Korupsi E-KTP, Irman dan Sugiharto Dijebloskan ke Lapas Sukamiskin - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-03

Jakarta - Jaksa Eksekutor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Irman dan Sugiharto ke Lapas Sukamiskin Bandung, Rabu (2/5). Eksekusi ini dilakukan lantaran perkara korupsi proyek e-KTP yang menjerat Irman dan Sugiharto telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

"Jaksa eksekutor pada KPK hari ini (2/5) mengeksekusi dua terpidana kasus TPK Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik), yaitu, Irman dan Sugiharto," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (2/5).

Di Lapas khusus koruptor itu, Irman dan Sugiharto bakal menjalani masa hukuman sesuai putusan Mahkamah Agung (MA). Diketahui, putusan kasasi MA menjatuhkan hukuman masing-masing 15 tahun pidana penjara terhadap Irman dan Sugiharto.

"Keduanya dieksekusi ke Lapas Sukamiskin Bandung untuk menjalani pidana masing-masing sesuai putusan Mahkamah Agung," katanya.

Diketahui, hukuman 15 tahun pidana penjara yang dijatuhkan MA terhadap Irman dan Sugiharto ini lebih berat ketimbang putusan Pengadilan Tipikor Jakarta dan Pengadilan Tinggi DKI yang menjatuhkan hukuman 7 tahun pidana penjara terhadap Irman dan 5 tahun pidana penjara terhadap Sugiharto.

Selain pidana penjara, Majelis Hakim Agung yang dipimpin Artidjo Alkostar, serta MS Lumme dan Abdul Latif selaku anggota Majelis juga mewajibkan Irman dan Sugiharto membayar denda sebesar Rp500 juta subsider 8 bulan kurungan. Tak hanya itu, Majelis Hakim Agung juga mewajibkan keduanya membayar uang pengganti. Untuk terdakwa Irman, Mahkamah Agung mewajibkan biaya pengganti sebesar USD500 ribu dan Rp1 miliar dengan kompensasi uang yang telah dikembalikan ke KPK sebesar USD300 ribu.

Sedangkan Sugiharto, sebesar USD450 ribu dan Rp460 Juta dipotong uang yang sudah dikembalikan ke KPK sebesar USD430 ribu ditambah satu unit mobil merk Honda Jazz senilai Rp150 Juta. Apabila Irman dan Sugiharto tidak membayar uang pengganti terebut, maka harta bendanya akan dirampas dan dilelang oleh negara.

Kasasi ini diajukan KPK untuk memperjuangkan status JC Irman dan Sugiharto yang dinilai telah koperatif dan membuka peran atau keterlibatan pihak lain. Hal ini lantaran status JC Irman dan Sugiharto ditolak Pengadilan Tinggi DKI dalam putusan bandingnya dengan alasan keduanya merupakan pelaku utama. Tak hanya itu, PT DKI juga tidak mengabulkan soal tindakan korupsi e-KTP dilakukan secara bersama-sama dengan pihak lain yang diduga kuat terlibat.

http://www.beritasatu.com/satu/490831-korupsi-ektp-irman-dan-sugiharto-dijebloskan-ke-lapas-sukamiskin.html



Original Post

Cagub Lampung Mustafa Segera Diadili di Pengadilan Tipikor - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-03

Jakarta - Bupati Lampung Tengah, Mustafa nampaknya harus mengubur mimpinya untuk bertarung di Pilkada Lampung 2018. Calon Gubernur Lampung yang diusung Partai NasDem, PKS dan Hanura bakal segera duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tipikor Jakarta atas perkara dugaan suap persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Kab Lampung Tengah tahun anggaran 2018 yang menjeratnya.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, Mahkamah Agung (MA) telah menetapkan persidangan perkara yang menjerat Mustafa ini bakal digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Untuk itu, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah melimpahkan berkas perkara ini ke Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu (2/5).

"Berdasarkan penetapan MA, Sidang akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat. Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK hari ini (2/5) telah melimpahkan berkas perkara tersangka MUS (Mustafa) ke Pengadilan Tipikor Jakarta," kata Febri saat dikonfirmasi, Rabu (2/5).

Sebelumnya, pada pekan lalu, Kamis (26/4) tim penyidik telah melimpahkan berkas perkara tersangka lainnya, yaitu Taufik Rahman, Kepala Dinas Bina Marga. Taufik bakal menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan pada Senin (7/5) mendatang.

"Pengadilan telah menetapkan jadwal sidang perdana pembacaan dakwaan untuk TR (Taufik Rahman) pada Senin, 7 Mei 2018," katanya.

Diketahui, KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah, Mustafa, sebagai tersangka kasus dugaan suap persetujuan DPRD terkait pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2018. Mustafa yang merupakan calon gubernur Lampung yang diusung Partai NasDem merupakan tersangka keempat dalam kasus ini. Tiga tersangka lainnya, yakni Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman.

KPK menduga Mustafa memberi arahan kepada bawahannya untuk mengumpulkan uang suap Rp 1 miliar. Sebanyak Rp 900 juta berasal dari kontraktor, sementara Rp 100 juta lainnya dari Pemkab Lampung. Uang suap tersebut diduga bakal diserahkan kepada anggota DPRD Lampung Tengah agar DPRD menyetujui usulan pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp 300 miliar.

http://www.beritasatu.com/satu/490830-cagub-lampung-mustafa-segera-diadili-di-pengadilan-tipikor.html



Original Post

Bupati Hulu Sungai Tengah Segera Diadili - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-03

Jakarta - Bupati Hulu Sungai Tengah nonaktif, Abdul Latif bakal segera diadili. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan berkas penyidikan kasus dugaan suap pembangunan ruang perawatan RSUD Damanhuri Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun anggaran 2017 yang menjerat Abdul Latif sebagai tersangka.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, berkas penyidikan kasus ini telah dinyatakan lengkap atau P21. Untuk itu, tim penyidik melimpahkan berkas, barang bukti dan tersangka Abdul Latif ke tahap penuntutan atau tahap 2.

"Penyidik hari ini telah melimpahkan barang bukti dan tersangka ALA (Abdul Latif) dalam kasus dugaan suap pengadaan pekerjaan pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP, di RSUD Damanhuri Barabai Kab.Hulu Sungai Tengah TA 2017 atau tahap 2," kata Febri saat dikonfirmasi, Rabu (2/5).

Dengan pelimpahan ini, tim Jaksa Penuntut Umum memiliki waktu maksimal 14 hari untuk menyusun surat dakwaan terhadap Abdul Latif. Nantinya, surat dakwaan tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk disidangkan.

"Sidang rencananya akan dilaksanakan di PN Tipikor Jakarta," katanya.

Dalam mengusut kasus ini, tim penyidik telah memeriksa setidaknya 43 saksi. Para saksi itu berasal dari unsur PNS Pemkab Hulu Sungai Tengah, anggota pengadaan pekerjaan pembangunan ruang perawatan RSUD Damanhuri, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai, Direktur sejumlah perusahaan swasta, dan pihak swasta lainnya.

"Sebelumnya pada pekan lalu, Jumat (27/4) juga telah dilakukan pelimpahan barang bukti dan dua tersangka lainnya dalam perkara ini , yaitu FRI (Fauzan Rifani - Direktur Utama PT Putera Dharma Raya), dan ABS (Abdul Basit - Direktur PT Sugriwa Agung)," kata Febri.

Diketahui, KPK menetapkan Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Abdul Latif sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri tahun anggaran 2017. Tak hanya Abdul Latif, status tersangka juga disematkan KPK kepada tiga orang lainnya yang turut ditangkap dalam OTT perdana di tahun 2018 ini. Ketiga tersangka itu, yakni, Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Hulu Sungai Tengah, Fauzan Rifani Direktur Utama (Dirut) PT Sugriwa Agung, Abdul Basit serta Dirut PT Menara Agung, Donny Winoto.

Abdul Latif, Fauzan Rifani dan Abdul Basit diduga menerima suap dari Donny Winoto terkait proyek pembangunan ruang perawatan kelas I, kelas II, VIP dan super VIP di RSUD Damanhuri Barabai. Ketiganya diduga menerima suap dari Donny dengan nilai komitmen Rp 3,6 miliar atau 7,5 persen dari nilai proyek.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya Abdul Latif, Fauzan Rifani dan Abdul Basit yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara Donny Winoto yang menjadi tersangka pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

http://www.beritasatu.com/satu/490828-bupati-hulu-sungai-tengah-segera-diadili.html



Original Post

Jika Uang Pengganti Tak Dibayar, Aset Novanto Bisa Dilelang KPK

Media Online Detikcom
2018-05-03

Jakarta -
KPK akan segera mengeksekusi Setya Novanto ke Lapas Sukamiskin, Bandung. Selain pidana kurungan, Novanto juga diharuskan membayar uang pengganti yang disebut hakim dikorupsi oleh eks Ketua DPR itu.

"Setelah (eksekusi) itu, ada kewajiban dari terpidana membayar uang pengganti sesuai putusan pengadilan dan juga membayar denda, ada putusannya di sana," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (2/5/2018).

Uang pengganti yang wajib dibayar Novanto sebesar USD 7,3 juta, dikurangi Rp 5 miliar yang telah dititipkannya ke KPK. Dalam pengembalian tersebut, menurut Febri, ada jangka waktu yang sudah ditentukan undang-undang. Jika tidak mampu membayar, maka aset terpidana akan dilelang sebagai ganti.

"Terpidana wajib membayar uang pengganti itu. Kalau tidak membayar atau tidak sanggup maka akan dilakukan penyitaan terhadap aset-aset dari terpidana hingga dilakukan proses lelang untuk memenuhi uang pengganti tersebut," kata dia.

Sementara itu, proses eksekusi Novanto sendiri disebut Febri telah berada di tahap administrasi. "Sekarang sedang proses administratif, saya kira dalam waktu dekat, semoga minggu ini sudah bisa diselesaikan proses eksekusi. Eksekusi pidana penjaranya tentu dilakukan ke Lapas Sukamiskin," ucap Febri.

Novanto divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, hak politik Novanto dicabut selama 5 tahun.


(nif/idh)

https://news.detik.com/berita/d-4001908/jika-uang-pengganti-tak-dibayar-aset-novanto-bisa-dilelang-kpk



Original Post

Fahri Harap Novanto tak Larut dalam Kesedihan Usai Divonis 15 Tahun Penjara

Media Online metrotvnews.com
2018-05-03

Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Setya Novanto tidak larut dalam kesedihan usai divonis 15 tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dari vonis itu, kata Fahri, ada hikmah yang bisa diambil dan dijadikan pelajaran oleh mantan Ketua DPR itu.

"Saya sebagai sahabat tentu berharap dia tetap jiwa besar, jangan terpukul, jangan terlalu lama dalam kesedihan. Kembali jalani lah hidup ini," kata Fahri di Polda Metro Jaya, Selasa, 2 Mei 2018.





Fahri menjelaskan, melanjutkan hidup di balik jeruji bukanlah akhir dari segalanya. Untuk itu, dia kembali berharap jika Novanto tetap tegar dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

"Kita masih bisa minum air, kita masih bisa napas, kita masih bisa makan sambil terus berdoa supaya peristiwa ini bisa selesai, keluar, dan kembali beraktivitas seperti biasa dan membangun masa depannya," jelas Fahri.

Baca juga: Novanto Stres Dihukum 15 Tahun Penjara

Sebelumnya, terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan KTP berbasis elektronik (KTP-el) Setya Novanto divonis 15 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan. Novanto dinilai secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Setya Novanto bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana oleh karena itu 15 tahun penjara," kata Hakim Yanto saat membacakan putusan.

Novanto juga diharuskan membayar uang pengganti USD7,3 juta selambat-lambatnya satu bulan setelah hukuman berkekuatan hukum tetap. Hak politik Novanto juga dicabut lima tahun setelah dia menjalani masa hukumannya.

Hal-hal yang memberatkan Novanto adalah perbuatannya dianggap bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas korupsi. Korupsi pun dinilai sebagai kejahatan luar biasa. Sementara itu, Novanto diringankan karena berlaku sopan dan belum pernah dihukum.

(HUS)

http://news.metrotvnews.com/hukum/8Ky7GE2b-fahri-harap-novanto-tak-larut-dalam-kesedihan-usai-divonis-15-tahun-penjara



Original Post

Pakar: Eksaminasi Putusan Gubernur Bengkulu Nonaktif Harus Dilakukan

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-05-03

RMOL . Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Mudzakkir menegaskan uji publik alias eksaminasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tinggi Bengkulu terhadap Gubernur Bengkulu nonaktif Ridwan Mukti harus dilakukan.Pasalnya menurut dia, majelis hakim tingkat pertama dan banding kurang tepat dalam merumuskan putusan. Hal itu karena subjek hukum yang tidak sesuai. Dimana, dakwaan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni Pasal 12 huruf a UU 30/1999 sebagaimana diubah dalam UU 20/2001 tentang Tipikor, subjek yang melakukan korupsi memiliki syarat khusus, yakni harus penyelenggara negara atau pegawai negeri.

Padahal, dalam perkara yang diduga melibatkan Ridwan Mukti, pelaku utama yang aktif meminta fee proyek kepada pengusaha sesungguhnya adalah istrinya Lily Martiani Maddari yang hanya seorang ibu rumah tangga.

"Sayangnya, dalam kontruksi dakwaan seolah-olah pelaku utamanya adalah Ridwan bersama-sama dengan istrinya. Ini tiba-tiba kasusnya dibalik. Suaminya bersama-sama dengan istrinya. Kalau bersama-sama, dua-duanya harus pegawai negeri. Memang yang menerima hadiah istri Gubernur. Dia bertindak sendiri dan bukan untuk dan atas nama Gubernur. Ini fakta di persidangan," katanya dalam diskusi bertajuk "Eksaminasi Putusan PN Tipikor Bengkulu dan Putusan Banding PT Bengkulu atas kasus Ridwan Mukti, Gubernur Bengkulu Nonaktif" di Jakarta Pusat, Rabu (2/5).

Untuk itulah, menurut dia, penyidik dari Gedung Merah Putih di kawasan Kuningan sama sekali tak bisa menentukan subjek hukum.

Diakuinya dalam pasal 11 A UU 20/2001 tentang Tipikor menyebut ada orang lain yang berhubungan, namun fakta hukum dalam persidangan, pihak yang menerima dan yang melakukan komunikasi aktif adalah istrinya, bukan Ridwan Mukti sendiri.

"Artinya istrinya ini adalah pelaku utama. Itu masuk suap pada umumnya. Bukan suap Khusus. Ini masuk UU 11 Tahun 1980," tegasnya.

Lebih lanjut kata dia, dilihat syarat objektif, Ridwan sebenarnya tidak ada di lokasi saat terjadinya OTT suap tersebut. Tak hanya itu, menurut dia, Pasal 12 UU/20 Tahun 2001 tentang Tipikor yang mengatur soal keturutsertaan, disebutkan memberi hadiah agar mendapat sesuatu atau menggerakkan orang berbuat sesuatu. Namun pada kenyataannya, yang memberikan hadiah adalah pihak pemenang lelang.

"Sudah sah menang lelang. Jadi menggerakkan untuk apa? Dalam putusannya juga tidak menunjukkan uang suap itu untuk menggerakkan apa. Kalau itu, memberi sesuatu karena sudah dimenangkan itu namanya ucapan terimakasih. Itu masuk dalam pasal 5 ayat dua huruf B. Ini berbeda lagi. Tapi dikenakannya pasal 12 huruf a. Kalau itu suap, berarti gubernur bisa semaunya sendiri membatalkan pemenang itu. Padahal tidak kan," urainya. [rus]

http://hukum.rmol.co/read/2018/05/03/338166/Pakar:-Eksaminasi-Putusan-Gubernur-Bengkulu-Nonaktif-Harus-Dilakukan-



Original Post

Tak Nyaman Seruangan dengan Setnov, Fredrich Yunadi Dipindahkan ke Cipinang

Media Online Bisnis.com
2018-05-03

Terdakwa kasus merintangi penyidikan kasus KTP Elektronik, Fredrich Yunadi menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (15/3/2018). - ANTARA/Sigid Kurniawan JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan Fredrich Yunadi dari gedung KPK ke Rumah Tahanan (Rutan) Klas 1 Cipinang, Jakarta Timur.

"Atas dasar penetapan hakim, mulai hari ini penahanan terhadap Fredrich Yunadi dipindahkan ke Rutan Klas 1 Cipinang, Jakarta Timur," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (2/5/2018).Seperti dilansir dari Antara, sebelumnya Fredrich meminta untuk dipindahkan ke rutan Cipinang dari rutan di gedung KPK lantaran merasa tidak nyaman berada satu ruangan dengan Setya Novanto.

Fredrich didakwa bersama-sama dengan dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo dengan tuduhan menghindarkan Ketua DPR Setya Novanto untuk diperiksa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi KTP elektronik.

"Kami ditahan satu ruangan SN Setya Novanto, sedangkan beliau adalah saksi. Ini kan akan menjadi komplikasi, itu sebetulnya tidak boleh. Saya saja tadi bertemu Pak Bimanesh, saya hanya salam langsung saya kaget. Saya hanya say hello, apalagi satu kamar. Kalau mau rasakan coba menginap semalam, baru tahu apa yang terjadi," papar Fredrich.

Sumber Antara

http://kabar24.bisnis.com/read/20180503/16/790992/tak-nyaman-seruangan-dengan-setnov-fredrich-yunadi-dipindahkan-ke-cipinang



Original Post

KPK eksekusi Novanto ke Lapas Sukamiskin secepatnya

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-05-03

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengeksekusi mantan Ketua DPR RI Setya Novanto ke Lapas Sukamiskin Bandung Jawa Barat secepatnya.

Sebelumnya, baik KPK maupun pihak Novanto, tidak akan mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Novanto dalam perkara korupsi KTP-el.

"Terhadap Setya Novanto tentu kami rencanakan bisa dilakukan secepatnya karena baik pihak kuasa hukum sudah tidak menyatakan banding, KPK pun menyatakan menerima putusan tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK RI, Jakarta, Rabu.

Pada saat ini, kata dia, KPK sedang melakukan proses administratif terkait dengan eksekusi Novanto tersebut.

"Saya kira dalam waktu dekat, semoga minggu ini bisa diselesaikan eksekusi pidana penjaranya, tentu ke Sukamiskin," ucap Febri.

Dalam perkara korupsi KTP-el, Novanto telah divonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan ditambah pembayaran uang pengganti 7,3 juta dolar AS (sekitar Rp65,7 miliar dengan kurs Rp9.000 per dolar AS saat itu) dikurangi Rp5 miliar yang sudah dikembalikan Novanto.

"Setelah itu, ada kewajiban dari terpidana membayar uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Kemarin yang sudah dititipkan `kan Rp5 miliar. Hakim juga menegaskan hukuman uang pengganti itu dikurangi uang yang dititipkan itu," tuturnya.

Febri pun menyatakan bahwa sesuai dengan undang-undang terpidana wajib untuk membayar uang pengganti setelah eksekusi dilakukan.

"Tentu ada waktu yang diberikan oleh undang-undang terpidana wajib untuk membayar uang pengganti itu kalau tidak membayar uang pengganti atau tidak katakanlah tidak sanggup membayar uang pengganti maka akan dilakukan penyitaan terhadap aset-aset dari terpidana hingga dilakukan proses lelang untuk memenuhi uang pengganti tersebut," ujarnya.

Baca juga: Fahri berharap Novanto berjiwa besar terima putusan

Baca juga: KPK sedang proses eksekusi Setya Novanto

Baca juga: Setnov ingin merenung selama di penjara

Baca juga: Setya Novanto terima vonis 15 tahun penjaraPewarta: Benardy FerdiansyahEditor: Tasrief TarmiziCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/706669/kpk-eksekusi-novanto-ke-lapas-sukamiskin-secepatnya



Original Post

Novanto Segera Dieksekusi

Media Cetak Republika Halaman 3
2018-5-3

Novanto Segera Dieksekusi

RONGGO ASTUNGKORO

KPK dan kuasa hukum Novanto tak mengajukan banding.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan proses administrasi untuk mengeksekusi terpidana mantan ketua DPR Setya Novanto. Eksekusi segera dilakukan karena KPK dan pihak Novanto tidak mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Ta, setelah ini tentu proses administrasi hingga nanti KPK akan lakukan eksekusi terhadap Setya Novanto," kata Juru Bicara KPK Febri Dian-syah di Jakarta, Rabu (2/5).

Menurut dia, dengan tidak ban-dingnya Novanto mempertegas bahwa seluruh bantahan dan sangkalan sebelumnya tidak relevan lagi. "Sudah terang dan jelas bahwa korupsi KTP-el terbukti di pengadilan," ucap Febri.

Setelah putusan inkrah, pihak Novanto wajib membayar uang pengganti sesuai amar putusan hakim. Febri menuturkan, kalau Novanto tidak bersedia membayar uang pengganti sesuai amar putusan hakim, maka sesuai Undang-Undang Tindak

Pidana Korupsi akan dilakukan penyitaan aset yang akan dilelang untuk negara. "Kami harap pihak Setya Novanto kooperatif dan membayar seluruh denda dan uang pengganti nantinya," kata dia.

Di Lapas Sukamiskin, Novanto akan bertemu dengan beberapa rekannya sesama anggota DPR serta pimpinan partai politik. Beberapa nama terpindana kasus korupsi yang sudah lebih dahulu menghuni Lapas Sukamiskin yaitu mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan bendahara Partai Demokrat Nazaruddin, mantan ketua DPD Irman Gusman, mantan ketua umum PPP Suryadharma Ali, dan mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Novanto memutuskan untuk tidak mengajukan banding atas putusan majelis hakim tindak pidana korupsi (tipikor). Mantan ketua DPR itu siap menerima segala konsekuensi dari putusan tersebut. "Betul, beliau tidak ajukan banding. Sudah disampaikan ke PN (pengadilan negeri- Red) dan KPK," ujar kuasa hukum Novanto, Maqdir Ismail, saat dihubungi Republika, Rabu.

Menurut Maqdir, keputusan tersebut diambil mantan ketua umum Partai Golkar itu setelah bermusyawarah dengan seluruh keluarganya. Novanto dan keluarga, kata dia, sudah merasa lelah dengan

perjalanan perkara kasus korupsi KTP-el yang menjeratnya itu. "Mereka mau lihat perkara ini lebih jernih dengan menerima putusan," tutur Maqdir.

Dengan demikian, Maqdir menjelaskan, kliennya itu sudah siap menghadapi segala konsekuensi dari putusan yang dibacakan pada 24 April lalu itu. Dia menuturkan, terkait langkah hukum lain, pihaknya belum melakukan diskusi untuk hal itu. "Harus lihat dan cermati putusan perkara yang lain," ungkapnya.

Di samping itu, kuasa hukum Novanto yang lain, Firman Wijaya, menyebutkan, alasan kliennya tak mengajukan banding karena melihat risiko politis dan yuridis yang tinggi. Di samping itu, pihaknya juga mempertimbangkan alasan banding dalam ketentuan Pasal 66 juncto 240 KUHP, yakni pengadilan banding sama saja dengan pengadilan tinggi sebagai judexfactie.

Namun, Firman kembali menegaskan, kliennya ingin tetap mengajukan diri menjadi justice collaborator (JC). "(Akan) tetap ikuti proses hukum, termasuk upaya JC," ujar Firman.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan kepada Novanto yang menjadi terdakwa kasus korupsi proyek

pengadaan KTP-el. Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang menuntut Novanto dengan hukuman 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

"Menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun denda Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti kurungan pidana selama tiga bulan," ujar Ketua Majelis Hakim Yanto di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Senin (24/4).

Majelis hakim menilai semua unsur pasal tindak pidana korupsi telah terpenuhi, yakni merugikan negara dan memperkaya diri sendiri dengan mendapatkan komisi dari proyek KTP-el dan menyalahgunakan wewenang jabatan atau kedudukan. Novanto dinilai menggunakan kewenangan atau jabatan untuk tujuan lain demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Vonis hukum kepada Novanto ini satu tahun lebih ringan dari dakwaan JPU sebelumnya. Namun, majelis hakim tetap mewajibkan Novanto membayar uang pengganti sesuai dengan uang yang dia terima, yaitu 7,435 juta dolar AS dan dikurangi Rp 5 miliar yang sudah dikembalikan Novanto ke KPK. Selain itu, Novanto juga dikenakan hukuman tambahan, yakni pencabutan hak politik dan tidak bisa menduduki jabatan publik selama

lima tahun.

antara/ed/agus raharjo





Original Post

Tim 11 Bisa Urus Izin Pertambangan Yang Sudah Mati

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-5-3

Tim 11 Bisa Urus Izin Pertambangan Yang Sudah Mati

ANGGOTA Tim 11 (Chairuddin menawarkan PT Gerak Kesatuan Bersama kepada pengusaha Lauw Juanda Lesmana. Namun Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan itu mati. Khairuddin menjanjikan bisa mengurus izin itu.

"Pasti (izin keluar) Pak. Kami jual dengan izin lengkap, disampaikan Pak Khairuddin," kata Lauw saat bersaksi dalam sidang perkara korupsi Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan Khairuddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin.

Khairuddin menawarkan PT Gerak Kesatuan Bersama kepada Lau dengan harga Rp 18.9 miliar. Harga itu sudah termasuk termasuk biaya mengurus IUP. iKarena ada jaminan Khairudin bahwa izin pasti keluar makanya saya belij kata Lauw.

Uang pembayaran ditransfer ke rekening Khairuddin. "Pembelian sekitar tahun 2010 dengan cara 12 kali transfer. Totalnya Rp 18,9 miliar." beber Lauw.

Pada 22 Juni 2011, izin tambang PT Gerak Kesatuan Bersama keluar. Izin ditandatangani Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

Dalam perkara ini. Rita dan Khairuddin didakwa menerima

gratifikasi Rp469,4 miliar. Termasuk dari penjualan PT Gerak Kesatuan Bersama. Perusahaan itu mendapat izin tambang 2 ribu hektar.

Penerimaan uang itu tak pernah dilaporkan kepada KPK. Menurut jaksa, penerimaan uang itu dianggap sebagai suap. Sebab berhubungan dengan jabatan Rita sebagai Bupati Kutai Kartanegara.

Perbuatan Rita dan Khairuddin diancam dengan Pasal 12 huruf B Undang Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang diubah dengan UU 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat I ke-1 juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Khusus Rita, jaksa juga mendakwa dengan Pasal 12 huruf b UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 64 ayat I KUHP, atau Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dakwaan itu terkait penerimaan suap Rp6 miliar dari Hery Susanto Gun alias Abun, Direktur Utama PT Sawit Golden Perima (SGP).

Uang itu diberikan sebagai imbalan pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit PT SGP di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Ka-man. Kabupaten Kutai Kartanegara.

BYU





Original Post

Setya Novanto Bayar Denda Rp 500 Juta

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-5-3

Setya Novanto Bayar Denda Rp 500 Juta

SETYA Novanto telah membayar denda Rp50Ojuta sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Pembayaran lewat transfer bank.

"Sudah dibayar hari ini (Rabu)," kata Finnan Wijaya, kuasa hukum Novanto ketika mendatangi KPK kemarin. Kedatangannya untuk menyerahkan bukti pembayaran denda itu.

Untuk diketahui, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Novanto terbukti melakukan korupsi dalam proyek e-KTP. Majelis hakim pun memvonis Novanto dipenjara 15 tahun, denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan, dan membayar uang pengganti 73 juta dolar Amerika.

Informasi yang beredar, kedatangan Firman Wijaya ke KPK juga untuk menegosiasikan kewajiban membayar uang pengganti 73 juta dolar Amerika.

Pihak Novanto ingin pembayaran uang pengganti dengan kurs dolar pada 20126saat terjadi tindak pidana. Dengan kurs saat itu, kewajiban membayar uang pengganti 73 juta dolar Amerika setara Rp80 miliar.

Bila mengacu kurs saat ini, 73 juta dolar Amerika setara Rp 100 miliar. Pihak Novanto keberatan jika pembayaran uang pengganti dengan kurs sekarang karena ada selisih mencapai Rp20 miliar.

Pihak Novanto menawarkan pembayaran uang pengganti dari aset bekas Ketua DPR itu yang saat ini diblokir. Firman mengakui masih menunggu KPK membuka blokir aset Novanto.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah menegaskan Novanto harus membayar uang pengganti sebagaimana putusan pengadilan. Uang pengganti itu tidak bisa dikonversi dalam bentuk rupiah dengan perhitungan kurs tahun. 2012.

"Yang tertulis (di putusan) saja. Tidak ada kata konversi kan di situ? Artinya uang pengganti tetap menggunakan dolar Amerika dengan kurs yang ada sekarang," tandasnya.

Jika Novanto tidak dapat melunasi pembayaran uang pengganti, maka asetnya bakal disita dan dilelang. Hasil lelang untuk melunasi uang pengganti. Jika ada kelebihan, dikembalikan kepada Novanto.

gpg





Original Post

Duit Rp 3,7 Miliar Diumpetin Di Rumah Orang Tua Rupati

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-5-3

Duit Rp 3,7 Miliar Diumpetin Di Rumah Orang Tua Rupati

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita uang miliaran rupiah dalam penyidikan kasus korupsi Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa.

UANG Rp3,7 miliar ditemukan ketika penyidik menggeledah rumah orang tua Mustofa. "Uang ditemukan dalam lemari kamar," beber Febri Diansyah. juru bicara KPK.

Uang Rp3 miliar disembunyikan dalam kardus besar dan tiga tas. Sedangkan sisanya Rp700 juta dibungkus dengan kantong kresek hitam.

Sebelumnya, saat menggeledah vila pribadi Mustafa di Pacet, Mojokerto, penyidik menyita dua kardus dan karung berisi uang. Jumlahnya diperkirakan miliaran rupiah.

Dalam keterangan pers Senin, 30 April 2018,Febri membeberkan, dalam penggeledahan itu disita uang Rp4 miliar. Selain itu, sejumlah aset Mustofa ikut dibeslah.

Yakni mobil Range Rover Evoque Si .4 merah nopol L 1213 HX. Subaru Symmetrical AWD WRX putih S 1168 P.Toyota Kijang Innova hitam L 1724 Y Y, Toyota Kijang Innova abu-abu S 1020 N, Honda CRV Prestige hitam S 1001 NB, dan Daihatsu Gran Max putih S 8021 NC.

Berikutnya, sepeda motor

Yamaha N-Max, Honda Sonic dan 5 jet ski merk BRP Seadoo. Beberapa kendaraan itu ditemukan di showroom Nono, orang dekat Mustafa.

Dalam keterangan pers itu pula KPK mengumumkan status Mustafa sebagai tersangka dua kasus korupsi. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengungkapkan, kasus pertama berkaitan dengan perizinan pembangunan menara telekomunikasi (BTS) di Kabupaten Mojokerto tahun 2015. .

"MKP selaku Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan periode 2016-2021 diduga menerima hadiah atau janji dari OKY dan OW terkait pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015," kata Laode.

OKY adalah inisial dari Ockyanto, Permit dan Regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastructure. Sedangkan OW adalah Onggo Wijaya, Direktur Operasional PT Profesional Telekomunikasi

Indonesia (Protelindo).

Mustofa diduga menerima suap Rp2.7 miliar. Ia ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan, Ockyanto dan Onggo sebagai tersangka pemberi suap. Keduanya disangka melanggar Pasal 5 ayat I huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-I KUHP.

Kasus kedua yang menjerat Mustofa berkaitan dengan penerimaan uang dari proyek. "MKP (Mustofa Kamal Pasa)

bersama-sama ZAB (Zainal Abidin) diduga menerima fee dari proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto, termasuk proyek pembangunan jalan di tahun 2015 dan proyek lainnya," terang Laode.

Zainal Abidin adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto periode 2010-2015. Mustofa dan Zainal ditetapkan sebagai penerima suap Rp3,7 miliar.

Mereka dijerat dengan Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Penyidik masih terus mendalami dan mengembangkan perkara ini, khususnya terkait dengan dugaan penerimaan lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," kata Laode.

Senin lalu. Mustofa memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan atas dua kasus yang menjeratnya. Usai pemeriksaan. Mustofa digiring ke sel.

"Penyidik melakukan penahanan terhadap MKP untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini (Senin) di Rumah Tahanan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK," kata Laode, rn

gpg





Original Post

Dua Bupati Segera Disidang di Jakarta

Media Cetak Kompas Halaman 2
2018-5-3

Dua Bupati Segera Disidang di Jakarta

Dua kepala daerah yang sedang diproses KPK, yaitu Bupati Hulu Sungai Tengah nonaktif Abdul Latif (ALA) dan Bupati Lampung Tengah nonaktif Mustafa, segera menjalani persidangan yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Berkas perkara Mustafa sudah dilimpahkan ke pengadilan, dan persidangan perdana dijadwalkan digelar pada 7 Mei 2018. "Untuk ALA yang merupakan Bupati Hulu Sungai Tengah, berkasnya masih berada di jaksa penuntut umum, tapi pelimpahan ke pengadilan akan segera dilakukan dalam waktu dekat," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/5/2018). Perkara Latif sendiri berawal dari operasi tangkap tangan pada awal 2018 karena diduga menerima suap terkait dengan pengadaan pekerjaan pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP, di RSUD Damanhuri Ba-rabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tahun anggaran 2017. Sementara Mustafa juga diduga terlibat kasus suap terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2018.

(TAN)





Original Post

Komitmen Politik Menjadi Syarat Utama

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-5-3

Komitmen Politik Menjadi Syarat Utama

JAKARTA, KOMPAS - Kurangnya komitmen politik dinilai masih menjadi kendala dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia Padahal, dukungan pemerintah, mulai dari lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif, merupakan syarat mutlak agar penanganan tindak pidana korupsi bisa berjalan efektif.

Dalam seminar bertajuk "Together Against Corruption", Rabu (2/5/2018), di Kedutaan Besar Inggris, Jakarta, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik mengatakan. Indonesia telah berada di jalur yang tepat dalam upaya pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, menurut Malik, KPK tidak bisa berjalan sendiri.

Ia menjelaskan, Inggris memiliki tiga sektor kunci yang mendukung pemberantasan korupsi di pejabat publik sekaligus menghadirkan budaya antikorupsi di masyarakat Pertama, penegakan hukum yang kuat melalui kolaborasi dan kesepahaman di antara institusi penegak hukum, seperti lembaga antikorupsi, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kedua, adanya lembaga audit yang secara berkala dan tanpa pandang bulu melakukan audit seluruh lembaga negara. Ketiga, kebebasan media untuk melakukan pengawasan langsung kepada lembaga negara dan pejabat publik.

Hal serupa disampaikan Duta Besar Denmark untuk Indonesia Rasmus Abildgaard Kristensen. Kehadiran Denmark sebagai negara yang berada di urutan teratas dalam daftar indeks persepsi korupsi, ujar Kristensen, tidak lepas dari komitmen politik yang kuat dari seluruh elemen pemerintah.

"Komitmen politik itu ditunjukkan dengan pelaksanaan asas transparansi yang dilakukan seluruh lembaga negara dan parlemen. Penegakan hukum yang keras akan diberikan kepada pelanggar," ujar Kristensen.

Pada 2017, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia memperoleh skor 37 dan menempati peringkat ke-96 dari 180 negara di dunia Skor itu mengalami stagnasi dibanding pada 2016.

Koordinator Indonesia Corruption Watch GCW) Adnan Topan Husodo, dalam kesempatan yang sama mengatakan, stagnasi itu disebabkan belum berjalannya reformasi hukum dan politik yang mampu menopang upaya pemberantasan korupsi. Andai komitmen politik kuat, kewenangan KPK bisa saja diperluas. "Kalau memperkuat KPK, tentu akan ada pertentangan secara politik. Sumber utama korupsi di Indonesia adalah bidang politik, tetapi politik pula yang menjadi pengganjal pemberantasan korupsi," katanya

Kristensen menambahkan, salah satu upaya Denmark untuk membatasi korupsi di sektor politik adalah dengan aturan ketat pemerintah terhadap penggunaan uang tunai, terutama dalam tahapan pemilihan umum. Hal itu, lanjutnya terbukti dapat menekan potensi perilaku koruptif dalam kontestasi politik.

Dalam hasil kajian Bank Sentral Denmark, Desember 2017, penggunaan uang tunai dalam transaksi di Denmark hanya berjumlah 23 persen. Jumlah rata-rata transaksi tunai itu adalah 24,4 euro (Rp 409.000).

(SAN)





Original Post

KPK Usut Dugaan TPPU Novanto

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-5-3

KPK Usut Dugaan TPPU Novanto

Selain melanjutkan pengungkapan kasus korupsi dalam pengadaan KTP elektronik. KPK juga akan mengusut dugaan pencucian uang terkait dengan kasus tersebut.

JAKARTA, KOMPAS - Pengembangan kasus korupsi dalam proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau KTP-el yang melibatkan Setya Novanto, mantan Ketua DPR memasuki babak baru. Selain menjerat pihak-pihak lain yang terlibat, Komisi Pemberantasan Korupsi juga tengah mendalami dugaan adanya pidana pencucian uang terkait kasus tersebut.

Juru Bicara KPK Febri Di-ansyah. Rabu (2/5/2018), di Jakarta, membenarkan pengusutan pidana pencucian uang dalam kasus KTP-eJ. "Sepanjang menemukan bukti yang cukup, kami akan lanjutkan," ujar Febri

Arah penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sudah terlihat saat jaksa penuntut umum membacakan tuntutan terhadap Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 29 Maret 2018. Saat itu, jaksa penuntut umum Irene Putri mengungkapkan, korupsi KTP-el bercita rasa TPPU.

Pengadilan Tipikor, pada 24 April 2018, menjatuhkan pidana 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Novanto juga diperintahkan membayar uang pengganti senilai 7,3 juta dollar AS dikurangi Rp 5 miliar yang telah dititipkan kepada penyidik KPK. Selain itu, hak politik Novanto juga dicabut selama 5 tahun se-

telah menjalani masa pidana.

Tak banding

Atas putusan itu, jaksa tak mengajukan banding. Begitu pula dengan pihak Novanto. "Keluarga agak lelah menghadapi perkara ini," kata kuasa hukum Novanto, Maqdir Ismail.

Dengan tidak adanya upaya banding, Febri menyampaikan KPK bisa lebih fokus mengembangkan dan menuntaskan kasus yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu. Dalam kasus ini, KPK harus merampungkan berkas perkara milik Markus Nan, Ir-vanto Hendra Pambudi Cahyo, dan Made Oka Masagung untuk bisa diajukan ke pengadilan.

Mengacu pada putusan hakim terhadap Irman dan Sugiharto (keduanya mantan pejabat di Kementerian Dalam Negeri), Andi Agustinus (pengusaha), serta Novanto, ada sejumlah pihak, baik dari kalangan politik, swasta, maupun pemerintahan, yang disebut ikut diperkaya. Mereka antara lain mantan Mendagri Ga-mawan Fauzi, sejumlah politisi, seperti Miryam S Haryani, Markus Nari, Ade Komaruddin, dan Jafar Hafsah, serta sejumlah anggota DPR periode 2009-2014. Hakim juga menyebut pihak yang diduga aktif dalam pembahasan anggaran dan ikut menagih jatah, yakni Mirwan Amir dan Chai-ruman Harahap.

(IAN)





Original Post

Islam Selalu Terbuka

Media Cetak Kompas Halaman 12
2018-5-3

Islam Selalu Terbuka

Sejarah menunjukkan. Islam selalu bersifat terbuka dengan agama lain dan aliran kepercayaan. Islam yang mencerahkan ini harus diwariskan dalam pelajaran agama.

BOGOR, KOMPAS - Sejak era Nabi Muhammad SAW, Abbasiyyah," Andalusia, Moghul, Ottoman, Mataram Jawa, hingga modem, Islam selalu bersikap terbuka, mau berinteraksi, dan hidup damai dengan agama-agama lain. Praktik-praktik keberhasilan Islam wasatiyyat atau Islam jalan tengah dari zaman ke zaman ini perlu terus-menerus diajarkan agar Islam tetap memberikan pencerahan.

Dalam sesi III Konsultasi Tingkat Tinggi Ulama dan Cendekiawan Muslim Dunia tentang Islam Wasatiyyat di Bogor, Rabu (2/5/2018), mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof Amin Abdullah memaparkan tentang perjalanan sejarah Islam wasatiyyat dalam sejarah peradaban Islam. Pembicara lainnya adalah Ketua Islamic Information Foundation sekaligus Guru Besar Emeritus St Marys University Halifax, Kanada, Jamal Badawi dan hakim Mahkamah Agung Pakistan, Muhammad Ghazali.

"Di era globalisasi sekarang, di mana kita semakin saling bersentuhan, kita mesti melihat kembali sejarah praktik-praktik keberhasilan Islam di abad-abad sebelumnya," ucap Amin.

Amin mencontohkan bagaimana Nabi Muhammad SAW dengan Konstitusi atau Piagam Madinah dapat bernegosiasi dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan penganut Yahudi dan Kristiani untuk membangun kesepakatan bersama dengan umat Muslim agar hidup berdampingan dengan damai. Memasuki era Kekhalifahan Abbasiyah (750-1250), tanpa mengabaikan pengetahuan keislaman, Kekhalifahan membentuk tim khusus untuk menerjemahkan litera-tur-literatur Yunani.

Ketika Muslim mulai menyebar ke Eropa (Granada, al-Ham-ra Andalusia), Asia Selatan terutama di India, dan Turki (Keka-isaran Ottoman), ciri Islam wasatiyyat tetap berkembang. Di Andalusia, muncul bahasa Spa-

nyol "Convivensia" yang artinya koeksisten, toleran, hidup damai di antara agama dan kepercayaan yang bermacam-macam. Di India muncul Sultan Akbar yang memperkenalkan konsep "Dini Ilahi", yang menjelaskan bahwa umat Islam dan Hindu dapat hidup dan bekerja bersama.

Di Kekaisaran Ottoman, mereka memiliki konsep "Millet", yaitu pengadilan hukum terpisah sesuai aturan masing-masing komunitas agama "Di Indonesia, Sultan Agung yang berkuasa di Kerajaan Mataram juga memiliki konsep yang baik untuk hidup damai di antara agama Hindu, Buddha, Islam, dan aliran-aliran kepercayaan," tutur Amin.

Perlu diwariskan

Memasuki masa modern, konsep tentang Islam wasatiyyat tetap dikembangkan dalam bentuk yang lebih kontemporer. Setidaknya ada empat elemen yang membentuknya. Pertama, modal sosial dan budaya karena keberagaman dan pluralitas dari etnis, ras, kepercayaan, dan agama menonjol di Indonesia Kedua, adanya dasar negara Pancasila dan konstitusi. Ketiga, keberadaan masyarakat madani Muslim, terutama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Keempat, keberadaan tempat-tempat pendidikan yang mengajarkan tentang konsep-konsep Islam moderat

Menurut Amin, praktik-prak-

tik sejarah Islam yang mencerahkan dari zaman ke zaman ini perlu terus diwariskan dalam pelajaran-pelajaran agama Apalagi, selama ini pendidikan agama cenderung bersifat normatif dan hafalan serta kurang diperkuat dengan riset-riset sejarah, antropologi, sosiologi, dan filsafat

"Kita perlu melakukan penyegaran ide-ide dan kombinasi dengan pendidikan umum untuk terus-menerus menggali konsep tentang Islam moderat dan Islam wasatiyyat mulai dari tingkat SD, SMP, dan seterusnya Ini penting agar kita tidak menjadi fanatik pada mahzab-mazhab tertentu," paparnya. ,

Ghazali juga mengatakan bah-

wa pendidikan merupakan metode yang paling bagus untuk menumbuhkan kesadaran tentang Islam wasatiyyat. "Dengan pendidikan yang benar, tak perlu lagi ada pemahaman yang salah tentang Islam. Padahal, kita tahu bahwa Islam adalah agama yang sangat bersahabat kepada seluruh manusia," kata dia

Jamal menambahkan, Islam wasatiyyat bukan sekadar slogan, melainkan suatu yang meresap pada seluruh aspek kehidupan, terutama pada hal kepercayaan yang harus menghindarkan diri dari sisi ekstremitas. Menurut Jamal, Islam ini adalah keyakinan supra-rasional, tetapi juga bukan irasional.

(ABK)





Original Post

Keterlibatan Pihak Lain Diusut

Media Cetak Kompas Halaman 22
2018-5-3

Keterlibatan Pihak Lain Diusut

CIREBON, KOMPAS -Setelah eksekusi bekas Wakil Bupati Cirebon Tasiya Soemadi alias Gotas, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mulai mengusut dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi dana bantuan sosial dan hibah tersebut. Lebih dari setahun, Gotas menjadi buronan kejaksaan.

"Kami fokus mengeksekusi terpidana Gotas. Selanjutnya, kami pantau apakah ada bukti lain (yang melibatkan pihak lain). Jika ditemukan bukti-bukti lain, kami proses (hukum)," ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Cirebon Irvan Efendi, Rabu (2/5/2018), di Cirebon.

Menurut Irvan, pihaknya tengah minta keterangan kepada Gotas terkait kasus korupsi yang menjeratnya. Namun, hasil pembicaraan belum dapat dibeberkan ke publik karena masih tahap penyelidikan. Sebelumnya, Senin lalu, pihaknya bersama tim Kejaksaan Agung menangkap Gotas di Dusun Babadan, Desa Depok, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Penangkapan itu berselang lebih dari setahun sejak penetapan Gotas sebagai buron pada Februari 2017.

Gotas kini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kesambi, Cirebon. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 436 K/PID.SUS.2016 yang dikeluarkan akhir 2016, Gotas divonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta

Gotas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi dana bantuan sosial dan hibah tahun 2009-2012 di Cirebon

dengan kerugian negara Rp 1,564 miliar. Saat itu, dia menjabat Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

Putusan MA itu sekaligus membatalkan putusan

Pengadilan Tipikor Bandung tertanggal 12 November 2015 yang memvonis bebas Gotas meski dituntut 9 tahun penjara. Saat itu, dua terdakwa lain, yakni Emon Purnomo dan Subekti Su-noto, divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Irvan mengakui, eksekusi yang dilakukan kejaksaan cukup lama. Upaya menangkap Gotas telah dilakukan. Namun, Gotas kerap berpindah tempat di beberapa kota/kabupaten, yakni Cirebon, Pekalongan, dan Batang (Jateng).

Terkait upaya hukum yang akan ditempuh terpidana, Irvan mengatakan, pihaknya belum menerima kabar bahwa terpidana menunjuk kuasa hukum. "Sampai sekarang, belum ada permintaan peninjauan kembali atas putusan MA itu," ujar Irvan.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, Asep Warlan Yusuf mendorong kejaksaan mengusut keterlibatan pihak lain, baik yang ikut menyembunyikan terpidana maupun terlibat dalam kasus korupsi.

Jaga kondusivitas

Pelaksana Tugas Bupati Cirebon Selly A Gantina prihatin terkait kasus yang menimpa Gotas. "Kami berharap Pak Gotas diberikan kekuatan dan kesehatan menghadapi ini semua Tetapi, secara hukum, biarkan proses hukum berjalan," ujar Selly.

Selly meminta semua pihak menjaga kondusivitas daerah dan menghargai proses hukum terhadap mantan Ketua DPC PDI-P Kabupaten Cirebon tersebut Apalagi, Kabupaten Cirebon memasuki pilkada tahun ini. Petahana Sunjaya Purwadisastra yang didukung PDI-P kembali maju menjadi calon bupati Cirebon. Sunjaya merupakan pasangan Gotas saat menjabat bupati dan wakil bupati Cirebon 2013-2018.

Khaerudin Imawan, pengajar Komunikasi Politik Universitas Swadaya Sunan Gunung Jati, Cirebon, menilai, kasus Gotas menjadi peringatan kepada calon bupati ataupun pejabat lain di Cirebon untuk tidak melakukan korupsi. "Publik juga harus lebih cermat dalam memilih bupati," ujarnya

(IKI)





Original Post

Kasus Terowongan Bandara Diserahkan ke Polda

Media Cetak Koran Tempo Halaman 2
2018-5-3

Kasus Terowongan Bandara Diserahkan ke Polda

JAKARTA - Penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam pembangunan terowongan bandara dilanjutkan sepenuhnya oleh penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya. Mereka menerima pelimpahan kasus itu dari Bareskrim Polri kemarin.

"Ini kami akan ke Bareskrim untuk ambil berkas perkara kasus tersebut. Kasus ini sudah full dilimpahkan kepada kami," ujar Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Bhakti Suhendarwan, di kantornya kemarin.

Sebelumnya, penyelidikan kasus ini ditangani oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Mereka hendak memastikan apakah dugaan korupsi atau hanya kelalaian yang memicu bencana terowongan itu

ambrol pada 5 Februari lalu.

Dinding sepanjang 20 meter di terowongan di Perimeter Selatan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta itu ambruk di tengah hujan deras. Satu mobil yang sedang melintas tertimbun dan dua penumpangnya sempat terjebak belasan jam. Satu di antaranya, Dyanti Dyah Ayu, 24 tahun, akhirnya tak bertahan dan meninggal setelah dievakuasi.

Polisi, kata Bhakti, telah mengecek sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pembangunan terowongan itu, di antaranya dokumen anggaran milik PT Waskita Karya selaku kontraktor proyek. Adapun sejumlah pakar mengkritik spesifikasi konstruksi dinding terowongan itu yang dianggap terlalu tegak dan tidak memiliki cukup drainase untuk aliran air dari dalam dinding tanah

ANDITA RAHMA





Original Post

Bupati Rita Minta Rp 9 Miliar ke Pengusaha

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-5-3

Bupati Rita Minta Rp 9 Miliar ke Pengusaha

JAKARTA - Direktur Utama PT Golden Sawit Prima, Hery Susanto Gun alias Abun, mengatakan Bupati Kutai Kartanegara (nonaktif), Rita Widyasari, pernah meminta duit Rp 9 miliar kepadanya. Hery mengatakan Rita meminta uang itu melalui Hani Kris-tiyanto, anak buahnya. "Kalau lewat Hani ada minta dana. Rasanya kalau tidak salah Hani minta sembilan (miliar rupiah),"

kata Hery, ketika menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi dengan terdakwa Rita Widyasari di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin.

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa Rita Widyasari menerima hadiah berupa uang sebesar Rp 6 miliar. Uang itu diberikan sebagai imbalan sehubungan dengan pemberian izin lokasi perkebunan kelapa

sawit di Desa Kupang Baru, Muara Kaman, Kabupaten Kukar, kepada PT Sawit Golden Prima. Jaksa menyebutkan bahwa Rita menerima uang suap itu dari Hery, yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini.

Hery didakwa menyuap Rita sebesar Rp 6 miliar agar diberi izin lokasi seluas 16 ribu hektare. Lahan itu untuk perkebunan kelapa sawit. Uang tersebut dikirimkan pada

22 Juli 2010 sebesar Rp 1 miliar dan pada 5 Agustus 2010 sebesar Rp 5 miliar. Hery mengatakan ia didatangi Hani ketika Rita belum terpilih menjadi Bupati Kutai Kartanegara. Setelah didatangi Hani, beberapa hari setelahnya, Hery didatangi Rita untuk meminta nasihat menghadapi pemilihan Bupati Kutai Kartanegara 2010.

Dalam pertemuan itu, menurut Hery, Rita tidak

membicarakan perihal Rp 9 miliar yang diminta Hani. Setelah Rita terpilih sebagai bupati, Hery mengaku mengirimkan uang sebesar Rp 6 miliar kepada Rita sebagai pinjaman. Hery menduga Rita butuh uang pinjaman untuk membayar utang-utang setelah pemilu. Dalam sidang, Rita membenarkan adanya pengiriman uang Rp 6 miliar ini. Tapi, kata dia, uang itu bukan sebagai pinjaman,

melainkan jual-beli emas.

Seusai sidang, Rita membantah pernah mengutus Hani untuk meminta Rp 9 miliar kepada Hery. "Enggak, tidak ada itu. Bohong," kata Rita. Namun Rita membenarkan bahwa ia pernah meminta wejangan kepada Hery untuk menghadapi pemilihan Bupati Kutai Kartanegara. "Dia kan bisa melihat, meramal-meramal. Beliau (Hery) orang besar," kata Rita.

ALFAN HILMI





Original Post

Menjaga Kelestarian Hutan Melalui Perluasan Kawasan Lindung

Media Cetak Koran Tempo Halaman 9
2018-5-3

Menjaga Kelestarian Hutan Melalui Perluasan Kawasan Lindung

Pemerintah Provinsi Papua Barat berencana memperluas kawasan lindung di provinsi tersebut. Perluasan kawasan lindung itu telah menjadi salah satu poin pembahasan penting mengenai revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Papua Barat. "Saat ini kawasan lindung di Papua Barat hanya 36 persen. Kami berharap melalui revisi ini kawasan lindung bisa ditingkatkan menjadi 70 persen," ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat, Charlie Denny Heatubun, Senin lalu.

Perluasan kawasan lindungjuga merupakan salah satu bagian dari upaya Papua Barat untuk menjadi provinsi konservasi. Masuknya perluasan kawasan lindung di revisi RTRW Papua Barat diharapkan bisa menjadi salah satu payung hukum berkaitan dengan komitmen konservasi yang telah dideklarasikan sejak 2015 lalu itu.

Menurut Charlie, melalui peninjauan kembali RTRW tersebut, Papua Barat bisa mengakomodasi ciri-ciri khas provinsi konservasi, sekaligus memberi ruang kelola lebih luas pada masyarakat adat. "Termasuk pencadangan yang lebih besar terhadap kawasan lindung, peluang insentif fiskal, dan skema pendanaan berkelanjutan," ujar dia.

Tahun ini Papua Barat akan menjadi tuan rumah Konferensi Internasional Keanekaragaman Hayati, Ekoturisme, dan Ekonomi Kreatif 2018 atau International Conference on Biodiversity, Ecotourism and Creative Economy (ICBE). Acara yang bakal digelar pada Oktober nanti itu diharapkan bisa semakin menyadarkan semua pihak tentang pentingnya pelestarian lingkungan. "Kami berharap acara ini bisa mendorong pemahaman pentingnya pembangunan berkelanjutan dan kegiatan pelestarian keanekaragaman hayati, pemanfaatan jasa lingkungan, dan ekonomi kreatif berbasis keanekaragaman hayati dan budaya," ujar Charlie, yang juga merupakan Ketua Tim Kerja ICBE 2018.

Papua Barat memiliki kekayaan alam dan keanekaragaman ekosistem yang melimpah. Hal itu mulai dari hutan, pantai, terumbu karang, danau, sungai, serta gletser tropis. Keanekaragaman hayati di tanah Papua menyumbang separuh jumlah total keanekaragaman hayati Indonesia. Salah satu tantangan pemerintah Papua Barat dalam pelestarian lingkungan adalah maraknya perusahaan perkebunan yang masuk ke provinsi tersebut. "Karena itu, perlu segera dibuat payung hukum aturan yang baik," ujar pengamat lingkungan Papua Barat, Yance de Fretes.

agung s.





Original Post

SIDANG LANJUTAN RITA WIDYASARI

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-5-3

SIDANG LANJUTAN RITA WIDYASARI

Terdakwa dugaan kasus suap pemberian izin lokasi perkebunan di Kutai Kartanegara, Rita Widyasari (kiri), mendengarkan keterangan saksi saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Sidang Bupati nonaktif Kutai Kartanegara itu beragendakan mendengarkan keterangan saksi.

MI/M.IRFAN





Original Post

Mau Untung Besar malah Buntung

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-5-3

Mau Untung Besar malah Buntung

Herry Susanto Gun mengaku pernah dimintai uang oleh Bupati nonaktif Kutai Kartanegara Rita Widyasari sebesar Rp9 miliar. Peristiwa itu terjadi saat Rita mengikuti Pilkada 2015.

Putri Anisa Yuliani

puth@medioindonesio.com

PEMILIK PT Sawit Golden Prima Herry Susanto Gun alias Abun mengaku rugi besar setelah berurusan dengan Bupati nonaktif Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

Hal ini terungkap setelahmajelis hakim mempertanyakan keuntungan yang bisa didapatkan oleh Harry setelah mengurus izin kebun kelapa sawit.

Ia sudah mengeluarkan uang miliaran rupiah untuk memuluskan izin kebun kelapa sawit dan tanaman industri. Uang tersebut diberikan kepada Rita sejak 2010.

"Justru dalam kasus ini saya rugi besar. Pak. Uang sudah keluar banyak, tapi (kebun) malah enggak bisa dikerjakan," kata Harry di sidang lanjutan kasus suap dan gra rifikasi dengan terdakwa Rita Widyasari di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, kemarin.

Ia menyebutkan hanya izin lokasi yang baru bisa didapatkan setelah memberikan Rita sejumlah uang.

Menurut Harry, untuk mengelola kebun kelapa sawit dibutuhkan juga izin lainnya. Izin lokasi yang diberikan Rita kepada Harry ialah lahan seluas 16.000 hektare.

Namun, izin tersebut justru tidak keluar dengan alasan ada tumpang tindih dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan lain.

"Ada izin penebangan belum keluar. Jadi sampai sekarang enggak bisa beroperasi," ujarnya.

"Saya masih keluar uang Pak untuk jaga kebun supaya tidak dijarah atau dicuri. Saya

juga masih keluar uang untuk tokoh masyarakat adat, warga sekitar."-imbuhnya.

Dalam sidang. Abun juga mengaku pernah dimintai uang oleh Rita. Peristiwa tersebut terjadi saat Rita mengikuti Pilkada 201S. Namun, kata Abun, permintaan itu tak disampaikan langsung oleh Rita, melainkan, melalui staf Abun, Hanny Kristianto.

"Hanny yang menyampaikan katanya (Rita) minta dana. Rasanya kalau enggak salah Rp9 miliar," ujar Abun.

Di persidangan. Abun tak menyebutkan apakah permintaan tersebut ditindaklanjuti-nya atau tidak. Akan tetapi, ia pernah mengirimkan uang sebesar Rp6 miliar kepada Rita. Namun, uang itu merupakan pinjaman.

Abun memberikan uang itu dengan cara mentransfer lewat rekening bank sebanyak dua kali. "Hanny mengatakan Rita itu butuh dana. Transfer 2 kali. Pertama Rpl miliar. Kedua Rp5 miliar," katanya.

Janjikan IUP

Saksi lain, yakni Lau Djuanda Lesmana, juga rela merogoh kocek hingga Rpl8,9 miliar untuk membeli sebuah perusahaan dari Khairudin, orang dekat Rita. Padahal, saham perusahaan yang dibeli itu hanya seharga Rp250juta.

"Apa tahu nilai saham PT GKB (Gerak Kesatuan Bersama/perusahaan yang dibeli Lau dari Khairudin)?" tanya jaksa KPK kepada Lau. "Tahu Pak. Rp250 juta," jawab Lau.

Lau merupakan pengusaha di bidang pertambangan. Dia menjabat direktur di PT Tanjung Prima Mining. Lau merasa sudah memperhitungkan keuntungan yang akan didapatkan.

"Dengan saham Rp 250 juta, Anda dengan beli Rpl8.9 miliar sudah diperhitungkan keuntungan yang diperoleh?" tanya jaksa, yang diamini Lau.

Menurut Lau, keuntungan yang akan didapatkan sebesar RplOO miliar dengan cadangan tambang 2 juta ton.

Keuntungan itu dihitungnya selama 5 tahun. Selain itu. Lau dijanjikan oleh Khairudin mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP).

(Ant/P-1)





Original Post

Jerat Korupsi

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 3
2018-5-3

Jerat Korupsi

Martin Sihombing martin.sihombing@bisnis.com

Siang yang panas pada 24 April 2018 tak mampu dijinakkan oleh alat pendingin di ruang sidang pidana korupsi. Setya Novanto, yang menanti isi vonis yang akan dibacakan Ketua Majelis Hakim Yanto, tetap merasakan gerah.

Dia berharap, dengan segala argumen yang telah dibacakan pengacaranya, akan membuat hakim tidak menghukumnya. Tentu, karena adanya argumen dari sang penuntut umum dari KPK, rasa was-was Novanto bahwa dirinya bakal dihukum, tetap menghantui.

Mantan ketua umum Partai Golkar, yang telah ikut berkuasa 32 tahun di negeri ini, akhirnya terkulai. Hakim memvonisnya 15 tahun penjara. Novanto terbukti melakukan korupsi proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2013. Dia juga diwajibkan membayar uang pengganti US$7,3 juta dikurangi Rp5 miliar yang telah dititipkan kepada penyidik.

Saat membacakan pleidoinya, Novanto sempat menangis dan menyesali keterlibatannya di perkara itu. "Jika saja saya tidak bersedia ditemui Irman, Diah, dan Andi di Gran Melia, mungkin saya tidak terlibat jauh hingga menyeret saya di kursi pesakitan ini. Apalagi Johannes Marliem telah menjebak dengan merekam setiap pertemuan dengan saya," ujar politisi itu saat membacakan pledoi.

Nasi telah menjadi bubur. Korupsi selalu memberikan keadaannya. Siapa yang berbuat akan mendulang akibatnya. Tinggal menunggu waktu saja. Kasus Novanto adalah contoh kecil dari gunung es kasus korupsi yang diungkap lembaga antirasuah yang berdiri pada 2002 berdasarkan UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu.

Ironisnya, korupsi kakap e-KTP yang menjerat banyak orang, tak terkecuali anggota DPR dan pejabat pemerintah, tak kunjung membuat pejabat jera. Buktinya, sejumlah kepala daerah pun terciduk kasus korupsi dan dibui.

Banyak warga bangsa ini yang

tetap yakin korupsi tak masalah asai tidak ketahuan. Sejatinya, persoalan korupsi bukan soal mengambil berapa banyak uang yang bukan haknya. Korupsi adalah kanker kanker yang menggerogoti kepercayaan publik dalam demokrasi. Mengurangi naluri untuk inovasi dan berkreasi. Meminggirkan prioritas investasi nasional yang penting. "Ini membuang bakat seluruh generasi. Ini membuat takut investasi dan pekerjaan," demikian Joe Biden, politisi kenamaan AS.

Namun, nafsu kekuasaan dan keserakahan membuat orang lupa dan menabrak batas-batas pikiran normal manusia. Khyati Singh, siswa Saai Memorial Girls School, New Delhi, India, mengatakan secara umum manusia memang serakah dalam segala hal. Misalnya, jika Anda menerima cinta dan perhatian, Anda tidak akan bersyukur dan puas. Namun justru menginginkan lebih banyak.

Uang dan keserakahan menjadi kekuatan negatif yang merusak dan kemudian menguasai diri manusia dan lingkungannya.

Novel The Death and Life of Great American Cities (Jane Jacobs, 1961) dan Red Hanest (Dashiell Hammet, 1929) menggambarkan bagaimana uang, keserakahan, dan kekuatan berkorelasi menciptakan masyarakat yang rusak.

Di Negeria, seperti yang dikatakan Menteri Informasi dan Kebudayaan Lai Mohammed, tujuh tahun terakhir para gubernur, menteri dan bahkan pegawai negeri telah mencuri uang rakyat US$6,8 miliar atau setara Rp94 triliun.

Akibatnya, rakyat di negara kaya minyak itu pun merana. Korupsi telah menjadi kanker yang mematikan. Pemimpin dan penyelenggara negara abai menunaikan tugas mulia untuk mensejahterakan rakyatnya.

Tak lama lagi kita menghadapi Pilkada. Tak boleh lelah berharap dan berjuang agar rakyat tak lagi tergiur oleh iming-iming uang dalam menentukan pilihan. Itu adalah jerat untuk melahirkan pemerintahan yang korup. Pilihlah mereka yang bersih dari korupsi dan mampu membawa kita lebih sejahtera.

Martin Sihombing





Original Post

KPPU Jangan Kalah Cepat

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-5-3

KPPU Jangan Kalah Cepat

Sembilan Komisioner Komisi Pengawas Persaingan

Usaha (KPPU) periode 2018-2023 akhirnya resmi

dilantik oleh Presiden Jokowi.

David Eka Issetiabudi, M.C. Noviahzal Fernandez

Amanda K Wardhani

Mimik wajah berbeda dari para komisioner tampak jelas menjelang pelantikan kemarin (2/5). Ada ketegangan, semringah, dan juga raut wajah cair terpantul dari wajah-wajah para penggawa lembaga persaingan usaha tersebut.

Pengangkatan Komisioner KPPU tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81/P Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat anggota KPPU periode 2012-2018 dan Pengangkatan Keangg-gotaan KPPU periode 2018-2023.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah sejak KPPU berdiri, pelantikan angkatan keempat ini digelar di Istana Negara. Tentu menimbulkan rasa yang berbeda.

"Dalam sejarah berdirinya KPPU, ini angkatan keempat yang baru dilantik oleh Presiden Republik Indonesia. Ini sejarah bagi KPPU dan menunjukkan penghargaan negara terhadap eksistensi KPPU," ungkap Chandra Setiawan seusai pelantikan di Istana Negara.

Hal ini juga diamini oleh Ketua KPPU periode 2012-2018 Muhammad Syarkawi Rauf. Pada tahun-tahun sebelumnya, komisioner belum pernah dilantik di Istana Negara.

Namun, hal ini bisa saja diartikan kalau pemerintah dalam hal ini Kepala Negara mempunyai atensi kepada Komisi, khususnya terhadap keberlangsungan penyelenggaraan persaingan usaha yang sehat.

Posisi strategis KPPU kini semakin dilihat. Di sisi lain, sejumlah tantangan pengawasan persaingan usaha tentu ikut bertambah.

Terkait dengan payung hukum persaingan usaha saja, misalnya, saat ini masih mengandalkan Undang-Undang No.5/1999 tentang Larangan Praktek iMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Padahal, zaman semakin beru-

bah yang diiringi dengan doktrin persaingan usaha yang tidak kalah dinamis.

Maka tak heran setelah resmi diangkat menjadi pengawas persaingan usaha, para komisioner ini harus langsung ngebut.

Bagi pelaku usaha, komisioner baru KPPU ini bisa menjadi agen perubahan, terutama untuk UU No.5/1999.

"Sebuah peraturan dibuat harus dalam upaya membina, bukan membina-sakan atau mematikan iklim investasi," ujar Dana Girindrawardana, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Bidang Kebijakan Publik.

Salah satu yang harus diubah, kata dia, terkait dengan kewenangan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan yang selama ini melekat pada KPPU karena hal itu melabrak sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia.

"KPK saja tidak memiliki kewenangan mengadili sebagaimana KPPU dan hal ini ada di dalam UU, bukan diskresi para komisioner," jelasnya.

Selain itu, juga soal denda maksimal 30% dari omzet bagi pelaku bisnis yang terbukti melanggar kaidah persaingan usaha yang sehat.

Besaran denda tersebut dinilai terlampau tinggi dan akan menjadi bagian yang mematikan bagi beberapa industri. Hampir tidak mungkin sebuah perusahaan, termasuk retail perbankan atau industri padat karya lainnya bisa bertahan jika harus membayar denda sebesar itu.

Program liniensi atau whistleblower (WB) atau justice collobolator (JC) dengan memberi keringanan hukuman bagi pelaku usaha yang kooperatif selama periode pemeriksaan juga menjadi catatan yang harus didefinisikan secara cermat karena bisa menimbulkan implikasi negatif di masa mendatang.

"Dunia swasta rentan nasibnya, beda dengan di instansi pemerintah,

di mana JC atau WB bisa disembunyikan identitasnya dan dilindungi oleh UU. Di swasta, JC atau WB harus benar-benar terdefinisi dengan baik karena jika identitasnya ketahuan, maka karier seseorang atau suatu perusahaan akan terhambat, baik di industri yang sama atau di industri yang lain," tutur Dana.

PRIORITAS

Ada beberapa hal yang akan menjadi prioritas komisioner dalam menetapkan visi dan misi kerja ke depan. Pertama, soal sinergi dan kerja sama dengan kementerian dan lembaga yang terkait dengan beragam isu, khususnya, soal ketahanan pangan.

Oleh karenanya, Komisi akan merumuskan panduan [guide line) bagi pengusaha yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi mereka untuk menjunjung tinggi persaingan usaha yang sehat.

Menurut Chandra, kepengurusan yang baru ini akan berusaha mengubah citra organisasi yang selama ini sering kali ditakuti oleh pengusaha.

"Yang terpenting kita berusaha agar (urusan] persaingan usaha ini bukan sesuatu yang menakutkan," ujarnya.

Kedua, soal kelembagaan KPPU. Komisioner KPPU Dinni Melanie menyebutkan bahwa pihaknya akan meneruskan agenda amendemen UU No.5/1999, yang salah satunya

mengamanatkan mengenai penguatan kelembagaan KPPU.

Penguatan kelembagaan yang dimaksud, meliputi penguatan penyelidikan, status lembaga yang memiliki persamaan seperti Kementerian/Lemba-ga, dan lainnya.

Merujuk draf amendemen yang diterbitkan DPR, pasal penguatan KPPU sudah banyak disinggung.

"Pastinya kita inginnya amendemen UU No. 5/1999 bisa diselesaikan segera, tahun ini. Jadi dengan amendemen itu, diharapkan kerja KPPU lebih optimal," katanya.

Ketiga, Komisi wajib cepat beradaptasi dengan perubahan. Apalagi, tantangan persaingan usaha sudah tidak lagi memperhatikan wilayah. Globalisasi dan perkembangan teknologi mengantar era e-commerce, financial technology, dan platform bisnis lain berubah.

Perubahan model bisnis tersebut tentunya menuntut adanya perubahan doktrin persaingan usaha.

Hal inilah yang coba diupayakan para komisioner KPPU 2018-2023.

Komisioner KPPU Kurnia Toha menyebutkan tantangan perubahan teknologi yang begitu cepat tidak menjadi alasan bagi Komisi untuk tertinggal, kendati banyak kelemahan Komisi untuk melihat celah persaingan usaha tidak sehat yang timbul dari aktivitas model bisnis baru.

Kurnia menganggap hal itu tidak bisa menjadi penghalang. Sementara itu, amendemen beleid persaingan usaha menjadi keniscayaan dan diharapkan menjadi prioritas.

Teori begitu cepat berubah, kita dipacu untuk mengikuti perubahan itu, karena berpengaruh pada pola persaingan. Melihat kemajuan teknologi ini, tidak bisa dipungkiri, perubahan yang ada merupakan dampak persaingan usaha juga," tambahnya.

Setelah sembilan komisioner dilantik, sejumlah pekerjaan rumah yang menumpuk sudah menunggu. Berbagai agenda menunggu, seperti, pembahasan RUU Persaingan Usaha, perkara persaingan usaha yang masih berjalan, serta aktivitas sinergi dengan kementerian dan lembaga lainnya.

Hanya saja, sebelum semuanya dilakukan, para komisioner perlu menyiapkan siapa yang akan menjadi Ketua dan Wakil Ketua KPPU. Nantinya, mekanisme pemilihan tersebut ditentukan dari rapat internal sembilan komisioner.

Ke depan, menurut Muhammad Syarkawi Rauf, KPPU tetap harus menyeimbangkan antara pencegahan dengan penegakan hukum yang kuat. Prinsipnya, mencegah terjadinya pelanggaran jauh lebih baik dibandingkan dengan menghukum tanpa mengabaikan tindakan hukum bagi mereka yang melanggar hukum.

David Eka Issetiabudi/ M.C. Noviahzal Fernandez/ Amanda K Wardhani





Original Post

Kasus Bupati Subang Siap Disidangkan

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 8
2018-5-3

Kasus Bupati Subang Siap Disidangkan

BANDUNG Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tengah mempersiapkan untuk menggelar kasus dugaan suap dengan tersangka Bupati Subang Imas Aryumningsih. Komisi Pemberantasan Korupsi pun telah melimpahkan kasus Bupati Subang ini untuk segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Bandung. Berdasarkan data yang dihimpun. Pengadilan Tipikor Bandung akan terlebih dahulu menyidangkan penyuap Imas yakni Miftahudin. Seperti diketahui, Miftahudin ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK lantaran diduga memberikan suap kepada Imas untuk mengurus perizinan di Kabupaten Subang senilai Rp 1,4 miliar. Panitera Muda (Panmud) Tipikor PN Kelas IA Khusus Bandung M Tierre mengonfirmasi jika berkas atas nama Miftahudin telah dilimpahkan oleh penyidik KPK pekan lalu. Untuk jadwalnya (sidang) masih diatur dan belum keluar." ujarnya.

(YS)





Original Post

PN Jakbar Berlakukan Pelayanan Satu Pintu

Media Cetak Jawa Pos Halaman 18
2018-5-3

PN Jakbar Berlakukan Pelayanan Satu Pintu

PALMERAH Untuk mewujudkan pelayanan yang bersih dan transparan serta bebas dari praktik korupsi; kolusi, dan nepotisme (KKN), Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat memperlakukan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). PTSP yang mulai dibuka kemarin (2/5) itu diresmikan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Herri Swantoro.

Dia menyatakan, pengadilan harus menerapkan PTSP. Hal tersebut berasal dari Kepres Nomor 97 Tahun 2014. Jadi, pe-layanan harus terbuka dan terkontrol. Waktunya juga harus terukur. Tadinya, kata Herri, pelayanan PTSP berada di bagian-bagian ruangan atau lorong, tetapi sekarang tidak. Tujuannya, menepis KKN.

"Karena mulai saat ini pelayanan hanya di PTSP, selain di situ berarti ilegal. Jadi, permohonan di sini sampai keluar dokumen juga di sini," jelasnya. Pemberlakuan sistem PTSP tersebut, jelas Herri, sudah mulai bergulir di seluruh pengadilan hingga mencapai 70 persen. Di antaranya, di Aceh, Medan, Pekanbaru, JawaTimur, dan Jawa Barat. Sebentar lagi, Jawa Tengah dan lainnya menyusul. "Mudah-mudahan Agustus mendatang PN se-Indonesia sudah menggunakan sistem PTSPT terangnya.

Kepala PN Jakarta Barat Sumpeno menyatakan, PTSP itu dibuka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang mencari keadilan dengan menyelenggarakan pelayanan yang cepat, adil, mudah, trans-

paran, terukur, dan terjangkau. "Dengan adanya PTSP, pelayanan kepada masyarakat terkait hal-hal teknis dan administrasi peradilan yang dulu berada di lantai 2, 3, dan 4 mulai saat ini dipusatkan dan terintegrasi pada satu pintu. Yaitu, lobi depan

kantor," jelasnya.

Pihaknya juga tak lupa mengucapkan terima kasih atas penilaian sehingga PN Jakarta Barat bisa menjadi anggota pengadilan internasional yang berpusat di Australia. Pihaknya pun akan menjaga keanggotaan

yang didapatkan pada 11 April itu.dengan baik. "Dan, untuk selanjutnya, kami akan jaga komitmen ini sehingga bisa maksimal. Jangan sampai tidak menjadi baik. Karena itu, akan terus kami evaluasi," ung kapnya.

(gih/co3/gum)





Original Post

Novanto Dihibur Fahri

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2018-5-3

Novanto Dihibur Fahri

SETYANovanto pasrah. Divonis 15 tahun penjara, eks Ketum Golkar itu tak mengajukan banding. Sahabat Novanto, Fahri Hamzah menghi-burnya. Fahri meminta Novanto berjiwa besar.

Kuasa hukum Novanto, Maqdir Ismail menyebut, kliennya tak mengajukan banding lantaran sudah lelah. "Beliau merasa telah dengan proses peradilan ini," ujar Maqdir. Pertimbangan lain Novanto tak banding karena KPK juga tak mengajukan banding.

Memberitahukan dirinya tidak banding, Novanto sudah mengirim surat kepada KPK, Senin 30 April. Dalam surat yang ditulis tangan, dia menerima dan menghormati vonis 15 tahun penjara yang diketok Ketua

Majelis Hakim Tipikor Yanto. Dalam surat itu juga, Novanto meminta KPK mempertimbangkan kembali permohonan Justice Collaborator-nya.

Kini, menurut Maqdir, Novanto ingin merenung dan mempelajari kasus yang menjeratnya dengan jernih. "Beliau merasa ingin berkontemplasi saja," ungkap Maqdir. Dia membantah Novanto tidak mengajukan banding karena takut hukumannya diperberat di tingkat kasasi, seperti beberapa terdakwa korupsi lain dalam kasus yang berbeda.

Kuasa hukum Novanto lainnya, Finnan Wijaya mengungkapkan, kliennya sudah memba ar denda Rp 500 juta sesuai vonis hakim. "Sudah,

hari ini dibayar via transfer bank," ujarnya di Gedung KPK., kemarin.

Menurut Firman, dengan tidak mengajukan banding, Novanto bakal lekas dieksekusi. Kemungkinan ke Lapas Sukamiskin. Masa tahanan Novanto di KPK akan berakhir hari ini. Firman memperkirakan, jika tidak hari ini, Novanto akan dieksekusi esok hari.

Jubir KPK Febri Diansyah mengatakan, waktu eksekusi akan ditentukan jaksa. Menurut Febri, alasan KPK tidak mengajukan banding lantaran ingin fokus mencari pihak lain yang diduga menikmati aliran dana haram dari proyek senilai Rp 5,9 triliun. "KPK ingin fokus pada tahap Iebih lanjut, mencermati fakta-fakta di lapangan dan melakukan pengembangan perkara untuk mencari pelaku lain," tandas Febri.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berusaha menghibur Novanto. Dia meminta koleganya itu berjiwa besar menerima dan menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

"Banyak yang saya ketahui dari peristiwa ini yang nggak bisa ngomong. Tetapi semua sudah kembali kepada Pak Nov, karena dia yang tahu peristiwanya, dia yang tahu apa yang dia rasakan sekarang. Saya sebagai

sahabat tentu berharap dia tetap jiwa besar, jangan terpukul," kata Fahri di Mapolda Metro Jaya, kemarin.

Fahri juga meminta Novanto tak terlalu lama larut dalam kesedihan. Dengan begitu, dia bisa segera beraktivitas kembali serta menata masa depannya. "Jangan terlalu lama dalam kesedihan, kembali jalanilah hidup ini. Kita masih bisa minum air, kita masih bisa napas, kita masih bisa makan sambil terus berdoa supaya peristiwa ini bisa selesai. Keluar dan kembali beraktivitas seperti biasa dan membangun masa depannya," hibur Fahri.

Sekadar latar. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Selasa, 24 April 2018 menjatuhkan vonis terhadap Novanto dengan pidana penjara 15 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain pidana kurungan, hakim juga mewajibkan Novanto membayar uang pengganti kerugian negara 7,3 juta dolar AS dikurangi dengan uang yang telah dikembalikan sebesar Rp 5 miliar subsider 2 tahun kurungan. Majelis hakim yang terdiri dari Yanto sebagai ketua majelis dengan anggota majelis Frangki Tambuwun, Emilia Djajasubagja, Anwar dan Sukartono juga mencabut hak politik Novanto menduduki jabatan publik selama 5 tahun setelah selesai menjalani masa pemidanaan.

okt





Original Post

Pansel Hakim Konstitusi Buka Kesempatan Untuk Perempuan dan Laki-laki

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-5-3

Pansel Hakim Konstitusi Buka Kesempatan Untuk Perempuan dan Laki-laki

NERACA

Jakarta - Panitia Seleksi (Pansel) Hakim Konstitusi membuka kesempatan bagi laki-laki maupun perempuan untuk melamar menjadi pengganti Hakim Konstitusi pengganti Maria Farida In-drati.

"Persoalan gender perempuan tidak, pada dasarnya kita tidak ada perbedaan, tetapi kalau kemudian dalam seleksi itu ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Itu nanti kita jadi pertimbangan sendiri untuk sekali lagi ini menyampaikan kepada Presiden. Karena nanti terakhir apakah ada prioritas perem-puanatautidalcitusemuanya di tangan Presiden," kata Ketua Pansel hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono dalam konferensi pers di gedung Sekretariat Negara Jakarta, Rabu (2/5).

Pansel tersebut terdiri atas Harjono selaku ketua, Maruarar Siahaan (mantan Hakim Konstitusi), Sukma Violetta (Komisioner Komisi Yudisial), Zainal Arifin Mochtar (pakar hukum perdata), dan Mas Achmad Santosa (praktisi hukum).

Maria Farida sudah menjadi Hakim Konstitusi untuk dua periode yaitu 2008-2013 dan 2013-2018 dan akan mengakhiri jabatannya pada 13 Agustus 2O18."Jadi kalau persoalan siapa yang jikan menjadi calon tentu tidak akan lepas dari siapa yang mendaftarkan. Kalau yang mendaftar sudah bagus, sudah banyak, kesempatan kita memilih juga jadi lebih banyak, tolong juga disosialisasikan bahwa kesempatan ini dibuka," tambah Harjono.

Sebelumnya muncul wacana untuk mencari perempuan sebagai pengganti Maria agar memenuhi representasi perempuan dalam komposisi 9 orang Hakim Konstitusi.

Sejumlah syarat yang untuk menjadi hakim MK adalah I. Perorangan A. Persyaratan 1. Warga Negara Indonesia; 2. Berijazah Doktor dan Magister dengan dasar Sarjana (Sl) yang berlatar belakang pendidikan tinggi hu-

kum 3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia 4. Berusia paling rendah 47 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan pertama (13 Agustus 2018) 5.

Mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban 6. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 7. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan 8. Mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 tahun B.

Tata Cara Pendaftaran 1. Surat lamaran di atas kertas bermaterai Rp 6.000,00 ditujukan kepada Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden, dengan melampirkan a. Surat Pernyataan Kesediaan untuk menjadi Hakim Konstitusi b. Daftar Riwayat Hidup c. Fotokopi ijazah Sarjana (Sl), Magister(S2), dan Doktor(S3) yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang d. Laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari Lembaga yang berwenang (bagi penyelenggara negara menyampaikan terima LHKPN disertai print out LHKPN dan bagi yang bukan penyelenggara negara mengisi dan menyampaikan formulir daftar harta kekayaan); e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); f. Fotokopi KartuTanda Penduduk(KTP) g. Pasfoto terbaru 3 (tiga) lembar ukuran 4x6 dengan latar belakang berwarna merah h. Surat Pernyataan berpengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, di atas kertas bermaterai Rp 6.000 h. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetp, di atas kertas bermaterai Rp 6.000 j. Pernyataan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan k.

ant





Original Post

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-5-3

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

No 726IPdt.G/2017/PNJkt-Sl.EUAN SUMANTRI-

IKLAN





Original Post

Fredrich Yunadi ke Cipinang, Setya Novanto ke Sukamiskin

Media Online beritagar.id
2018-05-03

Mantan Ketua DPR, Setya Novanto dan mantan pengacaranya Fredrich Yunadi pernah bersama-sama menjalani tahanan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kini keduanya berpisah. Fredrich dipindahkan ke rumah tahanan Cipinang atas kemauan sendiri, sedangkan Novanto bakal menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung karena tak mengajukan banding atas vonisnya.

Pemindahan Fredrich dari tahanan KPK ke Cipinang itu didampingi jaksa KPK pada Rabu (2/5/2018). Informasi pemindahan Fredrich itu diungkapkan jaksa KPK, M Takdir Suhan, seperti dilansir Kompas.com.

Fredrich dipindahkan ke rumah tahanan Cipinang, Jakarta Timur sesuai perintah majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Pada sidang Kamis (12/4/2018), Fredrich mengajukan permohonan kepada majelis hakim agar dipindah tempat penahanannya.

Fredrich beralasan, selama berada di rumah tahanan KPK, haknya sebagai tahanan tidak dipenuhi. Ia mencontohkan hak untuk mendapatkan obat-obatan. Fredrich juga mengeluhkan makanan dan kondisi tahanan di rumah tahanan KPK.

Fredrich diduga merekayasa agar Setya Novanto dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Selatan. Ia dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan maksimal hukuman 12 tahun.

KPK juga menetapkan dokter Bimanesh Sutarjo sebagai tersangka. Dokter spesialis penyakit dalam ini, bersama Fredrich, diduga merekayasa data medis Setya Novanto.

Fredrich menjalani sidang perdana sejak 8 Februari 2018 lalu. Selama hampir empat bulan sidang berjalan, Fredrich selalu menyajikan drama, seperti tudingan ke jaksa, sumpah pocong dan lain-lain.

Masyarakat pun bakal menyaksikan beragam aksi aktor utama Fredrich sampai putusan yang rencananya digelar pada 7 Juni nanti.

Sementara Fredrich masih menghadapi sidang, Setya Novanto telah pasrah dengan hukumannya. Pada Selasa (24/4/2018), hakim menghukum Novanto 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Novanto harus membayar uang pengganti sebesar $7,3 juta AS dikurangi Rp5 miliar yang telah dikembalikannya. Hakim juga mencabut hak politik Novanto untuk 5 tahun setelah menjalani masa pemidanaan.

Vonis hakim itu lebih rendah dari tuntutan jaksa. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut terdakwa Setya Novanto 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Kubu KPK dan Setya Novanto tak mengajukan banding atas putusan hakim itu. KPK memutuskan tak banding karena fokus pada tahap lebih lanjut dan pengembangan kasus e-KTP.

Kubu Novanto pun tak mengajukan banding. Pengacara Setnov, Maqdir Ismail, menyatakan bahwa kliennya menerima hukuman dan ingin merenung.

"Pak Setnov juga menerima putusan karena KPK terima putusan. Alasan pokoknya bukan cuma lelah menghadapi perkara, tapi karena mau melakukan kontemplasi terhadap perjalanan perkara ini," kata Maqdir Ismail.

Dengan tak bandingnya kubu jaksa dan Novanto, KPK segera mengeksekusi putusan hakim. Novanto akan menjadi penghuni penjara Sukamiskin dan wajib membayar uang pengganti sesuai amar putusan hakim.

"Mengacu ke Undang-Undang Tipikor, jika tidak dibayar maka dapat dilakukan penyitaan aset dan dilelang untuk negara. Kami harap pihak Setya Novanto kooperatif dan membayar seluruh denda dan uang pengganti nantinya," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah. melalui Antaranews.

https://beritagar.id/artikel/berita/fredrich-yunadi-ke-cipinang-setya-novanto-ke-sukamiskin?content=all



Original Post

KPK Eksekusi Novanto ke Lapas Sukamiskin Secepatnya

Media Online rri.co.id
2018-05-03

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengeksekusi mantan Ketua DPR RI Setya Novanto ke Lapas Sukamiskin Bandung Jawa Barat secepatnya.

Sebelumnya, baik KPK maupun pihak Novanto, tidak akan mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Novanto dalam perkara korupsi KTP-el.

"Terhadap Setya Novanto tentu kami rencanakan bisa dilakukan secepatnya karena baik pihak kuasa hukum sudah tidak menyatakan banding, KPK pun menyatakan menerima putusan tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK RI, Jakarta, Rabu (2/5/2018).

Pada saat ini, kata dia, KPK sedang melakukan proses administratif terkait dengan eksekusi Novanto tersebut.

"Saya kira dalam waktu dekat, semoga minggu ini bisa diselesaikan eksekusi pidana penjaranya, tentu ke Sukamiskin," ucap Febri.

Dalam perkara korupsi KTP-el, Novanto telah divonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan ditambah pembayaran uang pengganti 7,3 juta dolar AS (sekitar Rp65,7 miliar dengan kurs Rp9.000 per dolar AS saat itu) dikurangi Rp5 miliar yang sudah dikembalikan Novanto.

"Setelah itu, ada kewajiban dari terpidana membayar uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Kemarin yang sudah dititipkan `kan Rp5 miliar. Hakim juga menegaskan hukuman uang pengganti itu dikurangi uang yang dititipkan itu," tuturnya.

Febri pun menyatakan bahwa sesuai dengan undang-undang terpidana wajib untuk membayar uang pengganti setelah eksekusi dilakukan.

"Tentu ada waktu yang diberikan oleh undang-undang terpidana wajib untuk membayar uang pengganti itu kalau tidak membayar uang pengganti atau tidak katakanlah tidak sanggup membayar uang pengganti maka akan dilakukan penyitaan terhadap aset-aset dari terpidana hingga dilakukan proses lelang untuk memenuhi uang pengganti tersebut," ujarnya. (mon/ant/WDA)

http://rri.co.id/post/berita/522949/nasional/kpk_eksekusi_novanto_ke_lapas_sukamiskin_secepatnya.html



Original Post

Setya Novanto dan Deisti Jadi Saksi di Sidang Fredrich

Media Online Detikcom
2018-05-03

Jakarta -
Terdakwa merintangi penyidikan, Fredrich Yunadi, menjalani sidang lanjutan pada hari ini. Setya Novanto dan istrinya, Deisti Astriani Tagor, akan menjadi saksi sidang perkara ini.

"Saksi FY (Fredrich Yunadi) hari ini Setya Novanto dan Deisti Astriani," ujar jaksa pada KPK M Takdir ketika dikonfirmasi, Kamis (3/5/2018).

Selain itu, saksi yang dihadirkan dalam sidang perkara ini dokter RS Premier Jatinegara Glen Sherwin Dunda. Sidang dijadwalkan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB.

"Sama dokter Glen Sherwin Dunda," tutur dia.

Fredrich didakwa merintangi penyidikan KPK atas Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Fredrich, bekas pengacara Novanto, didakwa bekerja sama dengan dokter Bimanesh Sutarjo melakukan rekayasa agar Novanto dirawat inap di RS Medika Permata Hijau untuk menghindari pemeriksaan penyidik KPK.

Awalnya, dr Bimanesh dihubungi Fredrich dengan maksud meminta bantuan agar Novanto dapat dirawat di RS Medika Permata Hijau. Fredrich juga meminta dr Bimanesh membuat diagnosa Novanto menderita berbagai penyakit, termasuk hipertensi.

Atas perbuatannya, Fredrich diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
(fai/aan)

https://news.detik.com/berita/d-4002007/setya-novanto-dan-deisti-jadi-saksi-di-sidang-fredrich



Original Post

Media