Kasus pembangunan dermaga, KPK blokir rekening PT Nindya Karya

Media Online merdeka.com
2018-04-15

Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) memblokir rekening PT Nindya Karya senilai Rp 44 miliar dan memindahkannya ke rekening penampungan KPK untuk kepentingan penanganan perkara. Hal itu terkait penyidikan kasus dugaankorupsi korporasi dalam pelaksanaan pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang 2006-2011.
BERITA TERKAIT

KPK sebut banyak indikasi perusahaan BUMN terlibat korupsi

Paslon Pilgub buat kontrak politik? Ini kata KPK

KPK telusuri aliran dana suap Bupati Bandung Barat buat kampanye Elin

"Sebagai bagian dari upaya memaksimalkan asset recovery, penyidik telah melakukan pemblokiran terhadap rekening PT Nindya Karya dengan nilai sekitar Rp 44 miliar dan kemudian memindahkannya ke rekening penampungan KPK untuk kepentingan penanganan perkara," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah diJakarta, seperti dilansir Antara, Sabtu (15/4).

Seperti diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Nindya Karya dan satu perusahaan swasta, PT Tuah Sejati, terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Jumat (13/4).

Sedangkan terhadap PT Tuah Sejati dilakukan penyitaan terhadap beberapa aset dengan perkiraan nilai Rp20 miliar, yaitu satu unit SPBU, satu unit SPBN di Banda Aceh dan satu unit SPBE di Meulaboh.

"Untuk memenuhi kekurangan dari dugaan penerimaan PT Tuah Sejati, KPK terus lakukan penelusuran aset terkait," ungkap Febri.

Hingga Sabtu 914/4) sekurangnya 128 saksi telah diperiksa dalam penyidikan kedua perusahaan tersebut.

Unsur saksinya meliputi PNS, pensiunan dan pejabat di lingkungan Pemda Sabang, staf pada Dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Aceh, staf, mantan staf dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), staf dan pejabat atau pengurus PT Tuah Sejati, staf, Kepala Departemen Keuangan dan pejabat atau pengurus PT Nindya Karya dan Direktur Utama PT Kemenangan.

Selanjutnya, Direktur Perencanaan PT Trapenca Pugaraya, Direktur Utama PT Cipta Puga, Direktur PT Reka Multi Dimensi Karyawan PT BCP, Presiden Direktur PT VSL Indonesia, Direktur CV Total Design Engineering, Pegawai PT Swarna Baja Pacific, Direktur PT Adhimix Precast Indonesia danunsur swasta lainnya.

Kedua perusahaan itu diproses dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pembangunan Dermaga Bongkar di Sabang, Aceh, pada kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2006-2011.

PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati melalui Heru Sulaksono yang merupakan Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumatera Utara dan Aceh merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu perusahaan terkait pekerjaan pelaksanaan pembangunan dermaga bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Aceh.

Proyek ini dibiayai APBN Tahun Anggaran 2006-2011 dengan nilai sekitar Rp793 miliar.

Rinciannya adalah pada 2004 senilai Rp 7 miliar (tidak dikerjakan pada 2004-2005 karena bencana tsunami Aceh tapi uang muka telah diterima sebesar Rp1,4 miliar), pada 2006 senilai Rp8 miliar, pada 2007 senilai Rp24 miliar, pada 2008 senilai Rp124 miliar, pada 2009 senilai Rp164 miliar, pada 2010 senilai 180 miliar dan pada 2011 senilai Rp285 miliar.

"Diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp 313 miliar dalam pelaksanaan proyek pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/4).

"Dua korporasi ini diduga mendapat keuntungan sejumlah Rp94,58 miliar yang berisiko tidak dapat dikembalikan ke negara jika korporasi tidak diproses," ungkap Laode.

Dugaan penyimpangan secara umum adalah dengan cara penunjukan langsung, Nindya Sejati Joint Operation sejak awal diarahkan sebagai pemenang pelaksana pembangunan dan rekayasa dalam penyusunan HPS dan penggelembungan harga (mark up).

Pekerjaan utama disubkontrakkan kepada PT Budi Perkara Alam (BPA) dan adanya kesalahan prosedur seperti izin Amdal belum ada tapi tetap dilakukan pembangunan.

"Diduga laba yang diterima PT NK dan PT TS dari proyek tahun jamak ini adalah sebesar Rp94,58 miliar, yaitu PT NK sekitar Rp44,68 miliar dan PT TS sekitar Rp49,9 miliar," ungkap Laode.

Terhadap PT Nindya Karya (NK) dan PT Tuah Sejati (TS) disangkakan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

[rzk]

http://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-pembangunan-dermaga-kpk-blokir-rekening-pt-nindya-karya.html



Original Post

KPK Blokir Rekening Nindya Karya Senilai Rp44 Miliar

Media Online okezonecom
2018-04-15

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memblokir rekening PT Nindya Karya senilai Rp44 miliar dan memindahkannya ke rekening penampungan KPK untuk kepentingan penanganan perkara.

"Sebagai bagian dari upaya memaksimalkan \'asset recovery\', penyidik telah melakukan pemblokiran terhadap rekening PT Nindya Karya dengan nilai sekitar Rp44 miliar dan kemudian memindahkannya ke rekening penampungan KPK untuk kepentingan penanganan perkara," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Sabtu (14/4/2018).

KPK mengumumkan satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Nindya Karya dan satu perusahaan swasta, PT Tuah Sejati, terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Jumat 13 April.

Sedangkan terhadap PT Tuah Sejati dilakukan penyitaan terhadap beberapa aset dengan perkiraan nilai Rp20 miliar, yaitu satu unit SPBU, satu unit SPBN di Banda Aceh dan satu unit SPBE di Meulaboh.

"Untuk memenuhi kekurangan dari dugaan penerimaan PT Tuah Sejati, KPK terus lakukan penelusuran aset terkait," ungkap Febri.

Hingga hari ini, kata dia, sekurangnya 128 saksi telah diperiksa dalam penyidikan kedua perusahaan tersebut. ( )

Unsur saksinya meliputi PNS, pensiunan dan pejabat di lingkungan Pemda Sabang, staf pada Dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Aceh, staf, mantan staf dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), staf dan pejabat atau pengurus PT Tuah Sejati, staf, Kepala Departemen Keuangan dan pejabat atau pengurus PT Nindya Karya dan Direktur Utama PT Kemenangan.

Selanjutnya, Direktur Perencanaan PT Trapenca Pugaraya, Direktur Utama PT Cipta Puga, Direktur PT Reka Multi Dimensi Karyawan PT BCP, Presiden Direktur PT VSL Indonesia, Direktur CV Total Design Engineering, pegawai PT Swarna Baja Pacific, Direktur PT Adhimix Precast Indonesia dan unsur swasta lainnya.

Kedua perusahaan itu diproses dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pembangunan Dermaga Bongkar di Sabang, Aceh, pada kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2006-2011.

PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati melalui Heru Sulaksono yang merupakan Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumatera Utara dan Aceh merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu perusahaan terkait pekerjaan pelaksanaan pembangunan dermaga bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Aceh.

Proyek ini dibiayai APBN Tahun Anggaran 2006-2011 dengan nilai sekitar Rp793 miliar. Rinciannya adalah pada 2004 senilai Rp7 miliar (tidak dikerjakan pada 2004-2005 karena bencana tsunami Aceh tapi uang muka telah diterima sebesar Rp1,4 miliar), pada 2006 senilai Rp8 miliar, pada 2007 senilai Rp24 miliar, pada 2008 senilai Rp124 miliar, pada 2009 senilai Rp164 miliar, pada 2010 senilai 180 miliar dan pada 2011 senilai Rp285 miliar.

"Diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp313 miliar dalam pelaksanaan proyek pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat 13 April.

"Dua korporasi ini diduga mendapat keuntungan sejumlah Rp94,58 miliar yang berisiko tidak dapat dikembalikan ke negara jika korporasi tidak diproses," imbuh Laode.

Dugaan penyimpangan secara umum adalah dengan cara penunjukan langsung, Nindya Sejati Joint Operation sejak awal diarahkan sebagai pemenang pelaksana pembangunan dan rekayasa dalam penyusunan HPS dan penggelembungan harga (mark up).

Pekerjaan utama disubkontrakkan kepada PT Budi Perkara Alam (BPA) dan adanya kesalahan prosedur seperti izin Amdal belum ada tapi tetap dilakukan pembangunan.

"Diduga laba yang diterima PT NK dan PT TS dari proyek tahun jamak ini adalah sebesar Rp94,58 miliar, yaitu PT NK sekitar Rp44,68 miliar dan PT TS sekitar Rp49,9 miliar," ungkap Laode.

Terhadap PT Nindya Karya (NK) dan PT Tuah Sejati (TS) disangkakan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya
1 / 2

http://index.okezone.com/read/2018/04/15/337/1886783/kpk-blokir-rekening-nindya-karya-senilai-rp44-miliar



Original Post

Semua Pihak Diminta Tunggu, KPK Bakal Beri Kejutan di Kasus Century?

Media Online okezonecom
2018-04-15

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menegaskan, penyidik lembaga antirasuah masih terus mengusut kasus korupsi skandal Bank Century sejak 2015 silam. Namun, KPK meminta semua pihak untuk menunggu. Mungkinkah KPK akan berikan kejutan?

Pada 2015 sendiri, terpidana Budi Mulya telah memiliki kekuatan hukum tetap atas vonisnya dalam kasus korupsi atas pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) pada Bank Century.

"Sejak putusan 2015 Jaksa Penuntut KPK terus perlahan memperhatikan kelanjutan kasus ini. Kita tunggu saja bagaimana KPK menindaklanjuti kasus ini (korupsi Bank Century)," kata Saut saat dikonfirmasi Okezone, Jakarta, Sabtu (14/4/2018).

Desakan penuntasan kasus korupsi Bank Century sendiri kembali menguat setelah adanya putusan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan soal kasus Century yang diajukan oleh Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman.

( KPK Akan Pelajari Putusan PN Jaksel Terkait Kasus Century)

Dalam putusannya, hakim tunggal Effendi Mukhtar memerintahkan agar lembaga antirasuah untuk melanjutkan penyidikan kasus Bank Century.

 

Terkait hal tersebut, Saut mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu kinerja dari KPK. Tetapi, Saut menekankan, dalam menjalankan tugasnya, lembaga antikorupsi akan bekerja sesuai dengan Undang-Undang (UU) KPK dan KUHAP.

"Jadi, KPK bekerja bukan karena putusan seseorang atau desakan pihak lain di luar KPK baru bekerja," tegas Saut.

Saut mengungkapkan, dalam putusan Budi Mulya, pihaknya memang memiliki keyakinan ada peristiwa pidana dalam pemberian FPJP dan penyertaan modal sementara (PMS) yang dinilai telah merugikan keuangan negara.

"Bagaimana KPK memproses ini selanjutnya KPK lebih pada keterbatasan resources (sumber)," ucap Saut.

Putusan Praperadilan Nomor 24 / Pid.Prap/2018 / Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memerintahkan untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk.

Dan melanjutkannya dengan pendakwaan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat atau melimpahkannya kepada kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di PN Tipikor Jakarta Pusat.

(Ari)

http://index.okezone.com/read/2018/04/15/337/1886806/semua-pihak-diminta-tunggu-kpk-bakal-beri-kejutan-di-kasus-century



Original Post

Mulai Panas

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2018-4-15

Mulai Panas

Catatan Supratman

supsupratman2000@yahoo.com

ADA partai setan, ada partai Allah. Idiom menggoda dan panas ini diungkapkan tokoh PAN Amies Rais, di Mampang, Jaksel, Jumat (13/4) lalu.

Walau tokoh PAN seperti Dradjat Wibowo kemudian "meluruskan" bahwa pernyataan Amien ini "tidak dalam konteks parpol" namun publik bisa menafsirkan kemana arah tembakannya.

Panas. Pro-kontra. Tentu saja. Ibarat mengendarai motor. Amien sudah tancap gas menggunakan persneling tiga atau empat.

"Orang-orang yang anti-Tuhan, itu otomatis bergabung dalam partai besar, yaitu partai setan. Ketahuilah partai setan itu, mesti dihuni oleh orang-orang yang rugi, rugi dunia, rugi akhiratnya," kata Amien yang kemudian menyerukan semua kekuatan bangsa untuk bersatu dalam hizbullah untuk melawan

hizbussyaiton.

Anti tuhan, partai setan, hizbullah, hizbussyaiton, begitulah Amien dengan istilahnya yang khas dan panas. Pernyataannya selalu layak kutip dan mengundang pro-kontra. Kontroversial. Sebelum Orde Baru tumbang misalnya. Amien memopulerkan istilah "firaun jawa" untuk menilai konteks kepemimpinan saat itu. Soeharto tumbang, reformasi datang, Amien tetaplah Amien.

Pada Pilpres 2014, Amien yang mendukung pasangan Prabowo-Hat-ta juga mengeluarkan idiom senada yang tak kalah menggoda. Saat itu, Amien mengimbau rakyat menggunakan mental Perang Badar untuk memenangi Pilpres 2014, bukan mental Perang Uhud.

Setelah Jokowi-JK memenangi Pilpres 2014, ada yang menilai, pernyataan "perang badar" dan "perang Uhud" tersebut justru menjadi blunder buat Prabowo-Hatta.

Mungkin karena tidak ada survei atau penelitian valid mengenai korelasi antara pernyataan kontroversial dengan keterpilihan capres, idiom-idiom panas dari Amien selalu muncul di tahun politik.

Apakah pernyataan keras Amien kali ini akan memberi warna lain dan

berdampak untuk Pilpres 2019? Bisa iya, bisa tidak.

Pada Pilpres 2014, semua kandidat adalah pendatang baru karena SBY sudah menjabat dua periode. Saat itu, juga belum ada kasus Ahok dan pe-nistaan agama yang kemudian melahirkan aksi 212 yang mengkristal.

Sementara di pihak Jokowi, pada 2014 hasil kerjanya belum sepenuhnya bisa dinilai, kecuali selama menjadi gubernur DKI Jakarta. Sekarang, publik sudah bisa menilai baik-buruknya kinerja Jokowi.

Jadi, menghadapi Pemilu legislatif dan Pilpres 2019 kubu-kubu tersebut "tidak kosongan". Mereka maju dengan modal masing-masing, modal diri sendiri maupun modal setelah menganalisis kekuatan dan kelemahan lawan.

Dari semua itu, siapa pun dia, apa pun parpolnya, kuncinya tetap sama jangan korbankan rakyat, pemilik sesungguhnya dari republik ini. Karena, pada saatnya, rakyat akan tahu, siapa pendukung iblis, siapa pendukung rakyat; siapa yang pura-pura memihak rakyat dan mengenakan topeng serta siapa yang tulus.

Masalahnya, terkadang; ketika ada yang bersumpah mencintai rakyat, rakyat mempercayainya, meskipun rakyat tahu bahwa itu dusta. Itulah tantangan kita yang terus berulang.

Supratman





Original Post

Penasihat Hukum Keberatan Tuntutan 4 Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-4-15

Penasihat Hukum Keberatan Tuntutan 4 Tahun Penjara

Perkara Bos Nusantara Raga Wisata

TIM penasihat hukum Cris-toforus Richard menilai kasus yang menjerat kliennya sudah janggal sejak awal. Jaksa penuntut umum terkesan memaksakan dakwaan pemalsuan dokumen kepada bos Nusantara Raga Wisata.

"Perkara Richard ini sejak awal seharusnya dakwaan itu tidak harus diterima karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam menyusun surat dakwaan .""kata Teguh Samudera, penasihat Richard dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Tim penasihat hukum dalam nota pembelaannya menyampaikan, kejanggalan sudah tampak ketika pelaporan ke kepolisian. Richard diduga melanggar Pasal 266 KUHP.

Kejaksaan sempat dua kali mengembalikan berkas perkara ke penyidik kepolisian untuk dilengkapi atau P19. Alasannya barang bukti dokumen yang dipalsukan tidak ada. "Tiba-tiba berkas diterima dan dinyatakan P21 (lengkap)," kata Teguh.

Dugaan pelanggaran pidana berubah menjadi Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP. Tim penasihat hukum menilai terjadi pelanggaran Peraturan Kapolri dalam proses penyidikan dan juga pelanggaran Peraturan Jaksa Agung di tingkat penuntut.

"Pelapor tidak pernah melihat surat yang diduga atau disangka

palsu maupun dipalsukan itu di persidangan, juga dibuktikan bahwa dia tidak pernah melihat sehingga apa yang dilaporkan? Dan ada apa ini? Dari sisi itu saja substansinya harusnya sudah sejak awal jadi masalah hukum yang harusnya tidak dapat diadili," ujar Teguh.

Lantaran itu, tim penasihat hukum tak bisa terima dengan tuntutan JPU yang meminta Richard dihukum 4 tahun penjara. "Sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, kita minta supaya terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan," pinta Teguh.

Tim penasihat hukum meminta majelis hakim yang diketuai Chatim Chaeruddin mempertimbangkan nota pembelaan ini sambil menunggu pembelaan pribadi Richard dalam sidang berikutnya.

Semula, kasus ini merupakan perkara perdata yang telah dimenangkan Richard di tingkat kasasi. Namun, belakangan justru Richard dipidanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Richard didakwa melakukan pemalsuan dua surat warkah tanah 6,11 hektare dan 7.17 hektare di Ungasan, Badung Bali milik Nusantara Raga Wisata. Padahal, warkah itu dibuat mengacu putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) nomor perkara 3280 K/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011.

GPG





Original Post

Bekas Pejabat Perhutani Terima Divonis 3 Tahun Penjara, Jaksa Pikir-pikir

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-4-15

Bekas Pejabat Perhutani Terima Divonis 3 Tahun Penjara, Jaksa Pikir-pikir

PALU HAKIM

Perkara Korupsi Pengadaan Pupuk

BEKAS Kepala Perhutani Unit I Jawa Tengah Heru Siswanto divonis 3 tahun penjara. Ia terbukti korupsi dalam pengadaan pupuk urea tablet.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang juga menghukum Heru membayar denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp60 juta.

"Terdakwa (Heru) terbukti menyalahgunakan wewenangnya sebagai Kepala Perhutani Jateng dalam proyek pengadaan pupuk urea tablet. Dalam pelaksanaannya, terdakwa menyetujui penunjukan langsung PT Berdikari dalam pengadaan pupuk urea tersebut. Padahal terdakwa mengetahui, jika PT Berdikari bukanlah produsen pupuk," timbang majelis hakim.

Dalam pengadaan itu, Heru terbukti menerima Rp60 juta yang merupakan fee proyek pengadaan pupuk pada triwulan keempat 2010 serta triwulan pertama dan keempat 2011.

"Dari perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),

total kerugian negara akibat penyimpangan pengadaan pupuk urea tablet tersebut mencapai Rpl2,5 miliar," lanjut majelis. Majelis hakim yang diketuai Muhammad Sainal menilai perbuatan Heru memenuhi unsur dalam dakwaan subsid-air Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Heru memutuskan menerima hukuman yang dijatuhkan. Sementara jaksa penuntut umum (JPU) KPK menyatakan pikir-pikir. Pasalnya hukuman penjara yang dijatuhkan hakim kepada Heru lebih rendah 1 tahun dari tuntutan.

Kasus yang menjerat Heru bermula dari penunjukan langsung PT Berdikari sebagai penyedia urea tablet bagi Perhutani Jateng periode* 2012-2013.

Pengadaan pupuk dilakukan dua kali dalam setahun. Pada triwulan pertama 2012 sebanyak 1,9 juta ton pupuk dengan anggaran Rp 103 miliar. Kemudian triwulan keempat 2012 sebanyak 1,5 juta ton dengan anggaran Rp8.2 miliar.

byu





Original Post

Bekas Bupati Temanggung Kabur Ke Kamboja

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-4-15

Bekas Bupati Temanggung Kabur Ke Kamboja

Terjerat 5 Kasus Korupsi

PELARIAN bekas Bupati Temanggung, Totok Ary Prabowo selama empat tahun berakhir sudah. Terpidana tujuh tahun penjara kasus korupsi dana APBD Kabupaten Temanggung itu dibekuk di Pnom Penh, Kamboja.

Penangkapan Totok melibatkan tim gabungan dari intelijen Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara, Polri, Kementerian Koordinator Pol-hukam dan Kedutaan Besar RI Kamboja.

Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung saat itu, Adi Toegarisman membenarkan penangkapan Totok. Menurut dia, keberadaan Totok terdeteksi setelah otoritas Kamboja memberikan informasi bahwa buron itu berada di negaranya kepada KBRI. Kedutaan lalu menerus-

kan ke tim gabungan.

Tim gabungan sedang mengupayakan pemulangan Totok ke Indonesia. Setelah tiba di Tanah Air, terpidana akan diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk pelaksanaan hukuman penjara.

Kepala Divisi Hubungan International Polri, Inspektur Jenderal Ketut Untung Yoga Ana mengatakan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Sekretariat NCB Interpol di Lyon, Prancis dalam mendeteksi keberadaan buronan asal Indonesia di negara lain.

Sebaliknya, Polri juga membantu Interpol untuk mendeteksi keberadaan buronan dari negara lain jika masuk ke Indonesia. "Setiap ada informasi terkait keberadaan para buronan selalu kita kembangkan dengan berba-

gai upaya," katanya.

Untuk diketahui,Totok menghilang sejak 2010 setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2004 Rp 2.8 miliar.

Persidangan terhadap Totok di Pengadilan Tipikor Semarang digelar secara in absentia. "Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diancam dalam dakwaan pri-mair," putus ketua majelis hakim Jhon Hasalan Butarbutar.

Majelis hakim lalu menjatuhkan memutus hukuman 7 tahun penjara, denda Rp300 juta dan membayar uang pengganti Rp2,8 miliar, kepada Totok.

Sebelumnya, Totok pernah divonis 4 tahun penjara dalam kasus korupsi dana pemilu

Rpl2,6 miliar. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng, Ajun Komisaris Besar AR Allorante mengungkapkan. Totok diduga terlibat lima kasus korupsi.

Empat di antaranya adalah dana bantuan pendidikan untuk keluarga anggota DPRD Temanggung, dana pemilu, dana pengembangan crisis centre, dana belanja tak terduga, dan dana pengadaan motor. "Statusnya sudah tersangka. Kami punya alasan yang kuat berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti." kata Allorante.

Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng, Komisaris Besar M Zulkarnain mengatakan, selain Totok, ada sembilan orang lain yang bisa diseret dalam perkara korupsi ini. Mereka terdiri bekas ang-

gota dewan, staf pribadi bupati, beberapa camat, dan pejabat bagian keuangan di Pemkab Temanggung.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dana bantuan pendidikan yang diduga diselewengkan Totok sebesar Rp 1,7 miliar. Sedangkan dana pemilu Rp 12,6 miliar.

Modus korupsinya membagi-bagi dana kepada sejumlah anggota DPRD Temanggung tanpa disertai nomenklatur mata anggaran. Belakangan, Totok baru meminta dana itu dimasukkan dalam APBD Perubahan 2004.

Di pengadilan. Totok terbukti melakukan korupsi memperkaya diri sendiri dan orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp 2.089.126.303.

gpg





Original Post

Kejaksaan Tangkap Buronan Warga Jerman Dan Istrinya

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-4-15

Kejaksaan Tangkap Buronan Warga Jerman Dan Istrinya

Kasus Penipuan Investasi Vila Di Bali

Tim intelijen Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menangkap buronan warga negara Jerman Gordon Gilbert Hild dan istrinya Ismayanti, perempuan asal Lampung.

DUA terpidana kasus penipuan investasi vila di Bali itu dicokok di tempat persembunyiannya di Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Gordon-Ismayanti buron sejak Desember 2017.

"Kedua terpidana kami tangkap tanpa perlawanan," kata Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung, Jan S Maringka. Penangkapan pasangan suami-istri itu dibantu Kejaksaan Negeri Gianyar.

"Setelah ditangkap, terpidana diterbangkan ke Jakarta untuk proses eksekusi putusan

Mahkamah Agung oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," ujar Jan.

Bekas Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan itu mengapresiasi tim gabungan yang cepat mengendus keberadaan terpidana. Jan pun menegaskan, tidak ada tempat aman bagi pelaku kejahatan untuk menghindari hukuman.

Sebelumnya, pada 20 Februari 2017 Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memvonis Gordon-Ismayanti bersalah dalam perkara penipuan investasi proyek pembangunan vila di Bali.

Gordon divonis 3 tahun penjara. Sedangkan Ismayanti divonis 2,5 tahun penjara.

Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang meminta Gordon dihukum 4 tahun dan Ismayanti 3,5 tahun penjara.

Tak terima dengan vonis ini, pasangan Gordon-Ismayanti maupun JPU sama-sama mengajukan banding. Pengadilan Tinggi .DKI Jakarta memperberat hukuman Gordon menjadi 3,5 tahun. Putusan itu diketuk 8 Mei 2017.

Gordon-Ismayanti mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada4 Juli 2017. Namun majelis hakim MA yang diketuai Sri Murwahyuni dengan anggota M Desnayeti dah Sumardijatmo,

menolak permohonan kasasi pasangan ini.

Bahkan, MA memperberat vonis Ismayanti menjadi 3,5 tahun, sama seperti suaminya. Putusan perkara 701 K/ PID/2017 itu diketuk pada 9 Agustus 2017.

Kasus ini berawal dari tawaran Gordon dan Ismayanti kepada Yenny Sunaryo untuk berinvestasi dalam pembangunan Kelapa Retreat Luxqry Boutique Hotel pada 2011. Penginapan itu akan dibangun di Pekutatan, Negara, Bali Barat.

Gordon-Ismayanti meminta Yenny menanamkan modal RpI7,l miliar. Yenny lalu menyetor Rp8,5 miliar untuk membiayai proyek pembangunan vila.

Meski Yenny sudah menyetor dana, Gordon-Ismayanti tak

kunjung membentuk perusahaan bersama untuk mengelola vila mewah di pinggir pantai itu. Belakangan, Yenny justru didepak setelah vila beroperasi.

Dalam persidangan kasus ini terungkap, Gordon-Ismayanti menggunakan sebagian dana dari investor untuk membeli rumah mewah di Selandia Baru. Pasangan ini juga menikmati sendiri keuntungan yang didapat dari vila., .

Selain melaporkan Gordorf-Ismayanti ke polisi. Yenny juga menggugat perdata pasangan suami-istri itu. Gugatannya dikabulkan PN Negara Bali. Majelis hakim memutus Gordon-Ismayanti harus mengembalikan uang investasi Rp8,5 miliar serta membayar ganti rugi Rp66,5 miliar.

gpg





Original Post

Berkas Tersangka BLBI Masuk Finalisasi, Sjamsul Nursalim Masih Melenggang Bebas

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-04-15

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan finalisasi kasus penerbitan surat keterangan lunas (SKL) terhadap obligor penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI).Hal itu sebagaimana diutarakan Jurubicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Sabtu (14/4).

Finalisasi tersebut antara lain adalah mempersiapkan beberapa tahapan lebih lanjut di kasus tersebut. Termasuk, pelimpahan berkas mantan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung.

"Kapan persisnya, pelimpahan tahap pertama atau kedua, saya akan update lagi nanti. Prinsipnya prosesnya untuk SAT sudah hampir selesai jadi tinggal finalisasinya," terangnya.

Dalam kasus ini, KPK menemukan adanya indikasi korupsi dalam pemberian SKL kepada Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) tahun 2004. SKL itu terkait pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh sejumlah obligator BLBI kepada BPPN.

Sjamsul sendiri sampai saat ini terus mangkir dari pemeriksaan KPK. Kabarnya, bos Gajah Tunggal itu tidak berada di Indonesia.

"Kami tentu fokus dulu pada tersangka ini karena ada sejumlah hal yang perlu kita uji di pengadilan. Pasti ada perdebatan-perdebatan baik dari tersangka atau dari pihak lain. Nanti kita sampaikan bukti yang sangat kuat di persidangan," demikian Febri Diansyah.

KPK menduga Syafrudin telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara.

Syafrudin disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. [sam]

http://hukum.rmol.co/read/2018/04/15/335426/Berkas-Tersangka-BLBI-Masuk-Finalisasi,-Sjamsul-Nursalim-Masih-Melenggang-Bebas-



Original Post

Pemkab Banggai Minta Dukungan Komisi Hukum DPR

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-04-15

RMOL. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng), meminta dukungan politik dari Komisi III DPR terkait eksekusi lahan di Tanjung yang menimbulkan ekses negatif bagi masyarakat.Pemkab meminta Komisi III DPR untuk mengawal dan mengawasi putusan kasasi di Mahkamah Agung, juga mengklarifikasi kembali putusan pengadilan negeri terkait eksekusi lahan tersebut.

Dukungan politik dari Komisi III DPR dinilai penting karena objek eksekusi lahan di Tanjung juga mencakup aset pemerintah daerah.

"Mengingat objek eksekusi itu mencakup aset pemda, kami memohon kepada bapak-bapak dari dewan Komisi III DPR RI untuk mengawal dan mengawasi putusan kasasi di MA, khususnya mengklarifikasi kembali putusan PN terkait eksekusi tahap 1," ujar Bupati Banggai Herwin Yatim dalam keterangan resminya, Minggu (15/4).

Herwin menjelaskan, proses eksekusi lahan di Tanjung Sari sebenarnya telah dimulai sejak September 2016. Namun, eksekusi lahan dapat ditunda karena pemda mengirimkan surat ke MA perihal examinasi terkait eksekusi lahan di Tanjung Sari. Dalam eksaminasi itu dijelaskan terjadi perbedaan penafsiran sehingga mesti ditunda.

"Kami juga berkoordinasi dengan DPRD dan Kapolres sehingga hasilnya eksekusi ditunda," ujarnya.

Hanya setelah pergantian ketua PN dan Kapolres, terjadilah eksekusi lahan tahap 1. Eksekusi itu menyebabkan dampak sosial yang besar terhadap masyarakat, karena mereka kehilangan tempat tinggal.

"Pemda tidak memiliki anggaran untuk menanggulangi dampak sosial tersebut. Karena itu, kami dari pemda meminta pertanggungjawaban kepada ahli waris untuk mencarikan tempat tinggal bagi korban eksekusi lahan. Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari dalam hal pendidikan, kesehatan, air bersih, dan dapur umum, pemda mengambil alih dan menyediakan anggaran mengingat faktor kemanusiaan atas terjadinya eksekusi lahan tahap 1," paparnya.

Saat melakukan rapat koordinasi dengan Komisi III DPR di Banggai, pihak Pemkab juga mengadukan terkait aset pemda yakni kantor dinas tenaga kerja dan transmigrasi serta kantor kelurahan yang ikut dieksekusi.

"Kantor dinas tenaga kerja sudah rata dengan tanah, seharusnya tidak masuk dalam objek eksekusi. Padahal, proses gugatan sudah dimenangkan oleh Pemda di PN dan pengadilan tinggi. Selanjutnya, kami masih dituntut di tingkat MA, makanya kami melawan," ucapnya.

Terkait eksekusi lahan tahap II, Pemda Banggai juga telah mengirimkan surat ke MA tertanggal 19 Januari 2018 terkait permohonan audensi untuk menunda dan mengevaluasi eksekusi tahap II.

"Namun, surat itu tidak mendapat jawaban yang memadai," ujarnya.

Sementara di sisi lain, Herwin menerangkan, Ahmad Yani selaku Ketua Pengadilan Negeri tetap ingin melakukan eksekusi tahap II. "Padahal Bupati, Ketua DPRD, dan Kejaksaan Negeri telah merekomendasikan adanya penundaan eksekusi," katanya.

Akhirnya, eksekusi lahan tahap II dilakukan pada 21 Maret 2018 yang menimbulkan ekses negatif lebih besar. Setelah itu, Pemkab juga mengirimkan surat ke Gubernur Sulteng dan Presiden Jokowi tertanggal 23 Maret 2017. [wid]

http://hukum.rmol.co/read/2018/04/15/335427/Pemkab-Banggai-Minta-Dukungan-Komisi-Hukum-DPR-



Original Post

PKPI Ikut Pemilu, Hendropriyono Cari Calon Suksesor

Media Cetak Media Indonesia Halaman 3
2018-4-15

PKPI Ikut Pemilu, Hendropriyono Cari Calon Suksesor

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta Pemilu 2019 dalam rapat pleno terbuka yang digelar di Gedung KPU, Jumat (13/4). Ketetapan ini diambil sebagai konsekuensi dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUNJKTyang mengabulkan permohonan gugatan dari PKPI.

"Pada hari ini. Jumat, tanggal 13 April 2018 bertempat di Kantor KPU, menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai peserta Pemilu 2019," ujar Komisioner KPU Hasyim Asyari.

Komisioner KPU, Evi Novida Ginting, menyampaikan PKPI mendapatkan nomor 20 karena mengikuti urutan yang sudah ada dari pengundian sebelumnya. Untuk diketahui sebelumnya terdapat 15 parpol nasional dan 4 parpol lokal dalam penetapan peserta Pemilu 2019 sebelumnya.

Setelah PKPI resmi ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019, Ketua Umum PKPI Hendropriyono justru menyatakan pamit dari dunia politik. Hendropriyono mengaku sudah cukup berkiprah di dunia politik serta faktor usia yang mulai senja, yakni 72 tahun.

"Saya dapat pengalaman di partai politik, susah payah setengah mati saya baru tahu. Oh, inilah parpol dan pengalaman pertama dan terakhir. Saya pribadi sudah merasa cukup untuk mengabdi di belantika politik nasional," ujarnya di Kantor KPU.

Oleh karena itu, PKPI akan menggelar kongres luar biasa untuk mencari pengganti dirinya. Ia meyakini banyak kandidat yang bisa menggantikan dirinya. Ia berharap calon

penggantinya kelak ialah sosok orang yang muda, jujur, dan tidak neko-neko.

"Saya turun dan serahkan kepada kongres supaya PKPI melakukan kongres luar biasa sesegera mungkin dan mencari pengganti saya. Saya harap pengganti saya orang yang masih muda, jujur, lurus, dan jangan mau terbawa sogok menyogok, patgulipat. tidak ada itu," jelasnya.

Terkait rencana KPU mempertimbangkan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan PTUN, ia mengaku tidak ambil pusing. "Itu bukan urusan saya. Yang penting tugas saya selesai bawa partai ke sasaran," ujarnya.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mempersilakan KPU melaporkan dugaan pelanggaran etik hakim PTUN ke Komisi Yudisial. "Baru wacana, nyatanya seperti apa ya wallahu alam," kata Ketua Bawaslu Abhan di Sentul, Jawa Barat, kemarin.

Menurut Abhan, seandainya KY menemukan pelanggaran etik hakim, hal tersebut tidak secara otomatis menganulir putusan hakim sebab yang bisa mengubah putusan hanya PK.

(Nov/P-3)





Original Post

Buru Terus Djoko S Tjandra

Media Cetak Media Indonesia Halaman 3
2018-4-15

Buru Terus Djoko S Tjandra

Kejaksaan masih menunggu perkembangan informasi dari International Criminal Police Organization yang memburu pelaku.

JAKSA Agung HM Prasetyo memastikan Korps Adhyaksa tetap bisa menjalankan putusan peninjauan kembali (PK) terhadap buron kasus cessie Bank Bali, Djoko S Tjandra. Saat ini kejaksaan masih menunggu perkembangan informasi dari International Criminal Police Organization (Interpol).

Pada pertengahan 2009, Djoko berhasil lolos dari jerat hukum setelah melarikan diri ke Port Moresby, Papua Nugini (PNG). Kabar terbaru menye-

butkan bahwa Komisi Ombudsman PNG meminta otoritas setempat melakukan penyelidikan karena pemberian status kewarganegaraan PNG kepada Djoko diduga ilegal.

"Kita tidak tahu persis apakah kabar seperti itu (dwike-warganegaraan). Namun, yang pasti kami meminta bantuan ke Interpol dari Polri dan kemudian dimasukkan ke red notice," ujar Prasetyo di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (13/4).

Menurut dia, meski Djoko terbukti memiliki dwikewar-ganegaraan, Korps Adhyaksa tetap bisa mengeksekusi

putusan peninjauan kembali (PK) yang sebelumnya diajukan jaksa.

Bahkan, sambung Prasetyo, pengabulan gugatan uji materi terhadap UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dimohonkan Anna Boentaran, istri Djoko, di Mahkamah Konstitusi juga tidak membuat putuskan PK menjadi sia-sia.

"Saya ingin sampaikan bahwa dalam upaya untuk menghambat eksekusi itu sebenarnya sudah ada juga gugatan ke MK yang diajukan oleh istri Djoko Tjandra. Saya mengatakan bahwa putusan MK tidak berlaku surut," terang dia.

Tangkap buron

Tim Tabur (Tangkap Buron) 31.1 Intelijen Kejaksaan Agung bersama tim Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berhasil

menangkap buron terpidana kasus penipuan, Gordon Gilbert Hild, WN Jerman, di Bali, Jumat (13/4).

Gordon yang masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak Desember 2017 diamankan saat bersama istrinya, Ismaya-ti. Setelah menjalani pemeriksaan, pasangan suami istri itu langsung diterbangkan ke Jakarta.

"Kedua terpidana kami tangkap tanpa perlawanan di Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, dan segera diterbangkan ke Jakarta," ujar Jaksa Agung Muda Intelijen Jan Samuel Maringka.

Mantan Kepala Kejati Sulsel itu juga mengapresiasi kerja cepat Tim Tabur 31.1. Ia menegaskan realitas itu sekaligus memberi pesan bahwa tidak ada tempat aman bagi pelaku

kejahatan.

"Setiap Kejati diberi target minimal menangkap satu buronan pelaku tindak pidana setiap bulannya. Sejak program ini dicanangkan, Tabur 31.1 sudah berhasil menangkap 65 .orang buron," pungkasnya.-

Tidak hanya itu, tim gabungan Kejaksaan Agung dan Kejati Sultra berhasil mengamankan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara periode 1999-2004, Siti Haola Mokodompit, Jumat (13/4).

Siti merupakan terpidana kasus korupsi yang telah lima tahun buron. Ia ditangkap di Jalan Kweni Radio Dalam, Jakarta Selatan. "Ketika hendak ditangkap, sempat ada perlawanan dari pihak keluarga," kata Jan Samuel Maringka.

(P-3) / Golda Ersa





Original Post

KPK Bekukan Rekening Nindya Karya

Media Cetak Media Indonesia Halaman 4
2018-4-15

KPK Bekukan Rekening Nindya Karya

PASCAMENETAPKAN PT Nindya Karya sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memblokir rekening badan usaha milik negara (BUMN) tersebut, kemarin.

"Sebagai bagian dari upaya memaksimalkan asset recovery, penyidik telah melakukan pemblokiran dengan nilai sekitar Rp44 miliar dan kemudian memindahkannya ke rekening penampungan KPK untuk-kepentingan penanganan perkara," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, kemarin.

Dirut PT Nindya Karya Indrajaja Manopol sempat mempertanyakan dana periode 2012-2017 tersebut. Ia menyebut nilainya Rp44,68 miliar. "Berhubung dana tidak jelas, kami mempertanyakan, dana pada rekening yang telah dibekukan KPK, apakah bisa digunakan untuk kebutuhan sekarang. Ternyata itu masih tetap dibekukan," kata Indrajaja di Bogor, kemarin.

PT Nindya Karya dan perusahaan swasta, PT Tuah Sejati ditetapkan sebagai sebagai tersangka, Jumat (13/4), terkait dugaan tipikor pada pelaksanaan pembangunan dermaga bongkar

pada kawasan perdagangan bebas, Sabang, Aceh, yang dibiayai APBN 2006-2011. Lembaga antirasywah pun menyita aset PT TS yang ditaksir mencapai Rp20 miliar, berupa satu unit SPBU dan SPBN di Banda Aceh, serta SPBE di Meulaboh.

"KPK terus lakukan penelusuran aset terkait. Hingga hari ini sekurangnya 128 orang saksi telah diperiksa dalam penyidikan kedua perusahaan ini," kata dia.

Korupsi korporasi BUMN

Proyek dermaga bongkar senilai Rp793 miliar itu diduga dikorupsi kedua perusahaan itu melalui me-

lalui mantan Kepala PT Nindya Karya cabang Sumatra Utara dan Aceh Heru Sulaksono.

Ini ialah kasus korupsi korporasi pertama yang menyandung BUMN. Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan bahwa kasus itu tidak ada dampaknya pada manajemen perusahaan. Ia justru mengapresiasi direksi saat ini memperbaiki kondisi perusahaan setelah bertahun-tahun merugi.

Kementerian BUMN memastikan PT NK selaku BUMN akan mematuhi proses hukum dan berkordinasi dengan baik dengan penegak hukum.

(Gol/Ths/Ant/J-3)





Original Post

MA: Penyedia Parkir Wajib Ganti Kendaraan Hilang dengan Sejumlah Uang Senilai Kendaraan yang Hilang

Media Online beritatrans.com
2018-04-15

JAKARTA (BeritaTrans.com) - Putusan Mahkamah Agung (MA) dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) tertanggal 21 April 2010, "setiap penyedia layanan parkir wajib mengganti kendaraan yang hilang dengan sejumlah uang senilai kendaraan yang hilang."

Putusan yang baru keluar ini berdasarkan permohonan PK perkara 124
PK\/PDT\/2007 yang diajukan oleh PT Securindo Packatama Indonesia (SPI) yang mengelola Secure Parking. PT SPI meminta PK atas putusan kasasi yang memenangkan konsumennya, Anny R Gultom untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.

Dalam putusan PK yang dibuat oleh 3 hakim agung MA, masing-masing M Imron Anwari (ketua majelis hakim), Timur Manurung, Hakim Nyakpha menguatkan putusan Kasasi yaitu PT SPI harus mengganti kendaraan yang hilang.

Dengan putusan tersebut maka pengelola parkir tidak dapat lagi berlindung dengan klausul baku pengalihan tanggung jawab yang berbunyi "Segala kehilangan bukan tanggung jawab pengelola parkir."

Kuasa hukum Anny, David Tobing seperti dilansir laman detikcom mengatakan, "PK ini otomatis menguatkan 3 putusan di bawahnya yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, putusan Pengadilan Tinggi Jakarta serta Putusan Mahkamah Agung."

"Artinya, PT SPI harus membayar mobil hilang senilai Rp60 juta. Dengan
putusan ini maka telah menjadi yurisprudensi dan harus diikuti oleh pengelola parkir dimana pun," jelas David.

Oleh karena itu, tambah dia, bagi masyarakat apabila kehilangan kendaraan d tempat parkir, bisa segera dimintakan ganti rugi.

"Apabila pengelola parkir ingkar dan berdalih tak bertanggungjawab, putusan MA ini bisa jadi landasan hukum menggugat," tandas David.(helmi)

Foto ilustrasi

http://beritatrans.com/2018/04/15/ma-penyedia-parkir-wajib-ganti-kendaraan-hilang-dengan-sejumlah-uang-senilai-kendaraan-yang-hilang/



Original Post

Media