KPK Bantu TNI AU Hadapi Gugatan PT Diratama - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-09

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu TNI AU untuk menghadapi gugatan perdata yang diajukan PT Diratama Jaya ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim).

Dalam perkara dengan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN. Jkt.Tim itu, PT Diratama Jaya menggugat TNI AU untuk membayar ganti rugi terkait pembelian helikopter Augusta Westland (AW)-101. PT Diratama Jaya merupakan perusahaan pemenang lelang proyek senilai Rp 738 miliar.

Namun, KPK dan Puspom TNI menduga proses pengadaan proyek ini diwarnai korupsi. Hal ini lantaran, sebelum proses lelang berlangsung Irfan Kurnia Saleh, bos PT Diratama Jaya telah menandatangani dengan AW sebagai produsen helikopter angkut dengan nilai kontrak US$ 39,3 juta atau sekitar Rp 514 miliar.

KPK telah menetapkan Irfan sebagai tersangka, sementara Puspom TNI menetapkan empat anggota TNI tersangka, yakni Marsekal Pertama TNI FA, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kemudian, Letnan Kolonel WW, selaku pemegang kas Pembantu Letnan Dua SS serta, Kolonel Kal FTS, selaku Kepala Unit pada TNI AU.

"Terkait gugatan perusahaan tersangka IKS (Irfan Kurnia Saleh) ke TNI AU, Biro Hukum KPK juga telah berkoordinasi dengan pihak TNI AU dan mengajukan diri sebagai pihak ketiga yang berkepentingan," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (7/5) malam.

Dalam gugatan ini, PT. Diratama Jaya Mandiri meminta PN Jaktim mengabulkan sejumlah permohonan terkait pembayaran tahap III yang tidak dibayarkan sebesar Rp73,8 miliar, sebagian pembayaran tahap IV senilai Rp 48,5 miliar, dan pengembalian jaminan pelaksanaan senilai Rp 36,94 miliar.

Febri menegaskan, KPK keberatan dengan materi gugatan yang diajukan PT Diratama Jaya. Hal ini lantaran KPK dan Puspom TNI sedang mengusut dugaan korupsi pengadaan heli tersebut. KPK khawatir, jika gugatan tersebut dikabulkan PN Jaktim, dan TNI AU diharuskan membayar sejumlah uang yang dimohonkan PT Diratama Jaya, kerugian negara akibat korupsi proyek ini akan semakin besar.

"Jika pembayaran dilakukan ada resiko kerugian negara yang lebih besar nantinya. Sehingga jauh lebih baik agar perkara dugaan TPK diselesaikan terlebih dahulu," kata Febri.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan bos PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka. Irfan sebagai bos PT Diratama Jaya Mandiri diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan helikopter AW-101 di TNI AU tahun anggaran 2016-2017.

Kasus ini bermula pada April 2016, saat TNI AU mengadakan satu unit helikopter angkut AW-101 dengan menggunakan metode pemilihan khusus atau proses lelang yang harus diikuti oleh dua perusahaan peserta lelang.

Irfan selaku Presdir PT Diratama Jaya Mandiri dan diduga pengendali PT Karya Cipta Gemilang mengikutsertakan dua perusahaan miliknya tersebut dalam proses lelang ini. Padahal, sebelum proses lelang berlangsung, Irfan sudah menandatangani kontrak dengan AW sebagai produsen helikopter angkut dengan nilai kontrak US$ 39,3 juta atau sekitar Rp 514 miliar. Sementara saat ditunjuk sebagai pemenang lelang pada Juli 2016, Irfan mewakili PT Diratama Jaya Mandiri menandatangani kontrak dengan TNI AU senilai Rp 738 miliar. Akibatnya, keuangan negara menderita kerugian sekitar Rp 224 miliar.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Irfan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

http://www.beritasatu.com/satu/491551-kpk-bantu-tni-au-hadapi-gugatan-pt-diratama.html



Original Post

Buronan Anton Serahkan Diri, 3 Sekawan PT Lobindo Meringkuk di Hotel Prodeo - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-09

Kepri- Setelah hampir 9 bulan kabur, buronan kasus penggelapan biji bauksit milik perusahaan PT Gandasari Resources atas nama Yon Fredy alias Anton akhirnya menyerahkan diri kepada Kejaksaan Negeri Batam, Kepulauan Riau, Jumat (4/5/2018).

Hal itu dibenarkan oleh Donald Pangaribuan selaku pengacara dari pihak PT Gandasari Resources yang ikut menyaksikan penyerahan diri Anton di Batam.

Direktur Utama PT Lobindo Nusa Persada itu tercatat sebagai buronan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kepri). Ia kabur ke luar negeri ketika akan dieksekusi aparat hukum.

"Anton divonis 1 tahun kurungan penjara oleh Mahkamah Agung karena terbukti menggelapkan biji bauksit milik perusahaan PT Gandasari Resources selama bertahun-tahun. Diketahui, ia kabur ke Cina dan kemudian Malaysia," ujar Donald Pangaribuan.

Anton sendiri dikenal sebagai pribadi yang sering berurusan dengan masalah hukum dan pihak berwajib.

Sebelumnya, Hendrisin selaku direktur juga telah ditangkap Satreskrim Polres Tanjungpinang pada Jumat (9/2/2018) setelah ditetapkan sebagai tersangka pengembangan tindak pidana pencaplokan tambang milik perusahaan lain di Tanjung Moco, Dompak, Tanjungpinang.

Terakhir, Wiharto alias Lie Hwa selaku komisaris perusahaan yang sama, ditahan polisi pada Kamis (19/4/2018) sekitar pukul 19.30 WIB. Ia ditangkap di sebuah kedai kopi bernama Morning Bakery di sebuah sudut kota Tanjungpinang.

Kini, 3 sekawan sindikat PT Lobindo Nusa Persada pada kasus pencaplokan tambang milik perusahaan lain yang telah diputuskan bersalah oleh Mahkamah Agung RI sama-sama meringkuk di hotel prodeo alias penjara.

http://www.beritasatu.com/investor-nasional/491565-buronan-anton-serahkan-diri-3-sekawan-pt-lobindo-meringkuk-di-hotel-prodeo.html



Original Post

KPK Perpanjang Penahanan Marianus Sae - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-09

Jakarta - Bupati Ngada non-aktif, Marianus Sae, nampaknya harus lebih lama mendekam di sel tahanan KPK. Di hari ulang tahunnya ke-56 yang jatuh hari ini, tim penyidik KPK memutuskan memperpanjang penahanan Marianus yang telah menyandang status tersangka kasus dugaan suap pemulusan proyek infrastruktur di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Juru bicara (Jubir) KPK, Febri Diansyah mengatakan, masa penahanan Marianus diperpanjang selama 30 hari ke depan terhitung sejak 13 Mei 2018. Dengan demikian, Cagub NTT tersebut bakal mendekam di sel tahanan setidaknya hingga 11 Juni 2018.

"Hari ini, penyidik melakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari mulai tanggal 13 Mei 2018 sampai 11 Juni 2018 untuk tersangka MSA (Marianus Sae)," kata Febri saat dikonfirmasi, Selasa (8/5).

Saat akan diperiksa tim penyidik hari ini, Marianus terlihat sempat dipeluk seorang wanita. Pelukan itu diterima Marianus saat turun dari mobil tahanan di pelataran Gedung Merah Putih KPK.

Diketahui, Marianus bersama Direktur PT Sinar 99 Permai, Wilhelmus Iwan Ulumbu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Ngada. Dalam kurun waktu sejak akhir 2017 hingga awal 2018 saja, Wilhelmus memberikan suap sebesar Rp 4,1 miliar baik secara tunai maupun transfer ke rekening bank yang kartu ATM-nya diserahkan kepada Marianus.

Untuk 2018 ini, Marianus telah menjanjikan kepada Wilhelmus untuk mendapat sejumlah proyek. Setidaknya, Wilhelmus bakal mendapat sekitar tujuh proyek pembangunan jalan maupun jembatan senilai Rp 54 miliar.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Marianus selaku tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Wilhelmus yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

http://www.beritasatu.com/satu/491599-kpk-perpanjang-penahanan-marianus-sae.html



Original Post

KPK Geledah Kantor Ditjen Perimbangan Keuangan - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-09

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan, Selasa (8/5), telah menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus dugaan suap usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P tahun anggaran 2018 yang melibatkan pejabat Kementerian Keuangan.

Sejumlah lokasi yang digeledah pada Minggu (6/5) dan Senin (7/5) itu di antaranya ruangan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perimbangan Keuangan Kemkeu, Jakarta Pusat ruang kerja Anggota DPR Komisi XI, Amin Santono, di Gedung DPR kediaman Kemkeu Yaya Purnomo. Selain itu, tim penyidik juga menggeledah kediaman Amin Santono di Duren Sawit, Jakarta Timur Kantor Dinas PUPR, Kabupaten Sumedang serta Kantor Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertan Kabupaten Sumedang.

"Untuk kepentingan pengembangan penyidikan, penyidik selama dua hari kemarin menggeledah sejumlah lokasi di Jakarta, Bekasi, dan Kabupaten Sumedang tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta.

Dari penggeledahan ini, tim penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik. Tim penyidik juga menyita sejumlah barang berharga seperti emas, uang, serta jam tangan dari rumah tersangka Yaya Purnomo.

"Dari lokasi penggeledahan, tim mengamankan sejumlah dokumen terkait penganggaran, barang bukti elektronik. Tim juga mengamankan uang, perhiasan, benda lainnya seperti jam tangan dan tas," katanya.

Namun, Febri mengatakan belum mengetahui secara pasti nominal uang yang disita tim penyidik. Dikatakan, saat ini, tim penyidik masih menghitung uang yang disita.

Diketahui, KPK menetapkan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat, Amin Santono sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P tahun anggaran 2018. Selain Amin, status tersangka juga disematkan KPK terhadap tiga orang lainnya, yakni, Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemkeu), Yaya Purnomo perantara suap, Eka Kamaluddin serta pihak swasta, Ahmad Ghiast. Keempat orang itu ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa intensif usai dibekuk tim Satgas KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (4/5) malam.

Dalam kasus ini, Amin diduga telah menerima uang suap Rp 500 juta dari seorang kontraktor di lingkungan Pemkab Sumedang bernama Ahmad Ghiast. Uang Rp 500 juta itu diduga bagian dari total komitmen fee sebesar Rp 1,7 miliar atau 7% dari nilai total dua proyek di Kabupaten Sumedang sebesar Rp25 miliar.

Sementara itu, Yaya dituduh bersama-sama serta membantu Amin meloloskan dua proyek di Pemkab Sumedang, yaituproyek pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan di Kabupaten Sumedang dan proyek di Dinas PUPR Sumedang.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Amin, Eka, dan Yaya yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Ahmad yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

http://www.beritasatu.com/satu/491609-kpk-geledah-kantor-ditjen-perimbangan-keuangan.html



Original Post

KPK Dukung Andi Narogong Ajukan Kasasi ke MA - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-09

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung langkah terdakwa perkara dugaan korupsi proyek e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Lembaga antikorupsi sendiri telah mendaftarkan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI terhadap Andi Narogong tersebut pada 17 April 2018 lalu.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, kasasi ini diajukan KPK lantaran putusan PT DKI yang menjatuhkan vonis 11 tahun terhadap Andi Narogong dirasa berat. Hal ini lantaran Jaksa KPK hanya menuntut Andi Narogong dihukum 8 tahun pidana penjara. Apalagi, KPK telah mengabulkan justice collaborator (JC) yang diajukan Andi Narogong. "Kasasi ini penting diajukan karena KPK berharap posisi Andi Agustinus sebagai JC lebih dipertimbangkan secara adil. Poin yang dikasasi di antaranya penerapan hukum tentang vonis Andi 11 tahun yang lebih tinggi dari tuntutan KPK 8 tahun padahal yang bersangkutan adalah JC," kata Febri saat dikonfirmasi, Selasa (8/5).

Diketahui, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman terhadap terdakwa perkara korupsi e-KTP, Andi Agustinus alias Narogong. Pengadilan Tinggi memutuskan menjatuhkan hukuman 11 tahun pidana penjara terhadap Andi atau lebih berat tiga tahun dari putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang menghukum kolega Setya Novanto itu 8 tahun pidana penjara.

Febri menyatakan, KPK memperjuangkan status JC Andi Narogong karena keterangannya cukup signifikan membantu KPK membongkar kasus korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut. Dari keterangan Andi Narogong pula, KPK dapat menjerat mantan Ketua DPR Setya Novanto hingga divonis bersalah dan dihukum 15 tahun pidana penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Untuk itu, KPK berharap penegak hukum menghargai posisi Andi sebagai JC. Apalagi, sejumlah kasus korupsi yang ditangani KPK, seperti e-KTP sangat kompleks dan bersifat lintas negara serta melibatkan aktor-aktor kelas atas.

"Kami pandang, sepatutnya penegak hukum menghargai posisi sebagai JC tersebut. Apalagi dalam kasus-kasus korupsi yang kompleks dan bersifat transnasional, peran JC untuk mengungkap skandal-skandal besar yang melibatkan aktor kelas atas sangatlah penting. Konsepsi ini tidak hanya diakui di hukum nasional kita di Indonesia, sejumlah konvensi internasional juga menganut prinsip tersebut," paparnya.

Selain menyangkut vonis dan status JC, kasasi ini diajukan KPK terkait putusan hakim yang menggunakan Pasal 2 UU Tipikor terhadap Andi Narogong. KPK menilai pasal yang tepat diterapkan kepada Andi Narogong adalah Pasal 3 UU Tipikor seperti putusan terhadap Setya Novanto serta dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto. Bunyi Pasal 2 UU Tipikor yakni setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

Sementara Pasal 3 UU Tipikor berbunyi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perkonomian negara. "KPK memandang yang tepat adalah Pasal 3, mengingat terhadap Irman, Sugiharto dan Setnov yang sudah inkracht diputus terbukti bersalah secara bersama-sama berdasar Pasal 3. Sehingga, KPK berharap putusan MA nantinya benar-benar sesuai dengan rasa keadilan, baik terhadap masyarakat ataupun dalam posisi terdakwa sebagai JC," katanya.

http://www.beritasatu.com/satu/491624-kpk-dukung-andi-narogong-ajukan-kasasi-ke-ma.html



Original Post

Dua Pentolan Obor Rakyat Dijebloskan ke Penjara - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-09

Jakarta - Tim Intelijen Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat menangkap Pemimpin Redaksi Obor Rakyat Setyardi Budiono dan Redaktur Pelaksana Darmawan Sepriyossa, Selasa (8/5).

Seperti dilansir Kantor Berita Antara, Setyardi diamankan di daerah Gambir sedangkan Darmawan diamankan di daerah Tebet Timur.

"Kami telah mengamankan yang bersangkutan dalam rangka menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang bersangkutan telah melaksanakan haknya dalam melakukan upaya hukum baik melalui Banding dan Kasasi," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Mohammad Rum di Jakarta, Selasa (8/5) malam.

Selanjutnya kedua terpidana dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang untuk menjalani hukuman. Setyardi dan Darmawan dijatuhi pidana delapan bulan penjara oleh Mahkamah Agung karena terbukti melakukan penistaan dengan tulisan terhadap Joko Widodo atau Jokowi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu.

Pada pertengahan 2014, Setiyardi selaku pemimpin redaksi tabloid Obor Rakyat dan redakturnya, Darmawan dilaporkan dengan tuduhan penghinaan dan fitnah terhadap Jokowi melalui tabloid Obor Rakyat.

Tabloid itu disebarkan ke masjid-masjid dan pondok pesantren di sejumlah daerah di Pulau Jawa, yang antara lain menyebut Jokowi sebagai keturunan Tionghoa dan kaki tangan asing.

Keduanya kemudian dihadapkan ke muka persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

http://www.beritasatu.com/satu/491648-dua-pentolan-obor-rakyat-dijebloskan-ke-penjara.html



Original Post

Dua PNS Tipu Peminat CPNS, Raup Miliaran Rupiah

Media Online jpnn.com
2018-05-09

jpnn.com, PALU - Dua terdakwa kasus pungli proses seleksi CPNS Arifuddin dan Imelda Baginda telah dijatuhi hukuman penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/Tipikor Palu, Sulteng, pada Kamis (3/5).

Arifuddin dihukum 7 tahun penjara. Sementara terdakwa Imelda Baginda, dihukum 4 tahun penjara. Keduanya adalah terdakwa berkas terpisah kasus dugaan pungutan liar (Pungli) rekrutmen CPNS Pemerintah Kota (Pemkot) Palu melalui jalur khusus, tahun 2016 silam.

"Hukuman itu, sedianya bisa mengobati rasa luka dan sakit hati masyarakat. Khususnya masyarakat yang tertipu karena perbuatan keduanya," ungkap Agusman (27) salah satu pengunjung yang menyaksikan sidang pembacaan vonis.

Diketahui saat melakukan perbuatannya, terdakwa Arifuddin merupakan PNS pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Kelautan Kota Palu. Sedang Imelda Baginda adalah guru di SMKN I Sigi.

Status keduanya termasuk yang meyakinkan para korban hingga akhirnya masuk dalam perangkap permainan dari kedunya. Keuntungan yang didapatkan keduanya dalam melakoni perbuatan itu jumlahnya mencapai miliaran rupiah.

"Kasus ini sedianya menjadi pelajaran. Masyarakat yang punya keinginan menjadi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), agar berhati-hati dan lebih teleti mengikuti jalur perekrutan CPNS itu. Apalagi lewat online saat ini hoaks makin meraja lela," cetus Agusman yang mengaku nyaris menjadi korban Pungli dari perbuatan kedua terdakwa pada 2016 silam.

Dalam sidang putusan yang berlangsung Sore hari itu, Ernawati Anwar SH MH selaku ketua majelis hakim lebih dulu membacakan putusan terdakwa Imelda Baginda, baru terdakwa Ariffudin. Terdakwa Imelda divonis pidana pokok selama 4 tahun penjara dan ditambah hukuman denda Rp 200 juta subsidair tiga bulan kurungan.

"Terdakwa Imelda Baginda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, " kata Ernawati Anwar, ketua majelis hakim.

https://www.jpnn.com/news/dua-pns-tipu-peminat-cpns-raup-miliaran-rupiah



Original Post

Pengamat Pertanyakan Hakim PTUN Soal Putusan Gugatan HTI

Media Online republika.co.id
2018-05-09

Muzakir mengatakan PTUN harusnya menguji apakah pembubaran HTI benar atau tidakREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam putusannya menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Senin (7/5) kemarin. Pengamat hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Muzakir mempertanyakan putusan hakim PTUN tersebut.

"Putusan PTUN ini apa sih? Kan mestinya yang dia periksa apakah pembubaran tanpa melalui prosedur pengadilan dibolehkan atau tidak, sah atau tidak? Kan mestinya ini yang dipersoalkan, ini pembubaran HTI yang tanpa mendasarkan pada putusan pengadilan," kata Muzakir saat dihubungi, Selasa (8/5).

Muzakir menerangkan, harusnya PTUN menguji apakah pembubaran yang dilakukan terhadap HTI sudah sesuai dengan mekanisme atau tidak. Jika pembubaran hanya dilakukan atas keputusan Menteri tanpa melalui sidang pidana atas perkara yang dituduhkan sah atau tidak.

"Seharusnya prosedurnya itu sah atau tidak kalau membubarkan organisasi hanya dilakukan oleh menteri hukum dan HAM saja tanpa ada putusan perkara pidananya di pengadilan," ungkap Muzakir.

Namun kata dia, berdasarkan keputusan yang dibacakan oleh hakim PTUN, gugatan ditolak berlandaskan pada pelanggaran-pelanggaran yang bahkan hanya dibacakan oleh seorang administrasi, bukan berdasarkan putusan pengadilan pidana yang membuktikan.

"Orang tidak ada putusan yang dinyatakan (HTI) melanggar, hanya omongannya orang administrasi dikatakan sebagai melanggar, itu tidak benar itu hakim mengkonstruksikan dalam hubungannya dengan masalah HTI," ungkap Muzakir.

Harusnya jelas dia, sebelum dilakukan pembubaran harus terlebih dahulu dilakukan pembuktian atas dugaan pidana yang dilakukan HTI. Jika memang untuk membuktikan membutuhkan waktu yang lama maka ikut saja prosedur yang ada.

"Maling saja kan tidak melanggar hak konstitusional waktunya lama, rampok juga lama waktunya. Nah ini melanggar hak konstitusi," kata Makdir.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/05/08/p8ezf3330-pengamat-pertanyakan-hakim-ptun-soal-putusan-gugatan-hti



Original Post

Dua Terpidana Kasus Obor Rakyat Ditahan di Cipinang

Media Online Cnnindonesia.com
2018-05-09

Jakarta, CNN Indonesia Kejaksaan Agung menangkap Pemimpin Redaksi Obor RakyatSetyardi Budiono dan Redaktur Pelaksana Darmawan Sepriyosa Selasa (8/5). Kedua terpidana itu dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur, untuk menjalani hukuman.



Setyardi diamankan di daerah Gambir sedangkan Darmawan diamankan di daerah Tebet Timur. Penangkapan itu dilakukan Tim Intelijen Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat.



Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Mohammad Rum mengatakan penangkapan itu setelah keduanya melaksanakan hak dalam melakukan upaya hukum, baik banding maupun kasasi.



"Kami telah mengamankan yang bersangkutan dalam rangka menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap," ujar Rum di Jakarta dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa malam (8/5).



Setyardi dan Darmawan dijatuhi pidana delapan bulan penjara oleh Mahkamah Agung karena terbukti melakukan penistaan melalui tulisan terhadap Joko Widodo saat pemilihan presiden 2014.

Pada pertengahan 2014, Setiyardi selaku pemimpin Redaksi Tabloid Obor Rakyat dan redakturnya, Darmawan dilaporkan dengan tuduhan penghinaan dan fitnah terhadap Jokowi melalui tabloid yang diterbitkannya itu.



Tabloid tersebut disebarkan ke sejumlah masjid dan pondok pesantren di beberapa daerah Pulau Jawa. Dalam isi berita di tabloid tersebut disebutkan bahwa Jokowi sebagai keturunan Tionghoa dan kaki tangan asing.



Keduanya kemudian diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Operasi penangkapan ini merupakan program tangkap buron (Tabur 31.1) oleh Korps Adhyaksa. Pada program ini, setiap Kejaksaan Tinggi (Kejati) diberi target minimal menangkap satu buronan pelaku tindak pidana setiap bulannya.

googletag.cmd.push(function() googletag.display(\'div-gpt-ad-1520566820877-0\') )

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180509003530-12-296751/dua-terpidana-kasus-obor-rakyat-ditahan-di-cipinang



Original Post

Kejaksaan Jebloskan Pemred dan Redaktur Obor Rakyat ke Penjara Cipinang

Media Online liputan6com
2018-05-09

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung bersama tim Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menangkap dua terpidana kasus tabloid Obor Rakyat, Selasa 8 Mei 2018. Keduanya yakni Pemimpin Redaksi Obor Rakyat Setyardi Budiono dan Redaktur Pelaksana Darmawan Sepriyosa.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung M Rum mengatakan, keduanya ditangkap di dua lokasi berbeda. Setyardi ditangkap di daerah Gambir, Jakarta Pusat sedangkan Darmawan diamankan di daerah Tebet Timur, Jakarta Selatan.

"Kami telah mengamankan yang bersangkutan dalam rangka menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang bersangkutan telah melaksanakan haknya dalam melakukan upaya hukum baik melalui Banding dan Kasasi" ujar M Rum, Jakarta, Selasa malam.

Selanjutnya kedua terpidana dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang, Jakarta Timur untuk menjalani hukuman. Setyardi dan Darmawan dijatuhi pidana delapan bulan penjara oleh Mahkamah Agung karena terbukti melakukan penistaan dengan tulisan terhadap Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu.

Pada pertengahan 2014, Setyardi selaku pemimpin redaksi Obor Rakyat dan redakturnya, Darmawan dilaporkan dengan tuduhan penghinaan dan fitnah terhadap Jokowi melalui tabloidnya.

Tabloid Obor Rakyat tersebut disebarkan ke masjid-masjid dan pondok pesantren di sejumlah daerah di Pulau Jawa, yang antara lain menyebut Jokowi sebagai keturunan Tionghoa dan kaki tangan asing.

Mereka kemudian dihadapkan ke muka persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

(Liputan6 TV)

https://www.liputan6.com/news/read/3515927/kejaksaan-jebloskan-pemred-dan-redaktur-obor-rakyat-ke-penjara-cipinang



Original Post

Seorang PNS kantor Syahbandar Bitung terjaring OTT

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-05-09

Manado (ANTARA News) - Personel Satuan Reskrim Polres Bitung menangkap seorang seorang oknum PNS yang bekerja di kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Bitung, dalam operasi tangkap tangan (OTT), Senin lalu (7/5).

Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Pol Ibrahim Tompo, di Manado, Selasa, mengatakan ES alias Er (43) diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan/atau pemerasan yang terjadi pada hari Senin 7 Mei 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018.

"Sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan pasal 12 huruf b dan/atau huruf e UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," katanya.

Ia mengatakan, berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa oknum tersebut sering menerima pungutan liar.

"Pada saat dilakukan penangkapan, di meja kerjanya atau dalam laci meja dan pada tas miliknya ditemukan barang bukti berupa pecahan uang rupiah dan dolar," katanya.

Total jumlah keseluruhan uang rupiah yaitu Rp102.830.000, sedangkan uang dollar berjumlah 720 dollar.

Juga ditemukan dokumen kapal sebagai kelengkapan pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

"Barang bukti uang tersebut sesuai pengakuan tersangka adalah merupakan pemberian dari pengurus/agen perusahaan pelayaran sebagai ucapan terimakasih setelah diterbitkannya SPB," katanya.

Saat ini oknum PNS tersebut bersama barang bukti berupa uang dan dokumen kapal dibawa ke Mapolres Bitung untuk proses penyidikan.

Baca juga: Kepala BPN Sorong Kota kena OTT Saber PungliPewarta: Jorie MR DarondoEditor: SuryantoCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/708174/seorang-pns-kantor-syahbandar-bitung-terjaring-ott



Original Post

Oknum PNS Kantor Syahbandar Bitung Terjaring OTT

Media Online republika.co.id
2018-05-09

Warga Bitung melaporkan oknum PNS tersebut sering melakukan pungutan liar.REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Personel Satuan Reskrim Polres Bitung melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap salah seorang seorang oknum pegawai negeri sipil yang bekerja di kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Bitung. Tersangka diketahui berinisial ES alias Er (43 tahun) , diamankan pada Senin (7/5).

Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Pol Ibrahim Tompo, di Manado, Selasa, mengatakan yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan/atau pemerasan yang terjadi pada hari Senin 7 Mei 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018.

"Sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan pasal 12 huruf b dan/atau huruf e UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," katanya.

Ia mengatakan, berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa oknum tersebut sering melakukan pungutan liar.

"Pada saat dilakukan penangkapan, di meja kerjanya atau dalam laci meja dan pada tas miliknya ditemukan barang bukti berupa pecahan uang rupiah dan dolar," katanya.

Total jumlah keseluruhan uang rupiah, yaitu Rp102.830.000, sedangkan uang dolar berjumlah 720 dollar.

Di samping itu, polisi juga menemukan dokumen kapal sebagai kelengkapan pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

"Barang bukti uang tersebut sesuai pengakuan tersangka adalah merupakan pemberian dari pengurus/agen perusahaan pelayaran sebagai ucapan terimakasih setelah diterbitkannya SPB," katanya.

Saat ini, oknum PNS tersebut bersama barang bukti berupa uang dan dokumen kapal dibawa ke Mapolres Bitung untuk proses penyidikan.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/05/09/p8fej8414-oknum-pns-kantor-syahbandar-bitung-terjaring-ott



Original Post

HTI Ajukan Banding ke Pengadilan Tinggi TUN

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-5-9

HTI Ajukan Banding ke Pengadilan Tinggi TUN

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama meminta HTI menghormati putusan pengadilan.

Fransisco Rosarians

francisco@tempo. co. id

JAKARTA - Juru bicara organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto, mengatakan organisasinya akan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta. Dia mengklaim seluruh anggota HTI menolak putusan PTUN, yang justru menyatakan sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan HTI. "Putusan tersebut berarti telah mengesahkan kezaliman yang dibuat oleh pemerintah. Putusan pencabutan status Badan Hukum dan Pembubaran HTI tak jelas," kata Ismail di kantor HTI, kemarin.

Majelis hakim PTUN menolak seluruh gugatan HTI terhadap surat Kementerian Hukum dan HAM. Mereka berdalil

HTI terbukti menggelar sejumlah kegiatan praktis yang isinya mengajak dan mengusung penerapan khilafah Islamiyah di Indonesia. Majelis menilai HTI bukan sekadar sebuah kebebasan berpendapat, melainkan kegiatan praktis.

Selain itu, majelis hakim menilai HTI bukanlah organisasi masyarakat karena merupakan gerakan politik. Mereka menilai HTI seharusnya berafiliasi dengan partai politik untuk menyuarakan ideologinya di Parlemen Senayan. Status HTI sebagai badan hukum dan ormas justru bertentangan dengan konstitusi. "Kegiatan kami hanya dakwah

yang menyebarkan pemahaman tentang syariah dan khilafah. Kok disalahkan? Ini sama artinya mempersalahkan kewajiban Islam dan ajaran Islam," kata Ismail.

Kuasa hukum HTI, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan berkas memori gugatan banding akan dilayangkan sebelum 20 hari batas maksimal sesudah putusan PTUN. Dia mengklaim berkas dan bukti tengah dirampungkan dalam kurun 20 pekan mendatang. "Kami bisa melakukan upaya hukum lain, pengajuan banding atau kasasi, dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung," kata dia.

Menteri Koordinator

Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta polemik gugatan status HTI tak digunakan sejumlah kelompok secara politis. Dia menilai banyak isu yang saat ini kerap digunakan untuk kepentingan politik dalam Pemilihan Umum 2019. Menurut dia, putusan PTUN bersifat independen tanpa intervensi pemerintah. "Semua ini (pembubaran ormas HTI) juga untuk kepentingan masyarakat luas," kata dia.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Robikin Emhas, juga meminta polemik HTI tak dibawa sejumlah kelompok ke jalan atau kegiatan keagamaan. Dia menilai putusan PTUN merupakan produk hukum

yang harus dihormati karena Indonesia adalah negara hukum. Dia menilai pembubaran HTI justru menunjukkan posisi pemerintah yang berpihak kepada Islam. "HTI mengusung negara Islam dan tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang telah menjadi kesepakatan bersama para pendiri bangsa," kata dia.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Zainut Tauhid Saadi, juga meminta anggota dan simpatisan HTI menghormati putusan PTUN. Dia mengatakan pengadilan telah membuktikan surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan aturan dan prosedur. "Supaya bisa diterima dengan lapang dada," kata Zainut. •

Fransisco Rosarians





Original Post

Demokrasi dan Putusan HTI

Media Cetak Koran Tempo Halaman 11
2018-5-9

Demokrasi dan Putusan HTI

Akhirnya hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap pemerintah, yang membubarkan organisasi ini. Putusan pengadilan ini perlu dihormati kendati langkah pembubaran HTI amat sewenang-wenang. Organisasi ini pun masih bisa mengajukan permohonan banding dan berjuang lewat Mahkamah Konstitusi.

Pemerintah membubarkan HTI lewat surat keputusan Menteri Hukum dan HAM yang diterbitkan pada Agustus tahun lalu. Alasannya, organisasi ini dianggap memperjuangkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, yakni khilafah Islamiyah. Langkah Menteri Hukum itu amat kontroversial karena Indonesia jelas merupakan negara demokrasi.

Hanya, sulit mengharapkan aspek demokrasi masuk dalam pertimbangan sebuah putusan PTUN. Hakim pengadilan tata usaha negara lebih melihat soal legal formal. Dari aspek ini, keputusan Menteri Hukum tidak bisa dianggap keliru karena bersandar pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.

Perpu itulah yang mengubah mekanisme pembubaran organisasi dalam Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, sehingga tak perlu lagi lewat proses pengadilan. Cara yang kurang demokratis ini mendapat landasan hukum yang semakin kuat setelah perpu tersebut diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Perpu itu akhirnya disahkan lewat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, tiga bulan setelah HTI dibubarkan oleh pemerintah.

Jika mengacu pada aturan formal itu, sepak terjang pendukung HTI memang tidak pas dan jelas mengabaikan Pancasila sebagai ideologi. Mereka juga tak hanya berhenti pada sebatas gagasan, melainkan sudah melakukan gerakan nyata. Organisasi itu telah membangun kekuatan massa, dengan kampus sebagai lahan suburnya.

HTI sebetulnya juga kurang konsisten karena berjuang lewat hukum dan demokrasi, tatanan yang sebetulnya ditentang oleh organisasi ini. Hanya, sebagai negara demokrasi, Indonesia harus tetap menghargai perbedaan pandangan. Negara ini juga telah mengikatkan diri pada Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik pada 2005. Dalam kovenan tersebut termaktub bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat dengan orang lain.

Pergulatan prinsip demokrasi dan ideologi HTI itu tentu tidak bisa diselesaikan lewat jalur PTUN. Selama perpu-kemudian disahkan menjadi undang-undang-yang menjadi landasan keputusan tidak direvisi, keputusan pembubaran HTI tidaklah cacat. Upaya yang lebih strategis adalah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Kalangan HTI pun telah mengajukan permohonan uji materi terhadap undang-undang yang mengesahkan Perpu Ormas. Kendati tujuan organisasi ini bertentangan dengan demokrasi dan Pancasila, HTI tidak bisa dibubarkan secara sewenang-wenang oleh pemerintah. MK diharapkan menegakkan asas kebebasan berserikat dengan mengoreksi Undang-Undang Ormas.

REDAKSI





Original Post

Jangan Sisir HTI

Media Cetak Republika Halaman 9
2018-5-9

Jangan Sisir HTI

Tiga dosen di Surabaya dituding terlibat HTI.

JAKARTA - Komandan Densus 99 GP Ansor Nuruzza-man menegaskan, tidak perlu untuk melakukan sweeping alias penyisiran terhadap eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ia meminta berbagai pihak merangkul mereka untuk kembali menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan falsafah Pancasila.

"Tidak perlu ada sweeping eks anggota HTI. Karena mereka juga masih saudara kita, mereka juga warga negara Indonesia," kata Nuruzzaman dalam diskusi di gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemko-minfo), Jakarta, Selasa (8/5). Selain itu, Nuruzzaman juga mengklaim pihaknya sudah sejak dulu melakukan audiensi dengan pihak HTI terkait khilafah.

Bahkan, tidak jarang pihaknya berdiskusi dengan mereka. Itu dilakukan agar HTI bisa kembali mencintai dan mengakui Pancasila. "Bagi mereka, khilafah itu bagian daripada keimanan, jadi harus diperjuangkan bagaimanapun juga. Bagi kami, Pancasila itu sudah final," kata dia.

Menyusul putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan HTI atas pembubaran mereka, riak-riak terkait organisasi itu mulai mengemuka. Di Surabaya, beredar gambar tiga dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yang disebut berafiliasi dengan HTI. Foto dan

identitas ketiganya viral di media sosial, beserta rekaman pendapat ilmiahnya yang disebut pro HTI.

Terkait kejadian itu, Rektor ITS Surabaya Joni Hermana menyatakan, tak ingin gegabah menyikapi. Menurut dia, butuh waktu untuk memastikan apakah ketiga dosen tersebut ada kaitannya dengan HTI atau tidak. "Mengapa perlu waktu? Karena di peraturan yang ada di ITS kita harus membentuk TPP (Tim Pemeriksa Pelanggaran). Nanti tim ini mengusulkan kepada saya sebagai rektor bahwa ini melanggar atau tidak," ujar Joni saat ditemui di Kampus C Universitas Airlangga, Selasa (8/5),

Jika terbukti ketiga dosen yang dimaksud memang merupakan bagian dari keanggotaan HTI, Joni tidak sungkan mengambil hukuman tegas, sesuai peraturan yang berlaku di negeri ini. "Harus tegas, dicopot dari jabatannya semua karena itu masuk pelanggaran berat (kalau terbukti anggota HTI)," ujar Joni.

Joni menjabarkan, sejauh ini ketiganya mengklaim bukan anggota atau fungsionaris HTI. Mereka hanya diminta pendapat secara pribadi, yang tidak ada kejelasan bahwa pendapat yang diberikan dikemas apalagi divi-ralkan secara itu. "Mereka sebenarnya keberatan. Makanya mereka mencabut apa yang sudah viral itu. Mereka menyatakan penyesalannya kepada ITS. Mereka meminta maaf," kata Joni.

Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Ustaz Mohammad Siddik menyesalkan putusan PTUN yang menolak gugatan HTI tersebut. "Dewan dakwah memang tidak sepaham dengan HTI. Namun, kita menyesalkan cara pemerintah yang membubarkan HTI. Hal itu tidak

sesuai dengan undang-undang," kata Ustaz Siddik kepada Republika, Selasa (8/5).

Siddik mengatakan, langkah pembubaran HTI tersebut dikhawatirkan bisa menimbulkan ekses-ekses dan melahirkan radikalisme di kalangan anak muda. Ia mengkhawatirkan, dengan langkah pemerintah itu ada pihak yang bertindak di luar jalur atau berbuat sesuatu yang tidak dikehendaki, karena mereka merasa tidak diperhatikan atau tidak dilayani negara dengan baik.

Dia mengatakan, pemerintah semestinya melakukan pemanggilan dan pembinaan terlebih dahulu terhadap ormas yang dianggap salah dan bukannya langsung membubarkannya. Kalau pun tidak sepaham, pemerintah menurutnya bisa memberi ormas bersangkutan persyaratan agar mereka bisa terus menjalankan organisasinya.

Apalagi, menurut dia, undang-undang menghendaki pembubaran organisasi jika dalam keadaan genting. Sementara saat ini, ia menilai, tidak ada keadaan genting yang membuat pemerintah harus membubarkan HTI. Ia mengatakan, pemerintah tidak bisa begitu saja membubarkan sebuah ormas. Ustaz Siddik membandingkannya dengan pada masa Orde Baru, yang juga tidak sembarang membubarkan organisasi.

Selama ini, ia menilai, HTI tidak pernah bertindak kasar dan kerap menyampaikan pendapat mereka dengan cara santun. Saat melangsungkan aksi unjuk rasa pun, menurut dia, HTI selalu rapi dan tertib serta tidak melakukan perusakan. HTI memiliki anggota yang banyak dan tersebar di seluruh Indonesia.

kiki sakinah ed filnyan zamzami/ ALI MANSUR





Original Post

Pemerintah Ormas Selain HTI Bisa Ditindak

Media Cetak Republika Halaman 1
2018-5-9

Pemerintah Ormas Selain HTI Bisa Ditindak

JAKARTA - Polri menyatakan siap menyikapi ditolaknya gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas pembubaran oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada pembacaan putusan Senin (7/5) kemarin. Tak hanya HTI, kegiatan lain yang dinilai bertentangan dengan ideologi negara juga akan ditindak.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol SyaharDiantono menegaskan, akan menindak tegas segala kegiatan HTI bila masih digelar. Hal ini. menurutnya, untuk menghormati putusan PTUN Jakarta yang merupakan buah dari proses hukum yang berjalan.

Syahar menambahkan, bukan hanya HTI, Polri juga akan menindak tegas manakala ada kegiatan ormas-ormas yang bertentangan dengan ideologi negara, baik Pancasila maupun UUD 1945. Pada prinsipnya, kata dia, Polri menghormati segala putusan yang dikeluarkan. "Tidak hanya HTI, kita harus bertindak tegas terkait itu karena sudah diatur Kemenkumham, hormati putusan," kata Syahar kepada Republika, Selasa (8/5).

Sebelumnya, Majelis Hakim PTUN DKI Jakarta menolak gugatan eks perhimpunan HTI untuk seluruhnya. Hal ini setelah melalui sidang pembacaan putusan di Jakarta, Senin (7/5). Majelis hakim menilai, keputusan Kementerian Hukum dan HAM mencabut izin berdiri organisasi tersebut bisa dibenarkan.

HTI dicabut izinnya pada Juli 2017 seturut terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Melalui perppu tersebut, pemerintah memangkas prosedur pencabutan izin ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. HTI dicabut izinnya tanpa pertimbangan pengadilan dan tanpa didahului surat pemberitahuan dan teguran seperti yang disyaratkan UU Ormas sebelum direvisi melalui perppu tersebut.

Terkait putusan itu, Menko Polhukam Wiranto mengklaim bahwa putusan PTUN Jakarta adalah sesuatu yang sangat menentukan keberhasilan menjaga keutuhan, eksistensi NKRI yang berdasarkan Pancasila. "Yang pasti (jika gugatan HTI diterima), akan banyak lagi bermunculan ormas-ormas yang nyata-nyata tidak setuju dengan nasionalisme, demokrasi, Pancasila, dan NKRI," ujar Wiranto, dalam pernyataan, kemarin.

Sedangkan, Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum Ke-menko Polhumkam Heni Susila Wardaya mengklaim, apa yang dilakukan pemerintah bukan memerangi atau memberangus ormas-ormas berbasis keagamaan, terutama Islam. "Jadi, ini bukan pertarungan antara Islam dan pemerintah. Seperti yang dipropagandakan oleh kelompok tertentu," ujar Heni menegaskan.

Meski begitu, ia menekankan, pemerintah akan menindak ormas-ormas serupa HTI. "Aturan hukum yang baku dan ber-

laku tidak hanya untuk HTI. Jika ada ormas lain yang juga melakukan hal yang sama seperti HTI, pasti akan mengalami hal yang sama, yakni berhadapan dengan hukum," kata Heni.

Heni kemudian menyatakan, pengawasan terhadap ormas ke depannya akan dilakukan secara bertahap dan berlapis. Dimulai dengan pengawasan AD/ART ormas bersangkutan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Kemudian, bagaimana bentuk kegiatan ormas tersebut serta konsisten dengan nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku.

Apabila ditemukan pelanggaran, Heni menyatakan, pemerintah tidak akan semena-mena membubarkan, tapi akan dinilai terlebih dahulu bentuk pelanggarannya berat atau ringan. "Kalau bentuknya masih ringan, ada proses mediasi. Tapi, jika sudah masuk kategori berat, sudah pasti selanjutnya akan berhadapan hukum," ujarnya.

Salah satu alasan hakim menguatkan putusan pemerintah adalah soal alasan keberadaan HTI. Majelis hakim juga mengatakan, dalam aturan yang berlaku diatur bahwa ormas dapat dibubarkan apabila menyangkut tiga hal, yakni ateis, menyebarkan paham komunis, dan berupaya mengganti Pancasila.

Menurut majelis hakim

PTUN Jakarta, HTI terbukti menyebarkan dan memperjuangkan paham khilafah. Majelis mengatakan, pemikiran khilafah bila sudah diwujudkan dalam aksi yang berupaya mengganti Pancasila, dapat berpotensi perpecahan dan harus dicegah.

Pakar hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Muzakir, mempertanyakan landasan putusan yang digunakan hakim PTUN Jakarta tersebut. Pasalnya, menurut dia, tugas PTUN hanya memutus sebatas tataran prosedural, bukan menentukan ada tidaknya pelanggaran pidana. "Putusan PTUN ini apa sih? Kan mestinya yang dia periksa apakah pembubaran tanpa melalui prosedur pengadilan dibolehkan atau tidak, sah atau tidak?" kata Muzakir kepada Republika, kemarin. Ia menilai, perlu ada pengadilan pidana yang memutuskan tudingan pelanggaran yang ditimpakan pemerintah pada HTI.

Sementara, berdasarkan keputusan yang dibacakan oleh hakim PTUN, gugatan ditolak berlandaskan pada pelanggaran-pelanggaran yang bahkan hanya dibacakan oleh seorang administrasi, bukan berdasarkan putusan pengadilan pidana. "Maling saja kan tidak melanggar hak konstitusional waktunya lama. Rampok juga lama waktunya. Nah, ini persoalan hak konstitusi."

mabruroh ed fitnyan zamzami/ ARIFSATRIONUGROHO/AU MANSUR





Original Post

Kepala Dinas PU Kota Kediri Divonis 5,5 Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-5-9

Kepala Dinas PU Kota Kediri Divonis 5,5 Tahun Penjara

Korupsi Proyek Jembatan Brawijaya

TIGA pejabat Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri diputus bersalah dalam perkara korupsi proyek pembangunan jembatan Brawijaya. Mereka pun dijatuhi hukuman berbeda-beda.

Ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, I Wayan Sosiawan menghukum Kasenan dihukum 5.5 tahun penjara dan denda Rp KK) juta subsider 3 bulan kurungan.

Kepala Dinas PU Kota Kediri itu juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp396,5 juta. "J ika tidak dibayar harus diganti dengan hukuman 1 tahun 6 bulan," kata Wayan membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Surabaya kemarin.

Menurut majelis hakim, Kasenan terbukti melanggar dakwaan subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Vonis yang dijatuhkan hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menghendaki Kasenan dihukum 8 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp466 juta.

Majelis hakim yang sama juga menjatuhkan vonis kepada

Wijanto, Kepala Bidang Pemukiman Dinas PU Kota Kediri. Wijanto dihukum 3 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan.

Menurut majelis hakim, Wijanto juga hanya terbukti melakukan korupsi sebagaimana dakwaan subsidair. Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat

1 ke-I KUHP. Wijanto tidak dikenakan hukuman membayar uang pengganti karena tidak menikmati duit korupsi.

Hukuman yang lebih rendah dijatuhkan kepada Satrio Widodo, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek jembatan Brawijaya. Satrio divonis

2 tahun 8 bulan, denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp25 juta.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) meminta kepada majelis hakim agar Satrio dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp25 juta.

Menanggapi vonis tersebut, ketiga terdakwa pejabat Dinas PU Kota Kediri itu kompak menjawab pikir-pikir. Mereka memanfaatkan waktu. Begitu pula jaksa penuntut umum.

BYD





Original Post

Vonis Andi Narogong Diperberat KPK Kasasi

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-5-9

Vonis Andi Narogong Diperberat KPK Kasasi

Perkara Korupsi Proyek E-KTP

KPK mengajukan kasasi dalam perkara Andi Agustinus alias Andi Narogong. Langkah ini ditempuh agar terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP yang menjadi justice collaborator (JO itu mendapat keringanan hukuman.

"KPK per 17 April 2018 lalu telah mendaftarkan kasasi," ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah.

Andi Narogong, sebut Febri, telah bekerja sama dengan penyidik dalam pengusutan kasus korupsi e-KTP. Dari keterangannya, penyidik bisa mengungkap keterlibatan pihak lainnya.

Keterangan yang diberikan Andi Narogong cukup signifikan membuktikan terjadi korupsi dalam proyek e-KTP dan adanya aliran dana kepada Setya Novanto.

Lantaran itu, sikap kooperatif Andi Narogong itu perlu dihargai. "Kasasi ini penting diajukan karena KPK berharap posisi Andi Agustinus sebagai JC lebih dipertimbangkan secara adil," beber Febri.

KPK menilai Pengadilan Tinggi DKI Jakarta salah menerapkan hukum dalam memutuskan perkara banding Andi Narogong. Vonis 11 tahun yang dijatuhkan kepada Andi Narogong tidak mempertimbangkan statusnya sebagai JC.

"Dalam kasus-kasus korupsi yang kompleks dan bersifat transnasional, peran JC untuk mengungkap skandal-skandal besar yang melibatkan aktor kelas atas sangatlah penting. Konsepsi ini tidak hanya diakui di hukum nasional kita di Indonesia, sejumlah konvensi internasional juga menganut prinsip tersebut." sebut Febri.

Alasan lainnya, majelis hakim tingkat pertama dan ban-

ding menyatakan Andi Narogong terbukti melakukan korupsi sebagaimana dakwaan Pasal 2 ayat I UU Tindak Pidana Korupsi. Sementara KPK memandang perbuatan Andi Narogong memenuhi unsur dakwaan Pasal 3 UU Tipikor.

Dalam putusan terdakwa Irman, Sugiarto dan Setya Novanto yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht), mereka terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Pasal 3 UU Tipikor.

"KPK berharap putusan MA nantinya benar-benar sesuai dengan rasa keadilan, baik terhadap masyarakat ataupun dalam posisi terdakwa sebagai JC," harap Febri.

Untuk diketahui, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum Andi Narogong dipenjara 8 tahun,denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan dan membayar uang pengganti 2,5 juta dolar Amerika dan Rp I miliar.

Majelis hakim menyatakan Andi Narogong terbukti melakukan korupsi sebagai dakwaan kesatu Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor. Vonis yang dijatuhkan hakim sama seperti tuntutan JPU KPK.

Namun, jaksa KPK mengajukan banding lantaran dalam putusannya majelis Pengadilan Tipikor Jakarta tak menyebut sejumlah nama yang terlibat kasus korupsi e-KTP.

Di tingkat banding. Pengadilan Tinggi DKI justru memperberat hukuman Andi Narogong menjadi 11 tahun penjara. Putusan ini diketuk majelis hakim yang diketuai Daniel Dalle Pairunan dengan anggota I Nyoman Adi Juliasa, Achmad Yusak, Hening Tyastiyanto dan Rusydi pada 3 April 2018.

BYU





Original Post

Presdir PT Tower Bersama Diperiksa

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-5-9

Presdir PT Tower Bersama Diperiksa

Kasus Suap Bupati Mojokerto

KPK memeriksa Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastruktur (TBI), Herman Setya Budi dalam kasus suap pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto.

Selain itu, penyidik lembaga antirasuah mengorek keterangan dari Finance PT Protelindo Ri-naldy Santosa dan anak buahnya, Indra Mardhani.Langkah sama dilakukan terhadap Nabiel Ti-tawano dari perusahaan vendor alat telekomunikasi.

Juru bicara KPK Febri Dian-syah menjelaskan, ketiga orang itu diperiksa sebagai saksi untuk perkara tersangka Bupati Mojokerto, Mustafa Kamal Pasa.

"Pemeriksaan dilakukan untuk

mengklarifikasi dokumen-dokumen proyek hasil penyitaan KPK di PT TBI dan PT Protelindo," ujarnya.

Pekan lalu, KPK menggeledah kantor PT Tower Bersama Infrastruktur dan PT Protelindo. Lembaga antirasuah menyita sejumlah dokumen terkait proyek pembangunan 22 menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015.

Penggeledahan dilakukan setelah KPK menetapkan Permit dan Regulatory Head PT Tower Bersama Infrastruktur, Ockyanto dan Direktur Operasi Protelindo, Onggo Wijaya, sebagai tersangka penyuap Bupati Mojokerto.

Ockyanto dan Onggo disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat I ke-1 KUHP.

Sedangkan, Bupati Mustafa sebagai penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"MKP (Mustafa Kamal Pasa) selaku Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan periode 2016-2021 diduga menerima hadiah atau janji dari OKY (Ockyanto) dan OW (Onggo Wijaya) terkait pengurusan Izin

Prinsip Pemanfaatan Ruang dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Mustafa diduga menerima suap Rp2,7 miliar dari proyek pembangunan menara telekomunikasi. KPK pun menyita sejumlah aset miliknya.

Dalam penggeledahan di awal penyidikan kasus ini, KPK menyita uang Rp4 miliar, 6 mobil, 2 sepeda motor dan 5 jetski.

Dalam penggeledahan berikutnya KPK menemukan uang Rp3,7 miliar. Uang itu disembunyikan di rumah orang tua Mus-

tofa. "Uang ditemukan dalam lemari kamar," beber Febri.

Uang Rp3 miliar ditaruh dalam kardus besar dan tiga tas. Sedangkan sisanya Rp700 juta dibungkus dengan kantong kresek hitam. Fulus itu pun disita.

Tak berhenti di situ, KPK kembali melakukan penyitaan aset yang diduga milik Mustafa. Kali ini, kendaraan roda empat.

Sebanyak 16 mobil diangkut dari showroom Rizky Motor. Showroom itu milik Nono Hadiarto Santoso, orang dekat Mustafa. Belasan mobil sitaan itu dititipkan markas Kepolisian Resor Mojokerto.

gpg





Original Post

KPK Ajakan Kasasi Putusan Andi Agustinus

Media Cetak Kompas Halaman 2
2018-5-9

KPK Ajakan Kasasi Putusan Andi Agustinus

Komisi Pemberantasan Korupsi dan terdakwa korupsi pengadaan KTP elektronik. Andi Agustinus, mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang menjatuhkan hukuman H tahun penjara. Meski tak mencabut status justice collaborator (JC) atau pelaku yang bekerja sama membongkar kejahatan, PT DKI menambah hukuman Andi, yang semula divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta 8 tahun penjara. "Kasasi ini penting diajukan karena KPK berharap posisi Andi sebagai JC lebih dipertimbangkan secara adil. Penerapan hukum tentang vonis Andi jadi 11 tahun penjara, lebih tinggi daripada tuntutan jaksa dan putusan pengadilan tingkat pertama, yaitu 8 tahun penjara," kata Juru Bicara KPK Febri Di-ansyah, Selasa (8/5/2018), di Gedung KPK Jakarta

(IAN)





Original Post

PK Tak Bisa Dieksekusi, MA Terjunkan Bawas

Media Cetak Kompas Halaman 2
2018-5-9

PK Tak Bisa Dieksekusi, MA Terjunkan Bawas

Mahkamah Agung terjunkan Badan Pengawasan (Bawas) MA untuk periksa hakim PN Meu-laboh, Aceh Barat, yang menyatakan putusan peninjauan kembali (PK) di MA tak bisa dieksekusi. Tim diturunkan untuk melihat hakim mengikuti setiap prosedur saat memberi putusan perdata pada 25 April 2018. Putusan perdata Nomor 16/PdtG/ 2017/PN. Mbo yang diketak Ketua Majelis Hakim Said Hasan, yang juga Ketua PN Meulaboh, menyatakan putusan MA No 1 PK/PDT/2015 pada 18 April 2017 tak punya titel eksekutorial atau tak bisa dieksekusi. Putusan itu, putusan PK atas gugatan perdata yang diajukan KLHK. Sebelumnya, MA mewajibkan PT Kalista Alam bayar Rp 200 miliar untuk kerugian dan Rp 100 miliar untuk pemulihan lingkungan pasca-dinyatakan terbukti bersalah.

(REK)





Original Post

KPK Cegah Bupati Mojokerto Bepergian ke Luar Negeri

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-5-9

KPK Cegah Bupati Mojokerto Bepergian ke Luar Negeri

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa bepergian ke luar negeri. Pencegahan ini dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan pemulusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terkait pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015 dan kasus dugaan gratifikasi yang menjerat Mustofa sebagai tersangka.

Tak hanya Mustofa, KPKjuga mencegah tiga tersangka lainnya dalam dua kasus ini, yakni Direktur Operasional PT Pro-telindo, Onggo Wijaya dan Permit Regulatory Division Head PT Solusindo Kreasi Pratama, Ockyanto dan Kadis Pendidikan Mojokerto/Kadis PUPR periode 2010-2015, Zaenal Abidin.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, pencegahan juga dilakukan terhadap sejumlah saksi. Beberapa di antaranya, pihak swasta, Nono Santoso Hudiarto selaku pihak swasta; dan Luthfi Arif Muttaqin selaku Kasubag Rumga Kab. Mojokerto.

"KPK telah mencegah bepergian ke luar negeri terhadap keempat tersangka dalam perkara ini dan beberapa saksi," kata Febri saat dikonfirmasi, Selasa (8/5).

Dikatakan, para pihak ini dicegah ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung sejak 20 April 2018. Dengan demikian, para tersangka dan saksi ini tak dapat bepergian ke luar negeri hingga Oktober 2018 mendatang. "Pencegahan dilakukan untuk 6 bulan ke depan mulai 20 April 2018," katanya.

Pencegahan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan dua kasus korupsi yang menjerat Mustofa. Dengan pencegahan ini, para pihak sedang tidak berada di luar negeri saat tim penyidik membutuhkan keterangan mereka.

Diketahui, KPK menetapkan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan kasus dugaan gratifikasi. Penetapan ini dilakukan KPK berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Dalam kasus pertama. Mustofa selaku Bupati Mojokerto

periode 2010-2015 dan 201-2021 diduga telah menerima suap dari Permit and Regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastucture, Ockyanto; dan Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, Onggo Wijaya. Mustofa diduga menerima suap sebesar Rp 2,7 miliar dari kedua pengusaha tersebut untuk memuluskan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan izin mendirikan bangunan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Mustofa disangkakan melanggar Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Onggo Wijaya dan Ockyanto yang menyandang status tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Tak hanya kasus suap. Mustofa juga menyandang status tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Dalam kasus ini, status tersangka juga disematkan KPK terhadap Zainal Abidin selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto periode 2010-2015. Dalam kasus ini, Mustofa dan Zainal diduga menerima fee atas proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto. Total fee yang diterima keduanya dari proyek-proyek itu mencapai Rp 3,7 miliar.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya. Mustofa dan Zainal dijerat dengan Pasal 12 B Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(bI)





Original Post

PK Atas Swastanisasi Air Berlanjut

Media Cetak Harian Kontan Halaman 21
2018-5-9

PK Atas Swastanisasi Air Berlanjut

JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengaku akan meneruskan upaya Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung 31 K/Pdt/2017 tentang swastanisasi air di Jakarta. Sebab, dalam pertimbangan Kemkeu, masuknya PAM Jaya sebagai pihak tergugat membuat syarat gugatan Citizen Law Suit (CLS) tidak terpenuhi.

Kepala Biro Bantuan Hukum Kemkeu Tio Serepina Siahaan mengatakan, dari sisi legal standing pihaknya melihat gugatan tidak memenuhi syarat. Pasalnya, CLS

hanya boleh diajukan kepada penyelenggara negara. "Sedangkan gugatan tak hanya diajukan kepada pemerintah tapi juga ke perusahaan swasta, dalam hal ini mitra pengelola air minum di Jakarta," katanya ke KONTAN, Senin (7/5). Seperti diketahui pada 10 April 2017, MA memutus pemerintah bersalah karena gagal memenuhi hak atas air warga Jakarta. MA meminta pengelolaan air dikembalikan ke pemerintah dari PT PAM Lyonnaise Jaya dan Aetra.

Anggar Septiadi





Original Post

Putusan PTUN Terkait HTI Jangan Dipolitisasi

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-5-9

Putusan PTUN Terkait HTI Jangan Dipolitisasi

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik. Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengingatkan agar putusan Pengadilan Iata Usaha Negara (PTUN) yang menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia tidak dipolitisasi.

"Keputusan tersebut jangan dimainkan untuk kepentingan politik di tahun-tahun pemilihan ini," ujar Wiranto dalam pernyataannya yang dibacakan oleh Deputi Bidkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam Jhoni Ginting di Kantor Kominfo, Jakarta, Selasa (8/5).

Ia juga meminta agar masyarakat tidak mempermasalahkan putusan pengadilan itu hingga membuatnya menjadi polemik."Kita semua harus menyadari bahwa tujuan keputusan tersebut semata-mata untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara," kata Menko Polhukam.

Mantan Panglima TNI itu juga menyampaikan bahwa proses peradilan yang telah ditempuh, baik di PTUN maupun Mahkamah Konstitusi bukanlah menjadi ajang pertarungan pemerintah melawan Islam. Namun, upaya tersebut untuk mencari kebenaran hukum dalam menjaga keutuhan NKRl.Proses di PTUN juga bukan tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap segolongan masyarakat, tetapi merupakan hasil tinjauan dan pertimbangan hukum yang harus dihormati masyarakat," ungkap dia.

Terkait putusan PTUN yang menolak seluruh gugatan HTI, Menko Polhukam menyampaikan apresiasi dan rasa syukurnya. Menurut dia, putusan lembaga hukum Indonesia itu secara tidak langsung ikut menjaga keutuhan dan eksistensi negara, sena kelangsungan hidup Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Gugatan eks HTI terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pencabutan status badan hukumnya ditolak oleh Majelis Hakim PTUN dalam sidang putusan yang g digelar pada Senin (7/5)."Dalam eksepsi permohonan yang diajukan penggugat tidak diterima seluruhnya, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, dan membebankan biaya perkara sebesar Rp445.000," ujar Hakim Ketua Tri Cahya Indra Permana SH MH saat membacakan putusan gugatan HTI di PTUN DKI Jakarta, Senin

(7/5).

ant





Original Post

KPK Andi Narogong Ajukan Kasasi ke MA

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-5-9

KPK Andi Narogong Ajukan Kasasi ke MA

NERACA

lakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan terdakwa perkara korupsi KTP-e Andi Agustinus a-lias Andi Narogong telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait putusan Pengadilan Tinggi lakarta.

"Kami mendapatkan informasi, terdakwa KTP-e Andi Agustinus telah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung," kata Juru Bicara KPKFebri Diansyah di lakarta, Selasa (8/5).

Selain itu, kata dia, KPK pada 17April2018ju-ga telah mendaftarkan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta itu."Kasasi ini penting diajukan karena KPK berharap posisi Andi Agusti-

nussebagaTjusticecollab-orator" (IC) lebih dipertimbangkan secara adil. Poin yang dikasasi di antaranya penerapan hukum tentang vonis Andi 11 tahun yang lebih tinggi dari tuntutan KPKdelapan tahun padahal yang bersangkutan adalah IC," kata Febri.

Ia mengungkapkan dari pengalaman KPK selama menangani perkara korupsi KTP-e hingga dapat membuktikan perbuatan dan aliran dana terhadap Setya Novanto, keterangan yang disampaikan Andi cukup signifikan membantu pengungkapan kasus ini.

Oleh karena itu, menurut Febri, KPK memandang sepatutnya penegak hukum menghargai posisi sebagai JC tersebut Apa-

lagi dalam kasus-kasus korupsi yang kompleks dan bersifat transnasional, peran JC untuk mengungkap skandal-skandal besar yang melibatkan aktor kelas atas sangat penting.

"Konsepsi ini tidak hanya diakui di hukum nasional kitadi Indonesia, sejumlah konvensi internasional juga menganut prinsip tersebut," ucapnya.

Pertimbangan lain,ka-ta dia, terkait penggunaan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh Hatdm.KPK memandang yang tepat adalah Pasal 3, mengingat terhadap Irman, Sugiharto dan Setya Novanto yang sudah "inkracht" diputus terbukti bersalah secara bersama-sama berdasarkan Pasal 3," ungkap Febri.

Oleh karena itu, kata

dia, KPK mengharapkan putusan MA nantinya benar-benar sesuai dengan rasa keadilan, baik terhadap masyarakat ataupun dalam posisi terdakwa sebagai IC. Adapun putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 5/PID.SUS-TPK/-2018/PT.DKI Tahun 2018 seperti dilansir dari laman resmi mahkamahagung.-go.id menyatakan bahwa mengubah putusan Pengadilan Negeri lakarta Pusat Nomor 100 /Pid.Sus / TPK / 2017 / PN Ikt.Pst, tanggal 21 Desember 2017 mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, lamanya pidana penjara pengganti yang harus dijalani terdakwa manakala terdakwa tidak membayar uang penggan-

ti.

ant





Original Post

Kejagung Waspadai Kejahatan Korporasi

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-5-9

Kejagung Waspadai Kejahatan Korporasi

NERACA

Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengingatkan bahayanya kejahatan korporasi sebagai modus korupsi yang lebih berbahaya dibandingkan dengan kejahatan kerah putih.

"Di tengah beragamnya modus operandi tindak pidana korupsi yang cenderung semakin merajalela dan menggurita, bahkan bertransformasi bukan lagi menjadi sekedar kejahatan yang lazim disebut "white collar crime" (kejahatan kerah putih) yang semula dikenal dilakukan di kalangan terdidik dan golongan elit penguasa saja, namun saat ini sudah berkembang menjadi kejahatan korporasi (corporatecrime), berjamaah bahkan lintas negara," kata Wakil Jaksa A-gung Arminsyah dalam Acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pidana Khusus Kejaksaan di Jakarta, Selasa (8/5).

Karena itu, kata dia, paradigma penegakan hukum memberantas korup-

si yang cerdas menjadi sangat relevan dan diper-lukandalamkerangkame-nemukan dan merumuskan cara dan tindakan yang tepat untuk mewujudkan akselerasi pemberantasan korupsi ditengah kompleksitas dinamika dan problematika yang ada.

Ia menambahkan maka diperlukan u paya untuk meningkatkan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, pengetahuan serta keterampilan teknis penanganan perkarauntuk mengidentifikasi setiap permasalahan secara seksama, arif, dengan pikiran yahg jernih, penuh keuletan, kehati-hatian, ketenangan dan kecermatan, sebagai bagian yang integral dari usaha untuk menyelesaikan tugas yang diama-n ahkan.

Berdasarkan pada penegakan hukum memberantas korupsi yang cerdas, upaya pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Bidang Pidsus seyogianya dilaksanakan melalui tahapan-tahapan baku yang telah direncanakan secara

matang, terukur dan kalkulatif sehingga dapat diimplementasikan dan dikendalikan dengan sebaik-baiknya, untuk mengantisipasi segala kemungkinan hambatan dan kendala yang akan dihadapi serta mencari solusi yang tepat sehingga mampu mencapai hasil yang optimal.

la menambahkan upaya yang tidak kalah penting dalam memperoleh kepercayaan publik juga dapat kita tunjukkan melalui pola penegakan hukum memberantas korupsi yang berkualitas, dimana hal tersebut patut kita sadari merupakan faktor yang esensial guna mendorong terwujudnya keberhasilan dalam akselerasi pemberantasan korupsi secara optimal.

Berkenaan dengan itu, maka dibutuhkan pemahaman bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi harus dilakukan penuh inisiatif dan inovatif, dengan senantiasa menghadirkan berbagai pendekatan yang menekankanpadaefisien-

si dan efektivitas, serta dapat diaplikasikan dan bermanfaat guna menunjang keberhasilan tugas Kejaksaan dalam menghasilkan output yang berdayaguna dan berhasil guna. Be-rangkatdariorientasikual-itas penanganan perkara tindak, pidana korupsi, maka output yang dicapai tidak semata hanya menangkap dan memenjarakan pelakunya sebagai upaya untuk memberikan efek jera, melainkan juga mengoptimalisasikan upaya pemulihan keuangan negara yang hilang akibat korupsi.

"Sebagai upaya untuk menghadirkan pemberantasan korupsi yang berkualitas, jajaran bidang pidsus juga dituntut untuk menganalisa dan mengidentifikasi secara sistematis dan komprehensif terhadap akar masalah dan penyebab terjadinya korupsi, sehingga dapat dikembangkan strategi terbaik guna menutup celah terjadinya perbuatan koruptif serupa agar tidak terulang kembali di kemudian hari," kata dia.

ant





Original Post

Lukas Enembe Gagal Jadi Calon Tunggal

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 12
2018-5-9

Lukas Enembe Gagal Jadi Calon Tunggal

PILGUB PAPUA

JAKARTA - Upaya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Lukas Enembe-Klemen Tinal menggugat Komisi Pemilihan Umum Daerah Papua untuk membatalkan pencalonan pasangan cagub-cawagub lainnya, mentah di tangan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi pasangan Lukas Enembe-KJemen Tinal melawan KPUD Papua.

Lukas-Klemen menggugat KPUD Papua agar mendiskualifikasi kompetitornya, pasangan John Wempi VVetipo-Habel Melkhias Suwae. Bila dikabulkan, Pemilihan Gubernur Papua 2018 akan diikuti oleh kontestan tunggal.

Gugatan tingkat pertama dilayangkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Papua, tetapi ditolak oleh lembaga pengawas pilkada itu pada 10 Maret 2018.

Lukas-Klemen lantas mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar dengan hasil putusan kembali ditolak.

Terakhir, Lukas-Klemen mengajukan langkah hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, dalam putusan 2 Mei 2018, Majelis Hakim Kasasi tetap menolak permohonan kasasi dari pemohon. Dengan demikian. Pil-gub Papua 2018 tetap diikuti oleh dua kontestan yakni Lukas-Klemen dan John-Habel.

Gugatan Lukas-Klemen bermula ketika

KPU Papua menetapkan John-Habel sebagai kontestan Pilgub Papua 2018 pada Februari 2018. Pasangan petahana tersebut menganggap ijazah John Wempi tidak sah.

Kepada KPU Papua, John melampirkan ijazah sarjana dan magister hukum dari Universitas Cendera-wasih. Lukas-Klemen menganggap dokumen akademik tersebut ilegal karena John menggunakan ijazah sarjana dari kampus berbeda saat maju dalam Pemilihan Bupati Jayawijaya 2008 dan 2013.

Di Pilgub Papua 2018, John-Habel diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra. Sementara itu, Lukas-Klemen menggunakan kendaraan Partai Demokrat, Partai Golkar, dan sejumlah partai lain.

Dalam kesempatan lain. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan kepada 21 calon kepala daerah di Jawa Tengah untuk menghindari pungutan retribusi dan dana bantuan sosial yang berpotensi menjadi ladang korupsi. Pasalnya sudah banyak kepala daerah yang terkena kasus korupsi dari hasil dua pungutan tersebut.

Menurutnya, setiap calon kepala daerah harus memperhatikan potensi kerawanan korupsi lainnya. Sebab, yang patut diperhatikan calon kepala daerah yakni kerawanan pola pengadaan barang dan jasa, pengaturan perencanaan anggaran.

(Samdysara Saragih/k28)





Original Post

2 Bos Obor Rakyat Dieksekusi Kejagung

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-5-9

2 Bos Obor Rakyat Dieksekusi Kejagung

TIM intelijen Kejaksaan Agung bekerja sama dengan tim Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menangkap Pemimpin Redaksi Obor Rakyat Setyardi Budiono, 44, dan Redaktur Pelaksana Obor Rakyat H Darmawan Sepriyosa, 48. Setyardi dan Darmawan ditangkap di dua tempat yang berbeda di Jakarta, kemarin. Setyardi diamankan di Gambir, Darmawan di Tebet Timur.

Keduanya dijatuhi pidana selama delapan bulan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 546 K/Pid.sus/2017 Tanggal 1 Agustus 2017 atas perbuatan melakukan pe-nistaan dengan tulisan terhadap Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2014.

"Kami telah mengamankan yang bersangkutan dalam rangka menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang bersangkutan telah melaksanakan haknya dalam melakukan upaya hukum baik melalui banding dan kasasi," ujar Kapuspenkum Kejagung Mohammad Rum di Jakarta, tadi malam.

Pada pertengahan 2014, Setiyardi dan Darmawan dilaporkan dengan tuduhan penghinaan dan fitnah ter-

hadap Jokowi melalui tabloid Obor Rakyat. Tabloid itu disebarkan ke masjid-masjid dan pondok pesantren di sejumlah daerah di Pulau Jawa, yang antara lain menyebut Jokowi sebagai keturunan Tionghoa dan kaki tangan asing. Keduanya didakwa melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai komitmen untuk menuntaskan penanganan perkara pidana, Korps Adhyaksa membuat program Tangkap Buron 31.1. Setiardi dan Darmawan merupakan buron ke-81 dan ke-82 yang ditangkap sepanjang 2018. Mereka dieksekusi di LP Cipinang.

Sementara itu, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan jaksa mengakselerasi upaya pemberantasan korupsi melalui proses penegakkan hukum yang cerdas, berkualitas, berintegritas, dan tuntas. "Para jaksa harus mengoptimalkan kualitas kinerja agar dapat memulihkan kepercayaan publik, untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas korupsi," ujar Prasetyo dalam pernyataan yang dibacakan Wakil Jaksa Agung Armin-syah.

(Gol/P-3)





Original Post

Aksi Fredrich Termasuk Korupsi

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-5-9

Aksi Fredrich Termasuk Korupsi

AHLI hukum pidana Noor Aziz Said dalam sidang lanjutan kasus merintangi pemeriksaan KPK dengan terdakwa Fredrich Yunadi menyebut tindakan membaat surat diagnosis kecelakaan palsu sudah merupakan perbuatan tercela.

"Kalau kecelakaan belum terjadi kok minta surat, ya itu termasuk tercela." kata Aziz di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, kemarin.

Perbuatan yang dilakukan mantan kuasa hukum terpidana korupsi KTP-E. Setya Novanto, itu sudah memenuhi unsur dakwaan. Pasal 21 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Surat itu membuat Novanto harus dirawat setelah peristiwa kecelakaan yang terjadi 16 November 2017. Proses penyidikan oleh KPK pun terhalangi.

"Itu sudah bisa dikatakan memenuhi unsur dakwaan," jelasnya.

Pasal 21 berbunyi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di

sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat*3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit RplSO juta dan paling banyak Rp600 juta.

Ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK itu mengatakan merintangi pemeriksaan KPK termasuk kepada tindakan pidana korupsi. KPK pun berwenang menegakkan hukum.

itu termasuk kepada kasus korupsi. Karena itu, KPK sangat berwenang untuk melakukan penindakan," lanjutnya.

Aziz juga menjelaskan untuk memenuhi unsur ke-sengajaan merintangi atau menggagalkan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan, pelakunya tak perlu mendapat manfaat secara langsung dari tindakan tersebut.

"Tak perlu (ada manfaat langsung). Yang penting adalah ada yang dituju oleh orang atau organisasi itu melakukan tindakan merintangi," tandasnya.

(Put/P-3)





Original Post

Kejaksaan Agung Utamakan Pengembalian Keuangan Negara dari Korupsi

Media Online liputan6com
2018-05-09

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung menyatakan kualitas penanganan perkara korupsi tidak hanya dinilai dari jumlah koruptor yang dipenjarakan. Kualitas ini juga diukur berdasarkan nilai keuangan negara yang berhasil dipulihkan.

"Jaksa harus sigap melakukan penelusuran aset dalam rangka penyelamatan keuangan negara akibat korupsi," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Adi Toegarisman dalam acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Pidsus Kejaksaan di Jakarta, Selasa 8 Mei 2018.

Pada April 2018, Adi mengeluarkan Petunjuk Teknis Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan, di mana pengembalian kerugian negara dalam tahap penyelidikan menjadi tolok ukur penilaian kinerja para Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati).

Dia meminta jajarannya untuk memberantas korupsi secara profesional dan proporsional.

"Untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa aparatur penegak hukum yang bersih akan meminimalisasi ruang gerak bagi siapa pun untuk melakukan praktik korupsi," ujar Adi seperti dilansir dari Antara.

Saksikan video pilihan di bawah ini

KPK memastikan akan mengusut keterlibatan mantan Gubernur BI sekaligus mantan Wapres Boediono dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek pada Bank Century.

1 dari 2 halamanModus Korupsi Semakin BerbahayaSebelumnya, Kejaksaan Agung mengingatkan bahayanya kejahatan korporasi sebagai modus korupsi yang lebih berbahaya dibandingkan dengan kejahatan "kerah putih".

"Di tengah beragamnya modus operandi tindak pidana korupsi yang cenderung semakin merajalela dan menggurita, bahkan bertransformasi bukan lagi menjadi sekedar kejahatan yang lazim disebut white collar crime.Kejahatan kerah putih yang semula dikenal dilakukan di kalangan terdidik dan golongan elite penguasa saja, namun saat ini sudah berkembang menjadi kejahatan korporasi (corporate crime), berjamaah bahkan lintas negara," kata Wakil Jaksa Agung Arminsyah dalam Acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pidana Khusus Kejaksaan di Jakarta, Selasa.

https://www.liputan6.com/news/read/3515810/kejaksaan-agung-utamakan-pengembalian-keuangan-negara-dari-korupsi



Original Post

Ahli: Merintangi Penyidikan Sama dengan Korupsi

Media Online metrotvnews.com
2018-05-09

Jakarta: Ahli hukum pidana Noor Azis Said menilai perbuatan menghalangi penyidikan kasus korupsi seperti diatur dalam pasal 21 UU Tipikor termasuk delik pidana korupsi. Oleh karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhak menangani perkara tersebut.

Hal itu disampaikan Noor saat memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan perkara merintangi penyidikan kasus korupsi KTP-el, dengan terdakwa mantan kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi.





Ya itu salah satu tindak pidana korupsi, walaupun sifatnya hanya berkaitan. KPK punya wewenang,kata Noor di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa 8 Mei 2018.

Keterangan itu berbeda dengan salah satu poin eksepsi Fredrich yang menyebut bahwa perkara yang membelit dirinya merupakan tindak pidana umum, bukan tindak pidana khusus. Dengan begitu, Fredrich menganggap KPK dan pengadilan Tipikor tak berhak memproses perkara tersebut.

Noor menilai perkara merintangi penyidikan dalam kasus korupsi harus ditangani serius dan cepat lantaran korupsi merupakan tindakan kriminal luar biasa (extraordinary crime).

"Bahwa korupsi menganggu pembangunan nasional, menghambat pembangunan ekonomi. Korupsi juga merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu penanganannya harus melalui prosedur yang luar biasa," katanya.

Ahli dari Universitasi Jenderal Soedirman itu menilai merintangi penyidikan kasus korupsi, sama saja melakukan tindakan korupsi.Ini yang harus digarisbawahi: menganggu proses peradilan korupsi sama dengan korupsi,jelas dia.
(AGA)

http://news.metrotvnews.com/hukum/zNAwwVAk-ahli-merintangi-penyidikan-sama-dengan-korupsi



Original Post

Penerapan Pasal Terhadap Fredrich Dinilai Tepat

Media Online metrotvnews.com
2018-05-09

Jakarta: Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan ahli hukum pidana Noor Azis Said dalam sidang lanjutan kasus dugaan merintangi penyidikan kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (KTP-el) dengan terdakwa Fredrich Yunadi.

Dalam keterangannya, Noor menilai penerapan Pasal 21 undang-undang Tipikor oleh KPK terhadap Fredrich sudah benar. Sebab, aturan itu termasuk dalam delik formil.





"Kalau formil yang dititik beratkan adalah perbuatan bukan akibat," kata Noor di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Mei 2018.

Ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman itu menjelaskan, dalam delik formil, berhasil tidaknya suatu perbuatan pidana yang dilakukan pelaku bukan merupakan unsur. Berbeda dengan delik pembunuhan, jika korban tidak tewas, maka pelaku tak bisa dijerat dengan delik pembunuhan, melainkan dengan delik percobaan pembunuhan.

"Oleh karena Pasal 21 adalah delik formil, maka (yang dijadikan unsur) pelaku telah melakukan kegiatan yang bertujuan melakukan penggagalan (penyidikan). Soal itu berhasil atau tidak, itu bukan unsur," beber dia.

Noor merinci, Pasal 21 UU Tidak Pidana Korusi (Tipikor) berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun, dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.

Adapun kata mencegah, merintangi, dan menggagalkan, seperti tertuang dalam pasal tersebut bersifat alternatif. Artinya, jika salah satu unsur memenuhi, maka pelaku bisa dijerat dengan pasal tersebut.

"Tindakan tersebut baik langsung dan tidak langsung, obyeknya dari tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa dalam perkara korupsi," jelas Noor.

Fredrich Yunadi ditetapkan sebagai tersangka merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek KTP-el yang menjerat Setya Novanto. Bekas kuasa hukum Novanto itu diduga memanipulasi data medis kliennya dan mengatur RS Medika Permata Hijau untuk menghindari pemeriksaan KPK pada pertengahan November 2017.

Atas perbuatannya, Fredrich dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
(AGA)

http://news.metrotvnews.com/hukum/yKX99GDN-penerapan-pasal-terhadap-fredrich-dinilai-tepat



Original Post

Pemprov DKI Tetap Jalankan Putusan MA

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 19
2018-5-9

Pemprov DKI Tetap Jalankan Putusan MA

Walau Kemenkeu Mau PK Swastanisasi Air

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana melakukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) tentang swastanisasi air. Tapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap jalankan putusan MA.

KEPALA Bidang Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bambang Widjojanto menegaskan, Pemprov DKI akan menjalankan putusan MA. "Kasus yang sudah selesai di MA ini akan lebih memberi kepastian untuk menyelesaikan permasalahan air," kata Bambang.

Dikatakannya, penswastaan air selama ini merugikan warga. Contohnya banyak rumah tangga di pinggiran Jakarta yang belum mendapat air bersih lantaran tak mampu membayar iuran.

Kini Pemprov DKI sudah bikin tim khusus untuk mengkaji aspek finansial, legal, dan infrastruktur terkait putusan MA. Kontrak kerja sama PAM Jaya dengan mitra swastanya, Aetra dan Palyja, baru berakhir lima tahun lagi. Bila kontrak diputus di tengah jalan, DKI berpotensi dikenai denda. Tapi, bila kontrak selama 25 tahun itu berlanjut, DKI juga tetap harus mengeluarkan uang.

"Untung dan rugi bila kontrak dengan swasta diputus di tengah jalan bagaimana. Itu sedang kami kaji. Diputus di ujung 2023 harus ada uang yang dibayar. Diputus sekarang juga pasti ada negosiasi," sebutnya.

Direktur Utama PAM Jaya. Erlan Hidayat mengakui, permohonan PK Kemenkeu tak akan mempengaruhi kinerja PAM Jaya dalam menyalurkan air bersin. "Jadi biarlah masalah hukum berjalan." tandasnya.

Seperti diketahui. 10 April lalu, MA mengabulkan permohonan kasasi Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ). Dalam amar putusannya menyatakan, pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum karena gagal memenuhi hak atas air dan merugikan warga Jakarta. MA memerintahkan menghentikan swastanisasi air di Jakarta yang dilakukan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra).

Menanggapi rencana PK Ke-

menkeu itu. Tigor Hutapea dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) meminta Menkeu Sri Mulyani mencabut permohonan.

"Ini dipandang sebagai upaya negara menyerahkan pengelolaan air untuk swasta. Ini bisa tidak hanya di Jakarta, tetapi di provinsi lain dikelola swasta," ujar Tigor di Kantor LBH Jakarta, Jalan Dipenogoro, Jakarta Pusat.

KMMSAJ dan penggugat lain meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melaksanakan segera putusan MA tersebut.

Manajer Kampanye Pangan, Air dan Ekosistem Esensial, Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Wahyu A Perdana menilai, argumentasi PK Kemenkeu tanpa menyodorkan novum alias bukti baru. "Ini menunjukkan pendekatan Kemenkeu tidak substantif. Lebih jauh lagi, hal itu menunjukkan kegagalan memahami amanat konstitusi," ujar Wahyu.

Ditegaskannya, kontitusi Pasal

33 ayat (3) UUD 1945 menyebut hak rakyat atas air harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, serta sebagai cabang produksi penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.

Menurutnya, tidak ada korelasi pengelolaan swasta dengan ketersediaan air bagi rakyat. Faktanya, berdasar profil kesehatan 2016 oleh Kementerian Kesehatan, di Jakarta 7231 persen sumber air minum utama menggunakan air kemasan bermerek, dan hanya 12.90 persen yang menggunakan leding meteran dan leding eceran.

Selanjutnya, swastanisasi air di Jakarta menimbulkan kerugian negara sebagaimana disebutkan dalam putusan MA, dengan membebankan tanggung jawab defisit (shortfall) akan berakibat membebani keuangan negara (APBD/APBN) yang menimbulkan kerugian publik. "Dalam putusan MA disebutkan keseluruhan utang shortfall yang

menjadi beban hingga tahun 2010 saja mencapai Rp 583 miliar." tandasnya.

Rencana PK ini disebutkan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti. Kemenkeu menyebut, PK diajukan lantaran Kemenkeu ikut terlibat dalam perjanjian kerja sama swastanisasi air di Jakarta melalui Support Letter atau penjaminan kepada dua perusahaan swasta pada 1997.

Kemenkeu menganggap bahwa hakim MA keliru dalam membuat amar putusan. Keberatan pertama, pertimbangan hukum yang dipakai MA atau Judex Juri bertentangan dengan karakteristik gugatan warga negara atau Citizen Law Suite (CLS) di Indonesia. Kedua, lantaran pertimbangan hukum MA dianggap melampaui hakekat gugatan CLS di Indonesia. Gugatan tidak memenuhi syarat citizen law suit karena yang digugat bukan hanya Pemerintah tapi juga Palyja.

faq





Original Post

Mantan Ketua DPRD Malang Dituntut 7 Tahun

Media Cetak Jawa Pos Halaman 10
2018-5-9

Mantan Ketua DPRD Malang Dituntut 7 Tahun

Juga Dicabut Hak Politiknya Tiga Tahun

SIDOARJO Sidang M. Arief Wicaksono memasuki tahap penuntutan. Dalam sidangyang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo kemarin (8/5) tersebut, mantan ketua DPRD Kota Malang itu oleh jaksa KPK dituntut tujuh tahun penjara dan membayar denda Rp 200 juta.

Apabila tidak bisa membayar, penggantinya adalah kurungan penjara empat bulan. Selain itu, jaksa Kresno Anton Wibowo membacakan tuntutan bahwa hak politik Arief untuk dipilih sebagai pejabat negara dicabut selama tiga tahun.

Menurut Kresno, Arief dituntut dengan pasal 12 huruf a

Undang-Undang Tipikor. Pasal tersebut terkait dengan penerimaan suap dan menjanjikan sebuah proyek untuk seseorang. "Untuk pemberian pasal ini dikaitkan dengan dua kasus yang menjeratnya. Satu uang untuk rapat anggaran APBDP dan satunya lagi untuk proyek pembangunan Jembatan

Kedungkandang, Kota Malang," ujarnya

Hal yang memberatkan dari tuntutan tersebut, ujar Kresno, terdakwa dengan sengaja telah merusak kepercayaan pemilihnya dengan cara menerima suap. Sebagai tokoh publik, dia melakukan hal yang tidak patut dicontohkan dalam masyarakat.

Di sisi lain, imbuh Kresno, hal yang meringankan hukuman, terdakwa bersikap sopan dalam sidang dan kooperatif.

Sementara itu, Andy Firasadi, kuasa hukum terdakwa, menganggap tuntutan tersebut terlalu berat. "Kami berharap nanti dalam penyampaian pleidoi hakim bisa meringankan hukuman untuk

terdakwa," ujarnya.

Menurut Andy, Arief sudah mengembalikan uang Rp 270 juta. Uang itu didapatkannya dari suap APBDP Rp 70 juta. Sisanya diperoleh dari Komisaris PT Enfys Nusantara Karya (ENK) Hendrawan Maruszama Rp 200 juta. "Besok kami sampaikan dalam pembelaan kepada hakim," ucap dia kemarin.

Dalam sidang tersebut, terdakwa ditemani ketiga penasihat hukumnya. Selain Andy, ada Hakim Yunizar dan Anthony L.J. Ratag. KPK hanya diwakili satu jaksa, yaitu Kresno Anton Wibowo.

Arief ditangkap KPK karena suap yang terjadi dalam dua kasus. Pertama, dugaan penerimaan suap berjamaah oleh anggota DPRD terkait persetujuan anggaran belanja. Kedua, terkait pembangunan proyek Jembatan Kedungkandang.

(den/c9/diq)





Original Post

Putusan Hakim Soal HTI Jangan Dipolitisasi

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 11
2018-5-9

Putusan Hakim Soal HTI Jangan Dipolitisasi

JAKARTA, (PR).-

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengingatkan, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menolak seluruh gugatan Hizbut Tahrir Indonesia jangan sampai dipolitisasi.

"Keputusan itu jangan dimainkan untuk kepentingan pada tahun-tahun pemilihan ini," ujarnya dalam pernyataan yang dibacakan oleh Jhoni Ginting, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia kementerian itu. Ia menyampaikan hal itu di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa (8/5/2018), disitat dari Kantor Berita Antara.

Dalam kesempatan itu, ia juga meminta masyarakat tidak mempermasalahkan putusan PTUN sehingga berpotensi menimbulkan polemik. "Kita semua harus menyadari bahwa tujuan putusan tersebut semata-mata untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara," katanya.

Wiranto menuturkan bahwa proses peradilan yang telah ditempuh, baik di PTUN maupun Mahkamah Konstitusi, bukanlah ajang pertarungan pemerintah melawan Islam. "Upaya itu untuk mencari kebenaran hukum dalam menjaga keutuhan NKRI," ujarnya. "Proses di PTUN juga bukan tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap segolongan masyarakat, tetapi merupakan hasil tinjauan dan pertimbangan hukum yang harus dihormati masyarakat."

Terkait dengan putusan PTUN yang menolak seluruh gugatan HTI, ia menyampaikan apresiasi dan rasa syukur. Soalnya, menurut dia, putusan tersebut secara tidak langsung ikut berkontribusi dalam menjaga keutuhan dan eksistensi negara serta kelangsungan hidup bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Seperti diberitakan, dalam sidang putusan pada Senin (7/5/2018), Majelis Hakim PTUN menolak gugatan eks HTI terhadap Menteri Hukum dan HAM atas pencabutan status badan hukum. Dengan demikian, HTI secara resmi menjadi organisasi terlarang di Indonesia.

(Hazmirullah)





Original Post

Rudal China di Laut Cina Ancam Negara ASEAN

Media Online jurnalnasional.com
2018-05-09

Pada Februari, dilaporkan bahwa China telah membangun fasilitas angkatan laut dan udara di beberapa area di Spratlys (Foto: AP)

FilipinaBertentangan dengan pernyataan kantor kepresidenan Filipina pekan lalu, mantan pengacara pemerintah Filipina mengungkapkan kekhawatiran mengenai rudal-rudal China di Laut Cina Selatan, kawasan yang masih diperebutkan beberapa negara.

"Kami tidak bisa mengatakan rudal itu tidak dimaksudkan untuk kami karena itu adalah sistem rudal. Secara teknis, rudal itu mengancam semua pihak di dalam jangkauannya dan letak kami paling dekat. Jadi sebenarnya memang diarahkan kepada kami," kata pengacara Florin Hilbay, yang menjabat hingga 2016, kepada saluran berita ANC pada Selasa.Baca juga : Lestarikan Salmon, China Tebar Dua Juta Benih ke Sungai

Pernyataan Hilbay itu adalah tanggapan terhadap pernyataan tegas dari juru bicara kepresidenan Harry Roque pekan lalu yang mengatakan rudal Tiongkok tidak mengancam Filipina karena kedua negara itu "memupuk hubungan dan persahabatan yang erat".

Rudal Tiongkok dilaporkan berada di kawasan Kagitingan (Fiery Reef), Zamora (Subi), dan Panganiban (Mischief).Baca juga : Teori Marx Masih Bersinar dengan Kebenaran

Hilbay juga mengatakan ada "sejarah kebohongan" dari pihak Tiongkok yang melakukan reklamasi di perairan yang disengketakan dan membangun pulau buatan.

"Mereka mengatakan itu dilakukan untuk tujuan sipil, bukan militer. Alasan mereka adalah untuk melindungi para nelayan. Sekarang kami sadar mereka telah melakukan militerisasi di daerah itu," keluhnya.Baca juga : Iran Akui Kapal China Dalang Tabrakan Sanchi

Hilbay mengakui Filipina tidak bisa berjuang sendiri dan membutuhkan bantuan negara-negara tetangga. Pengacara itu mendesak agar pemerintah Filipina mengirimkan protes resmi terhadap militerisasi Tiongkok di Laut Cina Selatan dan meminta putusan pengadilan internasional untuk membatalkan klaim Beijing itu.

Beijing mengklaim hampir semua Laut Cina Selatan, termasuk gugusan pulau, terumbu karang, dan pulau karang yang bernama Spratlys. Negara-negara anggota ASEAN yaitu Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam juga memperebutkan kawasan perairan itu. (aa)

http://www.jurnas.com/artikel/34013/Rudal-China-di-Laut-Cina-Ancam-Negara-ASEAN/



Original Post

Abaikan Putusan PN Jaksel Majelis Hakim Tipikor Dinilai Melanggar Hukum

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-05-09

RMOL. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dinilai telah melanggar prinsip hukum lantaran menyidangkan perkara yang sudah dinyatakan gugur.Perkara yang dimaksud yakni korupsi dana pensiun Pertamina dengan tersangka pemilik Ortus Holding Limited, Edward Soeryadjaya.

Pengamat hukum, Alvon Kurnia Palma menyayangkan langkah Pengadilan Tipikor yang tetap melanjutkan persidangan meski Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan gugatan praperadilan penetapan tersangka Edward oleh Kejaksaan Agung.

Menurutnya, perkara tersebut sudah gugur dengan adanya keputusan PN Jaksel dan Pengadilan Tipikor tidak perlu lagi gelar perkara.

"Berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), apabila seorang tersangka dinyatakan tidak ditetapkan jadi tersangka, sebagaimana putusan praperadilan, maka Pengadilan Tipikor tidak berhak lagi menyidangkan perkara tersebut," ujar Alvon saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (8/5).

Alvon Kurnia menilai, pengabaian atas putusan hakim merupakan preseden tidak baik. Alvon mengaku khawatir, kasus Edward Soeryadjaya merupakan kasus yang dipaksakan. Dia berharap, institusi penegak hukum mampu menjalankan tugasnya sesuai hukum yang berlaku.

Senada dengan Alvon, Pengamat Hukum dari Universitas Bung Karno (UBK) Raden Yudi Anton Rikmadani menyayangkan adanya pelanggaran prinsip beracara.

Ia juga meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta tidak melanjutkan perkara Edward. Dengan alasan PN Jaksel sudah terlebih dahulu mengeluarkan putusan praperadilan bahwa Surat Perintah Penyidikan atas Edward tidak sah dan tidak mengikat dan oleh karenanya penetapan tersangka terhadap diri Edward tidak mempunyai kekuatan mengikat.

"Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), atas kemenangan Edward Soeryadjaya di praperadilan, maka Pengadilan Tipikor tidak boleh lagi menggelar persidangan. Kalau tetap menyidangkan, itu jelas melanggar hukum. Ini yang perlu dicermati hakim," ujar Raden Yudi.

Lih lanjut Raden Yudi menyarankan pihak Edward Soeryadjaya mengajukan gugatan hukum atas tetap digelarnya persidangan walaupun sudah ada putusan praperadilan.

"Jadi, harusnya Edward Soeryadjaya mengajukan gugatan terkait soal ini. Karena, bagaimanapun Edward sebagai pihak yang dirugikan," ujarnya.

Edward dinyatakan tersangka kasus korupsi Dana Pensiun Pertamina oleh Kejaksaan Agung sejak akhir 2017.

Pada 26 Maret 2018, Edward mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka dirinya. Pada 9 April 2018, digelar sidang praperadilan pertama. Namun pihak Kejaksaan Agung tidak hadir sehingga sidang ditunda sepekan. Pada 16 April, sidang praperadilan mulai digelar. Hingga 23 April 2018, PN Jakarta Selatan menggelar lima kali sidang praperadilan sampai terbit vonis yang membatalkan surat perintah penyidikan dari Kejaksaan Agung terhadap Edward dan membatalkan penetapan tersangka atas nama Edward.

Namun ketika praperadilan masih berjalan, Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara Edward ke PN Tipikor Jakarta Pusat pada 18 April 2018.

Hakim tunggal PN Jaksel, Aris Bawono Langgeng, sebelum membacakan putusan praperadilan (23/4), mengaku sudah mendapat informasi bahwa sidang perdana pembacaan gugatan perkara Edward di PN Tipikor akan berlangsung pada Rabu (2/5). Dengan begitu, Hakim Aris Bawono menyatakan dirinya masih berwenang menjatuhkan putusan di sidang praperadilan.

Setelah Edward memenangkan praperadilan, Kejaksaan Agung menyatakan bahwa kasus Edward sudah di tangan pengadilan.

Majelis Hakim Tipikor PN Jaksel menggelar sidang perkara Edward pada 2 Mei 2018. Namun jaksa penuntut umum gagal membacakan dakwaan karena tim kuasa hukum Edward melakukan walk out. Para pengacara ini menilai majelis hakim tidak menghormati putusan praperadilan PN Jaksel. [nes]

http://hukum.rmol.co/read/2018/05/09/339044/Abaikan-Putusan-PN-Jaksel-Majelis-Hakim-Tipikor-Dinilai-Melanggar-Hukum-



Original Post

Media