Amin Terkena OTT KPK, Demokrat Berterima Kasih - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-07

Jakarta - Partai Demokrat menyampaikan terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menangkap kadernya yang diduga terlibat kasus korupsi. Partai Demokrat akan tetap mendukung KPK dalam melakukan tindakan pemberantasan korupsi.

Sebagaimana diberitakan, Tim Satgas KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap 9 (sembilan) orang di Jakarta pada Jumat (4/5) malam. Salah satunya adalah Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat yaitu Amin Santono.

KPK pun menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka atas tuduhan menerima suap, hadiah atau janji dalam pengurusan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2018.

"Maka atas penetapan tersangka tersebut, Partai Demokrat mengucapkan terima kasih kepada KPK yang turut membersihkan bangsa ini dari para pelaku korupsi dan juga membersihkan Partai Demokrat dari kader kader yang korupsi," ujar Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan melalui keterangan tertulis, Sabtu (5/5) malam.

Partai Demokrat, kata Hinca akan mendukung KPK dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi di semua lini termasuk di partai politik. Kemudian, tutur dia, sebagai bentuk dukungan kepada KPK, dan tanggung jawab moril Partai Demokrat yang tidak memberikan ruang sedikitpun di dalam partai Demokrat bagi koruptor, maka Amin Santono diberbentikan.

"Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat memutuskan memberhentikan dengan tidak hormat Sdr AS dari Partai Demokrat dan memberhentikan dari keanggotaan di DPR. Semua administrasi yang terkait pemberhentian tersebut akan di proses segera dan pada kesempatan pertama," ungkap dia.

Sekali lagi, lanjut Hinca, Partai Demokrat mengucapkan terima kasih kepada KPK karena turut membersihkan Demokrat dari para koruptor. Pihaknya, kata dia juga meminta maaf kepada masyarakat atas peristiwa tersebut.

"Demokrat akan konsisten mendukung pemberantasan korupsi dan tidak akan menoleransi perilaku koruptif," pungkas dia.

KPK telah menetapkan 4 orang tersangka dari kasus OTT yang melibatkan Amin Santono. Selain Amin, KPK juga menetapkan Eka Kamaluddin (EEK) sebagai pihak swasta dan Yaya Purnomo (YP) sebagai Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.

KPK juga menetapkan tersangka Ahmad Ghiast (AG) sebagai pihak yang diduga sebagai pemberi suap.

KPK mengamankan uang tunai Rp 400 juta dan bukti transfer uang sebesar Rp 100 juta dan dokumen proposal sebagai barang bukti dalam OTT tersebut.

Amin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b, atau Pasal 11 dalam Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1.

http://www.beritasatu.com/nasional/491278-amin-terkena-ott-kpk-demokrat-berterima-kasih.html



Original Post

PSI: PKS Harusnya Minta Anies Cabut Pergub HBKB

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-05-07

RMOL. Deklarasi Relawan #2019GantiPresiden yang digelar di depan patung kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Minggu (6/5) pagi menuai kritik dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).PSI menilai acara yang diinisiasi Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera ini telah menyalahi aturan yang ada di arena car free day (CFD).

Jurubicara PSI, Rian Ernest menyebut PKS yang menjadi inisiator acara ini telah melanggar Pergub DKI tentang larangan digelarnya kegiatan politik di arena CFD.

"PKS telah melanggar pasal 7 Pergub DKI 12/2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Tidak boleh kegiatan politik di car free day," ujar Ernest melalui keterangan tertulisnya, Minggu (6/5).

Lebih lanjut, Ernest mendesak PKS untuk meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut Pergub itu jika ingin terus-terusan menggelar acara politik di arena CFD. Selain itu, PKS juga bisa mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Agung (MA).

"Minta Gubernur yang mereka gadang, Anies Baswedan untuk revisi pergub, atau judicial review ke MA," tukasnya.

Sementara itu, Mardani telah meluruskan bahwa deklarasi ini tidak ada kepentingan partai politik (parpol). Bahkan kehadirannya di acara ini juga bukan sebagai anggota PKS, tapi sebagai deklarator aksi.

Sedangkan mengenai tempat, Mardani menjelaskan bahwa deklarasi awalnya akan digelar di Taman Aspirasi. Tetapi, karena ada dua acara kebaktian di lokasi tersebut, pihak kepolisian kemudian memindahkan acara deklarasi ke sekitar Patung Kuda. [ian]

http://politik.rmol.co/read/2018/05/07/338671/PSI:-PKS-Harusnya-Minta-Anies-Cabut-Pergub-HBKB-



Original Post

Kuartal II/2018, ACES Bakal Buka 4 Gerai Baru - Market Bisnis.com

Media Online Bisnis.com
2018-05-07

Ace Hardware. - Bisnis.com JAKARTA - Emiten peritel, PT Ace Hardware Indonesia Tbk. bakal membuka sekitar 4 gerai baru pada kuartal II/2018.

Sekretaris Perusahaan Ace Hardware Indonesia Helen Tanzil mengatakan perseroan telah membuka dua gerai baru pada April 2018. Sementara itu, pada kuartal I/2018, emiten bersandi saham ACES telah membuka tiga gerai baru. "Kuartal II/2018, akan buka sekitar 3-4 gerai, fokusnya masih di Jawa" ungkapnya kepada Bisnis, Jumat (4/5/2018).

Pada tahun ini, ACES berencana untuk membuka 10 gerai gerai baru. Untuk pembukaan gerai baru pada tahun ini, ACES mengalokasikan belanja modal senilai Rp300 miliar.

Menurutnya, ACES akan fokus ekspansi di Pulau Jawa, mengingat harga komoditas belum membaik dan hal itu membuat provinsi penghasil komoditas belum mencatatkan pertumbuhan penjualan yang cukup bagus. Setiap bulan, ACES juga melakukan review gerai-gerai.

Menurutnya, peninjauan kembali gerai-gerai itu, bertujuan untuk memaksimalkan penjualan ACES. Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar belum berpengaruh pada kinerja perseroan. Sebelumnya, dia mengungkapkan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar masih dalam batas proyeksi kinerja ACES.

Hingga Maret 2018, nilai penjualan ACES senilai Rp1,55 triliun, tumbuh 21,56% dari posisi Rp1,29 triliun dari posisi kuartal I/2017. Sepanjang kuartal I/2018, produk yang perbaikan rumah mencatatkan nilai penjualan Rp856,55 miliar, lalu disusul oleh produk gaya hidup dan permainan masing-masing senilai Rp647,64 miliar dan Rp47,84 miliar.

Sementara itu, laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai Rp208,89 miliar, tumbuh 35,54% year on year.

http://market.bisnis.com/read/20180507/192/792229/kuartal-ii2018-aces-bakal-buka-4-gerai-baru



Original Post

Panwaslu Hormati Putusan Hakim PT Babel

Media Cetak Media Indonesia Halaman 12
2018-5-7

Panwaslu Hormati Putusan Hakim PT Babel

Ketua Panwaslu Kota Pangkalpinang mengatakan upaya banding di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung merupakan langkah terakhir sehingga keputusan hakim harus dihormati.

PANITIA Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung, akhirnya menerima putusan Pengadilan Tinggi (PT)Bangka Belitung yang membebaskan terdakwa dugaan politik uang, Ismiryadi, dari segala tuntutan kendati salinan putusan belum diterima.

Ketua Panwaslu Kota Pangkalpinang Ida Kumala mengatakan banding di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung merupakan upaya terakhir. Karena itu, pihaknya menghormati keputusan Majelis Hakim PT Babel yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan karena tidak terbukti melawan hukum.

"Tidak ada lagi upaya hukum lain yang kita lakukan, banding di PT itu terakhir. Kita terima putusan hakim dan harus kita hormati," kata Ida. kemarin.

Sebelumnya, selain membebaskan terdakwa karena tidak memenuhi unsur-unsur melawan hukum, majelis hakim yang terdiri atas Didiek Budi Utomo, Sabarudin Ilyas, dan Naisyah Kadir pada Jumat (4/5) juga membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena dianggap keliru menafsirkan kata-kata.

Di sisi lain, Saleh selaku penasihat hukum Ismiryadi mengaku tidak bisa berkomentar sebab belum menerima salinan putusan hasil banding di PT Babel tersebut.

"Saya bukan tidak mau berkomentar, tetapi saya takut keliru sebab ada dua perbedaan putusan antara PN dan PT. Jadi, insya Allah Senin (7/5) akan kita sampaikan ke media jika putusan sudah kita terima," pinta Saleh.

Petahana melawan

Tim pemenangan pasangan calon

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Taufan Pawe-Pangerang Rahim, mengajukan perlawanan hukum setelah pasangan itu didiskualifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare.

Rahmat S Alam dari tim itu mengatakan penggunaan Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah ialah pasal banci.

"Pasal itu kan bersifat umum sehingga seolah Pak Taufan Pawe melanggar semua ayat di pasal itu. Padahal, rekomendasi Panwas disebutkan hanya melanggar ayat (3). Ini yang akan digugat ke Mahkamah Agung," ujar Rahmat.

Tim Taufan-Pangerang juga mengaku sudah melayangkan gugatan ke Bawaslu Sulsel berupa nota keberatan. "Ini kita lakukan berpatokan pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tujuannya agar Bawaslu bisa mencermati ulang keputusan Panwaslu Parepare," lanjutnya.

Selain ke MA dan Bawaslu, tim Taufan-Pangerang mengaku akan membawa kasus ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan kepolisian.

Di DKPP, mereka akan melaporkan KPU dan Panwaslu Parepare yang disebut bekerja tidak profesional. Laporan ke kepolisian disebabkan dua instansi penyelenggara pemilihan itu dituding melakukan tidak pidana pelanggaran aturan.

"Laporan ke Bawaslu sudah dilaksanakan. Untuk ke MA, DKPP, dan kepolisian, ini sedang digodok. Sementara ini dalam tahap pengumpulan bahan, berkas, dan bukti," tegas Rahmat.

Petahana Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, yang dihubungi terpisah pun membenarkan hal itu dan mengaku akan menggugat KPU Parepare.

(LN/X-11/ Rendy Ferdiansyah )





Original Post

Sidang Edward Soeryadjaya Dilanjutkan

Media Cetak Kompas Halaman 2
2018-5-7

Sidang Edward Soeryadjaya Dilanjutkan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta akan menyidangkan kembali perkara milik Edward Soeryadjaya, tersangka kasus pengelolaan dana pensiun Pertamina tahun 2014-2015, Rabu (9/5/2018). Sidang ini merupakan penundaan dari sidang pekan lalu yang batal dilakukan pembacaan dakwaan karena kuasa hukum Edward menilai kasusnya semestinya tidak dilanjut. "Kalau tidak salah, kuasa hukumnya walk out Kami tetap akan menunggu pekan ini digelarnya persidangan untuk pembacaan dakwaan karena pelimpahan berkasnya lebih dulu dibandingkan praperadilannya," kata Jaksa Agung Prasetyo, di Jakarta, Minggu (6/5/2018). Sebelumnya, hakim PN Jakarta Selatan Aris Bawono mengabulkan permohonan praperadilan Edward pada 26 April 2018 sehingga status tersangkanyA gugur.

(IAN)





Original Post

Data PNS Terpidana Perlu Sinkronisasi

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-5-7

Data PNS Terpidana Perlu Sinkronisasi

JAKARTA, KOMPAS - Penyesuaian atau sinkronisasi data dari berbagai lembaga terkait pegawai negeri sipil atau PNS berstatus terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi perlu segera dilakukan. Belum solidnya data PNS terpidana antara satu lembaga dan lembaga lain menyulitkan eksekusi putusan dilaksanakan.

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nainggolan di Jakarta. Sabtu I, menyatakan, belum solidnya data PNS berstatus terpidana dan sudah berkekuatan hukum tetap membuat eksekusi PNS belum bisa dilaksanakan.

"Belum jalan. Datanya belum solid antara Badan Kepegawaian Negara, lembaga pemasyarakat-

an, dan pemerintah daerah," kata Pahala.

Sebelumnya, sejumlah 83 PNS berstatus terpidana masih bekerja di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan 15 pemerintah kabupaten dan kota (Kompas, 20/1/2018).

Secara terpisah. Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nuraida Mokhsen. yang dihubungi pada hari Minggu (6/5). mengakui, sistem informasi mengenai PNS berstatus terpidana harus diperbaiki. Pengawasan terhadap PNS dengan masalah hukum, menurut dia, harus dikonsolidasikan ulang. Tidak hanya yang di pusat, yang di daerah, termasuk badan kepegawaian daerah, pun tidak tahu persis." katanya.

(MHD)





Original Post

KPK Didorong Optimalkan TPPU

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-5-7

KPK Didorong Optimalkan TPPU

JAKARTA, KOMPAS - Optimalisasi pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU mendesak dilakukan untuk memberantas praktik korupsi, perdagangan narkotika, dan aksi teroris. Dalam perkara korupsi, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi belum mengoptimalkan penggunaan delik TPPU

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Bada-ruddin mengatakan, pihaknya selalu bekerja sama dan berkoordinasi dengan penegak hukum, termasuk KPK. PPATK mengawasi aliran uang dari setiap rekening di republik ini secara detail sehingga apabila ada transaksi keuangan yang mencurigakan langsung dilaporkan kepada penegak hukum.

"Kami berupaya terus meningkatkan kualitas hasil laporan analisis keuangan. Bila kami mendapati ada transaksi yang mencurigakan, pasti akan kami sampaikan kepada penegak hukum. PPATK juga mendorong penegak hukum agar bisa menjerat kasus pidana pencucian uang, tak hanya tindak pidana asal, seperti korupsi," kata Kiagus di Jakarta, Minggu (6/5/2018).

Kiagus menegaskan, PPATK sangat terbuka untuk menyuplai " data perbankan dan laporan analisis transaksi keuangan yang mencurigakan. Namun, optimalisasi dan pengelolaan data itu untuk kepentingan penegakan hukum amat tergantung kepada penegak hukum itu sendiri. Dengan KPK, misalnya, PPATK rutin berkoordinasi apabila ada transaksi mencurigakan yang diduga merupakan aliran uang hasil korupsi.

Dilakukan Kejagung

Hasil kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2017 menunjukkan, belum banyak kasus korupsi yang disertai dengan dakwaan TPPU Dari catatan ICW. hanya empat kasus korupsi

yang disertai dakwaan TPPU. Itu pun dilakukan oleh Kejaksaan Agung, bukan KPK.

Jumlah kerugian negara akibat korupsi pada 2017 mencapai Rp 29,41 triliun. Namun, pidana tambahan berupa uang pengganti yang diputuskan hakim hanya Rp 1,44 triliun. Adapun total uang pengganti yang kembali ke negara hanya 4,91 persen dari total keseluruhan kerugian negara yang timbul dari korupsi (Kompas, Jumat, 4/5).

Manajer Departemen Riset Transparency International Indonesia Wawan Suyatmiko mengatakan, KPK seharusnya tidak perlu ragu mengenakan pasal pencucian uang kepada koruptor. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU memang tidak secara eksplisit mengatur boleh tidaknya KPK melakukan penuntutan pencucian uang. "Ini hanya soal pembacaan undang-undang sebenarnya. Sebab, undang-undang lainnya, seperti UU Pemberantasan Tipikor, menyebutkan. KPK bisa menyidik dan menuntut tindak pidana lain yang mengikuti tindak pidana korupsi Sebagai contoh, kasus dokter Bimanesh dan Fredrich Vunadi tentang obstruction of justice bisa ditangani oleh KPK kendati itu bukanlah kasus korupsi, melainkan pidana lain yang pidana asalnya adalah korupsi," kata Wawan.

Pengajar hukum pidana Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Agustinus Pohan, mengatakan, pengenaan pasal pencucian uang efektif untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara akibat korupsi. "RUU Perampasan Aset belum tahu kapan dibahas sehingga saat ini KPK diharapkan bisa mengoptimalkan regulasi yang ada untuk mengembalikan kerugian negara. Penerapan TPPU mengambil porsi penting bagi upaya pen-jeraan terhadap koruptor," kata Pohan.

(REK)





Original Post

MA Kaji Putusan

Media Cetak Kompas Halaman 4
2018-5-7

MA Kaji Putusan

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh Said Hasan mengabulkan gugatan PT Kalista Alam ke KLH K berkaitan dengan kebakaran lahan.

JAKARTA, KOMPAS - Mahkamah Agung mengkaji putusan hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, yang mengabulkan gugatan perdata perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Kalista Alam, terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Putusan itu dinilai mengabaikan putusan MA yang mewajibkan Kalista Alam membayar sedikitnya Rp 300 miliar kepada negara melalui KLHK setelah terbukti bersalah membersihkan lahan dengan cara membakar lahan gambut Rawa Tripa di Kabupaten Nagan Raya, Aceh.

Putusan perdata Nomor 16/ Pdt.G/2017/PN. Mbo, yang diajukan Kalista Alam, dikabulkan Ketua Majelis Hakim PN Meulaboh Said Hasan, Rabu (25/4/2018). Said Hasan, yang juga Ketua PN Meulaboh, menyatakan, putusan MA No 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 tidak mempunyai

titel eksekutorial atau tidak bisa dieksekusi. Putusan peninjauan kembali MA sebelumnya mewajibkan Kalista Alam membayar Rp 200 miliar untuk kerugian negara dan Rp 100 miliar untuk pemulihan lingkungan.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA, Abdullah, Minggu (6/5), di Jakarta, mengatakan, putusan PN Meulaboh tersebut masih dikaji. "Perkara itu menjadi perhatian serius MA. Dalam waktu dekat ini, hakim-hakim senior yang menangani perkara perdata serta hakim agung akan dikumpulkan untuk mengkaji putusan tersebut," ujarnya.

MA juga menerima laporan dari sejumlah pihak mengenai putusan PN Meulaboh tersebut. Namun, kebenaran laporan itu masih akan dikaji. MA akan terlebih dulu fokus mengkaji putusan hakim PN Meulaboh yang menimbulkan pro dan kontra di

masyarakat

Abdullah mengatakan, pembinaan dan pengawasan hakim menjadi salah satu kepedulian MA. Putusan-putusan yang memicu pro dan kontra di masyarakat akan dikaji, tetapi tidak akan mengurangi nilai putusan itu sendiri. Sebab, bagaimanapun, putusan hakim harus dihormati. Independensi hakim dalam memutus juga tidak boleh dirusak karena ada penolakan atau protes dari pencari keadilan.

Abdullah mengakui, hakim-hakim di sejumlah daerah konflik, seperti Papua dan Aceh, beberapa di antaranya merupakan hakim yang ditunjuk melalui program darurat Perekrutan hakim-hakim di daerah konflik tersebut juga melalui mekanisme darurat atau mendesak sehingga proses seleksinya tidak terlalu ketat. "Mereka umumnya diambil dari tenaga pengadilan setempat dan diberi pelatihan sing-

kat menjadi hakim karena saat itu kondisinya darurat Pelatihan dan pembinaan untuk para hakim itu bisa dibilang kurang," kata Abdullah.

Dugaan intervensi

Syahrul Fitra, anggota Koalisi Antimafia Peradilan, mengatakan, pihaknya akan melaporkan majelis hakim PN Meulaboh. Koalisi menilai, ada intervensi eksternal yang membuat hakim memberi putusan yang bertentangan dengan putusan MA. Komisi Yudisial juga didesak memeriksa majelis hakim yang menangani kasus ini.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Penyelesaian Sengketa KLHK Jasmin Ragil Utomo menyatakan, pihaknya menyatakan banding atas putusan PN Meulaboh yang memenangkan Kalista Alam. "Memori banding sedang kami siapkan," ucapnya.

(REK/ICH)





Original Post

Demokrat Pecat AS

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-5-7

Demokrat Pecat AS

DEBBIE SUTRISNO.

FEBRIANTO ADI SAPUTRO,

Kemenkeu belum mengagendakan pembahasan APBN

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat memutuskan memberhentikan dengan tidak hormat Amin Santono (AS) dari Partai Demokrat dan memberhentikan dari keanggotaan di DPR.

"Semua administrasi yang terkait pemberhentian tersebut akan diproses segera dan pada kesempatan pertama," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca IP, Ahad

(6/5).

Hinca mewakili Partai Demokrat berterima kasih kepada KPK. Partai Demokrat, akan mendukung KPK menegakkan hukum dan memberantas korupsi di semua lini, termasuk di partai politik.

"Terima kasih kepada KPK yang turut membersihkan bangsa ini dari para pelaku korupsi dan membersihkan Partai Demokrat dari kader-kader yang tertangkap meiakukan korupsi," ujar Hinca melalui siaran pers yang diterima Republika, Sabtu (5/5 j malam.

Pada Jumat (4/5) malam, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta. Dalam OTT tersebut KPK mengamankan total sembilan orang. Selain YP, ada juga anggota Komisi Xl DPR Amin Santono (AS), swasta/perantara Eka Kamaluddin, dan swasta/kontraktor Ahmad

Ghiast (AG).

Terdapat juga swasta yaitu DC, EP, serta sopir N, C, dan M. AS, EK, YP, dan AG ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dari hasil penangkapan tersebut KPK berhasil memperoleh barang bukti uang tunai Rp 400 juta dan bukti transfer sebesar Rp 100 juta. OTT terkait janji pemberian proyek perumahan dan permukiman pada APBNP 2018. Padahal, hingga saat ini Kemenkeu belum merencanakan menyusun APBNP 2018.

Terkait status YP, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KPK telah menyepakati dua hal terkait penegakan disiplin pegawai negeri sipil (PNS) sesuai dengan peraturan manajemen PNS.

Kesepakatan ini dilakukan guna menuntaskan permasalahan kasus-kasus keterlibatan aparatur sipil negara (ASH) atau PNS dalam tindak pidana korupsi (tipikor) dan yang telah ditetapkan dalam keputusan hukuman tetap (inkrah).

Kepala BKN Bima Haria Wibisana menginstruksikan agar dalam setiap pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari jabatan tertentu, dilaksanakan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan serta memastikan tidak ada praktik suap atau pengutan liar.

Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, kata Bima, akan ditindaklanjuti dengan pengawasan bersama yang akan dilakukan BKN dan KPK, isi surat itu. Hasil pengawasan bersama itu akan ditindaklanjuti oleh BKN dan KPK sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dilansir laman Setkab.go.id pada Ahad (6/5), ada dua hal yang telah disepakati. Pertama, pemberhentian tidak dengan hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (inkrah), dinyatakan bersalah dalam tindak pidana korupsi. Kedua, mengenai pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari jabatan yang terindikasi suap atau pungli.

Komisi Xl DPR RI menyayangkan keterlibatan AS. Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G Plate mengaku heran dengan transaksi keuangan yang terciduk KPK ini. Menurut dia, entah apa yang melatarbelakangi kejadian OTT suap tersebut. Pasalnya, dia belum mendengar rencana RUU APBNP 2018. "Kok bisa percayai suatu kebijakan yang belum direncanakan, apalagi berani membayar uang muka atas imbas jasa yang belum ada aktivitasnya," kata dia pada Republika, Ahad

(6/5).

Selain itu, belanja modal daerah, terutama infrastruktur yang dibiayai melalui transfer daerah APBN 2018, bukan tugas pokok Komisi XI.

"Kami bersama banyak rekan komisi XI menyesali kejadian tersebut dan berharap menjadi yang terakhir," kata dia.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyebutkan, OTT ini diharapkan dapat menjadi pelecut bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem perencanaan anggaran.

"Kejadian ini terkait usulan APBNP. Karena sistemnya masih kurang transparan masih dimungkinkan terjadi lobi, pembicaraan yang tersembunyi," tutur Agus dalam konferensi

pers yang dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (5/5).

OTT yang menjerat anggota Komisi XI DPR RI Amin Santono itu pun diharapkan Agus dapat menjadi peringatan bagi pemerintah. Dengan OTT ini pula dia berharap pemerintah dapat membuat sistem perencanaan anggaran yang lebih transparan lagi dari sebelumnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung penuh upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap lebih jauh kasus yang melibatkan Yaya Purnomo (YP). Saat ini. YP menjabat sebagai kepala seksi pengembangan pendanaan kawasan perumahan dan permukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti mengatakan, OTT tersebut merupakan kerja sama KPK dengan Inspektorat Jenderal Kemenkeu.

Nufransa mengatakan, penangkapan YP sangat memprihatinkan dan mengecewakan semua. Untuk memperlancar proses hukum yang tengah berlangsung, Kemenkeu juga akan segera membebastugaskan YP.

Meski secara tugas dan fungsi, YP sama sekali tidak memiliki kewenangan mengalokasikan anggaran transfer kepada daerah atau menilai usulan anggaran dari daerah.

"Hanya saja, modus yang dilakukan dinilai menunjukkan adanya ikhtiar melakukan makelar pengurusan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)," kata dia, Ahad (6/5).

ronggo astungkoro/nt Septyaningsih/lida puspningty- as/fergi nadira b ed nashih nashrullah / DEBBIE SUTRISNO/FEBRIANTO ADI SAPUTRO





Original Post

Pemerintah Diminta tak Tergesa-gesa

Media Cetak Republika Halaman 4
2018-5-7

Pemerintah Diminta tak Tergesa-gesa

GUMANTI AWALIYAH

Hingga saat ini pemerintah belum merilis resmi hasil UN 2018.

JAKARTA - Pemerintah diminta tak tergesa-gesa menjadikan hasil ujian nasional (UN) sebagai syarat kelulusan sekolah.

"Jika nantinya UN kembali dijadikan syarat kelulusan, itu akan diartikan sebagai langkah kemunduran dunia pendidikan," kata Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo saat dihubungi Republika di Jakarta, Ahad

(6/5).

Respons tersebut menanggapi rencana pemerintah untuk mengembalikan UN sebagai syarat kelulusan sekolah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy akan kembali mempertimbangkan UN menjadi syarat kelulusan siswa.

Pertimbangan tersebut digulirkan Mendikbud, sebagai respons atas menurunnya nilai UN dalam skala nasional pada 2018. "Bisa saja (UN jadi pertimbangan kelulusan). Itu kita evaluasi nanti," kata Muhadjir di Jakarta, Jumat (4/5).

Muhadjir menerangkan, sebenarnya ada beberapa faktor mengapa nilai UN tahun ini cenderung menurun. Salah satunya, kata dia, kemungkinan besar bermula dari motivasi

siswa yang cenderung tidak serius mengerjakan soal UN.

Heru mengatakan, FSGI dari dulu menentang pelaksanaan UN, baik sebagai alat penentu kelulusan maupun sebagai standardisasi dan bahkan FSGI menggugat pelaksanaan UN di Mahkamah Agung (MA). "Nah jika muncul opsi UN kembali jadi penentu kelulusan, ya langkah mundur jauh," kata Heru.

Menurut dia, penolakan FSGI tersebut berdasar pada masalah yang sangat mendasar. Misalnya saja, hingga saat ini proses pembelajaran di Indonesia belum semuanya sesuai pada delapan standar nasional.

Hal tersebut, kata dia, menunjukkan kesenjangan dan pemerataan pendidikan di Indonesia masih terjadi. Jika jadi syarat kelulusan lagi, pemerintah juga mesti memikirkan bagaimana siswa, yang masih adaptasi dengan soal HOTS (high order thinking skill).

"Nanti bisa jadi banyak yang tidak lulus sekolah, apakah tidak membuat semakin carut-marut dunia pendidikan di Indonesia?" kata dia.

Dewan Pembina Forum Rektor Indonesia (FRI) Prof Suyatno menyarankan, semestinya pemerintah fokus pada peningkatan mutu dan perbaikan proses pembelajaran di sekolah.

Sebab, menurut Suyatno, jika proses pembelajaran di Indonesia sudah baik, capaian ujian nasional atau lainnya pun akan baik pula. Begitupun sebaliknya.

"Mulai dari gurunya, kurikulum

diperbarui, dan fasilitasnya dimaksimalkan. Saya rasa tiga hal itu harus menjadi utama fokus pemerintah," jelas Suyatno kepada Republika, Ahad (6/5).

Dia menilai, seandainya UN dikembalikan menjadi syarat kelulusan pun, tidak akan memberi solusi bagi masalah pendidikan di Indonesia. Sebab, kemungkinan besar nan,ti pun siswa hanya akan terfokus pada pelajaran yang diujiankan.

Seperti sebelumnya, kata dia, saat UN menjadi syarat kelulusan pelajaran lain yang tidak diujiankan, cenderung diabaikan siswa. "Itu memang dilema. Jadi ya kuncinya proses pendidikan di sekolah kita sudah bagus atau belum," kata Suyatno yang juga menjabat sebagai Rektor Uhamka ini.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengimbau Kemendikbud dan Badan Standar Nasional Pendidikan dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil ujian nasional SMA dan sederajat 2018. Ini menyusul hasil UN SMA dan sederajat 2018 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Kemendibud dan BSNP agar melakukan evaluasi secara menyeluruh agar hasil UN SMA dan sederajat pada tahun berikutnya menjadi lebih baik," kata Bambang Soesatyo melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (5/5).

Menurut Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet ini, hasil UN SMA dan sederajat 2018 dipengaruhi

beberapa perubahan, yakni moda pelaksanaan ujian dengan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), kemudian ada peningkatan kualitas soal-soal ujian yang belum diinformasikan kepada siswa.

Bamsoet meminta, Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud memanfaatkan dana APBN untuk pendidikan sebesar 20 persen, dengan baik khususnya untuk peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, serta pemanfaatan dana sarana prasarana yang tepat agar dapat meningkatkan kualitas siswa.

Sementara itu, hingga saat ini sayangnya pemerintah masih belum juga merilis jumlah pasti penurunan nilai UN tahun ini. Terakhir, Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud Totok Suprayitno menjanjikan, hasil UN 2018 akan segera dirilis pekan ini.

"Nanti Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) akan menjadwalkan konferensi pers. Mungkin pekan depan," kata Totok beberapa hari yang lalu.

Begitu pun halnya, jawaban dari Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Kapuspendik) Kemendikbud M Abduh. Dia mengatakan, secara substansi hasil UN siap dirilis. Kendati begitu, pihaknya masih menunggu jadwal konferensi pers.

"Saat konferensi pers nanti diumumkan, jadwal konferensi pers diatur BKLM, sedangkan kami menyiapkan substansinya," jelas Abduh.

antara ed nashih nashrullah/ GUMANTI AWALIYAH





Original Post

Menilik Fakta dan Argumentasi Sidang Gugatan HTI di PTUN

Media Online Cnnindonesia.com
2018-05-07

Jakarta, CNN Indonesia Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta akan menggelar sidang pembacaan putusan atas gugatan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia(HTI) atas pemerintah, Senin (7/5).

Dalam sidang gugatan ini pihak HTI menggugat surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU -30.AHA.01.08.2017 tentang pencabutan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian perkumpulan HTI.

Dalam proses persidangan yang telah digelar lebih dari 15 kali, baik anggota HTI selaku Penggugat maupun Menkumham selaku Tergugat telah menghadirkan sejumlah saksi fakta maupun ahli serta menyerahkan bukti-bukti yang menguatkan argumentasi masing-masing.



Berdasarkan catatan, ada sejumlah fakta menarik yang muncul selama persidangan.

Pada sidang 18 Januari 2018, tim kuasa hukum Menkumham menghadirkan bukti video rekaman Muktamar HTI di Gelora Bung Karno, Jakarta, tahun 2013.Video berdurasi dua menit itu menampilkan pernyataan salah satu orator HTI yang menyatakan bahwa nasionalisme telah memecah belah umat.

Oknum tersebut juga menyerukan agar anggota HTI mengangkat satu orang di antara mereka untuk menjadi khilafah, dan menyerukan untuk menjalankan hukum Islam serta meninggalkan sistem perundang-undangan.

Kemudian pada 25 Januari 2018,HTI yang dalam sidang itu diwakili juru bicara Ismail Yusanto beserta kuasa hukumnya Gugum Ridho Putra dariIhza & Ihza Law Firm (miik Yusril Ihza Mahendra), menghadirkan saksi fakta bernama Noviar Bade Rani yang merupakan tetangga dari juru bicara HTI Ismail Yusanto.

Ismail Yusanto. (CNNIndonesia/Adhi Wicaksono)

Dalam kesaksiannya Noviar menyatakan Ismail rutin memberikan ceramah di masjid rumahnya dan pernah menyampaikan soal khilafah dalam salah satu ceramah.Noviar mengatakan khilafah yang disampaikan Ismail adalah sebuah contoh khilafah pada zaman nabi. Atas ceramah Ismail itu ia juga mengaku menjadi mengetahui bahwa HTI adalah organisasi yang memperjuangkan khilafah yakni sistem pemerintahan berdasarkan aturan Islam, dan harus diwujudkan.

Selanjutnya pada 8 Februari 2018,HTI menghadirkan saksi ahli bernama Daud Rasyid. Menanggapivideo yang disampaikan Pemerintah, Daud Rasyid menyatakan khilafah artinya menggantikan peran nabi dalam menjaga agama dan urusan di dunia. Menurut Daud, konsep khilafah justru ditujukan untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.Daud juga menyatakan HTI hanya berupaya menyampaikan ajaran-ajaran Islam dalam setiap dakwahnya, dan khilafah adalah termasuk ajaran Islam.

Namun tak demikian Menurut kuasa hukum Menteri Hukum dan HAM, Hafzan Taher, khilafah jelas bertentangan dengan Pancasila.

Pada 1 Maret giliran Menkumham menghadirkan saksi ahli mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai.Mbai menegaskan keputusan pemerintah mencabut status badan hukum HTI tepat karenaancamannya terhadap negara.

Mbai menilai organisasi HTI memang berjalan normatif, berdakwah, nonkekekerasan, tapi di bawah permukaan membentuk paramiliter. Menurut dia pembentukan paramiliter ini bisa diketahui pimpinan formal organisasi HTI, bisa juga tidak.

Mbai mengungkapkan berdasarkan data-data pelaku aksi teror di Indonesia yang telah tertangkap dan disidangkan hingga saat ini, banyak di antaranya merupakan orang yang pernah berkecimpung di HTI.

Atas pernyataan Mbai yang terakhir ini, jubir HTI Ismail Yusanto menekankan oknumanggota HTI yang melakukan teror, tidak serta merta menjadikan HTI dapat dituding sebagai organisasi radikal.

Selanjutnya pada 15 Maret pemerintah menghadirkan saksi ahli agama dari kalangan Nahdlatul Ulama yakni KH Ahmad Ishomuddin. Dalam keterangannya Ishomuddin menyatakan organisasi Hizbut Tahrir internasional menentang paham-paham demokrasi, karena peraturan perundang-undangan dalam paham demokrasi dibuat atau dirumuskan manusia. Sementara itu, kata Ishomuddin,Hizbut Tahrir internasional menyatakan tidak boleh ada paham selain bersumber dari akidah Islamiyah. Dan HTI merupakan bagian dari Hizbut Tahrir internasional itu.

Selama persidangan pemerintah juga menghadirkan sedikitnya dua ahli hukum administrasi, yakni Dr. Philipus Mandiri Hadjon SH. serta Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrulloh dalam kapasitasnya sebagai ahli hukum administrasi negara.

Meskipun keduanya hadir dalam jadwal persidangan berbeda, namun adanya dua saksi ahli hukum administrasi ini menunjukkan Pemerintah sangat ingin membuktikan bahwa pencabutan status badan hukum HTI dilakukan sesuai prosedur oleh pejabat berwenang.

Philipus dalam kesaksiannya menyebut, pejabat yang menerbitkan keputusan berwenang mencabut kembali keputusannya. Dalam konteks ini Menkumham selaku pihak yang menerbitkan status badan hukum bagi HTI berhak mencabut kembali status itu atas dasar yang jelas.Pencabutan status badan hukum ini, menurut Philipus, masuk dalam kategori sanksi administratif yang bisa dilakukan tanpa melalui proses pengadilan demi mengakhiri sebuah pelanggaran.

Sementara Zudan Arif Fakhrulloh dalam kapasitasnya selaku ahli hukum administrasi negara menyampaikan dalam aspek keberlakuannya, setiap keputusan yang telah dibuat pejabat tata usaha negara berlaku sesaat setelah ditandatangani.Menurut Zudan ketika sudah ditandatangani penetapan pencabutan badan hukumnya oleh pejabat tata usaha negara yang berwenang, maka baju atau status badan hukum suatu organisasi sudah terlepas dan yang tersisa hanya lah anggota-anggota atau mantan anggota badan hukum tersebut.

Ia menjelaskan pejabat tata usaha negara juga tidak perlu menunggu putusan pengadilan dalam mengambil keputusan, untuk mencegah timbulnya kerugian negara. Zudan menekankan sebuah keputusan tata usaha negara pasti tidak lahir serta merta, namun sudah melalui tahap pengkajian dan memiliki rasionalitas yang melatarbelakanginya.

Keterangan saksi-saksi serta dokumen bukti, akan menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim PTUN yang dipimpin Hakim Ketua Tri Cahya Indra Permana dengan dua Hakim Anggota Nelvy Christin dan Roni Erry Saputro dalam mengambil putusan yang dibacakan siang ini. (Antara)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180507054613-12-296140/menilik-fakta-dan-argumentasi-sidang-gugatan-hti-di-ptun



Original Post

Aturan Percepatan Proyek Listrik Sampah Terbit Lagi

Media Cetak Harian Kontan Halaman 20
2018-5-7

Aturan Percepatan Proyek Listrik Sampah Terbit Lagi

Percepatan dilakukan untuk mengatasi sampah yang per tahun mencapai 64 juta ton

JAKARTA. Pemerintah tak patah arang dalam mempercepat pembangunan instalasi listrik berbahan bakar sampah. Setelah sebelumnya Peraturan Presiden (Perres) No. 18 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (PLTSa) dibatalkan Mahkamah Agung (MA), kini aturan serupa keluar lagi.

Beleid itu adalah Perpres No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Bahkan di Perpres ini, pemerintah memperluas wilayah percepatan pembangunan PLTSa tidak hanya di tujuh wilayah saja, namun sampai 12 daerah.

Dalam Perpres lama, kota-kota yang akan disasar program ini adalah DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya dan Makassar. Kini, akan ditambah Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Palembang, Kota Denpasar, dan Manado.

Untuk menghindari protes pemerhati lingkungan, dalam Perpres baru disebutkan pengelola sampah dan pengembang PLTSa wajib memenuhi perizinan di bidang lingkungan hidup dan perizinan di bi-

dang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai peraturan perundang-undangan.

Diundangkan pada 16 April 2018, pemerintah akan memberikan sejumlah insentif agar program ini bisa cepat berja-

lan. Selain kemudahan penerbitan izin prinsip pembangunan atau konstruksi, pemerintah juga memberikan keleluasaan bagi Pemda untuk melibatkan swasta ataupun BUMD untuk mengerjakan proyek PLTSa.

PLN setuju

Menteri Koordinator Kema-ritiman Luhut Binsar Pandjait-an mengatakan, peraturan presiden tersebut diterbitkan salah satu cara pemerintah mengatasi permasalahan sampah yang per tahun jumlahnya mencapai 64 juta ton.

"Masalah sampah di kota-kota besar banyak sekali, karena selama ini tidak ada jalan keluar, nah sekarang dengan adanya aturan ini masalah tersebut akan teratasi dalam tiga tahun ke depan," katanya di Komplek Istana Negara akhir pekan kemarin.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengklaim sudah ada investor yang berminat membangun PLTSa. Salah satunya dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro). BUMD Jakarta ini sudah mengajukan

proposal pembangunan PLTSa berkapasitas 20 MW tidak hanya di Jakarta tapi juga daerah lain. PLN juga telah setuju membeli listrik hasil sampah. "Pada prinsipnya disambut positif. Ini kebutuhan kita," katanya.

Poin Penting Perpres Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)

Percepatan Pembangunan PLTSa dapat dilakukan dengan menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau melakukan kompetisi badan usaha

Dalam hal tidak ada badan usaha yang berminat atau BUMD yang mampu ditugaskan, pembangunan PLTSa bisa ditugaskan kepada BUMN

BUMD atau badan usaha yang ditetapkan menjadi pelaksana pembangunan PLTSa bisa bekerja sama dengan badan usaha lainnya atau pemerintah daerah di sekitar lokasi pembangunan

Pengelola sampah dan pengembangan PLTSa diberikan kemudahan penerbitan izin prinsip pembangunan atau konstruksi

Setelah menugaskan atau menetapkan pengelola sampah dan pengembang PLTSa, gubernur atau walikota mengusulkan ke menteri ESDM untuk memberikan penugasan kepada PLN membeli listrik yang dihasilkan dari sampah Terhadap penugasan untuk beli listrik hasil sampah, PLN bisa diberikan kompensasi oleh pemerintah

Harga listrik ditetapkan berdasarkan kapasitas PLTSa; untuk kapasitas sampai 20 MW dipatok sebesar USS 13,35 cent/ kWh, sementara itu untuk listrik yang kapasitasnya melebihi 20 MW harga pembeliannya 14,54- (0,076x besar kapasitas PLTSa)

PLN wajib menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik dalam jangka waktu 35 hari setelah penugasan diberikan

Pendanaan percepatan pembangunan PLTSa bisa bersumber dari APBN, APBD, dukungan APBN atau pendanaan lain

Untuk dukungan pembiayaan APBN diberikan paling tinggi Rp 500.000 per ton sampah

Sumber Perpres 35/2018.

Sinar Putri Utami





Original Post

Ganti Rugi Korupsi Minim

Media Cetak Harian Kontan Halaman 21
2018-5-7

Ganti Rugi Korupsi Minim

Dari kerugian negara Rp 29,41 triliun tahun lalu, pidana uang pengganti hanya Rp 1,44 triliun

JAKARTA. Minimnya vonis denda atau uang pengganti yang dijatuhkan kepada para koruptor membuat kerugian negara yang timbul dari kejahatan korupsi tidak terganti. Menurut riset Indonesian Corruption Watch (ICW), sepanjang 2017, vonis kepada koruptor hanya menghasilkan hukuman uang pengganti Rp 1,44 triliun ditambah denda sebesar Rp 110 miliar.

Nilai itu sangat jauh dibanding efek kerugian negara dari hasil korupsi yang sebesar Rp 29,41 triliun sepanjang 2017. Kondisi yang sama juga terlihat pada tahun 2015 dan 2016 (lihat tabel).

Kondisi juga menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "KPK meneliti terkait hal tersebut, sejauh apa putusan dan berapa besar nilai yang harus dikembalikan, memang akan jadi perhatian," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada KONTAN, Minggu (6/5).

Menurut Saut, salah satu upaya mengoptimalkan pidana uang pengganti adalah dari proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Nantinya pimpinan KPK akan meng-konsolidasikan hal tersebut kepada JPU KPK. "Tuntutan datang dari banyak pertimbangan dan pim-

pinan KPK melakukan klarifikasi kepada JPU soal tuntutan yang akan diberikan," sambungnya.

Diharapkan tuntutan uang pengganti yang lebih besar akan memberikan efek jera kepada koruptor.

Kembalikan aset negara

ICW dalam risetnya meng-

aku menelusuri 1.249 perkara korupsi dengan 1.381 terdakwa pada tahun lalu. Tidak hanya putusan korupsi di tingkat pusat saja, ICW juga menelusuri putusan para terdakwa korupsi dari laman putusan Mahkamah Agung (MA) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk pengadilan negeri dan pengadilan tinggi berbagai daerah.

Selain menemukan kerugian negara yang diderita, ICW juga mencatat sepanjang tahun 2017 ada aktivitas penyuapan dengan berbagai jenis mata uang. Mata uang rupiah dengan nilai Rp 715 miliar, SG$ 814.000, US$ 1,36 juta, MYR

63.500, dan EUR 30.000. Adapula yang berupa pungutan liar senilai Rp 155 juta.

"Melihat data tersebut tentu sangat disayangkan, jumlah vonis uang pengganti hanya sekitar 4,91% dari total kerugian negara yang diderita," kata Peneliti ICW Tama S. Lang-kun, pada pekan lalu

Menurut Tama, vonis uang pengganti dan denda yang minim selain tak menimbulkan efek jera, juga mengakibatkan asset recovery terhadap keuangan negara juga tak akan maksimal. "Pidana berupa uang pengganti, sejak dari awal memang diniatkan untuk mengembalikan aset negara, dan kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi," jelasnya.

Anggar Septiadi





Original Post

Dipertanyakan, Profesionalisme Penyelenggaraan Pilkada

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 2
2018-5-7

Dipertanyakan, Profesionalisme Penyelenggaraan Pilkada

Oleh Pramitha Prameswari, Pemerhati Sosial Politik

Kasus-kasus kekerasan dan vandalisme politik diesti-masikan akan semakin me-ningkatmenjelanghari-hari pemilihan, hal ini terlihat dengan beberapa indikasi seperti aksi perusakan sarana milik lembaga penyelenggara Pilkada, ancaman melalui telephone dan pesan SMS terhadap Ketua Panwascam di Kabupaten Nagekeo, NTT dan Kota Ambon, Maluku, juga mewarnai kasus kekerasan dal am pelaksanaan Pilkada 2018, perusakan APK. Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya praktik politik menghalalkan segala cara untuk memenangkan Pilkada. Hal tersebut kemungkinan dapat mengganggu kondisi psikologis penyelenggara Pilkada di wilayah tersebut yang merasa keselamatan mereka terancam, sehingga dapat mengganggu pelaksanaan tugas khususnya pengawasan oleh Panwaslu.

Sedangkan rencana pengadu-an Panwaslu ke Bawaslu di Kabupaten LombokBarat, NTB, lebih disebabkan kritikan salah seorang kepala dusun terhadap kinerja Panwaslu di daerah tersebut yang dinilai tidak kredibel, yang membuktikan adanya perhari an dan kepedulian terhadap penyeleng-

garaan Pilkada dan menunjukkan masih belum optimalnya peran pengawasan yang dapat mempengaruhi tindaklanjut penyelesaian dari sebuah pelanggaran yang terjadi.

Adanya tuntutan penarikan pegawai kontrak di KPU Sumba Barat Daya, NTB, dengan alasan sebagai mantan Komisioner KPU yang diberhentikan dengan tidak hormat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI dalam Pemilu 2014, dinilai merupakan kelalaian dalam proses perekrutan pegawai. Selain itu, permasalahan tersebut dapat digunakan kelompok kepentingan untuk melakukan gugatan terhadap KPU Sumba Barat Daya yang dianggap tidak profesional.

Adanya penolakan terhadap 12 orang calon anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat dengan alasan terkait partai politik diduga dilatarbelakangi kekecewaan dari peserta calon anggota KPU yang tidak lulus test. Meskipun demikian, isu tersebut perlu ditindaklanjuti oleh jajaran KPU daii Bawaslu RI untuk melakukan supervisi guna menjamin proses rekrutmen calon anggota Komisioner KPU di beber-

apa daerah berjalan secara transparan dan akuntabel.

Dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan komisioner KPU dan Panwaslu Kab. Deiyai, Papua maupun Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, perlu mendapat perhatian serius dari KPU dan Bawaslu RI untuk terus melakukan evaluasi terhadap kinerja jajarannya di daerah guna menjaga integritas dan independensinya dalam mewujudkan pelaksanaan Pilkada yangdemokratis dan berintegritas. Meskipun dugaan pelanggaran kode etik tersebut telah ditindaklanjuti melalui sidang kode etik DKPP RI, namun isu ketidakne-tralan jajaran komisioner KPU maupun Panwaslu, rentan memicu konflik akibat ketidakpuasan Paslon dan pendukungnya dalam penyelenggaran Pilkada serentak 2018.

l Beberapa keputusan hukum Idari DKPP RI yang menjatuhkan sanksi "Peringatan Keras" terhadap komisioner KPU maupun Panwaslu, seperti yang terjadi di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Deiyai, serta sanksi pemberhentian sementara komisioner Kabupaten Mimika, Papua dapat

menurunkan integritas dan wibawa penyelenggara Pilkada Serentak 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa komisioner KPU di sejumlah daerah masih rentan terhadap berbagai permasalahan internal, termasuk pelanggaran kode etik, sehingga isu ketidakne-tralan jajaran komisioner KPU maupun Panwaslu rentan memicu konflik akibat ketidakpuasan Paslon dan pendukungnya dalam penyelenggaran Pilkada serentak 2018.

Adanya penilaian bahwa ada oknum Panwaslu Kabupaten Indramayu tidak bekerja secara profesional dan disinyalir melakukan tindak pidana korupsi perlu mendapat perhatian dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu RI, termasuk aparat penegak hukum untukmenindaklanjuti informasi atau penilaian ini sebagai upaya integratif dan komprehensif membangun aparatur penyelenggara Pemilu/Pilkada yang kompeten, profesional, netral serta berin-tegritas.agardapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap mereka.

Terjadinya pembakaran Kantor KPU, Panwaslu dan Honai Kantin Pemkab Mamberamo Te-

ngah oleh pendukung salah satu Paslon merupakan bentuk intimidasi terhadap penyelenggara Pilkada. Selain meningkatkan eskalasi Polkam, juga potensialmen-garah pada situasi chaos sehingga akan mengganggu kelancaran pelaksanaan Pilkada, karena itu perlu segera ditindaklanjuti dengan tindakan penegakan hukum. Sementara pengrusakan dan penghilangan oleh orang tidak dikenal dalam tahapan kampanye Pilkada lawa Tengah patut diduga sebagai upaya provokasi yang dapat mempengaruhi kondusifitas situasi Polkam di wilayah tersebut.

Masih diwarnai permasalahan lemahnya kinerja jajaran Panwaslu dalam menangani laporan dugaan pelanggaran kampanye Paslon, serta indikasi pelanggaran kode etik penyelenggara Pilkada. Terkait munculnya kritik terhadap lemahnya kinerja jajaran Panwaslu dalam menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Pilkada, khususnya di wilayah Kota Bima, mengindikasikan adanya kekecewaan dan ketidakpuasan Tim Paslon terhadap penyelenggara Pilkada, terutama dalam aspek pengawasan dan penindakan hukum.

Pramitha Prameswari





Original Post

Jaksa Agung Tuntutan Korupsi Tidak Bisa Pukul Rata

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-5-7

Jaksa Agung Tuntutan Korupsi Tidak Bisa Pukul Rata

NERACA

Jakarta - Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan tuntutan dan putusan pengadilan terhadap perkara pidana khususnya korupsi tidak bisa pukul rata, tapi harus dilihat dari motifnya, perannya, dan besaran kerugiannya.

"Kalau dipahami dengan menilai rata-rata itu, tidak tepat kadang berat, ada yang sesuai dengan ancaman di pasal yang bersangkutan," kata dia di Jakarta, Jumat (4/5).

la menegaskan dalam tuntutan dan putusan itu dilihat dari motifnya, perannya, dan besaran keru-giannya "(adi tidak bisa dipukul rata, kasus pencurian biasa yang bisa ditangani lima perkara dalam hari yang sama, belum tentu tuntutannya sama ada karena ada orang mencuri karena untuk mencari uang demi mengobati anaknya sakit kemudian untuk makan besok pagi," papar dia.

Kendati demikian, ditambahkan, ada juga yang residivis yang sudah melakukan perbuatan berulang kali untuk mencari kekayaan. Begitupun korupsi karena ada istilah korupsi itu ada yang rakus tidak peduli penderitaan masyarakat atau hanya memikirkan diri sendiri.

"Ada juga korupsi yang kecil-kecilan karena mungkin pelaku mempunyai kewenangan menerima gratifikasi, kita tidak mentolelir semua itu. Tapi tentunya porsinya berbeda-beda. Jadi sekali lagi, saya katakan kalau ada yang menilai rata-rata dua tahun tuntutan dan putusan koruptor, itu pemahaman yang kurang tepat bagi saya," kata dia.

Sebelumnya, Koordinator LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengaku kecewa dengan sejumlah perkara korupsi dari Kejaksaan Agung rendah dibandingkan dengan perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."Jelas kecewa perkara korupsi berujung dengan vonis rendah," kata dia di Jakarta, Rabu (2/5).

Seharusnya, kata dia, tuntutan kepada terdakwa korupsi itu di atas angka delapan tahun dimana mereka sudah jelas-jelas merampok uang rakyat Ia menambahkan dengan vonis perkara korupsi yang rendah itu membuat tidak memberi efek jera kepada para pelaku kejahatan.Masak pelaku korupsi hanya divonis sama dengan pelaku kejahatan pidana umum seperti maling," ungkap dia.

Padahal, kata dia, kerugian bagi negara atas perbuatan tindak pidana korupsi sungguh luar biasa dampaknya, sehingga tidak bisa disamakan dengan sekelas tindak pidana umum.

Saat ditanya terkait vonis terhadap eks Direktur Utama PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) Suherimanto yang perkaranya ditangani Kejagung dan hanya divonis dua tahun 4 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ia mengaku kecewa dengan putusan yang terbilang rendah itu."Sekarang saya tanya berapa tuntutannya terhadap terdakwa Suherimanto itu," kata dia.

Seperti diketahui, Suherimanto dituntut oleh jaksa penuntut umum atas perkara dugaan korupsi pengadaan kapal Anchor Handling Tug Supply (AHTS) pada 2011,3,5 tahun penjara potong masa tahanan.ltu harusnya dituntut delapan tahun sekalian, bukannya 3,5 tahun penjara," kata dia.

ant





Original Post

PT Mega Urip Pesona Ajukan Kasasi ke MA

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-5-7

PT Mega Urip Pesona Ajukan Kasasi ke MA

NERACA

Jakarta - PT MegaUrip Pesona, diketahui tengah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) guna menuntut keadilan atas pembatalan kontrak oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) atas kemenangan pada Pemilihan Mitra Pendayagunaan Aset PT KAI Jalan Laswi, Sukabumi, Bandung, Jawa Barat.

Menurut Kantor Hukum Lontoh Partners yang menjadi tim kuasa hukum PT Mega Urip Pesona dalam keterangan tertulis, Jumat (4/5), Kasus ini terjadi tahun 2014 lalu. Saat itu, Mega Urip Pesona memenangkan proses Pemilihan Mitra Pendayagunaan Aset PT KAI.

Kemenangan itu tertuang dalam surat PT KAI Nomor PL.102/IV/37/KA-2014 tertanggal 8 April 2014 tentang Pengumuman Seleksi Aspek Administrasi, surat PT KAI Nomor PL102/IV/55/KA-

2014 tertanggal 11 April 2014 tentang Pengumuman Seleksi AspekKonsep Pengembangan, serta surat PT KAI Nomor PL.l-02/VI/17/KA-2014 tertanggal 5 Juni 2014 tentang Pengumuman Seleksi Aspek Finansial.

Berdasarkan keputusan tersebut, status PT Mega Urip Pesona sebagai pemenang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, kecuali dapat menjadi batal hanya apabila tidak mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan Kementerian Negara BUMN selaku pemegang saham PT KAI.

Nicholas Dammen SH dari kantor Pengacara Lontoh Partners selaku Tim kuasa hukum juga menyebut pasca putusan tersebut, kewajiban direksi PT KAI adalah mengajukan permohonan agar mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan Kementerian BUMN. Namun, PT KAI dan para Direksinya tidak pernah

mengajukan permohonan tersebut. Hal ini terbukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bandung bahwa permohonan tersebut tidak pernah diajukan oleh PT KAI. Akibatnya, Dewan Komisaris dan Kementerian BUMN tidak dapat memproses persetujuan status PT Mega Urip Pesona sebagai pemenang.

Bahkan, dalam rentang waktu yang seharusnya digunakan untuk memproses persetujuan tersebut, PT KAI dan para Direksinya justru melakukan negosiasi ulang terkait tata cara pembayaran.

Atas perbuatan ini, PT Mega Urip Pesona mengalami kerugian material mencapai Rp 433 miliar dan kerugian immaterial sebesar Rp 600 miliar. Kerugian tersebut timbul karena perusahaan tersebut telah mengeluarkan dana untuk dalam melakukan pekerjaan pendahuluan, seperti plan review dan riset, termasuk penggunaan

jasa Pusat Studi Urban Desain, Penilai Publik, Akuntan dan Konsultan Hukum.

Kasus tersebut telah disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung, hingga banding di Pengadilan Tinggi Bandung. Namun, tim kuasa hukum kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung karena meyakini terjadinya kesalahan penerapan dan pelanggaran hukum yang berlaku.

Hal ini juga berkaitan dengan hak untuk mendapatkan perlindungan yang dimiliki PT Mega Urip Pesona sebagai bagian dari entitas pengusaha nasional.

Selain itu, tim kuasa hukum juga menilai kasus ini menjadi preseden buruk bagi pengusaha nasional, mengingat Presiden Joko Widodo selalu menginstruksikan agar pengusaha nasional wajib dibina dan dilindungi oleh negara, termasuk oleh BUMN.

mohar





Original Post

KPK Tetapkan Anggota DPR Amin Santono Tersangka Suap

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-5-7

KPK Tetapkan Anggota DPR Amin Santono Tersangka Suap

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota Komisi Xl DPR dari Fraksi Demokrat, Amin Santono sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P tahun anggaran 2018.

Selain Amin Santono, status tersangka juga disematkan KPK terhadap tiga orang lainnya, yakni, Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemkeu), Yaya Purnomo; perantara suap. Eka Kamaluddin"; serta pihak swasta, Ahmad Ghiast.

Keempat orang itu ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa intensif usai dibekuk tim Satgas KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (4/5) malam.

"Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh anggota DPR RI secara bersama-sama terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (5/5).

Dipaparkan Saut, Amin Santono diduga .telah menerima uang suap sebesar Rp 500 juta dari seorang kontraktor di lingkungan Pemkab Sumedang bernama Ahmad Ghiast Uang Rp 500 juga itu diduga bagian dari total komitmen fee sebesar Rp 1,7 miliar atau tujuh persen dari nilai total dua proyek di Kabupaten Sumedang sebesar Rp 25 miliar.

Uang Rp 500 juta diberikan Ahmad Ghiast -kepada Amin dalam dua tahapan. Pada tahapan pertama, Ahmad Ghiast

mentransfer uang Rp 100 juta melalui seorang perantara suap Eka Kamaluddin. Kemudian, tahapan kedua, Ahmad Ghiast menyerahkan uang Rp 400 juta secara langung di sebuah restoran di Bandara Halim Per-danakusuma, Jakarta Timur.

"Sumber dana sendiri diduga berasal dari para kontraktor di lingkungan Pemkab Sumedang. AG (Ahmad Ghiast) diduga berperan sebagai koordinator dan pengepul dana untuk memenuhi permintaan AMS (Amin Santono)," papar Saut.

Sementara itu, pejabat Kemen-keu. Yaya Purnama berperan bersama-sama serta membantu Amin Santono meloloskan dua proyek di Pemkab Sumedang. Dua proyek tersebut yakni, proyek pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan di Kabupaten Sumedang dan proyek di Dinas PUPR Sumedang.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya. Amin, Eka, dan Yaya yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disang-kakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Ahmad Ghiast yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang No-

mor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Maka atas penetapan tersangka tersebut, Partai Demokrat mengucapkan terima kasih kepada KPK yang turut membersihkan bangsa ini dari para pelaku korupsi dan juga membersihkan Partai Demokrat dari kader kader yang korupsi," ujar Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan melalui keterangan tertulis, Sabtu (5/5).

Partai Demokrat, kata Hinca akan mendukung KPK dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi di semua Uni termasuk di partai politik. Kemudian, tutur dia, sebagai bentuk dukungan kepada KPK, dan tanggung jawab moril Partai Demokrat yang tidak memberikan ruang sedikitpun di dalam partai Demokrat bagi koruptor, maka Amin Santono diberhentikan.

"Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat memutuskan memberhentikan dengan tidak hormat Sdr AS dari Partai Demokrat dan memberhentikan dari keanggotaan di DPR. Semua administrasi yang terkait pemberhentian tersebut akan di proses segera dan pada kesempatan pertama," ungkap dia.

Sekali lagi, lanjut Hinca, Partai Demokrat mengucapkan terima kasih kepada KPK karena turut membersihkan Demokrat dari para koruptor. Pihaknya, kata dia juga meminta maaf kepada masyarakat atas peristiwa tersebut."Demokrat akan konsisten mendukung pember-" antasan korupsi dan tidak akan menoleransi perilaku koruptif," pungkas dia.

Pembenahan Internal

Pimpinan DPR R] akan menyikapi secara serius hasil OTT yang dilakukan KPK terhadap anggota Komisi XI DPR RI yang diduga menerima suap dari pembahasan APBN Perubahan 2018.

"Pimpinan DPR akan terus melanjutkan langkah-langkah pembenahan internal yang sedang berjalan, termasuk keterbukaan dalam pembahasan anggaran dan konsistensi menegakkan kode etik," kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (6/5).

Menurut Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet, pimpinan DPR RI bersama Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sedang berupaya menegakkan kode etik anggota Dewan.

Hasil OTT yang dilakukan KPK, kata dia, menunjukkan bahwa modus dugaan korupsi penyuapan sama dengan kasus-kasus sebelumnya.

"Kasus OTT yang dilakukan KPK pada Jumat lalu, akan menjadi tambahan contoh kasus bagi pimpinan DPR dan menjadi masukan untuk merancang rumusan baru kode etik anggota Dewan," katanya.

Menurut Bamsoet, DPR RI akan membuat rumusan baru kode etik yang akan mengevaluasi dan membatasi interaksi anggota Dewan dengan para pihak yang memiliki kepentingan pada proyek-proyek dalam APBN.

Kalaupun interaksi itu dianggap sangat diperlukan, kata dia, hendaknya diagendakan secara terbuka oleh Komisi terkait di DPR RI.

"Keterbukaan itu menjadi keharusan agar tidak mengundang kecurigaan dari pihak mana pun, termasuk institusi penegak hukum," katanya.

Pimpinan DPR RI juga berharap setiap anggota Dewan menghindari atau mencegah pertemuan-pertemuan tertutup dengan para pihak yang terlibat langsung dalam proyek-proyek APBN.

Politisi Partai Golkar ini menegaskan, sudah ada beberapa hasil OTT KPK yang menggambarkan keterlibatan anggota Dewan dalam kasus suap. (bI/ ant)

Imam Suhartadi





Original Post

India Tembak Mati 3 Militan

Media Online jurnalnasional.com
2018-05-07

Ilustrasi kelompok militan

Kashmir - Pasukan bersenjata India tembak mati tiga tersangka militan dalam sebuah gedebuk di daerah Chattabal, di pinggiran Srinagar di Jammu dan Kashmir.

Aksi tembak-tembakan itu pecah pada Sabtu pagi setelah pasukan India melancarkan operasi pencarian di daerah itu, di mana layanan internet ponsel sempat dimatikan, kata penduduk setempat.Baca juga : PM India Lawatan Informal ke China, Ini yang Dibahas

"Mayat ketiga militan telah diambil. Salah satunya adalah warga lokal dari Srinagar sementara identitas dua orang lainnya sedang dipastikan," kata juru bicara polisi Manoj Pandita kepada Anadolu Agency.

Protes meletus di wilayah tersebutsegera setelah baku tembak dimulai, dengan para demonstran yang berharap memberi kesempatan kepada militan yang terperangkap untuk melarikan diri.Baca juga : India dan China Sepakat Jaga Perdamaian di Perbatasan

Sementara itu, penduduk setempat menuduh bahwa seorang pemrotes dihabisi dan dibunuh di lingkungan yang bersebelahan dengan Safa Kadal oleh polisi dengan menggunakan kendaraan mereka.

Namun, polisi menggambarkan insiden itu sebagai kecelakaan lalu lintas dan mengatakan bahwa mereka telah membuat laporan dalam hal ini.Baca juga : Mahkamah Agung Minta India Perberat Hukuman Pemerkosa

"Bagaimana pembunuhan dilakukan oleh pasukan hari ini dan kemudian dengan berani disangkal. Apakah tidak ada rasa kemanusiaan yang tersisa di India? "Mirwaiz Umar Farooq, ketua Hurriyat, memposting di akun Twitter-nya bersama dengan video yang diduga terkait dengan insiden tersebut.

Berbicara kepada Anadolu Agency, Mirwaiz mengatakan dia ditahan di rumah pada hari Jumat sementara Yasin Malik, kepala Jammu dan Kashmir Liberation Front, ditangkap karena mereka dituding akan mengadakan konferensi pers bersama pada hari Sabtu.

Kashmir, wilayah Himalaya yang mayoritas ditempati Muslim, dipegang oleh India dan Pakistan dalam beberapa bagian dan diklaim oleh keduanya secara penuh. Sepotong kecil wilayah Kashmir juga dipegang oleh China.

Kedua negara telah berjuang selama tiga kali perang - pada tahun 1948, 1965 dan 1971 - sejak mereka dipartisi pada tahun 1947, dua di antaranya memperebutkanKashmir.

Begitupun di gletser Siachen di Kashmir utara, pasukan India dan Pakistan telah berjuang beberapa kali sejak tahun 1984. Gencatan senjata mulai berlaku pada tahun 2003 lalu.

Beberapa kelompok Kashmir di Jammu dan Kashmir telah berperang melawan kekuasaan India untuk kemerdekaan, atau untuk bersatu dengan negara tetangga Pakistan.

Dari peperangan tersebut, beberapa organisasi hak asasi manusia, mengatakan ribuan orang dilaporkan tewas dalam konflik yang terjadi di wilayah sejak tahun 1989 silam itu. (aa)

http://www.jurnas.com/artikel/33857/India-Tembak-Mati-3-Militan/



Original Post

Kasus PT Kallista Alam Kejanggalan Hukum

Media Cetak Media Indonesia Halaman 23
2018-5-7

Kasus PT Kallista Alam Kejanggalan Hukum

KLHK diminta berkoordinasi dengan MA agar eksekusi hukuman terhadap perusahaan pembakar lahan gambut, PT Kallista Alam, berupa pembayaran denda bisa dilakukan.

AKTIVIS lingkungan yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Hutan menilai keputusan Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh, Aceh, pada kasus PT Kalista Alam (KA) merupakan sebuah kesalahan yang tidak sesuai dengan sistem hukum Indonesia.

Keputusan yang memenangkan gugatan perusahaan kelapa sawit

PT KA terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 13 April 2018 untuk bisa terbebas dari tanggung jawab pemulihan dan ganti rugi sebesar Rp365 miliar itu dianggap menentang sistem hukum Indonesia.

Sebelumnya Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali kasus itu dan memutuskan PT KA harus membayar ganti rugi dan melakukan pemulihan alam. Hal itu menjadi hukuman atas pembakaran lahan gambut Rawa

Tripa seluas 61.803 hektare yang dilakukan PT KA pada 2014.

"Keputusan MA sudah final dan seharusnya tidak lagi ada alasan bagi PT KA untuk tidak melakukan kewajiban mereka melakukan pemulihan di area mereka sejak dikeluarkannya keputusan MA di 2016 lalu." ujar aktivis lingkungan Auriga, Syahrul Fitra, dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin.

Syahrul mengatakan putusan PN Meulaboh merupakan hal yang patut dipertanyakan. KLHK yang dalam hal ini dirugikan dan kalah dalam pengadilan kasus tersebut harus dengan segera melakukan koordinasi dengan MA.

"Ini hal yang sangat tidak tepat kalau dari segi hukum. Bagaimana bisa mereka mematahkan kepu-

tusan MA? KLHK harus segera berkoordinasi dengan MA untuk membahas ini dan memeriksa majelis hakim serta Kepala PN Meulaboh atas hal ini," ujar Syahrul.

Kejanggalan hukum di PN Meulaboh tersebut harus jadi perhatian pemerintah. Salah satu poin penting yang menjadi komitmen dalam mengatasi perubahan iklim Indonesia di depan negara-negara dunia ialah melakukan penegakan hukum terkait dengan kejahatan lingkungan, khususnya kebakaran hutan.

"Sementara keputusan PN Meulaboh tersebut cenderung kontradiktif, merupakan sebuah ganjalan bagi pemerintah untuk mewujudkan komitmen tersebut. Termasuk dalam upaya melobi

sawit Indonesia yang diboikot agar kembali diterima di negara-negara Eropa," kata Syahrul.

Memori banding

Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Era Purnamasari, mengatakan PT KA diduga telah memainkan strategi untuk dengan sengaja menunda eksekusi denda Rp365 miliar dengan cara mengajukan gugatan balik terhadap KLHK dan sejumlah pihak lain yang terlibat.

"KLHK harus segera berusaha menyelesaikan masalah ini dengan MA. Namun, terlepas dari proses yang bergulir, pemerintah juga harus memastikan eksekusi pemulihan seperti yang diperintahkan MA tetap harus dilakukan PT KA karena proses hukum yang berjalan tidak bisa mematahkan putusan MA yang sudah final sebelumnya," ujar Era.

Sementara itu, Direktur Penyelesaian Sengketa Ditjen Penegakan Hukum KLHK Jasmin Ragil Utomo menyatakan pihaknya tengah menyiapkan memori banding atas putusan PN Meulaboh tersebut.

(H-2/ Putri Rosmalia Octaviyani )





Original Post

Terjerumus Dalam Jurang Democrazy

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2018-5-7

Terjerumus Dalam Jurang Democrazy

PROF. TJIPTA LESMANA

Dosen Fisipol Universitas Budi Luhur

SEORANG teman baik saya amat prihatin melihat makin maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTP) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dan ulang-ulang mengajak saya untuk mencari terobosan radikal mencari solusi korupsi di Republik Indonesia yang terkesan lepas kendali, alias "makin gila". Ia mengkritik penanganan korupsi oleh KPK yang dinilai hanya parsial dan tidak memecahkan akar permasalahan. Tatkala Gubernur Jambi ditangkap KPK awal Februari yang

lalu, teman saya itu pun mengirimkan pesan singkat kepada saya "Setelah Gubernur Jambi, sekarang giliran Bupati Jombang dan Kadiskesnva tersangka...Seperti yang saya sampaikan, akan terus begini kalau tidak ada perubahan mendasar dalam strategi pencegahan korupsi."

Kami pernah diskusi beberapa kali, teman pun sudah membuat makalah komprehensif mengenai "strategi pencegahan korupsi yang efektif.

Ia "mendesak" saya untuk bertemu dengan pimpinan KPK membahas konsepnya itu. "Kalau begini terus, lama-lama pejabat kita satu per satu diciduk KPK, kosonglah kepemimpinan daerah kita!"

Waktu itu saya jawab singkat, kalau faktanya begitu - OTT berdasarkan bukti yang kuat -kita bisa apa?

Dari Januari hingga awal Mei saja, tidak kurang 12 kepala daerah dijadikan tersangka oleh KPK, sebagian besar hasil OTT. Kasusnya hampir sama semua, menerima gratifikasi atau markup nilai proyek atau "mendongkrak" nilai APBD dengan imbalan duit sekian miliar, puluhan miliar. Dari 12 kasus korupsi terbaru, tidak kurang 7 di antaranya melibatkan calon kepala daerah (cakada). KPK seperti menantang pemerintah - yang diwakili oleh Menko Polhukam, Jenderal TNI Wiranto, agar KPK menunda penanganan kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan calon kepala daerah. Alasan Wiranto demi stabilitas politik daerah setempat. Seolah stabilitas politik daerah akan goyang manakala cakada yang sudah siap bertempur tiba-tiba dihentikan kelayakannya untuk mengikuti pilkada serentak. Sikap pimpinan KPK tegas dalam hal ini Proses hukum jalan terus sepanjang ditemukan 2 (dua) bukti awal yang kuat!

Kepada teman itu pernah

saya katakan rentetan tindak pidana korupsi yang "membumi" Indonesia akhir-akhir ini karena gabungan faktor (a) sistem politik yang salah, dan (b) mental (sebagian) pejabat yang memang sudah polutif.

Dalam ilmu sosiologi sudah lama terjadi perdebatan serius yang seolah tiada berakhir Mana lebih dulu, sistem atau manusianya (agent versus system)? Sistem yang menjadi penyebab rusaknya tatanan politik-sosial-ekonomi kita atau manusia yang "rusak" ? Ada pendapat yang mengatakan perdebatan ini ibarat perdebatan "Mana lebih dulu, ayam atau telur" ?

Sistem-lah yang mengatur perilaku manusia. Jika sistem politik dan sistem ekonomi kita bebas, bahkan bebas sekali, manusia Indonesia merasa punya kebebasan yang optimal. Hukum pun ditundukkan oleh "kebebasan gila" ini. Ekonomi yang sangat liberal memunculkan manusia Indonesia yang amat GREEDY alias rakus, banyak sekali orang Indonesia yang pola hidupnya berorientasi pada MATERI. Harga diri pun diukur oleh jumlah kepemilikan materi. Makin kaya Anda, seolah makin tinggi harga diri Anda, harga diri Anda di mata publik. Jika Anda sehari-hari hanya kemana-mana naik bus kota, masyarakat umumnya kurang menghargai Anda.

Korupsi di kalangan politisi menjamur, terutama, karena

ongkos politik yang amat besar yang harus ditanggung politisi jika ia hendak "bertempur" di medan Pilkada, apalagi medan pemilu. Amat-amat besar jumlah uang yang harus tersedia. Jika Anda tidak punya logistik yang kuat, tidurlah di rumah, jangan bermimpi jadi-walikota, bupati gubernur, apalagi presiden !!

Lalu, dari mana politisi mendapatkan "logistik" yang begitu besar?

Jika ditanya, mereka semua akan menjawab dari donasi anggota atau simpatisan... Kenyataannya, mereka mendekati pengusaha kaya, setengah mengemis minta dukungan logistik dengan imbalan janji "Saya tidak akan lupakan Anda jika saya menang....."

Utang harus dibayar, termasuk utang budi. Bayarnya berupa pemberian proyek atau "kursi". Donatur yang telah menyumbangkan sekian milyar, bahkan puluhan miliar, kelak diberikan proyek pemerintah bernilai jauh lebih besar dari jumlah donasi yang diberikan kepada calon pemimpin daerah atau nasional...Imbalannya bisa juga berupa kekuasaan. Jangan heran. Tim Sukses seorang calon pemimpin, sebagian -orang-orang kuncinya - kemudian diberikan kursi menteri. Direktur Jenderal, staf presiden, gubernur, bupati atau Komisaris perseroan BUMN/BUMD.

Tindak kejahatan korupsi di Indonesia, hampir selalu, ha-

sil kongkalikong 3 kekuatan tripartit politisi, birokrat dan pengusaha. Birokrat yang punya proyek, politisi yang punya power kewenangan menyetujui atau menolak proyek tersebut, dan pengusaha yang melaksanakan proyek.

Sistem politik kita yang sangat liberal, pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden yang one-man-one-vote, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen 1998-2002 inilah yang menjadi akar korupsi di negara kita.

Di Amerika, korupsi politik relatif kecil jumlahnya karena orang yang berambisi jadi penguasa, sebelumnya, sudah kaya. Sistem fund-raising yang efektif juga mengurangi tabiat korupsi. Calon gubernur, calon anggota Senat, termasuk juga calon presiden, dapat mencari dana secara efektif melalui fund-raising yang massif. Orang perorangan dengan bangga datang ke jamuan makan malam dan menyumbangkan uang senilai yang diperbolehkan oleh undang-undang; begitu juga korporasi. Sistem ini tidak bisa dijalankan efektif di Indonesia, antara lain karena masalah pajak.

Tentu, budaya malu (shame culture) dan budaya bersalah (guilt culture) juga dua faktor kejahatan korupsi. Di negara kita, tidak sedikit politisi merasa tidak malu merampok dana proyek triliunan rupiah.

lalu membagi-bagikan kepada koleganya. Harus diakui bahwa tuna-budaya malu dan budaya bersalah juga menghantui sejumlah politisi di negara industri maju. Seorang presiden Korea Selatan baru-baru ini dijebloskan dalam penjara karena terbukti terlibat dalam tindak korupsi. Presiden Lula dari Brazil terbukti korupsi. Mantan Presiden Perancis. Sarkozi, juga diduga kuat korupsi dalam pembelian peralatan militer.

Jadi, sistem atau manusia dulu?

Sistem dibuat oleh manusia, sistem itu kemudian mengatur, bahkan cenderung mendikte perilaku manusia, bahkan akhirnya mengubah budaya dan karakter suatu bangsa . Tapi jangan lupa, manusia punya kebebasan dan kewenangan untuk mengubah sistem jika sistem itu dinilai "biang-kerok" segala macam kejahatan, khususnya korupsi.

Jika sistem politik dan sistem ekonomi kita sekarang menjadi sumber utama maraknya kejahatan korupsi - karena demokrasi kita sudah terjerumus menjadi democazy -- , bahkan membuat korupsi "budaya bangsa Indonesia" seperti dikatakan oleh Bung Hatta pada awal tahun 1970-an, kepada kita tidak berani mengubahnya ?!!

Hanya bangsa yang kerdil yang tidak berani membongkar suatu permasalahan secara tuntas padahal kita sudah paham akar permasalahan itu.

PROF. TJIPTA LESMANA





Original Post

Sidang Bupati Ngada Dipindah Ke Surabaya

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-5-7

Sidang Bupati Ngada Dipindah Ke Surabaya

MAHKAMAH Agung (MA) memindahkan persidangan perkara Bupati Ngada,Marianus Sae dari ke Pengadilan Tipikor Kupang ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Pemindahan lokasi persidangan mempertimbangkan faktor keamanan.

Keputusan pemindahan lokasi persidangan itu dituangkan dalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 67/ KMA/SK/IV/2018 tanggal 11 April 2018. Isinya penunjukan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pidana atas nama terdakwa Marianus Sae dan Wilhelmus Iwan Ulumbu.

Marianus merupakan calon gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT). Persidangan perkaranya yang berdekatan dengan pemilihan gubernur-wakil gubernur NTT. bisa menimbulkan kerawanan, baik untuk pelaksanaan pilgub maupun jalan proses peradilan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Ronald F Worotikan membenarkan pemindahan lokasi persidangan Marianus. Ronald ditunjuk menangani penuntutan perkara Marianus dan Wilhelmus.

Perkara Wilhelmus mulai disidangkan 4 Mei 2018. Dalam sidang perdana itu. JPU membacakan dakwaan terhadap bos PT Sinar 99 Permai itu. Wilhelmus diduga menyerahkan uang kepada Bupati Ngada Marianus Sae Rp3,7 miliar.

Penyuapan terhadap Marianus menggunakan modus baru. Wilhelmus membuka rekening di bank yang dilengkapi kartu ATM. Lalu kartu ATM berikut personal identification number (PIN) diserahkan kepada Marianus.

Jika hendak menyerahkan uang untuk Marianus, Wil-

helmus tinggal mentransfer uang ke rekening yang ATM-nya dipegang Marianus. Praktik ini sudah dilakukan sejak 2011.

Sebagai timbal baliknya, Marianus memberikan 20 proyek kepada perusahaan milik Wilhelmus PT Sinar 99 Permai dan PTFlopindoRaya Bersatu. Kedua perusahaan menggarap puluhan proyek jalan kurun 2011-2017.

"Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat I huruf a atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana," sebut Jaksa Ronald.

Wilhelmus dan penasihat hukumnya menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan ini. "Kami tidak mengajukan eksepsi," kata Ricky Kinarta Barus, anggota tim penasihat hukum.

Majelis hakim yang diketuai Unggul Mukti Warso memutuskan sidang mendatang langsung masuk pemeriksaan perkara. Jaksa KPK diperintahkan menghadirkan saksi-saksi.

Kasus suap ini terbongkar setelah KPK menangkap Bupati Ngada Marianus Sae di sebuah hotel di Surabaya. Saat penggeledahan, tim KPK menemukan kartu ATM dan beberapa struk transaksi keuangan.

Pada saat bersamaan, tim KPK mengamankan ajudan Bupati. Dionesisu Kila dan pegawai BNI Petrus Pedulewari di Kupang. Adapun tim KPK yang berada di Bajawa. Kabupaten Ngada mencokok Wilhelmus di rumahnya.

BYU





Original Post

Tuntutan Uang Pengganti Ditolak, Kejaksaan Banding

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-5-7

Tuntutan Uang Pengganti Ditolak, Kejaksaan Banding

PALU HAKIM

Perkara Korupsi Kapai Nelayan

KEJAKSAAN Tinggi Bali menempuh banding dalam perkara korupsi pengadaan 7 kapal Inka Mina bantuan untuk nelayan Buleleng.

Kejaksaan keberatan dengan vonis ringan terdakwa Suyadi (Direktur PT Fl Perkasa) dan Fuad Bachtiar Bau Agiel (Direktur CV Fuad Pratama Perkasa).

Kepala Seksi Penuntutan Kejati Bali. I Wayan Suardi mengatakan vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Denpasar masih di bawah dua per tiga tuntutan.

""Sesuai prosedur, kalau vonisnya di bawah dua pertiga, kami wajib mengajukan banding." terang Suardi.

Alasan lainnya, kewajiban membayar uang pengganti yang dikenakan kepada terdakwa sangat rendah. Akibatnya, belum bisa menutupi kerugian negara dalam perkara ini.

Berdasarkan putusan majelis hakim yang dipimpin I Wayan Sukanila, terdakwa Suyadi dihukum penjara 4 tahun, denda RplOO juta subsider 4 iiulan kurungan, dan membayar uang pengganti Rp255 juta subsider 2 tahun kurungan.

Sedangkan terdakwa Fuad divonis 4 tahun penjara dan denda Rp50juta subsider 3 bulan kurungan. Hakim tak mengenakan hukuman tambahan membayar uang pengganti.

Majelis hakim menilai kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur dakwaan subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Kami menilai putusan majelis hakim bagi kedua terdakwa masih belum memenuhi rasa keadilan," tandas Suardi. ,

Sebelumnya, Kejati Bali menuntut Suyadi dihukum 4 tahun penjara, denda RplOO juta subsider 6 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti Rp4 J miliar subsider 3 tahun kurungan.

Sementara Fuad dituntut hukuman 5.5 tahun penjara, denda RplOO juta dan membayar uang pengganti Rp3,4 miliar subsider 2 tahun 10 bulan kurungan,

byu





Original Post

KPK Buru Orang Dekat Bupati Pemilik Showroom

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-5-7

KPK Buru Orang Dekat Bupati Pemilik Showroom

22 Mobil Disita Terkait Kasus BTS Mojokerto

KPK kembali menyita aset yang diduga milik Bupati Mojokerto Mustafa Kamal Pasa. Aset itu berupa mobil. Sebanyak 16 kendaraan roda empat diangkut dari showroom Rizky Motor.

SHOWROOM itu milik Nono Hadiarto Santoso. iPenyidik menduga, pemilik showroom di Jalan Gajah Mada. Menanggai, Mojosari, Kabupaten Mojokerto itu punya kedekatan dengan tersangka MKP (Mustafa Kamar Pasa)." kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah.

Diduga. Mustafa berusaha menyamarkan asetnya dengan diatasnamakan orang lain. Sebelum membuka usaha jual-beli mobil bekas, Nono pernah menjadi kepala desa. "Kita masih mencari keberadaan pemilik showroomj ujar Febri.

Belasan kendaraan yang disita itu antara lain, Toyota Camry bernomor S-500-PI, Mitsubishi Pajero Sport S-1215-QI, Toyota Fortuner Sport S-1818-RV. Toyota Innova S-1579-PF, Nissan XTrail N-1413-VR,Honda Jazz L-1830-BB, dan Toyota Yaris S-14O3-SE.

Kemudian, Mitsubishi Gran-dis L-15I4-PH. Daihatsu Taft L-1863-YG. KIA Picanto L-1645-HH, KIA Rio S-1789-RS. Suzuki Katana N-1411-VW, Suzuki Karimun Sportivo S-1224-TB, dan dua unit mobil Suzuki Swift bernomor polisi S-1881-NL dan S-1147-AA.

"Mobil-mobil itu pada Sabtu, 5 Mei 2018 lalu dititipkan di Mapolres Kabupaten

Mojokerto," kata Febri. Dengan penyitaan ini, sudah 22 mobil yang disita KPK terkait kasus korupsi Mustafa.

Untuk mengumpulkan barang bukti kasus suap izin menara BTS di Mojokerto, KPK juga menggeledah dua kantor PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) dan PTTower Bersama Infrastructure.

"Penyidik menyita sejumlah dokumen dan surat elektronik. Dokumen tersebut diduga berisi teknis perizinan pembangunan 22 menara telekomunikasi tahun 2015," ungkap Febri.

Dua pejabat perusahaan itu ditetapkan sebagai tersangka penyuap Bupati Mojokerto. Yakni Onggo Wijaya, Direktur Operasional Protelindo dan Ockyanto, sebagai Permit and Regulatory Division Head.

"Sedang dipelajari dokumen-dokumennya. Bagaimana teknis pembahasan serta pengerjaan pembangunan menara tersebut, termasuk mekanisme pemberian suap oleh kedua pihak swasta pada tersangka Bupati Mojokerto." lanjut Febri.

Dalam kasus ini, Mustofa diduga menerima suap Rp2.7 miliar. Ia ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang Undang 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-I KUHP.

Sedangkan. Ockyanto dan Onggo sebagai tersangka pemberi suap. Keduanya disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain itu, KPK juga menetapkan Mustofa sebagai tersangka penerima suap dari berbagai proyek Pemkab Mojokerto. " bersama-sama ZAB (Zainal

Abidin) diduga menerima fee dari proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto, termasuk proyek pembangunan jalan di tahun 2015 dan proyek lainnya," terang Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Zainal Abidin adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto periode 2010-2015. Mustofa dan Zainal ditetapkan sebagai penerima suap Rp3,7 miliar.

Mereka dijerat dengan Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. "Penyidik masih terus mendalami dan

mengembangkan perkara ini, khususnya terkait dengan dugaan penerimaan lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," kata Laode.

Senin pekan lalu. Mustofa memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan atas dua kasus yang menjeratnya. Usai pemeriksaan. Mustofa digiring ke sel.

"Penyidik melakukan penahanan terhadap MKP untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini (Senin) di Rumah Tahanan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK," ujar Laode.

gpg





Original Post

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 10
2018-5-7

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI

Nomor 343/PdtG 2017 PN BKs

RIGKAN SISSYA SANGER

IKLAN





Original Post

Kasus Marshudi Kudu Dituntaskan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-5-7

Kasus Marshudi Kudu Dituntaskan

25 Tahun Nggak Jelas Juntrungannya

Pada 8 Mei besok, kasus pembunuhan aktivis buruh Marsinah akan genap 25 tahun. Marsinah ditemukan tewas mengenaskan pada 8 Mei 1993 di Sidoarjo, Jawa Timur. Penegakan hukum ini masih dipenuhi rekayasa kasus, belum menyentuh pelaku utama.

PADA 8 Mei besok, kasus pembunuhan aktivis buruh Marsinah akan genap 25 tahun. Marsinah ditemukan tewas mengenaskan pada 8 Mei 1993 di Sidoarjo. Jawa Timur. Penegakan hukum ini masih dipenuhi rekayasa kasus, belum menyentuh pelaku utama. Jelang peringatan 25 tahun kasus Marsinah, sejumlah aktivis perempuan mendesak pemerintah menuntaskan kasus tersebut. Pengacara publik Lembaga

Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Pratiwi Febry menuturkan, Marsinah ditemukan tewas pada 8 Mei 1993 di Sidoarjo. Jawa Timur, setelah hilang selama tiga hari.

Buruh PT Catur Putera Surya itu hilang setelah memimpin unjuk rasa menuntut kenaikan upah buruh, upah lembur, fasilitas kerja, dan cuti hamil bagi buruh perempuan. Aksi tersebut dilakukan setelah terbitnya peraturan Gubernur Jawa Timur yang

mengimbau pengusaha menaikkan gaji buruh hingga 20persen gaji pokok.

Pratiwi menilai, pemerintah seolah menutup kasus Marsinah dan menganggap selesai dengan tidak menindaklanjuti fakta-fakta dan temuan dalam persidangan. "Kasus Marsinah menjadi salah satu gambaran penegakan hukum dan peradilan di Indonesia yang diwarnai rekayasa dan kepalsuan," katanya di Jakarta.

Dalam kasus Marsinah, bos PT Catur Putera Surya dihukum 17 tahun penjara, dan seorang staf yang terlibat ikut divonis 12 tahun. Belakangan di tingkat kasasi, Mahkamah Agung memutus mereka bebas dari segala dakwaan.

Pemerintah sendiri mengabaikan banyak fakta dan temuan persidangan pada waktu itu yang masih bisa diusut untuk mencari siapa pelaku dan aktor intelektual sesungguhnya. Pratiwi menyebutkan, desakan penuntasan kasus Marsinah juga ditujukan kepada Komnas HAM.

"Kasus ini dibuka kembali agar bisa dibawa ke jalur hukum yang nantinya bisa dibuka dalam persidangan HAM," ujarnya. Dia menekankan, kasus Marsinah bukan hanya soal kriminalitas. Tapi juga soal perjuangan warga negara, perempuan, dan buruh yang dirampas haknya oleh negara.

Berbagai bahan dan bukti untuk mengungkap kasus Marsinah

sebagai kejahatan HAM sebenarnya masih bisa ditemukan. Hal ini diungkap Ketua Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) Ellena Ekarahend. Pihaknya menuntut pemerintah agar mengakui kasus Marsina sebagai kasus kejahatan HAM. "Sekarang yang dibutuhkan adalah keberanian dan komitmen untuk menggunakannya bagi penuntasan kasus. Dengan peringatan 25 tahun kasus Marsinah ini. kami mendesak pemerintah bisa menyelesaikan kasus ini dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ingat. Indonesia masih punya pekerjaan rumah." ujar Ellena.

osp





Original Post

Jangan Berhenti di Setnov

Media Cetak Jawa Pos Halaman 4
2018-5-7

Jangan Berhenti di Setnov

Proses hukum kasus korupsi anggaran proyek kartu tanda penduduk elektronik (e- KTP) dengan terdakwa Setya Novanto (Setnov) berakhir sudah. Putusan kasusnya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) setelah Setnov tidak mengajukan banding. Sikap yang sama ditunjukkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pekan lalu KPK mengeksekusi mantan ketua umum Partai Golkar itu dengan cara memindahkannya dari rumah tahanan (rutan) ke Lapas Sukamiskin, Bandung. Status Setnov berubah dari terdakwa ke terpidana. Sebelumnya, mantan ketua DPR itu dijatuhi hukuman penjara 15 tahun dan denda Rp 500 juta serta uang pengganti USD 7,3 juta dikurangi Rp 5 miliar.

Tentu saja, langkah Setnov tidak banding tersebut memunculkan tanda tanya. Mengapa Setnov menerima vonis yang tergolong berat tersebut? Ataukah memang Setnov sedang menyiapkan strategi lain di balik tidak mengajukan banding atas putusan tersebut. Spekulasi pun merebak. Ada yang menyebut Setnov dicurigai akan memanfaatkan upaya peninjauan kembali (PK) untuk lolos dari pemidanaan. Apalagi jika Setnov bersabar menunggu pengajuan PK setelah Hakim Agung Artidjo Alkostar pensiun. Artidjo selama ini memang sangat kejam terhadap terpidana korupsi dengan hukuman-hukuman superberatnya.

Terlepas dari manuver tersebut, kini kita menunggu kelanjutan sekuel penanganan kasus e-KTP. Ada dua agenda penting. Pertama, mengusut Setnov dari jerat pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kedua, pengungkapan siapa penerima uang proyek e-KTP yang pantas dijatuhi hukuman berat di pengadilan tipikor. Bola masih dipegang KPK. Tun penyidik menentukan arah berikutnya penuntasan kasus e-KTP.

Suasana batin yang berkembang di masyarakat menginginkan penuntasan kasus e-KTP. KPK harus tanggap dengan fakta sosiologis tersebut. Setnov tidak mungkin bermain sendirian dalam kasus itu. Apalagi, dalam penyidikan, sudah terungkap beberapa nama yang diduga terlibat Belum lagi, Setnov dalam persidangan juga menyebutketerlibatan mereka. Tun penyidik pasti akan jernih memilih dan memilah fakta-fakta tersebut berdasar alat bukti.

Kita tunggu langkah KPK selanjutnya. Kasus e-KTP harus dijadikan tonggak penuntasan kasus korupsi yang berskala besar. Putusan yang berat harus menjadi shock therapy bagi siapa pun agar tidak memainkan proyek pemerintah. Siapa pun harus mengaca pada putusan Setnov. Sekuat apa pun kedudukan seseorang, jika sudah terindikasi korupsi, dia harus berhadapan dengan KPK.

REDAKSI





Original Post

Kontra Memori Peninjauan Kembali

Media Cetak Koran Tempo Halaman 29
2018-5-7

Kontra Memori Peninjauan Kembali

Kuasa hukum Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta, Arif Maulana, menuturkan hingga kemarin belum menerima memori peninjauan kembali yang dibuat Kementerian Keuangan. Koalisi akan segera menyusun kontra memori peninjauan kembali begitu menerima salinan memon peninjauan kembali.

Pada 22 Maret lalu, Kementerian Keuangan mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan kasasi yang memenangkan Koalisi. Dalam salinan memori peninjauan kembali, Kementerian menyatakan pertimbangan hukum majelis kasasi bertentangan dengan karakteristik gugatan warga negara atau citizen lawsuit

Menurut Arif, secara formal, gugatan Koalisi merupakan citizen lawsuit dan hal itu terbukti dengan dikabulkannya kasasi mereka oleh Mahkamah Agung. "Jadi, MA tidak melakukan kekeliruan," tuturnya kepada Tempo, kemarin.

Arif menjelaskan, tidak jadi masalah ketika Koalisi menyertakan Palyja dan Aetra menjadi pihak turut tergugat. Hal itu, kata dia, juga tidak menyalahi aturan tentang citizen lawsuit.

Arif menambahkan, Kementerian justru tidak bisa membantah putusan kasasi Mahkamah Agung yang menemukan kerugian atas perjanjian kerja sama antara PAM Jaya dan Palyja serta

Aetra.

GANGSAR PARIKESIT





Original Post

DPRD Dukung DKI Tak Ajukan Peninjauan Kembali Privatisasi Air

Media Cetak Koran Tempo Halaman 29
2018-5-7

DPRD Dukung DKI Tak Ajukan Peninjauan Kembali Privatisasi Air

Putusan peninjauan kembali akan mengikat pemerintah Jakarta.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA - Ketua Komisi Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, mendukung langkah Gubernur DKI Anies Baswedan untuk tidak mengajukan peninjauan kembali atas putusan kasasi tentang penghentian privatisasi air. "Air itu kebutuhan dasar, jadi sebaiknya dikelola negara dan tidak diprivatisasi," kata dia ketika dihubungi Tempo, kemarin.

Sebelumnya, Anies menyatakan akan melaksanakan putusan Mahkamah meskipun KementerianKeu-angan mengajukan peninjauan kembali. "Karena itu, kami tidak mengajukan PK (peninjauan kembali) dan lain-lainnya," ujar Anies di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu lalu.

Pemerintah DKI tidak pernah mengajukan banding sejak putusan pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 24 Maret 2015, yang mengabulkan gugatan Koalisi. "Kami lihat proses hukumnya bagaimana," kata Anies.

Pada 22 Maret lalu, Kementerian Keuangan mengajukan permohonan

peninjauan kembali atas putusan kasasi yang memenangkan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta. Putusan kasasi itu menyatakan privatisasi air merugikan pemerintah dan warga Ibu Kata. Mahkamah meminta pengelolaan air bersih dikembalikan ke Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta (PAM Jaya).

Suhaimi menyayangkan keputusan Kementerian yang mengajukan peninjauan kembali. Menurut dia, perjanjian kerja sama antara PAM Jaya dan PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) serta PT Aetra Air Jakarta (Aetra) sejak 6 Juni 1997 sangat berimbas pada masyarakat DKI. Hingga saat ini masih banyak warga Ibu Kota yang belum mendapat layanan air bersih.

Kuasa hukum Koalisi, Arif Maulana, menuturkan adanya peninjauan kembali seharusnya tidak menunda eksekusi atas putusan kasasi yang terbit pada 10 April 2017."Jadi, kebijakan swastanisasi air harus dihentikan tanpa menunggu putusan PK," tuturnya.

Menurut Arief, meski pemerintah DKI tidak ikut mengajukan peninjauan

kembali, putusan majelis hakim peninjauan kembali juga akan tetap mengikat pemerintah DKI. Sebab, pemerintah DKI merupakan pihak tergugat dan semua pihak yang bersengketa akan mengikuti putusan peninjauan kembali.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nuf-ransa Wira Sakti, enggan memberikan pernyataan atas sikap pemerintah DKI itu. "Kami hanya membantah hakim (kasasi) dan kami tidak mengomentari kenapa pihak lain tidak PK," tuturnya.

Nufransa menuturkan, putusan kasasi tidak

tepat karena gugatan yang diajukan Koalisi tidak metnenuhi syarat citizen Imrsuit. Koalisi tidak hanya menggugat pemerintah, tapi juga Palyja dan Aetra. "Pembatalan atas surat penjaminan dari Gubernur maupun Menteri Keuangan seharusnya diajukan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)," tuturnya.

Manager of Corporate Customer and Communication Aetra, Astriena Veracia; dan Head of Corporate Communications Palyja, Lydia Astriningworo, belum memberikan pernyataan. Pertanyaan Tempo tak kunjung dijawab hingga tenggat tulisan.

BUDIARTI UTAMI/ Gangsar Parikesit





Original Post

Mengingat Kembali Asal Mula Cukup Dua Periode

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 12
2018-5-7

Mengingat Kembali Asal Mula Cukup Dua Periode

MASA JABATAN

Samdysara Saragih

samdYSara.saragihPbisnis.com

Sejarah pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden hampir sama usianya dengan Reformasi yang akan genap 20 tahun pada bulan ini.

November 1998, berselang 6 bulan dari pengunduran diri Presiden Soeharto, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan Tap MPR No. XHI/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Beleid itu hanya berisi satu pasal yang berbunyi, "Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang hanya untuk satu kali masa jabatan."

Berakhirlah penafsiran berusia 53 tahun atas Pasal 7 UUD 1945 yang membuka keran RI-1 dan Rl-2 dipilih berkali-kali tanpa batasan. Limit.im itu sesuai dengan aspirasi reformasi yang menuntut kekuasaan presiden dan wakilnya dibatasi.

Pengaturan dengan ketetapan MPR dianggap tidak cukup. MPR hasil Pemilihan Umum 1999 kemudian menggulirkan perubahan UUD 1945. Salah satu materi perubahan adalah terkait pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Lembaga yang dulu statusnya tertinggi di Indonesia tersebut mengadopsi isi Tap MPR No. XHI/MPR/1998 di

Pasal 7 UUD 1945. Bedanya dengan klausul resmi yang berlaku saat ini hanya pada redaksional bahasa dan peletakan tanda baca.

Setelah hampir 20 tahun berlaku, hampir tidak ada tafsiran macam-macam atas norma masa jabatan dua periode. UU Pemilu hingga peraturan pelaksanaan Komisi Pemilihan Umum mengharuskan calon presiden dan wakil presiden tidak pernah menjabat dua periode. Tak ada pula yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung atas peraturan perundang-undangan yang memang hanya menindaklanjuti Pasal 7 UUD 1945.

Sampai akhirnya, penghujung bulan lalu Federasi Serikat Pekerja Singaper-bangsa dkk. menggugat pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden ke MK. Mereka menguji Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur syarat calon presiden dan calon wakil presiden mesti tidak pernah menduduki jabatan tersebut selama dua periode.

MK diminta menafsirkan bahwa pembatasan tidak berlaku bagi presiden dan wakil presiden yang menjabat tidak berturut-turut alias ada jeda. Seorang yang terimbas larangan itu adalah Wakil Presiden periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla.

Selang seminggu muncul lagi gugatan di MK yang meminta uji materi Penjelasan Pasal 169 huruf n. Inti permohonan mereka adalah agar presiden dan wakil presiden boleh menjabat

lebih dari dua periode asalkan diselingi jeda. Alhasil, JK maupun Presiden 2004-2009 dan 2009-2014, Susilo Bambang Yudhoyono, boleh kembali ikut kontestasi setelah ada selang masa jabatan. Skenarionya mirip dengan langkah Presiden Rusia Vladimir Putin.

DAUR ULANG

Dua permohonan uji materi itu sebenarnya mewakili dinamika rapat Panitia Ad Hoc (PAH) lil MPR dalam Sidang Umum MPR 1999. Tim itulah yang merumuskan amendemen pertama terhadap UUD 1945 yang salah satu produknya adalah pasal pembatasan masa jabatan presiden dan wakilnya.

Dalam Buku IV Naskali Komprehensif Perubahan UUD 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002 tergambar suasana rapat PAH lil MPR yang berlangsung pada Oktober 1999. Kala itu, semua fraksi menyepakati Pasal 7 UUD 1945 diubah sebagaimana tuntutan Reformasi.

Pada rapat pertama 7 Oktober 1999, Anggota Fraksi Utusan Golongan Harun Kamil memberi usul bahwa dua periode jabatan presiden dan wakil presiden adalah berturut-turut. Namun, fraksi lain menyepakati periode jabatan kedua tidak mesti berkesinambungan dengan periode jabatan pertama.

"Jadi dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan. Bisa berturut-turut, bisa berselang," ujar Anggota Fraksi TNI/ Polri Hendi Tjaswadi.

Pada rapat ketiga dan keempat (9

dan 11 Oktober 1999), mulai timbul perdebatan lantaran ditampungnya dua altematif hasil kompilasi. Alternatif pertama adalah masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal dua periode, baik berturut-turut atau tidak.

Alternatif kedua diusulkan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) yang ingin agar setelah menjabat dua periode, seorang presiden dan wakil presiden boleh dipilih lagi asalkan ada masa tenggang. Salah satu alasan partai politik pemenang Pemilu 1999 itu adalah demi menjamin kontinuitas pembangunan.

Pada akhirnya, F-PDIP menerima usulan 11 fraksi lain yang melarang masa jabatan presiden dan wakil presiden lebih dari dua periode sekalipun ada jeda. Salah satu pertimbangan F-PDIP adalah sikap Fraksi TNI/Polri yang setuju dengan altematif pertama.

Kesepakatan F-PDIP mengakhiri perdebatan di dalam PAH HI MPR. Hasil rumusan amendemen Pasal 7 kemudian disahkan oleh Ketua MPR Amien Rais dalam Rapat Paripurna SU MPR 19 Oktober 1999. Isi Pasal 7 tidak berubah sampai sekarang, meskipun ada tiga kali lagi amendemen konstitusi sepanjang 2000-2002.

SUDAH SELESAI

Menurut Gum Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Salim Said, gugatan di MK tidak bisa dilepaskan dari perkembangan politik Indonesia termutakhir. Dia melihat partai koalisi pemerintah, khususnya PDIP dan

Partai Golkar, ingin Wapres JK bisa kembali mendampingi Jokowi dalam Pilpres 2019.

JK, kata Salim, paling pas untuk mensetrilkan Jokowi dari paparan isu primordial semenjak kasus mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Mantan Ketua Umum DPP Golkar tersebut mewakili kelompok Islam karena masih menjadi Penasihat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan dan alumni Himpunan Mahasiswa Islam.

Sejumlah hasil survei pun memperlihatkan elektabilitas JK cukup tinggi. Dengan rekam jejak sebagai politisi senior, JK juga paling kecil kemungkinan menghadapi resistensi dari barisan parpol pengusung Jokowi. "Masalah Pak JK adalah apakah di MK bisa secara hukum [maju lagi]," ujarnya.

Namun, Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (UPI) Lili Romli mengingatkan bahwa Pasal 7 UUD 1945 tidak bisa dilepaskan dari semangat Reformasi untuk membatasi kekuasaan presiden dan wakil presiden. Atas dasar itulah perubahan norma masa jabatan RI-1 dan Rl-2 dilakukan pada gelombang pertama amendemen konstitusi.

Dia berharap kepentingan politik jangka pendek tidak mengorbankan buah dari Reformasi itu. Bagi Romli, gugatan terhadap norma masa jabatan presiden dan wakil presiden di MK membuang-buang waktu karena UU Pemilu hanya menjalankan Pasal 7 UUD 1945.

Samdysara Saragih





Original Post

Vonis Gugatan HTI, Kuasa Hukum Pemerintah Yakin Menang

Media Online Cnnindonesia.com
2018-05-07

Jakarta, CNN Indonesia Tim kuasa hukum Menteri Hukum dan HAM menilai fakta-fakta yang muncul dalam persidangan gugatan pencabutan badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta, selama ini memperkuat posisi hukum pemerintah.

"Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada dalam persidangan selama ini, memperkuat posisi Menteri Hukum dan HAM," ujar anggota tim kuasa hukum Menkumham Achmad Budi Prayoga, Minggu (6/5) seperti dikutip dari Antara.

Majelis Hakim PTUN Jakarta dijadwalkan menyelenggarakan sidang pembacaan putusan gugatan HTI atas SK Menkumham yang membatalkan badan hukum organisasi itu pada Senin (7/5).

Budi Prayoga menyatakan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan menepis anggapan yang selama ini beredar, antara lain bahwa keputusan pencabutan status badan hukum perkumpulan HTI tidak sah, pemerintah melarang kegiatan dakwah yang dilakukan HTI, dan telah terjadi kesewenang-wenangan.

Ia menekankan latar belakang pencabutan status badan hukum HTI sesuai hukum tata negara.

Budi Prayoga juga menyampaikan pemerintah tidak mempersoalkan atau melarang dakwah-dakwah yang dilakukan HTI selama ini sebagai sebuah ajaran Islam.

Namun, kata dia, pencabutan badan hukum HTI karena perkumpulan itu memiliki ideologi dan tujuan yang sama dengan Hizbut Tahrir yang telah dibubarkan di berbagai negara.

"Hizbut Tahrir itu memiliki arti harafiah Partai Pembebasan yaitu semuanya bertujuan politis untuk merebut kekuasaan demi mewujudkan negara transnasional Islam dan menegakkan khilafah," ujarnya.

Budi pun mengutip keterangan salah satu saksi fakta yang dihadirkan HTI dalam proses sidang di PTUN yakni Farid Wadjdi. Kala itu, kata Budi, Farid menyampaikan apabila negara Khilafah tegak, maka Pancasila menjadi tidak ada.

Anggota tim kuasa hukum Menkumham lainnya Hafzan Taher menyatakan bahwa sebelum pemerintah mencabut status badan hukum HTI, perkumpulan HTI telah melakukan upaya-upaya untuk mendirikan negara transnasional Islam serta mengembangkan dan menyebarluaskan suatu paham atau sistem yang bertentangan dengan Pancasila.

Hal itu, kata dia, terbukti dari kegiatan-kegiatan HTI berupa video, buletin, matriks dan juga hal-hal yang telah disampaikan para ahli dan saksi.

Padahal, kata Hafzan, berdasarkan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila selaku ideologi negara, pembukaan UUD 1945 serta bentuk Negara Republik Indonesia, tidak dapat diubah.

Hari ini PTUN akan membacakan putusan sidang gugatan yang diajukan eks HTI atas pencabutan badan hukum perkumpulan tersebut. HTI dibubarkan sesuai dengan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU -30.AHA.01.08.2017 tentang pencabutan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian perkumpulan HTI.

Perkara TUN dengan No.211/G/201/PTUN.JKT ini dipimpin oleh Hakim Ketua Tri Cahya Indra Permana dengan dua Hakim Anggota Nelvy Christin dan Roni Erry Saputro, serta Panitera Pengganti Kiswono. (kid)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180507060127-12-296141/vonis-gugatan-hti-kuasa-hukum-pemerintah-yakin-menang



Original Post

KERUH KONTRAK AIR JAKARTA

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 42
2018-5-7

KERUH KONTRAK AIR JAKARTA

Tanpa setahu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, PAM Jaya mengajukan perubahan kontrak dengan swasta. Dituding sebagai upaya memperpanjang kontrak baru.

PERCAKAPAN dalam grup WhatsApp tim Gubernur DKI Jakarta tiba-tiba riuh pada Rabu pagi, 21 Maret lalu. Sumber hirukpikuk itu adalah jadwal dadakan Gubernur Anies Baswedan untuk menyaksikan penandatanganan restrukturisasi kontrak antara Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta (PAM Jaya) dan PT Aetra Air Jakarta serta PT PAM Lyon-naisejaya di Balai Kota.

Salah seorang anggota grup itu lalu mewanti-wanti agar Anies mencermati acara tersebut. Penyebabnya, undangan acara baru masuk ke tim gubernur sehari sebelumnya. Pada jam yang diagendakan, Anies akhirnya tak datang. Acara penekenan kontrak baru pun terpaksa ditunda.

Sore harinya saat mengunjungi Kantor Kelurahan Tamansari, Anies mengaku tak pernah mendapat laporan dari Direktur Utama PAMJaya, Erlan Hidayat, soal restrukturisasi perjanjian. Menurut dia, draf kontrak itu baru diterima mendekati acara penekenan. "Kalau mau tanda tangan, laporkan dulu isinya," kata Anies. "Saya tak mau Balai Kota menjadi tempat tanda tangan tapi saya tak tahu isinya."

Pengelolaan air di Ibu Kota menjadi polemik sejak 12 warga Jakarta menggugat privatisasi air ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada November 2012. Menjadi tergugat antara lain Presiden, Menteri Keuangan, Gubernur Jakarta, sampai PAM Jaya. Hakim mengabulkan gugatan dan memerintahkan penghentian privatisasi.

Pengadilan Tinggi Jakarta sempat menganulir vonis tersebut pada Maret 2015. Di tingkat kasasi, pada April 2017, Mahkamah Agung kembali memenangkan gugatan warga dan memerintahkan penyetopan pengelolaan air dari hulu hingga hilir oleh perusahaan swasta. Namun Kementerian Keuangan melayangkan permohonan peninjauan kembali sehari setelah Anies menolak penandatanganan restrukturisasi kontrak.

Penyebab sebenarnya Anies menolak hadir dalam penandatanganan adalah ia tak mau restrukturisasi kontrak sebagai upaya diam-diam untuk memperpanjang kontrak pengolahan air oleh swasta. Kontrak yang diteken pada 1997 itu baru berakhir pada 2023. Menurut sejumlah orang dekat Anies, sang Gubernur heran karena kontrak yang akan berakhir lima tahun lagi itu direstrukturisasi jauh-jauh hari.

Direktur Utama PAM Jaya, Erlan Hida-

yat, menampik anggapan bahwa restrukturisasi perjanjian memuat perpanjangan kontrak dengan tambahan waktu 25 tahun seperti kerja sama sebelumnya. "Tidak ada perpanjangan. Itu dusta," ujar Erlan kepada wartawan Tempo, Devy Emis. Dalam draf yang batal diteken, Palyja dan Aetra menyatakan berkomitmen mengembalikan pengelolaan air kepada pemerintah hanya pada tahap manajemen air baku dan layanan pelanggan. Tapi mereka masih mengendalikan instalasi pengelolaan air dan jaringan distribusi hingga kontrak berakhir.

Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Amin Subekti menegaskan timnya akan melaksanakan putusan Mahkamah Agung. "Kami akan mengikuti semua regulasi soal pengelolaan air," kata Amin. Anggota tim lainnya, Bambang Widjojanto, mengatakan akan dibentuk satuan tugas khusus untuk mengkaji

berbagai opsi. Termasuk menghitung untung-rugi jika kontrak dengan Palyja dan Aetra diputus sebelum waktunya. "Diputus pada 2023 pun harus ada uang yang dibayar. Diputus sekarang juga pasti ada negosiasi," kata mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ini.

Pengelolaan air Jakarta jadi keruh dengan adanya jejak Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Saat pertama kali bermitra dengan PAM Jaya pada 1997, mayoritas saham Aetra yang saat itu masih bernama PT Thames PAM Jaya dikuasai Thames Water Overseas Limited. Pada 2007, Acua-tico Pte Ltd mengambil alih mayoritas saham PT Thames PAM Jaya. Saat itu, Acua-tico dimiliki PT Recapital Advisors, perusahaan yang didirikan Sandiaga bersama pengusaha Rosan Perkasa Roeslani, kini Ketua Kamar Dagang dan Industri.

Ketika terpilih menjadi wakil gubernur, Sandiaga menjual kepemilikan sahamnya di sejumlah perusahaan, termasuk Acua-tico. Moya Indonesia Holdings mengakuisisi semua saham Acuatico pada 8 Juni 2017, dua bulan setelah Mahkamah Agung memenangkan gugatan warga soal penghentian privatisasi air. Berdasarkan laporan Moya Holdings Asia-induk Moya Indone-sia-ke bursa Singapura, harga saham yang dibayarkan mencapai US$ 92,87 juta atau setara dengan Rp 1,3 triliun.

Sejak tiga tahun lalu, hampir 70 persen saham Moya Holdings dikuasai Tamaris Infrastructure Private Limited, yang berkantor di Singapura. Pengendali saham Tamaris adalah Anthony Salim yang namanya berada di balik delapan lapis perusahaan di atasnya. Di Indonesia, bisnis Salim ditopang salah satunya oleh PT Indofood Sukses Makmur. "Tamaris yang teranliasi Salim Group ikut berpartisipasi di Moya Holdings dengan kesamaan visi memperbaiki pelayanan air bersih," ujar Direktur Utama Moya Indonesia Irwan Dinata lewat surat elektronik.

Pemegang saham Moya Holdings mempercayakan kursi direktur utama kepada Mohammad Syahrial. Dia adalah bekas Direktur Utama Perusahaan Pengelola Aset. Berdasarkan akta yang tercatat di Singapura, alamat Syahrial tertera di Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rumah itu hanya berjarak kurang dari 200 meter dari rumah Sandiaga yang sama-sama berada di kawasan elite tersebut.

Irwan Dinata mengklaim pembelian sa-

ham Aetra melalui Acuatico bertujuan meningkatkan distribusi air pipa yang baru melayani 30 persen penduduk Indonesia. Dia tak menampik bahwa aksi korporasi perusahaan dilakukan di tengah gugatan warga di pengadilan. "Kami juga akan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung."

Wakil Gubernur Sandiaga Uno mengatakan pelepasan saham berarti ia tak cawe-cawe dalam pengelolaan air di Jakarta. Ia mengklaim sudah berancang-ancang melepas semua bisnisnya sejak memutuskan masuk Partai Gerindra pada 2015. Setelah menjadi pejabat publik, ia mengaku sudah tidak mengurus perusahaan, termasuk Recapital, yang sempat menguasai Aetra. Sandiaga mengatakan ia hanya mendapat laporan ketika sahamnya laku terjual. "Perintah saya jelas, semua bisnis yang berpotensi konflik kepentingan mohon dilepas," katanya.

Sandiaga juga menyatakan mendukung agar pengelolaan air kembali ke tangan pemerintah. Dia meminta Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan membahas putusan Mahkamah Agung. Ketua TGUPP Amin Subekti ditugasi mencermati konten perjanjian, sementara Ketua TGUPP Bidang Harmonisasi Rikrik Rizkiyana diberi mandat mengkaji aspek hukum. "Kami sudah sampai pada posisi mengembalikan pengelolaan air itu ke pemerintah," ujarnya.

Peneliti Amrta Institute, lembaga pemerhati pengelolaan air, Nila Ardhianie, menilai pemerintah DKI sebenarnya bisa lebih cepat merebut kembali tata kelola air di Ibu Kota. Caranya dengan membeli saham perusahaan swasta pengelola air. Sayang, kata Nila, langkah itu tidak dilakukan.

Selang tiga bulan setelah aksi korporasi Moya Indonesia, Palyja-mitra PAM Jaya lainnya yang mengelola air di timur Jakar-ta-juga punya pemilik baru. Suez Environment, yang berbasis di Prancis, melepas semua sahamnya di Palyja ke Cantonment Investments Limited dan Belle Peau PTE Limited. Dalam laporan finansial Suez 2017, penjualan Palyja menyumbang pendapatan kotor Rp 170 miliar ke kas perusahaan.

Nila Ardhianie menilai penjualan saham Palyja terlampau murah dan sebenarnya bisa dibeli langsung oleh pemerintah DKI dari tangan Suez Environment. Apalagi pemerintah masih menyimpan penyertaan modal pemerintah di kas PT Jakarta Propertindo senilai Rp 650 miliar. Modal itu

memang diplot sejak 2013 untuk membeli Palyja saat Joko Widodo menjadi Gubernur Jakarta dan Budi Karya Sumadi, kini Menteri Perhubungan, menjabat Direktur Utama PTJakpro.

Menurut Nila, penjualan saham harus diketahui oleh pihak yang terikat kerja sama, yaitu PAM Jaya. "Kalau PAM sudah tahu, kenapa dibiarkan lepas dengan harga murah?" Andai saham itu bisa dikuasai, kata Nila, pemerintah DKI bakal lebih mudah menguasai kembali pengelolaan air.

Direktur PAM Jaya Edan Hidayat, yang

menjabat Direktur Administrasi dan Keuangan PTJakpro pada 2014-2015, enggan berspekulasi jika pemerintah DKI membeli saham mitranya. "Saham itu sudah mau dikasih ke pemerintah provinsi. Tapi buat apa? Sudah tidak ada nilainya juga," ujar Erlan, tanpa menjelaskan lebih lanjut kenapa restrukturisasi kontrak antara PAM Jaya, Palyja, dan Aetra seperti tergesa-gesa diajukan.

RAYMUNDUS RIKANG/ PRAMONO/DEVY ERNIS/ANGELINA ANJAR/BUDIARTI UTAMI PUTRI





Original Post

Sejumlah Kejanggalan Putusan

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-5-7

Sejumlah Kejanggalan Putusan

Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang menganulir putusan Mahkamah Agung ihwal PT Kallista Alam kini menjadi sorotan. Koalisi Antimafia Hutan menuding putusan Pengadilan Negeri Meulaboh itu mencederai hukum sekaligus menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum terhadap kalangan mafia perusak hutan. Koalisi juga menemukan sejumlah kejanggalan dalam putusan tersebut.

1. Pengadilan Negeri Meulaboh menunda eksekusi setelah Mahkamah Agung menolak kasasi PT Kallista.

2. Pengadilan Negeri Meulaboh menganulir putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap. Padahal, secara hierarki, pengadilan negeri berada di bawah Mahkamah Agung.

3. Pengadilan Negeri Meulaboh mengabulkan permintaan PT Kallista untuk terlepas dari seluruh tanggungjawab kerusakan lingkungan, padahal obyek gugatan PT Kallista hanya pada sebagian lahan.

MAYA AYU PUSPITASARI





Original Post

Mahkamah Agung Akan Periksa Ketua Pengadilan Meulaboh

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-5-7

Mahkamah Agung Akan Periksa Ketua Pengadilan Meulaboh

Said Hasan dianggap menghalangi eksekusi PT Kallista Alam

Maya Ayu Puspitasari

maya.puspitasari@tempo. co. id

JAKARTA - Badan Pengawas Mahkamah Agung bakal memeriksa hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, Said Hasan, karena menganulir putusan Mahkamah Agung perihal gugatan pembakaran hutan oleh PT Kallista Alam. Juru bicara Mahkamah Agung (MA), Suhadi, mengatakan hari ini tim Bawas MA terbang ke Meulaboh untuk meminta klarifikasi dari Said yang sekaligus menjabat Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh. "Akan ditanya apa dasarnya dia melakukan putusan seperti itu," kata Suhadi kepada Tempo, kemarin.

Kasus ini bermula pada 8 Januari 2014 ketika Pengadilan Negeri Meulaboh mengabulkan

gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengadilan menyatakan PT Kallista terbukti bersalah telah membuka lahan tanpa izin dengan membakar tanah gambut yang memiliki ketebalan lebih dari tiga meter. Atas perbuatannya itu, PT Kallista dihukum membayar ganti rugi kepada negara sebesar Rp 114,3 miliar. Selain itu, perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Suak Bahong, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, tersebut harus membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp 251,765 miliar.

PT Kallista lantas mengajukan banding namun ditolak oleh Pengadilan Tinggi Aceh. Kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan PT Kallista juga ditolak oleh MA. Meski begitu, Pengadilan Ne-

geri Meulaboh justru mengeluarkan surat penundaan eksekusi. Bahkan pada 25 April lalu Said Hasan mengeluarkan putusan gugatan ini yang menyatakan Mahkamah Agung tak bisa meminta pertanggungjawaban Kallista. Putusan itu didasari pernyataan PT Kallista bahwa koordinat gugatan perdata yang dicantumkan Kementerian Lingkungan Hidup dalam putusan hukum tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan atau error in objecto.

Kuasa hukum Gerakan Masyarakat Aceh Menggugat (Geram), Nurul Ikhsan, mengatakan persoalan error in objecto tidak seharusnya diangkat kembali karena obyek tersebut telah diperiksa dalam semua proses sidang. "Hakim di setiap tingkat juga telah menyatakan bahwa tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum," katanya.

Menurut Nurul,Said telah keliru dalam menerapkan hukum. Dengan menganulir putusan MA, Pengadilan Meulaboh telah menyebabkan PT Kallista bebas dari segala tanggung jawab hukum. Untuk itu, ia meminta MA mencopot dan mengganti Said sebagai Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh karena dianggap menghambat eksekusi.

Saat dimintai konfirmasi, Said mengatakan ia menunda eksekusi PT Kallista karena adanya kekeliruan titik koordinat. "Yang tidak sesuai dengan fakta yang digugat sebelumnya," ujarnya, kemarin. Selain itu, ujarnya, obyek yang hendak dieksekusi sudah dikuasai masyarakat. "Atas hal tersebut, untuk sementara eksekusi kami tunda."

Menurut Said, hasil pengukuran BPN dan saksi ahli telah menyatakan koordinat dalam putusan terdahulu terbukti keliru.

Hal itulah yang kemudian menjadi dasarPNMeulaboh menyatakan putusan MA tidak memiliki kekuatan eksekutorial dalam kasus PT Kallista. "Terkait de-

ngan pengawasan yang dilakukan MA besok (hari ini), bagi kami, itu hal penting, biar tahu persoalan yang sebenarnya," ujarnya.

MAYA AYU PUSPITASARI /AGUNG S/ Maya Ayu Puspitasari





Original Post

PTUN gelar sidang putusan gugatan HTI

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-05-07

Jakarta (ANTARA News) - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta menggelar sidang pembacaan putusan gugatan eks perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Jakarta, Senin.

Berdasarkan agenda yang diterima, sidang pembacaan putusan Perkara TUN dengan No.211/G/201/PTUN.JKT ini akan dimulai pukul 09.00 WIB, dan dipimpin oleh Hakim Ketua Tri Cahya Indra Permana SH MH, Hakim Anggota Nelvy Christin SH MH dan Roni Erry Saputro SH MH, serta Panitera Pengganti Kiswono SH MH.

Juru bicara pihak eks HTI Ismail Yusanto berharap Majelis Hakim mengabulkan gugatan HTI seluruhya. Menurut dia, selama persidangan Pemerintah tak dapat membuktikan kesalahan HTI.

"Majelis hakim wajib membatalkan putusan pemerintah yang mencabut status badan hulum perkumpulan HTI," ujar Ismail di Jakarta, Senin.

Sementara anggota tim kuasa hukum Menkumham Achmad Budi Prayoga mengatakan fakta-fakta yang muncul dalam 17 persidangan selama ini menguatkan posisi hukum pemerintah.

Baca juga: Ahli hukum administrasi jelaskan dasar pembubaran HTI

"Fakta-fakta yang muncul dalam persidangan menepis anggapan yang selama ini beredar, antara lain bahwa keputusan pencabutan status badan hukum perkumpulan HTI tidak sah, pemerintah melarang kegiatan dakwah yang dilakukan HTI, dan telah terjadi kesewenang-wenangan," jelas Achmad.

Ia menekankan latar belakang pencabutan status badan hukum HTI sesuai Hukum Tata Negara.

Baca juga: Menkumham hadirkan ahli sosiologi politik Islam di sidang HTI
Baca juga: Ahli sosiologi sebut HTI haramkan Pancasila dan pemiluPewarta: Rangga Pandu Asmara JinggaEditor: AA AriwibowoCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/707590/ptun-gelar-sidang-putusan-gugatan-hti



Original Post

Media