Setahun Air Keras Novel Baswedan

Media Cetak Harian Kontan Halaman 21
2018-4-16

Setahun Air Keras Novel Baswedan

Aktivis dari Garda Tipikor Makassar berorasi saat melakukan aksi memperingati setahun kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan di Anjungan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (15/4). Aksi tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan, sekaligus untuk mendesak Kapolri agar segera menangkap pelaku penyiraman air keras dan meminta presiden membentuk tim gabungan pencari fakta.

ANTARA/Abriawon Abhe





Original Post

Pemerintah Diminta Segera Bentuk Pansel

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-4-16

Pemerintah Diminta Segera Bentuk Pansel

JAKARTA, KOMPAS - Presiden Joko Widodo diharapkan segera membentuk panitia seleksi pemilihan hakim konstitusi untuk menggantikan Maria Farida Indrati yang akan berakhir masa jabatannya pada 13 Agustus 2018. Sosok Maria yang merupakan representasi perempuan hakim di MK akan sulit dicari gantinya dalam waktu relatif singkat

Untuk bisa mendapatkan hakim dengan kompetensi setara dan mewakili kelompok perempuan, panitia seleksi diharapkan bisa terbentuk setidaknya tiga bulan sebelum masa jabatan Maria Farida berakhir.

Peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natos-mal Oemar, Sabtu (14/4/2018), di Jakarta, menuturkan, pembentukan pansel itu penting untuk menjaga proses perekrutan hakim MK bisa dilakukan secara transparan dan terbuka. Belajar dari pengalaman dua mantan hakim MK yang tersandung kasus korupsi, yakni Akil Mochtar dan Patrialis Akbar, Presiden harus serius memilih pansel yang terdiri atas orang-orang bersih dan dipercaya publik sehingga calon hakim yang terjaring betul-betul memiliki karakter negarawan.

"Saat ini MK disoroti publik karena berbagai persoalan, misalnya dengan dua pelanggaran etik

mantan Ketua MK Arief Hidayat sehingga kini menjadi tantangan bagi Presiden untuk bisa segera membentuk pansel yang kredibel guna mencari pengganti Prof Maria yang akan pensiun," kata Erwin.

Lembaga lain yang memiliki kewenangan mengusulkan hakim MK, yakni Mahkamah Agung (MA) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), juga diharapkan membuat pansel serupa di masa datang.

Sulit dicari

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, idealnya hakim pengganti Maria juga perempuan. Hal ini penting untuk menjaga proporsi keterwakilan jender dan representasi cara pandang yang lebih berwarna bagi MK, terutama menyangkut aspek yang terkait dengan hak-hak perempuan yang selama ini masih banyak tersisihkan.

Untuk menemukan sosok seperti Maria, Pansel harus segera dibentuk dan bekerja. Sebab, tidak mudah untuk menemukan sosok seperti Maria yang merepresentasikan tidak hanya perempuan, tetapi juga kelompok minoritas agama.

"Pansel kemungkinan akan ke-

sulitan menemukan sosok selengkap Bu Maria. Sebab, Bu Maria tidak hanya mewakili negarawan yang mumpuni sebagai seorang guru besar ilmu perundang-undangan, tetapi beliau juga mewakili banyak hal, seperti perempuan dan agama minoritas. Dua hal yang terwakili dalam sosok Bu Maria ini memberi warna tersendiri bagi upaya perlindungan konstitusi kita," katanya.

Meski demikian, Feri meyakini di daerah-daerah masih banyak akademisi dan ahli hukum yang berintegritas dan berkarakter negarawan yang selama ini banyak berkecimpung dalam berbagai kegiatan. Orang-orang tersebut perlu dimunculkan untuk memberikan alternatif pilihan negarawan yang akan memberi warna bagi upaya perlindungan konstitusi

Pada 13 Maret lalu, Ketua MK Arief Hidayat ketika itu telah mengirimkan pemberitahuan ke pemerintah bahwa masa jabatan Maria sebagai hakim konstitusi akan segera berakhir. Maria diusulkan menjadi hakim konstitusi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan masa jabatan 16 Agustus 2008-13 Agustus 2013. Ia terpilih kembali untuk masa jabatan kedua, yakni 13 Agustus 203-13 Agustus 2018.

(REK)





Original Post

Serangkaian Polemik Internal KPK

Media Cetak Koran Tempo Halaman 4
2018-4-16

Serangkaian Polemik Internal KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki penyidik internal hasil perekrutan sendiri. Ada juga penyidik KPK yang berstatus perbantuan dari kepolisian dan kejaksaan. Dalam banyak kasus, mereka bisa bekerja kompak. Meski begitu, terdapat sejumlah peristiwa yang menunjukkan adanya polemik antara penyidik internal KPK dan penyidik dari kepolisian. Berikut ini di antaranya

Polisi lsi Jabatan Strategis di KPK

Ketua KPK Taufiequrachman Ruki- menjadi pemimpin saat Abraham Samad dan Bambang Widjojanto menjadi tersangka- mengangkat tiga perwira tinggi kepolisian untuk mengisi tiga jabatan strategis di KPK pada Oktober 2015. Mereka adalah Deputi Penindakan Inspektur Jenderal Heru Winarko, Direktur Penyidikan Brigadir JenderalAris Budiman, dan Kepala Biro Hukum Komisaris Besar Setiadi. Pegawai dan mantan pemimpin KPK serta aktivis antikorupsi mengecam pengangkatan itu karena dianggap mengancam independensi lembaga tersebut.

Rekrutmen Penyidik Senior dari Polri

Aris Budiman, pada Maret 2017, menulis surat untuk meminta Kepolisian RI menugaskan penyidik senior ke KPK. Keputusan ini mendapat respons keras dari Wadah Pegawai KPK. yang menyatakan lembaga antirasuah itu tak memerlukan penyidik senior, melainkan cukup penyidik dari tingkat perwira menengah.

Dugaan Rusaknya Barang Bukti

Dua penyidik KPK dari Polri, Ajun Komisaris Roland Ronaldy dan Komisaris Harun, diduga merusak barang bukti berupa catatan keuangan serta berita acara pemeriksaan kasus suap hakim Mahkamah Konstitusi. Hal ini terungkap pada November tahun lalu. Mereka diduga menghapus sejumlah catatan transaksi keuangan perusahaan Basuki Hariman ke sejumlah nama.

Pelaporan Penyidik KPK ke Kepolisian

Sejumlah pemimpin dan penyidik KPK dilaporkan oleh organisasi kemasyarakatan, individu, juga penyidik KPK sendiri pada September tahun lalu. Salah satunya adalah Aris Budiman, yang melaporkan penyidik senior Novel Baswedan ke kepolisian.

FRANSISCO ROSARIANS





Original Post

DUKUNG NOVEL

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-4-16

DUKUNG NOVEL

Aktivis Garda Tipikor Makassar berorasi saat memperingati setahun kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan di Anjungan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, Ahad|15/4). Aksi sebagai bentuk dukungan Novel sekaligus mendesak Kapolri segera menangkap pelaku penyiraman air keras dan meminta presiden membentuk tim gabungan pencari fakta.

ABRIAN ABDE/ANTARA





Original Post

Presiden Afganistan Ajak Taliban Ikut Pemilu

Media Cetak Koran Tempo Halaman 26
2018-4-16

Presiden Afganistan Ajak Taliban Ikut Pemilu

KABUL - Presiden Afganistan Ashraf Ghani mengajak kelompok Taliban berpartisipasi dalam pemilihan umum distrik dan parlemen. Ghani menilai pemilu merupakan momen tepat bagi Taliban untuk memulai kegiatan politik. "Jika Taliban percaya bahwa mereka memiliki akar kekuatan di antara orang-orang di Afganistan, pemilihan umum adalah kesempatan," kata Presiden Ghani. Dengan pemilu, menurut dia, warga Afganistan dapat memutuskan nasib Taliban sebagai partai politik.

Ghani tidak menjelaskan besarnya keinginan dan peluangTaliban berpartisipasi dalam pemilu di Afganistan. Sebab, dalam beberapa kesempatan, kelompok Taliban tidak percaya akan demokrasi atau proses pemilihan. Gerakan Taliban merupakan gerakan nasionalis Islam Sunni yang secara efektif menguasai hampir seluruh wilayah Afganistan sejak 1996 sampai 2001.

Dalam sambutan di Konferensi Kabul Process yang dihadiri pejabat dari 25 negara pada akhir Februari lalu, Ghani mengatakan, pemerintah Afganistan menawarkan perundingandamaikepada Taliban tanpa syarat. Ghani juga mengajukan tawaran pembebasan anggota Taliban yang ditahan. Dia juga siap menerima peninjauan kembali konstitusi yang menjadi bagian perjanjian dengan Taliban.

Kelompok Taliban sejauh ini belum menanggapi tawaran tersebut. Mohammad Akram Khpalwak, penasihat politik Ghani, mengklaim bahwa Taliban sibuk dalam konsultasi tingkat tinggi dan serius mengenai tawaran perdamaian. "Berdasarkan informasi kami, Taliban sibuk dalam konsultasi serius, mungkin ada beberapa masalah, tetapi kami optimistis bahwa meningkatnya tekanan kepada mereka dan upaya internasional, regional, dan internal untuk perdamaian akan mengarah kepada perdamaian." ujar Khpalwak, kepada Wolesi Jirga, anggota parlemen.

Pemilu distrik dan parlemen di negara yang dilanda perang itu dimulai dengan pendaftaran pemilih yang dimulai pada Sabtu lalu. Gulajan Abdul Badi Sayyad, Ketua Komisi Pemilihan Independen (IEC), mengatakan bahwa, selama dua bulan mendatang, otoritas setempat berharap dapat mendaftar 14 juta penduduk di lebih dari 7.000 tempat pemungutan suara.

Pemilihan parlemen seharusnya diadakan pada 2015. Namun agenda itu ditunda lantaran masalah keamanan. IEC mengumumkan bahwa pemilihan parlemen direncanakan pada 20 Oktober mendatang. Presiden Ghani berjanji menggelar pemilihan untuk 249 kursi di Majelis Nasional sebelum pemilihan presiden pada tahun

depan.

ANADOLU / RUSSIAN TODAY / RFERL.ORG / SUKMA LOPPIES





Original Post

PAM Jaya Tolak Peran Tim Gubernur

Media Cetak Koran Tempo Halaman 29
2018-4-16

PAM Jaya Tolak Peran Tim Gubernur

Avit Hidayat

avit.hidaydt@tempo.co. id

JAKARTA - Direktur Utama PD PAM Jaya, Erlan Hidayat, menolak revisi restrukturisasi kontrak kerja sama antara perusahaan daerah itu dan mitra swastanya oleh Tim Gubernur. Restrukturisasi kontrak itu telah ia siapkan untuk diteken pada 21 Maret lalu, namun batal setelah Gubernur Anies Baswedan menyatakan

ingin meninjaunya kembali. Menurut Erlan, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tidak memiliki kewenangan secara langsung untuk merevisi perjanjian kontrak tersebut. Kata dia. yang bisa berhubungan dengan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) ataupun PT Aetra Air Jakarta, dua operator swasta mitra PAM Jaya, adalah PAM Jaya. "Kalau TGUPP mau revisi apa pun, kan pasti lewat saya,"

kata Erlan.

Erlan menyatakan telah dipanggil Tim Gubernur pada pekan lalu. Namun dia tak membeberkan isi ataupun hasilnya setelah dia memenuhi panggilan itu. Adapun Ketua TGUPP Amin Subekti juga tak bersedia memberi keterangan apa pun. Termasuk penolakan Erlan jika tim melakukan revisi secara langsung.

Peran tim gubernur dalam kajian ulang restrukturisasi kontrak kerja sama pengelolaan air bersih di Jakarta itu sebelumnya diungkap Gubernur Anies Baswedan. Setelah

membatalkan penekenan pada 21 Maret lalu, ia menyatakan ingin meninjau poin-poin dalam kontrak menyesuaikan putusan kasasi yang meminta pen-swastaan dihentikan.

Kontrak penswastaan itu telah berjalan sejak 1998. Namun hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyebutkan kerja sama membuat PAM Jaya merugi Rp 1,26 triliun per 2016. Catatan itu memperkuat temuan sebelumnya

oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

"Saya membuat instruksi kepada komite harmonisasi

regulasi untuk melakukan review atas semua aturan dan memastikan kami menaati semua putusan Mahkamah Agung," ucap Anies, pekan lalu.

Wakil Gubernur Sandiaga Uno juga menyebutkan peran tim gubernur. Dia tak bersedia memberi keterangan ketika ditanya tentang proses kaji ulang. "Detailnya, tanyakan ke Pak Amin. Kemarin tim yang telah ditunjuk Gubernur adalah tim yang dipimpin Pak Amin Subekti," kata Sandi kemarin.

Erlan meyakinkan bahwa restrukturisasi kontrak telah mematuhi putusan Mahkamah Agung tersebut. Dia menambahkan, restrukturisasi kontrak juga masih mungkin diubah setelah diteken.

"Yang perlu dijaga kan jangan sampai kebijakan swastanisasi enggak berhenti," kata dia sambil menambahkan, "Tak mudah merevisi sekaligus kontrak yang sudah berlangsung selama 20 tahun."

Direktur Amrta Institute, Nila Ardhianie, termasuk yang tetap menolak kontrak itu sekalipun direstruk-

turisasi. Menurut dia, berdasarkan putusan MA dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perusahaan swasta dilarang mengelola air milik daerah. "Bolehnya cuma investasi, pengelolaan (tetap) diserahkan ke BUMN dan BUMD, dalam hal ini PAM Jaya," ujar Nila.

Dia merujuk ke bunyi Pasal 2 dalam draf restrukturisasi kontrak. Di sana disebutkan bahwa Palyja dan Aetra masih akan merawat dan mengoperasikan instalasi pengelolaan air serta distribusi hingga 25 tahun dari tanggal berlakunya perjanjian.

Kuasa hukum Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (Kruha), Arif Maulana, menuding Direktur PAM Jaya Erlan Hidayat mencoba mengaburkan fakta mengenai penghentian penswastaan air. Menurut Arif, merestrukturisasi kontrak perjanjian sudah mengingkari putusan hukum. "Swasta tidak boleh terlibat lagi, baik di hulu maupun hilir," katanya.

BUDIARTI UTAMI PUTRI / IRSYAN HASYIM





Original Post

PKPI IKUT PEMILU 2019

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 23
2018-4-16

PKPI IKUT PEMILU 2019

KOMISI Pemilihan Umum menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai peserta Pemilihan Umum 2019, Jumat pekan lalu. PKPI menjadi partai ke-20 yang menjadi peserta pemilu. "Menetapkan nomor 20 sebagai nomor urut PKPI," ujar anggota KPU, Evi Novlda Ginting, di gedung KPU.

Penetapan Itu buntut dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan PKPI terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum yang tak meloloskan partai tersebut. PKPI tak lolos dalam verifikasi faktual di 73 kabupaten/kota. PKPI sempat menggugat keputusan KPU ke Badan Pengawas Pemilihan Umum. Tapi Bawaslu menolak gugatan tersebut.

Partai yang dipimpin bekas Kepala Badan Intelijen Negara, A.M. Hendropriyono, Itu menggugat ke PTUN. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan KPU telah melakukan kesalahan prosedur verifikasi di beberapa daerah, antara lain di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

redaksi





Original Post

PUTUSAN KEBABLASAN KASUS CENTURY

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 26
2018-4-16

PUTUSAN KEBABLASAN KASUS CENTURY

Putusan praperadilan kasus Bank Century berlebihan. Mahkamah Agung perlu turun tangan.

KETUKAN palu hakim Effendi Mukhtar memicu lagi kontroversi kasus Bank Century. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini memutus secara berlebihan permohonan praperadilan. Ia memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi melanjutkan penyidikan kasus Century serta menetapkan bekas Gubernur Bank Indonesia, Boediono, dan kawan-kawan sebagai tersangka.

Putusan hakim tunggal itu jelas di luar obyek praperadilan. Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, wewenang hakim praperadilan memutus antara lain soal keabsahan penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan atau penuntutan. Belakangan, Mahkamah Konstitusi menambahkan soal keabsahan penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan.

Hakim semestinya menolak permohonan praperadilan yang diajukan Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Pemohon, yang diwakili Boyamin Saiman, menyamakan berlarut-larutnya kasus Century dengan "penghentian penyidikan secara materiil". Dalil yang aneh ini seharusnya ditolak. KPK pun tak pernah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan perkara Century. Undang-undang memang melarang komisi antikorupsi menghentikan penyidikan.

Boyamin sebelumnya tiga kali mengajukan praperadilan setelah bekas Deputi Gubernur BI, Budi Mulya, divonis bersalah. Semua gugatan itu ditolak hakim. Alasannya, permohonan tersebut tak masuk obyek praperadilan karena KPK tak pernah menghentikan penyidikan kasus Century. Anehnya, permohonan keempat dikabulkan hakim Effendi. Bahkan ia memerintahkan KPK menetapkan Boediono dan dua pejabat BI lainnya sebagai tersangka atau melimpahkan kasus tersebut ke penegak hukum lain. Putusan Effendi ini jelas kebablasan. Boediono dan kawan-kawan memang disebut dalam dakwaan

kasus Budi Mulya. Tapi, sekalipun putusan Budi sudah berkekuatan hukum tetap, mereka tidaklah otomatis menjadi tersangka. Harus ada proses penyelidikan dan penyidikan lebih dulu terhadap Boediono dan kawan-kawan. Proses penegakan hukum yang menjadi wilayah KPK, kepolisian, atau kejaksaan ini semestinya tidak bisa didikte hakim.

Pengusutan kasus Bank Century selama ini pun penuh kontroversi dan diliputi tekanan politik. Bank ini diselamatkan melalui Fasilitas Pendanaan.langka Pendek (FPJP) BI pada 2008, sebelum akhirnya ditangani lebih jauh oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Pada pemberian FPJP senilai Rp 689 miliar itulah ada peran Budi. Tapi sebenarnya itu tindak pidana yang berdiri sendiri.

Temuan KPK memperlihatkan bahwa salah satu alasan Budi mendorong penyelamatan Century dalam rapat Dewan Gubernur BI adalah hubungannya dengan Robert Tantular, pemilik Century. Dalam dakwaan Budi Mulya, KPK menyatakan Robert pernah meminjami Budi duit Rp 1 miliar menjelang Century diselamatkan. Tapi motivasi yang menunjukkan adanya iktikad buruk di balik kebijakan penyelamatan bank ini belum tentu berlaku bagi pejabat BI yang lain.

Mahkamah Agung semestinya ikut bertanggungjawab atas kekacauan hukum akibat putusan hakim Effendi. Mahkamah sebelumnya masih membuka peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan dengan syarat ada "penyelundupan hukum". Tapi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016, pintu peninjauan kembali untuk putusan praperadilan telah ditutup sama sekali.

Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung harus memeriksa hakim Effendi, yang membuat putusan berlebihan. Mahkamah juga tak boleh membiarkan putusan praperadilan yang kebablasan itu tanpa memberikan solusi.

redaksi





Original Post

PRAPERADILAN KEENAM

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 70
2018-4-16

PRAPERADILAN KEENAM

HAKIM tunggal praperadilan Effendi Mukhtar menerima sebagian gugatan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), yang

diwakili Boyamin Saiman, terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus persetujuan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek

(FPJ P) dan bailout Bank Century. Ini praperadilan keenam Century yang diajukan penggugat yang sama.

MAKI

1, Putusan terpidana Budi Mulya menyatakan adanya tindak pidana korupsi bersama-sama atau di- juncto-kan dalam pasal 55 dengan Boediono, Muliaman D. Hadad, Raden Pardede, dan kawan-kawan.

KPK tidak melanjutkan penyidikan korupsi BankCenturydengantidak menetapkantersangka baru atas nama Boediono, Muliaman Hadad, Raden Pardede, dan kawan-kawan.

Tindakan ini sebagai bentuk penghentian penyidikan korupsi Bank Century secara tidak sah dan melawan hukum sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor3oTahun 2002tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Sejak Saut Situmorang menjabat Wakil Ketua KPK, tidak ada perkembangan perkara Bank Century. Sebab, sejak uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat dan setelah dilantik, Saut menyatakan tidak akan memproses perkara Century.

3. Pejabatlaindari Bank Indonesia,

termasuk Boediono, Muliaman Hadad, Raden Pardede, dan kawan-kawan, haruslah dinyatakan sebagai tersangka dan diproses ke pengadllantindak pidana korupsi.

Nama-nama di atas disebut dalam putusanditlngkatpertama hingga kasasi.

V Siapa pun pejabatlaindari Bank Indonesia, seperti Zainal Abidin, Pahla Santoso, dan Heru Krlstiana, yang terlibat dalam pengucuran FPJP dan bailout Bank Century haruslah dijadikan sebagai tersangka dan diproses di pengadilan.

KPK

Atas sejumlah dalil gugatan MAKI, KPK mengajukan beberapa eksepsi berikut ini

1.Permohonan praperadilan nebisin idem

Pokok perkara yang diajukan MAKI telah dilakukan pemeriksaan terhadap obyek sengketa yang memiliki substansi yang sama dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menolak gugatan tersebut pada 2016.

2. Permohonan praperadilan prematur

KPK tidak pernah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atas perkara korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

3.Permohonan praperadilan bukan lingkup praperadilan

Dikaitkannya hal-hal yang terjadi dalam uji kelayakan dan kepatutan oleh Saut Situmorang yang dimaknai MAKI dengan penghentian kasus Bank Century dan upaya mengulur-ulur waktu menunggu kedaluwarsa penanganan perkara berdasarkan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanyalah asumsi. i,. Permohonan praperadilan merupakan materi pokok perkara Dahi praperadilan yang telah menunjuk nama-nama orang agar dijadikan sebagai tersangka sudah masuk ranah materi pokok perkara.

PutusanMahkamahAgungtidak serta-merta dapatdilanjutkan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hingga kini KPK masih menganalisis fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta melakukan pendalaman dan analisis.

Hakim

1. Permohonan praperadilan tidak ada pembuktian tentang materi pokok perkara sehingga tidak ada nebisin idem.

2. Harus ada penjelasan secara hukum dari KPK sampai kapan status seseorang yang disebutkan dalam dakwaan dan di -;uncto-kan dalam pasal 55 turut serta.

3. Penegak hukum tak hanya menegakkan hukum, tapi juga menegakkan keadilan. Dengandemikian eksepsi permohonan yang diajukan bukan ruang lingkup praperadilan tidak beralasan dan ditolak.

4. Permohonan ini belum memasuki pokok perkara. Tapi hanya menguji secara teori hukum dakwaan yang disusun KPK dengan menyertakan beberapa orang secara bersama-sama apakah harus diperlakukan sama atau hanya suatu formalitas.

5. Permohonan MAKI cukup jelas, tentang tidak konsekuennya KPK dalam membuat dakwaan dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang secara bersama-sama. Tapi salah satu terdakwa dihukum penjara dan berkekuatan hukum tetap. Sedangkan pelaku lain yang disebut di dakwaan tidak ada kejelasan.

6. Pernyataan Saut Situmorang seperti yang dimuat media-media bertentangan dengan laporantindak pldanayangdiajukanDirekturPenyelidikanKPK ArryWidyatmoko. Pernyataan Saut paradoks dan kontraproduktif.

7. KPK digugat praperadilan berkali-kali dan selalu menjawab dengan jawaban yang sama terus mendalami dan mengumpulkan bukti-bukti.

8. Hakim praperadilan tidak sependapat bahwa KPK menghentikan penyidikan secara materiil. Tapi, demi hukum dan perlindungan hak asasi manusia, KPK harus melanjutkan pengusutan kasus ini.

9. Memerintahkan KPK untuk memproses hukum selanjutnya dengan bentuk penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman Hadad, Raden Pardede, dan kawan-kawan sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Budi Mulya. Atau melimpahkannya kepada kepolisian/ kejaksaan untuk dilanjutkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat,

redaksi





Original Post

WN Jerman Buron Kasus Penipuan Investasi Dibekuk Di Bali

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-04-16

RMOL. Tim Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan bersama tim intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil menangkap Gordon Gilbert Hild, buronan dalam kasus penipuan investasi.Pria berkewarganegaraan Jerman tersebut berhasil ditangkap bersama istrinya, Ismayanti di sebuah vila miliknya di Desa Petulu, Kabupaten Ubud, Bali, pada Jumat (13/4).

Keduanya ditetapkan sebagai buronan sejak Desember 2017 lalu setelah divonis 3 tahun penjara oleh Mahkamah Agung karena terbukti menipu rekan bisnisnya, Yenny hingga menimbulkan kerugian Rp 8,5 miliar.

Menurut kuasa hukum Yenny, Tomy Alexander, penangkapan Ismayanti dan Gordon dilakukan untuk mengeksekusi putusan MA.

"Untuk pelaksanaan eksekusi sesuai dengan putusan MA yang sudah berkekuatan hukum tetap," ujar Tomy dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (15/4).

Dijelaskan Tomy, adapun kasus penipuan investasi tersebut berawal saat Gordon dan Ismayanti mengajak Yenny untuk bekerja sama membangun Vila Kelapa Retreat II di kawasan Pekutatan, Negara, Bali. Mereka pun menyepakati nilai investasi sebesar Rp 8,5 miliar berdasarkan proposal yang ditawarkan pada 2011 silam.

Namun pasangan tersebut justru menggelapkan uang investasi Rp 8,5 miliar yang sudah disetor. Uang dipakai untuk membeli properti di Selandia Baru. Bahkan, Gordon dan Ismayanti secara sepihak menyatakan kerja sama mereka tidak berlaku dengan dalih ada kesalahan perhitungan bisnis.

Yenny kemudian melaporkan kasus penipuan itu ke Polda Metro Jaya dan kasus itu ditangani oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Keduanya akhirnya divonis bersalah oleh majelis hakim karena terbukti menipu dan menggelapkan uang investasi tersebut. Pada tingkat pengadilan kasasi di Mahkamah Agung Agustus 2017 lalu, mereka tetap divonis 3,5 tahun penjara.

Saat akan dieksekusi, Ismayanti dan Gordon justru tidak memperlihatkan batang hidungnya meski berstatus tahanan kota. Kejaksaan beberapa kali mencoba mengeksekusi namun belum berhasil. Pada Desember 2017 Kejari Jaksel akhirnya menetapkan keduanya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) hingga akhirnya ditangkap di Bali.

Selain harus mendekam penjara, Ismayanti dan Gordon juga mesti menyerahan sejumlah asetnya untuk disita sesuai keputusan majelis hakim sidang perdata di Pengadilan Negeri Negara, Bali.

Gugatan perdata itu dikabulkan majelis hakim dengan putusan tergugat mesti mengembalikan uang investasi sebesar Rp 8,5 miliar yang sudah disetorkan serta ganti rugi dengan jaminan aset Gordon dan Ismayanti.

Menurut Tomy, keduanya akan diterbangkan ke Jakarta pada Jumat malam lalu. Setelah itu, Gordon langsung dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, sementara Ismayanti dimasukan ke Lapas Pondok Bambu untuk menjalani masa hukuman.

"Kami mengapresiasi penangkapan dan eksekusi oleh tim Kejari Jaksel itu untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan," ungkap Tomy. [ian]

http://keamanan.rmol.co/read/2018/04/16/335507/WN-Jerman-Buron-Kasus-Penipuan-Investasi-Dibekuk-Di-Bali-



Original Post

Abraham Samad: Kasus Century ujian terbesar KPK

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-04-16

Yogyakarta (ANTARA News) - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan kasus dugaan korupsi talangan Bank Century merupakan ujian terbesar yang harus bisa dilalui Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kasus Century ini adalah ujian terbesar dalam sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan KPK harus lulus dari ujian ini," kata Abraham Samad dalam acara "Abraham Samad Bicara Arah Bangsa Ke depan dengan Jurnalis Jogja" di Yogyakarta, Minggu malam.

Menurut Abraham, melalui kasus Century marwah dan kredibilitas KPK ditentukan. Jika KPK sampai tidak lulus dalam ujian tersebut maka akan menjadi preseden buruk yang berdampak pada pemberantasan korupsi di Indonesia. "Kalau tidak lulus berarti terjadi arah balik pemberantasan korupsi," kata dia.

Ia berharap dugaan keterlibatan mantan pimpinan atau pejabat tinggi negara dalam kasus itu tidak menghambat langkah KPK untuk menuntaskan kasus Century dengan menjunjung asas "equality before the law" atau persamaan di hadapan hukum. "Menurut saya inilah yang harus menjadi fokus kita. Kita tidak boleh membiarkan ada seseorang yang kebal hukum karena jabatannya," kata dia.

Meski demikian, Abraham memiliki keyakinan kasus Century bisa ditindaklanjuti dan tidak akan ditelantarkan oleh KPK.

Terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang meminta KPK untuk menetapkan Mantan Wakil Presiden yang juga mantan Gubernur BI Boediono sebagai tersangka terkait kasus Century, Abraham menduga keterlibatan Boediono dalam kasus itu karena dalam kondisi terpaksa.

"Saya yakin keterlibatan dia bukan keterlibatan seorang diri. Mungkin keterlibatan itu karena dia berada dalam rezim yang tidak terlalu tepat yang kadang-kadang ia terpaksa melakukan itu," kata dia.

"Tetapi keterpaksaan itu tidak bisa dijustifikasi dan tidak boleh dibenarkan karena dia seorang guru besar," kata Abraham lagi.Pewarta: Luqman HakimEditor: Ruslan BurhaniCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/701748/abraham-samad-kasus-century-ujian-terbesar-kpk



Original Post

LEMBARAN BARU KASUS CENTURY

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 68
2018-4-16

LEMBARAN BARU KASUS CENTURY

Putusan praperadilan memerintahkan KPK menetapkan Boediono cs sebagai tersangka kasus Bank Century. Hakim dianggap melampaui kewenangan.

MEMBAWA sebundel dokumen, Anne S. Mulya menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis pekan lalu. Istri bekas Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya, itu datang bersama putrinya, Nadia Mulya. "Ini salinan putusan dokumen praperadilan kasus Bank Century," ujar Anne kepada Tempo.

Dokumen yang dimaksudkan Anne adalah salinan putusan praperadilan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Effendi Mukhtar, yang dibacakan pada Senin pekan lalu. Dalam amarnya, hakim memerintahkan KPK melanjutkan kasus itu untuk menetapkan tersangka baru. Selain menetapkan Budi Mulya, yang akhirnya divonis Mahkamah Agung 15 tahun penjara, komisi antikorupsi menetapkan Deputi Gubernur BI 2005-2010 Siti Chalimah Fadjrijah sebagai tersangka. Siti meninggal karena stroke sebelum kasusnya ke pengadilan.

Anne mengaku datang ke kantor KPK atas undangan Boyamin Saiman. Bersama dua koleganya di Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin yang mengajukan gugatan praperadilan tersebut. Bertemu di kantor KPK, ketiganya langsung mendatangi bagian pengaduan masyarakat untuk menyerahkan salinan putusan. "Ini upaya kami mencari keadilan, supaya bukan hanya suami saya yang dihakimi," kata Anne.

Permohonan praperadilan itu adalah gugatan keenam kalinya Boyamin Saiman. Lima gugatan sebelumnya kandas. "Kami menggugat terus-menerus karena KPK tak mengusut tuntas," ujar pengacara yang sudah ratusan kali mengajukan gugatan praperadilan pelbagai kasus ini.

Dalam gugatannya yang diajukan pada 1 Maret lalu, Boyamin meminta hakim me-

nyatakan KPK melanggar undang-undang karena menghentikan penyidikan kasus Century, padahal lembaga itu tak punya kewenangan menyetop kasus. Selain itu, Boyamin meminta hakim memerintahkan KPK melanjutkan kasus dan menetapkan tersangka lain, seperti bekas Gubernur BI, Boediono; bekas Deputi Gubernur BI, Muliaman D. Hadad; bekas Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Raden Pardede, dan nama-nama lain.

Dalam persidangan sepanjang dua pekan lalu itu, hakim juga mendengarkan pembelaan atau eksepsi dari Tim Biro Hukum KPK yang dipimpin Setiadi. Dalam pembelaannya, tim KPK, misalnya, meminta hakim menolak gugatan karena ne-bis in idem lantaran permohonan serupa sudah ditolak.

Boyamin Saiman pertama kali mengajukan gugatan praperadilan kasus ini pada 16 September 2009 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketika itu, KPK tengah mengumpulkan bahan kasus tersebut. Pada akhir November 2009, misalnya, KPK baru menerima hasil audit Bank Century dari Badan Pemeriksa Keuangan. Boyamin menggugat KPK agar segera menetapkan tersangka. Hakim menolaknya karena kasusnya masih tahap awal. Lima bulan berselang, Boyamin mengajukan gugatan serupa ke pengadilan yang sama. Lagi-lagi hakim menolaknya.

Pada saat bersamaan, Dewan Perwakilan Rakyat membentuk panitia angket Century atas penyelamatan {bailout) bank milik Robert Tantular itu senilai Rp 6,7 triliun pada 2008. Pada Maret 2010, Dewan sepakat merekomendasikan kasus bailout ini diselidiki penegak hukum. Dua bulan kemudian, Dewan mengirim hasil keputusan panitia angket Century ke KPK. "Dokumen langsung dibahas dalam gelar perkara," ucap Johan Budi S.P., juru bicara KPK

saat itu.

KPK mulai menyelidiki kasus Century pada 9 Desember 2009. Setelah hampir tiga tahun mengumpulkan bahan dan meminta keterangan 153 saksi, lembaga ini menetapkan Budi Mulya dan Siti Chalimah Fadjrijah sebagai tersangka. Tuduhannya melakukan penyalahgunaan wewenang pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Dari perhitungan audit BPK, kerugian negara akibat skandal ini Rp 689,39 miliar dari FPJP dan Rp 6,76 triliun akibat Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Budi Mulya menjadi tersangka karena bertanggungjawab dalam pencairan FPJP. Komisi menemukan aliran dana Rp 1 miliar dari Robert Tantular kepada Budi pada September 2008. Robert mengakui adanya

uang kepada Budi. "Itu pinjaman. Tak ada kaitannya dengan Century dan FPJP," katanya. Sekitarjanuari 2009, Budi mengembalikan duit itu dalam bentuk dolar Amerika Serikat dan Singapura.

Adapun Siti Fadjrijah menjadi tersangka karena diduga ikut menggiring Century diselamatkan. Salah satu indikasinya dis-posisi Siti Fadjrijah untuk Direktur Pengawasan Bank Zainal Abidin pada 31 Oktober 2008. Menurut KPK saat itu, penetapan tersangka keduanya karena ada kepentingan pribadi yang disusupkan dalam pengambilan kebijakan secara kolektif.

Belakangan, karena Siti Fadjrijah meninggal, hanya Budi Mulya yang perkaranya ke pengadilan. Ia divonis bersalah sampai tingkat kasasi, dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Dalam amar putusan pengadilan negeri sampai pengadilan tinggi, hakim menyatakan

Budi melakukan tindak pidana bersama Boediono, Muliaman Hadad, Raden Pardede, dan yang lain. Adapun dalam amar putusan Mahkamah Agung, hanya disebut Budi Mulya melakukan tindak pidana secara bersama-sama sesuai dengan dakwaan jaksa.

Ketika pengambilan keputusan penyelamatan Century di pengujung 2008, Boediono sebagai atasan Budi. Sedangkan Muliaman adalah Dewan Gubernur BI yang ikut memutuskan penyelamatan FPJP dan bailout Century. Adapun Raden Pardede adalah Sekretaris KSSK yang memutuskan Century bank gagal berdampak sistemik sehingga mendapat bailout.

KPK sudah beberapa kali memeriksa nama-nama tersebut. Dalam beberapa kesempatan, Boediono mengatakan pemberian FPJP dan bailout kepada Century adalah langkah pencegahan agar tak ter-

jadi krisis seperti 1998. "Situasinya hampir sama. Ada likuiditas kering di perbankan karena uang mengalir ke luar dan pasar uang antarbank macet," ujarnya. Hal senada diungkapkan Raden Pardede.

Tujuh bulan setelah putusan MA terhadap Budi Mulya, Boyamin Saiman mengajukan gugatan praperadilan yang ketiga. Kali ini dia mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia menggugat KPK karena dianggap menghentikan penyidikan lantaran kasus hanya berhenti di Budi Mulya dan Siti Fadjrijah. Hakim menolak gugatan ini karena wilayah hukumnya masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Empat bulan kemudian, Boyamin mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kali ini, dalam gugatannya, dia menyertakan permintaan agar sejumlah nama menjadi tersangka. Dalil utamanya adalah KPK telah menghentikan penyidikan kasus itu. Hakim tunggal Martin Fonto Bidara menolak gugatan itu dengan alasan tidak ada bukti KPK telah menghentikan penyidikan.

Padaakhir2O17, untuk kelima kalinya bekas pengacara mantan Ketua KPK, Antasari Azhar, ini mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Seperti pu-

tusan sebelumnya, hakim menolak gugatan itukarena tak berwenang. Tiga bulan setelah itu, pengacara asal Surakarta ini menyambangi Pengadilan Jakarta Selatan untuk mengajukan permohonan serupa. Bo-yamin meminta hakim menyatakan KPK melanggar undang-undang karena menghentikan penyidikan Century dan memerintahkan lembaga antikorupsi itu menetapkan tersangka baru.

Dalam pembelaannya, selain nebis in idem, tim KPK menyatakan salah satu alasan pemohon yang mendalilkan kasus ini tak ada perkembangan sejak Saut Situmorang menjadi pemimpin KPK dianggap tak beralasan. Mengutip sejumlah media, dalam salah satu dalil permohonannya, Bo-yamin menyebutkan Saut saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR menyatakan tak akan memproses perkara Century. Saut sudah membantah soal ini. "Tak benar itu," katanya.

Untuk permohonan terkait dengan penghentian penyidikan, hakim menolaknya. Hakim hanya mengabulkan permohonan Boyamin agar KPK menetapkan tersangka lain. Hakim menolak seluruh pem-

belaan KPK soal penetapan tersangka ini. Salah satunya soal nebis in idem, yang menurut pertimbangan hakim, putusan praperadilan sebelumnya hanya menyangkut urusan formil proses kasus, bukan materi perkara. Dengan dalih ini, hakim menyatakan dalam praperadilan tak ada nebis in idem.

Sedangkan dalam pokok perkaranya, hakim mempertimbangkan keterangan saksi Anne S. Mulya dan dua ahli hukum di persidangan, yakni Heri Firmansyah dan Fuad Bawazier. Mengacu pada dakwaan jaksa yang menyebutkan Budi Mulya melakukan tindak pidana bersama-sama, hakim setuju dengan perbuatan turut serta itu. Dengan dalil demi keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, terutama keluarga Budi Mulya, hakim memerintahkan K PK menetapkan namanama yang disebut didakwaanjaksa.

Ahli hukum Indriyanto Seno Adji menilai putusan itu melampaui kewenangan karena hakim praperadilan tidak memiliki otoritas untuk menentukan dan menetapkan Boediono dan kawan-kawan sebagai tersangka. "Kebijakan penetapan ter-

sangka ada pada KPK yang menangani kasus ini," ujarguru besar Universitas Krisna-dwipayanaitu.

Indriyanto menjabat pelaksana tugas pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi mulai awal 2015 hingga 2016. Putusan berkekuatan hukum tetap untuk terpidana Budi Mulya sudah terbit dan dibahas pimpinan saat itu. Dalam dakwaan dan amar putusan, kata Indriyanto, memang ada penyebutan nama Boediono, Muliaman Hadad, Raden Pardede, dan yang lain. Tapi berdasarkan penelusuran KPK saat itu, menurut Indriyanto, "Sulit menemukan bukti dan niat buruknya."

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan lembaganya masih mempelajari putusan itu. "Dalam waktu dekat akan dibahas di rapat pimpinan," katanya.

Kendati menghormati putusan praperadilan ini, Mahkamah Agung akan tetap mengujinya dengan melibatkan sejumlah pihak. "Kami akan melakukan pengujian secara filosofis dan teori hukum atas putusan itu," ujar Abdullah, Kepala Biro Hu-kumdan Humas MA.

LINDA TRIANITA/ TAUFIQ SIDDIQ





Original Post

NESTAPA DI SUNGAI NANGKA

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 72
2018-4-16

NESTAPA DI SUNGAI NANGKA

Petani di tiga kecamatan Kutai Kartanegara tergusur karena masuknya perusahaan sawit. Salah satu pemegang sahamnya perusahaan Luhut Binsar Pandjaitan.

PERNAH ditinggali puluhan warga, Desa Sungai Nangka yang terletak di Kelurahan Teluk Dalam, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, kini tampak sunyi dan mencekam. Dari 27 keluarga yang sebelumnya bermukim di sana, hanya empat yang masih bertahan. Gu-buk-gubuk reot ditinggalkan pemiliknya. Mesin-mesin penggiling padi berkarat, teronggok di balai desa.

Karena tidak ada jaringan listrik, kawasan yang berada di Kecamatan Muara Jawa itu dibekap gelap ketika malam hari. Satu-satunya penanda kehidupan adalah pet-romaks dari satu-dua rumah milik warga yang masih bertahan. "Kami diusir perusahaan," kata Rukka, Ketua Kelompok Tani Maju Bersama, Selasa pekan lalu, ketika menunjukkan bekas rumahnya di Sungai Nangka. "Jika kami tetap tinggal, mereka mengancam akan melaporkan penduduk ke polisi."

Pertengahan April lalu, perwakilan warga bersama Koalisi Anti Mafia Sawit dan Tambang mengadukan persoalan ini ke Pelapor Khusus untuk Hak atas Permukiman Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka me-

nuding PT Perkebunan Kaltim Utama, anak usaha PT Toba Bara Sejahtera, menyerobot lahan pertanian seluas 2.000 hektare milik penduduk yang berada di Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Loanjana, dan Kecamatan Sanga-Sanga.

Rukka termasuk sesepuh di Desa Sungai Nangka. Pria 58 tahun ini bersama beberapa kawannya membuka lahan di sana pada 1970. Lambat-laun daerah tersebut berkembang. Mereka kemudian membentuk kelompok tani. Total ada enam kelompok tani dengan jumlah anggota 1.500 orang dari tiga kecamatan itu.

Mereka menggarap lahan seluas 2.000 hektare. Tani Maju Bersama termasuk yang palingbesar. Mereka mengelola lahan seluas 845,4 hektare untuk ditanami. Rukka mengatakan anggota kelompok tani ini sudah mengantongi surat pernyataan penguasaan tanah dari Badan Pertanahan Kabupaten Kutai, yang terbit pada 1980-an.

Puluhan tahun Rukka dan petani lain menanduri lahan dengan padi, merica, juga buah-buahan. Ia bisa menyekolahkan anaknya yang paling tua hingga duduk di bangku sekolah menengah atas. Titik balik bapak tiga anak ini terjadi ketika PT Perke-

bunan Kaltim Utama masuk ke Kecamatan Muarajawa pada pertengahan 2006.

Rukka mengatakan perusahaan mulai menanami kebun-kebun dengan sawit. Sejumlah kelompok tani beberapa kali memprotes. "Siang berhenti, tapi malamnya lanjut lagi," ujar Rukka. "Akibatnya, banyak ladang penduduk mati karena air habis untuk sawit."

Akmal Rabbany, ketua perhimpunan kelompok tani di tiga kecamatan itu, mengatakan penduduk berkali-kali mengajak perusahaan duduk bersama. "Kami ingin tahu dasar hukumnya," katanya. Dalam satu pertemuan, Akmal menuturkan, perusahaan mengklaim telah mengantongi izin berupa hak guna usaha (HGU) untuk menanami kawasan tersebut dengan sawit.

Menurut Akmal, warga desa juga berkali-kali ngotot memaksa perusahaan menunjukkan sertifikat tersebut. Alih-alih mendapat penjelasan, Akmal mengatakan, perusahaan malah mengancam masyarakat dengan tudingan menyerobot lahan perusahaan dan akan melaporkan mereka ke polisi. Mulanya penduduk desa bergeming dengan ancaman itu.

Belakangan, polisi bolak-balik memang-

gil beberapa penduduk desa yang paling nyaring memprotes perusahaan. Tidak ada penahanan. Menurut Rukka, masyarakat hanya ditanyai soal legalitas mereka. Namun hal itu cukup untuk membuat penduduk desa gentar. Banyak yang kemudian memilih pergi.

Rukka, misalnya, memutuskan melipir ke Desa Handil, masih di Kecamatan Muara Jawa, yangberada sekitar dua jam perjalanan dari Desa Sungai Nangka, bersama keluarganya pada awal 2010. "Keputusan ini saya ambil karena tidak tahu apa-apa soal hukum," ucapnya. "Kami takut dilaporkan ke polisi." Namun ia masih menyempatkan diri wira-wiri ke Sungai Nangka untuk sekadar membersihkan rumah dan mengecek ladang yang terbengkalai.

Urusan ini rupanya menyita banyak waktu Rukka dan keluarganya. Gara-gara penghasilan mereka yang tersendat, Rukka dengan berat hati merelakan anaknya yang paling kecil tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang menengah pertama. Apalagi, di tempat barunya, ia hanya bisa bekerja serabutan.

Mereka kemudian mengadukan persoalan penyerobotan lahan tersebut ke Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur pada pertengahan 2014. Langkah pertama yang dilakukan Jatam adalah meminta Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur membuka data izin hak guna usaha yang diklaim oleh perusahaan. Namun upaya ini mentok. Pada akhir 2015, Jatam dan kelompok petani mengajukan

gugatan ke Komisi Informasi Publik (KIP) Kalimantan Timur. Dalam tuntutannya, koalisi masyarakat mendesak kantor tanah provinsi membuka data izin hak guna usaha milik Perkebunan Kaltim Utama.

Hasilnya, KIP mengabulkan gugatan koalisi masyarakat. Dalam putusannya, KIP memerintahkan BPN Kalimantan Timur memberikan salinan izin hak guna usaha milik PT Perkebunan Kaltim Utama. Menurut Komisi, dokumen tersebut terbuka untuk umum. Badan Pertanahan Kalimantan Timur mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Namun pengadilan menguatkan keputusan KIP. Jatam dan koalisi pun mendapat salinan surat tersebut.

Berdasarkan salinan hak guna usaha itu, PT Perkebunan Kaltim Utama rupanya mendapatkan izin lokasi pemanfaatan lahan untuk penanaman sawit seluas 19.500 hektare di wilayah tersebut sejak 2006. Namun perusahaan baru memperoleh HGU pada 2009. Dokumen yang sama menyebutkan PT Perkebunan Kaltim Utama menguasai konsesi lahan sebesar 8.633 hektare. Menurut Direkturjatam Nasional, Merah Johansyah, dari angka tersebut, ada 2.000 hektare lahan konsesi yang menyerobot lahan milik masyarakat.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Mazwar mengatakan belum bisa berkomentar banyak. "Saya sedang di luar kota. Nanti akan saya cek dulu," katanya. Mazwar menyarankan Tempo menemui anggota stafnya. Namun

sang anggota staf juga sedang di luar kota.

Direktur Utama PT Perkebunan Kaltim Utama Suaidi Marasabessy membantah jika perusahaan dituding menyerobot lahan warga. Menurut dia, PT Perkebunan Kaltim Utama baru mendapatkan sertifikat hakguna usaha setelah mengambil alih milik Ganda Group lewat PT Toba Bara Sejahtera pada 2012. "Ada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan sertifikat kami sahih," ujar pensiunan jenderal Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ini, Senin dua pekan lalu.

Dalam situs resmi perusahaan ini tertulis, pada 2013, produsen batu bara termal ini menambah lini usaha di bidang pengolahan minyak kelapa sawit dengan mengakuisisi PT Perkebunan Kaltim Utama dalam rangka penyelesaian tumpang-tindih lahan. Perseroan membangun pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 30 ton perjam, yang beroperasi sejak pertengahan 2016.

Mayoritas sahamnya sebesar 61,7 persen dipegang perusahaan investasi Singapura dan sisanya perusahaan Indonesia, termasuk 10 persennya dipegang PT Toba Bara Sejahtera milik Menteri Koordinator Kema-ritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Sebelumnya, Luhut menguasai mayoritas saham perusahaan ini. Pada akhir 2017, ia menjual saham mayoritasnya tersebut kepada investor asing.

Suaidi membenarkan bahwa Luhut lewat perusahaannya memegang 10 persen PT Toba Bara Sejahtera. Menurut dia, perusahaannya tidak mungkin melanggar hak para penduduk desa. Sebab, kata Suaidi, Menteri Luhut memberi empat pesan khusus ketika mengangkat dirinya sebagai Direktur Utama PT Perkebunan Kaltim Utama. "Pertama, jangan melanggar hukum; kedua, jangan telat bayar pajak; ketiga, jangan kemplang hak rakyat. Dan terakhir, jika pemerintah mengajak bekerja sama, jangan ditolak," ucapnya.

Dia mengklaim perusahaan bahkan sudah 15 kali menggelar pertemuan dengan penduduk. Menurut Suaidi, perusahaan sudah menawarkan solusi, yaitu bagi hasil antara perusahaan dan warga desa yang memiliki tanah. Sebagian, kata dia, ada yang sudah setuju. Namun yang lain menolak. "Kalau memang ingin lewat jalur hukum, kami tunggu di pengadilan," ujarnya.

SAPRI MAULANA





Original Post

DUA PERTIGA HAKIM CALON PENGHUNI NERAKA

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 92
2018-4-16

DUA PERTIGA HAKIM CALON PENGHUNI NERAKA

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI ANWAR USMAN

KETUA Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sempat mengira salah kamar saat memasuki ruang kerjanya yang baru di lantai LS, tingkat tertinggi gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Jumat sore dua pekan lalu itu adalah pertama kalinya dia ke ruangan tersebut. Dia bingung karena bilik 40 meter persegi itu punya dua pintu masuk.

Anwar baru terpilih empat hari sebelumnya. Dia menggantikan Arief Hidayat, guru besar hukum Universitas Diponegoro. Pada pelantikannya, Anwar mengucapkan innalilla-hi. "Jabatan adalah musibah," kata Anwar, 61 tahun.

Tugas berat menyambut Anwar. Kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi anjlok akibat kasus suap Akil Mochtar dan Patrialis Akbar pada 2013 dan 2017. Belakangan, Arief Hidayat terlilit kasus pelanggaran etik. Anwar juga diharapkan mengikis perkubuan di antara sembilan hakim konstitusi. Selama ini Anwar masuk kubu yang sering berpandangan kontroversial ketika memutus permohonan uji materi. Saat memutus uji materi perluasan delik zina dalam Kitab Undang-Undang I lukum Pidana pada tahun lalu, misalnya, Anwar bersama Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, dan Aswanto setuju dengan pemohon bahwa delik zina berubah menjadi pidana umum tanpa syarat pelaku sudah menikah dan tanpa syarat ada pengaduan. Lima hakim lain menolak permohonan itu. Anwar cs mengeluarkan dissenting opinion.

Siapa saja hakim yang memilih Anda menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi?

Kurang tahu. Itu kan rahasia.

Kami mendapat Informasi lima hari sebelum pemilihan, menjelang magrib, ada pertemuan antara Anda, Arief Hidayat, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Manahan Sitompul yang menyepakati mendorong Anda sebagai Ketua MK. Tanggapan Anda?

Tidak ada. Masak, rapat setengah kamar? Itu hanya isu. Jangan didengar. Cobalah gali informasi yang sesungguhnya. Hari itu memang ada pertemuan yang membahas aturan bahwa Pak Arief tidak dapat maju lagi se-

bagai Ketua MK karena sudah dua periode. Tapi, sebenarnya, beliau bisa maju lagi sebagai wakil, karena baru sekali. Pertemuannya diikuti semua hakim. Tidak ada pertemuan lagi setelah itu.

Mungkin bentuknya pertemuan Informal....

Tidak ada lobi-lobi seperti jtu. Semua jabatan adalah milik Allah. Kepada siapa Allah menghendaki, tidak ada seseorang pun yang mampu menghalangi.

Mengapa pemilihan lewat voting alih-alih musyawarah?

Namanya saja musyawarah untuk mufa-

Anwar bersama Arief, Patrialis Akbar, Manahan Sitompul, Wahiduddin, dan Aswanto juga menyetujui mantan narapidana bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada revisi persyaratan calon kepala daerah dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Adapun dalam uji materi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terkait dengan penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, Anwar dan empat hakim lain menyatakan DPR berhak meminta pertanggungjawaban kepada KPK dengan dalih KPK adalah bagian dari eksekutif.

Anwar membantah ada polarisasi di Mahkamah Konstitusi. "Orang hanya melihat dari satu atau dua putusan," ujarnya. Dalam pemilihan Ketua MK, Anwar memperoleh lima suara, unggul satu suara atas Suhartoyo. Komposisi suara yang sama terjadi saat Aswanto mengalahkan Saldi Isra dalam pemilihan Wakil Ketua MK.

Anwar juga mendapat sorotan ihwal kekayaannya. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, hakim konstitusi dari jalur Mahkamah Agung ini memiliki harta Rp 3,97 miliar saat mulai menjadi hakim konstitusi pada 2011. Hartanya melonjak menjadi Rp 18,47 miliar pada 2016.

Sesaat setelah memasuki ruang kerja barunya, Anwar menerima wartawan Tempo Reza Maulana, Angelina Anjar, dan Rusman Paraqbueq. Dalam wawancara khusus perdananya dengan media itu, ia berulang kali mengutip hadis.

kat. Ada satu saja pihak yang kurang setuju, ya, berakhir di pemungutan suara. Jadi pemungutan suara bukan sesuatu yang buruk atau luar biasa. Itulah ciri khas demokrasi. Setahu saya, sejak awal Mahkamah Konstitusi terbentuk pada 2003, pemilihannya juga lewat voting sehingga terpilih Pakjimly (Asshiddiqie, Ketua MK 2003-2008), Pak Mahfud Md. (Ketua MK 2008-2013).

Betulkah pemilih Anda dan Wakil Ketua Aswanto sama?

Semua hakim bebas dan rahasia memilih siapa. Saya juga tidak boleh mengata-

kan siapa pilihan saya. Belum tentu saya memilih diri saya sendiri. Anda tidak memilih diri sendiri? Saya tidak bisa jawab itu. Saat pemilihan, saya bilang mohon maaf apabila hakim yang saya pilih tidak jadi ketua, ha-ha-ha.... Mengapa komposisi suara lima banding empat Ini terus berulang?

Orang menilai seperti itu hanya dari dua putusan, yakni uji materi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD atau MD3 serta uji materi Pasal 284,285, dan 292 KUHP (terkait dengan perzinaan, pemerkosaan, dan pencabulan sesama jenis). Memang betul lima banding empat, tapi silakan cek apakah persepsi selalu sama.

Manahan Sitompul tidak menyetujui perluasan zlna di KUHP sehingga permohonan ditolak.

Ya. Maka tidak ada friksi-friksi seperti itu.

Artinya, komposisi yang sama di voting dan putusan Itu hanya kebetulan?

Ya. Jangan karena ada lima banding empat kemudian disebut ada friksi. Tidak ada kubu-kubuan di MK. Kita lihat saja ke depan. Nanti, bisa loncat-loncatlah pendapatnya.

Banyak yang mengkritik putusan Anda, misalnya soal perluasan delik zlna dan mantan narapidana bisa mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Pembelaan Anda?

Kebenaran mutlak hanya milik Yang di Atas. Kalau saya tidak menyampaikan keyakinan saya, maka saya telah menghukum diri sendiri. Lagi pula, bukan saya sendiri yang memberikan dissenting opinion. Itu juga pendapat sekian hakim lain. Kecuali cuma saya, baru patut dipertanyakan. Ketika sudah menjadi putusan Mahkamah Konstitusi, jadi keputusan bersama. Kolektif kolegial.

Anda pernah memiliki putusan yang berbeda sendiri?

Seingat saya belum pernah. Tapi insya Allah ke depan akan ada, ha-ha-ha.... Putusan apa pun yang dijatuhkan seorang hakim, baik di peradilan umum maupun MK, tidak mungkin memuaskan semua pihak. Sampai kapan pun begitu. Ada hadis, terlepas statusnya kuat atau lemah, mengatakan terdapat tiga golongan hakim. Per-

tama, yang mengerti dan memutus sesuai dengan hukum. Dia calon penghuni surga. Kedua, yang tahu hukum tapi memutus tidak sesuai dengan hukum. Dia calon penghuni neraka. Ketiga, yang tidak tahu hukum dan tentu memutus tidak sesuai dengan hukum. Diajuga calon penghuni neraka. Artinya, dua pertiga hakim calon penghuni neraka. Anda masuk golongan mana? Hanya Allah yang tahu. Tapi saya berusaha ada di posisi pertama.

Apa dasar Anda menyetujui penggunaan hak angket terhadap KPK?

Hakim tidak boleh mengomentari putusannya. Saya bisa melanggar kode etik. Lihat saja pertimbangan hukumnya dalam putusan.

(Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga di ranah eksekutif yang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara tindak korupsi yang sejatinya merupakan kewenangan kepolisian dan kejaksaan. KPK bukan lembaga di ranah yudikatif karena bukan badan pengadilan yang berwenang mengadili dan memutus perkara. Karena itu, KPK dapat menjadi obyek dari hak angket DPR.)

Anda terganggu dengan pandangan yang menyebut putusan-putusan Anda kontroversial?

Apa pun penilaian masyarakat, siapa pun yang menilai, putusan itulah yang sesuai dengan hati nurani saya.

Bagaimana dengan faktor lain, seperti Intervensi?

Insya Allah tidak ada. Saya menerima tamu saja sangat selektif.

Pernah dengar upaya Intervensi terhadap hakim lain?

Tidak tahu soal hakim lain. Tapi saya yakin tidak ada. Anda dekat dengan Arief Hidayat. Apa-

kah Itu penyebab putusan Anda berdua sering sama?

Ya, kebetulan sama di beberapa putusan. Tapi saya juga sering berbeda pendapat dengan Pak Arief.

Contohnya apa?

Tidak hafal. Kan, putusannya banyak.

Seberapa dekat Anda dengan Arief?

Saya belajar kehidupan dan filsafat dari beliau. Kebetulan beliau guru besar hukum dari Universitas Diponegoro. Saya juga baca buku-bukunya. Jadi, terus terang, saya akui mengagumi beliau, terlepas dari pro-kontra yang ada.

Sehari-hari, Anda sering berdiskusi berdua?

Kalau ada hal-hal yang harus dibahas oleh pimpinan, ketua dan wakil ketua, mau tidak mau bertemu. Tapi, kalau terkait dengan perkara, bertemunya dalam rapat permusyawaratan hakim bersama tujuh hakim lain.

Setelah terungkap pertemuan Arief dengan DPR pada Desember 2017, banyak pihak menolak Arief kembali menjadi hakim konstitusi. Apa tanggapan Anda?

Mohon maaf, itu bukan wilayah saya. Lagi pula, saya tidak mungkin memaksa orang lain untuk tidak berpendapat seperti itu.

Publik mengaitkan terpilihnya kembali Arief di DPR karena berjanji menolak uji materi Undang-Undang MD3....

Itu sama dengan Anda ragu terhadap integritas saya dan hakim lain. Saya lebih takut kepada Allah daripada siapa pun.

Jadi benarkah pandangan Itu?

Tidak. Aduh, saya percuma jadi hakim. Tapi boleh saja orang menilai seperti itu.

Bukankah pertemuan Arief dan DPR Itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan mengingat saat Itu MK sedang membahas hak angket?

Bisa saja orang melihat seperti itu. Tapi apakah dalam pengujian undang-undang

seorang hakim konstitusi yang kebetulan merupakan usulan DPR tidak boleh berhubungan dengan DPR? Semua perkara pengujian undang-undang akan memiliki keterkaitan dengan DPR ataupun pemerintah, bukan hanya Undang-Undang MD3. MK mesti mendengarkan keterangan DPR dan pemerintah karena undang-undang adalah produk keduanya.

Anda menilai tidak ada masalah dengan pertemuan Itu?

Saya tidak berbicara tentang bermasalah atau tidak bermasalah. Pak Arief hadir atas undangan resmi Komisi Hukum meskipun tidak tertulis. Keputusan Dewan Etik pun menyatakan bahwa beliau tidak terbukti melakukan lobi-lobi politik.

Tapi Arief dikenai sanksi....

Itu hanya masalah undangan.

(Keterangan pers Mahkamah Konstitusi padaSelasa, 16Januari2018, menyatakan Arief Hidayatdijatuhi sanksi berupa teguran lisan karena menghadiri pertemuan dengan pimpinan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat tanpa surat undangan resmi, hanya melalui telepon.)

Kalau undangannya resmi, berarti hakim lain tahu soal pertemuan Itu?

Dewan Etik mengakui bahwa saat itu Pak Arief sudah pamit lebih dulu kepada mereka. Tapi tidak ada kewajiban memberi tahu hakim lain. Yang penting pamit ke Dewan Etik.

DI lembaga lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, ada aturan yang melarang pimpinan bertemu dengan pihak lain sendirian. Apakah Itu Juga berlaku di MK?

Di MK, bertemu dengan orang yang berpotensi untuk beperkara saja tidak boleh, apalagi bertemu dengan orangyangsudah beperkara.

Komisi Hukum tidak termasuk pihak yang beperkara dalam uji materi Undang-Undang MD3?

Tidak. Yang mengajukan uji materi pihak lain. DPR dan pemerintah bukan pihak yang beperkara ataupun pihak yang terkait. DPR dan pemerintah adalah pemberi keterangan.

Artinya, MK memperbolehkan hakim konstitusi menemui anggota DPR sendirian?

Dalam rangka apa dulu? Yang terkait dengan Pak Arief, misalnya, soal perpanjangan periode, tidak mungkin hakim lain ikut.

Saat Anda terpilih, muncul polemik tentang Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara. Kapan Anda terakhir melapor?

Maret 2017, bersama semua hakim konstitusi.

(Dalam situs KPK, LHKPN terakhir Anwar dilaporkan pada Desember2016. Dalam LHKPN tersebut, harta kekayaan Anwar mencapai Rp 18,47miliar.)

Anda pernah dilaporkan ke Dewan Etik karena terakhir melaporkan LHKPN pada 2011....

Sudah selesai dan keputusannya tidak ada pelanggaran etika. Jadi itu salah. Saya kaget kenapa itu muncul.

Kapan Anda akan menyerahkan LHKPN terbaru?

Dalam waktu dekat. Kan, saya baru saja jadi Ketua MK.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi, gaji Anda mencapai Rp 121 Jut.i....

Tidak tahu. Saya belum terima gaji, ha-ha-ha....

Mengapa Anda mengawali tugas baru dengan menyebut Innallllahl?

Biasanya masyarakat kita menyebut in-nalillahi jika ada musibah. Menurut saya, jabatan adalah cobaan, musibah. Banyak orang yang bergembira-ria diserahi amanah. Padahal jabatan adalah milik Allah yang suatu saat akan dikembalikan. Sekarang tinggal apakah kita bisa menyelesaikan amanah tersebut sesuai dengan kehendak Allah.

Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, lebih banyak porsi amanah at..u cobaan?

Amanah sekaligus cobaan, ha-ha-ha....

Ada pesan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yang hadir dalam pelantikan?

Tidak ada. Beliau hanya mengucapkan selamat.

Bagaimana menjamin independensi hakim konstitusi, khususnya di tahun politik Ini?

Kami bersembilan dijamin tidak akan saling mengintervensi dan tidak akan mau diintervensi. Keadilan hanya bisa lahir dari hati dan jiwa yang bersih. Kalau keputusan lahir dari relasi dan intervensi, berarti bukan dari hati dan jiwa yang bersih.

Siapa pun, termasuk hakim, akan terus-menerus menyesal jika mengambil sebuah keputusan yang bertentangan dengan hati nuraninya.

Menurut Anda, siapa Ketua MK terbaik?

Semuanya bagus. Saya juga kenal dekat dengan semuanya. Saya kagum kepada be-liau-beliau.

Termasuk Akil Mochtar, yang dipenjara seumur hidup?

Ha-ha-ha. Jangan dicampuradukkan.

Bagaimana Anda memperbaiki citra MK yang memburuk akibat kasus suap Akil dan Patrialis Akbar?

Kami berharap masyarakat selalu memberikan koreksi kepada MK. Kalau ada hal-hal yang perlu dibenahi, tolong disampaikan.

Sejumlah pihak mengkritik MK lambat dalam mengeluarkan putusan. Apa sebabnya?

Terkadang dalam rapat permusyawaratan hakim pertama belum ada kata sepakat. Karena itu, perlu rapat lagi. Selain itu, ketika perkara sudah diputus, itu belum final. Kami harus melakukan finalisasi putusan, membaca kalimat per kalimat, kata per kata, bahkan huruf per huruf. Dalam finalisasi tersebut, terkadang ada hal-hal perlu diperdalam atau dipertajam lagi. Salah satunya pertimbangan.

Bukan karena hakim konstitusi malas membuat pendapat hukum dalam setiap rapat permusyawaratan hakim?

Bukan. Saat ini pendapat hukum tetap ada. Tapi pendapat hukum bisa disampaikan saja dalam rapat. Apalagi kalau perkaranya sudah jelas posisi hukumnya atau sudah pernah diajukan.

Apa putusan paling tebal yang pernah Anda buat?

Terkait dengan Jokowi-Prabowo di pemilihan presiden 2014. Tebalnya 5.000 halaman.

Berapa lama menyusunnya?

Waktunya mepet, hanya 14 hari. Kami sampai tidur di kantor. Pulang ke rumah hanya sebentar, lalu kembali lagi ke kantor.

Setelah Perempuan dalam Pasungan karya Ismail Soebardjo pada 1980, ada rencana bermain film lagi setelah pensiun?

Ha-ha-ha.... Kalau ada yang menawari, ayo.

REDAKSI





Original Post

Boediono Serahkan Pada Penegak Hukum

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-4-16

Boediono Serahkan Pada Penegak Hukum

NERACA

Depok - Wakil Presiden RJ periode 2009-20-14 Boediono mengatakan segala aspek hukum terkait dengan kasus Bank Century serahkan pada penegak hukum.

"Saya percaya sepenuhnya pada kearifan be-liau-beliau," kata Boediono usai menjadi pembicara dalam orasi ilmiah bertajuk "Peran Reformasi Sektor Publik dalam Pembangunan Ekonomi di Era Disruptif dan Megatrend Global" di Auditorium Juwono Sudarsono (AJS) FI-SIPUI, Depok, Jabar, Jumat (13/4).

Boediono enggan menanggapi putusan PN Jakarta Selatan yang meminta KPK untuk menetapkan dirinya tersangka."Se-rahkan pada penegak hukum," kata dia

Mantan Gubenur BI ini langsung meninggalkan para wartawan yang ingin meminta penjelasan tentang kasus Century.

Dalam kesempatan tersebut, Boediono menyatakan dirinya telah melakukan apa yang terbaik bagi bangsa dan negara terkait dengan cara menghadapi krisis ekonomi.

"Dalam kehidupan jarang sekali seseorang mendapat kesempatan memberikan sesuatu yang terbaik bagi bangsa," kata Boediono.

Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera menetapkan tersangka baru dalam kasus dana talan-gan/bailout Bank Century setelah mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan LSM Ma-

syarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI).

Hakim tunggal Efendi Muhtar dalam amar putusannya, menyebutkan menolak eksepsi termohon KPK untuk seluruhnya. "Atas dikabulkannya gugatan praperadilan yangdiajukanMAJGlawan SPK dalam kasus korups Century, maka tidak ada alasan lagi KPK untuk tidak menetapkan Tersangka baru dalam kasus Century," kata Koordinator LSM MAKI Boyamin Saiman.

Ia menyebutkan mereka yang layak menjadi tersangka baru yakni semua nama yang disebut dalam dakwaan Budi Mulya, yakni, Boediono, Muliaman D Hadad, Hartadi, Miranda Gultom, Raden Pardede dan lain-lain.

Sedangkan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang

menyatakan pimpinan K-PK akan membahas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan praperadilan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait kasus korupsi Bank Century."Bagaimana kelanjutannya nanti kami akan bahas di tingkat pimpinan dan tentuya juga penyidik dan penuntut," kata Saut

Saut mengatakan menarik jadi apa yang disampaikan oleh Pengadilan bertitiktolakdariputusan-nyaBudiMulia. BudiMulia di putusannya menyebut 10 nama itu. "Sebenarnya buat KPK sendiri kami diminta tidak diminta bahkan April tahun kemarin Jaksa Penuntut kami sudah mengelompokkan 10 orang ini perannya seperti apa.

ant/mohar





Original Post

KPK Tetapkan BUMN Tersangka Korupsi Korporasi

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-4-16

KPK Tetapkan BUMN Tersangka Korupsi Korporasi

NERACA

Jakarta - KPK menetapkan satu Badan Usaha MilikNegara(BUMN)yai-tu PT Nindya Karya dan satu perusahaan swasata PT Tuah Sejati sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi.

"Setelah KPK melakukan proses pengumpulan informasi dan data, termasuk permintaan keterangan pada sejumlah pihak dan terpenuhi bukti permulaan yang cukup, maka KPK melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dengan tersangka PT NK (Nindya Karya)danPTTS(TuahSe-jati)," kata Wakil Ketua K-PK Laode M Syarif dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat (13/4).

Kedua perusahaan itu diproses dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pembangunan Dermaga Bongkar di Sabang, Aceh pada kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas Sabang yang dibiayai APBN tahun ang-

garan2006-2011."Penyidi-kan terhadap PT NK dan PT TS sebagai tersangka merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dengan para tersangka sebelumnya," tambah Laode.

PT Nindya Karya dan PTTuah Sejati melalui Heru Sulaksono yang merupakan Kepala PT Nindya Karya cabang Sumatera Utara dan Aceh merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu perusahaan terkait pekerjaan pelaksanaan pembangunan dermaga bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas Sabang, Aceh yang dibiayai APBN tahun anggaran 2006-2011 dengan nilai proyek sekitar Rp793 miliar.

Rinciannya adalah pada 2004 senilai Rp7 miliar (tidak dikerjakan pada 2004-2005 karena ben-

cana tsunami Aceh tapi uang muka telah diterima sebesar Rpl,4 miliar), pada 2006 senilai Rp8 miliar, pada 2007 senilai Rp24 miliar, pada 2008 senilai Rpl -24 miliar, pada 2009 senilai Rp 164 miliar, pada 2010 senilai 180 miliar dan pada 2011 senilai Rp285 miliar "Diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp313 miliar dalam pelaksanaan proyek pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang," tambahnya. "Dua korporasi ini diduga mendapat keuntungan sejumlah Rp94,58 miliar yang berisiko tidak dapat dikembalikan ke negara jika korporasi tidak diproses," ungkap Laode. Dugaan penyimpangan secara umum adalah dengan cara (1) penunjukan langsung, (2) Nindya Sejati Joint Operation sejak awal diarahkan sebagai pemenang pelaksana pembangunan, (3) rekaya-sadalam penyusunan HPS dan penggelembungan harga (markup), (4) peker-

jaan utama disubkontrakkan kepada PT Budi Perkara Alam (BPA) dan adanya kesalahan prosedur seperti izin amdal belum ada tapi tetap dilakukan pembangunan."Diduga laba yang diterima PT NK dan PT TS dari proiyek ta-hunjamakini adalah sebesar Rp94,58 miliar yai tu PT NK sekitar Rp 44,68 miliar dan PT TS sekitar Rp49,9 miliar," ungkap Laode.

KPK telah melakukan pemblokiran rekening terhadap PT Nindya Karya yang diduga menerima uang tersebut Sedangkan untuk PT Tuah Sejati sudah disita aset berupa SP-BN dan SPBN(untuknela-yan) senilai Rp 12 mili-ar."Penyidik masih mengembangkan dan menelusuri sejumlah aset PT T-S," ungkap Laode.

Terhadap PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati disangkakan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal55 ayat 1 ke- l.

ant/mohar





Original Post

Calon Legislatif Itu Bukan Pejabat Publik, Belum Perlu Laporkan Harta Kekayaan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 2
2018-4-16

Calon Legislatif Itu Bukan Pejabat Publik, Belum Perlu Laporkan Harta Kekayaan

MUHAMMAD ROMAHURMUZIY, Ketua Umum PPP

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akan mewajibkan calon anggota DPR. DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota menyerahkan laporan harta kekayaan ke KPK Rancangan aturan baru yang dikeluarkan KPU ini untuk mencegah para caleg terjerat korupsi Sekadar informasi dalam Pasal

8 ayat 1 huruf (v) rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Peserta Pemilihan I mum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota disebutkan para bakal calon harus memenuhi persyaratan telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaaan penyelenggara negara. Sementara dalam Pasal

9 ayat 1 huruf (j) menyatakan, pelaporan harta kekayaan para bakal calon dinyatakan dengan bukti tanda terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/ Pejabat negara dari KPK.

Ketua KPU Arief Budiman mengakui, memang kewajiban bagi caleg menyerahkan LHKPN tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu KPU menurunkan aturan tersebut lewat PKPU untuk mengantipasi terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota legislatif nantinya.

Selain aturan mewajibkan para caleg menyerahkan LHKPN ke KPK. KPU juga berencana melarang eks narapidana untuk maju sebagai caleg. "Pemilu kita harus lebih berkualitas. Kandidatnya juga harus lebih berkualitas." ujar Arief men-

gungkapkan latar belakang KPU membuat aturan-aturan baru tersebut. Lantas bagaimana Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurtnuziy menanggapi itu? Berikut pernyataannya.

Bagaimana tanggapan PPP terkait rencana KPU menerbitkan aturan yang mewajibkan caleg menyerahkan laporan harta kekayaanya terlebih dulu ke KPK?

Ya begini, soal LHKPN itu memang wajib untuk pejabat, namun tidak ada kewajiban Undang-Undang LHKPN untuk calon pejabat. Pasalnya, kalau kemudian seluruh bakal calon anggota legislatif ini diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN, bayangkan 15 partai ditambah satu partai yang memang belum dinyatakan lolos menjadi 16 parpol ketika diwajibkan menyerahkan LHKPN-nya bagaimana. Padahal caleg itu jumlahnya 19.800 seluruh Indonesia. Berarti kurang lebih 20.000 untuk pemekaran-pemekaran dikalikan 16, maka jumlahnya mencapai 320.000 caleg. Dengan demikian yang memverifikasi saja tidak cukup sampai lima tahun ke depan. Jadi, menurut saya hal itu ada baiknya diwajibkan kepada (caleg) yang sudah terpilih menjadi anggota dewan. Sedangkan kepada bakal calon anggota legislatif tidak perlu, karena yang perlu dipantau oleh masyarakat itu setelah menjabat. Bukan kekayaan dia sebelum menjabat. Karena dia (para bakal caleg saat ini) bukan pejabat publik dan tidak ada kewajiban

untuk melaporkan.

Tujuan KPU mengusulkan aturan itu baik yakni agar nantinya para caleg itu tidak terjerat kasus korupsi. Bagaimana Anda menyikapi sikap KPU tersebut?

Hamnya aturan itu tidak kemudian mengintervensi hak privasi warga yang sudah jelas-jelas dilindungi undang-undang yang bunyinya tidak ada kewajiban untuk melaporkannya. Karena kewajiban itu berlaku untuk pejabat negara bukan untuk calon pejabat negara.

Sebagai penegasan berarti PPP tidak setuju dengan ran-

cangan PKPU tersebut?

PPP berbicara kepada undang-undang. Kami selalu berpegang kepada norma bahwa kewajiban laporan kekayaan itu hanya berlaku kepada pejabat, bukan kepada seseorang yang bukan pejabat. Kalau calon yang bukan pejabat melaporkan harta kekayaannya maka seluruh orang di republik ini dengan semua jabatannya bisa-bisa disuruh melaporkan kekayaannya. Karena itu kami juga menatar kemampuan aparat untuk melakukan penelisikan terhadap harta itu pun terbatas. Fokus saj a kepada yang sudah terpilih. Toh yang mau dipantau kan yang sudah terpilih bukan yang belum terpilih.

Kalau soal rancangan aturan KPU yang melarang eks narapidana maju sebagai caleg bagaimana?

PPP memiliki pandangan hal tersebut bagus dan langkahmaju, tetapi dasar pengenaannya mengenai undang-undang. Undang-undangnya pada saat disusun melibatkan KPU, dan tidak keluar aspirasi itu. Karena itu kalau ingin menerbitkan PKPU yang melarang napi atau terpidana korupsi untuk mencalonkan kembali, maka harus mengubah undang-undang. Sebab, kalau tidak sesuai dengan undang-undang sangat mudah untuk kemudian dibatalkan melalui Mahkamah Agung nantinya.

Meskipun diumumkan statusnya saat kampanye?

Iya, kan memang undang-undang sudah memberikan perintah untuk mengumumkan.

Terkait majunya Prabowo Subianto sebagai bakal capres 2019 seperti apa PPP melihatnya?

PPP menghargai persiapan Pak Prabowo sebagai capres 2019. Hal tersebut artinya mengakhiri dua spekulasi Pertama spekulasi terkait adanya kemungkinan Pak Jokowi menjadi calon tunggal sehingga menghadapi kotak kosong. Spekulasi ini kemudian tidak terbukti dengan bakal majunya Pak Prabowo. Kedua juga mengakhiri spekulasi poros ketiga karena dengan adanya deklarasi oleh Gerindra maka dipastikan, sisa partai yang ada, tidak cukup lagi mengusung poros ketiga Kemudian tentunya

rematch antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo kami berharap agar kontestasi tidak seintimidatif kemarin.

Tidak lagi mengirimkan pesan-pesan kontestasi yang bernuansa ujaran kebencian berbasis SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan). Karena kita mampu menyuguhkan kontestasi poli tik yang baik. Apalagi sebagai pertarungan kedua dengan pelaku yang sama sebagai kontestasi yang menyejukkan. Sebagai kontestasi yang menghibur rakyat. Maka kita semua harus menjaga ini sebagai bentuk kontestasi politik yang bermartabat.

Dengan rematch tersebut menurut Anda apakah Jokowi yang menghadapi Prabowo akan menemui lawan yang lebih ringan atau lebih berat?

Kami melihat formasi dukungan Pak Jokowi hari ini yang sudah enam partai dan jika beberapa hari yang lalu satu partai lagi sudah mendeklarasikan diri, maka akan menjadi lebih mudah. Kedua, posisi Pak Jokowi sebagai petahana juga akan memberikan dukungan lebih dibanding dulu yang masih di luar. Ketiga, tentu kerja nyata yang sudah dilakukan Pak Jokowi selama beberapa tahun terakhir ini diapresiasi oleh masyarakat. Hal ini tercermin pada survei-survei yang sudah menunjukkan angka di atas 60 persen.

Akan tetapi tentu kami tidak berpuas diri sebagai pengusung. Kami tetap akan bekerja keras membalik kekalahan yang dulu masih terjadi di 161 kabupaten/

kota yang meliputi seluruh provinsi.

Hingga saat ini terdapat dua partai yang belum menentukan sikap dukungannya di Pilpres 2019, apakah koalisi pemerintahan terus berusaha untuk mengajak keduanya mengusung Jokowi?

Pada dasarnya kami terus mengajak siapa pun yang belum mengambil sikap untuk mendukung Pak Jokowi. Namun tentunya kami menghormati sikap partai-partai tersebut ke mana dan kapan memutuskannya. Sementara saya optimis lantaran beberapa hari lalu saya telah melontarkan, terdapat dua partai yang akan bergabung. Satu sudah deklarasi beberapa hari yang lalu. Kemudian satu lagi sebenarnya sudah tinggal waktunya saja diumumkan.

Apa partai tersebut?

Wah, saya tidak pas menyebut tetapi saya meyakini karena sudah ada suratnya, jadi tinggal disampaikan nanti pada saatnya.

Tapi PAN sepertinya dekat dengan Gerindra, PPP melihatnya PAN akan mendukung Jokowi di Pilpres 2019 atau seperti apa?

Saya kok melihatnya PAN lebih nyaman dengan Pak Jokowi ya? Karena hari ini kan wakil dari PAN duduk sebagai Menteri Pak Jokowi dan masih ada di sana. Jadi kalau dihitung dari kenyamanan, tidak ada alasan untuk mengatakan PAN tidak nyaman dengan Pak Jokowi.

unm





Original Post

Kadisdik Buton Terima Dihukum 1 Tahun Bui

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-4-16

Kadisdik Buton Terima Dihukum 1 Tahun Bui

Perkara Korupsi Lahan Transmigrasi

KEPALA Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Buton, La Renda dihukum 1 tahun penjara. La Renda terbukti korupsi proyek pengadaan air bersih dan pembukaan lahan transmigrasi Lapokamata, Kecamatan Lasalimu Selatan tahun 2015.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Kendari juga menjatuhkan hukuman denda Rp50 juta subsider I bulan kurungan kepada La Renda.

Menurut majelis hakim, perbuatan La Renda memenuhi unsur Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat I ke-1 KUHP. "Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan subsid-air," putus majelis hakim.

Dalam menjatuhkan hukuman, majelis mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan saat di persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan serta telah mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rpl92.057.724.

"Sementara yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi dan membuat proyek pengadaan air bersih menjadi tidak terlaksana," timbang majelis.

La Renda dan penasihat hukumnya bisa menerima putusan hakim. "Sudah sesuai dengan keinginan klien kami dan turun dua per tiga dari

tuntutan JPU. Sebelumnya La Renda dituntut 1 tahun 6 bulan oleh Kejaksaan Negeri Pasarwajo," kata Fajar.

Kasus ini disidik Polres Buton pada 2017 silam. Puncaknya, penyidik menetapkan La Renda sebagai tersangka korupsi.

La Renda menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek pengadaan air bersih dan pembukaan lahan transmigrasi Lapokamata tahun 2015. Proyek pembukaan lahan transmigrasi dianggarkan Rp458.751.OO0. Sedangkan proyek pengadaan air bersih atau penggalian sumur Rp432.564.000.

Berdasarkan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), proyek pembukaan lahan transmigrasi merugikan negara Rp231.606.042. Sedangkan proyek pengadaan air bersih Rpl92.057.724.

Kasus ini juga menyerat Hayan yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek itu serta Ketua Partai Golkar Buton La Attiri.

La Attiri adalah kontraktor yang ditunjuk dalam proyek pembukaan lahan, la lalu menyerahkan pengerjaan proyek kepada Aji Muhammad Aris, Direktur CV Jala Rambang. Urusan penagihan dana pengerjaan proyek diserahkan kepada Rifaldi.

BYU





Original Post

Direktur PT CSI Divonis Bayar Uang Pengganti Rp 201 M

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-4-16

Direktur PT CSI Divonis Bayar Uang Pengganti Rp 201 M

Kasus Kredit Macet Bank Mandiri

DIREKTUR PT Central Steel Indonesia (CSI) Mulyadi Supardi alias Jiang Hua Ping divonis 5,5 tahun penjara. Hua Ping juga dihukum membayar denda Rp20O juta dan uang pengganti kerugian negara Rp20l miliar.

"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi." putus ketua majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Mas"ud.

Menurut majelis hakim, perbuatan Hua Ping memenuhi unsur dakwaan primair Pasal 2 ayat I Undang Undang 31 Tahun 1999 tentang Tipikor yang diubah dengan UU 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. "Karena dakwaan primair sudah terbukti, maka tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair," kata Mas"ud.

Dalam putusannya majelis hakim membeberkan perbuatan korupsi yang dilakukan Hua Ping bersama Erika Wi-diyanti Liong, Direktur Utama PT CSI.

Selama kurun 2011-2014, PT CSI mendapatkan pinjaman modal kerja dari Bank Mandiri mencapai Rp472 miliar.

Pada tahun 2014, perusahaan yang berdomisili di Serang, Banten itu membukukan keuntungan mencapai Rp448.209.572.968. Namun tahun 2015, perusahaan yang memproduksi besi ulir itu menyatakan mengalami kerugian sehingga tidak dapat mengembalikan pinjaman ke Bank Mandiri.

Ternyata pinjaman dari Bank

Mandiri tak seluruhnya dipakai untuk modal kerja. Hua Ping menggunakan dana dari Bank Mandiri untuk membayar utang pribadi, sehingga PT CSI tidak mampu membayar mengembalikan pinjaman.

Selama periode 2013-2014, PT CSI diketahui mentransfer dana ke rekening PT Sun Fook Industries Indonesia (SFII) di Bank BCA mencapai Rp20.014529.600.

Kemudian Hua Ping melakukan transfer dana ke rekening Weng Qi Bing sebesar Rp28.131.258.630. PT CSI tidak memiliki hubungan kerja sama dengan PT SFII dan Weng Qi Bing. Selain itu, ada aliran dana ke sejumlah rekening dengan jumlah mencapai ratusan miliar rupiah.

Perbuatan Hua Ping dianggap merugikan Bank Mandiri karena PT CSI tak bisa mengembalikan pinjaman modal kerja.

Majelis hakim Masfud cs juga menyatakan Erika bersalah dalam kasus kredit macet Bank Mandiri ini. Erika dihukum 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Ia tak dihukum membayar uang pengganti kerugian negara.

Menurut majelis hakim, perbuatan Erika memenuhi unsur dakwaan Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Hua Ping dan Erika menyatakan pikir-pikir atas hukuman yang dijatuhkan kepada mereka. Begitu pula jaksa penuntut umum (JPU) meminta waktu tujuh hari untuk mempertimbangkan vonis ini.

BYU





Original Post

Adiguna Sutowo Beneran Sakit Atau Cuma Pura-pura

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-4-16

Adiguna Sutowo Beneran Sakit Atau Cuma Pura-pura

KPK Bakal Kirim Tim Dokter

KPK berencana mengecek kondisi kesehatan Adiguna Sutowo. Pasalnya, pendiri PT Mugi Rekso Abadi (MRA) itu telah dua kali mangkir diperiksa dengan dalih sakit.

ADIGUNA dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi Emirsyah Satar, bekas Direktur Utama Garuda Indonesia pada 20 Maret 2018. Namun dia tak nongol.

Lembaga antirasuah kembali memanggil mertua artis Dian Sastrowardoyo untuk menjalani pemeriksaan pada 11 April 2018. Lagi-lagi Adiguna tak datang. Alasannya sama: sakit.

Juru bicara KPK Febri Dian-syah mengatakan, ketidakhadiran Adiguna bisa menghambat penuntasan penyidikan kasus Emirsyah.

KPK belum tahu sakit yang diderita Adiguna. "Kita cek

dulu, apakah saksi masih sakit atau terganggu kesehatannya," ujar bekas aktivis Indonesia Corruption Watch itu.

Pemeriksaan kesehatan, lanjut Febri, tentunya dilakukan tim dokter KPK. Tim akan mendatangi tempat Adiguna dirawat dan melakukan pemeriksaan langsung. Jika Adiguna dinilai sehat, ia akan dimintai keterangan.

Anak Adiguna, Maulana Indraguna Sutowo juga sempat mangkir dari pemeriksaan sebagai saksi kasus Emirsyah. Suami Dian Sastra yang menjabat Dirut PT MRA itu sedianya diperiksa pada Selasa 27 Maret 2018.

Ia baru hadir memenuhi panggilan kedua pada 10 April 2018. Usai menjalani pemeriksaan enam jam, Indraguna irit memberikan keterangan.

"Saya apresiasi kerja profesional KPK. Sebagai warga negara yang baik saya datang menghadiri panggilan," katanya.

Ketika disinggung mengenai terkait PT MRA dengan Emirsyah, ia membisu. "Sudah, ya," elaknya kepada awak media.

Michael Tampi, rekan Indraguna menjelaskan Indraguna tak sengaja menghindari pemeriksaan KPK pada panggilan pertama.

"Pemanggilan sebelumnya kami memohon maaf tidak bisa hadir, mas Indra tidak bisa hadir karena alasan bahwa saat itu baru saja pulang dari tugas luar

negeri. Seperti itu jadi sudah clear semua dengan KPK," klaim Tampi.

Soetikno Soedarjo, Presiden Komisaris PT MRA yang menjadi tersangka penyuapan terhadap Emirsyah terkesan menutupi keterlibatan Adiguna dan Indraguna dalam kasus ini.

"Nggak ada," kata Soetikno usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus Emirsyah, Kamis 12 April 2018.

Berulang kali, dia menyangkal keterlibatan Adiguna-Indraguna dalam kasus ini. "Nggak ada. Silakan tanya penyidik saja," ucapnya.

Namun, menurut Febri, pemanggilan Adiguna dan Indraguna karena saksi dianggap mengetahui kasus yang sedang disidik KPK.

Dalam penyidikan kasus ini,

KPK menetapkan Emirsyah Satar dan Soetikno Soedarjo sebagai tersangka. Emirsyah diduga menerima suap dalam bentuk uang dan barang dari Soetikno. Uang yang diterima Emirsyah 1,2 juta Euro dan 180 ribu dolar Amerika atau setara Rp 20 miliar. Juga menerima aset bernilai 2 juta dolar Amerika. Salah satunya kondominium di Singapura.

Suap itu terkait pembelian mesin Rolls-Royce untuk pesawat Garuda periode 2005-2014.

Emirsyah diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-I juncto Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

gpg





Original Post

Pak Boed, Sabar Ya/

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2018-4-16

Pak Boed, Sabar Ya/

TWITTERNYA BANJIR DOA " CENTURY"

BANYAK jang tak percaya mantan wapres Boediono terlibat megakorupsi bailout Bank Century. Beberapa hari terakhir, akun Boediono di Twitter @boediono kebanjiran doa dan dukungan. Mereka berharap Pak Boed, sapaan akrab Boediono bersabar menghadapi ujian ini.

Di dunia nyata, salah satu doa diucapkan Mahfud MD. Bekas ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini tak yakin, jika sahabatnya itu terlibat kasus Century. Ia menilai, kejadian vane menimpa Guru Besar Fakultas Ekonomi

UGM tersebut didorong oleh situasi dan kondisi saat itu.

"Feeling saya, Pak Boediono itu orang baik, orang bersih. Seumpama ada kesalahan, ya itu bukan kesengajaan. Bisa jadi dia terjebak hingga membuatnya lalai," kata Mahfud, dilansir dari Jawapos.com, Kamis (12/4) lalu. "Kita ikuti, kita doakanlah. Pak Boediono ini kan orang kita, orang Yogyakarta juga, mudah-mudahan baik-baik saja," harapnya.

Wapres JK juga angkat bicara. Pak JK merasa janggal atas putusan hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memerintahkan KPK menetapkan tersangka baru kasus Century, termasuk Boediono yang saat bailout terjadi pada 2008 menjabat sebagai gubernur Bank Indonesia.

"Saya belum baca keputusannya, tapi bagi saya aneh juga itu. Jarang ada keputusan seperti itu, biasanya itu ada perkara yang sedang berlangsung kemudian di pra (peradilan) penga-di kinkan. Ini perkaranya di akhir putus, kok diperkarakan, bagaimana?," kata JK, Rabu (11/4) lalu.

Namun JK menegaskan, setiap orang harus menghormati putusan hukum termasuk praperadilan. "Yang jelas sih, tentu kita semua harus hormati hukum, tapi hukum juga harus jelas," sambungnya.

Menanggapi hal ini, Boediono tidak

berubah. Ia tetap tenang dan sabar. Berbicara di Kampus FISIP UI, Depok, Jumat lalu, Pak Boed justru bersyukur bisa ikut andil menyelamatkan perekonomian Indonesia dari ancaman krisis global tahun 2008.

"Dalam kehidupan seseorang sangat jarang untuk dapat kesempatan memberikan sesuatu yang berarti kepada bangsa dan kesempatan ini. Saya dapat waktu mengelola ekonomi Indonesia. Alhamdulillah dari (upaya) itu kita, Indonesia, bisa melewati krisis dengan selamat, berbeda dengan pengalaman kita dalam krisis sebelumnya," tambahnya.

Hebatnya, Boediono tidak terlalu ambil pusing dengan aspek hukum yang kini menyebut namanya. Ia percaya, dan menyerahkan semuanya kepada penegak hukum. "Kalau mengenai aspek hukum, saya menyerahkan semuanya kepada penegak hukum dan saya sepenuhnya percaya pada kearifan beliau-beliau ini," ujarnya

Seperti diketahui, nama Boediono masuk dalam putusan praperadilan di PN Jaksel. Hakim praperadilan Effendi Mukhtar memerintahkan KPK melanjutkan penyidikan dan menetapkan tersangka baru yang nama-namanya disebut dalam surat dakwaan eks Deputi Gubernur BI Budi Mulya

Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dihukum 10 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam proses pemberian FPJP dan penentuan Bank Century sebagai bank gagal ber-

dampak sistemik.

Majelis hakim menilai perbuatan Budi Mulya dan sejumlah orang lainnya telah merugikan keuangan negara Rp 8,012 triliun. Kerugian negara ini berasal dari pemberian FPJP sebesar Rp 689,894 miliar dan penyertaan modal sementara (PMS) dua tahap, yakni Rp 6,7 triliun dan Rp 1,250 triliun. Sedangkan di tingkat kasasi, Budi Mulya diperberat hukumannya menjadi 15 tahun penjara oleh Mahkamah Agung.

Menanggapi hal ini, akun Twitter Boediono, @boediono dibanjiri doa dan simpati. Doa salah satunya diamkan @ wibisono 1. "Subhanalloh, prof @boe-diono ikhlas sekali menjalani semuanya semoga bapak sabar dan kuat cc @pan-ca66 @LawanPoLitikJKW." "Kasian Pak boediono. Sabar ya pak," timpal @ Kimosabhay.

Akun @venaaR tetap menganggap Boediono Wapres idolanya. "Beneran Pak Boediono ditetapkan jadi tersangka century? Ya Allah itu kasus kaga beres-beres. Padahal Pak Boediono salah satu wapres idolaqu, yang sabar ya Pak," cuitnya "Dihitung dengan satu tanganmu, limajari terlalu banyak untuk saya punya idola. Dari yg seuprit itu, Pak Boediono salah satunya," timpal @ wilsonsitorus.

Ada juga yang menyebut Boediono sebagai korban. "Jadi pejabat itu berat harus bertanggungjawab. Jadi pejabat dibutuhkan tak saja orang pintar, baik hati, pandai berkata-kata. Tapi butuh yang bernyali mengatakan TIDAK terhadap tekanan oknum atasan, pre-

man, parpol, dll. Boediono jadi korban, siapa yang pesta?" cuit @Badja-Nuswantara

Tidak sedikit yang berpendapat jika kasus yang menimpa Boediono adalah pengalihan kasus e-KTP yang menyerempet nama menteri-menteri Jokowi. "Ini sebagai justifikasi bahwa kegaduhan untuk menjadikan Boediono sebagai tersangka hanyalah tirai untuk mengaburkan isu dugaan korupsi Puan Maharani..." cuit @TranceX9.

Politisi Partai Demokrat, angkat bicara. Mantan juru bicara SBY, Andi Arief meyakini Boediono tidak bersalah. "Dalam audit BPK (audit investigatif dan audit forensik), Misbakhun dkk penyebab kerugian uang negara. Tidak ada nama pak Boediono dkk," cuit @andiarief_

KPK, dianggap tebang pilih karena diduga penetapan Boediono sudah lama "Putusan Praperadilan agar KPK menetapkan Boediono dkk sbg TSK sebelumnya sudah ditetapkan MA 2015. KPK aja yang tebang pilih...," cuit @ Ollenk98. "Boediono mah gampang. Yang sakti Sri Mulyani," timpal @ Rickl2101624.

"Hakim perintahkan sesoerang untuk jadi tersangka? Peradilan kita benar-benar bobrok di era Presiden Jokowi ini. Setelah gagal bawa-bawa nama SBY, sekarang nama Boediono diserang. Mengapa bukan Sri Mulyani? Ingat e-KTP ingat PDIP. Apa kabar Puan dan Pramono," teriak politisi Demokrat, Ferdinand Hutahaean di akun @LawanPoLitikJKW.

bsh/net





Original Post

KPK Harus Tuntaskan Kasus Century

Media Cetak Media Indonesia Halaman 2
2018-4-16

KPK Harus Tuntaskan Kasus Century

MANTAN Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan wajib bagi KPK untuk segera melakukan penyidikan lebih lanjut atas kasus Bank Century setelah ada putusan praperadilan PN Jakarta Selatan terkait dengan kasus tersebut.

"Harus sesegera mungkin," ujar Abraham di sela-sela menjadi pembicara dalam seminar motivasi Spirit of Indonesia di Universitas Islam Negeri (U1N) Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemarin.

Abraham mengatakan penyidikan kasus Bank Century dimulai sejak dirinya memimpin KPK. "Pada saat itu, kami menetapkan Budi Mulya sebagai tersangka dan selanjutnya oleh pengadilan tipikor, Budi Mulya dinyatakan bersalah."

Oleh karena itu, kata Abraham, KPK harus segera mengambil langkah agar tidak dianggap hanya main-main dan tidak serius. "Karena sudah ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap atau in kracht van gewijsde, KPK harus segera mengambil langkah," ujarnya.

Sebelumnya, hakim praperadilan PN Jakarta Selatan memerintahkan KPK melakukan penyidikan lanjutan atas skandal Bank Century. Hakim memerintahkan KPK menetapkan tersangka baru, salah satunya mantan Gubernur BI Boediono.

Ketika dimintai komentarnya, Boediono mengatakan segala aspek hukum terkait dengan kasus Bank Century ia serahkan kepada penegak hukum. "Saya percaya sepenuhnya pada kearifan beliau-beliau," kata Boediono seusai

menjadi pembicara dalam orasi ilmiah Peran Reformasi Sektor Publik dalam Pembangunan Ekonomi di Era Disruptif dan Megatrend Global, di Auditorium Juwono Sudarsono (AJS) FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (13/4).

Boediono enggan menanggapi putusan PN Jakarta Selatan yang meminta KPK untuk menetapkan dirinya sebagai tersangka. "Serahkan pada penegak hukum," katanya.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan pimpinan KPK akan membahas putusan PN Jakarta Selatan. "Bagaimana kelanjutannya nanti kami akan bahas di tingkat pimpinan dan tentunya juga penyidik dan penuntut," kata Saut.

Tidak khawatir

Pada bagian lain, Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan Komite Sta- bilitas Sistem Keuangan (KSSK) tidak akan khawatir mengambil keputusan jika menghadapi situasi ekonomi genting meskipun skandal bank century menyeruak kembali.

Menurut Agus, yang merupakan anggota KSSK, saat ini komite telah dilindungi payung hukum yang begitu kuat dan komprehensif dalam proses pengambilan keputusan untuk mencegah dan menangani situasi ekonomi berdampak sistemis. KSSK memiliki legalitas dalam bertindak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).

"Kalau terkait dengan kami yang ada di KSSK, kami percaya diri menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Untuk itu, kita dibekali oleh UU PPKSK," kata Agus di Batam, Jumat.

Salah satu amanat dalam UU PPKSK, KSSK tidak boleh memberikan talangan atau bailout dari pemerintah, tetapi harus menggunakan bail in atau talangan dana dari lembaga keuangan tersebut ketika dihadapkan pada masalah keuangan sistemis. "Kita juga diberi kewenangan jelas bagaimana menkeu menjadi koordinator dari KSSK dan kita akan menjaga agar tidak ada risiko sistemis," tutur Agus.

(AU/Ant/X-5)





Original Post

LHKPN hanya untuk Penyelenggara Negara

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-4-16

LHKPN hanya untuk Penyelenggara Negara

BAGAIMANA pandangan NasDem atas rancangan PKPU tentang LHKPN?

Sebenarnya apa yang dilakukan oleh KPU sudah bagus, tapi itu harusnya hanya diberlakukan kepada penyelanggara negara. Bisa dilakukan untuk calon anggota legislatif (caleg) kalau sudah terpilih. Kalau belum, kan akan merepotkan juga.

Seperti apa harusnya rancangan PKPU tersebut?

Memang idealnya diterapkan ketika caleg itu menang di pemilu legislatif (pileg). Jangan diberlakukan di awal seperti yang tertuang dalam rancangan PKPU itu. Yang tepat itu, kalau calon bersangkutan menang, barulah dia melaporkan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai intruksi KPU.

Apakah rancangan PKPU itu tidak tepat sasaran?

Ya, harusnya kan LHKPN itu hanya diperuntukkan bagi aparat penyelenggara negara. Kalau toh juga harus diberlakukan untuk caleg yang baru akan mengikuti pi-leg, kan jadi aneh. Otomatis kurang tepatlah. KPU boleh saja menerapkan syarat-syarat atau peraturan, tapi juga harus sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Aturan yang ingin diterapkan oleh KPU itu kan tidak sejalan dengan

undang-undang yang ada. Bisa dibilang ketika KPU menerapkan, itu akan melanggar undang-undang.

Apakah semua parpol akan setuju dengan PKPU LHKPN itu?

Saya pikir semua parpol akan berpikiran sama. Apalagi, aturan itu kan jelas hanya diperuntukkan kepada penyelenggara negara. Sama halnya untuk calon yang ingin mengikuti pilkada. Kalau dia bukan penyelenggara negara, kan tidak perlu diharuskan untuk menyerahkan LHKPN. Akan berbeda memang kalau dia penyelenggara

negara, karena itu jelas diatur dalam undang-undang. Ya, semua parpol yang ada pasti akan menolak jika aturan itu benar-benar akan diterapkan. Oleh karena itu, KPU harus mempertimbangkan lebih matang lagi.

Apa yang harus dilakukan oleh KPU jika PKPU itu ditentang?

Pertama, KPU harus membatalkan rencana penerapannya. Ketika ingin menerapkan, itu harus dimatangkan lebih dahulu, jangan sampai KPU dianggap melebihi wewenangnya sehingga tidak relevan lagi dengan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana diketahui oleh seluruh rakyat di Tanah Air.

Lalu, bagimana cara NasDem menjaring caleg yang berintegritas dalam pemilu mendatang?

NasDem memiliki cara sendiri yang diharapkan bisa menekan adanya tindak pidana korupsi dari setiap kader ataupun caleg yang diusung dalam pemilu. Melalui kebijakan politik tanpa mahar, otomatis akan mempersempit ruang bagi kader yang terpilih untuk melakukan korupsi. Karena apa yang harus dilakukan kader ketika terpilih sudah sangat jelas, yakni memperjuangkan kepentingan masyarakat.

(Opn/P-2)





Original Post

Rakyat cuma Bisa Mengutuk Saja

Media Cetak Media Indonesia Halaman 9
2018-4-16

Rakyat cuma Bisa Mengutuk Saja

APA jadinya ketika kita tahu bahwa anggaran program kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E), malah jadi bancakan buat para elite bangsa yang tak punya martabat?

Tentu kita hanya bisa mengelus dada seraya mengutuk. Begitu mudah mereka membagi-bagikan uang rakyat untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Padahal, di sisi lain masih banyak warga yang belum menerima kartu identitas diri. Hingga kini sudah hampir enam tahun program sudah bergulir. Namun, yang mencuat malah persidangan tindak pidana korupsi yang menyeret nama-nama besar di negeri ini. Sungguh tak terbayang apa jadinya ketika banyak hal malah

dikorupsi.

Pantaslah Indonesia jadi susah maju karena tikus-tikus seperti mereka begitu rakus melahap apa yang ada. Tidakkah mereka menyadari bahwa apa yang dilakukan itu sangat merugikan bangsa dan negara ini? Apakah mereka " sengaja melakukan pembusukan agar Indonesia tetap menjadi ne-

gara dengan tingkat korupsi yang luar biasa? Anggaran triliunan rupiah untuk program KTP-E memang menggiurkan bagi mereka yang punya niat FjC jadi perampok uang ne-

\gara. Jangan lagi bertanya apakah mereka punya malu atau tidak, juga tak perlu menanyakan apakah mereka menyadari sudah memberi nafkah keluarganya dengan uang haram.

Ketika sudah di depan hakim, mereka masih mencoba membela diri dengan menyebutkan tidak melakukan apa yang dituduh-

kan jaksa penuntut umum. Kita berharap hakim memberi vonis yang berat kepada para koruptor tersebut.

Korupsi adalah kejahatan luar biasa seperti halnya terorisme. Kalau kepada para terduga teroris aparat bisa langsung bertindak tegas, harapannya juga dilakukan hal serupa kepada para pencuri uang rakyat itu.

Rakyat kecil tak mungkinlah melakukan korupsi karena tidak memiliki kekuasaan. Jika pejabat negara begitu tega memberi contoh buruk, jangan salahkan rakyat yang akhirnya mengikuti juga.

Mahatma Satria Jakarta

Mahatma Satria





Original Post

Praperadilan dan Keadilan dalam Proses Penegakan Hukum

Media Cetak Media Indonesia Halaman 10
2018-4-16

Praperadilan dan Keadilan dalam Proses Penegakan Hukum

Dr Mudzakkir SH MH

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UN)

TERBITNYA putusan praperadilan mengenai penetapan tersangka menjadi perhatian khusus bagi ahli hukum pidana. Hal itu disebabkan telah terjadi perkembangan praktik peradilan, yang menambah wewenang memeriksa dan memutus tentang keabsahan penetapan tersangka dan akibat hukumnya, jika penetapan tersangka tersebut dinyatakan tidak sah.

Adapun akibat hukumnya yaitu semua penggunaan wewenang yang dilakukan penyidik yang mendasarkan pada penetapan tersangka tersebut juga tidak sah. Hal itu sebagai konsekuensi logis dalam berpikir hukum.

Mengingat konsekuensi hukum hasil uji keabsahan penetapan praperadilan tersebut, wewenang lembaga praperadilan menjadi seolah-olah menjadi ancaman bagi penyidik karena kinerja penyidik pada tahap penyidikan sampai dengan penetapan tersangka tersebut menjadi tidak sah. Jika penyidik hendak menetapkan tersangka kembali, harus memulai dari awal kembali.

Perkembangan wewenang lembaga praperadilan tersebut sangat relevan terhadap perkara pidana yang dilakukan lebih dari dua orang atau lebih, yang di-kualifikasi dengan delik penyertaan dalam hal turut serta melakukan atau melakukan kejahatan secara bersama-sama dan proses pengajukan tersangka dilakukan secara satu persatu (terpisah).

Menurut doktrin hukum, jika suatu tindak pidana dilakukan dua orang atau lebih, berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP, proses pengajuan terdakwa dilakukan secara bersama-sama, yakni dalam satu surat dakwaan dengan terdakwa semua pelaku tindak pidana.

Bertentangan dengan asas hukum

Seandainya hendak mengajukan secara terpisah dilakukan berdasarkan kelompok pelaku, yaitu pelaku materiil, menyuruh lakukan, turut serta melakukan, atau penganjur. Bisa juga dilakukan berdasarkan kelompok perbuatan yang dilakukan dalam hubungannya dengan pelaku lain, misalnya dalam kasus suap, yaitu kelompok pemberi suap, kelompok perantara, dan kelompok penerima suap.

Jika diproses secara terpisah/satu per satu, bukan hanya bertentangan dengan norma hukum pidana dalam Pasal 55 KUHP, melainkan juga bertentangan asas hukum yang dimuat dalam undang-undang kekuasaan kehakiman dan hukum acara pidana. Selain itu, itu tidak sejalan dengan perkembangan hukum pidana dalam doktrin atau praktik penegakan hukum pidana.

Putusan praperadilan nomor 24/Pid/ Pra/2018/PN.Jkt.Sel diputus atas permohonan pemohon, yang intinya menguji penggunaan wewenang penyidik KPK yang telah mengajukan seorang pelaku tindak pidana korupsi (BM), yang telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan pelaku lain yang semua namanya telah disebutkan dalam surat dakwaan- yang kemudian dimuat dalam pertimbangan putusan pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum yang

tetap (sekarang sedang menjalani pidana penjara) ternyata para pelaku lain tersebut tidak ditindaklanjuti.

KPK tidak melakukan penyidikan, apalagi menetapkan sebagai tersangka atau diajukan sebagai terdakwa ke pengadilan.

Pertanyaan hukumnya, apakah lembaga praperadilan memiliki wewenang untuk menguji keabsahan terhadap penyidik KPK, yang tidak menggunakan wewenangnya untuk menerbitkan surat perintah penyelidikan dan surat perintah penyidikan terhadap para pelaku lain, mengingat para pelaku lain tersebut telah disebutkan dalam surat dakwaan dan dalam putusan pengadilan?

Memproses para pelaku lain tersebut sangat penting. Bukan hanya untuk menegakkan asas persamaan di depan hukum {equality before the law), melainkan juga untuk memastikan bahwa perbuatan yang dilakukan terpidana bukan berdiri sendiri atau sendiri, tetapi bersama-sama dengan para pelaku lain.

Jika ada para pelaku lain masih ada dan hidup (kecuali yang sudah mati, tidak dapat dituntut), dan para pelaku tersebut sengaja tidak diproses lanjut oleh penyidik yang pernah menangani perkara korupsi Bank Century (menyelidik dan menyidik serta menuntut) dan menuangkan dalam dakwaannya nama-nama para pelaku lain tersebut (berarti sudah ada minim dua alat bukti), ada dua alternatif

Pertama; melaksanakan diktum putusan praperadilan yaitu

a. melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century, dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya) atau

b. melimpahkannya kepada kepolisian dan atau kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat;

Kedua; melakukan upaya hukum untuk Budi Mulya melalui upaya hukum luar biasa yaitu melakukan peninjauan kembali (PK) dengan alasan atau bukti baru bahwa KPK tidak pernah memproses lebih lanjut para pelaku lain, yang berarti tidak ada pelaku lain yang diputus dan memiliki kekuatan hukum yang tetap sebagai pelaku lain yang bersama-sama melakukan tindak pidana dengan Budi Mulya dan, oleh karenanya, Budi Mulya dinyatakan tidak terbukti dan dibebaskan dari dakwaan telah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama pelaku lain.

Tunduk pada kekuasaan kehakiman

Pilihan prosedur hukum tersebut harus dilakukan demi tegaknya hukum dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 yang menyatakan Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

KPK yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara pidana korupsi maka KPK wajib tunduk kepada kekuasaan kehakiman tersebut dalam batas kewenangan yang dimiliki yang terkait dengan penyelenggaraan peradilan pidana.

Hakim praperadilan nomor 24/Pid/ Pra/2018/PN.Jkt.Sel, Effendi Mukhtar SH MH, telah menggunakan pilihan kalimat dan bahasa yang halus dalam pertimbangannya yang semestinya bisa menembus kalbu aparat penegak hukum dan institusinya dengan kalimat

"... Daripada KPK digugat praperadilan berkali-kali dan selalu menjawab dengan jawaban yang sama bahwa KPK masih terus mendalami dan mengumpulkan bukti-bukti dan karena KPK tidak bisa menerbitkan surat penghentian penyidikan yang waktunya tidak jelas, dan yang sampai saat ini sudah tiga tahun sejak perkara Budi Mulya berkekuatan hukum tetap, akan lebih terhormat dan elegan bila KPK melimpahkan perkara tersebut ke penuntut umum atau kepolisian...."

Terlepas pantas dan etik atau tidak,

mengingat pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan Budi Mulya hingga memiliki kekuatan hukum yang tetap, semestinya pertimbangan putusan praperadilan juga menyinggung peran hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana Budi Mulya.

Dengan demikian, kritik halus yang disampaikan hakim praperadilan demi untuk mewujudkan keadilan secara menyeluruh, meminjam istilah hakim, keadilan total {total justice), yaitu majelis hakim pada pemeriksa pertama (pengadilan negeri) semestinya juga dievaluasi.

Evaluasi itu dalam hal mana jaksa penuntut umum mengajukan terdakwa secara terpisah {splitzing), terhadap pelaku tindak pidana lebih dari dua atau dilakukan secara bersama-sama/turut serta untuk memeriksa dan menetapkan terlebih dahulu semua pelaku sebagai tersangka, sebelum mengajukan terdakwa ke pengadilan secara terpisah.

Misalnya, hakim tidak menerima dakwaan dengan terdakwa bersama-sama yang dituntut secara terpisah, sebelum para pelaku lain ditetapkan sebagai terdakwa dan baru mengevaluasi kebijakan jaksa penuntut umum yang mengajukan terdakwa secara terpisah.

Jika hakim memerintahkan kepada penuntut umum agar dijadikan satu dakwaan, tentu lebih baik atau lebih dari satu dakwaan berdasarkan kelompok pelaku atau kelompok perbuatan tentu lebih sesuai dengan asas-asas hukum penyelenggaraan peradilan yang adil {fair).

Dari serangkaian proses penegakan hukum pidana yang melibatkan penyelidik, penyidik, dan penuntut umum dan hakim, semua memiliki kontribusi sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing. Namun, peran hakim pengadilan menjadi kunci penegakan hukum pidana yang adil.

Hakim bertanggungjawab terwujudnya terhadap terciptanya putusan pengadilan yang adil. Hakim akan dimintai pertanggungjawaban terhadap putusannya yang menggunakan irah-irah, yang sesungguhnya juga menjadi sumpah hakim, Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pro dan kontra putusan praperadilan dalam kasus tindak pidana korupsi Bank Century terdengar nyaring. Namun, pemikiran hukum pidana, asas-asas hukum pidana, dan nilai hukum yang mengalir demi tegaknya hukum dan keadilan dalam penegakan hukum pidana.

Yang terpenting semua aparat penegak dan hakim dapat mengambil hikmah dan pelajaran, serta dapat melakukan pengisian kekosongan hukum yang positif dengan penuh tanggung jawab agar tercipta penegakan hukum pidana yang adil.

Dr Mudzakkir SH MH





Original Post

Pengusaha Lokal Tolak Klaim Hugo Boss

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-4-16

Pengusaha Lokal Tolak Klaim Hugo Boss

GUGATAN PEMBATALAN MEREK

JAKARTA - Pengusaha lokal menolak

tuduhan yang dilayangkan oleh Hugo Boss

Trade Mark Management GmbH Co. KG

terkait dengan perkara merek.

Yanuarius Wodeogo yanuanus.WoJeogo®lisnis.com

Gugatan yang dilayangkan oleh Hugo Boss Trade Mark Management GmbH Co. KG itu meminta pembatalan sejumlah merek milik pengusaha lokal.

Dalam perkara yang terdaftar dengan No. 7/Pdt.Sus-KHKI/ Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst pada 21 Februari 2018 tersebut, perusahaan fesyen asal Metzing-en. Jerman itu menggugat tujuh merek terdaftar milik Anthony Tan (tergugat 1), Eric Steven Tan (tergugat II), dan Patty Legana (tergugat IH).

Selain itu, pemerintah cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat

Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis juga ikut sebagai turut tergugat.

Kuasa Hukum tergugat I dan II Lazuardi membantah bahwa merek kliennya memiliki persamaan pokok merek seperti yang dituduhkan oleh penggugat.

"Mereka [Hugo Boss] mengklaim merek terkenal, tetapi Hugo adalah satu frasa kata sendiri dan Boss satu frasa sendiri juga. Jadi khusus kata Hugo bukan merek terkenal," kata Lazuardi kepada Bisnis, Minggu (15/4).

Pengacara dari kantor hukum HNH Partner itu menambahkan bahwa merek kliennya yakni Hugo Select line, Hugo Select line ditambah lukisan,

Gugatan yang dilayangkan oleh Hugo Boss Trade Mark Management GmbH Co. KG itu meminta pembatalan sejumlah merek milik pengusaha lokal.

Untuk memperkuat bantahannya terhadap gugatan Hugo, pihak tergugat juga sudah menyiapkan beberapa bukti.

Hugo Selection, Hugoclassic dan Hugo Man sama sekali tidak menggunakan kata Boss pada produk dagangnya.

Menurut dia, kata Hugo adalah kata generik atau umum dipakai. Hal itu, jelasnya, sesuai dengan Pasal 22 UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa terhadap merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap orang dapat mengajukan permohonan merek dengan menggunakan nama generik dimaksud, dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda.

Tidak ada persamaan pada pokok, tulisan berbeda, bunyi berbeda. Satu lagi, survei mereka tidak ada perintah dari pengadilan, jadi sifatnya subjektif," ujarnya.

BUKTI

Untuk memperkuat bantahannya terhadap gugatan Hugo, pihak tergugat juga sudah menyiapkan beberapa bukti. Salah satunya, merek-merek yang juga menggunakan kata Hugo.

"Ada lebih dari 200 merek yang menggunakan kata Hugo yang dibuat oleh sejumlah produsen dan tersebar di berbagai negara," tutur Lazuardi.

Sementara itu, salah satu kuasa hukum Hugo Boss, Bintang Leo A. Naibaho, mengatakan bahwa pihaknya tetap pada gugatan yang sudah dilayangkan sebelumnya.

"Rabu [18/41 depan jadwal sidang duplik dari tergugat [jawaban atas replik gugatan]," katanya.

Hugo Boss Trade Mark Management GmbH Co. KG kembali mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap pengusaha lokal, setelah pada tahun lalu tercatat dua kali menang kasasi di Mahkamah Agung.

Hugo Boss (penggugat) yang diwakili oleh kuasa hukum dari KK Advocates - intellectual property menilai merek milik para tergugat (tergugat I, tergugat II, dan tergugat III) yang

terdaftar di kelas 25 memiliki kesamaan dengan merek milik penggugat yang mengandung kala Hugo.

"Merek Hugo Boss beserta variasinya milik penggugat sebagai merek terkenal. Kami minta supaya turut tergugat membatalkan dan mencoret merek-merek yang disengketakan," kata salah satu kuasa hukum Hugo Boss, Bintang Leo A. Naibaho.

Ketujuh merek yang digugat tersebut adalah Hugo Select line. Hugo Selectline + Lukisan, dan Hugo Selection (milik tergugat I). Kemudian, merek Hugockssic dan Hugo Man (milik tergugat II). Selanjutnya, merek Hugo Active dan Hugo Street (milik tergugat III), (lihat info grafis)

Penggugat menilai pendaftaran merek yang dilakukan oleh tergugat tidak mempunyai iktikad baik. Tergugat diklaim telah membonceng keterkenal-an merek Hugo Boss dengan mencantumkan kesamaan nama sehingga bisa memicu kebingungan konsumen Hugo Boss.

Dalam berkas gugatan yang diperoleh Bisnis, penggugat mengatakan bahwa merek Hugo Boss dan beragam variasi merek lainnya yang mengandung varian kata Hugo dan/atau Boss milik penggugat merupakan merek yang telah terdaftar pertama kali di Hong Kong pada 1985.

Bintang menjelaskan bahwa pendaftaran merek Hugo Boss milik penggugat di Indonesia, pertama kali pada 24 Januari

1989 dengan nomor pendaftaran 245294 untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa yang terdapat dalam kelas 3,18, 24, dan 25.

"Sudah terbukti bahwa penggugat adalah jelas merupakan pihak pengguna pertama, pendaftar pertama, sekaligus pemilik merek terdaftar pertama atas merek yang menggunakan kata Hugo Boss," tulis penggugat.

Dengan demikian, lanjutnya, secara hukum pengugat memiliki hak eksklusif yang melekat erat terhadap merek tersebut baik secara keseluruhan dari merek Hugo Boss maupun sebagian yaitu kata Hugo dan/atau Boss, baik di Indonesia maupun di berbagai negara di dunia.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Daya Makara Universitas Indonesia pada 2017, kata Bintang, merek Hugo Boss adalah merek terkenal.

"60% responden punya persepsi merek tergugat yang disengketakan mirip dengan milik penggugat dan membuat konsumen terkecoh," ujarnya.

Hugo Boss Trade Mark Management GmbH Co. KG tercatat dua kali menang kasasi di Mahkamah Agung melawan pengusaha lokal pada 2017 lalu.

Selain mengalahkan pemilik merek ZegoBoss, perusahaan asal Jerman itu juga menang dalam upayanya membatalkan merek Hugo Hugo Sport milik Teddy Tan. EB

Yanuarius Wodeogo





Original Post

POJK 77 Akan Dikaji Ulang

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 21
2018-4-16

POJK 77 Akan Dikaji Ulang

REGULASI FINTECH

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan akan

meninjau kembali POJK No. 77/POJK. 01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam

Uang Berbasis Teknologi Informasi seiring

dengan bakal diterbitkannya beleid baru yang

mengatur tentang inovasi keuangan digital.

Nindya Adila nindYa.aldila@bisnis.com

Deputi Komisioner OJK Institute Sukarela Batunanggar mengatakan OJK tengah menyiapkan beleid baru untuk memayungi industri financial technology (fintech) secara umum yang terangkum dalam POJK Inovasi Keuangan Digital.

Semua pedoman terkait inovasi keuangan digital baik dari industri tintech maupun lembaga jasa keuangan lainnya, akan mengacu pada POJK yang baru.

"Dengan adanya POJK yang baru, POJK 77 akan di-review. Namun kelanjutannya masih kami diskusikan di internal kami untuk menyusun tindak lanjutnya,"

ujarnya. Jumat (13/4).

Lebih lanjut. Direktur Inovasi Keuangan Digital OJK Fithri Hadi mengatakan peninjauan kembali terhadap regulasi yang mengatur layanan digital tidak bisa terhindarkan mengingat cepatnya perkembangan teknologi.

"Setelah berjalan dengan POJK 77 selama ini, kami menyadari teknologi cepat berubah. Sesuatu yang kami kira teknologinya sudah matang ternyata sudah ada yang lebih baru yang tidak diatur oleh peraturan yang ada. Jadi kami mulai terbiasa untuk menambah atau mengurangi peraturan di era digital."

Dia mengakui, meresmikan sebuah peraturan butuh waktu yang cukup lama, sedangkan kemun-

Sumtor. Ota*.

culan inovasi digital nyaris tanpa batas. Untuk itu, POJK No.77/2016 perlu ditinjau kembali agar relevan dengan kondisi industri saat ini.

Peninjauan kembali tersebut, lanjutnya, belum tentu mengubah peraturan yang ada. Namun lebih kepada melengkapi dan menyempurnakan.

Seperti diberitakan sebelumnya, OJK bakal segera merilis POJK Inovasi Keuangan Digital yang

menjadi payung besar industri jasa keuangan, termasuk fintech.

Di dalamnya terdapat pula pengaturan tentang regulatory sandbox yang memberikan kesempatan bagi industri jasa keuangan untuk menguji inovasi produknya.

Hadi menjelaskan, POJK Inovasi Keuangan Digital mencakup dua poin utama. Pertama, transformasi proses menjadi digital yang terjadi pada lembaga jasa

keuangan. Dalam hal ini, tidak terjadi perubahan model bisnis, tetapi lebih kepada inovasi untuk meningkatkan performa bisnisnya. Kedua, ditemukannya metode baru atau model bisnis baru dalam menjalankan bisnis yang lebih menjanjikan.

FINTECH SYARIAH

Lebih lanjut, melalui peraturan yang baru, regulator akan terus mendorong inovasi fintech syariah.

Deputi Komisioner OJK Institute Sukarela Batunanggar mengatakan pihaknya akan membuka kesempatan bagi perusahaan fintech berbasis konvensional maupun syariah yang hendak mendaftarkan diri sebagai fintech.

Jika model bisnisnya belum diatur dalam regulasi yang ada, POJK Inovasi Keuangan Digital yang segera terbit bakal memberi ruang bagi perusahaan tersebut untuk menguji ketahanan bisnisnya lewat regulatory sandbox.

"Kami tidak memisahkan syariah dan nonsyariah. Semua diberi kesempatan yang sama," katanya.

Saat ini Dewan Syariah Na-sional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sedang menyusun fat-

wa untuk fintech syariah. Fatwa tersebut menjadi payung hukum bagi fintech lending yang menjalankan produk syariah.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) .Adrian Gunadi mengatakan sejatinya pengaturan soal bisnis model bagi PIP lending berbasis syariah atau P2P financing masih mengacu kepada POJK No.77/2016.

"Yang diatur dalam fatwa P2P financing adalah dari sisi kontraknya. Namun, bisnis modelnya akan mengacu pada POJK 77. Fatwa tersebut juga menyebutkan praktik dasarnya mengacu ke POJK 77," katanya.

Setiap fintech akan memiliki dewan penasihat yang berperan sebagai pengawas proses pembuatan model bisnis. Nantinya, bagi perusahaan yang hendak menjalankan kegiatan usaha P2P financing maka harus mengacu kepada konsep akad yang sudah diatur dalam fatwa tersebut.

Hingga saat ini, agregat pinjaman yang disalurkan oleh industri fintech mencapai Rp3,54 triliun pada periode Januari-Februari 2018. Angka tersebut meningkat 38,23% secara year to date.

Nindya Adila





Original Post

PASANGAN

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 5
2018-4-16

PASANGAN

Agus Supriadi dan Imas Aan Ubudiyah saat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Garut di KPU Kabupaten Garut, Selasa (9/1/2018) lalu. Seusai ditolakpada tingkat Panwaslu, gugatan Agus Supriadi juga ditolakpada tingkat Mahkamah Agung sehingga peserta Pilkada Garut tetap empat pasangan.*

RANI UMI FADILA/PR





Original Post

MA Menolak Kasasi Agus-lmas

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 5
2018-4-16

MA Menolak Kasasi Agus-lmas

Pengacara Menilai Tak Menyentuh Pokok Perkara

GARUT, (PR).-

Kasasi yang diajukan mantan bakal

pasangan calon Bupati dan Wakil

Bupati Garut Agus Supriadi-lmas Aan

Ubudiyah ditolak Mahkamah Agung.

Dengan demikian, tidak ada upaya

hukum lain yang bisa dilakukan agar

pasangan tersebut bisa maju dalam

Pemilihan Bupati Garut 2018.

Pengacara Agus Supriadi, Cecep Suhardiman menilai, dalam proses kasasi, MA tidak menyentuh pokok perkara. Soalnya, bukti baru yang diajukan pihak Agus Supriadi tidak digubris.

Bukti baru tersebut, lanjut Cecep, yakni keterangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan Agus Supriadi sudah melunasi uang pengganti dalam kasus korupsi yang membelitnya pada 2007. Masalah uang pengganti ini menjadi penggan-jal pencalonan Agus Supriadi-lmas Aan Ubidiyah dalam Pilkada 2018.

Balai Pemasyarakatan Garut enggan mengeluarkan surat keterangan pengakhiran masa bimbingan karena berdasarkan keterangan KPK, Agus Supriadi belum melunasi uang pengganti. Sementara, surat keterangan dari Bapas Garut menjadi salah satu syarat pencalonan bupati.

"Bukti pembayaran uang pengganti sudah ada dari KPK," ucap Cecep kepada "PR", Sabtu (14/4/2018).

Ia menambahkan, bukti surat pelunasan uang pengganti juga sudah diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut. Dengan demikian, seharusnya KPU membantu pihak Agus meluruskan masalah uang pengganti itu kepada MA.

Dengan ditolaknya kasasi oleh MA,

secara hukum formal, tak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan Agus-Iman agar bisa maju Pilbup Garut 2018.

Cecep pun belum tahu langkah apa yang akan dilakukan oleh ia usai putusan MA. Ia akan berdiskusi terlebih dahulu dengan Agus dan Imas serta partai pengusung mantan bakal paslon itu.

Baru Rp 1,2 miliar

Sebelumnya, gugatan Agus Supriadi sudah ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara dan Panwaslu Kabupaten Garut. Penolakan itu karena ke-

tiadaan surat keterangan dari Bapas Garut.

Komisioner KPU Kabupaten Garut Lia Juliasih mengatakan, KPU tidak menetapkan Agus sebagai calon bupati, karena Agus belum memberikan surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat dari Balai Pemasyarakatan Garut. Dalam peraturan KPU, surat itu harus diserahkan pada maksima] pada masa perbaikan syarat calon.

Kepala Bapas Garut Lilis Yua-ningsih menuturkan, dari KPK diketahui, berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung, Agus diwajibkan

membayar uang pengganti Rp 10,8 miliar dan aset milik Agus yang dirampas oleh negara menjadi milik negara.

Dari nilai uang pengganti Rp 10,8 miliar, Agus baru membayar Rp 1,2 miliar.

Sisa uang yang harus dibayar Agus masih dalam proses penghitungan oleh KPK. Soalnya, Agus pernah menjalani tahanan penjara 10 bulan sebagai pengganti uang yang harus diserahkan kepada negara. Tahanan penjara dijalani Agus mulai 20 September 2013 hingga 12 Juli 2014.

(Rani Ummi Fadila)





Original Post

Kasus Bank Century Ujian Terbesar untuk KPK

Media Online Bisnis.com
2018-04-16

Abraham Samad - Antara/Vitalis Yogi Trisna YOGYAKARTA - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan kasus dugaan korupsi talangan Bank Century merupakan ujian terbesar yang harus bisa dilalui Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kasus Century ini adalah ujian terbesar dalam sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan KPK harus lulus dari ujian ini," kata Abraham Samad dalam acara "Abraham Samad Bicara Arah Bangsa Ke depan dengan Jurnalis Jogja" di Yogyakarta, Minggu (15/4/2018) malam. Menurut Abraham, melalui kasus Century marwah dan kredibilitas KPK ditentukan. Jika KPK sampai tidak lulus dalam ujian tersebut maka akan menjadi preseden buruk yang berdampak pada pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Kalau tidak lulus berarti terjadi arah balik pemberantasan korupsi," kata dia.

Ia berharap dugaan keterlibatan mantan pimpinan atau pejabat tinggi negara dalam kasus itu tidak menghambat langkah KPK untuk menuntaskan kasus Century dengan menjunjung asas "equality before the law" atau persamaan di hadapan hukum.

"Menurut saya inilah yang harus menjadi fokus kita. Kita tidak boleh membiarkan ada seseorang yang kebal hukum karena jabatannya," kata dia.

Meski demikian, Abraham memiliki keyakinan kasus Century bisa ditindaklanjuti dan tidak akan ditelantarkan oleh KPK.

Terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang meminta KPK untuk menetapkan mantan Wakil Presiden yang juga mantan Gubernur BI Boediono sebagai tersangka terkait kasus Century, Abraham menduga keterlibatan Boediono dalam kasus itu karena dalam kondisi terpaksa.

"Saya yakin keterlibatan dia bukan keterlibatan seorang diri. Mungkin keterlibatan itu karena dia berada dalam rezim yang tidak terlalu tepat yang kadang-kadang ia terpaksa melakukan itu," kata dia.

"Tetapi keterpaksaan itu tidak bisa dijustifikasi dan tidak boleh dibenarkan karena dia seorang guru besar," kata Abraham lagi.

Sumber Antara

http://kabar24.bisnis.com/read/20180416/16/784583/kasus-bank-century-ujian-terbesar-untuk-kpk



Original Post

Abraham Samad: Kasus Century ujian terbesar dalam sejarah KPK

Media Online merdeka.com
2018-04-16

Mantan Ketua Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan kasus dugaankorupsi Bank Century merupakan ujian terbesar yang harus bisa dilalui KPK. KPK pun harus lulus dari ujian ini.
BERITA TERKAIT

Kasus Novel tak kunjung terungkap, Samad khawatir kejadian serupa akan terulang

Samad: Kalau kejahatan korupsi tak ditekan, jangan tunggu 2030, negara sudah hancur

Penundaan tersangka calon kepala daerah dinilai banyak mudaratnya

"Kasus Century ini adalah ujian terbesar dalam sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan KPK harus lulus dari ujian ini," kata Abraham Samad di Yogyakarta, seperti dilansir Antara, Minggu (16/4).

Menurut Samad, melalui kasus Century marwah dan kredibilitas KPK ditentukan. Jika KPK sampai tidak lulus dalam ujian tersebut maka akan menjadi preseden buruk yang berdampak pada pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Kalau tidak lulus berarti terjadi arah balik pemberantasan korupsi," kata dia.

Ia berharap dugaan keterlibatan mantan pimpinan atau pejabat tinggi negara dalam kasus itu tidak menghambat langkah KPK untuk menuntaskan kasus Century dengan menjunjung asas equality before the law atau persamaan di hadapan hukum.

"Menurut saya inilah yang harus menjadi fokus kita. Kita tidak boleh membiarkan ada seseorang yang kebal hukum karena jabatannya," kata dia.

Meski demikian, Samad memiliki keyakinan kasus Century bisa ditindaklanjuti dan tidak akan ditelantarkan oleh KPK.

Terkait putusan Pengadilan NegeriJakarta Selatan yang meminta KPK untuk menetapkan Mantan Wakil Presiden yang juga Boediono sebagai tersangka terkait kasus Century, Samad menduga keterlibatan mantan Gubernur BI dalam kasus itu karena dalam kondisi terpaksa.

"Saya yakin keterlibatan dia bukan keterlibatan seorang diri. Mungkin keterlibatan itu karena dia berada dalam rezim yang tidak terlalu tepat yang kadang-kadang ia terpaksa melakukan itu," kata dia.

"Tetapi keterpaksaan itu tidak bisa dijustifikasi dan tidak boleh dibenarkan karena dia seorang guru besar," kata Samad lagi. [eko]

http://www.merdeka.com/peristiwa/abraham-samad-kasus-century-ujian-terbesar-dalam-sejarah-kpk.html



Original Post

Abraham Samad Kasus Century Ujian Terbesar KPK

Media Online republika.co.id
2018-04-16

\'Kalau tidak lulus berarti terjadi arah balik pemberantasan korupsi\'.REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan kasus dugaan korupsi talangan Bank Century merupakan ujian terbesar yang harus bisa dilalui KPK.

"Kasus Century ini adalah ujian terbesar dalam sejarah KPK dan KPK harus lulus dari ujian ini," katanya dalam acara "Abraham Samad Bicara Arah Bangsa ke Depan dengan Jurnalis Jogja" di Yogyakarta, Ahad malam (15/4).

Menurut Abraham, melalui kasus Century, marwah dan kredibilitas KPK ditentukan. Jika KPK sampai tidak lulus dalam ujian tersebut maka akan menjadi preseden buruk yang berdampak pada pemberantasan korupsi di Indonesia. "Kalau tidak lulus berarti terjadi arah balik pemberantasan korupsi," kata dia.

Ia berharap dugaan keterlibatan mantan pimpinan atau pejabat tinggi negara dalam kasus itu tidak menghambat langkah KPK menuntaskan kasus Century dengan menjunjung asas equality before the law atau persamaan di hadapan hukum. "Menurut saya inilah yang harus menjadi fokus kita. Kita tidak boleh membiarkan ada seseorang yang kebal hukum karena jabatannya," kata dia.

Meski demikian, Abraham memiliki keyakinan kasus Century bisa ditindaklanjuti dan tidak akan ditelantarkan KPK. Terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang meminta KPK menetapkan mantan wakil presiden yang juga mantan gubernur BI Boediono sebagai tersangka terkait kasus Century, Abraham menduga keterlibatan Boediono dalam kasus itu karena dalam kondisi terpaksa.

"Saya yakin keterlibatan dia bukan keterlibatan seorang diri. Mungkin keterlibatan itu karena dia berada dalam rezim yang tidak terlalu tepat yang kadang-kadang ia terpaksa melakukan itu. Tetapi keterpaksaan itu tidak bisa dijustifikasi dan tidak boleh dibenarkan karena dia seorang guru besar," kata dia.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/04/16/p793kw366-abraham-samad-kasus-century-ujian-terbesar-kpk



Original Post

Stormy Daniels Akan Hadiri Persidangan Pengacara Trump, Michael Cohen

Media Online Bisnis.com
2018-04-16

Stormy Daniels, seorang bintang film dewasa dan sutradara yang bernama asli Stephanie Clifford diwawancarai oleh Anderson Cooper dari program CBS News \'60 Minutes nit pada awal Maret 2018. - Reuters Kabar24.com, JAKARTA Pengacara untuk Stormy Daniels mengatakan pada Minggu (15/4/2018) kliennya akan hadir dalam pengadilan hari Senin ini, untuk dimulainya kembali sidang yang diminta oleh pengacara Presiden Donald Trump, Michael Cohen.

Cohen menjadi sasaran penggerebekan FBI pekan lalu, dan juga disebut sebagai orang yang membayar Daniels sebesar US$130.000 pada malam pemilihan presiden 2016.Dokumen tentang pembayaran tersebut, yang dikatakan Daniels sebagai uang tutup mulut mengenai perselingkuhannya dengan Trump pada 2006, termasuk di antara barang-barang yang disita dari Cohen oleh FBI.

Dilansir CNBC, Cohen akan hadir perdana pada sidang di Pengadilan Distrik AS di New York, di mana kehadirannya telah diperintahkan oleh hakim dengan mempertimbangkan permintaannya tentang bagaimana menangani materi yang disita oleh FBI.

Selama penampilan di acara State of the Union di CNN, pengacara Daniels, Michael Avenatti, mengungkapkan dia akan berada di sana untuk menonton Cohen.

"Saya pikir Senin sore akan menjadi sangat menarik," kata Avenatti, seperti dikutip CNBC.

Saat ditanya oleh CNN apakah kehadiran Daniels dimaksudkan untuk memprovokasi Cohen, Avenatti berkata, "Tidak, tidak sama sekali."

"Saya berniat untuk mengirim pesan bahwa ini adalah hal yang sangat, sangat serius bagi Daniels, dan dia ingin memastikan bahwa warga AS tahu bahwa dia berada di balik upaya untuk memberikan informasi dan dokumen sebanyak mungkin," kata Avenatti.

Selain dokumen mengenai Daniels, agen FBI dilaporkan mencari informasi tentang pembayaran kepada wanita lain yang mengatakan dia berselingkuh dengan Trump ketika mereka menyita materi dalam penggerebekan tersebut.

Penggerebekan itu, yang ditujukan untuk mencari dokumen terkait dengan kepentingan bisnis Cohen, membuat marah Trump, yang mengklaim itu melanggar hak istimewa antara dia dengan Cohen.

Jaksa yang melakukan investigasi kriminal Cohen mengatakan mereka telah menyelidiki Cohen selama berbulan-bulan, dan bahwa hakim agung telah meninjau bukti-bukti yang ada. Jaksa juga mengatakan bahwa pengawasan rahasia dilakukan pada beberapa akun email Cohen sebelum penggerebekan tersebut.

Jaksa penuntut mengatakan mereka khawatir jika FBI tidak melakukan penggerebekan itu, bukti yang terkait dengan kasus itu dapat hilang tanpa jejak.

http://kabar24.bisnis.com/read/20180416/19/784589/stormy-daniels-akan-hadiri-persidangan-pengacara-trump-michael-cohen



Original Post

Media