2 Tahun Buron, Kejari Jakut Bekuk Bandar 4 Kg Sabu - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-05

Jakarta - Bandar narkoba atas nama Hengky Sutejo yang kabur selama dua tahun dari Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa di Sulawesi Selatan berhasil diciduk pada Kamis (3/5) kemarin.

"Pelaku merupakan buron yang melakukan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 4 kg. Pelaku berhasil kita eksekusi berkat kerja sama dengan imigrasi dan Polda Sulawesi Selatan," ujar Kasie Intel Kejari Jakarta Utara, Toto Roedianto, Jumat (4/5).

Ia menyebutkan putusan hukum terhadap Hengky sudah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor :1404/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 20 Januari 2016.

"Setelah kami ciduk, Hengky Sutejo bin Aldi menjalani masa tahanan dalam penjara selama 20 tahun," tambahnya.

http://www.beritasatu.com/satu/491125-2-tahun-buron-kejari-jakut-bekuk-bandar-4-kg-sabu.html



Original Post

KPK Tegaskan Tak Ragu Jerat Boediono Cs di Kasus Century - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-05

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tak ragu untuk menjerat pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) pada Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Termasuk menjerat Wakil Presiden ke-11, Boediono dan nama-nama lainnya yang disebut dalam putusan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya.

"Nggaklah, ragu bagaimana?" kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/5).

Dalam berkas putusan kasasi, Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) menyatakan Budi Mulya terbukti bersalah melakukan korupsi bersama-sama dengan sejumlah pejabat BI, di antaranya Boediono selaku Gubernur BI, Miranda Swaray Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior BI. Kemudian Siti Chalimah Fadjrijah (almarhum) selaku Deputi Gubernur Bidang 6 Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah, Budi Rochadi (almarhum) selaku Deputi Gubernur Bidang 7 Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan, Muliaman D Hadad selaku Deputi Gubenur Bidang 5 Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan.

Selanjutnya, Hartadi Agus Sarwono selaku Deputi Gubernur Bidang 3 Kebijakan Moneter, dan Ardhayadi Mitroatmodjo selaku Deputi Gubernur Bidang 8 Logistik, Keuangan, Penyelesaian Aset, Sekretariat dan KBI. Selain itu, ada nama lain yakni pemilik Bank Century Robert Tantular dan Hermanus Hasan serta Raden Pardede selaku Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Perbuatan yang dilakukan Budi Mulya bersama Boediono Cs dinilai telah merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp 8 triliun.

Saut menegaskan, dalam proses penegakan hukum, KPK tidak mengenal nama besar maupun kecil. Hal ini lantaran asas persamaan di hadapan hukum atau equality before the law principle.

"Yah di undang-undang enggak ada nama besar, nama kecil begitu loh. Yang jelas disebutkan dalam putusan Budi Mulia ada 10 nama. Dalam hukum itu enggak ada besar kecil," katanya.

Diketahui, Perkara Century yang menjerat Budi Mulya telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht sejak April 2015 lalu. KPK pun telah menerima salinan lengkap putusan kasasi MA terhadap Budi Mulya sejak Januari 2016 lalu. Setelah menerima salinan putusan Budi Mulya, KPK saat itu berjanji bakal mengembangkan kasus ini. Namun, setelah lebih dari dua tahun menerima dan mengkaji putusan Budi Mulya, KPK belum juga menjerat pihak-pihak lain yang disebut terlibat dalam kasus ini.

Lambannya penanganan perkara ini membuat Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Hakim praperadilan PN Jakarta Selatan, Effendi Mukhtar mengabulkan praperadilan tersebut. Dalam putusan yang dibacakan pada Senin (9/4) itu, Hakim Effendi Mukhtar memerintahkan termohon, yakni KPK untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan.

Kemudian melanjutkannya dengan pendakwaan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat atau melimpahkannya kepada kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di PN Tipikor Jakpus.

Saut mengaku, hingga saat ini, KPK masih terus mengkaji dan mmempelajari untuk menindaklanjuti kasus dugaan korupsi Bank Century. Saut mengklaim, pihaknya perlu berhati-hati untuk menjerat pihak-pihak lain yang terlibat dalam megakorupsi ini.

"Yang (kasus) Century, masih jalan, timnya masih mempelajari. Perlu waktu siapa-siapa karena 10 orang itukan harus dipelajari pelan-pelan," katanya.

Setelah PN Jaksel mengabulkan praperadilan yang diajukan MAKI, KPK sebelumnya berjanji akan segera memutuskan tindak lanjut perkara ini dalam waktu dua pekan. Namun, janji tersebut belum ditepati KPK. Saut mengaku, pihaknya masih perlu melengkapi sejumlah hal, sehingga belum dapat memutuskan kelanjutan penanganan kasus ini.

"Ya itu kan harapan kami (selesai mempelajari dalam dua minggu) tapi itukan diperlukan melengkapi yang lain-lain lagi," katanya.

http://www.beritasatu.com/satu/491122-kpk-tegaskan-tak-ragu-jerat-boediono-cs-di-kasus-century.html



Original Post

Fredrich Akui Menyalin Rekam Medis Novanto

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-5-5

Fredrich Akui Menyalin Rekam Medis Novanto

Perkara Merintangi Penyidikan KPK

ADVOKAT Fredrich Yunadi sering menyarankan kepada kliennya yang menderita penyakit dalam agar berobat kepada dokter Bimanesh Sutarjo.

Saran itu pula yang disampaikan kepada Setya Novanto. "Waktu itu kami bicara soal kesehatan, beliau (Novanto) tanya saya siapa dokter yang bagus untuk penyakitnya. Saya rekomendasikan tiga orang dokter, termasuk dokter Bimanesh." kata Fredrich, di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Bekas penasihat hukum Novanto itu menjadi saksi dalam sidang perkara menghalangi penyidikan e-KTP dengan terdakwa dokter Bimanesh Sutarjo.

Fredrich melanjutkan, saran itu dikemukakan kepada Novanto sehari setelah pulang dari Rumah Sakit Premier Jatinegara. Saat itu. Fredrich sudah ditunjuk menjadi penasihat hukum Novanto.

Awal November 2017, Fredrich menghubungi Bimanesh via telepon membicarakan hi-pertensi yang diidap Novanto. Bimanesh menawarkan Novanto berobat ke tempatnya praktik di Rumah Sakit Medika Permata Hijau.

Dalam percakapan telepon itu, menurut Fredrich, Bimanesh meminta membawa rekam medis Novanto. "Habis itu, saya telepon Pak Novanto -untuk meminta resume medis," kata Fredrich.

Masih menurut Fredrich, Novanto setuju memberikan resume medis. Namun dokumen itu dipegang istri Novanto, Deisti Astriani.

Mendapat persetujuan itu, Fredrich datang ke rumah Novanto menemui Deisti un-

tuk mengambil resume medis. "Kalau tidak salah, tanggal 8 atau tanggal 10 (November) saya lupa. Saya ke rumah Pak Novanto untuk mengambil resume medis. Lalu, saya foto-foto dan minta di-copy-kan CD -nya ke Ibu (Deisti)," tuturnya Pada 16 November. Fredrich bertemu Bimanesh di apartemen Botani, Jakarta Selatan dan menyerahkan resume medis Novanto. "Dia minta ya udah yang aslinya yang lebih jelas," sebutnya.

Fredrich membantah pertemuan dengan Bimanesh membahas skenario perawatan Novanto, di RS Medika Permata Hijau.

Dalam perkara ini. Bimanesh didakwa bersama-sama Fredrich dengan merintangi pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Setya Novanto, tersangka kasus e-KTP.

Bimanesh dan Fredrich diduga melakukan rekayasa medis terhadap Novanto ketika peristiwa kecelakaan mobil. Disebutkan, Fredrich berinisiatif meminta bantuan Bimanesh agar Novanto dirawat di RS Medika Permata Hijau. Fredrich lalu menemui Bimanesh di kediamannya, apartemen Botanica Tower 3/3A Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 8 Simprug, Jakarta Selatan.

Tujuannya memastikan Novanto dirawat inap di RS Medika Permata Hijau. Bimanesh sepakat. Ia lantas mengondisikan proses perawatan hingga rekam medis Novanto.

Atas perbuatan itu, Fredrich dan Bimanesh dijerat dengan Pasal 21 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

byu





Original Post

Pengacara WO, Hakim Tunda Sidang Pembacaan Dakwaan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-5-5

Pengacara WO, Hakim Tunda Sidang Pembacaan Dakwaan

Perkara Korupsi Edward Soeryadjaya

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menunda sidang pembacaan dakwaan terhadap Edward Seky Soeryadjaya.

PENUNDAAN ini untuk memberi kesempatan kepada terdakwa kasus korupsi dana Yayasan Pensiun Pertamina itu didampingi penasihat hukum, saat mendengarkan dakwaan.

Sidang perkara Edward sudah dimulai pada Rabu, 2 Mei 2018. Berdasarkan jadwal, sidang dimulai pukul 10.45 WIB.Tempatnya di ruang Kusuma Atmadja 2.

Sidang langsung memanas begitu dibuka. Tim penasihat hukum yang diketuai Denny Kailimang keberatan jaksa penuntut umum (JPU) membacakan surat dakwaan.

Denny cs berdalih status tersangka Edward sudah dibatalkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan putusan praperadilan perkara nomor 40/Pid. Pra/2018/PNJKT.SEL.

Tim penasihat hukum menunjukkan salinan putusan praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap Edward, tidak sah.

Namun majelis hakim bersikukuh agar JPU membacakan surat dakwaan dalam sidang perdana itu. Keberatan dengan keputusan hakim, tim penasihat hukum memutuskan meninggalkan ruang sidang alias walk out (WO).

Edward juga bermaksud hengkang dari ruang sidang mengikuti langkah tim penasihat hukumnya. Hakim mencegah.

Pasalnya, Edward berstatus tahanan pengadilan.

Untuk menjaga agar sidang pembacaan dakwaan tetap sah, hakim menyarankan Edward menunjuk penasihat hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pengadilan.

Edward menolak didampingi pengacara dari Posbakum untuk mendampinginya mendengarkan surat dakwaan.

Menjaga agar hak terdakwa terpenuhi, hakim memutuskan menunda sidang pembacaan dakwaan. Tim JPU yang diketuai Tasjrifin MA Halim tak keberatan. Sidang pembacaan dakwaan dijadwalkan pada Rabu, 9 Mei 2018.

Saat dikonfirmasi kemarin, Denny Kailimang mengakui keberatan dengan pembacaan dakwaan terhadap Edward. Alasannya, kliennya tak lagi berstatus tersangka/terdakwa.

"Prinsipnya, tim pengacara sudah ajukan salinan surat putusan praperadilan dari PN Jakarta Selatan ke hakim. Biar itu dijadikan pertimbangan," kata Denny.

Putusan praperadilan yang diketuk hakim tunggal Aris Bawono Langgeng menyatakan, surat penetapan tersangka nomor TAP/51/F.2/Fd. 1/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda

Tindak Pidana Khusus nomor PRINT-93/F/Fd. 1/10/20 17 tanggal 27 Oktober 2017 adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Putusan itu dibacakan 23 April 2018.

Jaksa Agung M Prasetyo mengapresiasi sikap hakim Pengadilan Tipikor yang menyidangkan perkara Edward. "Berarti Pengadilan Tipikor menerima," ujarnya.

Menurut Prasetyo, putusan praperadilan bisa diabaikan karena

perkara Edward sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.

Prasetyo pun tak ambil pusing dengan keberatan tim penasihat hukum Edward hingga walk out dari sidang pembacaan dakwaan.

"Dia (pengacara) harus bela kepentingan kliennya. Dia dibayar oleh terdakwanya, oleh kliennya. Bayarannya makin besar, mungkin reaksinya makin kencang. Bisa dimaklumilah, dia kan dibayar," ujar Prasetyo ketus.

Kejaksaan, lanjut Prasetyo,

tak keberatan dengan keputusan hakim menunda sidang pembacaan dakwaan. Tim JPU sudah menyiapkan dakwaan, dimana Edward dijerat dengan Pasal 2 ayal atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Mengenai wewenang penahanan Edward, Prasetyo menjelaskan, sudah beralih ke hakim sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan. Keberadaan Edward di Rutan Kejaksaan Agung adalah tahanan titipan pengadilan.

gpg





Original Post

Kok, PN Meulaboh Lawan Putusan MA

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-5-5

Kok, PN Meulaboh Lawan Putusan MA

PENGADILAN Negeri (PN) Meulaboh, Aceh membuat keputusan mengejutkan. Pasalnya, PN ini memenangkan gugatan perusahaan kelapa sawit PT Kalista Alam (PTKA) terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dimenangkannya PTKA dengan putusan Perkara No. 16/ Pdt.G/2017/Pn.Mbo, tertanggal 13 April 2018 itu, dinilai menentang putusan Mahkamah Agung No. 1 PK/Pdt/2015 terhadap PTKA, yang salah satu kewajiban setelah putusan tersebut adalah melaksanakan eksekusi.

Pada 2014, PTKA dinyatakan bersalah karena melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar lahan gambut Rawa Tripa di Kabupaten Nagan Raya. Rawa Tripa, hutan gambut seluas 61.803 hektar yang terletak di Kabupaten Nagan Raya. Aceh itu merupakan bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser.

Seperti diketahui, kawasan ini dilindungi UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang melalui PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang memasukannya sebagai kawasan strategis berfungsi lindung.

Rawa Tripa merupakan satu dari tiga lahan gambut terluas di Aceh. Dengan kedalaman mencapai 12 meter, ia berperan penting bagi penyerapan karbon di Aceh. Selain itu. lahan gambut juga dapat mencegah banjir, mendukung nelayan dan menyediakan keragaman habitat bagi keragaman spesies.

Namun.tragedi menghampiri. Rawa Tripa yang dikenal sebagai "Ibukota Orangutan di Dunia" itu dibakar untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit. Peristiwa ini sempat mengejutkan Indonesia dan dunia.

Akibat pengrusakan lingkungan hidup. PTKA diganjar cukup berat. Pada 15 Juli 2014, Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh memvonis bersalah perusahaan kelapa sawit tersebut. PTKA diwajibkan mengganti rugi materiil sebesar Rpl 14 miliar ke negara dan harus mem-

bayar dana pemulihan lahan sebesar Rp251 miliar.

Tak puas dengan putusan tersebut, PTKA mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, namun ditolak. Mahkamah Agung pun telah menyatakan PTKA bersalah dan menolak banding maupun Peninjauan Kembali (PK) kasus ini.

Putusan MA ini, bagi aktivis lingkungan, merupakan kemenangan hukum perlindungan lingkungan di Indonesia. "Terutama bagi masyarakat lokal, kemenangan ini adalah keadilan dan inisiasi penting bagi usaha pemulihan di Tripa," kata pengacara Gerakan Rakyat Menggugat (GeRAM). Harli Muin. Pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pun mengapresiasi putusan tersebut.

Namun dua tahun berselang, eksekusi tak kunjung dilaksanakan. Meskipun, lanjut Harli, KLHK telah mengirim surat permohonan kepada Kepala PN Meulaboh untuk melakukan eksekusi putusan. "Namun Ketua PN Meulaboh melakukan penundaan, dengan alasan PTKA sedang mengajukan Peninjauan Kembali (PK)" tuturnya.

Senada dengan Harli, juru bicara GeRAM, Fahmi Muhammad menyatakan, seharusnya PN Meulaboh melaksanakan eksekusi terhadap Putusan MA. Menurutnya, PN Meulaboh tidak memiliki dasar hukum untuk menunda pelaksanaan eksekusi putusan.

Setelah putusan PK ditolak MA, Ketua PN Meulaboh justru menetapkan perlindungan hukum terhadap PTKA. Terkesan, langkah janggal ini ditempuh karena Ketua PN Meulaboh tidak memiliki alasan lagi untuk menangguhkan eksekusi.

"Kami kaget, mengetahui Ketua PN Meulaboh mengeluarkan Penetapan Perlindungan Hukum terhadap PTKA dengan No. l/Pen/Pdt/eks/2017/ Pn.Mbo. Kami melihat ini aneh, karena Putusan ini membatalkan Putusan MA dan PK." ujar Fahmi.

nov





Original Post

Tepok Jidat, Korupsi Kok Masuk Kejahatan Ringan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-5-5

Tepok Jidat, Korupsi Kok Masuk Kejahatan Ringan

Koruptor Cuma Dihukum 2 Tahun

INDONESIA Corruption Watch (ICW) mencatat, sepanjang 2017 rata-rata vonis yang dijatuhkan kepada tersangka korupsi hanya 2 tahun 2 bulan penjara. Kondisi ini sangat miris, lantaran pada tahun yang sama kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp29,41 triliun.

Anggota divisi hukum dan monitoring peradilan ICW. Lalola Easter memaparkan, dari 1.249 perkara korupsi melibatkan 1.381 terdakwa yang ditangani lembaga peradilan pidana korupsi pada tahun 2017, rata-rata vonis yang dijatuhkan hanya 2 tahun 2 bulan penjara.

Padahal kerugian negara dalam perkara korupsi yang ditangani oleh lembaga peradilan di semua tingkatan mencapai Rp 29,41 triliun. "Kalau mau dikategorikan itu menurut kami masih masuk ke dalam kategori ringan," katanya di Jakarta, kemarin.

Menurut Lola, yang menjadi masalah adalah standar hakim dan jaksa. Apalagi rata-rata tuntutan dari jaksa penuntut umum hanya 3 tahun 2 bulan. Dengan demikian, penuntutan sampai dengan putusan dari tindak pidana korupsi masih dikategorikan ringan.

Padahal kasus tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana serius. Tetapi dalam penanganannya dan tun-tutanya tidak memperlihatkan

sebagai masalah yang serius. ICW menilai ada masalah serius dalam penuntutan jaksa dan keputusan hakim, termasuk hal-hal yang meringankan dalam putusan hakim

"Dalam putusan yang ada itu standarnya tidak jelas dan lebih bersifat subjektif. Misal soal alasan-alasan yang meringankan, terdakwa bersifat kooperatif, terdakwa masih punya tanggungan, masih berumur, masih muda. Bahkan terdakwa yang umurnya sudah tua dianggap sebagai alasan meringankan." sebut Lola.

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring peradilan ICW. Tama S Langkun menambahkan, nilai uang pengganti yang dimasukkan sebagai hukuman tambahan bagi koruptor sepanjang 2017 hanya senilai Rp 1.44 triliun. Itu pun ditambah dengan hukuman berupa denda senilai Rpl 10 miliar.

"Melihat data tersebut tentu sangat disayangkan, jumlah vonis uang pengganti hanya sekitar 4,91 persen dari total kerugian negara yang diderita," katanya.

Menurut Tama, selain tak menimbulkan efek jera, vonis uang pengganti yang minim juga mengakibatkan asset recovery terhadap negara juga tak akan maksimal.

Sementara itu. Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan putusan maupun tuntutan kasus korupsi tidak bisa dirata-ratakan. "Setiap perkara itu berbeda-beda tidak bisa dirata-rata. Ada yang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ada juga yang 4 tahun 5 tahun karena pertama, jenis tindak pidananya beda," katanya.

Prasetyo mengingatkan, tiap kasus memiliki perbedaan dari segi pasal yang dilanggar. Selain itu tiap pasal yang dikenakan memiliki ancaman hukuman yang berbeda. "Pasal-pasal yang mengatur tidak hanya satu, ada yang ancamannya maksimal 5 tahun, ada yang seumur hidup, bahkan sampai mati." terangnya.

OSP





Original Post

Tersendat Sebelum Lepas

Media Cetak Koran Tempo Halaman 4
2018-5-5

Tersendat Sebelum Lepas

Putusan Mahkamah Agung pada April tahun lalu, yang memerintahkan pemerintah DKI dan PAM Jaya mengakhiri kontrak privatisasi air, belum juga dijalankan. Kini, Kementerian Keuangan mengajukan peninjauan kembali, meminta pembatalan putusan kasasi itu.

Maret 2017 Dalam momen peringatan Hari Air Sedunia, Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam perkara sengketa pengelolaan air di Ibu Kota. Koalisi menggugat privatisasi air oleh pemerintah DKI Jakarta dengan mitra swastanya, Palyja dan Aetra, yang telah berlangsung sejak 1997.

Q April 2017 Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air. Mahkamah memerintahkan pemerintah DKI Jakarta dan PAM Jaya mengakhiri kebijakan privatisasi dan mengembalikan pengelolaan air bersih kepada perusahaan daerah, PAM Jaya.

0 September 2017 Wakil gubernur terpilih DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mengatakan telah menjual sahamnya di PT Aetra Air Jakarta.

Maret 2018 Penandatanganan perubahan restrukturisasi kontrak kerja sama Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta (PAM Jaya) dengan Palyja dan Aetra batal. Isi kontrak belum disetujui oleh Gubernur DKI Jakarta. Kementerian Keuangan mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi Koalisi. Peninjauan kembali diajukan pada 22 Maret lalu melalui Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat.

DEVY ERNIS





Original Post

DKI Berkukuh Jalankan Putusan Kasasi Privatisasi Air

Media Cetak Koran Tempo Halaman 4
2018-5-5

DKI Berkukuh Jalankan Putusan Kasasi Privatisasi Air

Upaya peninjauan kembali dianggap menghambat penyelesaian masalah air di Ibu Kota.

Devy Emis

devy. ernis@tempo. co. id

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap akan menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) untuk menghentikan privatisasi air bersih, sekalipun Kementerian Keuangan mengajukan peninjauan kembali atas putusan kasasi itu. "Kasus yang sudah sele-

sai di MA ini akan lebih memberi kepastian untuk menyelesaikan permasalahan air," kata Kepala Bidang Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Bambang Widjojanto, di Balai Kota, kemarin.

Kementerian Keuangan, pada 22 Maret lalu, mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan kasasi yang memenang-

kan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta. Putusan kasasi itu menyatakan privatisasi air merugikan pemerintah dan warga Ibu Kota. Mahkamah meminta pengelolaan air bersih dikembalikan ke perusahaan daerah, PAM Jaya.

Kementerian Keuangan merupakan salah satu pihak yang digugat oleh Koalisi penolak privatisasi air, selain Gubernur DKI Jakarta. Dalam salinan memori peninjauan kembali , Kementerian menyatakan pertimbangan hukum mejelis kasasi bertentangan dengan karakteristik gugatan warga negara atau

citizen lawsuit. Selain itu, Kementerian menganggap hakim MA khilaf dan keliru memutus perkara lantaran surat kuasa penggugat mereka anggap cacat hukum.

Menurut Bambang, siapa pun yang melakukan upaya hukum setelah adanya putusan MA bisa menghambat penanganan masalah air bersih di Ibu Kota. Padahal, kata dia, penswastaan air selama ini merugikan rakyat kecil. Bambang mencontohkan, banyak rumah tangga di pinggiran Jakarta yang belum mendapat air bersih lantaran tak mampu membayar iuran.

Bambangmenambahkan, pemerintah DKI akan membentuk tim khusus untuk mengkaji pelbagai opsi dalam menindaklanjuti putusan kasasi. Kajian itu akan meliputi aspek finansial, legal, dan infrastruktur. Tim, misalnya, akan mengkaji untung dan rugi bila kontrak dengan swasta diputus di tengah jalan.

Kontrak kerja sama PAM Jaya dengan mitra swasta-nya, Aetra dan Palyja, baru berakhir lima tahun lagi. Bila kontrak diputus di tengah jalan, DKI berpotensi dikenai denda. Tapi, bila kontrak selama 25 tahun itu berlanjut, DKI juga tetap harus mengeluarkan uang. Sebab, DKI harus menanggung selisih tarif air minum dengan kelebihan biaya operasional yang diklaim swasta. "Diputus di ujung 2023 harus ada uang yang dibayar. Diputus sekarang juga pasti ada negosiasi," kata Bambang.

Senada dengan Bambang, Wakil Gubernur DKI Sandiaga sebelumnya mengatakan pemerintah Jakarta akan menjalankan putusan MA. "Buat kami, (peninjauan kembali itu) no issue. Kami akan lakukan sesuai dengan putusan MA," tutur Sandiaga.

Adapun Direktur Utama PAM Jaya, Erlan Hidayat, mengatakan permohonan peninjauan kembali oleh Kementerian Keuangan tak akan mempengaruhi kinerja PAM Jaya dalam menyalurkan air bersih. "Jadi biarlah masalah hukum berjalan,"ujar dia.

DEVY ERNISIIRSYAN HASYIM





Original Post

Masak Saya Menentang Putusan MA?

Media Cetak Koran Tempo Halaman 4
2018-5-5

Masak Saya Menentang Putusan MA?

DIREKTUR UTAMA PAM JAYA, ERLAN HIDAYAT

Direktur Utama PAM Jaya, Erlan Hidayat, kerap menghindar bila dimintai keterangan sejak agenda penandatanganan restrukturisasi kontrak dengan dua mitra swasta, Aetra dan Palyja, batal pada 21 Maret lalu. Kamis lalu, Erlan membeberkan rencana perubahan kontrak itu kepada Tempo. Menurut dia, tak ada perpanjangan kerja sama dengan swasta seperti

diberitakan media. Berikut ini petikan wawancara dengan Erlan di Gedung Perpamsi, Cawang, Jakarta Timur.

Putusan Mahkamah Agung meminta privatisasi air diakhiri. Anda malah disebut-sebut mengusulkan perpanjangan kontrak dengan swasta?

Enggak, enggak ada perpanjangan. Salah sama sekali. Dusta itu. Suruh baca yang benar. Kalau bacanya benar, tidak akan

salah kesimpulan. Ngapain saya menentang putusan MA? Apa kekuatan saya? Masuk akal enggak, sih?

Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sedang merevisi draf kontrak yang sebelumnya batal ditandatangani. Sejauh mana proses itu berjalan?

TGUPP kan sebuah tim. Tidak ada kerja sendiri. Kerja tim enggak mungkin cepat. Enggak bisa single decision, kan. Pasti di-review; itu dengan teliti.

Kasih waktu, dong. Tugas saya menginduksi supaya cepat.

Kementerian Keuangan mengajukan peninjauan kembali (PK). Apa tanggapan Anda?

Kemarin saya dapat surat. Saya enggak baca. Saya suruh pelajari orang. Enggak apa-apa, kan? Ini proses. Proses hukum biarlah berjalan.

Anda pernah menjalin komunikasi dengan Kementerian Keuangan soal peninjauan kembali itu?

Begini, ini yang mesti kita pahami. Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum. Kalau saya ngurusin begituan, bagaimana saya bisa ngurusin (air untuk) rusun? Bagaimana saya mengurusi daerah-daerah yang saya ditugaskan untuk melayaninya? Jadi, biarlah masalah hukum berjalan. Toh, ini tidak menghambat saya untuk melakukan pelayanan publik.

DEVY ERNIS





Original Post

Novanto Mulai Jalani Hukuman di Lapas Sukamiskin - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-05

Jakarta - Berjalan ke luar Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mantan Ketua DPR, Setya Novanto terlihat sumringah, Jumat (4/5). Senyuman menghiasi wajah mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar itu.

Langkahnya pun terlihat ringan. Padahal, Novanto bakal menjalani masa hukuman di Lapas Sukamiskin. Di Lapas khusus koruptor itu, Novanto bakal "nyantri" selama 15 tahun seperti vonis yang telah dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta.

Mengenakan kaos dengan balutan jaket warna hitam, Novanto tampak berjalan santai keluar pintu Rutan. Mantan Bendahara Umum Partai Golkar itu langsung menghampiri awak media untuk berpamitan.

"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh wartawan di KPK dan saya sekarang mohon pamit ya saya dari kos-kosan (Rutan KPK)," kata Setnov di halaman Rutan KPK, Jakarta, Jumat (4/5).

Dalam sejumlah kesempatan, Novanto kerap menyebut Rutan KPK sebagai tempat kosnya. Novanto mengaku akan pindah ke Lapas Sukamiskin yang disebutnya sebagai pesantren. Novanto mengaku bakal menjalani masa hukumannya dengan belajar dan berdoa.

"Saya akan menuju ke tempat pesantren (Lapas Sukamiskin) dan di sana saya akan banyak belajar, banyak berdoa," tuturnya.

Wajah semringah yang ditampilkan ini kontras dengan kondisi Novanto saat dibawa tim penyidik dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) ke Gedung KPK untuk diperiksa perdana sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP dan dijebloskan ke Rutan Gedung KPK pada Minggu, 19 November 2017 malam.

Saat itu, Novanto yang duduk di kursi roda tampak lusuh. Terdapat guratan di pelipis kanannya yang menjadi penanda peristiwa kecelakaan saat Novanto diburu KPK dan pihak kepolisian beberapa hari sebelumnya. Novanto pun memilih bungkam saat dikonfirmasi awak media.

Pada hari ini, Novanto mengaku sudah ikhlas dengan hukuman yang diterimanya atas korupsi e-KTP. Meski demikian, Novanto masih merasa dizalimi dalam skandal korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun itu.

Tanpa mengungkap secara gamblang, Novanto hanya berharap pihak yang telah menzaliminya itu akan mendapat balasan yang setimpal di kemudian hari.

"Biarlah saya sendiri yang dizalimi dan mudah-mudahan bahwa mereka yang menzalimi tentu dimaafkan. Siapa yang dizalimi tentu akan dibalas Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat," harapnya.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 15 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan terhadap terhadap Setya Novanto. Tak hanya itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar USD 7,3 juta dikurangi uang yang telah dikembalikan kepada KPK sebesar Rp 5 miliar subsider 2 tahun pidana penjara, dan pidana tambahan lainnya berupa pencabutan hak politik Novanto selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok.

Majelis Hakim menyatakan Novanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama terkait proyek pengadaan e-KTP. Majelis Hakim menyatakan, Novanto terbukti memperkaya diri dari proyek e-KTP. Novanto diyakini telah menerima uang USD 7,3 juta dari Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo dan Johannes Marliem dari perusahaan Biomorf.

Pemberian uang kepada Novanto melalui pengusaha Made Oka Masagung dan keponakannya Irvanto Hendra Pambudi. Berdasarkan fakta persidangan, kata hakim, uang kepada Novanto dialirkan melalui sistem barter antar-money changer.Selain itu, Novanto juga terbukti menerima jam tangan merek Richard Mille tipe RM 011 senilai USD 135.000 atau sekitar Rp 1,3 miliar dari Andi Narogong dan Johannes Marliem.

Pemberian itu sebagai ucapan terima kasih karena telah meloloskan anggaran proyek e-KTP di DPR RI. Jam tangan itu telah dikembalikan kepada Andi, lantaran sudah ramai pemberitaan soal penyidikan KPK dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP. Novanto juga terbukti memperkaya pihak lain dan sejumlah korporasi.

Perbuatan Novanto tersebut telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

http://www.beritasatu.com/satu/491129-novanto-mulai-jalani-hukuman-di-lapas-sukamiskin.html



Original Post

TERPIDANA

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 2
2018-5-5

TERPIDANA

kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto tiba di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Jalan AH Nasution, Kota Bandung, Jumat (4/5/2018). Mantan Ketua DPR tersebut divonis oleh majelis hakim tipikor selama 15 tahun penjara.*

ARMIN ABDUL JABBAR/PR





Original Post

Setya Novanto Huni Lapas Sukamiskin Bandung

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 2
2018-5-5

Setya Novanto Huni Lapas Sukamiskin Bandung

BANDUNG, (PR).-

Terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto mulai menghuni Lapas Sukamiskin, Jumat* (4/5/2018). Setya Novanto akan ditempatkan di ruang administrasi orientasi di blok utara selama enam hari untuk pembinaan.

Tiba di Sukamiskin sekitar pukul 17.05, Setya Novanto memakai celana dan jaket kulit hitam. Perpindahannya ke Sukamiskin, kata dia, menjadi momentum untuk tabah. "Saya di sini bisa bertemu kawan-kawan. Kami berdoa supaya saya kuat dan tabah menghadapi ini," katanya.

Novanto pun memercayakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kasus KTP elektronik, meski dia sudah divonis. "Ya, semua kami percayakan kepada KPK. Yang jelas kami akan berdoa terus," katanya.

Novanto optimistis dengan

kesiapannya menjadi justice collaborator kasus ini. Menurut dia, akan ada tersangka baru. "Mungkin akan bisa ada tersangka-tersangka lain kalau dilihat dari kasus ini, kita lihat perkembangannya. KPK yang tahu itu semua," katanya.

Kabid Administrasi dan Keamanan Ketertiban Lapas Sukamiskin Slamet Widodo menyatakan, tidak ada persiapan untuk menyambut Setya Novanto. "Berjalan seperti biasa, seperti halnya setiap hari dari KPK mengirim warga binaan ke Lapas Kelas I Sukamiskin," katanya.

Menurut dia, terpidana kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) maupun pidana umum yang masuk ke Lapas Sukamiskin memiliki teknis sama, yakni ditempatkan di ruang administrasi orientasi untuk dilakukan pembinaan. "Dia di blok utara, itu semuanya seperti itu SOP-nya di-

lakukan pembinaan selama enam hari," katanya.

Menurut Slamet, selain Set-nov, terpidana KTP elektronik yang lain yaitu Irman dan Su-

giharto juga telah dipindahkan ke Lapas Sukamiskin pada Rabu (2/5/2018).

Di Jakarta, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan,

Novanto telah membayar denda Rp 500 juta dan biaya perkara Rp 7.500. Sementara untuk pembayaran uang pengganti 7,3 juta dolar AS belum dilakukan, selain pengurangan dari uang yang sudah diberikan senilai Rp 5 miliar. "Pihak SN telah menyerahkan surat kesanggupan membayar," ujarnya.

Telah dieksekusinya Novanto dalam perkara yang menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun, bukanlah akhir dari kasus ini. Keterlibatan berbagai klaster terus ditelusuri karena megakorupsi KTP elektronik tak hanya soal Novanto.

"Kasus e-KTP ini merupakan contoh kasus korupsi yang lahir dari persekongkolan sempurna antara aktor politik di legislator, birokrasi, hingga swasta yang melakukan pengaturan sejak awal," tuturnya.

(Ira Vera Tika, YediSupriadi)





Original Post

Setya Novanto Janji Bayar Ganti Rugi Rp 61 Miliar

Media Cetak Harian Kontan Halaman 2
2018-5-5

Setya Novanto Janji Bayar Ganti Rugi Rp 61 Miliar

JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin (4/5) mengirim mantan Ketua DPR Setya Novanto ke Lem-abga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung. Selain siap menjalani hukuman penjara, terpidana kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) ini berjanji membayar ganti rugi sebesar Rp 61 miliar.

Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada Setya Novanto. Diajuga wajib membayar uang denda Rp 500 juta, biaya perkara Rp 7.500, dan uang pengganti US$ 7,3 juta atau sekitar Rp 66 miliar (kurs rupiah tahun 2010 Rp 9.084,55 per doUar AS).

KPK sudah mendapatkan surat sanggup bayar ganti rugi tersebut. Besaran uang pengganti itu akan dikurangi dengan uang titipan Setya Novanto yang diberikan ke KPK saat kasus ini berjalan sebesar Rp 5 miliar. "Putusan tersebut (pembayaran ganti rugi) akan dieksekusi, cuma saya belum tahu bagaimana pelaksanaannya," kata Maqdir Ismail, kuasa hukum Setya Novantu, Jumat (4/5).

Setya Novanto bisa saja melunasi uang pengganti itu lantaran nilai kekayaannya memang besar. Berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara, aset bekas Ketua Umum Partai Golkar ini mencapai Rp 114,77 miliar dan sebesar US$ 49.150 pada 13 April 2015 lalu.

Abdul Basith Bardan





Original Post

KPK Perlu Bongkar hingga Dalangnya

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 20
2018-5-5

KPK Perlu Bongkar hingga Dalangnya

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi didesak menuntaskan kasus dugaan tindak pidana korupsi cek pelawat hingga ke penyandang dana. Sejauh ini, kasus itu baru menjerat para penerima dana.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Jabodetabeka-Banten Arief Wicaksana mengatakan bahwa perkara dugaan tindak pidana korupsi sebesar Rp24 miliar itu tidak pernah sampai kepada penyandang dananya.

Menurutnya, selama ini KPK hanya mengusut kasus tersebut kepada penerima suapnya. Jadi, Arief akan terus mendorong KPK agar mengusut tuntas kasus itu hingga ke akarnya.

"Kami akan terus dorong KPK untuk mengusut tuntas kasus ini, karena kasus

cek pelawat ini yang mendapatkan hukuman cuma sampai di penerima suapnya saja. Bukan ke penyandang dananya," ujarnya, Jumat (4/5).

Dia optimistis KPK yang merupakan lembaga independen dan bebas dari kekuasaan mana pun dapat menyelesaikan perkara itu. "Kami yakin KPK lembaga independen dan tidak bisa diintimidasi siapa pun. Kami hanya ingin kasus ini diusut tuntas," ucapnya.

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi cek pelawat itu sempat menjerat Miranda S. Goeltom. Miranda telah menyeselesaikan hukumannya penjara selama 3 tahun.

Miranda merupakan terpidana terakhir dalam perkara suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia

(DGSBI).

(Sholahudin Al Ayyubi)





Original Post

MENUJU RUTAN SUKAMISKIN

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 20
2018-5-5

MENUJU RUTAN SUKAMISKIN

Terpidana kasus

korupsi KTP elektronik Setya Novanto melambaikan tangan ke arah awak media saat keluar dari Rutan KPK untuk dieksekusi menuju Rumah Tahanan (Rutan) Sukamiskin Bandung oleh Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Jumat (4/5). Mantan Ketua DPR Setya Novanto divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 15 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan karena dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan telah terlibat dalam korupsi proyek e-KTP.

Antara/Adm Bariq





Original Post

Novanto Resmi Huni Sukamiskin

Media Cetak Republika Halaman 3
2018-5-5

Novanto Resmi Huni Sukamiskin

BANDUNG - Terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto resmi menjadi penghuni Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Sukamiskin, Bandung. Novanto tiba di Lapas Sukamiskin sekitar pukul 16.48 WIB, Jumat (4/5).

Berdasarkan pantauan Republika, Novanto tiba menggunakan mobil Toyota Kijang berwarna hitam berpelat merah. Mantan ketua DPR itu datang mengenakan kaus berwarna hitam dan jaket. Turun dari mobil, Novanto sempat tersenyum dan menyempatkan melayani wawancara dengan awak media. Dia mengaku kondisinya sehat dan siap menjadi penghuni Lapas Sukamiskin. "Dari kos-kosan ke pesantren, tentu saya siap untuk berdoa. Saya masih tetap untuk cooling down dulu," kata dia sebelum memasuki lapas.

Novanto menuturkan, dia akan selalu bersikap kooperatif dengan KPK terkait kelanjutkan kasus KTP-el. Terutama mengenai pengungkapan tersangka lainnya dalam megaproyek ini. "Tetap, saya akan kooperatif pada KPK. Pada ada saat nanti menghadiri saksi-saksi lainnya dalam kasus KTP-el. Karena, masih banyak juga hal-hal yang masih perlu disampaikan nanti," ujarnya.

Dia mengatakan, kemungkinan akan ada tersangka baru kasus korupsi megaproyek KTP-el. KPK akan menyelidiki dan mengungkap tokoh-tokoh

lainnya yang juga terlibat. "Tentu, mungkin bisa ada tersangka-tersangka lain kalau lihat kasus ini. Kita lihat perkembangannya KPK yang lebih tahu," kata dia.

Terkait pengajuannya menjadi justice collaborator (JC), Novanto menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Setelah resmi ditahan, dia memilih pasrah dan ikhlas menjalani hukuman. "Kita akan berdoa terus dan tentu semuanya akan berjalan secara baik. Saya percaya di sini bisa ketemu kawan-kawan, kita berdoa semua supaya saya tetap kuat dan tabah menghadapi," ujarnya.

Setelah memasuki Lapas Sukamiskin, kuasa hukum terpidana 15 tahun penjara ini, Firman Wijaya, juga datang dan masuk mendampingi di dalam. Firman mengatakan, keluarga Novanto sudah berada di dalam lapas terlebih dahulu. "Ada ibu (istri Novanto), ada Reza (anak)," ujarnya.

Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen mengatakan, pihaknya tidak ada persiapan khusus untuk kedatangan Novanto. Mantan ketua umum Partai Golkar ini akan diperlakukan sama seperti narapidana penghuni Sukamiskin lainnya. Novanto akan menghuni salah satu sel dari 552 sel yang tersedia di Sukamiskin.

"Lapas Sukamiskin yang berkapasitas 552 kamar sampai saat ini diisi 440, yang tipikornya 362, yang pidana umumnya 78 orang. Khusus tipikor maupun pidum (pidana umum) yang

divonis masuk semuanya sama ditempatkan di admisi orientasi," kata Wahid.

Wahid mengaku, KPK tidak memberikan pesan atau instruksi apa pun terkait kehadiran Novanto di Sukamiskin. Menurutnya, kedatangan terpidana yang pernah membuat kontroversi dengan sandiwara menabrak tiang listrik ini sama halnya dengan warga binaan lainnya. Tak ada perlakuan atau pengamanan khusus bagi Novanto. Pengamanan yang diterapkan sama halnya dengan penghuni lapas lainnya.

Wahid mengungkapkan, setelah tiba di Sukamiskin, pihak lapas langsung memeriksa berkas dan administrasi. Kemudian, dilakukan serah terima dengan KPK untuk penahanan Novanto di lapas yang banyak dihuni terpidana korupsi itu. "Tadi sejak masuk kita periksa berkas, serah terima dengan KPK. Terus mengambil data dan selanjutnya pemeriksaan kesehatan," ujarnya.

Novanto akan menjalani masa pembinaan terlebih dahulu kurang lebih selama enam hari sebelum menempati selnya selama menjalani masa hukuman. Masa pembinaan ini akan dilakukan di blok utara Lapas Sukamiskin. Setelah masa tersebut selesai, baru ditetapkan kamar yang akan dihuni selama menjalani masa hukuman. Pihaknya pun akan melakukan pengawasan ketat sama seperti terpidana

lainnya. ed agus raharjo

ZULI ISTIQOMAH





Original Post

Optimalkan Regulasi yang Tersedia

Media Cetak Kompas Halaman 1
2018-5-5

Optimalkan Regulasi yang Tersedia

PEMBERANTASAN KORUPSI

JAKARTA, KOMPAS - Optimalisasi penerapan peraturan perlu dilakukan penegak hukum untuk mengatasi korupsi. Penerapan tindak pidana pencucian uang dan perampasan aset menjadi salah satu cara untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara yang terjadi dalam perkara korupsi

Hal ini menjadi penting karena berdasarkan data Indonesia Corruption Watch, kerugian negara akibat korupsi pada tahun 2017 mencapai Rp 29,4 tribun. Namun, pidana tambahan berupa uang pengganti yang diputuskan hakim hanya Rp 1,4 triliun atau hanya 4,91 persen dari total kerugian keuangan negara yang timbul akibat korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah menyelidiki kemungkinan menerapkan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk bekas Ketua DPR Setya Novanto. Sebelumnya, Novanto telah diproses hukum dalam perkara pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Jumat (4/5/2018), di Jakarta, menuturkan, pengusutan perkara TPPU harus dilakukan hati-hati "TPPU ini harus bedakan mana haknya negara dan mana haknya yang bersangkutan. Jika memang sudah yakin betul, kami pasti proses," ujarnya.

Dalam perkara KTP-el, Novanto divonis 15 tahun penjara, denda Rp 500 juta, dan membayar uang pengganti 7,3 juta doUar AS (sekitar Rp 101,47 miliar dengan kurs 1 dollar AS = Rp 13.900). Besar uang pengganti itu tak sebanding dengan besar kerugian negara pada kasus KTP-el yang mencapai Rp 2,3 triliun.

Novanto, yang kemarin dipindahkan dari Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, menyatakan siap menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

Di Lapas Sukamiskin ada terpidana perkara korupsi lainnya, seperti bekas Ketua DPD Irman Gusman, bekas Ketua MK Akil Mochtar, bekas hakim konstitusi Patrialis Akbar, bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazarudin.

Tidak semua

Saat ini, tidak semua kasus korupsi yang diusut KPK berlanjut ke TPPU. Berdasarkan data dari KPK, ada 24 penyidikan TPPU dari 450 berkas penyidikan sejak 2012 hingga 2018. Penanganan

TPPU dilakukan KPK mulai 2012 karena regulasi yang memberikan kewenangan KPK mengusut tindak pidana ini baru muncul pada 2010 lewat Undang-Undang No 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Pengusutan TPPU oleh KPK umumnya juga memakan waktu lama. Pengusutan TPPU dengan tersangka adik bekas Gubernur Banten Atut Chosiyah, yaitu Tubagus Chaeri Wardana, telah berlangsung hampir empat tahun. Sementara pengusutan TPPU dengan tersangka bekas Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi telah berlangsung sekitar dua tahun. Saat ini, kedua kasus TPPU itu belum dilimpahkan ke pengadilan.

Juru Bicara KPK Febri Dian-syah menuturkan, TPPU bisa memperbesar potensi pengembalian kerugian negara dalam perkara korupsi Namun, penerapan TPPU tidak mudah karena harus dipetakan secara rinci dan hati-hati

Pengajar hukum pidana Universitas Indonesia, Akhiar Salmi,

menuturkan, optimalisasi pengembalian kerugian negara juga dapat dilakukan penegak hukum dengan mengajukan gugatan atas nama negara ke pelaku korupsi

"Dengan pendekatan perdata, gugatan bisa dilakukan. Dalam perdata dikenal ada kerugian materiil dan immateriil. Akibat korupsi tak hanya sebatas jumlah uang yang diambil dari negara, tetapi juga dampak buruk dari perbuatan ita Sebagai contoh, kerugian pada korupsi proyek jalan tidak hanya dari jumlah uang yang dikorupsi, tetapi juga beban negara selanjutnya untuk terus memperbaiki jalan itu," ujarnya.

Dengan keuletan dan terobosan oleh penegak hukum, lanjut Akhiar, regulasi yang ada saat ini bisa dioptimalkan untuk mengembalikan kerugian negara.

Wakil Ketua Komisi III DPR Mulfachri Harahap menuturkan, ancaman pencabutan hak politik juga membuat politisi berpikir panjang untuk korupsi. Pasalnya, vonis itu membuat politisi diputus dari karier dan jaringan kekuasaan yang bertahun-tahun mereka rintis.

(REK/GAL/AGE/RTG/IAN)





Original Post

Buronan Kejari Way Kanan Ditangkap

Media Cetak Kompas Halaman 22
2018-5-5

Buronan Kejari Way Kanan Ditangkap

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS Rajiv Putra Nunyai (35), buronan kasus korupsi program bantuan sosial Kabupaten Way Kanan, Lampung, tahun 2012. ditangkap di Jawa Barat Terpidana yang menjadi buronan Kejaksaan Negeri Way Kanan dalam tiga tahun terakhir itu ditangkap saat sedang berjualan di pinggir jalan.

"Saat ditangkap, dia sedang berjualan ayam goreng di pinggir jalan. Selama ini, yang bersangkutan tinggal di rumah kontrakan bersama istri dan anaknya," kata Asisten Intehjen Kejaksaan Tinggi Lampung Raja Sakti Harahap, Jumat (4/5/2018), di Bandar Lampung.

Rajiv ditangkap tim gabungan Kejati Lampung, Kejaksaan Agung, dan Kejati Jabar, Kamis malam lalu. Dia berada di Cileunyi, Kabupaten Bandung, setahun terakhir. Sebelumnya, dia berpindah-pindah tempat untuk menghindari pengejaran. Rajiv kini diperiksa kesehatan di kantor Kejati Lampung. Setelah itu, dia langsung dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa, Bandar Lampung.

Rajiv adalah rekanan yang menangani program bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran teknologi informasi dan komu-

nikasi (e-learning) untuk 35 sekolah dasar di Kabupaten Way Kanan tahun 2014 dengan nilai proyek Rp 1,8 miliar.

Pengadilan Tipikor Tanjungkarang pada September 2017 menyatakan Rajiv terbukti bersalah menggelembungkan harga barang sehingga merugikan keuangan negara Rp 588 juta. Pengadilan memvonis Rajiv dengan hukuman 7 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara. Ia pun harus mengganti uang kerugian negara senilai Rp 588 juta. Jika tak dibayar, harta terdakwa akan dilelang atau diganti dengan hukuman penjara selama 1 tahun.

Rajiv buron sejak penyidikan pada 2015. Sidang kasus korupsi yang menjerat dirinya diajukan ke pengadilan dengan status tanpa kehadiran terdakwa

Kejati Lampung juga menangkap Reza Mustika Nunyai (33), adik kandung Rajiv. Reza juga buronan atas kasus korupsi yang sama Dia ditangkap pada Sabtu (21/4) di Bandar Lampung. Pihak kejaksaan masih memburu bekas Bupati Lampung Timur Satono Terpidana korupsi APBD Rp 119 miliar itu buron sejak April 2012 Dia harus menjalani hukuman 15 tahun penjara.

(V1O)





Original Post

DIEKSEKUSI KE SUKAMISKIN

Media Cetak Media Indonesia Halaman 2
2018-5-5

DIEKSEKUSI KE SUKAMISKIN

Terpidana kasus korupsi KTP-E Setya Novanto melambaikan tangan ke awak media saat keluar dari Rutan KPK ketika akan dieksekusi ke LP Sukamiskin Bandung, Jawa Barat, kemarin di Jakarta. Mantan Ketua DPR yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar itu divonis 15 tahun penjara dan denda RpSOOjuta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta karena dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam korupsi proyek pengadaan KTP-E.

ANTARA/ADAM BARIQ





Original Post

Akan Ada Tersangka setelah Novanto

Media Cetak Media Indonesia Halaman 2
2018-5-5

Akan Ada Tersangka setelah Novanto

Terhitung mulai

kemarin Setya

Novanto akan

menjadi penghuni LP

Sukamiskin, Bandung,

Jawa Barat, untuk

menjalani hukuman

15 tahun penjara.

TERPIDANA kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E), Setya Novanto, mengungkapkan bakal ada tersangka lain selain dirinya dalam kasus proyek KTP-E.

"Mungkin bisa ada tersang-ka-tersangka lain kalau lihat kasus ini. Kalau lihat perkembangan, itu semuanya KPK yang lebih tahu." ujar Novanto sebelum masuk ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IA Sukamiskin. Kota Bandung, Jawa Barat, kemarin.

Mulai kemarin, mantan Ketua DPR itu akan menjalani hukuman 15 tahun penjara di LP Sukamiskin sesuai dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Novanto mengakui masih banyak hal yang perlu disampaikan soal kasus korupsi proyek KTP-E. la pun berjanji akan bersikap kooperatif terhadap KPK jika dipanggil sebagai saksi di persidangan.

"Saya masih tetap untuk cooling down dulu, dan tetap saya akan kooperatif kepada KPK pada saat nanti menghadiri saksi-saksi perkara lainnya, mendalami. Masih banyak juga hal yang masih perlu disampaikan nanti." kata dia.

Soal bakal adanya tersangka baru kasus korupsi KTP-E itu juga disampaikan Firman Wijaya, kuasa hukum Novanto yang ikut mendampingi kliennya ke LP Sukamiskin.

Firman juga berharap KPK konsinten dengan penanganan munculnya tersangka baru.

"Posisi beliau sebagai JC {justice collabolator), beliau te tap akan melewati proses hukum. Jadi ditunggu saja, kan masih ada tersangka baru. Akan ada kejutan-kejutan," tukasnya.

Terlihat santai

Novanto terlihat santai dan tanpa beban saat keluar Rutan KPK menuju mobil tahanan yang akan membawanya ke ( LP Sukamiskin. Dia memakai kaus, jaket kulit hitam, dan celana jins biru tua serta sepatu kets bewarna cokelat.

Tidak banyak barang yang dibawa Novanto, hanya satu koper merah berisi pakaian dan satu tas plastik hijau berukuran sedang yang dimasukkan ke kendaraan tahanan.

Saat menuju ke LP Sukamiskin, tidak terlihat anggota keluarga yang menemani. Hanya ajudannya yang membantu persiapan perjalanan Novanto ke Bandung. Keluarganya disebutkan terlebih dahulu berada di Bandung

menunggu di LP Sukamiskin.

Novanto sempat menemui awak media sebelum menaiki mobil tahanan untuk berpamitan kepada awak media yang telah menunggunya dari pagi. "Saya sekarang mau pamit. Saya dari kos-kosan akan menuju ke tempat pesantren," katanya.

Novanto mengibaratkan Rutan KPK yang menjadi tempat penahanannya selama persidangan merupakan kos-kosan, sedangkan LP Sukamiskin diibaratkan sebagai pesantren karena selama menjalani hukuman akan dimanfaatkan-nya untuk belajar agama.

Pada kesempatan itu Novanto juga meminta maaf atas kesalahannya. "Sekali lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya," ujar dia.

Setelah menemui awak media. Novanto langsung menaiki mobil tahanan pada pukul 13.32 WIB. Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu terlihat beberapa kali tersenyum dan melambaikan tangan sebelum memasuki mobil tahanan.

Novanto didampingi kuasa hukumnya. Firman Wijaya, tiba di LP Sukamiskin sekitar pukul 16.48 WIB. Kepala LP Sukamiskin Wahid Husen menjamin tidak ada perlakuan khusus bagi Novanto. "Sama seperti yang lain, tidak ada ruangan khusus maupun perlakuan khusus," ujarnya,

Menurut dia. setelah masuk ke LP. Novanto akan menjalani serangkaian pemeriksaan, seperti berkas serah terima dari KPK. pemeriksaan data, dan pemeriksaan kesehatan. "Setelah pemeriksaan kesehatan, ditempatkan di kamar," ujarnya.

Novanto akan ditempatkan di ruangan AO (Admisi Orientasi) selama enam hari sebelum menempati ruangan sel di LP Sukamiskin.

Budi Mulia Setiawan/ (Dro/ Ant/X10)





Original Post

Hakim Yanto Pimpin Sidang Korupsi BLBI

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-5-5

Hakim Yanto Pimpin Sidang Korupsi BLBI

SIDANG perdana kasus korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) segera digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Senin (14/5) mendatang. Majelis hakim untuk sidang dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung pun sudah dibentuk.

"Sidang perdana kasus SKL BLBI akan digelar Senin, 14 Mei 2018. Sidang itu dipimpin hakim Yanto yang juga Ketua Pengadilan Tipikor Jakarta," kata Bagian Humas Pengadilan Tipikor Jakarta Sunarso saat dikonfirmasi, kemarin

Yanto pernah mengadili perkara Setya Novanto dalam kasus korupsi KTP-E dan menjatuhkan vonis 15 tahun penjara. Sunarso menambahkan, empat hakim akan menjadi anggota. Mereka ialah Diah Siti Basa-riah, Sunarso, Anwar, dan Ugo.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara kasus BLBI ke Pengadilan Tipikor dengan terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.

Berkas itu teregistrasi dengan nomor perkara 39/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Jkt.Pst dan nomor pelimpahan berkas b/210/tut.01.10/24/05/2018 yang meliputi berita acara keterangan 83 saksi, 3 ahli, dan be-

berapa bukti lain.

Dalam kesempatan terpisah. Syafruddin mengatakan penerbitan SKL BLBI kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) tidak menyalahi aturan. Menurut dia, penerbitan SKL BDNI telah disetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK).

Persetujuan KKSK itu merujuk pada keputusan KKSK Nomor 01/K. KKSK/03/2004 tertanggal 17 Maret 2004 yang berisi tentang persetujuan pemberian bukti penyelesaian kewajiban kepada BDNI. Ia membantah mendapat imbalan atas penerbitan SKL untuk BDNI.

Ketua KKSK ketika itu ialah Dorodjatun Kuntjoro Jakti dan beranggotakan menteri koordinator bidang perekonomian, dengan anggota Menteri Keuangan Boediono, Kepala Bappenas Kwik Kian Gie, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno, serta Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

Syafruddin menjelaskan salah satu kewenangan KKSK ialah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana induk penyehatan perbankan yang disusun BPPN. Kewenangan KKSK diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 yang dikeluarkan Megawati Soekarnoputri.

(MTVN/P3)





Original Post

Fredrich kembali Berkelit soal CCTV

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-5-5

Fredrich kembali Berkelit soal CCTV

Di CCTV terlihat dokter jaga IGD Michael Chia Cahaya masuk ke ruang IGD pukul 17.01 WIB, sedangkan Fredrich datang pada pukul 17.03.

JAKSA penuntut umum KPK kembali menayangkan rekaman closed circuit television (CCTV) lobi Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta, mulai pukul 17.01 WIB hingga 17.08. Itu untuk membuktikan bahwa Fredrich Yunadi tiba di instalasi gawat darurat (IGD) untuk bertemu dengan dokter jaga guna meminta surat diagnosis kecelakaan.

Fredrich ialah mantan pengacara Setya Novanto. Di CCTV terlihat dokter jaga IGD Michael Chia Cahaya masuk ke ruang IGD pukul 17.01,

sedangkan Fredrich datang pada pukul 17.03. Fredrich terlihat keluar dari ruang IGD pada pukul 17.06, sementara dokter Michael keluar dari IGD pukul 17.08.

Namun, Fredrich menyebut bukti berupa rekaman elektronik atau sejenisnya tidak bisa digunakan dalam persidangan. "Berdasarkan putusan MK, bukti rekaman elektronik tidak bisa dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan sebelumnya dinyatakan keasliannya oleh Bareskrim Polri," ujar Fredrich yang hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus merintangi pemeriksaan KPK dengan terdakwa dokter Bimanesh Sutarjo

di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, kemarin.

Dalam sidang itu, jaksa mencecer pertemuan dengan dokter Michael. Akan tetapi, lagi-lagi Fredrich ngotot untuk tidak akan menjawab pertanyaan itu. "Saya tidak mau menjawab karena rekaman itu rekayasa. Merekayasa rekaman itu mudah. Anak kecil juga bisa," katanya.

Saksi perawat jaga di IGD Medika Permata Hijau, Nana, mengatakan Fredrich tiba di IGD dan meminta diagnosis kecelakaan kepada perawat. Keterangan itu juga diperkuat oleh tiga saksi perawat IGD lainnya, yakni Apri, Sudrajat, dan Dina.

Ragukan

Dalam lanjutan kasus merintangi pemeriksaan KPK dengan terdakwa Bimanesh Sutarjo, kemarin, Ketua Majelis Hakim Mahfudin meragukan kejadian kecelakaan mobil Setya Novanto.

Saat kejadian kecelakaan ada beberapa fakta yang menunjukkan seolah kecelakaan itu sudah

direncanakan. "Yang jadi pertanyaan di benak saya, kenapa saat kecelakaan terjadi saksi juga berada di sekitar Permata Hijau," kata Mahfudin.

Selain faktor Fredrich yang berada di dekat lokasi kecelakaan, Mahfudin juga menyebut faktor Fredrich yang juga sudah mengecek fasilitas di RS Medika Permata Hijau hanya selang dua jam sebelum kecelakaan terjadi.

"Lalu sebelum kecelakaan juga kan saksi sudah cek fasilitas. Jadinya, ini sepertinya sudah diatur," ujarnya.

Fredrich membantah itu kebetulan. Ia mengaku saat itu ia mau pergi ke KPK karena ingin mendampingi Novanto. Sebab, sebelumnya pada siang hari, Novanto menghubunginya untuk menyerahkan diri ke

KPK.

"Lalu, saya telepon penyidik Pak Damanik bahwa klien saya mau ke KPK pukul 19.00 atau pukul 20.00. Kalau mau rekayasa, buat apa Pak Novanto mengabarkan ingin ke KPK? Untuk apa rekayasa kecelakaan yang bisa membuat risiko nyawanya?" ujarnya.

Dalam kecelakaan itu muncul insiden tiang listrik yang menyebabkan kening Novanto sebesar bakpao. "Saya malu Pak disebut-sebut pengacara bakpao, Pak," kata Fredrich.

Awalnya sebutan bakpao keluar dari mulut Fredrich saat menjumpai wartawan di RS Medika Permata Hijau.

Menurutnya, ungkapan bakpao ia keluarkan karena turut terbawa emosi.

Putri Anisa Yuliani/P l)





Original Post

Waspada Pengajuan PK

Media Cetak Jawa Pos Halaman 1
2018-5-5

Waspada Pengajuan PK

KPK Eksekusi Setnov ke Sukamiskin

JAKARTA - Mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) mulai menjalani masa pemidanaan. Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) telah mengeksekusi terpidana kasus korupsi e-KTP tersebut ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Eksekusi tersebut dilaksanakan sekitar pukul 13.30 kemarin (4/5). Setnovyang mengenakan baju kasual dibawa ke Sukamiskin dengan menggunakan kendaraan KPK

Sebelum naik mobil tahanan, suami Deisti Astriani Tagor itu sempat berpamitan kepada awak media. "Saya mohon maaf dan saya mohon pamit," ujar mantan ketua umum Partai Golkar itu.

Setnov juga menyampaikan, dirinya bakal memperbanyak ibadah selama berada di Suka-miskin. Dia mengungkapkan, lapas yang dihuni banyak terpidana kasus korupsi kelas kakap itu ibarat pesantren.

Di sana Setnov bakal bertemu dengan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) AMI Mochtar.

"Saya mohon pamit dari kos-kosan (KPK, Red) menuju ke tempat pesantren. Di sana (Suka-miskin) saya akan banyak belajar dan banyak berdoa," kata poli-

tikus senior Partai Golkar itu.

Setnov juga sempat menyatakan bahwa dirinya telah dizalimi. "Mudah-mudahan mereka yang menzalimi dimaafkan."

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan, pihak Setnov telah membayar denda Rp 500 juta dan biaya perkara Rp 7.500. Untuk uang pengganti, sampai saat ini Setnov baru menitipkan Rp 5 miliar. Duit tersebut merupakan bagian dari hukuman uang pengganti USD 7,3 juta yang didalilkan dalam putusan hakim.

"Pihak SN (Setnov) telah menyerahkan surat kesanggupan membayar (uang pengganti)," katanya.

Meski Setnov sudah dieksekusi ke Sukamiskin, manuvernya tetap harus diwaspadai. Setidaknya, peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Andreas Nathaniel Marbun mengungkapkan, Setnov memiliki kesempatan

mengajukan peninjauan kembali (PK) sebagai upaya hukum melawan putusan hakim.

"Saya rasa tidak ada kesulitan akan hal itu (mengajukan PK) sepanjang tim Setnov mampu mendalilkan argumen untuk mengajukan PK dengan klir," ujarnya kepada Jawa Pos.

Sesuai dengan ketentuan, pengajuan PK tidak harus mensyaratkan memiliki bukti baru alias novum. "Pasal 263 KUHAP itu juga mengatur PK bisa diajukan jika putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim."

Marbun pun mengingatkan, masyarakat harus tetap mengawasi pergerakan Setnov meski kini mendekam di Sukamiskin. Sebab, tidak tertutup kemungkinan Setnov mengajukan PK pada saat kondisi Mahkamah Agung (MA) "kehilangan" hakim pidana yang garang menghukum koruptor seperti sekarang ini.

Salah satu hakim agung garang

yang dimaksud adalah Artidjo Alkostar. "Pak Artidjo akan memasuki masa pensiun sehingga dapat dikatakan MA belum punya hakim yang satu semangat dengan Pak Artidjo kalau urusan pemberantasan korupsi."

Artidjo selama ini dikenal kerap mengambil keputusan ekstrem terhadap kasus-kasus korupsi. Misalnya, mantan politikus Partai Demokrat Angelina Sondakh alias Angie divonis 12 tahun di tingkat kasasi. Vonis itu tiga kali lipat lebih tinggi daripada putusan di tingkat pertama.

Mengenai kemungkinan Setnov mengajukan PK, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang tidak mau banyak berkomentar. Dia mengaku belum mendengar informasi tersebut. "Saya belum dengar. Justru saya menandatangani eksekusinya, kemudian dia (Setnov) minta ke Sukamiskin," ujarnya saat dimintai konfirmasi oleh Jawa Pos kemarin.

(tyo/c5/agm)





Original Post

Unas Kembali Jadi Penentu Kelulusan

Media Cetak Jawa Pos Halaman 1
2018-5-5

Unas Kembali Jadi Penentu Kelulusan

Opsi Kemendikbud karena Nilai Merosot

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan evaluasi atas merosotnya rata-rata nilai ujian nasional (unas) tahun ini dan tahun lalu. Opsi yang dikaji antara lain adalah mengembalikan nilai unas sebagai penentu kelulusan siswa

Mendikbud Muhadjir Effendy menyatakan, tidak dijadikannya nilai unas sebagai syarat kelulusan berdampak secara psikologis pada siswa. Bentuknya, etos siswa untuk belajar menurun. "Salah satunya mungkin itu. Motivasi siswa, motivasinya tidak terlalu serius," ujarnya di kompleks Istana Negara, Jakarta, kemarin (4/5).

Muhadjir memastikan bahwa posisi unas yang tidak lagi menjadi penentu kelulusan sebagai salah satu aspek yang dievaluasi. Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu pun tak membantah soal peluang kembalinya nilai unas sebagai syarat kelulusan.

Meski demikian, Muhadjir mengakui, nilai unas menurun tidak semata-mata karena hal itu. Ada juga penyebab lain. Misalnya, soal lebih sulit karena penerapan standar higher order thinking skills (HOTS) dan perubahan metode ujian dari kertas ke komputer.

Muhadjir menyebutkan, perubahan dari kertas ke komputer cukup signifikan tahun ini. Hampir 50 persen SMA/SMK baru memulai adaptasi. Terbukti, sekolah yang mengalami penurunan nilai adalah sekolah yang catatan integritasnya kurang baik dan memulai memakai ujian nasional berbasis komputer (UNBK). "Tapi, sekolah yang

kemarin (tahun lalu, Red) sudah gunakan UNBK, nilainya cenderung naik," bebernya.

Keputusan Kemendikbud mengkaji posisi nilai unas tersebut mendapat beragam respons. Rochmat Wahab, guru besar Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), setuju jika nilai unas kembali menjadi bagian penentu kelulusan.

"Berapa pun porsinya atau bobotnya, yang penting nilai unas ada kaitannya dengan penentu siswa lulus atau tidak lulus," ucapnya.

Dengan demikian, dalam menyambut unas, siswa memiliki usaha atau effort yang lebih besar daripada jika nilai unas tidak memiliki kaitan dengan kelulusan. Ditambah lagi, nilai unas tidak dijadikan pertimbangan dalam penentuan kelulusan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNM PTN).

Rochmat mengingatkan, Kemendikbud sebaiknya segera memutuskan kebijakan unas. Termasuk dalam menetapkan jadwal pelaksanaan unas tahun

depan. Tujuannya, siswa memiliki persiapan dan sekolah dapat merancang kalender akademik dengan baik. "Selama ini jadwal unas ditetapkan akhir tahun. Menunggu anggaran ditetapkan," katanya. Dia mengingatkan, unas adalah agenda akademik, tanpa perlu menunggu kebijakan birokrasi anggaran negara.

Berbeda dengan Rochmat, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Pumomo menentang rencana Kemendikbud kembali menjadikan nilai unas sebagai penentu kelulusan siswa. "FSGI dari dulu menentang pelaksanaan unas. Baik sebagai syarat penentu kelulusan maupun sebagai standardisasi," tegasnya.

FSGI menggugat pelaksanaan unas di Mahkamah Agung dan menang. "Jika dijadikan penentu kelulusan, ya langkah mundur jauh," imbuh Heru.

Terkait menurunnya nilai unas, menurut Heru, permasalahan terbesar unas di Indonesia adalah pendidikan yang tidak merata. Tidak semua guru siap mengajarkan materi unas yang ber-

konten HOTS. "Karena HOTS ada dalam Kurikulum 13 (baca 2013, Red). Sedangkan di KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Red) belum ada," tuturnya kemarin.

Menurut Heru, siswa belum terbiasa bernalar HOTS dalam pembelajaran. Hal itu memberikan kesan konten HOTS dalam unas dipaksakan. "Sehingga turun nilai UNBK 2018," ucapnya.

Ojat Darojat, rektor sekaligus guru besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Terbuka (UT), mengingatkan Kemendikbud agar tidak buru-buru memutuskan solusi penyebab penurunan nilai unas. Daripada mengembalikan unas jadi penentu kelulusan, Ojat lebih menyoroti kualitas guru. "Saat ini masih banyak guru yang belum berijazah S-1," ungkapnya di kampus UT kemarin.

Padahal, ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru minimal berijazah S-l atau D-4. Setiap penerimaan mahasiswa baru, UT bisa menampung hingga 50 ribuan guru, tapi belum bergelar sarjana.

Kebanyakan guru yang mendaftar di UT itu berstatus honorer atau guru swasta. Ada juga guru yang berstatus PNS, tapi belum S-l. Ojat menyatakan ndak bisa mengukur seperti apa kualitas guru-guru yang masuk UT. "Semua bisa masuk. Yang penting

berijazah terakhir SMA dan berstatus guru," jelasnya.

Ojat menambahkan, UT menjadi rujukan para guru yang belum memenuhi syarat kualifikasi akademik karena membuka kelas jauh. Dengan demikian, guru-

guru tersebut tidak perlu datang ke kampus UT di Tangerang Selatan, Banten. Selain itu, para guru tersebut tidak perlu meninggalkan muridnya di sekolah.

Meskipun pembelajaran dilakukan secara jarak jauh, terang

Ojat, pihaknya tetap menjaga kualitas. Bahkan, ada guru-guru mahasiswa UT yang tidak bisa mengikuti ritme atau budaya kuliah jarak jauh dan akhirnya memilih putus atau dropout.

(far/Iyn/wan/c9/kim)





Original Post

Trisakti Batal Jadi Kampus Negeri

Media Cetak Jawa Pos Halaman 21
2018-5-5

Trisakti Batal Jadi Kampus Negeri

KEBAYORAN BARU - Penyelenggaraan Universitas Trisakti (Usakti) masih diwarnai dualisme. Di satu sisi, ada yang ngebet kampus reformasi itu beralih dari swasta menjadi perguruan tinggi negeri (PTN). Namun, ada pihak lain yang ingin mempertahankan Usakti sebagai kampus swasta.

Dalam perkembangannya, peluang Usakti untuk menjadi kampus negeri sudah tertutup

"Kemenkeu (Kementerian Keuangan, Red) tidak mengizinkan (Usakti) menjadi kampus negeri," kata Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir setelah melantik Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof Suwarto pada Kamis malam (3/5).

Nasir menjelaskan, hingga saat ini, status kampus Usakti tetap sebagai PTS. Meskipun, posisi rektor untuk sementara dijabat Dirjen Sumber Daya Iptek-Dikti Kemenristekdikti Ali Ghufron

Mukti. Penunjukan pejabat pemerintah sebagai rektor Usakti tidak berarti bakal membuka jalan untuk menjadi kampus negeri. "Kalau Trisakti, dalam otak saya, tidak pernah ada bayangan negeri," jelasnya.

Nasir menegaskan, Usakti adalah kampus swasta. Kalaupun mau dinegerikan, Presiden harus menetapkannya. Kampus tersebut tidak serta-merta bisa dinegerikan seperti penegerian kampus swasta yang terjadi selama ini.

Apalagi, kata Nasir, ada keputusan Kemenkeu bahwa pihaknya tidak mengizinkan Usakti menjadi kampus negeri. Terkait elemen

sejarah yang menyebutkan kampus Usakti adalah aset negara, Nasir tidak menampiknya. "Kan tidak serta-merta dari aset negara, lembaganya harus negara (menjadi PTN)," jelasnya.

Untuk mengatasi operasional kampus Usakti yang menggunakan aset negara, Nasir menyatakan bisa dibuat solusi sistem sewa. Dia menuturkan, penentuan uang sewa yang bakal dibebankan kepada Usakti adalah wewenang Kemenkeu.

Penegerian kampus Usakti kian berat. Sebelumnya, kabar itu berembus setelah adanya pencopotan Wakil Rektor 1 Usakti

Yuzwar Z. Basri. Dia mengklaim bahwa dirinya adalah pihak yang berjuang untuk mempertahankan aset Usakti sebagai aset negara. Selain itu, dia berada di pihak yang ingin menegerikan kampus Usakti. Sebagaimana diketahui, polemik penegerian kampus Usakti berjalan sekitar 16 tahun. Polemik itu di antaranya muncul karena ada perseteruan antara pihak yayasan dan rektorat atau universitas. Mahkamah Agung sudah mengeluarkan putusan bahwa peraturan menteri keuangan (Menkeu) tetap berlaku. Artinya, aset Usakti adalah barang milik negara.

(wan/co4/ind)





Original Post

Novanto Punya Waktu Sebulan Lunasi Uang Pengganti USD 7,3 Juta

Media Online Detikcom
2018-05-05

Jakarta -
KPK menyatakan Setya Novanto memiliki waktu satu bulan untuk melunasi uang pengganti USD 7,3 juta. Jangka waktu itu diberikan sejak putusan kasusnya inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

"Tentu kita mengacu ke pasal 18 UU No 31 Tahun 1999, di sana diatur uang pengganti itu wajib dibayar,"ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (4/5/2018).

Febri menyatakan aset Novanto akan disita jika uang pengganti itu tak dilunasi. Selanjutnya, harta kekayaan terpidana akan dilelang, sesuai dengan jumlah yang diperintahkan oleh hakim.

"Kalau sampai akhir tidak ada kekayaan, tentu bisa diganti sesuai dengan amar putusan," kata Febri.

Pasal 18 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 memuat:

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Ia menyatakan uang pengganti itu akan dikurangai dengan jumlah uang yang telah dititipkan oleh Novanto kepada KPK. Jika telah dibayar seluruhnya, maka KPK tidak akan menyita aset Novanto.

"Pertama, baik bagi KPK dan baik bagi negara saya kira, karena ada asset recovery di sana sekitar USD 7,3 juta, dikurangi Rp 5 miliar yang pernah dititipkan sebelumnya," tuturnya.

"Dan juga bagi pihak terpidana, hal tersebut berarti kita tidak perlu melakukan proses penyitaan atau perampasan dan pelelangan terhadap aset-aset terpidana tersebut," imbuh Febri.

Selain itu, ia menyatakan uang pengganti yang harus dibayar Novanto adalah dalam mata uang dolar. Hal itu sesuai dengan bunyi amar putusan majelis hakim.

"Tentu nanti dikonversi. Karena hakim kan mengatakan demikian ya. Uang penggantinya USD 7,3 juta dipotong Rp 5 miliar yang pernah dititipkan sebelumnya. Prinsip paling dasar adalah, bunyi amar putusannya dalam mata uang dolar. Ini saya kira cukup jelas," ujar Febri.

Sebelumnya, Novanto dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi e-KTP dan divonis 15 tahun penjara serta denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Novanto juga dihukum membayar uang pengganti USD 7,3 juta dikurangi uang Rp 5 miliar yang dikembalikan ke KPK.

Duit ini terkait penerimaan Novanto dari proyek pengadaan e-KTP. Selain itu, hak politik mantan Ketua DPR tersebut dicabut selama 5 tahun.
(nif/haf)

https://news.detik.com/berita/d-4005661/novanto-punya-waktu-sebulan-lunasi-uang-pengganti-usd-73-juta



Original Post

KLHK Banding atas Putusan Kasus Pembakar Gambut

Media Cetak Media Indonesia Halaman 17
2018-5-5

KLHK Banding atas Putusan Kasus Pembakar Gambut

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh, Aceh, yang memenangkan gugatan perusahaan kelapa sawit pembakar lahan gambut, PT Kalista Alam (PTKA) atas kementerian itu. Diperkirakan, dalam waktu satu bulan proses banding dapat berjalan.

"KLHK sudah menyatakan banding pada 25 April dan saat ini sedang proses penyusunan memori banding," kata Direktur Penyelesaian Sengketa Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Jasmin Ragil Utomo saat dihubungi, kemarin.

Perusahaan kelapa sawit PTKA membakar lahan gambut Rawa Tripa seluas 61.803 hektare di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, sebagai proses pembersihan lahan. Padahal, lahan tersebut merupakan bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser yang berfungsi sebagai hutan lindung.

Praktik tersebut membuat perusahaan dipidanakan dan pada 2014 oleh Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh dijatuhi hukuman ganti rugi Rpll4 miliar ke negara dan membayar dana pemulihan lahan Rp251 miliar.

Namun, sebelum putusan , dilaksanakan, PTKA menga-

jukan banding ke pengadilan tinggi, tetapi ditolak. MA juga menolak peninjauan kembali kasus itu.

Belakangan melalui PN Meulaboh, PTKA menggugat balik KLHK. Ketua Koperasi Bina Usaha, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh dengan perkara No 16/Pdt.G/Pn.Mbo. Pada 13 April, majelis hakim PN Meulaboh yang dipimpin Said Hasan memenangkan gugatan PTKA.

Dimenangkannya gugatan itu membuat PTKA berpotensi terbebas dari tanggung jawab memulihkan area rawa gambut yang rusak akibat pembakaran maupun membayar ganti rugi kepada negara. Selain itu, keputusan tersebiit dinilai menentang putusan Mahkamah Agung No 1 PK/Pdt/2015 terhadap PTKA, yang salah satunya memerintahkan eksekusi. "Pemulihan (lahan gambut yang dibakar) terkait dengan pelaksanaan eksekusi saat ini belum dijalankan karena keluarnya penetapan ketua PN Meulaboh atas permohonan PT Kalista untuk perlindungan hukum, yakni menyatakan menunda pelaksanaan eksekusi," ujar Ragil.

(Pro/H1)





Original Post

Total 9 Orang Ditangkap KPK, Termasuk Anggota DPR

Media Online liputan6com
2018-05-05

Liputan6.com, Jakarta - Tim Satuan Tugas (Satgas ) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan di DKI Jakarta. Tim penindakan mengamankan anggota DPR dan delapan orang lainnya.

"Ada kegiatan tim penindakan di lapangan, kita amankan total 9 orang yang kita bawa ke kantor KPK. Ada beberapa unsur, ada dari pihak swasta, driver, PNS, dan ada anggota DPR RI," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (4/5/2018).

Selain sembilan orang tersebut, tim penindakan juga mengamankan uang ratusan juta rupiah. Menurut Febri, penangkapan dilakukan berdasarkan informasi masyarakat.

"Ada uang yang kita amankan, ratusan juta rupiah dalam pecahan rupiah," kata dia.

Menurut Febri, penangkapan dilakukan lantaran terindikasi adanya tindak pidana korupsi pengurusan anggaran sebuah proyek. Namun sayang Febri tak merinci lebih jauh.

"Diduga saat ini dari informasi awalnya terkait dengan proses pengurusan anggaran," kata dia.

Sembilan orang yang terjaring OTT kini tengah menjalani pemeriksaan secara intensif di gedung KPK. Lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

https://www.liputan6.com/news/read/3503348/total-9-orang-ditangkap-kpk-termasuk-anggota-dpr



Original Post

Ketua KPK: Status Boediono Ditentukan Pada 14 Mei

Media Online metrotvnews.com
2018-05-05

Malang: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo mengatakan jika pihaknya terus mendalami dugaan keterlibatan mantan Wakil Presiden, Boediono dalam kasus dugaan korupsi Bank Century.

"Belum. JPU (Jaksa Penuntut Umum) dan penyidik hari ini masih kordinir di suatu tempat. Kemudian nanti harapannya tanggal 14 Mei mereka akan memberikan laporan pada pimpinan," kata Agus usai menghadiri diskusi terbuka di Universitas Brawijaya, Malang, Jumat, 4 Mei 2018.





Baca: KPK Diberi Waktu 3 Bulan Tetapkan Boediono Tersangka

Sebelumnya, KPK telah mengantongi nama-nama yang diduga terlibat kasus yang merugikan negara hingga Rp8 triliun tersebut. Dari sejumlah nama tersebut muncul nama Boediono.

"Kami masih mencari alternatif-alternatif angkah lebih lanjut terhadap kasus Century. Kita akan mendengarkan sekitar 14 Mei nanti. Status Boediono belum karena belum dilaporkan," jelas Agus.

Bukti keterlibatan Boediono dan sejumlah nama lainnya didapat setelah penyidik dan penuntut KPK menyelesaikan kajian dan analisis putusan kasasi kasus Century yang menjerat mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya.

Baca: KPK Pertajam Bukti untuk Jerat Boediono Cs di Kasus Century

Sementara itu, Budi Mulya dihukum majelis hakim Mahkamah Agung selama 15 tahun penjara. Sementara dalam dakwaan Jaksa KPK di tingkat pertama, Budi Mulya selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa didakwa memperkaya diri sebesar Rp1 miliar dari pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bank Century dan atas penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Budi Mulya juga didakwa memperkaya pemegang saham Bank Century, Hesham Talaat Mohamed Besheer Alwarraq, dan Rafat Ali Rizvi, sebesar Rp3,115 miliar. Perbuatan Budi Mulya dinilai telah memperkaya PT Bank Century sebesar Rp1,581 miliar dan Komisaris PT Bank Century Robert Tantular sebesar Rp2,753 miliar.

Dia juga diduga menyalahgunakan wewenang secara bersama-sama dengan pejabat Bank Indonesia. Dalam dugaan korupsi pemberian FPJP Century, Budi Mulya didakwa bersama-sama dengan Boediono selaku Gubernur BI, Miranda S Goeltom selaku Deputi Senior BI, Siti Fadjriah selaku Deputi Gubernur Bidang VI, Budi Rochadi selaku Deputi Gubernur Bidang VII, Robert Tantular, dan Harmanus H Muslim.

Budi Mulya juga didakwa bersama-sama Boediono, Miranda, Siti, Budi Rochadi, Muliaman D Hadad selaku Deputi Gubernur Bidang V, Hartadi A Sarwono selaku Deputi Gubernur Bidang III, Ardhayadi M selaku Deputi Gubernur Bidang VIII, dan Raden Pardede selaku Sekretaris KSSK.

Namun, pada perjalanan kasus, KPK hanya menjebloskan Budi Mulya ke bui. KPK belum juga menjerat pihak lain padahal nama-nama besar yang diduga terlibat pada kasus korupsi pemberian FPJP Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai Bank gagal berdampak sistemik itu kerap disebut dalam persidangan.
(DEN)

http://news.metrotvnews.com/hukum/VNx73wxK-ketua-kpk-status-boediono-ditentukan-pada-14-mei



Original Post

KPK Diminta Lanjutkan Kasus Dugaan Korupsi Cek Pelawat

Media Online republika.co.id
2018-05-05

HMI akan terus mendesak KPK untuk menegakkan hukum tanpa memandang bulu.REPUBLIKA.CO.ID, -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diingatkan untuk melanjutkan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap cek pelawat. Kasus tersebut kini dianggap mangkrak atau jalan di tempat penanganannya oleh lembaga antirasuah itu.

"Kami meminta agar dalam waktu 2x24 jam KPK dapat mengusut penyandang dana atau bandar suap kasus cek pelawat. Jika tidak, maka kami pastikan akan mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," tutur Ketua Umum HMI Badan Koordinas HMI Jabodetabek-Banten Arief Wicaksana, Jumat (4/5).

Menurutnya, HMI akan terus mendesak KPK untuk menegakkan hukum tanpa memandang bulu. Desakan itu dilakukan agar kasus tersebut dapat diusut tuntas hingga ke akarnya.

Ia mengatakan, KPK harus berani mengungkap dan menangkap semua penyandang dana yang terlibat dalam perkara suap cek pelawat itu. Arief pun berharap agar KPK dapat memberantas semua mafia hukum yang ada di balik kasus suap cek pelawat. "Kami menuntut KPK untuk memberantas semua mafia hukum khususnya pada kasus suap cek pelawat ini. KPK juga harus berani mengungkap dan menangkap penyandang dana kasus suap ini," katanya.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/05/05/p87zc1384-kpk-diminta-lanjutkan-kasus-dugaan-korupsi-cek-pelawat



Original Post

Serahkan PIN dan ATM yang Baru Dibuat

Media Cetak Jawa Pos Halaman 10
2018-5-5

Serahkan PIN dan ATM yang Baru Dibuat

Sidang Perdana Penyuap Bupati Ngada

SIDOARJO Wilhelmus Iwan Ulumbu, terdakwa penyuap Bupati Ngada, NTT, Marianus Sae, hadir di sidang pertamanya di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo kemarin (4/5). Dia tampak tenang saat menghadapi sidang perdananya.

Wilhelmus adalah direktur

utama PT Sinar 99 Permai. Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum KPK Ronald Worotikan, Wilhelmus diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang tercantum pada pasa] 5 ayat (1) huruf a dan pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor.

"Wilhelmus telah menyerahkan uang ke Bupati Ngada Marianus sekitar Rp 3,7 miliarT ujar Ronald.

Ronald menambahkan, Wil-

helmus memakai modus penyerahan suap dengan membuka rekening baru. "Caranya, dia menyerahkan PIN dan ATM yang baru dibuat Langsung diberikan kepada Marianus," tambahnya.

Suap tersebut dilakukan sejak2Ol 1. Karena itu, Wilhelmus dijanjikan mendapat sekitar 20 proyek.

Dalam sidang yang dipimpin hakim Unggul Mukti Warso kemarin, Ricky Kinarta Barus, kuasa hukum Wilhelmus, enggan

mengajukan eksepsi atas dakwaan yang dibacakan JPU. "Tidak ada yang perlu kami tanggapi. Dakwaan sudah benar secara format dan isi," ujarnya.

Ricky mengatakan, lebih baik secara rim pihaknya bertarung dalam pembuktian. Sebab, dari pembuktian nanti, pihaknya bisa mengajukan saksi yang meringankan.

Hakim Unggul lantas memutuskan untuk melanjutkan sidang

Jumat pekan depan dengan agenda pembuktian oleh jaksa. Dalam sidang kemarin, KPK diwakili tiga JPU. Selain Ronald, ada Mungki Hadi Pratikno dan Irman Yudiandri. Pihak terdakwa juga diwakili tiga kuasa hukum. Yakni Ricky, Indra Tarigan, dan Jeriho Badia Kemit.

Sidang sebetulnya diagendakan di NTT. Namun, karena faktor keamanan, sidang kasus tersebut dipindahkan ke Surabaya,

(den/cl1 /diq)





Original Post

Bimanesh Yakin Kecelakaan Setnov Direkayasa

Media Online Bisnis.com
2018-05-05

Terdakwa kasus merintangi penyidikan kasus korupsi KTP elektronik Fredrich Yunadi (kedua kanan) bersiap mengikuti sidang dengan saksi yang juga Terdakwa kasus merintangi penyidikan kasus KTP elektronik Bimanesh Sutarjo (kiri), di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (19/4). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi. ANTARA FOTO - Galih Pradipta JAKARTA -- Terdakwa kasus perintangan penyidikan korupsi e-KTP Bimanesh Sutarjo meyakini ada rekayasa dalam kecelakaan yang dialami Setya Novanto.

"Saya memeriksa pasien Setya, keadaan cederanya tidak sesuai dengan sebuah kecelakaan," ujarnya saat menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Jumat (4/5/2018).Bimanesh adalah dokter yang menangani Setya Novanto (Setnov) saat mengalami kecelakaan pada 16 November 2017. Dia didakwa bersekongkol dengan mantan pengacara Setnov, Fredrich Yunadi, untuk merintangi penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bimanesh mengungkapkan luka di kepala Setnov hanya lecet kecil dan tidak perlu diperban. Dia juga mengaku bingung karena hasil pemeriksaan kepolisian menunjukkan kaca mobil yang ditumpangi Setnov pecah di sebelah kiri, padahal Setnov duduk di sisi kiri mobil.

"Kalau kaca belakang pecah, seharusnya kepala juga ikut luka. Bukan lecet saja," tutur Bimanesh, seperti dilansir dari Tempo.

Dia melanjutkan hasil visum Setnov mestinya bisa digunakan oleh polisi untuk mengambil kesimpulan apakah kecelakaan tersebut direkayasa atau tidak.

Sementara itu, Fredrich tetap membantah ada rekayasa dalam kecelakaan tersebut. Dia merujuk pada kesaksian pengemudi mobil yaitu Hilman Mattauch, bahwa kaca mobil awalnya tidak pecah dan hanya retak.

Kaca mobil disebut pecah ketika pintu mobil kerap dibuka tutup.

"Itu menggunakan tempered glass. Tempered itu pecahnya seperti butir jagung," ucap Fredrich.

Dia menilai Bimanesh telah menuduhnya yang tidak-tidak.

"Buktinya sekarang Anda telah menjadi terdakwa," sebut Fredrich.

Adapun Jaksa KPK Takdir Suhan memandang kesaksian Bimanesh sebagai terdakwa menguatkan dugaan adanya perintangan penyidikan KPK terhadap Setnov. Jaksa bakal melakukan pembuktian lebih lanjut terkait tuntutan terhadap Bimanesh.

Sumber Tempo

http://kabar24.bisnis.com/read/20180505/16/791862/bimanesh-yakin-kecelakaan-setnov-direkayasa



Original Post

Kasus Suap Bupati Mojokerto, KPK Geledah 2 Kantor di Jakarta

Media Online kompascom
2018-05-05

JAKARTA, - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua lokasi di gedung perkantoran di Jakarta terkait kasus dugaan suap dalam pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan,penggeledahan ini dilakukan dalam penyidikan pengembangan kasus dengan tersangkaBupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa.

"Penyidik dua hari kemarin, Rabu dan Kamis, 2-3 Mei 2018 melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di 2 lokasi lagi," ujar Febri dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/5/2018).

Adapun dua lokasi yang digeledah secara paksa yaitu, Kantor PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) di Menara BCA lantai 43, 53, dan 55, Jakarta serta Kantor PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk (TBiG) di The Convergence Indonesia lantai 11, 16, dan 18, Epicentrum Boulevard, Jakarta.

"Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik menyita beberapa dokumen dan komunikasi melalui email antara beberapa pihak yang berkaitan dengan perkara," ujar Febri.

Dalam kasus ini, Mustofa diduga terlibat dalam dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015.

Selain Mustofa, KPK menetapkan Permit and Regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastructure Ockyanto (OKY) dan Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) Onggo Wijaya (OW) sebagai tersangka.

"MKP selaku Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan periode 2016-2021 diduga menerima hadiah atau janji dari OKY dan OW terkait pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang dan Izin mendirikan bangunan (IMB) atas Pembangunan Menara Telekomunlkasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015," papar Laode dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Senin (30/4/2018).

Baca juga:

KPK menduga hadiah atau janji yang diterima oleh Mustofa sekitar Rp 2,7 miliar.

Dalam kasus ini, Mustofa disangka melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Ockyanto dan Onggo Wijaya disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PIdana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Kompas TV Total ada 13 kendaraan yang kini dititipkan sementara di rumah penitipan benda sitaan negara di Sidoarjo.

http://nasional.kompas.com/read/2018/05/05/06173021/kasus-suap-bupati-mojokerto-kpk-geledah-2-kantor-di-jakarta



Original Post

MA Soroti Hakim PN Meulaboh

Media Cetak Jawa Pos Halaman 12
2018-5-5

MA Soroti Hakim PN Meulaboh

PERADILAN

JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh menjadi sorotan. Bagaimana tidak? Mereka dinilai menganulir putusan Mahkamah Agung (MA) yang sudah diketuk. Atas dasar itu, MA -melalui badan pengawas (bawas) yang mereka miliki- berniat memeriksa hakim PN Meulaboh yang menganulir putusan MA. Mereka terdiri atas hakim Said Hasan yang juga menjabat ketua PN Meulaboh, hakim Muhammad Tahir, dan hakim T. Latiful.

Furu Bicara MA Suhadi menyatakan, Bawas MA bakal memeriksa tiga hakim tersebut. Keterangan itu disampaikan ketika dihubungi Jawa Pos kemarin (4/5). Suhadi mengutarakan, hakim pengadilan tingkat pertama menganulir putusan MA merupakan sesuatu yang tidak wajar. "Iya (ndak wajar), itu ndak bisa membatalkan putusan PK (peninjauan kembali)," terangnya.

Karena itu, Suhadi memastikan bahwa Bawas MA bakal turun tangan. "Nanti badan pengawasan akan memeriksa itu," jelasnya.

(syn/cl0/agm)





Original Post

Tangkap Buron Kasus Narkoba

Media Cetak Jawa Pos Halaman 22
2018-5-5

Tangkap Buron Kasus Narkoba

KEJARI

TANJUNG PRIOK Setelah sempat kabur dan menjadi buron selama 2,5 tahun, Hengky Sutejo alias Aldi, 43,. terdakwa kasus narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 kilogram akhirnya dapat diamankan. Dia ditangkap berkat kerja sama yang baik antara Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara dan pihak Polda Sulawesi Selatan.

Kasi Intel Kejari Jakarta Utara Toto Roedyanto menerangkan, Hengky ditangkap di Lapas Narkotika Kelas II-A Sungguminasa, Sulawesi Selatan, Kamis (3/5). Hengky ditangkap setelah petugas mendapatkan informasi dari pihak Polda Sulawesi Selatan. "Penangkapan dilakukan anggota Polda Sulawesi Selatan dengan kasus serupa. Kami diberi informasi bahwa terdakwa mempunyai data dan ciri-ciri yang mirip dengan buron dalam daftar kami. Karena itu, kami langsung melakukan penangkapan," jelasnya kemarin (4/5).

Toto memaparkan, terdakwa Hengky ditangkap berdasar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1404/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 20 Januari 2016 yang mempunyai kekuatan hukum tetap. "Terdakwa Hengky akan kami jebloskan ke penjara selama 20 tahun," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Hengky kabur pada 2,5 tahun lalu. Persisnya saat mengikuti sidang. Hal itu bermula ketika Hengky bersama temannya berhasil melukai polisi saat sedang berjaga pada Selasa, 2 Desember 2015. Hengky dibantu terdakwa lainnya. Yakni, Darman, 24; Desi Sagita, 31; Rio Reynaldo, 21; dan Nurhasan, 30.

Ketika itu, sebelum kendaraan tahanan masuk Rutan Cipinang, Brigadir Erry W., anggota Polres Metro Jakarta Utara yang bertugas mengawasi, dikejutkan dengan teriakan adanya tahanan yang pingsan. Maksud hati ingin menolong. Erry malah disiram air cabai dan tangannya digigit Nurhasan. Lalu, senjata apinya dirampas.

Dalam pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur, Nurhasan yang gagal melarikan diri diketahui mendapatkan air cabai dalam botol minuman instan dari Hengky yang berhasil kabur. Hengky meminta sang istri membuatkan air cabai yang diserahkan saat membesuknya di ruang tunggu PN Jakarta Utara.

(gih/co2/gum)





Original Post

Sudah Semestinya Nilai Unas jadi Penentu Kelulusan

Media Online jpnn.com
2018-05-05

jpnn.com, JAKARTA - Keputusan Kemendikbud mengkaji opsi mengembalikannilai unas (ujian nasional) sebagai salah satu penentu kelulusan siswa mendapat beragam respons. Guru besar Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Rochmat Wahab mengatakan memang sebaiknya nilai unas kembali menjadi bagian penentu kelulusan.

"Berapapun porsinya atau bobotnya. Yang penting nilai unas ada kaitannya dengan penentu siswa lulus atau tidak lulus," jelasnya, Jumat (4/5).

Dengan demikian dalam menyambut unas, siswa memiliki usaha atau effort yang lebih besar. Dibandingkan dengan saat ini dimana nilai unas tidak memiliki kaitan dengan kelulusan. Ditambah lagi nilai unas juga tidak dijadikan pertimbangan dalam penentuan kelulusan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN).

Rochmat mengingatkan supaya Kemendikbud segera memutuskan kebijakan unas. Termasuk dalam menetapkan jadwal pelaksanaan unas tahun depan. Supaya siswa memiliki persiapan dan sekolah dapat merancang kalender akademik dengan baik.

"Selama ini jadwal unas ditetapkan akhir tahun. Menunggu anggaran ditetapkan," jelasnya. Dia menegaskan unas adalah agenda akademik, tanpa perlu menunggu kebijakan birokrasi anggaran negara.

Sekjen Federasi Guru Seluruh Indonesia (FGSI) Heru Purnomo menentang kajian pemerintah yang berpeluang menyimpulkan nilai unas jadi penentu kelulusan siswa. "Kami FSGI dari dulu menentang pelaksanaan Unas. Baik sebagai syarat penentu jkelulusan maupun sebagai standarisasi," ujarnya.

Dia menjelaskan jika sebelumnya FSGI menggugat pelaksanaan Unas di Mahkamah Agung dan menang. "Jika dijadikan sebagai penentu kelulusan ya langkah mundur jauh," imbuh Heru.

Lebih lanjut terkait menurunnya nilai unas, Heru mengatakan jika permasalahan terbesar Unas di Indonesia adalah pendidikan yang tidak merata. Salah satunya adalah belum seluruh guru siap mengajarkan materi Unas yang berkonten higher order thinking skill (HOTS). "Karena HOTS ada dalam kurikulum 13. Sedangkan di KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Red) belum ada," tuturnya kemarin.

https://www.jpnn.com/news/sudah-semestinya-nilai-unas-jadi-penentu-kelulusan



Original Post

Kasus Bupati Mojokerto, KPK Dalami Dugaan Gratifikasi Terkait Izin Proyek-proyek

Media Online kompascom
2018-05-05

JAKARTA, - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 orang saksi untuk tersangkaBupati Mojokerto Mustafa Kamal Pasa terkait dugaan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Adapun saksi yang diperiksa berasal dari pegawai negeri sipil Pemerintahan Kabupaten Mojokerto, seperti Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Mojokerto, Pelaksana Lapangan Pekerjaan Kemlagi dan Ngranggon, Staf Dinas PU BM, dan lainnya

"Penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dugaan penerimaan-penerimaan yang diduga oleh Bupati Mojokerto terkait pengurusan izin-izin di Pemkab Mojokerto," kata Febri dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/5/2018).

Mustofa selaku Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan 2016-2021 serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto Zainal Abidin periode 2010-2015 diduga secara bersama-sama menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Selain Mustofa, KPK juga menetapkan Zainal Abidin sebagai tersangka.

"MKP (Mustofa Kamal Pasa) bersama-sama ZAB (Zainal Abidin) diduga menerima fee dari proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto, termasuk proyek pembangunan jalan di tahun 2015 dan proyek lainnya," ujar Laode.

Dalam perkara ini, KPK menduga keduanya menerima gratifikasi sekitar Rp 3,7 miliar.

Dalam perkara ini, Mustofa dan Zainal disangkakan melanggar pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana

http://nasional.kompas.com/read/2018/05/05/06582011/kasus-bupati-mojokerto-kpk-dalami-dugaan-gratifikasi-terkait-izin-proyek



Original Post

Usut Kasus Century, KPK Tak Pandang Nama Besar

Media Online liputan6com
2018-05-05

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, menegaskan tak ragu menjerat pihak-pihak yang diduga teribat dalam kasus korupsi Bank Century.

"Enggak lah, enggak ada keraguan. Ragu bagaimana?" ujar Saut di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (4/5/2018).

Saut mengatakan, lembaga antirasuah akan menjerat siapa pun yang terlibat dugaan korupsi. Ia menyatakan, dalam menangani kasus korupsi pihaknya tak pandang bulu.

"Di UU, enggak ada nama besar nama kecil gitu, yang jelas dalam putusan Budi Mulia ada 10 nama. Dalam hukum itu enggak ada besar atau kecil," kata dia.

Dalam putusan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya, hakim menyebut Budi Mulya melakukan korupsi Bank Century secara bersama-sama.

Budi yang sudah divonis 15 tahun penjara di tinggkat kasasi Mahkamah Agung (MA) disebut melakukan korupsi bersama-sama dengan Boediono selaku Gubernur BI Miranda S Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior BI Siti Chalimah Fadjrijah selaku Deputi Gubernur Bidang 6 Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah,

Kemudian Budi Rochadi selaku Deputi Gubernur Bidang 7 Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan Muliaman D Hadad selaku Deputi Gubenur Bidang 5 Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan.

Selanjutnya, Hartadi Agus Sarwono selaku Deputi Gubernur Bidang 3 Kebijakan Moneter dan Ardhayadi Mitroatmodjo selaku Deputi Gubernur Bidang 8 Logistik, Keuangan, Penyelesaian Aset, Sekretariat dan KBI.

Selain itu, ada nama lain yakni Robert Tantular, Hermanus Hasan, dan Raden Pardede selaku Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

1 dari 2 halamanCari Dua Alat BuktiSaut mengatakan, pihaknya masih mencari dua alat bukti untuk menjerat pihak-pihak yang disebut secara bersama-sama maupun pihak lain yang diduga terlibat.

"Timnya masih mempelajari. Perlu waktu siapa-siapa, karena 10 orang itu kan harus dipelajari pelan-pelan," kata dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini

Mantan Wakil Presiden Boediono menanggapi putusan PN Jakarta Selatan yang memerintahkan KPK menetapkan tersangka baru kasus Century

https://www.liputan6.com/news/read/3503232/usut-kasus-century-kpk-tak-pandang-nama-besar



Original Post

5 Ucapan Setnov saat Dipindah Ke Lapas Sukamiskin, Nomor 4 Munculkan Teka-teki

Media Online okezonecom
2018-05-05

JAKARTA - Mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi angkat kaki dari Rutan Kelas I Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pindah ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Jumat 4 Mei 2018.

Setya Novanto sendiri akan mendekam di Lapas Sukamiskin selama 15 tahun ke depan, setelah majelis hakim memvonis mantan Ketum partai Golkar itu bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi terkait pengerjaan proyek pengadaan e-KTP.

Namun sebelum menjalani massa tahanannya di Lapas Sukamiskin, Setya Novanto sempat mengucapkan beberapa kalimat yang menyita perhatian, berikut rangkumannya,

1. Cooling Down

Saat tiba di Lapas Suka Miskin Bandung, Setnov mengaku siap untuk menjalani masa tahanan setelah dirinya tidak mengajukan banding atas vonis yang sudah diberikan majelis hakim.

(Baca juga: )

"Saya siap untuk berdoa dan saya masih tetap untuk cooling down dulu," ujar Setnov.

2. Janji Bersikap Koorperatif

Mantan Ketua DPR itu mengaku dirinya akan tetap bersifat kooperatif kepada KPK, lantaran menurut Setnov, masih banyak hal yang perlu disampaikannya di dalam sidang.

"Tetap saya akan kooperatif pada KPK, pada saat nanti menghadiri (sidang) saksi-saksi perkara lainnya mendalami e-KTP, karena masih banyak juga hal hal yang masih perlu disampaikan nanti," tutur dia.

3. Pamit dari Kos-kosan Menuju Pesantren

Dengan pakaian yang bergaya kasual, sebelum menaiki mobil tahanan Setnov sempat pamit kepada awak media. Ia mengatakan bahwa akan hengkang dari dari tempat yang disebutnya sebagai kosan menuju Pesantren yakni Lapas Sukamiskin.

(Baca juga: )

"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh wartawan KPK dan saya sekarang mohon pamit dari kos-kosan. Saya akan menuju ke tempat pesantren," tutur Setnov.

4. Teka-teki Tersangka Baru

Mantan Ketum Partai Golkar itu menilai nantinya akan ada tersangka baru yang akan terseret di dalam kasus korupsi e-KTP yang sudah merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu. Ucapan itu disampaikan Setnov sebelum masuk ke Lapas Sukamiskin.

(Baca juga: )

"Mungkin bisa ada tersangka-tersangka lain, kalau lihat kasus ini kalau lihat perkembangan itu semuanya KPK yang lebih tahu," ucap Setnov.

5. Merasa Dizalimi atas Vonis

Setya Novanto menganggap dirinya telah dizalami atas vonis yang sudah diputuskan oleh hakim. Setnov pun berharap agar pihak yang menzolimi mendapatkan maaf dan balasan dari Allah SWT.

"Biarlah saya sendiri yang dizalimi. Mudah-mudahan bahwa mereka yang menzalimi tentu dimaafkan dan siapa yang menzalimi tentu akan dibalas Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat," kata dia.

Sebelumnya
1 / 2

http://index.okezone.com/read/2018/05/05/337/1894727/5-ucapan-setnov-saat-dipindah-ke-lapas-sukamiskin-nomor-4-munculkan-teka-teki



Original Post

Media