laporan tersebut mengaku akan menindaklanjutinya. Namun, ia belum bisa memastikan kapan tim Bawas MA akan menerjunkan tim ke PN Surabaya.

"Kalau memang ada putusan bocor sebelum putusan itu dibacakan, tentu saja ini bersifat urgent dan harus segera disikapi," ujarnya.

Menurut Yugus, Bawas MA tidak akan memberikan toleransi pada hakim yang bermasalah. "Kalau memang tidak bisa dibina, iya dibinasakan termasuk paniteranya juga, tapi kita buktikan dulu," tuturnya.

Untuk diketahui, Kasus pidana ini bermula dari jual beli tanah antara Henry dengan Klien dari Notaris Caroline C Kalempung. Tanah yang dijual belikan tersebut berada di Celaket, Malang Jawa Timur seharga Rp4,5 miliar. Namun, setelah membayar lunas, Henry tak menyerahkan sertifikat tanah tersebut pada klien dari Notaris Caroline C Kalempung.

Henry justru menjual kembali tanah itu pada orang lain dengan harga yang lebih tinggi yakni Rp10,5 miliar. Peristiwa itupun akhirnya dilaporkan Notaris Caroline C Kalempung ke Polrestabes Surabaya. Perbuatan Henry Jacosity Gunawan itu membuahkan tuntutan maksimal dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.

Bos Pasar Turi yang juga pemilik PT Gala Bumi Perkasa (GBP) ini dituntut 4 tahun penjara dengan perintah penahanan karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Surat tuntutan yang dibacakan Jaksa Kejari Surabaya pada 26 Maret 2018 lalu ini mendapat perlawanan dari tim pembela Henry yang berdalih kasus penipuannya itu adalah perdata. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari pihak PN Surabaya.

(Ari)

http://index.okezone.com/read/2018/04/14/519/1886560/hakim-pn-surabaya-dilaporkan-ke-bawas-ma-terkait-perkara-bos-pasar-turi



Original Post

KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Kebumen

Media Online metrotvnews.com
2018-04-14

Jakarta: Tiga tersangka kasus dugaan suap di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen diperpanjang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu tersangka yang masa penahanannya diperpanjang Bupati Kebumen nonaktif Mohammad Yahya Fuad (MYF) dan dua tersangka lain yakni Hojin Anshori (HA) dan Dian Lestari (DL).

"Hari dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 terhadap tersangka kasus suap di Pemkab Kebumen," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 13 April 2018.





Febri mengatakan untuk penahanan Yahya yang berstatus tersangka suap pengadaan barang dan jasa dana APBD Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2016 diperpanjang mulai dari 20 April hingga 19 Mei 2018.

"Kemudian tersangka HA (Hojin Anshori) diperpanjang dari tanggal 16 April sampai dengan 15 Mei 2018," ujar Febri.

Sementara Dian, tersangka suap proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBD-P) tahun 2016 masa tahanannya diperpanjang terhitung sejak 14 April sampai dengan 13 Mei 2018.

KPK sebelumnya menetapkan Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad sebagai tersangka dalam dua perkara. Yahya ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi atas suap izin proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kebumen, Jawa Tengah.

Selain Yahya Fuad, KPK juga ikut menetapkan dua orang tersangka lain. Salah satunya tim sukses Yahya yakni Hojin Anshori (HA) dan seorang pihak swasta berinisial KML.

Pada kasus suap, Yahya dan Hojin dijerat dengan pasal 12 huruf B Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan pada kasus gratifikasi, Yahya dan Hojin dijerat dengan pasal 12 huruf B Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, KML selaku pihak pemberi gratifikasi dan suap dari pengadaan barang dan jasa APBD Kebumen itu dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
(JMS)

http://news.metrotvnews.com/hukum/ybJ6ZGAb-kpk-perpanjang-masa-penahanan-bupati-kebumen



Original Post

KPK Tetapkan BUMN Tersangka Korupsi Korporasi

Media Online rri.co.id
2018-04-14

KBRN, Jakarta: KPK menetapkan satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Nindya Karya dan satu perusahaan swasata PT Tuah Sejati sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi.

"Setelah KPK melakukan proses pengumpulan informasi dan data, termasuk permintaan keterangan pada sejumlah pihak dan terpenuhi bukti permulaan yang cukup, maka KPK melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dengan tersangka PT NK (Nindya Karya) dan PT TS (Tuah Sejati)," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat (13/4/2018).

Kedua perusahaan itu diproses dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pembangunan Dermaga Bongkar di Sabang, Aceh pada kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas Sabang yang dibiayai APBN tahun anggaran 2006-2011.

"Penyidikan terhadap PT NK dan PT TS sebagai tersangka merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dengan para tersangka sebelumnya," tambah Laode.

PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati melalui Heru Sulaksono yang merupakan Kepala PT Nindya Karya cabang Sumatera Utara dan Aceh merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu perusahaan terkait pekerjaan pelaksanaan pembangunan dermaga bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas Sabang, Aceh yang dibiayai APBN tahun anggaran 2006-2011 dengan nilai proyek sekitar Rp793 miliar.

Rinciannya adalah pada 2004 senilai Rp7 miliar (tidak dikerjakan pada 2004-2005 karena bencana tsunami Aceh tapi uang muka telah diterima sebesar Rp1,4 miliar), pada 2006 senilai Rp8 miliar, pada 2007 senilai Rp24 miliar, pada 2008 senilai Rp124 miliar, pada 2009 senilai Rp164 miliar, pada 2010 senilai 180 miliar dan pada 2011 senilai Rp285 miliar.

"Diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp313 miliar dalam pelaksanaan proyek pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang," tambah Laode.

"Dua korporasi ini diduga mendapat keuntungan sejumlah Rp94,58 miliar yang berisiko tidak dapat dikembalikan ke negara jika korporasi tidak diproses," ungkap Laode.

Dugaan penyimpangan secara umum adalah dengan cara (1) penunjukan langsung, (2) Nindya Sejati Joint Operation sejak awal diarahkan sebagai pemenang pelaksana pembangunan, (3) rekayasa dalam penyusunan HPS dan penggelembungan harga (mark up), (4) pekerjaan utama disubkontrakkan kepada PT Budi Perkara Alam (BPA) dan adanya kesalahan prosedur seperti izin amdal belum ada tapi tetap dilakukan pembangunan.

"Diduga laba yang diterima PT NK dan PT TS dari proiyek tahun jamak ini adalah sebesar Rp94,58 miliar yaitu PT NK sekitar Rp44,68 miliar dan PT TS sekitar Rp49,9 miliar," ungkap Laode.

KPK telah melakukan pemblokiran rekening terhadap PT Nindya Karya yang diduga menerima uang tersebut.

Sedangkan untuk PT Tuah Sejati sudah disita aset berupa SPBN dan SPBN (untuk nelayan) senilai Rp12 miliar.

"Penyidik masih mengembangkan dan menelusuri sejumlah aset PT TS," ungkap Laode.

Terhadap PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati disangkakan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebelumnya dalam kasus ini KPK telah memproses empat orang tersangka dengan tigaa orang sudah divonis yaitu, pertama Heru sulaksono divonis 15 tahun penjara dan denda Rp5 miliar dan kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp23,127 miliar.

Kedua Pejabat Pembuat Komitmet Sagtuan Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang pada BPKS Ramadhani Ismy divonis 6 tahun penajra ditambah denga Rp200 juta dan kewajiban membayar uang pengganti Rp3,2 miliar sehingga total uang pengganti dari tiga terpidana tersebut sejumlah Rp31 miliar.

Ketiga, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengadaan proyek Ruslan Abdul Gani divonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta dan kewajiban membayar uang pengganti Rp4,36 miliar.

"Sedangkan satu tersangka yaitu Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang TSA (Teuku Syaiful Ahmad) dilimpahkan berkasnya kepada kejaksaan untuk dilakukan gugatan perdata TUN karena kondisi kesehatannya `unfit to trial`," jelas Laode. (Antara/AKS)

http://rri.co.id/post/berita/514542/nasional/kpk_tetapkan_bumn_tersangka_korupsi_korporasi.html



Original Post

Media