Rumah Terakhir di Tol Semarang-Batang Dieksekusi - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-04

Semarang - Pengadilan Negeri Semarang mengeksekusi sebuah rumah di Kelurahan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang merupakan bangunan terakhir yang masih berdiri di ruas proyek tol Batang-Semarang.

Eksekusi yang dipimpin langsung panitera pengganti Pengadilan Negeri Semarang yang berlokasi di Jalan Wahyu Asri Utara VIII/ AA.36, Kelurahan Ngaliyan, Kota Semarang, Kamis (3/5), dihadiri secara langsung oleh Ketua Pengadilan Purwono Edi Santosa.

Panitera pengganti PN Semarang membacakan surat penetapan pengadilan dan memerintahkan orang-orang yang masih berada di dalam bangunan untuk keluar.

Usai pembacaan surat penetapan eksekusi, Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Purwono Edi Santosa, menjelaskan pelaksanaan eksekusi ini sudah melalui berbagai prosedur yang ditentukan perundang-undangan.

Ia menjelaskan PT Jasa Marga sebagai pelaksana proyek Tol Batang-Semarang telah menitipkan uang sebesar Rp 1,9 miliar sebagai pengganti atas bangunan yang berdiri di lahan seluas 288 meter persegi itu.

Uang pengganti tersebut ditujukan kepada dua pihak, masing-masing Sri Urip dan Oki Jalu Laksono yang keduanya memiliki sertifikat tanah sengketa itu.

"Termohon eksekusi sudah ditawarkan besaran ganti rugi berdasarkan surat penetapan dari pengadilan," katanya.

Namun, tidak ada iktikad baik dari termohon untuk melakukan pengosongan atas tanah dan bangunan itu.

Bahkan, lanjut dia, pengadilan juga sudah melayangkan surat peringatan yang tidak pernah ditanggapi hingga akhirnya diterbitkan penetapan eksekusi tersebut.

Berkaitan dengan tanah sengketa ini, menurut dia, BPN juga telah menerbitkan surat keputusan tentang pencabutan hak kepemilikan lahan tersebut sehingga statusnya kini sudah menjadi milik negara.

"Uangnya sudah ada, kami tidak ada urusan siapa yang lebih berhak atas uang titipan ini. Yang pasti harus ada kejelasan tentang status kepemilikan tanah tersebut," katanya.

Sementara itu, kuasa hukum salah satu pemilik sertifikat tanah atas nama Oki Jalu Laksono, Ahmad Dalhar, yang ikut hadir dalam pelaksanaan eksekusi mengatakan sesungguhnya kliennya sudah memilikk iktikad baik untuk menyelesaikan sengketa itu bersama Sri Urip.

"Sudah ditawarkan untuk dibagi dua saja, namun ditolak," katanya.

Bahkan, menurut dia, sesungguhnya sengketa perdata ini sudah memiliki putusan hukum tetap dari pengadilan.

Atas perkara perdata antara kliennya dan Sri Urip tahun 2004 lalu, pengadilan sudah memutuskan kliennya sebagai pemilik sah dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

http://www.beritasatu.com/satu/490902-rumah-terakhir-di-tol-semarangbatang-dieksekusi.html



Original Post

Eks Dirjen Hubla Menangis Bacakan Pledoi Kasus Dugaan Suap - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-04

Jakarta - Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemhub) Antonius Tonny Budiono menangis usai membacakan pledoi atau nota pembelaan dalam sidang perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek di lingkungan Ditjen Hubla yang menjeratnya sebagai terdakwa, di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (3/5). Sambil terisak, Tonny meminta kolega dan rekan-rekannya untuk tidak mengikuti jejaknya menerima suap dan gratifikasi.

"Saya mengingatkan kepada teman-teman saya, kolega saya agar ini menjadi pembelajaran, dan tidak berbuat seperti saya," kata Antonius di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (3/5).

Dalam nota pembelaannya, Tonny mengakui menerima suap dan gratifikasi terkait jabatannya sebagai Dirjen Hubla Kemhub. Namun, Tonny meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan terhadapnya. Di usia yang sudah senja, Tonny berharap dapat berkumpul bersama sanak keluarganya.

"Kalau majelis hakim berkenan memberi saya kesempatan di sisa usia senja saya untuk bisa hidup bersama anak, menantu, dan cucu, sebab jika saya tidak terkena OTT KPK, mungkin kekeliruan saya akan menjadi-jadi," ungkapnya.

Tonny mengaku tak bermaksud untuk menerima suap dan gratifikasi. Hal ini setidaknya tercermin saat tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkapnya beberapa waktu lalu. Dikatakan, barang-barang yang diduga sebagai suap dan gratifikasi bertebaran di tempat tinggalnya.

"Jika niat saya untuk mengumpulkan harta, tas dan uang yang sudah disita (KPK), pasti tidak akan bertebaran bersama pakaian kotor di mes tempat saya tinggal. Tidak ada yang saya tutup-tutupi selama ini, apalagi dipoles," katanya.

Dalam kesempatan ini, Tonny mengaku sudah berupaya membersihkan lingkungan Ditjen Hubla dari tindak pidana suap maupun pungutan liar sejak dilantik sejak Dirjen Hubla pada 16 Mei 2016 lalu. Tonny mengaku ingin memutus mata rantai permainan curang di lembaganya.

"Memang saya akui saya menerima pemberian uang, tetapi, bukan karena saya menyalahgunakan jabatan. Apa yang saya lakukan, pekerjaan saya tidak tertuju pada ke situ, saya tidak tahu," katanya.

Ketua Majelis Hakim Syaifudin Zuhri menyampaikan pendapat atas nota pembelaan yang disampaikan Tonny.

"Pada intinya terdakwa mengakui kesalahan walaupun tidak bermaksud menerima suap dan gratifikasi. Terdakwa meminta keringanan dalam pleidoinya," katanya.

Hakim Syaifudin kemudian meminta pendapat jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas nota pembelaan yang disampaikan oleh Antonius. Jaksa menyatakan tetap pada tuntutannya yakni 7 tahun penjara.

Kemudian jaksa KPK menyerahkan surat penetapan justice collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan KPK atas nama Antonius kepada majelis hakim. Hakim kemudian menyatakan akan mempertimbangkan status JC Antonius dalam putusan yang akan digelar pada Kamsi 17 Mei 2018.

Diketahui, Jaksa KPK menuntut Antonius Tonny Budiono dihukum tujuh tahun pidana penjara dan membayar denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan.

Jaksa meyakini Tonny telah terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap Rp 2,3 miliar dari Komisaris PT Adiguna Keruktama, Adi Putra Kurniawan terkait proyek pekerjaan pengerukan alur Pelabuhan Pulang Pisau Kalimantan Tengah tahun 2016 dan pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Samarinda Kalimantan Timur tahun 2016. Selain itu, uang Rp 2,3 miliar tersebut diberikan karena Tonny telah menyetujui penerbitan surat izin kerja keruk (SIKK) untuk PT Indominco Mandiri, PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Banten. Kemudian Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas Semarang, yang pengerukannya dilakukan oleh PT Adhiguna Keruktama.

Tonny juga dinilai terbukti menerima gratifikasi berupa uang Rp 5,8 miliar, USD 479.700, EU 4.200, GBP 15.540, SGD 700.249 dan RM 11.212. Tak hanya itu, Tonny juga menerima barang-barang senilai Rp 243 juta dan uang Rp 300 juta yang telah terpakai habis.

Meski demikian, Jaksa menilai Tonny telah bersikap kooperatif, berterus terang, sopan dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dipidana. Atas sikapnya yang koperatif, KPK pun mengabulkan status JC yang diajukan Tonny.

http://www.beritasatu.com/satu/490936-eks-dirjen-hubla-menangis-bacakan-pledoi-kasus-dugaan-suap.html



Original Post

KPK Segera Eksekusi Novanto ke Lapas Sukamiskin - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-04

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengeksekusi mantan Ketua DPR, Setya Novanto ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung. Eksekusi ini dilakukan lantaran pihak KPK maupun Novanto tak mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan vonis 15 tahun pidana penjara terhadap terdakwa perkara korupsi proyek e-KTP tersebut.

"Untuk Setya Novanto tentu kita rencanakan (eksekusi) bisa dilakukan secepatnya ya, karena pihak kuasa hukum sudah tidak mengajukan banding, KPK pun menyatakan menerima putusan tersebut. Sekarang sedang proses administratif, saya kira dalam waktu dekat semoga minggu ini sudah bisa diselesaikan proses eksekusi, eksekusi pidana penjaranya tentu dilakukan ke Lapas Sukamiskin," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (3/5).

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 15 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap Novanto. Tak hanya itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar USD 7,3 juta dikurangi uang yang telah dikembalikan kepada KPK sebesar Rp5 miliar subsider 2 tahun pidana penjara, dan pidana tambahan lainnya berupa pencabutan hak politik Novanto selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok.

Tak hanya eksekusi ke Lapas Sukamiskin, Febri mengatakan, pihaknya juga bakal mengeksekusi putusan terhadap Novanto lainnya, yakni denda dan pidana tambahan seperti uang pengganti dan pencabutan hak politik. Sejauh ini, Febri mengaku belum mendapat informasi terbaru mengenai uang pengganti tersebut. Dikatakan, berdasar aturan perundang-undangan jika uang pengganti tidak dibayarkan, KPK akan menyita aset-aset Novanto untuk memenuhi kewajiban tersebut.

"Kemarin yang sudah dititipkan pada proses kan Rp 5 miliar ya dan hakim juga menegaskan hukuman uang pengganti dikurangi uang yang dititipkan. Saya belum dapat informasi hingga saat ini terkait dengan pembayaran tersebut, tapi setelah eksekusi tentu ada waktu yang diberikan undang-undang ya, terpidana wajib membayar uang pengganti itu kalau tidak membayar atau tidak sanggup maka akan dilakukan penyitaan terhadap aset aset dari terpidana hingga dilakukan proses lelang untuk memenuhi uang pengganti tersebut," katanya.

Meski Novanto dieksekusi dan perkaranya berkekuatan hukum tetap atau inkracht, KPK menegaskan bakal terus mengusut kasus e-KTP. Termasuk menjerat Novanto dengan pasal pencucian uang jika ditemukan bukti adanya aset yang disamarkan. Tak hanya itu, KPK memastikan bakal menjerat pihak-pihak lain yang terlibat atau diuntungkan dari korupsi e-KTP.

"Kemungkinan pengembangan tentu tidak bisa ditutup ya sepanjang memang bukti yang nanti kita temukan. Saat ini KPK juga mendalami baik peran pihak lain ataupun dugaan tindak pidana selain korupsi seperti pencucian uang dan yang lainnya. Tentu kami harus memastikan itu dilakukan dengan hati hati dan itu juga cukup kuat untuk proses lebih lanjut," tegasnya.

http://www.beritasatu.com/satu/490945-kpk-segera-eksekusi-novanto-ke-lapas-sukamiskin.html



Original Post

KPK Minta Masyarakat Perhatikan Rekam Jejak Calon Kepala Daerah - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-04

Jakarta - Pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 bakal digelar pada 27 Juni 2018. Setiap pasangan calon yang berlaga di 171 daerah telah berkampanye mengenalkan diri dan memaparkan program-programnya. Dari ratusan kandidat kepala daerah, terdapat sejumlah calon yang dibayangi perkara hukum, terutama kasus korupsi lantaran namanya disebut turut terlibat.

Untuk itu, KPK kembali mengimbau masyarakat untuk jeli menelisik rekam jejak atau track record para calon termasuk yang terindikasi terlibat kasus korupsi. Rekam jejak ini menjadi penting untuk mencegah kepala daerah yang terindikasi terlibat korupsi kembali melakukan tindak pidana serupa.

"Track record para calon sebaiknya jadi pertimbangan bagi masyarakat, karena hal ini penting agar misalnya untuk pelaku kasus korupsi agar di kemudian hari tidak terulang kembali, dan itu kan yang dirugikan masyarakat sendiri," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (3/5).

Tak hanya itu, KPK pun mengingatkan para calon terutama yang berasal dari penyelenggara negara untuk menjauhi tindakan-tindakan yang koruptif dalam proses pilkada. KPK juga mengingatkan para calon yang terpilih sebagai kepala daerah untuk tidak bermain-main dalam mengelola anggaran negara.

"Para calon kami ingatkan, proses pilkada itu dijalankan secara demokratis tentu saja, tidak ada politik uang, dan juga kalau terpilih nanti harus jauh lebih dapat hati-hati (serta menghindari) praktek-praktek korupsi," tegasnya.

Dalam kesempatan ini, KPK juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif memantau jalannya pesta demokrasi di daerah. Masyarakat diminta segera melaporkan kepada penyelenggara Pemilu atau aparat penegak hukum jika menemukan adanya politik uang atau tindak pidana lainnya.

"Kalau masyarakat menemui misalnya ada poltiik uang, ingin membeli suara masyarakat, maka kami imbau agar melapor (ke penyelenggara dan pengawas pemilu), dan untuk calon-calon jangan gunakan APBD untuk membeli suara," kata .

Salah satu calon yang tersangkut dan dibayangi kasus korupsi yakni calon Gubernur Bali, I Wayan Koster. Nama Wayan Koster kerap muncul dalam sejumlah kasus, seperti perkara Kemendiknas, Hambalang, Wisma Atlet, dan suap pembangunan Universitas Udayana.

Meski demikian, Wayan Koster hingga saat ini masih berstatus saksi. Bahkan, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin mengaku heran dengan KPK yang belum juga menjerat Wayan Koster dan mantan Pimpinan Banggar DPR dari Fraksi Demokrat, Mirwan Amir.

Padahal, kata Nazar, terdapat ratusan miliar rupiah yang mengalir dari Permai Group miliknya kepada sejumlah politikus, seperti Wayan Koster dan Mirwan yang kini menjadi politikus Partai Hanura. Hal ini diungkapkan Nazar usai bersaksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa mantan Ketua DPR, Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/2).

http://www.beritasatu.com/satu/490958-kpk-minta-masyarakat-perhatikan-rekam-jejak-calon-kepala-daerah.html



Original Post

ICW Rata-rata Koruptor Divonis Ringan - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-04

Jakarta - Korupsi merupakan tindak pidana yang masih masuk dalam kategori extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang merugikan keuangan negara. Akibat dari praktik korupsi menyebabkan efek yang luar biasa bagi pembangunan nasional dan membuat sebagian besar masyarakat tidak dapat hidup layak.

Kendati demikian, upaya negara dalam mencegah meluasnya praktik korupsi tidak selaras dengan upaya penegakan hukum di bidang korupsi. Buktinya, rata-rata koruptor di Indonesia masih divonis ringan.

Hasil Pemantauan dan Analisis Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan, sepanjang tahun 2017, rata-rata vonis koruptor hanya 2 tahun 2 bulan penjara. Belum lagi ditambah dengan remisi atau potongan bebas bersyarat menyebabkan koruptor tidak membutuhkan waktu lama untuk menebus perbuatannya.

"Temuan ICW, dari 2017, rata-rata vonis hanya dua tahun dua bulan. Kategorinya ringan. Salah satu masalah adalah apa yang menjadi standar hakim maupun jaksa. Rata-rata tuntutan jaksa hanya tiga tahun dua bulan untuk semester dua. Baik tuntutan maupun vonis tipikor masih tergolong ringan," kata peneliti ICW, Lalola Easter di Kantor ICW Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (3/5).

ICW melakukan pemantauan terhadap perkara yang telah divonis yaitu sebanyak 1.249 perkara dengan 1.381 terdakwa,1 dengan total pidana denda sebesar Rp 110.688.750.000 dan total pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp 1.446.836.885.499.

Dalam pemantauan diketahui, terdapat peningkatan jumlah perkara dan terdakwa dari waktu-waktu sebelumnya, karena pada tahun 2017, sumber data diperoleh bukan saja dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, tapi juga dari SIPP masing-masing Pengadilan Negeri.

Berdasarkan keseluruhan hasil pemantauan, rata-rata vonis pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa tipikor di tiap tingkat pengadilan hanya dua tahun dua bulan penjara.

Dari keseluruhan perkara yang berhasil dipantau, Pengadilan Tipikor tingkat pertama pada Pengadilan Negeri memiliki jumlah perkara dan terdakwa terbanyak dari antara pengadilan-pengadilan lainnya yaitu sebanyak 1.092 terdakwa (79,07%).

Di Pengadilan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi memutus perkara korupsi terhadap 255 terdakwa (18,46%), dan Mahkamah Agung sebanyak 34 terdakwa (2,46%).

Adapun jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp 29.419.317.602.972, dengan jumlah suap sebesar, Rp 715.077.754.582 SGD 814.887 USD 1.363.000 MYR 63,500 EUR 30.000, dan jumlah pungli sebesar Rp 155.874.000.

Rata-rata vonis pada seluruh pengadilan adalah dua tahun dua bulan, jika dijabarkan secara lebih rinci, masing-masing tingkat pengadilan memiliki rata-rata yang relatif sama.

"Sepanjang rentang waktu 2017 juga muncul tren baru penjatuhan pidana dengan pidana penjara di bawah satu tahun, atau dalam hitungan bulan," ucap Lila.

Berdasarkan pemantauan ICW, perkara-perkara yang diputus di bawah 1 (satu) tahun penjara adalah perkara pungli yang jumlahnya berkisar antara Rp 250.000 sampai Rp 47.000.000, dengan pidana antara 3 sampai 8 bulan penjara.

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, mayoritas putusan masih berada di level Pengadilan Tipikor tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri yaitu sebanyak 1.092 terdakwa (79,07%) Pengadilan Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi sebanyak, 255 terdakwa (18,46%) dan Mahkamah Agung sebanyak 34 terdakwa (2,46%).

Dari keseluruhan sebaran tersebut, sebanyak 924 terdakwa (84,46%) diputus dengan kategori ringan 114 terdakwa (10,42%) diputus dengan kategori sedang 2 (dua) orang terdakwa (0,18%) diputus dengan kategori berat 29 terdakwa (2,65%) diputus bebas/ lepas 24 terdakwa (2,19%) tidak dapat diidentifikasi putusannya dan 1 (satu) orang terdakwa (0,09%) diputus N.O.

Sedangkan vonis Tipikor pada Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi, ada 255 terdakwa tipikor yang diputus pada pengadilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi. Dari 255 terdakwa tersebut, sebanyak 190 terdakwa (74,51%) divonis ringan 36 terdakwa (14,12%) divonis pada kategori sedang 1 (satu) orang terdakwa (0,39%) divonis pada kategori berat 7 (tujuh) orang terdakwa (2,75%) divonis bebas/ lepas 21 terdakwa (8,24%) tidak dapat diidentifikasi vonisnya dan tidak ada terdakwa yang divonis N.O.

Vonis Tipikor Mahkamah AgungPada tingkat kasasi atau Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, tercatat 34 terdakwa korupsi yang dijatuhi vonis. Berbeda dengan 2 (dua) tingkat pengadilan di bawahnya, mayoritas vonis di tingkat Mahkamah Agung justru berada pada kategori sedang. Rinciannya adalah sebagai berikut, 13 terdakwa divonis ringan (38,24%) 20 terdakwa divonis sedang (58,82%) 1 (satu) orang terdakwa (2,94%) divonis berat, dan tidak ada yang divonis bebas/lepas.

Menyingkapi kondisi ini, ICW merekomendasikan agar seluruh jajaran pengadilan (mulai dari tingkat pertama, banding hingga kasasi) harus memiliki kesamaan pandangan bahwa hukuman koruptor harus luar biasa (jera, malu, cabut hak-haknya) karena korupsi adalah kejahatan luar biasa.

"Harus diwujudkan secara konkrit agar hakim menjatuhkan vonis maksimal terhadap pelaku. Begitu pula halnya dengan Jaksa Penuntut Umum agar menjatuhkan tuntutan maksimal terhadap pelaku korupsi," ujar Lola.

Di sisi lain, pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM juga memiliki peran besar dalam menentukan berhak atau tidaknya seorang napi korupsi menerima remisi maupun pembebasan bersyarat. PP 99/ 2012 tentang remisi harus diterapkan dengan maksimal dan ketat. Remisi dan pembebasan bersyarat sebaiknya hanya diberikan sebagai hak bagi napi-napi yang memang kooperatif sejak awal proses hukum (Justice collaborator).

Selain itu, Kejaksaan dan KPK juga harus memaksimalisasi bentuk pidana tambahan uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa. Jika memang tidak seluruh kerugian keuangan negara dinikmati oleh terdakwa, harus ada penghitungan yang jelas mengenai aliran dana tersebut.

Dengan demikian penggunaan TPPU semakin relevan digunakan, agar tidak ada sepeserpun uang negara yang dirugikan, tidak berhasil dikembalikan, baik melalui mekanisme pidana tambahan uang pengganti, maupun UU TPPU.

"Kejaksaan juga perlu melakukan penuntutan untuk pencabutan hak politik dari terdakwa. Terutama yang berlatar belakang politisi, agar penjeraan dapat dicapai," kata Lola.

Kemudian, disarankan agar Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan pasal yang itu-itu saja untuk penuntutan. Yakni Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang dapat dipandang sebagai pasal sapu jagat yang paling sering digunakan dalam penuntutan.

http://www.beritasatu.com/satu/490953-icw-ratarata-koruptor-divonis-ringan.html



Original Post

KPK Tunggu Jadwal Sidang Perdana Kasus BLBI - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-04

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menunggu penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait jadwal persidangan perdana perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dengan terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.

"Kami menunggu penetapan dan jadwal sidang," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (3/5).

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan terhadap Syafruddin ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Perkara dugaan korupsi yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 4,58 triliun ini sudah diterima Pengadilan Tipikor dengan nomor perkara 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst.

"Siang ini JPU KPK telah melimpahkan berkas perkara atas nama SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakpus," katanya.

Berkas perkara Syafruddin yang dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta mencakup berita acara pemeriksaan terhadap 83 saksi yang terdiri dari unsur mantan pejabat negara, pihak swasta, pegawai PT Gajah Tunggal Tbk, hingga advokat.

Mantan pejabat negara yang telah diperiksa di antaranya mantan Wakil Presiden Boediono selaku Menteri Keuangan, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti, mantan Kepala Bappenas Kwik Kian Gie, mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

Kemudian, mantan Kepala BPPN I Putu Gede Ary Suta, mantan Menteri Keuangan Bambang Subianto, hingga Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, Rizal Ramli. Sementara dari kalangan swasta, penyidik KPK telah memeriksa sejumlah petinggi PT Gajah Tunggal Tbk yang memiliki kaitan dengan Sjamsul Nursalim. Selain itu, penyidik KPK juga sudah memeriksa Artalyta Suryani alias Ayin dan sejumlah petani tambak PT Dipasena. Tak hanya itu, dalam berkas ini, KPK juga melampirkan keterangan tiga saksi ahli dan bukti-bukti lainnya.

"Berkas tersebut mencakup berita acara keterangan 83 saksi, tiga ahli dan bukti lain," kata Febri.

Hingga berkas dilimpahkan ke pengadilan dan tinggal menunggu jadwal sidang, tim penyidik KPK hingga kini belum berhasil memeriksa Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim. Padahal, pasangan suami istri yang sudah menetap di Singapura itu diduga sebagai salah satu pihak yang diuntungkan terkait penerbitan SKL BLBI.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan Syafruddin sebagai tersangka. Berdasarkan hasil audit investigasi BPK, tindakan Syafruddin menerbitkan SKL BLBI kepada Sjamsukt diduga telah merugikan keuangan negara hingga Rp4,58 triliun.

http://www.beritasatu.com/satu/490982-kpk-tunggu-jadwal-sidang-perdana-kasus-blbi.html



Original Post

Kasus Tipikor e-KTP, Setnov Sebut Total Ada 10 Surat Kuasa

Media Online Bisnis.com
2018-05-04

Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto (kanan) menyalami Jaksa Penuntut Umum KPK usai menjalani sidang putusan di pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (24/4/2018). - Antara/Sigid Kurniawan JAKARTA - Terdakwa kasus tindak pidana korupsi (tipikor) e-KTP Setya Novanto mengatakan total ada 10 surat kuasa yang dibuat oleh Frederich Yunadi pada saat masih menjadi kuasa hukumnya.

Dalam sidang perkara perintangan penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa Frederich Yunadi, Setnov menjelaskan bahwa Frederich telah membuat surat kuasa untuk dirinya sebelum 13 November 2017.Seperti diketahui, pada 15 November 2017 Setya Novanto dijadwalkan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pemeriksaan terhadap dirinya sebagai tersangka kasus tipikor e-KTP yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

Namun, Setya Novanto tidak memenuhi panggilan tersebut dengan alasan dirinya harus hadir dalam sidang Paripurna di DPR RI. Sementara, surat kuasa yang dibuat oleh mantan kuasa hukumnya digunakan untuk izin Setya Novanto dari panggilan KPK.

Di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (3/4/2018), Setya Novanto mengatakan ketidakhadirannya di KPK pada 15 November 2017 bukan karena anjuran Frederich.

"Saya tidak hadir (di KPK) tanggal 15 bukan karena anjuran Pak Frederich, tapi karena mengikuti UUD 1945," ujar Setya Novanto yang hadir sebagai saksi.

Sebelumnya, Setya Novanto menyampaikan mantan kuasa hukumnya tersebut menganggap waktu yang dia miliki di Peradilan terlalu mepet, dan pencekalan yang dilakukan KPK terhadap Setya Novanto tidak sah sehingga harus dibuat surat kuasa untuk melaporkan kesalahan tersebut ke kepolisian.

Terkait dengan pelaporan surat kuasa ke kantor polisi, Setya Novanto mengaku dirinya tidak pernah ikut campur. "Saya tidak ikut campur untuk urusan pelaporan surat kuasa di kepolisian, itu urusannya Pak Frederich," ujarnya.

Selain itu, pada 15 November 2017, Setya Novanto mengatakan setelah sidang Paripurna dia berdiskusi dengan Frederich Yunadi di gedung DPR mengenai kasus e-KTP.

"Diskusi tanggal 15 itu tentang proses kasus e-KTP yang menurut Pak Frederich harus di yudisial review, " jelas Setya Novanto.

http://kabar24.bisnis.com/read/20180504/16/791350/kasus-tipikor-e-ktp-setnov-sebut-total-ada-10-surat-kuasa



Original Post

Novanto Cantumkan Nama Istri dan Idrus Sebagai Pengacara

Media Online metrotvnews.com
2018-05-04

Jakarta: Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto mengaku mencantumkan nama istrinya Deisti Astriani Tagor dan Menteri Sosial Idrus Marham dalam surat kuasa penunjukan pengacara. Hal tersebut dilakukan agar keduanya dapat menjenguk Novanto di Rumah Tahanan KPK.

Novanto mengakui hal tersebut dilakukan tanpa pikir panjang. "Tujuannya untuk bisa berkunjung," ujar Setya Novanto saat bersaksi dalam persidangan Fredrich Yunadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Mei 2018.





Menurutnya, saat itu izin berkunjung ke Rutan KPK masih sangat dibatasi. Oleh karenanya, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu pun sengaja mencantumkan nama Deisti dan Idrus sebagai pengacaranya.

Menurut Novanto, Fredrich saat itu belum mengetahui prosedur kunjungan di KPK. Mereka baru pertama kali menjenguk tahanan di KPK.

"Waktu itu Pak Fredrich lihat beberapa nama. Kalau yang dari keluarga, Pak Idrus, kakak saya dan istri saya," jelasnya.

Mantan pengacara Setya Novanto itu sebelumnya didakwa bekerja sama dengan Bimanesh untuk menghindarkan Novanto untuk diperiksa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi KTP-el. Ia disebut menyarankan agar Novanto tidak memenuhi panggilan KPK.

Fredrich diduga meminta Bimanesh untuk merekayasa hasil pemeriksaan kesehatan Novanto. Saat itu, Novanto memang tengah diburu oleh KPK lantaran tak juga memenuhi panggilan komisi antirasuah tersebut.

Atas perbuatannya, Fredrich didakwa dengan Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.
(JMS)

http://news.metrotvnews.com/hukum/0kp2nr0N-novanto-cantumkan-nama-istri-dan-idrus-sebagai-pengacara



Original Post

Fredrich Ingin Merekayasa Novanto Sakit Jantung

Media Online metrotvnews.com
2018-05-04

Jakarta: Terdakwa korupsi KTP berbasis elektronik (KTP-el) Setya Novanto mengaku sempat membahas soal kesehatannya bersama mantan pengacaranya, Fredrich Yunadi. Fredrich menyarankan agar Novanto diperiksa oleh salah seorang dokter kenalannya.

Novanto dihadirkan tim jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang perkara merintangi penyidikan kasus korupsi KTP-el. Dalam keterangannya, mantan Ketua DPR RI itu mengaku sempat berbicara soal pemasangan ring di jantung.





"Sewaktu kunjungan ke rumah saya, kita bicarakan soal kesehatan, Pak Fredrich cerita kalau dia juga pasang 10 ring di jantung, kok kata saya masih kelihatan sehat ya," kata Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Mei 2018.

Kemudian, ia menanyakan soal dokter langganan Fredrich. Mantan calon pimpinan KPK itu pun menyebut dua orang dokter langganannya, dokter Santoso yang merupakan ahli jantung dan seorang lainnya dokter ahli hipertensi dari Polri.

Seperti diketahui, dokter Bimanesh Sutarjo yang juga terdakwa dalam kasus ini merupakan dokter ahli hipertensi dan sempat praktik di Rumah Sakit Bhayangkara Polri.

"Yang polri itu dokter hipertensi. Selain itu ngobrol biasa saja. Saya dengan dokter Santoso ini selalu konsultasi, tapi setelah itu ya kita ngobrol lainnya," ungkap Novanto.

Baca: Harapan Fredrich dari Novanto

Majelis hakim lalu menanyakan soal penyakit jantung yang diidap oleh Novanto. Ia menyebut sempat dirawat satu setengah bulan sebelum mengalami insiden kecelakaan dan dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau.

"Sekitar satu bulan setengah sebelumnya karena saya ini vertigo waktu itu jatuh, terus dibawa pake ambulans ke RS Siloam, saya ada empat maasalah besar, diabetes, jantung, ginjal, dan masalah yang berkaitan dengan sinus," tuturnya.

Setibanya di RS Siloam, Novanto seharusnya dioperasi. Namun, menurutnya saat itu alat di sana tidak memadai.

Ia kemudian berkonsultasi dengan istrinya, Deisti Astriani Tagor. Akhirnya keluarga sepakat agar Novanto ditangani oleh dokter langganan keluarganya, dokter spesialis jantung Rumah Sakit Premier Jatinegara Glen Sherwin Dunda.

"Dokter Glen itu memang dokter khusus jantung, karena dia pernah menangani keluarga juga ya sudah kita putuskan sama beliau. Di RS Premier itu dicek kembali, sebelum diputuskan untuk dioperasi," tandasnya.

"Setelah dioperasi itu saya kaget juga karena dikasih tahu ada pemasangan 2 ring, ada perbaikan ginjal juga, operasi sinus juga, ada sekitar 8 hari (dirawat)," lanjut Novanto.
(JMS)

http://news.metrotvnews.com/hukum/5b2V5M2b-fredrich-ingin-merekayasa-novanto-sakit-jantung



Original Post

BMAD Tinplate Merugikan Industri Kemasan Kaleng

Media Cetak Harian Kontan Halaman 15
2018-5-4

BMAD Tinplate Merugikan Industri Kemasan Kaleng

JAKARTA. Asosiasi Produsen Kemasan Kaleng Indonesia (APKKI) keberatan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk baja lembaran lapis timah (tin-plate) diperpanjang. Bila terjadi perpanjangan BMAD Tin-plate dilakukan, beban yang ditanggung pengusaha pengemasan semakin tinggi.

Saat ini proses peninjauan kembali (sunset review) atas pengenaan BMAD terhadap produk tinplate sedang dilakukan oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). Ketua APKKI Halim PW mengatakan, saat ini tarif bea masuk (BM) impor tinplate mencapai 12,5%.

Bila BMAD dilanjutkan maka beban yang ditanggung industri kemasan kaleng bertambah lagi antara 4,4% sampai 7,9%. "Industri dalam negeri telah diberikan cukup proteksi oleh pemerintah," kata Halim, dalam siaran pers, Kamis (3/5).

Dengan semakin mahalnya beban yang ditanggung industri kemasan kaleng, tidak menutup kemungkinan akan mendorong terjadinya impor kaleng jadi dan produk kaleng jadi. Apalagi dengan perjanjian perdagangan yang berlaku saat ini dengan beberapa negara tarif impor yang diberlakukan bisa 0%.

Berdasarkan perhitungan APKKI, saat ini hanya ada satu industri tinplate dalam negeri berkapasitas 160.000 metrik ton (mt) per tahun. Jumlah tersebut lebih sedikit bila dibandingkan kebutuhan tinplate untuk industri kemasan kaleng nasional yang bisa mencapai angka 250.000 mt per tahun.

Handoyo





Original Post

Vonis Kepada Koruptor Masih Ringan

Media Cetak Harian Kontan Halaman 20
2018-5-4

Vonis Kepada Koruptor Masih Ringan

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut vonis pengadilan terhadap terdakwa kasus tindak pidana korupsi masih rendah. Dalam tiga tahun terakhir, vonis kepada koruptor ini lebih banyak masuk kategori ringan karena di bawah 4 tahun penjara.

Sumber Indonesia Corruption Watch dan Riset KONTAN// (Anggar Septiadi dan Fahriyadi/KONTAN)





Original Post

Menjinakkan BUMN Karya ala KPK

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-5-4

Menjinakkan BUMN Karya ala KPK

PERILAKU KORUPTIF

Penetapan PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati sebagai

tersangka dalam perkara korupsi pembangunan

dermaga di pelabuhan bebas Sabang tinggal

menunggu waktu saja.

Pasalnya, kedua perusahaan itu sudah diprediksi sejak awal setelah berbagai fakta persidangan terhadap para tersangka perorangan, seperti Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumatra Utara dan Aceh Heru Sulaksono; PPK Satuan Kerja Pengembangan Bebas Sabang Ramadhany Ismy; Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Ruslan Abdul Gani; dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Teuku Syaiful Ahmad menyebutkan bahwa ada dugaan peran manajemen perusahaan.

Seperti diketahui, proyek pelabuhan tersebut sudah direncanakan sejak 2004 dengan jumlah anggaran Rp7 miliar. Namun, terhambat dengan adanya bencana tsunami.

Meski demikian, tetap ada anggaran yang dikeluarkan senilai Rp 1,4 miliar sebagai uang muka.

Tak berhenti hanya untuk uang muka, pada 2006 dikeluarkan pula anggaran sebesar Rp8 miliar. Pada tahun berikutnya, dikucurkan lagi dana Rp24 miliar.

Kucuran dana untuk proyek tersebut terus mengalir setiap tahunnya hingga 2011, masing-masing pada 2008 sebesar Rp 124 miliar, 2009 sebesar Rp 164 miliar, 2010 sebesar Rpl80 miliar, dan 2011 sebesar Rp285 miliar.

KPK menduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp313 miliar dalam pelaksanaan pembangunan dermaga saja.

Menindaklanjuti fakta persidangan, penyidik telah memeriksa General Manager Divisi VI PT Nindya Karya Arie Mindartanto. Dia diperiksa sebagai saksi untuk kepentingan penyidikan tersangka PT Tuah Sejati yang juga turut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Bersama dia, penyidik juga memeriksa Akhmad Syamsudin seorang pengawai PT Adhimix Precast Indonesia.

Dalam sebuah diskusi mengenai pidana korporasi yang digelar 1 Maret 2017, Setiyadi, Kepala Biro hukum KPK memberikan sinyal bahwa lembaga anurasuah itu akan menjerat

tiga korporasi yang diduga kuat turut mendapatkan keuntungan dari tindak penyuapan yang dilakukan oleh jajaran pimpinan korporasi tersebut kepada para penyelenggara negara.

"Nanti akan diumumkan oleh pimpinan KPK perusahaan mana saja yang akan dijerat dengan Perma No. 13/2016 ini. Ke depan, kalau korporasi mau aman pastikan pegawai atau pemangku kepentingan korporasi tidak melakukan suap untuk kepentingan korporasi," ujarnya kala itu.

Lalu, belum lama ini, penyebutan dua korporasi dalam perkara di Sabang menggenapi jumlah tiga korporasi yang tengah disorot KPK, setelah sebelumnya, komisi antirasuah itu telah menetapkan PT Duta Graha Indah (DGI) yang kini beralih nama menjadi Nusa Konstruksi Enjinering (NKE) sebagai tersangka proyek pengerjaan rumah sakit khusus Universitas Udayana, Bali.

Dengan menetapkan Nindya Karya yang merupakan sebuah entitas milik negara, KPK menjawab keraguan pelaku usaha yang pernah menantang komisi itu untuk menindak pula BUMN yang diduga melakukan pidana korupsi.

Hal itu disuarakan oleh Danang Girindrawardhana, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Kebijakan Publik dalam sebuah diskusi mengenai pidana korporasi pada 27 Juli 2017.

Kala itu, dia berang karena setelah KPK menetapakan DGI/NKE sebagai tersangka, harga saham perusahaan tersebut langsung terjun bebas.

Tak ayal lagi, dia menantang KPK untuk menyeret Garuda Indonesia yang mantan direktur utamanya Emirsyah Satar terbelit perkara suap. Selain itu, dia juga menyebut PT PAL Indonesia yang pucuk pimpinanya terlibat penerimaan granfikasi pemesanan kapal dari Pemerintah Filipina.

Jika ditelisik lebih seksama, orang-orang penting BUMN karya kerap berhadapan dengan hukum dalam perkara korupsi proyek pembangunan yang ditangani oleh perseroan

tersebut.

Contoh yang patut dikedepankan adalah Budi Rachmat Kurniawan, Kepala Divisi Gedung PT Hutama Karya (Persero) yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pembangunan gedung Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Rokan Hulu, Riau.

SALAHGUNAKAN WEWENANG

Budi, bersama dengan para tersangka lain diduga kuat bersalah karena menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi dalam proyek senilai Rp91,6 miliar dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp34 miliar. Menariknya, dia juga terlibat dalam dua kasus korupsi lainnya yang

berbagai bukti tambahan.

Penggeledahan rumah para saksi dilakukan, yakni Henny Susanti di Perum Pondok Kacang Prima Pondok Aren, M. Arif Taufiqurahman di Tanjung Mas Lenteng Agung, dan kediaman Anis A di Jati Padang, Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Sebelumnya, penyidik juga menggeledah rumah Teuku Bagus di Jalan Srikaton Timur 88 Semarang, Jawa Tengah. Dia adalah mantan kepala divisi PT Adhi Karya.

Penggunaan BUMN untuk merealisasikan perilaku korupsi sebenarnya telah menjadi rahasia umum. Perusahaan negara ini dianggap mudah untuk diarahkan guna memperlancar aksi pencurian uang rakyat.

Lihat saja, dalam pertemuan antara

sudah ditangani oleh KPK sebelumnya, yakni kasus pembangunan Kampus IPDN di Kabupaten Agam, Sumatra Barat yang disidik pada 2016.

Proyek ini menggunakan anggaran sebesar Rp 125 miliar dengan kerugian negara sebesar Rp34 miliar.

Kasus lainnya yang juga melibatkan tersangka yang sama adalah kasus korupsi pembangunan Pusat Pendidikan dan Latihan Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Tahap III di Sorong yang disidik pada 2014 dengan nilai kerugian negara sebesar Rp24,2 miliar. Kasus ini juga menyeret Dirjen Perhubungan Laut yang saat itu dijabat oleh Bobby Mamahit.

Dalam perkara korupsi pembangunan proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, KPK juga menyatroni rumah para petinggi BUMN karya lainnya, PT Adhi Karya untuk mencari

kubu Setya Novanto serta Anas Urbaningrum menghasilkan kesepakatan bahwa pengerjaan proyek KTP elektronik harus dipimpin oleh BUMN agar.mudah diatur. Nah, dengan penetapan PT Nindya Karya sebagai tersangka korupsi, sanggupkah BUMN melakukan pembenahan untuk mencegah terjadinya perilaku korupsi?

Kementerian BUMN melalui Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Prasarana Perhubungan, mengisyaratkan nada optimistis bahwa manajemen BUMN sekarang selalu menjalankan panduan dan penilaian good corporate governance agar bertindak fair, profesional, dan transparardalam menjalankan bisnisnya.

"Penilaian ini dilakukan oleh BPKP atau pihak ketiga yang telah terak-reditas dan skornya masuk dalam indikator kunci direksi," ujarnya. Dia juga mengungkapkan bahwa kini semua proyek BUMN telah mendapatkan pengawasan hukum dari Tim Pengawalan, Pengamanan, Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah (TP4D) Kejaksaan Agung sehingga pelaksanaan pengerjaan proyek, baik pusat atau daerah yang dilakukan oleh BUMN telah diawasi

untuk menghindari penyimpangan.

KPK juga saat ini tengah menyiapkan program pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dengan menggalang para pelaku usaha.

"Petunjuknya sedang dibangun dan sudah dalam tahap finishing. KPK juga bekerja sama atau ingin melakukan kesepakatan dengan asosiasi dunia usaha," kata Komisioner Laode M. Syarif.

Sebagai gambaran, setiap perusahaan mesti memiliki integrity officer, misalnya internal auditor yang akan disertifikasi melalui Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI.

Sebetulnya, KPK tidak perlu repot-repot menyusun program tersebut. Pasalnya, organisasi standar internasional (ISO) belum lama ini merilis ISO 370012016 tentang manajemen antisuap yang mengatur standar untuk menangkal praktik penyuapan terlebih kepada penyelenggara negara dalam menjalankan roda bisnis.

Mantan Komisioner KPK, Chandra M. Hamzah, mengungkapkan bahwa korporasi perlu melakukan upaya preventif untuk mengantisipasi penerapan Perma ini. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengenali berbagai regulasi berbentuk Undang-undang (UU) yang bisa meminta pertanggungjawaban korporasi dalam suatu tindak pidana seperti UU lingkungan hidup, perlindungan konsumen, monopoli dan persaingan usaha serta tata ruang.

"Kalau sudah punya daftar, maka kita perlu melihat apakah kegiatan usaha kita ini terkait dengan suatu UU yang bisa menjerat korporasi. Langkah selanjutnya, lakukanlah audit risiko proses bisnis yang selama ini dijalankan untuk menilai pada titik mana ada potensi pelanggaran tindak pidana untuk dijadikan perhatian supaya risiko bisa diminimalisasi," ungkapnya.

Bila terjadi suatu tindak pidana yang diketahui perusahaan, menurutnya, korporasi perlu menerapkan prosedur tetap mitigasi yang berisi tentang langkah apa yang harus dilakukan sesegera mungkin. Langkah cepat itu bisa dengan memecat pimpinan atau pegawai atau melakukan lokalisasi supaya tidak meninggalkan kesan perusahaan lalai.

"Tindakan preventif lainnya adalah menggencarkan sosialisasi terhadap karyawan mengenai hal-hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh karyawan karena bisa menimbulkan dampak pidana terhadap korporasi," pungkasnya.

MC. Novlarizal Fernandez





Original Post

KPU Siapkan Sosialisasi Calon Tunggal di Makassar

Media Cetak Kompas Halaman 24
2018-5-4

KPU Siapkan Sosialisasi Calon Tunggal di Makassar

PILKADA

MAKASSAR, KOMPAS - Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menyiapkan langkah teknis untuk sosialisasi dan membentuk mekanisme pemilihan dengan pasangan calon tunggal dalam pilkada kota itu pada 27 Juni 2018. Walaupun tersisa dua bulan jelang pencoblosan, KPU yakin hal itu bisa dilakukan karena masyarakat akan dilibatkan.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Andi Syaifuddin, menyampaikan hal itu di Makassar, Kamis (3/5/2018). "Untuk teknisnya, kami sedang berkoordinasi dengan KPU RI karena banyak

implikasi berubah atas penetapan pasangan calon tunggal. Itu mulai dari pengadaan alat peraga kampanye, metode debat, hingga desain surat suara," katanya

Pilkada Kota Makassar hanya diikuti pasangan calon tunggal, yakni Munafri Arifuddin-Rach-matika Dewi, setelah dicorejnya pasangan calon Ramdhan Po--manto-Indira Mulyasari menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung pada 23 April lalu.

Putusan MA itu menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang meminta KPU Makassar membatalkan pencalonan Ram-

dhan-Indira karena dinilai memakai kewenangan sebagai wali kota untuk kepentingan politik. Ramdhan merupakan wali kota pe tahan a.

Menjaga kondisi

Syaifuddin menegaskan, pihaknya mulai menyosialisasikan soal calon tunggal Pilkada Kota Makassar untuk kalangan tertentu, seperti mahasiswa Setelah berkoordinasi dengan KPU RI, sosialisasi akan masif dilakukan. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, sosialisasi pilkada dengan calon tunggal diharapkan sampai kepada pemilih.

Terkait aspek keamanan pilkada. Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Sulsel Komisaris Besar Dicky Sondani menyampaikan, semua pihak hendaknya menjaga kondisi tetap aman. "Jika ada langkah yang perlu diambil dalam kaitannya dengan pilkada tempuhlah secara hukum. Jangan mengambil langkah yang bertentangan dengan hukum," ujarnya

Ia menjamin kepolisian dan TNI selalu siap serta waspada setiap saat dari kemungkinan adanya gangguan pihak tertentu. Pihaknya juga merangkul berbagai kalangan agar turut menjaga keamanan.

(VDL)





Original Post

Mantan Dirjen Hubla Akui Terima G ratifikasi

Media Cetak Republika Halaman 3
2018-5-4

Mantan Dirjen Hubla Akui Terima G ratifikasi

JAKARTA - Terdakwa dugaan kasus korupsi mantan direktur jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Antonius Tonny Budiono mengakui menerima pemberian dari orang lain. Pengakuan itu disampaikannya dalam pleidoi yang dibacakan-nya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (3/5). Menurutnya, keinginan pihak-pihak yang ingin dirinya tersingkir dari jabatannya sebagai dirjen Hubla Kementerian Perhubungan (Ke-menhub) kini telah tercapai.

"Memang saya menerima pemberian dari orang lain, tetapi itu bukan karena saya menyalahgunakan jabatan dan kewenangan saya. Ya, memang saya tidak melaporkannya sesuai dengan peraturan (yang ada)," tutur Antonius di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (3/5).

Antonius mengaku, dia tidak menaruh perhatian atas pemberian suap gratifikasi tersebut kepadanya. Bahkan, kata Antonius, ia tak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan kepadanya saat itu. Hal itu telah disampaikan olehnya di hadapan majelis hakim. "Selama tujuh bulan saya diintai, menunjukkan, tidak ada perbuatan yang melanggar aturan kecuali masalah penarikan dana via ATM itu," katanya.

Ia mengatakan, tujuan pihak-pihak yang melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini sudah tercapai. Menurutnya, ia bukan hanya tersingkir, pihak-pihak tersebut dinilainya dapat berbuat seenaknya kembali seperti sebelumnya saat dia menjabat dan membuat beberapa kebijakan.

Setelah dilantik pada 16 Mei 2016 sebagai dirjen Hubla Kemenhub, Antonius mengaku telah berupaya mengakhiri permainan curang yang telah berjalan di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selama ini. Langgani kerja pun ia sesuaikan dengan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Memperpendek dan mempermudah mata rantai pelayanan dalam memperce-

pat pembangunan nasional dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," katanya menegaskan.

Antonius mengaku menderita karena hak pensiun tidak didapat dan keluarga harus menanggung beban berat. Ia pun merasa hampir tak memiliki apa-apa lagi di usia senjanya lantaran harta bendanya disita. Sebagai orang timur, tuturnya, jika ada yang memberi, akan diterimanya. Berharga atau tidak, apalagi sebagai buah tangan, semua ia syukuri tanpa melihat nilainya. Bahkan, itu semua tergeletak di mes tempatnya tinggal. "Kalau ada niat saya untuk mengumpulkan harta, ke-33 tas serta uang yang disita itu pasti tidak ada di situ. Tidak ada yang saya tutup-tutupi, apalagi dipoles," ujarnya.

Sebelumnya, Antonius Tonny Budiono dituntut 7 tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima suap sejumlah Rp 2,3 miliar dan gratifikasi sekitar Rp 22,35 miliar. Pada dakwaan pertama, Antonius didakwa menerima Rp 2,3 miliar dari Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adi Putra Kurniawan terkait proyek pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan dan persetujuan penerbitan Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) PT Adiguna Keruktama melalui kartu ATM Bank Mandiri beserta PIN dan buku tabungan bank Mandiri dengan nama Joko Prabowo kepada Antonius.

Pada dakwaan kedua, Antonius didakwa menerima gratifikasi berupa uang tunai sejumlah Rp 5,815 miliar, 479.700 dolar AS (sekitar Rp 6,4 miliar), 4.200 euro (sekitar Rp 68,451 juta), 15.540 poundsterling (sekitar Rp 287,137 juta), 700.249 dolar Singapura (Rp 7,06 miliar), 11.212 ringgit Malaysia (Rp 37,813 juta), uang di rekening bank Bukopin senilai Rp 1,066 miliar, uang di rekening bank Bukopin senilai Rp 1,067 miliar, berbagai barang bernilai ekonomis yang ditaksir senilai Rp 243,413 juta, serta penerimaan di rekening Bank BRI senilai Rp 300 juta.

antara ed agus raharjo

RONGGO ASTUNGKORO





Original Post

Sukamiskin Jadi Pesantren Novanto

Media Cetak Republika Halaman 3
2018-5-4

Sukamiskin Jadi Pesantren Novanto

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin di Bandung, Jawa Barat, menjadi tempat baru bagi terpidana kasus korupsi megaproyek KTP-el Setya Novanto. Mantan ketua DPR tersebut akan segera dieksekusi menuju Sukamiskin setelah tidak mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Novanto sudah siap menatap tempat barunya bersama koleganya yang lebih dulu menjadi penghuni Sukamiskin akibat kasus korupsi. Bagi Novanto, Lapas Sukamiskin diibaratkan sebagai sebuah pondok pesantren. Ia mengaku, sudah merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukannya selama menjadi penghuni Sukamiskin. Yaitu, banyak belajar, berdoa, dan berbaur bersama narapidana lainnya.

"Saya kalau lihat di pengadilan dunia, memang mungkin saya tidak mendapatkan keadilan, tetapi keadilan yang ada di Allah SWT tentu masih ada," tutur Novanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Kamis (3/5).

Dengan begitu, lanjut Novanto, saat dijebloskan ke Lapas Sukamiskin. ia menganggap itu seakan berpindah ke pesantren. Pindah dari Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK) yang selama ini ia anggap sebagai indekos baginya. "Saya akan banyak belajar, berdoa, dan tentu saya menjadi masyarakat biasa." ungkap mantan ketua umum partai Golkar itu.

Sebelum "nyantri" di "pesantren" Sukamiskin, Novanto me minta maaf kepada seluruh anggota DPR dan seluruh masyarakat

Indonesia atas perbuatan yang dilakukannya. "Mudah-mudahan doa-doa yang positif, masih ada hal-hal yang mungkin ke depan lebih baik." ujarnya.

Sosok yang pernah membuat kontroversi dengan kejadian menabrak tiang listrik itu membeberkan alasannya tidak mengajukan banding atas putusan majelis hakim. Novanto menuturkan, salah satu alasannya menolak tak mengajukan banding adalah ia ingin menjernihkan situasi sosial yang sempat heboh sejak dirinya ditetapkan sebagai tersangka.

"Ini untuk menjernihkan suasana sosial yang hiruk-pikuk sejak saya menjadi tersangka. Maka, memang sebaiknya saya cooling down dulu," tutur Novanto.

Novanto menjelaskan, setelah 30 April 2018 lalu, ia berkonsultasi dengan keluarga dan penasihat hukumnya terkait langkah yang akan diambil ke depan pascaputusan hakim Pengadilan Tipikor. Dengan segala pertimbangan yang ada, pihaknya sepakat untuk tidak melakukan banding atas putusan hakim.

"Meskipun saya mempunyai hak untuk banding dan juga ke MA (Mahkamah Agung)," ujarnya. Setelah memutuskan untuk tak mengajukan banding. Novanto mengaku akan mengikuti perkembangan perkara dugaan korupsi KTP-el. Ia akan tetap memantau proses hukum tersangka-tersangka lam dari kasus yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu.

"Mulai dari Anang, saudara Oka, dan juga Putranto. Tentu, nanti akan kita lihat perkembangan dan tentu akan terjadi tersangka-tersangka lain selain daripada itu." ungkapnya.

Sebelumnya, KPK merencanakan akan melakukan eksekusi terhadap Novanto

secepatnya. Novanto akan dieksekusi ke Lapas Sukamiskin. "Karena, baik pihak kuasa hukum juga sudah tak menyatakan banding. KPK pun menyatakan menerima putusan tersebut," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta. Rabu (2/5).

Saat ini. Febri menjelaskan, proses administratif untuk melakukan eksekusi terhadap Novanto sedang berjalan. Ia pun memperkirakan, proses tersebut dapat diselesaikan pada pekan ini.

Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen mengatakan, tak ada persiapan khusus dari lapas menyambut kedatangan Novanto. Terpidana kasus megaproyek KTP-el itu tetap diperlakukan seperti warga binaan lainnya." Nggak ada persiapan khusus. Sama dengan yang lain saja kalau ada yang masuk," kata Wahid saat dihubungi Republika, Kamis (3/51.

Wahid mengatakan, belum menentukan blok yang akan dihuni Novanto. Menurutnya, lapas masih menunggu kepastian kedatangan Novanto sebelum menentukan blok ataupun kamar. Ditanya soal waktu Novanto dipindahkan ke Lapas Sukamiskin, Wahid menyebut belum mengetahui pasti. Bahkan, ia mengaku belum dihubungi KPK terkait pemindahan politikus Partai Golkar itu.

"Saya belum dihubungi KPK. Wartawan malah lebih tahu, kalau saya pribadi belum dihubungi. Belum ada omongan apa-apa juga," ujarnya. Namun, Lapas Sukamiskin sudah siap menerima kedatangan Novanto yang divonis 15 tahun penjara atas kasus korupsi. "Saya tinggal menunggu saja. Tapi yang jelas kalau memang ke Sukamiskin ya kita terima. Nggak ada hal yang khusus," ucapnya.

ed agus raharjo

RONGGO ASTUNGKORO/ ZULI ISTIQOMAH





Original Post

Novanto Sebut Sukamiskin Ibarat Pondok Pesantren

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-5-4

Novanto Sebut Sukamiskin Ibarat Pondok Pesantren

SETELAH kasus hukumnya berkekuatan tetap, mantan Ketua DPR Setya Novanto akan dipindah dari rumah tahanan KPK ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin di Bandung.

Novanto girang bisa dipindah ke Sukamiskin. Bahkan, ia mengibaratkan LP Sukamiskin seperti pesantren. "Di Sukamiskin, ini saya mulai dari anak indekos, saya akan ke pesantren. Saya akan banyak belajar berdoa, berdoa, dan tentu saya jadi masyarakat biasa," tutur Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Setnov-biasa ia disebut-sering menyebut jika tahanan (rutan) KPK yang dihuninya saat ini sebagai rumah indekos. Begitu hukumannya berkekuatan hukum tetap.

Novanto akan dieksekusi ke LP Sukamiskin, yang dianggap Novanto sebagai pesantren.

"Saya kalau lihat di pengadilan mungkin saya tidak mendapat keadilan, tapi keadilan di Allah tentu masih ada," imbuh Novanto.

Dalam kesempatan itu, Novanto juga meminta maaf kepada masyarakat dan anggota DPR. Dia berharap selalu mendapatkan doa terbaik untuk kelanjutan hidupnya. "Saya akan berbaur dengan teman-teman yang lain. Semoga doa-doa yang positif masih ada hal-hal ke depan yang lebih baik," kata Novanto.

Novanto sebelumnya divonis 15 tahun penjara dan denda RpSOO juta subsider 6 bulan kurungan. Novanto juga dihukum membayar uang pengganti US$7,3 juta

yang dikurangi uang Rp5 miliar yang dikembalikan ke KPK.

Duit ini terkait dengan penerimaan Novanto dari proyek pengadaan KTP-E. Selain itu, hak politik Set-nov dicabut selama 5 tahun. Baik KPK maupun Novanto tidak mengajukan banding atas vonis itu sehingga dalam waktu dekat pengadilan akan menetapkan vonis itu inkrah. Segera setelah penetapan itu terbit, KPK akan mengeksekusi Novanto ke LP Sukamiskin. Jika Novanto ke Sukamiskin, Fredrich Yunadi (mantan pengacara Setnov) merasa bahagia menghuni sel di rutan Cipinang.

Menurutnya, petugas rutan Cipinang lebih menghormatinya ketimbang rutan KPK.

(Put/P-1)





Original Post

PENGADILAN MENGUNTUNGKAN KORUPTOR

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-5-4

PENGADILAN MENGUNTUNGKAN KORUPTOR

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Tama Satrya Langkun (kanan) bersama dengan anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, Lalola Easter, memaparkan hasil penelitian terhadap vonis terpidana kasus korupsi selama 2017 dari pengadilan tingkat pertama hingga kasasi maupun peninjauan kembali (PK) di Kantor ICW, Jakarta, kemarin. Hasil penelitian ICW terhadap vonis terpidana kasus korupsi selama 2017 menunjukkan rata-rata masih menguntungkan koruptor.

MI/M IRFAN





Original Post

Berkas BLBI Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-5-4

Berkas BLBI Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

KPK melimpahkan berkas perkara kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Jaksa pada KPK menyerahkan berkas perkara atas nama Syafruddin Arsyad Temenggung.

"Berikutnya kami menunggu penetapan dan jadwal sidang." kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

Berkas yang dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta teregistrasi dengan nomor perkara 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt. Pst dan nomor pelimpahan berkas b/210/ tut.Ol.10/24/05/2018. Febri mengatakan berkas itu meliputi berita acara keterangan 83 saksi. 3 ahli, dan beberapa bukti lain.

Syarifuddin didakwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK menetapkan Syafruddin Arsyad Tumenggung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Syafruddin diduga merugikan negara hingga Rp4.58 triliun sebagaimana hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Syafruddin sempat membantah telah menyebabkan kerugian negara dalam menerbitkan SKL BLBI tersebut. Dia mengklaim penerbitan SKL BLBI kepada Sjamsul Nursalim melalui mekanisme yang benar dan disetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK).

Untuk tindak lanj ut penyelidikan BLBI, sebelumnya Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut membutuhkan sosok penyidik Polri bernama Muhammad Irhamni. Dia sudah 10 tahun bekerja di KPK dan kini dikembalikan ke institusi semula.

Agus menyebut Irhamni dibutuhkan untuk menuntaskan kasus ini. Sosok Irhamni-lah yang membuat kasus BLBI naik ke tahap penyidikan dengan menetapkan Syafruddin Temenggung sebagai tersangka.

Mabes sudah memproses permintaan KPK agar Irhamni kembali ke KPK. Irhamni diharapkan bisa berkolaborasi dengan penyidik lainnya. Apalagi kini Brigjen Firli dipercaya menjadi Deputi Penindakan KPK.

(Dro/P-1)





Original Post

SIDANG LANJUTAN

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-5-4

SIDANG LANJUTAN

Terdakwa kasus korupsi KTP elektronik Anang Sugiana mendengarkan keterangan saksi saat mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan jaksa KPK.

MI/M IRFAN





Original Post

Akui Terima Uang dan Meminta Maaf

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-5-4

Akui Terima Uang dan Meminta Maaf

MANTAN Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono membacakan pleidoinya di depan hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin.

Saat membacakan pleidoinya, Tonny sempat mengutip sebuah lirik lagu rohani berjudul Hidup ini Adalah Kesempatan. Dalam pleidoinya ia memang mengaku menerima pemberian uang selama bekerja di Kementerian Perhubungan. Namun, Tonny juga mengaku tidak berniat mengumpulkan harta, hanya menerimanya sebagai oleh-

oleh.

"Memang saya akui, saya menerima pemberian uang, tapi bukan karena saya menyalahgunakan jabatan. Apa yang saya lakukan, pekerjaan saya tidak tertuju ke situ, saya tidak tahu," ujarnya.

Tonny mengaku tahu telah diintai KPK sejak tujuh bulan sebelum ditangkap. Ia mengatakan ada pihak yang melaporkannya ke KPK dengan tujuan agar tersingkir dari jabatannya di Kemenhub.

"Selama tujuh bulan saya diintai, menunjukkan tidak ada perbuatan yang melanggar aturan, kecuali masalah penarikan dana dari ATM itu,"

tutur Tonny.

"Tujuan mereka yang melapor ke KPK tercapai. Saya tidak hanya tersingkir, tapi saya juga tidak dapat pensiun. Tapi biarlah ini semua berlalu dan saya yakin bahwa ini adalah rencana Tuhan," imbuhnya.

Tonny mengklaim tak pernah berniat meminta uang dari kontraktor-kontraktor proyek. Namun, ketika ada yang memberikan suap kepadanya, pemberian itu diterimanya dan diletakkan begitu saja di mesnya di Mes Perwira Bahtera Suaka, Jakarta Pusat.

"Itu bukti bahwa pemberian itu bukan tujuan saya, berharga atau tidak sebagai

oleh-oleh, saya tidak memikirkan nilainya sehingga terjebak begitu saja di mes tempat saya tinggal, bersama dengan pakaian kotor maupun yang belum disetrika. Jika niat saya untuk mengumpulkan harta, tas dan uang yang disita pasti tidak ada di situ (mes), tidak ada yang saya tutup-tutupi, apalagi dipoles," Tonny menambahkan.

Dalam kasus ini. Tonny dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider kurungan 4 bulan. Ia diyakini jaksa terbukti menerima uang suap Rp2,3 miliar berkaitan sejumlah proyek Kementerian Perhubungan.

(Put/Ant/P-1)





Original Post

Penundaan Eksekusi Merugikan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 22
2018-5-4

Penundaan Eksekusi Merugikan

PENUNDAAN eksekusi hukuman terhadap perusahaan kelapa sawit PT Kallista Alam (PTKA) sangat disayangkan. Perusahaan yang dinyatakan bersalah atas kasus pembakaran lahan gambut Rawa Tripa, Aceh, pada 2014 itu hingga kini belum menjalani sanksi yang dijatuhkan.

"Kami kaget mengetahui Ketua Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh justru mengeluarkan Penetapan Perlindungan Hukum terhadap PTKA. Kami melihat ini merupakan hal yang aneh." ujar juru bicara Gerakan Rakyat Menggugat (Geram), Fahmi Muhammad, pada aksi demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, kemarin.

Dijelaskan, pada 2014 PTKA dinyatakan bersalah oleh PN

Meulaboh karena melakukan pembersihan lahan dengan membakar lahan gambut Rawa Tripa. Hutan gambut seluas 61.803 hektare yang terletak di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, itu bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser yang berfungsi sebagai hutan lindung.

PTKA diwajibkan mengganti rugi Rpll4 miliar ke negara dan membayar dana pemulihan lahan Rp251 miliar. PTKA lalu mengajukan banding ke pengadilan tinggi, tapi ditolak. MA pun menolak peninjauan kembali kasus itu.

Namun, alih-alih membayar denda, PTKA menggugat balik beberapa lembaga pemerintah, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ketua Koperasi Bina

Usaha, Kantor BPN Provinsi Aceh, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh dengan perkara No. 16/Pdt.G/ Pn.Mbo.

Pada Jumat (13/4), majelis hakim PN Meulaboh yang dipimpin Said Hasan dalam Register Perkara No. 14/ Pdt.G/2017/Pn.Mbo menyatakan menerima gugatan PTKA. Bukti.koordinat yang salah yang diberikan Kementerian LHK pada kasus sebelumnya menjadi alasannya.

"Seharusnya tidak ada gugatan baru yang dapat membenarkan pengadilan untuk menunda eksekusi keputusan. Penundaan eksekusi hukuman terhadap PTKA sangat merugikan," ujar Fahmi.

(Hym/H-2)





Original Post

KPK Jebloskan Novanto ke Lapas Sukamiskin

Media Online metrotvnews.com
2018-05-04

Jakarta: Terpidana kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (KTP-el), Setya Novanto dieksekusi hari ini. Novanto akan dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

"Iya, hari ini pukul 8 akan buat berita acara dulu. Akan dieksekusi ke Sukamiskin," kata Kuasa Hukum Novanto, Firman Wijaya ketika dikonfirmasi Medcom.id, Jumat, 4 Mei 2018.





Novanto sendiri mengaku pasrah jika harus dieksekusi ke Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin. Eksekusi Novanto ke Sukamiskin bakal segera dilaksanakan setelah mantan Ketua DPR RI itu memutuskan tidak mengajukan banding atas vonis 15 tahun penjara.

Novanto mengaku siap menjalani hari-harinya selama 15 tahun ke depan di balik jeruji. Ia menyebut Lapas Sukamiskin sebagai salah satu tempat pembelajaran hidup.

"Di Sukamiskin, ini saya mulai dari kos, saya akan ke pesantren. Saya akan banyak belajar berdoa, berdoa, dan tentu saya jadi masyarakat biasa," kata Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Mei 2018.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor sebelumnya memvonis Novanto dengan hukuman 15 tahun penjara. Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu juga diwajibkan membayar denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Mantan Ketua Fraksi Partai Golkar itu dituntut membayar uang pengganti sebesar USD7,3 juta dikurangi uang yang telah dikembalikan Rp5 miliar subsider 2 tahun kurungan. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik Novanto selama 5 tahun.
(JMS)

http://news.metrotvnews.com/hukum/dN6ErdGK-kpk-jebloskan-novanto-ke-lapas-sukamiskin



Original Post

Bersaksi untuk Mantan Pengacaranya

Media Cetak Jawa Pos Halaman 12
2018-5-4

Bersaksi untuk Mantan Pengacaranya

Setya Novanto alias Setnov (tengah) dan istri, Deisti Astri ani Tagor (kiri), setelah menjadi saksi untuk terdakwa Fredrich Yunadi dalam sidang kasus

menghalang-halangi penyidikan kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin. Fredrich adalah mantan pengacara Setnov dalam kasus e-KTP.

Setnov kini tinggal menunggu eksekusi jaksa untuk dipindahkan penahanannya dari Rutan KPK ke Lapas Sukamiskin, Bandung.

(tyo/c5/agm)





Original Post

Alih Fungsi Gedung Diajukan

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 8
2018-5-4

Alih Fungsi Gedung Diajukan

DPRD Usulkan Islamic Center yang Mangkrak Diubah Jadi Rumah Sakit

CIKARANG, (PR).-

Pemerintah Kabupaten Bekasi

mengusulkan untuk melanjutkan

kembali pembangunan Gedung Pusat

Kegiatan Islami (Islamic Center) di

Desa Sriamur, Kecamatan Tambun

Utara. Sejak 2012 silam,

pembangunan mangkrak karena

tersangkut korupsi.

Usulan pembangunan kembali itu disampaikan melalui Surat Bupati Bekasi tertanggal 16 April 2018 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bekasi perihal Permohonan Persetujuan Alih Fungsi Gedung Islamic Center.

Bupati Bekasi mengusulkan melanjutkan pembangunan gedung yang telah menelan anggaran sekitar Rp 35 miliar itu dan berencana mengalih-

fungsikan menjadi fasilitas sosial yang terdiri dari masjid agung, gedung serbaguna dan fasilitas penunjang lainnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi tahun 2011-2031, wilayah yang saat ini direncanakan untuk Islamic Center peruntukannya adalah permukiman perkotaan.

Pembangunan lanjutan Islamic Center dilakukan untuk menyeimbangkan pembangunan di wilayah utara Kabupaten Bekasi dengan selatan. Selain masjid agung dan gedung serbaguna, Islamic Center pun dimungkinkan bakal dialihfungsikan menjadi rumah sakit, sarana kebudayaan dan rekreasi, sarana pendidikan hingga pusat perbelanjaan.

Menanggapi surat Bupati Bekasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Daris menyambut positif pembangunan kembali gedung

yang lama terbengkalai itu. Hanya, dia berpendapat Islamic Center diubah menjadi rumah sakit. Pasalnya, dia menilai, rumah sakit di wilayah utara Kabupaten Bekasi masih kurang.

"Saya mau minta itu dijadikan rumah sakit. Kan, rumah sakit kita kurang, rumah sakit baru ada utara sebelah kanan di Cabangbungin. Ini, kan utara sebelah kiri," kata Daris, Kamis (3/5/2018).

Daris menilai, rumah sakit bakal lebih tepat sasaran. Terlebih, bila di- bangun sejenis rumah sakit pusat daerah. "Kalau masjid saya rasa sudah banyak. Maka lebih baik jika dibangun rumah sakit sekelas Hasan Sadikin di Bandung. Untuk wilayah seluas Kabupaten Bekasi, rumah sakit semacam itu tidak ada," ujarnya.

Seperti diketahui, Gedung Islamic Center pertama kali dibangun pada 2009 saat Kabupaten Bekasi dipimpin bupati sebelumnya, Sadudin. Gedung

ini dibangun di pelosok desa di atas tanah kas desa seluas 3 hektare. Pembangunan tahap pertama dianggarkan sebesar Rp 50 miliar, hanya pembangunan terhenti di 2012.

Pada tahun tersebut, pemkab kembali mengucurkan anggaran Rp 35 miliar. Namun, penambahan anggaran itu dipersoalkan. Pasalnya, pada tahun tersebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tengah melakukan audit terkait dugaan korupsi.

Dugaan korupsi itu pun terbukti dengan divonisnya mantan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi, Porkas Pardamean oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi selama 1 tahun.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Kardin mengaku masih menampung usulan masyarakat terkait alih fungsi dan kelanjutan pembangunan gedung itu.

(Tommi Andryandy)





Original Post

Pembakar Pencuri Amplifier Divonis 8 Tahun Penjara

Media Cetak Koran Tempo Halaman 2
2018-5-4

Pembakar Pencuri Amplifier Divonis 8 Tahun Penjara

BEKASI - Hakim Pengadilan Negeri Bekasi memvonis bersalah para pelaku pengeroyokan dan pembakaran Muhammad Al Zahra alias Zoya, tersangka pencuri alat penguat daya listrik {amplifier) milik sebuah musala di Bekasi. Enam terdakwa dihukum penjara 8 dan 7 tahun atau lebih rendah dari tuntutan jaksa 10-12 tahun.

Terdakwa Rosadi divonis paling berat, yakni 8 tahun penjara, karena dianggap sebagai provokator. Majelis hakim yang dipimpin Musa Arief Aini juga menyebutnya membakar Zoya yang kala itu telah berkali-kali meminta ampun.

Sedangkan lima terdakwa lainnya, Najibulah, Zulkahfi, Aldi, Subur, dan Karta, divonis 7 tahun penjara. "Para terdakwa ikut mengeroyok," kata Musa dalam persidangan kemarin.

Setelah divonis, masing-masing terdakwa masih pikir-pikir untuk mengambil sikap banding atau tidak hingga tujuh hari ke depan. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Cikarang, Muhammad Ibu Fk j ar, juga enggan mengomentari putusan pengadilan kemarin. "Kami akan menelaah lebih dulu, mempelajari sesuai dengan undang-undang yang ada," kata Ibnu.

Zoya tewas setelah dihakimi massa dan dibakar di Kampung Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, pada Selasa, 1 Agustus 2017. Zoya, yang sehari-hari bekerja mengumpulkan barang bekas-memperbaiki dan menjualnya kembali-dikejar lalu dikeroyok massa karena dituduh mencuri sebuah amplifier di Musala Al-Hidayah, Kampung Cabang Empat.

ADI WARSONO





Original Post

Upaya Luar Biasa Berbekal Dalil Lama

Media Cetak Koran Tempo Halaman 5
2018-5-4

Upaya Luar Biasa Berbekal Dalil Lama

Kementerian Keuangan mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung tentang privatisasi air di Jakarta tanpa menyodorkan bukti baru (novum). Upaya hukum luar biasa Kementerian hanya mengandalkan dalil tentang adanya kekhilafan hakim dan suatu kekeliruan yang nyata. Dalam memori peninjauan kembali, Kementerian mengajukan empat argumentasi. Salah satunya, Kementerian menganggap gugatan yang diajukan oleh 12 anggota Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta tidak termasuk kategori citizen lawsuit. Alasannya,

gugatan tersebut menyertakan Palyja dan Aetra sebagai pihak turut tergugat.

Argumen ini juga pernah dipakai oleh hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengabulkan banding dari pemerintah pusat, Palyja, dan Aetra. Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan yang diajukan Koalisi tidak tergolong citizen lawsuit dengan alasan yang sama.

Berikut ini argumentasi peninjauan kembali yang diajukan Kementerian Pertimbangan hukum judex juris (hakim kasasi) telah melampaui hakikat gugatan citizen lawsuit. Citizen lawsuit seharusnya

tidak dimaksudkan untuk mempersoalkan bentuk kerja sama privatisasi air. Pengelolaan oleh pihak swasta dimungkinkan sepanjang dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan.

Majelis hakim judex juris telah khilaf dan keliru dalam memutus karena surat kuasa yang diajukan termohon peninjauan kembali cacat hukum. Surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu.

Putusan kasasi mencam-puradukkan tuntutan perdata

dan pembatalan keputusan tata usaha negara.

Kementerian memohon majelis hakim peninjauan kembali untuk memutus sengketa dengan amar sebagai berikut

Menerima permohonan peninjauan kembali.

Membatalkan putusan Mahkamah sebelumnya, 10 April 2017.

Menolak seluruh gugatan para termohon, 12 warga DKI yang tergabung dalam Koalisi.

Sumber

memori peninjauan kembali

GANGSAR PARIKESIT





Original Post

Kementerian Ajukan Peninjauan Kembali Putusan Privatisasi Air

Media Cetak Koran Tempo Halaman 5
2018-5-4

Kementerian Ajukan Peninjauan Kembali Putusan Privatisasi Air

Pemohon tidak mengajukan bukti baru.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo. co. id

JAKARTA - Kementerian Keuangan mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta. Peninjauan kembali diajukan pada 22 Maret lalu melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti, menuturkan Kementerian mengajukan permohonan

peninjauan kembali karena Kementerian membuat penjaminan yang sejalan dengan kebijakan pemerintah. "Maka dilakukan upaya hukum maksimal," tutur dia kepada Tempo melalui pesan elektronik, kemarin.

Kementerian Keuangan merupakan salah satu pihak yang digugat oleh koalisi penolak privatisasi air selain Gubernur DKI Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI, dan PAM Jaya. Adapun Palyja dan Aetra merupakan pihak turut tergugat.

Pada 10 April 2017, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasa-

si Koalisi. Dalam amar putusannya, Mahkamah menilai kerja sama Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta (PAM Jaya) dengan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra) sejak 6 Juni 1997 melanggar aturan. Sebab, kerja sama itu menyerahkan kewenangan pengelolaan air bersih kepada mitra swasta.

Akibat privatisasi air itu, menurut Mahkamah, PAM Jaya kehilangan kewenangan pengelolaan air. Kebijakan penswastaan air itu juga tidak meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan air bersih bagi warga Ibu

TEMPO/ADITIA NOVIANSYAH

Kota. Hakim kasasi pun memerintahkan para tergugat menghentikan kebijakan privatisasi air minum di DKI dan mengembalikan pengelolaannya kepada PAM Jaya.

Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Wiyono, menuturkan pengadilan telah menyampaikan memori peninjauan kembali kepada para pihak yang bersengketa. Pengadilan masih menunggu 12 anggota Koalisi yang mengajukan gugatan citizen lawsuit untuk menyusun kontra-memori kasasi. "Kalau nanti kontra-memori kasasinya sudah masuk, kami baru mengirimkannya (seluruh berkas peninjauan kembali) ke MA," tutur dia.

Wiyono menuturkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Kementerian Keuangan tidak menyertakan novum (bukti) baru. Kementerian mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan dalil adanya "kekhilafan hakim dan suatu kekeliruan yang nyata".

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memilih untuk menjalankan putusan Mahkamah, meski Kementerian

mengajukan permohonan peninjauan kembali. "Buat kami, no issue. Kami akan lakukan sesuai putusan MA," tutur dia.

Pemerintah DKI tidak pernah mengajukan banding sejak putusan perta-

ma di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 24 Maret 2015, yang mengabulkan gugatan Koalisi. Banding ke Pengadilan Tinggi justru dilakukan oleh pemerintah pusat bersama Palyja dan Aetra.

Direktur Utama PAM Jaya, Erlan Hidayat, telah mengetahui permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Kementerian. "Proses hukum biarlah berjalan," ujar dia.

Manager Corporate Customer and Communication Aetra, Astriena Veracia, tak bersedia memberi tanggapan. "Belum

bisa jawab," tutur dia melalui pesan elektronik. Adapun Head of Corporate Communications Palyja, Lydia Astriningworo, tak kunjung menjawab permintaan konfirmasi dari Tempo hingga berita ini dibuat.

Kuasa hukum Koalisi, Arif Maulana, menyayangkan peninjauan kembali tersebut. Menurut dia, peninjauan kembali itu melawan konstitusi yang menyebutkan bahwa pengelolaan air dilakukan oleh negara. "Kami sangat kecewa," dia mengeluh.

IRSYAN HASYIM | DEVY ERNIS





Original Post

KPK Sita Tujuh Mobil Mewah Bupati Mojokerto

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-5-4

KPK Sita Tujuh Mobil Mewah Bupati Mojokerto

MOJOKERTO - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyita sebuah mobil mewah milik Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa yang diduga merupakan hasil gratifikasi. Kali ini KPK menyita satu unit mobil merek Nissan Navara dengan nomor polisi khusus, S-9009-TN Mobil jenis double cabin tersebut dititipkan di halaman Markas Kepolisian Resor Moj okerto Kota. "Titipan ini bagian dari tindak lanjut kegiatan KPK," kata Kepala Sub-Bagian Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Mojokerto, Ajun Komisaris Agus Purnomo, kemarin.

Sebelumnya, penyidik KPK juga menyita dan menitipkan beberapa harta benda Mustofa yang menjadi barang bukti dalam kasus tersebut. Enam mobil mewah yang lebih dulu disita penyidik adalah Range Rover Evoque, sedan Subaru, Honda CR-V Prestige, dan dua unit Toyota Innova. Selain itu, penyidik menyita lima unit jet ski merek Sea-Doo dan dua sepeda motor. "Dalam dua-tiga hari ke depan akan diambil lagi oleh KPK," ujar Agus.

KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus gratifikasi perizinan pendirian menara telekomunikasi dan proyek jalan di Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2015. Para tersangka itu adalah Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa; mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten

Mojokerto, Zaenal Abidin; Kepala Divisi Perizinan dan Regulasi PT Tower Bersama Infrastructure, Ockyanto; dan Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, Onggo Wijaya.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief mengatakan penyidik memiliki dua bukti permulaan yang cukup ihwal adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan Mustofa selama menjabat Bupati Mojokerto dalam dua periode. Menurut dia, Mustofa menerima gratifikasi Rp 2,7 miliar dalam perizinan pembangunan menara telekomunikasi dan Rp 3,7 miliar dari proyek jalan. Penyidik KPK juga masih terus mengembangkan kasus gratifikasi ini termasuk dengan telaah hasil penggeledahan dan penyitaan barang bukti dari 31 lokasi. "KPK masih mengembangkan kasus ini dalam proses penyidikan. Jadi, belum bisa disampaikan semua detailnya (arah dugaan tindak pidana pencucian uang)," kata Laode.

Sebelum ditangkap KPK, Mustofa berulang kali membantah keterlibatan dirinya dalam dugaan penerimaan gratifikasi. Dia juga membantah adanya kegiatan penggeledahan dan penyitaan di sejumlah kantor dinas dan kediaman pribadinya oleh penyidik KPK. "Katanya ada orang yang keluar duit, tapi saya tak kenal dan tak pernah bertemu," kata dia kepada Tempo.

FRANSISCO LISHOMUDDIN





Original Post

KPK Siap Buktikan Korupsi Syafruddin di Pengadilan

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-5-4

KPK Siap Buktikan Korupsi Syafruddin di Pengadilan

Penyidik menyelidiki dan memburu tersangka lain korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Fransisco Rosarians

francisco@tempo.co.id

JAKARTA - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan ber-

kas perkara tersangka kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Syafruddin

Arsyad Temenggung, ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Lembaga antirasuah tersebut mengklaim telah selesai merampungkan seluruh dakwaan dan siap membuktikannya dalam persidangan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional tersebut. "Kami tinggal menunggu penetapan dan jadwal sidang," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, kemarin.

KPK menetapkan

Syafruddin sebagai tersangka kasus korupsi BLBI dengan dugaan pemberian surat keterangan lunas (SKL) kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada April 2017. Status tersangka tersebut sempat digugat melalui pengajuan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pengadilan justru menguatkan putusan KPK dengan menyatakan seluruh penyelidikan dan penyidikan kasus BLBI sah.

Sebagai Kepala BPPN, Syafruddin memang memberikan sejumlah SKL kepada para obligor BLBI. Dia berdalih SKL terse-

but sekadar mengikuti Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 yang diteken Presiden Megawati Soekarnoputri. Dia juga justru menuduh sejumlah menteri yang menjadi anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan sebagai pemberi rekomendasi kepada Megawati.

Tetapi penyidik dan penuntut KPK justru menemukan fakta Syafruddin telah membagi KKSK dan presiden sehingga SKL diterbitkan bagi bos BDNI, Sjamsul Nursalim. KPK mengklaim memiliki bukti kuat Syafruddin berperan besar dalam penghapusan sejumlah utang dan penerbitan SKL bagi BDNI. Pun, berdasarkan audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan,kerugiankeuang-

an negara dalam kasus ini mencapai Rp 4,58 triliun.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang juga mengatakan lembaganya akan berupaya mengusut tuntas dan mengembalikan kerugian negara dari kasus BLBI.Diamengklaimpenyi-dik dan penuntut sudah memiliki strategi khusus untuk menyelesaikan kasus yang berusia hingga belasan tahun tersebut.

Kuasa hukum Syafruddin, Hasbullah, berkukuh kliennya tak bersalah dalam proses penerbitan SKL kepada BDNI dan para obligor lainnya. Dia mengklaim Syafruddin hanya menjalankan tugas sebagai Kepala BPPN yang mengikuti seluruh aturan dan petunjuk KKSK. Dengan demikian, dia

justru menilai KPK salah menetapkan tersangka dalam kasus korupsi BLBI. "Semua dijelaskan, dan usulan penjualan juga berdasarkan arahan dan keputusan KKSK tanggal 13 Mei 2002,"kata Hasbullah. Kuasa hukum Sjamsul, Maqdir Ismail, juga membantah keterlibatan kliennya dalam kasus korupsi BLBI. Dia menilai Sjamsul telah menerima surat pembebasan dan pelepasan dari utang dana BLBI yang resmi. Pada 2004, menurut dia, KKSK telah merestrukturisasi utang petani tambak menjadi Rp 1,1 triliun dan sisa utang senilai Rp 3,7 triliun dihapuskan. "Itu hasil keputusan pemerintah. Jadi, bukan kewajiban klien kami," kata dia.

MAYA AYU





Original Post

Kemarin Presiden Jokowi-Sultan Brunei tanding bulu tangkis, Setnov ingin ke pesantren

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-05-04

Jakarta (ANTARA News) - Kemarin Presiden Joko Widodo mengajak pengurus OSIS keliling Istana Bogor dan tanding bulu tangkis dengan Sultan Brunei, mantan ketua DPR Setya Novanto kembali ke pengadilan untuk menyampaikan kesaksian, dan Kantor Imigrasi Karawang mendeportasi belasan tenaga kerja asing.

Selain itu ada berita lain mengenai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang meletakkan jabatannya sebagai pemimpin organisasi pegawai di lembaganya dan jaket Presiden yang menjadi sorotan dalam ringkasan berita kemarin berikut ini:

1. Presiden Jokowi-Sultan Brunei tanding bulu tangkis
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Sultan Hassanal Bolkiah adu kemampuan bermain bulu tangkis di GOR Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis petang. Pertandingan yang menghadapkan Presiden Jokowi dan legenda bulu tangkis Indonesia Alan Budi Kusuma dengan Sultan Brunei dan Hendri Saputra itu berakhir dengan skor imbang 25-25.

2. Presiden ajak pelajar SMA keliling Istana Bogor
Presiden Joko Widodo mengajak sekitar 270 pelajar Sekolah Menengah Atas dari berbagai daerah di Indonesia jalan-jalan keliling Istana Bogor, dan layaknya pemandu wisata menjelaskan seluk beluk Istana kepada para perwakilan pengurus OSIS berprestasi itu. Presiden juga sempat berbincang santai dan berfoto bersama dengan mereka.

3. Karawang deportasi 16 tenaga kerja asing

Kantor Imigrasi Kelas II Kabupaten Karawang di Jawa Barat mendeportasi 16 tenaga kerja asing karena melanggar aturan administrasi keimigrasian. "Para TKA yang dideportasi bekerja di Karawang dan Purwakarta," kata Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Karawang Endy Agustiawan.

4. Setnov ingin dinginkan suasana, berencana ke pesantren
Saat menyampaikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, mantan Ketua DPR Setya Novanto mengaku ingin mendinginkan suasana dengan menerima vonis 15 tahun penjara dalam perkara korupsi KTP-Elektronik. Dia juga mengemukakan keinginannya ke pesantren.

"Kalau lihat di pengadilan dunia memang mungkin saya tidak mendapatkan keadilan, tetapi keadilan yang ada di Allah SWT tentu masih ada, sehingga tentu di Sukamiskin ini saya akan mulai dari kos, saya akan ke pesantren," katanya.

5. Jaket Asian Games Presiden Jokowi jadi sorotan
Busana Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan kemarin, ketika dia mengenakan jaket bertulisan Asian Games saat menerima perwakilan para ketua OSIS SMA se-Indonesia Di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Jaket berwarna hitam itu dihiasi ilustrasi berbagai cabang olahraga dengan tulisan Asian Games warna putih. Bagian depan dihiasi sketsa logo Asian Games XVIII. Sementara pada bagian lengannya terlihat tulisan Indonesia dengan latar belakang warna-warni.

6. Novel Baswedan ingin segera kembali bekerja
Penyidik KPK Novel Baswedan akan meletakkan jabatannya sebagai ketua Wadah Pegawai KPK karena sudah menyelesaikan masa tugasnya selama dua tahun. Dia juga menyatakan ingin segera kembali bekerja di KPK setelah proses penyembuhan kedua matanya selesai.

"Saya belum aktif di KPK karena saya belum bisa membaca, belum bisa melihat dengan jelas bahkan rekan-rekan di depan ini saya tidak lihat jelas dan apabila nanti saya sudah bisa membaca teks saya ingin segera bisa masuk bekerja," kata Novel.
Pewarta: Sella Panduarsa GaretaEditor: MaryatiCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/707010/kemarin-presiden-jokowi-sultan-brunei-tanding-bulu-tangkis-setnov-ingin-ke-pesantren



Original Post

Catatan ICW PNS Pemda Jadi Pelaku Korup Terbanyak di 2017

Media Online Cnnindonesia.com
2018-05-04

Jakarta, CNN Indonesia Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Daerah (Pemda) dinilai menjadi aktor pelaku korup terbanyak selama tahun 2017. Hal ini disampaikan Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Laola Ester dalam data Tren Pelaku Profesi Korupsi berdasarkan profesi tahun 2015-2017.

"Dari keseluruhan terdakwa korupsi, aktor yang berprofesi sebagai pegawai di tingkat Pemkab/Pemkot/Pemprov masih menempati urutan tertinggi sebagai pelaku korupsi," kata Laola di Kantor ICW Jakarta, Kamis (3/5).

Laola membeberkan ada 456 PNS Daerah yang terjerat kasus korupsi di tahun 2017. Angka ini meningkat drastis dari tahun 2016 yang terkena kasus korupsi sebanyak 217 PNS Daerah.



Tempat kedua dari tren pelaku korupsi banyak ditempati oleh swasta. Tahun 2017 ada 224 pegawai swasta yang menjadi terdakwa tindak pidana korupsi dan tahun 2016 ada 150 terdakwa korupsi.

ICW, kata Laola menerangkan keterkaitan kasus korupsi antara PNS Pemda dengan swasta paling banyak terjadi dalam dua kasus. Pertama, kasus Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan kedua, Pengelolaan Izin Usaha.

"Asumsinya ada di proses PBJ dan pengolahan izin usaha. Kemungkinan di situlah letak ada persinggungan yang menyebabkan jumlah (korupsi) keduanya (swasta dan PNS) agak paralel," ungkap dia.

Pada peringkat ketiga, pelaku korup terbanyak diduduki profesi kepala daerah. Tahun 2017 ada sebanyak 94 kepala daerah yang menjadi terdakwa korupsi dan tahun 2016 ada 32 kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.

"Kepala daerah 2017 masuk ke peringkat 6 besar. Sebelum-sebelumnya kepala daerah kecil. Tapi sekarang melonjak. Kami menduga ada hubunfannya dengan kontestasi pilkada di tahun politik," ujar Laola.

Dengan data ini, ICW berharap agar pemerintah lebih memperketat pengawasan internal di pemerintah daerah. Dia menyarankan agar pemerintah tak melulu mengharapkan aparat penegak hukum untuk menindak pegawai yang korup.

"Ini jadi warning dan peringatan bagi Presiden dan memaksimalkan pengawasan internal khusus. Kita jangan terus bergantung pada pengeak hukum. Atau Jangan-jangan pengawasan internal itu mandul?," tegas dia.

Kemudian, data ICW menyebutkan peringkat ke empat dan seterusnya diduduki oleh profesi pegawai BUMN/BUMD sebanyak 37 terdakwa dan kalangan kampus sebanyak 34 terdakwa. Sementara peringkat terakhir sebanyak 33 terdakwa diduduki oleh anggota legislatif dari DPR/DPRD. (osc)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180503164910-12-295476/catatan-icw-pns-pemda-jadi-pelaku-korup-terbanyak-di-2017



Original Post

KPK Rampungkan Berkas Kasus BLBI Syafruddin Temenggung

Media Online Cnnindonesia.com
2018-05-04

Jakarta, CNN Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan pemberkasan perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) kepada Sjamsul Nursalim, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Berkas perkara dan surat dakwaan milik tersangka mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung itu pun telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

"Siang ini JPU KPK telah melimpahkan berkas perkara atas nama SAT ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Kamis (3/5).

Dalam melengkapi berkas perkara Syafruddin, penyidik KPK telah memeriksa 69 saksi. Mereka yang diperiksa berasal dari kalangan mantan pejabat negara, pihak swasta, pegawai PT Gajah Tunggal Tbk, hingga advokat.

Bekas pejabat negara yang telah diperiksa di antaranya mantan Wakil Presiden Boediono selaku Menteri Keuangan, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti, mantan Kepala Bappenas Kwik Kian Gie, mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

Kemudian, mantan Kepala BPPN I Putu Gede Ary Suta, mantan Menteri Keuangan Bambang Subianto, hingga Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, Rizal Ramli.

Sementara dari kalangan swasta, penyidik KPK telah memeriksa sejumlah petinggi PT Gajah Tunggal Tbk yang memiliki kaitan dengan Sjamsul Nursalim. Selain itu, penyidik KPK juga sudah memanggil Artalyta Suryani alias Ayin dan sejumlah petani tambak PT Dipasena.

Untuk saat ini, kata Febri pihaknya tengah menunggu penetapan dan jadwal persidangan perdana kasus yang ditaksir merugikan negara hingga Rp4,58 triliun itu. Perkara dugaan korupsi BLBI ini sudah diterima Pengadilan Tipikor dengan nomor perkara 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst.

"Berikutnya kami menunggu penetapan dan jadwal sidang," tuturnya.

Meskipun berkas perkara telah dilimpahkan, penyidik KPK belum berhasil memeriksa Sjamsul Nursalim, pihak yang diduga diuntungkan dalam penerbitan SKL BLBI pada 2004 silam itu. Sjamsul dan istrinya Itjih Nursalim saat ini sudah menetap di Singapura, sehingga KPK kesulitan untuk melakukan pemeriksaan.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan Syafruddin sebagai tersangka. Dia diduga merugikan negara hingga Rp4,58 triliun lantaran menerbitkan SKL kepada Sjamsul. Angka kerugian negara itu dapat dari hasil audit investigasi BPK terbaru 2017.

(ugo/ugo)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180503162539-12-295468/kpk-rampungkan-berkas-kasus-blbi-syafruddin-temenggung



Original Post

Butuh Terobosan Atasi Korupsi

Media Cetak Kompas Halaman 1
2018-5-4

Butuh Terobosan Atasi Korupsi

Hukuman untuk koruptor masih terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera. Pengembalian kerugian negara juga tidak sesuai dengan harapan.

JAKARTA, KOMPAS - Butuh terobosan hukum untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi. Hukuman penjara mesti dioptimalkan dan dilengkapi dengan hukuman lain, seperti perampasan aset koruptor. Pencabutan hak politik dan hak finansial untuk koruptor juga dapat dilakukan.

Hasil kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dipublikasikan pada Kamis (3/5/2018) di Jakarta menunjukkan, lama hukuman penjara untuk koruptor pada tahun 2017 rata-rata hanya 2 tahun 2 bulan. Lama rata-rata hukuman untuk koruptor tersebut sama dengan kondisi tahun 2016.

Vonis rendah itu berjalan seiring dengan rendahnya tuntutan

jaksa penuntut umum. ICW mencatat, sepanjang semester kedua tahun 2017, rata-rata tuntutan jaksa dalam perkara korupsi adalah 3 tahun 2 bulan.

Pada saat yang sama, bentuk hukuman lain kepada koruptor, yakni pengembalian kerugian negara, juga belum memulihkan total kerugian negara akibat korupsi.

Sepanjang tahun 2017, besar kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 29,4 triliun. Namun, pidana tambahan berupa uang pengganti yang diputuskan hakim hanya Rp 1,4 triliun -atau hanya 4,91 persen dari total kerugian keuangan negara yang timbul akibat korupsi.

Hal ini terjadi karena Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyatakan, koruptor bisa dikenai hukuman membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya hanya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Kepala Divisi Monitoring Peradilan ICW Tama S Langkun menuturkan, rendahnya pengembalian kerugian negara sebenarnya bisa ditutupi dengan pengenaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Namun, belum banyak perkara korupsi yang disertai dengan dakwaan TPPU. Catatan ICW, hanya empat perkara korupsi yang disertai dakwaan TPPU, dan ini dilakukan kejaksaan, dan bukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Disparitas putusan

Dalam beberapa perkara korupsi, ICW juga menemukan adanya disparitas putusan. Kondisi ini berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat.

"Ada kepala desa dan pengusaha yang sama-sama melakukan korupsi. Kepala desa merugikan negara sekitar Rp 173 juta, sedangkan pengusaha itu merugikan negara Rp 3,7 miliar. Keduanya dituntut 6 tahun penjara, tetapi kemudian akhirnya divonis sama, yakni 5 tahun. Pada kasus lainnya, ada dua penyelenggara negara yang merugikan negara Rp 22 miliar. Namun, keduanya diputus berbeda, yakni 7 tahun dan 8 tahun penjara," kata Tama.

Hal ini berpotensi membuat publik mempertanyakan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.

Juru bicara MA Suhadi mengatakan, dalam memeriksa perkara, banyak hal yang harus dipertimbangkan. "Seperti halnya kasus pencurian, ada yang berat dan ringan. Tidak semua pelaku korupsi dipidana berat karena disesuaikan dengan berapa besar kerugian uang negara yang timbul akibat perbuatannya, sekaligus apa peran orang itu dalam tindak pidana korupsi Jika digeneralisasi semua harus berat, tentu itu tidak adil," katanya.

Secara terpisah, Juru Bicara

KPK Febri Diansyah mengatakan, dalam UU Pemberantasan Tipikor, ada sejumlah pasal, seperti Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12 A Ayat 2, dan Pasal 13, yang punya ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. "Oleh karena itu, ketika dituntut 4 atau 5 tahun, seharusnya dapat dikategorikan berat atau maksimal karena maksimal ancamannya 5 tahun," ujarnya.

Pertimbangan sebagai justice collaborator (pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kasusnya), lanjut Febri, juga patut menjadi perhitungan dalam tuntutan.

Hukuman lain

Pengajar hukum pidana dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Agustinus Pohan, mengatakan, rata-rata vonis 2 tahun 2 bulan tergolong rendah untuk perkara korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa Padahal, hukuman penjara yang lama, kata Pohan, juga masih belum cukup untuk menjerakan koruptor. Perlu hukuman lain seperti perampasan harta kekayaan dan sanksi sosial.

Rimawan Pradiptyo, ahli eko-nomika kriminalitas yang juga Kepala Laboratorium Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, mendorong penerapan sanksi finansial melalui perhitungan biaya sosial korupsi. Biaya sosial korupsi itu memperhitungkan kerusakan akibat korupsi, baik berupa biaya terlihat maupun tidak terlihat.

Biaya sosial korupsi ini, lanjut Rimawan, bisa dipraktikkan dengan menggunakan pengaturan ganti rugi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau UU Pemberantasan Tipikor.

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, mengatakan, dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dibahas mengenai pidana kerja sosial yang bisa memunculkan efek malu bagi para koruptor.

Terobosan lainnya, kata Arsul, adalah pencabutan hak finansial, yaitu hak keperdataan terpidana untuk memiliki aset melebihi jumlah tertentu setelah keluar dari penjara Hal itu sudah diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999.

(REK/IAN/BAY/GAL/AGE)





Original Post

PN Batali Keputusan MA Soal Pembakar Lahan Didenda Rp365 miliar

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 6
2018-5-4

PN Batali Keputusan MA Soal Pembakar Lahan Didenda Rp365 miliar

NERACA

Jakarta - Pengadilan Negeri Meulaboh, Aceh, membuat keputusan yang mengejutkan dengan memenangkan gugatan perusahaan kelapa sawit PT Kalista Alam (PTKA) terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dimenangkannya PTKA dengan putusan Perkara No. 16/Pdt.G/2017/Pn.Mbo, tertanggal 13 April 2018 itu, dinilai menentang putusan Mahkamah Agung No. 1 PK/Pdt/2015 terhadap PTKA, yang salah satu kewajiban setelah putusan tersebut adalah melaksanakan eksekusi.

Pada 2014, PTKA dinyatakan bersalah karena melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar lahan gambut Rawa Tripa di Kabupaten Nagan Raya. Rawa Tripa yang sebagai hutan gambut seluas 61.803 hektar yang terletak di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Akibat pengerusakan lingkungan hidup, PTKA diganjar cukup berat. Pada 15 Juli 2014, Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh memvonis bersalah perusaan kelapa sawit tersebut. PTKA diwajibkan mengganti rugi materil sebesar Rp 114 miliar ke negara dan harus membayar dana pemulihan lahan sebesar Rp251 miliar atau total seniiai Rp365 miliar. Tak puas dengan putusan tersebut, PTKA mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, namun ditolak. Mahkamah Agung pun telah menyatakan PTKA bersalah dan menolak banding maupun Peninjauan Kembali (PK) kasus ini.

Namun, dua tahun berselang, eksekusi tak kunjung dilaksanakan. Meskipun, KLHK telah mengirim surat permohonan kepada Kepala PN Meulaboh untuk melakukan eksekusi putusan. "Namun Ketua PN Meulaboh melakukan penundaan," tutur Pengacara Gerakan Rakyat Menggugat (GeRAM) Harli Muin saat ditemui di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (3/5). Senada dengan Harli, juru bicara GeRAM, Fahmi Muhammad, menyatakan seharusnya PN Meulaboh melaksankan eksekusi terhadap Putusan MA. Menurutnya, PN Meulaboh tidak memiliki dasar hukum untukmenunda pelaksanaan eksekusi putusan. "Kami kaget mengetahui bahwa Ketua PN Meulaboh mengeluarkan Penetapan Perlindungan Hukum terhadap PTKA dengan No. 1 /Pen/Pdt/eks/2017/Pn.Mbo. Kami melihatinimerupakanhalyanganeh," ujar Fahmi. PTKA rupanya tak berdiam diri. Alih-alih membayar denda yang diwajibkan tersebut, PTKA menggugat balikbeberapa lembaga pemerintah yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ketua Koperasi Bina Usaha, Kantor BPN Provinsi Aceh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh.

Pengadilan Negeri Meulaboh menyatakan eksekusi keputusan tahun 2014 tak dapat dilaksanakan sampai ada keputusan terhadap gugatan baru. Menurut Fahmi, seharusnya tidak ada gugatan baru yang dapat membenarkan pengadilan untuk menunda eksekusi keputusan. "Dan juga tidakada justifikasi untukmemberikan PTKA perlindungan hukum. Apa yang dilakukan Ketua PN Meulaboh membingungkan," lanjutnya. Fahmi juga menilai PTKA mencari-cstri alasan menghindari pelaksanaan eksekusi.

Kini, cerita pun berubah. Majelis Hakim PN Meulaboh yang dipimpin Said Hasan menyatakan menerima gugatan PTKA. Bukti koordinat yang salah yang diberikan Kementerian lingkungan Hidup dan Ke-hutanan padu kasus sebelumnya menjadi alumninya. "Hari ini, Hakim Said Hasan memutuskan bahwa dia tidak akan mengeksekusi putusan Mahkamah Agung terhadap perusahaan kelapa sawit," pungkasnya.

bari





Original Post

Ini Rencana Setya Novanto Saat Berada di LP Sukamiskin

Media Online jpnn.com
2018-05-04

jpnn.com, JAKARTA - Setya Novanto, terpidana kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), akan segera dipindahkan ke LP Sukamiskin, Bandung, Jabar. Proses administrasi sedang berlangsung.

"Sekarang sedang proses administrasi, saya kira minggu ini sudah diselesaikan proses eksekusi pidana penjaranya ke Sukamiskin," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada Jawa Pos, Kamis (3/5). Sesuai putusan hakim, Setnov divonis hukuman penjara 15 tahun dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan. Dia juga diminta membayar uang pengganti USD 7,3 juta.

Febri menjelaskan, proses eksekusi pidana penjara itu dilakukan setelah pihaknya memastikan bahwa Setnov telah menerima putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Melalui kuasa hukumnya, Setnov menyatakan menerima putusan hakim lantaran sudah lelah dengan proses hukum yang dia alami selama ini. "KPK juga menerima putusan tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Setnov yang kemarin menjadi saksi dalam sidang perkara menghalangi penyidikan dengan terdakwa Fredrich Yunadi mengatakan siap menjalani hukuman pemidanaan penjara di Sukamiskin. Dia berencana mendekatkan diri kepada Tuhan selama di Lapas Sukamiskin. "Saya akan banyak belajar, berdoa dan menjadi masyarakat biasa," tuturnya.

KehadiranSetya Novanto di lapas yang berada di Bandung, Jawa Barat tersebut tentu akan "meramaikan" daftar politisi yang menjadi terpidana korupsi. Saat ini, sejumlah elit politik masih banyak yang mendekam di sana. Antara lain, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin. (tyo)SHARES

https://www.jpnn.com/news/ini-rencana-setya-novanto-saat-berada-di-lp-sukamiskin



Original Post

Media