KPK Tetapkan Politikus Demokrat dan Pejabat Kemkeu Tersangka Suap - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-06

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat, Amin Santono sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P tahun anggaran 2018.

Selain Amin Santono, status tersangka juga disematkan KPK terhadap tiga orang lainnya, yakni, Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemkeu), Yaya Purnomo perantara suap, Eka Kamaluddin serta pihak swasta, Ahmad Ghiast.

Keempat orang itu ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa intensif usai dibekuk tim Satgas KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (4/5) malam.

"Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh anggota DPR RI secara bersama-sama terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (5/5) malam.

Dipaparkan Saut, Amin Santono diduga telah menerima uang suap Rp 500 juta dari seorang kontraktor di lingkungan Pemkab Sumedang bernama Ahmad Ghiast. Uang Rp 500 juga itu diduga bagian dari total komitmen fee sebesar Rp 1,7 miliar atau tujuh persen dari nilai total dua proyek di Kabupaten Sumedang sebesar Rp 25 miliar.

Uang Rp 500 juta diberikan Ahmad Ghiast kepada Amin dalam dua tahapan. Pada tahapan pertama, Ahmad Ghiast mentransfer uang Rp 100 juta melalui seorang perantara suap Eka Kamaluddin. Kemudian, tahapan kedua, Ahmad Ghiast menyerahkan uang Rp 400 juta secara langung di sebuah restoran di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

"Sumber dana sendiri diduga berasal dari para kontraktor di lingkungan Pemkab Sumedang. AG (Ahmad Ghiast) diduga berperan sebagai koordinator dan pengepul dana untuk memenuhi permintaan AMS (Amin Santono)," papar Saut.

itu, pejabat Kemenkeu, Yaya Purnama berperan bersama-sama serta membantu Amin Santono meloloskan dua proyek di Pemkab Sumedang. Dua proyek tersebut yakni, proyek pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan di Kabupaten Sumedang dan proyek di Dinas PUPR Sumedang.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Amin, Eka, dan Yaya yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Ahmad Ghiast yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

http://www.beritasatu.com/satu/491267-kpk-tetapkan-politikus-demokrat-dan-pejabat-kemkeu-tersangka-suap.html



Original Post

KPK Tangkap 9 Orang Termasuk Seorang Anggota DPR, Ini Peran Mereka

Media Online Bisnis.com
2018-05-06

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan barang bukti sitaan saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap anggota DPR Komisi XI Fraksi Demokrat Amin Santono dapil Jawa Barat X bersama delapan orang lainnya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (5/5/2018). - Antara/Indrianto Eko Suwarso JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap sembilan orang terduga tindak pidana korupsi (tipikor) yang tertangkap lewat aksi operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Jumat (4/5/2018) di kawasan Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan OTT tersebut terkait dengan dua hal pertama, penerimaan hadiah atau janji serta usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan tahun anggaran 2018."KPK telah melakukan pengembangan penyelidikan kasus tersebut sejak Desember 2017 setelah mendapat informasi dari masyarakat," lanjutnya dalam konferensi pers yang diadakan di gedung KPK, Jakarta, Sabtu malam (5/5/2018).

Dalam OTT tersebut KPK berkoordinasi dan dibantu oleh Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan.

KPK mengamankan total sembilan orang, berikut nama-nama yang disebutkan Saut Situmorang dalam konferensi pers, Sabtu (5/5/2018) di gedung KPK,

antara lain AMS (anggota Komisi XI DPR), EKK (swasta), YT (Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Keuangan dan Pemukiman pada Direktorat Jenderal Pengembangan Keuangan Kementerian Keuangan), AG, DC dan DP (ketiganya swasta), serta NC dan M yang merupakan pengemudi.

Saut mengatakan pada Jumat (4/5/2018) tim KPK mendapatkan informasi mengenai akan adanya pertemuan antara AMS, EKK, YT, dan AG di sebuah restoran kawasan Bandara Halim Perdana Kusuma

"Saat pertemuan berlangsung tim menduga adanya penyerahan uang dari AG ke AMS, kemudian uang 400 juta dalam pecahan rupiah tersebut dipindahkan dari mobil AG ke mobil AMS di parkiran," ujar Saut

Tim KPK mengamankan AMS bersama sopirnya beberapa saat setelah meninggalkan lokasi transaksi dan menemukan bukti uang sebesar Rp400 juta yang dibungkus dalam dua amplop coklat.

Lima orang lainnya yang turut hadir dalam pertemuan diamankan beberapa saat kemudian. Tujuh orang yang sudah diamankan tersebut dibawa ke gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan awal.

"Setelah mengamankan tujuh orang tersebut dan membawanya ke KPK untuk menjalani pemeriksaan awal, tim langsung bergerak dari lokasi dan mengamankan YT di kediamannya," sambung Saut.

Dari OTT tersebut, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti lain, yakni logam mulia seberat 1,9 kg, Rp1.844.500.000 (termasuk Rp400 juta yang diamankan di lokasi), S$63.000 dan US$12.500.

KPK sudah meningkatkan status penanganan perkara menjadi penyidikan serta menetapkan empat orang tersangka, yakni AMS yang diduga sebagai penerima, EKK, YT, dan AG yang diduga sebagai pemberi.

"Setelah melakukan pemeriksaan selama 24 jam dan dilakukan gelar perkara disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji, anggota DPR RI secara bersama-sama terkait dengan usulan dan pengembangan daerah RAPBN tahun anggaran 2018," papar Saut.

Sebagai pihak yang diduga menerima AMS, EKK, dan YT disangkakan dengan Pasal 12 huruf a dan b, atau Pasal 11 UU no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU no. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 11 KUHP.

Sementara AG sebagai pihak pemberi AG disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a dan b atau Pasal 13 UU no. 299 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimna telah dirubah dalam UU no. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 11 KUHP.

http://kabar24.bisnis.com/read/20180506/16/791981/kpk-tangkap-9-orang-termasuk-seorang-anggota-dpr-ini-peran-mereka



Original Post

Ditangkap KPK terkait Suap, Demokrat Pecat Amin Santono

Media Online liputan6com
2018-05-06

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat resmi mencopot Amin Santono dari keanggotaan partai dan DPR RI. Pencopotan itu disampaikan oleh Sekertaris Jendral Partai Demokrat, Hinca I.P Panjaitan.

"Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat memutuskan memberhentikan dengan tidak hormat Saudara AS dari Partai Demokrat dan memberhentikan dari keanggotaan di DPR," kata Hinca dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Sabtu (5 Mei 2018).

"Semua administrasi yang terkait pemberhentian tersebut akan di proses segera dan pada kesempatan pertama," sambung dia.

Sebelumnya, Politikus Demokrat Amin Santono ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas tuduhan menerima suap, hadiah atau janji dalam pengurusan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan tahun 2018. Dia disangkakan melanggar pasal 12 huruf a dan huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai penerima suap, hadiah atau janji.

Hinca mengucapkan terimakasih kepada KPK yang turut membersihkan bangsa ini dari para pelaku korupsi. Termasuk apresiasinya karena, membersihkan Partai Demokrat dari kader-kader yang korupsi.

"Demokrat sekali lagi mengucapkan terimakasih kepada KPK karena turut membersihkan Demokrat dari para koruptor. Kami juga meminta maaf kepada masyarakat atas peristiwa tersebut," kata Hinca.

1 dari 2 halamanDukungan DemokratSekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan berada di dalam gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/3). Hinca Panjaitan bertemu dengan petinggi KPK untuk membahas pencegahan dan pemberantasan korupsi , khususnya di internal parpol. (Liputan6.com/Herman Zakharia)Ia mengatakan pemecatan ini sebagai bentuk dukungan Partai Demokrat kepada KPK dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi di semua lini termasuk di partai politik.

"Partai Demokrat akan konsisten mendukung pemberantasan korupsi dan tidak akan menoleransi perilaku koruptif dan tidak memberikan ruang sedikitpun di dalam partai Demokrat bagi koruptor," terang dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini

Anggota DPR RI terjaring OTT Tim Satuan Tugas (Satgas) KPK.

https://www.liputan6.com/news/read/3504018/ditangkap-kpk-terkait-suap-demokrat-pecat-amin-santono



Original Post

Ungkap Suap APBN-P, KPK Soroti Transparansi Sistem Anggaran

Media Online Cnnindonesia.com
2018-05-06

Jakarta, CNN Indonesia Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyebut sistem Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Negara Perubahan (APBN-P) masih kurang transparan.

Sistem yang tidak transparan membuka kemungkinan terjadinya lobi seperti yang diungkap dalam operasi tangkap tangan (OTT), Jumat (5/5) malam.

"Kejadian ini terkait dengan usulan APBN-P, penyusunan APBN-P ya karena mohon maaf sistemnya masih kurang transparan. Sehingga masih dimungkinkan terjadinya lobi, terjadinya pembicaraan yang sifatnya mungkin tersembunyi," kata Agus pada jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (5/5).



Agus mengatakan hal ini sangat disayangkan mengingat APBN Indonesia yang cukup tinggi, sekitar Rp2.220 triliun, sedangkan sekitar Rp766 triliun diperuntukkan bagi daerah. Padahal, sambung Agus, sebenarnya Pemerintah sudah memiliki semangat transparansi sejak Presiden Joko Widodo mencanangkan e-planning dan e-budgeting dalam sistem anggaran.

Agus menyampaikan KPK berharap Pemerintah mengevaluasi dan memperbaiki sistem APBN-P. KPK berharap sistem baru dapat diakses publik untuk transparansi.

"Jadi nanti harapan kami dengan pengalaman ini Pemerintah segera membuat sistem perencanaan anggaran yang lebih transparan, bisa dikontrol oleh rakyat, rakyat tahu pembicaraan antara eksekutif dan legislatif dan juga seumpama ada APBN-P pun kita bisa mengontrol," tuturnya.

KPK telah mengamankan sembilan orang terkait kasus dugaan suap APBN-P dalam OTT di beberapa titik di Jakarta, Jumat (4/5).

Empat orang ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu (5/5). Mereka adalah Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi Demokrat Amin Santono, Ahmad Ghiast, Eka Kamaluddin sebagai pihak swasta, dan Yaya Purnomo (YP) sebagai Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Ditjen Perimbangan Keuangan.

Amin, Eka, dan Yaya disangkakan melanggar pasal 12 huruf a dan pasal 12 huruf b, atau pasal 11 dalam Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1.

Sementara Ghiast disangkakan pasal 5 ayat (1) a atau pasal 13 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (kid)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180506014319-12-296012/ungkap-suap-apbn-p-kpk-soroti-transparansi-sistem-anggaran



Original Post

OTT Amin Santono, YP sering Terima Suap Pegawai Daerah

Media Online Bisnis.com
2018-05-06

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan barang bukti sitaan saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap anggota DPR Komisi XI Fraksi Demokrat Amin Santono dapil Jawa Barat X bersama delapan orang lainnya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (5/5/2018). - Antara/Indrianto Eko Suwarso JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan pejabat Kementerian Keuangan berinisial YP sudah dipantau terkait pengurusan anggaran di daerah.

"Terkait AMS (Amin Santono) itu memang Rp400 juta, nah untuk YP (Yaya Purnomo) itu kita amati sudah lama, jadi banyak orang daerah yang memberi, nanti ada satu kasus OTT sebelum ini mudah-mudahan juga sangat terkait erat," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Sabtu malam (5/5/2018), seperti dilaporkan Antara.



Dalam perkara ini, Yaya Purnomo ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama dengan anggota Komisi XI DPR dari fraksi Partai Demokrat Amin Santono dan perantara dari pihak swasta Eka Kamaluddin. Suap berasal dari pengepul yang juga kontraktor proyek yaitu Ahmad Ghiasti.



Amin menerima suap Rp400 juta yang diberikan secara tunai sedangkan Eka sebagai perantara mendapat Rp100 juta melalui transfer.



Namun dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat (4/5), KPK juga mengamankan emas batangan dan uang dalam rupiah maupun mata uang asing yaitu logam mulia seberat 1,9 kilogram uang Rp 1,844 miliar termasuk Rp400 juta yang diamankan di lokasi OTT di restoran di kawasan Halim Perdanakusumah serta uang dalam mata uang asing 63 ribu dolar Singapura dan 12.500 dolar AS.



"Uang (di luar Rp400 juta) tadi ditemukan di apartemen saudara YP, karena yang bersangkutan menerima uang 100 dolar AS dari daerah lalu diganti menjadi logam mulia. Siapa saja yang memberi kita punya data, nanti digali lebih lanjut, mudah-mudahan akan ditemukan," ungkap Agus.



KPK telah melakukan serangkaian penyelidikan kasus sejak Desember 2017 setelah mendapat informasi dari masyarakat.



"Setelah Desember itu kami mengamati teman di kementerian lalu ada tukang pengumpul dua wilayah yang kemudian kami dalami di luar OTT hari ini, jadi (uang) ada yang melalui pengumpul maupun langsung, jadi ini menyangkut beberapa daerah, ada beberapa kabupaten dan kota, jadi ini masih berkembang tapi kami tidak bisa mendetailkan daerah mana saja," jelas Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.



KPK juga masih mendalami apakah uang Rp400 juta yang diterima Amin juga terkait dengan pencalonan anak Amin, Yosa Octora Santono dalam pemilihan bupati Kuningan 2018.



"Kita juga perlu mendalami apakah untuk pembiyaan anaknya, itu belum jelas betul tapi akan kita dalami. Biasanya kalau sudah di dalam yang bersangkutan menawarkan jadi \'justice collaborator\' akan lebih banyak lagi info terbuka," kata Agus.



Pasal yang disangkakan kepada Amin, Eka dan Yaya adalah pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.



Sementara itu Ahmad disangkakan pasal pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 55 ayat 1 ke-1 jo KUHP.



Pasal itu yang mengatur mengenai orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta. Sumber Antara

http://kabar24.bisnis.com/read/20180506/15/791996/ott-amin-santono-yp-sering-terima-suap-pegawai-daerah



Original Post

Jadi tersangka, politisi Demokrat Amin Santono ditahan KPK

Media Online merdeka.com
2018-05-06

Empat tersangka kasus suap dana perimbangan keuangan desa pada APBNP 2018 di tahan Komisi PemberantasanKorupsi. Penahanan dilakukan 20 hari ke depan sejak hari ini Sabtu (5/5) 2018.
BERITA TERKAIT

Demokrat pecat Amin Santono usai tertangkap tangan KPK

Pegawai Kemenkeu terjerat kasus suap, KPK desak sistem pemerintah lebih transparan

KPK didesak untuk bertindak soal rekaman yang diduga Rini dan Sofyan

Para tersangka yakni politisi Demokrat sekaligus anggota Komisi XI, Amin Santono. Ia ditahan di rutan cabang KPK di belakang gedung merah putih.

Tersangka Eka Kamaludin dan Yaya Purnomo ditahan di rutan guntur cabang KPK. Sedangkan tersangka Ahmad Ghaist di rutan Polres Jakpus.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang sebagai tersangka atas tindak pidana suap dana perimbangan keuangan desa pada APBNP 2018. Satu dari empat tersangka merupakan anggota Komisi XI DPR, Amin Santono, politisi Demokrat.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan, penerimaan uang suap oleh Amin dari Ahmad Ghiast selaku kontraktor, sebesar Rp 400 juta. Uang diterima Amin di sebuah restoran Bandara Halim Perdana Kusumah,Jakarta Timur.

"Menetapkan AMS, anggota Komisi XI DPR sebagai tersangka atas dugaan menerima suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN tahun 2018," ujar Saut dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (5/5).

Selain memberi suap kepada Amin, Ghiast juga memberi suap kepada dua orang lainnya yakni Eka Kamaluddin; swasta sekaligus perantara suap, dan Yaya Purnomo; Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan pada Kementerian Keuangan.

Kepada Eka, Ghiast menggelontorkan uang melalui transfer sebesar Rp 100 juta. Sedangkan kepada Yaya diduga beberapa kali menerima suap berbentuk uang dari kemudian dialihkan menjadi logam mulia.

Saut mengatakan, total komitmen fee yang diduga akan diterima ketiga tersangka yakni Amin, Eka, dan Yaya adalah Rp 1,7 miliar dari pengerjaan 2 proyek di Kabupaten Subang dengan nilai Rp 25 miliar.

"Diduga penerimaan total Rp 500 juta bagian 7 persen commitment fee yang dijanjikan dari 2 proyek Kabupaten Sumedang dengan nilai total Rp 25 miliar (diduga commitment fee) Rp 1,7 miliar," ujarnya.

Atas perbuatannya; Amin, Eka, dan Yaya ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerima suap dan disangkakan melanggar Pasal 12 a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara Ghiast selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

[gil]

http://www.merdeka.com/peristiwa/jadi-tersangka-politisi-demokrat-amin-santono-ditahan-kpk.html



Original Post

Ini alasan Bawaslu dan Ombudsman tak setuju eks napi korupsi dilarang nyaleg

Media Online merdeka.com
2018-05-06

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Fritz Edward Siregar mengemukakan pendapatnya mengenai rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang mantan narapidana kasuskorupsi menjadi calon anggota legislatif dalam Peraturan KPU tentang pencalonan.
BERITA TERKAIT

Bawaslu: Gerakan tagar di jagat maya bukan bagian pelanggaran karena bukan kampanye

Didiskualifikasi, petahana Danny Pomanto gugat KPU Makassar ke Bawaslu

Klarifikasi soal iklan di media, PSI akan penuhi panggilan Bawaslu

Menurut dia, Peraturan KPU tidak dapat membatasi hak seseorang. Terkecuali adanya pembaruan undang-undang atau putusan pengadilan.

"Kami kurang sependapat apabila misalnya pembatasan pencalonan mantan narapidana tersebut melalui sebuah peraturan KPU. Kalau mau silakan ubah UU. Itu akan jauh lebih elegan," kata dia di Gedung Banwaslu, Sabtu (5/5/2018).

Fritz menjelaskan, Pasal 28 J ayat 2 UUD 1945 telah mengatur secara jelas mengenai hak seseorang.

"Hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis," kata dia, mengutip isi Undang-Undang tersebut.

Terlebih lagi, adanya putusan pertama Mahkamah Konstitusi putusan nomor 51 tahun 2016 dan putusan 42 tahun 2015 telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun dalam konteksnya Pilkada.

"Bahwa seseorang yang telah menjalankan pidana korupsi dan kemudian ingin mencalonkan kembali mereka dapat untuk menjadi calon. Asal melakukan pengakuan di depan umum, masyarakat tahu dia telah pernah dipidana oleh tindak pidana korupsi," ujar dia.

Dia melanjutkan, "Kalau melihat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 nomor 17 tahun 2003 tertanggal 24 Februari 2004. Di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembatasan hak pilih juga diperbolehkan apabila hasil tersebut dicabut dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum serta bersifat lebih luas dan tidak kolektif."

Merujuk pada aturan itu, kata dia, semua warga negara memiliki hak yang sama dan tidak bisa dikurangi jikalau belum ada undang-undang, atau putusan pengadilan.

"Putusan pengadilan itu harus bersifat individu dan konkrit selama tidak ada kedua hal ini maka itu sebuah hak tidak dapat dihilangkan," ungkap dia.

Sehingga, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tidak dapat menjadi acuan untuk sebuah instrumen mengurangi hak berpolitik seseorang.

Penjelasan ini, kata Fritz, bukan berarti tidak mendukung gagasan KPU dalam menolak bakal caleg yang pernah tersangkut kasus korupsi. Ia juga sepakat hanya saja, KPU bukanlah subjek yang mampu untuk pembatasan hak seseorang.

"Kami sangat mendukung ide daripada temen-temen ICW yang menginginkan calon yang bersih, calon yang punya integritas yang dapat menjadi anggota Calon Legislatif baik di kabupaten, kota, provinsi maupun DPR RI," ujar dia.

Dia lebih setuju jika mekanisme bermasyarakat yang menentukan layak tidaknya seseorang menjadi caleg. "Biarlah masyarakat yang memilih," kata dia.

Sementara itu, anggota Ombudsman Ninik Rahayu menilai larangan eks narapidana korupsi mendaftar di Pemilihan Legislatif (Pileg) yang tertuang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) berpontensi menimbulkan keberatan.

Alasanya karena PKPU tidak selaras dengan produk Undang-Undang yang ada. Makanya, Ninik meminta segera disesuaikan.

"Kalau tidak segera diharmonisasikan akan ada potensi keberatan dari pendaftar calon. Kan ini ada perbedaan yang tajam antara uu dan PKPU," kata dia di Bawaslu, Sabtu (5/5/2018).

Ninik menjelaskan, PKPU dapat mengugurkan caleg yang pernah tersandung kasus korupsi. Padahal secara undang-undang tidak demikian.

"Saat mau mendaftar bisa dianggap tidak memenuhi syarat karena dalam PKPU caleg tersangka tidak boleh. Tapi UUnya boleh," ungkap dia.

Itu, kata dia bisa menjadi celah bagi para caleg melaporkan KPU ke Ombusman. Yang terjadi akhinya KPU bisa dianggap melakukan mal administrasi.

"Kalau KPU tidak memberikan tanggapan atas gugatan masyarakat, mereka akan ke ombudsman karena menganggap langkah terakhirnya," ujar dia.

"Ombudsman nanti akan melihat di mana letak kpu kenapa tak meloloskan. Termasuk ombudsman selain melakukan investigasi lalu klarifikasi dan menghadirkan ahli. Nanti hasil dari klarifikasi investigasi dan mediasi juga konsiliasi yang kami lakukan, kemudian kami beri saran pada kpu soal laporan akhir hasil pemeriksaan. Kalau tidak ditindaklanjuti dalam 30 hari akan berakibat pada rekomendasi," papar dia.

Karenanya, perlu ada harmonisasi antara Undang-Undang dan PKPU. Salah satunya dengan merevisi Undang-Undang saat ini.

"Lakukan perubahan sesuai UU. Bicara UU KPU tak bisa sendiri. Ada DPR, Pemerintah, juga siapa lembaga yang berwenang. Maka duduk bareng dpr denga pemerintah. Jadi KPU enggak bisa sendiri," tandas dia. [ded]

http://www.merdeka.com/politik/ini-alasan-bawaslu-dan-ombudsman-tak-setuju-eks-napi-korupsi-dilarang-nyaleg.html



Original Post

KPK Minta Celah Lobi RAPBN-P Ditutup

Media Online metrotvnews.com
2018-05-06

Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyebut sistem dalam pembahaaan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) belum kuat. Celah lobi masih bisa dimanfaatkan untuk korupsi.

"Kalau transparan idealnya tidak ada lobi-lobi lagi," ujar Agus di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Sabtu, 5 Mei 2018.





Pernyataan Agus menanggapi kasus dugaan korupsi yang melibatkan Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Amin Santono bersama Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Ditjen Perimbangan Kementrian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo. Hadiah atau janji usulan dana perimbangan keuangan daerah sebagai komitmen fee.

Baca:Politikus Demokrat Amin Santono Jadi Tersangka

Menurut Agus, seluruh proses anggaran pemerintah mestinya tercatat secara elektronik. Pemanfaatannya harus transparan.

"Kejadian ini terkait usulan APBN-P, sistemnya masih kurang transparan, masih dimungkinkan terjadinya lobi dan tersembunyi," ungkap Agus.

Selain Amin dan Yaya, KPK juga menetapkan Eka Kamaludin selaku perantara serta kontraktor Ahmad Ghiast sebagai tersangka.

Amin, Eka dan Yaya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Semantara Ahmad disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(AZF)

http://news.metrotvnews.com/hukum/VNnRJ0jN-kpk-minta-celah-lobi-rapbn-p-ditutup



Original Post

KPK Tahan Amin Santono dan Tiga Tersangka Suap APBN-P 2018

Media Online Cnnindonesia.com
2018-05-06

Jakarta, CNN Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan empat tersangka kasus dugaan suap Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2018, Minggu (6/5) dini hari.Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut penahanan akan dilakukan selama dua puluh hari.

"Penahanan dilakukan 20 hari ke depan sejak hari ini Sabtu 5 Mei 2018," ucap Febri di Gedung KPK, Minggu (6/5) dini hari.

Empat tersangka akan ditahan di tiga rumah tahanan berbeda. Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi Demokrat Amin Santono (AMS) ditahan di Rutan Cabang KPK di Gedung Merah Putih.Ahmad Ghiast (AG) yang diduga sebagai perantara pemberian suap ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat.

Sementara dua tersangka lainnya, Eka Kamaluddin (EEK) sebagai pihak swasta dan Yaya Purnomo (YP) sebagai Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan ditahan di Rutan Guntur.

Saat digelandang keluar Gedung KPK, Amin dan tersangka lain tampak telah mengenakan rompi oranye sebagai tanda tahanan lembaga antirasuah tersebut.

Amin keluar sekitar pukul 01.20 WIB. Tak ada keterangan apapun yang disampaikan Amin, meski sempat berhenti untuk mendengar pertanyaan dari wartawan. Tak lama kemudian, Ahmad Ghiast yang diduga sebagai penyuap Amin keluar danhanya tertunduk diam saat dikawal petugas keluardari lobi KPK.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Jumat (4/5) malam di beberapa lokasi di Jakarta dan mengamankan sembilan orang.

Dari hasil pemeriksaan selama kurang lebih 24 jam, KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan 4 orang tersangka.

Selain itu KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa aset emas 1,9 kg, Rp1,8 miliar (termasuk Rp400juta yang diamankan saat OTT di Halim), mata uang asing SinUS63 ribu dolar dan mata uang US$12.500.

Amin, Eka, dan Yaya disangkakan melanggar pasal 12 huruf a dan pasal 12 huruf b, atau pasal 11 dalam Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1.

Sementara Ghiast disangkakan pasal 5 ayat (1) a atau pasal 13 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (kid)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180506010624-12-296010/kpk-tahan-amin-santono-dan-tiga-tersangka-suap-apbn-p-2018



Original Post

Eks Penghulu Divonis 2,5 Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-5-6

Eks Penghulu Divonis 2,5 Tahun Penjara

Korupsi Dana Kepenghuluan

PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru menjatuhkan vonis 2J5 tahun penjara kepada Rudi Bintoro. Ia dinyatakan terbukti melakukan korupsi dana kepenghuluan.

Bekas penghulu Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir itu juga dihukum membayar denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan, dan uang pengganti Rp306.717.733.

Jumlah uang pengganti itu dikurangi Rp31.299.608 yang telah disetorkan ke kas Kepenghuluan Bagan Manunggal dan Rp 100 juta yang dititipkan ke Kejaksaan Negeri Rokan Hilir.

Menurut Kepala Kejari Rokan Hilir, Gaos Wicaksono, jika Rudi tidak membayar uang pengganti dalam tempo sebulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, hartanya bisa disita kejaksaan.

"Jika setelah dilakukan penyitaan dan nilainya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, hukuman penjara ditambah I tahun 3 bulan," kata Gaos.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Rokan Hilir, Mohtar

Arifiiymenambahkan, akan menagih kekurangan uang pengganti Rp 101 juta kepada Rudi. Namun kejaksaan masih menunggu sikap Rudi atas putusan Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

Rudi sudah menyatakan menerima putusan yang dijatuhkan hakim kepadanya. Tapi dia masih punya waktu tujuh hari untuk berubah sikap dan mengajukan banding

"Apabila Rudi Bintoro menerima maka jaksa juga akan menyatakan menerima. Karena vonis yang dijatuhkan sama seperti tuntutan jaksa. Pertimbangan jaksa juga seluruhnya diambil oleh hakim," kata Arifin. Namun jika Rudi mengajukan banding, kejaksaan siap menghadapinya.

Dalam perkara ini, majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru menyatakan Rudi Bintoro terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi sebagaimana dakwaan subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang diubah dengan UU 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

byu





Original Post

Salinan Putusan Kasasi MA Belum Turun, Terpidana Masih Bebas

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-5-6

Salinan Putusan Kasasi MA Belum Turun, Terpidana Masih Bebas

PALU HAKIM

Perkara Kredit Bank Mandiri

KEJAKSAAN belum juga mengeksekusi Edi Gunawan Thamrin, terpidana kasus korupsi kredit Bank Mandiri. Padahal, perkara bos PT Samudera Bahtera Agung telah diputus Mahkamah Agung (MA) sejak 2017.

Dalam putusan tingkat kasasi. Edi divonis bersalah karena menjual 15 kapal kargo yang menjadi agunan kredit Bank Mandiri. Edi pun dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Putusan ini sudah berkekuatan hukuman tetap.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surabaya, Heru Kamarullah mengakui telah mendapat informasi perkara Edi sudah diputus MA. "Diputus sejak pertengahan 2017," akunya.

Lalu apa dalih kejaksaan belum menjebloskan Edi ke penjara? "Kita belum menerima petikan maupun salinan putusannya," kata Heru.

Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Sujatmiko, membenarkan perkara kasasi Edi sudah diputus. MA mengabulkan permohonan jaksa penuntut umum (JPU). Pengadilan baru menerima petikan putusan pada Agustus 2017.

Menurut Sujatmiko, petikan itu baru disampaikan kepada JPU dan terdakwa setelah pengadilan menerima salinan putusan dari MA. Lantaran salinan putusan tak turun-turun, pihaknya akan menyurati MA.

"Ini jadi atensi karena sudah terlalu lama jedanya dari petikan yang kita terima, tapi salinan putusannya enggak turun-turun," ujarnya.

Perkara itu bermula ketika PT Samudera Bahtera Agung (SBA) mengajukan kredit Rpl72 miliar ke Bank Mandiri Surabaya. Agunannya 15 kapal kargo. Sejak 2010, PT SBA tak bisa membayar cicilan kredit. Saat itu, sisa utangnya Rp90 miliar. Tak hanya itu, PT SBA menjual 15 kapal kargo yang menjadi agunan kredit kepada pihak lain.

Kasus ini pun diusut Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Edi ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga pejabat Bank Mandiri. Perkara Edi mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya pada 2014.

Edi divonis bersalah melakukan korupsi dan dihukum tujuh tahun penjara. Tak terima, Edi mengajukan banding. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya berbalik terbalik 180 derajat. Edi divonis di tingkat banding.

Kali ini kejaksaan yang tak terima dan mengajukan kasasi ke MA. Permohonan kasasi dikabulkan. MA sepakat dengan putusan Pengadilan Tipikor Surabaya yang memvonis Edi bersalah. Tak hanya itu, MA menambah hukuman Edi menjadi 10 tahun penjara. Lebih berat tiga tahun dari putusan pengadilan tingkat pertama,

byu





Original Post

Anggota DPR Dapat Firasat Buruk Sebelum Ditangkap

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-5-6

Anggota DPR Dapat Firasat Buruk Sebelum Ditangkap

KEBALIKAN dari Amin Santoso , anggota DPR Aditya Anugrah Moha ditangkap KPK lantaran memberi suap. Pihak yang disogok Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara, Sudiwardono.

Penyuapan itu dilakukan Aditya untuk membebaskan ibunya yang menjadi terdakwa kasus korupsi. Perkaranya saat itu tengah proses banding di PT Sulut.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Aditya menuturkan proses penangkapan dirinya oleh KPK pada Oktober 2017. Aditya mengaku berkali-kali mendapat firasat buruk sebelum akhirnya terjaring dalam operasi tangkap tangan.

Awalnya, dia bersepakat untuk menemui Sudiwardono di sebuah hotel di Jakarta. Rencananya, dia akan menyerahkan uang 40.000 dolar Singapura kepada Sudiwardono.

"Jadi ada sedikit cerita. Sebelum saya ke hotel, ada banyak tanda yang menuntun saya supaya tidak pergi ke sana," ujar Aditya.

Menurut dia, pada sore hari, ia menghadiri sebuah acara seminar di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta Selatan. Dalam acara tersebut. Aditya sempat mengambil sebuah gelas berisi air putih.

Setelah meminum air. Aditya

hendak meletakkan gelas di atas meja. Namun, belum sempat diletakkan, gelas yang digenggam itu pecah. "Saya berpikir, wah ada tanda apa ini?" katanya dalam hati.

Sebelum menemui Sudiwardono, Aditya menyempatkan, untuk menjemput istrinya dan menemui anaknya. Namun, saat hendak pergi, menurut Aditya, anaknya tiba-tiba memeluk dirinya erat-erat. seperti tidak ingin ditinggal pergi.

"Anak saya nangis luar biasa, sampai saya harus bujuk dulu. Dia bilang, Papa harus pulang. Tapi setelah itu agak tenang, karena dikasih lihat Youtube video

anak," kata Aditya.

Menurut Aditya, keanehan berlanjut saat ia menuju kendaraan pribadinya. Anaknya melarang dia menggunakan mobil sedan yang dia gunakan sebelumnya. Akhirnya, Aditya berganti kendaraan dan menggunakan mobil lain yang kelasnya lebih rendah.

Setelah itu, Aditya dan stafnya bergerak menuju hotel tempat Sudiwardono menginap. Namun, sebelum sampai ke lokasi yang dituju, Aditya dan stafnya dua kali tersasar karena salah memilih jalan meski sudah menggunakan penunjuk arah.

Sesampainya di hotel. Aditya

mengalami firasat buruk selanjutnya. Aditya merasa curiga dengan orang-orang yang berada di lobi hotel.

"Begitu naik ke lobi, saya lihat kok pengunjung di sini agak lain. Pakai bahasa Manado saya bilang ke staf, coba cek ini siapa," kata Aditya.

Terakhir, saat menaiki lift menuju lantai 12, Aditya dan stafnya kesulitan membuka pintu lift. Bahkan, mereka sampai memanggil petugas di meja resepsionis untuk membantu.

Setelah penyerahan uangdi-lakukan. Aditya dan Sudiwardono ditangkap oleh petugas KPK.

GPG





Original Post

KPK Sita Emas 1,9 Kg Uang Rp 1,8 Miliar

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-5-6

KPK Sita Emas 1,9 Kg Uang Rp 1,8 Miliar

Anagota DPR Dicokok Karena Terima Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota Komisi Xl DPR, Amin Santono, sebagai tersangka kasus suap. Anggota Fraksi Partai Demokrat itu diduga menerima uang ratusan juta rupiah.

AMIN ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan tiga orang lainnya.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan dengan menetapkan 4 orang sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang tadi malam.

Ketiga orang lainnya Yaya Purnomo selaku Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Eka Kamaluddin selaku perantara suap, dan Ahmad Ghiast selaku kontraktor.

Ahmad diduga memberikan suap ratusan juta rupiah kepada

Amin dan Yayan melalui perantara Eka. Diduga pemberian suap itu terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan Tahun 2018.

Kasus ini terungkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat malam (4/5). Saat penangkapan, KPK menemukan uang tunai Rp 400 juta dan bukti transfer sebesar Rp 100 juta. Uang itu diduga bagian dari commitment fee Rp 1,7 miliar.

Usai melakukan penangkapan, tim KPK menggeledah sejumlah tempat. Tim menemukan emas 1,9 kilogram, uang

Rpl .844.500.000, 63 ribu dolar Singapura dan 12.500 dolar Amerika. Logam mulai dan uang itu kemudian disita.

Sebagai pihak yang menerima suap. Amin, Eka dan Yaya dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun .2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Ahmad Ghiast selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk diketahui, Amin mulai terjun ke politik sebagai pengurus DPD Partai Demokrat Jawa Barat periode 2004-2009. Ia menjabat Ketua Bidang Koperasi dan UKM.

Karier Amin di DPR dimulai

sejak 2009. Ia lolos ke DPR dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat X (K".ningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran).

Pria kelahiran Kuningan, 25 April 1949 itu mengantongi 23.948 suara. Lantaran latar belakangnya pegawai Kementerian Keuangan (1975-2002), Amin ditempatkan di Komisi XI yang membidangkan keuangan dan perbankan. Ia juga menjadi anggota Badan Anggaran.

Pada Pemilu 2014 ialu T Amin kembali terpilih menjadi anggota DPR dari dapil Jawa Barat X. Sama seperti periode terdahulu, suami Yoyoh Rukiyah itu ditempatkan di Komisi XI.

Kini, karier politik Amin hancur lantaran skandal suap ini. Ia dipecat oleh Partai Demokrat sebagai kader maupun anggota DPR.

Pemecatan dilakukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Amin sebagai tersangka. "Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat memu-

tuskan memberhentikan dengan tidak hormat AS (Amin Santoso) dari Partai Demokrat," tegas Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan.

"Semua administrasi yang terkait pemberhentian tersebut akan diproses segera," lanjutnya.

Hinca menyatakan pemecatan Amin sebagai dukungan Demokrat kepada KPK. Demokrat bertanggung jawab secara moril dengan tidak memberikan ruang sedikit pun kepada korupWr.

Hinca menyampaikan terima kasih kepada KPK yang telah menangkap kadernya yang korup. "Demokrat akan konsisten mendukung pemberantasan korupsi dan tidak akan me-noleransi perilaku koruptif," tandasnya.

Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu juga meminta maaf kepada masyarakat atas ulah kadernya yang nakal itu.

GPG





Original Post

Calon Perseorangan Yang Dicoret Ajukan PK, Masalah Makin Runyam

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 8
2018-5-6

Calon Perseorangan Yang Dicoret Ajukan PK, Masalah Makin Runyam

Kisruh Pilkada Kota Makassar

KISRUH Pemilihan Walikota-Waki] Walikota Makassar masih berlanjut. Pasangan petahana Mohammad Ramdhan Danny" Pamanto-lndira Mulyasari Paramastuti (DIami) yang dicoret dari pencalonan masih belum terima.

Pasangan incumbent yang maju lewat jalur independen ini melakukan upaya hukum baru, yakni peninjauan kembali (PK). Tapi, upaya hukum baru ini bikin gaduh. Muncul pro dan kontra atas upaya itu. Masing-masing pihak punya argumentasi kuat.

Diketahui, ketimbang jadi penonton di Pilwakot Makassar, pasangan Dlami melakukan upaya hukum baru sehingga membuka peluang mereka ditetapkan

kembali sebagai paslon. Alih-laih PK, Tim hukum DIAmi Ansar Makkuasa mengungkap, kubu DIami telah mengajukan permohonan sengketa admi-nistasi pemilihan kepada Mahkamah Agung (MA).

Permohonan sengketa itu terkait surat keputusan (SK) pembatalan paslon DIAmi oleh KPUD Makassar. SK ini dianggap keliru dan cacat secara substansi lantaran menyatakan pembatalan DIami karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sebagaimana tertuang dalam pertimbangan keputusannya.

Padahal, lanjut Ansar, proses sengketa tata usaha pemilihan dan sengketa administrasi pemilihan, memiliki output ber-

beda. Output sengketa tata usaha pemilihan adalah pembatalan penetapan paslon berkaitaan dengan tidak terpenuhinya syarat bakal calon. Sementara output dari sistem administrasi pelanggaran pemilihan adalah pembatalan paslon yang melanggar sebagaimana diatur dalam UU Pilkada.

"Jika dikatakan tidak memenuhi syarat, ini tidak benar. Pasalnya, dalam penetapan. DIami tidak ada yang mempermasalahkan Panwas Kota Makassar. Dengan alasan ini, tim hukum DIami mengajukan permohonan di MA untuk dibatalkan SK KPUD Kota Makassar soal pembatalan paslon," ujarnya.

Koordinator Jaringan Nasional

Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto mengatakan,upaya hukum baru maupun lanjutan sebetulnya sah-sah saja dilakukan calon kepala daerah. Tapi, di sisi lain, kata dia, upaya itu bisa menganggu proses pilkada.

"Tapi, saya kira, penggunaan instrumen hukum baru ini bisa membuat proses pilkada tersendat dan berbahaya karena pilkada dicampuradukan dengan politik," tegasnya kepada Rakyat Merdeka.

Menurut Sunanto, seharusnya masa penetapan paslon adalah produk final dari calon dalam pilkada. Sementara, pelangga-ran-pelangam di masa kampanye dan lainnya jadi wilayah atau kewenangan Tim Gakkumdu

(Penegakkan Hukum Terpadu).

"Kalau semuanya di bawa ke ranah hukum ini lucu juga. Karena sebetulnya siapa sih yang berwenang di pilkada," tandasnya.

Pandangan berbeda disampaikan pengamat hukum pemilu, Mappinawang. Menurut dia, peluang DIami maju masih terbuka karena bisa menggugat dan merasa dirugikan oleh keputusan KPUD.

Melalui gugatan itu, kata dia, DIAmi bisa melampirkan poin-poin keberatan dan dalil hukum atas keputusan pembatalan dirinya sebagai calon di Pilwalkot Makassar. "Nah itu menurut saya masih ada jalannya. Menggugat keputusan KPU ke Mahkamah Agung," tegasnya,

ssl





Original Post

Anggota DPR dan Pejabat Kemenkeu Jadi Tersangka

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-5-6

Anggota DPR dan Pejabat Kemenkeu Jadi Tersangka

UMAR MUKHTAR,

FEBRIANTO ADI SAMPUNO

Demokrat memastikan tidak akan memberikan toleransi terhadap kader korupsi.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota DPR dari Fraksi Demokrat, AMS alia? Amin San-tono, sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait usulan penganggaran APBNP 2018. Amin ditangkap di Halim, Jakarta, pada Jumat (4/5). Selain Amin, KPK menjerat pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan pihak swasta pada operasi tangkap tangan (OTT) tersebut.

"KPK meningkatkan status penanganan dari penyelidikan ke penyidikan dengan menetapkan empat orang sebagai tersangka," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KFK, Sabtu (5/5).

Tiga orang lain yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu pihak swasta/perantara Eka Kamaluddin, Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo, dan swasta/kon-traktor Ahmad Ghiast.

Amin, Yaya, dan Eka diduga melanggar Pasal 12 a atau b, atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-i KUHP.

Untuk diketahui, Amin merupakan politikus Partai Demokrat. Ia terpilih sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat X. Amin juga pernah menjabat sebagai wakil ketua DPD Partai Demokrat pada 2006.

Sementara itu, Yaya diketahui sebagai Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Dari hasil penangkapan tersebut, KPK berhasil memperoleh barang bukti uang tunai 400 juta dan bukti transfer sebesar 100 juta.

KPK memeriksa sembilan orang yang terciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (4/5) malam. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK tengah mendalami dugaan suap ke penyelenggara negara terkait usulan anggaran dari daerah untuk masuk APBN P2018.

"PN (pejabat negara) yang diamankan satu orang dari Komisi XI DPR RI. Uang diduga berasal dari pihak swasta rekanan di daerah," kata Febri kepada wartawan, Sabtu (5/5). Petugas KPK membawa sembilan orang ke kantor KPK pada Sabtu (5/5) dini hari.

"Jadi, diduga transaksi itu memang terjadi. Tadi kita cek dari informasi yang kita dapatkan dari masyarakat," katanya. Febri juga mengatakan, penyidik masih harus melakukan klarifikasi dan pemeriksaan secara intensif selama 24 jam.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan menegaskan, Amin Santono sudah diberhentikan dengan tidak hormat usai ditangkap KPK. Pihaknya juga menarik Amin

dari jabatannya sebagai anggota Fraksi Demokrat. Menurut Hinca, sikap ini diambil sebagai wujud dari dukungan moril Demokrat kepada KPK dan pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Dia mengungkapkan, proses administrasi pemecatan Amin akan dilakukan dengan cepat. Hinca pun berterima kasih atas aksi OTT KPK yang bisa membersihkan bangsa ini, termasuk Partai Demokrat dari penyakit korupsi.

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin menyatakan, partainya tidak akan menoleransi terhadap kader yang melakukan tindak pidana apa pun, terlebih korupsi. Karena itu, jika anggota DPR yang ditangkap KPK itu betul kader Demokrat, partainya tidak akan memberikan perlindungan. "Dari zaman dulu sudah tahu kan sikap Partai Demokrat tidak akan pernah melindungi kader-kader yang terlibat hal-hal yang tidak benar," ungkapnya.

Didi mengaku belum mengetahui kebenaran terkait kader partainya yang terjaring dalam OTT KPK pada Jumat malam. Ia juga belum mengonfirmasi pihak KPK untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya akan membahas bersama dengan DPR terkait regulasi yang melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon le-gislatif(caleg) melalui peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal tersebut ia katakan setelah satu anggota DPR terjaring OTT KPK.

"Untuk urusan ini, KPU akan berkonsultasi lagi dengan DPR

dan pemerintah.!

silvy dian setiawan ed a syalaby ichsan





Original Post

Media