Tak Terima Dibubarkam, Eks HTI Banding Putusan PTUN - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-08

Jakarta - Juru bicara eks perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto akan melakukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta yang menolak gugatan atas pencabutan badan hukum HTI.

"Kita akan melakukan upaya banding. Banding adalah ikhtiar kita menolak kedzaliman," ujar Ismail saat berorasi di hadapan ratusan simpatisan HTI sesusai mengikuti sidang putusan di PTUN Jakarta, Senin (7/5).

Ismail menilai Majelis Hakim dalam putusannya secara jelas mempersalahkan dua hal, yakni kegiatan dakwah yang dilakukan HTI dan penegakkan khilafah. "Ini bukan soal HTI, tapi soal kegiatan dakwah dan menegakkan khilafah yang dipermasalahkan. Dakwah adalah kegiatan mulia, wajib bagi setiap muslim, dan perintah rasullullah," tegas Ismail.

Menurut dia, HTI telah didzalimi pemerintah melalui keputusan pencabutan badan hukum yang dzalim dan diperkuat putusan pengadilan yang dinilainya juga dzalim. Dia menekankan upaya mengajukan banding adalah ikhtiar dalam menolak kedzaliman itu.

Sementara tim kuasa hukum pemerintah menyatakan upaya banding merupakan hak yang dapat ditempuh oleh eks HTI terhadap putusan PTUN.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta menolak gugatan eks perhimpunan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk seluruhnya, melalui sidang pembacaan putusan di Jakarta, Senin. "Dalam eksepsi permohonan yang diajukan penggugat tidak diterima seluruhnya, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, dan membebankan biaya perkara sebesar Rp 445.000," ujar Hakim Ketua Tri Cahya Indra Permana SH MH saat membacakan putusan gugatan eks HTI di PTUN DKI Jakarta, Senin.

Menurut Majelis Hakim, HTI terbukti menyebarkan dan memperjuangkan paham khilafah, sesuai dalam video Muktamar HTI tahun 2013. Majelis mengatakan pemikiran khilafah sepanjang masih dalam sebatas konsep dipersilakan. Namun bila sudah diwujudkan dalam aksi yang berupaya mengganti Pancasila maka dapat berpotensi perpecahan.

Dalam gugatannya, HTI meminta agar SK Nomor AHU-30.A.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Status Hukum ormas tersebut dibatalkan. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebelumnya mencabut status badan hukum ormas HTI. Pencabutan dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pemerintah memilih menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Perppu ini dibuat setelah pemerintah mengumumkan upaya pembubaran ormas HTI yang dianggap anti-Pancasila.

http://www.beritasatu.com/satu/491429-tak-terima-dibubarkam-eks-hti-banding-putusan-ptun.html



Original Post

PTUN Tolak Gugatan Eks HTI - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-08

Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta menolak gugatan eks perhimpunan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk seluruhnya, melalui sidang pembacaan putusan di Jakarta, Senin.

"Dalam esksepsi permohonan yang diajukan penggugat tidak diterima seluruhnya, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, dan membebankan biaya perkara sebesar Rp 445.000," ujar Hakim Ketua Tri Cahya Indra Permana SH MH saat membacakan putusan gugatan eks HTI di PTUN DKI Jakarta, Senin (7/5).

Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengeluarkan putusan antara lain, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang selama ini telah menyampaikan pandangan dakam sidang.

Majelis Hakim juga mengatakan dalam aturan yang berlaku diatur bahwa ormas dapat dibubarkan apabila menyangkut tiga hal yakni atheis, menyebarkan paham komunis, dan berupaya mengganti Pancasila.

Menurut Majelis Hakim, HTI terbukti menyebarkan dan memperjuangkan paham khilafah, sesuai dalam video Muktamar HTI tahun 2013 silam.

Majelis mengatakan pemikiran khilafah sepanjang masih dalam sebatas konsep dipersilakan. Namun bila sudah diwujudkan dalam aksi yang berupaya mengganti Pancasila maka dapat berpotensi perpecahan.

"Bukti video Muktamar HTI 2013, menunjukkan Penggugat sudah melaksanakan muktamar khilafah, mengajak peserta menegakkan khilafah. Fakta hukumnya dalam muktamar itu Ketua Umum HTI mengajak mengubah prinsip kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan di tangan Allah. Cukup bagi hakim menyatakan bahwa penggugat telah terbukti wujudkan khilafah," ujar Hakim Anggota Roni Erry.

Sesuai putusan dibacakan, orator simpatisan eks HTI segera mengingatkan massa agar tidak bertindak onar. Menurut orator itu, putusan Hakim PTUN juga merupakan kehendak Allah.

Para simpatisan eks HTI lalu melakukan sujud syukur dan menyatakan bahwa dakwah yang dilakukan akan terus dijalankan. Mereka menyatakan bahwa dakwah tidak bisa dihentikan oleh manusia.

HTI dibubarkan sesuai dengan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU -30.AHA.01.08.2017 tentang pencabutan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian perkumpulan HTI.

Perkara TUN dengan No.211/G/201/PTUN.JKT ini dipimpin oleh Hakim Ketua Tri Cahya Indra Permana SH MH, Hakim Anggota Nelvy Christin SH MH dan Roni Erry Saputro SH MH, serta Panitera Pengganti Kiswono SH MH.

http://www.beritasatu.com/satu/491424-ptun-tolak-gugatan-eks-hti.html



Original Post

KPK Sita 20 Mobil Milik Bupati Mojokerto - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-08

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 20 unit kendaraan roda empat atau mobil milik Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa yang menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Dengan demikian, KPK sudah menyita 33 kendaraan terkait kasus gratifikasi ini.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, 20 unit mobil itu disita saat tim menggeledah sejumlah lokasi pada Jumat (4/5) dan Sabtu (5/5).

"Tim menyita 20 kendaraan roda empat dalam proses penyidikan dugaan gratifikasi oleh tersangka MKP(Mustofa Kamal Pasa)," kata Febri saat dikonfirmasi, Senin (7/5).

Febri memaparkan, 20 kendaraan yang disita itu diantaranya, Nissan Xtrail tahun 2004, Nissan Navara sebanyak tiga unit, Toyota Fortuner 2003, Toyota Camry 2003, Toyota Yaris tahun 2015, Toyota Kijang Innova, Mitsubishi Pajero 2 unit, Grandis 2006, dan Suzuki Swift tahun 2006 dua unit. Kemudian, Suzuki A1J3 tahun 2004, Suzuki Katana 1993, Honda Jazz tahun 2008, New Picanto 2010, KIA New Rio tahun 2012, dan Daihatsu TAFT tahun 1997.

Sebelumnya, tim penyidik telah menyita 13 kendaraan yang terdiri dari enam unit mobil dengan rincian satu unit Toyota Innova, satu unit Toyota Innova Reborn, satu unit Range Rover Evoque, satu unit Subaru, satu unit Daihatsu Pickup dan satu unit Honda CRV. Kemudian lima unit Jetski, dan dua unit sepeda motor.

"Penyidik terus mengembangkan informasi dugaan penerimaan gratifikasi lain oleh MKP," katanya.

Dalam mengusut kasus ini, tim penyidik memeriksa 15 orang saksi di Polres Mojokerto, pada Senin (7/5). Dalam pemeriksaan ini, tim penyidik mencecar belasan saksi yang berasal dari sejumlah perusahaan konstruksi itu mengenai proyek-proyek pembangunan jalan di lingkungan Pemkab Mojokerto.

"Sebelumnya pada tanggal 4 Mei 2018, Penyidik KPK juga memeriksa 18 saksi dari unsur Pegawai di LPSE, Dinas PU dan swasta," kata Febri.

Diketahui, KPK menetapkan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan kasus dugaan gratifikasi. Penetapan ini dilakukan KPK berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Dalam kasus pertama, Mustofa selaku Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan 2016-2021 diduga telah menerima suap dari Permit and Regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastucture, Ockyanto dan Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, Onggo Wijaya. Mustofa diduga menerima suap sebesar Rp 2,7 miliar dari kedua pengusaha tersebut untuk memuluskan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan izin mendirikan bangunan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Mustofa disangkakan melanggar Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara, Onggo Wijaya dan Ockyanto yang menyandang status tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.Tak hanya kasus suap, Mustofa juga menyandang status tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi.

Dalam kasus ini, status tersangka juga disematkan KPK terhadap Zainal Abidin selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto periode 2010-2015. Dalam kasus ini, Mustofa dan Zainal diduga menerima fee atas proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto. Total fee yang diterima keduanya dari proyek-proyek itu mencapai Rp 3,7 miliar.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Mustofa dan Zainal dijerat dengan Pasal 12 B Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

http://www.beritasatu.com/satu/491438-kpk-sita-20-mobil-milik-bupati-mojokerto.html



Original Post

KPK Perpanjang Penahanan Keponakan Novanto - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-08

Jakarta - Irvanto Hendra Pambudi, keponakan mantan Ketua DPR, Setya Novanto nampaknya harus lebih lama mendekam di sel tahanan. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan memperpanjang masa penahanan tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP itu.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, penahanan Irvanto diperpanjang selama 30 hari ke depan terhitung sejak 8 Mei 2018. Dengan demikian, Direktur PT Murakabi Sejahtera itu bakal mendekam di sel tahanan setidaknya hingga 6 Juni 2018.

"Terhadap IHP (Irvanto Hendra Pambudi) dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari dari tanggal Tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan 6 Juni 2018," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Senin (7/5).

Febri menambahkan, pada hari ini, tim penyidik KPK memeriksa PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo yang juga telah berstatus tersangka. Anang diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Irvanto.

"Anang diperiksa sebagai saksi untuk IHP," kata Febri.

Irvanto sendiri enggan menjawab saat dikonfirmasi awak media mengenai kasus yang menjeratnya. Usai diperiksa tim penyidik, Irvanto langsung bergegas masuk ke mobil tahanan KPK.

Diketahui, Irvanto diduga turut menerima aliran dana dan turut bersama-sama sejumlah pihak terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP tahun 2011-2012. Dalam perkara ini, KPK telah menjerat sejumlah pihak, termasuk Novanto yang merupakan paman Irvanto. Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar itu telah dieksekusi ke Lapas Sukamiskin untuk menjalani masa hukuman 15 tahun pidana penjara seperti vonis Pengadilan Tipikor Jakarta.

http://www.beritasatu.com/satu/491451-kpk-perpanjang-penahanan-keponakan-novanto.html



Original Post

Penyuap Bupati Kukar Dituntut 4,5 Tahun Penjara - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-08

Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)) menuntut Direktur Sawit Golden Prima (PT SGP), Hery Susanto Gun (Abun) untuk dihukum 4 tahun 6 bulan pidana penjara. Tak hanya itu Jaksa KPK juga menuntut Abun untuk membayar denda sebesar Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan.

"Menuntut, terdakwa telah terbukti bersalah dalam dakwaan pertama dengan pidana penjara selama empat tahun enam bulan dan denda sebesar Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan," kata Jaksa KPK, Dame Maria Silaban saat membacakan tuntutan terhadap Abun di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (7/5).

Jaksa meyakini Abun telah menyuap Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif, Rita Widyasari sebesar Rp 6 miliar dalam beberapa tahap. Uang suap tersebut untuk memuluskan izin lokasi keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit yang akan digarap oleh PT SGP.

Atas tindak pidana ini, Jaksa meyakini Abun telah melanggar Pasal 5 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Adapun, hal-hal yang memberatkan tuntutan Abun yakni, perbuatannya tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Jaksa juga berpandangan Abun berbelit-belit selama persidangan.

http://www.beritasatu.com/satu/491459-penyuap-bupati-kukar-dituntut-45-tahun-penjara.html



Original Post

Soal HTI, MUI Hormati Putusan PTUN - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-08

Jakarta - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi mengimbau kepada semua pihak untuk menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memutuskan untuk mengesahkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"MUI berpendapat bahwa hakim memiliki kewenangan dan hak prerogatif untuk menilai dan memutus perkara," kata Zainut di Jakarta, Senin (7/5).

Menurut dia, Majelis Hakim PTUN berketetapan bahwa SK Kemenkumham tentang pembubaran HTI sesuai dengan aturan.

Untuk itu, kata dia, tidak ada satu kekuatan yang dapat mengintervensi karena hakim memiliki independensi dan kemerdekaan dalam memutus sebuah perkara.

Dia mengatakan dengan ditolaknya gugatan HTI terhadap pemerintah itu, Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang Pencabutan Status Badan Hukum HTI dinyatakan tetap berlaku.

"Majelis hakim menilai surat keputusan Kemkumham yang mencabut status badan hukum HTI sudah sesuai dengan prosedur," kata dia.

MUI, kata dia, mengimbau kepada pihak HTI untuk bisa menerima putusan hakim tersebut dengan lapang dada.

Jika HTI tidak puas dengan keputusan tersebut, kata dia, HTI dapat menempuh jalur hukum melalui banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang ada.

http://www.beritasatu.com/satu/491476-soal-hti-mui-hormati-putusan-ptun.html



Original Post

Sekjen PBNU Ajak Eks HTI Gabung ke Nahdlatul Ulama - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-08

Jakarta - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Helmy Faishal Zaini mengajak mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia untuk bergabung dengan keluarga besar NU dalam berdakwah Islam.

"Mari bergabung dengan NU untuk mewujudkan dakwah Islam yang damai dan toleran dalam bingkai NKRI dan Pancasila," kata Helmy di Jakarta, Senin (7/5).

Dia juga mengajak setiap pihak yang selama ini tergabung dan berafiliasi dengan HTI untuk bergabung bersama ormas-ormas lain yang ada.

Nahdlatul Ulama, kata dia, menyambut baik putusan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan yang diajukan pihak HTI terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menurut dia, Nahdlatul Ulama konsisten untuk mendukung pemerintah dalam upaya melawan segala bentuk atau tindakan dan juga perkumpulan yang melawan Pancasila.

"Segala bentuk dan upaya yang bertujuan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara akan terus kami tentang dan lawan," katanya.

Helmy mengatakan bahwa segala bentuk dan upaya yang bertentangan dengan ideologi Pancasila harus ditindak tegas.

Penerbitan Perppu Ormas tahun 2017 merupakan respon dan tindakan yang sangat tepat yang dilakukan oleh pemerintah.

"PBNU mendukung. Karena selama ini belum ada pengaturan-pengaturan yang lebih teknis soal hal itu. Jadi perppu ini kan adalah dalam rangka melakukan hal-hal yang dianggap diperlukan oleh negara," kata dia.

Dalam pandangan Helmy, Perppu Ormas menjadi sangat penting keberadaannya agar pemerintah bisa menangkal gerakan-gerakan atau benih ke arah terorisme, radikalisme atau ormas yang terbukti bertentangan dengan ideologi negara atau Pancasila.

"Apapun risikonya, kami mendukung," katanya.

http://www.beritasatu.com/satu/491498-sekjen-pbnu-ajak-eks-hti-gabung-ke-nahdlatul-ulama.html



Original Post

HEADLINE Pembubaran HTI Disahkan PTUN, Tamat?

Media Online liputan6com
2018-05-08

Liputan6.com, Jakarta - Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tak cukup lagi menampung massa yang ingin menghadiri persidangan, Senin 7 Mei 2018. Sejak pagi, Jalan A Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, yang berada di depan gedung PTUN sudah dipenuhi ratusan orang.

Mereka adalah massa eks ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yangmengawal sidangputusan majelis hakim terkait gugatan terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Eks HTI meminta majelis hakim untuk menunda pelaksanaan surat pembubaran ormas itu. Namun, harapan mereka kandas.

"Menolak permohonan penundaan surat keputusan yang diajukan penggugat, dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Tri Cahya Indra Permana sambil mengetukkan palu tanda sidang telah berakhir.

Juru bicara eks HTI Ismail Yusanto pun bereaksi dengan putusan tersebut. "Kami tidak akan menerima, kami akan melakukan upaya hukum berikutnya yaitu banding," kata dia usai persidangan.

Niat itu pun diamini Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Dia mengatakan eks HTI masih bisa menempuh proses hukum lain jika merasa belum puas dengan putusan majelis hakim PTUN Jakarta. Yang penting, jangan gaduh.

"Itu (mengajukan banding) sesuai dengan koridor hukum, konstitusional. Kalau tidak puas bisa ajukan banding, ini negara hukum, negara demokrasi, tidak puas ya banding, jangan ada sikap kontraprodutif," ujar Yasonna kepada Liputan6.com, Senin petang.

Yang jelas, sebagai pihak yang memutuskan pembubaran HTI, dia menerima putusan pengadilan yang menolak gugatan karena merasa telah mengajukan bukti yang kuat selama persidangan.

"Kita menyambut baik, saya kira dari argumentasi dan jawaban gugatan dan dalil-dalil hukum yang kita sampaikan, apa yang kita sebut pembubaran organisasi tidak sejalan dengan ideologi itu akhirnya diputus pengadilan," ujar Yasonna.

Namun demikian, dia tetap meminta masyarakat bersikap tenang atas putusan pengadilan. Apalagi Menteri Yasonna yakin, sebelum sidang putusan ada tekanan yang kuat terhadap pengadilan.

"Kita harap juga seluruh anggota masyarakat menyikapi secara arif. Dan, jangan buat kegaduhan. Kita sudah antisipasi putusan itu akan ada tekanan ke pengadilan, kita harapkan damai saja," pungkas dia.

Hal senada diungkapkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Dia mengatakan penolakan PTUN Jakarta atas gugatan eks HTI sudah tepat.

HTI, menurut dia, masih bisa menempuh jalur hukum lainnya jika tidak bisa menerima.

"Putusan PTUN menurut saya sudah sesuai dengan hukum. Ada pun HTI bisa saja melakukan banding dan nantinya terus ke kasasi. Itu hak bagi setiap warga negara dan organisasi-organisasi, jadi tak perlu diributkan," jelas Mahfud saat dihubungi Liputan6.com, Senin petang.

Dia juga tak melihat adanya kesalahan prosedur setelah keluarnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 yang menyatakan HTI dibubarkan dan tak boleh lagi beraktivitas.

"Di dalam hukum administrasi negara, sanksi memang bisa dijatuhkan lebih dulu dan jika yang dijatuhi sanksi keberatan bisa berperkara ke PTUN. Beda dengan dalam hukum pidana yang sanksinya hanya bisa diputus lebih dulu oleh pengadilan baru hukuman dieksekusi," tegas Mahfud.

Infografis Hizbut Tahrir dilarang (Liputan6.com/Triyasni)Namun, pendapat berbeda diungkapkanJuru bicara eks HTI Ismail Yusanto. Apa pun alasannya, dia tetap merasa bahwa majelis hakim PTUN sama sekali tidak mempersoalkan proses pembubaran, melainkan hal-hal yang bersifat materil dan harusnya disidangkan di pengadilan negeri.

"Dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim terlihat bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah pengadilan terhadap dua hal. Pengadilan terhadap ide khilafah dan pengadilan terhadap dakwah," kata Ismail.

Dia pun merasa penghakiman terhadap khilafah dan dakwah tersebut telah membuat HTI dan anggotanya menjadi pesakitan dari keputusan pengadilan yang jauh dari keadilan.

Namun, tudingan HTI bahwa majelis menghakimi dakwah dibantah dalam putusan hakim.

Majelis hakim berpendapat, HTI salah bukan karena berdakwah, tapi lantaran berniat mendirikan kilafah.

Saksikan video terkait di bawah ini

Pengadilan Tata Usaha Negara menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI atas Menteri Hukum dan HAM.

1 dari 4 halamanSalah Sejak Lahir?Suasana sidang putusan gugatan HTI diajukan di PTUN Jakarta, Senin (7/5). Sebelumnya, HTI mengajukan gugatan terhadap Menkumham ke PTUN dengan nomor 211/G/2017/PTUN.JKT pada 13 Oktober 2017. (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tidak serta merta saat memutuskan menolak gugatan dari eks ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hakim Ketua Tri Cahya Indra Permana dan hakim anggota Nelvy Christin serta Roni Erry Saputro juga memaparkan alasan yang menjadi pertimbangan majelis hakim saat mengambil putusan.

Salah satunya, bukti kuat bahwa HTI ingin mendirikan negara khilafah di Indonesia -- sebuah negara yang berdaulat.

"Menimbang bahwa karena penggugat (HTI) sudah terbukti ingin mendirikan negara khilafah Islamiyah di NKRI tanpa ikut pemilu dan hal tersebut sudah dalam bentuk aksi dan bukan hanya konsep atau pemikiran," ucap Ketua Majelis Hakim Tri Cahya Indra Permana dalam sidang di PTUN Jakarta, Senin (7/5/2018).

Menurut dia, hal itu terlihat dari bukti-bukti yang ditampilkan saat persidangan berlangsung. Salah satu bukti yang dipertimbangkan majelis hakim ialah buku Struktur Negara Khilafah yang diterbitkan HTI pada 2005.

"Menimbang bahwa buku Struktur Negara Khilafah yang diterbitkan HTI 2005, penggugat memandang demokrasi adalah sistem kufur karena menjadikan kewenangan ada di tangan manusia, bukan pada Allah. Dengan demikian, penggugat tidak menghendaki adanya pemilu," ucap Tri.

Menurut majelis hakim, perjuangan mendirikan khilafah tanpa adanya demokrasi dan pemilu adalah hal yang bertentangan dengan Pancasila. Aksi dan pemikiran itu sudah tidak dalam konsep nasionalisme.

"Menurut majelis hakim tindakan penggugat sudah bertentangan dengan Pancasila khususnya sila ketiga Persatuan Indonesia, yaitu rasa nasionalisme," tegas Tri.

HTI juga disebut hakim terbukti berkeinginan mengubah negara Pancasila menjadi khilafah lewat berbagai rekaman. Bahkan, kelompok ini juga menyusun UUD karena HTI merupakan partai politik, bukan kelompok dakwah semata.

"Hizbut Tahrir bukan jaringan kelompok, melainkan partai politik dunia, global political party, yang dapat dibuktikan dalam buku-buku rujukannya. Dan bagi Hizbut, penyusunan (UUD) tersebut adalah gambaran bila saat nanti Khilafah Islamiyah sedunia ditegakkan," tutur hakim Roni.

Lebih jauh lagi, majelis hakim juga menganggap wajar pemerintah tidak mengajak HTI berdiskusi sebelum pembubaran, karena tindakan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila, adalah kondisi yang luar biasa, sehingga tidak perlu didiskusikan.

"HTI sudah salah sejak lahir. Mereka adalah partai politik internasional, tetapi berbaju salah, didaftarkan sebagai organisasi kemasyarakatan. Sehingga ketika status badan hukumnya sudah dicabut, tidak bisa lagi dikembalikan status keormasannya," ungkap hakim Ronny.

Namun, pertimbangan majelis hakim dibantah eks HTI. Menurut juru bicaranya, Ismail Yusanto, khilafah itu bagian dari ajaran Islam, dan Islam itu adalah agama sebagai representasi atau bentuk nyata dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Jadi bagaimana bisa dikatakan kalau ajaran Islam itu bertentangan dengan Pancasila. Khilafah sebagai bagian dari ajaran Islam itu disebut bertentangan dengan Pancasila kan soal perspektif saja. Kita melihat bahwa majelis hakim itu memang perspektifnya sama persis dengan perspektif pemerintah," ujar Ismail usai persidangan di PTUN Jakarta, Senin (7/5/2018).

Dia juga menyayangkan sikap majelis hakim yang sama sekali tidak mempertimbangkan pendapat dari para ahli yang dihadirkan pihaknya selama persidangan.

"Kita juga mengajukan ahli-ahli yang mengatakan bahwa yang sebenarnya tidak seperti itu, tetapi tadi majelis hakim tidak menyitir pendapat-pendapat dari ahli yang kita ajukan,"kata Ismail.

Kendati demikian, pengacara eks HTI Gugum Ridho Putra menegaskan pihaknya akan menerima putusan tersebut. Dia menegaskan, sejak awal HTI tidak pernah melakukan pelanggaran hukum. Bahkan, sejak dibubarkan pada 19 Juli 2017 kliennya langsung menghentikan kegiatan.

"Kami patuh dengan keputusan pemerintah. Hari ini juga keputusan pengadilan walaupun tidak menerima, kami akan menyikapi dan menghormatinya," ujar Gugum.

Yang jelas, menurut dia majelis hakim lebih condong berpihak kepada pemerintah. Ia menilai aksi yang selama ini ditudingkan berbagai pihak bahwa HTI ingin mengganti dasar negara Pancasila menjadi khilafah belum bisa dibuktikan di persidangan.

"Karena untuk membuktikannya bukan di pengadilan sini (PTUN) tetapi pengadilan negeri. Tetapi, kan mengarahkannya kemari dan menjadi persidangan materiil. Tuduhannya telah melakukan ini dan itu. Itu semua seharusnya dibuktikan di pengadilan negeri dan sampai sekarang belum terbukti," jelas Gugum.

2 dari 4 halamanJalan Panjang Pembubaran HTIJuru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto selaku pemohon, bersama kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra usai sidang perdana Pengujian Undang - undang Ormas, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (26/7). (Liputan6.com/Johan Tallo)Adalah Menko Polhukam Wiranto yang pertama kali membuka rencana untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia. Bertempat di kantornya, Senin 8 Mei 2017 siang, mantan Panglima ABRI itu mengumumkan niat pemerintah membubarkan HTI.

"Setelah melakukan pengkajian yang seksama, dan pertimbangan mendalam, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di seluruh Indonesia," kata Wiranto.

Dia menyatakan, ada sejumlah faktor yang mendorong pemerintah mengambil keputusan itu. Mulai dari indikasi penentangan terhadap Pancasila hingga menimbulkan benturan di masyarakat.

"Pertama, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak mengambil peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional," lanjut Wiranto.

Kedua, lanjut dia, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

"Ketiga, aktivitas yang dilakukan HTI nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang pada gilirannya dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan Indonesia," tegas Wiranto.

Dari pertimbangan di atas serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah Indonesia menurut dia akan mengambil langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI.

"Kita membubarkan tentu dengan langkah-langkah hukum dan berdasarkan hukum. Karena itu nanti akan ada proses pengajuan kepada satu lembaga peradilan," jelasnya.

"Jadi, fair. Pemerintah tidak sewenang-wenang, tetapi tetap bertumpu pada hukum yang berlaku. Pasti langkah (hukum) itu akan dilakukan," imbuh dia.

Berselang dua bulan, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Perppu Ormas itu diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 10 Juli 2017 dan diumumkan Menko Polhukam Wiranto dua hari kemudian. Pemerintah beralasan, UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas tak lagi memadai.

Salah satu poin revisi adalah Pasal 82 ayat (2) yang berisi ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat lima tahun atau paling lama 20 tahun bagi setiap orang yang menjadi anggota atau pengurus ormas yang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan, penodaan agama, dan menganut dan menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila.

Selain itu, putusan pengadilan yang disyaratkan untuk membubarkan ormas sebagaimana dicantumkan pada Pasal 68 UU Ormas Tahun 2013 telah dihapus dalam Perppu ini. Artinya, pemerintah tak lagi memerlukan pengadilan untuk membubarkan ormas.

Dan berdasarkan Perppu itu, Menteri Hukum dan HAM berwenang "melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum" terhadap ormas yang "menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila".

Sebagai tindak lanjut dari Perppu Ormas, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dengan demikian, HTI resmi dibubarkan pemerintah.

"Maka dengan mengacu pada ketentuan Perppu tersebut terhadap status badan hukum HTI dicabut," ujar Dirjen AHU Kemenkumham Freddy Harris di gedung Kemenkumham, Jakarta, Rabu 19 Juli 2017.

Pencabutan status badan hukum itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.

"Dengan adanya pencabutan SK Badan Hukum HTI, maka ormas tersebut dinyatakan bubar sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 80A," tambah Freddy.

Draf Perppu Ormas kemudian diserahkan ke DPR untuk dibahas dengan harapan bisa segera dijadikan sebagai pengganti UU Ormas Tahun 2013.

HTI pun bereaksi atas langkah pemerintah tersebut dengan mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pendaftaran gugatan dilakukan HTI pada Selasa 18 Juli 2017 sore, dengan didampingi kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra.

Yusril menjelaskan, melalui uji materi tersebut pihaknya bermaksud membatalkan beberapa pasal yang berpotensi multitafsir. Selain itu, terdapat ketidakjelasan mengenai definisi ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Selain langkah uji materi, HTI dan sejumlah ormas Islam lain melobi fraksi di DPR agar menolak Perppu tersebut menjadi UU.

Saat persidangan di MK masih berlangsung, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas resmi jadi undang-undang setelah Wakil Ketua DPR yang jadi pemimpin sidang, Fadli Zon mengetuk palu, Selasa 24 Oktober 2017.

Saat sidang paripurna berlangsung, musyawarah untuk mufakat tak tercapai dan fraksi-fraksi di DPR terbelah. Fraksi Gerindra, PKS, dan PAN menolak, sementara tujuh lainnya, PDIP, PPP, Hanura, Golkar, Demokrat, Nasdem, dan PKB mendukung. Maka, voting pun jadi jalan keluarnya. Dari 445 anggota dewan, 314 orang sepakat, 131 lainnya tidak setuju.

"Pembubaran HTI itu final. Sudah selesai secara yuridis. Pembubaran HTI itu sudah tidak ada masalah," kata pakar hukum tata negara Mahfud MD kepada Liputan6.com, usai DPR mengambil keputusan.

Mantan Ketua MK itu menambahkan, gugatan judicial review yang saat ini ditangani MK secara otomatis gugur. Sebab, objek dalam perkara tersebut, yakni Perppu Ormas telah berganti status menjadi UU.

"MK harus segera memutuskan perkara itu dan menyatakan bahwa permohonan HTI tidak dapat diterima. HTI tamat," tegas Mahfud MD.

Namun, HTI tetap tak menyerah dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Putusan pun telah diketuk pada Senin siang tadi. Nasib HTI tak berubah, ormas ini sudah tamat. Paling tidak untuk saat ini.

3 dari 4 halaman21 Negara Melarang Hizbut TahirRatusan pendukung HTI berkumpul di luar gedung PTUN saat menunggu putusan sidang gugatan, Jakarta, Senin (7/5). Mereka juga menggelar alasnya dan terus melafalkan doa dalam sujud di depan kantor pengadilan. (Merdeka.com/Iqbal S Nugroho)Hizbut Tahir, yang berarti Partai Pembebasan dalam Bahasa Arab, didirikan pada 1953 oleh Taqiuddin al-Nabhani, seorang hakim pengadilan di Palestina dan kini telah tersebar di 45 negara. Hizbut Tahir mengklaim gerakannya menitikberatkan perjuangan membangkitkan umat Islam di seluruh dunia dan bertujuan menegakkan Kekhalifahan Islam atau negara Islam.

Dengan tujuan gerakan seperti itu, tak sedikit pemerintahan yang keberatan Hizbut Tahrir berkembang di ngaranya. Saat ini, sedikitnya ada 21 negara di dunia yang melarang eksistensi Hizbut Tahrir. Bahkan, sejumlah negara di Timur Tengah juga melarang berdirinya organisasi Hizbut Tahir.

Lihat saja Mesir, Yordania, Arab Saudi, Suriah, Libya, dan Turki yang telah melarang Hizbut Tahrir. Sementara Uni Emirat Arab (UEA), Lebanon dan Yaman masih melanggengkan keberadaaan kelompok tersebut.

Mesir membubarkan Hizbut Tahir pada 1974 lantaran diduga terlibat upaya kudeta dan penculikan mantan atase Mesir. Di Suriah, organisasi ini dilarang lewat jalur ekstra-yudisial pada 1998.

Sementara Turki secara resmi melarang Hizbut Tahrir, namun masih tetap beroperasi hingga kini. Pada 2009 polisi di Turki menahan sekitar 200 orang karena diduga menjadi anggota tersebut.

Dikutip dari BBC, di belahan dunia lain, Rusia dan Jerman juga melarang eksistensi Hizbut Tahrir. Di Rusia, Mahkamah Agung memasukkan Hizbut Tahrir dalam 15 organisasi teroris. Konsekuensinya, Hizbut Tahrir dilarang melakukan kegiatan apa pun di negara itu.

Di tahun yang sama, Menteri Dalam Negeri Jerman, Otto Schilly, melarang seluruh aktivitas Hizbut Tahrir di Jerman lantaran dituduh menyebarkan propaganda kekerasan dan kebijakan antisemit terhadap Yahudi. Pemerintah Jerman kemudian membekukan seluruh izin atas aset mereka, serta memidanakan mereka yang melanggar aturan tersebut.

Sebelum Indonesia, negara terakhir yang melarang eksistensi Hizbut Tahrir adalah Malaysia. Pada 17 September 2015, pemerintah negeri jiran menyatakan organisasi ini sebagai kelompok menyimpang dan menegaskan siapa pun yang mengikuti gerakan pro-khilafah ini akan menghadapi hukum.

Berikut negara-negara yang melarang Hizbut Tahrir

01. Prancis

Alasan Organisasi ilegal

02. Tunisia

Alasan Merusak ketertiban umum

03. Arab Saudi

Dibubarkan Era Abdulaziz

Alasan Ancaman negara

04. Yordania

Dibubarkan 1953

Alasan Mengancam kedaulatan negara

05. Mesir

Dibubarkan 1974

Alasan Terlibat upaya kudeta

06. Libya

Dibubarkan Era Moamar Khadafi

Alasan Organisasi yang menimbulkan keresahan

07. Suriah

Dibubarkan 1998

Alasan Dilarang melalui jalur ekstra yudisial

08. Uzbekistan

Dibubarkan 1999

Alasan Menjadi dalang pengeboman di Tashkent

09. Tajikistan

Dibubarkan 2001

Alasan Sejumlah anggotanya dipenjara

10. Jerman

Dibubarkan 2003

Alasan Penyebar propraganda kekerasan dan anti semit Yahudi

11. Rusia

Dibubarkan 2003

Alasan Organisasi teroris

12. Turki

Dibubarkan 2004

Alasan Organisasi teroris

13. Kirgistan

Dibubarkan 2004

Alasan Kelompok ekstrem

14. Tajikistan

Dibubarkan 2005

Alasan Terlibat aktivitas terorisme

15. Kazakhstan

Dibubarkan 2005

Alasan Terlibat terorisme

16. China

Dibubarkan 2006

Alasan Melakukan kegiatan teror

17. Spanyol

Dibubarkan 2008

Alasan Organisasi ilegal

18. Bangladesh

Dibubarkan 2009

Alasan Terlibat aktivitas militan dan mengancam kedamaian

19. Malaysia

Dibubarkan 2015

Alasan Dianggap kelompok menyimpang

20. Pakistan

Dibubarkan 2016

Alasan Dianggap ancaman negara

21. Indonesia

Dibubarkan 2017

Alasan Bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi, mengancam ketertiban masyarakat, dan membahayakan keutuhan negara.

https://www.liputan6.com/news/read/3510686/headline-pembubaran-hti-disahkan-ptun-tamat



Original Post

Proses Hukum HTI vs Menkumham akan Terus Berlanjut

Media Online republika.co.id
2018-05-08

PTUN memutuskan menolak gugatan yang diajukan oleh eks organisasi HTIREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kubu eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan menempuh jalur hukum selama jalur tersebut masih tersedia. Karena itu, mereka tak tahu kapan proses hukum yang berkaitan dengan pembubaran organisasi mereka oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tersebut.

"Ya, upaya hukum yang tersedia tentu ada banding. Itu pun masih ada lagi upaya kasasi. Setelah kasasi juga masih ada ke PK (peninjauan kembali)," tutur Kuasa Hukum HTI Gugum Ridho Putra usai persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta, Jakarta Timur, Senin (7/5).

Karena itu, Ia menjelaskan, pihaknya tak tahu akan sampai kapan proses hukum yang mereka jalani akan selesai. Selama mesih ada jalur hukum yang tersedia, mereka akan memperjuangkannya.

Menurut Gugum, sejak awal pihaknya sudah mengatakan, PTUN bukan forum untuk menilai hal-hal yang bersifat materil. Kewenangan PTUN, kata dia, hanya menilai formalitas dari segi kewenangan.

Tetapi dengan dihilangkannya kewenangan pengadilan dan kemudian tadi mejelis kan banyak menilai hal-hal materil, sebenarnya hal-hal materil itu dinilai di dalam Pengadilan Negeri, yang di dalam UU 17/2017 yang lalu. UU yang sudah dihilangkan oleh Perppu, ujarnya.

Majelis hakim PTUN pada Senin (7/5) memutuskan menolak gugatan yang diajukan oleh eks organisasi (HTI) atas keputusan Menkumham. Dengan demikian, surat keputusan Menkumham No AHU-30.AHA.01.08.2017 tentang pencabutan status badan hukum HTI tetap berlaku.

"Dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dua, menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 450.000," ujar hakim ketua Tri Cahya Indra Permana pada sidang di PTUN DKI Jakarta, Jakarta Timur, Senin (7/5).

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/05/08/p8dbyl383-proses-hukum-hti-vs-menkumham-akan-terus-berlanjut



Original Post

Waketum MUI Hormati Putusan PTUN terkait HTI

Media Online republika.co.id
2018-05-08

MUI mengimbau kepada pihak HTI untuk bisa menerima putusan hakim dengan lapang dada.REPUBLIKA.CO.ID, -- Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa\'adi mengimbau kepada semua pihak untuk menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Majelis hakim PTUN Jakarta memutuskan mengesahkan pembubaran HTI oleh pemerintah.

Zainut mengatakan MUI mengimbau kepada pihak HTI untuk bisa menerima putusan hakim dengan lapang dada. Jika HTI tidak puas dengan keputusan tersebut, HTI dapat menempuh jalur hukum melalui banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN).

"Hal itu sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang ada," ujar Zainut melalui keterangan tertulis kepada Republika, Senin (7/5).

Massa HTI saat menunggu hasil sidang pembacaan putusan gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Senin (7/5). (Republika/Iman Firmansyah)

Zainut mengatakan, MUI berpendapat hakim memiliki kewenangan dan hak prerogatif untuk menilai dan memutus perkara. Tidak ada satu kekuatan yang dapat mengintervensi karena hakim memiliki independensi dan kemerdekaan dalam memutus sebuah perkara.

Ia menerangkan, majelis hakim menetapkan surat keputusan Kemenkumham yang mencabut status badan hukum HTI sudah sesuai dengan prosedur. Surat keputusan tersebut, yakni SK Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang Pencabutan Status Badan Hukum HTI.

"Dengan ditolaknya gugatan HTI terhadap pemerintah ini, SK Menkumham dinyatakan tetap berlaku," kata dia.

Baca Juga: PTUN Tolak Gugatan Hizbut Tahrir Indonesia

http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/05/08/p8d983428-waketum-mui-hormati-putusan-ptun-terkait-hti



Original Post

KPK Empat Perwira TNI tak Penuhi Panggilan

Media Online republika.co.id
2018-05-08

Empat perwira TNI ini dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksiREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Empat perwira TNI Angkatan Udara tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan helikopter angkut AgustaWestland (AW)-101 di TNI AU 2016-2017.

"Hari ini diagendakan pemeriksaan saksi terhadap empat perwira TNI AU di kantor POM TNI Cilangkap. Penyidik membutuhkan keterangan para saksi untuk kebutuhan pembuktian. Namun, empat saksi tidak hadir dan belum ada informasi alasan ketidakhadiran," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (7/5).

Febri pun menyatakan bahwa KPK masih merencanakan agenda pemeriksaan saksi lain dalam penyidikan kasus tersebut. Menurut dia, dalam proses penyidikan KPK terus melakukan koordinasi dengan POM TNI untuk penanganan perkara.

Saat ini, kata Febri, dibahas perkembangan penyelesaian audit keuangan negara yang belum diterima baik oleh penyidik KPK ataupun POM TNI dari BPK. "Kami harap audit BPK tersebut bisa segera selesai sehingga penanganan perkara ini dapat berlanjut ke tahap berikutnya. Selain itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga akan dilibatkan sebagai ahli terkait dengan proses pengadaan," tuturnya.

Pihaknya juga berharap komitmen bersama antara KPK dan Panglima TNI serta jajaran tetap kuat untuk pemberantasan korupsi, termasuk penyelesaian kasus tersebut. "Mengingat penyidikan sudah dilakukan sejak 2017, penanganan perkara lintas yurisdiksi institusi sipil dan militer ini memang membutuhkan komitmen yang sama-sama kuat, baik KPK, Panglima TNI, dan BPK," ungkap Febri.

Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Purnawirawan Agus Supriatna sebagai saksi untuk tersangka Irfan Kurnia Saleh di gedung KPK, Jakarta pada 3 Januari 2018 lalu. Namun, saat itu Agus tidak memberikan penjelasan secara spesifik soal pemeriksaannya kali ini dan menyerahkannya kepada KPK.

"Segala sesuatu kan ini sudah tugas dan tanggung jawab KPK. Jadi, saya sudah jelaskan apa yang bisa saya jelaskan di sana," ucap Agus.

Saat dikonfirmasi, apakah terdapat dugaan tindak pidana korupsi dalam pembelian helikopter angkut AgustaWestland (AW)-101, Agus juga enggan memberikan komentar secara spesifik. "Jangan bicara sama saya. Yang mengatakan dugaan korupsi atau apa adanya di institusinya. Ada institusinya," kata dia.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka dari unsur swasta.

Irfan Kurnia Saleh diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI AU Tahun 2016-2017. Akibatnya, diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp224 miliar.

Irfan Kurnia Saleh disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, POM TNI sendiri telah menetapkan lima tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan helikopter angkut AgustaWestland (AW)-101 di TNI Angkutan Udara Tahun 2016-2017.

Lima tersangka itu, yakni anggota TNI AU yaitu atas nama Kolonel Kal FTS SE sebagai Kepala Unit Pelayanan Pengadaan, Marsekal Madya TNI FA yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa, Letkol admisitrasi WW selaku pejabat pemegang kas atau pekas, Pelda (Pembantu letnan dua) SS staf pekas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu, dan Marsda TNI SB selaku asisten perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/05/07/p8d9qk383-kpk-empat-perwira-tni-tak-penuhi-panggilan



Original Post

KPK Sita Mobil Mewah Dalam Kasus Suap Dana Perimbangan Keuangan Daerah

Media Online Bisnis.com
2018-05-08

Jeep Wrangler Rubicon - Istimewa JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil mewah Jeep Wrangler Rubicon milik tersangka kasus tindak pidana korupsi penerimaan suap pembahasan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada Rancangan APBN-Perubahan 2018.

Mobil tersebut milik Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo yang merupakan pihak penerima kasus suap itu."Ada dua kendaraan yang saat ini kami amankan, salah satunya Rubicon yang kami sita dari Yaya Purnomo. Ini adalah satu ruang pengembangan yang ditelusuri oleh tim," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin (7/5/2018).

Selain itu, kata dia, KPK juga menyambut positif niat baik dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajarannya untuk melakukan pembersihan secara serius ke dalam pascakasus yang menjerat Yaya Purnomo itu. Menkeu pun telah memberhentikan yang bersangkutan.

"KPK dalam penangana perkaran ini akan menelusuri peran dari pihak-pihak terkait, baik dari yang di Kemenkeu atau yang di DPR karena salah satu tersangka anggota DPR, termasuk pihak-pihak swasta yang mengusulkan proyek tersebut," tuturnya.

Selain Yaya, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni diduga sebagai penerima masing-masing anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Amin Santono dan Eka Kamaludin dari pihak swasta sekaligus perantara.

Sedangkan diduga sebagai pemberi adalah Ahmad Ghiast dari pihak swasta sekaligus kontraktor.

"Kita perlu pahami proses ini belum masuk pada proses dan tahapan APBN-P 2018 karena ini tahap awal, usulan proposal yang difasilitasi oleh anggota DPR ke oknum di Kemenkeu. Itu dulu yang akan kami dalami satu persatu," ungkap Febri.

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada keempatnya pada Jumat (4/5) malam di Jakarta dan Bekasi.

Amin diduga menerima Rp400 juta sedangkan Eka menerima Rp100 juta yang merupakan bagian dari "commitment fee" sebesar Rp1,7 miliar atau 7 persen dari nilai 2 proyek di Kabupaten Sumedang senilai Rp25 miliar.

Sedangkan uang suap untuk Yaya belum terealisasi meski Yaya sudah menerima proposal dua proyek tersebut yaitu proyek di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di kabupaten Sumbedang senilai Rp4 miliar dan proyek di dinas PUPR kabupaten Sumedang senilai Rp21,85 miliar.

Dalam OTT tersebut, KPK total mengamankan sejumlah aset yang diduga terkait tindak pidana yaitu logam mulia seberat 1,9 kilogram, uang Rp1,844 miliar termasuk Rp400 juta yang diamankan di lokasi OTT di restoran di kawasan Halim Perdanakusumah, serta uang dalam mata uang asing 63 ribu dolar Singapura dan 12.500 dolar AS.

Uang selain Rp500 juta untuk Amin dan Eka serta emas tersebut diperoleh dari apartemen Yaya di Bekasi.

"Uang (di luar Rp400 juta) tadi ditemukan di apartemen saudara YP (Yaya Purnomo) , karena yang bersangkutan menerima uangdolar AS dari daerah lalu diganti menjadi logam mulia. Siapa saja yang memberi kita punya data, nanti digali lebih lanjut, mudah-mudahan akan ditemukan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo.

Amin, Eka dan Yaya disangkakan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Sedangkan Ahmad disangkakan pasal pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 55 ayat 1 ke-1 jo KUHP dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Sumber ANTARA

http://kabar24.bisnis.com/read/20180508/16/792750/kpk-sita-mobil-mewah-dalam-kasus-suap-dana-perimbangan-keuangan-daerah



Original Post

PBNU Imbau HTI Bergabung dengan Nahdlatul Ulama

Media Online jurnalnasional.com
2018-05-08

Sekjen PBNU Helmy Faisal Zaini (kanan) menerima penghargaan MURI

Jakarta - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Helmy Faishal Zaini mengajak eks perhimpunan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk bergabung dengan keluarga besar NU, guna menjalankan dakwah Islamiyyah.

"Mari bergabung dengan NU untuk mewujudkan dakwah Islam yang damai dan toleran dalam bingkai NKRI dan Pancasila," kata Helmy di Jakarta, Senin (7/5).Baca juga : PTUN Tolak Gugatan HTI, Golkar: Kemenangan Pancasila

Helmy juga mengajak setiap pihak yang selama ini tergabung dan berafiliasi dengan HTI untuk bergabung bersama ormas-ormas lain yang ada.

Nahdlatul Ulama, kata dia, menyambut baik putusan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan yang diajukan pihak HTI terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.Baca juga : Gugatan Ditolak PTUN, HTI Tetap Ilegal

Menurut Helmy, Nahdlatul Ulama konsisten untuk mendukung pemerintah dalam upaya melawan segala bentuk atau tindakan dan juga perkumpulan yang melawan Pancasila.

"Segala bentuk dan upaya yang bertujuan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara akan terus kami tentang dan lawan," ujarnya.Baca juga : Survei BIN: 39 Persen Mahasiswa Terjangkit Radikalisme

Helmy mengatakan bahwa segala bentuk dan upaya yang bertentangan dengan ideologi Pancasila harus ditindak tegas. Penerbitan Perppu Ormas tahun 2017 merupakan respon dan tindakan yang sangat tepat yang dilakukan oleh pemerintah.

"PBNU mendukung. Karena selama ini belum ada pengaturan-pengaturan yang lebih teknis soal hal itu. Jadi perppu ini kan adalah dalam rangka melakukan hal-hal yang dianggap diperlukan oleh negara," tegas Helmy.

Dalam pandangan Helmy, Perppu Ormas menjadi sangat penting keberadaannya agar pemerintah bisa menangkal gerakan-gerakan atau benih ke arah terorisme, radikalisme atau ormas yang terbukti bertentangan dengan ideologi negara atau Pancasila.

"Apapun risikonya, kami mendukung," katanya. (Ant)

http://www.jurnas.com/artikel/33925/PBNU-Imbau-HTI-Bergabung-dengan-Nahdlatul-Ulama/



Original Post

Bupati Lampung Tengah Kumpulkan Suap dari Rekanan Proyek

Media Online metrotvnews.com
2018-05-08

Jakarta: Bupati Lampung Tengah, Mustafa ditetapkan sebagai tersangka perkara dugaan suap persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2018. Uang suap diperoleh dari rekanan penggarap proyek TA 2018.

Kasus suap ini berawal ketika Mustafa memohon persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menyetujui pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) Persero. Untuk memuluskan hal tersebut, Mustafa menyetujui permintaan fee oleh Wakil Ketua I DPRD, Natalis Sinaga sebesar Rp5 miliar.





"Mustafa meminta Kadis Bina Marga, Taufik untuk merealisasikan permintaan Natalis. Mustafa juga meminta Taufik agar menyediakan uang tambahan sebesar Rp3 miliar sesuai permintaan Natalis untuk diberikan kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari Partai Demokrat, PDIP dan Partai Gerindra," kata Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat membacakan surat dakwaan untuk Taufik di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin, 7 Mei 2018.

Baca: Kadis Bina Marga Lampung Tengah Didakwa Suap Anggota DPRD

Untuk memenuhi uang yang diminta Natalis, Taufik lantas mengumpulkan para rekanan yang akan menggarap proyek di tahun anggaran 2018 atas arahan dari Mustafa. Dalam pertemun itu, Taufik meminta fee dari para penggarap.

Dua rekanan proyek yang setuju memenuhi permintaan Taufik menuntut imbalan berupa commitment fee. Simon Susilo meminta proyek senilai Rp67 miliar dengan imbalan fee Rp7,5 miliar. Sedangkan Budi Winarto meminta proyek senilai Rp40 miliar dengan imbalan fee Rp5 miliar.

"Taufik memerintahkan Rusmaldi untuk mengambil uang dari Simon Susilo dan Budi Winarto alias AWI secara bertahap sehingga terkumpul seluruhnya sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah)," beber Jaksa.

Baca: Bupati Mustafa Lobi DPRD Soal Pinjaman untuk APBD

Atas perbuatannya, Mustafa dan Taufik selaku pihak pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
(DMR)

http://news.metrotvnews.com/hukum/nN95DReN-bupati-lampung-tengah-kumpulkan-suap-dari-rekanan-proyek



Original Post

Putusan Sidang HTI Akhiri Debat Politik yang Menguras Energi

Media Online okezonecom
2018-05-08

JAKARTA - Ketua Kaukus Pancasila yang juga politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Eva Kusuma Sundari merasa lega dan bersyukur atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Menurut Eva, walaupun HTI akan melakukan upaya banding, tetapi putusan PTUN itu sudah bisa diberlakukan secara efektif.

"Adanya kepastian hukum atas status HTI sebagai organisasi terlarang ini penting untuk mengakhiri debat politik berlarut-larut yang menguras energi terkait keberadaan HTI," kata Eva saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (7/5/2018).

Eva berujar, sebagai konsekuensi negara hukum, maka sepatutnya semua pihak dapat menghormati putusan PTUN tersebut karena pengadilan merupakan tempat kebenaran diputuskan.

"Kaukus Pancasila mengimbau pemerintah segera melakukan tindakan-tindakan cepat non-persekusi untuk merespons putusan PTUN tersebut. Pemerintah dan pihak-pihak terkait perlu menyiapkan platform bersama sebagai tindak lanjut atas putusan PTUN tersebut," jelas Eva.

 

Menurut dia, yang paling mendesak adalah perlunya memberikan rehabilitasi pembinaan kepada eks para anggota HTI, terutama di lembaga-lembaga negara dan pemerintah, universitas-universitas negeri, kementerian, baik yang ASN maupun non-ASN termasuk TNI/Polri.

"Upaya ini untuk menjamin orientasi pelayanan publik tidak melenceng dari sumpah jabatan mereka di awal yaitu setia dan menggunakan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dalam bertugas dan memberikan pelayanan publik," tuturnya.

Eva menuturkan, hal sederhana yang bisa segera dilaksanakan adalah pengulangan pembacaan sumpah jabatan oleh semua aparatur negara, ASN, sebagai salah satu bentuk pembinaan mental dan spiritual yang amat lunak dan merangkul semua, terutama eks anggota HTI.

"Selanjutnya, pembinaaan ideologi dan konstitusionalisme bisa dilaksanakan kepada semua ASN dan aparatur negara dalam bentuk yang dialogis maupun ceramah keagamaan yang berisi nasionalisme," terang dia.

Eva menambahkan, program sosialisasi 4 pilar oleh MPR perlu dilakukan juga oleh negara dengan format dialogis sehingga membangkitkan kesadaran pentingnya menggunakan Pancasila dan konstitusi untuk tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik.

Dengan demikian, sambung dia, upaya mengutamakan keduanya bisa dilangsungkan di jajaran aparatur negara dan birokrasi serta dunia pendidikan.

"Putusan PTUN atas gugatan HTI merupakan momentum bagi negara dan BPIP untuk berperan aktif secara gotong royong dengan kelompok sipil untuk menindaklanjuti putusan PTUN tersebut. Ini momentum tepat agar harapan atas keberadaan BPIP yaitu untuk mewujudkan Pancasila sebagai living ideology dipakai sehari-hari baik di tata negara (kebijakan publik) maupun dalam kehidupan bermasyarakat," ucapnya.

 

Menurutnya, perlu ada perhatian khusus terhadap fakta bahwa tempat persemaian dan penyebaran ajaran HTI adalah di kampus-kampus, maka Menteri Dikti dan BPIP dapat mengembangkan program khusus untuk pendidikan Pancasila dan konstitusi di kurikulum maupun di kegiatan ekstra kurikulum. Ia pun menekankan, agar manajemen pengelolaan pendidikan agama Islam di kampus baik intra maupun ekstra kurikulum harus dipastikan bukan bermuatan ajaran agama yang eksklusif dan anti-Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Kaukus Pancasila berharap, ke depan energi bangsa difokuskan untuk meningkatkan kecerdasan, persatuan demi meningkatkan kesejahteraan. Pancasila dan NKRI adalah paripurna, segala bentuk upaya menggantikan Pancasila dan makar lainnya hanya akan memperlambat upaya kita mewujudkan keadilan sosial yang menjadi cita-cita proklamasi," pungkas dia.

Sebelumnya
1 / 2

http://index.okezone.com/read/2018/05/07/337/1895609/putusan-sidang-hti-akhiri-debat-politik-yang-menguras-energi



Original Post

Ace Hasan Putusan PTUN Terhadap HTI Kemenangan Pancasila

Media Online republika.co.id
2018-05-08

Ace imbau kepada seluruh anggota eks HTI kembali ke Pancasila dan NKRIREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta menolak gugatan eks perhimpunan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk seluruhnya merupakan kemenangan Pancasila.

"Keputusan PTUN ini merupakan kemenangan Pancasila dari rongrongan pihak-pihak yang selalu mengatasnamakan agama untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi negara," kata Ace Hasan di Jakarta, Senin (7/5).

Dia mengatakan, sebagai negara hukum, seharusnya semua pihak harus menghormati keputusan PTUN tersebut dan HTI secara legal telah sah menurut yuridis telah dibubarkan pengadilan. Menurut dia, putusan pengadilan itu menegaskan bahwa pembubaran HTI bukan disebabkan karena alasan politik semata tetapi juga secara hukum telah sah.

"Saya bersyukur akhirnya PTUN menolak gugatan HTI atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas yang membubarkan organisasi HTI. HTI menurut pengadilan, dinyatakan bertentangan dengan Pancasila," ujarnya.

Ace mengatakan dirinya sebagai mantan Anggota Komisi II yang terlibat dalam pembahasan Perppu Ormas, keputusan Pengadilan telah memperkuat Perppu Ormas yang menjadi landasan dalam membubarkan HTI. Selain itu dia mengimbau kepada seluruh anggota eks HTI kembali ke pangkuan Pancasila dan NKRI sebagai milik kita semua, yaitu bangsa Indonesia.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta menolak gugatan eks perhimpunan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk seluruhnya, melalui sidang pembacaan putusan di Jakarta, Senin. "Dalam esksepsi permohonan yang diajukan penggugat tidak diterima seluruhnya, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, dan membebankan biaya perkara sebesar Rp 445.000," ujar Hakim Ketua Tri Cahya Indra Permana SH MH saat membacakan putusan gugatan eks HTI di PTUN DKI Jakarta, Senin (7/5).

Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengeluarkan putusan antara lain, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang selama ini telah menyampaikan pandangan dakam sidang. Majelis Hakim juga mengatakan dalam aturan yang berlaku diatur bahwa ormas daoat dibubarkan apabila menyangkut tiga hal yakni atheis, menyebarkan paham komunis, dan berupaya mengganti Pancasila.

Menurut Majelis Hakim, HTI terbukti menyebarkan dan memperjuangkan paham khilafah, sesuai dalam video Muktamar HTI tahun 2013 silam. Majelis mengatakan pemikiran khilafah sepanjang masih dalam sebatas konsep dipersilakan. Namun bila sudah diwujudkan dalam aksi yang berupaya mengganti Pancasila maka dapat berpotensi perpecahan.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/05/07/p8d1l7330-ace-hasan-putusan-ptun-terhadap-hti-kemenangan-pancasila



Original Post

Bamsoet Ingatkan Hal Ini Agar Anggota DPR Tak Kena OTT Lagi

Media Online liputan6com
2018-05-08

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo atau akrab disapa Bamsoet ini, mengingatkan para anggota dewan akan kode etik. Hal tersebut disampaikannya, usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjaring anggota dewan dalam sebuah Operasi Tangkap Tangan.

Adapun, aturan yang disampaikan politisi Golkar itu, yakni tentang Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI, khususnya Pasal 4 ayat (2), yang berbunyi "anggota dilarang melakukan hubungan dengan Mitra Kerjanya untuk maksud tertentu yang mengandung potensi korupsi, kolusi dan nepotisme".

"Saya meminta semua anggota dewan mengingat aturan itu," kata Bamsoet di Jakarta, Senin (7/5/2018).

Dia juga meminta anggota dewan agar selalu menjaga, serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

"Hal itu penting demi menegaskan komitmen Parlemen yang selama ini mendukung pemberantasan korupsi," ungkap Bamsoet.

Sebelumnya, politisi Demokrat yang juga anggota Komisi XI DPR RI Amin Santono, terjaring OTT KPK. Kemudian lembaga antirasuah tak memerlukan waktu lama untuk menetapkannya sebagai tersangka atas tuduhan menerima suap, hadiah atau janji dalam pengurusan Anggaran Perubahan.

Dia disangkakan melanggar pasal 12 huruf a dan huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai penerima suap, hadiah atau janji.

https://www.liputan6.com/news/read/3511431/bamsoet-ingatkan-hal-ini-agar-anggota-dpr-tak-kena-ott-lagi



Original Post

Buya Syafii: HTI Wasalam!

Media Online okezonecom
2018-05-08

JAKARTA - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif atau akrab disapa Buya Syafii, meminta Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas).

PTUN sendiri pada hari ini memutuskan menolak gugatan yang diajukan pihak HTI terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Maka, Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Status Badan Hukum HTI dinyatakan tetap berlaku.

"Yasudahlah, aku saja, terima saja," kata Buya Syafii saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (7/5/2018).

Buya berujar, melalui putusan PTUN itu maka eksistensi HTI secara kelembagaan di Tanah Air sudah tidak ada lagi. "Selesai, sudah, wasalam," tandas dia, seraya berlalu.

Diberitakan sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyatakan menolak seluruh gugatan dari HTI terkait pembubaran ormas.

 

Hal tersebut disampaikan Ketua Majelis Hakim Tri Cahya saat membacakan amar putusannya dalam sidang gugatan HTI di PTUN, Jakarta Timur, hari ini. "Mengadili untuk menolak seluruh gugatan dari penggugat," kata Ketua Hakim Tri Cahya.

Selain itu, hakim menolak seluruh eksepsi atau pembelaan dari HTI dalam pembubaran organisasi tersebut. Bahkan, hakim menyatakan HTI untuk membayar denda biaya perkara. "Eksepsi tidak terima seluruhnya. Menghukum penggugat bayar perkara Rp455 ribu," ucap Hakim Tri.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai HTI ingin mewujudkan konsep Khilafah di Indonesia. Selain itu, Majelis Halim berpandangan HTI sudah bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ketiga yakni Persatuan Indonesia.

"Penggugat bertentangan Pancasila khususnya sila ketiga," tutur Hakim Tri.

 

(Ari)

http://index.okezone.com/read/2018/05/08/337/1895612/buya-syafii-hti-wasalam



Original Post

Yusril Pemerintah Bisa Saja Kalah

Media Online republika.co.id
2018-05-08

PTUN memutuskan menolak gugatan yang diajukan oleh eks organisasi HTIREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengacara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, perkara gugatan HTI terhadap pembubaran organisasi tersebut belumlah final meski telah ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta. Masih ada upaya hukum banding dan kasasi sampai putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

"Sekarang HTI kalah 1-0 lawan pemerintah. Bisa saja nanti Pemerintah kalah di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/5).

Yusril menambahkan, memang sulit bagi majelis hakim untuk sepenuhnya bersikap objektif dalam menyidangkan perkara HTI. Menurutnya, pemerintah tentu akan merasa sangat dipermalukan jika sekiranya keputusan membubarkan HTI dibatalkan oleh pengadilan.

"Selama sidang, pemerintah hanya menghadirkan dua saksi fakta yang tidak menerangkan apa-apa tentang kesalahan HTI," jelasnya

Dia menuturkan, pemerintah malah mendatangkan ahli sebanyak sembilan orang, yang semuanya adalah orang-orang yang terafiliasi dengan pemerintah. Keterangan ahli dari pihak pemerintah, kata Yusril, sukar dipertanggungjawabkan secara akademis karena semua mereka adalah bagian dari pemerintah.

Karena HTI dibubarkan tanggal 19 Juli 2017 dan didasarkan atas Perppu No. 2/2017 yang terbit tanggal 10 Juli 2017, sambungnya, jika pemerintah menganggap HTI mengajarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila, maka pemerintah harus membuktikan dalam waktu sembilan hari itu, HTI memang melanggar Pancasila.

"Bukan menggunakan bukti-bukti sebelum berlakunya Perppu, karena Perppu tidak berlaku surut. Sejauh itu, saya menganggap pemerintah gagal membuktikannya dalam persidangan," terangnya.

Kendati demikian, ungkapnya, majelis hakim menilai HTI terbukti menyebarkan ajaran khilafah dan ajaran tersebut dianggap hakim bertentangan dengan Pancasila. Penilaian ajaran khilafah itu bertentangan dengan Pancasila didasarkan pada keterangan ahli yang seluruhnya terafiliasi dengan pemerintah tadi.

"Di sinilah dilema hakim yang mengadili perkara ini. Keterangan ahli yang mana yang harus dijadikan pertimbangan hukum. Hakim tampak mengesampingkan keterangan ahli independen yang diajukan HTI. Kalau demikian, maka ke arah mana putusan hakim, isinya sudah dapat ditebak sedari awal," ujar Yusril.

Yusril sendiri tidak hadir pada sidang putusan perkara HTI yang dibacakan di PTUN DKI Jakarta, Jakarta Timur, Senin (7/5). Pengacara HTI yang hadir adalah Gugum Ridho Putra mewakili Kantor Advokat Ihza Law Firm yang dikomandani oleh mantan Menteri Kehakiman dan HAM (Menkumham) itu.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/05/08/p8dj61383-yusril-pemerintah-bisa-saja-kalah



Original Post

Pengadilan India Pindahkan Persidangan Kasus Perkosaan Anak

Media Online republika.co.id
2018-05-08

Pemindahan dilakukan karena alasan keamananREPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Mahkamah Agung India pada hari Senin (7/5) memerintahkan pengadilan terhadap delapan pria yang dituduh memperkosa dan membunuh seorang anak perempuan berusia delapan tahun untuk dipindahkan ke negara lain. Keputusan ini diambil setelah keluarga dan pengacara korban mengatakan mereka menghadapi ancaman pembunuhan.

Anak perempuan itu, yang berasal dari komunitas Muslim nomaden yang menjelajahi hutan Kashmir India, dibius, disekap di sebuah kuil Hindu dan dilecehkan secara seksual selama seminggu sebelum dicekik dan babak belur dipukuli batu hingga tewas pada bulan Januari.

Kasus ini menyebabkan gelombang kejijikan di seluruh negeri tetapi juga mengekspos divisi komunal setelah dua mantan menteri Partai Bharatiya Janata yang berkuasa bergabung dengan orang-orang yang mendukung kedelapan terdakwa, mengatakan mereka tidak bersalah.

Semua terdakwa adalah orang Hindu. Salah satunya adalah pensiunan pejabat pemerintah daerah dan dua adalah petugas polisi. Para kerabat korban mengatakan mereka takut adanya pembalasan jika mereka mendorong kasus ini di kota kecil Kathua, dekat tempat anak itu dibunuh.

Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Hakim Agung Dipak Misra mengatakan persidangan akan diadakan di Pathankot di negara tetangga Punjab, dan akan direkam, sehingga para saksi dapat diyakinkan akan perlindungan.

"Kami mentransfer kasus itu ke Pathankot dari Kathua untuk pengadilan yang adil," kata pengadilan dalam perintahnya, seperti dilaporkan Reuters, Senin (7/5).

Kasus ini akan disidangkan setiap hari sehingga putusan awal dapat dicapai, di negara di mana kasus-kasus seperti itu dapat berjalan selama bertahun-tahun, atau bahkan puluhan tahun.

India memperkenalkan hukuman mati untuk pemerkosa anak di bawah usia 12 tahun pada bulan lalu, sebagai tanggapan atas kemarahan terhadap pemerkosaan anak perempuan di Kathua. Hukum tidak berlaku secara retrospektif.

Kasus Kathua menghidupkan kembali kenangan dari perkosaan geng brutal serupa seorang wanita di sebuah bus Delhi pada tahun 2012 yang kemudian meninggal karena luka-lukanya.

Kasus 2012 juga menyebabkan penegakan hukum untuk mencegah kejahatan terhadap perempuan, tetapi epidemi perkosaan tidak menunjukkan tanda-tanda mati. Sebagian karena penyelidikan atas kejahatan tersebut masih tidak memadai dan hukumannya jarang. Seringkali karena terdakwa merupakan orang yang berkuasa.

Keprihatinan dasar kami adalah pengadilan yang adil, keprihatinan dasar kami adalah pengadilan yang cepat. Itulah alasan pengadilan mengatakan akan ada sidang harian, kata Deepika Singh Rajawat, pengacara untuk keluarga anak perempuan itu, yang tidak boleh disebutkan namanya berdasarkan hukum India.

Rajawat mengatakan dia sendiri menghadapi risiko serangan pribadi karena mengambil kasus anak itu.

http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/asia/18/05/08/p8dgse383-pengadilan-india-pindahkan-persidangan-kasus-perkosaan-anak



Original Post

KPK sita mobil mewah suap pembahasan APBN-P

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-05-08

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil mewah Jeep Wrangler Rubicon milik tersangka kasus tindak pidana korupsi penerimaan suap pembahasan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada Rancangan APBN-Perubahan 2018.

Mobil tersebut milik Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo yang merupakan pihak penerima kasus suap itu.

"Ada dua kendaraan yang saat ini kami amankan, salah satunya Rubicon yang kami sita dari Yaya Purnomo. Ini adalah satu ruang pengembangan yang ditelusuri oleh tim," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Selain itu, kata dia, KPK juga menyambut positif niat baik dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajarannya untuk melakukan pembersihan secara serius ke dalam pascakasus yang menjerat Yaya Purnomo itu. Menkeu pun telah memberhentikan yang bersangkutan.

"KPK dalam penangana perkaran ini akan menelusuri peran dari pihak-pihak terkait, baik dari yang di Kemenkeu atau yang di DPR karena salah satu tersangka anggota DPR, termasuk pihak-pihak swasta yang mengusulkan proyek tersebut," tuturnya.

Selain Yaya, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni diduga sebagai penerima masing-masing anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Amin Santono dan Eka Kamaludin dari pihak swasta sekaligus perantara.

Sedangkan diduga sebagai pemberi adalah Ahmad Ghiast dari pihak swasta sekaligus kontraktor.

"Kita perlu pahami proses ini belum masuk pada proses dan tahapan APBN-P 2018 karena ini tahap awal, usulan proposal yang difasilitasi oleh anggota DPR ke oknum di Kemenkeu. Itu dulu yang akan kami dalami satu persatu," ungkap Febri.

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada keempatnya pada Jumat (4/5) malam di Jakarta dan Bekasi.

Amin diduga menerima Rp400 juta sedangkan Eka menerima Rp100 juta yang merupakan bagian dari "commitment fee" sebesar Rp1,7 miliar atau 7 persen dari nilai 2 proyek di Kabupaten Sumedang senilai Rp25 miliar.

Sedangkan uang suap untuk Yaya belum terealisasi meski Yaya sudah menerima proposal dua proyek tersebut yaitu proyek di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di kabupaten Sumbedang senilai Rp4 miliar dan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Sumedang senilai Rp21,85 miliar.

Dalam OTT tersebut, KPK total mengamankan sejumlah aset yang diduga terkait tindak pidana yaitu logam mulia seberat 1,9 kilogram, uang Rp1,844 miliar termasuk Rp400 juta yang diamankan di lokasi OTT di restoran di kawasan Halim Perdanakusumah, serta uang dalam mata uang asing 63 ribu dolar Singapura dan 12.500 dolar AS.

Uang selain Rp500 juta untuk Amin dan Eka serta emas tersebut diperoleh dari apartemen Yaya di Bekasi.

"Uang (di luar Rp400 juta) tadi ditemukan di apartemen saudara YP (Yaya Purnomo) , karena yang bersangkutan menerima uang dolar AS dari daerah lalu diganti menjadi logam mulia. Siapa saja yang memberi kita punya data, nanti digali lebih lanjut, mudah-mudahan akan ditemukan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo.

Amin, Eka dan Yaya disangkakan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Sedangkan Ahmad disangkakan pasal pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 55 ayat 1 ke-1 jo KUHP dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.Pewarta: Benardy FerdiansyahEditor: Kunto WibisonoCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/707883/kpk-sita-mobil-mewah-suap-pembahasan-apbn-p



Original Post

Demokrat Akui Kecolongan Amin Santono Ditangkap KPK

Media Online Cnnindonesia.com
2018-05-08

Jakarta, CNN Indonesia Partai Demokrat mengaku kecolongan atas tindakan kadernya, Amin Santono yang terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Anggota Komisi XI DPR itu diduga menerima suap, hadiah atau janji terkait pembahasan APBN-P 2018.



"Pasti kita merasa kecolongan ya," kata Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahean di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (7/5).



Ferdinand menjelaskan partainya selama ini rutin menggelar sekolah antikorupsi. Sekolah itu bertujuan untuk memberikan pendidikan antikorupsi kepada kader terutama yang memiliki jabatan di bidang eksekutif dan legislatif.



Lihat juga Kronologi OTT Anggota DPR Amin Santono oleh KPK



Demokrat pun telah menjalin kerja sama dengan KPK dalam pemberantasan korupsi sebagai bentuk pencegahan dan evaluasi atas banyaknya kasus yang menjerat kader partainya di masa lalu.



Kasus Amin, menurut Ferdinand cukup membuat Demokrat terkejut. Karena, selain sudah mengikuti sekolah antikorupsi Amin selama ini juga dinilai baik dan tidak memiliki masalah.



"Kami anggap yang bersangkutan ini menyimpang dan tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh partai sehingga kami memang sangat menyayangkan dan demikian diambil langkah cepat untuk memberhentikan," katanya.



Selain itu, Ferdinand juga menegaskan perilaku korupsi yang dilakukan Amin tidak terkait dengan partai, dan murni merupakan perbuatan pribadi.



Lihat juga Pegawai Kena OTT, Sri Mulyani Tegaskan Belum Ada APBNP 2018



Ferdinand menambahkan karena terjerat OTT, maka otomatis Amin telah dinyatakan tersangka dan tidak akan mendapat bantuan hukum dari partai. Apalagi Amin juga telah diberhentikan dari keanggotaan Demokrat.



"Partai Demokrat dalam hal ini tidak akan pernah memberikan bantuan hukum kepada siapapun kadernya yang tersangkut masalah korupsi, perbuatan pidana dan perbuatan tercela lainnya," kata Ferdinand.



"Kecuali kader yang kami bantu adalah kader yang kami anggap korban kriminalisasi atau karena melakukan tugasnya di partai maupun jabatannya di eksekutif maupun di legislatif kemudian bermasalah secara hukum," lanjutnya.



Partai Demokrat sebelumnya telah mengambil sikap tegas setelah KPK menetapkan Amin Santono sebagai tersangka.



"Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat memutuskan memberhentikan dengan tidak hormat Sdr. AS dari Partai Demokrat dan memberhentikan dari keanggotaan di DPR," demikian rilis DPP Demokrat bertanda tangan Sekretaris Jenderal partai tersebut, Hinca Panjaitan yang diterima Sabtu (5/5) malam.



Lihat juga KPK Tahan Amin Santono dan Tiga Tersangka Suap APBN-P 2018



"Semua administrasi yang terkait pemberhentian tersebut akan di proses segera dan pada kesempatan pertama."



Amin diumumkan sebagai tersangka oleh KPK bersama Eka Kamaluddin (EEK) Yaya Purnomo (YP), dan Ahmad Ghiast (AG) setelah operasi tangkap tangan yang dilakukan Jumat (4/5).



Amin disangkakan melanggar pasal 12 huruf a dan huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai penerima suap, hadiah atau janji.

(pmg)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180508021913-32-296428/demokrat-akui-kecolongan-amin-santono-ditangkap-kpk



Original Post

Hormati Putusan PTUN Tentang Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia

Media Online Bisnis.com
2018-05-08

Massa yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengadakan Rapat dan Pawai Akbar (RPA) 2015 dengan memabawa tema "Bersama Umat Tegakkan Khilafah" di lapangan Gasibu Bandung, Jawa Barat, Kamis (14/5/2015). - Antara JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi mengimbau kepada semua pihak untuk menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memutuskan untuk mengesahkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"MUI berpendapat bahwa hakim memiliki kewenangan dan hak prerogatif untuk menilai dan memutus perkara," kata Zainut di Jakarta, Senin (7/5/2018).

Menurut dia, Majelis Hakim PTUN berketetapan bahwa SK Kemenkumham tentang pembubaran HTI sesuai dengan aturan.

Untuk itu, kata dia, tidak ada satu kekuatan yang dapat mengintervensi karena hakim memiliki independensi dan kemerdekaan dalam memutus sebuah perkara.

Dia mengatakan dengan ditolaknya gugatan HTI terhadap pemerintah itu, Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang Pencabutan Status Badan Hukum HTI dinyatakan tetap berlaku.

"Majelis hakim menilai surat keputusan Kemenkumham yang mencabut status badan hukum HTI sudah sesuai dengan prosedur," kata dia.

MUI, kata dia, mengimbau kepada pihak HTI untuk bisa menerima putusan hakim tersebut dengan lapang dada.

Jika HTI tidak puas dengan keputusan tersebut, kata dia, HTI dapat menempuh jalur hukum melalui banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang ada.

Sumber ANTARA

http://kabar24.bisnis.com/read/20180508/16/792758/hormati-putusan-ptun-tentang-pembubaran-hizbut-tahrir-indonesia



Original Post

KPK Sita Mobil Mewah Milik Pegawai Kemenkeu

Media Online republika.co.id
2018-05-08

Pegawai Kemenkeu terjaring operasi tangkap tangan KPKREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil mewah Jeep Wrangler Rubicon milik tersangka kasus tindak pidana korupsi penerimaan suap pembahasan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada Rancangan APBN-Perubahan 2018.

Mobil tersebut milik Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo yang merupakan pihak penerima kasus suap itu. "Ada dua kendaraan yang saat ini kami amankan, salah satunya Rubicon yang kami sita dari Yaya Purnomo. Ini adalah satu ruang pengembangan yang ditelusuri oleh tim," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin (7/5).

Selain itu, kata dia, KPK juga menyambut positif niat baik dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajarannya untuk melakukan pembersihan secara serius ke dalam pascakasus yang menjerat Yaya Purnomo itu. Menkeu pun telah memberhentikan yang bersangkutan.

"KPK dalam penangana perkaran ini akan menelusuri peran dari pihak-pihak terkait, baik dari yang di Kemenkeu atau yang di DPR karena salah satu tersangka anggota DPR, termasuk pihak-pihak swasta yang mengusulkan proyek tersebut," tuturnya.

Selain Yaya, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni diduga sebagai penerima masing-masing anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Amin Santono dan Eka Kamaludin dari pihak swasta sekaligus perantara. Sedangkan diduga sebagai pemberi adalah Ahmad Ghiast dari pihak swasta sekaligus kontraktor.

"Kita perlu pahami proses ini belum masuk pada proses dan tahapan APBN-P 2018 karena ini tahap awal, usulan proposal yang difasilitasi oleh anggota DPR ke oknum di Kemenkeu. Itu dulu yang akan kami dalami satu persatu," ungkap Febri.

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada keempatnya pada Jumat (4/5) malam di Jakarta dan Bekasi. Amin diduga menerima Rp 400 juta sedangkan Eka menerima Rp 100 juta yang merupakan bagian dari "commitment fee" sebesar Rp 1,7 miliar atau 7 persen dari nilai 2 proyek di Kabupaten Sumedang senilai Rp 25 miliar.

Sedangkan uang suap untuk Yaya belum terealisasi meski Yaya sudah menerima proposal dua proyek tersebut yaitu proyek di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di kabupaten Sumbedang senilai Rp 4 miliar dan proyek di dinas PUPR kabupaten Sumedang senilai Rp 21,85 miliar.

Dalam OTT tersebut, KPK total mengamankan sejumlah aset yang diduga terkait tindak pidana yaitu logam mulia seberat 1,9 kilogram, uang Rp 1,844 miliar termasuk Rp 400 juta yang diamankan di lokasi OTT di restoran di kawasan Halim Perdanakusumah, serta uang dalam mata uang asing 63 ribu dolar Singapura dan 12.500 dolar AS.

Uang selain Rp 500 juta untuk Amin dan Eka serta emas tersebut diperoleh dari apartemen Yaya di Bekasi. "Uang (di luar Rp400 juta) tadi ditemukan di apartemen saudara YP (Yaya Purnomo) , karena yang bersangkutan menerima uang dolar AS dari daerah lalu diganti menjadi logam mulia. Siapa saja yang memberi kita punya data, nanti digali lebih lanjut, mudah-mudahan akan ditemukan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/05/08/p8dkk1383-kpk-sita-mobil-mewah-milik-pegawai-kemenkeu



Original Post

Kejagung Ciduk Koruptor Dana Aparatur Desa

Media Online Detikcom
2018-05-08

Jakarta -
Tim intelijen Kejaksaan Agung berhasil menangkap terpidana Mohamad Husni Putuhena. Ia merupakan buronan kasus penyalahgunaan dana tunjangan aparatur desa di kabupaten Seram bagian barat, Maluku.

"Tim Intel Kejagung dan Tim dari Kejati Maluku berhasil mengamankan DPO asal Kejati Maluku atas nama Mohamad Husni Putuhena terkait perkara penyalahgunaan dana tunjangan aparatur desa/ kelurahan di kabupaten Seram bagian barat, Maluku," kata Jaksa Agung Muda bidang Intelijen (Jamintel) pada Kejagung, Jan S Maringka dalam keterangannya, Selasa (8/5/2018).

Husni ditangkap saat berada di Apartemen Kalibata City. Setelah ditangkap untuk sementara ia dibawa ke Kejari Jakarta Selatan sebelum dibawa ke Maluku.

"Untuk sementara terpidana dibawa ke kantor Kejari Jakarta Selatan untuk selanjutnya akan dibawa ke Kejati Maluku," ucapnya.

Ia ditangkap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1783K/Pid.Sus/2015 tanggal 29 Agustus 2016. Surat DPO telah dikeluarkan Kajati Maluku Nomor : R - 1783K/PID.SUS/Fu.1/02/2018 pada tanggal 9 Februari 2018. Serta Prinops - 217/D/Dti.4/04/2018 tanggal 25 April 2018 dan Printops - 218/D/Dti.4/04/2018 tanggal 25 April 2018.

Terkait kasus korupsi ini, Husni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi senilai Rp. 1.640.000.000. Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus Lima puluh juta rupiah) serta membayar uang pengganti sebesar Rp 1.640.000.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
(yld/nvl)

https://news.detik.com/berita/d-4009927/kejagung-ciduk-koruptor-dana-aparatur-desa



Original Post

Pesan Yusril untuk Warga HTI Setelah Gugatan Ditolak

Media Online republika.co.id
2018-05-08

PTUN memutuskan menolak gugatan yang diajukan oleh eks organisasi HTIREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengacara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra mengaku tak kaget dengan putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta. Ia masih berharap Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan Mahkamah Agung (MA) akan berani untuk lebih adil dan objektif.

"Saya tidak kaget dengan putusan hakim yang menolak gugatan HTI. Memang berat mengadili perkara yang menyangkut marwah pemerintah di mata rakyatnya," ujar Yusril melalui keterangan tertulisnya, Senin (7/5).

Walau kalah di pengadilan tingkat pertama, Yusril masih berharap PTTUN atau MA akan berani mengambil putusan yang lebih adil dan lebih objektif. Ia pun mengingatkan kelompok masyarakat yang tidak suka kepada HTI agar jangan terlalu gembira dulu dengan putusan PTUN DKI Jakarta.

Demikian juga dengan warga HTI, ia berpesan untuk jangan bersedih dan putus asa. "Perjuangan menegakkan keadilan adalah perjuangan panjang dan berliku. Kita harus menjalaninya dengan kesabaran dan ketegaran," kayanya.

Yusril sendiri tidak hadir pada sidang putusan perkara HTI yang dibacakan di PTUN DKI Jakarta, Jakarta Timur, Senin (7/5). Pengacara HTI yang hadir adalah Gugum Ridho Putra mewakili Kantor Advokat Ihza Law Firm yang dikomandani oleh mantan Menteri Kehakiman dan HAM (Menkumham) itu.

Majelis hakim PTUN pada Senin (7/5) memutuskan menolak gugatan yang diajukan oleh eks organisasi (HTI) atas keputusan Menkumham. Dengan demikian, surat keputusan Menkumham No AHU-30.AHA.01.08.2017 tentang pencabutan status badan hukum HTI tetap berlaku.

"Dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dua, menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 450.000," ujar hakim ketua Tri Cahya Indra Permana pada sidang di PTUN DKI Jakarta, Jakarta Timur, Senin (7/5).

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/05/08/p8dm08383-pesan-yusril-untuk-warga-hti-setelah-gugatan-ditolak



Original Post

PBB Siap Terima Mantan Anggota HTI

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2018-5-8

PBB Siap Terima Mantan Anggota HTI

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang, Afrian-syah Ferry Noor, mengatakan partainya bersedia menerima semua mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang telah dibubarkan pemerintah. Dia mengklaim HTI memiliki kedekatan dengan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, yang turut membantu organisasi kemasyarakatan itu melawan keputusan pembubaran oleh pemerintah. "InsyaAllah mereka akan bergabung ke PBB. Namun resminya saya belum tahu pasti," kata Ferry, kemarin.

Menurut Ferry, sejumlah petinggi PBB sudah terlibat pembicaraan dengan bekas anggota HTI sebelum pembacaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, kemarin. Dalam pembicaraan tersebut, sejumlah anggota HTI menyatakan siap masuk dan turut mendukung PBB dalam Pemilihan Umum 2019.

Keputusan pembubaran HTI semakin kuat setelah PTUN Jakarta menolak gugatan ormas tersebut. Majelis hakim PTUN Jakarta menilai sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU -30.AHA.01.08.2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-

00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan HTI.

"Kalau mereka (mantan anggota HTI) maju sebagai caleg, sudah pasti akan menambah kekuatan PBB, sehingga PBB akan semakin bagus dan kuat," kata Ferry.

Sebelumnya, dalam Musyawarah Kerja Nasional II PBB, Yusril mengajak semua ormas Islam, seperti Front Pembela Islam dan HTI, bergabung dalam gerakan politik praktis. Dia menilai PBB dan sejumlah ormas Islam itu memiliki tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan aspirasi rakyat, khususnya umat Islam.

Selain itu, dia melanjutkan, PBB membutuhkan kader dan calon anggota legislatif yang memiliki komitmen membela Islam dalam Pemilu 2019. "Kami tidak muluk-muluk, minimal dalam satu dapil kita mendapatkan satu wakil atau kursi di DPR," katanya.

Mantan juru bicara HTI, Ismail Yusanto, tak membantah adanya dukungan dari kelompoknya kepada PBB dan Yusril Ihza Mahendra. Meski demikian, dia tidak gamblang menyatakan semua anggota HTI akan masuk PBB. "Kami mendukung PBB," ujar Ismail.

FRANSISCO ROSARIANS





Original Post

HTI DIVONIS BERTENTANGAN DENGAN PANCASILA

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2018-5-8

HTI DIVONIS BERTENTANGAN DENGAN PANCASILA

Gugatan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara segera dilayangkan.

JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak gugatan para mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Majelis menilai sah surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pembubaran organisasi kemasyarakatan HTI. "Hizbut Tahrir semestinya merupakan organisasi politik seperti di negara-negara lain, sehingga lahirnya HTI dengan badan hukum organisasi masyarakat tidak tepat," kata anggota majelis hakim PTUN Jakarta, Roni Erry Saputro, kemarin.

Pemerintah membubarkan HTI melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang

Pencabutan KeputusanMen-teri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan HTI pada 10 Juli 2017. Pemerintah kemudian mengeluarkan aturan pendukung, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, pada 19 Juli lalu.

Pemerintah menuduh HTI bertentangan dengan konstitusi karena mengusung dan menyebarkan ideologi khilafah Islamiyah yang tak sesuai dengan Pancasila. HTI melawan dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan PTUN. Mereka mengklaim hanya sebagai organisasi kemasyarakatan yang gerakannya sebatas pemikiran, bukan gerakan praktis. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi yang diajukan HTI bersama Front Pembela Islam pada

12 Desember 2017. Adapun PTUN membacakan putusannya kemarin.

Menurut Roni, majelis hakim menerima bukti sejumlah kegiatan praktis HTI yang mengusung pendirian khilafah Islamiyah untuk mengganti dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. HTI ter-bukti menggelar Muktamar Khilafah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 2013. HTI juga mengadakan Simposium Nasional Lembaga Dakwah Kampus di Institut Pertanian Bogor yang mengikrarkan pendirian khilafah Islamiyah pada 25-27 Maret 2016.

Roni menyebutkan, HTI seharusnya menjadi partai politik yang bertarung melalui pemilihan umum agar dapat menyebarkan ideologinya di parlemen. HTI sama sekali tak cocok menjadi organisasi kemasyarakatan. Selain itu, hakim tak melihat adanya cacat yuridis dari segi kewenangan dan prosedur dalam penerbitan surat pembubaran HTI. "Tapi

akan lebih baik jika SK tersebut diperbaiki, khu-susnyamemuatpertimbang-an sosiologis, yuridis, dan filosofis," kata dia.

Mantan juru bicara HTI, IsmailYusanto, mengatakan organisasinya akan terus melawan dengan mengajukan permohonan banding atas putusan PTUN Jakarta. Dia berpendapat, hakim telah mengeluarkan pertimbangan yang keliru karena menyalahkan kegiatan dakwah dan konsep penegakan khilafah yang diusung HTI. "Ini bukan soal HTI, tapi soal kegiatan dakwah dan menegakkan khilafah yang dipermasalahkan. Dakwah adalah kegiatan mulia," ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan, pemerintah memiliki bukti kuat untuk membubarkan HTI. "MK dan PTUN sudah putuskan kok (menolak gugatan). Mau banding ya silakan," ucap Tjahjo. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan meminta HTI mematuhi putusan pengadilan.

Fransisco Rosarians/ CAESARAKBAR





Original Post

Bos Sawit Golden Prima Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-5-8

Bos Sawit Golden Prima Dituntut 4,5 Tahun Penjara

JAKSA penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Hery Susanto Gun alias Abun dijatuhi hukum 4.5 tahun penjara dan denda Rp250juta.

Bos PT Golden Sawit Prima dianggap menyuap Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari Rp6 miliar agar mengeluarkan izin lokasi perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman.

Menurut jaksa, ada hal yang memberatkan maupun meringankan tuntutan terhadap Abun. Yang memberatkan. Abun tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi. Selain itu. Abun dinilai berbelit-belit di persidangan. "Sementara hal yang meringankan, terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan ini," kata jaksa.!

Dalam perkara ini terungkap. Rita mengenal Abun sebelum menjadi bupati. Abun adalah teman ayahnya. Syaukani Hasan Rais.

Sejak pertengahan 2009, Abun telah mengajukan izin lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru. Kecamatan Muara Kaman. Kutai Kartanegara.

Namun, izin tak kunjung dikeluarkan. Pasalnya, lokasi yang diajukan Abun untuk perkebunan kelapa sawit tumpang tindih

dengan PT Gunung Surya dan PT Mangulai Prima Energi.

Selain itu, sebagian dari lokasi yang diajukan Abun telah dikeluarkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) untuk PT Kartika Kapuas Sari. Hingga Mei 2010, izin kebun tak keluar.

Namun setelah Rita terpilih menjadi bupati, izin untuk kebun sawit Abun diterbitkan. Izin ditandatangani Rita. Sebagai kompensasinya, Abun menyerahkan duit Rp6 miliar. Pemberian uang dalam dua tahun. Pertama Rpl miliar pada 22 Juli 2010. Kedua Rp5 miliar pada Agustus 2010.

Perbuatan Abun, menurut jaksa, memenuhi unsur dakwaan Pasal 5 huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Menanggapi tuntutan jaksa. Abun dan tim penasihat hukumnya menyatakan akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi. Hakim pun memutuskan menunda sidang untuk memberi kesempatan menyusun pembelaan. Rencananya pledoi akan dibacakan pada sidang berikutnya, 14 Mei

2OI8.

BYU





Original Post

KPK Lanjutkan Penyidikan Kasus Suap Bank Banten

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-5-8

KPK Lanjutkan Penyidikan Kasus Suap Bank Banten

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan kasus suap penyertaan modal kepada PT Banten Global Development (BGD) untuk pembentukan Bank Banten.

PENYIDIK lembaga antirasuah memanggil anggota DPRD Banten Muhammad Faizal. Juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkan pemeriksaan terhadap politisi Partai Golkar itu. "Diperiksa sebagai saksi." katanya.

Kasus suap ini terbongkar setelah KPK menangkap Direktur Utama BGD Ricky Tam-pinongkol bersama Wakil Ketua DPRD Banten SM Hartono dan Ketua Badan Anggaran DPRD Banten Tri Satria Santoso.

Ricky menyuap DPRD agar

memberikan persetujuan penyertaan modal kepada PT BGD untuk pembentukan Bank Banten. "Masih ada pihak lain yang diduga terlibat kasus itu. Ini sedang kita tuntaskan." kata Febri. Namun dia belum bersedia mengungkapkan siapa target penyidikan baru ini.

Dalam penyidikan sebelumnya, KPK menerima pengembalian uang dari sejumlah anggota DPRD. Anggota Dewan itu diduga ikut menerima suap terkait penyertaan modal kepada PT BGD. "Kita masih proses.

Kasus itu tetap dilanjutkan penyidikannya." tandas Febri.

Menurut dia, pengembalian uang korupsi tidak menghapus tindak pidana yang sudah terjadi. Namun bisa meringankan tuntutan hukum.

Untuk diketahui, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Serang, Ricky Ricky Tampinongkol mengakui menyuap DPRD.

Dalam persidangan itu, jaksa KPK memperlihatkan tran-skrip percakapan Ricky dengan Satria. Ricky tak bisa mengelak. Dengan lesu dia mengakui perbuatan dan menyampaikan penyesalan. "Saya mengaku salah, saya minta maaf," ucap Ricky.

Ricky akhirnya buka-bukaan.

Ia menyebut keterlibatan Ketua DPRD Asep Rahmatullah dalam perkara rasuah tersebut. Kata dia, politikus PDIP itulah yang awalnya minta setoran terkait pembentukan Bank Banten.

Ricky mengungkapkan. Ketua Banggar DPRD Banten FL Tri Satria Santosa atau Sony adalah anggota dewan yang selama ini mengkomunikasikan permintaan Asep tersebut.

Tidak hanya itu. Wakil Ketua DPRD Banten SM Hartono pun ikut minta jatah. "Melalui Sony. Asep dan Hartono meminta sejumlah uang kepada saya," kata Ricky.

Ricky pun mengaku merasa aneh, kenapa masih ada permint-aan-permintaan untuk memperlancar pembentukan Bank

Banten. Padahal kebijakan itu telah menjadi amanat Perda. "Saya keluhkan ke Pak Gubernur, itu keanehan saya mengenai permintaan-permintaan uang." ujarnya. Saat itu. Gubernur Banten dijabat Rano Karno.

Ricky, Sony dan SM Hartono dibekuk KPK saat hendak melakukan transaksi suap di Serpong, Tangerang Selatan, awal .Desember 2015. Dalam operasi tersebut petugas mengamankan uang 11 ribu dolar Amerika dan Rp 60 juta.

Ketiganya langsung ditetapkan sebagai tersangka satu hari setelah operasi tangkap tangan. Namun, hingga kini KPK belum juga menetapkan Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah sebagai tersangka.

gpg





Original Post

Mau Serahkan Suap, Bos BGD Pakai Kode "Pempek" Dan "Kue

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-5-8

Mau Serahkan Suap, Bos BGD Pakai Kode "Pempek" Dan "Kue

DIREKTUR Utama PT Banten Global Development (BGD) Ricky Tampinongkol didakwa memberi suap Rp263 juta kepada anggota DPRD Banten.

Ricky sudah berulang kali memberikan uang melalui Ketua Banggar Tri Satria Santosa. Tahap pertama Rp60 juta. Uang itu kemudian dibagikan ke anggota DPRD lainnya pada 17 November 2015 di Hotel Crowne, Semarang. Bagi-bagi duit itu dilaksanakan saat kunjungan kerja.

Uang suap dimasukkan ke dalam amplop dan diklaim sebagai "uang jalan". Amplop berisi uang itu digabung dengan duit dari Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Banten.

"Dengan maksud agar Tri

meloloskan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2016 terkait usulan sisa anggaran penyertaan modal dari Pemprov Banten kepada PT BGD sebesar Rp385,4 miliar dari total penyertaan modal Rp950 miliar." papar Jaksa KPK Haerudin.

Setelah pemberian pertama. Tri kembali meminta uang pada 29 November 2015. Permintaan uang didasari alasan untuk mengamankan sidang paripurna pengesahan RAPBD. "Supaya tidak gaduh di paripurna besok, ada usaha enggak dari Pak Ricky? Buat enam orang saja," kata Tri kepada Ricky seperti dikutip dalam surat dakwaan jaksa.

Menanggapi permintaan itu, Ricky menjawab. "Siap siap. Hei

Pak Tri, kayak gituan mah nggak usah diomongin. Pak. Tinggal perintah saja. Gimana? Kan kita sudah komit."

Pada 30 November 2015, Ricky memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan uang Rp200 juta dari rekening BUMD yang dinakhodainya. Dari total duit tersebut, sebanyak Rp 13,9 juta ditukar dalam pecahan dollar Amerika sebesar 1.000 dol lar Amerika.

Setelah semua transaksi beres. Ricky mengirim pesan singkat kepada Tri. "Siang, pem-peknya mau dikirim ke mana ya? Dhanny yang mau antar." Istilah pempek dipakai sebagai pengganti uang suap.

Tri pun menyepakati agar "pempek" tersebut diambil

sopirnya bernama Endang. Sementara di DPRD sedang berlangsung rapat paripurna pengesahan APBD 2016

Setelah paripurna, uang dibagi-bagikan. Usai menerima uang. Tri mengirim pesan pada Ricky. "Puji Tuhan, paripurna lancar tidak ada yang interupsi."

Kemudian pada 1 Desember 2015, Ricky memberikan duit untuk Wakil Ketua DPRD Banten SM Hartono sebanyak 10 ribu dollar Amerika. Kali ini, dana digelontorkan agar usulan penyertaan modal dipenuhi. Duit diserahkan setelah Hartono menagih janji PT BGD melalui Tri.

Dalam pesan singkat kepada Tri, Hartono merasa dibohongi dan dibodohi lantaran janji dari PT BGD tak kunjung direalisasi.

Hartono meminta duit Rp2 miliar untuk pelicin. Menanggapi pernyataan Hartono, Tri mengatakan "Untuk kue yang besar harus empat mata karena risikonya besar."

Meski begitu, uang 10 ribu dollar Amerika pun tetap diserahkan kepada Hartono. Tri mengistilahkan, dana itu sebagai panjar alias uang muka dari total dana Rp2 miliar yang diminta Hartono. Uang ini diserahkan Tri kepada Hartono di Restoran Istana Nelayan pada I Desember 2015.

Atas rangkaian transaksi tersebut, jaksa mendakwa Ricky didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UV Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 65 ayat I KUHP.

gpg





Original Post

Pilkada Mamberamo Tengah Resmi Diikuti Calon Tunggal

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 8
2018-5-8

Pilkada Mamberamo Tengah Resmi Diikuti Calon Tunggal

PILKADA Mamberamo Tengah, Provinsi Papua dipastikan hanya diikuti calon tunggal atau satu pasangan calon Bupati-Wakil Bupati. Kepastian ini disampaikan Ketua KPUD Mamberamo Tengah. Steven Payokwa menyusul keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Mamberamo Tengah, Itaman Thago-Onny Pagawak. Putusan Mahkamah Agung itu bernomor 245 K/TUN/Pilkada/2018 tertanggal 16 April 2018.

"Dalam putusan itu menyatakan menolak seluruhnya permohonan dari penggugat terhadap KPUD Mamberamo Tengah. Kita akan ikuti putusan MA ini." ungkap Steven yang didampingi komisioner KPUD Natalis Walela dan Sekretaris KPUD Happy Wangloan. kemarin.

Dengan putusan ini. lanjut

Steven, otomatis hanya ada satu paslon Bupati-Wakil Bupati. R Ham Pagawak-Yonas Kenelak yang ikut Pilkada Mamberamo Tengah.

Sebelumnya, PTUN Makassar menolak gugatan Ftaman Thago-Onny Pagawak dan kemudian mengajukan kasasi. Lagi-lagi.MA menolak kasasi Itaman-Onny.

Putusan MA, lanjut Steven, KPUD Mamberamo Tengah akan menindaklanjutinya ke KPUD Provinsi Papua dari KPU Pusat maupun Bawaslu Papua dan pusat sebagai laporan dan dasar hukum.

"Kami sudah memberikan kesempatan kepada paslon tidak puas atas putusan KPU untuk menempuh jalur hukum yakni mulai tahap awal di tingkat Baswalu. setelah itu ke PTUN Makassar dan upaya hukum terakhir yaknike Mahkamah Agung. Tapi, hasil putusan

akhir sudah turun dan harus bisa diterima paslon dengan jiwa besar." jelasnya.

Steven menegaskan, putusan kasasi dari MA itu bersifat tetap, mengingkat dan wajib ditaati semua pihak. Pihaknya mengaku sama sekali tidak merekayasanya. "Inilah fakta hukum dan proses hukum terakhir." katanya.

Menurut Steven, dengan keluarnya putusan MA ini. maka semua informasi simpang siur, membingungkan rakyat Mamberamo Tengah sudah berakhir. Dirinya berharap, seluruh elemen masyarakat di Mamberamo Tengah tetap tenang mengikuti tahapan selanjut. "Kami minta masyarakat tidak terprovokasi dengan isu-isu negatif sehingga merugikan masyarakat dam tahapan pilkada tetap jalan, dan kami sudah jalankan sesuai peraturan KPU." harapnya,

edy





Original Post

Pengadilan tolak PK isteri terpidana korupsi yang melarikan diri

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-05-08

Ambon (ANTARA News) - Pengadilan Negeri Ambon menolak upaya Peninjauan Kembali (PK) kasus pembelian lahan dan gedung untuk pembukaan kantor cabang PT. Bank Maluku-Maluku Utara yang dilakukan isteri dari Hentje Toisuta, terpidana 12 tahun penjara.

"Yang berhak mengajukan PK adalah terdakwa itu sendiri, apalagi kalau statusnya melarikan diri dan penasihat hukumnya juga tidak bisa melakukan hal tersebut ke pengadilan," kata juru bicara kantor PN setempat, Hery Setyobudi di Ambon, Senin.

Upaya PK juga ada tenggang waktunya dan harus dilihat apa yang menjadi alasan dilakukan peninjauan kembali, kemudian yang harus mengakukannya adalah prinsipalnya.

Menurut dia, kalau novum itu ada aturannya paling lambat enam bulan setelah bukti novum ditemukan dan PK juga tidak menghalangi eksekusi.

Hentje Toisuta adalah satu dari tiga terpidana korupsi yang kasusnya sudah diputus Mahkamah Agung RI namun yang bersaangkutan belum bisa dieksekusi karena diduga telah melarikan diri.

Namun di luar dugaan, akhir pekan lalu isterinya datang ke Kantor PN Ambon untuk mengajukan PK tetapi ditolak panitera karena yang berhak ajukan adalah Hentje sendiri dan bukannya pendamping.

"Mengingat salinan putusan MA sudah ada maka eksekutornya adalah penuntut umum dalam hal ini kejaksaan," ujar Hery Setyobudi.

Seperti diketahui, putusan kasasi MA memperberat masa hukuman Hentje Toisuta, terdakwa korupsi dana pembelian lahan dan gedung untuk pembukaan kantor cabang PT Bank Maluku-Malut di Surabaya (Jatim) menjadi 12 tahun penjara.

Direktur CV Harves ini juga divonis membayar denda Rp1 miliar subsider delapan bulan kurungan dan membayar uang pengganti senilai Rp7,2 miliar subsider empat tahun kurungan.

Amar putusan MA RI juga menyatakan dua unit rumah milik Hentje Toisuta masing-masing yang berada di kawasan Kudamati dan Amahusu, Kecamatan Nusaniwe (Kota Ambon) disita dan dirampas untuk negara.

Hentje Toisuta awalnya divonis sembilan tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider empat bulan kurungan serta uang pengganti Rp7,2 miliar subsider empat tahun penjara oleh hakim tipikor Ambon karena terbukti melanggar Undang-Undang tipikor serta UU tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Putusan ini lebih ringan dari tuntutan JPU Kejati Maluku yang meminta terdakwa dihukum 12 tahun penjara sehingga dilakukan upaya banding ke PT Ambon.

Karena tim JPU sebelumnya meminta majelis hakim memvonis terdakwa Idris selama 12 tahun penjara, serta denda Rp3 miliar subsider tujuh bulan kurungan dan uang pengganti Rp100 juta subsider enam bulan penjara.

Kemudian untuk terdakwa Hentje dituntut 12 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider empat bulan kurungan serta uang pengganti Rp7,2 miliar subsider empat tahun penjara.

Sedangkan Petro Tentua selaku Kepala Divisi Renstra dan Corsek PT. BM-Malut dituntut 8,5 tahun penjara dan denda Rp700 juta subsider enam bulan kurungan.

Majelis hakim tipikor pada Kantor Pengadilan Tinggi Ambon menaikan masa hukuman mantan Dirut PT. Bank Maluku-Malut, Idris Rolobessy dari delapan tahun menjadi sepuluh tahun penjara, denda Rp500 juta subsider tujuh bulan kurungan.

Idris juga divonis membayar uang pengganti senilai Rp100 juta subsider enam bulan kurungan karena terlibat dalam skandal pembelian lahan dan gedung untuk pembukaan kantor cabang PT. BM-Malut di Jalan Raya Darmo nomor 51 Surabaya (Jatim) senilai Rp54 miliar.Pewarta: Daniel LeonardEditor: Kunto WibisonoCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/707896/pengadilan-tolak-pk-isteri-terpidana-korupsi-yang-melarikan-diri



Original Post

Menkeu Kecewa Kasus Korupsi Pegawainya

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-5-8

Menkeu Kecewa Kasus Korupsi Pegawainya

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku kecewa terhadap terungkapnya korupsi yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Kasus tersebut dinilai telah mencederai reformasi tata kelola dan upaya mewujudkan transparansi.

Dia mengatakan tertangkapnya Yaya Purnomo (YP) menjadi tamparan keras bagi Kementerian Keuangan, terutama bagi dirinya.

Sri Mulyani menegaskan, pihaknya selalu mendorong dan mendukung reformasi birokrasi, disiplin, serta anti-koupsi di lingkungan Kemenkeu.

"Terus terang saya kecewa dengan reformasi yang sudah dilakukan begitu panjang, dan upaya-upaya kita untuk menciptakan transparansi, mengintro-dusi suatu proses bisnis yang open, transparan, kita menggunakan IT sistem. Namun ternyata masih ada oknum di Kementerian Keuangan mengambil kesempatan menjadi makelar anggaran," ujar Sri Mulyani saat konferensi pers, di kantornya, Senin (7/5).

Yaya Purnomo (YP) merupakan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman Dirjen Perimbangan Keuangan

Kementerian Keuangan.

Ia terjaring OTT KPK saat terima suap atas pembahasan RAPBN-P2018.

"Ini adalah evaluasi yang sangat serius dan kami akan melakukan evaluasi dari sisi tata kelola, sisi bisnis proses dan dari sisi tingkah laku," kata Sri Mulyani.

Dia meminta KPK agar kasus yang melibatkan bawahannya tersebut dapat diselidiki hingga ke akar permasalahan. Sehingga secara luas, kata dia, dapat terlihat apakah yang dilakukan YP dilakukan secara persona] atau melalui sistem jaringan.

"Sangat setuju apa yang dilakukan dengan KPK dan mendukung langkah KPK secara keseluruhan. Saya harap kalau mereka dari satu sistem dan orang-orang terlibat, akan segera ditindak," tegas Sri Mulyani.

Berhentikan YP

Menteri Keuangan memberhentikan pegawai Kementerian Keuangan berinisial YP yang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima suap.

"Dengan adanya penangkapan, sudah terpenuhi syarat untuk diberhentikan. Jadi kami melakukan pemberhentian," kata Sri Mulyani.

Menkeu juga mengatakan bahwa Inspektorat Jenderal Kemenkeu akan menjalin koordinasi dengan KPK terkait pengembangan kasus korupsi tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto mengatakan masih menunggu surat penahanan dari KPK terkait kasus tersangka YP.

Terkait pemberhentian, kami sedang menunggu surat penahanan dari KPK sebagai surat formal untuk melakukan lindakan administratif," ucap dia.

KPK telah menahan empat tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suap pembahasan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada Rancangan APBN-Perubahan 2018.

Keempat tersangka yaitu anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Amin Santono, pihak swasta sekaligus perantara Eka Kamaluddin, Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo, dan pemberi suap Ahmad Ghiast

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada keempatnya pada Jumat (4/5) malam di Jakarta dan Bekasi,

(bl/ant)





Original Post

PTUN Tolak Gugatan Eks HTI

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-5-8

PTUN Tolak Gugatan Eks HTI

Oleh Imam Suhartadi

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta menolak gugatan eks perhimpunan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk seluruhnya, melalui sidang pembacaan putusan di Jakarta.

Majelis Hakim mengatakan, dalam aturan yang berlaku diatur bahwa ormas dapat dibubarkan apabila menyangkut tiga hal yakni atheis, menyebarkan paham komunis, dan berupaya mengganti Pancasila.

HTI terbukti menyebarkan dan memperjuangkan paham khilafah, sesuai dalam video Muktamar HTI tahun 2013 silam

"Dalam esksepsi permohonan yang diajukan penggugat tidak diterima seluruhnya, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, dan membebankan biaya perkara sebesar Rp 445.000," ujar Hakim Ketua Tri Cahya Indra Permana SH MH saat membacakan putusan gugatan eks HTI di PTUN DKI Jakarta, Senin (7/5).

Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengeluarkan putusan antara lain, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang selama ini telah menyampaikan pandangan dakam sidang.

Majelis mengatakan pemikiran khilafah sepanjang masih dalam sebatas konsep dipersilakan. Namun bila sudah diwujudkan dalam aksi yang berupaya mengganti Pancasila maka dapat berpotensi perpecahan.

"Bukti video Muktamar HTI 2013, menunjukkan Penggugat sudah melaksanakan muktamar khilafah, mengajak peserta menegakkan khilafah. Fakta hukumnya dalam muktamar itu Ketua Umum HTI mengajak mengubah prinsip kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan di tangan Allah. Cukup bagi hakim menyatakan bahwa penggugat telah terbukti wujudkan khilafah T ujar Hakim Anggota Roni

Erry.

Sesuai putusan dibacakan, orator simpatisan eks HTI segera mengingatkan massa agar tidak bertindak onar. Menurut orator itu, putusan Hakim PTUN juga merupakan kehendak Allah.

Para simpatisan eks HTI lalu melakukan sujud syukur dan menyatakan bahwa dakwah yang dilakukan akan terus dijalankan. Mereka menyatakan bahwa dakwah tidak bisa dihentikan oleh manusia.

HTI dibubarkan sesuai dengan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU -30.AHA.01.08.2017 tentang pencabutan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian perkumpulan HTI.

Perkara TUN dengan N0.211/G/2OI/PTUN.JKT ini dipimpin oleh Hakim Ketua Tri Cahya Indra Permana SH MH, Hakim Anggota Nelvy Christin SH MH dan Roni Erry Saputro SH MH, serta Panitera Pengganti Kiswono SH MH.

Sementara itu. Juru bicara eks perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto akan melakukan banding atas putusan PTUN DKI Jakarta yang menolak gugatan atas pencabutan badan hukum HTI.

"Kita akan melakukan upaya banding. Banding adalah ikhtiar kita menolak kedzaliman," ujar Ismail saat berorasi di hadapan ratusan simpatisan HTI sesusai mengikuti sidang putusan di PTUN Jakarta. Senin (7/5).

Ismail menilai Majelis Hakim dalam putusannya secara jelas mempersalahkan dua hal, yakni kegiatan dakwah yang dilakukan

HTI dan penegakkan khilafah. "Ini bukan soal HTI. tapi soal kegiatan dakwah dan menegakkan khilafah yang dipermasalahkan. Dakwah adalah kegiatan mulia, wajib bagi setiap muslim, dan perintah rasulullah," tegas Ismail.

Menurut dia, HTI telah didzal-imi pemerintah melalui keputusan pencabutan badan hukum yang dzalim dan diperkuat putusan pengadilan yang dinilainya juga dzalim. Dia menekankan upaya mengajukan banding adalah ikhtiar dalam menolak kedzaliman itu.

Sementara tim kuasa hukum pemerintah menyatakan upaya banding merupakan hak yang dapat ditempuh oleh eks HTI terhadap putusan PTUN.

Tindakan Pemerintah Benar

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta yang menolak gugatan eks perhimpunan Hizbut Tahrir Indonesia membuktikan tindakan pemerintah benar.

"Ini menunjukkan bahwa yang dilakukan pemerintah itu sudah benar karena indikasi terhadap ketidakpatuhan, ketidaktaatan terhadap ideologi Pancasila itu nampak dan itu* terbuka," kata Pramono usai mendampingi Presiden Joko Widodo bertemu Pimpinan DPD di Istana Bogor, Senin (7/5).

Pramono mengatakan, Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga yudikatif yang kredibel dan independen dalam memutus perkara. Pemerintah tidak ikut campur dalam pengambilan putusan tersebut Pramono berharap dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi ditambah putusan PTUN ini mengajak anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berorganisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

"Seyogyanya HTI ini berorganisasi seperti biasa saja, bergabung dengan partai monggo, dengan ormas agama monggo, yang penting sebagai elemen

bangsa bersama-sama membangun negara," harapnya.

Hal yang sama juga dikatakan Menteri Sekretaris Negara Pratikno bahwa putusan PTUN ini memperkuat kekuatan hukum dari tindakan pemerintah membubarkan HTI.

"Kalau sisi pemerintah sudah jelas, sekarang posisi legalnya sudah jelas," kata Pratikno.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi mengimbau kepada semua pihak untuk menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memutuskan untuk mengesahkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"MUI berpendapat bahwa hakim memiliki kewenangan dan hak prerogatif untuk menilai dan memutus perkara," kata Zainut di Jakarta, Senin (7/5).

Menurut dia, Majelis Hakim PTUN berketetapan bahwa SK Kemenkumham tentang pembubaran HTI sesuai dengan aturan.

Untuk itu, kata dia, tidak ada satu kekuatan yang dapat mengintervensi karena hakim memiliki independensi dan kemerdekaan dalam memutus sebuah perkara.

Dia mengatakan, dengan ditolaknya gugatan HTI terhadap pemerintah itu, Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang Pencabutan Status Badan Hukum HTI dinyatakan tetap berlaku.

"Majelis hakim menilai surat keputusan Kemkumham yang mencabut status badan hukum HTI sudah sesuai dengan prosedur," kata dia.

MUI, kata dia, mengimbau kepada pihak HTI untuk bisa menerima putusan hakim tersebut dengan lapang dada.

"Jika HTI tidak puas dengan keputusan tersebut, kata dia, HTI dapat menempuh jalur hukum melalui banding ke PTUN sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang ada," katanya,

(bl/ant)/ Imam Suhartadi





Original Post

Bupati Diduga Suap DPRD Rp 9 Miliar

Media Cetak Kompas Halaman 2
2018-5-8

Bupati Diduga Suap DPRD Rp 9 Miliar

Pimpinan DPRD Lampung Tengah diduga meminta uang Rp 9 miliar ke Bupati Lampung Tengah nonaktif Mustafa sebagai imbalan atas persetujuan yang diberikan dalam pengajuan pinjaman kepala daerah ke PT Sarana Multi Infrastruktur. Hal ini muncul dalam dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampun; Tengan Taufik Rahman, yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Se nin (7/5/2018). Taufik merupakan perantara Mustafa dalam mengumpulkan uang yang kemudian diserahkan ke pimpinan DPRD Lampung Tengah. Suap itu bermula dari niat Mustafa meminjam uang Rp 300 miliar kepada PT SMI untuk membiayai pembangunan infrastruktur di daerahnya. Namun, saat rapat pem bahasan dengan DPRD, hanya Fraksi Partai Ke adilan Sejahtera yang menyetujui. Terkait dengan hai itu. Mustafa pun bertemu dengan pimpinan fraksi dari partai yang lain.

(IAN)





Original Post

Hukum Administrasi Lebih Dikedepankan

Media Cetak Kompas Halaman 2
2018-5-8

Hukum Administrasi Lebih Dikedepankan

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah lebih mengedepankan hukum administrasi dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi oleh aparatur sipil negara di daerah. Pengembalian dana ke kas negara oleh oknum yang terlibat saat proses investigasi awal aparatur pengawas internal pemerintahan atau API P dan penegak hukum bisa menihilkan proses hukum tindak pidana korupsi.

Namun, jika dalam proses yang sama ditemukan niat jahat pelaku, aparat penegak hukum dan APIP akan melanjutkannya ke tahap penyidikan tindak pidana korupsi. Hal ini menjadi bagian dalam nota kesepahaman Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan pemerintah daerah, kejaksaan tinggi, dan kepolisian daerah dari 34 provinsi yang ditandatangani di Jakarta, Senin (7/5/2018).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam sambutan tertulis yang dibacakan Inspektur Jenderal Kemendagri Sri Wah-yuningsih menyatakan, kerja sama dan penggunaan hukum administrasi sama sekali tidak bertujuan untuk melindungi kejahatan, koruptor, ataupun

membatasi tugas aparat penegak hukum.

"Namun, pendekatannya mengedepankan hukum administrasi sehingga penanganan pidana merupakan ultimum re-medium atau upaya terakhir dalam menangani masalah penyelenggaraan pemerintahan di daerah," kata Tjahjo.

Diperbarui

Nota kesepahaman ini merupakan tindak lanjut perjanjian kerja sama Kemendagri, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara RI terhadap laporan masyarakat atas dugaan tindak pidana korupsi di daerah pada 30 November 2017. Perjanjian itu juga sempat diperbarui dengan nota kesepahaman bersama pada 28 Februari 2018.

Sri mengatakan, perjanjian itu tidak bertujuan untuk melindungi aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat tindak pidana korupsi. Peraturan ini, kata Sri, bertujuan memaksimalkan anggaran untuk pembangunan.

Adapun mengenai kinerja APIP, Sri mengakui masih ada pihak-pihak yang meragukannya. Berkaitan dengan hal ini, kata Sri, pemerintah terus meningkatkan kualitas kinerja APIP dengan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga audit lainnya sebagai pendamping.

Kepercayaan

Dalam kesempatan yang sama Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Ari Dono mengatakan, pengadaan barang fiktif dan pemerasan banyak ditemui dalam kasus korupsi di pemda. Praktik ini, ujar Ari, membuat anggaran pembangunan tidak maksimal sesuai tujuan pemerintah.

"Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara dan pembangunan pun bisa ter-degradasi kalau praktik-praktik seperti ini terus terjadi," ujarnya

(MHD)





Original Post

Saat Argumentasi Fredrich Dipatahkan

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-5-8

Saat Argumentasi Fredrich Dipatahkan

Rekaman video yang diputar JPU Komisi Pemberantasan Korupsi saat sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (7 5 2018). membflat Fredrich Yunadi tak berkutik. Argumentasi bekas kuasa hukum Setya Novanto itu terpatahkan saat gambar bicara apa adanya.

Bermula saat penyidik KPK. Rizka Anungnata. dimajukan saksi untuk Yunadi. Rizka merupakan salah seorang dari enam Kepala Satuan Tugas KPK yang menangani kasus pengadaan KTP elektronik dengan tersangka Novanto. Menurut Rizka, saat ikut ke rumah Novanto untuk menjemput. Novanto tak ada. Hanya ada Yunadi ditemani Deisti, istri Novanto. Tanpa surat kuasa dari Novanto, Yunadi mencoba "menggertak", menanyakan legalitas penyidik KPK.

Terdakwa sudah jadi kuasa SN atau belum?" tanya jaksa Roy Riadi. Rizka menjawab, KPK sudah menunjukkan surat identitas satu per satu petugas KPK saat mengenalkan diri. "Rekan kami sempat tanya karena kami juga harus tahu Bapak (Yunadi) sebagai apa. Dia jawab kuasa hukum. Kami tanya formalnya apa. Lalu. dia ambil di mobil dan tunjukkan surat kuasa untuk melaporkan beberapa penyidik. Namun, itu bukan surat kuasa. Beliau enggak bisa tunjukkan. Penyidik lalu bilang, silakan Bapak buat (kuasa) diwakili istri Pak Novanto," tutur Rizka.

Roy kemudian bertanya lagi, "Jadi, penyidik yang minta untuk surat kuasa tertulis?" Rizka mengiyakan. "Yunadi kemudian ambil formulir kantor dan menulis tangan bahwa dirinya ditunjuk keluarga, yaitu Bu Deisti. Setelah berdiskusi. Bu Deisti bubuhkan tanda tangan," kata Rizka. Namun, saat menanggapi Rizka, Yunadi agak emosi. "Anda ini sudah disumpah. Bicara yang jujur. Saya berjalan ke mobil ambil surat, bagaimana bisa? Saya itu parkir di depan Patio (restoran dekat rumah Novanto). Saat itu. ada ratusan orang. Bagaimana saya bisa keluar ke mobil saya? Yang benar saja Saudara," ujar Yunadi dengan nada tinggi dan menuding Rizka karang cerita.

Rizka sempat ragu dan berusaha mengingat Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri pun menyuruh Yunadi berhenti bicara agar saksi mengingat Rizka akhirnya mengaku hanya melihat Yunadi keluar rumah. Namun, menuju mobil, Rizka tak ingat Atas izin majelis hakim, tim jaksa kemudian memutar rekaman video malam itu. Tayangan awal menunjukkan Rizka dan penyidik senior KPK, Ambarita Damanik, menanyakan surat kuasa Yunadi. Tak lama, Yunadi bangkit dan keluar rumah didampingi seseorang dan diikuti tim file recording KPK.

Suasana di depan rumah Novanto memang penuh orang, di antaranya jumalis. Yunadi terlihat dengan santai keluar gerbang melewati kerumunan media menuju mobilnya. Setelah membuka mobil dan mengambil sebuah tas, dan membawanya ke rumah Novanto. Zuhri, selaku ketua majelis hakim, hanya melihat ke Yunadi terdiam, dan Zuhri pun menyudahi sidang.

(RIANA A IBRAHIM)





Original Post

Rehabilitasi Pejabat Lurus

Media Cetak Kompas Halaman 7
2018-5-8

Rehabilitasi Pejabat Lurus

Wali Kota Tegal (nonaktif) Siti Masita Soeparno telah divonis pidana lima tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Semarang. Majelis Hakim menyatakan, Siti Masita secara sah dan meyakinkan bersalah, telah menerima "setoran" dari beberapa kepala SKPD. Konon untuk bekal mencalonkan kembali jabatan wali kota periode berikutnya.

Akan tetapi, sebenarnya masih ada masalah yang harus segera dibereskan. Sewaktu masih menjabat, yang bersangkutan telah mencopot 15 pejabat gara-gara mereka berdemonstrasi dan tidak mau setor.

Termasuk di antaranya seseorang yang pernah menjadi Kepala Dinas Perhubungan dan Sekretaris Korpri. Selama bertahun-tahun, dia dan teman-temannya menjadi korban perjuangan dalam membela kebenaran. Sungguh kasihan kalau orang-orang lurus seperti itu tidak direhabilitasi nama baik dan hak-haknya.

Dalam hal ini, negara perlu hadir.

S DJAJA LAKSANA, SM, AP, SH

Alumnus FH UPS Tegal.

Tinggal di Mlati-Sleman. Yogyakarta

S DJAJA LAKSANA, SM, AP, SH





Original Post

Eksekusi Kerugian Negara agar Tetap Dijalankan

Media Cetak Kompas Halaman 14
2018-5-8

Eksekusi Kerugian Negara agar Tetap Dijalankan

JAKARTA, KOMPAS - Mahkamah Agung didesak untuk mengganti Ketua Pengadilan Negeri Meula-boh di Aceh terkait kasus kebakaran lahan PT Kallista Alam. Ini agar eksekusi penggantian kerugian negara dan biaya pemulihan lingkungan bisa dilakukan.

Ini perlu dilakukan karena Ketua PN Meulaboh saat ini juga menjadi ketua majelis hakim yang putusannya "menganulir" putusan lebih tinggi. Majelis hakim Pengadilan Negeri Meulaboh menyatakan putusan MA yang berisi gugatan pembakaran hutan tidak bisa" dimintakan pertanggungjawaban hukumnya kepada PT Kallista Alam. Selain itu, majelis hakim menyatakan putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 tidak mempunyai

titel eksekutorial terhadap PT Kallista Alam.

"Putusan ini berdampak pada tertundanya pemulihan kerusakan lingkungan hidup atas lahan seluas 1.000 hektar sebagai pelaksanaan putusan terkait kerugian lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT Ka-lista Alam," tutur Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia, Senin (7/5/2018), di Jakarta

Dalam kasus itu, Kallista Alam dihukum membayar ganti rugi ke negara sebesar Rp 114,3 miliar dan membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp 251,76 miliar. Hal ini telah berkekuatan hukum tetap setelah kasasi Kallista Alam ditolak MA pada 28

Agustus 2015.

Namun, permintaan eksekusi dari KLHK terus tertunda karena Ketua PN Meulaboh menyatakan Kallista Alam sedang mengajukan PK. "Peninjauan kembali seharusnya tidak menghalangi proses eksekusi," kata Henri.

Kemudian muncul gugatan dari Kallista Alam yang dimenangkan Kallista Alam di PN Meulaboh. Kallista Alam menggugat KLHK karena kesalahan lokasi yang sebenarnya telah diperiksa dalam persidangan sebelumnya.

Dengan temuan-temuan ini, Henri menyimpulkan terdapat upaya sistematis untuk menghalang-halangi eksekusi. "MA agar segera mengganti Ketua PN Meulaboh dengan hakim yang kredibel karena telah mencederai peradilan dan melawan putusan di

atasnya," ujarnya.

Penggantian ini penting karena secara administratif penetapan eksekusi dilakukan ketua PN. Selama proses ini, kata dia, KLHK bisa membantu PN Meulaboh dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi aset-aset Kallista Alam.

Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero Saharjo menyesalkan putusan PN Meulaboh yang terkesan menghalangi penegakan hukum dan pemulihan lingkungan atas kasus kebakaran hutan dan lahan. "Dasar pijakan yang sangat dangkal dan sempit meskipun salah satu hakimnya telah bersertifikat lingkungan," kata ahli kebakaran hutan dan lahan serta mentor sertifikasi hakim lingkungan ini.

(ICH)





Original Post

APLSI Minta Proyek PLTU Tak Diganggu Soal Hukum

Media Cetak Harian Kontan Halaman 14
2018-5-8

APLSI Minta Proyek PLTU Tak Diganggu Soal Hukum

JAKARTA. Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) menyambut baik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Putusan itu memenangkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon unit II.

APLSI berharap, proyek tersebut dan pembangkit lain tidak diganggu lagi agar program pembangkit 35.000 megawatt (MW) berlangsung lancar. "Ini bagian dari mendukung program pemerintah. APLSI berharap jangan diganggu-ganggu lagi. Kapan kita majunya," ujar Jurubicara APLSI Rizal Calvary dalam siaran pers pada Senin (7/5).

Rizal mengatakan, usai memenangkan gugatan di PTUN belum lama ini, PLTU Cirebon Unit II Expansion ditargetkan tetap beroperasi pada April 2022. Pembangkit dengan kapasitas 1.000 megawatt (MW) itu merupakan bagian proyek ketenagalistrikan 35.000 MW yang menelan investasi hingga US$ 2,2 miliar.

Tak hanya PLTU Cirebon unit II, proyek pembangkit lain, yang mendukung program pemerintan sebaiknya tidak diganggu lagi oleh urusan hukum. "Biayanya banyak kalau ada urusan hukum. Menunggu dalam ketidakpastian hukum itu suatu biaya. Operasional perusahaan tetap jalan. Belum lagi country risk atau credit risk kita meningkat, rate naik, cost of fund naik. Siapa yang menanggung?," imbuh Rizal.

Dia mengatakan, dengan kapasitas 1 x 1.000 MW PLTU Cirebon unit II akan memasok kebutuhan listrik di Jawa, Bali dan Madura. "Pertumbuhan permintaan listrik di ketiga wilayah ini tertinggi secara nasional," kata dia.

Febrina Ratna Iskana





Original Post

Pascaeksekusi Setya Novanto

Media Cetak Jawa Pos Halaman 4
2018-5-8

Pascaeksekusi Setya Novanto

AKHIRNYA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengeksekusi terdakwa korupsi e-KTP Setya Novanto (Setnov) ke Lapas Sukamiskin (4/5). Eksekusi ini dilakukan setelah Setnov dan KPK resmi tidak mengajukan banding terhadap putusan pengadilan tipikor akhir April lalu.

Sebelumnya, mantan ketua DPR RI ini dijatuhi vonis penjara 15 tahun dengan denda sebesar Rp 500 juta serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar USD 7,3 juta. Hakim juga mencabut hak politiknya selama lima tahun.

Setnov dijerat menggunakan pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengartikan bahwa Setnov terbukti secara sah dan meyakinkan telah menyalahgunakan kewenangan dalam proyek pengadaan e-KTP. Dengan posisi sebagai ketua Fraksi Golkar, dia dianggap mempunyai pengaruh untuk mengoordinasikan anggota DPR lainnya agar dapat mengucurkan dana sebesar Rp 5,9 triliun yang menjadi total nilai proyek pengadaan tersebut.

Namun, ada beberapa hal yang penting untuk dicermati dalam putusan tersebut. Pertama, vonis terhadap Setnov masih belum maksimal sesuai dengan mandat pasal. 3 UU PTPK. Jika mengacu pada pasal a quo sebenarnya Setnov dapat

diganjar hukuman 20 tahun penjara, bahkan sampai seumur hidup. Namun, alih-alih menghukum maksimal, hakim justru memutus lebih rendah dari tuntutan jaksa. Saat pembacaan tuntutan, jaksa meminta agar hakim menghukum Setnov dengan pidana penjara 16 tahun.

Dalam beberapa kesempatan, langkah hakim yang memutus lebih rendah dari tuntutan jaksa kerap menjadi persoalan. Padahal, dalam KUHAP tidak ada satu pun pasal yang mengharuskan hakim memutus pidana sesuai dengan tuntutan jaksa. lustru yang dilarang adalah jika seorang hakim menjatuhkan vonis melebihi ancaman maksimal dalam undang-undang. Hal ini menjadi krusial karena berkaitan dengan pemberian efek jera (deterrent effect) yang menjadi tujuan utama dari penegak hukum ketika menindak pelaku korupsi.

Kedua, vonis hakim tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa permohonan Setnov sebagaiyusftce collaborator (JC) telah resmi ditolak. Maka dari itu, menjadi hal yang wajar jika vonis Setnov melebihi ketiga terdakwa sebelumnya. Penolakan Setnov sebagai JC sebenarnya sudah dapat diprediksi jauh-jauh hari. Terlebih pada saat pembacaan surat tuntutan, jaksa KPK mengatakan bahwa Setnov tidak layak diberi predikat sebagai JC. Indikatornya

sederhana. Mulai proses penyidikan sampai persidangan, mantan ketua umum Partai Golkar ini kerap menunjukkan iktikad tidak baik serta bertindak tidak kooperatif pada proses hukum.

Padahal, dengan Setnov menjadi JC banyak sekali kemudahan yang dijamin negara akan dia dapatkan. Mulai tuntutan jaksa yang rendah, vonis hakim yang juga tidak maksimal, sampai pada kemudahan untuk men-dapatkan remisi serta pembebasan bersyarat saat menjalani masa pidana. Seharusnya Setnov dapat meniru Andi Agustinus, terdakwae-KTP lain. Pada pengadilan tingkat pertama Andi hanya divonis 8 tahun penjara. Tentu ini ndak terlepas dari sikapnya yang sedari awal mengakui perbuatan serta bertindak kooperatif dengan KPK. Hukuman tersebut terbilang ringan jika dibandingkan dengan ketentuan pasal 2 UU PTPK yang mengakomodasi hukuman maksimal 20 tahun bahkan

sampai seumur hidup.

Di luar itu, pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap Setnov berupa pencabutan hak politik selama lima tahun patut untuk diapresiasi. Dengan menjatuhkan pidana tambahan tersebut, diharapkan nanti akan menjadi yurisprudensi bagi hakim-hakim lain saat memutus perkara yang serupa Kombinasi antara pidana penjara yang maksimal serta pencabutan hak politik diyakini akan membuat oknum yang ingin melakukan perbuatan korupsi akan berpikir tilang.

UntukselanjutnyaKPKharusbisa memastikan penanganan perkara e-KTP tidak berhenti pada putusan Setnov. Setidaknya ada 2 (dua) langkah yang harus segera ditindaklanjuti. Pertama, KPK berkewajiban menindaklanjuti pihak-pihak yang disebut turut serta menerima dana dari proyek se nilai Rp 5,9 triliun itu. Dalam pembacaan putusan Setnov, selain terdakwa, hakim juga menyebut ada 27 pihak yang meraup keuntungan dari proyek pengadaan e-KTP. Keseluruhan pihak tersebut terbagi dalam empat klaster. Mulai birokrat, politisi, swasta, sampai pada dugaan aliran dana ke beberapa korporasi. Dengan bukti putusan tersebut, seharusnya KPK dapat menindaklanjuti dengan menerbitkan surat perintah penyelidikan yang baru.

Kedua, KPK harus mulai menelusuri dugaan tindak pidana pencucian

uang (TPPU) yang dilakukan Setnov. Hal tersebut mengingat dalam persidangan ditemukan fakta bahwa banyak transaksi keuangan dari luar negeri yang diduga ditujukan kepada Setnov sena aliran dana ke beberapa korporasi. Setidaknya dengan menggunakan pasal 77 UU TPPU yang mewajibkan terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana dapat menyulitkan pelaku korupsi untuk berkilah. Sederhananya jika pelaku korupsi tidak dapat membuktikan, harta kekayaan tersebut patut diduga diperoleh dari tindak pidana dan dapat dirampas oleh negara.

Sekali lagi, vonis terhadap Setnov ini seharusnya menjadi peringatan keras bagi setiap elite politik agar tidak lagi korupsi. Apalagi mengingat amanah dari rakyat yang telah serta-merta dicederai hanya karena ingin memperkaya diri sendiri.

Tantangan ke depan diyakini semakin rumit Mengurai benangkusut dari proyek yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 23 triliun bukan persoalan yang mudah. KPK sebagai lembaga yang masih mendapat. kepercayaan tinggi dari publik harus mampu memastikan serta mengusut perkara ini sampai pada aktor utamanya {intellectual dader). (*) Pegiat antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW)

KURNIA RAMADHANA





Original Post

Kemkeu Mengajukan PK Swastanisasi Air

Media Cetak Harian Kontan Halaman 21
2018-5-8

Kemkeu Mengajukan PK Swastanisasi Air

JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) 31 KZPdt/2017 soal swastanisasi air di Jakarta. Upaya tersebut didaftarkan Kemkeu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada 22 Maret 2018 lalu.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemkeu Nufransa Wira Sakti menjelaskan, Kemkeu mengajukan PK berbekal bukti baru berupa surat (support letter) No S-684/MK01/1997 yang diteken pada 26 Desember 1997.

Inti isi surat itu, Kemkeu akan menanggung seluruh kerugian PT PAM Lyonnaise Jaya (Pal-yja) dan PT Ae tra Air Jakarta bila kerjasama dihentikan di tengah jalan. "Kemkeu membuat penjaminan yang sejalan dengan kebijakan pemerintah," katanya kepada KONTAN, Senin (7/5).

Dari berkas memori PK yang diperoleh KONTAN, ada empat poin keberatan Kemkeu. Pertama, soal gugatan warga negara atau citizen law suit yang tak tepat karena memasukkan Palyja dan Aetra sebagai tergugat.

Kedua, dalam amar putusannya, MA dinilai keliru dengan menyebut pengelolaan air kepada swasta adalah perbuatan melawan hukum. Ketiga, surat kuasa pemohon kasasi dinilai cacat hukum. Para pemohon kasasi harusnya memberi surat kuasa khusus sesuai dengan syarat formal Surat Edaran MA No 6/1994 tentang Surat Kuasa.

Keempat, putusan MA tersebut dinilai dianggap men-campuradukkan perkara perdata dan tata usaha negara (TUN). Sebab support letter yang turut jadi objek gugatan

merupakan objek TUN.

Sekadar berkilas balik, pada 10 April 2017, MA mengabulkan permohonan kasasi Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ). Dalam amar putusannya, pemerintah dinilai bersalah lantaran menyerahkan pengelolaan air di Jakarta kepada pihak swasta.

Arif Maulan, kuasa hukum KMMSAJ menilai upaya PK yang diajukan Kemkeu tak tepat. Upaya itu justru menghalalkan swastanisasi air.

Anggar Septiadi





Original Post

Molucca Gagal Lagi PKPU-kan Pelita

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-5-8

Molucca Gagal Lagi PKPU-kan Pelita

JAKARTA - Perusahaan asing asal Luksemburg

Molucca S.a.r.l harus menelan pil pahit lantaran kalah

lagi melawan PT Pelita Cengkareng Paper dalam

sengketa utang piutang.

Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kembali menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Molucca (pemohon) terhadap PT Pelita Cengkareng Paper (termohon). Dalam permohonannya. Molucca mengklaim memiliki tagihan Rp423,4 miliar kepada termohon.

Ketua majelis hakim Duta Baskara menyatakan bahwa Molucca gagal memenuhi syarat permohonan PKPU.

Dia mengatakan. Lux Master adalah pemilik sah pembeli utang sebesar Rp423,4 miliar dari PT Bank Permata Tbk.

"Menolak permohonan PKPU Molucca, dalam akta cessie PT Bank Permata Tbk. menjual utang ke Lax Master [perusahaan asal Luksemburg! dan pembuktian akta menjadi tidak sederhana," kata Duta membacakan amar putusan, Senin (7/5). Putusan itu dianggap sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Adapun, syarat PKPU yakni adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, utang dapat dibuktikan secara sederhana dan adanya dua kreditur atau lebih.

Kendati menolak permohonan PKPU yang diajukan Molucca, majelis hakim mengakui kreditur lain dalam permohonan perkara bernomor 44/Pdt.Sus-PKPU/2018. Jkt.Pst tersebut.

Kuasa Hukum Molucca Anggi Putera Kusumah mengatakan bahwa pihaknya menerima keputusan dari majelis hakim yang telah menolak permohonan PKPU kliennya terhadap perusahaan manufaktur kertas industri tersebut.

"Kami menghormati keputusan pengadilan. Memang ada rasa kecewa juga dari kami karena menurut kami ada akta otentik yang absah dari pengalihan utang itu," kata Anggi.

Dia menjelaskan, bukti pengalihan utang dari PT Bank Permata Tbk. itu memiliki akta notariil berkekuatan hukum. Akta notariil adalah akta yang dibuat, dibacakan, dan ditandatangani di depan notaris yang isinya keinginan para pihak pejabat notaris bertanggung jawab.

"Saksi ahli kami sudah menyatakan bahwa nota otentik itu benar, berkekuatan hukum dan bisa dieksekusi. Semestinya hakim mempertimbangkan sebelum ada putusan pengadilan akta itu batal atau u"dak, maka dianggap benar," kata dia.

Kendati kecewa dengan putusan hakim, Anggi belum bisa memastikan apakah bakal mengajukan kembali permohonan PKPU.

"Kami belum tahu apakah ada upaya untuk mendaftarkan lagi permohonan PKPU," ujar Anggi.

YAKIN MENANG

Kuasa hukum PT Pelita Cengkareng Paper Hotman Paris Hutapea mengatakan bahwa dari awal dirinya sudah meyakini akan memenangkan pertarungan kedua dengan Molucca.

"Kami menang lagi pada ronde kedua

ini. Akta cessie mereka [Bank Permata) itu jelas sudah dijual ke Lux Master," kata Hotman saat dihubungi Bisnis.

Menurutnya, Molucca bukanlah pihak pertama yang telah mengambilalih utang dari Bank Permata. Yang menjadi pihak pertama, kata Hotman, adalah Lux Master yang seharusnya pemilik akta yang sebenarnya.

Sementara itu, terkait dengan langkah pihaknya yang mendaftarkan perkara perbuatan melawan hukum terhadap Molucca masih dipertimbangkan kembali,

mengingat posisi pemilik perusahaan Molucca bertempat tinggal di luar negeri. Sebelumnya, Molucca juga gagal mem-PKPU-an Pelita Cengkareng dengan perkara bernomor 30/Pdt.Sus-PKPU/PNJkt.Pst. Dalam permohonannya, PT Pelita Cengkareng dikatakan memiliki utang kepada PT Bank Permata Tbk. Namun, utang tersebut dialihkan atau dibeli oleh Molucca pada 5 Mei 2017. Skema pengalihan atau penyerahan piutang tersebut lazim disebut dengan istilah cessie yang diatur dalam pasal 613 kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata). Molucca mengklaim pihaknya berhak menagih kewajiban debiturnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Terkait dengan permohonan PKPU yang diajukan berulang kali ke pengadilan niaga, sah saja dilakukan oleh pihak yang merasa kecewa dengan putusan sebelumnya.

Pasalnya, PKPU dan kepailitan tidak mengenai asas Nebis in Idem, yakni tindakan yang tidak boleh dilakukan untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama, atau seseorang tidak boleh dituntut untuk kedua kalinya dalam kasus yang sama. 0

yanuarius viodeogo





Original Post

ANGKAT JEMPOL

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 18
2018-5-8

ANGKAT JEMPOL

Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu (kiri) bersama Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Mahkamah Agung (MA) Haswandi, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA Herri Swantoro (kedua kiri). Ketua PN Jakarta Selatan Dwi Sugiarto (kedua kanan), dan Panitera PN Jakarta Selatan I Gde Ngurah Arya Winaya mengacungkan jempol di depan Payment Point Bank BTN usai meresmikan aplikasi E-Panjar dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, kemarin.

WAHYU DWI NUGROHO/RM





Original Post

Proyek Rumah Deret Belum Jelas

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 2
2018-5-8

Proyek Rumah Deret Belum Jelas

Pascaputusan PTUN Bandung, Warga Akan Ajukan Banding

BANDUNG, (PR).- Satu pekan setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, belum ada kejelasan kelanjutan proyek rumah deret Tamansari. Warga penolak proyek berancang-ancang mengajukan banding, sembari menunggu pengembangan kasus pidana lingkungan hidup yang telah mereka laporkan ke Kepolisian Daerah Jawa Barat.

PTUN Bandung pada Senin (30/4/2018) lalu memutuskan untuk menolak gugatan warga RW 11 Kelurahan Tamansari atas proyek rumah deret yang didanai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung. Hakim menyatakan materi gugatan yang diajukan warga, yakni surat keputusan pengerjaan proyek yang diterbitkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung, bukanlah ranah PTUN.

"Kami baru saja mengambil salinan putusan itu. Pilihan pertama tetaplah mengajukan banding," kata salah satu warga penggugat, Eva Eryani, Senin (7/5/2018) siang.

Eva menjelaskan, warga penolak rumah deret akan tetap bertahan di rumah masing-masing. Saat ini tinggal bangunan-bangunan milik merekalah yang masih berdiri. Sebagian besar tetangga mereka, yang sudah sepakat dengan tawaran relokasi dari Pemerintah Kota Bandung, sudah terlebih dulu meninggalkan rumah-rumah mereka yang kini sudah rata dengan tanah.

Eva menyatakan, sampai satu pekan setelah putusan PTUN, belum ada pemberitahuan terkait kelanjutan projek rumah deret ini. Mereka tetap berharap agar semua pihak menghargai proses-proses hukum yang masih berjalan. Apalagi jika nanti warga dan tim Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Bandung, yang menjadi kuasa hukum mereka, melayangkan banding atas putusan PTUN ini.

"PR" berusaha mendapatkan konfirmasi dari Kepala Seksi Pembangunan Perumahan DPKP3 Kota Bandung Ri-

no Novian Subhan. Namun pesan dan panggilan telefon "PR" tidak berbalas. Belum diketahui apa yang akan dilakukan Pemerintah Kota Bandung dan juga kontraktor pemenang tender proyek rumah deret pascaputusan PTUN ini. Yang jelas, Pemerintah Kota Bandung menengaskan bahwa pembangunan tahap I. yang mestinya tuntas pada akhir tahun anggaran

2017lalu, ditargetkan secepatnya dimulai pada semester pertama tahun

2018ini.

Pemerintah Kota Bandung juga memastikan telah mengalokasikan sejumlah anggaran di dalam APBD 2018 untuk memulai proyek tahap II.

Pidana lingkungan

Warga yang melakukan penolakan terhadap proyek rumah deret tidak hanya memasukkan gugatan perdata di PTUN Bandung. Mereka juga melaporkan tindak pidana lingkungan ke Polda Jabar pada 17 April 2018 lalu. Proses pengembangan kasus ini masih terus berjalan.

"Untuk PTUN, kita tetap menyiapkan diri untuk banding. Tapi jangan lupa, pelaporan pidana lingkungan

tetap jalan," kata Kepala Departemen Perburuhan dan Miskin Kota Lembaga Bantuan Hukum Bandung Hardiansyah.

Laporan tindak pidana lingkungan hidup, kata Hardiansyah, didasarkan pada aktivitas fisik di lokasi bakal proyek rumah deret Tamansari sebelum izin mendirikan bangunan (IMB) terbit. Aturan ini termuat dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ancaman pidana penjaranya mencapai satu sampai tiga bulan, dengan denda maksimal Rp 3 miliar.

Menurut pendapat warga penolak rumah deret, ditopang oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat, pematangan lahan dan perobohan bangunan-bangunan di lahan RW 11 termasuk dalam pelanggaran Pasal 109 UU Nomor 32 Tahun 2009 ini. Para warga berharap agar Pemerintah Kota Bandung bersama dengan kontraktor proyek rumah deret menuntaskan kewajiban perizinan terlebih dahulu sebelum memulai pekerjaan fisik di lokasi proyek rumah deret.

(Tri Joko Her Riadi)





Original Post

Kasus Heli AW101, KPK Akan Dukung TNI AU Hadapi Gugatan Perdata

Media Online kompascom
2018-05-08

JAKARTA, - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) akan mendukung TNI Angkatan Udara (AU) dalam menghadapi gugatan oleh PT Diratama Jaya Mandiri dengan gugatan dalam perkara nomor 103/Pdt.G/2018/PN. Jkt.Tim.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka. Irfan merupakan pihak swasta yang dijerat oleh KPK terkait dugaan korupsi pada pengadaan helikopter AugustaWestland 101.

"Terkait gugatan perusahaan tersangka IKS keTNI AU, Biro Hukum KPK juga telah berkoordinasi dengan pihak TNI AU dan mengajukan diri sebagai pihak ketiga yang berkepentingan," ujar Febri dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/5/2018).

Baca juga:

Dalam gugatan ini, perusahaan tersebut menggugat TNI AU agar mengabulkan sejumlah permohonan terkait pembayaran tahap III yang tidak dibayarkan sebesar Rp 73,8 miliar, sebagian pembayaran tahap IV senilai Rp 48,5 miliar, dan pengembalian jaminan pelaksanaan senilai Rp 36,94 miliar.

Febri mengungkapkan, KPK keberatan dengan gugatan perdata oleh PT tersebut karena proses penanganan kasus pengadaan helikopter tersebut masih terus berlangsung.

Di sisi lain, KPK juga melihat adanya potensi kerugian negara yang besar jika pembayaran tersebut dilakukan.

"Jika pembayaran dilakukan ada resiko kerugian negara yang lebih besar nantinya. Sehingga jauh lebih baik agar perkara dugaan tindak pidana korupsi diselesaikan terlebih dahulu," katanya.

Baca juga:

Dalam kasus ini, TNI menetapkan lima orang tersangka dari jajarannya.

Mereka adalah Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kolonel Kal FTS SE, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa Marsekal Madya TNI FA, dan pejabat pemegang kas atau pekas Letkol admisitrasi WW.

Selain itu, staf yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu yakni Pelda (Pembantu letnan dua) SS, dan asisten perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara Marsda TNI SB.

Pembelian helikopter ini bermasalah karena adanya dugaan penggelembungan dana dalam pembelian helikopter tersebut.

Awalnya, pengadaan dikhususkan pada heli jenis VVIP untuk keperluan presiden. Anggaran untuk heli tersebut senilai Rp 738 miliar.

Baca juga:

Namun, meski ditolak oleh Presiden Joko Widodo, pembelian heli tetap dilakukan. Jenis heli diubah menjadi heli untuk keperluan angkutan.

Selain itu, heli yang dibeli tersebut tidak cocok dengan spesifikasi yang dibutuhkan TNI Angkatan Udara. Misalnya, heli tidak menggunakan sistem rampdoor.

Hasil perhitungan sementara ditemukan kerugian negara sekitar Rp 224 miliar dari nilai proyek Rp 738 miliar tersebut.
Kompas TV Peristiwa ini sedang diinvestigasi komite nasional keselamatan transportasi.

http://nasional.kompas.com/read/2018/05/08/06310051/kasus-heli-aw101-kpk-akan-dukung-tni-au-hadapi-gugatan-perdata



Original Post

BTN-PN Jaksel Luncurkan E-Panjar

Media Online kompascom
2018-05-08

JAKARTA, - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyepakati kerja sama denganPengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Kerja sama ini terkait pembayaran biaya panjar secara elektronik atauE-Panjar dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

DirekturBTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, aplikasi E-Panjar dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengadilan dalam mengelola keuangan perkara.

Melalui pengelolaan tersebut, keuangan perkara ditangani sejak perkara didaftarkan hingga perkara dinyatakan selesai di pengadilan tingkat pertama secaraonlinedannontunai.

Sebelumnya, BTN telah menggandeng PN Cibinong. Melalui perluasan kemitraan dengan menggandeng PN Jaksel ini, menjadi upaya kami untuk mendukung terciptanya ekosistem keuangannontunaiserta transparansi dan kelancaran proses peradilan, sebut Nixon dalam pernyataannya, Senin (7/5/2018).

Baca juga:

Penggugat atau pemohon yang menggunakan E-Panjar dapat membayar biaya panjar perkara melalui kantor cabang BTN, anjungan tunai mandiri (ATM),mobile banking,daninternet banking.

Dalam setiap pembayaran, penggugat atau pemohon akan mendapatkan notifikasi berupaemailataushort message service(SMS).

Nixon menjelaskan, ada berbagai fitur yang bisa dimanfaatkan masyarakat jika bertransaksi lewat E-Panjar. Dengan berbagai fitur tersebut akan mempermudah proses transaksi pembayaran biaya panjar.

Sebelumnya, BTN telah meluncurkanpilot projectaplikasi E-Panjar dengan menggandeng PN Cibinong. BTN juga telah menggandeng Mahkamah Agung (MA) untuk memberikan berbagai jasa dan layanan perbankan.

Dalam kerja sama itu, BTN memberikan layanan kredit pemilikan rumah (KPR) untuk seluruh pejabat dan karyawan di lingkungan MA, pengelolaan dana operasional, hinggapayment pointuntuk kemudahan transaksi dan layanan perbankan lainnya.

Perseroan pun berencana akan membuka layanan kantor kas di MA untuk memaksimalkan pelayanan bagi instansi tersebut. BTN juga telah menggandeng badan peradilan lain di bawah MA seperti Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh wilayah kerja BTN di seluruh Indonesia.

Ke depannya kami akan terus menggandeng Pengadilan Negeri lainnya di Indonesia untuk mendukung terciptanya ekosistem keuangancashlessdi lembaga peradilan di Indonesia, terang Nixon.

http://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/08/053330126/btn-pn-jaksel-luncurkan-e-panjar



Original Post

LBH Kritik Sri Mulyani

Media Cetak Jawa Pos Halaman 19
2018-5-8

LBH Kritik Sri Mulyani

GAMBIR - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajukan peninjauan kembali (PK) putusan Mahkamah Agung dalam kasus gugatan swastanisasi air Jakarta. Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) menilai hal tersebut adalah bentuk mempertahankan kerugian negara.

Selama 1998 hingga 2011, tercatat kerugian negara Rp 1,2 triliun. Tika dipertahankan hingga 2022, kerugian negara bisa mencapai Rp 18,2 triliun. Pengacara publikLBH Jakarta yang tergabung dalam KMMSAJ ArifMaulana heran melihat sikap menteri keuangan itu. Mengingat, menteri keuangan adalah kuasa keuangan negara. Pengajuan PK dianggap tidak sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang berdasar prinsip efisien, ekonomis, efektif, serta berkeadilan.

"Dia (Sri Mulyani, Red) dan kementerian yang dipimpinnya tidak ada hubungan dengan swastanisasi air Jakarta dan kami mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk mengeluarkan menteri keuangan sebagai salah satu pihak dalam gugatan," ujarnya di kantor LBH Jakarta kemarin (7/5).

Otomatis, kata Arif, sepanjang persidangan hingga kasasi di Mahkamah Agung, tidak ada perlawanan yang berarti. Sebab, Kementerian Keuangan tidak ambil pusing adanya proses hukum. Dia juga menilai pertimbangan majelis hakim kasasi terdahulu (perkara No 31 K//PDT/2017) sudah jelas, singkat, dan benar.

"Kami melihat tindakan PK ini sebagai upaya untuk menjinakkan putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap dan harus dieksekusi. Pemerintah jangan melakukan intervensi," tegasnya.

Sementara itu, Sri Mulyani tidak berkomentar banyak. Dia menyatakan, dirinya akan berkordinasi dengan Pemprov DKI. Pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam program air bersih di Indonesia.

Pihaknya mendorong restrukturisasi perusahaan daerah air minum (PDAM) di seluruh Indonesia, baik dari segi keuangan maupun tata kelola. "Sehingga bisa jadi perusahaan-perusahaan sehat, bisa menjalankan fungsinya. Yaitu, mengelola air bersih dan masyarakat bisa mendapatkan air dalam tingkat harga terjangkau," jelasnya.

(dom/coS/ydh)





Original Post

APLSI Sambut Baik Putusan PTUN Atas PLTU Cirebon

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-5-8

APLSI Sambut Baik Putusan PTUN Atas PLTU Cirebon

NERACA

Jakarta - Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) menyambut baik dan mengapresiasi hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memenangkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon Unit II.

APLSI berharap proyek tersebut dan pembangkit lainnya tidak diganggu lagi agar program pemerintah 35 ribu megawatt (MW) berlangsung lancar, berdasarkan pernyataan melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (7/5)."Ini bagian dari mendukung program pemerintah. APLSI berharap jangan diganggu-gang-gu lagi. Kapan kita maju-ma-junya," ujar Juru Bicara APLSI Rizal Calvary.

Rizal mengatakan, usai memenangkan gugatan di PTUN belum lama ini, PLTU Cirebon Unit II Expansion ditargetkan tetap beroperasi pada April 2022. Pembangkit dengan kapasitas 1.000 MW itu merupakan bagian dari proyek ketenagalistrikan 35.000 MW yang menelan investasi hingga 2,2 miliar dolar AS.

Tidak hanya PLTU Cirebon Unit II, proyekpembang-kit lainnya, untuk mendu-kungprogram pemerintah sebaiknya tidak diganggu lagi oleh urusan hukum. "Biayanya banyak kalau ada urusan hukum. Menunggu dalam ketidakpastianhukum itu suatu biaya. Operasional perusahaan tetap jalan. Belum lagi country risk atau credit risk kita meningkat, rate-nya naik, cost of fund naik. Siapa yang tanggung," ujarnya pula.

Rjzal mengatakan, dengan kapasitas 1x1.000 MW, PLTU Cirebon Unit II akan memasokkebutuh an listrik di Jawa, Bali, dan Madura."Per-tumbuhan permintaan listrik pada tiga wilayah ini tertinggi secara nasional, sebab konsentrasi industri, peningkatan populasi dan konsumsi rumah tangga sangat tinggi. Apalagi Pulau Bali sangat tinggi sebab pariwisatanya kencang. Konsumsinya tinggi

sekali. Dengan adanya PLTU Cirebon II, ada reserve yang cukup untuk melayani permintaan," ujar dia pula.

Rizal mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibutuhkan ketersediaan listrik yang cukup di wilayah-wilayah yang tinggi potensi industrinya, seperti di Jawa, Madura, dan Bali.

"Tidak sekedar cukup. Cadangan listrikharus cukup. Jangan sampai sudah biar-pet baru bangun pembangkit Ini bagian dari membangun daya saing industri. Kita teriak-teriak industri harus tumbuh, lapangan kerja ditambah, tapi proyek pembangkit diganggu-ganggu terus," kata dia pula.

Presiden Direktur PT Cirebon Energi Prasarana Heru Dewanto mengatakan proyek pembangunan sudah masuk dalam tahapan konstruksi. Saat ini proses pemadatan lahan sedang berlangsungyang diperkirakan memakan waktu sekitar satu tahun.

Progres pembangunan sudah mencapai 12,7 persen. Heru menjelaskan, target beroperasi proyek pembangkit ini mengalami perubahan akibat gugatan hukum. Sebelumnya proyek tersebut ditargetkan beroperasi pada 2021.

Dia menerangkan penyebab revisi target tersebut lantaran ada gugatan hukum pada Desember 2017 terkait izin lingkungan. Tapi pada akhirnya, PTUN Bandung memutuskan pada 2 Mei kemarin dengan amar putusan menolak gugatan tersebut.

Heru menyatakan, majelis hakim PTUN Bandung menolak gugatan itu antara lain ada dua pertimbangan. Pertama, gugatan tentangizin lingkungan itu sudah pernah diajukan sebelumnya dan sudah diputuskan, sehingga pengadilan tidak memiliki wewenang untuk memeriksa perkara gugatan tersebut Pertimbangan kedua, terbit Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Dengan beleid tersebut, kata Heru, maka proyek strategis bisa tetap berjalan,

ant





Original Post

KV Putusan PN Meulaboh Tidak Berikan Kepastian Hukum

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-5-8

KV Putusan PN Meulaboh Tidak Berikan Kepastian Hukum

NERACA

Jakarta - Komisi Yudisial (KY) menilai putusan Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh Provinsi Aceh sama sekali tidak memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berperkara, terkait perusakan lingkungan hidup oleh perusahaan kelapa sawit, PT Kallista Alam.

"Rasanya tidak ada satu pun logika hukum yang dapat menjelaskan apa yang telah terjadi dalam perkara lingkungan di PN Meulaboh, ini benar-benar keterlaluan," ujar juru bicara KY Farid Wajdi di Jakarta, Senin (7/5).

Farid mengatakan hingga saat ini diketahui bahwa seluruh majelis hakim dalam perkara tersebut merupakan hakim

"crash program" yang proses perekrutannya disesuaikan dengan kondisi darurat pada masa itu.

Majelis hakim untuk perkara PT Kalista ini diketuai oleh Said Hasan, sementara Muhammad Tahir dan T. Latiful masing-masing merupakan anggota. Lebih lanjut Farid mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman terkait dengan kasus ini."Dugaan tidak hanya akan berhenti pada kualitas hakimnya, pendalaman terhadap kemungkinan intervensi luar dalam perkara ini juga akan terus dikejar," ujar Farid.

Terhadap kejadian ini, Farid menegaskan bahwa KYtidakakan tinggal diam. Farid mengatakan Wakan mengerahkan seluruh sumber daya dan kewe-

nangan untuk berkontribusi dalam menegakkan keadilan atas kasus yang dinilai janggal ini."Kami pun yakin MA juga tidak akan menutup mata atas hal ini," pungkas Farid.

Kasus ini berawal dari gugatan perdata oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)terhadapPTKallista Alam karena dinilai telah melakukan pengerusakan lingkungan hidup dengan membakar sekitar seribu hektare hutan yang berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) pada pertengahan 2012 lalu.

Pengadilan kemudian mengabulkan seluruh nilai gugatan tersebut. Putusan itu mengharuskan PT Kallista Alam membayar denda sebesar Rp 366 miliar. PT Kallista Alam lalu

mengajukan banding yang kemudian ditolak oleh Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh dan menguatkan vonis itu. Upaya kasasi dan peninjauan kembali PT Kallista Alam juga ditolak oleh Mahkamah Agung.

PT Kallista Alam kemudian balik menggugat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LUK) terkait putusan MA tersebut lewat PN Meulaboh. PT Kallista Alam menuntut agar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 tidak mempunyai titel eksekutorial terhadap Penggugat/PT Kallista Alam. PN Meulaboh kemudian mengabulkan gugatan PT Kallista Alam dan membatalkan vonis MA tersebut

ant





Original Post

Alasan Kemenkumham Sebut Putusan PTUN soal HTI Tepat

Media Online liputan6com
2018-05-08

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkuham) menilai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah tepat.

Tim Kuasa Hukum Kementerian Hukum dan HAM, dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (7/5/2018) menyebut, putusan PTUN Jakarta soal HTI sudah tepat, benar, adil, objektif dan sejalan dengan hubbul wathan minal iman (Cinta tanah air itu bagian daripada iman).

Hal itu sesuai dengan fatwa Hadrat Al-Syaikh KH Hasyim Al-Asyari di masa-masa menjelang perang kemerdekaan, hingga sampai Indonesia merdeka dan terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berkah kemerdekaannya sampai saat ini dapat kita nikmati bersama.

Tim menyatakan, betapa besarnya peran alim ulama dan segenap tokoh bangsa dari berbagai agama-agama lainnya dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia, termasuk di antaranya adalah putra KH Hasyim Al Asyari, yakni KH Abdul Wahid Hasyim yang menjadi salah satu tokoh perumus Pancasila sebagai Dasar Negara disamping Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Soepomo, dan Mohammad Yamin.

Dari rumusan para tokoh pendiri bangsa yang dapat kita baca dari lima sila (Pancasila) itu, dapat mengetahui bahwa Indonesia bukanlah negara agama juga bukan negara sekuler, tetapi Indonesia adalah negara yang menganut faham demokrasi yang berdasarkan Pancasila, dimana nilai-nilai agama turut serta menjiwainya.

Oleh karena itu semua usaha yang dimaksudkan untuk mengubah atau melenyapkan Pancasila, adalah perbuatan yang dapat digolongkan melawan hukum karena hal itu bertentangan dengan konstitusi kita, yakni UUD 1945.

Pemaksaan kehendak seperti yang telah dilakukan oleh Ormas HTI untuk melenyapkan Pancasila sebagai Dasar Negara dengan tujuan mendirikan Daulah Khilafah Islamiyah, juga merupakan bentuk penghianatan terhadap kesepakatan semua tokoh pendiri bangsa.

Sebab sebelum Pancasila disahkan sebagai Dasar Negara, semua tokoh pendiri bangsa telah bersepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya Dasar Negara Indonesia.

Putusan PTUN yang memenangkan Kemenkumham RI ini dijatuhkan pada sidang yang ke-18 dari serangkaian sidang yang sudah berjalan semenjak 23 November 2017.

Pemerintah diwakili oleh 22 Kuasa Hukum, dimana 11 diantaranya adalah advokat yang tergabung dalam Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) dan telah menyerahkan total 134 buah alat bukti dalam persidangan yang digunakan untuk memperkuat bukti dan alasan kenapa Pemerintah RI mencabut status badan hukum Ormas HTI.

Selain daripada itu, Kuasa Hukum dari pihak pemerintah RI juga telah menghadirkan 13 orang ahli dan saksi yang terdiri dari unsur PBNU, Muhammadiyah, PNS, eks HTI, Rektor, Kementerian Hukum dan HAM, dan lain-lain.

https://www.liputan6.com/news/read/3510568/alasan-kemenkumham-sebut-putusan-ptun-soal-hti-tepat



Original Post

KPK Sita Mobil Mewah Rubicon Milik Pegawai Kemenkeu

Media Online okezonecom
2018-05-08

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil mewah Jeep Wrangler Rubicon milik tersangka kasus tindak pidana korupsi penerimaan suap pembahasan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada Rancangan APBN-Perubahan 2018.

Mobil tersebut milik Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo yang merupakan pihak penerima kasus suap itu.

"Ada dua kendaraan yang saat ini kami amankan, salah satunya Rubicon yang kami sita dari Yaya Purnomo. Ini adalah satu ruang pengembangan yang ditelusuri oleh tim," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin 7 Mei 2018.

Selain itu, kata dia, KPK juga menyambut positif niat baik dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajarannya untuk melakukan pembersihan secara serius ke dalam pascakasus yang menjerat Yaya Purnomo itu. Menkeu pun telah memberhentikan yang bersangkutan.

"KPK dalam penangana perkaran ini akan menelusuri peran dari pihak-pihak terkait, baik dari yang di Kemenkeu atau yang di DPR karena salah satu tersangka anggota DPR, termasuk pihak-pihak swasta yang mengusulkan proyek tersebut," tuturnya.

Selain Yaya, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni diduga sebagai penerima masing-masing anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Amin Santono dan Eka Kamaludin dari pihak swasta sekaligus perantara. Sedangkan diduga sebagai pemberi adalah Ahmad Ghiast dari pihak swasta sekaligus kontraktor.

"Kita perlu pahami proses ini belum masuk pada proses dan tahapan APBN-P 2018 karena ini tahap awal, usulan proposal yang difasilitasi oleh anggota DPR ke oknum di Kemenkeu. Itu dulu yang akan kami dalami satu persatu," ungkap Febri.

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada keempatnya pada Jumat (4/5) malam di Jakarta dan Bekasi. Amin diduga menerima Rp400 juta sedangkan Eka menerima Rp100 juta yang merupakan bagian dari "commitment fee" sebesar Rp1,7 miliar atau 7 persen dari nilai 2 proyek di Kabupaten Sumedang senilai Rp25 miliar.

Sedangkan uang suap untuk Yaya belum terealisasi meski Yaya sudah menerima proposal dua proyek tersebut yaitu proyek di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di kabupaten Sumbedang senilai Rp4 miliar dan proyek di dinas PUPR kabupaten Sumedang senilai Rp21,85 miliar.

Dalam OTT tersebut, KPK total mengamankan sejumlah aset yang diduga terkait tindak pidana yaitu logam mulia seberat 1,9 kilogram, uang Rp1,844 miliar termasuk Rp400 juta yang diamankan di lokasi OTT di restoran di kawasan Halim Perdanakusumah, serta uang dalam mata uang asing 63 ribu dolar Singapura dan USD12.500.

Uang selain Rp500 juta untuk Amin dan Eka serta emas tersebut diperoleh dari apartemen Yaya di Bekasi. "Uang (di luar Rp400 juta) tadi ditemukan di apartemen saudara YP (Yaya Purnomo), karena yang bersangkutan menerima uang dolar AS dari daerah lalu diganti menjadi logam mulia. Siapa saja yang memberi kita punya data, nanti digali lebih lanjut, mudah-mudahan akan ditemukan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo.

Amin, Eka dan Yaya disangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Sedangkan Ahmad disangkakan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo KUHP dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

(Ari)

http://index.okezone.com/read/2018/05/08/337/1895656/kpk-sita-mobil-mewah-rubicon-milik-pegawai-kemenkeu



Original Post

PBNU Ajak Eks HTI Dakwah Bersama dalam Bingkai NKRI & Pancasila

Media Online okezonecom
2018-05-08

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyambut baik putusan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan yang diajukan pihak Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Sekretaris Jenderal PBNU, Helmy Faishal Zaini mengatakan, pihaknya konsisten untuk mendukung pemerintah dalam upaya melawan segala bentuk atau tindakan dan juga perkumpulan yang melawan Pancasila.

"Segala bentuk dan upaya yang bertujuan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara akan terus kami tentang dan lawan," kata Helmy saat dihubungi, Selasa (8/5/2018).

Helmy menambahkan, segala bentuk dan upaya yang bertentangan dengan ideologi Pancasila harus ditindak tegas. Diterbitkannya Perpu Ormas Tahun 2017 merupakan respons dan tindakan yang sangat tepat yang dilakukan oleh pemerintah.

"PBNU mendukung. Karena selama ini belum ada pengaturan-pengaturan yang lebih teknis soal hal itu. Jadi perppu ini kan adalah dalam rangka melakukan hal-hal yang dianggap diperlukan oleh negara," imbuhnya.

 

Menurut Helmy, Perppu Ormas menjadi sangat penting keberadaannya agar pemerintah bisa menangkal gerakan-gerakan atau benih ke arah terorisme, radikalisme, atau ormas yang terbukti bertentangan dengan ideologi negara atau Pancasila.

"Apapun risikonya, kami mendukung," ujar Helmy.

Lebih lanjut, Helmy mengajak kepada mereka yang selama ini tergabung dan berafiliasi dengan HTI untuk bergabung bersama ormas-ormas lain yang ada. Lebih dari itu, ia mengajak mereka yang dahulu bergabung dengan HTI untuk bergabung bersama NU.

"Mari bergabung dengan NU untuk wujudkan dakwah Islam yang damai dan toleran dalam bingkai NKRI dan Pancasila," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Majelis Hakim PTUN menyatakan menolak seluruh gugatan dari HTI terkait pembubaran ormas. Hal tersebut disampaikan Ketua Majelis Hakim Tri Cahya saat membacakan amar putusannya dalam sidang gugatan HTI di PTUN, Jakarta Timur, kemarin.

"Mengadili untuk menolak seluruh gugatan dari penggugat," kata Ketua Hakim Tri Cahya.

Selain itu, hakim menolak seluruh eksepsi atau pembelaan dari HTI dalam pembubaran organisasi tersebut. Bahkan, hakim menyatakan HTI untuk membayar denda biaya perkara.

"Eksepsi tidak terima seluruhnya. Menghukum penggugat bayar perkara Rp455 ribu," ucap Hakim Tri.

 

(Ari)

http://index.okezone.com/read/2018/05/08/337/1895651/pbnu-ajak-eks-hti-dakwah-bersama-dalam-bingkai-nkri-pancasila



Original Post

BTN GANDENG PN JAKSEL RESMIKAN E-PANJAR

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 24
2018-5-8

BTN GANDENG PN JAKSEL RESMIKAN E-PANJAR

Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nixon L. P. Napitupulu. (darikiri), Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Mahkamah Agung Haswandi dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Herri Swantoro, meninjau Payment Point Bank BTN seusai meresmikan aplikasi E-Panjar dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (7/5). Melalui aplikasi E-Panjar, para penggugat atau pemohon dapat membayar biaya perkara sejak perkara didaftarkan hingga perkara dinyatakan selesai di pengadilan tingkat pertama secara online dan cashless.

BISNIS /DEDI GUNAWAN





Original Post

\Menyelamatkan\ Eks Anggota HTI

Media Online republika.co.id
2018-05-08

Pembubaran HTI dinilai sebuah tindakan pemberangusan kebebasan berserikat.REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Ali Mansur, Fauziah Mursid

JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor mengungkapkan kemungkinan bergabungnya mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ke partai besutan Yusril Ihza Mahendra itu. Hal tersebut menyusul ditolaknya gugatan HTI terkait pencabutan izin oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

"Insya Allah mereka (eks HTI) akan bergabung ke PBB. Namun, resminya saya belum tahu pasti," kata Ferry ketika dihubungi di Jakarta, Senin (7/5).

Ia mengatakan, partainya dengan mantan anggota HTI sudah melakukan pembicaraan terkait rencana masuknya kader eks HTI ke PBB. Ia meyakini, bergabungnya eks anggota HTI akan menambah kekuatan dan suara partai berlambang bulan bintang itu pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019.

"Kalau mereka maju sebagai caleg, sudah pasti akan menambah kekuatan PBB sehingga PBB akan semakin bagus dan kuat," katanya.

Di tempat terpisah, juru bicara eks perkumpulan HTI Ismail Yusanto menanggapi ajakan Ketua Umum DPP PBB Yusril Ihza Mahendra untuk bergabung dalam partai tersebut. "Kami mendukung PBB," ujar Ismail Yusanto seusai mengikuti sidang pembacaan putusan gugatan HTI di PTUN Jakarta, kemarin.

Saat ditanya, apakah dukungan terhadap PBB itu artinya eks HTI akan bergabung, Ismail kembali menyatakan hal yang sama. "Kami mendukung PBB," kata Ismail menegaskan.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PBB Yusril Ihza Mahendra dalam Mukernas II PBB di Jakarta, Jumat (4/5), mengajak seluruh ormas Islam, seperti FPI dan HTI untuk bergabung dalam partainya dan bersama-sama membesarkan PBB demi memperjuangkan aspirasi rakyat, khususnya umat Islam. Yusril pada kesempatan lain menyebutkan, partainya akan memilih calon anggota legislatif untuk Pemilu 2019 yang berkomitmen dalam membela Islam, rakyat dan bangsa, serta negara.

NU juga mengajak anggota eks HTI bergabung. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Helmy Faishal Zaini menyatakan ajakan untuk bergabung dengan keluarga besar NU dalam berdakwah Islam. "Mari bergabung dengan NU untuk mewujudkan dakwah Islam yang damai dan toleran dalam bingkai NKRI dan Pancasila," kata Helmy di Jakarta, Senin.

Dia mengajak setiap pihak yang selama ini tergabung dan berafiliasi dengan HTI untuk bergabung bersama ormas-ormas lain yang ada. Nahdlatul Ulama, kata dia, menyambut baik putusan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan yang diajukan pihak HTI terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Nahdlatul Ulama konsisten untuk mendukung pemerintah dalam upaya melawan segala bentuk atau tindakan dan juga perkumpulan yang melawan Pancasila. "Segala bentuk dan upaya yang bertujuan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara akan terus kami tentang dan lawan," katanya.

Helmy mengatakan bahwa segala bentuk dan upaya yang bertentangan dengan ideologi Pancasila harus ditindak tegas. Penerbitan Perppu Ormas tahun 2017 merupakan respon dan tindakan yang sangat tepat yang dilakukan oleh pemerintah. "PBNU mendukung. Karena selama ini belum ada pengaturan-pengaturan yang lebih teknis soal hal itu. Jadi perppu ini kan adalah dalam rangka melakukan hal-hal yang dianggap diperlukan oleh negara," kata dia.

Dalam pandangan Helmy, Perppu Ormas menjadi sangat penting keberadaannya agar pemerintah bisa menangkal gerakan-gerakan atau benih ke arah terorisme, radikalisme atau ormas yang terbukti bertentangan dengan ideologi negara atau Pancasila.

Majelis Hakim PTUN DKI menolak gugatan eks perhimpunan HTI untuk seluruhnya. Hal ini setelah melalui sidang pembacaan putusan di Jakarta, Senin (7/5).

"Dalam esksepsi permohonan yang diajukan penggugat tidak diterima seluruhnya, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, dan membebankan biaya perkara sebesar Rp 445 ribu," ujar Hakim Ketua Tri Cahya Indra Permana SH MH saat membacakan putusan gugatan eks HTI di PTUN DKI Jakarta, Senin (7/5).

Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengeluarkan putusan antara lain, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang selama ini telah menyampaikan pandangan dakam sidang. Majelis Hakim juga mengatakan dalam aturan yang berlaku diatur bahwa ormas daoat dibubarkan apabila menyangkut tiga hal yakni atheis, menyebarkan paham komunis, dan berupaya mengganti Pancasila.

Menurut Majelis Hakim, HTI terbukti menyebarkan dan memperjuangkan paham khilafah, sesuai dalam video Muktamar HTI tahun 2013 silam. Majelis mengatakan pemikiran khilafah sepanjang masih dalam sebatas konsep dipersilakan. Namun bila sudah diwujudkan dalam aksi yang berupaya mengganti Pancasila maka dapat berpotensi perpecahan.

Ketua Umum Pimpian Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengapresiasi putusan sidang HTI di PTUN Jakarta. Menurut Yaqut, putusan ini menguatkan SK Menkumham tentang Pembubaran HTI yang sebelumnya dikeluarkan pada Juni 2017.

HTI harus menghormati putusan pengadilan. HTI harus menghentikan seluruh kegiatan-kegiatannya dan propaganda khilafah dalam bentuk apa pun.

"HTI harus tunduk dan patuh terhadap hukum di Indonesia, mengakui Pancasila sebagai dasar negara," ujar Gus Yaqut dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/5).

Yaqut menambahkan, gerakan HTI jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 yang mengancam keutuhan bangsa. Dia juga menegaskan, NKRI dengan dasar Pancasila merupakan bentuk.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/05/08/p8darv440-menyelamatkan-eks-anggota-hti



Original Post

Pemerintah Daerah Janji Bersih

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-5-8

Pemerintah Daerah Janji Bersih

SELURUH gubernur se-Indonesia melakukan penandatangangan perjanjian kerja sama dengan kepala kejaksaan tinggi dan kepala kepolisian daerah dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat. Penandatangan tersebut dilakukan untuk menyamakan persepsi antara aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dengan aparat penegak hukum (APH) terkait dengan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dalam penyelenggaraan daerah.

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM-Intel) Jan Samuel Marinka berharap, kerja sama tersebut membawa optimisme terhadap upaya pencegahan terhadap praktik yang menyimpang di daerah. Pasalnya, kata dia, kerap kali ada aparatur pemerintahan yang melakukan penyimpangan

dalam menjalankan tugas.

"Nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama ini merupakan kebutuhan sehingga dapat mempercepat terwujudnya good governance," katanya saat memberikan sambutan di Hotel Bidakara, Jakarta, kemarin.

Ia pun menekankan bahwa kerja sama tersebut jangan menjadi penghalang bagi APH untuk melakukan proses penegakan hukum yang memang benar-bena ditemukan bukti dan fakta yang kuat, akurat, lengkap, dan tidak terbantahkan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan penyelenggara negara.

"Saya menginstruksikan kepada segenap Korps Adhyaksa agar bersama-sama memiliki komitmen mewujudkan proses penegakan hukum yang baik dan benar, on the track, dan dapat dipercaya,"

tegasnya.

Ia pun berharap perjanjian kerja sama tersebut akan mendorong penguatan APIP dan APH dalam menjalankan tugasnya secara profesional, proporsional, akuntabel, dan bertanggung jawab. "Kalau itu tidak dilakukan, hal tersebut justru berpotensi menimbulkan bentuk korupsi lainnya seperti menyiasati laporan hasil pengawasan untuk menguntungkan terlapor," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa perjanjian kerja sama tersebut dilakukan untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. "Selama ini inspektorat daerah belum berfungsi dengan baik. Urusan uang kecil, urusan sedikit-sedikit KPK, kejaksaan, kepolisian," pungkasnya.

(Nur/P-4)





Original Post

Buron APBD Seram Ditangkap di Jakarta

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-5-8

Buron APBD Seram Ditangkap di Jakarta

KEJAKSAAN Agung bersama Kejaksaan Tinggi Maluku berhasil menangkap buron korupsi APBD Perubahan Kabupaten Seram Bagian Barat senilai Rpl,6 miliar, Mohamad Husni Putuhena, kemarin. Husni ditangkap di Apartemen Kalibata City Tower H. Jakarta, pada Senin (7/4) pukul 16.30 WIB.

"Yang bersangkutan pihak swasta sudah menjadi terpidana dalam dugaan korupsi," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, M Rum di Jakarta, Senin (6/5) malam.

Husni menjadi buron sesuai

dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1783K/Pid. Sus/2015 tanggal 29 Agustus 2016. Hal itu dikuatkan dengan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Nomor R-1783K/PID.SUS/FU.1/02/2018 Tanggal 9 Februari 2018 perihal Permohonan Tindakan Pencarian terpidana dalam tindak pidana korupsi, PRIN-OPS- 217/D/Dti.4/04/2018 tanggal 25 April 2018 serta PRINOPS- 218/D/Dti.4/04/2018 tanggal 25 April 2018.

IJjlam persidangan, Mohamad Husni Putuhena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana korupsi APBDP Kabupaten Seram Bagian Barat senilai Rpl,6 miliar. Ia pun divonis hukuman pidana penjara selama empat tahun enam bulan penjara.

Ia juga dijatuhi denda sebesar Rp250 juta serta membayar u.-ng pengganti sebesar Rpl,6 miliar subsider dua tahun penjara. Setelah tertangkap di Jakarta, yang bersangkutan dibawa ke Kejari Jakarta Selatan untuk kemudian diterbangkan ke Maluku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Penangkapan buron Kejati Maluku itu sudah sejalan de-

ngan Program Tabur (Tangkap Buron) yang dicanangkan Kejaksaan Agung RI. Dalam program itu, setiap kejaksaan tinggi ditargetkan menangkap minimal satu buron kejaksaan di seluruh Indonesia.

Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara, misalnya, hingga kini masih terus mencari buron tersangka berinisial TFK, Direktur Mitra Multi Communication, atas kasus dugaan korupsi di Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemprov Sumut senilai Rp40,8 miliar yang merupakan dana APBN Tahun Anggaran 2015.

(Ant/P-4)





Original Post

KPK Bantu TNI soal Gugatan Kasus Heli

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-5-8

KPK Bantu TNI soal Gugatan Kasus Heli

KPK siap membantu pihak TNI Angkatan Udara terkait gugatan perdata yang diajukan PT Diratama Jaya Mandiri dalam kasus pengadaan helikopter angkut AgustaWestland (AW)-101 di TNI-AU Tahun 2016-2017.

"Terkait gugatan perusahaan tersangka Irfan Kurnia Saleh ke TNI-AU, Biro Hukum KPK juga telah berkoordinasi dengan pihak TNI-AU dan mengajukan diri sebagai pihak ketiga yang berkepentingan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

Saat ini KPK telah menetapkan Irfan Kurnia Saleh yang merupakan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri sebagai tersangka dari unsur swasta dalam kasus tersebut.

Gugatan dalam perkara Nomot 103/Pdt.G/2018/PN. Jkt.Tim diajukan PT Diratama Jaya Mandiri ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

PT Diratama Jaya Man-

diri menggugat TNI -AU agar mengabulkan sejumlah permohonan dan membayar ganti kerugian berupa pembayaran tahap

IIIyang tidak dibayarkan senilai Rp73,8 miliar, sebagian pembayaran tahap

IV senilai Rp48,5 miliar, dan pengembalian jamin-an pelaksanaan senilai Rp36,94 miliar.

Febri menyatakan bahwa KPK keberatan dengan hal itu dan mengajukan diri sebagai pihak ketiga yang berkepenting-. an karena saat ini KPK sedang menangani penyidikan dugaan korupsi tersebut.

"Jika pembayaran dilakukan, ada risiko kerugian negara yang lebih besar nantinya sehingga jauh lebih baik agar perkara dugaan tindak pidana korupsi diselesaikan terlebih dahulu," ucap Febri.

Irfan Kurnia Saleh diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI-AU Tahun 2016-2017.

POM TNI telah menetapkan lima tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan helikopter angkut AgustaWestland di TNI-AU Tahun 2016-2017. Lima tersangka itu, yakni Kolonel Kal FTS SE sebagai Kepala Unit Pelayanan Pengadaan, Marsekal Madya TNI FA selaku pejabat pembuat komitmen, Letkol admisitrasi WW selaku pejabat pemegang kas atau pekas, Pelda SS staf pekas yang menyalurkan dana ke pihak tertentu, dan Marsda TNI SB selaku asisten perencanaan KSAU.

(Ant/P-1)





Original Post

20 Mobil Bupati Mojokerto Hasil Gratifikasi Disita

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-5-8

20 Mobil Bupati Mojokerto Hasil Gratifikasi Disita

SEBANYAK 15 orang dari perusahaan konstruksi diperiksa tim penyidik KPK di Polres Mojokerto. Mereka diperiksa sebagai saksi terkait kasus gratifikasi yang menjerat Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa (MKP).

"Pada para saksi diklarifikasi terkait dengan kegiatan pembangunan jalan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

Menurut Febri, pada 4 Mei 2018, penyidik juga telah memeriksa 18 saksi. Mereka terdiri dari unsur pegawai di LPSE, Dinas PU, dan pihak swasta. "Selain itu, pada (umat dan Sabtu (4-5 Mei 2018) tim juga telah menyita 20 kendaraan roda empat dalam proses penyidikan dugaan penerimaan gratifikasi oleh

tersangka MKP," ujarnya.

Sebanyak 16 di antara 20 kendaraan disita KPK. Febri .mengatakan hingga kini lembaganya terus menelaah sejumlah informasi terkait dugaan adanya gratifikasi lain yang diterima Mustofa.

"Penyidik terus mengembangkan informasi dugaan penerimaan gratifikasi lain oleh tersangka MKP," kata dia.

Mustofa ditetapkan sebagai tersangka suap bersama dengan Permit and Regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastucture, Ockyanto, dan Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, Onggo Wijaya (OW).

Dalam kasus ini, Mustofa diduga menerima suap dari Ockyanto dan Onggo untuk

memuluskan izin prinsip pemanfaatan ruang dan izin mendirikan bangunan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto pada 2015.

"Dugaan suap terkait perizinan menara telekomunikasi sebanyak Rp2,7 miliar," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Atas perbuatannya. Mustofa dijerat dengan Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Adapun. Onggo Wijaya dan Ockyanto dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b.

(Dro/P-1)





Original Post

Panwaslu Makassar Didemo Pendukung Danny-Indira

Media Cetak Media Indonesia Halaman 12
2018-5-8

Panwaslu Makassar Didemo Pendukung Danny-Indira

SIDANG gugatan pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari (Danny-Indira) bergulir di Panwaslu Kota Makassar, kemarin, sempat memanas. Sebelum sidang dimulai, pengunjuk rasa pendukung pasangan calon Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) melakukan aksi demo dan mempertanyakan sikap Panwaslu yang dinilai merusak mekanisme pilkada yang adil dan damai.

Para pengunjuk rasa yang berkumpul di seberang jalan Kantor Panwaslu Kota Makassar sempat meringsek dan menerabas kawat pembatas yang memisahkan mereka dengan pengunjuk rasa yang mendukung pasangan Danny-Indira.

Sidang yang digelar Panwaslu kemarin memasuki tahapan keterangan saksi ahli dari pihak tergugat KPU Makassar. Para pengunjuk rasa mempertanyakan dasar hukum Panwaslu Makassar menerima gugatan pasangan Danny-Indira yang telah digugurkan KPU.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) pada Senin (26/2) meminta KPU Makassar mencabut pencalonan petahana, Danny-Indira. Tim kuasa hukum Danny-Indira menggugat KPU Makassar, karena telah mendiskualifikasi pasangan tersebut di Pilkada Makassar 2018. Wakil Ketua Bidang Ormas dan Organisasi DPD Golkar Makassar, Nena Hasmar, saat orasi meminta

Panwaslu tidak bermain-main dalam kasus ini.

Dalam menanggapi tuntutan pengunjuk rasa tersebut. Ketua Panwaslu Makassar, Nursari menjelaskan, pihaknya meregistrasi gugatan Tim Danny-Indira, karena memenuhi syarat peraturan Bawaslu Pasal 5 dan 4 Nomor 15 Tahun 2017 tentang cara penyelesaian sengketa pilkada. "Tidak ada alasan kami untuk tidak meregistrasi gugatan karena ada diskualifikasi KPU," pung-kas Nursari.

Apabila Panwaslu tidak mengabulkan gugatan pasangan Danny-Indira, Pilkada Makassar akan diikuti satu calon pasangan Appi-Cicu dan bakal melawan kotak kosong.

(LN/N-1)





Original Post

Konflik Iran-Israel, Nyawah Presiden Suriah di Ujung Tanduk

Media Online jurnalnasional.com
2018-05-08

Seorang perwira militer Suriah merekam video di Pusat Penelitian Ilmiah yang hancur di Damaskus, Suriah, ( Reuters / Omar Sanadiki)

Jerusalem - Israel bisa menanggapi setiap serangan Iran dari Suriah dengan menjatuhkan pemerintah Presiden Suriah Bashar Assad. Begitu kata menteri kabinet keamanan Israel.

Israel dan Iran telah melakukan serangan terhadap Suriah sejak Februari, menimbulkan kekhawatiran akan ada eskalasi besar menjelang peninjauan kembali Presiden Amerika Serikat, Donald Trump pada kesepakatan nuklir internasional 2015 dengan Teheran minggu ini.Baca juga : Militer Israel Tembak Tiga Warga Palestina di Perbatasan Gaza

Pada 9 April, serangan udara menewaskan tujuh anggota Korps Garda Revolusi Iran di pangkalan Suriah. Teheran menyalahkan Israel dan bersumpah akan pembalasan yang tidak ditentukan, yang menarik kontra-ancaman Israel untuk memperluas serangan terhadap aset militer Iran di Suriah.

Sejalan dengan itu, Menteri Energi Israel, Yuval Steinitz mengatakan bahwa Presiden Suriah, Assad menjadi bayang-bayang "pembunan" Israel.Baca juga : Uang Suap untuk Bintang Porno Bukan Perintah Trump

"Jika Assad mempersilahkan Iran mengubah Suriah menjadi garda depan militer melawan kami, untuk menyerang kami dari wilayah Suriah, ia harus tahu bahwa akan menjadi akhir dari dirinya, akhir dari rezimnya," kata Steinitz kepada situs berita Ynet.

Saat ditanya apakah itu berarti Israel mungkin membunuh Assad, Steinitz mengatakan, "Darah-Nya akan kehilangan." Meski begitu, belum ada tanggapan segera dari kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atau dari Kementerian Pertahanan Israel.Baca juga : PM Israel: Lebih Baik Menghadapi Iran Lebih Cepat Daripada Menyesal

Dikutip dari Abab News, portal Ynet yang mengutip Steinitz yang menyebutkan secara eksplisit bahwa Israel akan membunuh Assad, tetapi ini tidak ditanggung oleh klip video wawancara.

Iran, milisi Hizbullah Lebanon dan Rusia telah memperkuat Damaskus melawan pemberontakan Suriah berusia 7 tahun. Israel khawatir bahwa garnisun Iran akan tetap ada, menghubungkan dengan Hizbullah untuk membentuk front Suriah-Lebanon yang luas terhadap mereka.

Pada Minggu, media Israel memuat apa yang mereka gambarkan sebagai peringatan oleh dinas intelijen Israel bahwa Iran merencanakan salvo rudal terhadap pangkalan militer Israel dari dalam Suriah.

Beberapa analis menafsirkan publikasi itu sebagai peringatan kepada Iran bahwa rencananya diketahui, jangan sampai ia mencoba melakukan serangan rudal tanpa secara eksplisit mengklaim bertanggung jawab.

Pada Rabu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow untuk membahas Suriah, di mana Moskow ingin melihat pemerintahan Assad dipulihkan.

"Siapa pun yang tertarik dengan kelangsungan hidup Assad harus melakukan kehormatan untuk memberitahu Assad untuk mencegah serangan terhadap Israel," kata Steinitz, mengacu pada Putin.

http://www.jurnas.com/artikel/33939/Konflik-Iran-Israel-Nyawah-Presiden-Suriah-di-Ujung-Tanduk/



Original Post

KPK Akan Telusuri Anggota DPR dan Pejabat Kemenkeu Lain

Media Online kompascom
2018-05-08

JAKARTA, - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) akan menelusuri keterlibatan pihak lain dari Kementerian Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam kasus dugaan pemberian suap terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P Tahun Anggaran 2018.

"KPK tentu dalam penanganan perkara ini akan menelusuri peran dari pihak-pihak yang terkait baik yang ada di Kementerian Keuangan, YP (Yaya Purnomo) dan teman-teman ataupun hal yang ada di DPR," ujar Febri di gedung KPK, Jakarta, Senin (7/5/2018).

Baca juga:

Menurut Febri, KPK akan fokus pada pengembangan kasus korupsi ini. Di sisi lain, KPK juga mendorong Kemenkeu dan DPR melakukan reformasi sistem birokrasi agar peristiwa yang sama tak terjadi lagi.

Kontributor Ambon, Rahmat Rahman Patty Juru Bicara KPK, Febri Diansyah

Saat ini, kata Febri, KPK terus mencari bukti-bukti lainnya di lapangan untuk kepentingan penyidikan kasus ini. Namun demikian, ia enggan menjelaskan lebih rinci terkait hal tersebut.

"Nanti setelah selesai kita akan update kembali yang pada prinsipnya adalah proses standar seperti penggeledahan dan pencarian pencarian bukti tambahan juga terus kita lakukan," katanya.

Baca juga:

KPK menduga modus dalam kasus seperti ini bukan yang pertama kalinya terjadi. Oleh karena itu KPK akan terus menelusuri fakta-fakta lainnya.

"Kita akan buka fakta-fakta yang ada di sekitar ini karena kami duga hal-hal seperti ini bukan hanya terjadi sekali ini saja sehingga kami akan mengurai lebih jauh fakta-fakta lainnya," katanya.

Dalam kasus ini, selain Amin dan Yaya, KPK juga menetapkan dua orang sebagai tersangka yaitu Eka Kamaludin dan Ahmad Ghaist.

Eka diketahui merupakan pihak swasta yang berperan sebagai perantara.

Adapun, Ahmad berstatus sebagai swasta atau kontraktor. Ahmad diduga sebagai pemberi uang.

Baca juga:

Kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK tersebut terkait dengan penerimaan hadiah atau janji terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Dalam serangkaian kegiatan operasi tangkap tangan itu, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti, berupa 1 kilogram logam mulia, Rp 1.844.500.000, 63.000 dollar Singapura, dan 12.500 dollar AS.

KPK menjadikanOTT terhadap Anggota Komisi XI DPR Amin Santono dan Pejabat Nonaktif Kemenkeu Yaya Purnomo sebagai pintu masuk menyelidiki kasus korupsi terkait penganggaran dalam APBN-P 2018.

Baca juga:

Amin, Eka, dan Yaya sebagai orang yang diduga penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Ahmad Ghiast sebagai orang yang diduga sebagai pemberi suap dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Kompas TV Kementerian Keuangan menanggapi serius tertangkapnya oknum pegawainya dalam operasi tangkap tangan KPK.

http://nasional.kompas.com/read/2018/05/08/07382301/kpk-akan-telusuri-anggota-dpr-dan-pejabat-kemenkeu-lain



Original Post

PPP Harap PTTUN Juga Tolak Banding HTI

Media Online okezonecom
2018-05-08

JAKARTA \' Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan terhadap surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor AHU -30.AHA.01.08.2017 tentang pencabutan keputusan Menkumham Nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian perkumpulan HTI.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengimbau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) agar menolak upaya hukum lanjutan yang dilakukan oleh organisasi politik Islam transnasional itu ke PTTUN. Sebab, ia merasa keputusan PTUN menolak gugatan tersebut dinilai sudah tepat.

Menurutnya, putusan PTUN menunjukkan kalau ketiga cabang kekuasaan di Indonesia baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif punya sudut pandang dan posisi hukum yang sama terkait dengan ormas tersebut.

"Saya berharap kalau ada upaya hukum selanjutnya maka pengadilan yang lebih tinggi tidak berubah keputusannya," kata anggota Komisi III DPR RI saat dihubungi, Selasa (8/5/2018).

 

Pengadilan, sambung Arsul, sudah benar ketika melihat persoalan pembubaran HTI ini tidak dinilai hanya dari sisi hukum administrasi pemerintahan saja. Tapi, dilihat dari konteks menjaga negara dari ancaman suatu perkumpulan yang tak menerima adanya ideologi Pancasila.

"Putusan ini memberikan dampak positif bagi terjaganya keutuhan konsensus bernegara," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia mengimbau kepada seluruh jamaah HTI untuk kembali kepada ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yakni Pancasila. Menurutnya, bila pemikiran mereka sudah kembali normal, maka dapat digunakan untuk kepentingan membangun Tanah Air ke arah yang lebih baik.

"Tentu sebagai saudara seagama, sebangsa kita mengajak pengikut HTI selanjutnya bersama membangun negara ini tanpa harus berikhtiar mengubah dasar, filosofi dan pondasi bernegaranya," pungkasnya.

Sebelumnya, mantan Juru Bicara HTI Ismail Yusanto menyatakan sangat kecewa dengan keputusan PTUN yang menolak gugatan HTI itu. Menurutnya, pemerintah telah melakukan kezaliman terhadap HTI.

"Karena itu kami tidak menerima, dan akan melakukan upaya hukum berikutnya banding," kata Ismail di PTUN Jakarta, Kemarin.

 

(Ari)

http://index.okezone.com/read/2018/05/08/337/1895653/ppp-harap-pttun-juga-tolak-banding-hti



Original Post

Raden Pardede Angkat Bicara soal Kasus Century

Media Online Cnnindonesia.com
2018-05-08

Jakarta, CNN Indonesia Raden Pardede, mantan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), angkat bicara perihal pengambilan keputusan penyelamatan Bank Century melalui pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) pada 2009.

Kala itu, Raden menjabat sebagai sekretaris KSSK. Menurut Raden, keputusan terkait penyelamatan Bank Century merupakan keputusan yang dianggap terbaik oleh Tim KSSK. Sebuah tim yang berisi orang-orang yang diyakini Raden memiliki keahlian dan pengalaman termasuk di dalamnya mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Kalau mereka (Boediono dan Sri Mulyani) melakukan itu dengan best judgement, dengan skill yang ada dan pengalaman yang ada tanpa ada intensi untuk mengambil satu senpun. So what? Apa lagi?," ujar Raden usai menghadiri Seminar Nasional BI dan ISEI Pengembangan dan Pembiayaan Industri Padat Karya Berorientasi Ekspor di Kantor Perwakilan BI Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (7/5).

Raden mengungkapkan saat menghadapi kondisi krisis keuangan, tidak ada pakem yang jelas, tim hanya berupaya menyusun strategi berdasarkan penilaian yang dianggap terbaik. Keahlian dan karakter dari pengambil keputusan menjadi hal penting yang perlu dilihat.

"Bagaimana mereka menghadapi itu. Bisa saja ada kekurangan sana-sini itu manusiawi tetapi mereka sudah (mengambil) the best judgement," ujarnya.

Selanjutnya, Raden menolak berkomentar terkait putusan perkara praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang diajukan oleh Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), soal pengusutan kasus dugaan korupsi pemberian Pinjaman Jangka Pendek dan Penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

"Saya tidak komentar mengenai keputusan hukum," tolaknya.

Ia pun belum tahu apakah akan meminta bantuan hukum dari Kementerian Keuangan jika akhirnya ia terseret dalam Kasus Century.

"Saya lihat nanti," ujarnya.

Dalam amar putusan Hakim Effendi Muktar pada 10 April lalu, PN Jaksel memerintahkan KPK untuk menetapkan Boediono sebagai tersangka kasus korupsi pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Tak hanya Boediono, PN Jaksel juga memerintahkan KPK untuk menetapkan nama lainnya sebagai tersangka, antara lain mantan Deputi Gubernur BI Muliaman Darmansyah Hadad, Hartadi Agus Sarwono, dan Miranda Swaray Gultom, serta Raden.

Dalam perjalanannya, Mahkamah Agung akhirnya memindahtugaskan Effendi dari PN Jaksel ke PN Jambi karena putusan tersebut dianggap terlalu melampaui kewenangannya. (lav)

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180508070020-78-296445/raden-pardede-angkat-bicara-soal-kasus-century



Original Post

Media